Article Reference
stringclasses 11
values | Article ID
int64 319M
397M
| Title
stringlengths 7
218
| Content
stringlengths 18
13k
| Date
stringlengths 19
19
| Article Media
stringclasses 5
values | Article Submedia
stringclasses 309
values | Journalist
stringlengths 1
207
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT ANJ
| 390,153,299 |
ICTR Minta Perdagangan Karbon Harus Sesuai Hukum dan Menjaga Kedaulatan Negara
|
JawaPos.com–Lembaga Indonesia Carbon Review (ICTR) menyerukan agar perdagangan karbon dilakukan dengan menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Hal itu perlu dilakukan agar mewujudkan perdagangan karbon yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi dengan prinsip kedaulatan negara dan tata kelola sumber daya alam.
Chairman ICTR Wieldan Akbar mengatakan, pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan karbon di Indonesia wajib menaati peraturan yang berlaku. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 21 Tahun 2022 yang keduanya mengatur peraturan perdagangan karbon di Indonesia.
”Kami sepakat dengan pernyataan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, bahwa perdagangan karbon harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi demi menjaga kedaulatan negara dan tata kelola sumber daya alam, serta menghindari praktik greenwashing dan karbon hantu,” ujar Wieldan Akbar.
Salah satu poin yang mesti diperhatikan adalah kewajiban pelaku usaha untuk mencatatkan dan melaporkan penyelenggaraan perdagangan karbon pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Akan tetapi, masih ditemukan perusahaan yang belum mencatatkan dan melaporkan penyelenggaraan perdagangan karbon kepada SRN PPI.
”Kami menemukan dugaan greenwashing sebuah perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang bergerak dalam produksi kayu lapis (plywood) yang terlibat dalam proyek konservasi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Akan tetapi, proyek konservasi tersebut dijalankan pihak lain yang berdomisili di Singapura dan bukan merupakan pemegang konsesi yang sah atas lokasi di mana kegiatan aksi mitigasi dilaksanakan,” tegas Wieldan Akbar.
Menyikapi hal tersebut, ICTR meminta pemerintah untuk menegakkan hukum dan perusahaan terkait untuk menaati peraturan yang berlaku.
|
2024-05-18 16:35:42
|
Berita Online
|
jawapos.com
|
Latu Ratri Mubyarsah
|
PT ANJ
| 386,426,850 |
Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Sholat Wilayah Papua Barat dan Sekitarnya, Rabu 20 Maret 2024
|
RADARPAPUA - Setiap harinya, jadwal ibadah Ramadhan akan berubah di Papua Barat dan sekitarnya.
Untuk menghindari ketinggalan sahur, penting bagi semua orang untuk mengetahui jadwal Imsak.
Demikian pula, agar tidak melewatkan waktu salat, kita memerlukan jadwal salat untuk menjalankan ibadah.
Berikut adalah jadwal imsak, buka puasa, dan waktu salat untuk Rabu, 20 Maret 2024, di wilayah Papua Barat dan sekitarnya, yang dikutip dari laman Bimas Islam oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
1. Kabupaten Fakfak
IMSAK 04:51
SUBUH 05:01
TERBIT 06:12
DUHA 06:39
ZUHUR 12:22
ASAR 15:26
MAGRIB 18:25
ISYA' 19:33
2. Kabupaten Kaimana
IMSAK 04:45
SUBUH 04:55
TERBIT 06:06
DUHA 06:33
ZUHUR 12:16
ASAR 15:22
MAGRIB 18:19
ISYA' 19:27
3. Kabupaten Manokwari
IMSAK 04:44
SUBUH 04:54
TERBIT 06:05
DUHA 06:32
ZUHUR 12:15
ASAR 15:15
MAGRIB 18:18
ISYA' 19:26
4. Kabupaten Manokwari Selatan
IMSAK 04:43
SUBUH 04:53
TERBIT 06:04
DUHA 06:31
ZUHUR 12:14
ASAR 15:16
MAGRIB 18:17
ISYA' 19:25
5. Kabupaten Maybrat
IMSAK 04:50
SUBUH 05:00
TERBIT 06:11
DUHA 06:38
ZUHUR 12:21
ASAR 15:22
MAGRIB 18:24
ISYA' 19:32
6. Kabupaten Pegunungan Arfak
IMSAK 04:40
SUBUH 04:50
TERBIT 06:01
DUHA 06:32
ZUHUR 12:15
ASAR 15:17
MAGRIB 18:22
ISYA' 19:30
7. Kabupaten Raja Ampat
IMSAK 04:57
SUBUH 05:07
TERBIT 06:18
DUHA 06:45
ZUHUR 12:28
ASAR 15:27
MAGRIB 18:31
ISYA' 19:39
8. Kabupaten Sorong
IMSAK 04:55
SUBUH 05:05
TERBIT 06:16
DUHA 06:43
ZUHUR 12:26
ASAR 15:26
MAGRIB 18:28
ISYA' 19:36
9. Kabupaten Sorong Selatan
IMSAK 04:52
SUBUH 05:02
TERBIT 06:13
DUHA 06:40
ZUHUR 12:23
ASAR 15:24
MAGRIB 18:26
ISYA' 19:34
10. Kabupaten Tambrauw
IMSAK 04:52
SUBUH 05:02
TERBIT 06:13
DUHA 06:40
ZUHUR 12:23
ASAR 15:22
MAGRIB 18:25
ISYA' 19:33
11. Kabupaten Teluk Bintuni
IMSAK 04:46
SUBUH 04:56
TERBIT 06:07
DUHA 06:34
ZUHUR 12:17
ASAR 15:20
MAGRIB 18:20
ISYA' 19:28
12. Kabupaten Teluk Wondama
IMSAK 04:42
SUBUH 04:52
TERBIT 06:03
DUHA 06:30
ZUHUR 12:13
ASAR 15:17
MAGRIB 18:16
ISYA' 19:24
13. Kota Sorong IMSAK 04:55 SUBUH 05:05 TERBIT 06:16 DUHA 06:43 ZUHUR 12:26 ASAR 15:26 MAGRIB 18:29 ISYA' 19:37 Itulah jadwal Imsak dan waktu sholat bagi wilayah Papua Barat dan sekitarnya pada Rabu, 20 Maret 2024 yang merupakan hari ibadah puasa ke-9. Sumber: kemenag.go.id
13. Kota Sorong
IMSAK 04:55
SUBUH 05:05
TERBIT 06:16
DUHA 06:43
ZUHUR 12:26
ASAR 15:26
MAGRIB 18:29
ISYA' 19:37
Itulah jadwal Imsak dan waktu sholat bagi wilayah Papua Barat dan sekitarnya pada Rabu, 20 Maret 2024 yang merupakan hari ibadah puasa ke-9.
Sumber: kemenag.go.id
|
2024-03-19 22:15:29
|
Berita Online
|
radarpapua.jawapos.com
|
Tina Mamangkey
|
PT ANJ
| 391,014,004 |
Didukung Perindo, Dominggus-Lakotani Berkomitmen Jaga Kemajemukan Masyarakat di Papua Barat
|
JAKARTA - Pasangan Dominggus Mandacan-Mohammad Lakotani yang didukung Partai Perindo siap bertarung pada Pilkada Papua Barat 2024. Pasangan ini berkomitmen menjaga kemajemukan masyarakat sekaligus terciptanya kesejahteraan Papua secara keseluruhan.“Komitmen kami menjaga NKRI, NKRI jaga kita, NKRI jaga Papua, Papua jaga NKRI, Papua Barat jaga NKRI, jaga Papua Barat. Itulah komitmen kami menjaga toleransi kerukunan kebersamaan antara semua suku, ras, dan agama," ujar Dominggus saat menerima penyerahan dukungan di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2024).
Baca Juga
Alasan Partai Perindo Dukung Dominggus Mandacan di Pilkada Papua Barat
Mantan Gubernur Papua Barat periode 2017 - 2022 ini juga terbuka bagi siapa pun untuk berkolaborasi. Termasuk Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera."Kami juga akan kolaborasi dengan semua partai yang memberikan dukungan terutama juga partai dan Perindo untuk ke depan kami akan mendukung kegiatan Perindo di Papua Barat," katanya."Ini tanggung jawab kami membesarkan Partai Perindo. Sekarang provinsi 2 kursi ke depan 4-6," tambahnya.Mohammad Lakotani juga berkomitmen membangun Papua Barat secara integral. "Kami berkomitmen komunikasi yang sudah terbangun kita jaga, rawat, tingkatkan di masa mendatang. Tentunya membangun Papua sebagai bagian integral untuk membangun bangsa kita," kata Lakotani.Diketahui, Dominggus-Lakotani resmi mendapatkan dukungan dari Partai Perindo untuk bertarung di Pilkada Papua Barat 2024. Dukungan Perindo diserahkan langsung Wakil Ketua DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2024).Penyerahan surat tugas turut disaksikan jajaran petinggi dan sayap Partai Perindo. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri Wakil Ketua Umum Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Umum Pemuda Perindo Michael Sianipar, Waketum I DPP Pemuda Perindo Manik Marganamahendra, Ketua Bidang Hukum dan HAM yang juga juru bicara nasional DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun, serta jajaran petinggi partai lainnya.
Lihat Juga: Alasan Partai Perindo Dukung Dominggus Mandacan di Pilkada Papua Barat
(jon)
|
2024-05-31 15:28:21
|
Berita Online
|
sindonews.com
|
Selvianus Kopong Basar
|
PT ANJ
| 386,467,589 |
DKPP Jatuhkan Sanksi ke Bawaslu Papua Barat Daya karena Dianggap Tak Bisa Berkoordinasi
|
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menjatuhkan sanksi peringatan kepada jajaran Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya karena dianggap tidak bisa berkoordinasi dengan bawahan dengan baik.
Hal tersebut dikatakan Heddy saat membacakan putusan sidang yang disiarkan oleh akun YouTube resmi milik DKPP, Rabu (20/3/2024).
"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu satu Farly Sampetoding Rego, teradu dua Herdhi Funce Rumbewas, teradu tiga Regina Gembenop, terpadu empat Sofyan, teradu lima Zatriawati sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy dikutip dari Antara.
Semua berawal dari laporan warga atas nama Imron yang mengadu ke DKPP lantaran jajaran Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong dianggap tidak bekerja secara profesional.
Pihak yang diadukan, yakni ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Farly Sampetoding Rego, Herdhi Funce Rumbewas, Regina Gembenop, Sofyan, dan Zatriawati selaku teradu satu sampai lima.
Selain itu, ia juga mengadukan ketua dan anggota Bawaslu Kota Sorong, yaitu Julce Ivone Sahureka, Abdul Kadir Kelosan, dan Nirma Tinday selaku teradu eman sampai teradu delapan.
Kasus bermula ketika Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat ingin menggelar perayaan ulang tahun yang ke-22 di Kota Sorong pada 5 Desember sampai 9 Desember 2023 lalu.
Kegiatan itu terdiri dari lomba gerak jalan, donor darah, lomba voli putri hingga acara puncak di 9 Desember 2023.
Partai Demokrat pun menyampaikan surat berisi rangkaian agenda itu kepada pihak Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan maksud memberikan laporan.
Bawaslu memiliki kewajiban untuk menerima surat tersebut dalam mengawasi jalannya kegiatan HUT itu guna mengantisipasi adanya kegiatan kampanye.
"DPD Partai Demokrat Papua Barat Daya kepada teradu satu sampai teradu lima (jajaran Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya) melalui surat 05 dan seterusnya tahun 2023 tanpa tanggal," kata dia.
Namun, bukannya langsung mendelegasikan surat tersebut ke pihak Bawaslu Kota Sorong untuk segera dilakukan pengawasan, pihak Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya justru terlambat memberikan surat tersebut.
"Akan tetapi terungkap fakta dalam persidangan bahwa teradu enam sampai teradu lapan menerima surat imbauan nomor 019 dan seterusnya pada tanggal 8 September 2023 pukul 20.45 WIT," kata dia.
Surat tersebut pun diterima melalui staf Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ke staf Bawaslu Kota Sorong. Alhasil, jajaran Bawaslu Kota Sorong sebagai pihak pengawas tidak bisa mengawasi jalannya kegiatan HUT dari tanggal 5 Desember.
"Tindakan teradu satu dan teradu lima yang lama menyampaikan surat imbauan kepada teradu enam sampai lapan tidak dapat dibenarkan menurut etika penyelenggara Pemilu. Apalagi dalam kurun waktu tersebut, Bawaslu Papua Barat Daya dan Bawaslu kota Sorong berkedudukan di satu kantor yang sama," kata anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat membacakan putusan di persidangan.
Hal tersebut, kata Dewa, menunjukkan adanya ketidakmampuan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dalam melakukan koordinasi kerja.
"Menunjukkan adanya masalah serius terkait tata kelola persuratan serta komunikasi dan koordinasi hierarki kelembagaan pengawas pemilu di Papua Barat Daya," kata dia.
Dewa melanjutkan, jajaran Bawaslu Kota Sorong akhirnya melalukan pengawasan hari terakhir perayaan HUT DPD Demokrat Provinsi Papua Barat Daya pada 9 Desember dengan persiapan seadanya.
"Berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat unsur kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yaitu terdapat unsur ajakan memilih, menawarkan, visi misi program kerja dan citra diri," kata dia.
Karenanya, Dewa memastikan jajaran Bawaslu Kota Sorong telah bekerja dengan profesional, tetapi tidak dengan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang dianggap melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f dan g, Pasal 15 huruf D dan Pasal 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
"Sedangkan teradu enam dan teradu lapan DKPP telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang undangan," kata Dewa.
|
2024-03-20 13:56:09
|
Berita Online
|
beritasatu.com
|
BeritaSatu.com
|
PT ANJ
| 386,107,024 |
Perkenalkan Topaz, Asian Agri Inisiator Bibit Unggul Andalan Petani Kelapa Sawit
|
['VIVA Medan - Perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Asian Agri, mendorong petani kelapa sawit didorong untuk memilih bibit berkualitas demi memetik panen yang baik dan maksimal. Seperti bibit sawit unggul Topaz produksi Asian Agri.', 'Head of Social Capital Asian Agri, David Alamsyah mengatakan, bibit kelapa sawit unggul Topaz merupakan hasil riset dan pengembangan puluhan tahun, yang sudah teruji dan terbukti dapat meningkatkan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS).', '"Oleh karena itu kami berharap agar Topaz dapat menjadi pilihan petani kelapa sawit yang akan melakukan replanting,” tuturnya didampingi Head of Research & Development (R&D) Asian Agri, Tan Joon Sheong, saat buka puasa bersama insan pers di Medan, Kamis 14 Maret 2024.', 'Tan Joon Sheong menjelaskan, bahwa Topaz adalah bibit sawit unggul andalan para petani kelapa sawit karena terbukti memiliki produksi TBS yang tinggi. Katanya, Topaz merupakan bibit sawit unggul hasil penelitian dari Oil Palm Research Station (OPRS) yang merupakan bagian dari R&D Asian Agri.', '"Sejak 1992, Asian Agri terus menseleksi dan menyilangkan indukan Dura dan Pisifera terpilih dari Costa Rica (gen-1). Pada tahun 1996-1998 OPRS Topaz memulai penanaman indukan Dura dan Pisifera terpilih di kebun benih Topaz berikut kombinasi persilangan generasi satu DxPnya," jelasnya.', '', 'Potensi produksi DxP Topaz dari hasil pengujian persilangan generasi satu selama enam tahun (1999-2004) berpotensi menghasilkan produksi 16 ton TBS/Ha pada TM1 dan rata-rata 31 ton TBS/Ha pada TM3 sampai dengan TM6 dengan potensi OER 22%. Berdasarkan potensi itulah OPRS Topaz berhasil memperoleh izin pelepasan Varietas Topaz 1, 2, 3 & 4 sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Indonesia pada 16 Januari 2004.']
"Dikarenakan komitmen dari Manajemen Asian Agri yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggan OPRS Topaz dengan didukung pengujian persilangan generasi dua yang sangat intensif maka pada saat ini, Topaz hanya memproduksi persilangan-persilangan yang terbukti mempunyai potensi produksi 24 ton TBS/Ha pada TM1 dan berpotensi melebihi 40 ton TBS/Ha pada TM 4 dengan potensi OER 29%,” jelas Tan Joon Sheong., Lebih lanjut Tan Joon Sheong juga menyampaikan bahwa selain unggul dari segi kuantitas produksinya, Topaz juga memiliki ketahanan terhadap serangan Ganoderma (Topaz GT). , “Selain unggul dari segi kuantitas produksi, Topaz juga memiliki ketahanan terhadap serangan Ganoderma. Sehingga pada 1 Februari 2019, OPRS Topaz berhasil memperoleh izin pelepasan Varietas Topaz GT sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Indonesia," , "Jadi bibit sawit unggul Topaz adalah bibit sawit yang sudah teruji dan terbukti, dan sudah seyogyanya menjadi andalan para petani kelapa sawit,” ujar Tan Joon Sheong menutup paparannya., Sedangkan buka puasa bersama insan pers ini, Head of Social Capital Asian Agri, David Alamsyah menuturkan, ini sebagai momentum silaturahmi dan menjadikan peran jurnalis juga adalah mitra., “Kami menyadari bahwa media massa memiliki peran penting untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi bangsa ini, khususnya bagi industri kelapa sawit yang merupakan core business dari Asian Agri," sebutnya., Sedangkan Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, dalam sambutannya kepada Asian Agri untuk mengajak insan pers/media meninjau dan melihat langsung produksi kebun kelapa sawit perusahaan pelopor dari program kemitraan dengan petani kelapa sawit terbesar di Indonesia ini.
|
2024-03-14 22:57:14
|
Berita Online
|
viva.co.id
|
Aris Dasril
|
PT ANJ
| 386,501,964 |
Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Sholat Wilayah Papua Barat dan Sekitarnya, Kamis 21 Maret 2024
|
RADARPAPUA - Setiap harinya, jadwal ibadah Ramadhan akan berubah di Papua Barat dan sekitarnya.
Untuk menghindari ketinggalan sahur, penting bagi semua orang untuk mengetahui jadwal Imsak.
Demikian pula, agar tidak melewatkan waktu salat, kita memerlukan jadwal salat untuk menjalankan ibadah.
Berikut adalah jadwal imsak, buka puasa, dan waktu salat untuk Kamis, 21 Maret 2024, di wilayah Papua Barat dan sekitarnya, yang dikutip dari laman Bimas Islam oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
1. Kabupaten Fakfak
IMSAK 04:51
SUBUH 05:01
TERBIT 06:12
DUHA 06:39
ZUHUR 12:22
ASAR 15:27
MAGRIB 18:25
ISYA' 19:33
2. Kabupaten Kaimana
IMSAK 04:45
SUBUH 04:55
TERBIT 06:06
DUHA 06:33
ZUHUR 12:16
ASAR 15:22
MAGRIB 18:19
ISYA' 19:27
3. Kabupaten Manokwari
IMSAK 04:44
SUBUH 04:54
TERBIT 06:05
DUHA 06:31
ZUHUR 12:15
ASAR 15:16
MAGRIB 18:18
ISYA' 19:26
4. Kabupaten Manokwari Selatan
IMSAK 04:43
SUBUH 04:53
TERBIT 06:04
DUHA 06:31
ZUHUR 12:14
ASAR 15:17
MAGRIB 18:17
ISYA' 19:25
5. Kabupaten Maybrat
IMSAK 04:50
SUBUH 05:00
TERBIT 06:11
DUHA 06:38
ZUHUR 12:21
ASAR 15:23
MAGRIB 18:24
ISYA' 19:32
6. Kabupaten Pegunungan Arfak
IMSAK 04:40
SUBUH 04:50
TERBIT 06:01
DUHA 06:32
ZUHUR 12:15
ASAR 15:18
MAGRIB 18:22
ISYA' 19:30
7. Kabupaten Raja Ampat
IMSAK 04:57 SUBUH 05:07 TERBIT 06:18 DUHA 06:44 ZUHUR 12:28 ASAR 15:28 MAGRIB 18:31 ISYA' 19:39
IMSAK 04:57
SUBUH 05:07
TERBIT 06:18
DUHA 06:44
ZUHUR 12:28
ASAR 15:28
MAGRIB 18:31
ISYA' 19:39
8. Kabupaten Sorong
IMSAK 04:55
SUBUH 05:05
TERBIT 06:16
DUHA 06:42
ZUHUR 12:26
ASAR 15:27
MAGRIB 18:28
ISYA' 19:36
9. Kabupaten Sorong Selatan
IMSAK 04:52
SUBUH 05:02
TERBIT 06:13
DUHA 06:40
ZUHUR 12:23
ASAR 15:25
MAGRIB 18:26
ISYA' 19:34
10. Kabupaten Tambrauw
IMSAK 04:52
SUBUH 05:02
TERBIT 06:13
DUHA 06:39
ZUHUR 12:23
ASAR 15:23
MAGRIB 18:25
ISYA' 19:33
11. Kabupaten Teluk Bintuni
IMSAK 04:46
SUBUH 04:56
TERBIT 06:07
DUHA 06:34
ZUHUR 12:17
ASAR 15:20
MAGRIB 18:20
ISYA' 19:28
12. Kabupaten Teluk Wondama
IMSAK 04:42
SUBUH 04:52
TERBIT 06:03
DUHA 06:30
ZUHUR 12:13
ASAR 15:18
MAGRIB 18:16
ISYA' 19:24
13. Kota Sorong IMSAK 04:55 SUBUH 05:05 TERBIT 06:16 DUHA 06:43 ZUHUR 12:26 ASAR 15:27 MAGRIB 18:29 ISYA' 19:37 Itulah jadwal Imsak dan waktu sholat bagi wilayah Papua Barat dan sekitarnya pada Kamis, 21 Maret 2024 yang merupakan hari ibadah puasa ke-10. Sumber: kemenag.go.id
13. Kota Sorong
IMSAK 04:55 SUBUH 05:05 TERBIT 06:16 DUHA 06:43 ZUHUR 12:26 ASAR 15:27 MAGRIB 18:29 ISYA' 19:37
IMSAK 04:55
IMSAK 04:55
SUBUH 05:05
SUBUH 05:05
TERBIT 06:16
TERBIT 06:16
DUHA 06:43
DUHA 06:43
ZUHUR 12:26
ZUHUR 12:26
ASAR 15:27
ASAR 15:27
MAGRIB 18:29
MAGRIB 18:29
ISYA' 19:37
ISYA' 19:37
Itulah jadwal Imsak dan waktu sholat bagi wilayah Papua Barat dan sekitarnya pada Kamis, 21 Maret 2024 yang merupakan hari ibadah puasa ke-10.
Sumber: kemenag.go.id
|
2024-03-20 22:09:04
|
Berita Online
|
radarpapua.jawapos.com
|
Tina Mamangkey
|
PT ANJ
| 391,794,698 |
Forum Lintas Suku Mengadu ke KPU Papua Barat Daya soal Dugaan Maladministratif Pemilu 2024
|
TRIBUNSORONG.COM,SORONG - Forum Lintas Suku Asli Papua Barat Daya menggelar demonstrasi di depan Kantor KPU Papua Barat Daya pada Rabu, 12 Juni 2024.
Mereka datang membawa spanduk bernada mendukung Yosep Kocu sebagai anggota DPRD Kota Sorong terpilih periode 2024-2029.
Diketahui, Yosep Kocu merupakan calon legislatif dari Partai Demokrat yang maju dalam pemilihan anggota DPRD Kota Sorong pada Pemilu 2024.
Satu kursi Partai Demokrat diduga dihilangkan oleh KPU Kota Sorong.
Partai Demokrat menduga ada maladministratif yang dilakukan oleh KPU Kota Sorong pada Pemilu 2024.
Pasalnya, ketika KPU melakukan pleno penetapan kursi dan calon angota DPRD terpilih, satu calon atas nama Yosep Kocu hilang dan diganti dengan calon dari PSI.
Padahal, pada pleno pertama KPU Kota Sorong sudah menetapkan tiga kursi milik Partai Demokrat.
Berangkat dari persoalan tersebut, Forum Lintas Suku Asli Papua Barat Daya meminta keadilan atas Yosep Kocu.
"Ada apa? kenapa diubah?" kata Juru Bicara Forum Lintas Suku Asli Papua Barat Daya Yulius Saa mempertanyakan kinerja KPU Kota Sorong.
Dalam orasinya, dia mengatakan, hak orang asli Papua atau OAP telah termajinilkan oleh undang-undang, sehingga KPU Kota Sorong harus menjalankan pemilu sesuai aturan yang berlaku.
Dia menilai, keuptusan KPU Kota Sorong tersebut mengindikasikan kecurangan.
Sebelumnya, Forum Lintas Suku Asli Papua Barat Daya telah menyuarakan aspirasinya kepada Bawaslu Papua Barat Daya dan KPU Kota Sorong pada bulan lalu, namun belum ada tindak lanjut dari tuntutan mereka. (tribunsorong.com/aldy tamnge)
|
2024-06-12 18:07:34
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Aldy Tamnge
|
PT ANJ
| 386,765,889 |
TNI AL patroli di kawasan konservasi Fakfak Papua Barat
|
Jakarta (ANTARA) - Jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) patroli di kawasan konservasi laut di wilayah Fakfak, Papua Barat dari aktivitas ilegal yang dapat merusak ekosistem, Kamis (21/3).
Berdasarkan siaran pers resmi TNI AL yang diterima Senin, patroli penjagaan itu dilakukan di beberapa wilayah yakni kawasan konservasi Pulau Kambing Distrik Arguni, Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut Kampung Patimburak, Kampung Mandoni, Kampung Andamata Distrik Kokas serta kawasan Konservasi Pesisir dan Laut Batufiafa Kokas.
Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Fakfak Mayor Laut (P) Haslul Prio Widiatmoko mengatakan patroli untuk mengatasi dan menjaga ekosistem kawasan konservasi, karena ada berapa kegiatan ilegal yang ditemukan petugas saat melakukan patroli, salah satunya memancing.
"Tindakan petugas adalah memberi sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat bahwa di daerah konservasi tidak bisa atau dilarang melakukan aktivitas memancing, menjaring bahkan menangkap ikan dengan bom ikan," kata Haslul.
Baca juga: Sebanyak 504 prajurit resmi perkuat Korps Marinir TNI AL
Baca juga: Wadan Kormar cek uji coba senjata serbu AKM
Menurut dia, aktivitas tersebut dapat merusak ekosistem laut dari mulai keberadaan ikan dan terumbu karang. Tidak hanya itu, masyarakat juga dilarang membuang sampah ke kawasan konservasi laut. Dengan upaya patroli dan sosialisasi tersebut, dia berharap kawasan konservasi di perairan Fakfak bisa tetap terjaga dengan baik.
Dalam siaran pers yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menginstruksikan seluruh anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap tindakan pelanggaran hukum di laut, terutama dalam hal ini menjaga kelestarian ekosistem laut.
|
2024-03-25 05:07:07
|
Berita Online
|
mataram.antaranews.com
|
Walda Marison
|
PT ANJ
| 389,032,617 |
ULMWP Menilai Indonesia Menganeksasi Papua Barat 1 Mei 1963 Tindakan Ilegal
|
CEPOSONLINE.COM.JAYAPURA-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam United Liberation Movement West Papua (ULMWP) menggelar aksi memperingati Hari Aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 Mei 1963, di Gapura Uncen, Abepura, Rabu (1/5/2024).
Aksi yang digelar sejak pagi pukul 09.00 WIT ini berlangsung aman.
Masing-masing peserta aksi melakukan orasi secara bergantian, menuntut Pembebasan Papua Barat dari genggaman NKRI.
Adapun aksi tersebut dilakukan karena ULMPW menganggap Indonesia menganeksasi Papua Barat pada 1 Mei 1963 silam tidak sah atau ilegal.
Untuk itu Indonesia segera berikan hak bagi Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.
Selain orasi secara bergantian ULMPW juga membentang sebuah spanduk berukuran kecil bertuliskan Isi tuntutan diantaranya;
1. Papua darurat militer ; Segera hentikan operasi militer dan tarik Militer Organik dan non Organik dari Papua2. TNPB dan TNI hentikan gencatan senjata dan segera mendorong perundingan politik yang dimediasi pihak ketiga. 3. Indonesia segera buka akses jurnalis internasional ke Papua4. Indonesia segera izinkan HAM PBB ke Papua. (*)
|
2024-05-01 12:35:06
|
Berita Online
|
ceposonline.com
|
Karolus Daot
|
PT ANJ
| 389,196,100 |
"Si Timo" jadi maskot Pilkada di Papua Barat Daya
|
Sorong (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya (PBD) menerapkan "Si Timo" menjadi maskot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di provinsi ke-38 itu.
Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Fatmawati di Sorong, Jumat, menjelaskan bahwa penetapan "Si Timo" kepanjangan dari "Si Tifa Demokrasi" menjadi maskot Pilkada 2024 di provinsi ini telah melalui sebuah penilaian dengan menghadirkan sejumlah unsur, mulai dari unsur budayawan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, seniman, akademikus, hingga teknikus IT.
"Jadi, sebenarnya ada delapan desain maskot yang masuk ke panitia. Namun, satunya berdomisili di Papua Barat, akhirnya hanya tujuh yang kami nilai," kata dia pada Peluncuran Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
Ketujuh desain maskot itu kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan kriteria khusus dan umum yang telah dicantumkan di dalam pengumuman sebelumnya. Dari tujuh itu, diperoleh tiga terbaik, selanjutnya KPU mengundang ketiga desainer untuk memaparkan hasil karyanya.
"Dari ketiga itu, terpilih satu terbaik yang masuk juara satu, kemudian diluncurkan dan ditetapkan sebagai maskot Pilkada 2024 di Papua Barat Daya," ujarnya.
Pemenang desain maskot Pilkada 2024 di Papua Barat Daya adalah Dwi Saputra dengan total hadiah Rp20 juta.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan hadiah kepada pemenang maskot Pilkada 2024 di Kota Sorong, Jumat (3/5/2024). ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu
Maskot Pilkada 2024, kata dia, mengandung filosofis mendalam dengan mengangkat alat musik Papua, tifa. Alat musik ini pada zaman dahulu untuk memanggil dan mengumpulkan masyarakat dalam sebuah acara. Tifa itu masih digunakan pada setiap pembukaan kegiatan di wilayah Papua pada umumnya.
"Jadi, alat musik ini sangat terkenal dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini, bahkan kami sangat familier dengan tifa," ucapnya.
Selanjutnya oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, tifa sebagai alat musik yang menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Papua. Atas dasar itulah KPU menetapkan tifa sebagai maskot Pilkada 2024 di Papua Barat Daya.
"Maskot ini sebagai simbol pelaksanaan pilkada di Papua Barat Daya, artinya ketika orang melihat maskot ini, mereka sudah tahu bahwa pada tanggal 27 November 2024 akan ada pilkada," katanya.
Maskot ini, lanjut dia, akan digunakan pada seluruh tahapan Pilkada 2024 oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya dan KPU kabupaten/kota.
|
2024-05-03 18:28:08
|
Berita Online
|
kalbar.antaranews.com
| null |
PT ANJ
| 387,401,743 |
Polda Papua Barat kerahkan 1.161 personel gabungan amankan Lebaran
|
Manokwari (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mengerahkan 1.161 personel gabungan pada Operasi Ketupat Mansinam 2024 dalam pengamanan Lebaran 2024 di seluruh Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
"Operasi ini secara serentak selama 13 hari terhitung sejak 4 sampai dengan16 April 2024," kata Kepala Polda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir saat memimpin apel gelar pasukan di Manokwari, Rabu pagi.
Irjen Pol. Johnny memerinci personel Polda Papua Barat yang terlibat operasi ada 345 orang, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manokwari 100 personel, Polres Manokwari Selatan 31 personel, Polres Teluk Bintuni 31 personel, Polres Teluk Wondama 30 personel, dan Polres Kaimana 30 personel.
Berikutnya Polres Fakfak 30 personel, Polres Pegunungan Arfak 25 personel, Polresta Sorong 40 personel, Polres Sorong 40 personel, Polres Sorong Selatan 31 personel, Polres Maybrat 30 personel, Polres Raja Ampat 30 personel, dan Polres Tambrauw 40 personel.
Selain itu, 329 personel dari instansi lain yang juga terlibat dalam Operasi Ketupat Mansinam 2024.
Kapolda menyebut ada 356 lokasi yang menjadi sasaran pengamanan Operasi Ketupat, yaitu 191 masjid dan lokasi Salat Id, 56 pusat perbelanjaan, 58 objek wisata, 12 bandar udara, 22 pelabuhan laut, dan 17 terminal angkutan umum.
Adapun jumlah pos dalam pelaksanaan operasi di Papua Barat maupun Papua Barat Daya terdiri atas 25 pos pengamanan, 17 pos pelayanan, dan tujuh pos terpadu. Dengan demikian, total keseluruhan pos yang akan dibangun sebanyak 49 pos.
"Pastikan masyarakat mengetahui informasi yang dibutuhkan supaya bisa merencanakan perjalanan dengan nyaman," ucap Johnny.
Basarnas pertebal pengamanan keselamatan mudik Lebaran di Pulau Jawa
Kakorlantas pastikan koordinasi pengamanan Operasi Ketupat 2024
Kepolisian Daerah Papua Barat menggelar apel pasukan Operasi Ketupat Mansinam 2024 di Manokwari, (3/4/2024). ANTARA/Fransiskus Salu Weking
Seluruh personel Operasi Ketupat Mansinam 2024, kata Kapolda, harus memahami karakteristik masing-masing wilayah seperti titik rawan banjir, rawan longsor, dan rawan gangguan kamtibmas terutama pada jalur mudik.
Skenario hadapi potensi gangguan dan situasi kontingensi, menurut dia, perlu dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan aspek keamanan dari gangguan kamtibmas, baik pada rumah yang ditinggalkan, jalur mudik, lokasi wisata, maupun pusat keramaian.
"Lakukan patroli jam-jam rawan, siapkan layanan pelaporan bagi rumah yang ditinggalkan, dan buka penitipan kendaraan," ucap Irjen Pol. Johnny.
Dijelaskan pula bahwa pelaksanaan Operasi Ketupat Mansinam 2024 dibagi menjadi beberapa satuan tugas (satgas) yang terdiri atas tujuh satgas pada tingkat polda dan jajaran polres ada lima satgas.
Kapolda juga mengajak organisasi masyarakat di Papua Barat maupun Papua Barat Daya berpartisipasi dalam pengamanan Salat Id sebagai wujud toleransi dan kerukunan umat beragama.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
|
2024-04-03 09:07:09
|
Berita Online
|
antaranews.com
|
antaranews.com
|
PT ANJ
| 388,271,999 |
Demo Forum Pencaker Jilid II Digelar di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Singgung PNS Papua
|
Laporan Wartawan Tribun Sorong, Aldi Tamnge
TRIBUN-VIDEO.COM - Forum Pencari Kerja (Pencaker) kembali menggelar aksi demo damai di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (18/4/2024).
Pantauan TribunSorong.com, massa melakukan long march dari depan Taman Sorong City menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya sekira pukul 11.14 WIT.
Baca: Massa PMKRI Flores Timur Gelar Demo Kasus Kematian Ibu-Bayi, Bakar Ban di Depan Kantor Bupati
Baca: MOMEN Massa Demo 164 Beramai-ramai Wudhu Pakai Air Kolam Patung Kuda sebelum Salat Berjamaah
Massa aksi berorasi dan membawa spanduk bertuliskan CPNS di Papua Barat Daya 100 persen harus Orang Asli Papua (OAP).
(Tribun-Video.com/Tribunsorong.com)
Host: Nina AgustinaVP: Ika Vidya
# pencari kerja # demo # Papua Barat Daya # kantor gubernur
TRIBUNNEWS UPDATE
Buntut Prabowo Beri Imbauan, Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran Batalkan Aksi Damai di Gedung MK
26 menit lalu
TRIBUNNEWS UPDATE
Prabowo Subianto Imbau Para Pendukungnya Tak Gelar Aksi di MK: Utamakan Keutuhan, Persatuan Bangsa
4 jam lalu
TRIBUNNEWS UPDATE
[FULL] Prabowo Imbau Pendukung Tak Lakukan Aksi Apapun di MK: Tidak Berarti Kami Lemah
5 jam lalu
Live Update
Massa PMKRI Flores Timur Gelar Demo Kasus Kematian Ibu-Bayi, Bakar Ban di Depan Kantor Bupati
2 hari lalu
|
2024-04-19 14:30:04
|
Berita Online
|
video.tribunnews.com
|
Editor: Ramadhan Aji Prakoso
|
PT ANJ
| 390,539,069 |
Banjir di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Surut, 1.906 Warga Terdampak
|
POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Dua distrik pada Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terdampak banjir pada Selasa lalu (21/5). Kejadian ini berlangsung pada dini hari, pukul 04.00 waktu setempat atau WIT. Peristiwa ini berimbas pada lebih dari 1.000 warganya. Genangan berangsur surut pada hari ini, Jumat (24/5/2024).
Pusat Pengendalian Operasi BNPB memantau tinggi muka air banjir berangsur surut. Masyarakat bersama petugas BPBD setempat melakukan pembersihan matrial lumpur dengan menggunakan alat seadanya.
Sebelumnya, banjir menerjang dua kampung pada 2 distrik, yaitu Distrik Tanah Rubuh dan Masni. Sedangkan kampung terdampak pada dua distrik itu, masing-masing Kampung Warami dan Mansaburi. Bencana tidak terhindarkan setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut.
Sejumlah rumah di kabupaten itu terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manokwari mendata bangunan tempat tinggal terdampak 50 unit, sedangkan fasilitas ibadah 3, fasilitas pendidikan 3 dan jembatan putus 1.
Selain berdampak di Kabupaten Manokwari, banjir juga melanda Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni. Tiga kampung terendam di Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan yaitu Kampung Dembek, Membowi dan Gunung Sayori. Ada sekitar 60 KK terdampak di kabupaten ini.
Di samping dampak pada sektor pemukiman, banjir dan longsor melanda jalan trans Papua Barat menuju Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni. Insiden ini membuat akses jalan terputus.
Sementara ini, BPBD masih terus memutakhirkan data dampak di Teluk Bintuni. Hingga saat ini tidak ada informasi adanya pengungsian atau korban jiwa pada tiga kabupaten terdampak.
Menyikapi kejadian banjir dan tanah longsor Pemerintah Papua Barat telah menetapkan surat keputusan (SK) status tanggap darurat. Pemerintah daerah mengeluarkan status tanggap darurat banjir dan longsor untuk wilayah Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni selama 14 hari, terhitung 21 Mei hingga 4 Juni 2024. SK tersebut bernomor 300.2.3/106/5/2024.
Personel BPBD pada tiga kabupaten masih bersiaga di lokasi terdampak. BPBD Provinsi Papua Barat menyiagakan tenda pengungsi untuk mengantisipasi dampak susulan.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga tetap waspada dan siap siaga terhadap potensi banjir susulan. Prakiraan cuaca hingga esok hari, wilayah Papua Barat masih berpotensi terjadi hujan lebat yang disertai petir atau kilat dan angin kencang.
Demikian siaran pers BNPB yang dibagikan Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
|
2024-05-24 13:50:12
|
Berita Online
|
kupang.tribunnews.com
| null |
PT ANJ
| 386,611,041 |
35 Caleg Dinyatakan Lolos ke DPR Papua Barat Daya, Suara Febry Andjar Tertinggi: Cek Selengkapnya
|
['TRIBUN-PAPUA.COM - Sebanyak 35 politisi ditetapkan lolos jadi anggota DPR Papua\xa0Barat\xa0Daya.', 'Ini setelah Komisi\xa0Pemilihan\xa0Umum\xa0(KPU) melakukan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi, disertai Surat Keputusan (SK)\xa0KPU\xa0Papua\xa0Barat\xa0Daya\xa0Nomor 11 Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024.', 'Puluhan legislator ini akan dilantik menjadi Anggota DPR Papua\xa0Barat\xa0Daya periode 2024-2029.', 'Ada enam daerah pemilihan (Dapil) di provinsi yang baru dimekarkan dari Papua Barat tersebut.\xa0\xa0', 'Enam Dapil itu yaitu Papua\xa0Barat\xa0Daya 1 dan 2 mencakup wilayah Kota Sorong.', 'Dapil Papua Barat Daya 3 Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya 4 Kabupaten Raja Ampat.', 'Papua Barat Daya 5 Kabupaten Sorong Selatan dan Papua\xa0Barat\xa0Daya 6 mencakup wilayah Kabupaten Maybrat dan Tambrauw.', 'Partai Golkar meraih kursi terbanyak yakni delapan, disusul\xa0PDIP\xa0dan Demokrat masing-masing lima kursi.', 'Seterusnya ada Partai NasDem mendapat empat kursi, Perindo, Gerindra dan Hanura medapat tiga kursi.', 'Secara berturut-turut,\xa0PKS,\xa0PAN,\xa0PSI\xa0dan\xa0PKB\xa0masing-masing mendapat satu kursi.', 'Berikut ini Caleg DPRD Provinsi\xa0Papua\xa0Barat\xa0Daya\xa0berdasarkan daerah pemilihan:', 'Dapil\xa0Papua\xa0Barat\xa0Daya\xa01', '1. Yosafat Kambu: 5.243 suara', '2. Abner R Jitmau: 3.958 suara']
3. Augustie C R Sagrim: 3.106 suara, 4. Jongky Fonataba: 5.096 suara, 5. Laode Samsir: 3.211 suara, 6. Caleg Erwin Ayal: 4.796 suara, 7. Caleg Piter Kondjol: 3.235 suara, 8. Caleg Freddy F A Marlisa: 3.805 suara, Dapil Papua Barat Daya 2, 1. Max Hehanusa: 5.206 suara, 2. Anneke Lieke Makatuuk: 6.355 suara, 3. Petrus Nauw: 3.038 suara, 4. Surung Sibarani: 4.048 suara, 5. Ranley Mansawan: 2.459 suara, 6. Sukriyadi: 3.988 Suara, 7. Ehud Edo Kondologit: 2.087 suara
8. Yustus Kambu: 2.495 suara, Dapil Papua Barat Daya 3, 1. Febry Jein Andjar: 6.596 suara, 2. Martinus Abraham Nasarany: 4.461 suara, 3. Esterlitha Ethy Sagrim: 3.685 suara, 4. Yusuf Marak: 3.039 suara, 5. Zeth Kadakolo: 3.471 suara, 6. Arifin: 3.611 suara, 7. Nansy Karundeng: 2.933 suara, Dapil Papua Barat Daya 4, 1. Ahmad Fardhal Umlati: 5.086 suara, 2. Jamalia Tafalas: 1.508 suara, 3. Hendri Wairara: 1.511 suara, 4. Syarul Salaten: 2.633 suara
Dapil Papua Barat Daya 5, 1. Abdul Gafur: 3.351 suara, 2. Yanto Yatam: 2.854 suara, 3. Muhammad Hanafi Muslim Sinurut: 1.672 suara, Dapil Papua Barat Daya 6, 1. Ortis F Sagrim: 4.794 suara, 2. Karel Murafer: 5.853 suara, 3. Welem Assem: 3.356 suara, 4. Frengky Baru: 4.597 suara, 5. David Sedik: 3.333 suara. (*), Artikel ini telah tayang di Tribunsorong.com dengan judul Daftar 35 Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Golkar Kursi Terbanyak, PDIP-Demokrat Susul,
|
2024-03-22 12:02:36
|
Berita Online
|
papua.tribunnews.com
|
Paul Manahara Tambunan
|
PT ANJ
| 388,453,954 |
Pasca-bentrok AnggotaTNI AL dan Brimob di Sorong, Polda Papua Barat Periksa 21 Personel
|
TRIBUN-PAPUA.COM, SORONG - Sebanyak 21 anggota Polri diperiksan Polda Papua Barat terkait aksi bentrok anggota TNI AL dan Brimob yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu.
Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongky Isgunawan mengungkapkan, pasca bentrok tersebut, pihaknya langsung melakukan investigasi.
"Sebanyak 21 anggota yang kami periksa mulai dari Brimob, KP3 Laut hingga petugas Polresta Sorong Kota," katanya kepada TribunSorong.com, Minggu (21/4/2024).
Ongky menegaskan, investigasi yang dilakukan Polda Papua Barat dan Polresta Sorong Kota sebagai upaya untuk mencari fakta ihwal bentrok prajurit TNI AL dan Brimob di lapangan.
Bahkan, sambung Ongky, saat jumpa pers di Kota Sorong, Kapolda Papua Barat langsung memberikan penekanan terkait kejadian itu.
"Di depan Panglima Koarmada III kemarin Kapolda Papua Barat langsung jelaskan kasus yang dipicu salah paham," ucapnya.
Menurutnya, semua penekanan di Sorong waktu itu terkait bentrok TNI AL dan Brimob memiliki maksud yakni solidaritas kedua institusi negara ini harga mati di Papua.
Terkait investigasi kali ini, ia mengaku tak akan menutup-nutupi semua tahapan investigasi yang berjalan di jajaran Polda Papua Barat.
"Kami pasti akan mengkonfirmasi hasil yang didapatkan terkait bentrok ini kepada setiap institusi saat bentrok pecah," ungkapnya.
Ongky menjelaskan bahwa, proses investigasi terkait kasus kemarin dilakukan di setiap institusi masing-masing.
Ia pun berharap, tahapan ini bisa segera selesai agar bisa menentukan langkah selanjutnya di internal jajaran Polda Papua Barat. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunsorong.com dengan judul Polda Papua Barat Periksa 21 Anggota Polri Buntut Bentrok TNI AL dan Brimob di Sorong
|
2024-04-22 20:52:15
|
Berita Online
|
papua.tribunnews.com
|
Lidya Salmah
|
PT ANJ
| 389,034,458 |
Naik 2,59%, Astra Agro Lestari (AALI) Catat Laba Rp 230,5 Miliar di Kuartal I 2024
|
Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) catat kinerja moncer di kuartal I-2024. Di mana, laba bersih AALI naik 2,59% menjadi Rp 230,5 miliar di periode Januari-Maret 2024.
Melansir keterbukaan informasi, kenaikan laba bersih AALI itu ditopang kenaikan pendapatan di kuartal I 2024.
Asal tahu saja, AALI mengantongi pendapatan bersih Rp 4,79 triliun di kuartal I-2024. Angka ini naik 0,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 4,76 triliun.
Jika dirinci, pendapatan AALI mayoritas dikontribusikan oleh segmen minyak sawit dan turunannya sebesar Rp 4,53 triliun. Lalu, segmen inti sawit dan turunannya sebesar Rp 257,7 miliar dan pendapatan lainnya sebesar Rp 2,81 miliar.
Beban pokok pendapatan AALI tercatat Rp 4,21 triliun di akhir Maret 2024, turun dari Rp 4,25 triliun di akhir Maret 2023.
Alhasil, laba bruto AALI menjadi Rp 582,20 miliar di kuartal I 2024, naik 14,19% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 509,87 miliar.
Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain, AALI mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar Rp 230,52 miliar di kuartal I 2024. Angka ini naik 2,59% dari kuartal I 2023 yang sebesar Rp 224,7 miliar.
Total aset AALI di kuartal I-2024 sebesar Rp 29,55 triliun, naik dari aset sebesar Rp 28,84 triliun di akhir tahun 2023.
Per 31 Maret 2024, total liabilitas AALI sebesar Rp 6,73 triliun. Ini naik dari posisi liabilitas Rp 6,28 triliun pada akhir Desember 2023.
Sementara, total ekuitas AALI sebesar Rp 22,81 triliun di akhir Maret 2024, naik dari Rp 22,56 triliun di akhir Desember 2023.
AALI juga mencatat kas dan setara kas pada akhir periode kuartal I 2024 sebesar Rp 3,06 triliun.
|
2024-05-01 13:07:17
|
Berita Online
|
kontan.co.id
|
Pulina Nityakanti
|
PT ANJ
| 385,774,507 |
Pleno Tingkat Provinsi Diambil Alih KPU Papua Barat Daya karena KPU Sorong Dinilai Memolor Tahapan
|
Laporan Wartawan Tribun Sorong - Safwan Ashari
TRIBUN-VIDEO.COM - Bawaslu Papua Barat Daya merekomendasikan agar pembacaan hasil rekapitulasi dari KPU Kota Sorong di pleno tingkat provinsi segera diambil alih oleh KPU Papua Barat Daya.
Rekomendasi tersebut dibuat gegara dinilai pihak KPU Kota Sorong terkesan memolor tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi.
Pernyataan itu disampaikan Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya Zatriawati saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi Papua Barat Daya.(*)
LIVE UPDATE
Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Mimika Diwarnai Demo Anarkis, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
1 jam lalu
LIVE UPDATE
Anggota PPK Boyolangu Dipecat KPU karena Terlibat Pergeseran Suara Internal PDI Perjuangan
1 jam lalu
Pemilu 2024
Momen Kocak KPU Jabar Minta Suara Komeng Dibaca Ulang di Pleno, Mendadak Semua Kompak Teriak 'Uhuy'
4 jam lalu
Terkini Nasional
Mahfud MD Sebut KPU saat Ini Ugal-ugalan, Tantang KPU untuk Mengaku karena Tak Paham IT
18 jam lalu
|
2024-03-09 15:29:49
|
Berita Online
|
tribunnews.com
|
Editor: Unzila AlifitriNabila
|
PT ANJ
| 391,219,423 |
Nilai tukar petani di Papua Barat naik 0,51 persen pada Mei
|
Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani (NTP) di Provinsi Papua Barat pada Mei 2024 mencapai 100,58 atau mengalami peningkatan sebesar 0,51 persen jika dibandingkan dengan periode April 2024.
Kepala BPS Papua Barat Merry di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan NTP dipengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani (0,79 persen) lebih tinggi dibanding kenaikan indeks harga dibayar petani (0,28 persen).
"Indeks harga yang diterima petani tercatat 115,35 atau naik 0,79 persen, dan indeks harga yang dibayarkan petani 114,69 atau naik 0,28 persen," kata Merry.
Merry menyebut ada dua subsektor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan NTP Papua Barat yaitu subsektor hortikultura naik 2,63 persen, dan subsektor peternakan naik 0,19 persen.
Ada empat komoditas penyumbang utama peningkatan indeks harga yang diterima oleh petani dari dua subsektor tersebut meliputi, tomat, cabai rawit, sapi potong, dan sayur bunci.
"NTP subsektor hortikultura meningkatan menjadi 100,56 dan NTP subsektor peternakan meningkat menjadi 106,05," jelas dia.
Selain itu, kata Merry, terdapat tiga subsektor yang mengalami penurunan indeks harga yakni subsektor tanaman pangan (-0,29 persen), tanaman perkebunan rakyat (-0,58 persen), dan subsektor perikanan (-2,19 persen).
NTP subsektor tanaman pangan turun menjadi 104,54, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat turun menjadi 96,89 dan NTP subsektor perikanan turun menjadi 94,10.
"Tiga subsektor ini yang mengalami penurunan indeks harga," ujar Merry.
Dia menuturkan kenaikan NTP seirama dengan perkembangan nilai tukar usaha petani (NTUP) yang meningkat 0,81 persen menjadi 105,20 dibandingkan bulan sebelumnya yakni 104,36.
Hal ini ditopang oleh indeks harga yang diterima petani meningkat 0,79 persen menjadi 115,35 dibandingkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal yang turun 0,01 persen menjadi 109,65.
"NTUP Papua Barat periode Mei 2024 mengalami peningkatan 0,81 persen dibanding periode sebelumnya tahun 2024," tutur dia.
Dia menjelaskan indeks NTUP dari tiga subsektor mengalami peningkatan pada Mei 2024 yaitu subsektor tanaman pangan (0,07 persen), subsektor hortikultura (2,92 persen), dan subsektor peternakan (0,43 persen).
|
2024-06-04 07:28:24
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 386,977,393 |
BRIN-PTPN IV PalmCo Riset Biogas Kombinasi Limbah Tandan Kosong dan Limbah Cair Sawit Perdana
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Riset Inovasi Nasional melanjutkan kolaborasi yang berjalan apik bersama dengan Sub Holding Perkebunan Nusantara, PTPN IV PalmCo dalam pengembangan energi baru terbarukan limbah kelapa sawit.
Riset itu merupakan kerjasama lanjutan BRIN dan PTPN IV usai sukses melaksanakan penelitian dan pengembangan limbah cair sawit atau palm oil mill effluent (POME) menjadi biogas di PalmCo Regional III yang ada di Riau.
Lembaga yang dibentuk Presiden Joko Widodo itu kini meneliti potensi peningkatan produksi biogas yang ramah lingkungan melalui tandan kosong kelapa sawit pasca proses pencacahan dan fermentasi sebelum dicampurkan ke dalam POME.
|
2024-03-27 18:21:20
|
Berita Online
|
beritasatu.com
|
Rilis
|
PT ANJ
| 391,928,766 |
Longboat Kecelakaan di Tengah Laut, Seorang Warga Kaimana Papua Barat Masih Dicari Tim SAR
|
KOMPAS.com - Nasib sial menimpa 9 warga Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Papua Barat.
Longboat yang mereka tumpangi dengan tujuan Kota Kaimana mengalami kecelakaan di tengah laut, Kamis (13/6/2024).
Akibatnya, satu orang hingga hari ini belum ditemukan. Tim SAR masih dalam proses pencarian korban bernama La Darman.
Peristiwa nahas itu diketahui ketika delapan orang yang selamat menghubungi keluarga di Kota Kaimana.
"Saya dihubungi oleh salah satu korban yang berhasil selamat ke daratan untuk memberikan informasi kepada pihak berwajib," kata seorang kerabat korban, Arce Amerbay, Jumat (14/6/204).
Arce langsung melaporkan ke Kantor SAR Kaimana untuk meminta bantuan evakuasi.
Terpisah, Komandan Pos SAR Kaimana, Silas Wopari, membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan tentang peristiwa tersebut pada Kamis siang sekira pukul 12.17 WIT.
Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada Kamis pagi pukul 09.00 WIT diperairan Darmai.
Tim SAR Kaimana langsung bergerak cepat mempersiapkan peralatan. Ada dua tim yang diterjunkan ke TKP menggunakan dua buah perahu karet sekira pukul 14.00 WIT.
“Berdasarkan pertimbangan dan potensi cuaca yang ada, maka tim baru bisa dikerahkan jam 2 siang."
"Dalam tim itu terdiri dari Polairut dari Polres Kaimana, Kodim Kaimana, Badan Penanggulangan Bencana Daeran dan Palang Merah Kaimana serta beberapa teman kami dari OPD terkait,” kata Silas.
Silas mengaku sempat terkendala karena cuaca buruk. Mereka baru bisa tembus dan tiba di Kampung Aiduma dan menuju ke Daramai pada pukul 20.00 WIT.
“Berdasarkan laporan awal yang kami terima, korban yang mengalami musibah berjumlah 9 orang. Delapan orang sudah ditemukan dalam keadaan selamat,” katanya.
Para korban yang ditemukan sudah dievakuasi menggunakan speed boad Distrik Teluk Etna menuju Kota Kaimana. Mereka telah kembali ke keluarga.
Sementara itu satu orang lagi masih dalam proses pencarian.
“Tim kami sampai dengan malam ini masih ada di lokasi kejadian namun ada keterbatasan logistik dan BBM."
"Untuk itu nanti besok, ada penambahan tim lagi ke lapangan untuk menyuplai BBM dan Logistik,” jelasnya.
|
2024-06-14 15:42:09
|
Berita Online
|
Kompas.com
|
Kompas Cyber Media
|
PT ANJ
| 387,626,474 |
DPD KNPI Papua Barat Daya Bagi Takjil Gratis, Cara Pemuda Merajut Keberagaman
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dewan Pimpinan Daerah ((DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat Daya menggelar aksi bagi takjil di Kota Sorong.
Plt Sekretaris Karateker KNPI Papua Barat Daya Isack Yable mengatakan, pembagian takjil gratis kepada warga Papua Barat Daya yang beragama muslim di Kota Sorong.
"Gerakan ini sudah kami rencanakan sebagai wujud toleransi pemuda di tengah momentum bulan Ramadan," ujar Isack kepada TribunSorong.com, Jumat (5/4/2024).
Ia menjelaskan, pembagian takjil kali ini selain pengurus Papua Barat Daya, juga diikuti oleh Ketua KNPI kabupaten/kota.
Melalui aksi kali ini, pihaknya ingin KNPI bisa menjaga kerukunan dan persatuan di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
"Kami ingin lewat kegiatan bagi 100 takjil ini merajut kebersamaan dan keberagaman di Papua Barat Daya," katanya.
Isack berharap, kegiatan kali ini akan dilaksanakan terus di Papua Barat Daya agar bisa menjadi jembatan persaudaraan. (tribunsorong.com/safwan ashari)
|
2024-04-06 08:21:31
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Safwan
|
PT ANJ
| 387,181,528 |
Pabrik Sawit di Riau Gandeng BRIN Riset Biogas Kombinasi Limbah Sawit Perdana
|
-
Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) melanjutkan kolaborasi bareng Sub Holding Perkebunan Nusantara, PTPN IV PalmCo. Kolaborasi ini dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan limbah kelapa sawit.
Riset limbah ini adalah kerja sama lanjutan antara BRIN dan PTPN IV setelah sukses melaksanakan penelitian hingga ke proses pengembangan limbah cair sawit atau palm oil mill effluent (POME) menjadi biogas di PalmCo Regional III yang ada di Riau.
Para peneliti mulai meneliti potensi peningkatan produksi biogas yang ramah lingkungan melalui tandan kosong kelapa sawit pasca proses pencacahan dan fermentasi sebelum dicampurkan ke dalam POME. Kombinasi ini bertujuan agar gas methane yang diperoleh lebih baik dan stabil.
Lewat proses itu, energi yang diproduksi juga lebih konstan. Jika berhasil, maka kombinasi limbah cair dan padat menjadi biogas tersebut akan menjadi yang perdana di lingkungan PTPN.
"Terima kasih atas kerja sama baik yang terjalin selama ini. Kerja sama yang langsung bisa dirasakan manfaatnya. Baik itu biogas menjadi listrik, penurunan emisi gas rumah kaca, maupun mengurangi limbah," kata Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian dalam kunjungan ke Region Office PTPN IV PalmCo Regional 3, Kota Pekanbaru, belum lama ini.
Penelitian BRIN di perusahaan sawit terluas di dunia ini dilangsungkan di areal kluster riset dan inovasi BRIN-PTPN IV PalmCo Regional III Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Pagar, Kampar. Amarulla menjelaskan bahwa secara umum BRIN mengusung tiga konsep dalam melaksanakan riset, yakni reguler research, apply research, dan action research.
"Khusus di PTPN IV ini bisa kombinasi regular research dan apply research. Artinya, hasil penelitian yang telah dirasakan manfaatnya masih bisa dikembangkan lagi. Juga bisa dikembangkan ke regional lain, bagaimana teknologi yang sudah terbukti di sini. Begitu juga pihak yang sudah dapat manfaat dari BRIN kepada sektor lain," lanjutnya.
PTPN IV PalmCo Regional III bersama BRIN tercatat telah menjalin kerjasama sejak lama. Salah satunya pemanfaatan energi baru terbarukan sejak lima tahun lalu.
Hasil kerja sama itu, para peneliti BRIN dan PalmCo mampu menghasilkan penemuan baru. Penemuan itu dapat menyelesaikan pembangunan pemanfaatan limbah sawit menjadi biogas.
Project pertama yang diselesaikan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Terantam di Kampar yang bersumber dari limbah cair dan dikonversi menjadi tenaga listrik. Tak sedikit, tenaga listrik yang dihasilkan berkapasitas 1 Mega Watt yang hasilnya dimanfaatkan bagi operasional pabrik palm kernel oil (PKO) Tandun.
Selain itu, di pabrik Kampar BRIN mampu membangun Biogas co-firing. Energi yang dihasilkannya digunakan sebagai sumber pengganti material pembakaran boiler pabrik kelapa sawit, yang selama ini pakai cangkang sawit sebagai bahan baku.
"Dari penelitian itu, diharapkan biogas yang dihasilkan bisa meningkat dari yang awalnya sebesar 120 meter kubik perjam saat pure POME, naik 25% menjadi 150 meter kubik perjam melalui pemanfaatan teknologi yang mengkombinasikan Tandan Kosong atau limbah padat Sawit," kata Amarulla.
Sementara Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyambut baik penelitian lanjutan yang terakomodir melalui program Kerjasama Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM 1 2022-2025) ini. Jatmiko menjelaskan bahwa penelitian tersebut sejalan dengan grand strategy perusahaan yang mendukung program pemerintah dalam dekarbonisasi.
"Kami bersyukur PTPN IV PalmCo yang ada di Regional III Riau kembali dipercaya menjadi lokasi untuk kegiatan kerjasama Riset dan inovasi Indonesia Maju LPDP tahun ke-2 o. Ini menjadi salah satu langkah percepatan program prioritas Riset dan inovasi BRIN tahun 2024," katanya.
Bagi Jatmiko, riset ini tidak hanya berpeluang menjadi pioneer bagi pembangunan Biogas kombinasi limbah padat dan cair di PTPN, langkah ini juga sejalan dengan semangat pemerintah dalam menggesa dekarbonisasi dan net zero emission yang dicanangkan.
"Sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan kita dalam mendukung Net Zero Emissions 2060. Kita komit menjadi perkebunan negara yang menjadi backbone untuk hal tersebut," tukas Jatmiko lagi.
|
2024-03-30 22:37:04
|
Berita Online
|
Detik.com
|
Raja Adil Siregar -
|
PT ANJ
| 386,574,754 |
Papua Barat siapkan lahan 7,5 hektare untuk SMA Taruna Kasuari
|
Manokwari (ANTARA) - Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat telah menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare untuk pembangunan sarana prasarana SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara yang terletak di Abasi, Kabupaten Manokwari.
"Lahan itu sudah terdaftar sebagai aset pemerintah daerah," kata Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Abdul Fatah di Manokwari, Kamis.
Saat ini, kata dia, SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara masih menggunakan lahan serta bangunan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Sekolah tersebut masuk kategori khusus yang dikelola pemerintah provinsi melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 10 Tahun 2024 sebagai regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.
"Setelah ada PP 106, pemerintah provinsi hanya mengelola sekolah-sekolah berkategori khusus," ucap Abdul.
Dinas Pendidikan berupaya pembangunan fisik gedung sekolah, sarana prasarana pendukung, rumah dinas tenaga pendidik termasuk asrama siswa segera dimulai pada pertengahan tahun 2024.
Setelah pembangunan rampung, maka seluruh aktivitas belajar mengajar pada SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara direlokasi secara bertahap ke lokasi yang baru.
"Kami berharap, SMA Kasuari bisa gunakan gedung sendiri mulai tahun ajaran baru 2024/2025," ujar Abdul.
Dia menambahkan bahwa SMA Taruna Kasuari menerapkan dua kurikulum dalam proses belajar mengajar yaitu kurikulum nasional merdeka belajar, dan kurikulum khusus ketarunaan.
Pemerintah provinsi sudah menandatangani kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari guna merealisasikan kurikulum ketarunaan bagi seluruh siswa.
"Ketarunaan bermaksud membentuk peserta didik menjadi pribadi dengan standar moral yang tinggi," ujar dia.
Kepala SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Brigadir Jenderal TNI Yusuf Ragainaga menjelaskan jumlah siswa tahun ajaran 2023/2024 mencapai 267 orang yang terdiri atas kelas I sebanyak 100 siswa, 100 siswa kelas II, dan 67 siswa kelas III.
SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara beroperasi hampir tiga tahun angkatan dengan keseluruhan siswa berjenis kelamin laki-laki, dan sesuai peta jalan maka penerimaan murid perempuan dimulai tahun 2027.
"Kami harus siapkan terlebih dahulu asrama dan tenaga pembina sebelum dibuka penerimaan murid perempuan," jelas Yusuf.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dinas Pendidikan siapkan lahan 7,5 hektare untuk SMA Taruna Kasuari
|
2024-03-21 21:12:27
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 386,012,997 |
Pemprov Papua Barat Daya Kucurkan Rp 66 M Bangun Terminal di Sorong-Tambrauw
|
-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya mengucurkan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk pembangunan dan renovasi terminal tipe B. Terminal tersebut berada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrauw.
"Kami ada kerjakan ini pekerjaan lanjutan dari Provinsi Papua Barat. Itu terminal tipe B di 3 tempat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kota Sorong," kata Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Daya Viktor F. Salossa kepada wartawan, Rabu (13/3/2024).
Viktor mengatakan tiga terminal ini masing-masing mendapatkan kuncuran dana yang berbeda sesuai peruntukkan. Kota Sorong mendapatkan Rp 29 miliar, Kabupaten Tambrauw Rp 29 miliar, dan Kabupaten Sorong Selatan Rp 7,8 miliar.
"Di Kota Sorong strukturnya bangun baru kemudian di Sorong Selatan pekerjaan lanjutan dalam artian bangunan yang ada kita lanjut seperti bangun jalur kedatangan atau keberangkatan dan Tambrauw di sana kita selesaikan fasilitas keberangkatan dan kedatangan, bangun kantor, pos jaga, dan cor akses jalan masuk," paparnya.
Viktor mengungkap progres pembangunan terminal di Kabupaten Tambrauw sudah mencapai 95 persen dan Kabupaten Sorong Selatan 97 persen. Sementara Kota Sorong baru 67 persen karena menggunakan struktur beton di atas lahan seluas 1,5 hektare.
"Untuk progres pekerjaan untuk Kota Sorong karena dari awal dan ada pekerjaan struktur yakni beton sehingga agak lambat di mana baru 67 persen tapi material sudah siap semua. Sorong Selatan perkembangannya sudah 97 persen tinggal rapikan di luar saja, dan di Tambrauw sudah 95 persen. Kami harapkan di bulan April 2024 pembangunan fisik sudah selesai," ungkapnya.
Dia melanjutkan, terminal tipe B di Kota Sorong sudah dibangun gedung uji kelayakan kendaraan, jalur kedatangan, jalur keberangkatan, serta tempat tunggu penumpang. Selain itu, pihaknya sedang membangun kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya. "Di sini sudah ada bangunan uji kendaraan, peron kedatangan, peron keberangkatan dan kantor Dishub Provinsi Papua Barat Daya dua lantai luasnya 1.200 meter persegi. Pembangunan terminal ini terus dilakukan karena ini pemerintah dimana semua diawali dengan perencanaan dulu kemudian pelaksanaan, evaluasi atau pelaporan," tutupnya.
|
2024-03-13 18:09:06
|
Berita Online
|
Detik.com
|
Juhra Nasir -
|
PT ANJ
| 390,687,867 |
Pencanangan Vaksin Polio, Dinkes Targetkan 95 Persen Anak Papua Barat Daya Divaksin
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya resmi mencanangkan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio.
Pencanangan PIN Polio berlangsung di SD Negeri 40, Kelurahan Suprauw, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Senin (27/5/2024).
Pencanangan ini ditandai pemberian vaksin Polio kepada siswa SD dan PAUD dengan cara meneteskan vaksin ke dalam mulut.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya Naomi Netty Howay mengatakan, pencanangan PIN Polio dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya.
Pemberian Vaksin Polio ini bertujuan mencegah agar tidak ditemukan kasus Polio maupun orang sehat dengan virus Polio di Papua Barat Daya.
"Hari ini pencanangan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Sorong mereka lakukan pelayanan di sekolah dan posyandu," katanya kepada TribunSorong.com.
Vaksin Polio, imbuhnya, diberikan kepada anak umur 0-7 tahun dan target pemberian vaksin itu kepada 91.043 anak di Papua Barat Daya.
Dari angka yang ditargetkan dinas kesehatan berharap pemberian Vaksin Polio bisa capai 95 persen.
"Nanti pada 31 Mei 2024 kami akan evaluasi bagi kabupaten/kota, kira-kira sudah berapa sasarannya. Kami akan sama-sama cek kendalanya di mana sehingga akan kami kejar sebelum melakukan sweeping dari rumah ke rumah," ucapnya.
Naomi bilang, kasus Polio memang belum terjadi di Papua Barat Daya, tetapi provinsi ini terbuka bagi semua dan sebagai daerah transit.
Oleh karena itu, pencegahan awal itu penting dilakukan dan pemerintah pun mengimbau semua lintas sektor terlibat bekerja sama menggerakkan anak-anak mendapatkan Vaksin Polio di layanan kesehatan.
"Vaksin Polio bisa didapatkan di puskesmas, posyandu, dan rumah sakit Angkatan Laut termasuk Tim Penggerak (TP) PKK juga," katanya.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad yang diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Provinsi Papua Barat Daya Atika Rafika menyatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memberantas polio.
"Ini merupakan sebuah upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat," bebernya.
Imunisasi polio, sambung Atika, merupakan upaya untuk melindungi anak dari penyakit polio.
Dimana penyakit ini menyerang titik saraf yang menyebabkan kelumpuhan, serta sangat menular dan menyerang anak-anak dibawah usia 15 tahun.
"Saya berharap capaian imunisasi di Papua Barat Daya dapat semakin meningkat serta pelaksanaan sub PIN Polio dapat sukses dengan capaian 100 persen," pungkasnya.
Adapun tahap pelaksanaan PIN Polio sebagai berikut;
|
2024-05-27 10:56:28
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Petrus Bolly Lamak
|
PT ANJ
| 392,573,857 |
Pantarlih Laksanakan Coklit, Ketua KPU Papua Barat Daya Minta Warga Siapkan Kartu Identitas
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua Barat Daya akan melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.
Memasuki tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, coklik oleh pantarlih akan berlangsung pada 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
“Jadi nantinya bapak/ibu harus siapkan data kependudukan berupa KTP, kartu keluarga,akta pensiun TNI-POLRI, akta kematian, dan bukti pendukung lainnya jika diperlukan," ujar Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu di Kota Sorong, Selasa (25/6/2024).
Dia juga meminta kepada setiap warga memastikan pantarlih yang datang ke rumah mengenakan perlengapan lengkap pantarlih.
Perlengkapan pantarlih terdiri dari tanda pengenal pantarlih, rompi pantarlih, topi pantarlih, dan menempelkan stiker coklit apabila calon pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih.
petugas pantarlih akan mendatangi rumah-rumah yang penghuninya memiliki hak pilih guna mencocokan data pemilih berdasarkan form model A daftar pemilih.
"Laporkan kepada Pantarlih apabila bapak ibu semua belum terdaftar,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)
|
2024-06-25 15:00:40
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Taufik Nuhuyanan
|
PT ANJ
| 391,410,740 |
Pj Bupati Maybrat Hadiri Pengukuhan KDKES Papua Barat Daya, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah
|
['TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard\xa0E\xa0Rondonuwu menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua\xa0Barat\xa0Daya di Gedung L Jitmau, Kota\xa0Sorong, Kamis (6/6/2024).', "Pengukuhan oleh Plt Direktur Eksekutif Pengurus KNEKS Taufik Hidayat disaksikan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, serta pejabat teras di Papua Barat Daya.", 'Bernhard E Rondonuwu mengatakan, kehadirannya sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Maybrat terhadap pengembangan ekonomi syariah.', '“Keberadaan KDEKS merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Papua\xa0Barat\xa0Daya. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat,” ujarnya.', 'Menurut Pj\xa0Bupati\xa0Maybrat, kehadiran Wapres\xa0RI dan Wamendagri menunjukkan betapa pentingnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi ke-38 ini.', 'Sementara itu, Plt Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat dalam sambutannya menyampaikan mengenai peran KDEKS.', '“Komite ini diketuai Pj\xa0Gubernur\xa0Papua\xa0Barat\xa0Daya Mohammad Musa\'ad. Adanya kepengurusan yang solid, diharapkan program-program ekonomi syariah dapat berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.', 'Tiga pesan', "Wapres Ma'ruf Amin dalam kesempatan itu memberikan tiga pesan penting demi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya.", 'Pertama, perkuat kelembagaan dan sinergi multipihak, dalam hal ini mendorong penataan kelembagaan yang tepat demi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, profesional, dan berintegritas.', 'KDEKS diharapkan segara bekerja menyusun dan menyinergikan program ekonomi serta keuangan syariah dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting.', 'Selain itu, kembangkan program sesuai potensi dan kearifan lokal, seperti kemajemukan etnis Papua\xa0Barat\xa0Daya dapat menjadi aset penting pendorong pembangunan ekonomi inklusif.', '"Untuk itu, pastikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merangkul semua pihak dan kalangan, seperti kaum muda dan perempuan, tokoh agama dan adat, akademisi, filantropi, BUMD, sektor swasta, serta masyarakat luas," katanya.', 'Ia minta, jaga keberlanjutan program KDEKS, dengan menyelaraskan dan mengakomodasikan tema ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang.']
Kedua, kembangkan potensi sektor industri halal daerah agar berkontribusi pada keuangan syariah nasional., Tingkatkan daya tarik wisata alam dan bahari bagi wisatawan muslim di daerah ini, baik domestik maupun mancanegara, dengan menyediakan tempat ibadah dan makanan halal., Dorong pengembangan UMKM halal, termasuk potensi ekspor UMKM kriya, pertanian, dan kelautan., Hal ini perlu didukung dengan kemudahan perizinan usaha dan fasilitasi sertifikasi halal dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan fasilitasi self-declare., "Optimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong untuk menarik investasi baru dan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan pintu ekspor industri halal di kawasan timur Indonesia," ucap Wapres., Ketiga, tingkatkan edukasi dan literasi masyarakat, serta persiapkan sumber daya manusia terampil di bidang ekonomi syariah., Intensifkan edukasi tentang manfaat ekonomi dan keuangan syariah, serta praktikkan sebagai gaya hidup yang inklusif., Sosialisasikan program dan nilai kebaikan ekonomi syariah dengan jelas untuk menghindari multitafsir., Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelaku industri halal, bisnis dan kewirausahaan syariah, keuangan syariah, dan dana sosial syariah., "SDM terampil dan ahli menjadi salah satu kunci peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah," ujar Ma’ruf Amin. (*/tribunsorong.com)
|
2024-06-06 16:42:55
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
| null |
PT ANJ
| 387,054,055 |
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha
|
TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Pusaka menyoroti kebijakan Pemerintah Indonesia yang dinilai melakukan pembiaran terjadinya deforestasi walaupun telah mendapatkan dana dari komunitas global untuk upaya perbaikan lingkungan, yaitu Result Based Payment (RBP) REDD+.
Dalam skema RBP, Indonesia mendapatkan insentif dari Green Climate Fund sebesar USD 103,8 juta untuk kinerja pengurangan emisi GRK sektor FOLU periode 2014 – 2016 sebanyak 20,25 juta ton CO2 equivalen. Selain itu, Indonesia juga menerima Result Based Contribution (RBC) melalui kerjasama Indonesia – Norway Partnership sebesar USD 156 juta untuk pengurangan emisi pada periode 2016 – 2019.
Meski mendapatkan sejumlah pendanaan tersebut, kata Yayasan Pusaka, Indonesia masih membiarkan deforestasi di Papua. Soal ini diketahui Pusaka melalui analisis citra satelit dari Planet Labs Mosaic dan Sentinel S2 dan mengidentifikasi terjadinya perubahan penting dalam tutupan hutan.
"Hasil analisis kami menunjukkan peningkatan deforestasi pada kawasan hutan yang menjadi areal konsesi perusahaan kelapa sawit di daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan areal konsesi hutan tanaman industri (HTI) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan," tulis Pusaka dalam laporannya.
Hasil pemantauan Pusaka, pada periode Januari – Februari 2024, deforestasi di Papua seluas 765,71 hektare, di lima lokasi izin konsesi perusahaan. "Kasus deforestasi terjadi diduga berhubungan dengan pengembangan lahan perluasan bisnis perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi hasil hutan kayu," kata Pusaka.
|
2024-03-28 17:56:11
|
Berita Online
|
tempo.co
|
Irsyan Hasyim (Kontributor)
|
PT ANJ
| 392,395,363 |
Gubernur Papua Barat Keluarkan Instruksi Dua Hari Tanpa Konsumsi Nasi
|
Papua – Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengeluarkan instruksi yang tidak biasa dan unik, yaitu mengajak masyarakat untuk menjalani dua hari tanpa mengonsumsi nasi.
Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor 100.3.4/766/GPB/2024, merupakan langkah yang masih tabu untuk diterapkan di wilayah lain di Indonesia.
Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mendorong diversifikasi konsumsi pangan dan memperkenalkan masyarakat pada sumber karbohidrat alternatif seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu yang lebih melimpah di Papua Barat.
Selain itu, gerakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Hal itu diungkapkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob Fonataba di Manokwari, pada Sabtu (21/6/24).
"Pak gubernur sudah keluarkan instruksi dua hari tanpa makan nasi yaitu Senin dan Kamis, diganti dengan makan komoditas pangan lokal," kata Yacob.
Menurutnya, gerakan dua hari tanpa nasi harus diimplementasikan oleh seluruh aparatur pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan seluruh komponen masyarakat di tujuh kabupaten.
Gubernur juga menginstruksikan bahwa setiap acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan pihak swasta wajib menyediakan menu makanan berdasarkan pangan lokal.
"Semua produk yang bahan dasarnya beras diganti dengan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat seperti sagu, pisang, jagung, dan umbi-umbian," ungkapnya.
Instruksi untuk tidak mengonsumsi nasi selama dua hari ini telah disampaikan kepada tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat, yang kemudian melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat di masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengoptimalkan gerakan dua hari tanpa nasi atau produk turunan dari beras.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya akan membawa manfaat kesehatan bagi masyarakat tetapi juga membantu melestarikan budaya pangan lokal yang beragam dan kaya. Oleh karena itu, pemerintah juga melibatkan pelaku usaha perhotelan dalam mengampanyekan gerakan dua hari tanpa makan nasi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengadakan lomba kreasi menu pangan lokal untuk mempromosikan berbagai menu bergizi dan aman yang dapat memotivasi masyarakat dari berbagai lapisan.
Lomba tersebut mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengolah berbagai menu bergizi yang dapat dikonsumsi, sehingga program diversifikasi pangan lokal dapat tercapai sesuai dengan harapan.
|
2024-06-22 13:25:42
|
Berita Online
|
viva.co.id
|
Ainuni Rahmita
|
PT ANJ
| 385,889,772 |
MUI Papua Barat Imbau Warga Belanja Secara Bijak Selama Ramadhan
|
REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat mengimbau seluruh umat Muslim di daerah itu berbelanja berbagai barang kebutuhan secara bijak selama Ramadhan 1445 Hijriah.
Ketua MUI Papua Barat Ahmad Nausrau di Manokwari, Senin (11/3/2024), mengatakan, belanja secara bijak artinya belanja sesuai kebutuhan dan bukan berbelanja sesuai keinginan.
"Jangan sampai saat kita berpuasa, justru kita semakin boros. Hal-hal yang tidak dibutuhkan seperti makanan kita beli hanya untuk balas dendam setelah seharian berpuasa," katanya.
Ia mengatakan pada Ramadhan umat Muslim diajarkan untuk mengekang hawa nafsu. Dengan begitu, seharusnya umat Muslim bisa menghindari perilaku konsumtif dalam berbelanja.
"Seharusnya tidak hanya belanja bijak, tapi saat Ramadhan justru kita seharusnya lebih hemat, bisa belanja hemat," ujarnya.
Ia menjelaskan saat ini perekonomian Indonesia, bahkan dunia, sedang tidak baik-baik saja. Komoditas harga mengalami kenaikan yang signifikan seperti beras.
Kondisi itu, seharusnya menjadi perhatian umat Muslim sehingga Ramadhan digunakan sebagai momentum untuk berhemat dan belanja secara bijak.
Ia mengatakan pada 1 Maret 2024, MUI Papua Barat, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Kementerian Agama, dan ormas Islam telah menandatangani kesepakatan tentang imbauan kepada masyarakat untuk belanja secara bijak dan hemat.
"MUI sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk stabilkan harga barang sehingga masyarakat jangan belanja berlebihan. Perilaku konsumtif justru bisa menaikkan harga di pasaran," katanya.
Implementasi kesepakatan tersebut, katanya, MUI dan ormas Islam sepakat menyampaikan imbauan kepada warga agar belanja secara bijak dan hemat saat jadwal imsakiah yang diedarkan kepada masyarakat.
"Kita harapkan masyarakat melalui pihak masjid bisa lebih memperhatikan terkait imbauan belanja bijak dan belanja hemat ini," ujarnya.
|
2024-03-11 20:56:07
|
Berita Online
|
ramadhan.republika.co.id
|
Fuji Pratiwi
|
PT ANJ
| 386,234,393 |
62 Qori Qoriah Maybrat Siap Bertarung di MTQ Papua Barat Daya, Pj Sekda Sampaikan Pesan Kebersamaan
|
TRIBUNSORONG.COM, KUMRKEK - Sebanyak 62 qori-qori’ah dari Kabupaten Maybrat lulus seleksi dan siap bertarung dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang dijadwalkan April 2024 mendatang di Kota Sorong.
Jumlah tersebut diperoleh usai penyelenggaraan MTQ Ke-III Tingkat Kabupaten Maybrat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Fahd Al-Muslim, Kota Sorong, Sabtu (16/3/2024).
Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Maybrat Ferdinandus Taa mengatakan, kontingen diambil dari wilayah Maybrat termasuk yang pernah tampil pada MTQ di Teminabuan, Sorong Selatan.
“Kami dari pemerintah daerah ingin para peserta yang mengikuti MTQ ini dapat membangun kebersamaan, kerukunan umat beragama di Provinsi Papua Barat Daya. Mau dapat juara atau tidaknya, yang penting dapat membangun kebersamaan antarsesama,” ucapnya kepada kepada TribunSorong.com, Minggu (17/3/2024).
Dia bilang, adanya perwakilan peserta MTQ menjadi bukti bahwa Kabupaten Maybrat tidak kalah dalam menampilkan bakat anak-anak muslim.
Selau itu juga menunjukkan Kabupaten Maybrat selalu menjaga kerukunan antarumat beragama.
Ferdinandus Taa menyebut, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti MTQ ini selalu didorong oleh pemerintah daerah.
Demikian juga kegiatan dalam Kristen seperti Pesparawi dan Pesparani.
“Di Maybrat kami rangkul semua kegiatan keagamaan, sehingga semua orang bisa merasakan bahwa Kabupaten Maybrat ini bagian dari Indonesia mini,” kata Ferdinandus Taa. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)
|
2024-03-17 11:35:27
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Taufik Nuhuyanan
|
PT ANJ
| 387,268,346 |
MUI Papua Barat tak izinkan LDDI sholat Id sendiri
|
Teminabuan (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat pemberitahuan tidak memberikan izin melaksanakan Sholat Idul Fitri 1445 Hijiriah bagi pengurus dan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
Sekretaris MUI Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, Mohammad Rifai Rumalean, di Teminabuan, Senin mengatakan berdasarkan surat yang dikeluarkan MUI Papua Barat dengan nomor A. 061/DP-P. XXXIII/III/2024, tentang pelaksana Sholat Id bagi organisasi LDII.
"Dalam surat tersebut disebutkan bahwa berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II MUI tahun 2022 tentang organisasi nomor: 01/Mukernas/-MUI/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 poin ke 10 yang menjelaskan terkait status LDII yang masih dalam proses pembinaan oleh dewan pimpinan MUI," katanya.
Ia menjelaskan berdasarkan surat edaran MUI nomor A- 1946/DP-MUI/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 terkait pengurus dan anggota LDII.
"Terkait dengan surat itu maka tidak memberikan izin bagi pengurus dan anggota LDII untuk melaksanakan atau menentukan lokasi Shalat Idul Fitri atau Idul Adha," jelas Rumalean.
MUI berharap agar LDII bergabung dengan umat Islam lainnya di tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di kabupaten/kota dan provinsi masing-masing di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Untuk anggota dan pengurus LDII di Sorsel hingga kini belum terdeteksi. Kami juga mengajak anggota atau pengurus LDII untuk melakukan Sholat Idul Fitri bersama sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PHBI," ungkap Rumalean.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MUI Papua Barat tidak izinkan LDDI sholat Id sendiri
|
2024-04-01 13:30:18
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 388,025,228 |
Kapolda Papua Barat Usai Bentrok TNI-Polri: Jangan Bikin Tambah Lagi
|
Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir memerintahkan seluruh anggota Polri di wilayah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak melakukan gerakan tambahan pasca-bentrok oknum Brimob dengan sejumlah personel Polisi Militer TNI AL (Pomal) Lantamal XIV/Sorong.
"Personel Polri yang ada di Kota Sorong sudah saya perintahkan, masalah sudah selesai. Jadi jangan bikin tambah-tambah lagi," tegas Kapolda Papua Barat di Sorong, Senin (15/4).
Dia menegaskan usai bentrok, penyelidikan pun dilakukan secara utuh dari fungsi-fungsi yang ada supaya bisa mendapatkan titik terang dari asal mula kejadian itu kemudian akan diikuti dengan sebuah sanksi keras terhadap anggota jika terbukti terlibat aktif.
Apalagi, kata dia, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Sorong, Papua Barat Daya telah aman dan kondusif pasca-bentrok yang terjadi di Pelabuhan Sorong pada Minggu 14 April 2024.
Buktinya aktivitas masyarakat di Kota Sorong berjalan seperti biasanya, karena situasinya aman dan kondusif. Ini menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan kondisi kamtibmas di Kota Sorong sudah berjalan aman dan kondusif.
"Situasi Kota Sorong sudah aman dan kondusif," ujarnya.
Dia memastikan kasus bentrok antara sejumlah personel TNI AL dengan oknum anggora Brimob akan diselesaikan secara tuntas dengan upaya pendekatan penyelidikan yang sedang berlangsung guna menunjang hubungan baik yang telah terjalin selama ini bisa tetap dipertahankan.
"Kami dari Polda akan melakukan penyelidikan secara tuntas dan utuh, selain mencari solusi penyelesaian tetapi juga membangun konsolidasi untuk tetap menjaga kamtibmas di wilayah Kota Sorong," ujarnya.
Sebelumnya, terjadi bentrok antara sejumlah personel Polisi Militer TNI AL (Pomal) Lantamal XIV/Sorong dengan anggota Brimob Polda Papua Barat Batalyon B Sorong, Minggu (14/4/2024) pagi sekitar pukul 09.30 WIT.
Diduga kuat terjadi salah paham antara oknum anggota Brimob dan Pomal TNI AL di Pelabuhan laut Sorong kemudian berdampak pada perkelahian antara sesama aparat. Akibatnya sejumlah personil Kepolisian dan TNI AL mengalami luka-luka.
Dampak lain dari bentrokan itu, sejumlah fasilitas ikut dirusak, seperti Terminal Pelabuhan Laut Sorong, Polsek KP3 Laut, Pos Lantas Drive Thrue Kuda Laut. Selain itu, 2 Pos Pengamanan Idul Fitri Polresta Sorong Kota di Jalan Yos Sudarso, Kampung Baru.
|
2024-04-15 15:35:07
|
Berita Online
|
cnnindonesia.com
|
CNN Indonesia
|
PT ANJ
| 390,725,124 |
Lantik Pengurus MW KAHMI dan ME FORHATI Papua Barat Daya, Ini Pesan Ahmad Doli Kurnia
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) dan Majelis Wilayah Alumni HMI-Wati (MW FORHATI) Papua Barat Papua Barat Daya, resmi dilantik.
Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Koordinator Presidium MN KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Koordinator Presidium MN FORHATI Wa Ode Nurhayati di Kota Sorong.
Koordinator Presidium MW KAHMI Papua Barat Daya Dr Bustamin Wahid mengatakan, KAHMI harus menjadi pelopor kemajemukan di daerah ini.
"Hari ini kita (KAHMI) harus bisa belajar dari semangat toleransi Sultan Tidore yang kemudian mengizinkan Ottow dan Geissler ke Papua," ujar Bustamin di Kota Sorong, Senin (27/5/2024).
Momen pelantikan dengan tema "Pelopor Perubahan Pembangunan Majemuk di Bumi Papua", KAHMI harus bisa mendorong pembaruan di daerah.
Menurutnya, persoalan perbedaan hanya dua pilihan yakni terkait siapa yang menjadi musuh ataukah jadi kawan.
"Oleh karena itu, kehadiran KAHMI harus mejadi pelopor pembaharu dan pembaharu lewat wawasan kebangsaannya," katanya.
Selain itu, Koordinator Presidium MN KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, KAHMI di Papua Barat Daya lahir dari hasil kerja keras.
Oleh karena itu, KAHMI Papua Barat Daya dan FORHATI harus menyesuaikan diri dengan mendorong peradaban di daerah.
"Memang kita punya banyak tantangan, namun harusnya setiap kader hijau hitam bisa tumbuh sesuai zaman," jelasnya.
Ia berharap, setiap tahapan di Papua Barat Daya harus dibarengi dengan gagasan sebagai ciri khas kader hijau hitam.(tribunsorong.com/safwan ashari)
|
2024-05-27 19:07:35
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Safwan
|
PT ANJ
| 389,722,685 |
Pemuda Asal Papua Barat Ditemukan Meninggal Dunia di Sungai Pawan
|
Ketapang (Suara Kalbar) – Seorang pemuda yang tenggelam di Sungai Pawan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akhirnya ditemukan pada minggu pagi (12/05/2024) pagi.
Korban yang diketahui bernama Sandro Chelsea Chandrika Huwae (22) warga Desa Makwan, Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari Papua Barat. Korban ditemukan meninggal dunia di perairan Sungai Pawan Dusun Muara Kayung, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang.
Berdasarkan laporan, peristiwa tenggelamnya korban bermula pada hari Kamis (09/05)2024) sekira pukul 17.43 WIB. Korban diketahui mandi di sungai bersama dua rekannya. Diduga karena kelelahan saat berenang di tengah sungai, akhirnya korban hanyut tenggelam terbawa arus sungai.
|
2024-05-12 17:21:23
|
Berita Online
|
beritasatu.com
|
Suara Kalbar
|
PT ANJ
| 386,358,175 |
Raup 209.403 Suara, Prabowo-Gibran Menang Telak Di Papua Barat Daya
|
Suara.com - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang telak dalam penghitungan suara Pilpres 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.
Hal tersebut diketahui melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional untuk provinsi Papua Barat Daya yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin (18/3/2024) malam.
Hasilnya, Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi dengan 209.403 coblosan. Angka itu cukup jauh ketimbang pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di posisi kedua. Pasalnya, Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 99.899 suara.
Di posisi terakhir, ada pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hanya meraih 48.405 suara.
Adapun jumlah surat suara sah untuk Pilpres 2024 di provinsi PapuaBarat Daya sebanyak 357.707 dan surat suara tidak sah 8.602. Dengan begitu, jumlah total surat suara yang digunakan sebanyak 366.309.
Hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Tengah itu diterima oleh semua peserta rapat pleno dan disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
“Demikian pembacaan formulir D hasil pemilu presiden dan wakil presiden provinsi Papua Barat Daya , dapat kita sahkan,” kata Hasyim di ruang sidang utama KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024) diikuti dengan satu kali ketuk palu.
Sekadar informasi, hasil perolehan suara pilpres di wilayah yang proses rekapitulasinya telah rampung pada tingkat nasional ialah sebagai berikut:
DIY:Anies-Imin: 496.280 suaraPrabowo-Gibran: 1.269.265 suaraGanjar-Mahfud: 741.220 suara
Gorontalo:Anies-Imin: 227.354 suaraPrabowo-Gibran: 504.662 suaraGanjar-Mahfud: 41.508 suara
Kalimantan TengahAnies-Imin: 256.811 suaraPrabowo-Gibran: 1.097.070 suaraGanjar-Mahfud: 158.788 suara
BaliAnies-Imin: 99.233 suaraPrabowo-Gibran: 1.454.640 suaraGanjar-Mahfud: 1.127.134 suara
Bangka Belitung:Anies-Imin: 204.348Prabowo-Gibran: 529.883Ganjar-Mahfud: 151.109
Kalimantan Barat:Anies-Imin: 718.641Prabowo-Gibran: 1.964.183Ganjar-Mahfud: 534.450
Lampung:Anies-Imin: 791.892Prabowo-Gibran: 3.554.310Ganjar-Mahfud: 764.486
Sumatera SelatanAnies-Imin: 997.299Prabowo-Gibran: 3.649.651Ganjar-Mahfud: 606.681
Jawa TengahAnies-Imin: 2.866.373Prabowo-Gibran: 12.096.454Ganjar-Mahfud: 7.827.335
DKI JakartaAnies-Imin: 2.653.762Prabowo-Gibran: 2.692.011Ganjar-Mahfud: 1.115.138
KepriAnies-Imin: 370.671Prabowo-Gibran: 641.388Ganjar-Mahfud: 140.733
NTTAnies-Imin: 153.446Prabowo-Gibran: 1.798.753Ganjar-Mahfud: 958.505
Kalimantan SelatanAnies-Imin: 849.948Prabowo-Gibran: 1.407.684Ganjar-Mahfud: 159.950
BantenAnies-Imin: 2.451.383Prabowo-Gibran: 4.035.052Ganjar-Mahfud: 720.275
Kalimatan UtaraAnies-Imin: 72.065Prabowo-Gibran: 284.209Ganjar-Mahfud: 51.451
Kalimantan TimurAnies-Imin: 448.046Prabowo-Gibran: 1.542.346Ganjar-Mahfud: 240.143
Jawa Timur Anies-Imin: 4.492.652Prabowo-Gibran: 16.716.603Ganjar-Mahfud: 4.434.805
Sulawesi TenggaraAnies-Imin: 361.585Prabowo-Gibran: 1.113.344Ganjar-Mahfud: 90.727
Sulawesi Barat Anies-Imin: 223.153Prabowo-Gibran: 533.757Ganjar-Mahfud: 62.514
RiauAnies-Imin: 1.400.093Prabowo-Gibran: 1.931.113Ganjar-Mahfud: 357.298
Papua BaratAnies-Imin: 37.459Prabowo-Gibran : 172.965Ganjar-Mahfud: 120.565
Sulawesi UtaraAnies-Imin: 119.103Prabowo-Gibran: 1.229.069Ganjar-Mahfud: 283.796
BengkuluAnies-Imin: 229.681Prabowo-Gibran: 893.499Ganjar-Mahfud: 145.570
Sumatra BaratAnies-Imin: 1.744.042Prabowo-Gibran: 1.217.314Ganjar-Mahfud: 124.044
Sulawesi Selatan Anies-Imin: 2.003.801Prabowo-Gibran: 3.010.726Ganjar-Mahfud: 265.948
AcehAnies-Imin: 2.369.534Prabowo-Gibran: 787.024Ganjar-Mahfud: 64.677
NTBAnies-Imin: 850.359Prabowo-Gibran: 2.154.843Ganjar-Mahfud: 241.106
Papua SelatanAnies-Imin: 234.251Prabowo-Gibran: 162.852Ganjar-Mahfud: 110.003
JambiAnies-Imin: 532.605Prabowo-Gibran: 532.605Ganjar-Mahfud: 234.251
Maluku UtaraAnies-Imin: 200.459Prabowo-Gibran: 454.943Ganjar-Mahfud: 91.293
Sumatera UtaraAnies-Imin: 2.339.620Prabowo-Gibran: 4.660.408Ganjar-Mahfud: 999.528
Sulawesi TengahAnies-Imin: 386.743Prabowo-Gibran: 1.251.313Ganjar-Mahfud: 160.594
Papua TengahAnies-Imin: 128.577Prabowo-Gibran: 638.616Ganjar-Mahfud: 335.089
|
2024-03-19 06:49:12
|
Berita Online
|
suara.com
|
Bangun Santoso, Dea Hardiningsih Irianto, Suara.Com
|
PT ANJ
| 388,668,884 |
PLN IP Bakal Genjot Perdagangan Karbon, Ini Targetnya
|
PLN Indonesia Power Mendukung Pemerintah untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) Melalui Carbon Trading
PLN Indonesia Power (PLN IP) ikut berpartisipasi dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi, lewat perdagangan karbon atau carbon trading. PLN IP menargetkan penjualan dua kali lipat pada tahun-tahun berikutnya dibandingkan 2023.
Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan carbon trading merupakan inovasi bisnis PLN yang dapat mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060. PLN Indonesia Power juga telah menerapkannya, ditandai dengan diperolehnya verifikasi nilai emisi Gas Rumah Kaca dari Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK) independent terakreditasi Sucofindo di sejumlah Unit Pembangkit PLN IP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Carbon trading menjadi pengembangan bisnis beyond KWh yang juga dapat menekan emisi karbon," kata Edwin.
Edwin mengungkapkan, sepanjang 2023 carbon trading PLN Indonesia Power telah mencapai 2.428.203 ton CO2 dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun-tahun selanjutnya. "Target carbon trading pada tahun-tahun yang akan datang yaitu dua kali lipat dari tahun 2023," ucap Edwin.
Unit pembangkit PLN Indonesia Power yang berkontribusi pada carbon trading tahun 2023 ada 10 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Diantaranya PLTU Suralaya, PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Adipala, PLTU Ombilin, PLTU Labuan, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan Angin dan PLTU Teluk Sirih.
"PLTU Suralaya menjadi penyumbang penurunan karbon terbesar yaitu sekitar 1,5 juta ton CO2," ujarnya.
Menurut Edwin, capaian dan target carbon trading PLN IP ini untuk membantu Pemerintah dalam mencapai Target Kontribusi Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan Net Zero Emissions 2060.
"Dengan dilaksanakannya carbon trading oleh PLN Indonesia Power maka kami berkontribusi dalam menekan laju perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, hal ini juga selaras dengan berbagai upaya pemerintah," tutup Edwin.
PLN Indonesia Power juga berupaya untuk terus meningkatkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan membuka kesempatan kerjasama dalam perdagangan karbon.
|
2024-04-25 17:28:08
|
Berita Online
|
Detik.com
|
Ignacio Geordi Oswaldo -
|
PT ANJ
| 387,998,382 |
Bentrok oknum TNI AL dengan Brimob di Sorong, Polda Papua Barat lakukan penyelidikan
|
Sorong (ANTARA) - Polda Papua Barat melakukan penyelidikan secara utuh dan tuntas terhadap insiden bentrok sejumlah personel Polisi Militer TNI AL (Pomal) Lantamal XIV/Sorong dengan oknum anggota Brimob Polda Papua Barat Batalyon B Sorong.
Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir di Sorong, Minggu malam, menjelaskan Polda Papua Barat pada dasarnya akan menindaklanjuti kejadian itu dengan penyelidikan secara utuh dan menyeluruh guna mencari solusi, kemudian akan diikuti dengan sanksi tegas kepada anggota yang terbukti bersalah.
"Kita akan lakukan penyelidikan secara utuh dan menyeluruh terhadap bentrok antara personel TNI AL (Pomal) dengan oknum anggota Brimob pada Minggu (14/4)," jelasnya.
Penyelidikan ini dilakukan guna mencari titik terang atas pertikaian itu kemudian akan diikuti dengan sebuah tindakan tegas sebagai upaya jera terhadap oknum anggota yang terbukti bersalah.
"Jadi kita dari tim Polda Papua Barat Daya akan turun dan melalukan penyelidikan terhadap kasus itu," ujarnya.
Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada TNI AL atas kejadian tersebut dengan harapan kiranya ke depan insiden seperti itu tidak terjadi lagi sehingga relasional antara Polri dan TNI di wilayah Papua Barat Daya khususnya di Kota Sorong tetap terjalin baik.
Apalagi, kata dia, satu agenda nasional yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 akan berlangsung, sehingga komitmen TNI dan Polri untuk tetap mengawal agenda nasional itu supaya aman dan kondusif bisa berjalan baik dan maksimal.
"Sampai sejauh ini, terdata rekan-rekan kita anggota dari TNI AL masih dalam perawatan dan satu lagi anggota Polres Tambrauw masih dalam perawatan, sementara lima personel dari Polresta Sorong Kota sudah menjalani perawatan dan telah kembali," ungkapnya.
Menurut Kapolda, dasar kronologi kejadian itu berawal dari kesalahpahaman antara kedua bela pihak, sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan terjadi di Pelabuhan Sorong.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Pangkoarmada III, Daspasmar III, Danlantamal dan Danrem yang telah berkomitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan ini guna tetap membangun konsolidasi dan berupaya untuk tidak terulang kejadian yang tidak diinginkan.
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada III) Laksamana Muda TNI Hersan sangat menyayangkan kejadian yang tidak diinginkan itu, sebab hubungan antara TNI/Polri telah terjalin baik selama ini.
"Kami tetap mendukung upaya Polda Papua Barat, dan kami juga akan tetap melakukan penyelidikan guna penyelesaian masalah ini," ucapnya.
Dia juga tetap memberikan dukungan penuh kepada Polda Papua Barat untuk memberikan sanksi keras kepada anggota Polri yang terbukti salah dalam kejadian bentrok di Pelabuhan Sorong.
Sebelumnya, terjadi bentrok antara sejumlah personel Polisi Militer TNI AL (Pomal) Lantamal XIV/Sorong dengan anggota Brimob Polda Papua Barat Batalyon B Sorong, Minggu pagi sekitar pukul 09.30 WIT.
Diduga kuat terjadi salah paham antara oknum anggota Brimob dan Pomal TNI AL di Pelabuhan laut Sorong kemudian berdampak pada perkelahian antara sesama aparat. Akibatnya sejumlah personel Kepolisian dan TNI AL mengalami luka-luka.
Dampak lain dari bentrokan itu, sejumlah fasilitas ikut dirusak, seperti Terminal Pelabuhan Laut Sorong, Polsek KP3 Laut, Pos Lantas Drive Thrue Kuda Laut. Selain itu, 2 Pos Pengamanan Idul Fitri Polresta Sorong Kota di Jalan Yos Sudarso, Kampung Baru.
|
2024-04-15 07:42:07
|
Berita Online
|
mataram.antaranews.com
|
Yuvensius Lasa Banafanu
|
PT ANJ
| 386,979,017 |
Asian Agri, Tanoto Foundation, Thamrin Plaza Bersama Dinkes Medan Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan dan Bazar Minyak Goreng dan Beras
|
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut Ramadhan, Idul Fitri, dan Paskah 2024, Asian Agri bersama Tanoto Foundation dan Thamrin Plaza bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan juga bazar murah minyak goreng dan beras premium yang bertajuk Medan Sehat Bersama di Area Gedung Thamrin Plaza, Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilangsungkan selama 2 (dua) hari dari 27-28 Maret 2024.
Pada kegiatan ini, para warga Medan diberikan pemeriksaan gratis, berupa pengecekan gula darah (Diabetes), tekanan darah dan Tuberkulosis (TB). Selain itu, para warga yang telah mengikuti pemeriksaan juga berkesempatan membeli minyak goreng dan beras premium dengan harga terjangkau di bazar murah yang terdapat di lokasi yang sama.
Manager Sustainability Operation and CSR Asian Agri, Putu Grhyate Yonata Aksa mengatakan, Asian Agri secara rutin melakukan bazar murah minyak goreng premium kepada masyarakat desa yang berada di sekitar daerah operasional perusahaan. Namun, tahun ini Perusahaan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, Tanoto Foundation dan Thamrin Plaza dalam kegiatan Medan Sehat Bersama agar dapat membantu warga Medan dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng dan juga beras pada bulan Puasa. "Kegiatan ini sesuai dengan filosofi perusahaan, yaitu keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat atau good community, " ujarnya.
Kemudian, Regional Lead Sumatra Utara Tanoto Foundation, Jeffrey Jeo juga menyampaikan, “Kami sangat bahagia dapat berbagi dengan warga Medan bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Paskah. Sesuai dengan visi para pendiri kami, yaitu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, semoga kegiatan ini dapat membantu terciptanya masyarakat Medan yang sehat dan sejahtera.”
Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Taufik Ririansyah mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Medan, mewakili pemerintah Kota Medan menyambut baik diadakannya kegiatan skrining TBC dan Penyakit Tidak Menular (PTM) di gedung Thamrin Plaza atas kerjasama dengan Asian Agri, Tanoto Foundation dan Thamrin Plaza. " Semoga kerja sama yang baik ini bisa terus kita laksanakan dan tingkatkan. Kepada warga Kota Medan dianjurkan untuk mengecek kesehatan secara berkala agar dapat mencegah penyakit menjadi berat, " sebutnya.
Pada kegiatan Bazar Murah Minyak Goreng dan Beras Premium tahun ini, warga setempat dapat membeli minyak goreng dengan merek Camar dan Harumas seharga Rp25.000 untuk 2 liter atau Rp12.500/liter, dan juga beras premium Rp 12.000/kg atau seharga Rp60.000/ karung (kemasan 5 kg).
Setiap tahunnya, melalui unit-unit bisnis yang berada di Sumatera Utara, Riau dan Jambi, Asian Agri mengadakan bazar murah minyak goreng premium dengan harga terjangkau bertepatan di bulan Ramadhan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memudahkan warga masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan untuk mendapatkan minyak goreng kualitas bagus dengan harga terjangkau. (sih)
|
2024-03-27 18:56:14
|
Berita Online
|
sumutpos.jawapos.com
|
Admin SP
|
PT ANJ
| 386,327,203 |
KPU Rekapitulasi Suara Jabar dan Papua Barat Daya Malam Ini, KPU Target Selesai Seluruhnya Besok
|
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menskors rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional hari ke-20, untuk Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat Daya. Rencananya, agenda tersebut baru akan digelar malam ini.
"Malam nanti dijadwalkan tadi rapat pleno diskors sampai pukul 20.30," tutur Komisioner KPU RI August Mellaz di KPU RI, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Menurut Mellaz, pihaknya dapat menuntaskan rekapitulasi seluruh suara Pemilu 2024 pada Selasa, 19 Maret 2024. Namun begitu, waktu penetapan hasil secara nasional tetap akan dibahas dalam rapat pleno.
"Ya kemungkinan (tetap 20 Maret), pokoknya yang jelas kami punya ruang gerak sampai 20 Maret, sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dan pasti kami optimalkan itu. Jadi sekarang dua hari terakhir kami terfokus kepada rekapitulasi hasil nasional untuk hasil Pemilu di tingkat provinsi," jelas dia.
merdeka.com.
|
2024-03-18 17:49:09
|
Berita Online
|
merdeka.com
|
Eko Prasetya
|
PT ANJ
| 390,354,155 |
BPMP Papua Barat gelar diskusi wujudkan PPDB akuntabel
|
Manokwari (ANTARA) - Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat menggelar fokus grup diskusi guna mewujudkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 di Kabupaten Manokwari yang objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Kepala Bagian Umum BPMP Papua Barat Yustus Awoitauw di Manokwari, Selasa, mengatakan penyelenggaraan PPDB yang sesuai dengan ekspektasi memerlukan komitmen pemerintah daerah melalui instansi teknis, seluruh satuan pendidikan, dan komite sekolah.
"Sebab PPDB tahun-tahun sebelumnya kerap menimbulkan permasalahan, sehingga perlu ada komitmen bersama," kata dia.
Menurut dia, BPMP sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pedoman pelaksanaan PPDB sesuai ketentuan.
Hal itu tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar PPDB tahun 2024/2025.
"Pemerintah daerah harus serius menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB," ucap dia.
BPMP, kata dia, akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025 pada semua satuan pendidikan di Provinsi Papua Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil pengawasan dari BPMP nantinya diserahkan kepada Kemendikbudristek untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan PPDB mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (Paud) hingga sekolah menengah atas (SMA).
"Beberapa sekolah negeri kewalahan karena pendaftar membeludak. Kondisi ini bisa jadi rujukan membuka sekolah baru, bukan menambah waktu pendaftaran," jelas Yustus.
Dia mengatakan fokus grup diskusi sekaligus penandatangan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PPDB tahun ajaran 2024/2025 tidak hanya diselenggarakan di wilayah Papua Barat melainkan Papua Barat Daya.
FGD di Manokwari menghadirkan narasumber seperti Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yoseph Sombuk, Sekretaris Daerah Manokwari Henri Sembiring, Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Manokwari Recky AD Risamasu, dan perwakilan kepolisian.
"Untuk Papua Barat Daya, kami masih koordinasi dengan kesediaan waktu penjabat gubernur. Seharusnya FGD ini kepala daerah yang hadir," kata Yustus.
Kepala SMP Katolik Santo Don Bosco Theodorus Herin menyebut bahwa pelaksanaan PPDB di Manokwari belum sesuai dengan pedoman teknis yang diberikan oleh Kemendikbudristek.
Hal itu tercermin dari penerapan zonasi yang tidak maksimal karena sejumlah sekolah negeri terpaksa mengakomodasi penerimaan siswa baru meski jadwal pendaftaran sudah ditutup.
"Sekolah-sekolah negeri mau tolak salah, terpaksa koordinasi dengan dinas dan akhirnya harus terima padahal jumlahnya sudah penuh," tutur Theodorus.
Dia berharap agar Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari segera menyikapi permasalahan tersebut sehingga kebijakan penerapan zonasi, afirmasi dan prestasi dalam PPDB terlaksana dengan baik.
Pemerataan jumlah siswa pada setiap pelaksanaan PPDB berdampak positif terhadap proses belajar dan mengajar yang terlaksana sesuai ketentuan dalam meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan.
|
2024-05-21 16:56:43
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 390,058,876 |
Pemprov Papua Barat Daya Gelar Rakor Optimalisasi Perekonomian dan KEK Sorong
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perekonomian Tahun 2024 di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Jumat (17/5/2024).
Kegiatan selama dua hari itu dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
Kepala Biro perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Setda Papua Barat Daya Eksan Musaad mengatakan, kegiatan bertujuan mengoptimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) guna mendorong perekonomian.
"Ini forum penting guna memadukan pandangan dalam mendorong perekonomian yang ekslusif dan merata," katanya saat menyampaikan laporan.
Ia bilang, rakor ini juga sebagai upaya mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagai pusat perekonomian di Papua.
Kawasan tersebut merupakan satu-satunya KEK di Tanah Papua sehingga harus sama-sama menyatukan ide dalam pengembangann.
"Kegiatan ini juga sebagai harmonisasi sekaligus upaya pemerintah dalam memanfaatkan KEK sebagai instrumen perekonomian. Targetnya terwujudnya kesepakatan bersama sebagai upaya pengembangan KEK Sorong," kata dia.
Turut hadir dalam rakor, Pj Bupati Sorong Edison Siagian, Wakil Ketua II MRPBD Paulinus Vinsensius Baru, Perwakilan Kementerian Perekonomian, pimpinan perangkat daerah, Forkopimda Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/petrus bollly lamak)
|
2024-05-17 09:35:36
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Petrus Bolly Lamak
|
PT ANJ
| 391,383,157 |
Pertama di Tanah Papua, Pengurus KDEKS Papua Barat Daya Dikukuhkan
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Papua Barat Daya resmi dikukuhkan oleh Plt Direktur Eksklusif Pengurus Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat di Gedung L Jitmau, Kamis (6/6/2024).
Pengukuhan ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo.
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Papua Barat Daya diketuai oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah bukanlah gagasan yang digaungkan demi kepentingan umat Islam semata.
Namun, telah menjadi praktik yang diterima luas oleh semua kelompok masyarakat karena sifat dan hakikatnya yang bukan hanya untuk umat muslim (inklusif), melainkan juga mengedepankan keadilan.
Di tatanan global, negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Sebagai contoh, Brazil, Australia, dan Thailand terdepan dalam ekspor produk makanan halal. Korea Selatan dan Jepang juga konsisten mengembangkan pariwisata ramah muslim, bahkan Inggris menjadikan negaranya pusat pasar keuangan Islam," katanya saat menyampaikan sambutan.
Di dalam negeri, sambung dia, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.
Berbagai wilayah lain telah menuai manfaat ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya untuk menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
Utamanya, menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku UMKM, agar lebih berdaya dan sejahtera.
"Saya telah menyaksikan sendiri kekayaan wilayah ini salah satunya pesona Raja Ampat yang pernah saya kunjungi tahun 2018. Ini baru sedikit potret pariwisata Papua Barat Daya yang berkelas dunia," ucapnya.
Di samping itu, kata Wapres, mendorong produk-produk UMKM Indonesia makin berkualitas dan membanjiri pasar ekspor dunia, di samping memenuhi pasar dalam negeri yang sangat besar.
Ini adalah kesempatan besar dan Provinsi Papua Barat Daya cepat mengambil peluang ini dengan membentuk KDEKS pertama di tanah Papua.
Istimewanya, sebagai provinsi termuda yang belum genap dua tahun, Papua Barat Daya telah menunjukan komitmen tinggi untuk mulai mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah dan pemerataan kesejahteraan secara selaras, inklusif, dan berkelanjutan. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)
|
2024-06-06 11:00:40
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Petrus Bolly Lamak
|
PT ANJ
| 387,077,383 |
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Wilayah Papua Barat dan Sekitarnya Hari Ini, 29 Maret 2024
|
[' ', 'JawaPos.com - Kini seluruh umat Islam tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1445 Hijriah.', 'Pada Jumat (29/03/2024) merupakan hari ibadah puasa ke-18 Ramadhan 1445 Hijriah bagi umat muslim.', 'Melaksanakan ibadah puasa selama seharian penuh dari waktu imsak hingga matahari terbenam.', 'Perlu diperhatikan untuk seluruh wilayah Indonesia memiliki waktu yang berbeda setiap harinya.', 'Waktu imsak, sholat hingga waktu berbuka puasa pastinya berbeda setiap waktunya.', 'Untuk mendukung kelancaran menjalankan ibadah selama bulan Ramadan 2024, Anda perlu tahu jadwal imsak.', 'Di mana jadwal tersebut mencakup semua jadwal sholat, jadwal imsak, waktu terbit fajar, hingga jadwal buka puasa setiap hari.', 'Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) telah merilis jadwal imsakiyah Ramadhan 2024.', 'Berikut jadwal imsakiyah wilayah Papua Barat dan sekitarnya selama Ramadan 1445 Hijriah:', '1. 18 Ramadan 1445 H Kabupaten Fakfak', "IMSAK04:49SUBUH04:59TERBIT06:10DUHA06:37ZUHUR12:19ASAR15:28MAGRIB18:21ISYA'19:29", '2. 18 Ramadan 1445 H Kabupaten Kaimana']
IMSAK04:43SUBUH04:53TERBIT06:04DUHA06:31ZUHUR12:13ASAR15:24MAGRIB18:15ISYA'19:24, 3. 18 Ramadan 1445 H Kabupaten Manokwari, IMSAK04:41SUBUH04:51TERBIT06:02DUHA06:29ZUHUR12:12ASAR15:19MAGRIB18:15ISYA'19:23, 4. 18 Ramadan 1445 H Kabupaten Maybrat, IMSAK04:48SUBUH04:58TERBIT06:09DUHA06:36ZUHUR12:18ASAR15:25MAGRIB18:21ISYA'19:29, 5. 18 Ramadan 1445 H Kabupaten Pegunungan Afrak, IMSAK04:38SUBUH04:48TERBIT05:59DUHA06:30ZUHUR12:13ASAR15:20MAGRIB18:19ISYA'19:27, 6. 18 Ramadan 1445 H Kabupaten Raja Empat, IMSAK04:54SUBUH05:04TERBIT06:15DUHA06:42ZUHUR12:25ASAR15:31MAGRIB18:28ISYA'19:36, 7. 18 Ramadan 1445 H Kabupaten Sorong, IMSAK04:52SUBUH05:02TERBIT06:13DUHA06:40ZUHUR12:23ASAR15:30MAGRIB18:26ISYA'19:34, 8. 18 Ramadan 1445 H Kabupaten Tambrauw, IMSAK04:49SUBUH04:59TERBIT06:10DUHA06:37ZUHUR12:20ASAR15:26MAGRIB18:23ISYA'19:31
|
2024-03-29 04:00:29
|
Berita Online
|
jawapos.com
|
Hanny Suwindari
|
PT ANJ
| 388,899,513 |
Wamendagri: Pemprov Papua Barat harus alokasikan biaya sensus OAP
|
Manokwari (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan biaya pelaksanaan sensus Orang Asli Papua (OAP).
Hal itu dikatakan Wamendagri dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat tahun 2024 yang diselenggarakan di Manokwari, Senin.
"Pemda harus siapkan anggaran supaya sensus khusus untuk orang asli Papua bisa terlaksana dengan baik," kata Jhon.
Dia menjelaskan bahwa sensus tersebut bermaksud mendata jumlah orang asli Papua yang tersebar pada tujuh kabupaten di wilayah Papua Barat secara akurat dan valid.
Tujuh kabupaten yang dimaksud yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
"Data orang asli Papua harus akurat, ini berkaitan dengan besaran alokasi dana otonomi khusus," ucap Wamendagri.
Menurut dia pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten di Papua Barat dapat bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat selaku pembina data sektoral.
Sinergisitas dan kolaborasi itu bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan sensus terhadap jumlah orang asli Papua di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
"Silakan gandeng BPS dalam pelaksanaan sensus orang asli Papua. Keakuratan data itu menjadi hal penting," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat Legius Wanimbo menjelaskan, pemerintah provinsi sementara menyiapkan regulasi berupa peraturan gubernur untuk melanjutkan pendataan orang asli Papua.
Pemerintah provinsi nantinya memfasilitasi setiap kabupaten mengeluarkan surat keputusan bupati untuk melakukan perekrutan kader kampung yang melakukan pendataan.
"Pembiayaan kader yang mendata akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi," tutur Wanimbo.
Ia menerangkan pendataan terhadap orang asli Papua dari tujuh kabupaten di Papua Barat, kemudian dicatat melalui aplikasi SAIK+ Papua Barat yang telah diluncurkan sejak beberapa tahun lalu.
Proses pendataan orang asli Papua sempat terhenti lantaran keterbatasan anggaran operasional bagi seluruh kader yang tersebar di setiap kampung, selain itu pendataan perlu diperbaharui.
"Setelah Papua Barat dimekarkan jadi dua provinsi (Papua Barat Daya), maka perlu pembaharuan data," ujar Legius.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendagri minta Pemprov Papua Barat alokasikan biaya sensus OAP
|
2024-04-29 15:16:45
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 386,392,310 |
Rehabilitasi luar kawasan hutan Papua Barat capai 28 hektare
|
Setiap tahun kami melakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan, kalau di dalam kawasan itu kewenangan KLHK
Manokwari (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat menyebut program rehabilitasi di luar kawasan hutan yang dilaksanakan selama tahun 2023 mencapai 28 hektare, tersebar pada tujuh kabupaten se-provinsi setempat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishut Papua Barat Jimmy E Susanto di Manokwari, Selasa, pemerintah provinsi (pemprov) diberikan kewenangan hanya merehabilitasi kawasan luar hutan setiap kabupaten seluas empat hektare.
"Setiap tahun kami melakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan, kalau di dalam kawasan itu kewenangan KLHK," katanya.
Jimmy menjelaskan ada berbagai macam jenis bibit pohon yang ditanam di luar kawasan hutan, seperti bibit pohon matoa, bibit pohon merbau, bibit pohon masohi, dan bibit pohon lainnya.
KLHK apresiasi peran masyarakat adat Papua lestarikan hutan
Program rutin rehabilitasi tersebut bertujuan meminimalisasi deforestasi dan degradasi yang terjadi di luar kawasan hutan, sehingga kualitas lingkungan tetap terpelihara.
"Kami sebar bibit-bibit pohon itu ke tujuh kabupaten untuk ditanam pada area luar kawasan hutan," ucap Jimmy.
Selain itu pihaknya berupaya semaksimal mungkin melestarikan 17 persen tutupan lahan melalui gerakan penanaman pohon yang melibatkan kelompok masyarakat.
Pemprov Papua Barat, lanjutnya, juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka merehabilitasi 29 persen tutupan lahan, sehingga upaya mengurangi efek gas rumah kaca lebih maksimal.
"Pihak ketiga seperti pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan pemegang izin usaha kehutanan lainnya," ucapnya.
Papua Barat gandeng Unipa susun dokumen pengelolaan hutan sosial
Ia mengatakan program pengurangan emisi gas rumah kaca sudah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua Barat 2025-20245 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Pemprov Papua Barat juga sudah menyelesaikan dokumen induk rencana aksi pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan pada Sub Nasional Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Jimmy menerangkan luas tutupan hutan Papua Barat setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya mengalami penurunan dari 9,7 juta hektare menjadi 6.033.324 hektare.
Luas kawasan hutan terbesar berada di Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni dibandingkan lima kabupaten lainnya yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, dan Fakfak. "Pemegang PBPH paling banyak ada di Teluk Bintuni dan Kaimana, karena hutannya paling luas," paparnya.
Papua Barat terima SK Perhutanan Sosial 24.812 hektare
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
|
2024-03-19 14:14:09
|
Berita Online
|
antaranews.com
|
antaranews.com
|
PT ANJ
| 391,833,530 |
Asian Agri, Tanoto Foundation dan Dinas Kesehatan Kota Medan Kembali Gelar Medan Sehat Bersama di Thamrin Plaza
|
MEDAN – Kembali bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, Asian Agri dan Tanoto Foundation menggelar Medan Sehat Bersama kedua kalinya di Area Gedung Thamrin Plaza, Medan, Sumatra Utara. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 12-13 Juni 2024.
Pada kegiatan dua hari ini, para warga Medan diberikan pemeriksaan gratis, berupa pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, Tuberkulosis (TBC), dan pemeriksaan ibu hamil (Antenatal Care). Selain itu, terdapat juga pemberian edukasi kesehatan untuk pola hidup sehat seimbang dan pencegahan stunting sejak dini oleh Dinas Kesehatan Kota Medan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Taufik Ririansyah mengatakan, saat ini pemerintah Kota Medan terus menggalakkan pemeriksaan kesehatan di masyarakat seperti ini sebagai upaya deteksi dini, terutama untuk penyakit TBC yang ingin kita eleminasi dan penyakit-penyakit tidak menular seperti sakit jantung, diabetes, hipertensi, kanker, dll. " Umumnya masyarakat menemukan dirinya sakit saat sudah berat, karena kebiasaan datang berobat sesudah muncul gejala berat," jelasnya.
Taufik juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah melakukan pemeriksaan langsung ke masyarakat agar penyakit lebih cepat ditemukan dan diobati, seperti penyakit TBC yang jika terdeteksi dini dapat mencegah penularannya. Selain pengobatan TBC, mereka juga melakukan skrining pada ibu hamil agar mencegah stunting anak sejak awal.
Kemudian, atas kerjasama yang baik dari Tanoto Foundation, Asian Agri dan Thamrin Plaza, Taufik mengatakan terima kasih banyak atas dukungannya dengan memfasilitasi acara yang berlangsung selama dua hari. “Harapan kami agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Semoga kerjasama yang baik ini bisa kita lanjutkan untuk masa yang akan datang.” tutupnya
Pada saat kegiatan, Regional Lead Tanoto Foundation Sumatra Utara, Jeffrey Jeo menyampaikan bahwa pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pencegahan stunting sejak dini. “Ini sesuai dengan salah satu fokus program kami, yaitu membantu pemerintah menurunkan stunting dan kami senang dengan kegiatan pemeriksaan dan edukasi kesehatan ini dapat dilaksanakan kembali untuk warga kota Medan di Thamrin Plaza. Kami harap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi para warga dan menjangkau lebih banyak lagi target peserta dari pelaksanaan sebelumnya.” Jelas Jeffrey.
Selanjutnya, Manager Sustainability Operation and CSR Asian Agri, Putu Grhyate Yonata Aksa mengatakan “Kegiatan Medan Sehat Bersama ini merupakan kedua kalinya kami selenggarakan bersama Dinas Kesehatan Kota Medan dan Tanoto Foundation dengan lokasi di Thamrin Plaza. Kegiatan selama dua hari ini memiliki tujuan untuk membantu warga kota Medan agar sehat selalu, baik kepada orang dewasa, para ibu hamil dan juga anak-anak agar terbebas dari stunting. Ini sesuai dengan filosofi Perusahaan kami, yaitu keberadaan perusahaan agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat atau good community.”
Sebelumnya, Asian Agri bersama Tanoto Foundation bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan menggelar acara yang sama di Thamrin Plaza selama dua hari di bulan Maret 2024. Dari kegiatan tersebut, petugas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 400 pengunjung. (sih)
Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, Asian Agri dan Tanoto Foundation menggelar Medan Sehat Bersama kedua kalinya di Area Gedung Thamrin Plaza, Medan.
|
2024-06-13 10:30:15
|
Berita Online
|
sumutpos.jawapos.com
|
Admin SP
|
PT ANJ
| 390,331,133 |
Pejabat Papua Barat Daya Tak Kunjung Dilantik, Dikhawatirkan Pelayanan ke Masyarakat Tidak maksimal
|
TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Selama kurang lebih 4 bulan terakhir, nasib belasan nama calon Pejabat eselon II Papua Barat Daya digantung tanpa memiliki kepastian.
Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad diketahui tak kunjung melakukan pelantikan pejabat eselon II di wilayah tersebut.
Hal itu menyita perhatian karena belum dilantiknya calon Pejabat eselon II itu berpotensi menghambat program-program Gubernur.
“Kita semua sudah tahu Pemprov telah umumkan secara terbuka nama-nama ASN yang mengikuti tes untuk menduduki jabatan eselon dua. Kita lihat di situ banyak didominasi Orang Asli Papua (OAP). Ini artinya calon pejabat khususnya dari OAP sudah sangat siap untuk menduduki eselon dua. Karena itu mereka (harus) segera dilantik dalam bulan Mei ini, supaya para pejabat ini membantu Gubernur menuntaskan program-program PJ Gubernur yang kita lihat baru 20 persen selesai,” kata pengamat politik Ortisan Kambu dalam keterangan kepada awak media seperti dikutip pada Selasa (21/5/2024).
Padahal, bagi Ortisan, pengangkatan OAP sebagai pejabat di lingkungan Papua Barat Daya merupakan amanat undang-undang otonomi khusus Papua.
Hal tersebut, ungkapnya, sebagai bagian dari kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif untuk menempatkan OAP dalam jabatan tersebut.
“Kami sudah berjuang hadirkan Provinsi (Papua Barat Daya) ini, maka harus prioritaskan anak asli Papua. Sebab, anak asli Papua hanya bisa pegang jabatan atau jadi Kepala Dinas di Papua. Mereka tidak pernah bisa diangkat jadi Kepala Dinas di luar Papua seperti Sumatera dan Jawa,” tuturnya.
Ortisan pun mengingatkan para Pejabat Eselon II ini harus segera dilantik agar program-program Gubernur Papua Barat Daya dapat berjalan dengan baik.
Pasalnya banyak program pemerintahan yang terlantar akibat banyaknya Kepala Dinas (pejabat Eselon II) yang rangkap jabatan sehingga sulit bekerja secara optimal.
“Sampai hari ini, sebagian besar program Pak Gubernur kan tidak berjalan. Contoh program pendidikan dan UMKM yang dijalankan dengan setengah hati. Padahal Pak Gubernur janji mau berdayakan ekonomi orang Papua terutama mama-mama Papua. Ini akibat Kepala Dinasnya merangkap jabatan sehingga tidak bisa jalankan program,” kata dia.
Senada, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), Vincentius Paulinus Baru menilai penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan optimal.
Salah satu faktornya, lantaran belum dilantiknya pejabat definitif eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya (PBD). Oleh karena itu, dirinya pun mendorong agar proses pelantikan dapat dilakukan secepatnya.
“Saya kira perlu percepat pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, sehingga pelayanan kepada masyarakat Papua bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Paulinus pun meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk tidak ragu-ragu menempatkan OAP pada jabatan eselon II dan eselon III, seperti Kepala Dinas atau Kepala Bidang di setiap OPD yang melayani langsung masyarakat.
“Dinas-dinas yang melayani masyarakat secara langsung dan bersifat strategis seperti Dinas PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan ataupun dinas yang lainnya bisa kasih kesempatan buat OAP, karena sebenarnya SDM-nya sudah siap menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.
|
2024-05-21 12:21:22
|
Berita Online
|
tribunnews.com
| null |
PT ANJ
| 392,380,365 |
Gubernur Papua Barat keluarkan instruksi dua hari tanpa konsumsi nasi
|
"Pak gubernur sudah keluarkan instruksi dua hari tanpa makan nasi yaitu Senin dan Kamis, diganti dengan makan komoditas pangan lokal,"
Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengeluarkan instruksi nomor 100.3.4/766/GPB/2024 tentang gerakan dua hari tanpa mengonsumsi nasi bagi seluruh masyarakat di Papua Barat.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob Fonataba di Manokwari, Sabtu, mengatakan instruksi tersebut bermaksud agar masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap beras dan diganti dengan komoditas pangan lokal.
"Pak gubernur sudah keluarkan instruksi dua hari tanpa makan nasi yaitu Senin dan Kamis, diganti dengan makan komoditas pangan lokal," kata Yacob.
Menurut dia, gerakan dua hari tanpa nasi wajib diimplementasikan seluruh aparatur pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan komponen masyarakat yang tersebar di tujuh kabupaten.
Gubernur juga menginstruksikan agar setiap acara yang diselenggarakan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta wajib menyediakan menu makanan berbasis pangan lokal.
"Semua produk yang bahan dasarnya beras diganti dengan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat seperti sagu, pisang, jagung, dan umbi-umbian," ujar dia.
Instruksi gubernur, kata dia, sudah diteruskan kepada tujuh pemerintah kabupaten se-Papua Barat yang kemudian dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat di masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengoptimalkan gerakan dua hari tanpa mengonsumsi nasi atau produk turunan dari beras.
"Pemerintah daerah akan melibatkan pelaku usaha perhotelan dalam mengampanyekan gerakan dua hari tanpa makan nasi," jelas Yacob.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menggaungkan kreasi menu pangan lokal beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui penyelenggaraan lomba yang bisa memotivasi seluruh lapisan masyarakat.
Lomba kreasi itu mendorong adanya peningkatan kemampuan masyarakat mengolah beragam menu bergizi untuk dikonsumsi sehingga program diversifikasi pangan lokal tercapai sesuai ekspektasi.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
|
2024-06-22 08:14:09
|
Berita Online
|
antaranews.com
|
antaranews.com
|
PT ANJ
| 385,846,927 |
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Muhammadiyah Hari Ke-1 di Manokwari Papua Barat, Senin 11 Maret 2024
|
['TRIBUNJATENG.COM - Berikut jadwal imsak dan buka puasa Muhammadiyah hari ini di Manokwari Papua Barat, ramadhan hari ke-1, Senin 11 Maret 2024.', 'Jadwal imsakiyah juga menjadi acuan bagi para takmir masjid atau musala untuk melaksanakan tugasnya menandai waktu sholat.', 'Pastikan anda mengetahui jadwal imsakiyah, agar aktivitas maupun ibadah berjalan lancar hari ini.', 'Selain penanda waktu sholat, imsakiyah juga sebagai penanda waktu dimulainya maupun berakhirnya puasa hari ini.', 'Berikut jadwal imsakiyah hari ini, ramadan 2024/1445 Hijriyah di Manokwari dan sekitarnya.', '04.54', '05.04', '06.08', '06.35', '12.16', '15.21', '18.21', '19.28', 'IMSAK\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa004.54 \xa0WIB']
SUBUH 05.04 WIB, TERBIT 06.08 WIB, DHUHA 06.35 WIB, ZUHUR 12.16 WIB, ASHAR 15.21 WIB, MAGHRIB 18.21 WIB, ISYA 19.28 WIB, Untuk persiapan, Tribun Jateng juga lampirkan jadwal imsak dan subuh hari berikutnya, Selasa 12 Maret 2024., IMSAK 04.54 WIB, SUBUH 05.04 WIB, Niat puasa ramadan dan doa berbuka puasa lengkap dengan artinya., Puasa menjadi kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan di bulan Ramadhan., Berikut doa niat puasa di bulan ramadan lengkap beserta artinya:, نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ اَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هذِهِ السَّنَةِ ِللهِ تَعَالَى
NAWAITU SHAUMA GHODIN 'AN ADAA'I FARDHI SYAHRI ROMADHOONI HAADZIHIS SANATI LILLAHI TA'ALA, Artinya: Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala., Setelah menahan diri dari makan dan minum sejak terbitnya fajar, umat Islam akan berbuka puasa saat terbenamnya matahari (magrib)., Selain itu, Islam juga menganjurkan beberapa puasa sunah di antaranya puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa Muharram., Jika Anda sedang berpuasa, jangan lupa untuk membaca doa saat berbuka., Berikut doa buka puasa dilengkapi latin dan artinya:, اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ, ALLAHUMMA LAKASUMTU WABIKA AMANTU WA'ALA RIZKIKA AFTHORTU BIROHMATIKA YAA ARHAMARRA HIMIIN, Artinya: "Ya Allah karena-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa) dengan rahmat-Mu Ya Allah Tuhan Maha Pengasih.", Niat salat tarawih sebagai ma'mum, اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالَى, USHOLLII SUNNATAT-TAROOWIIHI ROK'ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI MA'MUUMAN LILLAAHI TA'ALAA, Artinya :, Saya niat sholat sunnah tarawih dua raka'at menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala
Niat salat tarawih sebagai imam, اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إِمَامًا ِللهِ تَعَالَى, USHOLLII SUNNATAT-TAROOWIIHI ROK'ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI IMAAMAN LILLAAHI TA'ALAA, Artinya :, Saya niat sholat sunnah tarawih dua raka'at menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala., Niat salat sunah tarawih sendirian, اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ِللهِ تَعَالَى, USHOLLII SUNNATAT-TAROOWIIHI ROK'ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI LILLAAHI TA'ALAA, Artinya :, Saya niat sholat sunnah tarawih dua raka'at menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, Niat Shalat Sunnah Witir 3 Raka'at, اُصَلِّى سُنًّةَ الْوِتْرِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالَى, USHOLLI SUNNATAL WITRI TSALAATSA RAKA'AATIN MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA'AN MA'MUUMAN LILLAAHI TA'ALA, Artinya :, Saya niat sholat witir tiga raka'at menghadap kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala, Niat sholat witir 2 raka'at, اُصَلِّى سُنًّةَ الْوِتْرِرَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالَى, USHOLLI SUNNATAL WITRI RAK'ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA'AN MA'MUUMAN LILLAAHI TA'ALA, Artinya :, Saya niat sholat witir dua raka'at menghadap kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala, Niat salat witir 1 raka'at, اُصَلِّى سُنًّةَ الْوِتْرِرَكْعَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالَى, USHOLLI SUNNATAL WITRI RAK'ATAN MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA'AN MA'MUUMAN LILLAAHI TA'ALA, Artinya :, Saya niat sholat witir satu raka'at menghadap kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala. (*)
|
2024-03-11 05:35:50
|
Berita Online
|
jateng.tribunnews.com
|
Like Adelia
|
PT ANJ
| 385,894,342 |
Jadwal Imsak, Sholat dan Buka Puasa Wilayah Papua Barat dan Sekitarnya 12 Maret 2024
|
JawaPos.com - Pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah mulai besok, Selasa (12/3/2024).
window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
googletag.cmd.push(function() {
googletag.defineSlot('/22996174068,22579199035/ca-pub-2917775418894286-tag/id_jawapos_PC_after_paragraph_1_300x250', [300,250], 'div-gpt-ad-202401261572420-724')
.addService(googletag.pubads());
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.pubads().set("page_url", "jawapos.com");
googletag.enableServices();
googletag.display('div-gpt-ad-202401261572420-724');
});
Artinya sekuruh umat muslim akan mulai ibadah salat tarawih pada malam hari dan akan melaksanakan sahur pertama Ramadan 2024 pada pagi hari, 12 Maret 2024. Untuk mendukung kelancaran menjalankan ibadah selama bulan Ramadan 2024, Anda perlu tahu jadwal imsakiyah. Di mana jadwal tersebut mencakup semua jadwal sholat, jadwal imsak, waktu terbit fajar, hingga jadwal buka puasa setiap hari. Baca Juga: Pengendara Motor Tabrak Truk Terparkir Hingga Alami Luka dan Meninggal Dunia
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-desktopInArticle'); });
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) telah merilis jadwal imsakiyah Ramadhan 2024. Berikut jadwal imsakiyah wilayah Papua Barat dan sekitarnya selama Ramadan 1445 Hijriah: 1. 1 Ramadan 1445 H Kabupaten Fakfak IMSAK04:52 SUBUH05:02 TERBIT06:13 DUHA06:40 ZUHUR12:24 ASAR15:24
|
2024-03-11 22:36:10
|
Berita Online
|
jawapos.com
|
Hanny Suwindari
|
PT ANJ
| 388,184,074 |
Bawaslu Papua Barat Daya Gelar Sidang Pelanggaran Pemilu 2024, Pelapor Sampaikan Temuan
|
TRIBUNSORONG.COM,SORONG - Bawaslu Papua Barat Daya menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 di kantor Bawaslu, Jalan Sungai Kamundan, Kota Sorong, Rabu (17/4/2024).
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Farly Sampe Toding Rego mengatakan, sidang merupakan tindak lanjut laporan M Arif Rahabav nomor surat: 015/Reg/LP/Adm-PL/BWSL.Prov/28.00/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024.
"Sidang terkait dugaan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kota Sorong sekaligus mendengarkan laporan dari pelapor," ujarnya.
Adapun terlapor adalah KPU Papua Barat Daya dan KPU Kota Sorong beserta badan adhoc panitia pemilihan distrik (PPD) di 10 distrik se-Kota sorong.
M Arif Rahabav dalam sidang itu melaporkan KPU Papua Barat Daya dan KPU Kota Sorong terkait pembukaan C-hasil di gudang logistik KPU Kota Sorong beserta badan adhoc 10 distrik.
"Saat itu saya lewat depan gudang logistik KPU Kota Sorong dan melihat di gudang sangat ramai. Saya berhenti lalu masuk ke kantor, kemudian melihat KPU Kota Sorong beserta jajarannya sedang membuka kotak suara. Saya video saat itu juga," ujarnya.
Menurut dia, pembukaan kotak itu tanpa ada pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Sorong, sehingga hal tersebut menjadi suatu temuan.
Aktivitas itu masuk pelanggaran kode etik sehingga memutuskan melaporkan temuan ini kepada Bawaslu.
Seusi mendengarkan penjelasan M Arif Rahabav, ketua sidang memberikan kesempatan kepada KPU Papua Barat Daya dan KPU Kota Sorong menyampaikan jawaban.
"Ketua sidang yang terhormat, jawabannya kami butuh waktu menyiapkannya dahulu," kata Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Deniel Kambu.
Hal senada disampaikan Ketua KPU Kota Sorong Balthasar Berth Kambuaya.
Menurutnya kehadiran pihaknya buat mendengarkan terlebih dahulu pokok aduan dari si pelapor.
"Kami tetap objektif hadir," katanya.
Dirinya juga meminta waktu mempersiapkan alat bukti pendukung dan kronologis agar dapat disandingkan dengan laporan yang ada.
Setelah mendengar tanggapan dari KPU Papua Barat Daya maupun KPU Kota Sorong, ketua majelis menskors sidang yang akan dilanjutkan pada Kamis (18/4/2024). (tribunsorong.com/aldy tamnge)
|
2024-04-18 10:21:27
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Aldy Tamnge
|
PT ANJ
| 391,495,704 |
BNN Papua Barat dorong Pemda intervensi mantan pecandu narkoba
|
Manokwari (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua Barat mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk memberikan intervensi pembinaan pada para mantan pencandu narkoba.
Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Papua Barat Indah Perwitasari di Manokwari, Jumat, mengatakan para mantan pengguna narkoba juga membutuhkan uluran tangan dan bantuan pemerintah.
"Intervensi perlu dilakukan pada mantan pengguna narkoba seperti pelatihan kecakapan hidup sehingga mereka tidak terjebak lagi di dunia hitam," katanya.
Ia mengatakan, pada tahun 2021 BNN Papua Barat telah menjalankan program pembinaan pada para mantan pengguna narkoba yang keluar dari penjara.
Saat itu BNN melakukan pembinaan pada 40 mantan pecandu narkoba di Kabupaten Sorong. Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan-ketrampilan hidup. Mereka juga diberi modal usaha dan dibimbing menjadi sukses.
Dari pembinaan tersebut sebanyak 38 orang berhasil lepas dari jeratan narkoba dan bisa mencari pendapatan dengan cara yang halal seperti menjadi pedagang. Hanya dua orang yang kembali jadi pengedar narkoba.
"Apa yang sudah kita lakukan tersebut menandakan pembinaan pada mantan pecandu narkoba bisa dilakukan dan membuahkan hasil positif," ujarnya.
Ia mengatakan, BNN pusat mulai tahun ini menghentikan penganggaran untuk program pembinaan tersebut. BNN beranggapan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten perlu didorong untuk lebih terlibat dalam pembinaan mantan pengguna narkoba.
Menurutnya, yang merasakan dampak langsung dari pembinaan mantan pengguna narkoba adalah pemerintah daerah itu sendiri. Warganya yang tadinya menyusahkan pemerintah bisa dirubah menjadi lebih produktif untuk pembangunan.
Pihaknya sudah pernah berkomunikasi dengan pemimpin daerah baik gubernur maupun bupati. Pemimpin daerah hanya kembali mengarahkan kembali kepada masing-masing pimpinan OPD.
"Sebenarnya intervensi bisa dilakukan melalui beberapa jalan, seperti melalui PKK, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial dan sebagainya. Kita tidak bisa kerja sendiri, mari OPD bersama BNN menangani masalah ini," katanya.
|
2024-06-07 19:28:34
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 390,568,879 |
Pj Gubernur Papua Barat Daya Harus Segera Lantik Eselon untuk Percepat Pembangunan
|
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat, Mohammad Abud Musa'ad, diimbau segera melantik puluhan pejabat eselon II, III, dan IV. Tujuannya agar roda pemerintahan di provinsi tersebut berjalan maksimal. Hal ini disampaikan oleh Pengamat politik Papua Ortisan Kambu yang mengungkapkan banyak pejabat yang telah memenuhi syarat namun belum juga dilantik.
"Ini kan provinsi baru, beliau waktu itu hanya melantik beberapa anggota saja. Lainnya masih dalam proper test. Semua orang yang memenuhi syarat telah ikut. Nama-nama sudah keluar untuk eselon II, III, dan IV. Seharusnya jika sudah keluar, seminggu setelahnya harus sudah dilantik,” katanya saat dihubungi awak media, Kamis (23/5) sore.
Menurut Kambu, penundaan ini disengaja oleh pihak Pj Gubernur Mohammad Abud Musa’ad karena diduga akan mempengaruhi penyerapaan anggaran.
"Tapi, saya pikir ini ada unsur kesengajaan untuk menunda pengangkatan. Sebenarnya beliau ini sudah tahu, jika eselon II sampai IV tidak dilantik akan mempengaruhi penyerapan anggaran, berpengaruh juga pada pelayanan masyarakat. Bagaimana masyarakat mendapat pelayanan baik, kalau eselon III dan IV tidak dilantik. Padahal mereka merupakan yang memegang program langsung kepada masyarakat," jelas dia.
Kambu juga menyoroti jarangnya kehadiran Musa’ad di Papua Barat Daya Bahkan, ungkapnya, Musa’ad hanya beberapa kali saja hadir di kantornya. Ia lebih sering melakukan perjalanan ke luar daerah, dan bahkan ke luar negeri.
"Beliau ini jarang di Papua, beliau lebih sering di Jakarta. Bahkan bisa satu bulan di Jakarta dan hanya satu minggu di Papua. Beliau lebih sering melakukan kerja-kerja ke luar negeri. Sekda yang baru dilantik, sudah ada di Amerika dan Eropa (bahkan sudah dua minggu ini). Seharusnya lantik dulu staf-staf yang di bawah agar program-program dapat berjalan,” katanya.
Kambu pun menyoroti perilaku Pj. Gubernur yang menurutnya tidak fokus dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Dia menilai PJ Gubernur lebih banyak menghabiskan waktu di luar daerah sehingga dikhawatirkan kinerja pemprov menjadi tidak maksimal berjalan. "Awalnya saya mendukung beliau, tapi sekarang tidak,” katanya.
Kambu meminta kepada Pj. Gubernur untuk segera melantik pejabat eselon II, III, dan IV secara serentak dan tidak ditunda-tunda lagi.
"Harus segera lantik eselon II, III, dan IV dalam satu tahap. Jangan tunggu bulan ini khusus eselon II, bulan ini III dan seterusnya. Kalau memang tidak ingin dilantik, lebih baik nggak usah dilantik. Pilkada sebentar lagi, untuk apa kalau sudah ada Pilkada tapi tidak dilantik,” tutur dia.
Senada dengan warga Aimas, Abraham Howay menyebut Pj. Gubernur Musa’ad sengaja menggantung nasib Orang Asli Papua (OAP) di pemerintahan provinsi Papua Barat Daya. Padahal secara terbuka, sejumlah OAP tersebut diketahui sudah lulus seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT).
“Sangat disayangkan dengan disengajanya belum dilakukannya pelantikan para pejabat yang telah lulus seleksi, khususnya pejabat eselon II yang nama-namanya telah diumumkan pada bulan April kemarin. Sampai hari ini, nasib mereka masih mengambang dengan ketidakjelasan. Belum tahu nasib puluhan ASN terutama pejabat OAP tersebut akan seperti apa ke depan,” ujar dia.
Howay pun menjelaskan sesuai ketentuan nomor: 01/ PANSEL - JPTP/IX/2023, jadwal hasil seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT) di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan seleksi dengan berbagai persyaratan dan mekanisme yang cukup ketat dan Panjang. Mulai dari 24 oktober kemudian diumumkan pada 8 desember 2023. Namun kenyataan yang terjadi dengan berbagai macam alasan yang maka penetapan tersebut baru diumumkan tiga (3) besar peserta hasil seleksi peserta pada tgl 17 aprill dan di umumkan pada tangal 24 april 2024 lalu. Padahal kurun waktu tersebut sudah cukup panjang, yakni selama 4 bulan (Desember 2023-April 2024).
“Dengan melihat tahapan-tahapan pelaksanaan di atas yang tidak sesuai jadwal, maka masyarakat Papua Barat Daya sangat menyayangkan dan mempertanyakan langkah dan tindakan yang tidak arif serta bijaksana yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Musa’ad. Pj Gubernur dengan sengaja menunda-nunda pengumuman 3 besar nama peserta JPTP. Padahal dari hasil seleksi banyak ASN Orang Asli Papua memenuhi syarat dengan menduduki peringkat nomor 1,” kata dia.
Menurut Howay, dengan menunda-nunda pelantikan terhadap puluhan pejabat (ASN) eselon II, maka hal tersebut juga akan memberikan stigma negatif OAP terhadap pemerintah pusat. Pasalnya Pj. Gubernur Musa’ad sebagai representasi pemerintah pusat, dianggap tidak serius untuk membimbing dan mengayomi ASN.
“Ini bisa jadi preseden buruk juga kepada pemerintah pusat yg tidak mempedulikan harkat serta martabat ASN OAP. Pemerintah perlu mengevaluasi kinerja Pj. Gubernur Musa’ad kembali. Masih banyak pejabat OAP yg mampu dan memiliki kinerja lebih baik dari Musa’ad,” tutupnya.
|
2024-05-24 23:07:09
|
Berita Online
|
republika.co.id
|
Red: Erdy Nasrul
|
PT ANJ
| 386,679,346 |
BKKBN Papua Barat: Serapan dana BOKB 2023 mencapai Rp43,392 miliar
|
Manokwari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyebut penyerapan dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) tahun 2023 sebanyak Rp43,392 miliar.
Kepala BKKBN Papua Barat Philmona Maria Yarollo di Manokwari, Sabtu, mengatakan kinerja penyerapan dana alokasi khusus non fisik tersebut mencapai 95,1 persen dari total pagu sebesar Rp45,617 miliar.
"Dana ini disalurkan ke kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan operasional pelaksanaan program KB," kata Philmona.
Dia merinci realisasi dana BOKB untuk Kabupaten Fakfak Rp3,784 miliar (95,25 persen dari pagu Rp3,973 miliar), Manokwari Rp3,686 miliar (96,79 persen dari pagu Rp3,808 miliar), dan Teluk Wondama Rp3,042 miliar (99,96 persen dari pagu Rp3,043 miliar).
Kabupaten Manokwari Selatan Rp2,078 miliar (98,14 persen dari pagu Rp2,117 miliar), Pegunungan Arfak Rp2,706 miliar (88,26 persen dari pagu Rp3,066 miliar), Kaimana Rp1,657 miliar (82,86 persen dari pagu Rp2 miliar lebih), dan Teluk Bintuni Rp1,617 miliar (58,01 persen dari pagu Rp2,787 miliar).
"Serapan dana BOKB Kabupaten Teluk Wondama menjadi yang paling tinggi dibandingkan enam kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat," jelas dia.
Philmona melanjutkan, kinerja penyaluran bagi enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya meliputi Kabupaten Sorong Rp5,913 miliar (100 persen tersalur), Kabupaten Maybrat Rp5,913 miliar (100 persen tersalur), dan Kabupaten Sorong Selatan Rp3,256 miliar (100 persen tersalur).
Kemudian, Kabupaten Raja Ampat Rp3,260 miliar (100 persen tersalur), Kabupaten Tambrauw Rp5,093 miliar atau 99,83 persen dari pagu Rp5,102 miliar, dan Kota Sorong Rp2,356 miliar atau 99,99 persen dari pagu Rp2,356 miliar lebih.
"Empat kabupaten di Papua Barat Daya kinerja penyaluranannya sampai 100 persen yaitu Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, dan Raja Ampat," ucap Philmona.
Secara keseluruhan, kata dia, kinerja penyerapan dana BOKB tahun 2023 di Papua Barat maupun Papua Barat Daya mengalami peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2022 yang tercatat 82 persen.
Hal tersebut ditopang oleh pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi yang rutin ke setiap kabupaten/kota guna mengoptimalkan penyerapan dana BOKB demi kelancaran kegiatan operasional.
"Penyerapan DAK fisik dan non fisik (BOKB) yang bersumber dari APBN 2023 sangat bagus. DAK fisik terserap 97,52 persen dan non fisik 95,1 persen," ucap Philmona.
|
2024-03-23 12:38:52
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 386,482,833 |
BI Papua Barat: Proyeksi kebutuhan uang selama Ramadhan Rp437 miliar
|
Manokwari (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat memproyeksikan kebutuhan uang tunai bagi masyarakat setempat selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi mencapai Rp437 miliar.
Kepala BI Papua Barat Setian, di Manokwari, Rabu, mengatakan proyeksi kebutuhan uang tunai layak edar mengalami peningkatan 14 persen apabila dibandingkan dengan Ramadhan tahun 2023 yang terealisasi Rp384 miliar.
Proyeksi tersebut seiring dengan menggeliatnya perekonomian daerah, mobilitas masyarakat, dan tingkat konsumsi masyarakat yang berdampak terhadap jumlah transaksi keuangan.
"Ada peningkatan kebutuhan uang tunai selama Ramadhan tahun ini," kata Setian pada Kick Off Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2024.
Saat ini, kata dia, BI menyediakan uang tunai layak edar Rp695 miliar untuk menjawab kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah/2024 Masehi.
BI berkolaborasi dengan perbankan konvensional dalam mendukung kelancaran distribusi rupiah layak edar bagi masyarakat setempat melalui pembukaan layanan penukaran uang dan kas keliling.
"Ada sepuluh lokasi jaringan kantor bank yang tersebar di seluruh Papua Barat," ujar Setian.
Dia menjelaskan bahwa layanan kas keliling BI menyasar pusat keramaian seperti pasar tradisional, retail modern termasuk bandara dan pelabuhan dengan jumlah maksimal penukaran Rp4 juta.
BI menyediakan layanan digital yang memudahkan seluruh masyarakat mengakses informasi serta jadwal penukaran uang rupiah layak edar melalui website https://pintar.bi.go.id.
"Layanan kas keliling reguler ada 11 titik. Informasi dan jadwal bisa diakses lewat aplikasi PINTAR," kata Setian pula.
Dia menjelaskan Serambi 2024 merupakan implementasi dari tiga kerangka kerja BI terkait optimalisasi pengelolaan uang rupiah terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan.
Kerangka kerja yang dimaksud meliputi ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, sistem distribusi uang yang efisien dengan layanan kas prima, serta keandalan infrastruktur layanan.
"Dalam kegiatan Serambi, BI dan perbankan mengedukasi masyarakat soal cinta, bangga dan paham rupiah," ujar Setian.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Yacob S Fonataba menilai penyelenggaraan Serambi 2024 sangat mendukung aktivitas perekonomian melalui penyediaan uang rupiah layak edar.
"Pemerintah daerah mengapresiasi komitmen Bank Indonesia dan perbankan konvensional," kata Yacob pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BI Papua Barat proyeksikan kebutuhan uang selama Ramadhan Rp437 miliar
|
2024-03-20 17:00:43
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 387,648,313 |
Gubernur Papua Barat: Ramadhan momentum tingkatkan amal ibadah
|
Wasior (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengajak seluruh umat Islam di Kabupaten Teluk Wondama menjadikan bulan Ramadan 1445 Hijriah sebagai momentum peningkatan amal ibadah sekaligus memperkuat kepedulian sosial.
Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Jacob S Fonataba mewakili gubernur pada Safari Ramadhan yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia Papua Barat di Wasior, Sabtu.
Dia mengatakan salah satu wujud kepedulian sosial yaitu dengan ikut mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi.
Tak hanya kemiskinan ekstrem, kata dia, permasalahan sosial lainnya yang perlu menjadi perhatian semua komponen masyarakat seperti mengantisipasi kerawanan pangan dan masalah stunting di Papua Barat.
“Masyarakat harus bantu pemerintah daerah mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem,” pesan dia.
Menurut dia, keterlibatan umat Islam dalam mencegah kerawanan pangan dapat dilakukan melalui kegiatan bercocok tanam berbagai macam komoditas pangan lokal.
Hal tersebut berdampak positif terhadap upaya penanggulangan stunting atau masalah balita kekurangan gizi dengan prevalensi tahun 2024 mencapai 13,93 persen.
"Pangan lokal memiliki gizi yang tinggi dan pangan lokal juga bisa menjadi pengganti nasi," tuturnya.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor mengharapkan Safari Ramadan 1445 Hijriah tidak saja menjadi ajang silahturahmi antara pemerintah daerah dengan umat dan para ulama, tetapi melahirkan gagasan kreatif.
Pemerintah kabupaten (pemkab), kata dia, akan terus bersinergi dengan lembaga keagamaan guna menjawab kebutuhan umat, termasuk umat Islam di Teluk Wondama.
“Kecil atau besar (bantuannya) tapi kami tetap berupaya menopang ibadah umat Islam di Kabupaten Teluk Wondama," ucap Mambor.
Perlu diketahui pada kesempatan tersebut juga dilakukan penutupan Safari Ramadan 1445 Hijriah yang telah dimulai sejak 18 Maret 2024 dengan mengunjungi enam kabupaten di Provinsi Papua Barat.
Turut hadiri dalam Safari Ramadhan di Teluk Wondama yaitu Ketua MUI Papua Barat Ahmad Nausrau bersama Direktur Binmas Polda Papua Barat Kombes Pol Bagijo Hadi Kurnijanto.
|
2024-04-06 15:14:39
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 392,501,458 |
Diguyur Hujan, Pesparawi XIV Papua Barat-Papua Barat Berlangsung Lancar di Lapangan Wali Kota Sorong
|
Laporan wartawan Tribun Sorong - Petrus Bolly LamakTRIBUN-VIDEO.COM- Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ke-XIV tingkat Papua Barat dan Papua Barat Daya resmi bergulir.
Pembukaan Pesparawi ini berlangsung di lapangan apel kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (22/6/2024).
Acara dibuka dengan parade masing-masing Kontingen Pesparawi dari kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya. (*)
LIVE UPDATE
Suasana Salat Idul Adha 1445 H di Lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
7 hari lalu
LIVE UPDATE
Kota Sorong Jadi Juara Umum MTQ ke-I Papua Barat Daya, Acara Berakhir Sukses di Tengah Hujan Deras
Minggu, 16 Juni 2024
LIVE UPDATE
Murid SD-SMA/SMK Antusias Ikuti Lomba O2SN oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan Papua Barat Daya
Jumat, 14 Juni 2024
LIVE UPDATE
Suasana MTQ Ke-I Papua Barat Daya, Ratusan Peserta dari 6 Kabupaten/Kota Ikuti Acara Selama 4 Hari
Kamis, 13 Juni 2024
|
2024-06-24 14:51:55
|
Berita Online
|
video.tribunnews.com
|
Editor: Unzila AlifitriNabila
|
PT ANJ
| 386,445,139 |
BNPB umumkan kasus Karhutla mulai mendominasi di Pulau Sumatera sepekan terakhir
|
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mendominasi di Pulau Sumatera sejak sepekan terakhir ini.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Rabu, mengatakan, dari data yang didapatkan instansinya karhutla mulai ditemukan melanda wilayah Kabupaten Bener Meriah (Aceh), Asahan (Sumatera Utara) dan Kota Dumai (Riau).
Bahkan dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru diketahui titik karhutla juga melanda sejumlah daerah lainnya; Sumatera Barat (sembilan titik), Bengkulu (14 titik), Sumatera Selatan (enam titik), Kepulauan Riau (enam titik), Jambi (enam titik), Bangka Belitung (satu titik).
“Karhutla di daerah-daerah itu sudah mulai ditemukan sejak 12 Maret lalu beruntung api bisa segera dipadamkan,” kata dia.
Baca juga: BMKG: Sumatera Selatan alami kondisi suhu ekstrem
Baca juga: Ini Instruksi Gubernur Lampung Untuk Pencegahan Karhutla
Abdul menjabarkan, hal demikian membuktikan saat ini fenomena atmosfer Madden Julian Oscilliation (MJO) sudah mulai bergerak meninggalkan Pulau Sumatera.
Pergerakan MJO itu membuat cuaca wilayah Sumatera berubah signifikan dari sebelumnya sebagian besar daerah mengalami peningkatan intensitas hujan dan beberapa kali dilanda bencana banjir dan tanah longsor, kini menjadi cukup kering sehingga rentan terjadi kebakaran.
“Jadi fokus penanggulangan bencana saat ini juga sudah harus mengarah pada penanganan karhutla jangan sampai meluas,” ujarnya.
Maka untuk itu, BNPB mengimbau kepada setiap kepala daerah untuk responsif menanggapi peralihan cuaca tersebut; seperti dengan segera menetapkan status siaga darurat karhutla khususnya daerah yang rawan.
Baca juga: BMKG : Sebanyak 138 titik panas kepung Riau
Ia menilai, respons itu penting sehingga upaya mitigasi dan penanganan darurat di daerah bisa berjalan secara maksimal. Salah satu upaya yang sudah dilakukan bisa yaitu seperti menyiagakan petugas untuk melakukan pembasahan pada lahan mineral dan gambut sehingga tidak mudah tersulut cuaca panas selama masa transisi ini.
"Ya, tidak mesti menunggu puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada Juli-Agustus nanti," kata dia.
|
2024-03-20 08:28:15
|
Berita Online
|
megapolitan.antaranews.com
|
ANTARA News Agency
|
PT ANJ
| 388,044,102 |
Gempa M4,0 Guncang Raja Ampat Papua Barat
|
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang Raja Ampat, Papua Barat, Selasa 16 April 2024, pukul 07.11 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan berada di kedalaman 10 kilometer.
Sementara itu, pusat gempa berada di 1.40 km Barat Daya Raja Ampat Papua Barat pada koordinat 1.11 Lintang Selatan – 129.61 Bujur Timur.
“Gempa Mag:4.0, 16-Apr-2024 07:11:19WIB, Lok:1.11LS, 129.61BT (140 km BaratDaya RAJA AMPAT-PAPUABRT), Kedalaman:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.
BMKG belum bisa memastikan dampak gempa mengingat informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
(kha)
|
2024-04-16 10:37:48
|
Berita Online
|
okezone.com
|
Binti Mufarida
|
PT ANJ
| 386,583,146 |
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Provinsi Papua Barat, 22 Maret 2024
|
KOMPAS.com- Hari Jumat (22/Maret/2024), umat Islam memasuki ibadah puasa hari ke-11 Ramadhan 1445 Hijriah. Selamat menjalankan rangkaian ibadah puasa, semoga senantiasa sehat dan mampu menyelesaikan ibadah puasa hingga akhir.
Setiap wilayah seluruh Indonesia memiliki masing-masing jadwal imsak sebagai pengingat sahur dan jadwal buka puasa sebagai pengingat berbuka.
Kompas.com menyediakan informasi jadwal imsak dan berbuka puasa setiap hari hingga akhir Ramadhan berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
Berikut jadwal imsakiyah dan buka puasa bagi Anda yang berada di wilayah Papua Barat:
11 Ramadhan 1445 H (22/Maret/2024)
Kabupaten Fakfak
Kabupaten Kaimana
Kabupaten Manokwari
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Pegunungan Arfak
Kabupaten Teluk Bintuni
Kabupaten Teluk Wondama
Pemerintah menetapkan bahwa awal puasa 1 Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Penetapan awal Ramadhan ini merupakan hasil sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam pada Minggu (10/03/2024).
Rapat sidang isbat dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Setelah selama enam tahun berturut-turut awal puasa selalu bersama-sama, pada tahun 2024 ini awal puasa Muhammadiyah dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) berbeda.
Muhammadiyah mengawali 1 Ramadhan pada Senin (11/03/2024). Perbedaan seperti ini sudah menjadi hal biasa dalam Islam dan tak mengurangi kualitas ibadah puasa masing-masing umat. Semua pihak diharapkan tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
Jadwal imsakiyah dan buka puasa selengkapnya bagi Anda yang berada di wilayah Papua Barat dapat dilihat di link berikut :
Untuk mengetahui waktu buka puasa, waktu imsak, dan waktu shalat di provinsi atau kota lain, silakan klik Jadwal Imsakiyah seluruh Indonesia di
https://www.kompas.com/ramadhan/jadwal-imsakiyah
|
2024-03-22 00:07:09
|
Berita Online
|
Kompas.com
|
Kompas Cyber Media
|
PT ANJ
| 387,900,736 |
SEGERA MEKAR! Polda Papua Barat Butuh Banyak Personil Baru, Segera Daftar, Simak Syarat dan Ketentuannya
|
['\xa0', ' ', '\xa0', 'RADARPAPUA.ID—Warga Papua Barat yang bermimpi jadi anggota Polri ayo segera daftar. Jelang peleburan Polda Papua Barat Daya, kebutuhan meningkat. Ada kebutuhan formasi hingga 1.000 personil.', '', '\xa0', 'Sementara Penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024 telah dibuka hingga 25 April 2024 mendatang. Proses pendaftaran dilakukan secara daring dan verifikasi langsung ke Polres atau Polda setempat.', '\xa0', 'Sebagai informasi, Bintara adalah golongan pangkat dalam Kepolisian yang bertindak sebagai penengah antara pemberi komando dari Perwira dan pelaksana oleh Tamtama. Menempuh pendidikan selama lima bulan, lulusan Bintara Polri akan mendapat pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).', '\xa0', 'Berbeda dengan dua seleksi lainnya yakni Akpol dan Tamtama, Bintara Polri terbuka luas bagi seluruh Warga Negara Indonesia baik pria dan wanita. Baik lulusan SMA/sederajat dan perguruan tinggi dari D1, D2, D3, D4 dan S1 dengan kuota pendaftar sebanyak 12.800 orang', '\xa0', 'Selain itu, ada lima golongan pangkat yang bisa dipilih pendaftar. Kelimanya adalah Bintara Polisi Tugas Umum (PTU), Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes), Bintara Kompetensi Khusus Hukum, Bintara Kompetensi Khusus Kehumasan/TI, Bintara Kompetensi Khusus Pariwisata.', 'Setiap golongan pangkat tersebut memiliki kriteria khusus, terutama tentang latar belakang pendidikan. Agar lebih mudah memahaminya, berikut penjelasannya dirangkum detikEdu melalui Pengumuman Penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024, Jumat (5/4/2024).', '\xa0', 'Syarat Pendaftaran Bintara Polri 2024']
1. Warga Negara Indonesia (WNI) jenis kelamin pria dan wanita, 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 3. Setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 4. Pendidikan paling rendah SMA/sederajat dengan ketentuan:, , 5. Memenuhi ketentuan umur yakni:, 6. Bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI, 7. Sehat jasmani dan rohani, 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya kecuali ketentuan agama/adat, dan dinyatakan bebas narkoba, 9. Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI pada semua bidang tugas kepolisian, 11. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela., , Syarat Bintara Polri 2024 Berdasarkan Formasi, , Bintara Polisi Tugas Umum (PTU)
|
2024-04-11 22:14:53
|
Berita Online
|
radarpapua.jawapos.com
|
Jendry Dahar
|
PT ANJ
| 391,421,841 |
Produksi TBS Austindo Nusantara Jaya (ANJT) Turun 7,4% pada Kuartal I-2024
|
Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO,ID - JAKARTA. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) terus menggenjot target produksi CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) meski dipengaruhi faktor cuaca ekstrem.
Produksi TBS perseroan tercatat 173.226 metrik ton (mt) atau menurun tipis 7,4% di kuartal I-2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Nopri Pitoy, Direktur Keuangan ANJ memaparkan bahwa kinerja ANJ di tahun 2023 dan Kuartal I 2024 telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni cuaca ekstrem yang mempengaruhi produksi di beberapa perkebunan ANJ.
Selain itu, faktor kondisi ekonomi dan isu geopolitik juga menyebabkan ketidakpastian di pasar global yang turut berdampak pada permintaan dan harga CPO serta mempengaruhikeuangan ANJ.
El Nino yang terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun 2023 membawa dampak yang beragam di beberapa wilayah.
Hal ini terlihat di area operasional ANJ yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia dimana curah hujan dengan intensitas tinggi di perkebunan Papua Barat Daya menyebabkan kondisi kelembaban tinggi yang berakibat padameningkatnya penyakit tanaman. Curah hujan tinggi juga memicu banjir di area perkebunan Sumatra Utara II karena luapan sungai di sekitarnya.
Sedangkan dampak El Nino di perkebunan Pulau Belitung adalah kekeringan yang juga terjadi di perkebunan Kalimantan Barat. Cuaca kering menyebabkan tekanan panas (heat stress) pada kumbang yang membantu terjadinya penyerbukan, sehingga buah yang dihasilkan tidak optimal.
Kondisi seperti itu disebut partenokarpi, yang mengakibatkan penurunan berat tandan dan produktivitas yang lebih rendah.
“Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas produksi dan mencapai target perusahaan di tengah perubahan iklim yang cepat. Upaya mitigasi yang dilakukan perusahaan menunjukkan komitmen ANJ untuk beradaptasi dengan anomali iklim dan memastikan keberlanjutan bisnis dengan menjalankan sistem regenerative agriculture dalam pengelolaan perkebunan kami,” ujar Nopri dalam keterangan resmi, Kamis (6/6).
Secara operasional, untuk tahun buku 2023 ANJ berhasil mencapai kinerja produksi yang positif dengan peningkatan produksi Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan inti sebesar 4,8% menjadi 881.051 mt dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 840.581 mt.
Selain itu, seiring pertumbuhan produksi TBS dan CPO yang positif, ANJ berhasil mencatatkan peningkatan volume penjualan CPO sebesar 4,9% menjadi 288.941 mt dibandingkan capaian penjualan tahun 2022 sebesar 275.320 mt.
Dampak yang tersisa akibat penyakit tanaman akibat kelembaban tinggi di perkebunan Papua Barat Daya dan banjir di area perkebunan Sumatra Utara II karena luapan sungai di sekitarnya masih dialami pada Kuartal I 2024.
ANJ memproduksi 173.226 mt Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan inti pada Kuartal I 2024, menurun 7,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Dengan berbagai upaya penanggulangan atas faktor-faktor yang menyebabkan penurunan ini, ANJ berhasil mengejar ketertinggalan produksi TBS di bulan April 2024 sehingga produksi TBS selama periode Januari – April 2024 telah mendekati tingkat produksi di periode yang sama tahun lalu.
"ANJ memproyeksikan momentum perbaikan kinerja produksi akan dapat terus dipertahankan dalam bulan-bulan mendatang," tutupnya.
|
2024-06-06 19:14:17
|
Berita Online
|
kontan.co.id
|
Venny Suryanto
|
PT ANJ
| 391,457,341 |
MK Minta KPU Hitung Ulang Surat Suara 7 TPS di Papua Barat
|
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang surat suara di tujuh TPS Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Hal itu diputuskan majelis hakim MK dalam sidang pengucapan putusan terhadap Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai NasDem.
Perintah itu disampaikan MK imbas ketidakpastian suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pileg DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.
Menurut Mahkamah di dalam putusannya, permohonan Partai NasDem beralasan menurut hukum sebagian. Oleh karena itu, Mahkamah mengabulkan sebagian gugatan dari perkara tersebut.
"Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dapil Teluk Bintuni 3 pada tujuh TPS di Distrik Weriagar yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin, harus dilakukan pengitungan surat suara ulang," kata Ketua MK Suhartoyo, Jumat (7/6).
MK memerintahkan KPU agar melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada tujuh TPS di Distrik Weriagar paling lambat 15 hari sejak putusan tersebut dibacakan.
Hakim konstitusi Ridwan Mansyur yang membacakan pertimbangan mahkamah mengatakan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk PKS pada tujuh TPS di Distrik Weriagar.
Berdasarkan Formulir Model C. Hasil perolehan suara PKS adalah 402 suara, sedangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan suara PKS adalah 544 suara.
"Bahkan Bawaslu pun baik dalam keterangan tertulis maupun dalam persidangan juga menyampaikan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara baik suara PKS maupun suara partai politik lainnya," kata Ridwan.
"Artinya, tidak hanya suara PKS saja yang tidak berkesesuaian tetapi juga beberapa partai politik lainnya, sehingga tidak mudah bagi Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar bagi masing-masing partai politik," imbuhnya.
Oleh karena itu, kata dia, Mahkamah berpendapat harus dilakukan penghitungan ulang surat suara pada tujuh TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, dan TPS 01 Kampung Tuanaikin.
Hal itu dilakukan demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil.
|
2024-06-07 10:28:06
|
Berita Online
|
cnnindonesia.com
|
CNN Indonesia
|
PT ANJ
| 390,898,654 |
3 kabupaten di Papua Barat raih penghargaan penurunan stunting
|
Manokwari (ANTARA) - Tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat meraih penghargaan atas pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2023, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari Selatan.
Penghargaan itu diserahkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Jacob S Fonataba saat penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang digelar di Manokwari, Rabu.
Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Papua Barat Angel Jacklin Karubaba mengatakan, pemerintah provinsi mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten yang melaksanakan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Prevalensi stunting Kabupaten Teluk Bintuni turun dari 22,8 persen menjadi 19,6 persen, Kabupaten Teluk Wondama turun dari 26,1 persen menjadi 19,7 persen, dan Kabupaten Manokwari Selatan turun dari 27,2 persen menjadi 20,4 persen.
"Tiga kabupaten itu dinilai telah melaksanakan delapan aksi konvergensi dengan baik," kata Jacklin.
Dia menjelaskan bahwa delapan aksi konvergensi tersebut terdapat 64 indikator yang terdiri atas 29 indikator esensial dan 35 indikator suplai yang harus dilaksanakan oleh lintas instansi pemerintah kabupaten.
Hal itu tentunya ditopang oleh komitmen kepala daerah masing-masing kabupaten, kemudian pola komunikasi dan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah untuk mempercepat penanganan masalah stunting.
"Komitmen, koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang baik itulah menjadi dasar aksi konvergensi bisa dilaksanakan dengan baik juga," tutur Jacklin.
Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Provinsi Papua Barat Angel Jacklin Karubaba saat diwawancara awak media di Manokwari, Rabu. ANTARA/Fransiskus Salu Weking.
Dia menyebutkan, setiap tahun pemerintah provinsi akan melakukan penilaian kinerja guna memastikan pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting berjalan dengan maksimal sesuai ekspektasi.
Penilaian tersebut merujuk pada dua regulasi yaitu Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2021, dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor: 17 Tahun 2022 sehingga program penurunan stunting lebih tepat sasaran.
"Bappeda provinsi terus memberikan pendampingan ke tujuh kabupaten se-Papua Barat," jelas Jacklin.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar 24,8 persen atau turun 5,2 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 30 persen.
Prevalensi stunting pada tujuh kabupaten se-Papua Barat meliputi Pegunungan Arfak 34,7 persen (turun 16,8 persen), Manokwari Selatan 20,4 persen (turun 6,8 persen), dan Teluk Bintuni 19,6 persen (turun 3,2 persen).
Berikutnya, Kaimana 25,7 persen (turun 3,5 persen), Teluk Wondama 19,7 persen (turun 6,4 persen), Fakfak 30,5 persen (naik 1,5 persen), sedangkan Manokwari belum menginput data tersebut.
|
2024-05-30 00:07:09
|
Berita Online
|
kalbar.antaranews.com
| null |
PT ANJ
| 386,538,039 |
KPK segera sidangkan eks Kepala BPK Papua Barat di Pengadilan Tipikor
|
Jakarta (ANTARA) - Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan terdakwa eks Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk segera disidangkan.
"Pada Rabu (20/3), tim jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa Patrice Lumumba Sihombing dan kawan-kawan, sebagai pihak penerima suap dalam pengondisian temuan hasil audit BPK di Pemkab Sorong ke Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis
Ali mengatakan saat ini tim jaksa KPK sedang menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari. "Berikutnya masih menunggu penetapan hari sidang untuk pembacaan surat dakwaan," ujarnya.
Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan dengan pelimpahan tersebut status penahanan para terdakwa kini telah beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor.
Untuk diketahui, pada Selasa (14/11/2023), KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Papua Barat Daya.
Enam tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).
Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan PDTT yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya yaitu Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.
Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.
Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.
Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.
Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
|
2024-03-21 12:28:10
|
Berita Online
|
antaranews.com
|
antaranews.com
|
PT ANJ
| 388,484,962 |
21 Anggota Polda Papua Barat Diperiksa soal Bentrok Brimob dan TNI di Sorong
|
-
Polda Papua Barat memeriksa 21 anggota polisi pascabentrok personel TNI Angkatan Laut (AL) dan anggota Brimob di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Para anggota polisi tersebut diperiksa sebagai saksi.
"Iya benar (21 anggota) masih proses pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ongky Isgunawan kepada detikcom, Selasa (23/4/2024).
Ongky merincikan 21 anggota yang diperiksa di antaranya anggota Polsek KP3 Laut, Polresta Sorong Kota, dan anggota Brimob Sorong. Mereka yang diperiksa adalah anggota yang menyaksikan dan mendengar kejadian tersebut, atau yang berada di TKP.
"21 anggota itu bukan hanya Brimob saja tetapi semua itu anggota Polri, yakni KP3 Laut, dan anggota Polresta dan Brimob yang ada pada saat itu. 21 anggota yang diperiksa ini saksi semua yang ada di tempat kejadian perkara seperti di pelabuhan, pos pengamanan, kemudian di KP3 yang melihat, mendengar, dan menyaksikan," ungkapnya.
Ongky menyebut hasil pemeriksaan sementara masih didalami. Pihaknya menunggu petunjuk Kapolda Papua Barat untuk merilis hasil pemeriksaan tersebut.
"Ini masih dalam pendalaman semuanya, kalau hasilnya nanti kami rilis yah kalau sudah ada petunjuk dari Kapolda seperti apa kerena permasalahannya nanti kalau kita rilis karena melibatkan dua instansi yah, situasi sekarang kan sudah landai kan jadi kita lihat situasi dulu yah," bebernya.
Selan itu, sejumlah kerusakan yang dilakukan oknum TNI AL juga akan dilakukan pendataan oleh polisi untuk dilaporkan kepada pihak terkait. Namun, Ongky mengaku pihaknya masih fokus pada pemeriksaan personelnya.
"Itu (kerusakan) kita inventarisir semua kerusakannya, berapa kerugian materiilnya termasuk di pelabuhan nanti kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait tentang kerusakan, namun belum kami tindak lanjuti karena kami masih fokus ke personel," paparnya.
Sementara itu, personel Polri yang mengalami luka-luka sudah beransur membaik.
"(Personel) sudah mulai membaik yah," tutupnya.
Diketahui, personel TNI AL terlibat keributan dengan anggota Brimob Polda Papua Barat di Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Sabtu (14/4) sekitar pukul 09.00 WIT. Keributan tersebut diduga dipicu karena kesalahpahaman.
"Kejadian ini, karena kesalahpahaman antara anggota yang berjaga di Pomal dengan anggota Brimob," kata Kabag Ops Polresta Sorong Kota Kompol Indra Gunawan kepada wartawan, Minggu (14/4).
|
2024-04-23 11:09:22
|
Berita Online
|
Detik.com
|
Juhra Nasir -
|
PT ANJ
| 389,819,978 |
Hingga 30 April, Nilai Perdagangan Karbon Rp 35,31 Miliar
|
KOMPAS.com - Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, volume perdagangan bursa karbon hingga 30 April 2024 mencapai 572.064 ton setara karbon dioksida.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan April 2024 di Jakarta, Senin (13/5/2024).
"Pada bursa karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga April 2024, tercatat sudah 57 pengguna jasa yang mendapatkan izin," ujar Inarno, sebagaimana dilansir Antara.
Ia menuturkan, akumulasi nilai perdagangan dari volume tersebut sebesar Rp 35,31 miliar dengan rincian nilai transaksi 27,9 persen di pasar reguler, 19,76 persen di pasar negosiasi, dan 52,34 persen di pasar lelang.
Jumlah pengguna jasa berizin, volume perdagangan, maupun akumulasi nilai perdagangan tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan data per 28 Maret 2024, walaupun tidak signifikan.
Pada Maret 2024, nilai perdagangan pada bursa karbon mencapai Rp 35,30 miliar dengan 53 pengguna jasa berizin serta volume perdagangan sebanyak 571.956 ton setara karbon dioksida.
Inarno optimistis perkembangan pasar karbon di Indonesia akan semakin membaik mengingat potensinya yang besar.
"Tentunya ke depan, potensi bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.708 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan," ucapnya.
Dia menyampaikan, Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.
Hal tersebut sesua dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
IDXCarbon terhubung dengan SRN PPI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting.
Pelaku usaha berbentuk perseroan yang memiliki kewajiban dan atau memiliki komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca, dapat menjadi pengguna jasa IDXCarbon dan membeli unit karbon yang tersedia.
|
2024-05-14 08:00:14
|
Berita Online
|
Kompas.com
|
Kompas Cyber Media
|
PT ANJ
| 391,782,537 |
KPU Papua Barat Daya Temui KPU RI Bahas Anggaran Pemilu Ulang di Kabupaten Sorong
|
['TRIBUNSORONG.COM,SORONG - Lima Komisioner Komisi\xa0Pemilihan\xa0Umum (KPU) Papua Barat Daya berangkat ke Jakarta guna menemui KPU\xa0RI pada Rabu, 12 Juni 2024.', 'Agenda pertemuan dengan KPU\xa0RI guna membahas pelaksanaan putsan Mahkamah\xa0Konstitusi (MK) yang mewajibkan KPU Kabupaten Sorong mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS.', '"Jadi semua KPU yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi terkait PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) itu semua akan bergeser ke Jakarta untuk menerima arahan," kata Kordiv penyelenggara KPU Papua Barat Daya Muhammad Gandhi Sirajudin.', 'Terkait waktu pelaksanaan PSU, pihaknya belum tahu, karena menunggu arahan dari KPU\xa0RI.', 'Pertemuan dengan KPU\xa0RI, kata Ghandhi, juga akan membahas besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PSU.', '"Karena menyangkut dengan hal teknis ini, kami dipanggil semua untuk kegiatan pengarahan di KPU\xa0RI," ujarnya.', 'Pihaknya akan merilis hasil pertemuan dengan KPU\xa0RI kepada publik pada 15 Juni 2024.', 'MK Kabulkan Gugatan\xa0', 'Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Partai Amanat Nasional atau PAN guna menggelar pemilu ulang di TPS 07 dan TPS 18, Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.', '"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, in casu KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya untuk satu surat suara, yaitu surat suara DPR Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 3," bunyi putusan MK.', 'Keputusan itu tertuang dalam amar putusan nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024.', '“Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di gedung MK Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).', 'Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sorong wajib mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS itu.', 'Pemilu ulang hanya pada satu jenis surat suara yakni pemilihan DPR Dapil Papua Barat Daya III.']
KPU Kabupaten Sorong diberikan tenggat selama 30 hari, terhitung sejak putusan dibacakan, guna menggelar pemilu ulang di dua TPS tersebut., Dalam gugatannya, PAN menyebut ada calon legislatif atau caleg dari PKS yang merangkap menjadi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)., Caleg tersebut bernama Susiati Making yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Sorong dari PKS dengan nomor urut 2 untuk Dapil Sorong 3., Diketahui, Susiati Making juga merangkap sebagai Ketua KPPS di TPS 07, Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong., Kemudian, Caleg DPRD Kabupaten Sorong Nani Mariana dari Dapil Sorong 2 dengan nomor urut 2 dari PKS yang juga merupakan anggota KPPS di TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas, Kabupaten Sorong., MK menilai ketidakjujuran Susiati Making dan Nani Mariana dapat menimbulkan conflict of interest dalam pelaksanaan pemilu. (tribunsorong.com/aldytamnge/taufik nuhuyanan),
|
2024-06-12 15:28:30
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Aldy Tamnge
|
PT ANJ
| 386,778,146 |
Potensi Perdagangan Karbon di Hulu Sungai Tengah, Warga Raih Untung dari Pohon
|
[' ', 'Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) melirik peluang perdagangan karbon. Warga akan diajak meraup keuntungan.', '\xa0 \xa0 \xa0****Warga yang punya lahan 1-2 hektare di HST, jangan dibiarkan terlantar. Tanami pohon. Itu menghasilkan karbon. Dari situ bisa meraup pundi-pundi uang.', 'Sekda HST, Muhammad Yani punya ide mengajak warga berbisnis karbon ini. “Paling gampang lahan perorangan. Yang punya lahan 1-2 hektare lebih mudah, dan lebih nyaman diawasi,” ujarnya.', '', 'Seberapa yakin rencana ini bukan sekadar wacana semata? Yani menegaskan akan mencobanya. “Targetnya bulan November 2024, sudah launching. Ada 100 warga yang berpartisipasi,” katanya.', 'Menurut Yani, secara teknis perdagangan karbon yang melibatkan warga tak perlu modal besar. Pemerintah hanya sebagai fasilitator antara penyedia jasa dengan pemilik lahan. Pendapatan dari kredit karbon langsung ditujukan kepada warga.', '“Tanah milik warga sendiri, tidak perlu regulasi macam-macam. Beda kalau itu tanah negara, jadi repot kita,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa pemkab tidak mengincar hutan yang dikelola masyarakat adat. ', 'Berdasarkan laporan perdagangan harian Bursa Karbon Indonesia (Indonesia Carbon Exchange) per Jumat (17/11/2023), harga perdagangan unit karbon di pasar reguler sebesar Rp69.900 per ton. ', 'Sekda mengatakan, peluang ini terbuka untuk semua masyarakat di HST. Sebab misi utama dari program ini adalah kehidupan berkelanjutan dan kebermanfaatan.', 'Pemkab HST ternyata sudah membuka komunikasi dengan salah satu platform digital bernama Block ToGo. Situs skala internasional ini dikelola oleh orang-orang Indonesia. Meski baru sebatas berkomunikasi, sekda menyatakan cukup serius untuk melanjutkan ke tahap kerja sama. Bahkan akan ada pertemuan lanjutan. “Dari platform ini, kita bisa dapat kredit karbon tersebut,” katanya.', 'Secara sederhana, platform tersebut yang nanti akan menyediakan kuota kredit karbon kepada perusahaan yang melampaui batas emisi (offset emisi). Di dalam negeri, batas emisi di setiap perusahaan bisa diukur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ada yang belum mencapai batas, ada pula melampaui batas.', 'Bagi perusahaan yang emisinya melampaui batas, harus menambah kuota karbon miliknya. Supaya perusahaannya tetap bisa beroperasi. Caranya dengan membelinya lewat bursa karbon, maupun melalui jasa penyedia platform. Khusus untuk kerja sama dengan penyedia platform, Pemkab HST tinggal menyediakan wilayah atau lahan yang memproduksi gas CO2.', 'Sekda mengungkapkan syarat menjual kredit karbon lewat platform. “Harus ada jaminan bahwa di lahan itu memang tersedia tanaman pohon. Bisa dipantau setiap saat,” ujarnya.', 'Itulah kenapa, sekda tidak mengincar perdagangan karbon skala besar. Alasannya, akan banyak regulasi yang berpotensi menghambat. Mengingat pengelolaan hutan lindung merupakan ranah dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.']
Lebih realistis, pihaknya mengincar masyarakat yang memiliki lahan. Pemerintah hanya perlu mengajak warga bekerja sama. Sederhananya, warga perorangan atau kelompok punya lahan dengan banyak pohon yang menghasilkan karbon, bisa mendapatkan kredit karbon. “Kita perlu regulasi yang simpel. Kita mulai dari yang kecil-kecil saja,” katanya., Masyarakat diajak menanam pohon. Lantas dihitung nanti menghasilkan karbonnya berapa dalam perhari, sampai pertahun. Ditambah biaya perawatan. “Block ToGo seperti itu kerjanya,” jelasnya., Berhubung Kota Barabai sering banjir, Pemkab HST sebenarnya sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. HST satu-satunya wilayah di Kalsel tanpa tambang batu bara dan perkebunan sawit.Pemkab HST juga sudah melakukan langkah penghijauan sejak tahun 2000, melalui program adopsi pohon. Secara tidak langsung ini merupakan bagian dari perdagangan karbon skala kecil. Yani menjelaskan hasil dari adopsi pohon tersebut digunakan untuk menggaji guru-guru di pedalaman Meratus. “Seperti di Desa Juhu dan Batu Perahu, sebelum sekolahnya menjadi negeri. Jadi ada pembayaran-pembayaran yang diterima,” ujarnya, Selasa (27/2) lalu., , Inilah yang membuatnya optimis perdagangan karbon di HST bisa terealisasi. Lalu, bagaimana cara “main” perdagangan karbon tersebut? Perdagangan karbon diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2008 pasal 1 ayat 6. Perdagangan karbon adalah jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim., Secara reguler, perdagangan karbon diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat membuka bursa karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu. Indonesia punya potensi untuk masuk ke perdagangan karbon luar negeri pada pasar sukarela atau Voluntary Carbon Market (VCM). VCM merupakan tempat perorangan, badan usaha, atau aktor lainnya untuk melakukan jual-beli kredit karbon di luar mekanisme pasar karbon yang diwajibkan pemerintah., Pasar sukarela ini yang sedang diincar oleh Pemkab HST. Namun, pasar karbon sukarela tidak transparan, karena tidak ada mekanisme umum yang mengatur harga dan persentase pembagian keuntungan untuk warga. “Kita tidak muluk-muluk. Banyak regulasi, banyak kepentingan. Kita skala kecil saja, dimulai dari beberapa kepala keluarga,” kata Yani., Sekda menyinggung tak pernahnya ada diskusi atau undangan untuk membahas perdagangan karbon oleh pemerintah pusat. Padahal komitmen Pemkab HST dalam menjaga hutan dari pertambangan dan perkebunan sawit tak perlu diragukan. “Dari KLHK sendiri tidak ada upaya itu. Kita yang menjaga hutan, tapi Dana Bagi Hasil (DBH) kita kecil. Tapi, mereka yang mengeksploitasi hutan dapat besar,” bandingnya., Pengamat dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Dr Ahmad Jauhari merespons soal wacana perdagangan karbon di HST. Dosen yang juga bergerak di Bidang Perencanaan Wilayah Hutan, GIS Dan Remote Sensing itu mengatakan pada dasarnya perdagangan karbon bisa skala besar. Sedangkan jika mengandalkan lahan masyarakat, tentunya tergantung luas total lahan milik masyarakat yang mau bergabung. “Hal yang terpenting untuk memasuki perdagangan karbon masyarakat adalah adanya pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat, sebagai jaminan keberlanjutan usaha berbasis karbon,” jelasnya, Selasa (5/3)., Sekarang, apakah sudah ada pengelolaan hutan berbasis masyarakat di HST? Karena ini merupakan persyaratan untuk memiliki Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2021., Untuk data pembanding tahun 2021, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru melaporkan ada lahan sangat kritis di wilayah HST seluas 7.658,53 ha (26%). Sementara lahan kritis seluas 283,87 ha (1%), dan agak kritis 13.479,34 ha (45,98%). Sedangkan lahan yang tidak kritis hanya 5.940,50 ha (20%). Untuk lahan yang potensial kritis mencapai 1.934,66 ha (6,63%)., Sedangkan data citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup HST menyebut tutupan lahan di HST dalam beberapa tahun terakhir berkurang signifikan. Dalam data itu disebutkan pada 2017, tercatat memiliki tutupan lahan sebanyak 61 persen dari luas lahan 120 ribu hektare. Update pada tahun 2020, tutupan lahan tersebut hanya tersisa 38 persen. Atau ada penurunan sebesar 23 persen., Jika dihitung rinci tiap tahunnya, penurunan tutupan lahan terjadi sebanyak 7,6 persen. Artinya, HST kehilangan tutupan lahan sebesar 9.200 hektare per tahun. Apabila diakumulasikan, tutupan lahan yang hilang yakni 27.600 hektare dalam 3 tahun ini., Meski demikian, Jauhari menilai peluang untuk memasuki dunia karbon di HST berbasis masyarakat sangat potensial. Rencana ini sangat mungkin terealisasi dengan beberapa alasan. Pertama, pemerintah daerah tidak setuju adanya perubahan lahan yang luas atau ekstrem oleh karena kegiatan perkebunan dan pertambangan. Kedua, perkebunan masyarakat masih banyak terpelihara, namun belum banyak mendapatkan nilai manfaat jasa lingkungannya. Ketiga, adanya perubahan lahan dan atau lahan terbuka cukup tinggi akibat usaha mereka lakukan yang dapat mereduksi kualitas lingkungan. “Sehingga menghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK). Kegiatan ini ada di sekitar Kabupaten HST,” ujarnya., Sarannya, Pemkab HST sebaiknya melakukan pendekatan kepada semua pihak yang menghasilkan GRK agar mau bekerja sama dalam upaya mereduksi GRK berbasis masyarakat. “Pemkab membangun semacam Badan Perubahan Iklim yang mengelola potensi pereduksi GRK dari sumber daya alam, hingga potensi nilai ekonomi karbonnya. Badan ini juga membantu pemahaman tentang perubahan iklim pada semua instansi dan masyarakat, hingga bagaimana memasuki, dan ikut serta dalam perdagangan karbon,” sarannya.
|
2024-03-25 09:56:09
|
Berita Online
|
radarbanjarmasin.jawapos.com
|
Jamaluddin Radar Banjarmasin
|
PT ANJ
| 391,668,088 |
Tito Karnavian minta maaf soal kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya
|
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta maaf terkait kinerja Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad.
“Untuk Papua Barat Daya, saya terus terang minta maaf kalau sampai ada hal yang kurang menyenangkan,” kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin.
Ia mengaku mengenal baik Musa’ad sebagai putra asli Fakfak, Papua Barat, yang merupakan akademisi, dan birokrat di Kemenpora.
“Waktu saya (menjabat, red.) Kapolda Papua, dia adalah think tank (pemikir, red.) utama yang menjadi andalan di Provinsi Papua, dan orang yang sangat cerdas,” kata dia.
Karenanya, ia mengaku kaget ketika mendapatkan laporan kinerja yang kurang baik dari Musa’ad.
“Saya langsung tegur keras sekali yang bersangkutan, termasuk juga saat batu (batu pertama peresmian kantor Gubernur Papua Barat Daya, red.) hilang itu saya keras sekali menegur, dan saya segera langsung ingatkan ke (penjabat, red.) Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi Musa’ad sebagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya, dan menegurnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri minta maaf soal kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya
|
2024-06-11 05:56:09
|
Berita Online
|
kepri.antaranews.com
|
Rio Feisal
|
PT ANJ
| 388,500,728 |
Asian Agri Kenalkan Topaz, Bibit Sawit Unggul Andalan Petani Kelapa Sawit
|
Jambi, 23 April 2024 – Asian Agri, perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia, menyelenggarakan acara halal-bihalal bersama Insan Pers Jambi di Hotel Aston Jambi. Acara ini tidak hanya menjadi momen silaturahmi selepas Hari Raya Idul Fitri, namun Asian Agri juga memaparkan keunggulan bibit sawit unggul Topaz.
“Media massa memiliki peran penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi industri kelapa sawit. Maka, Asian Agri berkomitmen memberikan informasi yang akurat kepada media massa dan menyelenggarakan diskusi untuk meningkatkan pemahaman tentang industri kelapa sawit.” Ucap Manager SSL Asian agri Wilayah Jambi, Liharman Purba pada pembukaan acara.
“Selain mengenalkan filosofi 5C Asian Agri (Community, Country, Climate, Costumer, dan Company) yang melandasi komitmen perusahaan untuk membangun operasi yang berkelanjutan serta visi Asian Agri 2030 yang berfokus pada empat pilar strategis, yaitu (I) kemitraan dengan petani, (II) pertumbuhan inklusif, (III) iklim positif, dan (IV) produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka pada kesempatan kali ini, kami ingin mengambil kesempatan untuk memaparkan bagaimana Asian Agri mendukung industri kelapa sawit melalui pengembangan bibit kelapa sawit unggul Topaz yang sudah teruji dan terbukti, karena merupakan hasil dari riset dan pengembangan puluhan tahun,” ujar Liharman.
|
2024-04-23 14:28:22
|
Berita Online
|
beritasatu.com
|
Jambi Link
|
PT ANJ
| 391,825,824 |
Kafilah Tuan Rumah Kota Sorong Optimistis Raih Juara MTQ I Papua Barat Daya
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kota Sorong menjadi tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-I Tingkat Provinsi Papua Barat Daya 2024.
Ajang yang dilaksanakan di MAN Sorong tersebut dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad pada Rabu (12/6/2024) malam.
Sebagai tuan rumah, Kafilah Sorong bertekad meraih hasil terbaik dalam ajang perdana yang digelar di provinsi termuda Indonesia.
Ketua Kafilah Kota Sorong Abdul Kadir Wakano mengatakan, pihaknya mengutus 36 peserta dalam MTQ I ini.
“Seluruhnya berasal dari Kota Sorong. Mereka adalah hasil dari pembinaan dan pelatihan yang telah dilakukan secara kontinyu,” ujarnya kepada TribunSorong.com usai pembukaan.
Menurut Abdul Kadir, para peserta yang memperkuat Kafilah Kota Sorong telah memiliki pengalaman dalam berbagai cabang lomba.
Oleh karena itu, dirinya yakin yakin bisa memberikan terbaik sehingga bisa mewakili Papua Barat Daya dalam ajang nasional.
Optimisme Abdul Kadir didasari pada capaian MTQ yang sebelumnya masih tergabung dalam Provinsi Papua Barat.
“Kami siap memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Kota Sorong dalam panggung MTQ perdana di Papua Barat Daya ini,” katanya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Mohammad Musa'ad membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-I Tingkat Provinsi Papua Barat Daya di MAN Sorong, Rabu (12/6/2024).
"Momen ini adalah sebuah sejarah baru sebab bisa menyelenggarakan MTQ tingkat provinsi di Kota Sorong," ujar Musa'ad dalam sambutannya.
Ia merasa bersyukur sebab masih diberi kesempatan dan nikmat umur panjang bisa menyaksikan MTQ perdana dilaksanakan di provinsi termuda di Indonesia ini.
"Al-Quran itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalamnya ada kabar informasi, pengetahuan, dan peristiwa," kata Musa'ad.
Ia berharap, MTQ I Papua Barat Daya menjadi spirit dan motivasi agar bisa membaca serta memahami segala kandungan Al-Qur'an.
Di dalamnya jelas dan mengajarkan tentang peristiwa lalu, kini, dan peristiwa besok di bumi ciptaan Tuhan.
"Saya mengajak seluruh orang tua agar ikut melibatkan anak muda menjadi generasi penerus yang cinta Al-Qur'an," katanya.(tribunsorong.com/ismail Saleh)
|
2024-06-13 08:35:35
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Ismail Saleh
|
PT ANJ
| 387,195,492 |
Daftar Lengkap Nama Anggota DPR RI Papua Barat Terpilih pada Pemilu 2024
|
['TRIBUNMANADO.CO.ID\xa0- Inilah daftar lengkap, nama-nama anggota DPR\xa0RI\xa0Papua\xa0Barat terpilih pada Pemilu\xa02024', 'Nama-nama berikut diperoleh\xa0berdasarkan Hasil Rekapitulasi KPU Papua Barat ditingkat Provinsi.', 'Berdasarkan data tersebut diketahui Partai mana saja yang meraih Suara tertinggi dan mendapat Kursi.', 'Pembagian Kursi DPR RI Dapil Papua Barat dilakukan dengan penghitungan Sainte Lague Murni.', 'Jumlah suara yang telah dibagi oleh angka ganjil tersebut akan diperingkatkan dan menentukan siapa saja partai atau caleg yang lolos.', 'Lalu ada siapa sajakah mereka? simak berikut:', '1. Obet Rumbruren (PDIP)', '2. Alfons Manibuy (Golkar)', '3. Cheroline Chrisye Makalew (NasDem)', 'Berikut rekapitulasi perolehan Suara DPR\xa0RI\xa0Papua\xa0Barat Hasil Pemilu\xa02024 Beserta Caleg Berpotensi Terpilih', '1. Partai Kebangkitan Bangsa: 32.041 suara', '2. Partai Gerindra: 27.411 suara', '3. PDI Perjuangan: 43.951 suara - Obet Rumbruren, 19.638 Suara.', '4. Partai Golkar: 95.883 suara - Alfons Manibuy 41.782 Suara.', '5. Partai NasDem: 52.964 suara - Cheroline Chrisye Makalew, 25.309 Suara.']
6. Partai Buruh: 2.046 suara., 7. Partai Gelora: 2.764 suara, 8. PKS 19.729 suara, 9. PKN: 1.545 suara, 10. Partai Hanura: 3.369 suara, 11. Partai Garuda: 1.456 suara, 12. PAN: 8.747 suara, 13. PBB: 885 suara, 14. Partai Demokrat: 13.212 suara, 15. PSI: 5.192 suara, 16. Partai Perindo: 3.718 suara, 17. PPP: 4.191 suara, 24. Partai Ummat: 1.962 suara., - Pembagian kursi DPR RI Papua Barat dalam artikel ini masih bersifat prediktif.- Keputusan resmi diumumkan oleh KPU.
Tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan, - Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota : disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota, - Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi : disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi, - Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD : 1 Oktober 2024, - Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden : 20 Oktober 2024, Sumber : PKPU NO 3 Tahun 2022, (*), Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya., Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id
|
2024-03-31 09:08:05
|
Berita Online
|
manado.tribunnews.com
| null |
PT ANJ
| 388,525,138 |
PLN Nusantara Power berperan aktif dalam perdagangan karbon
|
PLN Nusantara Power akan meningkatkan volume karbon yang siap diperdagangkan hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu serta mendorong pembangunan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT)
Jakarta (ANTARA) - PT PLN Nusantara Power (NP), Subholding PT PLN (Persero), akan berperan aktif dalam perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) sebagai komitmen perusahaan melakukan transisi energi menuju target
net zero emission
(NZE) tahun 2060.
"PLN Nusantara Power akan meningkatkan volume karbon yang siap diperdagangkan hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu serta mendorong pembangunan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT)," kata Direktur Management Human Capital dan Administrasi PLN NP, Karyawan Aji di Jakarta, Selasa.
Karyawan Aji mengatakan pada tahun ini pihaknya menargetkan perdagangan emisi karbon setara 2 juta ton CO2, naik dua kalinya dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 1 juta ton karbon.
Dia mengatakan juga bahwa ada sedikitnya 13 pembangkit listrik yang akan terlibat dalam perdagangan karbon tahun ini.
"Tahun lalu kan hampir 1 juta ton, tahun ini mungkin 2 juta ton CO2. Ada 13 PLTU (yang dilibatkan)," jelasnya.
Guna mencapai target NZE, PLN NP juga akan meningkatkan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan hingga 6,3 Gigawatt (GW) pada tahun 2030.
"Ada PLTS seperti yang kita bangun di IKN itu," ungkapnya.
Seperti diketahui, PLN NP mengerjakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) berkapasitas 50 MW yang menjadi pionir pembangkit EBT dimana akan memasok listrik bersih untuk kawasan ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut.
PLN NP juga membangun PLTS Terapung Cirata 192 MWp, terbesar di Asia Tenggara, yang menjadi bukti upaya percepatan transisi energi di dalam negeri.
Aji menegaskan, pembangunan pembangkit terbarukan dan perdagangan karbon oleh perusahaan merupakan upaya nyata dalam mendorong transisi energi guna mencapai target NZE di dalam negeri. Perusahaan yang membangun pembangkit berbasis EBT, tegas dia, bisa membuat sertifikat karbon dan kemudian bisa membuat sertifikasi pengurangan emisi.
"Artinya dari emisi itu dapat diperjualbelikan dan mendorong adanya tambahan lain, sehingga secara keekonomian perusahaan yang membangun renewable (power plant) akan berkurang bebannya. Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan CO2 bebannya akan bertambah," paparnya.
Tahun lalu, PLN NP menjadi salah satu pihak yang sangat agresif dalam pembukaan perdagangan karbon di IDX Carbon yang diresmikan September 2023.
Saat baru diluncurkan PLN NP menjadi trader terbesar di Bursa Karbon Indonesia dengan membuka perdagangan karbon setara hampir 1 juta ton CO2. Tercatat, IDX Carbon telah terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
KSP: Penerapan perdagangan karbon harus optimal sebelum Oktober 2024
OJK catat nilai perdagangan di bursa karbon capai Rp35,30 miliar
Menteri ESDM sebut perdagangan karbon upaya pemerintah kurangi emisi
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
|
2024-04-23 19:35:59
|
Berita Online
|
antaranews.com
|
antaranews.com
|
PT ANJ
| 392,154,410 |
Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Barat Ingatkan soal Jaga Kerukunan Jelang Pilkada 2024
|
TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Abdul Samad Bauw mengimbau masyarakat di Tanah Papua agar menjaga ketertiban dan keamanan jelang Pilkada Serentak 2024.
"Untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar tindak pidana dan mengganggu ketertiban umum agar harmonisasi antar masyarakat tetap terjalin dengan baik," ujarnya kepada TribunSorong.com via telepon, Selasa (18/06/2024).
Ia mendorong Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny Edison Isir beserta jajarannya meningkatkan keamanan guna menciptakan rasa aman untuk masyarakat.
Abdul Samad juga meminta polisi menindak tegas pelanggar hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Masyarakat di Papua Barat, imbaunya, tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa serta tidak mudah terprovokasi isu tidak bertanggung-jawab, khususnya berita tentang Kelompok-kelompok anti NKRI.
Seluruh tokoh masyarakat adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda harus menjadi pencerah untuk masyarakat agar tercipta stabilitas keamanan. (tribunsorong.com/desianus watho)
|
2024-06-18 21:35:58
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Desianus Watho
|
PT ANJ
| 386,474,674 |
Irjen Johnny Isir Diminta Tindak Oknum Kapolsek yang Terlibat Illegal Logging di Papua Barat Daya
|
TRIBUN-PAPUA.COM - Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir diminta segera menindak tegas oknum kapolsek yang terlibat praktik illegal logging di Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Desakan ini datang dari Barisan Masyarakat Pengembangan Peningkatan Pembangunan Indonesia (BMP21).
Mereka juga mendesak agar Polda Papua Barat menyelidiki keterlibatan oknum kapolsek yang diduga terlibat illegal logging.
"Masyarakat mengadu karena sudah sangat meresahkan,” kata Sekretaris Umum DPP BMP21 Papua Barat, Markus Fatem, melalui keterangan pers yang diterima Tribunpapuabarat.com, Senin (18/3/2024).
Masyarakat adat Moi Maden yang berdomisili di Distrik Salawati Tengah menduga ada oknum kapolsek yang terlibat dalam praktek illegal logging di distrik tersebut.
Pasalnya, mereka melihat ada pembiaran kegiatan bongkar muat masif kayu jenis merbau (kayu besi) di daerah Salawati Tengah mulai dari penebangan hingga pengangkutan ke Sorong.
Padahal, jalur yang dilalui kendaraan pengangkut kayu tersebut ada Polsek sehingga masyarakat menduga seakan-akan adanya pembiaran terhadap kegiatan ini.
Ketua Dewan Adat Moi Maden, Derek Kalapin, mengatakan selama ini penebangan kayu hingga pengangkutan tidak ada izin, baik dari dewan adat maupun masyarakat adat yang mempunyai hak ulayat.
“Saya kecewa karena kami tidak pernah dihargai baik dewan adat maupun masyarakat pemilik hak ulayat."
"Kalaupun ada uang yang diberikan kepada masyarakat hanya ke orang tertentu yang tak memiliki hak pada areal yang dikelola,” kata Derek Kalapain.
Padahal, ucapnya, pengambilan kayu hingga pengangkutan kayu ke Sorong sudah berlangsung lama. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul Kapolda Papua Barat Diminta Usut Oknum Kapolsek yang Terlibat Illegal Logging,
|
2024-03-20 15:17:28
|
Berita Online
|
papua.tribunnews.com
|
Paul Manahara Tambunan
|
PT ANJ
| 390,440,325 |
Buronan Korupsi Asal Papua Barat Ditangkap di Makassar oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sulsel
|
Sebaran.com, Makassar — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim, memberikan apresiasi kepada Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang berhasil mengamankan dua buronan yang menjadi target pengejaran. Kedua buronan tersebut terkait dengan kasus tindak pidana korupsi asal Papua Barat dan kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkut asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Perkara pertama terkait dengan penangkapan buronan tindak pidana korupsi asal Papua Barat. Pada Selasa, 21 Mei 2024, Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Tim Tabur Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan dengan inisial ‘W’ (64 tahun). Buronan ini diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 hingga 2017. Tersangka ‘W’ telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 12 Desember 2022. Setelah berhasil diamankan, tersangka akan diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari untuk proses penyidikan lebih lanjut dan penanganan perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan.
Perkara kedua terkait dengan penangkapan buronan kasus penyelundupan BBM tanpa izin usaha pengangkut asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Pada Rabu, 22 Mei 2024, Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Tim Tabur Kejaksaan RI berhasil mengamankan buronan perempuan bernama Dahniar Binti Darisa di Pasar Terong Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Terdakwa Dahniar Binti Darisa telah dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Tgt tanggal 11 Oktober 2018. Terpidana telah dinyatakan inkracht dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-. Namun, terpidana tidak melaksanakan putusan tersebut dan dianggap buronan Kejaksaan RI. Setelah berhasil diamankan, terpidana akan diserahkan kepada Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan eksekusi.
|
2024-05-22 18:51:28
|
Berita Online
|
beritasatu.com
|
SebaranKataSulsel
|
PT ANJ
| 389,425,252 |
Dekatkan Layanan, Kemenkumham Sulsel Jalin Kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
|
TRIBUN-TIMUR.COM - Dekatkan layanan terkait Balai Harta Peninggalan hingga ke Papua Barat, Kanwil Kemenkumham Sulsel menjalin kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
Hal ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Ahmad Fathoni tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BHP dan Pengadilan Tinggi Agama.
Pada kegiatan Diseminasi Perlindungan Hak Keperdataan Subjek Hukum berdasarkan Penetapan dan/atau Putusan Pengadilan yang digelar oleh BHP Makassar di Vega Prime Hotel, Sorong, Papua Barat, Selasa (7/5/2024).
"Kedatangan kami kesini untuk mengantarkan salah satu UPT kami, yaitu BHP Makassar untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kolaborasi perlindungan hukum hak keperdataan subjek hukum berdasarkan penetapan/putusan pengadilan serta bersinergi dan bergotong royong dengan para stakeholder di Provinsi Papua Barat." ujar Kakanwil Liberti Sitinjak dalam sambutannya.
"Kami hadir disini untuk bersama-sama dalam menjawab tantangan yang selama ini kami hadapi dalam mewujudkan visi dan misi kemanusiaan, sebagai perlindungan hukum kepada subjek hukum berdasarkan penetapan/putusan pengadilan," ungkap Liberti.
Lebih lanjut, Liberti mengatakan bahwa, BHP Makassar memiliki wilayah kerja sebanyak 13 provinsi, salah satunya adalah Papua Barat.
"Dengan luasnya wilayah kerja tersebut, kami menyadari bahwa tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar cukup mendapatkan tantangan dan tidak akan dapat berjalan dengan mudah tanpa adanya support dari para stake holder terkait yaitu Pengadilan," lanjut Liberti.
"Fokus dari kerjasama yang akan ingin dijalin adalah jika kita merujuk pada Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang pemberitahuan adanya pengangkatan seorang wali atas anak di bawah umur," ujar Liberti.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI Constantinus Kristomo.
"Apresiasi sebesar-besarnya pun kami sampaikan kepada para pihak yang secara konsisten dan berkelanjutan menyelenggarakan hubungan kerja sama dalam meningkatkan sinergi dan penyebarluasan informasi tugas dan fungsi BHP guna meningkatkan eksistensi Balai Harta Peninggalan di dalam lingkungan peradilan," Ungkap Constantinus menyampaikan arahan Dirjen AHU.
Menurut Constantinus, BHP sebagai UPT di bawah Ditjen AHU telah melewati jalan sejarah panjang sejak pertama kali didirikan di Batavia tanggal 1 Oktober 1624.
Peran BHP saat ini semakin strategis dalam rezim hukum perdata di Indonesia. "Tugas dan fungsi BHP sejatinya sangat mulia dan melindungi nilai-nilai HAM yaitu mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Constantinus menyampaikan bahwa tantangan tugas BHP kedepan semakin kompleks sehingga diperlukan langkah strategis termasuk secara intensif mempublikasikan informasi dan mendekatkan layanan BHP kepada masyarakat.
Antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi (website dan media sosial), serta pembangunan layanan BHP berbasis online.
Layanan publik berbasis online dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan.
Ditengah mayoritas layanan Ditjen AHU sudah dilakukan secara online, nyatanya masih ada layanan BHP yang dilakukan secara manual. "Untuk itu, kami himbau kembali agar saudara-saudara selaku Kepala BHP beserta jajaran untuk dapat mengkaji dan merumuskan potensi layanan BHP yang paling memungkinkan untuk dilakukan secara full online, ataupun jika belum memungkinkan full online, dapat dikombinasikan secara hybrid misalnya untuk layanan yang masih memerlukan prosesi penghadapan dan penyumpahan dengan pertimbangan luasnya jangkauan wilayah kerja dari masing-masing BHP," ujar Constantinus.
Sebelumnya, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Papua Barat, Agung Damarsasongko menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan tugas dan fungsi BHP Makassar yang dikaksanakan di wilayah kerja Papua Barat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Hakim Agung Kamar Perdata Muhammad Yusuf Wahab dan Hakim Agung Kamar Agama Edi Riadi sebagai narasumber.
Turut hadir juga Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Budi Santoso dan memberikan pengarahan kepada peserta kegiatan.(*)
|
2024-05-07 15:56:59
|
Berita Online
|
makassar.tribunnews.com
| null |
PT ANJ
| 389,552,139 |
Ditjen AHU dan Hakim Agung MA Dorong Sinergi Pelayanan Hukum di Papua Barat
|
['TRIBUN-TIMUR.COM - Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar mengadakan diseminasi Tugas dan Fungsi BHP terkait layanan hak keperdataan terhadap pemangku kewajiban dan masyarakat kota Sorong, Selasa (7/5/2024).', 'Hak keperdataan seseorang harus dapat dilindungi oleh hukum, olehnya itu sangat perlu memperkenalkan hak keperdataan itu kepada masyarakat Papua.', 'Bagaimana agar hak keperdataan itu dapat dilindungi oleh hukum yang dilaksanakan oleh pemangku kewajiban.', 'Menghadirkan Direktur\xa0Perdata Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM R.I dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.\xa0', 'Direktur Perdata Constantius Kristomo mengatakan bahwa tantangan tugas BHP ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan langkah strategis termasuk secara intensif mempublikasikan informasi dan mendekatkan layanan BHP kepada masyarakat.', 'Antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi (website dan media sosial), serta pembangunan layanan BHP berbasis online. Layanan publik berbasis online dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan.', 'Ditengah mayoritas layanan Ditjen AHU sudah dilakukan secara online, nyatanya masih ada layanan BHP yang dilakukan secara manual.', 'Direktur Perdata juga mengingatkan BHP, agar bekerja dengan profesional, penuh integritas dan didukung kompetensi teknis yang memadai. Bangun komunikasi dan koordinasi yang baik, serta kepada pihak terkait lainnya.', 'Ikuti dan cermati setiap perkembangan situasi terkini terkait rezim hukum kepailitan baik di Indonesia maupun internasional.', '\xa0Mahkamah Agung menghadirkan dua hakim seniornya yaitu dari Kamar Perdata\xa0Yang Mulia Dr. Drs. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Kamar Agama Yang Mulia Dr. Edi Riyadi, S.H., M.H.', 'Dr. Yunus Wahab mengatakan bahwa, memang sudah beberapa pasal di KUHP Perdata sudah dicabut oleh UU, namun pada kenyataan tidak semua KUHPerdata dicabut dan saat ini masih relevan.', 'Sehingga harus ditaati, sepanjang belum dicabut dan belum ada penggantinya wajib harus ditaati. Jika pengaturannya dalam norma sudah jelas maka, pengadilan harus melaksanakan, tentu dalam pemeriksaan permohonan itu tergantung pertimbangan hakim.', 'Jika sudah ada penetapan pengadilan, panitera segera menyampaikan ke BHP. Itu juga diatur dalam KUHPerdata.', "Dr Edi Riyadi, menegaskan hati-hati memakan harta hak anak yatim. Dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan dan diatur dalam surah Al Ma'un ayat (1), (2). Surah An-Nisa ayat \xa0( 2) dan surah Al-Baqarah ayat \xa0(220)."]
Selain dalam Al-Quran, juga diatur dalam UUD 28B ayat (2), Pasal 34 (1), Pasal 33 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002., Bagi BHP Makassar merupakan kebanggaan tersendiri bisa menghadirkan narasumber Hakim Agung di bumi Sorong., Dalam kegiatan ini diberikan pencerahan kepada pemangku kewajiban antara lain, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Notaris, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan dan beberapa instansi terkait lainnya,, Agar semuanya dapat bersinergi memberikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan setiap subjek hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan., Selain itu ada juga komitmen bersama yang tertuang dalam penandatangan MOU antara Kakanwil Kemenkumham Sulsel dan PT Agama., Kemudian ditindaklanjuti dengan PKS antara BHP Makassar dengan Pengadilan Agama dalam jajaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Daya, dan Penegasan kepada Pengadilan Negeri dalam bentuk Instruksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat kepada seluruh Pengadilan Negeri se Papua Barat Daya., Mengapa ada instruksi dan MoU? Instruksi dilakukan hanya untuk penguatan dan penegasan kembali karena aturan hukumnya sudah jelas yg diatur dalam KUHPerdata dan tidak ada tarik ukur kepentingan antara BHP dan Pengadilan Negeri., Jadi sifatnya hanya menegaskan kembali bahwa penetapan yang terkait dengan BHP agar tidak mengesampikan BHP., Sedangkan MoU, ada fungsi yang dianggap penting dan tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pengawasan terhadap wali dan cara melakukan pengawasan., Oleh karena itu, dianggap penting bahwa wali harus diawasi maka, perlu ada MOU dan PKS agar Fungsi BHP yaitu sebagai pengawas wali dapat diberdayakan oleh Pengadilan Agama. Bahwa dengan mengesampingkan BHP sebagai pengawas, atau sebagai pengurus mempunyai konsekwensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 418 KUHPerdata. Secara perbuatan dan perjanjian adalah batal dan tak berharga., Dalam kegiatan ini, diseminasi yang dilakukan adalah, Perwalian, Pengampuan, Ketidakhadiran dan Harta tak terurus., Diharapkan semuanya bisa saling bersinergi baik secara emosional maupun kelembagaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan yaitu Pengadilan, Wali dan Balai Harta Peninggalan.(*)
|
2024-05-09 13:15:02
|
Berita Online
|
makassar.tribunnews.com
| null |
PT ANJ
| 386,595,818 |
Begini Tanggapan Astra Agro Lestari (AALI) Soal Efek El Nino Bagi Industri Sawit
|
Reporter: Rashif Usman | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produksi sawit pada tahun ini masih dipengaruhi efek El Nino atau musim panas berkepanjangan yang terjadi pada tahun lalu. Fenomena cuaca tersebut dinilai dapat menurunkan produksi sawit, baik untuk tandan buah segar (TBS) maupun Crude Palm Oil (CPO).
Direktur Utama PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), Santosa menyampaikan tren produksi sawit memang menunjukkan penurunan sepanjang kuartal I-2024. Selain efek El Nino, penurunan produksi juga dikarenakan adanya seasonal low crop atau jumlah buah masak di pokok sawit yang rendah.
"Secara umum di kuartal I-2024, produksi sawit selalu turun karena low crop season. Kemudian apakah ini (penurunan produksi) akan lebih panjang karena adanya efek El Nino masih kita cermati lebih lanjut," kata Santosa kepada Kontan, Senin (18/3) lalu.
Santosa memperkirakan produksi sawit AALI tahun ini akan stabil di sekitar pencapaian produksi tahun lalu untuk kebun-kebun inti. Dalam catatan Kontan, produksi TBS dari kebun inti AALI pada tahun 2023 mencapai 3,31 juta ton atau naik 4,8% dari produksi TBS pada 2022 yang hanya sebesar 3,15 juta ton.
"Sementara untuk TBS dari luar masih perlu dicermati dari efek cuaca yang tidak menentu saat ini," ucapnya.
Santosa menerangkan, strategi perusahaan tahun ini menggenjot kinerja dengan tetap berfokus pada operational excellence, terutama menghadapi libur Lebaran di mana sebagian besar tenaga kerja akan mudik dalam waktu yang cukup lama pada kuartal II-2024.
"Fokus operational excellence ini agar utamanya rotasi panen bisa segera normal dengan kecukupan jumlah tenaga kerja," ujarnya.
Sebagai informasi tambahan, AALI memiliki total 210.000 hektare perkebunan sawit, di mana sepertiga dari total tanaman kelapa sawit perusahaan sudah ditanam sejak tahun 1994-1997, sehingga saat ini sudah memasuki masa penurunan produksi dan harus segera replanting.
AALI menargetkan program replanting perkebunan sawit hanya sekitar 5.000-6.000 hektare per tahun. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar produksi kelapa sawit perusahaan tidak terlalu ambles.
|
2024-03-22 08:07:20
|
Berita Online
|
kontan.co.id
|
Rashif Usman
|
PT ANJ
| 389,634,595 |
BPPW Papua Barat upayakan penambahan anggaran Pasar Sanggeng
|
Manokwari (ANTARA) - Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat upayakan penambahan anggaran untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Pasar Sanggeng di Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Kepala Seksi Wilayah II BPPW Papua Barat Piter Boroh di Manokwari, Jumat, mengatakan proyek Pasar Sanggeng membutuhkan tambahan anggaran Rp40 miliar dari total nilai kontrak awal yaitu Rp148 miliar.
"Penambahan tersebut karena ada perubahan dimensi tiang pancang dan beberapa pekerjaan yang membutuhkan tambahan biaya sehingga anggaran yang tercantum pada kontrak awal belum cukup untuk penyelesaian," katanya.
Ia mengatakan, upaya yang dilakukan BPPW Papua Barat adalah dengan menyurat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR agar mendapatkan tambahan anggaran dari APBN.
Upaya lain yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Bupati Manokwari untuk membantu penambahan anggaran melalui APBD baik Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat.
"Kita sudah bertemu dengan Bupati Manokwari dan pak bupati berkomitmen untuk mengupayakan pembangunan Pasar Sanggeng sampai selesai," katanya.
Ia mengatakan, kekurangan anggaran terjadi karena tiang pancang bangunan pada perencanaan awal hanya membutuhkan 12-14 meter. Namun pada kenyataannya, kedalaman tiang pancang mencapai 18-20 meter.
Hal itu terjadi karena saat perencanaan, konsultan melakukan penyelidikan tanah dengan mengambil sampel di luar kawasan pasar. Konsultan tidak bisa melakukan penyelidikan tanah di kawasan pasar karena terhalang aktivitas pasar.
"Akhirnya harus menyesuaikan volume tiang pancang, kita utamakan keselamatan dalam struktur bangunan, sehingga terjadi kekurangan anggaran," jelasnya.
Ia mengatakan, kekurangan anggaran sebesar Rp40 miliar tersebut sangat signifikan. Dengan anggaran awal Rp148 miliar maka DPPW Papua Barat tidak dapat mengeluarkan sertifikat layak fungsi.
Anggaran Rp40 miliar tersebut untuk untuk pengadaan mesin, jaringan kelistrikan dan jaringan pipa air bersih dan sanitasi.
"Dengan anggaran Rp148 miliar kita targetkan selesai September. Tapi harus diselesaikan dulu baru bisa difungsikan dengan penambahan Rp40 miliar. Untuk penyelesaian itu membutuhkan waktu tambahan 1-2 bulan," katanya.
Bupati Manokwari Hermus Indou (tengah) didampingi Kepala Seksi Wilayah II BPPW Papua Barat Piter Boroh (kiri) saat meninjau fasilitas Pasar Sanggeng, di Manokwari, Jumat (10/5/2024). (ANTARA/Ali Nur Ichsan)
Bupati Manokwari Hermus Indou usai meninjau pembangunan Pasar Sanggeng, Jumat (10/5) menyatakan cukup puas karena progres pembangunan cukup pesat yaitu mencapai 48 persen.
Pemkab Manokwari berharap Pasar Sanggeng bisa selesai tepat waktu sehingga bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat dan pedagang di Manokwari yang selama ini belum memiliki wadah yang baik.
“Banyak pedagang di sekitar wilayah Sanggeng ini yang masih berjualan di pinggir jalan, karena ruang di Manokwari terbatas. Kita berharap Pasar Sanggeng selesai tepat waktu tanpa halangan,” katanya.
Seperti diketahui, pembangunan Pasar Sanggeng dibiayai APBN dengan anggaran Rp148 miliar dan dikerjakan kontraktor PT Nindya Karya.
Pasar Sanggeng nantinya dibangun tiga lantai dengan total luas bangunan 21.519 meter persegi dari luas lahan 27.809 meter persegi. Pasar modern ini nantinya dapat menampung 1.016 unit los pedagang dan 394 unit kios pedagang.
|
2024-05-10 19:57:01
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 392,435,565 |
Pesparawi XIV Papua Barat-Papua Barat Daya Telan Anggaran Rp21 M Lebih, Dana Masuk Baru 29 Persen
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pesta Paduan Suara Gerejawai (Pesparawi) Ke-XIV Se-Tanah Papua Tingkat Papua Barat dan Papua Barat Daya 2024 menelan biaya cukup besar.
Ketua Panitia Pesparawi XIV Fanik Teuhopiory mengatakan, sesuai rencana, dana yang dibutuhkan sekitar Rp21,7 miliar.
Sampai acara pembukaan yang dilaskanakan di Lapangan Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu (22/6/2024), anggaran yang masuk berkisar 29 persen.
Rinciannya dari Bidang Urusan Agama Kristen, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Papua Barat Rp50 juta.
Selanjutnya sumbangan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebanyak Rp3 miliar dan Provinsi Papua Barat Rp1 miliar.
Berikutnya dari Pemerintah Kabupaten Sorong Rp1 miliar dan Pemerintah Kota Sorong Rp3,25 miliar.
"Sampai penyelenggaraan ini (pembukaan, red), panitia memperoleh dana sebesar Rp5,8 miliar. Adapun pengeluaran sudah Rp5,9 miliar," ucap Fanik.
Peserta
Sebelumnya, Ketua Panitia Pesparawi XIV Fanik Teuhopiory mengatakan, ada 12 kategori akan diperlombakan.
Jumlah kontingen yang mengikuti Pesparawi XIV tingkat Papua Barat dan Papua Barat Daya ini sebanyak 14.
"Semuanya hadir untuk mengikuti Pesparawi XIV di Kota dan Kabupaten Sorong," katanya saat menyampaikan laporan.
Ia merincikan peserta yang ikut Pesparawi XIV di antaranya Kabupaten Manokwari 250 orang mengikuti 12 kategori lomba.
Kabupaten Fak-Fak hadir 152 orang dan mengikuti sembilan kategori, Kabupaten Teluk Bintuni hadir 150 peserta mengikuti sembilan kategori lomba.
Kabupaten Kaimana hadir 130 peserta dan mengikuti delapan kategori, Kabupaten Teluk Wondama hadir 126 peserta dan ikut tujuh kategori lomba.
Selanjutnya, Kabupaten Manokwari Selatan hadir 70 peserta mengikuti empat kategori, Kabupaten Pegunungan Arfak hadir 30 peserta dan mengikuti satun kategori lomba.
Kota Sorong hadir 265 peserta mengikuti 12 kategori, Kabupaten Sorong hadir 160 peserta dan mengikuti tujuh kategori lomba.
Berikut Kabupaten Sorong Selatan hadir 176 peserta mengikuti 11 kategori, Kabupaten Tambrauw hadir 73 peserta dan mengikuti lima kategori.
Kabupaten Raja Ampat hadir 91 peserta mengikuti dua kategori dan Kabupaten Maybrat hadir 170 peserta dan mengikuti delapan kategori lomba.
"Sehingga total peserta yang ikut Pesparawi XIV ini berjumlah 1.916 orang," kata dia. (tribunsorong.com/petrus bollylamak)
|
2024-06-23 11:28:28
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Petrus Bolly Lamak
|
PT ANJ
| 386,617,919 |
Ekspansinya Picu Deforestasi, Aliansi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat Desak KLHK Cabut Izin PT MP
|
JawaPos.com - Sejumlah NGO yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin PT Mayawana Persada yang beraktivitas di Kabupaten Kayong Utara karena telah membabat habis hutan untuk kepentingan Hutan Tanaman Industri.
"Bahkan, ekspansi perusahaan ini telah melampaui batas dengan menggusur lahan hingga mencapai perbatasan wilayah Desa Paoh Concong di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, dikutip dari Antara, Jumat (22/3).Adam menilai Perusahaan ini memiliki izin dengan luas 136.710 hektare melalui SK.732/Menhut-II/2010. Namun, pada tahun 2016, Kementerian LHK memetakan bahwa dari luas izin tersebut, hanya 88.100 hektare yang merupakan hutan.
Sementara itu, 89.410 hektare lainnya adalah habitat orang utan, dan 83.060 hektare merupakan ekosistem gambut yang kaya karbon. Melalui pemantauan citra satelit, lanjutnya, terlihat bahwa PT Mayawana Persada telah mulai menebang hutan, khususnya area gambut lindung, dan memperluas ekspansinya ke arah barat daya.
"Jika hal ini terus berlanjut, potensi pembukaan hutan akan terus meningkat hingga mencapai 6.268 hektare. Hal ini terjadi di saat pemerintah berupaya menekan deforestasi untuk mengurangi dampak pemanasan global," tuturnya.
|
2024-03-22 13:42:52
|
Berita Online
|
jawapos.com
|
Antara
|
PT ANJ
| 387,987,847 |
Karopenmas: TNI dan Polri terus bersinergi di Papua Barat
|
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan TNI dan Polri terus bersinergi menyelesaikan perselisihan antar-dua institusi.
"Polri dan TNI selalu dan harus bersinergi dalam melakukan kegiatan, tentu antar-pimpinan atau komandan wilayah Polda Papua Barat dan TNI telah bertemu untuk komunikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik," katanya dihubungi di Jakarta, Minggu malam.
Hal itu disampaikan Trunoyudo terkait peristiwa perkelahian antara personel TNI AL dan personel satuan Brigade Mobile (Brimob) Polda Papua Barat di pelabuhan Sorong, Papua, Minggu.
Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar yang mengatakan saat ini tindakan yang dilakukan masing-masing pimpinan mengendalikan anak buahnya dan melakukan mediasi.
TNI AL dan Brimob lakukan mediasi setelah terjadi bentrok di Sorong
Sebelumnya, peristiwa bentrok itu terjadi tepatnya di pintu masuk ruang tunggu keberangkatan kantor Pelindo IV Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pukul 09.30 WIT.
Perkelahian tersebut bermula dari adanya anggota TNI AL Marhanlan XIV /Sorong yang menegur personel Brimob Polda Papua Barat yang sedang ada di lokasi. Belum ada detail penjelasan tentang apa yang dilontarkan dalam teguran tersebut. Bentrok tersebut mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka.
Hingga saat ini, pihak TNI dan Polri melakukan penjagaan di lokasi ujian memastikan tidak terjadi konflik lanjutan antara kedua kubu tersebut.
Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
|
2024-04-14 19:35:09
|
Berita Online
|
antaranews.com
|
antaranews.com
|
PT ANJ
| 385,702,846 |
Banjir Rendam 8 Kelurahan di Kota Sorong Papua Barat Daya
|
-
Banjir merendam 8 kelurahan di Kota Sorong, Papua Barat daya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong menyebut banjir disebabkan pasang air laut.
"Iya banjir merendam 8 kelurahan yang memang daerahnya rendah dan cekungan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone kepada detikcom, Kamis (8/3/2024).
Delapan kelurahan yang terendam banjir itu yakni Kelurahan Kladufu, Kelurahan Klabulu, Kelurahan Klasabi, Kelurahan Sawagumu, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Klawuyuk, Kelurahan Remu, dan Kelurahan Klasaman. Banjir turut merendam jalan utama Kota Sorong.
Herlin mengatakan Kota Sorong mulai diguyur hujan dengan intensitas sedang sejak Jumat (8/3) pukul 04.00 WIT. Kemudian terjadi banjir pada pukul 06.30 WIT akibat air laut pasang dengan ketinggian 1,6meter.
"Jadi pengaruh banjir ini tidak hanya hujan saja tetapi karena air pasang laut maksimum 1,6 meter dan sampah yang ada di drainase. Terlihat saat banjir yang terbawa itu sampah-sampah," ujarnya.
Herlin mengaku saat ini banjir berangsur surut karena sejak pukul 11.00 WIT air laut sudah mulai surut hingga maksimum 1,4 meter. Saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari aparatur kelurahan terkait warga yang terdampak.
"Ketinggian air tadi kurang lebih 1 meter. Kami juga sedang menunggu informasi dari lurah terkait situasi di wilayah mereka, apakah ada masyarakat yang diungsikan atau ada yang terdampak. Itu dilaporkan ke kita baru kita koordinasikan ke dinas sosial karena sekarang bantuan Bapok dan logistik ke masyarakat melalui Dinas Sosial," tutupnya.
|
2024-03-08 13:58:34
|
Berita Online
|
Detik.com
|
Juhra Nasir -
|
PT ANJ
| 390,004,863 |
Kabinda Papua Barat Berkunjung ke Maybrat, Diskusi Masalah Eksodus dengan Pj Bupati Bernhard
|
TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu kedatangan tamu Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Mayjen TNI Daru Cahyono, Kamis (16/5/2024).
Pj Sekda Ferdinandus Taa turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung di kantor bupati, Kumurkek, Distrik Aifat, Maybrat, Papua Barat Daya.
Kehadiran Kabinda Papua Barat dalam rangka koordinasi mengenai penanganan masyarakat eksodus akibat konflik sosial berkepanjangan.
Mayjen TNI Daru Cahyono menyatakan, Kabupaten Maybrat menjadi prioritas utama dari pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah ini.
Pj Bupati Maybrat menjelaskan, upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah eksodus hampir mencapai target yang ditetapkan.
"Masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi guna memastikan semua sasaran terpenuhi secara efektif," ucapnya.
Menurut Bernhard E Rondonuwu, satu dari sekian kebutuhan krusial adalah perbaikan infrastruktur jalan.
Pj Bupati Maybrat juga mengapresiasi kehadiran dan dukungan Kabinda Papua Barat.
Harapannya melalui kerja sama yang baik, penanganan masyarakat eksodus dapat segera tuntas dan kondisi di Kabupaten Maybrat lebih baik.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi formal, tetapi juga mempererat hubungan antara BIN dan pemerintah daerah sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mengatasi masalah sosial. (*/tribunsorong.com)
|
2024-05-16 14:35:32
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
| null |
PT ANJ
| 387,658,515 |
Segini Total Anggaran Pengamanan Pilkada di Papua Barat
|
RADARPAPUA.ID-Pemerintah Provinsi Papua Barat menganggarkan dana hibah pengamanan penyelenggaraan Pilkada 2024 sebanyak Rp40 miliar yang dialokasikan untuk Kepolisian Daerah Papua Barat dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari."Dari dana tersebut, Polda mendapatkan Rp25 miliar dan Kodam Kasuari Rp15 miliar," ujam Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua Barat Muhammad Thamrin Payapo, Sabtu (6/4/2024).Dia menjelaskan bahwa Pemprov Papua Barat telah melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada 2024 dengan Kodam XVIII/Kasuari.Penandatanganan naskah serupa juga akan dilanjutkan dengan Polda Papua Barat sehingga dana hibah bisa segera dicairkan untuk mengoptimalkan kegiatan pengamanan pilkada serentak pada tujuh kabupaten."Kodam sudah tanda tangan NPHD, tinggal polda. Kami masih menyesuaikan waktu dengan Pak Kapolda," ucap Thamrin.Menurut dia, tensi politik dalam pelaksanaan pilkada perlu diantisipasi sedini mungkin oleh aparat TNI dan Polri supaya stabilitas keamanan seluruh daerah di Papua Barat tetap kondusif.Langkah yang harus dilakukan, antara lain melakukan pemetaan potensi gangguan kamtibmas, seperti penyebaran isu hoaks melalui media sosial, isu politik identitas, dan pengerahan massa saat hari pencoblosan."Pengamanan dilakukan seiring dimulainya tahapan Pilkada 2024, terutama saat kampanye, distribusi logistik, dan pemungutan suara," ucap Thamrin.Selain itu, Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten terus mengoptimalkan edukasi pilkada damai bagi seluruh komponen masyarakat dengan menggandeng tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.Keterlibatan peran para tokoh berdampak positif terhadap upaya mewujudkan Pilkada 2024 di Papua Barat yang berkualitas untuk menghasilkan kepala daerah lima tahun mendatang."Jumat (5/4) kemarin kami juga sudah tanda tangan pencairan hibah pengawasan pilkada untuk Bawaslu Papua Barat," ucap Thamrin.
|
2024-04-06 18:57:24
|
Berita Online
|
radarpapua.jawapos.com
|
Jendry Dahar
|
PT ANJ
| 386,408,369 |
Papua Barat kaji penerbitan izin pemungutan hasil hutan kayu
|
Manokwari (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat bersama Universitas Papua sementara melakukan kajian akademik tentang penerbitan izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) bagi masyarakat di provinsi setempat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy E Susanto di Manokwari, Selasa, mengatakan kajian akademis pemanfaatan hak atas tanah sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Izin akan dikeluarkan terbatas hanya pada areal penggunaan (APL) yang masih hutan," kata dia.
Menurut dia, setelah kajian akademik rampung, pemerintah provinsi akan mensosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat, kepolisian, dan lembaga teknis lainnya di tujuh kabupaten.
Tujuh kabupaten dimaksud yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
"Semoga bulan depan (April 2024) kajian akademik sudah selesai, supaya kami sosialisasikan cara memperoleh izin," ucap Jimmy.
Dia menuturkan penerbitan IPHHK berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan seperti tahun 2020 yang mencapai Rp4 miliar.
Namun, semenjak tahun 2021 hingga saat ini pemerintah provinsi tidak lagi menerbitkan IPHHK dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan perhutanan sosial.
"Tetapi kayu-kayu ilegal masih beredar, makanya kami kaji ulang supaya bisa terbitkan IPHHK mulai tahun ini," ucap dia.
Jimmy menegaskan bahwa kayu hasil pembalakan liar yang disita tidak dapat diperjualbelikan, namun harus dikembalikan kepada masyarakat adat setempat untuk kepentingan pembangunan daerah.
Hal itu sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.408/Menlhk/Setjen/GKM.2/12/2018 tentang Penghapusan Status Kayu Non Police Line (NPL).
"Tapi masih ada oknum yang jual kayu-kayu itu keluar dari Papua Barat. Langkah antisipasinya, kami akan terbitkan IPHHK," jelas Jimmy.
Papua Barat gandeng Unipa susun dokumen pengelolaan hutan sosial
Papua Barat terima SK Perhutanan Sosial 24.812 hektare
Papua Barat kaji pembayaran kompensasi karbon bagi masyarakat adat
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
|
2024-03-19 17:14:09
|
Berita Online
|
antaranews.com
|
antaranews.com
|
PT ANJ
| 392,401,609 |
Hasil Sidang SB Ke-60 UNFCCC: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi
|
Jakarta, Beritasatu.com - Pertemuan Subsidiary Body (SB) ke-60 Konvensi Perubahan Iklim di Bonn, Jerman pada 3-14 Juni 2024 memiliki sejumlah agenda penting terkait langkah operasionalisasi perdagangan karbon. Agenda tersebut telah menghasilkan draft conclusion yang akan menjadi bahan pembahasan pada pertemuan COP 29 UNFCCC mendatang di Baku, Azerbaijan pada awal November 2024.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point (NFP) UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada pertemuan tersebut.
Kementerian LHK dalam keterangan resminya, Sabtu (22/6/2024) menyampaikan, dalam draft conclusion tersebut ditegaskan, transfer unit karbon kepada mitra kerja sama luar negeri, baik untuk tujuan nationally determined contribution (NDC) dan other international mitigation purposes (OIMP) seperti CORSIA dan labelling, harus dilakukan otorisasi oleh negara asal (host country).
Dalam kaitan ini, masing-masing negara pihak harus membuat peta jalan capaian NDC tahunan untuk monitoring capaian NDC. Selain itu, disepakati bahwa pembahasan detail metodologi untuk corresponding adjustment baru akan dibahas pada COP 30 2025.
Terkait Artikel 6.2 Paris Agreement mengenai kerja sama antarnegara, belum berhasil menyepakati format laporan elektronik sebagai basis penyusunan laporan. Namun, pelaksanaan kerja sama di bawah Artikel 6.2 tetap bisa dilaksanakan tanpa menunggu kesepakatan format laporan.
Terkait dengan mekanisme kerja sama luar negeri untuk membantu kontribusi NDC host country tanpa transfer unit karbon ke mitra Kerja sama luar negeri (no pasar) atau Article 6 ayat (8) Paris Agreement, hasil pembahasan merujuk keputusan 4 CMA 3 dan keputusan 8 CMA 4 yang mengatur peran NFP A6.8, yaitu NFP dapat melakukan identifikasi implementasi di negaranya dan menyampaikan kepada UNFCCC melalui non market web based platform.
Selain itu, Indonesia juga mendorong peran para pihak dalam kontribusi NDC melalui kerja sama luar negeri tanpa transfer unit karbon ke luar negeri, khususnya pada kegiatan berbasis lahan, termasuk pertanian dan kehutanan. Tema program kerja 2024 yang disepakati untuk identifikasi program kerja 2024 terkait dengan sumberdaya alam.
Di luar agenda persidangan, Verra bekerja sama dengan Sekretariat Perubahan Iklim Singapura dan Gold Standard juga menyelenggarakan side event terkait voluntary market dalam pelaksanaan Article 6 Paris Agreement. Dalam paparannya, Verra sebagai salah satu pemilik program voluntary carbon market terus berusaha untuk mewujudkan integritas lingkungan sebagaimana tertuang di dalam keputusan CMA 3 dan 4, yakni kerja sama antarswasta nasional dengan swasta luar negeri, baik untuk tujuan NDC maupun untuk tujuan lainnya memerlukan otorisasi dari host country.
Verra juga menyatakan, corresponding adjustment oleh host country dilakukan untuk menghindari double counting dan agar catatannya dalan registry menjadi balance, kecuali untuk tujuan labelling perusahaan di luar negeri, yang diusulkan memerlukan corresponding adjustment oleh host country.
|
2024-06-22 15:35:06
|
Berita Online
|
beritasatu.com
|
BeritaSatu.com
|
PT ANJ
| 389,805,476 |
Akademisi: Pilgub Papua Barat Daya harus kedepankan kepentingan bangsa
|
Padang (ANTARA) - Akademisi sekaligus Wakil Rektor Universitas Gajah Mada Prof Djagal Wiseso Marseno mengatakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Barat Daya pada November 2024 harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara."Demi bangsa dan negara semua harus dilakukan. Bukan demi kepentingan pribadi, kelompok, partai, tapi untuk membangun bangsa," kata Wakil Rektor Universitas Gajah Mada Prof Djagal Wiseso Marseno melalui keterangan tertulisnya.Hal tersebut disampaikan Djagal Wiseno mengingat Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama kalinya pada November 2024 akan memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029.Oleh karena itu, sambung dia, pemimpin yang lahir atau terpilih harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai Papua dilemahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Provinsi di Papua punya kekhususan sendiri dibanding provinsi lain," kata dia. Menurut Prof. Djagal Wiseso, salah satu figur yang berpeluang dan mendapatkan tempat di masyarakat ialah sosok seperti Joppye Onesimus Wayangkau. Eks Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Panglima Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari tersebut dinilai tepat untuk memimpin provinsi tersebut."Saya rasa beliau itu seorang putra Papua yang punya integritas sangat tinggi untuk bisa diharapkan membangun bangsa dan negara. Dari segi karakter, dia punya karakter yang baik, penuh tanggung jawab, disiplin dan serius," kata dia.Joppye Onesimus Wayangkau merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Provinsi Papua Barat Daya saat ini.Selain itu, terdapat nama-nama seperti Lambertus Jitmau Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, Stepanus Malak dan Gabriel Asem juga merupakan politisi dari Golkar.Sementara itu, Abdul Faris Umlati merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua Barat Daya, Dr Petrus Kasihiw Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem. Dari PDIP sendiri, selain jenderal bintang tiga Letjen (Purn) Joppye, ada juga dua kader lainnya yakni Komarudin Watubun dan Samsudin Anggiluli. Dengan banyaknya putra dan putri potensial di Tanah Papua, Wakil Rektor UGM berharap pemimpin yang terpilih memiliki komitmen untuk membangun bangsa dan negara, terutama mempertahankan Papua sebagai wilayah Indonesia agar tidak terpecah.
|
2024-05-13 22:07:08
|
Berita Online
|
sumbar.antaranews.com
|
Siaran Pers
|
PT ANJ
| 389,177,481 |
Peluncuran Tahapan Pilkada 2024, Pj Gubernur Papua Barat Daya Ajak Semua Pihak Bersinergi
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya menggelar acara peluncuran tahapan Pilkada serentak 2024.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (3/5/2024).
Kepala Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PKM) Papua Barat Daya Adolof Kambuaya membacakan sambutan tertulis Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
Ia menjelaskan, tahapan pelaksanaan pilkada merupakan kerja sama semua pihak.
Guna mensukseskan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya.
“Suksesi pemilihan gubernur dan wakil gubernur tentu memunculkan perbedaan pilihan, tetapi lewat perbedaan itu kita belajar untuk kembali bersatu untuk membangun Papua Barat Daya yang kita cintai ini,” katanya.
Dia juga berpesan agar semua warga Papua Barat Daya selalu menjaga kebersamaan.
Serta menghindari informasi-informasi bersifat hoax alias bohong.
“Tentunya kita semua berharap agar pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua Barat Daya ini dapat berjalan dengan aman dan damai seperti pelaksanaan pemilu pada 14 Februari kemarin,” pungkas dia. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)
|
2024-05-03 14:14:26
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Taufik Nuhuyanan
|
PT ANJ
| 389,773,507 |
Ini Komitmen Kementan Wujudkan Pertanian Modern dengan Gencarkan UPPO-Biogas
|
['\n BANDUNG - UPLAND Project Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana (Ditjen PSP) meyakini bahwa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Biogas bakal menjadi masa depan pertanian yang ramah lingkungan. UPPO-Biogas merupakan bentuk nyata dari pertanian modern masa depan. Hal itu disampaikan Sekertaris Ditjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Hermanto dalam pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf dan Pelaksana Kegiatan di tingkat Kabupaten di Bandung Jawa Barat. Dia mengatakan, UPPO-Biogas merupakan jawaban atas pertanian moderen.”Jadi pertanian modern itu pertanian yang dibangun secara terpadu dalam kegiatan hulu sampai hilir dengan menggunakan inovasi teknologi yang tepat guna,” kata Hermanto dalam keterangannya, Senin (13/5/2024).\n \n Baca Juga\n \n \n \n \n \n \n Kementan Tinjau dan Evaluasi UPLAND Project di Lebak, Ini Hasilnya\n \n \n Dia menyebut pertanian yang dibangun di Indonesia ialah pertanian yang bersifat berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dia meyakini bahwa UPPO Biogas ialah salah satu kegiatan yang merupakan pertanian ramah lingkungan. Dalam UPPO Biogas menghasilkan pupuk organik yang diharapkan dapat mengurangi pupuk kimiawi. Sehingga pertanian yang dibangun dalam konpsep pertanian UPLAND Project berbasis ekologi dan ramah lingkungan. Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman.”Secara umum kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat terserap oleh tanaman karena masih terikat oleh bahan organik tersedia, sehingga diperlukan pupuk organik dalam jumlah cukup banyak,” jelasnya.\n \n Baca Juga\n \n \n \n \n \n \n Petani Banjarnegara Panen Cempe dan Pesta Patok Bantuan UPLAND Project\n \n \n Namun pupuk organik yang telah dikomposkan diolah baik dengan cara pengomposan (aerobik) maupun fermentasi anerobik menggunakan biodigester dapat menyediakan unsur hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar.\n \n Lihat Juga: Pabrik Antena di Bandung Terbakar Hebat, Warga Khawatir Merembet ke Pemukiman\n \n ']
Dia yakin masa depan pertanian dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Program yang efisien mancapai tiga target sekaligus produksi pupuk organik, mengolah gas metan menjadi biogas pengganti gas berbasis fosil, dan ketiga peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. “Saya harap UPPO-Biogas tidak hanya bergerak di bidang pertanian tapi juga menjadi bisnis prospek. Jadi selain untuk kelompok sendiri juga dapat dikomersialkan sehingga menambah penghasilan,” jelasnya. Project Management Unit UPLAND Project Farakka Sari mengatakan saat ini UPPO Biogas telah tersebar di Lebak, Subang, Garut, Tasik, Banjarnegara, Magelang, Purbalingga. Malang, Sumenep, Lombok Timur, Gorontalo dan Minahasa Selatan (Minsel).Dia menilai bahwa program UPPO-Biogas yang berjalan di 12 daerah bakal menjadi cikal bakal pertanian modern masa depan. Dia berharap, para fasilitator desa mendapat pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Para fasilitator desa dapat mengimplementasikan pengetahuan di tengah masyarakat desa. Dengan demikian, nantinya masyarakat petani dapat ditiru oleh masyarakat lainnya. “Saya harap fasilitator desa ini bisa memahami dan memiliki pengetahuan untuk memantu petani-petani kita yang sifatnya teknis dalam mengembangkan UPPO-Biogas salah satunya,” pungkasnya.
Lihat Juga: Lahan Rawa di Banyuasin Dikembangkan untuk Ketahanan Pangan Nasional
(ams)
|
2024-05-13 14:35:31
|
Berita Online
|
sindonews.com
| null |
PT ANJ
| 387,486,025 |
Pemprov Papua Barat Daya dan TransNusa Jalin Kerja Sama, Dongkrak Kemajuan Pariwisata
|
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya kerjasama dengan maskapai penerbangan PT TransNusa Aviation Mandiri atau Transnusa Airlines.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yusdi Lamatenggo, Kamis (4/4/2024).
Dikatakannya, kerjasama itu dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya.
"Untuk mencapai keberhasil di bidang pariwisata kami harus memakai rumus tiga A antara lain akses, amenitas, dan atraksi," kata Yusdi Lamatenggo.
Menurutnya, untuk atraksi di Papua Barat Daya ada banyak mulai dari Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw dan Maybrat.
Kemudian untuk amenitas sudah layak ada hotel, restoran, toko cinderamata, listrik guna mendukung pariwisata.
Sedangkan akses meliputi bandara dan pelabuhan ini yang harus ditingkatkan agar wisatawan masuk keluar Papua Barat Daya selalu intens.
”Khusus untuk akses di Sorong kami punya bandara DEO yang cukup bagus di wilayah timur Indonesia. Nah untuk memperkuat posisi, kami mendapat dukungan dari maskapai penerbangan baru yakni Trans Nusa,” ucapnya.
Eks Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat ini bilang, TransNusa adalah maskapai penerbangan nasional yang mulai bangkit beroperasional dan melayani berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu solusi penerbangan Trans Nusa ke Papua Barat Daya diharapkan dapat menekan harga penjualan tiket yang begitu tinggi.
Maskapai Trans Nusa Airlines nantinya akan melayani rute penerbangan Manado-Sorong dan Sorong-Ambon setiap harinya.
Jenis pesawat yang digunakan adalah Comet ARJ 21 pesawat jet dengan kapasitas 95 penumpang dan sedikit lebih kecil dari pesawat jenis Airbus.
"Kami berharap dari Manado ada penerbangan langsung sehingga turis dari China ke Manado dia bisa terus ke Papua Barat Daya," ujarnya.
Ia menambahkan, kerjasama dengan TransNusa untuk meningkatkan perekonomian di Papua Barat Daya termasuk sektor pariwisata.
Ini merupakan langkah strategis dari TransNusa sehingga ke depan menjadi kerjasama yang erat dengan pemprov.
“Karena sudah membuka akses dan melancarkan rute penerbangan serta mendukung peningkatan perekonomian,” pungkas dia. (tribunsoring.com/willem oscar makatita)
|
2024-04-04 09:56:31
|
Berita Online
|
sorong.tribunnews.com
|
Willem Oscar Makatita
|
PT ANJ
| 387,265,752 |
MUI Papua Barat tidak izinkan LDDI sholat Id sendiri
|
Terkait dengan surat itu maka tidak memberikan izin bagi pengurus dan anggota LDII untuk melaksanakan atau menentukan lokasi Shalat Idul Fitri atau Idul Adha
Teminabuan (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat pemberitahuan tidak memberikan izin melaksanakan Sholat Idul Fitri 1445 Hijiriah bagi pengurus dan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
Sekretaris MUI Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, Mohammad Rifai Rumalean, di Teminabuan, Senin mengatakan berdasarkan surat yang dikeluarkan MUI Papua Barat dengan nomor A. 061/DP-P. XXXIII/III/2024, tentang pelaksana Sholat Id bagi organisasi LDII.
"Dalam surat tersebut disebutkan bahwa berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II MUI tahun 2022 tentang organisasi nomor: 01/Mukernas/-MUI/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 poin ke 10 yang menjelaskan terkait status LDII yang masih dalam proses pembinaan oleh dewan pimpinan MUI," katanya.
Ia menjelaskan berdasarkan surat edaran MUI nomor A- 1946/DP-MUI/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 terkait pengurus dan anggota LDII.
"Terkait dengan surat itu maka tidak memberikan izin bagi pengurus dan anggota LDII untuk melaksanakan atau menentukan lokasi Shalat Idul Fitri atau Idul Adha," jelas Rumalean.
MUI berharap agar LDII bergabung dengan umat Islam lainnya di tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di kabupaten/kota dan provinsi masing-masing di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Untuk anggota dan pengurus LDII di Sorsel hingga kini belum terdeteksi. Kami juga mengajak anggota atau pengurus LDII untuk melakukan Sholat Idul Fitri bersama sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PHBI," ungkap Rumalean.
LDII Bali Gelar Gerakan Internet Sehat
Kongres Umat Islam Indonesia jadi momentum perbaiki bangsa
Uskup Manokwari Sorong ajak umat Katolik cintai lingkungan hidup
Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
|
2024-04-01 13:00:15
|
Berita Online
|
antaranews.com
|
antaranews.com
|
PT ANJ
| 386,977,267 |
BRIN-PTPN IV PalmCo teliti biogas kombinasi limbah tandan kosong dan limbah cair sawit perdana
|
Pekanbaru (ANTARA) - Badan Riset Inovasi Nasional melanjutkan kolaborasi yang berjalan apik bersama dengan Sub Holding Perkebunan Nusantara, PTPN IV PalmCo dalam pengembangan energi baru terbarukan limbah kelapa sawit.Riset itu merupakan kerjasama lanjutan BRIN dan PTPN IV usai sukses melaksanakan penelitian dan pengembangan limbah cair sawit atau palm oil mill effluent (POME) menjadi biogas di PalmCo Regional III yang ada di Riau.Lembaga yang dibentuk Presiden Joko Widodo itu kini meneliti potensi peningkatan produksi biogas yang ramah lingkungan melalui tandan kosong kelapa sawit pasca proses pencacahan dan fermentasi sebelum dicampurkan ke dalam POME. Kombinasi ini bertujuan agar gas methane yang diperoleh lebih baik dan stabil, sehingga energi yang diproduksi juga lebih konstan. Jika berhasil, maka kombinasi limbah cair dan padat menjadi biogas tersebut akan menjadi yang perdana di lingkungan PTPN."Terimakasih atas kerjasama baik yang terjalin selama ini. Kerjasama yang langsung bisa dirasakan manfaatnya. Baik itu biogas menjadi listrik, penurunan emisi gas rumah kaca, maupun mengurangi limbah," kata Wakil Kepala BRIN Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc.,DESD., ASEAN Eng dalam kunjungan kerjanya ke Region Office PTPN IV PalmCo Regional 3, Kota Pekanbaru, belum lama ini.Penelitian BRIN sendiri di Perusahaan sawit terluas di dunia ini dilangsungkan di areal kluster riset dan inovasi BRIN-PTPN IV PalmCo Regional III Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lebih lanjut Amarulla menjelaskan bahwa secara umum BRIN mengusung tiga konsep dalam melaksanakan riset, yakni reguler research, apply research, dan action research."Khusus di PTPN IV ini bisa kombinasi regular research dan apply research. Artinya, hasil penelitian yang telah dirasakan manfaatnya masih bisa dikembangkan lagi. Juga bisa dikembangkan ke regional lain, bagaimana teknologi yang sudah terbukti di sini. Begitu juga pihak yang sudah dapat manfaat dari BRIN kepada sektor lain," lanjutnya.PTPN IV PalmCo Regional III Bersama BRIN diketahui telah menjalin kerjasama pemanfaatan energi baru terbarukan sejak lima tahun lalu. Hasilnya, para peneliti BRIN dan PalmCo mampu menghasilkan penemuan dan menyelesaikan pembangunan pemanfaatan limbah sawit menjadi biogas.Proyek pertama yang diselesaikan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Terantam Kabupaten Kampar yang bersumber dari limbah cair dan dikonversi menjadi tenaga listrik berkapasitas 1 Mega Watt yang hasilnya dimanfaatkan bagi operasional pabrik palm kernel oil (PKO) Tandun.Proyek kolaborasi dengan BRIN selanjutnya adalah di Sei Pagar, yang juga ada di Kampar. Di lokasi Pabrik Kelapa Sawit ini, BRIN mampu membangun Biogas co-firing yang mana energi yang dihasilkannya, dipergunakan sebagai sumber pengganti material pembakaran boiler pabrik kelapa sawit, yang selama ini mempergunakan cangkang sawit sebagai bahan baku.Setelah dua keberhasilan tersebut, maka menurut Amarulla, BRIN menilai masih ada potensi riset lanjutan dari pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit. Sehingga para periset kembali melaksanakan penelitian dengan tema Pretreatment Tandan Kosong Kelapa Sawit Untuk Mendapatkan Slurry Enrichment Umpan Reaktor Untuk Peningkatan Produksi Biogas.“Dari penelitian itu, diharapkan biogas yang dihasilkan bisa meningkat dari yang awalnya sebesar 120 meter kubik per jam saat pure POME, naik 25 persen menjadi 150 meter kubik per jam melalui pemanfaatan teknologi yang mengkombinasikan Tandan Kosong atau limbah padat Sawit," jelas Amarulla."Kita semua tentu berkeinginan kerjasama ini akan terus berlanjut. Sehingga teknologi ini makin lama makin disempurnakan. Bayangkan jika teknologi ini nanti mendunia. Kita tidak hanya menghasilkan energi baru terbarukan tapi lebih jauh kita bisa membantu miliaran manusia mendapat oksigen dan membantu cuaca normal lagi. Bagaimana besarnya kontribusi pada dunia," tuturnya retoris.Sementara itu, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyambut baik penelitian lanjutan yang terakomodir melalui program Kerja Sama Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM 1 2022-2025) ini. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan terus komitmen mendukung penelitian tersebut sehingga nantinya teknologi yang efektif dan efisien bisa diaplikasikan di regional lainnya di Indonesia.Jatmiko menjelaskan bahwa penelitian tersebut sejalan dengan grand strategy perusahaan yang mendukung program pemerintah dalam dekarbonisasi."Kami bersyukur PTPN IV PalmCo yang ada di Regional III Riau kembali dipercaya menjadi lokasi untuk kegiatan kerjasama Riset dan inovasi Indonesia Maju LPDP tahun ke-2 o. Ini menjadi salah satu langkah percepatan program prioritas Riset dan inovasi BRIN tahun 2024," urainya.Bagi Jatmiko, riset ini tidak hanya berpeluang menjadi pionir bagi pembangunan Biogas kombinasi limbah padat dan cair di PTPN, langkah ini juga sejalan dengan semangat pemerintah dalam menggesa dekarbonisasi dan net zero emission yang dicanangkan.“Sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan kita dalam mendukung Net Zero Emissions 2060. Kita komit menjadi perkebunan negara yang menjadi backbone untuk hal tersebut," tukas Jatmiko lagi.Hal senada disampaikan Region Head PTPN IV Regional 3 Rurianto yang menyatakan pihaknya siap mendukung dan memfasilitasi riset ini sesuai dengan poin-poin yang disepakati bersama. Dia turut berharap riset ini mampu menghasilkan pengembangan teknologi produksi biogas yang mumpuni menjawab berbagai persoalan lingkungan."Kami berharap penandatanganan riset bertema Inovasi Teknologi Produksi Biogas dengan Gas Mix perdana di PTPN ini berhasil sehingga Biogas yang mengkombinasikan limbah cair dengan limbah padat ini bisa menjadi model kedepannya ," lanjut Ruri.Sementara Direktur Strategi dan Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo mengatakan perusahaan yang baru saja merger per Desember 2023 lalu tersebut memiliki asa tinggi untuk terus mendorong dan mengembangkan pemanfaatan biogas di wilayah kerja ataupun regional lainnya."Kami terus semangat membuka dan mengembangkan PTBG, tidak hanya di Regional 3, namun juga Regional 1 dan regional 2 (Sumatera Utara). Kami sangat senang dan berterimakasih karena melalui BRIN kami dikenalkan bagaimana upaya nyata dalam mengemisi karbon," katanya.Terlebih lagi, ia melanjutkan bahwa progam yang dilaksanakan kedua belah pihak telah mampu mengatasi sekitar 60 persen emisi karbon di PTPN IV. "60 persen emisi karbon kami selesai karena proyek ini. Kami antusias ke depannya proyek apalagi yang bisa kita lakukan Bersama," tutup Ugun.
|
2024-03-27 18:21:09
|
Berita Online
|
riau.antaranews.com
|
Darto
|
PT ANJ
| 388,382,950 |
Disdik tiga kabupaten Papua Barat gandeng BGP kembangkan soal ujian SD
|
Manokwari (ANTARA) - Dinas Pendidikan dari tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak menggandeng Balai Guru Penggerak (BGP) untuk mengembangkan soal ujian tingkat SD.
Kepala BGP Papua Barat Tuning Supriyadi di Manokwari, Minggu, mengatakan penyusunan naskah soal ujian jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) harus memenuhi tiga aspek.
"Kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan itu dari aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa. Sebelumnya kami dampingi menyusun soal ujian SMP dan SMA, sekarang SD," jelas Tuning.
Dia menjelaskan bahwa soal ujian SD tahun ajaran 2023/2024 yang sudah disusun akan diperiksa oleh tim dari BGP Papua Barat guna memastikan kesesuaian tiga aspek dimaksud.
Tim pemeriksa terdiri atas tiga orang dengan kemampuan penguasaan aspek materi ujian, kemampuan mengevaluasi aspek konstruksi soal, dan kemampuan memeriksa tata bahasa.
"Tata bahasa itu mulai dari naskah penulisan, tanda baca, ejaan, jarak antarhuruf, ukuran huruf dan lainnya. Kalau aspek materi bisa dari guru sendiri," ujarnya.
Menurut dia, permintaan pendampingan dalam menyusun soal ujian sekolah juga diajukan oleh Dinas Pendidikan dari beberapa kabupaten/kota yang tersebar di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Penyusunan lima jenis soal ujian untuk tiga jenjang pendidikan biasanya dilakukan selama tiga hari yang diawali dengan pembekalan bagi tenaga guru dan pihak dinas terkait pada hari pertama.
"Jenis soal yang disusun itu adalah soal pilihan ganda, isian singkat, uraian, menjodohkan, dan soal benar atau salah," ucap dia.
Saat ini, kata dia, pengembangan soal ujian tersedia dalam dua paket yaitu paket utama dan paket cadangan untuk siswa yang mengalami kendala saat pelaksanaan ujian sekolah.
Penyusunan naskah soal paket utama maupun cadangan harus tetap terstandardisasi guna mencegah perbedaan tingkat kesulitan yang merugikan siswa tersebut saat mengikuti ujian.
|
2024-04-21 17:50:18
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 387,125,201 |
DJPb Papua Barat: Pendapatan negara Januari-Februari Rp323,53 miliar
|
Manokwari (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Perwakilan Provinsi Papua Barat mencatat realisasi pendapatan negara periode Januari-Februari 2024 di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp323,53 miliar.
"Pendapatan APBN hingga Februari 2024 sudah 9,12 persen dari target sebanyak Rp1,68 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa pajak dalam negeri memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap pendapatan APBN di Papua Barat maupun Papua Barat Daya sebanyak Rp241,69 miliar.
Pajak tersebut meliputi penerimaan pajak penghasilan (PPh) non migas Rp Rp143,02 miliar, dan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp94,62 miliar.
"Pajak dalam negeri mempunyai andil sangat besar atas penerimaan APBN dari dua provinsi wilayah kerja DJPb Papua Barat," ucap dia.
Selain itu, kata Purwadhi, kinerja pendapatan negara juga disumbang oleh sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terealisasi sebanyak Rp80,69 miliar atau 29,32 persen dari target.
Kinerja PNBP ditopang oleh pendapatan badan layanan umum (BLU) sebanyak Rp17,89 miliar atau mengalami peningkatan signfikan dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang hanya mencapai Rp5,28 miliar.
"Capaian PNBP didominasi pendapatan jasa kepelabuhan, dan pendapatan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL)," ujarnya.
Menurut Purwadhi, ada lima sektor yang memiliki kontribusi bagi pendapatan negara yaitu administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran.
Dua dari lima sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi yaitu administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib 46,43 persen (yoy) serta konstruksi 79,33 persen (yoy).
"Karena proyek yang didanai oleh APBN maupun APBD sudah selesai tahun 2023, sehingga tidak ada lagi pekerjaan di tahun 2024," ujar dia.
Kemudian, kata dia, sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh positif 18,52 persen (yoy), sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 25,56 persen (yoy), serta industri pengolahan tumbuh 18,08 persen (yoy).
Kinerja positif ketiga sektor itu dipengaruhi adanya peningkatan aktivitas perdagangan, pertambangan, dan kegiatan pengolahan seperti industri migas, kayu lapis, kelapa sawit, dan semen yang menjadi penopang perekonomian.
"Jadi ada dua sektor yang terkontraksi dan tiga lainnya justru tumbuh positif," ucap dia.
Dia menerangkan sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib memiliki andil 31,51 persen terhadap penerimaan negara, disusul sektor perdagangan 13,67 persen, serta pertambangan dan penggalian 11,97 persen.
Selanjutnya, sektor industri pengolahan memberikan andil 11,30 persen dan sektor konstruksi 4,41 persen terhadap penerimaan negara di Papua Barat maupun Papua Barat Daya periode Januari-Desember 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DJPb Papua Barat: Realisasi pendapatan negara mencapai Rp323,53 miliar
|
2024-03-29 21:21:43
|
Berita Online
|
papuabarat.antaranews.com
|
ANTARA News Papua Barat
|
PT ANJ
| 391,276,606 |
Anak Buah Bahlil: Tarik Investasi ke Sektor Energi Baru Terbarukan Perlu Regulasi Jelas
|
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diwakilkan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nurul Ichwan mengatakan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia diperlukan regulasi investasi yang jelas untuk menarik investasi ke sektor tersebut.
"Regulasi yang jelas dan mendukung sangat krusial dalam menarik investasi ke sektor energi terbarukan. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target NZE (net zero emission)," kata Nurul dalam 2nd Conference Road To PLN Investment Days 2024 bertajuk "Accelerating Renewable Energy Development: Opportunities & Challenges in Indonesia" di Jakarta, Selasa (4/6/2024).
BACA JUGA: Perkuat Peran Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Baru Terbarukan
BACA JUGA: PLN Rampungkan Pembangunan PLTA Jatigede 2 X 55 MW, Ini Dampaknya ke Masyarakat
BACA JUGA: Rayakan Hari Bumi, PLN Tegaskan Komitmen pada Bisnis yang Berkelanjutan
BACA JUGA: PLN Grup Siapkan EBT Penuhi Kebutuhan Listrik 35 Tahun Mendatang
Baca Juga
Era Baru Ekonomi Berbasis Energi Terbarukan, Masyarakat Australia Butuh Kepastian
PLN Terbitkan Sertifikat EBT untuk Produsen Bahan Baterai Kendaraan Listrik
Australia Targetkan 82% Listrik Energi Terbarukan di 2035, Ambisius?
Kegiatan ini dalam rangkaian menuju PLN Investment Days 2024 dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor energi, termasuk pemerintah, investor, dan produsen listrik swasta, untuk berdiskusi tentang peluang dan tantangan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Advertisement
Dalam kesempatan yang sama, Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga membahas tantangan pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan.
"Kebijakan perbankan global sangat mempengaruhi keputusan pendanaan proyek energi terbarukan. Faktor-faktor seperti risiko investasi dan regulasi yang mendukung adalah kunci dalam menarik pendanaan," ujar Jiro.
Selain itu, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM - Harris menjelaskan kebijakan pemerintah terkait energi baru terbarukan.
Evaluasi program pemerintah menunjukkan kemajuan, namun tantangan seperti infrastruktur dan regulasi masih harus diatasi. Urgensi transisi energi sangat tinggi untuk mencapai NZE pada 2060.
Selanjutnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia Arthur Simatupang turut menyampaikan terkait potensi dan tantangan bagi produsen listrik swasta. Menurut dia, proyek energi terbarukan memiliki potensi besar untuk menarik minat investor swasta.
"Namun, tantangan seperti regulasi dan pendanaan masih perlu diatasi. Rekomendasi kami adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta," pungkas Arthur.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) terus mendukung industri nikel berkelanjutan di Indonesia melalui layanan Renewable Energy Certificate (REC). Salah satunya melalui penandatanganan Perjanjian Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) antara PLN dengan PT Ceria Metalindo Prima (Ceria Group), perusahaan pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), Moch Andy Adchaminoerdin, mengatakan PLN dan Ceria Group juga menandatangi Perjanjian Pinjam Pakai Lahan untuk Pembangkit Listrik Inter Temporal Capacity (ITC).
“Kami sangat mengapresiasi atas kepercayaan PT Ceria Metalindo terhadap PT PLN (Persero) dan telah membuktikan komitmenya dalam menggunakan energi bersih melalui Perjanjian Jual Beli Renewable Energy Sertificate (REC),” ujar Andy, Selasa (21/5/2024).
Renewable Energy Certificate (REC) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh PLN dengan pengakuan internasional melalui APX Inc berbasis di Amerika Serikat, sebagai operator dari Tradable Instrument for Global Renewables (TIGRs), yang menyatakan bahwa listrik yang digunakan Ceria Group berasal dari sumber energi terbarukan, dengan setiap 1 unit sertifikat REC mewakili konsumsi energi listrik 1 Megawatt-hour (MWh).
Sementara Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti mengungkapkan, inovasi layanan REC bagi pelaku industri nikel ini membuka kesempatan pelanggan untuk ikut berpartisipasi dalam penurunan emisi. Selain itu memudahkan pelanggan mendapatkan pengakuan atas penggunaan energi terbarukan secara internasional.
Menurut dia, pemberian layanan REC PLN untuk Ceria Group tentu tidak mudah karena harus melalui berbagai tahapan penilaian dan pengujian secara menyeluruh. Tidak hanya Ceria Group, namun setiap calon pelanggan disortir dan dinilai komitmen dan keseriusannya dalam menghasilkan produk hijau dan bebas karbon.
"Profil pelanggan sangat penting untuk mendapatkan REC. Setelah kami melihat keseriusan Ceria Group dalam menghasilkan green nickel product dan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV), kami yakin dan memutuskan untuk memberikan layanan REC," jelas Edi.
Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Ceria Group yang merupakan PMDN telah menunjukkan komitmen dalam hilirisasi nikel melalui pembanginan smelter nikel Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) & High-Pressure Acid Leach (HPAL).
CEO Ceria Group Derian Sakmiwata mengungkapkan, layanan REC dari PLN ini memberikan kepastian pasokan listrik bagi Ceria Group sebagai pelanggan utama PLN untuk menggunakan energi bersih di seluruh rantai industrinya.
Hal ini sejalan dengan Roadmap Ceria Group untuk menjadi global player dalam green industry khususnya dalam memproduksi green nickel product dan baterai kendaraan listrik (EV) yang berbasis pada Environmental, Social, and Governance (ESG).
"Target pasar Ceria Group tidak hanya di Asia tetapi akan menjangkau Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Karena itu, kami mengapresiasi layanan REC PLN ini, dimana Ceria Group akan menggunakan 100 persen listrik dari energi terbarukan. Hal ini telah menjadi komitmen kami untuk menyediakan green nickel product berkualitas tinggi, dan menunjukkan bahwa tidak terdapat carbon foot print pembangkit listrik dari batubara dalam seluruh proses produksi smelter kami," ungkapnya.
Derian menambahkan, penggunaan sertifikat REC oleh Ceria Group nantinya akan meningkat secara bertahap dari sekitar 80.000 Unit di 2024 menjadi 2,2 juta unit pada 2030.
|
2024-06-04 20:42:14
|
Berita Online
|
Liputan6.com
|
Tira Santia
|
PT ANJ
| 386,356,205 |
Prabowo-Gibran Unggul di Papua Barat Daya, Disusul Ganjar-Mahfud
|
KPU RI melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2024 untuk Provinsi pada Senin (18/3). Hasil rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Barat Daya, Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 209.403 suara. Disusul oleh Ganjar-Mahfud dengan 99.899 suara dan Anies-Muhaimin dengan 48.405 suara.
|
2024-03-19 06:00:21
|
Berita Online
|
20.detik.com
|
detikUpdate
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.