Article Reference
stringclasses 11
values | Article ID
int64 319M
397M
| Title
stringlengths 7
218
| Content
stringlengths 18
13k
| Date
stringlengths 19
19
| Article Media
stringclasses 5
values | Article Submedia
stringclasses 309
values | Journalist
stringlengths 1
207
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditjen Imigrasi | 389,140,684 | Imigrasi Blitar Amankan 2 WNA Diduga Asal Pakistan, Maksa Warga saat Minta Sumbangan | SURYA.co.id | BLITAR - Petugas Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Blitar mengamankan 2 warga negara asing (WNA) diduga asal Pakistan, Kamis (2/5/2024).
Keberadaan 2 WNA Pakistan itu membuat resah warga dan sempat viral di media sosial lantaran meminta-minta sumbangan dengan cara memaksa kepada warga.
Dalam postingan warga di Facebook disebutkan 2 WNA itu berasal dari Pakistan.
Kedua WNA itu diamankan di wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar.
Keduanya, masing-masing membawa sepeda motor.
"Terkait aduan masyarakat di media sosial soal 2 orang warga negara asing yang meresahkan masyarakat, personel dari Kantor Imigrasi Blitar telah berhasil mengamankan 2 orang tersebut," kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kanim Kelas II Non TPI Blitar, Rini Sulistyowati.
Rini mengatakan, saat ini, petugas Imigrasi Blitar sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap 2 WNA tersebut.
Begitu pula saat ditanya apakah betul 2 WNA yang diamankan berasal dari Pakistan, Rini menjawab masih proses pemeriksaan.
"Informasi sementara seperti itu (dari Pakistan). Kami memastikannya dalam proses pemeriksaan. Untuk perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," ujarnya. | 2024-05-02 22:42:22 | Berita Online | surabaya.tribunnews.com | Samsul Hadi |
Ditjen Imigrasi | 392,826,939 | Layanan Imigrasi Cepat Pulih karena Data Cadangan | JAKARTA, KOMPAS - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengklaim layanan terkait keimigrasian sudah pulih sepenuhnya sejak Jumat (28/6/2024). Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan data cadangan yang selama ini disimpan di Pusat Data Keimigrasian atau Pusdakim.
"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian mulai dari perlintasan, visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen," kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim, dalam jumpa pers, Jumat (28/6/2024).
Silmy memaparkan, 12 jam setelah layanan keimigrasian tidak bisa diakses karena gangguan di Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis (20/6/2024), dia memutuskan untuk memindahkan dan mengintegrasikan data cadangan yang berada di Pusdakim tersebut ke pusat data alternatif.
Proses pemindahan itu memakan waktu 24 jam dan proses pengaturan ulang memerlukan 24 jam lagi. Total dibutuhkan dua hari agar pusat data alternatif yang dimiliki Ditjen Imigrasi untuk melayani kembali dapat diakses meski secara bertahap.
Rinciannya, sistem perlintasan sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu (22/06/2024) malam. Sedangkan autogate, aplikasi visa, izin tinggal, aplikasi M-Paspor dan cekal online sudah normal pada Minggu (23/06/2024). Adapun sistem layanan imigrasi, antara lain, perlintasan, visa, izin tinggal dan sistem penerbitan paspor telah beroperasi normal pada Jumat (28/06/2024).
Pelayanan paspor menjadi yang terakhir pulih karena pengaturan ulangnya harus dilakukan di masing-masing tempat yang berbeda, baik di dalam maupun luar negeri. Total terdapat 431 layanan paspor, dengan 151 di antaranya ada di luar negeri. Pada saat terjadi gangguan di pusat data nasional (PDN), terdapat sekitar 60.000 paspor yang penerbitannya sempat terhambat selama tiga hari .
Menurut Silmy, ketika gangguan terjadi, pihaknya sempat meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar data cadangan yang ada di PDN dapat digunakan. Namun, dari data yang seharusnya dibutuhkan sebanyak 565 file, yang tersedia di PDN yang berada di Batam hanya sebanyak 190 file.
Akhirnya, Silmy memutuskan untuk menggunakan data cadangan yang berada di Pusdakim alih-alih menggunakan data cadangan di Batam. "Akhirnya kita pakai data Pusdakim saja. Enggak ada masalah, cuma kerjanya saja lebih pusing," ujarnya.
Silmy mengatakan, pada April 2024 lalu, pihaknya pernah bersurat kepada Kemenkominfo untuk meminta dibuatkan replika atau data cadangan di PDN. Permintaan itu dilayangkan untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan sewaktu-waktu. Namun, surat itu tidak berbalas.
Oleh karena itu, pihaknya meminta internal Ditjen Imigrasi untuk menyiapkan data cadangan secara mandiri. "Jangan menggantungkan nasib kita kalau kita belum bisa survive karena yang dipertaruhkan itu kepercayaan publik," kata Silmy.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di depan Komisi I DPR mengatakan, pihaknya masih menelusuri penyebab PDN terkena ransomware. Dia pun mengklaim telah mengetahui pelakunya. Oleh karena itu, Budi memastikan, pihaknya dalam waktu dekat akan menjelaskan hal itu ke publik. | 2024-06-29 06:14:09 | Berita Online | Kompas.id | null |
Ditjen Imigrasi | 390,129,483 | Ribuan Delegasi World Water Forum Tiba di Bali, Pemerintah Siapkan Jalur Imigrasi Khusus | Bali – Delegasi World Water Forum ke-10 mulai berdatangan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Hal tersebut dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, dikutip Sabtu, 18 Mei 2024.
“Kami sudah siapkan tiga konter pemeriksaan keimigrasian,” katanya dalam keterangannya.
Beberapa delegasi tersebut mulai berdatangan sejak Rabu, 15 Mei 2024, dan diperkirakan akan terus berdatangan menjelang pelaksanaan World Water Forum pada 18 Mei 2024.
Pihaknya memperkirakan sekitar 9.477 delegasi dari 104 negara dijadwalkan menghadiri forum air terbesar dunia yang akan digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
Untuk menjaga kelancaran arus kedatangan, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali melakukan pemisahan jalur bagi delegasi dengan penumpang reguler di pintu imigrasi.
Ada pun tiga konter keimigrasian disiagakan sebanyak total 12 orang, dengan masing-masing konter sebanyak tiga orang petugas imigrasi.
Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap penumpang reguler, telah disiapkan 30 unit autogate atau fasilitas otomatis pemeriksaan dokumen keimigrasian dan 10 konter pemeriksaan dengan total 40 petugas.
Untuk pemeriksaan keimigrasian terhadap delegasi, Pramella mengungkapkan terdapat beberapa mekanisme yakni setingkat kepala negara (VVIP) dilakukan di gedung VVIP.
Sementara untuk setingkat menteri (VIP) dilakukan di gedung VIP dan delegasi lainnya dilakukan di terminal kedatangan internasional.
Di sisi lain, Imigrasi Ngurah Rai juga memasang papan petunjuk di sejumlah titik strategis untuk memudahkan delegasi dalam proses menuju ke konter pemeriksaan, dan melakukan pelatihan kepada para petugas imigrasi dalam melayani delegasi mancanegara.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Panitia Nasional World Water Forum ke-10 mengatakan sebanyak tujuh kepala negara dijadwalkan hadir di Bali, yakni Timor Leste, Fiji, Tajikistan, Srilanka, Hungaria, Maroko, dan Indonesia selaku tuan rumah. Sementara satu kepala negara lainnya masih menunggu konfirmasi kehadiran.
Selain itu ada tiga deputi perdana menteri, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Slokavia, dan tiga utusan khusus presiden dari Belanda, Perancis, dan Uni Emirat Arab.
Sebanyak 105 menteri juga dijadwalkan menghadiri World Water Forum dari 132 negara dan organisasi internasional. | 2024-05-18 09:00:17 | Berita Online | viva.co.id | Raden Jihad Akbar |
Ditjen Imigrasi | 392,398,148 | Terdampak Gangguan, Imigrasi Tambah Personel Tangani Kendala Sistem Perlintasan Bandara Soetta | TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Seratus personel diturunkan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan, hal itu dilakukan untuk merespon antrean panjang imbas kendala layanan imigrasi yang terdampak gangguan teknis server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo.
"Hingga saat ini, sistem perlintasan di bandara dan pelabuhan belum dapat beroperasi normal. Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menambah personel di tempat pemeriksaan imigrasi,"
"Saat ini konter pemeriksaan di seluruh terminal kedatangan internasional sudah terisi penuh oleh petugas, dan akan kami tambah dengan konter tambahan,” ujar Silmy Karim, Sabtu (22/6/2024).
Menurut Silmy, kondisi antrean di TPI Bandara Soekarno-Hatta sudah lebih terkendali dibandingkan kemarin. Untuk mengurai antrean, line khusus haji di area kedatangan juga dibuka.
Sementara pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual. Petugas menerakan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi (foto). Bagi warga negara asing (WNA), dilakukan pula pencatatan nomor visa dan durasi izin tinggal.
“Sedangkan untuk mengantisipasi melintasnya penumpang yang termasuk dalam daftar cekal, sistem passenger analysis unit telah beroperasi untuk memverifikasi seseorang masuk kedalam daftar cekal atau tidak dengan menggunakan kamera yang telah tersedia di setiap konter imigrasi," katanya.
Imigrasi juga menyediakan ruang tunggu tambahan dengan 100 tempat duduk bagi penumpang WNI maupun WNA yang ditempatkan di luar area pemeriksaan imigrasi guna mengurangi penumpukan antrean pada jam sibuk. Penumpang dapat mengambil air mineral gratis di ruang tunggu tersebut.
“Kendala kesisteman masih terus ditangani oleh tim dari Kementerian Kominfo. Imigrasi mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan layanan hingga sistem normal kembali,” katanya. (*)
| 2024-06-22 14:21:23 | Berita Online | jabar.tribunnews.com | Nazmi Abdurrahman |
Ditjen Imigrasi | 392,749,003 | Imigrasi Bekuk 103 WNA di Tabanan, Diduga Lakukan Kejahatan Siber | TRIBUN-BALI.COM - Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil membekuk ratusan warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan kejahatan cyber melalui operasi Bali Becik.
“Kemarin dari hasil operasi pengawasan Bali Becik yang melibatkan kantor imigrasi di Bali berhasil menangkap 103 orang WNA, ada 14 orang WN Taiwan, sedangkan yang lainnya belum diketahui identitasnya. Saat ini masih didalami oleh petugas,” kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Kamis (27/6).
Dirjen Silmy mengatakan, operasi pengawasan dilaksanakan, Rabu (26/6) mulai pukul 10.00 Wita. Sebagian dari tim imigrasi melakukan operasi tertutup untuk mengawasi sebuah vila di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali.
“Pukul 14.00 Wita diperoleh informasi bahwa terdapat aktivitas WNA pada lokasi tersebut. Setelah briefing, tim langsung bergerak menuju lokasi operasi. Selanjutnya pukul 17.00 Wita kami berhasil 103 WNA yang terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki,” ungkap Silmy.
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Safar Muhammad Godam mengatakan, mereka diduga tidak memiliki dokumen dan penyalahgunaan izin keimigrasian serta pada saat ini sedang didalami kemungkinan adanya kejahatan cyber berdasarkan banyaknya komputer dan handphone yang didapati di lokasi kejadian.
Ia melanjutkan, pada pukul 18.00 Wita tim operasi pengawasan Bali Becik mengamankan seluruh WNA tersebut beserta barang bukti. Para WNA akan menjalani pemeriksaan dan untuk sementara ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
“Imigrasi rutin menggelar operasi pengawasan. Tidak hanya di Bali, tetapi di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia. Kejahatan yang dilakukan orang asing merupakan salah satu tindak kriminal yang sering kami temukan di lapangan. Dengan operasi pengawasan WNA seperti ini, Imigrasi juga mendukung Satgas Pemberantasan Perjudian Daring,” tandas Silmy. (zae)
| 2024-06-27 21:21:38 | Berita Online | bali.tribunnews.com | Zaenal Nur Arifin |
Ditjen Imigrasi | 392,503,628 | Imigrasi Kediri Siapkan Tupoksi, Dukung Penerbangan Umroh dari Bandara Dhoho Kediri |
KEDIRI, JP Radar Kediri - Pihak Imigrasi mendukung penuh rencana Bandara Internasional Dhoho yang akan melayani penerbangan umrah. Meskipun belum menerima pemberitahuan resmi kapan rencana itu akan direalisasikan, namun mereka akan menyiapkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Tentu saja setelah mereka melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Sementara ini kami masih belum mendapat informasi terkait itu (layanan penerbangan umrah di Bandara Dhoho, Red). Namun yang jelas kami sangat mendukung dan siap untuk dibukanya layanan internasional itu,” kata Kepala Kanator Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri Denny Irawan, ketika dikonfirmasi kemarin.
Diberitakan sebelumnya, rencananya, mulai September Bandara Dhoho akan melayani penerbangan umrah. Dengan membuka jalur penerbangan internasional rute Kediri-Jeddah, Arab Saudi. Pembukaan rute internasional ini tentu saja membutuhkan peran imigrasi yang lebih banyak. Terutama untuk pengawasan arus keluar-masuk orang dari dan ke luar negeri. Untuk itulah, menurut Denny, pihaknya akan menunggu arahan dari pihak Angkasa Pura (AP) 1 sebagai pengelola bandara.
Baca Juga: 782 Pantarlih Dilantik Serentak, Honornya Hanya untuk masa Kerja Satu Bulan
“Tentunya perlu koordinasi-koordinasi dengan pihak bandara. Terkait bagaimana langkah kami ke depan mempersiapkan penerbangan umrah. Kami masih perlu koordinasi lebih lanjut,” jelas Denny.
Tidak hanya imigrasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri juga siap mendukung dibukanya layanan penerbangan umrah. Salah satunya soal pengamanan alat berat pesawat yang akan masuk bandara.
Kabid Pengembangan Dishub Kabupaten Kediri Yudha Nur Ari menyebut, ketika membuka layanan umrah nanti, otomatis pesawat yang digunakan adalah yang berbadan besar, seperti jenis Airbus A330.
“Karena pesawat berbadan besar, otomatis membutuhkan alat-alat berat pula,” jelasnya.
Baca Juga: Kabar Haji, Tiga Jemaah Lansia dari Kediri Kena Heatstroke
Dia menyebut, ketika proses pendatangan alat berat itu, pihaknya bertugas untuk mengamankan alat-alat berat yang masuk ke Bandara Dhoho.
“Itu nanti didatangkan dari bandara sebelah. Kemungkinan dari Solo. Kami bertugas mengamankan pada saat alat didatangkan ke Bandara Dhoho,” terangnya.
Sebenarnya, Bandara Dhoho sudah melayani penerbangan umrah sejak akhir April lalu. Hanya saja, jemaah masih menggunakan penerbangan domestik Kediri-Jakarta. Selanjutnya, mereka akan melanjutkan penerbangan ke Madinah atau ke Jeddah, Arab Saudi.
Sementara, bila dibukanya penerbangan umrah September nanti, jemaah yang berangkat lewat Bandara Dhoho tidak lagi menggunakan penerbangan Domestik. Penerbangan ini nantinya akan menggunakan maskapai Citilink menggunakan pesawat Airbus A330 berkapasitas 360 seat. Berbeda dengan pesawat domestik Citilink Airbus A320 yang berkapasitas 180 seat.
Baca Juga: Optimistis Jembatan Jongbiru Beroperasi Juli, Pengecoran Ditarget Kelar Akhir Juni
| 2024-06-24 15:17:08 | Berita Online | radarkediri.jawapos.com | Muhamad Asad Muhamiyus Sidqi |
Ditjen Imigrasi | 390,757,404 | Kemenkumham memastikan Imigrasi NTB sediakan layanan paspor elektronik |
Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan tiga kantor Imigrasi di provinsi itu sudah menyediakan layanan paspor elektronik.
Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Samsu Rizal mengatakan saat ini seluruh Kantor Imigrasi di provinsi ini telah memberikan layanan paspor elektronik, meliputi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar dan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bima.
"Saat ini seluruh Kantor Imigrasi di NTB telah memberikan layanan paspor elektronik," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan untuk tarif paspor elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada paspor elektronik sebesar Rp650 ribu.
"Paspor elektronik atau sering disebut E-Paspor ini masa berlakunya 10 tahun bagi WNI berusia 17 tahun ke atas, sama dengan paspor biasa," kata Samsu.
Namun demikian, kata dia, terdapat perbedaan antara paspor elektronik dengan paspor biasa. Perbedaan utamanya adalah keberadaan chip pada halaman depan paspor elektronik.
Bentuk ini lazim juga pada kartu ATM atau kartu sim telepon genggam yang berfungsi menyimpan data keimigrasian berupa identitas pemilik paspor. Sedangkan pada paspor biasa tidak memiliki chip pada halaman depannya.
"Dengan adanya chip ini memungkinkan pemegang paspor untuk melintas pada tempat pemeriksaan imigrasi dengan menggunakan fasilitas autogate, sebab data diri sudah ada pada chip paspor tersebut. Selain itu, pemegang paspor elektronik juga berhak mendapatkan bebas visa," ujarnya.
Dengan keuntungan bebas visa pada paspor elektronik, WNI bisa melakukan wisata, bisnis atau kunjungan singkat lainnya selama 15 hari dengan cara melakukan registrasi e-paspor di Kantor Perwakilan Negara Jepang (Kedutaan Besar Jepang/Konsulat Jenderal Jepang/Kantor Konsulat Jepang) atau JVAC di Indonesia sebelum keberangkatan.
Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menyampaikan seluruh Kantor Imigrasi di NTB telah memberikan layanan paspor elektronik dengan kuota yang proporsional, permohonan dilakukan menggunakan aplikasi M-Paspor.
Dengan aplikasi M-Paspor, pemohon paspor dapat melakukan unggah dokumen, memilih waktu kedatangan dan menyelesaikan pembayaran PNBP dengan berbagai macam opsi pembayaran.
"Kami memastikan ketersediaan paspor elektronik maupun paspor biasa di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham NTB terpenuhi dengan berbagai kemudahan. Namun demikian,, proses permohonan paspor tetap berdasar pada aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022," katanya.
| 2024-05-28 09:56:09 | Berita Online | kalbar.antaranews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,507,858 | 06 SERVER IMIGRASI SOEKARNO HATTA PULIH | Setelah server pusat data nasional mengalami gangguan kini layanan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta sudah mulai berfungsi, auto get pun sudah bisa digunakan tanpa adanya antrian yang menumpuk. Server Imigrasi Bandara Soekarno Hatta kini telah kembali berfungsi normal pemeriksaan dokumen pun tak lagi dilakukan secara manual, gangguan server pusat dan data nasional atau PDN terjadi sejak Kamis 20 Juni lalu, hal ini berdampak pada gangguan layanan Keimigrasian khususnya seluruh Bandara Internasional di Indonesia, kepolisian tengah bekerja sama dengan badan sandi dan siber negara menyelidiki adanya potensi tindak pidana terkait gangguan server pusat data nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gangguan ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian dan lembaga lainnya | 2024-06-24 16:13:24 | Televisi | I News - I News Siang | ROSALINE HIOE & AULIA WARDHANI |
Ditjen Imigrasi | 392,383,672 | Lagi Ramai Karena Layanan Imigrasi di Indonesia Bermasalah, Apa Itu Pusat Data Nasional? |
JawaPos.com - Pada Kamis (20/6) kemarin, Sistem Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) mengalami gangguan. Informasi ini disampaikan langsung oleh akun instagram resmi @ditjen_imigrasi. Gangguan itu juga berdampak pada sejumlah antrean di Bandara Soetta menjadi panjang.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membenarkan adanya gangguan pada sistem pendataan mereka. Hal ini berdampak pada seluruh layanan keimigrasian. Gangguan terdapat pada Pusat Data Nasional (PDN) yang belakangan diketahui dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Gangguan sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta pun viral di media sosial. Pengguna layanan pesawat mengeluhkan terjadinya penumpukan penumpang. Gangguan tersebut diprediksi merupakan serangan ransomware. Hal ini sebelumnya diutarakan oleh Pratama Persadha selaku
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC.
Pratama menjelaskan, beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan total seperti ini antara lain terjadi gangguan suplai listrik, kerusakan server, gangguam koneksi internet, serta serangan siber seperti DDoS atau Ransomware. Jika memang gangguan terjadi karena serangan siber, maka risiko yang mengancam semakin besar karena tidak hanya mengganggu layanan namun juga bisa mengakibatkan bocornya data pribadi.
"Sebelumnya juga sudah pernah terjadi serangan siber kepada Imigrasi yang mengakibatkan bocornya data pribadi yaitu kebocoran 34 juta data passport. Yang lebih berbahaya lagi jika peretas bisa sampai mengakses server di PDN yang tentu saja kebocoran data yang terjadi tidak hanya akan menimpa Ditjen Imigrasi namun juga institusi lainnya yang menggunakan PDN untuk menyimpan data warga masyarakat," kata Pratama kepada JawaPos.com.
Pratama menambahkan, jika melihat dari pola gangguan yang terjadi, ada kemungkinan jika masalah yang terjadi pada PDN disebabkan karena serangan siber dengan metode ransomware, seperti hal nya yang menimpa Bank Syariah Indonesia sebelumnya. Menurutnya, jika memang masalah yang dihadapi oleh PDN merupakan masalah teknis tentu tidak akan memakan waktu selama itu untuk penanganannya.
Masalah suplai listrik bisa segera diatasi dengan menggunakan catuan listrik dari gardu lainya atau menggunakan genset untuk catuan sementara. Demikian juga jika yang bermasalah adalah koneksi internet seperti putusnya kabel fiber optik yang masuk kedalam PDN, masih bisa ditanggulangi dengan cepat menggunakan koneksi radio Point-to-Point yang memiliki bandwidth besar dan tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan instalasi.
"Begitu pula jika terkena serangan siber dengan metode DDoS, seharusnya waktu penanggulangan yang dibutuhkan juga tidak akan selama itu karena bisa dengan mudah diselesaikan dengan memanfaatkan perangkat Anti-DDoS serta bekerjasama dengan ISP untuk menambah kapasitas bandwidth dan membantu mengatasi DDoS dari sisi ISP," lanjut Pratama.
Lalu, apa itu PDN? Dirangkum dari berbagai sumber, Pusat Data Nasional atau disingkat PDN merupakan fasilitas pusat data untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data yang nantinya digunakan secara bagi data (bahasa Inggris: data sharing) oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung di Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri akan membangun 4 pusat data berstandar global Tier-4 yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.
PDN pertama akan dibangun di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Daerah tersebut dipilih karena menjadi kawasan pusat pemerintahan saat ini. PDN kedua akan dibangun di Nongsa Digital Park, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Kawasan ini dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur berupa jaringan serat optik (fiber optic) yang dapat menghubungkan Batam ke kawasan barat Indonesia. PDN ketiga akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru yang berada di IKN. Lalu, Pusat Data Nasional keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur.
Pembangunan Pusat Data Nasional sendiri merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah khususnya Pasal 27 Perpres SPBE sebagai berikut:
1. Pasal 1. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data;
2. Pasal 27 ayat (4). Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung;
3. Pasal 27 ayat (5). Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
PDN yang direncanakan oleh Pemerintah akan berlokasi di 4 kota, namun saat ini PDN yang berlokasi di Cikarang masih proses pembangunan dan baru akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 ini. Saat ini PDN yang dipergunakan adalah PDN sementara, namun meskipun statusnya sementara hal seperti ini seharusnya tetap tidak terjadi.
Diharapkan dengan adanya kejadian ini Pemerintah bisa melakukan evaluasi PDN yang dipergunakan saat ini dan meningkatkan beberapa hal yang dibutuhkan sambil menunggu PDN yang sebenarnya sudah siap untuk dipergunakan.
Pratama menegaskan, seperti kita ketahui bahwa saat ini PDN dipergunakan oleh layanan seluruh instansi pemerintahan, dimana seharusnya masalah seperti ini tidak seharusnya terjadi kepada sebuah data center seperti PDN.
"Apalagi dipergunakan untuk layanan pemerintah sudah dipertimbangkan berbagai faktor pengamanan berupa redundancy baik dari sisi perangkat keras seperti server dan media penyimpanan, catuan listrik dari beberapa gardu yang berbeda serta UPS (Unintetuptinle Power System) serta koneksi Internet dari beberapa ISP," tandas Pratama. | 2024-06-22 09:23:28 | Berita Online | jawapos.com | Rian Alfianto |
Ditjen Imigrasi | 392,284,355 | Kementerian Kominfo Benarkan Layanan Imigrasi "Down" Karena Gangguan di Sistem Pusat Data Nasional | KOMPAS.com - Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengalami gangguan pada Kamis (20/6/2024).
"Memang betul bahwa sedang terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan kepada KompasTekno melalui pesan teks, Kamis (20/6/2024) sore.
Gangguan ini menyebabkan layanan keimigrasian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. "down" atau tersendat.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan, semua layanan keimigrasian di dalam negeri saat ini terdampak gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN). Hal ini diungkapkan lewat akun Instagram resmi Ditjen Imigrasi.
Melalui pengumuman tersebut, Ditjen Imigrasi menjelaskan bahwa PDN bukan hanya digunakan oleh pihak keimigrasian, melainkan seluruh instansi pemerintah.
Gangguan layanan Imigrasi tersebut dikeluhkan masyarakat yang mengantre di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui media sosial X atau Twitter. Dari beberapa posting X, antrean imigrasi terlihat mengular bahkan pintu keberangkatan internasional di Terminal 3 Bandara Soetta.
keadaan terkini, jam 16:45.antriannya dah sampe luar internasyenel departures gate pic.twitter.com/jRssqj0Bra
Pihak Kominfo belum mengungkapkan penyebab gangguan yang terjadi di PDN, termasuk soal berapa lama proses pemulihan dilakukan. Kominfo hanya menegaskan bahwa pihaknya tengah berupaya memulihkan layanan PDN.
"Saat ini kami sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap. Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan," kata pria yang akrab disapa Semmy ini.
Senada dengan Semmy, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong juga mengonfirmasi adanya gangguan, serta dilakukannya proses pemulihan.
Usman juga belum membeberkan penyebab gangguan sistem PDN, termasuk apakah ada dugaan serangan program jahat ransomware.
"Sedang ditelusuri," kata Usman, dihubungi secara terpisah, Kamis (20/6/2024).
Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.
Secara total, Kominfo akan membangun empat Pusat Data Nasional yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.
PDN pertama dibangun di Jabodetabek, tepatnya di Kawasan Deltamas Industrial Estate. Pemilihan wilayah ini disebut karena menjadi kawasan pusat pemerintahan saat ini.
PDN kedua dibangun di Batam, yaitu di kawasan Nongsa Digital Park. Kawasan ini dipilih karena dinilai sudah memiliki infrastuktur yang mampu menghubungkan wilayah tersebut dan sekitarnya ke kawasan Barat Indonesia.
Selanjutnya, Pusat Data Nasional ketiga akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru.
Terakhir, Pusat Data Nasional keempat akan dibangun di Labuban Bajo untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dengan timur.
Sebelum menglami gangguan yang membuat antrean imigrasi Bandara Soetta mengular, PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online pada 2023 lalu. | 2024-06-20 18:35:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 392,813,951 | Kemenkumham Pastikan Semua Layanan Imigrasi Sudah Pulih 100 Persen | Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmy Karim memastikan semua layanan sudah pulih 100 persen usai Pusat Data Nasional (PDN) alami serangan siber belakangan ini.
"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recovery 100 persen," kata Silmy di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (28/6).
Silmy menceritakan kronologi pelayanan sistem Imigrasi terganggu sejak pada Kamis (20/6) pagi sekitar pukul 04.20 WIB.
Kemudian diperoleh informasi pada pukul 05.30 WIB tentang gangguan di Pusat Data Nasional (PDN).
Ia mengatakan gangguan tersebut terjadi hingga 12 jam berselang. Namun, Kala itu ia mengaku belum ada informasi serangan siber di PDN berupa ransomware.
"Kita belum tahu itu sebabnya apa, pokoknya PDN gangguan. Nah, kalau gangguan teknis itu tidak mungkin lebih dari 6 jam. Rata-rata, ya. Kita tambah lah 6 jam lagi, 12 jam. Tidak ada konfirmasi," kata dia.
Kemudian, Silmy lalu berkomunikasi dengan Menkumham Yasonna Laoly supaya Imigrasi menyiapkan data center baru sebagai alternatif usai PDN mengalami gangguan. Jika data center alternatif ini tak dilakukan, maka layanan akan terus terganggu.
Untuk menyiapkan data center baru, Silmy menceritakan butuh waktu kurang lebih 24 jam untuk menyiapkan pelbagai sistem yang dibutuhkan.
Silmy mengatakan sistem perlintasan Imigrasi di bandara-bandara baru bisa pulih total pada Sabtu (22/6).
"Kemudian satu hari dibutuhkan untuk setting. Makanya perlintasan itu baru recover pada hari Sabtu malam. Jadi dari Kamis sore ke Sabtu malam. Kenapa perlintasan dulu? Karena ini yang paling ramai dibicarakan," kata dia.
Kemudian, Silmy baru mendengar PDN mengalami serangan siber berupa ransomware pada Sabtu. Ia mengatakan keputusan memindahkan data center milik Imigrasi tepat karena layanan bisa pulih lebih cepat.
Kemudian pada Hari Minggu (23/7) lalu, Silmy mendapat laporan layanan visa dan layanan izin tinggal sudah mulai berjalan. Sementara layanan paspor saat itu masih bisa berjalan sebagian.
"Jadi kalau ransomware ini bisa berbulan-bulan atau bisa selamanya. Nah, di situ paling tidak kita sudah hemat dua hari. Kenapa? Karena keputusan kita cepat langsung pindah," kata dia.
"Kemudian kemarin saya cek, sehari sebelumnya saya cek, nah hari ini Alhamdulillah sudah berhasil di-recover 100 persen walaupun tentu kita pasti masih ada satu-dua yang mungkin ada gangguan sedikit-sedikit, menunggu kestabilan tetapi sudah recover," tambahnya.
Silmy mengimbau para pengguna aplikasi M-Paspor untuk menginstal ulang aplikasi usai kejadian ini supaya bisa digunakan kembali.
"Banyak ada pertanyaan misalnya, bagaimana dengan aplikasi M-Paspor? Ya. Karena kita melakukan install ulang. Yang otomatis, kalau buat pemohon, lakukanlah reset ulang. Karena kalau masih pakai yang lama itu kadang-kadang tidak nyambung. Sehingga kesannya masih belum baik. Padahal itu tinggal di-setting ulang, atau reset, di-delete, install lagi, itu biasanya lancar," kata dia. | 2024-06-28 20:35:08 | Berita Online | cnnindonesia.com | null |
Ditjen Imigrasi | 390,106,410 | Imigrasi Surabaya Tangkap Warga Bangladesh DPO Polda NTT dan Polisi Australia | ['SURABAYA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya berhasil mengamankan seorang warga negara Bangladesh yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Nusa Tenggara Timur dan Australia Federal Police (AFP), Rabu (8/5/2024). Pria berinisial HR itu diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.\n\n', 'Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, Ramdhani mengatakan, HR mulanya dilaporkan oleh istrinya yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), S pada 9 Januari 2024 lalu. Saat itu, S mengaku bahwa suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya. ', '“Istrinya juga menyampaikan bahwa HR terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia,” ucap Ramdhani, Jumat (17/5/2024).\n', 'Atas laporan tersebut, pada 12 Januari dan 1 Maret 2024, S bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk memancing HR agar keluar dari persembunyiannya. Lalu pada 2 April, Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.', 'Petugas imigrasi berkoordinasi dengan Subdit Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta AFP pada 24-25 April 2024 dalam mencari titik terang keberadaan HR. Pada 26 April, petugas memanggil seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diketahui menjadi perwakilan HR.\n\n', 'Dia membantu HR dalam rangka memproses layanan keimigrasian untuknya. Petugas memintanya mendatangkan HR dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian. Pada 28 April, petugas berkoordinasi dengan Polda NTT dan dinyatakan bahwa HR adalah DPO Polda NTT.\n', '“Tanggal 8 Mei, HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan kami segera mengamankannya. Saat petugas melakukan pengecekan di persembunyian HR, kami juga menemukan warga negara Bangladesh lain. Pada tanggal 11 Mei petugas memeriksa S, M (teman wanita HR), dan Sl (warga negara Bangladesh lain yang tinggal di persembunyian HR) dan menemukan berbagai petunjuk dan alat bukti,” tuturnya.\n\n', 'Terpisah, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Saffar Muhammad Godam mengatakan, pada 13 Mei 2024 petugas imigrasi melimpahkan HR ke Polda NTT.\n\n', '“Karena HR ini merupakan terduga tindak kriminal penyelundupan manusia DPO Polda NTT, maka kami limpahkan kepada Polda NTT selaku instansi yang berwenang memproses pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal keimigrasian, Ia melanggar Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” kata Saffar.\n\r\n\r', '', 'Follow Berita Okezone di Google News', 'Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya ']
Sementara itu, Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono mengatakan, HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di aplikasi TikTok dengan menawarkan pekerjaan di Australia untuk menjerat korbannya. Salah satu korban WN India dimintai uang sejumlah 2.000 Dollar Australia.
, Sementara itu, tiga orang korban WN Bangladesh dan satu orang WN Myanmar dimintai uang sejumlah 30.000 Ringgit Malaysia. , “Mereka melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp1,5 miliar,” ucap Awi.
, ,
Follow Berita Okezone di Google News
,
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
, (qlh) | 2024-05-17 20:00:36 | Berita Online | okezone.com | Agung Bakti Sarasa |
Ditjen Imigrasi | 389,200,516 | Ditangkap Imigrasi, WN Tanzania dan Uganda Lakukan Prostitusi di Bali |
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai, Bali, menangkap tujuh perempuan Warga Negara Asing (WNA) dari berbagai negara dan dua WNA di antaranya ditangkap atas dugaan protitusi di Pulau Bali.
Kemudian, untuk warga asing berinisial JHM (35) WNA Tanzania atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal, dan WNA isial AIK (26) belum bisa diketahui karena tidak bisa menunjukan paspor. | 2024-05-03 19:35:09 | Berita Online | merdeka.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,827,548 | Imigrasi surati Kominfo "back up" data sejak April 2024 |
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan pihaknya sudah meminta back up atau pencadangan data pada Pusat Data Nasional (PDN) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak April 2024.
Ada sekitar 800 data yang telah diminta Ditjen Imigrasi untuk dicadangkan oleh Kominfo.
"File kita itu ada 800 yang secara PDN ada back up-nya itu 200. Nah, bulan April kita menyurati Kominfo untuk meminta back up dibuatkan replika bulan April," ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat.
Meski begitu, permintaan Ditjen Imigrasi tidak direspons oleh Kominfo. Hal ini membuat Silmy meminta jajaran Imigrasi untuk tetap memperbarui secara berkala lewat pencadangan internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).
"Yang jelas bulan April kita sudah minta untuk dibuatkan replika (tidak ada klausul back up data). Memang tidak dijawab. Makanya kita siapkan di Pusdakim begitu," katanya.
Dia menjelaskan Imigrasi meminta pencadangan data pada PDN yang dikelola Kominfo karena setelah beberapa waktu diperiksa, tidak ditemukan data cadangan yang seharusnya dikelola PDN.
"Di situ kan kita minta ngecek-ngecek memastikan, nah kita baru tahu itu kan beberapa waktu setelah mengirim surat. Asumsi kita PDN menyediakan mirror. Seandainya punya mirror juga menaruhnya di mana, karena itu kan masih PDN. Sementara gitu kan," jelas Silmy.
Meski begitu, Silmy menyampaikan bahwa persoalan pencadangan data telah diatasi dengan data internal yang tersimpan di Pusdakim. Dengan demikian, saat ini pelayanan keimigrasian telah berjalan 100 persen dan tidak mengalami kendala.
"Dari 800, hanya ada 190 (dari back up PDN), yang bisa dipakai tujuh untuk menghidupkan kembali kurang. Makanya kita pakai itu aja Pusdakim enggak apa-apa," tuturnya.
Sebelumnya, Kamis (27/6), Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan mengeluarkan Keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki data cadangan.
"Solusi konkret yang akan kami lakukan adalah saya akan segera tanda tangan Keputusan Menteri tentang penyelenggaraan PDN (Pusat Data Nasional) yang salah satunya mewajibkan kementerian-kementerian, lembaga, dan daerah memiliki back up," ujar Budi Arie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
Budi Arie menegaskan bahwa Kementerian Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.
Meskipun fasilitas pencadangan data telah disediakan, hanya sekitar 28,5 persen atau 1.630 virtual machine (VM) data yang tercadangkan dari total kapasitas 5.709 VM di PDNS Surabaya.
Baca juga: Wow!! penyerang Pusat Data Nasional minta tebusan 8 juta dolar AS
Baca juga: Layanan daftar CPMI di Lombok Tengah kembali normal usai gangguan PDN
Budi Arie menyatakan bahwa Kementerian Kominfo terus mendorong para pengguna, dalam hal ini kementerian, lembaga, dan daerah untuk melakukan pencadangan data mereka.
"Namun kebijakan Itu kembali kepada para tenant. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant, ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Kalau boleh jujur, kadang tenant juga kesulitan untuk melakukan pengadaan infrastruktur back up karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," kata dia.
Budi Arie mengatakan dengan adanya Keputusan Menteri tersebut, maka kementerian, lembaga, dan daerah wajib mencadangkan data mereka ke PDN, tidak lagi opsional seperti saat ini.
"Jadi, sifatnya wajib, bukan opsional seperti sebelumnya. Paling lambat Senin (1/7) akan saya tanda tangani," kata dia.
| 2024-06-29 06:35:09 | Berita Online | mataram.antaranews.com | Narda Margaretha Sinambela |
Ditjen Imigrasi | 391,799,442 | Pemkot Jakpus dan Imigrasi Siap Kolaborasi di Layanan Keimigrasian |
Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Kota Adminsitrasi Jakarta Pusat menerima kunjungan resmi pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.
Selain memperkuat sinergi dan kolaborasi, kunjungan dilakukan dalam rangka memperkenalkan pimpinan baru Kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang baru dilantik, Kamis (30/5/2024) lalu.
| 2024-06-12 19:15:38 | Berita Online | beritasatu.com | Angie |
Ditjen Imigrasi | 389,731,033 | Perjalanan Haji Lebih Hemat dengan Makkah Route, Begini Pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi | SOLO, iNewsSurabaya.id - Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, memastikan proses pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) melalui Makkah Route berjalan mulus. Dalam pelepasan kloter pertama di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Silmy memantau kesiapan petugas imigrasi dan kerja sama Makkah Route.
"Saya bersyukur pelaksanaannya cukup lancar. Di Solo dan Surabaya, ini kali pertama Makkah Route diterapkan, dan kami memastikan semuanya berjalan baik," ujar Silmy di Bandara Adi Soemarmo, Solo.
Tahun ini, sebanyak 114.186 JCH dari berbagai bandara keberangkatan memperoleh fasilitas pemeriksaan keimigrasian pra kedatangan dari otoritas imigrasi Kerajaan Arab Saudi melalui Makkah Route. Ini mencakup 47% dari total JCH asal Indonesia yang akan berangkat dari 13 embarkasi di seluruh Indonesia.
Makkah Route memindahkan proses keimigrasian dari bandara kedatangan di Arab Saudi ke bandara keberangkatan di Indonesia, menghemat waktu dan tenaga JCH. Layanan ini telah diterapkan sejak 2018 di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta.
Tahun ini, Makkah Route diperluas hingga embarkasi Solo dan Surabaya dengan pembagian keberangkatan menjadi dua gelombang. Gelombang I menuju Madinah dari 12 hingga 23 Mei 2024, sementara Gelombang II menuju Jeddah dari 24 Mei hingga 10 Juni 2024.
Silmy juga mencatat upaya untuk menjadikan Makkah Route resiprokal, dengan petugas imigrasi Indonesia standby di Madinah atau Jeddah untuk pemeriksaan pra kepulangan.
Dengan Makkah Route, perjalanan haji semakin terfasilitasi dan efisien bagi para Jemaah Calon Haji, mengurangi kerumitan proses imigrasi dan memastikan pengalaman haji yang lancar dan bermakna.
Di tahun 2024 sebanyak 114.186 Jemaah Calon Haji (JCH) dari bandara keberangkatan Soekarno Hatta - Jakarta, Adi Soemarmo - Solo dan Juanda - Surabayamemperoleh kemudahan fasilitas pemeriksaan keimigrasian pra kedatangan dari otoritas imigrasi Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui skema Makkah Route.
Jumlah tersebut meliputi 47% dari keseluruhan JCH asal Indonesia yang berjumlah 241.000 orang yang akan diberangkatkan dari 13 embarkasi. Di antaranya adalah Bandara Sultan Iskandar Muda - Aceh, Bandara Kuala Namu - Medan, Bandara Minangkabau - Padang, Bandara Hang Nadim - Batam, Bandara SM. Badaruddin -Palembang, Bandara Soekarno Hatta - Jakarta, Bandara Kertajati - Cirebon, BandarabJuanda - Surabaya, Bandara Sepinggan - Balikpapan, Bandara Syamsudin Noor -Banjarmasin, Bandara Zainuddin Abdul Madjid - Lombok serta Bandara SultanHasanudin - Makassar, Bandara Adi Sumarmo - Solo Surakarta. | 2024-05-12 20:22:39 | Berita Online | surabaya.inews.id |
Arif Ardliyanto |
Ditjen Imigrasi | 391,165,020 | Imigrasi Dabo Singkep Beri Kemudahan Urus Paspor Bagi Warga Sakit dan Lansia Lewat Si Daing Sultan | TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuat inovasi layanan Si Daing Sultan, yang sudah berjalan beberapa tahun ini.
Layanan Si Daing Sultan merupakan kepanjangan dari Imigrasi Dabo Singkep Khusus Lansia dan Kelompok Rentan.
"Si Daing Sultan ini untuk membantu warga yang membutuhkan pelayanan khusus, seperti lansia dan kelompok rentan," kata Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, Yanto Ardianto belum lama ini.
Yanto mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Imigrasi Dabo Singkep melayani pemohon seorang ibu rumah tangga.
Di mana yang bersangkutan atau pemohon layanan paspor tidak bisa datang ke kantor Imigrasi, karena baru saja menjalani operasi.
Namun, pemohon membutuhkan paspor untuk pengobatan lanjutan di salah satu rumah sakit di Johor, Malaysia.
Sehingga, lewat pelayanan Si Daing Sultan ini diberikan langsung di rumah pemohon yang sakit itu.
Baca juga: Imigrasi Lingga Kenalkan Keunggulan e-Paspor, Berikut Syarat Mengurusnya
"Kami memahami kondisinya yang tidak memungkinkan untuk datang langsung ke kantor Imigrasi, sehingga kami memutuskan untuk memberikan layanan di rumahnya," ungkap Yanto.
Dijelaskan Yanto, untuk layanan Si Daing Sultan dapat diajukan pemohon setidaknya sepekan sebelumnya ke Kantor Imigrasi.
Selanjutkan akan ditindaklanjuti oleh petugas Imigrasi Dabo Singkep.
Setelah permohonan disetujui, dan semua persyaratan dipenuhi, petugas Imigrasi segera melakukan entri data dan datang ke rumah pemohon.
Berikut secara rinci mekanisme pengajuannya :
Lengkapi persyaratan pengajuan paspor baru atau penggantian biasa, yakni :
Informasi lengkap bisa hubungi 0822 8643 6438.
Pelayanan Si Daing Sultan merupakan bentuk kepedulian dan inovasi dari Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep untuk memastikan bahwa setiap warga, termasuk mereka yang sakit, lanjut usia, atau dalam kondisi rentan, mendapatkan pelayanan yang layak dan tidak terbatas oleh kondisi fisik mereka.
"Dengan layanan ini, kami berharap bisa meringankan beban warga yang membutuhkan, terutama dalam hal administrasi keimigrasian yang penting untuk pengobatan di luar negeri," ucapnya.
Dirinya berharap, semoga layanan ini terus bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Lingga. (*)
(Tribunbatam.id/Febriyuanda)
| 2024-06-03 12:35:31 | Berita Online | Batam.tribunnews.com | Febriyuanda |
Ditjen Imigrasi | 389,934,156 | Viral Bule Ngaku Dideportasi usai Bantu Polisi Usut Mafia Narkoba, Imigrasi Bali: Terbukti Melanggar | ['TRIBUNNEWS.COM - Sebuah video pengakuan Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia yang mengatakan dideportasi paksa oleh Imigrasi Bali setelah turut membantu polisi menangkap mafia narkoba menjadi viral di media sosial.', 'WNA bernama Arthem Kotukhov (30) itu menyampaikan pesan terbukanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui sebuah video.', 'Dalam bahasa Indonesia, dia mengaku dideportasi paksa oleh pihak imigrasi padahal dia mengantongi dokumen yang sah dan lengkap untuk tinggal di Indonesia.', 'Arthem juga mengaku tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun.', 'Bahkan, dia mengatakan kerap membantu aparat untuk menangkap para pelaku transaksi narkoba di Bali.', '"Saya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun, justru selama ini saya banyak bantu aparat keamanan negara untuk tangkap para penjahat narkoba di Pulau Bali," ucap Arthem Kotukhov dalam video tersebut.', 'Bule Rusia ini merasa ada ketidakwajaran dalam proses pendeportasian dirinya.', 'Sehingga dia pun memohon agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum di Imigrasi Bali.', 'Video itu kemudian menjadi viral setelah diunggah ulang oleh akun X (Twitter) @Heraloebss hingga mendapatkan 11,1 ribu penayangan.', 'Pihak Imigrasi membantah pengakuan Arthem Kotukhov.', 'Bantahan itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim.', 'Silmy mengatakan yang bersangkutan telah dideportasi Imigrasi Denpasar pada 25 Juni 2023 silam.', 'Ia menambahkan, Arthem melanggar Pasal 71 huruf (a) dan 75 ayat 1 UU Keimigrasian.', 'Dari hasil penyelidikan Arthem berpotensi dapat mengancam keamanan negara.']
Berdasarkan pemeriksaan lanjutan petugas Imigrasi ditemukan barang bukti dan beberapa dokumen yang diduga palsu., “Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan,” tegas Silmy Karim, Selasa (14/5/2024), dikutip dari TribunBali.com., Terkait Arthem menjadi informan Polda Bali, merupakan hoaks yang telah dikonfirmasi Polda Bali., Tak hanya sekali, sebelumnya Arthem juga sempat dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia., Hal ini diterangkan oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Panjaitan., Dari hasil koordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra, mengonfirmasi kebenaran kabar WNA atas nama Arthem Kotukhov dideportasi., Pertama, Arthem dideportasi pada 2020 karena tidak memiliki dokumen resmi tinggal di Bali., Lalu, deportasi kedua terjadi di tahun 2021 saat yabersangkutan kembali datang ke Bali., Ia dideportasi karena dokumen atau administrasinya sebagai WNA tidak sesuai izin tinggalnya di Bali., Untuk pengakuan Arthem itu, ditegaskan Kombes Jansen, bukan berarti menjadi jaminan orang tersebut serta merta harus mendapatkan perlakuan khusus., “Semua orang dan siapapun yang tinggal di Indonesia, wajib hukumnya mematuhi semua peraturan hukum yang belaku,” tegas Jansen., Arthem dideportasi karena terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian., Hal tersebut diungkapkan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar., Diketahui, Arthem sempat viral lantaran berstatus sebagai Wakil Komandan 1 Walet Reaksi Cepat (WRC) Lembaga Anti Narkoba Bali.
Dia masuk ke Indonesia menggunakan Izin Tinggal Terbatas Penyatuan Keluarga., Arthem mengaku pertama kali datang ke Indonesia pada September 2009 untuk berlibur selama 8 hari dan tinggal di Discovery Plaza Hotel yang berlokasi di Jalan Kartika Plaza, Kuta., Namun, dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi, pihak hotel menyatakan yang bersangkutan tidak pernah tinggal di sana., Arthem juga mengaku tidak pernah tinggal di alamat sesuai domisili istrinya, yaitu di Jalan Gajah Mada, Bendul, Klungkung., Bukti diperkuat dengan surat keterangan dari kepala lingkungan setempat yang menyatakan tidak pernah bertemu ataupun mengenal yang bersangkutan dan istrinya., Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu., "AK mengaku menggunakan alamat tersebut untuk mendapatkan Visa Penyatuan Keluarga dengan istrinya yang sebagai sponsor. AK sendiri diamankan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, sejak dari mulai dilakukannya pemeriksaan keimigrasian," terangnya., Sebagian artikel ini telah tayang di TribunBali.com dengan judul Imigrasi Sanggah Ucapan WNA Rusia Dideportasi Usai Kuak Kasus Mafia Narkoba di Bali: Sesuai Prosedur, (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunBali.com/Zaenal Nur Arifin) | 2024-05-15 16:21:39 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 390,032,999 | Dirjen Imigrasi: Peresmian ULP Sebatik Momentum Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan | Nunukan, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim meresmikan Unit Layanan Paspor (ULP) di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara pada Rabu (15/5/2024).
Menurut Hilmy peresmian ULP di Pulau Sebatik menjadi momentum penting pemberdayaan masyarakat perbatasan.
"Peresmian ini tidak hanya merayakan hadirnya ULP di Sebatik. Namun, kita juga merayakan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan," katanya, Rabu.
Saat peremian, Silmy bertemu Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. Dalam pertemuan tersebut, Silmy membahas terkait pelayanan masyarakat di perbatasan.
Dia menyebut, Unit Layanan Paspor Sebatik bentuk hadirnya negara di wilayah perbatasan. Selain memudahkan akses masyarakat memperoleh dokumen perjalanan, hadirnya ULP menjadi stimulus bangkitnya perekonomian masyarakat di perbatasan.
Kini, sekitar 50.000 penduduk Sebatik tidak perlu lagi menyeberang laut untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Nunukan.
"Peresmian ini tidak hanya merayakan hadirnya ULP di Sebatik. Namun, kita juga merayakan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan," ujar Silmy.
Pembukaan ULP Sebatik juga menjadi langkah konkret Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sebatik.
"Sebagai fasilitator pembangunan bangsa, fungsi keimigrasian tidak hanya terbatas pada kontrol pergerakan orang, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Silmy.
Lebih lanjut Silmy menjelaskan kepemilikan dokumen perjalanan berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas, terutama lintas negara mengingat Sebatik merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal itu membuka peluang bagi masyarakat Sebatik untuk lebih aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi.
Peresmian ini juga menjadi momentum peningkatan kesadaran masyarakat Sebatik dalam hal transaksi dan perjalanan yang legal. Hadirnya ULP Sebatik diharapkan dapat mencegah perlintasan ilegal di perbatasan.
Dengan kemudahan akses pengurusan dokumen perjalanan resmi, setiap orang diharapkan memahami pentingnya aturan dan prosedur yang berlaku sehingga dapat meminimalkan risiko pelanggaran di perbatasan.
"Kami berharap agar dengan adanya layanan yang memadai, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menggunakan jalur resmi dan prosedural dalam setiap kegiatan yang melibatkan perlintasan perbatasan," beber Silmy.
Selain meresmikan ULP Sebatik, Silmy juga melihat kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam memberikan pelayanan keimigrasian perlintasan. Dia juga meninjau pelayanan di Kantor Imigrasi Nunukan dan Tarakan, didampingi Direktur Kerja Sama Keimigrasian Anggiat Napitupulu dan Direktur Intelijen Keimigrasian RP Mulya.
"Kunjungan ke perbatasan ini bentuk upaya kami memberdayakan perbatasan. Saya sudah kunjungi seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Sekarang giliran Nunukan dan Tarakan," ungkapnya.
Terakhir, Silmy juga menekankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal.
"Tidak hanya pelayanan, saya harapkan pengawasan dan penindakan terhadap WNA ilegal untuk ditingkatkan, agar memberikan efek jera kepada WNA dalam melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan di Indonesia," tutup Silmy. | 2024-05-16 20:42:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 390,065,663 | Di Imigrasi Malang, Masyarakat Bisa Request Ambil Paspor Jadi Dikirim via Pos Indonesia | TRIBUNJATIMTIMUR.COM, MALANG - Sekarang masyarakat tidak perlu repot-repot kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor yang sudah jadi. Pasalnya, Kantor Imigrasi Malang telah menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memberikan layanan pengiriman paspor dan pembayaran PNBP paspor / payment gateway yang lebih efisien dan andal bagi masyarakat.
"Kami terus mendorong kemudahan pelayanan kepada masyarakat," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, Jumat (17/5/2024).
Heni mengapresiasi langkah yang diambil Imigrasi Malang. Menurutnya, inovasi pelayanan ini membuat kantor imigrasi yang dipimpin Galih Priya Kartika Perdhana itu semakin terdepan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami yakin Imigrasi Malang bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan semangat sinergi dan kolaborasi yang dijalankan," tuturnya.
Sementara itu, Galih menekankan pentingnya kerjasama ini dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Terutama dalam hal pelayanan paspor yang menjadi salah satu layanan utama di Imigrasi Malang.
"Penandatanganan PKS ini menandai kerjasama yang erat antara instansi dan BUMN untuk memastikan pengiriman paspor dan pembayaran PNBP paspor/ payment gateway yang lebih efisien dan andal bagi masyarakat," tutur Galih.
Sedangkan Kepala PT Pos Cabang Malang, Ahmad Ridwan, menyambut baik kesempatan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik melalui kerjasama ini.
"Tentu kami berharap kerjasama yang baik ini bisa terus berlangsung ke depannya," urainya.
PKS tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan sistem pelacakan pengiriman, pemrosesan cepat dan jaminan keamanan pengiriman paspor dan pelayanan pembayaran PNBP paspor / payment gateway. Diharapkan, kerjasama ini dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pengiriman paspor di wilayah Malang dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia. (*)
(TribunJatimTimur.com)
Ikuti kami di | 2024-05-17 11:00:41 | Berita Online | jatim-timur.tribunnews.com | Rendy Nicko Ramandha |
Ditjen Imigrasi | 391,737,598 | ASN Imigrasi Riau Nekat Bawa Sabu 4 Kg ke Jambi | ['JAMBI - Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil mengamankan 3 orang pembawa narkoba. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan narkoba jenis sabu seberat 4 kilogram. Ironisnya, salah seorang pelaku adalah oknum ASN asal Provinsi Riau.\n\n', '"Terungkapnya kasus ini usai petugas mendapatkan laporan dari masyarakat di kawasan Kabupaten Muarojambi, Jambi," ungkap Dirresnarkoba Polda Jambi, AKBP Ernesto Saiser, Selasa (11/6/2024). ', 'Tidak membuang waktu, petugas langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Selanjutnya, tim mencurigai adanya satu unit mobil yang berisi tiga orang sedang beristirahat di salah satu warung.\n', '“Saat kita lakukan penggeledahan di TKP, mobil yang dikendarai tiga orang tersebut, kita temukan narkotika jenis sabu seberat 4 kilogram yang dibungkus teh Cina,” beber Ernesto.', 'Usai diamankan, tuturnya, ketiga orang pelaku yang berinisial YR, MS dan NL tidak berkutik.\n\n', '“Dari tiga pelaku ini, terungkap bahwa YR merupakan oknum ASN Imigrasi di Provinsi Riau,” tuturnya.\n', 'Dari pengakuan pelaku, katanya, barang bukti yang dibawa para pelaku berasal dari daerah Aceh. Untuk peran YR, jelasnya, barang haram tersebut berasal dari Aceh.\n\n', '"Kalau tujuan pengiriman barang ini rencananya ke Lampung dengan tujuan pelaku inisial MM dan NM," sambungnya.\n\n\r\r\n\r\n\r\n\r\n\n\r\r\n', '', '\r\nFollow Berita Okezone di Google News\r\n', '\r\nDapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di \r\nORION, daftar sekarang dengan \r\nklik disini\r\n dan nantikan kejutan menarik lainnya \r\n']
"Saat ini, kita akan kembangkan ke dua lokasi lagi, yakni Pekanbaru dan Aceh," tukas Ernesto.
, Dia menambahkan, bila ditaksir nilai sabu seberat 4 kilogram mencapai Rp5 miliar. Menurutnya, Polda Jambi berhasil menyelamatkan kurang lebih 20 ribu jiwa dan menekan anggaran rehabilitasi pencandu seberat Rp96 miliar. , Akibat perbuatannya, ketiga pelaku ditahan di sel tahanan Polda Jambi. Atas perbuatan pelaku, mereka diganjar Pasal 114 ayat 2 dan atau Pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
, ,
Follow Berita Okezone di Google News
,
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
, (wal.-) | 2024-06-11 23:28:25 | Berita Online | okezone.com | Azhari Sultan |
Ditjen Imigrasi | 389,181,770 | Kantor Imigrasi Mimika Gelar Operasi Pengawasan Orang Asing Jagratara 2024, Ini Lokasinya | ['Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela', 'TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menggelar operasi pengawasan orang asing atau biasa disebut dengan Jagratara tahun 2024.', 'Operasi tersebut telah dimulai sejak kemarin, Kamis (2/5/2024).', 'Operasi Jagratara ini diadakan untuk pengawasan terhadap orang asing di seluruh wilayah Indonesia.\xa0', 'Sebagai langkah awal, Direktorat Wasdakim memberikan pengarahan melalui platform zoom. ', 'Kegiatan pengarahan dibuka oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Saffar Muhammad Godam.\xa0', 'Pada apel pembukaan kegiatan, Dirwasdakim menyampaikan bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dan memastikan bahwa izin tinggal dimiliki sudah sesuai dengan kegiatannya.\xa0', 'Selain itu kegiatan ini sebagai bagian dari pemberian informasi tentang aturan Keimigrasian serta memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan Keimigrasian.\xa0', '"Operasi Jagratara berlangsung selama 2 hari, pada tanggal 02 dan 03 Mei 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing UPT Keimigrasian," ujar Dirwasdakim.', 'Pada apel tersebut Dirwasdakim menekankan kepada anggota Satgas Operasi Jagratara di di seluruh wilayah Indonesia untuk selalu menggunakan pendekatan yang humanis dalam pelaksanaan tugasnya.\xa0', 'Hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik dari instansi Keimigrasian.', 'Sesuai dengan arahan Dirwasdakim, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika melaksanakan kegiatan Operasi Jagratara selama dua hari pada, Kamis (2-3/2024).\xa0', 'Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Ahmad Husny didampingi oleh Kasubsi Intelijen Keimigrasian Mohammad Rizal, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Ryan Retno Chrisdy Pesak, Kasubsi TIKKIM Johan Hengky Nahuay, serta 4 orang Staf Inteldakim dan 1 orang staf umum.\xa0', 'Adapun tujuan pada hari pertama Operasi Jagratara dilaksanakan di perusahaan PT Sandvik SMC di LIP Distrik Kuala Kencana.\xa0']
Tim Jagratara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika bertemu dengan manajemen perusahaan dan melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian yang dimiliki oleh tenaga kerja asing yang bekerja pada PT Sandvik SMC dan keluarga dari tenaga asing. , Dari hasil pemeriksaan, terdapat 44 tenaga asing dan 15 pengikut. Pada kegiatan tersebut tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian., Pada hari kedua pelaksanaan tim operasi Jagratara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mendatangi Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)., Diketahui bahwa Sekolah Taruna Papua dikelola oleh Yayasan Pendidikan Lokon. , Tim operasi Jagratara Kanim Mimika bertemu dengan Manajer HRD Yayasan Pendidikan Lokon, dengan didampingi oleh Kepala Sekolah dan beberapa Guru. , Dari hasil wawancara dengan pengurus Yayasan Pendidikan Lokon diketahui bahwa terdapat 2 orang guru berkebangsaan Filipina. , Tim Jagratara melakukan pemeriksaan dokumen Keimigrasian berupa paspor, izin tinggal dan IMTA/Notifikasi dari guru berkebangsaan Filipina tersebut. , Pada pemeriksaan tersebut tidak terdapat pelanggaran Keimigrasian., Dengan dimulainya operasi Jagratara tahun 2024, diharapkan keamanan dan ketertiban keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Mimika dapat terjaga dengan baik. , Seluruh masyarakat diharapkan dapat mendukung dan memahami tujuan dari operasi ini untuk kepentingan bersama. Operasi Jagratara telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar tanpa hambatan., Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Mohammad Rizal mengatakan, tujuan operasi ini adalah guna menjaga stabilitas negara dari keberadaan orang asing di Indonesia., "Jadi sasarannya adalah di PT Sandvik SMC di LIP Kota Kuala Kencana dan Sekolah Asrama Taruna Papua di SP 4, Kelurahan Wonosari Jaya," kata Rizal kepada Tribun-Papua.com., Rizal mengatakan, operasi ini pihaknya memeriksa izin tinggal orang asing apakah memenuhi standar atau belum., "Kalau sebelumnya kami menyasar di bandara dan hotel tetapi tidak ditemukan pelanggaran. Kami harap sponsor atau penjamin agat melaporkan keberadaan orang asing di Mimika dengan memiliki izin tinggal yang sesuai," tandasnya. (*), | 2024-05-03 15:09:45 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Marselinus Labu Lela |
Ditjen Imigrasi | 392,398,386 | Bikin Layanan Imigrasi Lumpuh, Menko Polhukam: Penyebab Gangguan Server PDN Masih Didalami | Liputan6.com, Jakarta - Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengalami gangguan hingga membuat sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) dan seluruh kantor imigrasi Indonesia lumpuh total.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengatakan, pemangku kebijakan sedang melakukan investigasi guna mengetahui penyebab gangguan pada server PDN.
Menurut Hadi, penyelidikan perlu dilakukan agar mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari.
"Itu memang sangat teknis, masih terus diperbaiki dan didalami, kemungkinan ada permasalahan-permasalahan teknis yang kita juga ketahui jangan sampai terjadi di kemudian hari," kata Menko Polhukam saat ditemui di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Sabtu (22/6/2024).
Hadi mengatakan, setiap peralatan pasti punya kelemahan. Karena itu, dia meminta kepada pihak-pihak terkait segera menemukan akar penyebab. Hal ini penting guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
"Biasa kan, kalau peralatan-peralatan mesti ada kelemahannya yang perlu kita antisipasi. mudah-mudahan tidak terjadi lagi. dan ini perlu back up kan sebetulnya, ya. itu mungkinkah back-up nya juga, juga jadi permasalahan," ucap dia.
Sementara itu, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri selalu bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusut kasus serangan cyber.
Dalam kasus ini, Polri bersama-sama BSSN akan mendalami masalah pada Server Pusat Data Nasional (PDN). Tentu, bila ada unsur pidana maka pelakunya akan diproses secara hukum.
"Kita kerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam assessment, research, nanti apabila ditemukan maka kemudian peristiwa pidana diproses oleh kepolisian," ucap dia.
Listyo mengatakan, Polri selalu bersinergi dengan BSSN khususnya dalam menginvestigasi masalah serangan siber. "Ini sudah biasa kita melaksanakan join dengan temen-temen yang membidangi cyber," tandas dia.
Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menambah 100 personel di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soetta).
Hal ini dilakukan buntut server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang masih gangguan.
Terlebih, per hari ini jemaah haji Indonesia mulai pulang ke Tanah Air. Sehingga untuk menunjang kelancaran pemeriksaan dokumen saat tiba di Bandara Soetta, personel imigrasi ditambahkan.
“Hingga saat ini, sistem perlintasan di bandara dan pelabuhan belum dapat beroperasi normal. Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menambah personel di tempat pemeriksaan imigrasi,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim saat mengecek antrean dan sistem pelayanan perlintasan di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (22/6/2024).
"Saat ini konter pemeriksaan di seluruh terminal kedatangan internasional sudah terisi penuh oleh petugas, dan akan kami tambah dengan konter tambahan," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, dia memastikan, saat ini kondisi antrean di TPI Bandara Soekarno-Hatta sudah lebih terkendali dibandingkan Kamis 20 Juni 2024 lalu. Untuk mengurai antrean, line khusus haji di area kedatangan juga dibuka.
Sementara ini, pemeriksaan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan secara manual. Petugas menerapkan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi (foto).
Sementara bagi warga negara asing (WNA), dilakukan pula pencatatan nomor visa dan durasi izin tinggal.
“Sedangkan untuk mengantisipasi melintasnya penumpang yang termasuk dalam daftar cekal, sistem passenger analysis unit telah beroperasi untuk memverifikasi seseorang masuk ke dalam daftar cekal atau tidak dengan menggunakan kamera yang telah tersedia di setiap konter imigrasi,” lanjut Silmy
Imigrasi juga menyediakan ruang tunggu tambahan dengan 100 tempat duduk bagi penumpang WNI maupun WNA yang ditempatkan di luar area pemeriksaan imigrasi guna mengurangi penumpukan antrean pada jam sibuk.
Penumpang dapat mengambil air mineral gratis di ruang tunggu tersebut. “Kendala kesisteman masih terus ditangani oleh tim dari Kementerian Kominfo. Imigrasi mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan layanan hingga sistem normal kembali,” tutupnya. | 2024-06-22 14:28:08 | Berita Online | Liputan6.com | Ady Anugrahadi |
Ditjen Imigrasi | 390,373,704 | Kantor Imigrasi Putussibau Gencar Layani Pembuatan Paspor di Perbatasan RI-Malaysia | Kapuas Hulu (Suara Kalbar)- Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau tengah aktif memberikan layanan pembuatan paspor kepada masyarakat di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Mereka menerapkan sistem “jemput bola” untuk memudahkan akses masyarakat perbatasan dalam mendapatkan paspor.
Kepala Kantor Imigrasi Putussibau, Uray Aliandri, menjelaskan bahwa masyarakat Kapuas Hulu, terutama warga di daerah perbatasan, sangat antusias memanfaatkan layanan jemput bola untuk pembuatan paspor. Sejak Januari hingga Mei 2024, sudah tercatat 2.494 pembuatan paspor di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
“Kami lakukan pelayanan dengan sistem jemput bola, untuk mempermudah akses masyarakat perbatasan dalam pembuatan paspor,” katanya melansir dari ANTARA, Selasa(21/5/2024).
| 2024-05-21 21:22:34 | Berita Online | beritasatu.com | Suara Kalbar |
Ditjen Imigrasi | 388,988,284 | Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Jepara Dikukuhkan Sebagai Desa Binaan Imigrasi | TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Desa Ngetuk, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, menjadi pusat kegiatan pengukuhan Desa Binaan Imigrasi dan sosialisasi keimigrasian, Selasa (30/4/2024).
Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Inisiatif ini diprakarsai oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktur Intelijen Keimigrasian dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Tujuannya adalah membentuk desa binaan imigrasi di berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia, khususnya desa-desa yang mengalami kesulitan mengakses informasi keimigrasian dan desa-desa yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam program ini, Kantor Imigrasi Pati berkolaborasi dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Ngetuk untuk memberikan informasi terkait permohonan Paspor RI.
Perangkat desa dijadikan perpanjangan tangan Kantor Imigrasi, membantu masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang lebih mudah.
Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya PMI nonprosedural serta sebagai langkah pencegahan terhadap TPPO.
Desa Ngetuk terpilih sebagai salah satu desa binaan imigrasi karena dinilai sebagai desa yang membutuhkan akses informasi keimigrasian yang lebih baik, serta sebagai upaya pencegahan terhadap TPPO dan TPPM.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.
Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Angga Adwiyantara yang hadir sebagai narasumber dari Kantor Imigrasi Pati menyampaikan bahwa salah satu fokus dari desa binaan imigrasi adalah edukasi.
"Program Desa Binaan Imigrasi menjadi sarana edukasi dalam melakukan pencegahan PMI Nonprosedural. Selain itu, kedepannya Desa Binaan Imigrasi dapat menjadi senjata terbaik dalam melindungi para PMI dari berbagai modus penipuan yang tidak bertanggung jawab" papar Angga.
IPDA Turmudi selaku Kasi Hukum Polres Jepara dan Bapak Abdul Muid selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara.
Dalam materinya, IPDA Turmudi menyampaikan pentingnya kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam menjaga keamanan serta mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah tersebut.
Sementara itu, Abdul Muid menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja migran serta penanganan yang baik terhadap isu-isu ketenagakerjaan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Ngetuk dalam memperoleh informasi yang akurat terkait keimigrasian serta mendorong kesadaran akan pentingnya pencegahan terhadap TPPO dan TPPM. (Ito) | 2024-04-30 17:42:23 | Berita Online | jateng.tribunnews.com | Tito Isna Utama |
Ditjen Imigrasi | 390,037,615 | Semakin Dekat dengan Masyarakat, Imigrasi Semarang Hadir dalam Dekranas Expo 2024 | TRIBUN-PANTURA.COM, SOLO - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berpatisipasi dalam Layanan Paspor Simpatik Kantor Imigrasi Surakarta yang diadakan di Dekranas Expo 2024 Pamedan Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta, Rabu (15/5/2024).
Layanan paspor simpatik digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu-Sabtu (15-18/5/2024).
"Kami ingin memberikan pelayanan pembuatan paspor yang berkesan dan semakin dekat dengan masyarakat. Dengan menghadirkan layanan paspor simpatik, kami berharap dapat ikut mengenalkan layanan keimigrasian terkini dalam event Dekranas Expo 2024," ujar Kakanim Semarang, Guntur Sahat Hamonangan.
Pemohon paspor yang ingin mengikuti layanan paspor simpatik ini diharapkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi m-Paspor dan memilih lokasi Expo Dekranas 2024 (Pamedan Pura Mangkunegaran).
Registrasi dilakukan secara online dengan total kuota yang tersedia 400 permohonan, memudahkan pemohon untuk memilih slot waktu yang sesuai dengan jadwal mereka.
Acara ini bukan hanya sekadar pelayanan paspor biasa, melainkan juga menawarkan pengalaman yang spesial dan berbeda.
Berlokasi di Dekranas Expo 2024, layanan paspor simpatik diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam memperoleh layanan keimigrasian sekaligus mengenal produk UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia.
Namun, perlu diketahui bahwa layanan ini hanya diperuntukkan bagi permohonan paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh. Sementara, bagi paspor rusak atau hilang, tetap diwajibkan mendatangi Kantor Imigrasi. (*) | 2024-05-16 21:50:53 | Berita Online | pantura.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,439,366 | Kinerja Imigrasi Ngurah Rai Dipertanyakan, Laporan WN Hongkong Diduga Salah Gunakan Izin Tinggal Tak Jelas, Sebelumnya Digugat Kasus Dugaan Penipuan | ['\xa0 ', 'DENPASAR - radarbali.jawapos.com – Kinerja Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Rai, Bali dipertanyakan.', '\n\n\nwindow.googletag = window.googletag || {cmd: []};\n\n\n\ngoogletag.cmd.push(function() {\ngoogletag.defineSlot(\'/22996174068,22579199035/ca-pub-2917775418894286-tag/id_radarbali.jawapos_PC_after_paragraph_1_300x250\', [300,250], \'div-gpt-ad-202401261559743-597\')\n.addService(googletag.pubads());\ngoogletag.pubads().enableSingleRequest();\ngoogletag.pubads().set("page_url", "jawapos.com");\ngoogletag.enableServices();\ngoogletag.display(\'div-gpt-ad-202401261559743-597\');\n});\n\n\n', 'Adalah pelapor I Komang Sudiasa yang membuat laporan ke Kanim Ngurah Rai, terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia dengan terlapor warga negara (WN) Hongkong bernama Chan Peter Ho Kwan.', 'Dalam laporan tertanggal 27 Juni 2024 tersebut, disebutkan Chan Peter Ho Kwan Chan diduga bekerja untuk membuat lounge flight club pada rentang bulan September – Desember 2022 di area Internasional Bandara Ngurah Rai tanpa memiliki izin kerja dan izin tinggal yang sesuai.', 'Diketahui Chan hanya memiliki izin tinggal kunjungan yang berasal dari VOA. Pelapor juga melampirkan bukti-bukti dan data paspor WNA.', 'Namun, hingga kini, setelah hampir satu tahun, laporan tersebut belum mendapat respons atau tindakan dari Imigrasi Ngurah Rai.', 'Kuasa hukum pelapor Apriadi Abdi Negara pun mempertanyakan kinerja Imigrasi Ngurah Rai.', '“Poin yang ingin kita tahu dari Imigrasi itu terkait dengan laporan kami terhadap Peter yang menyalahgunakan izin keimigrasian dan meresahkan masyarakat,” ujar Apriadi Abdi Negara', 'Kedua, kata sang lawyer, terkait legalitas Keimigrasian Peter Ho Kwan selama keluar Masuk Ke Indonesia.', '“ Dan ketiga, tindakan hukum Imigrasi terhadap laporan Komang dan Piet Arja Saputra terhadap Peter Ho Kwan sejak laporan masuk dan sampai hari ini,” imbuhnya.', 'Bagaimana pihak Imigrasi Ngurah Rai? Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kanim Ngurah Rai Putu Suhendra Tresnadita, dikonfirmasi via WhatsApp pada Senin malam (6/5/2024), menjawab singkat.', '“Coba nanti kita cek bossqu,” tulisnya.', 'Sebelumnya, antara pelapor dan terlapor memang ada masalah hukum. Ini buntut dari kerja sama pengerjaan proyek di tiga Bandara Udara, yang berakhir gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.', 'Kasus perdata ini antara pengusaha Indonesia Piet Arja Saputra melawan Chan Peter Ho Kwan (WNA) dan salah satu bank di Denpasar', 'Kuasa hukum penggugat Apriadi Abdi Negara mengatakan, pihaknya menggugat Chan Peter Ho Kwan, tergugat dua Bank Swasta di Denpasar, dan turut tergugat GB, terkait pengerjaan Lounge Bandara Ngurah Rai, Balikpapan dan Semarang.']
Abdi menjelaskan, kerja sama itu terjadi di tahun 2022 antara penggugat Piet Arja Sapitra dan mitra bisnisnya Chan Peter Ho Kwan., Dalam menjalankan kesepakatan, Abdi menambahkan, segala pembiayaan kegiatan ditransfer melalui salah satu bank swasta dengan memanfaatkan fasilitas layanan perbankan termasuk token elektronik.,
window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
googletag.cmd.push(function() {
googletag.defineSlot('/22996174068,22579199035/ca-pub-2917775418894286-tag/id_radarbali.jawapos_PC_after_paragraph_1_300x250', [300,250], 'div-gpt-ad-202401261559743-597')
.addService(googletag.pubads());
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.pubads().set("page_url", "jawapos.com");
googletag.enableServices();
googletag.display('div-gpt-ad-202401261559743-597');
});
, “Dalam perkembangannya, token yang jadi fasilitas perbankan milik klien kami, justru telah diambil secara paksa dengan cara-cara yang terindikasi melawan hukum dengan menggunakan oknum aparat,” kata Abdi., Token elektronik tersebut, disebut Abdi Negara, pada akhirnya beralih tangan kepada Chan Peter Ho Kwan. Menurutnya, selama dalam penggunaannya ada terindikasi digunakan secara tidak wajar dan melawan hukum., “Yang ditransaksikan secara melawan hukum di Bank Panin Rp 7,8 milyar, itu tanpa sepengetahuan dari klien saya. Tidak ada pertanggungjawaban secara keuangan. Jadi klien saya dirugikan,” jelasnya., Selain gugatan perdata di PN Denpasar, Piet Arja Saputra melalui kuasa hukumnya juga menempuh upaya hukum lain. Abdi Negara menyampaikan, pihaknya juga membuat laporan kepada Imigrasi Ngurah Rai atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal tergugat Chan Peter Ho Kwan., “Karena dalam pengecekan ternyata orang pihak tergugat Chan Peter Ho Kwan tidak punya izin untuk bekerja di Indonesia, dia hanya pakai visa wisata, visa on arrival,” jelasnya., Sebagai kuasa hukum penggugat, Abdi Negara minta Imigrasi memproses dugaan penyalahgunaan izin tinggal Chan Peter Ho Kwan yang kini jadi tergugat di PN Denpasar., Pihaknya telah bersurat ke imigrasi Ngurah Rai. Kemudian dilanjutkan ke Kanwilkumham Bali, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri hingga ke Komnas HAM., “Ini belum ada respons, sehingga gugatan inilah yang maju. Terakhir kita layangkan surat ke Imigrasi Ngurah Rai di bulan Januari, surat kedua,” ujarnya. (han/dre) , | 2024-05-07 19:07:26 | Berita Online | radarbali.jawapos.com | Rosihan Anwar, Andre Sulla |
Ditjen Imigrasi | 389,724,464 | Petugas Imigrasi Kemenkumham Sumsel Kawal Keberangkatan Jemaah Haji | TRIBUNSUMSEL.COM - Petugas imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Manusia (Kanwilkumham) Sumatera Selatan disiagakan untuk melayani jamaah calon haji asal Sumatera Selatan.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya mengatakan, Jemaah Haji tahun 1445 H / 2024 M Kloter 1 Embarkasi Sumatera Selatan asal jemaah Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin telah diberangkatkan Minggu (12/5) dini hari.
Pada keberangkatan kloter 1 Embarkasi Palembang dengan no penerbangan SV5795 ini berjumlah 450 orang, dengan rincian jemaah haji laki-laki 241 orang dan jemaah haji wanita 209 orang.
“Paspor jemaah haji kloter 1 di terima dari Kemenag sebanyak 450 paspor. Setelah proses pelayanan keimigrasian di Asrama Haji Kota Palembang selesai, jamaah tiap kloter diberangkatkan menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang”, kata Kakanwil.
Ilham Djaya memastikan, pemberian cap keberangkatan paspor jamaah haji serta pemeriksaan paspor/entry data perlintasan jemaah haji melalui sistem BCM dilaksanakan dengan cepat dan teliti.
“Setelah Penyerahan paspor kepada jemaah haji, dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bawaan jemaah haji yang dilaksanakan oleh petugas Angkasa Pura dengan menggunakan X-ray”, lanjutnya.
Jamaah haji kloter 20 diberangkatkan dengan Bus sejumlah 11 Bus dari asrama haji Kota Palembang menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di dampingi petugas imigrasi.
Disampaikan Kakanwil bahwa secara umum tidak ada yang berbeda terkait SOP Keimigrasian yang diterapkan dalam pelayanan jamaah calon haji. Namun secara khusus, karena ini merupakan ibadah haji, maka pihaknya berupaya memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan. (ril) | 2024-05-12 18:00:36 | Berita Online | sumsel.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,781,303 |
Bule Rusia Merasa Dideportasi Paksa Oleh Imigrasi Bali, Kini Minta Tolong Jokowi | SuaraBali.id - Warga Negara Asing asal Rusia, Arthem Kotukhov mendadak viral di media sosial, usai dirinya mengeluhkan nasibnya yang telah dideportasi dari Indonesia.
Arthem meminta perlindungan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Menkumham RI, Yasona Laoly untuk mengkaji kembali pendeportasian terhadap dirinya.
Dalam video yang beredar, Arthem mengungkapkan bahwa dirinya telah dideportasi oleh Imigrasi Bali secara paksa.
Ia seolah menunjukkan bahwa dirinya tidak terima dideportasi, padahal ia sudah membantu menangkap mafia narkoba.
“Saya telah dideportasi paksa oleh Imigrasi Bali, setelah saya bantu polisi menangkap mafia besar narkoba,” ujar Arthem dalam videonya yang viral.
Selain itu Arthem mengatakan bahwa pihaknya juga memiliki dokumen data diri yang lengkap dan sah. Sehingga ia semakin bingung alasan apa yang membuatnya dideportasi.
“Padahal saya memiliki dokumen personal yang lengkap dan sah,” katanya.
Arthem mengakui bahwa dirinya juga tidak pernah melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum selama tinggal di Indonesia.
“Saya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun, justru selama ini saya banyak bantu aparat keamanan negara untuk tangkap para penjahat narkoba di Pulau Bali,” akunya.
Dari sinilah, Arthem semakin yakin bahwa ada banyak kejanggalan soal deportasi dirinya. Ia berharap agar hal ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Mengingat ada ketidakwajaran dari proses deportasi ini, mohon ada pemeriksaan terhadap oknum-oknum di Imigrasi itu,” harapnya.
Pria yang mengaku sudah mualaf itu tampak sedih lantaran izin tinggalnya di Indonesia sudah dicabut. Ia mengatakan bahwa kini sangat rindu dengan keluarganya di Indonesia dan ingin tinggal kembali di Indonesia.
“Saya cinta Indonesia, saya telah menikah dengan Wanita Indonesia, saya cinta keluarga saya di Indonesia,” ucapnya.
“Saya sangat rindu ingin kembali mendapat ijin tinggal di Indonesia,” tambahnya.
Kontributor : Kanita | 2024-05-13 16:07:28 | Berita Online | suara.com | Eviera Paramita Sandi |
Ditjen Imigrasi | 389,338,368 | Sah Jadi Kepala Imigrasi Surabaya yang Baru, Ini Tekad Ramdhani | ['Jatim – Kantor Kelas I TPI Khusus Surabaya resmi punya pimpinan baru, yakni Ramadhani. Ia menggantikan pejabat lama, Chicco A Muttaqin, setelah proses serah terima jabatan (sertijab) di Aula Kantor Imigrasi Surabaya di Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin, 6 Mei 2024.', 'Sertijab dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur Heni Yuwono dan dihadiri pula Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus dan Kadiv Administrasi Saefur Rochim.\xa0', 'Hadir pula dalam sertijab tersebut Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing, perwakilan Kejaksaan Surabaya dan Sidoarjo, Bea Cukai Sidoarjo, Lanudal Surabaya, Kodim Sidoarjo, PWI Jatim, Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) dan perwakilan stakeholder.', '"Proses promosi dan mutasi jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi," kata Heni.', 'Kepada Chicco, Heni mengucapkan terima kasih atas jasa dan dedikasi yang telah diberikan selama memimpin Imigrasi Surabaya. Sedangkan ke Ramdhani, Heni berharap dapat mempertahankan dan juga meningkatkan capaian yang ada.', '"Saya rasa pak Ramdhani bukan orang asing di Surabaya, pengalamannya sebagai Kepala Bidang Dokumen Perjalanan di masa lalu kami harapkan dapat membantu kinerjanya menjadi lebih baik," harap Heni.', 'Chicco mengucapkan terimakasih atas kerja sama dengan timnya yang luar biasa selama memimpin Imigrasi Surabaya. “Kami sangat berterimakasih atas kerja sama yang baik hingga berjalan sangat guyub, sehingga fungsi keimugrasian berjalan dengan\xa0 baik," ujar Chicco.']
Sementara itu, Kakanim baru Ramadhani mengucapkan apresiasi kepada kakanim sebelumnya yang telah banyak membawa perubahan. "Karena sejak saya meninggalkan Surabaya, saat itu menjabat Kabid Doklan, suasana kantor dan pelayanan sudah jauh lebih baik," ujarnya., Alumni Akademi Imigrasi (AIM) angkatan ke-4 itu menambahkan, pihaknya bertekad akan mempertahankan predikat intansinya sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan membuat terobosan baru., "Saya melihat inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pak Chicco pada masa pengabdiannya hampir 3 tahun terakhir ini luar biasa sekali. Berbagai penghargaan, baik eksternal maupun internal, telah diterima. Tugas kami adalah mempertahankan, salah satunya predikat WBBM dari Menpan [Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara],” kata Ramdhani. | 2024-05-06 13:07:31 | Berita Online | jatim.viva.co.id | Nur Faishal, Mokhamad Dofir |
Ditjen Imigrasi | 391,090,487 | Ditjen Imigrasi Akan Evaluasi Visa on Arrival. Banyak Warga Negara Tertentu Kerap Bikin Ulah | TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim bakal mengevaluasi pemberian visa on arrival kepada warga negara asing (WNA) yang kerap membuat ulah di Indonesia.
"Selain menggalakkan pengawasan, imigrasi juga akan melakukan evaluasi pemberian visa on arrival untuk warga negara tertentu yang banyak membuat masalah. Kita harus menjaga agar hanya pelintas yang berkualitas yang datang ke Indonesia,” kata Silmy melalui keterangan resminya, Sabtu, 1 Juni 2024.
Silmy Karim mengatakan, alasan evaluasi itu didasari atas banyaknya pelanggaran yang dilakukan WNA dari negara tertentu di Indonesia. Selama periode Januari - Mei 2024 saja, tercatat 91 WNA telah ditindak khusus di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 orang overstay, sedangkan 35 lainnya tidak taat aturan," kata Silmy.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai baru-baru ini menciduk 24 WNA karena overstay. Mereka berasal dari Nigeria, Ghana dan Tanzania.
Selain overstay, mereka juga kedapatan melakukan penipuan di Bali. Hal itu berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai.
“Kami menerima pesan WhatsApp dari masyarakat yang melaporkan adanya WNA yang diduga overstay dan melakukan penipuan. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan pada SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) tentang identitas dan lokasinya, kamibergerak untuk melakukan penanganan lebih lanjut," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra.
Dari hasil patroli, ditangkap 24 WNA dengan rincian 22 warga negara Nigeria, satu warga negara Ghana dan satu warga negara Tanzania. Mereka langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, WNA tersebut telah overstay lebih dari 60 hari. Sembilan di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan (paspor). “Berdasarkan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA yang overstay akan dideportasi serta dicekal. Namun, apabila pada saat dilakukan pendalaman mereka terbukti melakukan pidana, maka akan kami lakukan projustitia,” tambah Suhendra.
Pilihan Editor: Respons Mahkamah Agung Soal KY yang Buka Peluang Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah | 2024-06-01 22:35:08 | Berita Online | tempo.co | Ade Ridwan Yandwiputra |
Ditjen Imigrasi | 389,458,687 | Kantor Imigrasi Labuan Bajo komitmen awasi WNA |
Labuan Bajo (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen untuk mengawasi Warga Negara Asing (WNA) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).
"Tim Satgas (Satuan Tugas) Operasi Jagratara tahun 2024 telah resmi dimulai dan diadakan untuk pengawasan terhadap orang asing di seluruh wilayah Indonesia," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Labuan Bajo Argayuna Nur Indrawan dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Selasa (7/5).
Ia menjelaskan selama Operasi Jagratara Kantor Imigrasi Labuan Bajo, tim yang bertugas fokus pada identifikasi, pemeriksaan, dan pengawasan aktivitas orang asing di berbagai lokasi di Labuan Bajo.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian di lokasi yang banyak terdapat keberadaan orang asing, seperti penginapan, dive center serta kapal-kapal wisata.
"Operasi itu dilakukan untuk memastikan penggunaan izin tinggal WNA yang digunakan sesuai, baik sebagai wisatawan asing maupun pekerja asing serta untuk memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian," jelasnya.
Ia juga menambahkan selain pengawasan dan pemeriksaan, tim juga memberikan imbauan kepada pemilik kapal wisata, pengurus penginapan serta pengurus dive center untuk memastikan keabsahan dan validitas dokumen keimigrasian yang dimiliki oleh pengunjung serta pekerja asing.
Ia juga mengingatkan agar keberadaan orang asing di perusahaan yang berada di Labuan Bajo harus mematuhi aturan yang berlaku dan berkewajiban melaporkan keberadaan WNA secara rutin.
"Dan memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan perizinannya tanpa menimbulkan masalah di lingkungan sekitar," katanya.
Lebih lanjut pada Operasi Jagratara pada 2-3 Mei 2024 lalu tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun pelanggaran lainnya.
Adanya pelaksanaan Operasi Jagratara untuk pengawasan orang asing secara serentak, lanjut dia, berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran atau takut berbuat pelanggaran dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada instansi imigrasi.
“Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kerja Kantor Imigrasi Labuan Bajo," katanya.
Baca juga: Imigrasi Atambua gelar operasi Jagratara awasi orang asing di perbatasan
Baca juga: Imigrasi Atambua catat pelintas batas capai 1.335 sehari
Baca juga: Imigrasi Atambua tekankan pentingnya desa binaan sadar hukum
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kantor Imigrasi Labuan Bajo komitmen awasi WNA di Labuan Bajo NTT | 2024-05-08 05:07:16 | Berita Online | kupang.antaranews.com | Gecio Viana |
Ditjen Imigrasi | 392,877,845 | IMIGRASI MINTA BACKUP DATA, KOMINFO TAK RESPONS | Dirjen Imigrasi Kemenkumham mengaku telah menyurati kemenkominfo terkait dengan pencadangan data sejak April, sayangnya Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak merespon permintaan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Dirjen imigrasi Silmi Karim. Silmy mengatakan pihaknya meminta kemenkominfo untuk membuat pencadangan data untuk ratusan data sejak April, karena tak direspon oleh kominfo, Ditjen imigrasi tetap melakukan pencadangan data lewat pencadangan internal pusat data ke imigrasian atau pusdakim, kini pihak Ditjen imigrasian memastikan, bahwa layanan keimigrasian telah pulih total, meskipun pemulihan layanan masih dalam pengecekan hingga stabil, imigrasi menjadi yang terdampak dalam serangan Ransomware ke pusat data nasional milik kominfo. | 2024-06-30 07:47:43 | Televisi | Metro TV - Metro Pagi Primetime | FEBRIAN AHMAD & MARSELINA TUMUNDO |
Ditjen Imigrasi | 392,291,011 | Sistem Imigrasi di Bandara Terganggu, Kemenhub Instruksikan Angkasa Pura Lakukan Ini | Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI melalui akun X @ditjen_imigrasi, mengumumkan perihal adanya gangguan pada server Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi hari ini.
Dalam unggahan tersebut, pihak Ditjen Imigrasi menyampaikan bahwa gangguan tersebut telah mempengaruhi seluruh layanan keimigrasian di bandara.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," tulis unggahan tersebut, Kamis, 20 Juni 2024.
Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, gangguan pada server PDN itu tidak menyebabkan keterlambatan (delay) pesawat pada jadwal penerbangan internasional hari ini.
Dia memastikan, pihak PT Angkasa Pura II (Persero) alias AP II juga telah memastikan mengenai hal itu. Bahkan, Adita mengaku telah meminta AP II selaku operator Bandara Soekarno-Hatta, untuk melakukan sejumlah hal guna mengantisipasi kondisi tersebut.
"Kami sudah minta pihak operator Bandara Soetta untuk mengantisipasi hal tersebut, antara lain dengan membuka maksimal seluruh counter untuk pelayanan secara manual," kata Adita saat dihubungi VIVA Bisnis, Kamis, 20 Juni 2024.
Kemudian, AP II juga sudah diminta untuk melakukan pengaturan dan pembatasan keluar-masuk penumpang untuk manajemen antrean.
Hal itu harus dilakukan melalui sinergi oleh para personil bandara, pihak maskapai, dan petugas imigrasi, yang harus bersama-sama melakukan pengaturan di lapangan.
"Lalu kami mengimbau kepada penumpang agar datang lebih awal, untuk mengantisipasi waktu lebih lama yang dibutuhkan untuk persiapan terbang," kata Adita.
"Pengelola bandara juga diimbau untuk melakukan langkah-langkah simpatik kepada penumpang, seperti pemberian air minum dan lain sebagainya," ujarnya. | 2024-06-20 20:07:14 | Berita Online | viva.co.id | Raden Jihad Akbar |
Ditjen Imigrasi | 391,200,229 | Imigrasi akan Evaluasi Visa on Arrival bagi WNA Bermasalah |
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana mengevaluasi pemberian visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA) bagi warga negara asing yang sering bermasalah di Indonesia."Selain menggalakkan pengawasan, imigrasi juga akan melakukan evaluasi pemberian visa on arrival untuk warga negara tertentu yang banyak membuat masalah,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Baca Juga:
24 WNA di Bali Overstay, Imigrasi Masukkan Mereka ke Rumah Detensi
Pernyataan ini menyusul keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, dalam menangkap 24 WNA yang terbukti tinggal melebihi batas waktu atau overstay.
Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat, sehingga Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai melakukan patroli di kawasan Legian, Kuta, Bali, pada Selasa, 28 Mei 2024."Kami menerima pesan WhatsApp dari masyarakat yang melaporkan adanya WNA diduga overstay dan melakukan penipuan. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan pada SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) tentang identitas dan lokasinya, kami bergerak untuk melakukan penanganan lebih lanjut," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra.
Baca Juga:
Turis Swiss Tewas Terjatuh dari Bukit Anak Dara Sembalun
Dari patroli tersebut, tiga WNA asal Nigeria berinisial ACP (23), FEO (33), dan OIC (35) diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga WNA ini telah overstay lebih dari 60 hari.Tim Inteldakim melanjutkan pengawasan pada Rabu, 29 Mei 2024 dan menangkap 21 WNA lainnya, terdiri dari 19 warga Nigeria, satu warga Ghana, dan satu warga Tanzania. Mereka juga didapati overstay, dan sembilan di antaranya tidak memiliki dokumen perjalanan berupa paspor."Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA yang overstay akan dideportasi serta dicekal. Namun, apabila pada saat dilakukan pendalaman mereka terbukti melakukan pidana maka akan kami lakukan projustitia," imbuh Suhendra.Selama periode Januari hingga Mei 2024, tercatat 91 WNA yang ditindak di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai, dengan 56 pelanggaran izin tinggal atau overstay, dan 35 pelanggaran lainnya.Iklan
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-parallax'); });
Scroll Untuk Melanjutkan
Dirjen Imigrasi menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan dan penindakan secara teratur, serta meminta jajaran imigrasi untuk segera melakukan operasi yang lebih besar secara berkala.Silmy menambahkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia rutin melakukan operasi pengawasan yang dikoordinasikan langsung oleh Ditjen Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan. Beberapa operasi tersebut antara lain Operasi Bali Becik, Operasi Jagratara, dan operasi gabungan.Apa itu Visa on Arrival?Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Imigras, Visa on Arrival (VOA) adalah dokumen izin masuk sementara yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negara asing (WNA) yang ingin berkunjung ke Indonesia. VoA dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan,seperti kunjungan wisata, bisnis, atau transit.Visa kunjungan diatur dalam Pasal 106 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 UU Keimigrasian yang berbunyi:“Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.”Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 48/2021, permohonan visa kunjungan diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;Surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awakBergabung dengan kapalnya dan melanjutkanperjalanan ke negara lainPas foto berwarna.Pilihan Editor: Ditjen Imigrasi akan Evaluasi Visa on Arrival, Banyak Warga Negara Tertentu Kerap Bikin Ulah | 2024-06-03 20:21:09 | Berita Online | tempo.co | S. Dian Andryanto |
Ditjen Imigrasi | 392,830,372 | Dirjen Imigrasi: Sistem layanan imigrasi sudah pulih |
Palangka Raya (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Jumat malam menyatakan, sistem layanan imigrasi antara lain perlintasan, visa, izin tinggal dan paspor telah beroperasi normal.
"Sistem perlintasan sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu malam (22/06). Autogate, aplikasi visa dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/6)," katanya.
Dia menambahkan Aplikasi M-Paspor dan Cekal Online beroperasi kembali pada Minggu (23/06), dan sistem penerbitan paspor pulih sepenuhnya.
“Sejak gangguan di PDN (Pusat Data Nasional) Kementerian Kominfo terjadi pada Kamis pekan lalu, kami melakukan langkah-langkah penanganan, dimulai dari mengeluarkan kebijakan yang responsif dan adaptif untuk menangani dampak serangan siber tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan, penanganan paling awal dilakukan pada sistem perlintasan di tempat perlintasan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan, yaitu dengan penggunaan pemeriksaan secara manual dan terdokumentasi.
Meskipun proses masuk-keluar Bandara terganggu kendala kesisteman, Imigrasi tetap memiliki record perlintasan.
“Pengambilan keputusan pemindahan data center dilakukan setelah 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Kominfo terjadi. Kami mengamati perkembangan recovery PDN yang tidak menunjukan hal positif di hari pertama gangguan," katanya.
Baca juga: Kunjungi Lapas Sukamara, Kakanwil Kemenkumham ingatkan pentingnya jaga profesionalitas dan integritas
Untuk menangani kendala sistem, langkah awal yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi yaitu memastikan status database Imigrasi di PDN. Selanjutnya tim menyusun Application Recovery Plan, membentuk Satgas Pemulihan Layanan Imigrasi dan melakukan inventarisasi kebutuhan
teknis.
Silmy mengungkapkan, mulai Kamis (20/06) sore, Tim IT Ditjen Imigrasi memindahkan dan mengintegrasikan data back up Imigrasi ke data center baru. Pada hari Jumat (21/06) pemulihan sistem menunjukkan tanda-tanda positif.
Pemulihan layanan imigrasi secara bertahap dimulai dari Cekal Online, Interpol, Aplikasi Perlintasan Keimigrasian dan Autogate. Setelah stabil, pemulihan dilanjutkan ke Layanan Visa, Izin Tinggal dan Layanan Paspor.
Progress pemulihan sistem menunjukkan hasil yang signifikan sejak hari Kamis (27/06/), di mana 60 persen dari seluruh titik layanan keimigrasian di Indonesia dan luar negeri sudah pulih. Hari Jumat (28/06) sistem sudah pulih 100 persen.
“Tim IT Ditjen Imigrasi bekerja 24 jam untuk mengurai kendala sistem layanan Imigrasi. Ketika kita mendapat info berangsur pulihnya sistem aplikasi, petugas di bagian visa dan paspor masuk kerja pada hari libur (Sabtu-Minggu) untuk dapat melayani proses penerbitan visa dan paspor yang sempat terhambat,” tuturnya.
Kantor imigrasi se-Indonesia tetap melayani pemohon paspor seperti biasa saat gangguan PDN terjadi. Namun demikian, penerbitan paspor membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya.
Sekitar 60.000 paspor yang penerbitannya sempat terhambat selama tiga hari gangguan pada PDN sudah mulai ter-cover. Bagi pemohon yang sudah melakukan wawancara dan foto di akhir pekan lalu diprioritaskan untuk dapat mengambil paspornya dalam pekan ini.
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang terdampak oleh serangan siber pada PDN mengakomodasi 431 titik layanan imigrasi di unit pelaksana teknis, perlintasan, dan kantor wilayah di seluruh Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri. Sistem ini juga terintegrasi dengan 22 kementerian/lembaga terkait.
“Atas kejadian ini ada hikmah yang kami dapat, kami lebih bisa memahami dampak nyata dari serangan siber dan cara penanggulangannya, dibutuhkan keputusan yang cepat dalam menghadapi gangguan kesisteman yang disebabkan oleh serangan siber dan kita tentu akan menyiapkan langkah-langkah penanganan yang lebih baik,” pungkasnya.
Baca juga: Ratusan pedagang mengadu ke DPRD kobar
Baca juga: Kalteng implementasikan sertipikat elektronik optimalkan layanan bidang pertanahan
Baca juga: ASN terlibat judi online sanksi pemecatan | 2024-06-29 07:56:08 | Berita Online | kalteng.antaranews.com | Rendhik Andika |
Ditjen Imigrasi | 392,279,188 | Server PDN Kominfo Down, Checking Imigrasi di Bandara Dilakukan Secara Manual | JAKARTA - Petugas imigrasi sigap membuka seluruh loket untuk mempercepat layanan pengecekan secara manual di bandara.
Hal tersebut dilakukan lantaran Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo mengalami gangguan, Kamis (20/6/2024).
Sejumlah maskapai khususnya Garuda Indonesia, sudah menyiapkan bagasi penumpang sehingga tinggal ambil dan mencocokkan nomor bagasi.
Dirjen Imigrasi, Silmy Karim yang dihubungi MNC Portal Indonesia memgungkapkan antrean panjang terjadi di kedatangan internasional, karena server PDN Kominfo down sehingga layanan auto gate tidak bisa dioperasikan.
"Iya server PDN Kemenkominfo lagi down," ujar Silmy.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
(aky) | 2024-06-20 17:17:16 | Berita Online | okezone.com | Gaib Maruto Sigit |
Ditjen Imigrasi | 390,210,909 | Imigrasi Palembang Tuntaskan Pemeriksaan Paspor 1.116 Calhaj Babel | TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang, Sumatera Selatan, telah menuntaskan pemeriksaan paspor untuk pemberangkatan 1.116 calon haji (calhaj) asal Bangka Belitung (Babel) melalui Embarkasi Haji Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang ke Madinah.
"Pemberangkatan calhaj Babel tiga kelompok terbang (kloter) telah selesai dilakukan beberapa hari terakhir, hari ini petugas libur tidak ada pemberangkatan dan dilanjutkan kembali fokus pemberangkatan calhaj asal Sumsel pada 21 Mei hingga 4 Juni 2024," kata Ketua Satgas Pemberangkatan Haji Imigrasi Palembang Adep Yoenoes, di Palembang, Ahad.
Dia menjelaskan pemberangkatan calhaj Babel dimulai pada 15 Mei 2024 tergabung dalam Kloter 4 dengan jumlah 445 orang dan lima orang petugas pendamping. Kemudian pemberangkatan pada 17 Mei 2024 tergabung dalam Kloter 5 dengan jumlah 445 orang dan lima petugas pendamping.
Pemberangkatan pada 18 Mei 2024 tergabung dalam Kloter 6 merupakan kloter gabungan calhaj Sumsel 219 orang dan Babel 226 orang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dari Palembang ke Madinah.
Pemberangkatan calhaj Sumsel dan Babel pada musim haji 1445 Hijriah/2024 dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama yakni Kloter 1 - 9 mulai 12 - 23 Mei 2024 berangkat dari Palembang ke Madinah. Sedangkan gelombang kedua Kloter 10 -19 mulai berangkat pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024 dari Palembang ke Jeddah.
Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan menambahkan pihaknya menurunkan tiga tim untuk melayani pemberangkatan calhaj asal Sumsel dan Babel yang dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Haji Bandara SMB II pada 12 Mei hingga 4 Juni 2024.
Pemeriksaan paspor/entry data perlintasan calhaj menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan (Border Control Management/BCM) dan peneraan cap oleh petugas dilakukan di Asrama Haji Kota Palembang.
"Untuk melakukan pelayanan pemeriksaan paspor 8.506 calon haji asal Sumsel dan Babel yang tergabung dalam 19 kloter itu diturunkan tiga tim dengan anggota masing-masing tim 25 orang," ujar Ridwan.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi Satgas Imigrasi Palembang yang sepekan ini telah menjalankan tugas pelayanan kepada calhaj dengan baik.
"Dengan melihat pelayanan keimigrasian sejak pemberangkatan perdana JCH, saya optimistis kegiatan pelayanan keimigrasian di Embarkasi Haji Palembang bisa dilakukan dengan baik pada saat pemberangkatan hingga 4 Juni dan pemulangan pada 22 Juni hingga 15 Juli 2024," katanya.
Sebelumnya Kepala Bidang PHU Embarkasi Haji Palembang Armet Dachil menjelaskan tahun ini dari Bandara SMB II diberangkatkan 8.506 calon haji dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel dan 1.116 asal Kepulauan Bangka Belitung, dan 95 petugas haji dibagi dalam19 kloter.
"Sebelum berangkat ke Tanah Suci, para calon haji akan menginap satu malam di asrama haji untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, dan penyerahan biaya hidup (living cost)," ucapnya. | 2024-05-19 19:07:54 | Berita Online | sumsel.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,520,644 | PDN Diserang Ransomware, Imigrasi Pindah Data Center, Layanan Kembali Pulih |
Solopos,com, JAKARTA — Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim memastikan bahwa layanan keimigrasian sudah pulih seusai terjadinya gangguan serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Dalam hal ini, saya mengapresiasi langkah recovery (pemulihan) yang dilakukan rekan-rekan di Imigrasi yang bertindak cepat dan bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem imigrasi,” kata Silmy, Senin (26/6/2024), dilansir Antara.
Silmy menjelaskan bahwa sistem perlintasan yang digunakan untuk pemeriksaan keimigrasian secara digital sudah pulih sejak Sabtu (22/6/2024) malam.
Titik-titik tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) utama, kata dia, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, Hang Nadim, serta Pelabuhan Batam Center dan Nongsa sudah dapat kembali melayani pemeriksaan keimigrasian.
Ia menegaskan bahwa sistem aplikasi perlintasan sudah berjalan normal sejak pemulihan pada Sabtu (22/6/2024) malam. Sementara itu, autogate, aplikasi visa, dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/6/2024) pagi.
Di samping itu, kata Silmy, aplikasi M-Paspor dan Cekal Online juga sudah sepenuhnya beroperasi normal seperti biasa. Adapun sistem paspor ditargetkan untuk pulih pada hari Senin ini.
Imigrasi memutuskan untuk memindahkan pusat data (data center) 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) teridentifikasi. Pengaktifan kembali sistem imigrasi pada data center yang baru membutuhkan waktu 2 hari.
“Pemindahan data center itu untuk memulihkan pelayanan publik,” ujarnya.
Silmy menjelaskan bahwa pihaknya mengambil langkah tersebut setelah mengamati pemulihan PDN yang tidak menunjukkan perkembangan positif di hari pertama terjadinya gangguan pada Kamis (20/6/2024).
“Umumnya permasalahan teknis bisa terselesaikan dalam hitungan 1 jam sampai 3 jam. Ketika sudah melebihi 6 jam, kami menyimpulkan bahwa ini pasti ada serangan lebih dari permasalahan teknis semata, misalnya masalah yang ditimbulkan oleh serangan siber,” katanya.
Permasalahan akibat serangan siber, kata dia, biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi serangannya ransomware sehingga pihaknya harus putuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara.
Dirjen Imigrasi berharap agar PDN Kementerian Kominfo segera pulih dan normal kembali, mengingat banyaknya pelayanan publik lainnya yang bergantung pada data center PDN tersebut.
“Kami tidak bisa menunggu PDN pulih. Kepentingan publik menjadi prioritas dalam upaya pemulihan kesisteman yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi sehingga masyarakat yang akan melintas keluar dan masuk wilayah Indonesia dapat terlayani dengan baik,” kata Silmy. | 2024-06-24 19:07:14 | Berita Online | solopos.com | Mariyana Ricky P.D |
Ditjen Imigrasi | 389,359,757 | Vira Widiyasari Jadi Country Manager Visa Indonesia | JAKARTA, KOMPAS.com - Visa menunjuk Vira Widiyasari sebagai Country Manager Visa Indonesia efektif per 6 Mei 2024. Vira menggantikan Riko Abdurrahman yang akan memasuki masa pensiun setelah lebih dari enam tahun memimpin Visa di Indonesia.
Sebagai Country Manager, Vira akan memimpin inisiatif strategis dan bisnis Visa di Indonesia, termasuk mendorong strategi perluasan pasar Visa, bermitra dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan industri, serta menjadi advokat bagi industri pembayaran.
"Saya sangat antusias untuk berkolaborasi bersama tim Visa yang berbakat, dan bersama-sama kita akan mempercepat pertumbuhan bisnis klien kami di Indonesia," sebut Vira dalam siaran pers Visa, Senin (6/5/2024).
"Kami akan memanfaatkan kekuatan Visa di sisi teknologi, inovasi dan solusi keamanan untuk meningkatkan penawaran dan kemitraan strategisnya. Visi saya adalah agar tim Visa Indonesia dapat memberdayakan bisnis dan konsumen, serta berkontribusi pada kemajuan ekosistem digital dan keuangan Indonesia," tambah dia.
Sementara Regional President Visa Asia Pasifik Stephen Karpin, mengatakan, Vira mempunyai pengalaman yang luas dan rekam jejak yang terbukti di industri jasa keuangan, teknologi finansial dan pembayaran.
"Vira akan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan kami untuk menjadikan Visa menjadi cara terbaik untuk membayar dan dibayar di Indonesia. Pengalamannya yang luas akan membantu Visa untuk mengembangkan bisnis kami dan mendorong keselarasan yang kuat dengan strategi nasional pengembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan pemerintah Indonesia," katanya.
Disebutkan, Vira mempunyai pengalamana lebih dari 20 tahun di bidang jasa keuangan, inovasi pembayaran dan teknologi finansial. Vira antara lain pernah mempunyai peran kepemimpinan di Citibank, HSBC, dan Bank Mandiri. Jabatan terakhirnya adalah sebagai pemimpin bisnis Financial Technology dan Payment di Tokopedia. | 2024-05-06 17:49:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 391,335,175 | Imigrasi Palembang: Tak ada masalah keimigrasian haji Sumsel-Babel | ['\n Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan menyatakan tidak ada masalah keimigrasian calon haji asal Sumatera\r\nSelatan dan Bangka Belitung selama pemberangkatan sejak 12 Mei hingga 4 Juni 2024.\r\n\r\n"Berdasarkan evaluasi pelayanan pemeriksaan paspor haji asal Sumsel dan Babel yang berangkat melalui Embarkasi Haji Palembang/Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) hingga pemberangkatan terakhir Kloter 19 pada 4 Juni 2024 tidak ada masalah, dan seluruh jamaah sekitar 8.500 orang bisa diterima dengan baik di Tanah Suci Makkah," kata Mohammad Ridwan, di Palembang, Rabu.\r\n\r\nDia menjelaskan, berdasarkan data Kemenag, pemberangkatan jamaah pada musim haji 1445 Hijriah/2024 melalui Embarkasi Haji Palembang mencapai 8.506 orang, dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel dan 1.116 asal Kepulauan Bangka Belitung (Babel), serta 95 petugas haji.\r\n\r\nPemberangkatan jamaah dari provinsi tersebut dibagi dalam 19 kloter dalam dua gelombang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines yang setiap kloter mengangkut 450 orang.\r\n\r\nPelayanan paspor pemberangkatan jamaah gelombang pertama yakni kloter 1-9 telah dituntaskan pada 12-23 Mei 2024 dari Bandara SMB II Palembang langsung ke Madinah.\r\n12Tampilkan Semua ']
Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan menyatakan tidak ada masalah keimigrasian calon haji asal Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung selama pemberangkatan sejak 12 Mei hingga 4 Juni 2024.
"Berdasarkan evaluasi pelayanan pemeriksaan paspor haji asal Sumsel dan Babel yang berangkat melalui Embarkasi Haji Palembang/Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) hingga pemberangkatan terakhir Kloter 19 pada 4 Juni 2024 tidak ada masalah, dan seluruh jamaah sekitar 8.500 orang bisa diterima dengan baik di Tanah Suci Makkah," kata Mohammad Ridwan, di Palembang, Rabu.
Dia menjelaskan, berdasarkan data Kemenag, pemberangkatan jamaah pada musim haji 1445 Hijriah/2024 melalui Embarkasi Haji Palembang mencapai 8.506 orang, dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel dan 1.116 asal Kepulauan Bangka Belitung (Babel), serta 95 petugas haji.
Pemberangkatan jamaah dari provinsi tersebut dibagi dalam 19 kloter dalam dua gelombang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines yang setiap kloter mengangkut 450 orang.
Pelayanan paspor pemberangkatan jamaah gelombang pertama yakni kloter 1-9 telah dituntaskan pada 12-23 Mei 2024 dari Bandara SMB II Palembang langsung ke Madinah.
Pemberangkatan sekitar 4.000 orang gelombang pertama itu, ada tiga kloter jamaah asal Bangka Belitung (Babel) yang diberangkatkan pada 15-18 Mei 2024.
"Sedangkan gelombang kedua kloter 10-19 yang semuanya jamaah asal Sumsel telah diberangkatkan pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024 dari Palembang langsung ke Jeddah," katanya.
Untuk melayani pemeriksaan paspor pemberangkatan calhaj Sumsel-Babel itu pihaknya menyiapkan 75 petugas.
Pemeriksaan paspor/entry data perlintasan jamaah menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan (Border Control Management/BCM) dan peneraan cap oleh petugas dilakukan di Asrama Haji Kota Palembang beberapa jam sebelum jadwal keberangkatan, kata Ridwan.
Sementara Plh. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti mengapresiasi Satgas Imigrasi Palembang yang telah sukses menjalankan tugas pelayanan pemberangkatan seluruh jamaah melalui Embarkasi Haji Palembang.
"Seluruh anggota satgas diharapkan dapat memanfaatkan waktu istirahat sejenak dan kembali melaksanakan tugas rutin sambil melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah di Bandara SMB II yang dijadwalkan pada 22 Juni - 15 Juli 2024," kata Rahmi.
Sebelumnya Kakanwil Kemenag Sumsel Syafitri Irwan menjelaskan seluruh jamaah yang diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Palembang kloter 1-19 telah berada di Makkah dan melaksanakan umrah wajib.
Kondisi Makkah saat ini makin padat, oleh karena itu jamaah diimbau agar mengikuti arahan petugas kloter dan PPIH Arab Saudi dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji.
"Saya berharap para jamaah asal Sumsel dan Babel dari Embarkasi Haji Palembang dapat menjaga kondisi fisik dan kesehatan sebaik mungkin menghadapi masa puncak haji di Arafah Muzdalifah, dan Mina," ujar Kakanwil Kemenag Sumsel Syafitri.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi Palembang: Tak ada masalah keimigrasian haji Sumsel-Babel12Tampilkan Semua | 2024-06-05 16:56:10 | Berita Online | sumsel.antaranews.com | Yudi Abdullah |
Ditjen Imigrasi | 392,336,535 | Sistem 'Down' Layanan Imigrasi Macet | Sistem imigrasi di Bandara Soekarno Hatta mengalami gangguan atau down hingga mengakibatkan antrean yang panjang di Bandara Soekarno Hatta dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana kita sudah terhubung dengan reporter kami Rusdi Muslim yang berada di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten. | 2024-06-21 14:18:05 | Televisi | TV One - Kabar Siang | Filipus Yonaso Dan Fahada Indy |
Ditjen Imigrasi | 389,959,860 | Imigrasi Batam segera deportasi sebanyak 21 ABK MT Arman |
(function() {
const controls = [
'mute', // Toggle mute
'volume', // Volume control
'play', // Play/pause playback
'play-large', // The large play button in the center
//'restart', // Restart playback
//'rewind', // Rewind by the seek time (default 10 seconds)
//'fast-forward', // Fast forward by the seek time (default 10 seconds)
'progress', // The progress bar and scrubber for playback and buffering
'current-time', // The current time of playback
'duration', // The full duration of the media
'captions', // Toggle captions
'settings', // Settings menu
'pip', // Picture-in-picture (currently Safari only)
'airplay', // Airplay (currently Safari only)
//'download', // Show a download button with a link to either the current source or a custom URL you specify in your options
'fullscreen' // Toggle fullscreen
];
const player = new Plyr(document.getElementById('videoplayer'), {
controls,
//autoplay: true,
muted: true,
volume: 1,
iconUrl: "/assets/js/plyr/plyr.svg",
ratio: "16:9",
quality: {
default: "720"
}
});
/* player.once('ready', function(event) {
player.muted = true;
}); */
player.once('playing', function(event) {
/* var playerContainer = player.elements.container;
var unmuteBtn = document.createElement('span');
unmuteBtn.id = 'plyr-unmute-open-button';
unmuteBtn.className = 'plyr-unmute-open';
playerContainer.appendChild(unmuteBtn);
var svg = ''
unmuteBtn.appendChild(svg); */
$.ajax({
type: "POST",
cache: false,
url: "/ajax/update_views.php",
data: "news_id=4105839",
dataType: "json",
success: function(data) {
}
});
$.ajax({
url: "https://www.antaranews.com/ajax/related_video_player.php?id=4105839",
dataType: "json",
success: function(list) {
displayRelated(player, list);
}
});
});
/* $('.plyr-related-video-url').on('click', function () {
//e.preventDefault();
var video = this.getAttribute("data-video");
//type = 'video/' + $(this).data("type");
var type = 'video/mp4';
var poster = this.getAttribute("data-poster")||"";
var title = this.getAttribute("title")||"";
player.source = {
type: 'video',
title: title,
sources: [
{
src: video,
type: type,
size: 720
}
],
poster: poster
};
player.play();
}); */
})();
#plyr-unmute-open-button,
.plyr #plyr-unmute-button {
-webkit-transition:.3s ease-in-out;
-moz-transition:.3s ease-in-out;
-o-transition:.3s ease-in-out;
transition:.3s ease-in-out;
}
.plyr #plyr-unmute-button {
margin-top:-50px
}
.plyr:hover #plyr-unmute-button {
margin-top:0;
z-index:2
}
#plyr-unmute-button-info {
background-color:rgba(29,30,31,.290196);
color:rgba(255,255,255,.9);
padding:12px 5px;
text-align:center;
float:right;
cursor:pointer;
position:absolute;
left:15px;
bottom:10px;
display:none
}
#plyr-unmute-button:hover+#plyr-unmoute-open-button-info {
display:block
}
.plyr-unmute-open {
width:30px;
height:30px;
background:transparent url(/assets/icons/mute_icon.svg) no-repeat center center;
background-size:25px 25px;
font-size:30px;
padding:0;
text-align:center;
float:right;
cursor:pointer;
position:absolute;
left:15px;
bottom:10px
}
.plyr--hide-controls .plyr-unmute-open {
opacity: 1;
pointer-events: none;
}
ANTARA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak 21 orang asing tanpa paspor yang tinggal di salah satu hotel di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam Rizky Yudhaikawira mengatakan deportasi segera dilakukan setelah dokumen perjalan orang asing yang merupakan ABK Kapal MT Arman itu diserahkan oleh KLHK. (Holdan Parlaungan/Andi Bagasela/Farah Khadija)
ANTARA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak 21 orang asing tanpa paspor yang tinggal di salah satu hotel di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam Rizky Yudhaikawira mengatakan deportasi segera dilakukan setelah dokumen perjalan orang asing yang merupakan ABK Kapal MT Arman itu diserahkan oleh KLHK. (Holdan Parlaungan/Andi Bagasela/Farah Khadija)
| 2024-05-15 22:21:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 390,035,183 | Dirjen Imigrasi: Peresmian ULP Sebatik Momentum Penting Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan | TRIBUNLOMBOK.COM, NUNUKAN - Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim meresmikan Unit Layanan Paspor (ULP) di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara pada Rabu (15/5/2024). Peresmian ini menjadi momentum penting pemberdayaan masyarakat perbatasan.
Dalam lawatannya, Silmy juga bertemu Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dan membahas terkait pelayanan untuk masyarakat di perbatasan.
Unit Layanan Paspor Sebatik menjadi bentuk hadirnya negara di wilayah perbatasan.
Selain memudahkan akses masyarakat memperoleh dokumen perjalanan, hadirnya ULP menjadi stimulus bangkitnya perekonomian masyarakat di perbatasan.
Kini, sekitar 50 ribu penduduk Sebatik tidak perlu lagi menyeberang laut untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Nunukan.
"Peresmian ini tidak hanya merayakan hadirnya ULP di Sebatik. Tetapi kita juga merayakan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan," ujar Silmy Karim dalam kesempatan tersebut.
Pembukaan ULP Sebatik juga menjadi langkah konkret Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sebatik.
"Sebagai fasilitator pembangunan bangsa, fungsi keimigrasian tidak hanya terbatas pada kontrol pergerakan orang, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambah Silmy.
Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa kepemilikan dokumen perjalanan berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas, terutama lintas negara mengingat Sebatik merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Hal itu membuka peluang bagi masyarakat Sebatik untuk lebih aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi.
Peresmian ini juga menjadi momentum peningkatan kesadaran masyarakat Sebatik dalam hal transaksi dan perjalanan yang legal.
Hadirnya ULP Sebatik diharapkan dapat mencegah perlintasan ilegal di perbatasan. Dengan kemudahan akses pengurusan dokumen perjalanan resmi, setiap orang diharapkan memahami pentingnya aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko pelanggaran di perbatasan.
“Kami berharap agar dengan adanya layanan yang memadai, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menggunakan jalur resmi dan prosedural dalam setiap kegiatan yang melibatkan perlintasan perbatasan," tutup Silmy.
Selain meresmikan ULP Sebatik, Dirjen Imigrasi juga melihat kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam memberikan pelayanan keimigrasian perlintasan.
Silmy juga meninjau pelayanan di Kantor Imigrasi Nunukan dan Tarakan, didampingi oleh Direktur Kerja Sama Keimigrasian - Anggiat Napitupulu dan Direktur Intelijen Keimigrasian - R.P. Mulya.
"Kunjungan ke perbatasan ini bentuk upaya kami memberdayakan perbatasan. Saya sudah kunjungi seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Sekarang giliran Nunukan dan Tarakan,” ujar Silmy.
Terakhir, Silmy juga menekankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA (warga negara asing) yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal.
"Tidak hanya pelayanan, saya harapkan pengawasan dan penindakan terhadap WNA ilegal untuk ditingkatkan, agar memberikan efek jera kepada WNA dalam melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan di Indonesia," tutup Silmy.
(*) | 2024-05-16 21:08:25 | Berita Online | lombok.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 390,932,169 | Berani Berinovasi dengan Semangat Memperbaiki, Pesan Dirjen Imigrasi dalam Rakor Perwakilan Imigrasi |
LOS ANGELES, Jawa Pos Radar Madiun – Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian terus diupayakan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
Contohnya seperti yang dilakukan di Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Ditjen Imigrasi menggelar rapat koordinasi yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024.
Rapat ini mengusung tema Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laolany, dan beberapa pejabat lain.
Di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmiante juga hadir dalam acara ini.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran serta perlindungan WNI di luar negeri.
Pemerintah berkomitmen memudahkan WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.
Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.
“Jadi (untuk penerbitan paspor di luar negeri) selain persyaratan formil, disyaratkan juga memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal diluar negeri secara ilegal,” jelas Silmy.
Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi.
"Kita memiliki semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi) sudah semakin baik," ujarnya.
"Mulai saja dulu, dan terus lakukan perbaikan," imbuh Silmy disambut tepuk tangan hadirin. | 2024-05-30 13:44:16 | Berita Online | radarmadiun.jawapos.com | Mizan Ahsani |
Ditjen Imigrasi | 392,793,715 | Imigrasi ungkap 103 warga Taiwan terlibat penipuan daring di Indonesia |
Badung, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkapkan sebanyak 103 warga Taiwan yang tertangkap dalam operasi keimigrasian “Bali Becik” pada Rabu (26/6) terlibat penipuan daring dengan target korbannya di luar negeri salah satunya Malaysia.
“Mereka melakukan scamming atau penipuan tapi korban penipuan itu orang asing di negara lain yakni Malaysia,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Ia menyebutkan 103 warga Taiwan itu menyasar para korban di luar negeri berdasarkan pengakuan para pelaku saat menjalani pemeriksaan.
Godam juga memastikan mereka tidak terlibat peretasan yang mengakibatkan adanya gangguan Pusat Data Nasional (PDN) yang berimbas terhadap layanan keimigrasian pada Kamis (20/6).
Tak hanya itu, mereka juga tidak terkait dengan kasus judi daring atau pun penyelundupan orang.
“Kami belum melihat hubungannya (peretasan PDN). Untuk penyelundupan manusia kami pastikan tidak ada, judi online juga kami tidak temukan keterkaitannya,” imbuhnya.
Saat ini, 103 orang asing tersebut yang terdiri dari 91 laki-laki dan 12 wanita itu ditahan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Ada pun langkah selanjutnya, lanjut dia, melakukan deportasi dalam waktu dekat kepada 103 warga Taiwan itu.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, kata dia, tidak menemukan unsur pidana dalam penangkapan mereka sehingga tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.
“Mereka melakukan kegiatan di Indonesia tapi korban ada di negara lain sehingga sulit sekali untuk terpenuhi unsur pidana hal seperti ini,” imbuhnya.
Ia menyebut aksi penipuan daring menyasar korban di luar wilayah Indonesia merupakan pola kejahatan lintas negara.
Untuk itu, pihaknya menjatuhkan tindakan administrasi dengan deportasi karena mereka menyalahgunakan izin tinggal.
Sementara itu, Ketua Tim Pengawasan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Arief Eka Riyanto menambahkan mereka datang ke Bali secara bertahap mulai 2023-2024 dengan visa tinggal terbatas dan visa kunjungan.
“Visa mereka masih berlaku dan semuanya berusia di atas 18 tahun,” imbuhnya.
Saat ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah di Taiwan terkait proses deportasi yang seluruh biayanya ditanggung oleh pelaku atau dari pemerintah Taiwan.
Sebelumnya, 103 warga Taiwan itu ditangkap dalam penggeledahan tim gabungan di salah satu vila di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan pada Rabu (26/6) setelah melalui pengintaian Operasi Bali Becik.
Petugas menyita sejumlah barang dalam penggeledahan itu yang diduga terkait aksi kejahatan daring di antaranya 450 telepon seluler, sejumlah perangkat elektronik, paspor, peralatan internet tanpa kabel, hingga laptop. | 2024-06-28 15:28:09 | Berita Online | makassar.antaranews.com | Dewa Ketut Sudiarta Wiguna |
Ditjen Imigrasi | 392,839,308 | Layanan Imigrasi Kembali Pulih Pasca Serangan Siber | Pasca serangan cyber terhadap pusat data nasional pemerintah memastikan layanan keimigrasian telah pulih 100%, pemerintah menjamin masyarakat sudah bisa kembali dilayani untuk pembuatan paspor baik di kantor atau menggunakan aplikasi M paspor. Usai dikejutkan dengan serangan siber terhadap pusat data nasional, pemerintah kini memastikan layanan keimigrasian telah pulih 100%, dalam Konferensi pers pada Jumat sore, Direktorat Jenderal imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan, layanan seperti perlintasan visa Daring, izin tinggal dan Paspor telah kembali normal, tercatat 431 layanan keimigrasian berupa paspor di Indonesia dan 151 layanan paspor di luar negeri dinyatakan pulih, layanan kembali pulih setelah Ditjen imigrasi memindahkan pusat data dengan mengacu pada data lokal yang dicadangkan di pusat data ke imigrasian atau Pusdakim. | 2024-06-29 11:13:25 | Televisi | SCTV - Liputan 6 Pagi | DANA PARAMITA & REGINA VALERIA |
Ditjen Imigrasi | 391,994,133 | Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal | KOMPAS.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk memperketat pengawasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang akan bepergian ke Arab Saudi. Utamanya, jelang musim haji.
Anggota Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, hal tersebut diperlukan untuk mencegah penggunaan visa haji ilegal yang kerap terjadi.
Pasalnya, penyalahgunaan visa umrah kerap digunakan oleh beberapa pihak agar mereka bisa melaksanakan ibadah haji.
"Harus lebih ketat. Perlu ada koordinasi dan kolaborasi kerja sama antarkementerian. Jangan sampai jamaah diberikan visa umrah oleh Pemerintah Arab Saudi, tapi niatnya ternyata mau pergi haji. Lalu, mereka mendapatkan smart card dan tempat tinggal untuk sembunyi. Itu yang bahaya," ujar Cucun dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/6/2024).
Sebagai salah satu upaya pencegahan, Cucun menyarankan agar pengawasan di imigrasi diperketat saat musim haji.
Ia juga ingin agar pihak imigrasi mau menolak warga negara Indonesia (WNI) yang dicurigai menyalahgunakan visa umrah untuk berhaji.
"Kalau sudah musim haji. (Pihak imigrasi) harus mengantisipasi. Bila perlu tolak aja. Seperti pemerintah Saudi contohnya. Kalau sudah masuk musim haji, mereka tidak lagi mengeluarkan visa haji," kata Cucun.
Lewat langkah tersebut, Cucun berharap, kasus penyalahgunaan visa haji dapat berkurang. Dengan begitu, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar serta tertib.
Cucun juga meyakini bahwa pemegang visa ilegal tersebut tetap akan kesulitan melaksanakan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina meskipun berhasil lolos dari pihak imigrasi.
Hal tersebut dikarenakan otoritas Arab Saudi telah memperketat pengawasan di berbagai titik selama musim haji.
" Mereka (jemaah haji ilegal) biasanya masuk dari Riyadh. Namun, mereka belum tentu bisa masuk kawasan Arafah. Selain itu, di wilayah Jeddah dan Madinah juga sudah tidak bisa lagi," jelasnya.
| 2024-06-15 17:35:09 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 392,822,646 | Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas, Kantor Imigrasi Bima Studi Tiru ke Batam | BIMA, iNews.id - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB), melaksanakan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.
Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (29/5/2024) tersebut, dalam rangka studi tiru pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Selain dalam rangka pembangunan Zona Integritas, kegiatan tersebut juga bertujuan guna membawa manfaat dan berbagi informasi dalam hal peningkatan kualitas layanan, fasilitas dan inovasi, khususnya dari sisi pelayanan publik.
"Semoga kegiatan studi tiru ini bisa memberi manfaat dan meningkat kualitas yang lebih baik bagi pelayanan di Kantor Imigrasi Bima," terang M. Usman, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, Senin (03/6/2024).
Sementara itu, saat kunjungan itu rombongan Kantor Wilayah NTB dan Kantor Imigrasi Bima disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam beserta Jajaran.
Selanjutnya Tim berkeliling untuk melihat langsung bagaimana pelayanan dan fasilitas yang ada di Imigrasi Batam.
"Dengan pelaksanaan studi tiru ini dapat membawa perubahan dan dampak positif terhadap pelayanan di Kantor Imigrasi Bima sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan untuk masyarakat," pintanya.
Editor : Edy Irawan | 2024-06-29 00:03:47 | Berita Online | bima.inews.id |
Edy Irawan |
Ditjen Imigrasi | 390,025,177 | Visa Indonesia pastikan dukungan kuat bagi Rizki menuju Olimpiade |
Jakarta (ANTARA) - Visa Indonesia memastikan dukungan yang kuat untuk atlet angkat besi putra andalan Indonesia
Rizki Juniansyah
untuk mengejar prestasi pada Olimpiade Paris 2024.
"Kami dengan bangga berdiri bersama Rizki dalam perjalanan (ke Olimpiade Paris 2024) ini. Kami mendukungnya sebagai wujud nilai-nilai utama Visa di dunia yaitu penerimaan, kemitraan, dan inklusivitas," ujar Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Rizki kini bergabung dengan angkatan 2024 Visa yang terdiri dari 117 atlet yang mewakili lebih dari 60 negara dan 40 cabang olahraga.
Dalam konferensi pers bertema "Champions Your Dream with Visa featuring Rizki Juniansyah, Visa Athlete", Vira mengatakan, Visa Indonesia sangat antusias menyambut Rizki sebagai lifter bertalenta kelas dunia ke dalam Tim Visa.
Sekjen PABSI nilai keberhasilan Rizki Juniansyah ke Paris jadi kejutan
Berkat prestasi dan dedikasi, kata dia, Rizki telah mendapatkan pengakuan global yang mengantarkannya ke Olimpiade Paris 2024.
"Kami bangga mengumumkan bergabungnya Rizki Juniansyah, atlet angkat besi muda Indonesia pemecah rekor dunia, ke dalam Tim Visa untuk Olimpiade Paris," ujarnya.
Sementara itu, Rizki mengatakan, dirinya menjadi bagian dari Tim Visa merupakan sebuah kebanggaan sekaligus menambah semangat untuk berjuang menorehkan prestasi pada Olimpiade Paris.
Lifter muda Rizki Juniansyah pertajam rekor dunia Snatch di Uzbekistan
KOI berharap Rizki Juniansyah jaga performa puncak jelang Olimpiade
"Saya sangat menghargai dukungan dari Visa dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginspirasi dan melampaui batasan-batasan yang ada," ujarnya.
Rizki memastikan tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris setelah memenangkan IWF World Cup 2024 di Thailand pada kelas 73 kilogram (kg) dengan total beban angkatan sebesar 365 kg, sekaligus memecahkan rekor sebelumnya.
Atlet berusia 20 tahun itu bersama rekannya Eko Yuli Irawan dan Nurul Akmal saat ini sedang menjalani pemusatan latihan yang diselenggarakan Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) menuju ajang olahraga tertinggi dunia di Paris.
Menpora yakin 13 cabang olahraga tampil pada Olimpiade Paris 2024
KOI sebut atlet olimpiade dikawal ketat agar tampil maksimal
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-16 18:56:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,403,579 | Tinggalkan Legacy di Imigrasi Malang, Sambut Nahkoda Anyar Penuh Harapan | TRIBUNJATIMTIMUR.COM, MALANG - Kepala Kantor Imigrasi Malang, Jumat (21/6/2024) resmi memiliki Nahkoda anyar untuk memimpin Satuan Kerja di sisa tahun 2024.
Pejabat lama Galih Priya Kartika resmi menyerahkan tongkat estafet kepimpinan kepada Anggoro Widjanarko, prosesi serah terima jabatan dilaksanakan di Harris Hotel & Convention.
Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono hadir didampingi Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Jatim, Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat, Forkopimda Kabupaten Malang dan Kota Batu serta Kepala UPT se-Korwil Surabaya dan Malang.
Dalam sambutannya Heni mengapresiasi kinerja Pejabat lama yang telah banyak menorehkan prestasi, mempertahankan gelar WBK, Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Triwulan I Tahun 2024” dari KPPN Kota Malang dan predikat P2HAM dari Menkumham.
Tidak hanya itu Galih juga banyak melahirkan inovasi antara lain Ruang Ramah HAM dan Inovasi Eazy Intal, Immigration Corner di Universitas Brawijaya, dan Community Watch, Lentera Keimigrasian dan ECO PASS
Semua itu dicapai dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan, Galih meninggalkan Legacy bagi jajaran Imigrasi Malang yang berdampak kepada pelayanan prima bagi masyarakat dan stskeholder.
Raihan prestasi ini merupakan wujud kinerja individu dan kolaborasi jajaran bersama stakeholder, "Terima kasih Pak Galih yang telah memberi warna dan segudang prestasi serta inovasi bagi Imigrasi Malang," puji Heni.
Sementara untuk pejabat baru Heni berpesan banyak tugas rumah yang harus segera dirampungkan, di Bidang Pengawasan orang asing setiap bulannya dengan total pengawasan sebanyak 234 perusahaan, dan Telah dilakukan pendeportasian sebanyak 14 kali terdiri dari 29 orang WNA.
Hal ini patut memperoleh atensi khusus, dimana lalu lintas WNA di Kabupaten Malang cukup tinggi, "Perkuat fungsi Pengawasan jangan sampai lengah dan selalu bersinergi dengan APH yang tergabung dalam TimPORA," urainya.
Terakhir Heni memiliki keyakinan dan harapan bahwa Anggoro nantinya juga akan mampu mengemban tugas ini dengan baik, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Dan juga melanjutkan kerjasama yang baik dengan para stakeholder terkait, tutupnya. (*)
(TribunJatimTimur.com)
Ikuti kami di | 2024-06-22 16:14:21 | Berita Online | jatim-timur.tribunnews.com | Rendy Nicko Ramandha |
Ditjen Imigrasi | 389,619,784 | Imigrasi Putussibau Minta Warga Kapuas Hulu Laporkan WNA yang Tak Ada Izin Keimigrasian | TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kepala Imigrasi Putussibau, Uray Aliandri mengajak seluruh masyarakat Kapuas Hulu, untuk bisa melaporkan ke pihaknya, apabila menemukan Warga Negara Asing (WNA) yang tidak memiliki izin keimigrasian.
"Kamis di Imigrasi Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, akan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah aktivitas ilegal lainnya oleh Warga Negara Asing di wilayah Kapuas Hulu," ujarnya kepada wartawan, Jumat 10 Mei 2024.
Uray juga menjelaskan, pentingnya kerjasama dan sinergitas antara masyarakat dan pihak berwenang dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
"Kami meminta kepada seluruh masyarakat perbatasan, untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi, jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di sekitar wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kapuas Hulu," ucapnya.
Uray menambahkan, pihaknya tidak akan bisa bekerja sendiri, tanpa ada dukungan semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri.
"Jadi kami butuh bantuan dalam memantau dan mengawasi keberadaan orang negara asing di wilayah Kapuas Hulu," ungkapnya.
Belum lama ini, Imigrasi Putussibau, telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah WNA yang berbeda di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dan juga menangkap seorang WNA, yang tidak memiliki izin keimigrasian lengkap.
(*)
Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp | 2024-05-10 15:43:04 | Berita Online | pontianak.tribunnews.com | Sahirul Hakim |
Ditjen Imigrasi | 392,289,938 | Gangguan Pusat Data Nasional Berimbas ke Layanan Imigrasi , Silmy Karim: Bandara Soekarno-Hatta Terparah | TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM Silmy Karim menyatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika terkait terjadi gangguan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN).
"Kami ini pelanggannya, berdampak di seluruh Imigrasi, paling berat ya Soekarno-Hatta saat ini sistem manual, ini sangat menganggu, layanan keimigrasian," kata Silmy Karim kepada Tempo Kamis 20 Juni 2024.
Silmy menyebut gangguan tidak hanya pada layanan keimigrasian, tapi juga kepada layanan seluruh instansi pemerintah. Ada 80 pelanggan salah satunya Imigrasi. Gangguan pada Pusat Data Nasional ini kata dia berimbas kepada data imigrasi nasional sebagai pelanggan.
Silmy juga membantah isu server Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta kena bajak, "Ngawur itu, yang pasti karena ada gangguan PDN," katanya.
Silmy pun menyampaikan bahwa gangguan pada Pusat Data Nasional itu telah dibenarkan Menkominfo.
Pilihan Editor: Sebelum di Sukolilo Pati, Honda Mobilio Putih Milik Bos Rental Mobil Terlacak di Banten Hingga ke Sumatera | 2024-06-20 19:49:08 | Berita Online | tempo.co | Ayu Cipta |
Ditjen Imigrasi | 392,554,345 | Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi, Imigrasi Bima Gelar Rapat Timpora di Dompu | DOMPU, iNews.id - Perkuat sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Dompu, pada Selasa (04/5/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para stakeholder terkait. Acara diawali dengan sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Dompu, Adriansyah.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan perlunya kerjasama dan koordinasi yang kuat antar intsansi pemerintah, baik terkait masalah orang asing maupun isu isu strategis untuk menjaga keamanan negara.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, M. Usman yang sekaligus membuka resmi rapat TimPORA tingkat Kabupaten Dompu dengan tema "Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi TimPORA dalam rangka Optimalisasi Pengawasan Orang Asing Di Wilayah Kabupaten Dompu".
Usman berharap, kerjasama dan sinergitas yang sudah terjalin ini dapat dioptimalkan dengan kondisi perkembangan zaman dengan trend pergerakan orang/manusia antar negara yang lebih dinamis.
"Dalam situasi pergeseran trend pergerakan orang/ manusia lintas negara yang semakin tinggi dengan berbagai macam kepentingan dan motivasi, harus diikuti dengan peningkatan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing oleh semua pemangku kepentingan yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap orang asing, tentunya mengedepankan kerjasama dan sinergitas antar Institusi," tegas Kepala Kantor Imigrasi Bima, M. Usman.
Editor : Edy Irawan | 2024-06-25 10:29:46 | Berita Online | bima.inews.id |
Edy Irawan |
Ditjen Imigrasi | 389,195,530 | Imigrasi Tanjung Redeb Gelar Operasi Pengawasan Orang Asing Jagratara, Sasar Hotel hingga Perusahaan | TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Tanjung Redeb menggelar Operasi Pengawasan Orang Asing selama dua hari,2-3 Mei 2024.
Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Redeb, Benyamin Kali Patembal Harahap menjelaskan,operasi bernama Jagratara itu menyasar beberapa tempat yang ada di area Tanjung Redeb dan sekitarnya seperti hotel dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Kegiatan ini dipimpin langsung kepala kantor dan jajaran Sub Seksi TI Inteldakim dan tim operasi Jagratara.
“Operasi pengawasan orang asing ini kebetulan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia,” bebernya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (3/5/2024).
Lanjutnya, Jagratara dilaksanakan dalam rangka memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian dan penegakan hukum guna menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Pada operasi ini, tim Operasi Jagratara Kanim Tanjung Redeb juga bertandang ke PT. Sumber Mitra Jaya.
Tim disambut oleh pimpinan manajer dan menyatakan maksud serta tujuan kegiatan operasi.
Tim kemudian menanyakan keterangan mengenai keberadaan orang asing di wilayah PT. SMJ.
“Hasil dari operasi tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Selain itu juga tidak ditemukan kegiatan orang asing yang berpotensi mengganggu ketertiban umum maupun mengganggu keamanan,” ujar Beny sapaan akrabnya.
Kendati tidak ditemukan pelanggaran, Kantor Imigrasi Tanjung Redeb akan terus melakukan pengawasan terhadap orang asing di wlayah kerjanya.
Selain itu, juga memberikan edukasi kepada beberapa tempat yang kami datangi untuk tertib melaksanakan pelaporan orang asing.
Sementara itu, salah satu resepsionis Hotel Palmy Berau mengatakan, Hotel Palmy saat ini belum menerima banyak tamu WNA yang menginap.
“Hanya terdapat satu tamu warga negara Tiongkok yang melakukan check-out pada hari ini, Kamis 2 Mei 2024,” bebernya.
"Tamu WNA yang menginap kebanyakan untuk transit sebelum melakukan perjalanan lanjutan ke Pulau Maratua dan sudah disampaikan lewat form online maupun WhatsApp Kantor Imigrasi Tanjung Redeb,” tutupnya. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya | 2024-05-03 18:14:55 | Berita Online | Kaltim.tribunnews.com | Renata Andini Pengesti |
Ditjen Imigrasi | 391,744,905 | Imigrasi Putussibau Beri Penjelasan soal 10 PMI Ilegal Nekat ke Malaysia Lewat Hutan | TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Tim gabungan Kodim 1206/Putussibau dan anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia menahan 10 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
"10 PMI hasil dari kegiatan ambush dan sweeping yang dilaksanakan tim gabungan Kodim 1206/Putussibau dan anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia (Batalyon Zipur 5 Arati Bhaya Wighina," ujar Kasubsi Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Imigrasi Putussibau, Joenari Anthony Marpaung kepada TribunPontianak, Selasa 11 Juni 2024.
Joenari juga menjelaskan, saat ini 10 orang PMI ilegal tersebut sudah dipulangkan oleh pihaknya ke tempat kampung halaman.
"Sebelum mereka dipulangkan terlebih dahulu, kami ambil keterangan dari mereka, dan mengaku hendak ke Malaysia melalui jalur hutan," ucapnya.
Joenari menyatakan, PMI ilegal ini rencananya ingin bekerja secara non prosedural di Mukah Malaysia di Perkebunan Sawit.
"Ada beberapa yang membawa dokumen perjalanan seperti paspor, dan sisanya hanya bawa identitas diri yaitu KTP," ujarnya.
Joenari juga mengucapkan terimakasih kepada TNI yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, telah menyerahkan PMI ilegal ke Imigrasi Putussibau.
"Kejadian ini merupakan bentuk koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum Keimigrasian. Mala diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar Imigrasi dan Satgas Pamtas dalam pencegahan dan penanganan hukum wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kapuas Hulu," ungkapnya.
(*)
Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp
| 2024-06-12 06:28:33 | Berita Online | pontianak.tribunnews.com | Sahirul Hakim |
Ditjen Imigrasi | 392,512,247 | Kementerian Komunikasi Sebut Pelayanan Imigrasi telah Normal | TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan perkembangan pengaktifan operasional Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya di beberapa bandara pascaserangan siber Ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Laporan terakhir dari imigrasi, layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.
Adapun layanan yang sudah aktif beroperasi, kata dia, di antaranya layanan visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), dan layanan passport.
“Layanan visa on arrival-on boarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian. Ini sudah berjalan walaupun tentunya nanti tetap akan dilaksanakan evaluasi-evaluasi berikutnya,” katanya.
Sebelumnya ia mengatakan, pihaknya terus memlakukan langkah-langkah pemulihan terhadap imigrasi. Ia juga mengatakan layanan imigrasi melalui Autogate di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat terhambat, telah kembali beroperasi secara bertahap. Sedangkan layanan Autogate di bandara lain, kata dia, masih terus diupayakan pemulihannya.
“Agar proses keimigrasian dapat terus berjalan, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan,” ujarnya, Sabtu, 22 Juni 2024.
Ia mengatakan akan terus menyampaikan perkembangan pemulihan kepada publik, khususnya perihal PDNS 2, secara berkala. “Dalam hal pelayanan keimigrasian, Kementerian Kominfo bekerja bersama dengan Ditjen Imigrasi, Kemenkumham,” kata Semuel.
Setidaknya ada 210 instansi yang terdampak serangan siber Ransomware terhadap server PDNS baik di pusat maupun daerah di Indonesia.
Sementara beberapa instansi yang sudah mulai beroperasi selain Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang telah berhasil mengaktifkan kembali layanannya, ada pula Maritim dan Investasi (Marves) yang memiliki layanan perizinan iven juga sudah aktif kembali dan Pemerintah Kota Kediri.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Lapor Jokowi Usai Bertemu Tim Sinkronisasi Prabowo
| 2024-06-24 17:04:07 | Berita Online | tempo.co | Bagus Pribadi |
Ditjen Imigrasi | 392,814,422 | Imigrasi Perpanjang Masa Pencekalan Firli Bahuri Hingga 6 Bulan | tirto.id
-
Pihak Imigrasi menerima pengajuan permohonan pencekalan yang diajukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke luar negeri. Firli Bahuri kembali dicekal sampai enam bulan ke depan.
"Permohonan Bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama, tersangka Firli Bahuri, mengenai waktu, enam bulan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Silmy Karim di Penang Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024) malam.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['']).setTargeting('channel', ['']).setTargeting('gdn_keyword', ['']).setTargeting('channel_group', ['']).setTargeting('noads_content', ['false']);gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Silmy mengatakan pencekalan Firli Bahuri kedua terhitung sejak 25 Juni sampai 25 Desember 2024 mendatang.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['']).setTargeting('channel', ['']).setTargeting('gdn_keyword', ['']).setTargeting('channel_group', ['']).setTargeting('noads_content', ['false']);gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
"Ini perpanjangan kedua, dari mulai 25 juni 2024 sampai 6 bulan ke depan 25 Desember 2024," tutur Silmy.
Diketahui, Firli Bahuri ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjelaskan pihaknya menjerat Firli dengan pasal berlapis. Pasal pertama, Pasal 12 e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal kedua, Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.
Berdasarkan pasal yang dijerat, Firli terancam hukuman pidana penjara selama paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau seumur hidup. Firli juga dikenai sanksi denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar.
Hingga kini belum ada perkembangan yang berarti dalam penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian Penyidik sudah dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Namun, dua kali pula dikembalikan karena dinilai belum lengkap.
Firli dua kali dipanggil untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Namun, dua kali Firli tak hadir.
Baca juga:
SYL Akui Pernah Menyerahkan Uang ke Firli Bahuri Rp1,3 Miliar
Imigrasi Tangkap 103 WNA Diduga Lakukan Kejahatan Siber di Bali
Bukti Sudah Begitu Terang, Kenapa Firli Tak Kunjung Diadili?
Baca juga artikel terkait
atau tulisan lainnya dari
Auliya Umayna Andani
Reporter: Auliya Umayna Andani
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Maya Saputri | 2024-06-28 20:42:10 | Berita Online | tirto.id | tirto.id |
Ditjen Imigrasi | 391,006,436 | Imigrasi Atambua terus perkuat pengawasan perlintasan perbatasan |
Maumere (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus memperkuat pengawasan pada aktivitas perlintasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.
"Imigrasi Atambua melakukan pengawasan di jalur-jalur perlintasan tidak resmi atau jalur ilegal, sehingga dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran keimigrasian di sekitar wilayah perbatasan negara," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua Indra Maulana Dimyati ketika dihubungi dari Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka, Jumat, (31/5/2024).
Ia menjelaskan aktivitas perlintasan di wilayah itu perbatasan terus mengalami kenaikan sejak bulan Februari 2024.
Berdasarkan Data perlintasan periode Januari 2024 hingga 29 Mei 2024, jumlah aktivitas perlintasan telah mencapai 150.925 orang dengan lintasan terbanyak melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain.
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan keimigrasian serta tindak kejahatan lainnya, kata Indra, petugas Kantor Imigrasi Atambua tetap melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian pelintas yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Selain itu, kata dia, pihak Imigrasi Atambua juga melakukan profiling yang mendalam terhadap setiap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia.
"Untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan keimigrasian, kami juga memberikan sosialisasi tentang peraturan keimigrasian di wilayah perbatasan," ujarnya.
Menurut Indra, hal itu harus terus dilakukan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat khususnya mengenai penggunaan dokumen perjalanan dan perlintasan melalui jalur yang resmi.
Baca juga: Dirjen Imigrasi usulkan tambah enam atase imigrasi di luar negeri
Selain itu, pihaknya juga meningkatkan peran aktif anggota tim pengawasan orang asing (Timpora) dalam pengawasan perbatasan di wilayah mereka.
Baca juga: Imigrasi Atambua gelar operasi Jagratara awasi orang asing di perbatasan
Baca juga: Imigrasi Atambua tekankan pentingnya desa binaan sadar hukum
"Kantor Imigrasi Atambua selalu berkomitmen untuk memberikan layanan keimigrasian yang terbaik bagi seluruh masyarakat dan stakeholder di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste," ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi Atambua perkuat pengawasan perlintasan perbatasan | 2024-05-31 13:42:19 | Berita Online | kupang.antaranews.com | Fransiska Mariana Nuka |
Ditjen Imigrasi | 389,535,445 | Imigrasi Tasikmalaya deportasi seorang WNA karena kasus narkoba | ['\n Tasikmalaya (ANTARA) - Kantor Imigrasi Tasikmalaya mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) inisial XB (40) ke negara asalnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena sudah selesai menjalani hukuman pidana terkait kasus narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya (narkoba).\r\n\r\n"Berdasarkan peraturan keimigrasian, selanjutnya XB dikenakan pasal 75 Ayat 1 dan 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dideportasi serta masuk daftar penangkalan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tasikmalaya Surjono di Tasikmalaya, Rabu.\r\n\r\nIa menuturkan sesuai dengan aturan yang berlaku seorang WNA RRT itu dipulangkan ke negaranya melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Senin (6/5).\r\n\r\nWNA itu, kata dia, sudah selesai menjalani hukuman pidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banjar, setelah dinyatakan bebas lalu menjalani penahanan di Kantor Imigrasi Tasikmalaya untuk menunggu pelaksanaan deportasi.\r\n\r\n"WNA RRT tersebut telah diserahterimakan pasca-kebebasannya dari Lapas Kelas II Banjar pada Selasa (9/4), dan kemudian menjalani proses pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Tasikmalaya sambil menunggu deportasi," kata Surjono.\r\n\r\nIa mengatakan, WNA itu menjalani hukuman pidana penjara setelah diputus bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada 7 Agustus 2018 lalu.\r\n\r\nPutusan pendeportasian terhadap WNA bermasalah itu, kata Surjono, merupakan bukti komitmen Kemenkumham Provinsi Jawa Barat dalam penegakan hukum keimigrasian.\r\n\r\nTindakan tegas itu, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi WNA lain agar dapat mematuhi, menghormati hukum dan norma yang berlaku di Indonesia, jika tidak maka akan ada sanksinya yaitu dideportasi.\r\n12Tampilkan Semua ']
Tasikmalaya (ANTARA) - Kantor Imigrasi Tasikmalaya mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) inisial XB (40) ke negara asalnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena sudah selesai menjalani hukuman pidana terkait kasus narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya (narkoba).
"Berdasarkan peraturan keimigrasian, selanjutnya XB dikenakan pasal 75 Ayat 1 dan 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dideportasi serta masuk daftar penangkalan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tasikmalaya Surjono di Tasikmalaya, Rabu.
Ia menuturkan sesuai dengan aturan yang berlaku seorang WNA RRT itu dipulangkan ke negaranya melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Senin (6/5).
WNA itu, kata dia, sudah selesai menjalani hukuman pidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banjar, setelah dinyatakan bebas lalu menjalani penahanan di Kantor Imigrasi Tasikmalaya untuk menunggu pelaksanaan deportasi.
"WNA RRT tersebut telah diserahterimakan pasca-kebebasannya dari Lapas Kelas II Banjar pada Selasa (9/4), dan kemudian menjalani proses pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Tasikmalaya sambil menunggu deportasi," kata Surjono.
Ia mengatakan, WNA itu menjalani hukuman pidana penjara setelah diputus bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada 7 Agustus 2018 lalu.
Putusan pendeportasian terhadap WNA bermasalah itu, kata Surjono, merupakan bukti komitmen Kemenkumham Provinsi Jawa Barat dalam penegakan hukum keimigrasian.
Tindakan tegas itu, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi WNA lain agar dapat mematuhi, menghormati hukum dan norma yang berlaku di Indonesia, jika tidak maka akan ada sanksinya yaitu dideportasi.
Ia menambahkan Kantor Imigrasi Tasikmalaya juga terus bersinergi dengan instansi lain untuk memastikan seluruh WNA yang ada di wilayah tugas Imigrasi Tasikmalaya tidak bermasalah.
"Kami juga akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa WNA yang berada di wilayah hukum Tasikmalaya dan sekitarnya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku," katanya.
12Tampilkan Semua | 2024-05-09 07:35:09 | Berita Online | jabar.antaranews.com | Pewarta: Feri Purnama |
Ditjen Imigrasi | 390,915,726 | Imigrasi Kelas II TPI Mimika Gelar Rakor Antar Instansi, Ini yang Dibahas |
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela
TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengadakan kegiatan rapat koordinasi (rakor) antar instansi terkait pemeriksaan alat angkut serta monev persiapan, dan ujicoba penerapan SSm ekspor di Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika.
Rapat dibuka oleh Kasi Lalintalkim Kanim Mimika, Edwin Musila dan didampingi oleh Kepala UPP Kelas II Pomako, Farid Sujianto di Aula Kantor Imigrasi, Rabu (29/5/2024) kemarin.
Kegiatan ini dihadiri oleh instansi terkait, yaitu UPP Pomako, Beacukai Timika, Balai Karantina Kesehatan Kelas II Biak, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah.
Selain membahas terkait pemeriksaan alat angkut dan koordinasi antar instansi Kantor Imigrasi mimika juga mengikuti monev persiapan dan uji coba penerapan SSm ekspor secara virtual yang disampaikan oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Masing-masing dari tim National Logistic Ecosystem (NLE),diwakili oleh Pudji Seswanto da Chairul serta Erwin Hariadi.
Dalam pemaparannya, tim NLE memberikan materi dan evaluasi terkait pelaksanaan dan keberlanjutan SSm ekspor di pelabuhan internasional seluruh wilayah Indonesia termasuk Pelabuhan Amamapare Kabupaten Mimika.
Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi antar instansi.
Kasi Lalintalkim Kanim Mimika, Edwin Musila mengatakan, rapat koordinasi ini terkait pemeriksaan alat angkut serta monev persiapan, dan ujicoba penerapan SSm ekspor di Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika.
"Kami harap kedepan melalui rapat ini bisa bermanfaat untuk Pelabuhan Amamapare Mimika," singkatnya. (*) | 2024-05-30 09:58:47 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Marselinus Labu Lela |
Ditjen Imigrasi | 389,133,798 | Masuk Secara Ilegal, Imigrasi Pekanbaru Proses Hukum WN Malaysia | PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Sebagai bentuk Pro Justisia, Kanwil Kemenkumham Riau melalui Kantor Imigrasi Pekanbaru memproses hukum Warga Negara (WN) Malaysia. Pria berinisial ZP, sudah berstatus tersangka, diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru untuk diadili.
Proses penyerahan tersangka langsung dilakuman Kepala Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Syahrioma Delavino, didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir bersama Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung.
Argap pada Kamis (2/5/2024) menjabarkan, ZP memasuki Indonesia secara ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Balai pada tanggal 9 Februari 2024. Dari sana ZP kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Barat dan kemudian ke Konsulat Malaysia Pekanbaru.
Lalu Pada tanggal 19 Februari 2024, ZP ditangkap oleh petugas setelah dilakukan pengecekan paspornya yang ternyata telah habis masa berlaku. Paspor ZP habis masa berlaku pada 29 November 2023 dan tidak ditemukan cap masuk ke Indonesia secara resmi.
"Kami mengambil tindakan tegas sesuai aturan kepada ZP karena telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Ini merupakan komitmen Kemenkumham Riau untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga kedaulatan negara," sebut Argap.
ZP saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Berkas perkara ZP telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejari pada tanggal 29 April 2024 lalu.
Sebelumnya Kanwil Kemenkumham Riau telah melaksanakan penegakan hukum keimigrasian terhadap 40 individu pelanggar Administrasi Keimigrasian. Hingga April 2024, 21 WNA sudah di deportasi yang berasal dari Bangladesh, Malaysia dan Thailand.
"Yang masih menunggu proses administrasi dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sebanyak sebanyak 19 orang," tutup Argap. | 2024-05-02 20:42:06 | Berita Online | riaupos.jawapos.com | Hendrawan Kariman |
Ditjen Imigrasi | 391,902,967 | Dirjen Imigrasi Sebut Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4 Persen Selama Januari-Mei 2024 | TRIBUNJOGJA.COM - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian.
Dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2024, jajaran imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya.
Jumlah ini meningkat 94,4 pesen dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun sebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang tahun 2023.
“Imigrasi harus balance. Di satu sisi kita upayakan bagaimana tusi (tugas-fungsi) fasilitator pembangunan ekonominya jalan dengan banyak mendatangkan orang asing berkualitas, di sisi lain kita tetap waspada. Tidak boleh lengah. Kita giatkan operasi, turun pengawasan. Baik itu pengawasan darat ataupun laut. Di bandara maupun pelabuhan,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (13/6/2024).
Hingga Mei 2024, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kemigrasian.
Sementara itu, pada periode yang sama Imigrasi juga telah melakukan penangkalan atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing.
Di sisi lain, dinamika geopolitik negara-negara di dunia yang saat ini tengah berlangsung juga berdampak secara tidak langsung terhadap keamanan di Indonesia dengan tingginya lalu lintas orang asing.
Hal ini menjadi fokus imigrasi dalam pengawasan orang asing.
Awal Mei lalu, Imigrasi melakukan operasi pengawasan orang asing “Jagratara” yang menjaring 914 orang asing untuk diperiksa. Operasi tersebut menjadi bentuk kewaspadaan imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas orang asing di seluruh Indonesia.
“Mei lalu kami lakukan operasi Jagratara. Ke depannya sudah saya serukan untuk menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Bali Becik maupun skala nasional. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi”, tutur Silmy.
“Kita harus sigap dan waspada. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendatangkan manfaat untuk Indonesia malahkontraproduktif bagi negara,” tambah Silmy. (*) | 2024-06-14 09:35:21 | Berita Online | jogja.tribunnews.com | Tribun Jogja |
Ditjen Imigrasi | 392,688,173 | Girimukti Jadi Desa Binaan Imigrasi, Cegah TPPO dan TPPM di PPU | Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) bersama Kantor Imigrasi kelas I TPI Balikpapan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pembentukan desa binaan imigrasi dan sosialisasi keimigrasian di Desa Girimukti, Selasa (25/06/2024).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Buono Adisucipto, menyebut bahwa kegiatan kolaborasi ini adalah langkah baru untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang berkedok Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Sebagaimana kita ketahui bahwa antusias masyarakat Indonesia untuk bisa bekerja di luar negeri sangat tinggi, hal ini membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ikut mengambil kesempatan untuk menawarkan program kerja di luar negeri dengan iming-iming pendapatan yang sangat besar. Namun di balik tawaran itu terdapat modus untuk mengambil keuntungan yang sangat besar,” terangnya.
| 2024-06-27 06:36:42 | Berita Online | beritasatu.com | Kaltimtoday.Co |
Ditjen Imigrasi | 392,907,405 | PDN Diretas, Ditjen Imigrasi: Layanan Visa Online, Izin Tinggal dan Paspor Sudah Pulih 100% |
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan seluruh layanan terkait keimigrasian telah pulih 100 persen. Diketahui, layanan Keimigrasian diduga itu terdampak serangan siber ransomware kepada Pusat Data Nasional (PDN).
"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen," kata Dirjen Imigrasi pada Kemenkumham, Silmy Karim saat jumpa pers, Jumat (28/6).
Silmy menjamin layanan keimigrasian saat ini sudah bisa berjalan dengan lancar, khususnya proses dalam pengurusan paspor untuk masyarakat.
"Berhasil direcover 100 persen, walaupun tentu kita pasti masih ada satu-dua yang mungkin ada gangguan sedikit-sedikit, menunggu kestabilan tetapi sudah recover," tuturnya.
Hal itu karena dalam proses pemulihan ini cukup membutuhkan kerja keras. Ditjen Imigrasi harus memulihkan data dari 431 layanan di seluruh Indonesia dan 151 itu ada di luar negeri, hanya pada pelayanan paspor.
"Makanya paspor itu yang paling terakhir recover. Karena satu per satu harus dilakukan setting ulang," jelasnya.
Sementara aplikasi M-Passport, Silmy menyampaikan layanan digital itu telah aktif dan bisa digunakan dalam waktu dekat. Layanan digital itu hanya memerlukan proses instal ulang untuk reset data.
"Karena kalau masih pakai yang lama itu kadang-kadang tidak nyambung. Sehingga kesannya masih belum baik. Padahal itu tinggal di-setting ulang, atau reset, di-delate, install lagi, itu biasanya lancar untuk kaitan dengan M-Passport," tuturnya.
Selain urusan paspor, Ditjen Imigrasi juga harus mengurus kerja sama keimigrasian dengan 22 Kementerian dan Lembaga yang terganggu datanya akibat serangan siber PDN.
"Dukcapil pakai, Bea Cukai pakai, Kemenlu pakai, otomatis kalau Dirjen Anggaran kaitan pembayaran, Kemenaker, Kementerian Investasi, KPK, POLRI, Kejaksaan, BNPB, dan seterusnya sampai Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga kita harus buka satu-satu," ucapnya.
Sekedar informasi, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sempat down karena serangan siber. Hal itu telah dibenarkan pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Akibatnya, sejumlah layanan pemerintah terganggu. Salah satunya keimigrasian yang harus dijalankan saat itu dengan cara manual. Langkah itu ditempuh, sebagai usaha darurat untuk proses pemulihan pelayanan.
Layanan Keimigrasian diduga itu terdampak serangan siber ransomware kepada Pusat Data Nasional (PDN). | 2024-06-28 20:21:08 | Berita Online | merdeka.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,276,907 | Imigrasi Putussibau Periksa Dua WNA di Kapuas Hulu, Ini Asal Negaranya | TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kasubsi Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Putussibau, Joenari Anthony Marpaung menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang warga negara asing (WNA) dari Negara China dan Inggris, yang berada di wilayah Kapuas Hulu.
"Kedua warga negara asing ini, satu orang bekerja sebagai tenaga ahli di PT. Hasil Kharisma Alam, Kecamatan Bunut Hulu, merupakan warga negara China, dan satu orang kebangsaan Inggris tugas penelitian di Kapuas Hulu," ujarnya kepada wartawan, Minggu 5 Mei 2024.
Joenari menyatakan setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian, hasil operasi menunjukkan bahwa, tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di daerah tersebut. "Jadi hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan administrasi dan keimigrasian yang berlaku," ucapnya.
Dijelaskan, operasi ini merupakan bagian dari rutinitas kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
"Kami melakukan ini untuk memastikan bahwa semua orang asing yang berada di wilayah kerja kami mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku," ujarnya.
Joenari juga menekankan bahwa tujuan utama dari operasi JAGRATARA sebagai upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan pelanggaran yang bisa terjadi.
"Kegiatan operasi semacam ini diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan memberikan sinyal kepada semua pihak, termasuk warga asing, tentang pentingnya mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku," ucapnya.
Kemudian, operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa, semua aspek keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Putussibau tetap terkendali.
"Juga sebagai agenda terpusat dengan kendali Direktorat Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian Ditjen Imigrasi yang dilaksanakan selama tanggal 02-03 Mei 2024," ungkapnya.
Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak DI SINI | 2024-05-05 10:14:34 | Berita Online | pontianak.tribunnews.com | Sahirul Hakim |
Ditjen Imigrasi | 392,285,354 | Antrean Penumpang Mengular di Bandara Soetta, Imigrasi: Pusat Data di Kemenkominfo Bermasalah | Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada sistem imigrasi disebabkan Pusat Data Nasional yang bermasalah.
"Yang bermasalah PDN, Pusat Data Nasional, yang dikelola Kominfo," kata Silmy, seperti dilansir dari Antara, Kamis (20/6/2024).
Silmy mengatakan Pusat Data Nasional tersebut dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan lembaga itu.
"Imigrasi sebagai pengguna, di mana server kita ada di PDN," tambahnya.
Silmy mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan internasional untuk datang lebih awal guna mengantisipasi antrean di konter imigrasi.
"Datang lebih awal untuk mengantisipasi antrean yang lebih lama di konter imigrasi. Disarankan tiga jam sebelum jadwal penerbangan," pesan Dirjen Imigrasi.
Sebelumnya, berdasarkan pantauan ANTARA di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis siang, sistem pengecekan imigrasi mengalami gangguan mengakibatkan penumpang yang baru datang dari luar negeri harus mengantre panjang.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham melalui unggahan di kanal Instagram resminya @ditjen_imigrasi, Kamis sore, menjelaskan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Kominfo berdampak pada seluruh layanan keimigrasian.
Pusat Data Nasional tidak hanya diperuntukkan Ditjen Imigrasi, melainkan pusat penyimpanan dan pengelolaan data untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami akan informasikan jika sistem telah beroperasi kembali," demikian unggahan Ditjen Imigrasi. | 2024-06-20 18:49:09 | Berita Online | Liputan6.com | Muhammad Radityo Priyasmoro |
Ditjen Imigrasi | 391,837,717 | Imigrasi Polonia Deportasi WN Nigeria Karena Overstay | TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia mendeportasi warga negara asing yang melanggar aturan selama tinggal di Indonesia.
Warga negara asing asal Nigeria ini dipulangkan ke negara asalnya kerena tinggal di Indonesia melebihi waktu izin tinggalnya (overstay).
Pria berinisial ACC (34) asal Nigeria ini telah berada di wilayah Indonesia melebihi 60 hari dari izin tinggalnya.
ACC telah di deportasi pada hari Selasa, (11/06/2024) menggunakan pesawat Ethiophian Airlines dengan no penerbangan ET 0629 pada pukun 20.35 WIB dengan tujuan Jakarta-Lagos.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia mengatakan tidak menoleransi pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing di wilayah Polonia Medan.
ACC selain di deportasi juga di usulkan masuk dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sigit Setyawan juga senantiasa mengajak partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap WNA dalam rangka menjaga keamanan ketertiban dan lingkungan sekitar.
(*) | 2024-06-13 11:28:22 | Berita Online | medan.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,338,553 |
Imigrasi Surabaya Punya Nakhoda Baru |
-
Imigrasi Surabaya kini punya nakhoda baru. Mulai hari ini, jabatan Kepala Kantor Imigrasi Surabaya yang sebelumnya diemban Chicco A. Muttaqin berpindah ke Ramdhani.
Usai resmi dilantik, Ramdhani berjanji akan memaksimalkan kualitas hingga kapasitas pelayanan keimigrasian. Tak hanya di Surabaya, tapi juga di sejumlah wilayah di Jatim.
Ramdhani mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat. Khususnya di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto.
"Pelayanan keimigrasian yang prima, profesional dan akuntabel kepada masyarakat adalah komitmen kami," kata Ramdhani usai Serah Terima Jabatan di Imigrasi Surabaya, Senin (6/5/2024).
Ramdhani menjelaskan, salah satunya upayanya yakni menghadirkan Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3). Mengingat, UP3 adalah layanan percepatan penerbitan e-Paspor sehari jadi yang sudah berjalan sejak Sabtu (4/5/2024).
"Untuk UP3 sudah berjalan dan akan kami evaluasi pelaksanaannya. Sehingga, bisa diadakan secara rutin," imbuhnya.
Menurut Ramdhani, imigrasi tidak hanya memiliki fungsi untuk melayani masyarakat. Namun, juga menegakkan hukum keimigrasian dan menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
"Kami juga akan memaksimalkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Sebab, kami juga memiliki bidang intelijen dan penindakan keimigrasian yang menjalankan fungsi penegakan hukum," ujarnya
Ramdhani mengungkapkan, imigrasi juga menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dan bersinergi dengan berbagai stakeholder. Tak hanya dengan pemerintah daerah, namun juga komunitas hingga para pelaku usaha.
Ia berharap kehadiran imigrasi dapat diketahui seluas-luasnya dan bermanfaat bagi khalayak. Ia akan mengaku terus memaksimalkan penyebaran informasi melalui berbagai bidang dan media yang ada.
Ia mengimbau, agar warga Jatim memantau akun media sosial resmi Imigrasi Surabaya. Supaya bisa memperoleh informasi pelayanan keimigrasian terbaru dan yang kredibel, berkomitmen dan inovatif. Ia juga optimis bisa mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2024 ini.
"Predikat ini (WBBM) merupakan bukti komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel kepada masyarakat," tutupnya.
| 2024-05-06 13:09:01 | Berita Online | Detik.com | Praditya Fauzi Rahman - |
Ditjen Imigrasi | 389,718,548 | Imigrasi Terapkan One Stop Service, 393 Jemaah Haji Kloter 1 Embarkasi Padang Berangkat ke Tanah Suci |
PADEK.JAWAPOS.COM—Sebanyak 393 calon jemaah haji (CJH) Kloter 1 Embarkasi Padang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, Minggu (12/5) melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pukul 18.25 WIB.
Pelepasan CJH Kloter 1 tersebut telah dilaksanakan Sabtu (11/5) dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah.
Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin, menyampaikan, 393 jemaah haji Kloter 1 ini berasal dari Kota Padang. "Mereka akan diterbangkan ke Madinah menggunakan Maskapai Garuda Indonesia," jelas Mahyudin.
Lebih lanjut, Mahyudin menuturkan, CJH Kloter 1 ini telah diasramakan di Asrama Haji Tabing Padang sejak beberapa hari sebelum keberangkatan.
"Selama di asrama, mereka telah mendapatkan berbagai pembekalan dan bimbingan terkait ibadah haji," ujarnya.
Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Padang, Tedi Hartadi Wibowo, mengungkapkan, pelaksanaan haji tahun 2024 dengan sistem one stop service berjalan dengan lancar.
"Imigrasi telah melaksanakan tugas dengan prima dalam melayani jemaah haji," kata Tedi.
Tedi menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini.
"Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji," tegasnya.
Kepala Bagian Kesra Kota Padang diwakili Kasubag Keagamaan Zul Asfi Lubis menyebutkan, CJH asal Kota Padang pada 1445 H/2024 berjumlah 1.248 orang yang diberangkatkan melalui 9 kloter.
"Untuk kloter pertama ini kita memberangkatkan 386 orang calon jamaah haji, kemudian disusul kloter selanjutnya," sebutnya.(*) | 2024-05-12 15:49:22 | Berita Online | padek.jawapos.com | Hendra Efison |
Ditjen Imigrasi | 389,704,206 | Penyelenggara Ibadah Haji 2024 Apresiasi Proses Fast Track di Imigrasi Jakarta: Hanya Perlu 2 Menit | Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baruTRIBUN-VIDEO.COM - Konferensi Pers Penyelenggara Ibadah Haji 2024 Sabtu (11/05/2024), Apresiasi Proses Fast Track di Imigrasi Jakarta: Hanya Perlu 2 Menit
LIVE UPDATE
Embarkasi Solo Terapkan One Stop Service untuk Calon Haji 2024, Maksimalkan Istirahat Jemaah
15 jam lalu
To The Point
Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024 Terjegal Aturan Main, Pengamat: Seperti Minyak dan Air
17 jam lalu
Pilpres 2024
Duet Anies-Ahok di Pilkada 2024, Gagal Terbentur Aturan
21 jam lalu
VIRAL NEWS
Epy Kusnandar Ditangkap Polisi Terkait Narkoba, 'Kang Mus' Diamankan Bareng SinetronPremanPensiun
1 hari lalu
| 2024-05-12 10:22:49 | Berita Online | video.tribunnews.com |
Editor: Tim Kreatif Tribun-video.com |
Ditjen Imigrasi | 392,443,004 | LAYANAN IMIGRASI BANDARA DILAKUKAN MANUAL | Pusat Data Nasional yang masih mengalami gangguan membuat pelayanan imigrasi Bandara Kualanamu dan Bandara Juanda masih melakukan pendataan secara manual dan berdasarkan pantauan di lapangan, antrian penumpang terjadi di penerbangan internasional namun antrian yang terjadi tidak terlalu panjang dan bisa diatasi dalam waktu 10 hingga 20 menit, Kepala Bidang tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Kualanamu Sofyan Martono Wibowo menyatakan pihaknya sudah mengantisipasi gangguan yang terjadi pada sistem pusat data nasional dengan cara mengoptimalkan personel yang ada untuk menginput data secara manual, pihaknya juga memanfaatkan sistem backup server lokal untuk mendata penumpang yang baru saja tiba maupun yang akan berangkat ke luar negeri, di Bandara Internasional Kualanamu terdapat 38 penerbangan internasional dalam sehari. Sementara, di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo Meskipun tidak ada penumpukan penumpang namun imigrasi terpaksa harus Melayani seluruh penumpang secara manual, Hal ini dikarenakan hingga hari ini sistem pusat data nasional masih belum pulih pihak imigrasi tetap melayani penerbangan bagi seluruh penumpang namun karena sampai hari ini jumlah penumpang relatif rendah sehingga belum dilakukan penambahan personil, meski demikian pihak imigrasi menghimbau bagi para penumpang untuk datang lebih awal karena mengantisipasi proses pengecekan berkas ke imigrasian yang terjadi secara manual. | 2024-06-23 14:35:18 | Televisi | Metro TV - Metro Siang | - |
Ditjen Imigrasi | 392,290,987 | Imigrasi Upayakan Pemulihan Layanan Secepatnya Pascagangguan Pusat Data Nasional | TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim mengatakan Imigrasi berupaya memulihkan layanan sesegera mungkin akibat gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN).
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Silmy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.
Dia mengatakan layanan keimigrasian di kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi di bandar udara atau bandara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala akibat gangguan PDN tersebut.
Namun demikian, Silmy memastikan, masyarakat yang berada di bandara udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi.
Meskipun sistem sedang terkendala, kata dia, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitu pula pada saat kedatangan.
Untuk sementara, Silmy menyarankan penumpang pesawat untuk datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, bagi masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor, juga tetap dilayani seperti biasa.
Selanjutnya: Akan tetapi, permohonan percepatan paspor satu hari jadi....
| 2024-06-20 20:07:12 | Berita Online | tempo.co | null |
Ditjen Imigrasi | 389,386,878 | Imigrasi Palangka Raya laksanakan operasi Jagratara tingkatkan kepatuhan orang asing |
Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya menyelenggarakan Pengawasan Orang Asing dengan kode operasi “Jagratara” dengan kendali pusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan orang asing.
“Operasi Jagratara mengandung arti selalu waspada. Hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah melalui Ditjen Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional, dalam hal ini melalui kami Unit Pelaksana Teknis yang berada di daerah," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya Mulyadi di Palangka Raya, Selasa.
Operasi ini menargetkan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Palangka Raya baik wisatawan dan tenaga kerja asing, untuk memastikan mereka mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.
Secara khusus, pada operasi ini Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Palangka Raya melakukan kunjungan ke Komplek Rungan Sari, Palangka Raya.
Dia menambahkan, operasi pengawasan keimigrasian di Komplek Rungan Sari juga sebagai persiapan untuk menyambut Subud World Cogress 2024. Selain itu untuk memastikan orang asing yang berada di Komplek Rungan Sari sudah sesuai dengan Izin Tinggal yang diberikan atau memenuhi ketentuan keimigrasian.
"Tempat tersebut rencananya akan dijadikan lokasi Subud World Cogress 2024 yang dilaksanakan pada 19–29 Juli 2024. Diperkirakan dihadiri oleh ratusan orang asing yang merupakan anggota atau warga Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Subud," katanya.
Baca juga: Permohonan m-paspor di Palangka Raya per hari mencapai 50 orang
Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, Erix Ajisaputro mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Tim Inteldakim di lapangan, saat ini terdapat 25 orang Warga Negara Asing (WNA) di lokasi tersebut.
"Hasil dari pemeriksaan, tidak didapati pelanggaran atau penyalahgunaan izin tinggal orang asing yang berada di Rungan Sari," katanya.
Erix menambahkan, Kantor Imigrasi Palangka Raya pun selalu melakukan fungsi pengawasan terhadap orang asing serta selalu melakukan koordinasi dengan pihak maupun instansi terkait.
Imigrasi Palangka Raya pun berkomitmen terus melakukan pengawasan terhadap WNA yang berada pada wilayah kerja Imigrasi Ngurah Rai untuk memastikan setiap WNA memiliki izin tinggal sesuai dengan peruntukannya.
Apabila masyarakat menemukan atau mendapati orang asing yang berpotensi mengganggu masyarakat, agar tidak segan untuk melapor ke Kantor Imigrasi Palangka Raya.
"Agar dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Baca juga: Imigrasi-Pemkab Barut koordinasikan sarana Unit Kerja Keimigrasian
Baca juga: Laporkan bila ada aktivitas mencurigakan WNA melalui "hotline" Imigrasi.
Baca juga: Pemkab Barito Utara siap fasilitasi server gedung UKK Imigrasi | 2024-05-07 06:28:09 | Berita Online | kalteng.antaranews.com | Rendhik Andika |
Ditjen Imigrasi | 389,252,249 | Gelar Operasi Jagratara, Imigrasi Jakpus Lakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Orang Asing | Liputan6.com, Jakarta - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Orang Asing secara serentak dalam rangka pelaksanaan “JAGRATARA”. Operasi ini sebagai salah satu wujud memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian dan penegakan hukum guna menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat bersama Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta bergerak melakukan pengawasan keimigrasian di wilayah Green Pramuka City, Jumat 3 Mei 2024
“Petugas Imigrasi telah melakukan Pengawasan Operasi “JAGRATARA” di Wilayah Administrasi Kota Jakarta Pusat, dan mengamankan satu Warga Negara Asing (WNA) yang berinisial PD," kata Plt Kepala Kantor, Fahrul Novry Azman dalam keterangannya, Sabtu (4/5/2024).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata dia, WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan miliknya pada saat petugas mendatangi yang bersangkutan. Guna pemeriksaan lebih lanjut terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing itu, petugas kemudian melakukan pengamanan dengan membawanya ke Kantor Imigrasi.
WNA tersebut diduga melakukan pelanggaran yaitu tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan miliknya sebagaimana pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. WNA itu diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
"Diharapkan dengan diadakannya Operasi “JAGRATARA” pengawasan Orang Asing secara serentak ini, dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing yang berada dan berkegiatan di Indonesia serta dapat menciptakan wilayah yang kondusif," kata dia.
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menggelar serah terima jabatan, Kamis (2/5/2024). Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi, jabatan Wahyu Hidayat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat diserahkan kepada Fahrul Novry Azman selaku Pelaksana Tugas.
Kegiatan itu disaksikan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya dan dihadiri pejabat Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Wahyu Hidayat menyatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak. Berkat sinergitas yang terjalin dengan berbagai pihak, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat mampu melaksanakan seluruh tugas dan kegiatan dengan baik.
Saya atas nama pribadi mengucapkan terimakasih kepada seluruhnya dan saya mohon undur diri untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru,’’ ujar Wahyu dalam keterangannya.
Selanjutnya dalam sambutannya, Fahrul Novry Azman sebagai Plt Kantor Imigrasi Jakarta Pusat menyampaikan bahwa kesempatan ini merupakan suatu kehormatan dan rasa syukur karena telah diberi amanah. Ia juga meminta doa restu dan dukungan dari seluruh pihak untuk bersama memajukan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.
Terakhir Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta R Andika Dwi Prasetya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Wahyu Hidayat atas kinerja, dedikasi, pengabdian, dan berbagai prestasiyang ditorehkan selama bertugas. Menurutnya, serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi.
| 2024-05-04 18:28:08 | Berita Online | Liputan6.com | Tim News |
Ditjen Imigrasi | 392,719,170 | Imigrasi Kelas II TPI Merauke Gelar Program Eazy Paspor Elektronik di Distrik Edera Papua Selatan | Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat
TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, Provinsi Papua Selatan melakukan kegiatan Eazy Paspor di Bade, Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI, Zulhamsyah, yang dilaksanakan di Gedung Uzuluddin, Bade, Kabupaten Mappi, Senin (24/6/2024).
Hadir sebagai pemateri, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, Rotuahman Saragih.
Dalam pelaksanaan Eazy Paspor Elektronik, terdapat 8 warga pemohon yang antusias membuat paspor Elektronik.
"Pembuatan Paspor elektronik meliputi pengambilan Foto dan tes wawancara," ucap Zulhamsyah.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kegiatan Eazy Paspor berjalan lancar, meskipun sedikit terkendala oleh jaringan internet yang kurang mendukung.
"Walaupun membutuhkan waktu yang agak lama untuk menginput data pemohon pada sistem, namun kegiatan kami Imigrasi Kelas II TPI Merauke dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai," terangnya. (**) | 2024-06-27 14:30:36 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Yulianus Bwariat |
Ditjen Imigrasi | 390,185,021 | Cara Mendapatkan Golden Visa Indonesia seperti Elon Musk, Cuma Orang Kaya yang Bisa | Bisnis.com, JAKARTA - Elon Musk akan mendapatkan Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Begini cara orang lain mendapatkan Golden Visa.
Dengan Golden Visa, Elon Musk akan mendapatkan sejumlah fasilitas khusus dan kemudahan dalam izin tinggal di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan memberikan Golden Visa kepada miliarder Elon Musk, saat kunjungannya ke Bali, Indonesia saat menghadiri World Water Forum Bali 2024.
Elon Musk sendiri sudah tiba di Bali untuk meresmikan Starlink pada hari ini, Minggu 19 Mei 2024.
Berdasarkan laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Golden Visa versi definisi yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), adalah skema izin tinggal melalui investasi (Residency by Investment) dan Kewarganegaraan melalui Investasi (Citizenship by Investment).
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Golden Visa tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang.
Sebab ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi calon pemegang Golden Visa Indonesia. Hal tersebut lantaran ebijakan ini diberlakukan oleh suatu negara melalui mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.
Pemberian Golden Visa kepada investor dan orang penting, dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan masuknya investasi asing ke Indonesia.
Dilansir dari situs resmi Imigrasi, pengajuan visa berindeks E28F tersebut dilakukan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id.
Dokumen persyaratan yang dilampirkan antara lain paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan.
Kemudian, calon pemegang Golden Visa juga harus melampirkan pas foto serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi paling sedikit US$5.000.000 (untuk masa tinggal lima tahun), atau paling sedikit US$10.000.000 (untuk masa tinggal 10 tahun). | 2024-05-19 10:21:06 | Berita Online | Bisnis.com | Hesti Puji Lestari |
Ditjen Imigrasi | 390,118,409 | Imigrasi Surabaya Tangkap WN Bangladesh yang Selundupkan Manusia | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mengamankan seorang warga negara asing asal Bangladesh berinisial HR yang diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.
Dia sebelumnya juga masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Nusa Tenggara Timur dan Australia Federal Police (AFP).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya Ramdhani mengatakan HR mulanya dilaporkan oleh istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), S, pada 9 Januari 2024. Kala itu S mengaku suaminya meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya.
"Istrinya juga menyampaikan bahwa HR terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia," kata Ramdhani melalui keterangan resminya.
Atas laporan tersebut, pada 12 Januari dan 1 Maret 2024, S bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk memancing HR agar keluar dari persembunyiannya. Selanjutnya, pada 2 April 2024 Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.
Petugas imigrasi berkoordinasi dengan Subdit Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta AFP pada 24-25 April 2024 dalam mencari titik terang keberadaan HR.
Lalu, pada 26 April 2024, petugas memanggil seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diketahui menjadi perwakilan HR. Ia membantu HR dalam rangka memproses layanan keimigrasian untuknya.
Petugas memintanya mendatangkan HR dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian. Di tanggal 28 April, petugas berkoordinasi dengan Polda NTT dan dinyatakan bahwa HR adalah DPO Polda NTT.
"Tanggal 8 Mei, HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan kami segera mengamankannya (menangkapnya). Saat petugas melakukan pengecekan di persembunyian HR, kami juga menemukan warga negara Bangladesh lain. Pada tanggal 11 Mei petugas memeriksa S, M (teman wanita HR), dan Sl (warga negara Bangladesh lain yang tinggal di persembunyian HR) dan menemukan berbagai petunjuk dan alat bukti," kata dia.
Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam menerangkan, pada 13 Mei 2024 petugas imigrasi melimpahkan HR ke Polda NTT.
"Karena HR ini merupakan terduga tindak kriminal penyelundupan manusia DPO Polda NTT, maka kami limpahkan kepada Polda NTT selaku instansi yang berwenang memproses pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal keimigrasian, Ia melanggar Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujarnya.
Sementara itu, pada konferensi pers yang diselenggarakan pada Jumat (17/5), Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono mengatakan, HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di aplikasi TikTok dengan menawarkan pekerjaan di Australia untuk menjerat korbannya.
Salah satu korban WN India dimintai uang sejumlah 2.000 Dollar Australia. Sementara itu tiga orang korban WN Bangladesh dan satu orang WN Myanmar dimintai uang sejumlah 30.000 Ringgit Malaysia.
"Mereka melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar," ujar Awi. | 2024-05-18 00:42:06 | Berita Online | cnnindonesia.com | CNN Indonesia |
Ditjen Imigrasi | 392,370,677 | Imigrasi tambah personel tangani kendala sistem perlintasan di Soetta |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menambah sebanyak 100 personel di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) untuk menangani kendala sistem perlintasan.
“Hingga saat ini, sistem perlintasan di bandara dan pelabuhan belum dapat beroperasi normal. Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menambah personel di tempat pemeriksaan imigrasi,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim saat mengecek antrean dan sistem pelayanan perlintasan Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Jumat malam, sebagaimana keterangan tertulisnya.
Pemerintah perlu evaluasi PDN buntut antrean panjang di Bandara Soetta
Penambahan 100 personel ini merupakan respons sekaligus upaya Ditjen Imigrasi mengatasi antrean panjang imbas kendala layanan imigrasi yang terdampak gangguan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Saat ini konter pemeriksaan di seluruh terminal kedatangan internasional sudah terisi penuh oleh petugas; dan akan kami tambah dengan konter tambahan,” ujar Silmy.
Dia menyebutkan, hingga Jumat malam, antrean di TPI Bandara Soekarno-Hatta lebih terkendali dibandingkan Kamis (20/6), hari pertama terjadinya gangguan PDN. Untuk mengurai antrean, jalur (
line
) khusus jamaah haji di area kedatangan juga dibuka.
Sementara ini, pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual. Petugas menerapkan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi.
Bagi warga negara asing (WNA), dilakukan pula pencatatan nomor visa dan durasi izin tinggal. Selain itu, Silmy memastikan sistem untuk mengecek penumpang yang masuk ke dalam daftar cekal dapat beroperasi.
“Untuk mengantisipasi melintasnya penumpang yang termasuk dalam daftar cekal, sistem
passenger analysis unit
(unit analisis penumpang) telah beroperasi untuk memverifikasi seseorang masuk ke dalam daftar cekal atau tidak dengan menggunakan kamera yang telah tersedia di setiap konter imigrasi,” ujarnya.
Imigrasi juga menyediakan ruang tunggu tambahan dengan 100 tempat duduk bagi penumpang WNI maupun WNA yang ditempatkan di luar area pemeriksaan imigrasi, guna mengurangi penumpukan antrean pada jam sibuk.
Di samping upaya ini, Silmy mengatakan bahwa Kementerian Kominfo masih bekerja untuk menangani kendala pada PDN.
“Kendala kesisteman masih terus ditangani oleh tim dari Kementerian Kominfo. Imigrasi mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan layanan hingga sistem normal kembali,” ujarnya.
Imigrasi upayakan pemulihan layanan sesegera mungkin pascagangguan PDN
Menkominfo: Pemulihan dilakukan imbas gangguan Pusat Data Nasional
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-21 23:42:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 391,544,920 | Paspor Indonesia Bebas Visa ke Mana Saja? Ini Daftar Negaranya | PerbesarPaspor Indonesia Bebas Visa ke Mana Saja. Sumber Unsplash Esmonde YongADVERTISEMENTkumparan Hadir di WhatsApp ChannelFollowVisa kerap diperlukan oleh para wisatawan Indonesia untuk berlibur ke luar negeri. Namun hal ini tak berlaku di negara tertentu karena adanya perjanjiian bebas visa. Lantas, paspor Indonesia bebas visa ke mana saja?ADVERTISEMENTAda 45 negara yang menjalin kerja sama bebas visa dengan Indonesia. Selain itu, ada juga negara yang hanya membutuhkan Visa on Arrival dan eTA bila para wisatawan Indonesia ingin mengunjunginya untuk liburan.Paspor Indonesia Bebas Visa ke Mana Saja? Ini PenjelasannyaPaspor Indonesia Bebas Visa ke Mana Saja. Sumber Unsplash Hu ChenMenurut buku Kupas Tuntas Penerbangan, Pepen Pendi (2016; 98), visa adalah salah satu dokumen yang dibutuhkan agar seseorang dari negara lain dapat masuk ke suatu negara. Jika tak memilikinya, orang tersebut tak diizinkan memasuki negara bersangkutan.Jadi, dapat diketahui bahwa visa perlu dimiliki bila ingin berlibur ke luar negeri. Namun, pemerintah telah bekerja sama dengan beragam negara sehingga para wisatawan Indonesia bisa mengunjunginya untuk liburan dalam kurun waktu tertentu tanpa visa.ADVERTISEMENTLalu, paspor Indonesia bebas visa ke mana saja? Inilah daftar negaranya.Negara yang Membutuhkan Visa on Arrival dan eTA bagi Wisatawan IndonesiaPaspor Indonesia Bebas Visa ke Mana Saja. Sumber Unsplash Mathew SchwartzSelain bebas visa, ada juga negara yang hanya membutuhkan Visa on Arrival dan eTA sehingga para wisatawan Indonesia bisa liburan ke sana dengan lebih mudah. Simak daftar negaranya beserta penjelasan singkat tentang Visa on Arrival dan eTA di bawah ini.1. Visa on ArrivalJenis visa ini dapat diperoleh para wisatawan Indonesia saat datang di bandara maupun perlintasan negara yang bersangkutan. Berikut negara-negara yang memberlakukan perjanjian ini.2. eTAeTA adalah singkatan dari Electronic Travel Authorization. Jenis visa ini berbentuk digital dan bisa diperoleh para wisatawan Indonesia secara daring sebelum memasuki negara yang bersangkutan. Ada dua negara yang memiliki perjanjian ini dengan Indonesia, yakni.ADVERTISEMENTBaca juga: Syarat dan Cara Mengurus Visa ke JepangPaspor Indonesia bebas visa ke mana saja untuk liburan? Jadi, ada 45 negara yang bisa dikunjungi tanpa visa. Ada juga negara-negara lain yang menerapkan Visa on Arrival dan eTA. Perlu diketahui bahwa batas waktu kunjungan ke masing-masing negara bisa berbeda. (LOV) | 2024-06-08 17:31:58 | Berita Online | Kumparan.com | Jendela Dunia |
Ditjen Imigrasi | 392,263,726 | Hanyut ke Perairan Indonesia, Imigrasi Kupang Fasilitasi Kepulangan Nelayan Timor Leste | POS-KUPANG.COM - Kantor Imigrasi Kupang memulangkan seorang warga negara Timor Leste berinisial JMDC (25) ke negaranya melalui Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Motaain.
Pemulangan tersebut dilakukan pada Senin (17/06/2024) setelah dilakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Atambua dan pihak berwenang Timor Leste.
JMDC sebelumnya ditemukan dalam kondisi hanyut di sekitar perairan Selat Ombai, Alor Selatan, Kabupaten Alor. Kejadian bermula ketika JMDC sedang melakukan aktivitas mencari ikan di perairan Timor Leste (07/06).
Cuaca buruk yang tiba-tiba melanda membuat kapalnya terbalik, sehingga ia hanyut terbawa arus hingga ke perairan Kabupaten Alor, Indonesia. Beruntung, JMDC ditemukan dan diselamatkan oleh nelayan lokal yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian (09/06).
Setelah penyelamatan, JMDC segera dibawa ke daratan untuk menerima perawatan medis dan bantuan awal. Nelayan yang menemukan JMDC kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang setempat dan diteruskan ke Imigrasi Kupang.
Selanjutnya, JMDC dibawa ke Kupang oleh Tim dari Imigrasi Kupang setelah serah terima dengan Polsek Alor Selatan untuk proses lebih lanjut.
Imigrasi Kupang, setelah menerima laporan dan melakukan verifikasi identitas, langsung berkoordinasi dengan Konsulat Timor Leste untuk mengatur pemulangan JMDC ke Timor Leste. Melalui koordinasi yang baik antara semua pihak, proses pemulangan dapat dilakukan dengan lancar dan cepat.
Dalam pernyataannya, Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian, Donly Siahaan, yang memimpin langsung pemulangan, menyampaikan apresiasi kepada para nelayan dan instansi terkait yang telah menunjukkan kepedulian dan respons cepat dalam menyelamatkan korban.
"Kerja sama antara masyarakat dan pihak berwenang sangat penting dalam situasi darurat seperti ini. Kami juga berterima kasih kepada kepolisian, Konsulat Timor Leste, Imigrasi Atambua serta pihak terkait yang telah membantu kelancaran proses pemulangan dan yang bersangkutan tidak dikenakan denda atau biaya apapun karena masuk ke wilayah Indonesia akibat "Force Majeure" atau keadaan kahar/darurat," ujarnya.
Proses pemulangan JMDC ini menjadi contoh nyata dari sinergi yang baik antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan lintas batas dan kemanusiaan.
JMDC kini telah kembali ke Timor Leste, diharapkan dapat segera berkumpul kembali dengan keluarganya setelah mengalami insiden yang tak terduga tersebut. (YP) | 2024-06-20 14:01:08 | Berita Online | kupang.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 390,102,767 | DPO Penyelundupan Manusia, WNA Bangladesh Ditangkap Imigrasi Surabaya | ['Surabaya, VIVA Jatim – Petugas Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mengamankan seorang warga negara asing berkebangsaan Bangladesh berinisial HR, DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Australia Federal Police (AFP) dalam kasus penyelundupan manusia.', 'Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, Ramdhani mengatakan, HR diduga menyelundupkan manusia ke Australia. Warga asing tersebut ditangkap pada Rabu, 8 Mei 2024, lalu.', 'Ia menjelaskan, penangkapan HR bermula ketika istrinya yang merupakan warga negara Indonesia berinisial S melaporkan ke pihak Imigrasi pada 9 Januari 2024. Kala itu, S mengaku bahwa suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya.', '"Istrinya juga menyampaikan bahwa HR terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia," tutur Ramdhani, Jumat, 17 Mei 2024.', 'Atas laporan tersebut, pada 12 Januari dan 1 Maret 2024, S membantu petugas Imigrasi untuk memancing HR agar keluar dari persembunyiannya. Selanjutnya, pada tanggal 2 April 2024 Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.', 'Petugas Imigrasi lalu berkoordinasi dengan Subdit Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta AFP pada 24 dan 25 April 2024 untuk mencari titik terang keberadaan HR.', 'Pada tanggal 26 April, petugas memanggil seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum yang diketahui menjadi perwakilan HR. Ia membantu HR dalam rangka memproses layanan keimigrasian.']
Petugas memintanya mendatangkan HR dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian. Di tanggal 28 April, petugas berkoordinasi dengan Polda NTT dan dinyatakan bahwa HR adalah DPO Polda NTT., "Tanggal 8 Mei [2024], HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan kami segera mengamankannya. Saat petugas melakukan pengecekan di persembunyian HR, kami juga menemukan warga negara Bangladesh lain. Pada tanggal 11 Mei petugas memeriksa S, M [teman wanita HR] dan Sl [warga negara Bangladesh lain yang tinggal di persembunyian HR] dan menemukan berbagai petunjuk dan alat bukti," bebernya., Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam menerangkan, pada 13 Mei 2024 petugas imigrasi melimpahkan HR ke Polda NTT., "Karena HR ini merupakan terduga tindak kriminal penyelundupan manusia DPO Polda NTT, maka kami limpahkan kepada Polda NTT selaku instansi yang berwenang memproses pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal keimigrasian, Ia melanggar Pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujarnya., Ia juga menyebut, HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di aplikasi TikTok dengan menawarkan pekerjaan di Australia untuk menjerat korbannya., "Salah satu korban warga India dimintai uang sejumlah 2.000 Dollar Australia. Sementara itu tiga orang korban warga Bangladesh dan satu orang warga Myanmar dimintai uang sejumlah 30.000 Ringgit Malaysia," tutupnya. | 2024-05-17 19:07:42 | Berita Online | jatim.viva.co.id | Nur Faishal, Mokhamad Dofir |
Ditjen Imigrasi | 389,484,858 | Mobil layanan imigrasi ada di Banten, Jabar, Jateng hingga akhir 2024 |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan mobil pelayanan keimigrasian di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah hingga akhir tahun 2024 untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan paspor.
"Kami mengamati tren minat masyarakat terhadap paspor yang terus meningkat. Selain Jakarta, di Banten, Jawa Barat, dan Jawa tengah antusiasmenya juga tinggi. Oleh karena itu, fasilitas mobil pelayanan keimigrasian ini kita adakan hingga akhir tahun 2024," ucap Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Sengky menjelaskan bahwa melalui fasilitas mobil pelayanan keimigrasian ini, kantor imigrasi dapat membuka kuota pelayanan paspor tambahan dan melayani masyarakat secara berpindah-pindah (mobile) sesuai kebutuhan.
Mobil pelayanan keimigrasian hanya melayani permohonan paspor baru serta permohonan penggantian paspor. Sementara itu, penggantian paspor dengan alasan rusak atau hilang harus dilakukan di kantor imigrasi.
Selain untuk mengurus pembuatan paspor, masyarakat juga dapat mendatangi mobil pelayanan keimigrasian untuk berkonsultasi dengan petugas mengenai layanan-layanan keimigrasian lainnya.
Menurut Sengky, mobil pelayanan keimigrasian merupakan layanan dengan format jemput bola sebagai bentuk komitmen Ditjen Imigrasi untuk aktif menjangkau masyarakat.
"Masyarakat dapat mengajukan agar kantor imigrasi mendatangi lokasi seperti perumahan, perkantoran, universitas hingga sekolah misalnya, untuk memproses permohonan paspor secara kolektif dengan nyaman dan cepat," ucap dia.
Daftar kantor imigrasi di tiga provinsi tersebut yang melaksanakan layanan paspor dengan mobil pelayanan keimigrasian adalah sebagai berikut:
1. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
2. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang
3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung
4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon
5. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya
6. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
7. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi
8. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor
9. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok
10. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi
11. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur
12. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
13. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang
14. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
15. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati
16. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap
17. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-08 12:42:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,488,817 | Imbas Gangguan Server, Imigrasi Pekanbaru Tak Bisa Terbitkan Paspor | PEKANBARU, KOMPAS.com-Penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Pekanbaru, Riau, tidak bisa dilakukan akibat gangguan sistem pada server Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo, Senin (24/6/2024).
Gangguan server ini tidak hanya berimbas pada Kantor Imigrasi Pekanbaru, tetapi di seluruh kantor Imigrasi di Indonesia.
Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru, Syahrioma Delavino membenarkan penerbitan paspor belum bisa dilakukan.
"Belum bisa dilakukan penerbitan paspor karena sistem error. Ini bukan hanya di Pekanbaru saja, tapi seluruh Indonesia," akui Syahrioma saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Senin.
Dia menyebutkan, pelayanan untuk pembuatan paspor saat ini hanya bisa dilakukan yaitu pengambilan foto, data biometrik pemohon paspor.
"Pengambilan foto dan data biometrik pemohon paspor masih bisa dilakukan bagi yang sudah daftar online di M Paspor. Termasuk wawancara, karena sudah terjadwal," sebut Syahrioma.
Syahrioma menyatakan, saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki gangguan pada sistem tersebut.
"Sedang diupayakan perbaikan. Tapi, informasi yang saya dapat, sudah ada 14 Kantor Imigrasi di Indonesia yang sudah pulih kembali sistemnya dan bisa beroperasi. Lagi diproses semuanya," kata Syahrioma.
Menurut Syahrioma, gangguan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Pekanbaru terjadi sejak Kamis pekan lalu. | 2024-06-24 11:56:07 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 392,405,178 | Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi | JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI menginformasikan perkembangan penanganan gangguan layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi sejak Kamis (20/6/2024) lalu.
Adapun layanan terkait keimigrasian turut terdampak akibat gangguan tersebut.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, setelah dilakukan perbaikan, sebagian layanan keimigrasian berangsur pulih.
"Sebagian layanan imigrasi melalui autogate di Bandara Soekarno Hatta telah kembali beroperasi secara bertahap. Sedangkan layanan autogate di bandara lain masih terus diupayakan pemulihannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2024).
Tidak hanya sistem autogate, layanan keimigrasian seperti pembuatan paspor, visa, dan izin tinggal juga mulai beroperasi.
"Agar proses keimigrasian dapat terus berjalan, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan," ucap dia.
Samuel menyampaikan, Kominfo terus berpaya memulihkan gangguan yang terjadi di PDN.
Dia mengatakan, beragam upaya dilakukan secara intensif bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian RI (Polri), kementerian/lembaga terkait, PT Telkom Indonesia dan mitra penyelenggara lainnya.
"Setiap perkembangan pemulihan PDN akan diinformasikan secara berkala," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, gangguan sistem pada PDN Kemenkominfo berdampak terhadap layanan keimigrasian di seluruh Indonesia pada Kamis (20/6/2024).
Akibatnya, antrean pemeriksaan imigrasi di sejumlah bandara pun mengular dan dikeluhkan oleh warganet di media sosial X.
Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian/lembaga lainnya.
Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.
PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online pada 2023.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebutkan, ada beberapa layanan publik terdampak akibat kerusakan sistem pada PDN.
Ia mengatakan, Kemenkominfo sedang memulihkan layanan-layanan tersebut secara bertahap.
“Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan,” kata Budi, Kamis.
Pihak Kemenkominfo juga masih menelusuri penyebab terjadinya gangguan pada sistem PDN. | 2024-06-22 16:49:55 | Berita Online | Kompas.com | Kompas.com |
Ditjen Imigrasi | 390,229,112 |
Golden Visa & KEK: Sinergi Pemerintah dan United In Diversity untuk Kebangkitan Ekonomi Berkelanjutan | Suara.com - Tri Hita Karana New Era Bali Kerthi Forum berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar forum sosialisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan ‘Golden Visa’. Acara ini diadakan di Kampus United In Diversity, Kura Kura Bali, Denpasar.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meluncurkan "New Era Bali Kerthi Roadmap" dengan visi untuk menarik dan membina perusahaan global dan lokal terkemuka di tujuh sektor utama: kesehatan dan pengetahuan, digitalisasi, ekonomi hijau dan biru, keuangan berkelanjutan dan campuran, infrastruktur terintegrasi, dan pariwisata berkualitas.
Upaya ini merupakan langkah strategis untuk memajukan Bali dan Indonesia, dengan fokus pada penciptaan nilai industri dan jasa yang berkelanjutan bagi bangsa.
Inisiatif pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari lembaga nirlaba Yayasan Upaya Indonesia Damai, atau yang dikenal sebagai 'United In Diversity' (UID), melalui Tri Hita Karana Forum. Tantowi Yahya, Presiden UID, menegaskan, "United In Diversity dan Tri Hita Karana Forum mendukung penuh realisasi investasi berkelanjutan, yang dapat difasilitasi melalui inisiatif pemerintah yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Golden Visa".
Dalam sosialisasi tersebut turut memberikan sambutan dari Menteri PPN/BAPPENAS Suharso Monoarfa mengungkapkan forum dan sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman investor local dan mancanegara tentang penerapan dan pengaplikasian 'Golden Visa' dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia.
Sebagai salah satu dari 20 (dua puluh) Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di Indonesia, Kura Kura Bali, tempat kegiatan ini dilakukan adalah salah satu yang diharapkan mampu mendorong Bali, lebih luas Indonesia mencapai perekonomian yang lebih stabil dan mandiri. Suharso Monoarfa mengatakan “Kita terus berusaha untuk mendorong model perekonomian baru untuk Bali, karena kita tidak bisa terus bertahan di model perekonomian yang saat ini ada karena sangat fragile untuk menghadapi tekanan dari eksternal".
Beliau menambahkan “Bali adalah salah satu daerah di Indonesia yang menjadi pelopor Zona Ekonomi Khusus yang digerakkan langsung oleh pelaku bisnis. Kura Kura Bali juga merupakan inisiatif swasta, kawasan ekonomi khusus ini menekankan pada pendidikan dan ekonomi kreatif yang dikombinasikan dengan aspek pariwisata. Sebuah kolaborasi dengan universitas ternama, Universitas Tsinghua telah terjalin. Kita dapat melihat kemajuan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di pulau Kura Kura".
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan “Kawasan Ekonomi Khusus akan memainkan peran yang signifikan, kita sudah punya lebih dari 10 Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kura Kura Bali dan Sanur adalah 2 (dua) area yang baru saja bergabung, dan saya mengajak siapapun untuk berinvestasi di sini". Di kesempatan terpisah, Tantowi Yahya Presiden United In Diversity mengatakan “Golden visa dan Zona Ekonomi Khusus adalah salah satu fasilitas dari pemerintah Republik Indonesia dalam mendatangkan investor yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian UID mendukung penuh inisiatif baru ini”.
‘Golden Visa’: Membuka Pintu Investasi di Indonesia
‘Golden Visa’ merupakan produk keimigrasian inovatif yang membuka peluang bagi warga negara asing untuk tinggal dan berkontribusi di Indonesia dalam jangka panjang. Beberapa keuntungan dari pemegang ‘Golden Visa’ antara lain:
Kemudahan dalam proses aplikasi visa dan urusan imigrasi. Pemegang ‘Golden Visa’ dapat keluar-masuk Indonesia secara multiple entries. Jangka waktu tinggal lebih lama. Pemegang ‘Golden Visa’ diperbolehkan untuk memiliki aset di Indonesia, Jalur cepat untuk pengajuan kewarganegaraan Indon2esia.
‘Golden Visa’ diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023. Tujuannya untuk mendukung perekonomian nasional dan menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pemberian Golden Visa kepada Bruce Alan Beutler yang merupakan seorang ahli imunologi dan genetika Amerika.
"Suatu kehormatan besar bagi saya untuk ditawari 'Gold Visa' Republik Indonesia! Sejauh ini saya baru sekali mengunjungi Indonesia: pulau Bali dan tetangga kecilnya, Kura Kura Bali. Saya terpesona oleh apa yang saya temukan: warga yang damai dan rajin yang mewarisi budaya kuno yang harmonis, tanah dengan keanekaragaman hayati yang besar, dan keramahtamahan yang menyamai atau melampaui apa pun yang pernah saya alami di tempat lain”, paparnya.
KEK: Menarik Investor dengan Regulasi yang Unik
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kebijakan strategis Pemerintah sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Diharapkan kebijakan ini dapat menarik investor lokal dan mancanegara dengan menghadirkan regulasi ekonomi yang unik. Wilayah-wilayah yang termasuk dalam Zona Ekonomi Khusus biasanya terletak di lokasi strategis, antara lain: dekat dengan pusat transportasi utama, pelabuhan, atau pusat industri. Sementara itu untuk bisnis, kawasan ini menawarkan berbagai insentif, seperti:
Pengurangan pajak Pembebasan bea masuk Penyederhanaan prosedur ekspor-impor Kemudahan proses perizinan
Kura Kura Bali: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan Potensi Besar
Kura Kura Bali resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada bulan April 2023, melalui Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2023 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali.
Orientasi pengembangan kawasan ini berfokus pada percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional di bidang pariwisata.
Sebagai salah satu dari 2 KEK di Bali, dan 1 dari 20 KEK di Indonesia, Kura Kura Bali ditargetkan akan menarik Rp 104,4 Triliun Investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang besar saat beroperasi secara penuh pada tahun 2052.
Forum Tri Hita Karana New Era Bali Kerthi diharapkan menjadi langkah strategis untuk menarik investor lokal dan mancanegara ke Indonesia. Kura Kura Bali, KEK dengan potensi besar, siap menyambut investor untuk berinvestasi dan berkontribusi pada kebangkitan ekonomi pariwisata nasional, khususnya di Bali. | 2024-05-20 06:49:17 | Berita Online | suara.com | Iwan Supriyatna, Suara.Com |
Ditjen Imigrasi | 392,321,003 | Hari Kedua Gangguan Server PDN Kominfo, Penumpang di Bandara Soekarno Hatta: Antrean Cek Imigrasi Lumayan Panjang | TEMPO.CO, Tangerang - Sejumlah penumpang rute luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta menjalani proses pemeriksaan imigrasi dengan cara manual. Mereka tidak bisa menggunakan autogate karena server down imbas gangguan Sistem Pusat Data Nasional Kominfo belum juga pulih.
"Tadi pas masuk layanan imigrasi lumayan panjang antreannya, tapi cukup cepat layanannya," ujar Labah Sitohang, salah seorang penumpang dari Qatar saat ditemui Tempo di Terminal 3 Internasional kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Jumat 21 Juni 2024.
Ia membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menembus antrean pemeriksaan paspor di counter Imigrasi. "Kalau buat saya waktu segitu gak masalah, masih normal," ujarnya.
Ia mengatakan pesawat Qatar Airways yang ia tumpangi dari Saudi Arabia- Qatar cukup ramai. Begitu juga ketika akan memasuki area pemeriksaan imigrasi, menurut dia, penumpang cukup ramai dan antrean cukup panjang.
Inggit Karmila, penumpang lainnya juga mengaku layanan manual imigrasi cukup cepat meski antrean mengular panjang. "Saya menunggu antrean hingga 10 menit," ucap penumpang dari Arab Saudi.
Wanita berkerudung asal Cikarang Jawa Barat ini datang bersama empat anggota keluarganya. "Tadi sih paspornya di stempel, gak lama kok antreannya," ucap Inggit.
Hingga Jumat pagi ini, 21 Juni 2024, gangguan Sistem Pusat Data Nasional Kominfo belum juga pulih. Karena sistem masih gangguan, layanan perlintasan Imigrasi Soekarno-Hatta masih dilakukan secara manual. "Belum pulih, layanan masih manual," ujar Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno Hatta Bismo Surono kepada Tempo.
Gangguan server PDN ini terjadi sejak Kamis pagi, 20 Juni pukul 04.15. Bismo memastikan layanan kemigrasian tetap berjalan normal.
Berdasarkan salinan surat pemberitahuan gangguan layanan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, menyebutkan gangguan teknis terjadi pada layanan pusat data Nasional (PDN) 2 Kominfo pada 20 Juni 2024, pukul 04.15 WIB. Gangguan itu menyebabkan gangguan layanan pada aplikasi pengguna PDN 2 sehingga tidak dapat diakses.
Pilihan Editor: Polres Bandara Soekarno-Hatta Tambah Personel untuk Pengamanan Layanan Manual Imigrasi Terdampak Gangguan PDN | 2024-06-21 10:21:12 | Berita Online | tempo.co | Joniansyah |
Ditjen Imigrasi | 392,285,790 |
Layanan Imigrasi Gangguan, Menkominfo Akui Masalah di Pusat Data Nasional | Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengakui kalau layanan imigrasi gangguan karena adanya masalah di Pusat Data Nasional (PDN). “Memang betul bahwa sedang terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik,” kata Menkominfo lewat pesan singkat yang diterima, Kamis (20/6/2024).
Budi Arie menyebut kalau Kominfo sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap. Ia juga memastikan kalau tim akan bekerja optimal demi mempercepat pemulihan.
"Saat ini kami sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap. Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan," ucapnya.
Diketahui Ditjen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM jadi salah satu instansi yang melaporkan sistem PDN mengalami gangguan.
Ditjen Imigrasi pun meminta maaf atas gangguan layanan tersebut karena berdampak ke seluruh layanan keimigrasian.
"Saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian," kata mereka lewat Instagram @ditjen_imigrasi, Kamis (20/6/2024). | 2024-06-20 18:56:08 | Berita Online | suara.com | Dicky Prastya, Suara.Com |
Ditjen Imigrasi | 392,836,654 | Sistem Layanan Imigrasi Sudah Pulih 100 Persen Setelah Alami Gangguan | WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Sempat gangguan beberapa waktu lalu, kini sistem layanan Imigrasi seperti perlintasan, visa, izin tinggal dan paspor telah
beroperasi normal lagi.
Sistem perlintasan sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu (22/6/2024) malam, kemudian Autogate, aplikasi visa dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/6/2024).
Selanjutnya, aplikasi M-Paspor dan Cekal Online beroperasi kembali
pada Minggu (23/6/2024) dan sistem penerbitan paspor pulih sepenuhnya kemarin, Jumat (28/6/2024).
| 2024-06-29 10:15:10 | Berita Online | beritasatu.com | Yayu Fathilal |
Ditjen Imigrasi | 392,393,077 | Ditjen Imigrasi buka layanan 1.000 pemohon paspor di Imifest 2024 |
Kota Bandung (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka layanan pembuatan paspor bagi 1.000 pemohon dalam kegiatan Festival Imigrasi (Imifest) 2024 yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, Jawa Barat, Sabtu.
Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan imigrasi di Indonesia.
“Imifest merupakan wujud hadirnya Dirjen Imigrasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, dalam acara ini kami bekerja sama dengan kantor imigrasi se-Jawa Barat untuk memberikan pelayanan 1.000 permohonan paspor,” kata Silmy di Bandung, Sabtu.
Silmy mengatakan kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk edukasi, sosialisasi dan layanan keimigrasian, sehingga masyarakat yang hadir dapat mengetahui penerapan sistem keimigrasian saat ini.
“Tujuan kegiatan ini adalah mendekatkan imigrasi kepada masyarakat agar lebih memahami produk-produk dan kebijakan-kebijakan keimigrasian,” kata dia.
Ia menambahkan kegiatan ini juga menyajikan seminar dan diskusi terbuka bagi masyarakat umum yang bertujuan untuk memberikan edukasi seputar tahapan permohonan paspor yang benar hingga apa saja yang perlu disiapkan sebelum keberangkatan ke luar negeri.
“Kami akan membekali masyarakat yang hadir dengan pengetahuan tentang tips aman bepergian di luar negeri, apa saja yang perlu diwaspadai agar aktivitas selama di luar negeri berjalan dengan lancar,” kata Silmy.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Ditjen Imigrasi terhadap layanan pembuatan paspor bagi 1.000 pemohon dalam kegiatan ini.
Menurutnya, program ini pelayanan dari Ditjen Imigrasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat mengurangi antrian panjang yang sering terjadi di kantor-kantor imigrasi.
“Kami sangat menyambut baik adanya Imifest 2024 yang sangat ditunggu dan diperlukan juga karena kita lihat sudah ada antrian yang cukup panjang dan terima kasih, ada 1.000 paspor yang diberikan,” kata Bey.
Adapun pada tahun 2023, Imifest sukses diselenggarakan di Kota Denpasar, Bali dan Yogyakarta, DIY dengan mengusung tema yang berbeda di kedua kota tersebut.
Di Denpasar, Imifest memberikan edukasi tentang kebijakan visa izin tinggal dan pengawasan warga negara asing (WNA).
Sedangkan di Yogyakarta, memberikan edukasi tentang visa pendidikan bagi pelajar asing serta informasi seputar WHV Australia kepada pelajar dan mahasiswi dari berbagai institusi pendidikan di Yogyakarta.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-22 12:40:03 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 390,074,525 | Pasek Suardika Sebut Penanganan OTT Bendesa Berawa Secepat Kilat, Beda Dengan OTT di Imigrasi Bali | TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penanganan perkara dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) dengan terdakwa, Bendesa Adat Berawa, I Ketut Riana oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dikebut.
Usai tahap II, di hari yang sama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
I Gede Pasek Suardika selaku anggota penasihat hukum Ketut Riana menilai, penanganan perkara kliennya tersebut oleh Kejati Bali secepat kilat.
Berbeda penanganan dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Hariyo Seto atau HS.
Kejati Bali menetap Hariyo Seto sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan fasilitas atau pungli fast track di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung.
Hampir 7 bulan, penanganan kasusnya belum tuntas. Bahkan Kejati Bali mengabulkan penangguhan penahanan terhadap tersangka.
"Secepat kilat setelah kami daftarkan praperadilan, langsung P21. Padahal saksi meringankan baru kemarin ditanyakan dan belum kami ajukan," terang Pasek Suardika saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2024.
"Memang beda nasib OTT Bendesa Adat dengan OTT Pejabat Imigrasi. Sama-sama barang bukti Rp 100 juta tetapi penanganannya beda. Yang satu sudah hampir 7 bulan menuju menguap sementara kasus bendesa adat belum ada tiga minggu sudah dilimpahkan ke pengadilan.," ucapnya heran.
Namun apapun itu, kata Pasek Suardika, nanti publik yang akan menilai pola penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati Bali terhadap penanganan kasus OTT ini.
"Biarlah publik menilai pola penegakan hukum yang dipertunjukkan saat ini. OTT yang satunya jangan jangan menjadi OTB (Operasi Tanpa Berproses). Tapi apapun kita hormati saja, walau ini menghambat upaya preradilan yang sedang kami ajukan," katanya.
Pihaknya berharap, majelis hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara kliennya bisa memberikan rasa keadilan.
"Kami berharap majelis hakim nanti bisa cermat dan detail mencermati kasus ini sehingga keadilan dan kebenaran bisa terungkap sesuai prosedur yang benar," ujar Pasek Suardika. CAN
| 2024-05-17 13:07:51 | Berita Online | bali.tribunnews.com | Putu Candra |
Ditjen Imigrasi | 392,632,358 | Sebar Petugas Timpora, Imigrasi Tangerang Sasar Tenaga Kerja Asing | Tangerang - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang melakukan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing (Timpora), Rabu, 26 Juni 2024.
Dalam rapat tersebut, nantinya petugas gabungan baik dari pihak imigrasi ataupun stakeholder terkait akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan dokumen keimigrasian, bagi para orang asing yang berada di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Uray Avian mengatakan, pada Timpora ini pihaknya mengusung upaya pengawasan tenaga kerja asing di wilayah kerja imigrasi Tangerang.
"Untuk rapat ini kita tahu banyak investor asing, makanya tema rapat Timpora yang kita angkat masalah optimalisasi terhadap pengawasan TKA atau Tenaga Kerja Asing," katanya.
Dia mengatakan, dalam pemeriksaan nanti tidak hanya menyasar TKA untuk menekan adanya pelanggaran keimigrasian. Namun, petugas yang ada di lapangan akan memeriksa dokumen dari pihak sponsor ataupun pihak yang menjamin keberadaan orang asing, dan perusahaan tempat bekerja."Yang kita periksa banyak macam, yakni pengawasan tentang kegiatan mereka, izin tinggal yang sesuai apa tidak dengan izin yang dimiliki oleh orang asing, termasuk pihak maupun sponsor yang mempekerjakan atau jamin orang asing tersebut," ujarnya.Dengan Timpora ini, selain meningkatkan pengawasan, diharapkan terjadi sinergitas pertukaran informasi baik dari stakeholder terkait dengan jajaran imigrasi."Kegiatan ini tentu harapannya, bisa bersama sama imigrasi dan stakeholder lain melakukan pengawasan terhadap orang asing. Dan tidak tutup kemungkinan kita kerja sama lintas wilayah apabila diduga ada orang asing yang melintasi ke wilayah kerja rekan kita yang lain," katanya.
| 2024-06-26 11:46:42 | Berita Online | viva.co.id | Lis Yuliawati |
Ditjen Imigrasi | 391,631,886 | Imigrasi Jaksel Buka Immigration Lounge di PIM 3, Pelayanannya Setiap Hari | Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim
TRIBUNJAKARTA.COM - Kantor Imigrasi Jakarta Selatan membuka outlet Immigration Lounge di Pondok Indah Mall (PIM) 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Berlokasi di area basement 2 PIM 3, Immigration Lounge resmi dibuka pada hari ini, Senin (10/6/2023).
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim dan Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna melakukan pemotongan pita tanda dibukanya Immigration Lounge.
"Saya baru saja meresmikan Immigration Lounge di Pondok Indah Mall 3 yang mana ini merupakan suatu terobosan dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat," ujar Silmy kepada wartawan di lokasi.
Silmy mengatakan, Immigration Lounge dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat dokumen keimigrasian.
"Masyarakat yang mendapatkan pelayanan itu bisa menyambi dengan berbelanja atau rapat melanjutkan kegiatannya dan menggunakan aplikasi. Nanti akan dipanggil ya antriannya sehingga waktunya bisa lebih optimal ya, kemudian efisien," ujar dia.
Ia menyebut Immigration Lounge bisa menerima 200 layanan pembuatan dan perpanjang paspor.
Selain itu, Immigration Lounge juga melayani warga negara asing (WNA) yang ingin memperpanjang izin tinggal.
"Ke depannya itu tentunya pasti bisa sehari itu 200 pasport. Kemudian di sini yang menarik juga ada perpanjangan izin tinggal untuk WNA. Jadi WNA pun kita layani," ucap Silmy.
Adapun Immigration Lounge beroperasi setiap hari dengan jam pelayanan pukul 10.00-18.00 pada Senin hingga Jumat, serta 10.00-14.00 pada Sabtu dan Minggu.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya | 2024-06-10 15:23:01 | Berita Online | jakarta.tribunnews.com | Annas Furqon Hakim |
Ditjen Imigrasi | 392,328,523 | Pusat Data Nasional Bermasalah, Sistem Imigrasi Terganggu, Penumpang Menumpuk di bandara |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada sistem imigrasi disebabkan Pusat Data Nasional yang bermasalah. Hal itu menyebabkan sistem di imigrasi tidak dapat berjalan sehingga layanan ke masyarakat terganggu.
"Yang bermasalah PDN, Pusat Data Nasional, yang dikelola Kominfo," kata Silmy, Kamis (20/6/2024).
Silmy mengatakan Pusat Data Nasional tersebut dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan lembaga itu. "Imigrasi sebagai pengguna, di mana server kita ada di PDN," tambahnya.
Silmy mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan internasional untuk datang lebih awal guna mengantisipasi antrean di konter imigrasi.
"Datang lebih awal untuk mengantisipasi antrean yang lebih lama di konter imigrasi. Disarankan tiga jam sebelum jadwal penerbangan," pesan Dirjen Imigrasi.
Sebelumnya, berdasarkan pantauan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis siang, sistem pengecekan imigrasi mengalami gangguan mengakibatkan penumpang yang baru datang dari luar negeri harus mengantre panjang.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham melalui unggahan di kanal Instagram resminya @ditjen_imigrasi, Kamis sore, menjelaskan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Kominfo berdampak pada seluruh layanan keimigrasian.
Pusat Data Nasional tidak hanya diperuntukkan Ditjen Imigrasi, melainkan pusat penyimpanan dan pengelolaan data untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami akan informasikan jika sistem telah beroperasi kembali," demikian unggahan Ditjen Imigrasi. | 2024-06-21 12:14:09 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Friska Yolandha |
Ditjen Imigrasi | 390,008,482 | Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Silaturahmi ke Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad |
MALANG – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Galih Priya Kartika Perdhana, bersama jajaran, melakukan kunjungan resmi ke Markas Komando Divisi Infanteri 2 Kostrad. Mereka disambut langsung oleh Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI Anton Yuliantoro, S.I.P., M.Tr.(Han).
Kunjungan ini bertujuan mempererat silaturahmi dan membangun sinergi yang lebih kuat antara kedua institusi penting yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Malang dan sekitarnya. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, mencerminkan komitmen kedua pihak untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang strategis.
Dalam sambutannya, Galih Priya Kartika Perdhana mengapresiasi dukungan dari Divisi Infanteri 2 Kostrad. "Kami sangat menghargai dukungan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik. Sinergi antara militer dan sipil sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah kita," ungkapnya.
Mayjen TNI Anton Yuliantoro juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan Kantor Imigrasi, terutama dalam aspek pengawasan dan pengamanan. "Kerjasama yang solid antara TNI dan Imigrasi sangat diperlukan. Kami siap memberikan dukungan yang diperlukan agar tugas-tugas keimigrasian dapat berjalan dengan lancar dan efektif," ujarnya.
Selain membahas kerjasama yang telah berjalan, pertemuan ini juga menyinggung program-program ke depan yang dapat dikerjasamakan. Fokus utama diskusi adalah peningkatan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, yang membutuhkan koordinasi intensif antara Imigrasi dan Kostrad.
Kunjungan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan pemberian cinderamata sebagai simbol kerjasama erat antara kedua instansi. Diharapkan, sinergi yang telah terjalin ini dapat terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan dan ketertiban yang lebih baik di wilayah Malang dan sekitarnya.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya nyata dalam membangun komunikasi dan kolaborasi harmonis antara institusi pemerintah, khususnya antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dan Divisi Infanteri 2 Kostrad. Semoga hubungan baik ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.(jon/jprm1) | 2024-05-16 15:15:10 | Berita Online | radarmalang.jawapos.com | Yudistira Satya Wira Wicaksana |
Ditjen Imigrasi | 390,059,644 | PLBN Sei Nyamuk Sebatik Berharap Dirjen Imigrasi Bantu Pembukaan Perlintasan ke Malaysia 2024 | Jakarta, Beritasatu.com - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk, Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) berharap Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim dapat membantu terbukanya kembali perlintasan tradisional Sebatik menuju Tawau, Malaysia pada 2024.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PLBN Sei Nyamuk, Hariman Latuconsina saat menerima kunjungan Silmy Karim pada Rabu (15/5/2024).
"Dengan kunjungan dirjen Imigrasi ke Malaysia, diharapkan PLBN Sebatik menjadi salah satu pertimbangan untuk masuk dalam exit-entry point dalam Border Cross Agreement 2024," kata Hariman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Sementara itu, Silmy Karim mengaku wilayah Kaltara memiliki banyak penyeberangan laut. Melihat kondisi geografis seperti itu, Ditjen Imigrasi akan lebih mempersiapkan beberapa hal untuk mendukung kelancaran administrasi perlintasan dan penyeberangan baik orang dan barang sesuai dengan tatanan dan regulasi yang berlaku.
Salah satu yang menjadi fokus adalah tantangan mempersiapkan anggota yang bertugas. Sekitar 10 personel akan mengisi kantor Imigrasi yang berada di gedung utama.
Penempatan personel dibagi menjadi empat orang yang bertugas di terminal kedatangan, empat di terminal keberangkatan dan dua lainnya bertugas di office.
"Dalam mempersiapkan anggota, bagaimana kemungkinan tantangan di wilayah tertentu, SDM, respons atau fasilitas yang harus didukung. Tentunya merupakan sinergi dari yang telah dilakukan Imigrasi sampai dengan ke PLBN," ujar Silmy Karim.
Ditjen Imigrasi, menurut dia, juga mempersiapkan langkah bersifat pengadaan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
Silmy berharap Imigrasi Kaltara selalu siap mengantisipasi dinamika perlintasan orang yang diperkirakan semakin bertambah. Alasannya potensi ekonomi yang ada di Indonesia maupun di Malaysia masing-masing akan saling membuat daya tarik.
"Dinamika ke depan tentunya akan sangat menarik karena arus lalu lintas orang setiap hari akan semakin tinggi, mengingat potensi ekonomi di Indonesia maupun di luar negeri (Malaysia) akan membuat daya tarik tersendiri," urainya.
Seusai mengunjungi PLBN Sei Nyamuk, Silmy Karim bertolak menuju Tawau, Malaysia untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Kuala Lumpur. | 2024-05-17 09:49:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 389,149,029 |
Minta Sumbangan Secara Paksa, 2 WN Pakistan di Blitar Diamankan Imigrasi | Masyarakat di Blitar merasa resah dengan adanya dua warga negara Pakistan yang meminta sumbangan secara paksa. Dua WN Pakistan itu kemudian diamankan petugas imigrasi.
Dilansir detikJatim, Jumat (3/5/2024) Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kanim Kelas II Non TPI Blitar, Rini Sulistyowati membenarkan dua orang WN Pakistan diamankan petugas. Keduanya diamankan di Jalan Raya Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
"Terkait dengan aduan masyarakat pada media sosial perihal 2 orang WNA yang diduga telah meresahkan masyarakat, kami (personel) dari Kantor Imigrasi Blitar telah berhasil mengamankan keduanya," terangnya saat dikonfirmasi Kamis (2/5/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini mengatakan, dua orang WN Pakistan tersebut tengah diperiksa. Rini belum dapat menyampaikan informasi secara detail terkait hasil pemeriksaan maupun keterangan terkait keduanya.
"Saat ini masih dalam pemeriksaan oleh petugas di Kantor Imigrasi Blitar. Untuk perkembangan informasi lain akan disampaikan lebih lanjut," jelasnya.
"Informasi sementara seperti itu (WN Pakistan). Masih dipastikan, karena masih proses pemeriksaan," pungkasnya.
Baca selengkapnya di sini.
| 2024-05-03 06:21:07 | Berita Online | news.detik.com | Fima Purwanti - |
Ditjen Imigrasi | 391,371,036 | Kantor Imigrasi Bekasi Buka Pelayanan Pembuatan Paspor di City Walk Lippo Cikarang | BEKASI, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi membuka pelayanan permohonan pembuatan paspor di City Walk Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Bekasi, Babay Baenulloh mengatakan, pelayanan itu dibuka untuk menjangkau warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.
"Pelayanan di mal ini merupakan jawaban atas banyaknya masukan dari masyarakat untuk membuka unit layanan paspor di daerah Kabupaten Bekasi," ujar Babay dalam keterangannya, Kamis (6/6/2024).
Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi sendiri berada di Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Lokasi ini cukup jauh jika dijangkau warga dari Kabupaten Bekasi.
"Pelayanan ini dibuka mengingat jarak tempuh yang cukup jauh bagi masyarakat Kabupaten Bekasi menuju ke Kantor Imigrasi Bekasi yang terletak di Teluk Pucung," ujar Babay.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan RI, Ika Setiawan mengatakan, terobosan ini merupakan bentuk peningkatan layanan.
“Dengan Kolaborasi antara Kantor Imigrasi dan Lippo Cikarang tidak hanya memberikan kemudahan bagi pemohon paspor tetapi juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat," kata dia.
Pelayanan Eazy Passport di Mal City Walk dibuka setiap hari Selasa dan Kamis mulai 4 Juni hingga akhir 2024.
Kuota pelayanan sebanyak 50 pemohon setiap harinya. Masyarakat cukup mendaftar melalui formulir yang bisa didapat melalui website resmi kantor imigrasi Bekasi.
Pelayanan yang dibuka antara lain, permohonan paspor baru, penggantian paspor karena kedaluarsa, dan pembuatan paspor elektronik.
Sebelum di Mal Lippo Cikarang, Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi juga pernah membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik Bekasi Trade Center (MPP BTC), dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Plasa Cibubur. | 2024-06-06 08:00:14 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 391,969,076 | Perkuat Sinergitas Pengawasan Orang Asing di Pacitan, Imigrasi Ponorogo Gelar Rapat Koordinasi Timpora dan Operasi Gabungan |
PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Guna memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Pacitan, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Ponorogo Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Hotel Parai Pacitan, Kamis (13/6).
Mewakili Kepala Kanim Ponorogo, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Januwardi Nugroho Eka membuka dan memimpin jalannya rapat koordinasi.
Eka menyampaikan pentingnya peran Timpora guna mengawasi keberadaan Warga Negara Asing (WNA).
Baca Juga: Hasil Jakarta BIN vs Livin Mandiri di Proliga Hari Ini: Menang, Megawati Cs Ancam Tahta Popsivo Polwan
‘’WNA datang untuk berbagai tujuan. Bisa positif dan bisa berdampak negatif. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang lebih,’’ ujar Eka.
Keesokan harinya (14/6), Timpora mendatangi tempat tinggal WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan warga setempat.
Lokasinya di Kelurahan Sidoharjo. Di sana terdapat warga Australia dan di Kelurahan Bangunsari terdapat warga India.
‘’Sesampainya dikediaman WNA, kami melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian serta kecocokan izin tinggal,’’ jelasnya.
Selain diperiksa dokumen keimigrasian juga dokumen kepedudukan oleh Dispendukcapil.
Diberikannya informasi untuk pengurusan dokumen kependudukan untuk dirinya maupun anaknya yang masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
Baca Juga: Keren! Sekolah Alam Pacitan Masuk World's Top 10 Best School Prizes 2024
‘’Setelah semua dicek, tidak ada pelanggaran keimigrasian untuk kedua WNA ini,’’ tuturnya.
Pihak WNA dan istri WNI ini kooperatif dalam memberikan keterangan kepada Timpora. | 2024-06-15 09:09:09 | Berita Online | radarmadiun.jawapos.com | Mizan Ahsani |
Ditjen Imigrasi | 392,851,886 | 450 iPhone Hingga Peralatan Skimming Diamankan Imigrasi dari 103 WNA di Tabanan Bali | TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melalui Satuan Tugas (Satgas) Bali Becik mengamankan 103 warga negara asing (WNA) asal Taiwan di sebuah villa di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali.
Dalam penindakan ini, Satgas Bali Becik bekerja sama dengan Satgas Dempo BAIS TNI dalam memetakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggalnya.
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Saffar Muhammad Godam, mengatakan bahwa mereka diduga melakukan kejahatan siber berdasarkan banyaknya komputer dan handphone yang didapati di lokasi kejadian.
"Dari seluruh WNA yang diamankan, terdapat 12 orang perempuan dan 91 orang laki-laki. Jenis izin tinggal yang digunakan yaitu izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal kunjungan (ITK) dan Visa on Arrival," ujar Godam saat konferensi pers di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada Jumat 28 Juni 2024.
Ia menambahkan, para WNA tersebut datang ke Indonesia tidak secara bersamaan dan melalui beberapa bandara.
Kegiatan mereka diduga tidak sesuai dengan izin tinggalnya, yakni diduga melakukan kejahatan siber, di mana seluruh target operasi mereka ada di luar Indonesia.
"Dalam kegiatan pengawasan orang asing tersebut, petugas mengamankan beberapa barang bukti yang diduga digunakan untuk melancarkan kegiatan mereka di Indonesia," imbuh Godam.
Barang-barang yang ditemukan dari penggerebekan 103 WNA di Tabanan antara lain: 450 unit iPhone, tiga unit iPad, tiga unit LCD monitor, tigq unit Laptop, satu unit handphone Android merk Samsung tipe A351, satu unit handphone Android merk Oppo, satu unit handphone Android merk Vivo, satu unit handphone Redmi, satu unit printer, satu unit power supply, satu box charger dan kabel, dua unit charger laptop, empat unit router Indie Home, satu unit router TP-Link, dan 13 unit kartu identitas.
Godam menyampaikan bahwa operasi pengawasan dilaksanakan pada Rabu 26 Juni 2024, mulai pukul 10.00 WITA.
Sebagian dari tim imigrasi melakukan operasi tertutup untuk mengawasi sebuah villa di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Dan pada pukul 14.00 WITA, tim mendapatkan informasi bahwa terdapat aktivitas WNA pada lokasi tersebut.
Setelah briefing, tim segera bergerak menuju lokasi operasi, lalu pukul 17.00 WITA, tim gabungan berhasil mengamankan 103 WNA tersebut.
"Pada pukul 18.00 WITA, tim Satgas Bali Becik mengamankan seluruh WNA tersebut beserta bukti-bukti permulaan yang ditemukan di lokasi. Untuk sementara, ditempatkan Rumah Detensi Imigrasi Denpasar," tuturnya.
Sebelumnya, Satgas Bali Becik juga mengamankan beberapa WNA lainnya dalam penertiban kegiatan dan izin tinggal WNA di Provinsi Bali.
Godam mengatakan, operasi pengawasan secara rutin tidak hanya digalakkan di Bali, melainkan juga oleh kantor-kantor imigrasi seluruh Indonesia.
"Untuk selanjutnya, saya tegaskan kembali kepada seluruh orang asing yang berada di Indonesia terutama di wilayah Bali, untuk selalu menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia," tegas Dirwasdakim Saffar Muhammad Godam.
Dan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian, dapat melaporkan melalui jalur Hotline Bali Becik pada nomor +6281399679966.(*)
Kumpulan Artikel Bali | 2024-06-29 15:35:31 | Berita Online | bali.tribunnews.com | Zaenal Nur Arifin |
Subsets and Splits