Article Reference
stringclasses 11
values | Article ID
int64 319M
397M
| Title
stringlengths 7
218
| Content
stringlengths 18
13k
| Date
stringlengths 19
19
| Article Media
stringclasses 5
values | Article Submedia
stringclasses 309
values | Journalist
stringlengths 1
207
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditjen Imigrasi | 391,972,894 | Khairil Mirza Jabat Kepala Kantor Imigrasi Palembang | TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Rahmi Widhiyanti resmi melantik 2 Kepala Kantor Imigrasi baru di Sumsel, Selasa (12/6/2024) pagi.
“Mereka yang dilantik adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim,” ujar Rahmi ketika memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Kantor Imigrasi di aula kanwil setempat.
Adapun Kepala Kantor Imigrasi Palembang yang baru dilantik adalah Khairil Mirza, jabatan sebelumnya adalah Analis SDM Aparatur Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
Posisinya menggantikan Mohammad Ridwan yang saat ini diamanahkan menjadi Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Lampung.
“Di bawah kepemimpinan Ridwan yang telah menjabat sejak November 2021, Kantor Imigrasi Palembang berhasil meningkatkan banyak kinerja. Sepanjang 2024 ini, Imigrasi Palembang telah menerbitkan 22.545 paspor, 197 Izin Tinggal Kunjungan (ITK), 258 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 8 Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan telah melakukan 5 kali Tindakan Administratif Keimigrasian. Imigrasi Palembang juga berhasil membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) baru di Musi Banyuasin,” papar Rahmi.
Dari hasil kinerja tersebut, dia melanjutkan, Kantor Imigrasi Palembang telah memperoleh PNBP sebesar Rp13,4 Miliar dari target Rp5 Miliar.
Mereka optimis bisa melebihi realisasi tahun 2023 di angka Rp28,4 Miliar dari hasil pelayanan imigrasi di wilayah kerja Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin.
Selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi Muara Enim yang baru adalah Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra.
Ia sebelumnya menjabat Analis Keimigrasian Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Imigrasi, dan kini menggantikan Misnan yang mendapat promosi menjadi Kepala Bidang Hukum pada Kanwil Kemenkumham Sumsel.
“Kakanim yang lama, Bapak Misnan telah mengabdi di Imigrasi Muara Enim sejak 16 Januari 2023 dan juga banyak menorehkan prestasi. Tercatat sudah 7895 paspor yang diterbitkan, 201 ITK dan 248 ITAS. Lalu telah dibentuk pula UKK baru di Lubuklinggau,” jelas Rahmi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya menambahkan bahwa dia terus menyemangati pejabat dan pegawai Imigrasi agar mengembangkan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Seluruh jajaran dituntut untuk semakin mampu beradaptasi, bekerja lebih baik dan inovatif, demi memberikan percepatan dalam pelayanan keimigrasian sebagai konsekuensi dari perubahan sosial masyarakat yang semakin berkembang dan dinamis,” tegas Ilham.
Baca berita menarik lainnya di google news | 2024-06-15 10:28:47 | Berita Online | sumsel.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,498,439 | Kominfo Pastikan Layanan Imigrasi Sudah Pulih Usai PDN Kena Serangan Ransomware | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, memastikan layanan imigrasi yang sempat terdampak oleh serangan siber
ransomware
ke Pusat Data Nasional (PDN) sudah kembali pulih.
"Imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya, LKPP Sikap sudah
on
, terus Marves punya layanan perizinan
event
juga sudah
on
, Kota Kediri juga sudah
on
, yang lainnya lagi dalam proses. Jadi kita memigrasi data-datanya," kata dia di Kantor Kemenkominfo pada Senin (24/6).
"Ini prosesnya bagaimana, ini kecepatannya adalah harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenant dengan penyedia layanan
cloud
-nya," lanjut dia.
Semuel menyebut terdapat 210 instansi yang terdampak oleh serangan ransomware. Namun, imigrasi menjadi institusi yang paling terdampak. Menurut dia, proses pemulihan data instansi lain yang terdampak masih terus berproses.
"Yang paling terdampak adalah layanannya imigrasi ya, karena langsung pada masyarakat. Ada juga PUPR kena juga tapi sekarang lagi proses migrasi juga," ucap dia.
Sebelumnya, server PDN yang terpusat di Kemenkominfo mengalami gangguan empat hari terakhir. Serangan itu kemudian berdampak pada pelayanan keimigrasian, akhirnya terjadi antrean di seluruh bandara internasional di Indonesia. | 2024-06-24 14:14:25 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Ditjen Imigrasi | 391,086,936 | Ditjen Imigrasi evaluasi "visa on arrival" bagi negara WNA berulah |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengevaluasi visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) bagi negara asal warga negara asing yang berulah di Indonesia.
"Selain menggalakkan pengawasan, imigrasi juga akan melakukan evaluasi pemberian visa on arrival untuk warga negara tertentu yang banyak membuat masalah,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut merupakan respons Dirjen Imigrasi atas keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, dalam mengamankan sebanyak 24 orang WNA karena terbukti tinggal melebihi batas waktu atau overstay.
Pengamanan 24 orang WNA tersebut berawal dari laporan masyarakat sehingga Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai melakukan patroli keimigrasian pada Selasa (28/5) di kawasan Legian, Kuta, Bali.
"Kami menerima pesan WhatsApp dari masyarakat yang melaporkan adanya WNA diduga overstay dan melakukan penipuan. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan pada SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) tentang identitas dan lokasinya, kami bergerak untuk melakukan penanganan lebih lanjut," jelas Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra.
Dari hasil patroli, tiga orang WNA asal Nigeria berinisial ACP (23), FEO (33), dan OIC (35) diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa tiga WNA tersebut telah overstay lebih dari 60 hari.
Tim Inteldakim juga melakukan pengawasan lanjutan, Rabu (29/5), dan mengamankan sebanyak 21 orang WNA, terdiri atas 19 orang warga Nigeria, satu orang warga Ghana, dan satu orang warga Tanzania.
Mereka didapati overstay dan sembilan orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.
"Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA yang overstay akan dideportasi serta dicekal. Namun, apabila pada saat dilakukan pendalaman mereka terbukti melakukan pidana maka akan kami lakukan projustitia," imbuh Suhendra.
Lebih lanjut, Dirjen Imigrasi menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2024, tercatat sebanyak 91 orang WNA yang telah ditindak khusus di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai saja.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 orang melakukan pelanggaran izin tinggal atauoverstay, sementara 35 orang lainnya tidak taat aturan.
Dirjen Imigrasi menekankan bahwa pihaknya selalu melakukan pengawasan dan penindakan secara teratur.
Dia juga meminta jajaran imigrasi segera melakukan operasi yang lebih besar secara berkala.
Silmymenambahkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan keimigrasian, Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia rutin melakukan operasi yang dikoordinasikan langsung oleh Ditjen Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan.
Beberapa operasi pengawasan keimigrasian tersebut, kata Silmy, ialah Operasi Bali Becik, Operasi Jagratara, dan operasi gabungan.
"Kita harus menjaga agar hanya pelintas yang berkualitas yang datang ke Indonesia," kata Silmy.
Baca juga: Polri pro aktif kordinasi dengan Polisi Jepang dan Imigrasi terkait dugaan buronan di Indonesia
Baca juga: Catatan Ilham Bintang - Menikmati Fasilitas Pelayanan Warga Lansia di Kantor Imigrasi
| 2024-06-01 20:59:00 | Berita Online | kaltara.antaranews.com | Fath Putra Mulya |
Ditjen Imigrasi | 392,838,550 | Ditjen Imigrasi Pastikan Sistem Layanan Imigrasi Sudah Pulih | TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Sistem layanan Imigrasi antara lain perlintasan, visa, izin tinggal dan paspor telah beroperasi normal, Jumat (28/06/2024). Sistem perlintasan sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu malam (22/06/2024). Autogate, aplikasi visa dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/06/2024). Aplikasi M-Paspor dan Cekal Online beroperasi kembali pada Minggu (23/06/2024), dan sistem penerbitan paspor pulih sepenuhnya hari ini.
“Sejak gangguan di PDN (Pusat Data Nasional) Kementerian Kominfo terjadi pada Kamis pekan lalu, kami melakukan langkah-langkah penanganan, dimulai dari mengeluarkan kebijakan yang responsif dan adaptif untuk menangani dampak serangan siber tersebut,” ungkap Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Jumat (28/06/2024).
Ia menjelaskan, penanganan paling awal dilakukan pada sistem perlintasan di tempat perlintasan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan, yaitu dengan penggunaan pemeriksaan secara manual dan terdokumentasi. Meskipun proses masuk-keluar Bandara terganggu kendala kesisteman, Imigrasi tetap memiliki record perlintasan.
“Pengambilan keputusan pemindahan data center dilakukan setelah 12 jam sejak gangguan teknis di pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo terjadi. Kami mengamati perkembangan recovery PDN yang tidak menunjukan hal positif di hari pertama gangguan. Untuk menangani kendala sistem, langkah awal yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi yaitu memastikan status database Imigrasi di PDN. Selanjutnya tim menyusun Application Recovery Plan, membentuk Satgas Pemulihan Layanan Imigrasi dan melakukan inventarisasi kebutuhan teknis,” tuturnya.
Mulai Kamis (20/06/2024) sore, Tim IT Ditjen Imigrasi memindahkan dan mengintegrasikan data back up Imigrasi ke data center baru. Pada hari Jumat (21/06/2024) pemulihan sistem menunjukkan tanda-tanda positif. Pemulihan layanan imigrasi secara bertahap dimulai dari Cekal Online, Interpol, Aplikasi Perlintasan Keimigrasian dan Autogate. Setelah stabil, pemulihan dilanjutkan ke Layanan Visa, Izin Tinggal dan Layanan Paspor. Progress pemulihan sistem menunjukkan hasil yang signifikan sejak hari Kamis (27/06/2024), di mana 60 persen dari seluruh titik layanan keimigrasian di Indonesia dan luar negeri sudah pulih. Hari Jumat (28/06/2024) sistem sudah pulih 100 % .
“Tim IT Ditjen Imigrasi bekerja 24 jam untuk mengurai kendala sistem layanan Imigrasi. Ketika kita mendapat info berangsur pulihnya sistem aplikasi, petugas di bagian visa dan paspor masuk kerja pada hari libur (Sabtu-Minggu) untuk dapat melayani proses penerbitan visa dan paspor yang sempat terhambat,” tuturnya.
Kantor imigrasi se-Indonesia tetap melayani pemohon paspor seperti biasa saat gangguan PDN terjadi. Namun demikian, penerbitan paspor membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Sekitar 60.000 paspor yang penerbitannya sempat terhambat selama tiga hari gangguan pada PDN sudah mulai ter-cover. Bagi pemohon yang sudah melakukan wawancara dan foto di akhir pekan lalu diprioritaskan untuk dapat mengambil paspornya dalam pekan ini.
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang terdampak oleh serangan siber pada PDN mengakomodasi 431 titik layanan imigrasi di unit pelaksana teknis, perlintasan, dan kantor wilayah di seluruh Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri. Sistem ini juga terintegrasi dengan 22 kementerian/lembaga terkait.
“Atas kejadian ini ada hikmah yang kami dapat, kami lebih bisa memahami dampak nyata dari serangan siber dan cara penanggulangannya, dibutuhkan keputusan yang cepat dalam menghadapi gangguan kesisteman yang disebabkan oleh serangan siber dan kita tentu akan menyiapkan langkah-langkah penanganan yang lebih baik,” pungkasnya.
(*) | 2024-06-29 10:56:37 | Berita Online | medan.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,117,701 | Marak Penyalahgunaan VoA, Ini Langkah dan Sanksi Imigrasi untuk Tertibkan WNA Overstay |
Visa on Arrival atau VoA memudahkan warga negara asing mendapatkan izin tinggal di suatu negara untuk keperluan singkat. Namun, kebijakan tersebut sering disalahgunakan oleh WNA yang tidak bertanggungjawab.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menekankan imigrasi melakukan pengawasan dan penindakan secara teratur. Selama periode Januari - Mei 2024 tercatat total 91 orang WNA yang telah ditindak khusus di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai saja.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 orang overstay, sedangkan 35 lainnya tidak taat aturan. Dia meminta agar jajaran imigrasi segera melakukan operasi yang lebih besar secara berkala.
Silmy menegaskan pihaknya akan menggalakkan pengawasan dan melakukan evaluasi pemberian visa on arrival untuk warga negara tertentu yang banyak membuat masalah.
merdeka.com
Sementara itu, berdasarkan laporan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, sebanyak 24 warga negara asing (WNA) karena tinggal melebihi izin batas (overstay).
Mereka diciduk usai adanya laporan masyarakat yang masuk, kemudian Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai kemudian melakukan patroli keimigrasian pada Selasa (28/5/2024) di kawasan Legian Kuta.
“Kami menerima pesan WhatsApp dari masyarakat yang melaporkan adanya WNA yang diduga overstay dan melakukan penipuan. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan pada SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) tentang identitas dan lokasinya, kami bergerak untuk melakukan penanganan lebih lanjut”, kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra.
Suhendra menjelaskan, dari hasil patroli, mereka diamankan adalah tiga warga negara Nigeria berinisial ACP (Lk, 23), FEO (Lk, 33), dan OIC (Lk, 35). Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga WNA tersebut telah overstay lebih dari 60 hari.
merdeka.com
Selain warga Nigeria, Tim Inteldakim juga melakukan pengawasan lanjutan, pada Rabu (29/5) yang juga mengamankan 21 warga negara asing, mereka terdiri dari 19 warga Nigeria, 1 warga Ghana dan 1 warga Tanzania. Mereka diketahui telah overstay dan sembilan di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan (paspor).
Suhendra memastikan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian, unit pelaksana teknis imigrasi di seluruh Indonesia rutin melakukan operasi yang dikoordinasikan langsung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan.
“Beberapa operasi pengawasan keimigrasian tersebut antara lain operasi Bali Becik, operasi Jagratara dan operasi gabungan (opsgab),” tutup Suhendra.
Banyak WNA menyalahgunaan VoA untuk tinggal lebih lama di Indonesia. | 2024-06-02 15:35:08 | Berita Online | merdeka.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,941,314 | Dirjen Imigrasi Berhasil Tingkatkan Penegakan Hukum Keimigrasian Hingga 94,4% Selama Januari-Mei 2024 | WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia pada Januari-Mei 2024 ini meningkat 94,4 persen.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing setiap bulannya selama periode tersebut.
Jumlah ini meningkat 94,4% jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah TAK sepanjang tahun sebelumnya (2023), yakni 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi.
| 2024-06-14 18:37:43 | Berita Online | beritasatu.com | Yayu Fathilal |
Ditjen Imigrasi | 392,008,649 | Imigrasi Blitar deportasi dua WNA asal Pakistan |
MI dan MA mengungkapkan bahwa dalam aksinya mereka meminta dengan cara memaksa dan memanipulasi ke takmir masjid, maupun lembaga amal
Blitar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Jawa Timur, mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan berinisial MI (45) dan MA (44), terkait aksi keduanya melakukan pengumpulan donasi dengan paksaan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar Arief Yudistira mengemukakan perkara keduanya sudah ditangani termasuk surat keputusan tentang pemberian tindakan administratif keimigrasian pendeportasian. Surat keputusan deportasi tersebut diberikan untuk MI (45) dan MA (44) asal Pakistan. Saat deportasi dilakukan, keduanya dikawal oleh petugas ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya menuju ke Bandara Internasional Soekarno-hatta, Jakarta.
"Selanjutnya petugas melakukan koordinasi dengan pihak maskapai untuk melakukan
check in
pada penerbangan Batik Air Malaysia Nomor Penerbangan (OD) 315 rute Jakarta dan melanjutkan perjalanan menggunakan maskapai Batik Air Malaysia ke Kuala Lumpur menuju ke Bandara Internasional Lahore, Pakistan," katanya di Blitar, Sabtu.
Ia menambahkan setelah dilakukan pemberian
boarding pass
selanjutnya petugas dan orang asing menuju tempat pemeriksaan imigrasi untuk menyelesaikan administrasi pendeportasian.
MI dan MA dikenakan TAK sesuai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya dilakukan tindakan pendeportasian dengan waktu penangkalan selama 6 bulan.
"Seluruh proses pendeportasian telah diterapkan sesuai SOP yang berlaku. Proses pengawalan dan pendeportasian dua orang WN Pakistan berjalan dengan lancar atas bantuan kerja sama dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, AVSEC dan pihak maskapai," kata dia.
Gubernur Bali ingin penindakan WNA nakal bisa tuntas
Imigrasi deportasi warga India karena overstay setahun lebih
MI dan MA sebelumnya masuk dan berada di wilayah Malaysia untuk kegiatan pengumpulan donasi. Kemudian, mereka mendarat di Bandara Juanda lalu melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung untuk melakukan pengumpulan donasi.
MI dan MA lalu melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan memperoleh perpanjangan izin tinggal yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur berlaku tanggal 25 Maret sampai dengan 28 Mei 2024.
MI dan MA lalu melanjutkan perjalanan ke Malang, Pasuruan, Tulungagung dan Blitar dengan tujuan yang sama, yakni pengumpulan donasi.
Total donasi yang terkumpul juga cukup besar hingga sekitar Rp263 juta. Modus pengumpulan donasi dilakukan dengan dalih untuk Palestina. Untuk di wilayah Imigrasi Blitar, keduanya sudah tinggal sekitar dua pekan.
Diketahui bahwa berkas keduanya memang tidak ada masalah. Namun, selama tinggal di Indonesia, mereka tidak mempunyai sponsor penjamin untuk perpanjangan izin tinggal.
Untuk pengurusan izin tinggal di Indonesia, keduanya meminta bantuan saudaranya dari Pakistan, kemudian yang dari Pakistan berkomunikasi dengan rekan di Jakarta untuk perpanjangan di Imigrasi Jakarta Timur, sehingga terbitlah perpanjangan sampai 28 Mei 2024.
Dirinya juga mengatakan MI dan MA mengungkapkan bahwa dalam aksinya mereka meminta dengan cara memaksa dan memanipulasi ke takmir masjid, maupun lembaga amal. Saat meminta donasi juga mematok minimal sehingga membuat yang memberikan keberatan.
Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut ternyata tujuan pengiriman donasi bukan untuk dikirimkan ke Palestina melainkan untuk dikirimkan ke Pakistan.
Keduanya mengaku mempunyai madrasah di Pakistan dan orang di dalamnya ada yang warga Palestina, sehingga hal itu dijadikan alasan donasi untuk Palestina.
Selain itu, dana donasi yang berhasil dikumpulkan turut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari berupa makan, minum, menginap di hotel, sewa motor, bahan bakar kendaraan sewa, pembelian tiket kereta, pembelian tiket bus dan membayar biaya perpanjangan izin tinggal kunjungan.
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-15 23:56:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,820,314 | Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali | JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengancam mendeportasi wisatawan mancanegara atau turis asing di Bali jika terus meresahkan masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim menyampaikan itu usai 103 wisatawan asing ditangkap dalam operasi Bali Becik, Rabu (26/6/2024), atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan siber.
"Dan bisa kita deportasi. Di Undang-undang (UU) bisa kita melakukan itu. Kita dasarnya UU. Kita tunggu saja sebulan ini berapa kita bisa operasi," kata Silmy dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Silmy menjelaskan, ancaman ini disampaikan karena Imigrasi ingin memastikan bahwa turis asing yang masuk ke Bali merupakan wisatawan yang berkualitas baik atau good quality traveler.
Dia mengaku selama ini terus mendapatkan dan mendengarkan masukan masyarakat terkait turis-turis asing meresahkan.
Sampai saat ini, Imigrasi disebut masih mendalami motif kejahatan yang diduga dilakukan oleh 103 WNA tersebut.
"Ini biasanya di Indonesia itu kaitan dengan scam. Online scammer. Kita lagi dalami. Biasanya penipuan secara siber. Itu dari yang 103," imbuhnya.
Lebih jauh, Silmy mengingatkan kepada wisatawan asing yang masuk ke Indonesia bahwa ada aturan yang harus diikuti mereka.
Apalagi, menurutnya, berdasarkan data jumlah wisatawan asing masuk Indonesia naik 30 persen terhitung hingga Mei 2024.
"Bandingkan 1 Januari 1 Mei 2023. Itu naik 30 persen. Artinya memang makin banyak minat, apa karena tourism atau bisnis. Itu meningkat. Dan kita tunjukkan kita ada aturan main," pungkasnya.
Adapun sebelumnya, pihak Imigrasi menangkap 103 WNA di sebuah villa, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Rabu (26/6/2024).
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Safar Muhammad Godam mengatakan, penangkapan 103 WNA itu bermula dari adanya informasi terkait aktivitas WNA yang mencurigakan di vila tersebut.
Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 Wita, petugas imigrasi melakukan pemantauan dan dilanjutkan dengan penangkapan para WNA tersebut di vil
Dalam operasi senyap ini, pihaknya menangkap 103 WNA yang terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki.
"Mereka diduga tidak memiliki dokumen dan penyalahgunaan izin keimigrasian serta pada saat ini sedang didalami kemungkinan adanya kejahatan siber berdasarkan banyaknya komputer dan ponsel yang didapati di lokasi kejadian," katanya. | 2024-06-28 22:42:07 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 392,343,951 | Pelayanan di dua Kantor Imigrasi Kemenkumham Sumsel mulai berjalan | ['\n Palembang (ANTARA) - Pelayanan paspor di dua Kantor Imigrasi jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mulai berjalan kembali setelah sehari sebelumnya Kamis (20/6), dihentikan sementara karena terjadi gangguan sistem\xa0pada Pusat Data Nasional (PDN).\r\n\r\n"Gangguan kesisteman PDN berdampak pada seluruh layanan keimigrasian secara nasional, tak terkecuali di provinsi ini juga terjadi gangguan pelayanan masyarakat di Kantor Imigrasi Palembang dan Muara Enim," kata Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel K.A.Halim, di Palembang, Jumat.\r\n\r\nDia menjelaskan, merujuk pada sistem resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.\r\n\r\nDengan terjadinya gangguan PDN, pelayanan keimigrasian seperti pembuatan paspor yang proses verifikasi dokumen persyaratan permohonan masyarakat menggunakan sistem elektronik terhenti sehari penuh dan kini mulai berjalan kembali.\r\n12Tampilkan Semua ']
Palembang (ANTARA) - Pelayanan paspor di dua Kantor Imigrasi jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mulai berjalan kembali setelah sehari sebelumnya Kamis (20/6), dihentikan sementara karena terjadi gangguan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN).
"Gangguan kesisteman PDN berdampak pada seluruh layanan keimigrasian secara nasional, tak terkecuali di provinsi ini juga terjadi gangguan pelayanan masyarakat di Kantor Imigrasi Palembang dan Muara Enim," kata Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel K.A.Halim, di Palembang, Jumat.
Dia menjelaskan, merujuk pada sistem resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.
Dengan terjadinya gangguan PDN, pelayanan keimigrasian seperti pembuatan paspor yang proses verifikasi dokumen persyaratan permohonan masyarakat menggunakan sistem elektronik terhenti sehari penuh dan kini mulai berjalan kembali.
"Betul kemarin ada gangguan PDN yang berpengaruh di pelayanan keimigrasian seluruh Indonesia. Hari ini sudah ada perkembangan/progress dari pemulihan gangguan PDN," ujarnya.
Menurut dia, dalam proses pemulihan PDN oleh pihak Kemenkominfo, pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim sudah bisa berjalan, namun belum normal seperti biasanya.
Kedua Kantor Imigrasi di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel sekarang ini sudah bisa melayani pelayanan keimigrasian, namun untuk cekal sistem datanya masih dalam proses perbaikan.
Dalam kondisi sistem proses perbaikan, pelayanan pembuatan paspor sementara ini hanya bisa sampai biometrik, wawancara, dan pengambilan foto pemohonan, sedangkan untuk cetaknya menunggu perbaikan sistem cekal tuntas.
Sementara mengenai pelayanan orang asing, petugas Kantor Imigrasi Palembang dan Muara Enim juga sudah bisa melayani mereka, namun sampai proses biometrik, sedangkan tahap penyelesaiannya menunggu sistem cekal normal.
Dalam masa pemulihan gangguan PDN sekarang ini, masyarakat yang akan melakukan pengurusan dokumen keimigrasian, jika tidak dalam kondisi mendesak untuk menunda beberapa saat sambil memantau perkembangan kondisi gangguan sistem bisa dipulihkan dan pelayanan berjalan normal seperti biasanya, imbau Halim.*12Tampilkan Semua | 2024-06-21 15:49:09 | Berita Online | sumsel.antaranews.com | Yudi Abdullah |
Ditjen Imigrasi | 389,380,338 | Gantikan Riko Abdurrahman, Vira Widiyasari Jabat Country Manager Visa Indonesia | Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Visa menunjuk Vira Widiyasari sebagai Country Manager Visa Indonesia efektif per tanggal 6 Mei 2024 menggantikan Riko Abdurrahman yang akan memasuki masa pensiun setelah lebih dari 6 tahun memimpin Visa di Indonesia.
Vira memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai peran kepemimpinan di Citibank, HSBC dan Bank Mandiri. Jabatan terakhirnya adalah sebagai pemimpin bisnis Financial Technology dan Payment platform e-commerce di Indonesia.
Sebagai Country Manager, Vira akan memimpin inisiatif strategis dan bisnis Visa di Indonesia termasuk mendorong strategi perluasan pasar Visa bermitra dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan industri, serta menjadi advokat bagi industri pembayaran.
"Kami akan bersama-sama kita akan mempercepat pertumbuhan bisnis klien kami di Indonesia dan akan memanfaatkan kekuatan Visa di sisi teknologi, inovasi dan solusi keamanan untuk meningkatkan penawaran dan kemitraan strategisnya," katanya .
Vira mengatakan, dirinya memiliki misi agar tim Visa Indonesia dapat memberdayakan bisnis dan konsumen, serta berkontribusi pada kemajuan ekosistem digital dan keuangan Indonesia.
Stephen Karpin, Regional President Visa Asia Pasifik, mengatakan, Vira membawa pengalaman yang luas dan rekam jejak yang terbukti di industri jasa keuangan, teknologi finansial dan pembayaran, dengan menempati posisi penting di lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan teknologi besar di Indonesia.
"Kami berkomitmen untuk memajukan industri pembayaran di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan solusi keamanan untuk meningkatkan kehidupan semua orang, di mana saja dan Vira akan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan kami untuk menjadikan Visa menjadi cara terbaik untuk membayar dan dibayar di Indonesia," katanya.
Ditambahkan Stephen Karpin, pengalaman Vira yang luas akan membantu untuk mengembangkan bisnis dan mendorong keselarasan yang kuat dengan strategi nasional pengembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan pemerintah Indonesia. | 2024-05-06 23:35:29 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,297,363 | Imigrasi Ungkap Dampak Gangguan Server PDN, Percepatan Paspor Sehari Jadi Belum Terlayani |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan Imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala. Hal ini merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang sedang berlangsung pada Kamis (20/6/2024).
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim pada Kamis (20/6/2024).
Masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas Imigrasi. Silmy mengatakan, meskipun sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitu pula pada saat kedatangan.
Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor Imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa. Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan Keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” ujar Silmy. | 2024-06-20 21:49:08 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Israr Itah |
Ditjen Imigrasi | 389,735,799 | Imigrasi Pastikan Implementasi Makkah Route Pemberangkatan Jemaah Calon Haji di 3 Bandara Lancar | TRIBUN-PANTURA.COM, SOLO - Direktur Jenderal (Dirjen Imigrasi), Silmy Karim pastikan pelaksanaan Makkah Route untuk pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) berlangsung lancar.
Dalam pelepasan kloter pertama JCH yang berangkat dari Bandara Adi Soemarmo, Solo pada Minggu (12/5/24), Silmy hadir mengecek kesiapan petugas imigrasi dan pelaksanaan kerja sama Makkah Route.
"Alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan cukup lancar. Di Solo dan Surabaya tahun ini perdana untuk implementasi Makkah Route, jadi kami pastikan semua berjalan baik," jelas Silmy Karim di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Minggu (12/5/24).
Di tahun 2024 sebanyak 114.186 Jemaah Calon Haji (JCH) dari bandara keberangkatan Soekarno Hatta - Jakarta, Adi Soemarmo - Solo dan Juanda - Surabaya memperoleh kemudahan fasilitas pemeriksaan keimigrasian pra kedatangan dari otoritas imigrasi Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui skema Makkah Route.
Jumlah tersebut meliputi 47 persen dari keseluruhan JCH asal Indonesia yang berjumlah 241.000 orang yang akan diberangkatkan dari 13 embarkasi.
Di antaranya adalah Bandara Sultan Iskandar Muda - Aceh, Bandara Kuala Namu - Medan, Bandara Minangkabau - Padang, Bandara Hang Nadim - Batam, Bandara SM. Badaruddin - Palembang, Bandara Soekarno Hatta - Jakarta, Bandara Kertajati - Cirebon, Bandara Juanda - Surabaya, Bandara Sepinggan - Balikpapan, Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin, Bandara Zainuddin Abdul Madjid - Lombok serta Bandara Sultan Hasanudin - Makassar, Bandara Adi Sumarmo - Solo Surakarta.
Makkah Route adalah pemindahan proses keimigrasian dari yang seharusnya dilakukan pada Bandara Kedatangan Jemaah Calon Haji (Jeddah dan Madinah) menjadi di Bandara Keberangkatan (Indonesia).
Jemaah Calon Haji yang mendapatkan layanan Makkah Route tidak perlu lagi mengantri untuk proses keimigrasian saat tiba di bandara kedatangan (Jeddah dan Madinah). Skema ini telah dimulai di Indonesia sejak tahun 2018 di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta.
Tahun ini, Makkah Route diperluas hingga embarkasi Solo dan Surabaya dengan membagi keberangkatan jemaah menjadi dua gelombang.
Gelombang I diberangkatkan dari Indonesia menuju Madinah pada periode 12-23 Mei 2024. Sedangkan Gelombang II diberangkatkan dari Indonesia menuju Jeddah pada periode 24 Mei - 10 Juni 2024.
"Untuk tahun ini fasilitas clearance (imigrasi) pra kedatangan baru ada di keberangkatan. Kami sudah bicarakan (dengan otoritas Imigrasi Arab Saudi) agar Makkah Route bisa resiprokal. Jadi nantinya petugas Imigrasi Indonesia juga akan standby di Madinah atau Jeddah untuk clearance pra kepulangan," jelas Silmy dalam kesempatan tersebut.
Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa usulan perluasan implementasi Makkah Route pada embarkasi lainnya juga telah disampaikan pada otoritas Imigrasi Arab Saudi dalam lawatannya ke KSA Februari 2024 lalu.
"Kami masih upayakan agar skema tersebut bisa berlaku di lebih banyak bandara keberangkatan. Karena Indonesia salah satu negara dengan JCH yang terbanyak. Hai Ini menjadi perhatian kami, bagaimana caranya agar para tamu Allah ini bisa kita mudahkan [prosesnya] saat berangkat dan pulang," tutup Silmy. (*) | 2024-05-12 22:22:15 | Berita Online | pantura.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 388,962,030 | Perkuat Peningkatan Layanan, Kantor Imigrasi Malang Studi Tiru ke Semarang | Malang, VIVA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang melakukan studi tiru ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang pada Senin, 29 April 2024 kemarin. Mereka ingin meningkatan kelas I khusus untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas layanan keimigrasian yang lebih baik.
Rombongan dari Kantor Imigrasi Malang disambut hangat oleh Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Guntur Sahat Hamonangan. Setelah tiba rombongan langsung melakukan office tour yang memperkenalkan proses operasional Kantor Imigrasi Semarang, diikuti dengan paparan tentang upaya peningkatan kelas di kantor tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Malang Galih Priya Kartika Perdhana mengatakan, dia ingin meniru langkah-langkah pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Terutama para pengguna jasa keimigrasian di wilayah kerjanya.
"Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi efisiensi dan kepuasan masyarakat dalam proses keimigrasian," kata Galih.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh tim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang menjelajah dan menyerap seluruh proses dan langkah-langkah yang disampaikan oleh tim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. | 2024-04-30 12:21:25 | Berita Online | malang.viva.co.id | Uki Rama, Hendro Sumardiko |
Ditjen Imigrasi | 391,674,612 | Imigrasi Jaksel Buka Gerai Di Mall | Kantor Imigrasi membuka gerai pembuatan Paspor dan Kitas untuk masyarakat di tengah pusat perbelanjaan, pusat perbelanjaan dipilih Selain sebagai upaya jemput bola sekaligus juga untuk memberikan kemudahan di tengah kesibukan masyarakat. Inilah dia imigrasi launch milik Kantor Imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan yang baru saja dibuka di dalam Pondok Indah Mall 3 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, imigrasi launch di tengah pusat perbelanjaan ini adalah lokasi pembuatan maupun perpanjangan paspor dan juga Kitas pertama di Indonesia dengan kuota pembuatan 200 Paspor per hari di lokasi pembuatan dan juga perpajakan paspor dan kitas atau kartu izin tinggal sementara bagi WNI dan juga WNA ini dibuka langsung Dirjen imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim dan menurut Silvi ini merupakan imigrasi launch pertama di Indonesia yang diharapkan mampu mempermudah WNI dan WNA dalam pengurusan Izin tinggal maupun paspor | 2024-06-11 08:24:05 | Televisi | Metro TV - Metro Pagi Primetime | FEBRIAN AHMAD & VALERIE BUDIANTO |
Ditjen Imigrasi | 392,849,430 | Imbas Server PDN Eror, Ribuan Paspor di Kantor Imigrasi Tangerang Belum Tercetak | Tangerang, Beritasatu.com - Ribuan paspor pemohon di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang belum tercetak. Hal ini terjadi karena server pusat data nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diserang hacker.
"Kalau angkanya (paspor yang belum tercetak) mungkin mencapai seribuan, cuma itu yang sedang dikejar sekarang," ujar Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Imigrasi Tangerang, Egi Idfrian Saputra, Sabtu (29/6/2024).
Saputra mengungkapkan bahwa ribuan paspor pemohon yang mengajukan sejak pekan lalu belum tercetak itu imbas gangguan server PDNS Kemenkominfo. Bahkan, kata Saputra, sejumlah gerai perpanjangan paspor pun terpaksa di tutup.
"Untuk gerai yang di TangCity Mall pada Sabtu sementara masih kita tutup ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita lagi berupaya mengerjakan yang pending-pending dan layanan beberapa hari belakangan," ucapnya.
Pihak Imigrasi tengah bekerja ekstra untuk menyelesaikan tunggakan paspor yang belum tercetak. Sementara untuk pemohon baru, kata Saputra, sudah berjalan dengan normal.
"Jadi memang sekarang kita lagi berupaya untuk mengejar ketertinggalan tunggakan layanan yang beberapa hari kemarin. Jadi itulah yang kita kejar sekarang. Kalau untuk untuk permohonan yang baru sudah berjalan dengan normal," jelasnya.
Di hari libur Sabtu dan Minggu ini, pegawai kantor Imigrasi Tangerang tetap masuk bekerja untuk memberikan pelayanan tunggakan paspor yang belum tercetak. | 2024-06-29 14:49:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 389,339,862 | Imigrasi Malang Sidak Empat Perusahaan, Antisipasi TKA Ilegal | TRIBUNJATIMTIMUR.COM, MALANG – Upaya preemtif dalam pengendalian tenaga kerja asing (TKA) terus dilakukan jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Termasuk yang dilakukan Kantor Imigrasi Malang yang melakukan inspeksi mendadak ke empat perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA).
“Kami mengantisipasi adanya TKA ilegal di wilayah kerja kami,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono.
Heni menjelaskan, sejak dibukanya border pasca pandemi, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia khususnya Jatim mengalami peningkatan. Untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pihaknya melakukan pemantauan langsung di lapangan.
“Apalagi wilayah kerja Imigrasi Malang termasuk paling banyak orang asing yang memiliki izin tinggal untuk bekerja maupun belajar/ peserta didik,” urai Heni.
Sementara itu, Kepala Imigrasi Malang Galih Priya Kartika Perdhana mengatakan bahwa sidak yang dilakukan pihaknya adalah dalam rangka operasi Jagratara yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Jawa Timur.
“Kami mengintensifkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah kami,” urai Galih.
Dalam operasi ini, lanjut Galih, dilakukan pengawasan secara intensif terhadap aktivitas yang berada di wilayah kerjanya. Keempat prusahaan yang disidak berada di Kabupaten Pasuruan dan Kota Malang.
“Dari temuan kami, ada satu perusahaan yang dimiliki orang asing di daerah Blimbing diragukan legalitasnya,” urai Galih.
Pasalnya, pada alamat yang diberikan, petugas imgrasi tidak mendapat aktifitas industri. Melainkan hanya rumah tinggal biasa saja.
“Menurut izin yang diberikan, orang asing ini harusnya punya usaha di bidang makanan khas italia, tapi di lapangan tidak ditemukan,” terang Galih.
Untuk itu, pihak imigrasi akan melakukan pengejaran lebih lanjut. Jika memang ditemukan penyimpangan, maka pihaknya akan memproses sesuai UU Keimigrasian.
“Kami tentu ingin mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian serta melindungi masyarakat dari hal-hal yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ekonomi negara,” tegas Galih.
Dalam operasi ini, pengawasan dilakukan dengan ketat, termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen keimigrasian serta verifikasi identitas para tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran operasi.
“Kami ingin memberikan pesan bahwa kami tidak akan mentolerir pelanggaran keimigrasian. Langkah proaktif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerja kami,” tutup Galih.(*)
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur
(TribunJatimTimur.com)
Ikuti kami di | 2024-05-06 13:28:28 | Berita Online | jatim-timur.tribunnews.com | Rendy Nicko Ramandha |
Ditjen Imigrasi | 392,240,186 |
Polisi-Imigrasi Akan Kecipratan Jika Pungutan Turis Asing Naik Jadi US$ 50 |
-
Pungutan US$ 10 terhadap turis asing dinilai terlalu kecil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengusulkan tarif pungutan naik lima kali lipat menjadi US$ 50. Dengan kurs nilai tukar saat ini sebesar Rp 16 ribu, pungutan itu jika dirupiahkan sekitar Rp 800 ribu.
"Kami mau tingkatkan (jadi) US$ 50," ujar Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi di gedung DPRD Bali, Denpasar, Rabu (19/6/2024).
Menurut Kresna, kenaikan tarif akan memberikan kelonggaran fiskal bagi Pemprov Bali untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.
Politikus Partai Golkar itu menanggap jika pungutan turis asing hanya Rp 150 ribu menunjukkan bahwa Bali 'dijual' murah bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang ingin berlibur ke Pulau Dewata.
Kresna menuturkan Komisi II berencana akan merevisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.
"Kami segera merevisi perda retribusi," jelas Ketua DPD II Golkar Buleleng itu.
Selain ingin menaikkan tarif pungutan turis asing, Kresna Budi juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan insentif bagi imigrasi, kepolisian, hingga pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Insentif itu diambil 2,5 persen dari pungutan turis asing itu.
"Dari sekian itu anggarannya akan diberikan kepada mereka," ujarnya.
Tujuannya, Kresna melanjutkan, agar instansi yang yang terlibat itu dapat mengawasi kebijakan tersebut sehingga pendapatan dari retribusi wisman bisa maksimal.
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bakal mengkaji usulan kenaikan pungutan turis asing dari US$ 10 menjadi US$ 50. "Nanti dipelajari," ucapnya.
Mahendra menerangkan pungutan turis asing sebesar US$ 10 masih berjalan dan sedang dievaluasi. Tujuannya, agar lebih optimal lagi penerimaannya.
Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024, realisasi pungutan US$ 10 atau sekitar Rp 160 ribu masih rendah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun tak memungkiri Pemprov Bali hanya fokus di pintu kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sehingga, ada turis asing yang masuk ke Bali tapi dari pintu kedatangan domestik.
"Sebulan ini kami sudah mengajukan ke Angkasa Pura untuk menempatkan konter di kedatangan domestik sebagai bahan masukan dari wisatawan asing yang melalui Jakarta atau jalur lain yang menuju ke Bali," beber Tjok Pemayun pada Maret 2024.
Tjok Pemayun masih menunggu keputusan Angkasa Pura terkait permintaan penempatan konter di kedatangan domestik.
Kala itu, Mahendra Jaya juga telah menugaskan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata untuk mengecek kepatuhan pelancong mancanegara membayar pungutan turis asing di daerah tujuan wisata (DTW).
"Kami sudah menugaskan Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pariwisata untuk mengecek secara random kepada wisatawan di DTW, untuk memastikan mereka (turis asing) sudah bayar (pajak turis)," katanya.
| 2024-06-20 08:08:55 | Berita Online | Detik.com | Rizki Setyo Samudero - |
Ditjen Imigrasi | 391,389,246 | Kantor Imigrasi Malang Resmikan Lentera Keimigrasian dan Community Watch | ['\xa0', '\xa0 ', 'Malang, 4 Juni 2024 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang resmi meluncurkan dua inovasi baru dalam penegakan dan pengawasan keimigrasian: "Lentera Keimigrasian" dan "Community Watch". Kedua program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap warga negara asing yang tinggal dan beraktivitas di Indonesia.', '\xa0', '', 'Lentera Keimigrasian adalah singkatan dari Layanan Edukasi Literasi Peraturan Keimigrasian. Adapun inovasi ini adalah sarana informasi bagi orang asing dan penjaminnya terkait peraturan dan kebijakan keimigrasian. Dengan mengambil nama "Lentera" yang berarti pelita atau penerang, layanan ini diharapkan mampu memberikan edukasi yang komprehensif kepada penjamin dan/atau orang asing mengenai peraturan keimigrasian. Tujuannya adalah untuk menciptakan pola pengawasan keimigrasian yang lebih berwibawa dan informatif. Pengadaan ruang Lentera Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang merupakan bentuk nyata hubungan kemitraan dengan BUMN PT Berdikari Meubel Nusantara yang bergerak di bidang furniture dan desain interior dengan pangsa pasar eropa. Sinergi ini menunjukkan betapa peran kemitraan menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah organisasi.', '\xa0', '"Peluncuran Lentera Keimigrasian adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga negara asing dan penjamin mereka tentang peraturan keimigrasian. Dengan informasi yang tepat, diharapkan mereka dapat mematuhi peraturan dengan lebih baik dan membantu kami dalam pengawasan," ujar Galih Priya Kartika Perdhana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.', '\xa0', 'Sementara itu, Community Watch merupakan bentuk pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berbasis pada laporan masyarakat melalui media sosial. Program ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan keimigrasian, memberikan mereka saluran untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keimigrasian yang mereka temui di lingkungan mereka.', '\xa0', '"Community Watch memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan keimigrasian. Ini adalah langkah inovatif yang menggabungkan teknologi dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti," tambah Herdaus, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.', '\xa0', 'Peresmian kedua program ini berlangsung pada hari Selasa, 4 Juni 2024, dengan meriah dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari instansi terkait dan masyarakat. Diharapkan dengan adanya Lentera Keimigrasian dan Community Watch, pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien.', '\xa0', 'Galih Priya Kartika Perdhana menambahkan, "Dengan adanya kedua program ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta warga negara asing tentang pentingnya mematuhi peraturan keimigrasian. Ini juga menjadi bukti komitmen kami dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi semua pihak."']
, Herdaus juga menyampaikan apresiasinya atas peluncuran inovasi ini. "Kami sangat mendukung inisiatif Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. Kedua program ini tidak hanya memperkuat pengawasan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi contoh bagi kantor imigrasi lainnya di Indonesia," tutup Herdaus., , Dengan adanya Lentera Keimigrasian dan Community Watch, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang edukatif dan responsif, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan keimigrasian. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertib, serta memastikan bahwa setiap individu memahami dan mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku., | 2024-06-06 12:17:54 | Berita Online | radarmalang.jawapos.com | null |
Ditjen Imigrasi | 388,946,759 | Imigrasi Bandung Terbitkan Paspor Polikarbonat, PJ Wali Kota Bandung jadi Pemilik Pertama | Laporan WartawanTribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menjadi orang pertama di Kota Bandung yang memiliki paspor elektronik Polikarbonat.
Paspor elektronik Polikarbonat ini merupakan salah satu jenis Paspor yang diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi, di samping Paspor biasa dan paspor elektronik.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, Agung Pramono mengatakan, paspor elektronik polikarbonat memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena lembar polikarbonat yang lebih tebal, sehingga dapat melindungi identitas dan informasi pemilik Paspor dengan lebih baik.
Awalnya, kata dia, paspor elektronik polikarbonat ini diterbitkan di lima Kantor Imigrasi di Indonesia, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Soekarno Hatta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Khusus Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Kantor Imigrasi Jakarta Utara.
"Kini, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan Paspor elektronik polikarbonat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung," ujar Agung, Selasa (30/4/2024).
Masyarakat yang ingin memiliki paspor elektronik Polikarbonat, dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi M-Paspor, sama halnya dengan pemohon yang ingin mengajukan permohonan Paspor biasa atau Paspor elektronik.
Biaya permohonan Paspor elektronik lembar polikarbonat, kata dia, sama dengan Paspor elektronik lembar laminasi, yakni sebesar Rp. 650 ribu. Sedangkan bagi layanan percepatan dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebesar Rp.1 juta.
“Paspor polikarbonat ini dapat menambah atau meningkatkan kekuatan Paspor Indonesia di mata internasional. Sehingga diharapkan Paspor Indonesia akan lebih kuat," katanya.
Sementara itu, Penjabat Walikota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengaku senang menjadi orang pertama yang mendapatkan Paspor elektronik polikarbonat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
“Penggantian Paspor ternyata sangat mudah sekali. Dan ini merupakan launching pertama Paspor polikarbonat, yang tentunya sudah memiliki standard internasional,” ujar Bambang. | 2024-04-30 09:14:19 | Berita Online | jabar.tribunnews.com | Nazmi Abdurrahman |
Ditjen Imigrasi | 392,494,399 | Imigrasi: Sistem Perlintasan Sudah Normal Meski PDN Belum Pulih | Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan sistem perlintasan yang digunakan untuk pemeriksaan keimigrasian secara digital di bandara-pelabuhan internasional sudah pulih dan beroperasi dengan baik.
Titik-titik Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) utama seperti Bandara Internasional Sukarno Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, Hang Nadim, serta Pelabuhan Batam Center dan Nongsa sudah dapat melayani pemeriksaan keimigrasian seperti sedia kala.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyampaikan sistem aplikasi perlintasan sudah berjalan normal sejak pemulihan pada Sabtu (22/6) malam. Sementara auto gate, aplikasi visa, dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/6) pagi. Aplikasi M-Paspor dan Cekal Online juga sudah sepenuhnya beroperasi normal seperti biasa.
Adapun sistem paspor ditargetkan untuk pulih pada hari ini.
Silmy mengatakan pengambilan keputusan pemindahan data center dilakukan setelah 12 jam sejak gangguan teknis di Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo teridentifikasi. Langkah tersebut diambil setelah mengamati perkembangan pemulihan PDN yang tidak menunjukkan hal positif di hari pertama gangguan.
Proses pengaktifan kembali sistem imigrasi pada data center yang baru membutuhkan waktu dua hari sejak hari Kamis, 20 Juni 2024.
"Umumnya permasalahan teknis bisa terselesaikan dalam hitungan satu sampai tiga jam. Ketika sudah melebihi enam jam, maka kami menyimpulkan bahwa ini pasti ada serangan lebih dari permasalahan teknis semata, misalnya masalah yang ditimbulkan oleh serangan siber," ujar Silmy melalui siaran persnya, Senin (24/6).
"Permasalahan akibat serangan siber biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi jika serangannya ransom ware, sehingga kami harus putuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara," sambungnya.
Silmy mengapresiasi langkah pemulihan yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi. Di samping itu, ia berharap agar PDN Kominfo segera pulih dan kembali normal mengingat banyak pelayanan publik lain yang bergantung pada data center PDN.
"Kami tidak bisa menunggu PDN pulih. Kepentingan publik menjadi prioritas dalam upaya pemulihan kesisteman yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi, sehingga masyarakat yang akan melintas keluar dan masuk wilayah Indonesia dapat terlayani dengan baik," ucap Silmy. | 2024-06-24 13:21:06 | Berita Online | cnnindonesia.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,037,834 | Imigrasi dorong atase 19 negara berbagi praktik baik laksanakan tugas |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mendorong atase imigrasi dari 19 negara untuk saling berbagi praktik baik maupun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di perwakilan.
"Jangan cuma dijadikan laporan formal. Imigrasi harus bisa memainkan peran," ujar Direktur Kerja Sama Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham Anggiat Napitupulu dalam pertemuan pendahuluan Rapat Koordinasi Perwakilan Imigrasi Tahun 2024 di Los Angeles, Amerika Serikat, Senin (27/5), seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Maka dari itu, dalam acara tersebut dia memilih tiga atase imigrasi untuk memaparkan contoh praktik maupun kendala yang terjadi agar atase lainnya bisa saling berbagi dan belajar bersama praktik terbaik dan penanganan manajemen.
Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura Andi Setyawan bercerita di Singapura kasus yang kerap terjadi terkait dengan keimigrasian adalah kehilangan paspor warga negara Indonesia (WNI), bahkan nyaris setiap bulan.
Atase Imigrasi KBRI Tokyo Arya Anggakara menyebutkan di Jepang isu yang mengemuka adalah kebutuhan tinggi akan sumber daya manusia (SDM) untuk berbagai pos pekerjaan tertentu yang ditawarkan melalui program magang dari pemerintah Jepang.
Hal tersebut, kata dia, menjadi daya tarik yang membuat WNI berbondong-bondong datang ke Jepang. Dengan demikian, alih-alih pulang ke Indonesia setelah program magang berakhir, tidak sedikit WNI yang tinggal melebihi masa tinggal (
overstay
) di Jepang.
Hampir sama dengan Jepang, Atase Imigrasi KBRI Berlin Phoe Saefulloh menuturkan bahwa Jerman juga membuka program magang bagi para mahasiswa Indonesia sebagai wadah bagi para mahasiswa Indonesia untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kapasitas.
Namun, kata dia, hal tersebut dimanfaatkan berbagai oknum nakal yang tega menipu mahasiswa sehingga mereka terjebak dalam praktik kerja kasar yang tidak sesuai dengan program studinya.
Sesi berbagi dari ketiga atase tersebut mengundang diskusi hangat dan sesi tanya jawab yang menginspirasi satu sama lain. Peserta pertemuan pendahuluan bertukar gagasan dan analisis terhadap berbagai kasus yang kerap muncul.
Ditjen Imigrasi imbau masyarakat taati aturan selama di luar negeri
Kemenkumham sebut ULP Sebatik cegah perlintasan ilegal di perbatasan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-31 21:35:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 391,083,205 | Dirjen Imigrasi Evaluasi Visa on Arrival WNA Pembuat Ulah | Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan evaluasi pemberian visa on arrival kepada warga negara asing (WNA) yang kerap membuat ulah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).
"Selain menggalakkan pengawasan, imigrasi juga akan melakukan evaluasi pemberian visa on arrival (VoA) untuk warga negara tertentu yang banyak membuat masalah," ungkapnya.
Silmy mengatakan, Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan dan penindakan secara teratur. Selama periode Januari-Mei 2024 tercatat 91 WNA yang telah ditindak di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 WNA overstay, sedangkan 35 lainnya tidak taat aturan. Dia juga meminta jajaran Imigrasi segera melakukan operasi yang lebih besar secara berkala.
"Kita harus menjaga agar hanya pelintas yang berkualitas yang datang ke Indonesia," tegas Silmy.
Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengamankan 24 WNA karena overstay berdasarkan laporan masyarakat. Dari laporan tersebut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai melakukan patroli keimigrasian pada Selasa (28/5/2024) di kawasan Legian Kuta.
"Kami menerima pesan WhatsApp dari masyarakat yang melaporkan adanya WNA yang diduga overstay dan melakukan penipuan. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) tentang tentang identitas dan lokasinya. Kami bergerak untuk melakukan penanganan lebih lanjut," jelas Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra.
Dari hasil patroli, tiga WN Nigeria berinisial ACP (Laki-laki, 23), FEO (Laki-laki, 33), dan OIC (Laki-laki, 35) diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui ketiga WNA tersebut telah overstay lebih dari 60 hari.
Tim Inteldakim juga melakukan pengawasan lanjutan pada Rabu (29/5/2024) yang membuahkan pengamanan terhadap 21 WNA, yakni 19 WN Nigeria, satu WN Ghana dan satu WN Tanzania. Puluhan WNA tersebut diketahui telah overstay dan sembilan di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan (paspor).
"Berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA yang overstay akan dideportasi serta dicekal. Namun, apabila pada saat dilakukan pendalaman mereka terbukti melakukan pidana, maka akan kami lakukan projustitia," tambah Suhendra.
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian, unit pelaksana teknis imigrasi di seluruh Indonesia rutin melakukan operasi yang dikoordinasikan langsung Ditjen Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan. Beberapa operasi pengawasan keimigrasian tersebut, antara lain operasi Bali Becik, operasi Jagratara dan operasi gabungan (opsgab). | 2024-06-01 19:35:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 391,622,922 | Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng Lantik Pejabat Manajerial Lingkup Kantor Imigrasi Palu | TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Manajerial bertempat di Aula Garuda Kanwil Kemenkumham Sulteng.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13 Tahun 2024 dan Nomor M.HH-14 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Jabatan adalah amanah, Jabatan adalah kepercayaan. Maka jaga kepercayaan itu dengan penuh integritas, loyalitas dan tanggung jawab. Selain itu dituntut untuk selalu berlaku responsif dan sensitif atas tantangan dan permasalahan serta mempunyai wawasan jauh ke depan dengan melakukan terobosan yang positif dan inovatif demi kepentingan organisasi dan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Hermansyah Siregar pada Senin (10/6/2024).
Di antara 9 (sembilan) Pejabat Manajerial yang dilantik, 3 (tiga) orang diantaranya merupakan Pejabat manajerial pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu.
Pejabat yang dilantik adalah Deddy Setiawan yang dilantik menjadi Kasubag TU Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Cardtar Ronald dilantik sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, serta Ahmad Setiawan dilantik sebagai Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian. (*)
| 2024-06-10 13:37:12 | Berita Online | palu.tribunnews.com | Jolinda Amoreka |
Ditjen Imigrasi | 392,285,923 | BREAKING NEWS Gangguan PDN Kominfo Berdampak ke Layanan Imigrasi: Penumpang Agar Datang Lebih Awal | Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim membenarkan telah terjadi gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Kemenkominfo yang terdampak pada layanan Imigrasi.
Adapun beberapa layanan Imigrasi yang terdampak akibat gangguan itu yakni, tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan serta beberapa layanan teknis lain, seperti kantor unit layanan paspor.
Terkait dengan adanya gangguan tersebut Silmy menyatakan, pihkanya saat ini tengah melakukan upaya pemulihan aplikasi dan data.
"Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Silmy Karim kepada Tribunnews, Kamis (20/6/2024).
Meski begitu kata dia, untuk masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi.
Sebab Silmy menjamin, kalaupun sistem sedang terkendala, namun pihaknya tetap memberikan pelayanan yang optimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan.
"Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.
Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa.
Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
"Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya," tutup Silmy. | 2024-06-20 18:56:22 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,333,111 | Gangguan Server Imigrasi | Layanan imigrasi di Bandara Soekarno Hatta masih mengalami gangguan karena kerusakan pada server Pusat Data Nasional Kominfo, akibatnya pemeriksaan paspor penumpang terpaksa dilakukan manual hingga menyebabkan antrian ratusan penumpang, ratusan penumpang antre di pintu internasional Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten menunggu proses untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian, karena layanan imigrasi mengalami gangguan pemeriksaan paspor penumpang terpaksa dilakukan secara manual sehingga mengakibatkan lamanya proses pemeriksaan, tak hanya di pintu keberangkatan antrian ratusan penumpang juga terjadi di pintu kedatangan penumpang, penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri tertahan hingga 2 jam menunggu proses pemeriksaan manual, gangguan layanan keimigrasian ini diakibatkan karena kerusakan pada server Pusat Data Nasional Kominfo, hingga saat ini gangguan server belum bisa ditangani mengantisipasi lonjakan penumpang penerbangan internasional pihak bandara akan menugaskan petugas ekstra untuk melayani pemeriksaan dokumen penumpang termasuk mengantisipasi kedatangan jemaah haji dalam waktu dekat. | 2024-06-21 13:31:47 | Televisi | RCTI - Seputar iNews Siang | Wicky Adrian |
Ditjen Imigrasi | 392,699,467 | Server PDN Lumpuh, Imigrasi Semarang Belum Bisa Cetak Paspor |
Kantor Kelas 1 TPI Semarang hingga saat ini belum bisa mencetak paspor sejak PDN mengalami gangguan server. Akibatnya ribuan paspor belum bisa dicetak, namun untuk pelayanan maupun perekaman data masih dapat dilayani.
Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Jawa Tengah memastikan pelayanan untuk pembuatan paspor sudah mulai berangsur pulih namun, untuk percepatan paspor elektronik masih mengalami kendala dengan adanya gangguan server PDN.
Kontributor: Wisnu Wardhana
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow
#Paspor
# Kantor Imigrasi
# Server Down
# Kantor Inigrasi Semarang
# Cetak Paspor
# Pusat Data Nasional Sementara
.iframe-banner{position: relative;clear:both;margin: 10px 10px 10px 10px;}
.iframe-banner iframe{height: 250px;}
@media (max-width:1199px) {
.iframe-banner iframe{height: 220px;}
}
@media (max-width:1024px) {
.iframe-banner iframe{height: 300px;}
}
@media (max-width:991px) {
.iframe-banner iframe{height: 200px;}
}
@media (max-width: 758px) {
.iframe-banner iframe{height: calc(47vw - 26px)}
}
| 2024-06-27 10:08:55 | Berita Online | okezone.com | https://video.okezone.com/ |
Ditjen Imigrasi | 392,778,482 | 103 WN Taiwan yang Diringkus Imigrasi di Bali Ternyata Sindikat Internasional Penipuan Daring | DENPASAR, KOMPAS.com- Imigrasi menangkap 103 Warga Negara Asing asal Taiwan yang merupakan anggota sindikat internasional penipuan daring yang beroperasi di Bali.
Dari hasil pemeriksaan, ratusan WNA ini melakukan aksinya dengan menyasar warga negara Malaysia.
"Dalam BAP (berita acara pemeriksaan) disampaikan kegiatan mereka adalah kegiatan dengan target orang-orang yang ada di luar negeri disebut dalam pemeriksaan orang-orang di Malaysia," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham Saffar Godam di Badung, Bali pada Jumat (28/6/2024).
Ia menjelaskan para WNA diduga melakukan aksinya kejahatannya sejak tahun 2023. Mereka datang secara bergiliran melalui sejumlah bandara yang ada di Indonesia.
Selama ini, petugas sulit mendeteksi keberadaan WNA ini karena sering berpindah-pindah tempat tinggal.
"Jenis visa yang mereka pakai untuk tinggal di indonesia ada izin tinggal terbatas dan mereka berkegiatan ke Indonesia cukup lama," kata dia.
Dalam penggrebekan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 450 ponsel Iphone, 3 Ipad, 3 monitor, dan 3 laptop.
Kemudian, empat ponsel android berbagai merek, 1 printer, 1 power supply, 1 boks charger dan kabel, 4 unit router indiehome, 1 router TP-Link, dan 13 kartu identitas.
"Saat dilakukan pengamanan mereka sedang beraktivitas duduk di suatu ruangan secara bersamaan dengan menggunakan alat bukti yang ada di depan," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 103 WNA ditangkap petugas Imigrasi dalam dalam operasi Bali Becik di sebuah villa, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Rabu (26/6/2024).
Ratusan WNA ini ditangkap karena diduga melanggar izin tinggal dan terlibat kejahatan siber di Bali.
Adapun 103 WNA ini terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki.
"Mereka diduga tidak memiliki dokumen dan penyalahgunaan izin keimigrasian serta pada saat ini sedang didalami kemungkinan adanya kejahatan siber berdasarkan banyaknya komputer dan ponsel yang didapati di lokasi kejadian," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Safar Muhammad Godam, pada Kamis (17/6/2024).
| 2024-06-28 11:35:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 389,933,901 | Kawal Keberangkatan Perdana 440 Jamaah Haji, Imigrasi Pangkalpinang Siapkan 38 Petugas Imigrasi |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang turut serta mendukung penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1445 H/2024 M dengan menyiapkan 38 petugas imigrasi di Asrama Haji Babel.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Alimuddin menyampaikan bahwa para petugas terbagi menjadi tiga tim yakni Tim Alpha, Tim Bravo dan Tim Charlie yang akan secara bergiliran melakukan pemeriksaan keimigrasian untuk setiap kloter yang terpusat di Asrama Haji Babel.
Ditambahkan Alimuddin, Tim Alpha bertanggungjawab terhadap pemeriksaan keimigrasian Kloter 4 yang berangkat pada tanggal 15 Mei 2024. Sementara itu tim Bravo dan Charlie akan bertanggung jawab pada Pemerikaan Keimigrasian masing-masing pada tanggal 17 Mei 2024 dan 18 Mei 2024.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pemberangkatan jamaah haji Embarkasi antara Bangka Belitung tahun 2024.
“Setiap unit terdiri dari 13 petugas dimana ada 1 penanggung jawab, 1 supervisor dan 11 anggota. Tiap unit akan bertanggung jawab dalam pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan secara terpusat di Asrama Haji. Saya harap anggota dapat memberikan pelayanan terbaik untuk memperlancar calon jemaah haji Embarkasi antara Bangka Belitung berangkat ke Tanah Suci,” ujar Alimuddin.
Tercatat kloter 4 yang diberangkatkan pada pagi hari ini (15/05/2024) terdapat sebanyak 440 jamaah yang terdiri dari jamaah asal Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah dan 9 petugas kloter.
Kloter tersebut diberangkatkan dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menggunakan 3 pesawat Maskapai Garuda Indonesia yaitu GA1340, GA1360, GA1380.
Setelah itu jamaah diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines SV5175 menuju Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah . | 2024-05-15 16:21:10 | Berita Online | babel.antaranews.com | Uploader : Rustam Effendi |
Ditjen Imigrasi | 391,472,918 | Cegah TPPO dan TPPM, Imigrasi Surabaya Bentuk Desa Binaan Imigrasi di Ngoro, Mojokerto |
JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya (Imigrasi Surabaya) menggelar kegiatan Pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kantor Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Kamis (6/6).
Kegiatan yang dimulai pada pukul 19.00 WIB itu dihadiri oleh Camat Ngoro, Kepala Desa Ngoro, Kepala Unit Intelijen Kepolisian Sektor Ngoro, Babinsa Komando Rayon Militer Ngoro, dan tamu undangan dari RW dan RT di wilayah Ngoro.
Program Desa Binaan Imigrasi merupakan salah satu instruksi Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), dan mencegah pelanggaran keimigrasian oleh orang asing.
Dalam rangka menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya sebelumnya telah menunjuk Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang ditugasi untuk lima hal.
Pertama, melakukan pembinaan dan penyuluhan. Kedua, melakukan kerjasama atau koordinasi. Ketiga, memberikan bimbingan penanganan permasalahan keimigrasian dan potensi gangguan yang terjadi di kalangan masyarakat desa atau kelurahan.
Keempat, memberikan pelayanan pada kesempatan pertama terhadap kepentingan masyarakat untuk sementara waktu dalam permasalahan keimigrasian. Kelima, serta mengumpulkan informasi, saran, dan pendapat dari masyarakat terkait isu keimigrasian.
"Melalui program ini, kami ingin menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di desa untuk bersama-sama menjaga wilayah kita dari TPPO, TPPM, dan pelanggaran keimigrasian lainnya,” urai Plh. Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Suyatno.
Suyatno menambahkan, Desa Ngoro dipilih sebagai desa binaan karena sesuai dengan kriteria Desa Binaan Imigrasi. Menurutnya, Desa Ngoro memiliki potensi yang besar dalam hal pergerakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Selain itu, jumlah penduduk usia produktif yang signifikan dengan potensi migrasi ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Dengan menjadikan Desa Ngoro sebagai Desa Binaan, kami berupaya untuk mendorong peningkatan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan keimigrasian sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah ini," jelas Suyatno.
Kegiatan Pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini disambut baik oleh masyarakat Desa Ngoro. Ditemui di akhir acara sekitar pukul 21.15 WIB, Camat Ngoro, Satrio Wahyu Utomo dalam menyampaikan terima kasih kepada Imigrasi Surabaya atas program ini.
"Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat Desa Ngoro untuk lebih memahami tentang peraturan keimigrasian dan dapat ikut membantu menjaga kedaulatan negara," ujar Satrio Wahyu Utomo. | 2024-06-07 14:09:18 | Berita Online | jawapos.com | Dhimas Ginanjar |
Ditjen Imigrasi | 390,184,052 | Imigrasi Palembang tuntaskan pemeriksaan paspor 1.116 calhaj Babel |
Palembang (ANTARA) - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang, Sumatera Selatan, telah menuntaskan pemeriksaan paspor untuk pemberangkatan 1.116 calon haji (calhaj) asal Bangka Belitung (Babel) melalui Embarkasi Haji Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang ke Madinah.
"Pemberangkatan calhaj Babel tiga kelompok terbang (kloter) telah selesai dilakukan beberapa hari terakhir, hari ini petugas libur tidak ada pemberangkatan dan dilanjutkan kembali fokus pemberangkatan calhaj asal Sumsel pada 21 Mei hingga 4 Juni 2024," kata Ketua Satgas Pemberangkatan Haji Imigrasi Palembang Adep Yoenoes, di Palembang, Ahad.
Dia menjelaskan pemberangkatan calhaj Babel dimulai pada 15 Mei 2024 tergabung dalam Kloter 4 dengan jumlah 445 orang dan lima orang petugas pendamping. Kemudian pemberangkatan pada 17 Mei 2024 tergabung dalam Kloter 5 dengan jumlah 445 orang dan lima petugas pendamping.
Pemberangkatan pada 18 Mei 2024 tergabung dalam Kloter 6 merupakan kloter gabungan calhaj Sumsel 219 orang dan Babel 226 orang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dari Palembang ke Madinah.
Pemberangkatan calhaj Sumsel dan Babel pada musim haji 1445 Hijriah/2024 dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama yakni Kloter 1 - 9 mulai 12 - 23 Mei 2024 berangkat dari Palembang ke Madinah. Sedangkan gelombang kedua Kloter 10 -19 mulai berangkat pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024 dari Palembang ke Jeddah.
Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan menambahkan pihaknya menurunkan tiga tim untuk melayani pemberangkatan calhaj asal Sumsel dan Babel yang dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Haji Bandara SMB II pada 12 Mei hingga 4 Juni 2024.
Pemeriksaan paspor/entry data perlintasan calhaj menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan (Border Control Management/BCM) dan peneraan cap oleh petugas dilakukan di Asrama Haji Kota Palembang.
"Untuk melakukan pelayanan pemeriksaan paspor 8.506 calon haji asal Sumsel dan Babel yang tergabung dalam 19 kloter itu diturunkan tiga tim dengan anggota masing-masing tim 25 orang," ujar Ridwan.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi Satgas Imigrasi Palembang yang sepekan ini telah menjalankan tugas pelayanan kepada calhaj dengan baik.
"Dengan melihat pelayanan keimigrasian sejak pemberangkatan perdana JCH, saya optimistis kegiatan pelayanan keimigrasian di Embarkasi Haji Palembang bisa dilakukan dengan baik pada saat pemberangkatan hingga 4 Juni dan pemulangan pada 22 Juni hingga 15 Juli 2024," katanya.
Sebelumnya Kepala Bidang PHU Embarkasi Haji Palembang Armet Dachil menjelaskan tahun ini dari Bandara SMB II diberangkatkan 8.506 calon haji dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel dan 1.116 asal Kepulauan Bangka Belitung, dan 95 petugas haji dibagi dalam19 kloter.
"Sebelum berangkat ke Tanah Suci, para calon haji akan menginap satu malam di asrama haji untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, dan penyerahan biaya hidup (living cost)," ucapnya. | 2024-05-19 10:00:15 | Berita Online | sumsel.antaranews.com | Yudi Abdullah |
Ditjen Imigrasi | 392,824,997 | Imigrasi Surati Kominfo April: Minta Backup Data tapi Tak Dijawab | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dirjen
Imigrasi
, Silmy Karim, mengatakan pihaknya telah menyurati Kemen
Kominfo
pada bulan April meminta backup data. Namun, tak dijawab oleh kementerian tersebut.
"Kita file kita tuh ada 800. Yang secara PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) itu ada
backup
-nya itu 200. Bulan April kita menyurati Kominfo, untuk kita meminta di-
backup
. Dibuatkan replika. Bulan April," ujar Silmy dalam konferensi pers terkait Upaya Pemulihan Pelayanan Keimigrasian, dampak Server PDN Kominfo Down di Penang Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
Perihal klausul Imigrasi kepada Kominfo agar dibuatkan
backup
atau replika, Silmy memilih tak mau berbeda pandangan dengan sesama pemerintah. Ia lebih memilih menyiapkan sendiri
backup
data tersebut.
"Saya tidak mau, apa istilahnya berbeda pandangan dengan rekan sesama
government
, itu yang saya hindari. Tetapi yang jelas. Bulan April ada suratnya kita minta untuk dibuatkan replika. Memang tidak dijawab. Makanya kita siapkan di Pusdakim (Pusat Data Keimigrasian). Begitu," ucap Silmy.
Silmy mengatakan, pada permintaan
backup
tersebut, pihaknya mendapatkan dari Batam. Dari 800 file milik Imigrasi hanya tersedia
backup
190 saja.
"Apakah kami termasuk yang 2 persen atau tidak. Ketika kita meminta
backup
, itu dapatnya dari Batam. Dari 800 tuh adanya 190. Yang bisa dipakai dari 190 untuk menghidupkan kembali. Jadi kurang," tuturnya.
Hal ini yang membuat Imigrasi memakai Pusdakim sebagai backup untuk data yang sebelumnya kena serangan
ransomware
dari PDN.
"Makanya kita pakai Pusdakim saja. Enggak apa-apa ada
lag
, itu kan masalah waktu kita bisa isi. Dan di masing-masing TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) tuh ada data yang kita bisa tarik.
Local server
. Jadi enggak ada masalah," ungkap Silmy.
"Kerjanya saja agak lebih pusing. Makanya kita perlu waktu untuk sampai hari ini 100 persen," pungkasnya.
Imigrasi menjadi yang terdampak dalam serangan ransomware ke Pusat Data Nasional milik Kominfo. Layanan Imigrasi di bandara internasional seluruh Indonesia sempat terganggu.
Pemeriksaan keimigrasian di bandara bahkan harus dilakukan secara manual beberapa waktu lalu. Pada Jumat 28/6) Imigrasi menyatakan layanannya sudah pulih 100%. | 2024-06-29 04:00:29 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Ditjen Imigrasi | 391,703,376 | Imigrasi Denpasar deportasi WNA Rwanda tak mampu bayar denda |
Denpasar (ANTARA) - Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan bahwa Kantor Imigrasi Denpasar Bali mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Rwanda karena tidak mampu membayar denda sebesar Rp1 juta per hari terkait pelanggaran masa izin tinggal di Pulau Dewata.
“Kami tidak akan memberikan toleransi atas pelanggaran WNA itu,” kata Yunidar di Denpasar, Selasa.
Ishimwe Divine, WNA dari negara di kawasan Afrika Timur itu melanggar pasal 78 ayat dua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dalam pasal itu disebutkan orang asing yang tidak membayar biaya beban (denda) karena izin tinggal sudah habis, namun masih berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 hari, dikenakan deportasi.
Sedangkan apabila WNA yang izin tinggalnya sudah berakhir, namun masih berada di Indonesia lebih dari 60 hari, maka orang asing itu dikenakan deportasi.
Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM RI mengatur tentang besaran biaya beban per hari sebesar Rp1 juta bagi WNA yang melebihi izin tinggal kurang dari 60 hari.
Selain dideportasi, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 itu juga menyebutkan WNA tersebut juga dikenakan penangkalan atau pencegahan masuk wilayah Indonesia.
Sesuai Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang tersebut, jangka waktu penangkalan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan yang diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
“Kami juga telah mengusulkan Divine untuk dimasukkan dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya kembali ke Indonesia di masa depan," imbuh Pramella.
Sebelum diusir dari Bali, Divine ditahan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar selama sekitar dua minggu sejak 28 Mei 2024 untuk menunggu kesiapan finansial dirinya membeli tiket pulang ke negaranya serta melengkapi dokumen perjalanan lainnya.
Sementara itu, berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, selama Januari-Mei 2024, sudah ada sekitar 142 WNA dideportasi.
Sedangkan selama 2023 sebanyak 340 WNA dideportasi atau meningkat dibandingkan 2022 yang mencapai 188 orang WNA diusir dari Bali.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-11 14:56:10 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,286,361 | Server PDN Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor | JAKARTA - Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim membenarkan bahwa adanya gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang berdampak pada layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis hingga tempat pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan.
Silmy menyebutkan, saat ini proses pemulihan aplikasi dan data tengah dilakukan oleh pihaknya.
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Silmy Karim melalui keterangannya pada Kamis (20/6/2024).
Kendati demikian, ia memastikan pihaknya tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan.
“Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujar dia.
Bagi masyarakat yang sudah terjadwal hari ini, kata dia, tetap dilayani seperti biasa. Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tuturnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
(aky) | 2024-06-20 19:00:36 | Berita Online | okezone.com | Riyan Rizki Roshali |
Ditjen Imigrasi | 392,281,693 | Dirjen: Gangguan sistem imigrasi akibat Pusat Data Nasional bermasalah |
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada sistem imigrasi disebabkan Pusat Data Nasional yang bermasalah.
"Yang bermasalah PDN, Pusat Data Nasional, yang dikelola Kominfo," kata Silmy saat dihubungi ANTARA via pesan daring dari Jakarta, Kamis sore.
Silmy mengatakan Pusat Data Nasional tersebut dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan lembaga itu.
"Imigrasi sebagai pengguna, di mana
server
kita ada di PDN," tambahnya.
Silmy mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan internasional untuk datang lebih awal guna mengantisipasi antrean di konter imigrasi.
"Datang lebih awal untuk mengantisipasi antrean yang lebih lama di konter imigrasi. Disarankan tiga jam sebelum jadwal penerbangan," pesan Dirjen Imigrasi.
Sebelumnya, berdasarkan pantauan ANTARA di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis siang, sistem pengecekan imigrasi mengalami gangguan mengakibatkan penumpang yang baru datang dari luar negeri harus mengantre panjang.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham melalui unggahan di kanal Instagram resminya
@ditjen_imigrasi
, Kamis sore, menjelaskan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Kominfo berdampak pada seluruh layanan keimigrasian.
Pusat Data Nasional tidak hanya diperuntukkan Ditjen Imigrasi, melainkan pusat penyimpanan dan pengelolaan data untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami akan informasikan jika sistem telah beroperasi kembali," demikian unggahan Ditjen Imigrasi.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-20 17:56:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 389,724,639 | Dirjen Ingin Petugas Imigrasi RI juga 'Ngantor' di Bandara Saudi saat Kepulangan Jemaah Haji | Tangerang - Proses pelaksanaan Makkah Route untuk pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) yang berlangsung pada tiga embarkasi, yakni Jakarta, Solo dan Surabaya berlangsung lancar.Direktur Jenderal (Dirjen Imigrasi), Silmy Karim mengatakan, pada tahun 2024 sebanyak 114.186 jemaah haji dari bandara keberangkatan Soekarno-Hatta (Tangerang, Jakarta), Adi Soemarmo (Solo) dan Juanda (Surabaya).
"Total 114.186 jamaah calon haji yang memperoleh kemudahan fasilitas pemeriksaan keimigrasian pra kedatangan dari otoritas imigrasi Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui skema Makkah Route," katanya di Tangerang, Minggu, 12 Mei 2024.
Lanjut dia, jumlah tersebut meliputi 47 persen dari keseluruhan JCH asal Indonesia yang berjumlah 241.000 orang yang akan diberangkatkan dari 13 embarkasi.
Dimana, Makkah Route adalah pemindahan proses keimigrasian dari yang seharusnya dilakukan pada Bandara Kedatangan Jemaah Calon Haji (Jeddah dan Madinah) menjadi di Bandara Keberangkatan (Indonesia).
"Jemaah Calon Haji yang mendapatkan layanan Makkah Route tidak perlu lagi mengantre untuk proses keimigrasian saat tiba di bandara kedatangan (Jeddah dan Madinah)," ujarnya.
Silmy menyebutkan, Makkah Route diperluas hingga embarkasi Solo dan Surabaya dengan membagi keberangkatan jemaah menjadi dua gelombang.
Untuk gelombang I diberangkatkan dari Indonesia menuju Madinah pada periode 12 sampai dengan 23 Mei 2024, sedangkan gelombang II diberangkatkan dari Indonesia menuju Jeddah pada periode 24 Mei sampai dengan 10 Juni 2024.
"Untuk tahun ini fasilitas clearance (imigrasi) pra kedatangan baru ada di keberangkatan. Kami sudah bicarakan [dengan otoritas imigrasi Arab Saudi] agar Makkah Route bisa resiprokal. Jadi nantinya petugas imigrasi Indonesia juga akan standby di Madinah atau Jeddah untuk clearance pra kepulangan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Silmy menjelaskan bahwa usulan perluasan implementasi Makkah Route pada embarkasi lainnya juga telah disampaikan pada otoritas imigrasi Arab Saudi dalam lawatannya ke KSA Februari 2024 lalu.
"Kami masih upayakan agar skema tersebut bisa berlaku di lebih banyak bandara keberangkatan. Karena Indonesia salah satu negara dengan JCH yang terbanyak. Hal ini menjadi perhatian kami, bagaimana caranya agar para tamu Allah ini bisa kita mudahkan (prosesnya) saat berangkat dan pulang," terang Silmy. | 2024-05-12 18:07:12 | Berita Online | viva.co.id | Dedy Priatmojo |
Ditjen Imigrasi | 392,549,050 | Masyarakat Protes Layanan Paspor Alami Kendala, Begini Kata Imigrasi Semarang | [' ', 'RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kantor Imigrasi Semarang turut terkena dampak gangguan pada pusat data nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika.', 'Sejak Kamis (20/6) pelayanan paspor mengalami kendala. Salah satu imbasnya, pelayanan percepatan pembuatan paspor dihentikan sementara.', 'Atas gangguan tersebut, masyarakat melakukan protes. Ada yang langsung datang ke kantor imigrasi, ada pula yang membanjiri kolom komentar pada akun media sosial.', '', 'Purwito salah seorang pemohon paspor mengaku kecewa terhadap gangguan ini. Ia berencana akan membuat paspor dan melakukan perpanjangan paspor.', '', '"Masyarakat kan butuh pelayanan yang cepat, memuaskan. Tapi kalau onlinenya ini eror dan trouble ya terganggu. Ini kan layanan, harusnya selalu siap," tutur pria asal Klipang, Semarang ini yang datang langsung ke kantor Imigrasi.', 'Selain Purwito, beragam protes juga disampaikan masyarakat pada kolom komentar akun Instagram @imigrasisemarang.', 'Salah satunya akun @fariswafiq_s. Ia melayangkan protes atas terkendalanya sistem.', '"Ini gimana ya aplikasi yang seharusnya support untuk masyarakat malah tidak bisa digunakan dengan baik. Setidaknya ada solusi ketika aplikasi maintenance, tidak dibiarkan begitu saja jangan buat bingung kita yang mau bikin paspor dong apalagi yang sudah mendadak buat flight kasian termasuk saya juga, tolonglah keimigrasian," tulisnya dalam kolom komentar.', 'Ada pula akun @dea.naomi yang kebingungan karena sudah harus melakukan penerbangan, sedangkan belum mengantongi buku paspor.', '"Ditunggu update nya min. Kapan ini sistem bisa beroperasi kembali, tidak ada kejelasan juga sudah sampai mana sistem nya diperbaiki. Senin saya harus terbang, kalau tdk ada kejelasan bingung juga mau mundurin tiket kapan. Lagi lagi kita yg dirugikan. Padahal saya ambil paket percepatan yg harusnya 1hr jadi dengan penambahan biaya 1 juta. Tapi sudah 2hr sistem dr pusat error dan besok weekend semua kantor libur. Tolong diberi kejelasan kapan sistem bisa beroperasional kembali. Kita mau reschedule tiket jg bingung mundur kapan, sedangkan reschedule tiket jg ga bisa mendadak," tulisnya.', 'Terhadap gangguan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Semarang Guntur Hamonangan menyampaikan permohonan maaf.', '"Kami mohon maaf terhadap permohonan paspor layanan terganggu karena dari pusat data nasional mengalami down. Untuk layanan percepatan langsung dihentikan sementara sejak gangguan Kamis lalu," kata di kantornya, Senin (24/6/2024).']
Guntur menyebut terhadap pemohon yang ingin melakukan percepatan paspor dialihkan ke pendaftaran melalui M-Paspor., Sehingga prosedurnya seperti pembuatan paspor biasa. Tidak bisa langsung jadi dalam sehari sebagaimana program tersebut., "Biasanya percepatan kan ada biaya tambahan Rp 1 juta namun karena ini gangguan ya kami alihkan ke M-Paspor, pengurusan paspor biasa meskipun jadinya belum kita ketahui tergantung dari pusat data," jelasnya., , Meski mengalami gangguan, lanjutnya, pihaknya tetap melayani pembuatan paspor sesuai jadwal dan nomor antrean yang diperoleh pemohon. Yakni penyerahan syarat, biometri, dan foto., Hanya saja, yang masih menjadi persoalan yakni buku paspor belum dipastikan bisa tercetak dan kapan bisa diambil., , "Pengambilan normal yang kami janjikan 4 hari tapi karena terkendala ini, ya nanti akan kami sampaikan ke masyarakat kapan bisa diambil setelah sistem berjalan normal," tambahnya., Dalam sehari, Kantor Imigrasi Semarang rata-rata melayani 400 pemohon paspor. Jumlah tersebut termasuk di Unit Layanan Paspor (ULP) Manunggal Jati, dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Paspor di Kabupaten Grobogan., Guntur mengimbau pada masyarakat agar sabar menunggu pengambil paspor hingga sistem pulih. (ifa/bas), | 2024-06-25 09:10:02 | Berita Online | radarsemarang.jawapos.com | Ida Fadilah |
Ditjen Imigrasi | 392,310,345 | Dirjen Imigrasi Usulkan Penambahan Enam Atase Imigrasi di Luar Negeri | Dirjen Imigrasi Usulkan Penambahan Enam Atase Imigrasi di Luar Negeri
"Penambahan diprioritaskan* pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat," kata Silmy sebagaimana keterangan tertulis diterima di lakarta, dikutip Antara, kemarin.
Dia mengatakan bahwa Kamboja menjadi salah satu negara yangdinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi. Selain karena termasuk ke dalam wilayah ASEAN, kata Silmy, setidaknya hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja.
Rapat koordinasi yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 itu mengusung tema Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital.
Rapat tersebut menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran, dan isu perlindungan WNI di luar negeri
Ketiga isu itu dinilai vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya, untuk mempermudah WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.
Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa optimalisasi
layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.
"Jadi [untuk penerbitan paspor di luar negeri] selain persyaratan formil, disyaratkan juga memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,'' katanya.
Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi 'Kita memiliki semangat memperbaiki, karena ndak mungkin menunggu sempurna dan" saat ini sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan," ujarnya.
Salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi ialah platform e visa.imi-grasi.go.id yang menawarkan pengalaman yang lancar (seamless experience) bagi warga negara asing (WNA) untuk mengajukan visa Indonesia.
Lewat platform itu, pengajuan visa bisa dilakukan di mana saja, didukung kemudahan pembayaran visa menggunakan kartu kredit Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui agen atau penjamin.
Layanan imigrasi melalui daring ini, sambung Silmy, menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan kartu kredit. Ia menuturkan bahwa tercatat sebanyak 1.3-16.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan mengenai pembayaran daring dengan kartu diberlakukan sejak Januari 2023.
"(Platform) e-visa ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat convenient (nyaman) dan bisa di -lakukan di mana saja," kata Silmy. Rapat koordinasi itu turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Lao ly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz; serta Direkiur lenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto. «m | 2024-06-21 00:00:00 | Koran Nasional | Harian Ekonomi Neraca | Platform |
Ditjen Imigrasi | 392,391,004 | Sempat Ada Gangguan Sistem, Pelayanan Di Dua Kantor Imigrasi Kemenkumham Sumsel Mulai Berjalan | TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Pelayanan paspor di dua Kantor Imigrasi jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mulai berjalan kembali setelah sehari sebelumnya Kamis (20/6/2024), dihentikan sementara karena terjadi gangguan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN).
"Gangguan kesisteman PDN berdampak pada seluruh layanan keimigrasian secara nasional, tak terkecuali di provinsi ini juga terjadi gangguan pelayanan masyarakat di Kantor Imigrasi Palembang dan Muara Enim," kata Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel K.A.Halim, di Palembang, Jumat (21/6/2024).
Dia menjelaskan, merujuk pada sistem resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.
Dengan terjadinya gangguan PDN, pelayanan keimigrasian seperti pembuatan paspor yang proses verifikasi dokumen persyaratan permohonan masyarakat menggunakan sistem elektronik terhenti sehari penuh dan kini mulai berjalan kembali.
"Betul kemarin ada gangguan PDN yang berpengaruh di pelayanan keimigrasian seluruh Indonesia. Hari ini sudah ada perkembangan/progress dari pemulihan gangguan PDN," ujarnya.
Menurut dia, dalam proses pemulihan PDN oleh pihak Kemenkominfo, pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim sudah bisa berjalan, namun belum normal seperti biasanya.
Kedua Kantor Imigrasi di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel sekarang ini sudah bisa melayani pelayanan keimigrasian, namun untuk cekal sistem datanya masih dalam proses perbaikan.
Dalam kondisi sistem proses perbaikan, pelayanan pembuatan paspor sementara ini hanya bisa sampai biometrik, wawancara, dan pengambilan foto pemohonan, sedangkan untuk cetaknya menunggu perbaikan sistem cekal tuntas.
Sementara mengenai pelayanan orang asing, petugas Kantor Imigrasi Palembang dan Muara Enim juga sudah bisa melayani mereka, namun sampai proses biometrik, sedangkan tahap penyelesaiannya menunggu sistem cekal normal.
Dalam masa pemulihan gangguan PDN sekarang ini, masyarakat yang akan melakukan pengurusan dokumen keimigrasian, jika tidak dalam kondisi mendesak untuk menunda beberapa saat sambil memantau perkembangan kondisi gangguan sistem bisa dipulihkan dan pelayanan berjalan normal seperti biasanya, imbau Halim.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan meskipun sistem PDN sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya juga mengimbau bagi masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa.
Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Kami akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” ujar Ilham.
Baca berita menarik lainnya di google news | 2024-06-22 11:56:44 | Berita Online | sumsel.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,904,852 | Jumlah WNA yang Ditindak Imigrasi Melonjak Nyaris 100 Persen |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham mencatatkan kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian. Dalam kurun waktu Januari - Mei 2024, jajaran imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya.
Jumlah ini meningkat 94,4 persen dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun sebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang tahun 2023.
“Imigrasi harus balance. Di satu sisi kita upayakan bagaimana tusi [tugas-fungsi]
fasilitator pembangunan ekonominya jalan dengan banyak mendatangkan orang asing
berkualitas, di sisi lain kita tetap waspada. Tidak boleh lengah. Kita giatkan operasi,
turun pengawasan. Baik itu pengawasan darat ataupun laut. Di bandara maupun
pelabuhan,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim dalam keterangannya pada Jumat (14/6/2024).
Hingga Mei 2024, Imigrasi telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kemigrasian. Sementara itu, pada periode yang sama Imigrasi telah melakukan penangkaran atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing.
Di sisi lain, Silmy mengamati dinamika geopolitik negara-negara di dunia juga berdampak secara tidak langsung terhadap keamanan di Indonesia dengan tingginya lalu lintas orang asing. Hal ini menjadi fokus imigrasi dalam pengawasan orang asing.
Pada awal Mei lalu, Imigrasi melakukan operasi pengawasan orang asing “Jagratara” yang menjaring 914 orang asing untuk diperiksa. Operasi tersebut menjadi bentuk kewaspadaan imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas orang asing di seluruh Indonesia.
“Mei lalu kami lakukan operasi Jagratara. Ke depannya sudah saya serukan untuk menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Bali Becik maupun skala nasional. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi," ujar Silmy.
Lebih lanjut, Silmy menambahkan agar jajaran Imigrasi selalu waspada. "Kita harus sigap dan waspada. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendatangkan manfaat untuk Indonesia malah kontraproduktif bagi negara," ujar Silmy. | 2024-06-14 10:07:10 | Berita Online | republika.co.id |
Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Fitriyan Zamzami |
Ditjen Imigrasi | 392,587,892 | Imigrasi Bandara Soetta Klaim Pemeriksaan Penumpang Berjalan Normal | Tangerang, Beritasatu.com - Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menyatakan pemeriksaan keimigrasian di area pelintasan penumpang di bandara tersebut sudah berjalan normal. Bahkan pintu otomatis atau pintu autogate lintasan pun sudah tidak ada gangguan.
"Alhamdulillah untuk server kita sudah kembali normal dan berlaku cukup stabil baik perlintasan maupun autogate," ujar Kasie Riksa III Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Edwin Mahardhika, Selasa (25/6/2024).
Edwin juga mengungkapkan untuk pemulangan haji tidak ada kendala dengan berjalan normal dan tetap dilaksanakan di Terminal 2F bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, pihaknya juga menambah jumlah petugas dari kantor imigrasi wilayah Kemenkumham Jakarta.
"Dini hari tadi kita sudah kedatangan jemaah haji kloter pertama dan mencapai 2.102 orang. Jemaah tersebut berasal dari 8 embarkasi," jelasnya.
Salah satu penumpang penerbangan dari Jeddah, Lutfi, mengungkapkan bahwa pada saat dirinya menjalani pemeriksaan dokumen keimigrasian di pintu perlintasan Bandara Soekarno-Hatta tidak mengalami ganggguan.
"Alhamdulillah pemeriksaan keimigrasian berjalan normal dan tidak ada anteran penumpang. Mungkin tadi penumpang juga lagi sepi," jelas Lutfi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soetta.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya server milik Kementerian Kominfo mengalami gangguan pada pusat data nasional (PDS) salah satu yang terdampak adalah pelayanan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta. | 2024-06-25 18:07:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 389,717,757 | Imigrasi sebut implementasi Makkah Route berjalan lancar |
Kota Cilegon (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen Imigrasi), Silmy Karim memastikan pelaksanaan Makkah Route untuk pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) berjalan lancar.
Pada pelepasan kloter pertama JCH yang berangkat dari Bandara Adi Soemarmo, Solo pada Minggu, Silmy hadir mengecek kesiapan petugas imigrasi dan pelaksanaan kerja sama Makkah Route.
“Alhamdulillah sejauh ini [pelaksanaan] cukup lancar. Di Solo dan Surabaya tahun ini perdana untuk implementasi Makkah Route, jadi kami pastikan semua berjalan baik,” kata Silmy Karim dalam keterangan resminya.
Baca juga: Arab Saudi kirimkan 70 petugas haji ke Soekarno Hatta
Pada 2024, sebanyak 114.186 Jemaah Calon Haji (JCH) dari bandara keberangkatan Soekarno Hatta - Jakarta, Adi Soemarmo - Solo dan Juanda - Surabaya memperoleh kemudahan fasilitas pemeriksaan keimigrasian pra kedatangan dari otoritas imigrasi Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui skema Makkah Route.
Jumlah tersebut meliputi 47% dari keseluruhan JCH asal Indonesia yang berjumlah 241.000 orang yang akan diberangkatkan dari 13 embarkasi. Di antaranya adalah Bandara Sultan Iskandar Muda - Aceh, Bandara Kuala Namu - Medan, Bandara Minangkabau - Padang, Bandara Hang Nadim - Batam, Bandara SM. Badaruddin - Palembang, Bandara Soekarno Hatta - Jakarta, Bandara Kertajati - Cirebon, Bandara Juanda - Surabaya, Bandara Sepinggan - Balikpapan, Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin, Bandara Zainuddin Abdul Madjid - Lombok serta Bandara Sultan Hasanudin - Makassar, dan Bandara Adi Sumarmo - Solo Surakarta.
Makkah Route adalah pemindahan proses keimigrasian dari yang seharusnya dilakukan pada Bandara Kedatangan Jemaah Calon Haji (Jeddah dan Madinah) menjadi di Bandara Keberangkatan (Indonesia).
Jemaah Calon Haji yang mendapatkan layanan Makkah Route tidak perlu lagi mengantri untuk proses keimigrasian saat tiba di bandara kedatangan (Jeddah dan Madinah). Skema ini telah dimulai di Indonesia sejak 2018 di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta.
Baca juga: Keberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia via Soetta
Tahun ini, Makkah Route diperluas hingga embarkasi Solo dan Surabaya dengan membagi keberangkatan jemaah menjadi dua gelombang. Gelombang I diberangkatkan dari Indonesia menuju Madinah pada periode 12-23 Mei 2024 sedangkan Gelombang II diberangkatkan dari Indonesia menuju Jeddah pada periode 24 Mei sampai 10 Juni 2024.
“Untuk tahun ini fasilitas clearance (imigrasi) pra kedatangan baru ada di keberangkatan. Kami sudah bicarakan [dengan otoritas imigrasi Arab Saudi agar Makkah Route bisa resiprokal. Jadi nantinya petugas imigrasi Indonesia juga akan standby di Madinah atau Jeddah untuk clearance pra kepulangan,” jelas Silmy dalam kesempatan tersebut.
Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa usulan perluasan implementasi Makkah Route pada embarkasi lainnya juga telah disampaikan pada otoritas imigrasi Arab Saudi dalam lawatannya ke KSA Februari 2024 lalu.
“Kami masih upayakan agar skema tersebut bisa berlaku di lebih banyak bandara keberangkatan. Karena Indonesia salah satu negara dengan JCH yang terbanyak. Hal ini menjadi perhatian kami, bagaimana caranya agar para tamu Allah ini bisa kita mudahkan [prosesnya] saat berangkat dan pulang,” tutup Silmy.
Baca juga: DPR RI apresiasi perbaikan layanan haji 2024 oleh Kemenag | 2024-05-12 15:35:11 | Berita Online | banten.antaranews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,316,968 | Imigrasi Merauke Amankan 1 WN India Dalam Operasi Jagratara, Kanim: Memberi Efek Cegah | Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat
TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Kantor Imigrasi kelas II TPI Merauke melaksanakan Operasi pengawasan orang asing 'JAGRATARA' selama 2 hari, mulai 2 hingga 3 Mei 2024, di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, Zulhamsyah, mengatakan, Pelaksanaan Operasi “JAGRATARA” pengawasan orang asing secara Serentak dengan kendali pusat di seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024.
Operasi itu bertujuan untuk, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran kemigrasian dan penegakan hukum guna menjaga stabilitas dan keamanan negara.
"Dasar pelaksanaan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi, Surat Plh. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor Imi.5-GR.03.06-166 tanggal 23 April 2024 hal Pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasi “JAGRATARA” Pengawasan Orang Asing Secara Serentak dengan Kendali Pusat di Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024," terang Zulhamsyah di Merauke, Minggu (5/5/2024).
Lebih lanjut dia menjelaskan, pelaksanaan operasi JAGRATARA merupakan perintah langsung dari Direktur Jenderal Imigrasi dan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
"Pada 2 Mei 2024, operasi JAGRATARA dibuka secara serentak melalui via Zoom dan diikuti oleh seluruh perwakilan divisi keimigrasian dan kantor imigrasi seluruh Indonesia," terangnya.
"Dalam pembukaan tersebut, diberikan petunjuk teknis Pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Untuk dipedomani oleh pelaksana di seluruh wilayah Indonesia," tambah Zulhamsyah.
Setelah kegiatan pembukaan selesai, tim operasi JAGRATARA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke melakukan operasi di perusahaan yang mempekerjakan orang asing.
"Setelah dilakukan pengecekan dokumen keimigrasian, kamu tidak temukan adanya pelanggaran," jelas Kepala Kantor Imigrasi.
Pada Jumat (3/5/2024), tim JAGRATARA Imigrasi Merauke, mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada Orang Asing kewarganegaraan India yang meresahkan masyarakat setempat di Kabupaten Merauke.
Berdasarkan keterangan, Orang Asing berinisial SM tersebut, meresahkan dan mengganggu ketertiban.
"Setelah kami periksa, Orang Asing tersebut juga tidak memiliki biaya untuk hidup, yang bersangkutan tidak memiliki cukup uang untuk tinggal di penginapan, sehingga warga asing itu kami amankan," tutup Zulhamsyah. (**) | 2024-05-06 07:22:32 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Yulianus Bwariat |
Ditjen Imigrasi | 390,504,622 | Imigrasi Palembang tuntaskan pemeriksaan paspor haji gelombang I Sumsel-Babel |
Palembang (ANTARA) - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang telah menuntaskan pelayanan pemeriksaan paspor untuk pemberangkatan sekitar 4.000 calon haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Babel) melalui Embarkasi Haji Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II langsung ke Madinah.
"Hari ini pelayanan terakhir pemberangkatan 450 calon haji gelombang pertama asal Sumatera Selatan (Sumsel) sedangkan asal Bangka Belitung (Babel) telah diberangkatkan pada 15 -18 Mei 2024," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan, di Palembang, Kamis.
Dia menjelaskan, pihaknya menyiapkan 75 petugas untuk melayani pemeriksaan paspor calon haji asal Sumsel-Babel yang diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Palembang pada musim haji 1445 Hijriah/2024.
Calon haji yang diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Palembang 8.506 orang dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel dan 1.116 asal Kepulauan Babel, dan 95 petugas haji.
Pemberangkatan calon haji dari dua provinsi tersebut dibagi 19 kloter dalam dua gelombang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines yang setiap kloternya 450 orang.
Gelombang pertama yakni kloter 1 - 9 mulai diberangkatkan pada 12 - 23 Mei 2024 dari Bandara SMB II Palembang langsung ke Madinah.
Sedangkan gelombang kedua kloter 10 -19 mulai berangkat pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024 dari Palembang langsung ke Jeddah, kata Ridwan.
Sementara sebelumnya Ketua Satgas Pemberangkatan Haji Imigrasi Palembang Adep Yoenoes menjelaskan bahwa pemeriksaan paspor/entry data perlintasan calhaj menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan (Border Control Management/BCM) dan penerapan cap oleh petugas dilakukan di Asrama Haji Kota Palembang.
"Untuk melakukan pelayanan pemeriksaan paspor 8.506 calhaj asal Sumsel dan Babel yang tergabung dalam 19 kloter itu diturunkan tiga tim dengan anggota masing-masing tim 25 orang," ujar Kasatgas yang juga Kasilantaskim itu.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi Satgas Imigrasi Palembang yang telah sukses menjalankan tugas pelayanan kepada calhaj dengan baik pada gelombang pertama.
"Dengan melihat pelayanan keimigrasian sejak pemberangkatan perdana calhaj pada 12 Mei 2024, saya optimistis kegiatan pelayanan keimigrasian di Embarkasi Haji Palembang bisa dilakukan dengan baik pada saat pemberangkatan sekitar 4.500 calhaj
gelombang kedua kloter 10 -19 pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024," kata Ilham Djaya.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi Palembang tuntaskan paspor haji gelombang I Sumsel-Babel | 2024-05-23 20:42:08 | Berita Online | sumsel.antaranews.com | Yudi Abdullah |
Ditjen Imigrasi | 391,885,599 | Kantor Imigrasi Pemalang Beri Edukasi Warga Bahaya TPPO dan TPPM di Desa Binaan | TRIBUN-PANTURA.COM, PEMALANG - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang kembali menggelar sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Desa Binaan Imigrasi di aula Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Kamis (13/6/2024).
Di kelurahan yang rata-rata mayoritas warganya bekerja sebagai pelaut ini, Kantor Imigrasi Pemalang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memberikan penguatan tentang bahaya TPPO dan TPPM yang marak terjadi pada WNI yang bekerja di luar negeri.
"Dengan adanya kegiatan ini, merupakan upaya preventif dari Ditjen Imigrasi dalam hal ini Kantor Imigrasi Pemalang dalam melindungi WNI yang akan bekerja di luar negeri agar terhindar menjadi korban TPPO dan TPPM," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, Ari Widodo, membuka kegiatan.
Kepala Seksi Yanverdokjal Kantor Imigrasi Pemalang, Alvian Bayu mengajak peserta yang hadir untuk mengikuti prosedur bekerja dengan benar mulai pengurusan dokumen-dokumen administrasi maupun perjalanan hingga keberangkatannya ke luar negeri.
Senada, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, Muh. Nurzaidin selaku narasumber selanjutnya dan Isti Muryani, Lurah Sugihwaras Kecamatan Pemalang, mendukung upaya Kantor Imigrasi Pemalang dalam memberikan informasi dan edukasi sehingga tidak ada warganya yang menjadi korban TPPO dan TPPM. (*)
| 2024-06-13 22:43:33 | Berita Online | pantura.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 390,035,045 | Dirjen Imigrasi Resmikan ULP Sebatik, Silmy Karim: Momentum Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan | [' ', '\xa0', 'LombokPost-Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim meresmikan Unit Layanan Paspor (ULP) di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Rabu (15/5) yang menjadi momentum penting pemberdayaan masyarakat perbatasan.', 'Dalam lawatannya, Silmy juga bertemu Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan membahas terkait pelayanan untuk masyarakat di perbatasan.', '', 'Unit Layanan Paspor Sebatik menjadi bentuk hadirnya negara di wilayah perbatasan. Selain memudahkan akses masyarakat memperoleh dokumen perjalanan, hadirnya ULP menjadi stimulus bangkitnya perekonomian masyarakat di perbatasan. Kini, sekitar 50 ribu penduduk Sebatik tidak perlu lagi menyeberang laut untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Nunukan.', '"Peresmian ini tidak hanya merayakan hadirnya ULP di Sebatik. Tetapi kita juga merayakan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan," ujar Silmy Karim dalam kesempatan tersebut.', 'Pembukaan ULP Sebatik juga menjadi langkah konkret Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sebatik.', '"Sebagai fasilitator pembangunan bangsa, fungsi keimigrasian tidak hanya terbatas pada kontrol pergerakan orang, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambah Silmy.', 'Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa kepemilikan dokumen perjalanan berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas, terutama lintas negara mengingat Sebatik merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal itu membuka peluang bagi masyarakat Sebatik untuk lebih aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi.', 'Peresmian ini juga menjadi momentum peningkatan kesadaran masyarakat Sebatik dalam hal transaksi dan perjalanan yang legal. Hadirnya ULP Sebatik diharapkan dapat mencegah perlintasan ilegal di perbatasan.', 'Dengan kemudahan akses pengurusan dokumen perjalanan resmi, setiap orang diharapkan memahami pentingnya aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko pelanggaran di perbatasan.', '“Kami berharap agar dengan adanya layanan yang memadai, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menggunakan jalur resmi dan prosedural dalam setiap kegiatan yang melibatkan perlintasan perbatasan," tutup Silmy.', 'Selain meresmikan ULP Sebatik, Dirjen Imigrasi juga melihat kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam memberikan pelayanan keimigrasian perlintasan.', 'Silmy juga meninjau pelayanan di Kantor Imigrasi Nunukan dan Tarakan, didampingi Direktur Kerja Sama Keimigrasian Anggiat Napitupulu dan Direktur Intelijen Keimigrasian R.P. Mulya.', '“Kunjungan ke perbatasan ini bentuk upaya kami memberdayakan perbatasan. Saya sudah kunjungi seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Sekarang giliran Nunukan dan Tarakan,” ujar Silmy.']
Terakhir, Silmy juga menekankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA (warga negara asing) yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal., "Tidak hanya pelayanan, saya harapkan pengawasan dan penindakan terhadap WNA ilegal untuk ditingkatkan, agar memberikan efek jera kepada WNA dalam melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan di Indonesia," tutup Silmy. (dit) | 2024-05-16 21:07:45 | Berita Online | lombokpost.jawapos.com | Akbar Sirinawa |
Ditjen Imigrasi | 392,302,651 | Permintaan paspor tinggi, Pemkot Malang hibahkan lahan ke Imigrasi |
(function() {
const controls = [
'mute', // Toggle mute
'volume', // Volume control
'play', // Play/pause playback
'play-large', // The large play button in the center
//'restart', // Restart playback
//'rewind', // Rewind by the seek time (default 10 seconds)
//'fast-forward', // Fast forward by the seek time (default 10 seconds)
'progress', // The progress bar and scrubber for playback and buffering
'current-time', // The current time of playback
'duration', // The full duration of the media
'captions', // Toggle captions
'settings', // Settings menu
'pip', // Picture-in-picture (currently Safari only)
'airplay', // Airplay (currently Safari only)
//'download', // Show a download button with a link to either the current source or a custom URL you specify in your options
'fullscreen' // Toggle fullscreen
];
const player = new Plyr(document.getElementById('videoplayer'), {
controls,
//autoplay: true,
muted: true,
volume: 1,
iconUrl: "/assets/js/plyr/plyr.svg",
ratio: "16:9",
quality: {
default: "720"
}
});
/* player.once('ready', function(event) {
player.muted = true;
}); */
player.once('playing', function(event) {
/* var playerContainer = player.elements.container;
var unmuteBtn = document.createElement('span');
unmuteBtn.id = 'plyr-unmute-open-button';
unmuteBtn.className = 'plyr-unmute-open';
playerContainer.appendChild(unmuteBtn);
var svg = ''
unmuteBtn.appendChild(svg); */
$.ajax({
type: "POST",
cache: false,
url: "/ajax/update_views.php",
data: "news_id=4161201",
dataType: "json",
success: function(data) {
}
});
$.ajax({
url: "https://www.antaranews.com/ajax/related_video_player.php?id=4161201",
dataType: "json",
success: function(list) {
displayRelated(player, list);
}
});
});
/* $('.plyr-related-video-url').on('click', function () {
//e.preventDefault();
var video = this.getAttribute("data-video");
//type = 'video/' + $(this).data("type");
var type = 'video/mp4';
var poster = this.getAttribute("data-poster")||"";
var title = this.getAttribute("title")||"";
player.source = {
type: 'video',
title: title,
sources: [
{
src: video,
type: type,
size: 720
}
],
poster: poster
};
player.play();
}); */
})();
#plyr-unmute-open-button,
.plyr #plyr-unmute-button {
-webkit-transition:.3s ease-in-out;
-moz-transition:.3s ease-in-out;
-o-transition:.3s ease-in-out;
transition:.3s ease-in-out;
}
.plyr #plyr-unmute-button {
margin-top:-50px
}
.plyr:hover #plyr-unmute-button {
margin-top:0;
z-index:2
}
#plyr-unmute-button-info {
background-color:rgba(29,30,31,.290196);
color:rgba(255,255,255,.9);
padding:12px 5px;
text-align:center;
float:right;
cursor:pointer;
position:absolute;
left:15px;
bottom:10px;
display:none
}
#plyr-unmute-button:hover+#plyr-unmoute-open-button-info {
display:block
}
.plyr-unmute-open {
width:30px;
height:30px;
background:transparent url(/assets/icons/mute_icon.svg) no-repeat center center;
background-size:25px 25px;
font-size:30px;
padding:0;
text-align:center;
float:right;
cursor:pointer;
position:absolute;
left:15px;
bottom:10px
}
.plyr--hide-controls .plyr-unmute-open {
opacity: 1;
pointer-events: none;
}
ANTARA - Penjabat Wali kota Malang Wahyu Hidayat mengunjungi Kantor Imigrasi kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Malang, Kamis (20/6). Kunjungan itu terkait rencana diserahkannya bantuan lahan untuk memperluas serta kenyamanan layanan kepada masyarakat. (Achmad Syaiful Afandi/Sandy Arizona/Nusantara Mulkan)
ANTARA -
Penjabat Wali kota Malang Wahyu Hidayat mengunjungi Kantor Imigrasi kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Malang, Kamis (20/6). Kunjungan itu terkait rencana diserahkannya bantuan lahan untuk memperluas serta kenyamanan layanan kepada masyarakat. (Achmad Syaiful Afandi/Sandy Arizona/Nusantara Mulkan)
| 2024-06-21 00:14:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,514,722 | Sistem Pusat Data Nasional Sempat Down, Dirjen Imigrasi Pastikan Kini Sudah Pulih | Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan, saat ini Server Pusat Data Nasional atau PDN Kementerian Komunikasi dan Informasi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang yang sempat down kini sudah kembali membaik.
Silmy Karim memastikan bahwa sistem tersebut sudah kembali bisa digunakan sejak Sabtu 22 Juni 2024 malam. Memang, pada Kamis 20 Juni 2024 kemarin sistem PDN down hingga mengalami pengularan antrian di Bandara Soetta.
"Dalam hal ini, saya mengapresiasi langkah recovery yang dilakukan rekan-rekan di imigrasi yang bertindak cepat dan bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem imigrasi,” ujar Silmy Karim dalam keterangannya, Senin 24 Juni 2024.
Silmy menjelaskan ketika sistem mengalami gangguan berupa gangguan teknis maka hal itu bisa langsung bisa diperbaiki kurang lebih selama tiga jam. Namun, saat sistem mengalami gangguan dan terjadi kesalahan tekni hingga enam jam lebih, artinya ada dugaan berupa serangan siber.
"Umumnya permasalahan teknis bisa terselesaikan dalam hitungan satu sampai tiga jam. Ketika sudah melebihi enam jam maka kami menyimpulkan bahwa ini pasti ada serangan lebih dari permasalahan teknis semata, misalnya masalah yang ditimbulkan oleh serangan siber. Permasalahan akibat serangan siber biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi jika serangannya ransomware. Sehingga kami harus putuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara," kata dia.
Silmy juga berharap sistem PDN yang sempat down bisa kembali berjalan normal. Tujuannya, karena penggunaan sistem tersebut saat ini sudah sangat dibutuhkan.
"Kepentingan publik menjadi prioritas dalam upaya pemulihan kesisteman yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi, sehingga masyarakat yang akan melintas keluar dan masuk Wilayah Indonesia dapat terlayani dengan baik,” tutup Silmy.
Sebelumnya diberitakan, Antrean mengular panjang terjadi di area pemeriksaan imigrasi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu, 20 Juni 2024.
Antrean panjang di area keberangkatan itu pun direkam kamera penumpang yang viral di media terjadi. Hal ini terjadi akibat adanya gangguan pada server Pusat Data Nasional atau PDN Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Netizen di linimasa X juga mengunggah antrean pada layanan imigrasi di badara Soekarno-Hatta, imbas dari server PDN Kominfo down.
Akun Jessica @jesswjk juga membagikan suasana di bagian imigrasi yang ramai orang mengantri. Salah satu kejadiannya terjadi di terminal 2F sore ini pukul 16:05 WIB.
Dikonfirmasi, Senior Manager of Branch Communication adn Legal Bandara Soetta, Holik Muardi mengatakan, membenarkan perihal antrean tersebut yang mana, dampak dari adanya gangguan pada server. "Ya, antrean memang ada karena kan di cek manual," katanya saat dikonfirmasi.
Adanya hal itu, pihak pengelola Bandara Soetta melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi ataupun otoritas setempat untuk melakukan penguraian antrean. Hal ini karena, terdapat aturan khusus di area tersebut.
"Itu karena khusus, kita (pengelola) tidak bisa serta-merta. Jadi, kita bantu secara fasilitas, tapi kalau petugas memang tidak bisa ada di wilayah imigrasi tersebut, kalau di area tertentu seperti Imigrasi tidak boleh ada petugas lain karena ada undang-undangnya," ujarnya. | 2024-06-24 17:39:43 | Berita Online | viva.co.id | Bayu Nugraha |
Ditjen Imigrasi | 389,883,115 |
Direktorat Jenderal Imigrasi Supervisi SDM di Imigrasi Polewali Mandar |
-
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar menerima kunjungan Tim Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka Supervisi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian.
Kegiatan supervisi ini merupakan bentuk dukungan kepada Kantor Imigrasi Polewali Mandar di bidang Penataan Manajemen SDM yang menjadi salah satu indikator dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di kemudian hari.
Sebagai informasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar merupakan satu-satunya Satuan Kerja Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat yang mendapat predikat WBK dari Kementerian PAN-RB.
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi sekaligus Ketua Tim, Muhammad Amirullah menyampaikan arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, bahwa kegiatan supervisi ini merupakan tugas dari Ditjenim selaku institusi pembina Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian.
"Tugas dari Pembina Jabatan Fungsional salah satunya melakukan supervisi Jabatan Fungsional, hal itu perlu dilakukan untuk melihat bagaimana proses kerja dan penempatan Pejabat Fungsional di Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia apakah sudah sesuai dengan ruang lingkup jabatannya," jelas Amirullah dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (14/5/2024).
Kegiatan supervisi sendiri dilaksanakan di Aula Yusuf Adiwinata Kantor Imigrasi Polewali Mandar dan diikuti oleh seluruh ASN Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar.
Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Adithia P. Barus menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan Tim SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi yang baru pertama kali ini berkunjung ke Kantor Imigrasi Polman.
"Kami bersyukur dan berbangga hati atas kedatangan Tim SDM Sekretariat Ditjenim ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar karena kegiatan supervisi ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di kantor kami tercinta, bahkan yang pertama kali di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat," ujar Adithia.
Adithia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi ASN Kanim Polman, khususnya para Pejabat Fungsional baik Analis Keimigrasian maupun Pemeriksa Keimigrasian.
"Semoga kegiatan ini tidak berhenti sampai disini saja, namun dapat berlanjut lagi di waktu-waktu yang akan datang," ujar Adithia.
Dalam kegiatan supervisi ini dipaparkan mengenai sejarah dan hal-hal teknis terkait Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksaan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
Suci Rahmawaty Putri, salah satu pemapar dari Tim SDM Sekretariat Ditjenim, menekankan bahwa saat ini ada perubahan pemenuhan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksaan Keimigrasian sejak diberlakukannya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
"Dulu Dupak menjadi momok bagi Pejabat Fungsional karena merupakan alat untuk penilaian angka kredit Jabatan Fungsional, sekarang Pejabat Fungsional dinilai berdasarkan nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh Pimpinannya masing-masing," ujar Suci.
| 2024-05-14 22:23:11 | Berita Online | Detik.com | Nurcholis Ma'arif - |
Ditjen Imigrasi | 389,874,974 | Polda Bali Dukung Imigrasi Usir Kotukhov Aarthem, Bahkan Sudah 2 Kali Deportasi | ['\xa0', ' ', '\n\n\nwindow.googletag = window.googletag || {cmd: []};\n\n\n\ngoogletag.cmd.push(function() {\ngoogletag.defineSlot(\'/22996174068,22579199035/ca-pub-2917775418894286-tag/id_radarbali.jawapos_PC_after_paragraph_1_300x250\', [300,250], \'div-gpt-ad-202401261559743-597\')\n.addService(googletag.pubads());\ngoogletag.pubads().enableSingleRequest();\ngoogletag.pubads().set("page_url", "jawapos.com");\ngoogletag.enableServices();\ngoogletag.display(\'div-gpt-ad-202401261559743-597\');\n});\n\n\n', 'DENPASAR, radarbali.id -\xa0 Seorang WNA\xa0Rusia Kotukhov Aarthem berulah lagi lewat postingan video. Dia berkicau deportasi atas dirinya tak wajar. Bahkan seolah berjasa karena membantu Polisi membongkar mafia besar Narkoba di Bali.', 'Ternyata itu hanya pengakuan sepihak dan terkesan mengada-ngada. Karena terbukti dua kali telah dideportasi, itu membuktikan bahwa perilaku yang bersangkutan tercatat buruk.', 'Untuk diketahui, beredar luas video diduga sengaja di sebar luaskan oleh Artem sendiri. Dalam videonya itu, yang bersangkutan mengaku telah dideportasi paksa oleh pihak Imigrasi Bali karena telah membantu Polisi membongkar mafia besar narkoba. Bahkan dia banyak membantu aparat keamanan dalam mengungkap peredaran narkoba di Bali.', 'Termasuk klaim memiliki dokumen yang lengkap, sah dan menikahi perempuan berwarga negara Indonesia.Menanggapi ini, Polda Bali melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombespol Jansen Panjaitan membenarkan telah mendapatkan informasi terkait pernyataan tersebut.', 'Bahkan, Polda Bali sempat koordinasi dengan Imigrasi untuk melakukan kroscek. Kabid Humas Polda Bali menyampaikan dari hasil koordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Ngurahrai, Suhendra, Selasa 14 Mei 2024, Arthem Kothukov asal Rusia telah dideportasi Imigrasi Bali sebanyak dua kali.', '"Ya. Benar dia dua kali diusir paksa, bahkan dicekal masuk ke Indonesia terkait," ungkap Juru Bicara Polda Bali, Selasa (14/5), sembari merinding, yang bersangkutan dideportasi pertama kali, 2020 karena tidak memiliki dokumen resmi tinggal di Bali. Lalu, 2021 yang bersangkutan kembali datang ke Bali dan kembali di deportasi.', 'Deportasi kali kedua itu karena masalah dokumen atau administrasi yang bersangkutan sebagai WNA tidak sesuai dengan izin tinggalnya di Bali. "Karena itu kami mendukung Imigrasi dalam deportasi paksa tersebut," kisahnya.', 'Lalu menyangkut\xa0 pengakuan bahwa banyak membantu Kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus besar narkoba di Bali dan mempertanyakan kenapa dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia?', '"Pengakuan yang bersangkutan, hanyalah sepihak. Bukan berarti menjadi jaminan orang tersebut serta merta harus mendapatkan perlakuan khusus," tegaskan kabid Humas.', 'Semua orang dan siapapun yang tinggal di Indonesia, wajib hukumnya mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku.']
"Sekali lagi, kami mendukung tindakan tegas Imigrasi, dan ini berlaku untuk siapapun termasuk WNA yang melanggar hukum atau tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Bali," timpal mantan Kapolresta Denpasar., Dalam kesempatan ini, Polda Bali dan jajaran berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan sepihak yang bersangkutan dalam video tersebut, "Mari kita bersama jaga keamanan Bali agar tetap ajeg dan Shanti," tutup mantan Wakapolres Badung ini.***,
window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
googletag.cmd.push(function() {
googletag.defineSlot('/22996174068,22579199035/ca-pub-2917775418894286-tag/id_radarbali.jawapos_PC_after_paragraph_1_300x250', [300,250], 'div-gpt-ad-202401261559743-597')
.addService(googletag.pubads());
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.pubads().set("page_url", "jawapos.com");
googletag.enableServices();
googletag.display('div-gpt-ad-202401261559743-597');
});
| 2024-05-14 20:14:25 | Berita Online | radarbali.jawapos.com | Andre Sulla |
Ditjen Imigrasi | 392,431,477 | Sistem Imigrasi Masih Terkendala, Penumpang Internasional Diminta Datang Lebih Awal | Server Pusat Data Nasional sudah empat hari mengalami gangguan, Minggu (23/6). Imigrasi pun terpaksa melakukan pemeriksaan dokumen dengan cara manual.Para harus datang 4 jam lebih awal ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Guna menghindari terjadinya keterlambatan dan antrean saat pemeriksaan dokumen.Sebelumnya, Dirjen Imigrasi melakukan tinjauan ke area konter imigrasi, Jumat (21/6). Ia meminta jumlah konter pemeriksaan dokumen dilakukan secara manual.Kontributor: Noerman HasnugaraProduser: Akira AW | 2024-06-23 09:43:52 | Berita Online | sindonews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,460,780 | Imigrasi Bandara di Inggris Kacau: E-Gate Gangguan, Pendatang Menumpuk | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Imigrasi di bandara-bandara Inggris mengalami kekacauan pada Selasa (7/5) malam. Sistem gerbang elektronik atau e-gate mereka mengalami masalah teknis sehingga pemeriksaan paspor harus dilakukan secara manual.
Kondisi ini membuat antrean panjang. Orang-orang harus menunggu berjam-jam untuk masuk ke Inggris.
Masalah teknis ini terjadi secara nasional. Bandara-bandara terkemuka di Inggris, termasuk Heathrow, Gatwick dan Stansted di selatan, Manchester di Inggris utara, dan Edinburgh di Skotlandia, terdampak. Mereka menyadari masalah nasional ini dan staf mereka bekerja sama dengan pejabat Border Force untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.
Seorang wisatawan menggambarkan petugas perbatasan terburu-buru memproses pemegang paspor secara manual.
“Semua gerbang elektronik benar-benar kosong dan terjadi banyak kekacauan,” kata Sam Morter (32 tahun) yang kembali ke Heathrow London dari liburan di Sri Lanka, dikutip dari
Reuters
.
Dia berhasil melewati bandara setelah sekitar 90 menit.
Video yang diposting di platform media sosial X menunjukkan antrean panjang penumpang di meja paspor di bandara termasuk Stansted dan Heathrow di London.
“Kami menyadari adanya masalah teknis yang mempengaruhi gerbang elektronik di seluruh negeri,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri.
“Kami bekerja sama dengan Border Force dan bandara yang terkena dampak untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin dan meminta maaf kepada semua penumpang atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” tambahnya.
Border Force adalah komando penegakan hukum di Kementerian Dalam Negeri, atau kementerian dalam negeri, yang mengoperasikan pemeriksaan paspor dan gerbang elektronik di bandara. | 2024-05-08 06:14:22 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Ditjen Imigrasi | 390,465,065 | Imigrasi: Orang asing langgar UU bisa disanksi administratif hingga pembatalan izin tinggal |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan bahwa orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan bisa disanksi tindak administratif keimigrasian berupa pembatasan, perubahan, hingga pembatalan izin tinggal.
“Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (tentang Keimigrasian), di Pasal 75 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan bisa dikenakan sanksi tindak administratif keimigrasian berupa pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Godam mengatakan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki izin tinggal keimigrasian yang sah dan masih dalam masa berlaku atau valid.
Baca juga: Imigrasi Depok: Operasi Jagratara 2024 untuk tinjau kepatuhan orang asing
Baca juga: 17 orang asing ditangkap petugas imigrasi Jaksel
Salah satu syarat penting dalam pemberlakuan izin tinggal bagi orang asing ialah mereka wajib berkelakuan baik. Dalam hal ini, orang asing tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan peraturan mengenai pembatalan izin tinggal telah termaktub dalam Pasal 139, Pasal 140, dan Pasal 141 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
| 2024-05-23 08:28:15 | Berita Online | megapolitan.antaranews.com | ANTARA News Agency |
Ditjen Imigrasi | 391,209,943 | Imigrasi Malaysia gagalkan penyelundupan warga Rohingya |
Kuala Lumpur (ANTARA) - Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) berhasil membongkar sindikat penyelundupan manusia dan menangkap total enam warga Rohingya dalam Operasi Khusus pada 1 Juni 2024 di sekitar Kota Bharu, Kelantan.
Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) Ruslin Jusoh dalam keterangannya diterima di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan dari operasi pada Sabtu (1/6) yang dimulai pukul 07.57 waktu setempat (MYT), yang melibatkan tim perwira berbagai pangkat dari Tim Taktis Khusus (PASTAK) Divisi Intelijen dan Operasi Khusus Markas Besar Imigrasi Putrajaya dengan Departemen Imigrasi Negeri Kelantan berhasil menangkap enam orang etnis Rohingya berusia 24 hingga 35 tahun.
Berdasarkan pengaduan masyarakat dan hasil intelijen yang dilakukan selama tiga pekan, ia mengatakan tim bergerak dan bertabrakan dengan kendaraan Proton Wira yang mencurigakan dan dikendarai tersangka. Tersangka kemudian melaju setelah menyadari kehadiran tim operasi namun dicegat dan ditangkap di Terminal Bus Ekspres Kota Bharu, Kelantan.
Dari pemeriksaan, tim operasi menangkap dua pria etnis Rohingya yang diduga sebagai 'pengangkut' dan 'penolong' serta dua pria etnis Rohingya yang diduga akan dibawa ke Kuala Lumpur.
Dari penyelidikan awal, ia mengatakan tim operasi telah memeriksa pemukiman di sekitar Kota Bharu, Kelantan dan menangkap dua pria etnis Rohingya yang juga diduga akan dibawa ke Kuala Lumpur.
Hasil peninjauan awal menemukan bahwa empat pria etnis Rohingya memiliki kartu Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) sedangkan dua pria etnis Rohingya lainnya tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah untuk berada di negara tersebut. Tim operasi menyita dua dokumen UNHCR yang diduga palsu, uang tunai 2000 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp6,9 juta dan sebuah kendaraan jenis Proton Wira yang diyakini mengangkut imigran gelap.
Ia mengatakan modus sindikat tersebut adalah menyelundupkan PATI etnis Rohingya ke Tanah Air melalui jalur ilegal di perbatasan dan ditempatkan di rumah transit sebelum dibawa ke Kuala Lumpur menggunakan bus ekspres dengan didampingi pria etnis Rohingya yang berasal dari Kuala Lumpur.
PATI etnis Rohingya yang baru masuk akan diberikan dokumen UNHCR yang diduga palsu untuk mengaburkan pihak berwenang. Biaya yang dikenakan sindikat untuk pengiriman ke Kuala Lumpur adalah sebanyak RM500 untuk setiap PATI dan RM100 dikenakan untuk pengiriman di sekitar Kota Bharu, Kelantan. Sindikat itu telah beroperasi selama satu tahun.
Sebanyak tiga pria etnis Rohingya ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 26A, Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) tahun 2007. Sementara tiga pria etnis Rohingya ditangkap karena dicurigai melakukan kejahatan seksual. pelanggaran berdasarkan Pasal 6(3), Undang-undang Imigrasi 1959/63 dan ditahan di Depot Penahanan Imigrasi Tanah Merah, Kelantan.
Departemen tersebut, ujar dia, akan terus berkomitmen memerangi sindikat perdagangan manusia dalam penegakan hukum demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap pihak mana pun yang kedapatan melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi 1963, dan Undang-undang Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007.
| 2024-06-03 23:56:08 | Berita Online | kalbar.antaranews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,489,576 | Layanan Eazy Passport Rutin Digelar Imigrasi Manado di Akhir Pekan | Layanan pembuatan paspor, Eazy Passport yang digelar Kantor Imigrasi Manado di Tridharma Kwan Seng Ta Tie Manado
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
MANADO
- Kantor
Imigrasi
Kelas I TPI
Manado
rutin menggelar layanan Eazy Passport yang digelar setiap akhir pekan. Selain digelar di kantor Imigrasi Manado, layanan ini juga sering digelar di satu titik yang dianggap potensial dan mudah dijangkau.
Seperti yang digelar akhir pekan lalu, di mana layanan Eazy Passport di Tridharma Kwan Seng Ta Tie Manado. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, guna menindaklanjuti Surat Permohonan dari Tridharma Kwan Seng Ta Tie Manado Nomor: 02/BP-KSTT/IV/2024.
Selain permintaan itu, ini juga digelar dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi layanan dalam hal ini pembuatan
paspor
kepada masyarakat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, melalui Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Ready Ratag, menyampaikan bahwa dalam layanan tersebut pihaknya melayani sebanyak 37 pemohon, yang terdiri dari Permohonan Paspor Baru 6 orang dan Permohonan Penggantian Paspor 32 orang.
"Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan merasa sangat terbantu karena mereka tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi Manado, karena memang petugas yang datang langsung ke tempat pemohon," ujar Ready.
Lanjut dijelaskan Ready, pihaknya menggelar layanan Eazy Passport bisa disesuaikan dengan permintaan resmi dari masyarakat yang ada di satu tempat atau satu komunitas.
"Tinggal bersurat, di mana jika dilihat tempatnya memang memadai bisa didatangi. Semoga dengan kegiatan ini, masyarakat bisa terbantukan," kata Ready kembali.
febry kodongan | 2024-05-08 13:43:16 | Berita Online | Kumparan.com | Manado Bacirita |
Ditjen Imigrasi | 392,286,215 | Server Data Gangguan, Imigrasi Pastikan Tetap Layani Warga | Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmy Karim menegaskan saat ini pemerintah tengah berupaya memulihkan aplikasi dan data yang akibat gangguan sistem pusat data nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Silmy mengamini saat ini kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan mengalami kendala untuk sementara.
"Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin," ujar Silmy dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (20/6).
Namun, dia menegaskan, imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang berangkat dan tiba sesuai jadwal. Silmy mengatakan warga yang ada di bandara akan tetap dilayani petugas imigrasi secara manual.
"Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya," tuturnya.
Selain itu, lanjut Silmy, warga yang sudah punya jadwal datang ke kantor imigrasi untuk perpanjangan atau pembuatan paspor bisa datang seperti biasa.
Namun, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
"Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya," ucap dia.
Sementara dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Silmy mengatakan gangguan tidak hanya dialami pihak imigrasi. Sebab, banyak kementerian/lembaga yang juga jadi pelanggan PDN.
"Ini terjadi tidak hanya kepada kita, tapi kan yang lain, pelayanan publiknya tidak menggunakan digital. Jadi ada 80 pelanggan lain, pemerintah, yang mengalami hal serupa," katanya.
Ia pun menyatakan gangguan PDN merupakan tanggung jawab Kominfo. Imigrasi hanya pengguna layanan. | 2024-06-20 19:00:07 | Berita Online | cnnindonesia.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,951,924 | Imigrasi Nunukan Buka Unit Layanan Paspor di Pulau Sebatik, Bisa Urus Paspor Dokumen Keimigrasian Lebih Cepat | ['\xa0 ', 'TANJUNGPINANG PIKIRANRAKYAT-Pulau\xa0 Sebatik terbagi dua negara, \xa0Malaysia berada bagian utara dan \xa0Indonesia bagian selatan, maka kantor Imigrasi Nunukan buka layanan paspor.', 'Begitu dekat jarak kedua negara, bahkan batas\xa0 wilayah negara hanya berupa batu-batu patok dan perlu paspor ketika pergi dari Indoianesia ke Malaysia atau sebaliknya.', 'Selama ini, urusan adminitrasi keimigrasian harus pergi ke Nunukan yang jaraknya jauh harus naik perahu hanya untuk urus paspor', 'Melihat kondisi ini Pemprov Kalimantan Utara berencana\xa0 membuka Unit Layanan Paspor atau ULP Sebatik Januari 2024, sebagai upaya mempermudah mengurus keimigrasian.', 'Kini, Mulai Rabu 15 Mei 2024 lalu Pemprov Kalimantan Utara merealisasikan Unit Layanan Paspor(ULP)di Sebatik, yang ternyata antusiasme warga Sebatik cukup tinggi.', 'Saat pembukaan kantor Imigrasi Nunukan di Sebatik terlihat antusias masyarakat cukup tinggi, dalam satu hari\xa0 bisa mendapatkan 300 orang pemohon.', 'Tingginya animo masyarakat setempat memiliki dokumen keimigrasian menunjukkan, bahwa warga Sebatik ingin mendapatkan paspor secepatnya', 'Dengan adanya ULP Imigrasi di Kecamatan Sebatik, maka warga perbatasan bisa langsung memperoleh dokumen keimigrasian.']
Cukup datang ke Pos Imigrasi Sei Pancang, maka segala keperluan dokumen akan diproses dengan cepat, tanpa perlu datang ke kantor imigrasi Nunukan., Penerbitan Pas Lintas Batas yang selama ini digunakan khusus penduduk di wilayah perbatasan, terutama dokumen perjalanan ke Malaysia dilayani di ULP Imigrasi Sebatik., Namun, perlu dipahami ULP Imigrasi Sebatik hanya melakukan penerbitan saja, sementara percetatakan tetap dilakukan di kantor Imigrasi Nunukan., Satu pulau dua negara Indonesia seperti di Pulau Sebatik ini memang rentan masalah, ketika bepergian ke Malaysia tanpa dokumen keimigrasian., Selama ini, animo masyarakat Sebatik pergi ke negara Malaysia cukup tinggi, mengingat perbatasan langsung hanya pakai patok batu sebagai batas negara., Kondisi demikian itu, mendorong Pemprov Kalimantan Utara segera mungkin merealisasikan Unit Layanan Paspor(ULP)di Sebatik, Rabu 15 Mei 2024.***, | 2024-06-14 21:25:08 | Berita Online | tanjungpinang.pikiran-rakyat.com | Qirey Shakira |
Ditjen Imigrasi | 391,069,542 | Dilantik Jadi Kepala Imigrasi Kotabumi, Tyas Kristyaningrum Siapkan Inovasi Pelayanan Publik | TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Jumat (31/5/2024).
Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, salah satu pejabat yang dilantik adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang baru yaitu R.A Tyas Kristyaningrum, A.md.Im., S.H.,M.Si.
Bu Tyas, sapaan akrab beliau, sebelumnya bertugas sebagai Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.
"Sebagai Kepala Imigrasi Kotabumi, saya berharap, dengan kehadiran saya nantinya dapat memberikan perubahan dan kontribusi yang lebih baik lagi, terutama pada layanan publik," kata Tyas dalam keterangan yang diterima, Sabtu (1/6/2024).
Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenkumham Lampung juga memimpin sumpah jabatan dan melantik juga Kasi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.
Acara Pelantikan ini dihadiri oleh para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, dan Kepala UPT di seluruh Lampung.
"Mohon doa juga dari semua pihak, agar prestasi yang telah dicapai kepala imigrasi Kotabumi sebelumnya dapat terus saya jaga dan tingkatkan lagi. Tidak hanya itu, semoga saya dapat menjalin koordinasi dgn berbagai stakeholder yang ada di wilayah kerja Imigrasi Kotabumi," kata Tyas. | 2024-06-01 14:42:21 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,209,674 | Imigrasi Bali tangkap warga Tanzania dan Uganda diduga terlibat prostitusi |
Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, menangkap satu orang warga negara asing (WNA) masing-masing asal Tanzania dan Uganda karena diduga terlibat kasus prostitusi.
“Apabila terbukti ada pelanggaran, maka akan kami proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Denpasar, Jumat.
Dua WNA itu merupakan wanita masing-masing berinisial SEK berusia 33 tahun dari Tanzania dan FN berusia 26 tahun dari Uganda yang diketahui menawarkan diri daring melalui salah satu laman prostitusi.
Keduanya ditangkap dalam operasi Pengawasan Orang Asing dan diketahui masuk Indonesia menggunakan visa kunjungan indeks B211 dan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) investor.
Mereka ditangkap bersama dengan lima orang WNA lainnya yang juga seluruhnya wanita di dua indekos di kawasan Seminyak dan Kuta, Kabupaten Badung.
Baca juga: Kantor Imigrasi Bali deportasi produser artis Hyoyeon SNSD hingga Dita Karang
Ada pun lima WNA wanita lainnya itu berinisial JHM berusia 35 tahun dari Tanzania karena penyalahgunaan izin tinggal, kemudian berinisial AIK berusia 26 tahun karena tidak dapat menunjukkan paspor.
Selain itu, tiga WNA lain juga berasal dari Tanzania dengan inisial PRN berusia 27 tahun, AFM berusia 29 tahun dan MJM berusia 22 tahun yang masih didalami dokumen keimigrasiannya.
Petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian saat ini masih memeriksa seluruh WNA dari benua Afrika itu.
“Saat ini terhadap tujuh WNA tersebut masih kami amankan di Kantor Imigrasi untuk menjalani proses lebih lanjut,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama triwulan I-2024, sebanyak 37 WNA dideportasi dari Indonesia karena berbagai alasan di antaranya tidak menataati aturan hukum, penyalahgunaan izin tinggal hingga terjerat kasus kriminal.
Sedangkan total selama 2023, Kantor Imigrasi di Bali mendeportasi 340 WNA dan pada 2022 sebanyak 188 WNA dideportasi.
Baca juga: Imigrasi Bali selidiki sindikat pemalsuan paspor
| 2024-05-03 22:07:09 | Berita Online | bali.antaranews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,057,741 | Profil Ronald Arman Abdullah Dilantik jadi Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat | WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ronald Arman Abdullah kini menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat usai dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya.
Ronald yang sejak 2021 lalu bertugas sebagai Atase Imigrasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag dipercaya menggantikan Fahrul Novry Azman.
Diketahui pelantikan berlangsung pada Kamis (30/5/2024) lalu.
R Andika berharap Arnold dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja serta inovasi pelayanan imigrasi, sejalan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Tugas ini memerlukan dedikasi tinggi, profesionalisme, dan integritas," ujar Andika.
Ia menyampaikan bahwa aparatur negara dituntut meningkatkan pelayanan publik dan cepat beradaptasi akan perubahan baik internal maupun eksternal organisasi.
Selain itu, ia meminta jajarannya menjaga integritas, loyalitas dan terus berinovasi, serta mengembangkan kompetensi.
Kata Andika, hal itu guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja pribadi, unit kerja maupun organisasi.
"Semoga dengan kepala kantor yang baru, kita bisa selalu bersinergi dalam mencapai tujuan bersama," ucapnya.
Sementara itu, seusai menjabat jadi kepala kantor imigrasi Kota Jakarta Pusat, Ronald mengatakan bahwa dirinya akan berusaha memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya akan memperkuat sinergitas bersama dengan pihak - pihak terkait," katanya, Sabtu (1/6/2024).
Ronald menyebut akan melanjutkan kebijakan yang telah disusun dan direncanakan dengan baik oleh pejabat sebelumnnya. (raf)
Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News
Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini | 2024-06-01 10:42:56 | Berita Online | wartakota.tribunnews.com | Rafzanjani Simanjorang |
Ditjen Imigrasi | 389,136,457 | Imigrasi Palembang Turunkan Tiga Tim Layani Calon Jamaah Haji |
REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang menurunkan tiga tim untuk melakukan pelayanan pemberangkatan calon haji asal Sumatra Selatan dan Bangka Belitung yang dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Haji Bandara SMB II mulai 12 Mei 2024.
"Untuk melakukan pelayanan pemeriksaan paspor 8.506 calon haji asal Sumsel dan Babel yang berangkat pada musim haji 1445 Hijriyah/2024 ini diturunkan tiga tim dengan anggota masing-masing tim 28 orang," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan, di Palembang, Kamis.
Tim tersebut menyiapkan skema pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian saat keberangkatan dan kepulangan ribuan calon jamaah haji tersebut yang dibagi dalam 19 kelompok terbang (kloter).
Pemberangkatan 8.506 calon jamaah haji melalui Embarkasi Palembang dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel, 1.116 orang asal Babel, dan 95 orang petugas haji semua kloter.
Calon jamaah haji yang tergabung dalam 19 kloter itu, pemberangkatannya dibagi dalam dua gelombang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dengan kapasitas penumpang 450 kursi.
Pemberangkatan gelombang pertama yakni kloter 1 - 9 mulai 12 - 23 Mei 2024, sedangkan gelombang kedua kloter 10 -19 mulai berangkat pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024.
Pemberangkatan calon haji asal Bangka Belitung (Babel) yang tergabung dalam kloter 4, 5, dan 6 pada gelombang pertama.
Mengenai mekanisme pemeriksaan paspor calon jamaah haji, menurut Ridwan petugas Imigrasi sudah tiba di Asrama Haji Palembang 4-5 jam sebelum keberangkatan untuk melaksanakan pemeriksaan dan peneraan cap keberangkatan di paspor jamaah.
"Dengan mekanisme pemeriksaan itu calon haji ketika menuju ke bandara dari asrama haji menggunakan bus bisa langsung masuk pesawat," ujar Kepala Imigrasi Palembang.
Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengimbau tim Imigrasi Palembang yang sebentar lagi bertugas melayani pemberangkatan calon jamaah haji agar mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin.
"Dengan melihat persiapan tim Imigrasi dan pengalaman selama ini, saya memastikan calon haji asal Sumsel dan Babel yang berangkat ke Arab Saudi melalui Embarkasi Haji Palembang mendapat pelayanan keimigrasian terbaik," ujar Kakanwil Ilham. | 2024-05-02 21:21:09 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Erdy Nasrul |
Ditjen Imigrasi | 390,822,038 | Polda Kepri Koordinasi dengan Imigrasi Terkait Enam WNA Tiongkok di Batam |
batampos - Pihak kepolisian sudah membebaskan enam WNA Tiongkok dan satu WNI yang sebelumnya ditangkap atas dugaan aktivitas mencurigakan serta temuan barang diduga Ketamine. Namun Polda Kepri masih melakukan pengawasan sembari menunggu hasil laboratorium Balai POM di Batam terhadap ketamine yang ditemukan.
“Karena kami masih menunggu hasil Lab BPOM, namun yang bersangkutan sudah dibebaskan karena tidak ditemukan unsur tindak pidana hanya terkait undang-undang kesehatan,” kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Senin (27/5).
Sementara untuk proses deportasi WNA dan pengawasan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.
Terkait hal tersebut, Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam, Kharisma Rukmana mengatakan pihaknya tetap melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan dan keberadaan semua WNA termasuk enam orang WNA Tiongkok tersebut.
“Kami selalu berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Polda Kepri,” kata dia.
Jika nantinya ada laporan dari masyarakat atas dugaan yang mencurigakan atau hal-hal terkait pelanggaran hukum atas temuan dari Polda Kepri, pihaknya siap melakukan tindakan hukum.
“Jika WNA tersebut terbukti bersalah, maka upaya tindakan hukum selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.
Sebelumnya, Polda Kepri mengamankan 7 orang yang terdiri dari 6 WNA Tiongkok dan 1 WNI di ruko kawasan Baloi, Lubuk Baja, Jumat (24/5). Polisi turut menggeledah lokasi dan barang-barang milik mereka.
Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan serbuk putih dari tangan WNA berinisial HJC. Ketujuh orang dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolda Kepri. (*) | 2024-05-29 03:44:35 | Berita Online | batampos.jawapos.com | Abdul Aziz Maulana |
Ditjen Imigrasi | 389,685,600 | Viral Video Bule Melakukan Ritual Tidak Wajar, Tim Imigrasi Denpasar Langsung Turun Cek Lapangan | TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Viral video diunggah ulag oleh Ni Luh Djelantik memperlihatkan sejumlah bule tengah seperti melakukan sebuah ritual dengan mengarah perilaku seksual.
Unggahan itu disertai dengan caption oleh Ni Luh Djelantik:
"TANGKAP DAN USIR WNA SAMPAH !!!! Jeg ngae leteh gumi Bali nani cing. @pichrich_ You have disrespected our island, culture and tradition. We don't need trashy foreigner like you!!!! Kepada pelayan rakyat kesayangan kami : @poldabali @polresgianyar @polsekubud @ditjen_imigrasi @imngurahrai @imigrasidenpasar, kami dukung kalian untuk usut tuntas WNA cabul ini !!!! @sandiuno Mas Menteri kesayangan, bukan pariwisata begini yang kita perlukan. Please help us mas. Imigrasi harus tegas. Cek izinnya @pichrich_ atas dasar apa bikin beginian ??? Berani menyatakan kehidupan Ubud sehari-hari seperti ini ??? Netizen kesayangan. Let's get back to work. Manusia tak guna macam begini yang bakalan merusak tanah kelahiran kita."
Unggahan itu pun mendapatkan banyak respon dari netizen hingga lebih dari 2.800 komentar.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Tedy Riyandi dikonfirmasi mengenai video viral tersebut mengatakan pihaknya sudah melihat video-video yang dimaksudkan.
"Iya kita sudah liat video viral ini di media-media sosial beberapa jam lalu," ujar Tedy, Sabtu 11 Mei 2024.
Disinggung upaya atau langkah yang dilakukan Imigrasi Denpasar terhadap video viral tersebut seperti apa, Tedy menyampaikan pihaknya telah menurunkan tim ke lapangan.
"Tim kami juga sudah turun ke lapangan (Ubud) untuk mencari tahu. Sedang kita lakukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)," imbuh Tedy.
Ia menambahkan, saat ini hanya ini saja yang baru bisa disampaikan selanjutnya jika ada perkembangan akan kita sampaikan lebih lanjut.(*)
Kumpulan Artikel Bali | 2024-05-11 20:42:20 | Berita Online | bali.tribunnews.com | Zaenal Nur Arifin |
Ditjen Imigrasi | 390,446,253 | Imigrasi Bandung Antisipasi Perdagangan Orang di Tingkat Desa |
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Imigrasi Kelas I Bandung resmi membentuk desa binaan imigrasi di Desa Cicadas, Kabupaten Subang. Sejumlah petugas imigrasi ditempatkan di desa binaan tersebut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan dan penyelundupan orang.
Kepala Kantor Imigrasi Bandung Agung Pramono mengatakan desa binaan dibentuk kantor imigrasi berkolaborasi dengan perangkat desa. Fungsinya untuk membuka akses informasi tentang keimigrasian dan mencegah perdagangan dan penyelundupan orang.
"Tujuannya untuk memperluas jangkauan akses informasi keimigrasian bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jangkauan ke kantor imigrasi," ujar dia, Rabu (22/5/2024).
Ia menuturkan petugas imigrasi pembina desa ditunjuk untuk mengawasi desa binaan tersebut sekaligus ujung tombak imigrasi di desa. Mereka pun sosialisasi tentang pencegahan penyelundupan dan perdagangan orang.
"Kami andalkan petugas imigrasi di desa yang menjadi ujung tombak koordinasi di desa," kata dia.
Agung melanjutkan desa binaan imigrasi pun dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang. Selain itu pencegahan penyelundupan manusia lintas negara.
"Sarana edukasi masyarakat terkait keimigrasian sekaligus upaya pencegahan terjadinya kejahatan transnasional dalam bentuk TPPO dan TPPMl," kata dia.
Agung menambahkan kerja sama dengan instansi terkait dilakukan untuk pencegahan perdagangan orang sekaligus keberadaan orang asing. | 2024-05-22 20:21:10 | Berita Online | republika.co.id |
Rep: Fauzi Ridwan/ Red: Muhammad Hafil |
Ditjen Imigrasi | 390,025,766 | Overstay, Bule Belanda Dideportasi Imigrasi | DENPASAR, balipuspanews.com – Seorang turis asal Belanda berinisial FHS,40, masuk ke Indonesia menggunakan Visa On Arrival (VoA) yang berlaku selama 30 hari. Namun turis perempuan tersebut diketahui telah overstay selama 131 hari sejak habis masa berlakunya VoA. Lantaran pelanggaran tersebut, pihak Imigrasi mendeportasi FHS ke negaranya, pada Rabu (15/5/2024).
“Turis asal Belanda berinisial FHS telah melanggar Pasal 78 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” beber Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu, dalam keterangan persnya, Kamis (16/5/2024).
Dijelaskannya, pendeportasian terhadap FHS dikawal 3 personel dari Rudenim Denpasar. Ia diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR-965 rute (DPS) Denpasar – (DOH) Doha yang lepas landas pada pukul 09.55 WITA, dan dilanjutkan dengan nomor penerbangan QR-273 tujuan (DOH) Doha – (AMS) Amsterdam terbang pada waktu setempat.
| 2024-05-16 19:00:37 | Berita Online | beritasatu.com | Redaksi |
Ditjen Imigrasi | 389,940,930 | Cegah TPPO di Kepri, Imigrasi Bentuk 71 Desa Binaan | Tanjung Pinang, Beritasatu.com - Sebanyak 71 Desa Binaan Imigrasi di Kepulauan Riau (Kepri) dibentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pembentukan tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan program tersebut merupakan kolaborasi kantor Imigrasi dengan perangkat desa di Kepri untuk mencegah warga setempat agar tidak terjebak TPPO, terutama melalui jalur penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural.
"Tujuan dari program Desa Binaan Imigrasi adalah memperluas jangkauan akses informasi keimigrasian, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jangkauan ke kantor imigrasi dan desa-desa yang menjadi kantong PMI," ujarnya di Tanjung Pinang, Kepri, Rabu (15/5/2024).
Menurut Surya, dengan kemudahan akses informasi terkait pembuatan paspor melalui program Desa Binaan Imigrasi, diharapkan dapat memberi manfaat signifikan bagi siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa semester akhir yang akan lulus dan ingin bekerja di luar negeri.
Dia mengaku, sasaran eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah mereka yang berada dalam rentang usia tersebut. Program Desa Binaan Imigrasi diharapkan dapat memberikan edukasi kepada warga setempat sehingga dapat meminimalisasi perlintasan di wilayah perbatasan yang tidak menggunakan dokumen keimigrasian resmi.
"Imigrasi didukung oleh kantor Wilayah Kemenkumham Kepri dan Pemerintah Daerah Kepri aktif mengupayakan perlindungan dari berbagai modus penipuan yang akan terus dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Dia berharap program Desa Binaan Imigrasi juga ada di daerah lainnya di Indonesia sehingga warga negara Indonesia yang mau bekerja dan belajar di luar negeri merasa aman.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang Adityo Agung Nugroho memaparkan, pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kepri merupakan perluasan dari program sebelumnya. Dia menyebut, 71 Desa Binaan Imigrasi dilakukan di Tanjung Pinang, Selasa (14/5/2024).
"Tujuannya untuk mencegah TPPO. Jadi, kita bina mereka supaya melalui jalan yang benar, kalau mau kerja di luar negeri, supaya terhindar, tidak menjadi korban (TPPO)," kata Adityo saat ditemui di Kantor Imigrasi Tanjung Pinang.
Adityo mengatakan sebaran desa binaan tersebut berada di 7 kabupaten/kota di Kepri, termasuk di Anambas dan Natuna. Dalam desa binaan, pihak Imigrasi menunjuk pembina desa yang berasal dari Imigrasi untuk masing-masing desa. Dengan begitu, ada 71 pembina terkait pelayanan di 71 Desa Binaan Imigrasi.
"Ada titik-titik tertentu yang memang dalam data kami, kita evaluasi, kita ambil kesimpulan bahwa banyak penduduk yang berangkat dan bekerja, dan itu ada potensi untuk TPPO," bebernya.
Program Desa Binaan Imigrasi pertama kali dicanangkan di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Desa Binaan Imigrasi kemudian menjadi salah satu program skala nasional Ditjen Imigrasi bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. | 2024-05-15 17:49:20 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 391,619,116 | Selamatkan WNI dari Oknum Travel Nakal, Kemenag Gandeng Imigrasi Telisik Visa Jelang Puncak Haji | TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Agama RI yang juga Amirul Hajj RI Yaqut Cholil Qoumas tiba di King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah Arab Saudi, Minggu 9 Juni 2024 dini hari WAS atau Senin pagi WIB.
Gus Men dijemput di bandara oleh, antara lain, Dirjen PHU Kemenag RI Hilman Latief, Konsul KJRI Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo, Kepala Daker Bandara Abdillah M Tohir, Kepala MCH 2024 Khoiron Durori.
Kepada Media Center Haji 2024 Daker Bandara, Gus Men menegaskan komitmen menyelamatkan WNI dari oknum travel nakal.
Warga Negara Indonesia (WNI) yang hanya memiliki visa ziarah akan dicegah masuk Arab Saudi.
Menjelang puncak musim haji tahun berikut, hanya WNI yang punya visa haji dibolehkan masuk Arab Saudi.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan menyusul beberapa kasus terjadi pada calon yang tidak diperbolehkan masuk ke Makkah akibat menggunakan visa ziarah maupun non-haji.
"Ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memastikan agar pengguna visa ziarah dan non-haji resmi tidak diizinkan keluar Indonesia selama musim haji," kata Gus Men di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Minggu 9 Juni 2024 dini hari WAS atau Senin pagi WIB.
Menteri Agama RI yang juga Amirul Hajj 2024 dijemput di bandara oleh, antara lain, Dirjen PHU Kemenag RI Hilman Latief, Konsul KJRI Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo, Kepala Daker Bandara Abdillah M Tohir, Kepala MCH 2024 Khoiron Durori.
Gus Men mengaku prihatin dengan nasib jemaah yang terdeportasi karena menggunakan visa ziarah.
"Kasihan kepada jemaah yang sudah masuk ke Arab Saudi, lelah, dan harus dideportasi. Mereka juga dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Ini tentu sangat merugikan," kata Gus Men.
Dia menegaskan menggunakan visa ziarah untuk ibadah haji telah dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Masalah visa ziarah digunakan untuk haji itu sangat kita sayangkan. Jauh-jauh hari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menyampaikan keseriusannya menindak tegas calon jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi dan akan mendapatkan larangan mengikuti ibadah haji," jelas Gus Men.
Sanksi Berat
Pemerintah Indonesia pun telah melarang dan meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk menindak tegas travel nakal yang memfasilitasi penggunaan visa ziarah untuk berhaji.
"Ini menyangkut jemaah yang menjadi korban. Sekarang prioritas pemerintah adalah terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait hal ini. Ini menjadi konsen kita bersama," ujar Yaqut.
Menteri agama menjelaskan sanksi berat seperti mencabut izin usaha travel nakal memang bisa dilakukan, namun dikhawatirkan mereka dapat membuka usaha baru dengan nama berbeda.
Kementerian Agama terus berupaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan visa haji resmi melalui jalur yang telah ditentukan dan tidak tergoda dengan tawaran haji murah menggunakan visa ziarah.(*) | 2024-06-10 12:43:01 | Berita Online | makassar.tribunnews.com | AS Kambie |
Ditjen Imigrasi | 392,496,784 | Imbas Gangguan Server PDN, Imigrasi Pekanbaru Tak Bisa Terbitkan Paspor | PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gangguan sistem server pusat data nasional (PDN) ikut berimbas pada layanan keimigrasian di sejumlah satuan kerja (Satker) Kantor Imigrasi jajaran Kanwil Kemenkumham Riau, khususnya dalam penerbitan paspor. Saat ini masih dalam proses recovery atau pemulihan.
"Kami masih menunggu informasi dari pusat juga, sejauh mana proses recovery yang dilaksanakan untuk pelayanan khususnya di paspor. Kami terus meng-update dan berusaha memonitor," ujar Kasubbid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Riau Saiful, Senin (24/6/2024).
Syaiful mengatakan, proses recovery dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi yang terus berkoordinasi dengan PDN Kominfo. "Kalau di bandara, termasuk di Pekanbaru sudah berjalan dengan agak membaik. Kalau di layanan (paspor) kami menunggu recovery," terang dia.
| 2024-06-24 13:51:08 | Berita Online | beritasatu.com | Ck2 |
Ditjen Imigrasi | 392,836,823 | Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA Terlibat Kejahatan Siber Scam | tirto.id
-
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Silmy Karim, mengancam akan mendeportasi 103 warga negara asing (WNA) yang ditangkap dalam operasi Bali Becik, Rabu (26/6/2024), atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan siber online scammer.
"Dan bisa kita deportasi. Di Undang-undang (UU) bisa kita melakukan itu. Kita dasarnya UU. Kita tunggu saja sebulan ini berapa kita bisa operasi," ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat (28/6/2024).
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['deportasi wna']).setTargeting('channel', ['ditjen imigrasi']).setTargeting('gdn_keyword', ['scam']).setTargeting('channel_group', ['law government']).setTargeting('noads_content', ['false']);gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Menurutnya, ancaman ini disampaikan, karena Imigrasi ingin memastikan bahwa WNA yang masuk ke Bali merupakan wisatawan yang berkualitas baik atau
good quality traveler.
Dia mengaku selama ini terus mendapat masukan masyarakat terkait wisatawan asing yang meresahkan.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['deportasi wna']).setTargeting('channel', ['ditjen imigrasi']).setTargeting('gdn_keyword', ['scam']).setTargeting('channel_group', ['law government']).setTargeting('noads_content', ['false']);gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Imigrasi masih mendalami motif kejahatan yang diduga dilakukan oleh 103 WNA tersebut.
"Ini biasanya di Indonesia itu kaitan dengan scam. Online scammer. Kita lagi dalami. Biasanya penipuan secara siber. Itu dari yang 103," katanya.
Selain itu, Silmy mengingatkan kepada wisatawan asing yang masuk ke Indonesia untuk mengikuti aturan yang berlaku.
Apalagi, berdasarkan data jumlah wisatawan asing yang masuk Indonesia naik 30 persen terhitung hingga Mei 2024.
"Bandingkan 1 Januari 1 Mei 2023. Itu naik 30 persen. Artinya memang makin banyak minat, apa karena tourism atau bisnis. Itu meningkat. Dan kita tunjukkan kita ada aturan main," kata Silmy.
Sebelumnya, Jumat (28/6/2024), Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkapkan sebanyak 103 warga Taiwan yang tertangkap dalam operasi keimigrasian “Bali Becik” pada Rabu (26/6/2024) terlibat penipuan daring dengan target korbannya di luar negeri salah satunya Malaysia.
“Mereka melakukan scamming atau penipuan tapi korban penipuan itu orang asing di negara lain yakni Malaysia,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Ia menyebutkan 103 warga Taiwan itu menyasar para korban di luar negeri berdasarkan pengakuan para pelaku saat menjalani pemeriksaan.
Godam juga memastikan mereka tidak terlibat peretasan yang mengakibatkan adanya gangguan Pusat Data Nasional (PDN) yang berimbas terhadap layanan keimigrasian pada Kamis (20/6/2024).
Tak hanya itu, mereka juga tidak terkait dengan kasus judi daring atau pun penyelundupan orang.
“Kami belum melihat hubungannya (peretasan PDN). Untuk penyelundupan manusia kami pastikan tidak ada, judi online juga kami tidak temukan keterkaitannya,” imbuhnya.
Saat ini, 103 orang asing tersebut yang terdiri dari 91 laki-laki dan 12 wanita itu ditahan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Terkait langkah selanjutnya, kata dia, melakukan deportasi dalam waktu dekat kepada 103 warga Taiwan itu.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, kata dia, tidak menemukan unsur pidana dalam penangkapan mereka sehingga tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.
“Mereka melakukan kegiatan di Indonesia tapi korban ada di negara lain sehingga sulit sekali untuk terpenuhi unsur pidana hal seperti ini,” imbuhnya.
Ia menyebut aksi penipuan daring menyasar korban di luar wilayah Indonesia merupakan pola kejahatan lintas negara.
Untuk itu, pihaknya menjatuhkan tindakan administrasi dengan deportasi karena mereka menyalahgunakan izin tinggal.
Baca juga:
WNA Cina Lakukan Scam Online dengan Tawaran Like Video
Imigrasi Sudah Surati Kominfo
Backup
Data PDN tapi Tak Direspons
Pemuda Asal Semarang Disiksa dan Dipaksa Jadi
Scammer
di Myanmar
Baca juga artikel terkait
DEPORTASI WNA
tirto.id
- Hukum
Sumber: Antara
Editor: Maya Saputri | 2024-06-29 10:21:10 | Berita Online | tirto.id | tirto.id |
Ditjen Imigrasi | 392,811,727 | Usai Diserang Siber Ransomware, Dirjen Imigrasi Sebut Seluruh Layanan Dapat Digunakan 100% | ['JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum), telah beralih ke layanan baru setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terkena serangan siber ransomware. Seluruh layanan keimigrasian yang baru telah dapat digunakan 100%.\n\n', '"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen," kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum), Silmy Karim di Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024). ', 'Walaupun masih ada penyesuaian, namun Silmy menjamin bahwa layanan keimigrasian saat ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Khususnya proses dalam pengurusan pasport untuk masyarakat.\n', 'Meski demikian, layanan baru telah dapat digunakan 100%, namun pihaknya juga tidak dapat menyangkal jika nantinya terjadi gangguan. Dia menilai hal itu dapat terjadi karena perlu stabilitas layanan.', '“Berhasil direcover 100 persen, walaupun tentu kita pasti masih ada satu-dua yang mungkin ada gangguan sedikit-sedikit, menunggu kestabilan tetapi sudah recover,” tuturnya.\n\n', 'Hal itu, karena dalam proses pemulihan ini cukup membutuhkan kerja keras. Sebab Ditjen Imigrasi harus memulihkan data dari 431 layanan di seluruh Indonesia dan 151 itu ada di luar negeri, hanya pada pelayanan paspor.\n', '“Makanya paspor itu yang paling terakhir recover. Karena satu per satu harus dilakukan setting ulang,” jelasnya.\n\n\r', '', 'Follow Berita Okezone di Google News', 'Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya ']
Sementara soal aplikasi M-Passport, Silmy menyampaikan bahwa layanan digital itu seyogyanya telah aktif dan bisa digunakan dalam waktu dekat. Namun hanya memerlukan proses instal ulang untuk reset data.
, “Karena kalau masih pakai yang lama itu kadang-kadang tidak nyambung. Sehingga kesannya masih belum baik. Padahal itu tinggal di-setting ulang, atau reset, di-delate, install lagi, itu biasanya lancar untuk kaitan dengan M-Passport," tuturnya. , Selain urusan paspor, Ditjen Imigrasi juga harus mengurus perihal kerjasama keimigrasian dengan 22 Kementerian dan Lembaga yang terganggu datanya akibay serangan siber pada PDN.
, “Dukcapil pakai, Bea Cukai pakai, Kemenlu pakai, otomatis kalau Dirjen Anggaran kaitan pembayaran, Kemenaker, Kementerian Investasi, KPK, POLRI, Kejaksaan, BNPB, dan seterusnya sampai Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga kita harus buka satu-satu,” ucapnya., Sekedar informasi, beberapa hari laly Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sempar down. Karena serangan siber, hal itu telah dibenarkan pihaj Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
, Akibatnya sejumlah layanan pemerintah terganggu, salah satunya keimigrasian yang harus dijalankan saat itu dengan cara manual. Langkah itu ditempuh, sebagai usaha darurat untuk proses pemulihan pelayanan.
, ,
Follow Berita Okezone di Google News
,
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
, (wal) | 2024-06-28 19:56:23 | Berita Online | okezone.com | Irfan Ma'ruf |
Ditjen Imigrasi | 392,332,422 | Imigrasi Batam Cek Dokumen Penumpang Internasional Manual Imbas Server PDN Error | ['TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemeriksaan dokumen calon penumpang di Pelabuhan Internasional Batam Centre dilakukan secara manual.', 'Itu menyusul server Pusat Data Nasional milik Kementerian Kominfo mendapat serangan siber.', 'Antrean calon penumpang kapal tujuan Malaysia dan Singapura pun tak terelakkan.', 'Sebab petugas mendata paspor mereka secara manual, tanpa menerapkan sistem autogate.', 'Kepala Kantor Imigrasi Batam, Samuel Toba menyampaikan sistem pemeriksaan keimigrasi dilakukan manual lantaran server imigrasi dari pusat mengalami eror.', '“Akibat Server PDN (Pusat Data Nasional) milik Kementerian Kominfo mendapat serangan siber dan berdampak ke layanan keimigrasian, kondisi ini sudah dari kemarin,” ujar Samuel Toba, Jumat (21/6/2024).', 'Kata dia, tim keimigrasian Batam hanya dapat menunggu server dari pusat kembali normal.', 'Sebab, sistem keimigrasi terpusat hingga ke daerah.', '“Untuk pemeriksaan keimigrasian di pintu pelabuhan dan bandara saat ini dilakukan secara manual,” tuturnya.', 'Pantauan TribunBatam.id, kondisi pelabuhan masih berjalan normal.', 'Meski terdapat antrean calon penumpang, kondisi Pelabuhan Internasional Batam Centre tak sampai membludak.', 'Di lantai dua pelabuhan, pintu masuk pemeriksaan penumpang tampak mengantre.', 'Sementara di pintu pemeriksaan kedatangan, antrean tampak sepi.', 'Memastikan layanan keimigrasian itu berjalan lancar, tim dari divisi Keimigrasi KanwilKumHAM Kepri, Gito dan jajaran turun langsung ke pelabuhan Batam Center.']
Hanya saja dalam kunjungannya, Gito enggan diwawancara., Tidak hanya di pelabuhan Internasional Batam., Server pusat data nasional (PDN) Menkominfo yang mengalami gangguan atau error berdampak pada layanan imigrasi., Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim membenarkan kondisi itu melansir Wartakotalive.com., “Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data, dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Silmy., Meski mengalami gangguan PDN, Silmy mengatakan masyarakat yang berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penerbangan akan tetap dilayani., Silmy menuturkan, pihaknya akan berusaha melakukan langkah optimal, agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal., Untuk mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan lancar, Silmy menganjurkan para penumpang pesawat datang lebih awal., Akan tetapi, permohonan percepatan paspor satu hari jadi, belum dapat dilayani sampai sistem berjalan normal., “Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat, apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal, layanan keimigrasian baru bisa beroperasi sepenuhnya,” kata Silmy. (TribunBatam.id/Bereslumbantobing) (WartaKotalive.com/Nurmahadi) | 2024-06-21 13:14:59 | Berita Online | Batam.tribunnews.com | Beres Lumbantobing |
Ditjen Imigrasi | 392,311,903 | Imigrasi Macet Gara-gara Pusat Data Nasional Down, Indonesia Rawan Serangan Siber | ['Oleh : Dr. KRMT Roy Suryo *)', 'TRIBUNNEWS.COM - Setelah dunia maya heboh beberapa hari lalu akibat munculnya Ela elo (yg sebelumnya sempat disebut-sebut warganet sebagai situs resmi pengganti layanan platform X / Twitter, namun akhirnya -meski sudah sangat terlambat & jadi Viral- dinyatakan "HoaX" oleh Kemkominfo Rabu lalu (19/06/24).', 'Giliran kemarin, Kemkominfo kembali menjadi pembicaraan marak bahkan tidak hanya di dunia maya lagi, melainkan juga di dunia nyata.', 'Pasalnya, PDN (Pusat Data Nasional) yg dibangga2kannya sejak Kamis (20/06/24) pukul 04.00 WIB down & disebut2 "terkena serangan siber".', 'Akibatnya salah satu layanan vital yg bergantung kepada PDN tsb yakni Seluruh Kantor Imigrasi yang terletak di semua bandara Indonesia menjadi terganggu dan membuatnya harus kembali ke cara-cara tradisional alias manual untuk melakukan proses keluar-masuknya semua warganegara yang dilayaninya.', 'Tentu hal ini tidak hanya merepotkan namun juga membahayakan, karena proses manual tentu tidak akan bisa sedetail proses elektronik yg terhubung ke Big Data di PDN tersebut dan itupun membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa bekerja mendekati proses normal.', 'Hal ini tidak salah bisa menimbulkan spekulasi ditengah masyarakat akan "siapa" yg diuntungkan (baca: bisa lolos ke LN) saat sistem kacau spt kemarin?', 'Sebagaimana yg disampaikan oleh DirJen Imigrasi Silmy Karim, semua layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara & pelabuhan semuanya mengalami kendala.', "Alhamdulillah sekitar tengah malam kemudian, dilaporkan sistem berangsur mulai pulih dan terus diupayakan untuk\xa0 bisa melayani kembali mulai hari ini, meski terpaksa harus digunakan Backup system' yg berasal dari server lain, misalnya dari Batam salahsatu infonya.", 'Mengapa (lagi-lagi) Kemkominfo yang harus bertanggungjawab atas lumpuhnya sistem kemarin? Karena memang semenjak akhir tahun 2022 lalu, tepatnya 09/11/22, Pemerintah mulai membangun PDN yang berlokasi di kompleks perindustrian Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.', 'Saat itu Menkominfo masih dijabat oleh Johnny Gerarld Plate yg meresmikannya dan memang sampai saat ini sebenarnya PDN masih terus dibangun dgn Dana APBN dan bantuan Pemerintah Perancis.', 'Wajar bila PDN ini sangat dibangga2kan oleh Kemkominfo sebagai salahsatu Proyek Mercusuarnya, selain Proyek BTS bersama BAKTI yg sayangnya bercitra buruk karena dikorupsi & bahkan melibatkan sang Menteri serta banyak pejabat lain yg masih misteri (?).', 'Menurut release resmi dari DitJen Aptika Kemkominfo yg dipublikasikan saat dimulainya pembangunan PDN tsb, kapasitas prosesor di PDN yg tersedia adalah sebesar 40 petabyte, memori 200 terabyte & didukung power supply sebesar 20 megawatt yg bisa dinaikkan menjadi 80 megawatt.', 'PDN juga didukung oleh sistem keamanan internal dan eksternal terbaik, serta dibangun dengan standar Tier4 yg merupakan standar terbaik di tingkat global.', '\n\tTribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email [email protected]\n\t']
Bukan hanya itu, Fisik Gedungnyapun konon disebut-sebut "Ramah Hijau" sebagaimana tren masa kini., Dalam rancang bangun sistemnya, diiharapkan PDN tsb bisa berfungsi sebagai konsolidasi data dan interoperabilitas data yg dulunya menggunakan 27.000 server yg tersebar di seluruh Indonesia., Sehingga ada efisiensi pengelolaan pusat data untuk mendukung peningkatan layanan e-Government dan menghasilkan konsep SDI (Satu Data Indonesia) guna pengambilan keputusan berbasis data yg cepat & akurat, demikian rencananya saat itu., Tidak salah Infrastuktur PDN disebut sebagai pondasi percepatan implementasi SPDE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yg dkcita2kan selama ini., Bahkan pemilihan kawasan industri Deltamas sebagai lokasi pertama pembangunan PDN tersebt kabarnya juga telah melalui studi komprehensif utk jadi cloud computing area, area industri tingkat tinggi dan sebagainya., Kalau ingat kasus KPU saat Pemilu kemarin yg sempat berbohong bahwa mereka terbukti pernah menggunakan Server Aliyun Co.Ltd milik Alibaba.com di Singapura, seharusnya PDN ini bisa menjadi solusinya juga & tidak harus KPU secara memalukan berani berbohong denganm vulgar saat itu yg untungnya berhasil dibongkar didepan Sidang KIP (Komisi Informasi Pusat)., Meski harusnya KPU dikenai tindakan pidana akibat kebohongan & tindakannya yg sangat berbahaya meletakkan data-data penting di Cloud server Luar Negeri tsb., Sebenarnya kalau melihat spec dan perencanaan awalnya, seharusnya PDN terbangun secara baik Hardware & Softwarenya dan tidak mudah "down" sebagaimana kasus kemarin, apalagi disebut2 oleh beberapa pihak "terkena serangan siber"., Namun jangan lupa, Hardware & Software sebagus apapun tidak akan berarti apa2 tanpa Brainware yg mumpuni, baik ditingkat pelaksana dilapangan maupun Policy maker-nya. Karena kalau sudah terdeteksi ada intruder mulai pukul 04.00 -dimana belum masuk peak time server tsb- seharusnya sudah bisa langsung diputuskan bagaimana defense strategy & contingency-plannya., Apalagi terus terang saja sebenarnya saat ini Kemkominfo sedang "berperang" melawan 2 Kejahatan besar yang sarat teknologi juga, yakni Perjudian dan Pornografi., Keduanya selain melibatkan Uang yg sangat besar (baca: menggiurkan utk mempengaruhi Policy), juga melibatkan Mafia dalam & luarnegeri bahkan disebut2 Oknum Aparat yg membackinginya., Dengan demikian tidak tertutup juga sinyalemen bahwa "Serangan Siber" kemarin bisa merupakan "shock therapy" sekaligus "test the water" dari mereka, meski tesis tsb perlu didukung digital forensic yg adekuat utk tidak disebut sebagai " HoaX" spt Ela elo itu., Kesimpulannya, keberadaan PDN memang sebuah keniscayaan yg tidak bisa dihindari menghadapi era Industry 4.0 bahkan Society 5.0 yg didalamnya meliputi implementasi SPBE termasuk sistem komputerisasi terpadu imigrasi yg sudah berjalan selama ini. Indonesia mau tidak mau, cepat atau lambat harus benar2 bersiap menghadapi Serangan2 Siber spt ini, sebagaimana perang Rusia vs Ukrania yg juga sangat tergantung kepada teknologi Siber. Kalau PDN mudah "down" spt kemarin, apakah Kemkominfo juga hanya bisa Ela Elo alias Plonga Plongo lagi ...?, *) Dr. KRMT Roy Suryo - Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen,
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email [email protected]
| 2024-06-21 07:42:25 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,693,317 | Sebanyak 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia Akhirnya Dipulangkan |
Solopos.com, KUALALUMPUR — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah memulangkan 216 Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan yang ditahan di 7 imigrasi di Malaysia, pada Senin (10/6/2024).
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, Judha Nugraha mengatakan bahwa para WNI tersebut terdiri dari Ibu dan anak, ibu hamil, lansia, penderita sakit, serta WNI yang telah ditahan lebih dari 6 bulan.
Dia menjelaskan bahwa pemulangan dilakukan menggunakan penerbangan komersil dengan dua titik debarkasi yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jakarta dan Bandara Kualanamu, Medan.
“Penerbangan terbagi menjadi 5 kloter, yaitu debarkasi Jakarta sebanyak 3 kloter dengan jumlah 129 WNI dan debarkasi Medan sebanyak 2 kloter dengan jumlah 87 WNI,” katanya, kepada awak media, Selasa (11/6/2024), dilansir Bisnis.com.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam pemulangan kali ini terdapat 14 WNI sakit yang perlu mendapatkan rawat jalan, 19 anak WNI di bawah umur, serta 8 orang WNI berusia lanjut di atas 60 tahun.
Menurutnya, sejumlah WNI mengaku sudah bekerja di Malaysia selama puluhan tahun dan baru pertama kali pulang ke tanah air melalui bantuan pemerintah kali ini.
Judha mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga dapat berkumpul lagi dengan sanak saudara setelah berpisah sekian waktu lamanya.
Sementara itu, pemulangan WNI dilepas oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono di Bandara Kuala Lumpur Internasional Airport (KLIA).
“Program percepatan ini merupakan realisasi kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia untuk pelindungan WNI yg lebih baik” ujar Dubes Hermono.
Selanjutnya, dia mengatakan bahwa ditekankan pula pola migrasi aman dan reguler perlu dikedepankan sebagai langkah pencegahan.
Kemudian, Judha mengatakan bahwa proses kepulangan berjalan lancar dan para WNI untuk sementara akan ditampung di sejumlah tempat yang telah disediakan oleh pemerintah sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
Dia menjelaskan bahwa penanganan pasca ketibaan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, dengan dukungan lintas Kementerian terkait, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), BP2MI, Ditjen Imigrasi serta sejumlah pemerintah daerah tempat para WNI berasal.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kemlu Pulangkan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia”
Solopos.com, SOLO–Pemkot Solo menyiapkan berbagai acara dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-78 Pemkot Solo. Rangkaian acara itu melibatkan unsur pemerintah sampai anak-anak.
Asisten Administrasi Umum Setda Solo, Kentis Ratnawati, menjelaskan Pemkot Solo memiliki tradisi ziarah makam mantan Wali Kota Solo menjelang hari jadi Pemkot Solo 16 Juni.
“Dulu ziarah makam dilakukan di dalam kota. Kemudian kami mencari lokasi makam mantan wali kota yang lain sampai luar kota. Kami ziarah ke luar kota,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (10/6/2024) siang.
Menurut dia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta organisasi perangkat daerah (OPD) Solo akan ziarah ke makam mantan Wali Kota Solo, Jumat (14/6/2024), ke makam Soemari Wongso Prawiro di Magelang dan R Hartomo di Temanggung. R Hartomo menduduki jabatan Wali Kota Solo paling lama yakni 10 tahun mulai dari 1985 sampai 1995.
Kemudian ziarah dilanjutkan ke makam di Kota Solo, Sabtu (15/6/2024), yakni Sindurejo, Slamet Suryanto, Soekatmo, Imam Sutopo, dan Budi Suharto.
Kentis mengatakan tidak ada acara pada 16 Juni 2024 karena merupakan hari Minggu dan menjelang Iduladha. Rangkaian hari jadi Pemkot Solo dilanjutkan di Taman Balekambang, Rabu (19/6/2024), dengan makan bersama baduta, kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, dan pentas seni.
“Kami melibatkan 1.000 siswa SMP untuk pentas seni serta memberikan 1.000 pack olahan ikan dibagikan kepada anak anak. Kami memberikan nutrisi dan memberikan edukasi kepada anak-anak,” papar dia.
Kentis menjelaskan tasyakuran hari jadi ke-78 Pemkot Solo mengundang keluarga mantan Wali Kota Solo serta berbagai pemangku kepentingan di Taman Balekambang, Rabu malam. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa dijadwalkan mengikuti semua rangkaian acara.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp117,12 miliar berdasarkan kebutuhan anggaran untuk rencana kerja KPK.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan pada 2025, KPK memiliki kebutuhan anggaran sebesar Rp1,354 triliun. Namun pada pagu indikatif yang ada saat ini untuk 2025 yakni sebesar Rp1,237 triliun.
“Kepada pimpinan Komisi I DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp117.126.478 miliar,” kata Nawawi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024), dilansir Antara.
Dia menjelaskan usulan tambahan anggaran sebesar Rp117,12 miliar itu terdiri dari kebutuhan program dukungan manajemen sebesar Rp65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi itu sebesar Rp52,11 miliar.
Dia menjelaskan pagu indikatif KPK tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024. Menurut dia, pada tahun 2023, KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp1,316 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp1,377 triliun.
“Yaitu turun sebesar Rp139,74 miliar, penurunan anggaran KPK jika dibandingkan dengan Dipa KPK 2024,” kata dia.
Di samping itu, dia menjelaskan bahwa KPK mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp398,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 hingga 31 Mei 2024, KPK telah mendapatkan PNBP sebesar Rp267,23 miliar.
“Ini PNBP KPK tertinggi diterima dari penanganan perkara tindak pidana korupsi,” kata dia.
Untuk 2025, dia menjelaskan sebanyak tujuh proyek prioritas yang menjadi rencana kerja KPK, mulai dari rekomendasi kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang KPK, pendidikan antikorupsi di 78 lembaga, hingga perancangan pusat data analitik pemberantasan korupsi.
Solopos.com, SALATIGA – Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga menggelar Pagelaran Wayang dan Pekan Budaya, Sabtu (8/6/2024) di halaman Gedung KH. Ahmad Dahlan, Kampus 3 UIN Salatiga.
Pagelaran wayang oleh dalang Ki Sigid Ariyanto dengan lakon Wahyu Cakraningrat tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Dies Natalis ke-54 UIN Salatiga.
“Terima kasih atas dukungan yang diberikan segenap pimpinan UIN Salatiga sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar,” ujar Dekan FTIK, Prof. Mansur.
Menurutnya gelaran tersebut dapat menjadi media untuk mendekatkan mahasiswa dan masyarakat kepada untuk melestarikan budaya asli Indonesia.
“UIN Salatiga senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menyediakan berbagai prodi yang dibutuhkan masyarakat. Tahun ini, calon mahasiswa dapat memilih prodi-prodi umum seperti Bisnis Digital, Sains Data, Teknologi dan Informasi, serta Perpustakaan dan Sains Informasi. Semoga makin banyak putra-putri Salatiga yang melanjutkan studi di sini,” lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Ir. Wuri Pujiastuti dalam sambutan pembukaannya. Dirinya menilai UIN Salatiga telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya bangga sekali melihat perkembangan UIN Salatiga. Saya harap UIN Salatiga bisa terus berkontribusi untuk memajukan Salatiga dan menjadi tempat menuntut ilmu bagi generasi muda,” ungkapnya.
Pagelaran wayang dimulai dengan penyerahan wayang secara simbolis oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama UIN Salatiga, Dr. Suwardi.
Hadir pada kesempatan tersebut, jajaran pimpinan UIN Salatiga termasuk Kepala Biro UIN Salatiga, Drs. Suhersi, Kepala Dinas Pendidikan Salatiga, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Salatiga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Salatiga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Salatiga, Ketua Dewan Kesenian Kota Salatiga, sivitas akademika UIN Salatiga, dan masyarakat luas. | 2024-06-11 12:49:18 | Berita Online | solopos.com | Mariyana Ricky P.D, Ahmad Mufid Aryono, Mariyana Ricky P.D, Mariyana Ricky P.D |
Ditjen Imigrasi | 390,448,358 | Cegah PMI Terjerat TPPO, Imigrasi Bekasi Beri Edukasi Warga Desa Sindangjaya |
BEKASI - Program Desa Binaan Imigrasi bekerja sama dengan perangkat desa menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat itu di Aula Kantor Desa Sindangjaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (21/5/2024). Program ini memberikan edukasi, kemudahan akses, serta menjaring informasi terkait pencegahan bertambahnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural."PMI non prosedural ini berisiko tinggi untuk terjerat TPPO, karena tidak adanya jaminan keamanan yang didapatkan untuk bekerja di luar negeri," ujar Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Akbar Drajat Bogitara dalam keterangan, Selasa (21/5/2024).
Baca Juga
Syuting Reality Show Tanpa Izin, 2 Produser asal Korea Selatan Dideportasi Imigrasi Bali
Kegiatan edukasi ini juga bertujuan meminimalisir PMI terjerat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke sejumlah negara. Sebab masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan alur pendaftaran PMI dan paspor.Pada kegiatan tersebut, Akrab menyampaikan bagi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri diharapkan sudah menyelesaikan proses pendaftaran PMI di BP3MI Jawa Barat sebelum mengajukan permohonan paspor."Sehingga petugas Imigrasi memiliki data dukung yang kuat untuk menerbitkan paspor bagi PMI," kataya.Akbar berharap melalui sosialisasi ini, masyarakat Desa Sindangjaya bisa mewaspadai penawaran kerja ke luar negeri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga
Imigrasi Jakarta Pusat Terbitkan Paspor Elektronik Polikarbonat
"Masyarakat juga bisa menghubungi perangkat desa dan Imigrasi jika mencurigai adanya pihak-pihak yang diduga terlibat PMI non prosedural atau TPPO," pungkasnya.
Lihat Juga: Permudah Bayar Tagihan Air, Perumda Tirta Bhagasasi Gandeng Lokapasar Bukalapak
(kri)
| 2024-05-22 20:56:32 | Berita Online | sindonews.com | Danan Daya Aria Putra |
Ditjen Imigrasi | 391,732,936 | Kemlu RI Percepat Pemulangan 216 WNI Kelompok Rentan dari Detensi Imigrasi Malaysia | Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memulangkan 216 warga negara Indonesia (WNI) kelompok rentan yang tinggal di tujuh detensi imigrasi di Malaysia pada Senin (10/6/2024).
Pemulangan dilakukan menggunakan penerbangan komersial dengan dua titik debarkasi, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, dan Bandara Kualanamu, Medan.
BACA JUGA: Retno Marsudi dan Menlu Vincent Biruta Resmikan Kedubes Rwanda di Jakarta
BACA JUGA: Retno Marsudi Terima Kunjungan Menlu Rwanda, Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Isu Palestina
Baca Juga
Indonesia Kecam Keras Serangan ke Kamp Nuseirat, Serukan Dunia Internasional Bertindak untuk Stop Kekejaman di Gaza
Indonesia Ajak Negara D-8 Bersatu Demi Palestina hingga Serukan Desakan Gencatan Senjata Permanen di Gaza
Indonesia Kecam Israel di Pertemuan Badan Atom Internasional
Penerbangan terbagi menjadi lima kloter, yaitu debarkasi Jakarta sebanyak tiga kloter dengan jumlah 129 WNI dan debarkasi Medan sebanyak dua kloter dengan jumlah 87 WNI. Dalam pemulangan kali ini terdapat 14 WNI sakit yang perlu mendapatkan rawat jalan, 19 anak dibawah umur, serta delapan WNI berusia lanjut di atas 60 tahun.
Advertisement
Sejumlah WNI mengaku sudah bekerja di Malaysia selama puluhan tahun dan baru pertama kali pulang ke tanah air melalui bantuan pemerintah.
"Program percepatan ini merupakan realisasi kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia untuk pelindungan WNI yang lebih baik," ujar Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono yang melepas pemulangan WNI seperti dikutip dari pernyataan tertulis Kemlu RI, Selasa (11/6).
Selanjutnya, Hermono menekankan pula bahwa pola migrasi aman dan reguler perlu dikedepankan sebagai langkah pencegahan.
Proses kepulangan berjalan lancar dan para WNI untuk sementara akan ditampung di sejumlah tempat yang telah disediakan oleh pemerintah sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
Penanganan pasca ketibaan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, dengan dukungan lintas Kementerian terkait, yaitu Kemsos, Kemen PPPA, BP2MI, Ditjen Imigrasi serta sejumlah pemda tempat para WNI berasal. | 2024-06-11 21:42:13 | Berita Online | Liputan6.com | Khairisa Ferida |
Ditjen Imigrasi | 392,717,451 | Kantor Imigrasi Mimika Gelar Acara Pisah Sambut Pejabat dan Pelaksana | Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Kristin Rejang
TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Keluarga besar Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengadakan acara pelantikan dan pisah sambut pejabat dan pelaksa.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Kamis (27/6/2024).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Mohamad Agus Sofani, menjelaskan pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengadakan dua kegiatan sekaligus yakni acara pelantikan sumpah jabatan pegawai struktural eselon V.
Kegiatan juga dilanjutkan dengan acara pisah sambut yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda dan para pimpinan perusahaan yang diundang.
Agus mengatakan rotasi tersebut sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2024.
"Ada sekitar lebih dari 500 PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di berikan amanah baru salah satunya adalah dari kantor imigrasi kelas II TPI Mimika dan dua pejabat imigrasi yang dipindah tugaskan dari kantor imigrasi Mimika," katanya.
Dijelaskan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menerima tiga pejabat baru.
Mutasi di Kemenkumham Papua
Dan kemenkumham RI itu sudah hal yang biasa sudah biasa terjadi dan ini merupakan suatu bukti bahwa pengembangan karir, pengembangan potensi pengalaman kinerja akan selalu tumbuh dan berkembang," katanya.
Ia berharap pejabat baru yang bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang baru saja dilantik segera melakukan adaptasi tentang karakteristik dan budaya kera di Tanah Papua khususnya di Mimika.
Untuk diketahui, pejabat yang pindah dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah Ahmad Husni selaku Kepala Seksi Inteldakim yang pindah ke kantor Imigrasi Sorong dengan jabatan Kepala Seksi Inteldakim.
Berikutnya adalah Evert Yarangga selaku Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian pindah ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura menjadi Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian.
Sementara itu pejabat baru yang pindah ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah Samsul selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Merauke pindah ke Imigrasi Mimika sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Mimika.
Berikutnya, Ignatius Willy Rimaldo Lodang, dari pejabat pelaksanan keimigrasian di Kanim Soekarno Hatta menjadi Kepala Sub Seksi Lalulintas Imigrasi Mimika.
Ketiga adalah Harold Weslly selaku pelaksana Kanim Soekarno Hatta menjadi Kepala Sub Seksi Izin Tinggal di Imigrasi Kanim Mimika.(*) | 2024-06-27 14:09:34 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Kristina Rejang |
Ditjen Imigrasi | 392,800,526 | Imigrasi dan PT Angkasa Pura I Bahas Persiapan Layanan Umroh dari Bandara Dhoho Kediri | SURYA.co.id | KEDIRI - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri menghadiri undangan koordinasi dari PT Angkasa Pura I Bandara Dhoho Kediri, Kamis (27/6/2024).
Undangan tersebut dalam rangka melakukan koordinasi persiapan pelayanan umroh melalui Bandara Dhoho Kediri.
Kegiatan koordinasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pelayanan dari sisi keimigrasian terkait umroh berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kegiatan ini dihadiri beberapa pimpinan instansi dan perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan umroh di Bandara Dhoho Kediri dengan tema 'United For Umroh'.
Kehadiran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dalam koordinasi menunjukkan bahwa Imigrasi sangat menyambut baik dan sangat mendukung rencana pelayanan penerbangan umroh dari Bandara Dhoho Kediri.
Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal, Djoko Ardyanto Wibowo menjelaskan, komitmennya dalam mendukung semua persiapan yang diperlukan untuk melayani jamaah umroh dengan baik dan sesuai prosedur.
"Kami siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa proses imigrasi jamaah umroh di Bandara Dhoho Kediri berjalan lancar, aman dan nyaman," ujarnya.
Djoko juga menjelaskan mendukung persiapan pelayanan umroh tersebut yang pertama perlu dilakukan adalah adanya surat permohonan dari Otoritas Bandara dan penanggung jawab ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri yang akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan persetujuan.
"Langkah awal ini diperlukan agar segala kegiatan terpantau oleh pimpinan. Jika sudah disetujui, akan ada peninjauan lapangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri," jelasnya.
Selanjutnya akan disiapkan segala sesuatu terkait dengan kesisteman dan juga server mobile dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Djoko berharap setiap langkah dapat berjalan cepat dan tepat, agar apa yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai target. | 2024-06-28 16:56:25 | Berita Online | surabaya.tribunnews.com | Didik Mashudi |
Ditjen Imigrasi | 391,014,174 | Imigrasi Palembang Berdayakan Timpora Optimalkan Pengawasan WNA | TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang memberdayakan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di enam wilayah kerjanya dalam wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).
"Warga negara asing perlu dilakukan pengawasan ketat agar tidak melakukan pelanggaran UU Keimigrasian, seperti izin tinggal tidak sesuai ketentuan dan melebihi batas waktu izin tinggal (overstay)," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan di Palembang, Kamis (30/5/2024).
Dia menjelaskan untuk melakukan pengawasan WNA di provinsi yang cukup luas ini diperlukan dukungan semua pihak dan masyarakat, karena personel bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian jumlahnya terbatas.
Untuk itu, Timpora yang beranggotakan aparat pemerintah daerah dan penegak hukum ini ada di setiap kabupaten dan kota, sehingga perlu diberdayakan.
"Untuk melakukan pemberdayaan itu, kami melakukan koordinasi secara intensif dengan Timpora di enam daerah, yakni Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin.
Dengan koordinasi intensif, petugas Kantor Imigrasi Palembang bersama anggota Timpora di wilayah kerja enam kabupaten/kota bisa menutup celah masuknya WNA yang tidak sesuai aturan atau ilegal.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel melalui Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel Filianto Akbar mengatakan kedatangan orang asing ke daerah harus memberikan manfaat atau nilai lebih bagi perekonomian.
Oleh karena itu, kedatangan WNA untuk berwisata atau bekerja memerlukan pengawasan secara ketat guna memastikan sesuai dengan aturan.
Keberadaan WNA perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait risiko-risiko atau kerawanan yang diakibatkan dapat mengancam stabilitas keamanan daerah.
"Kedatangan WNA terutama untuk berwisata dan berinvestasi memang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membangun daerah, namun dampak negatifnya juga perlu diwaspadai dengan pengawasan yang terukur, serta tidak berlebihan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan mereka ," ujar Filianto.
Baca artikel menarik lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel | 2024-05-31 15:29:46 | Berita Online | sumsel.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,883,543 | Gunakan Face Recognition, Menparekraf Minta Imigrasi Buru WNA yang Terlibat Sekte Sesat di Bali | Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, penyelidikan akan sekte sesat di Bali yang viral di media sosial, tengah berjalan.
Video mengenai sekte sesat itu ramai setelah diunggah oleh Ni Luh Djelantik di akun Instagramnya. Dalam video tersebut, tampak ada sekelompok Warga Negara Asing (WNA) sedang melakukan kegiatan spiritual dan bernuansa cabul.
Ni Luh Djelantik mengungkap kekesalannya dengan mengatakan para WNA itu telah membuat nama Ubud menjadi buruk.
Sandiaga pun mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelidiki sekte sesat ini.
Selain itu, mereka para WNA yang ada di video, juga sedang dideteksi wajahnya melalui face recognition.
"Jadi per hari ini kita sudah dapat beberapa informasi. Lokasinya ini kita koordinasi dengan teman-teman di kepolisian dan beberapa figur yang sempat terekam itu kami koordinasikan dengan imigrasi melalui facial recognition," katanya ketika ditemui di Sasono Langen Budoyo TMII, Jakarta Timur, Selasa (14/5/2024).
"Per hari ini data-data ini masih diolah. Mohon teman-teman sabar karena harus ada asas praduga tak bersalah," sambungnya.
Ia mengatakan, sistem Online Single Submission (OSS) yang langsung menerbitkan beberapa izin, membuat desa-desa wisata dan para pemuka adat tidak memiliki informasi terkini.
"Ke depan, nanti kami akan memberikan masukan agar kegiatan-kegiatan pariwisata ini dikoordinasikan dengan desa-desa adat, dengan pemuka agama, dengan penglingsir puri ubud," ujar Sandiaga.
"Sehingga, kita memiliki informasi ini karena harapannya pariwisata ke depan ini yang berkualitas, berkelanjutan," lanjutnya.
Ia menambahkan, selama empat tahun menjadi menparekraf, ini adalah kali pertama dirinya menemui sekte seperti ini. | 2024-05-14 22:35:25 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,209,619 | Imigrasi Malaysia gagalkan penyelundupan warga Rohingya di Kelantan |
Kuala Lumpur (ANTARA) - Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) berhasil membongkar sindikat penyelundupan manusia dan menangkap total enam warga Rohingya dalam Operasi Khusus pada 1 Juni 2024 di sekitar Kota Bharu, Kelantan.
Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) Ruslin Jusoh dalam keterangannya diterima di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan dari operasi pada Sabtu (1/6) yang dimulai pukul 07.57 waktu setempat (MYT), yang melibatkan tim perwira berbagai pangkat dari Tim Taktis Khusus (PASTAK) Divisi Intelijen dan Operasi Khusus Markas Besar Imigrasi Putrajaya dengan Departemen Imigrasi Negeri Kelantan berhasil menangkap enam orang etnis Rohingya berusia 24 hingga 35 tahun.
Berdasarkan pengaduan masyarakat dan hasil intelijen yang dilakukan selama tiga pekan, ia mengatakan tim bergerak dan bertabrakan dengan kendaraan Proton Wira yang mencurigakan dan dikendarai tersangka. Tersangka kemudian melaju setelah menyadari kehadiran tim operasi namun dicegat dan ditangkap di Terminal Bus Ekspres Kota Bharu, Kelantan.
Dari pemeriksaan, tim operasi menangkap dua pria etnis Rohingya yang diduga sebagai 'pengangkut' dan 'penolong' serta dua pria etnis Rohingya yang diduga akan dibawa ke Kuala Lumpur.
Dari penyelidikan awal, ia mengatakan tim operasi telah memeriksa pemukiman di sekitar Kota Bharu, Kelantan dan menangkap dua pria etnis Rohingya yang juga diduga akan dibawa ke Kuala Lumpur.
Hasil peninjauan awal menemukan bahwa empat pria etnis Rohingya memiliki kartu Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) sedangkan dua pria etnis Rohingya lainnya tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah untuk berada di negara tersebut. Tim operasi menyita dua dokumen UNHCR yang diduga palsu, uang tunai 2000 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp6,9 juta dan sebuah kendaraan jenis Proton Wira yang diyakini mengangkut imigran gelap.
Ia mengatakan modus sindikat tersebut adalah menyelundupkan PATI etnis Rohingya ke Tanah Air melalui jalur ilegal di perbatasan dan ditempatkan di rumah transit sebelum dibawa ke Kuala Lumpur menggunakan bus ekspres dengan didampingi pria etnis Rohingya yang berasal dari Kuala Lumpur.
PATI etnis Rohingya yang baru masuk akan diberikan dokumen UNHCR yang diduga palsu untuk mengaburkan pihak berwenang. Biaya yang dikenakan sindikat untuk pengiriman ke Kuala Lumpur adalah sebanyak RM500 untuk setiap PATI dan RM100 dikenakan untuk pengiriman di sekitar Kota Bharu, Kelantan. Sindikat itu telah beroperasi selama satu tahun.
Sebanyak tiga pria etnis Rohingya ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 26A, Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) tahun 2007. Sementara tiga pria etnis Rohingya ditangkap karena dicurigai melakukan kejahatan seksual. pelanggaran berdasarkan Pasal 6(3), Undang-undang Imigrasi 1959/63 dan ditahan di Depot Penahanan Imigrasi Tanah Merah, Kelantan.
Departemen tersebut, ujar dia, akan terus berkomitmen memerangi sindikat perdagangan manusia dalam penegakan hukum demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap pihak mana pun yang kedapatan melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi 1963, dan Undang-undang Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007.
Tiga agen ditahan diduga eksploitasi empat pekerja migran Indonesia
134 warga Malaysia jadi korban sindikat penipuan kerja di Filipina
Malaysia temukan kuburan massal 24 korban perdagangan manusia
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-03 23:42:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,368,688 | Sistem Imigrasi "Down", Penumpang di Bandara Soekarno Hatta Sebut Tak Ada Lagi Antrean Panjang | TANGERANG, KOMPAS.com - Penumpang pesawat yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta mengatakan sudah tidak ada lagi antrean panjang di bagian Imigrasi.
Pasangan suami dan istri, Uri (42) dan Soraya (43) menceritakan mereka sudah bisa keluar dari Imigrasi lewat autogate.
Tidak ada antrean panjang saat mereka melalui area itu meskipun sebelumnya ada gangguan sistem Pusat Data Nasional pada layanan Imigrasi.
"Enggak ada (antre panjang), langsung scan dari paspor," ujar Uri di Bandara Soekarno Hatta, Jumat (21/6/2024).
Uri dan Soraya adalah jemaah haji yang baru mendarat di Indonesia. Kompas.com menemui mereka sekitar pukul 17.53 WIB di Lobi Barat Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta.
Sementara itu penumpang lain, Edi Hamdi (63) mengatakan dia masih belum bisa menggunakan autogate untuk proses Imigrasinya.
Dia pun akhirnya menggunakan bilik Imigrasi yang dijaga petugas. Meski demikian, tidak ada antrean panjang saat melalui proses Imigrasi itu.
"Sebenarnya sistem komputer yang otomatis itu yang ditutup hari ini. Biasanya kan kita lewat situ, sekarang lewat Imigrasi pake orang. Sekarang manual, biasanya tempel pasport. Saat ini kita harus ke Imigrasi lagi," ujar Edi.
Meskipun begitu, Edi tidak merasa terganggu dengan hal tersebut.
"(Antrean) Enggak terlalu (panjang). Karena konternya dibuka ada 6, jadi terbagi," tutup Edi.
Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, semua layanan keimigrasian terdampak adanya gangguan sistem PDN.
Gangguan tersebut juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang mengantre di Bandara Internasional Seokarno-Hatta melalui media sosial X dan Instagram.
“Saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian,” tulis Ditjen Imigrasi melalui akun Instagram resmi mereka, Kamis (20/6/2024).
Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmy Karim mengimbau masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri untuk datang lebih awal ke bandara.
"Jadi disarankan untuk datang lebih awal bagi penumpang pesawat yang akan terbang (ke luar negeri)," kata Silmy dilasir dari Kompas.com, Kamis (20/6/2024) | 2024-06-21 22:35:07 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 389,217,392 | Imigrasi Kelas I TPI Padang gelar Operasi Jagratara di Solok Selatan |
Padang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Sumatera Barat menggelar Operasi Jagratara di Kabupaten Solok Selatan."Kami memeriksa kelengkapan surat izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Solok Selatan dalam Operasi Jagratara 2024," kata Kepala Imigrasi Kelas I TPI Padang, Tedi Hartadi Wibowo dalam keterangan tertulis di Padang, Jumat.Dia menjelaskan operasi pengawasan orang asing Jagratara digelar dalam rangka efek cegah, agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian dan penegakan hukum."Operasi ini guna menjaga kestabilan dan keamanan negara, yang dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan," katanya.Ia melanjutkan dalam operasi Jagratara, petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, menuju PT Kencana Sawit Indonesia (KSI) di Kabupaten Solok Selatan.Sampai di PT. Kencana Sawit Indonesia Kab. Solok Selatan, lanjutnya petugas bertemu dengan Manager PT KSI, Jeprol bin Osenggang yang berkebangsaan Malaysia.Kemudian petugas melakukan pengecekan dokumen, serta izin tinggal Tenaga Kerja Asing di PT. Kencana Sawit Indonesia Solok Selatan."Setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan izin tinggal Jeprol, petugas kami tidak menemukan adanya pelanggaran dokumen maupun izin tinggal, " katanya.Selanjutnya petugas bergerak menuju ke PT. Tidar Kencana Agung Kabupaten Solok Selatan. Di sana petugas bertemu Manager HRD PT. TKA, Safrianto Silalahi.Kemudian lanjutnya petugas berkoordinasi mengenai tenaga kerja asing, yang ada di PT. TKA tersebut."Dari hasil koordinasi, saat ini di PT TKA, tidak terdapat tenaga kerja asing," jelasnya.Usai melakukan koordinasi, petugas menyampaikan kepada pihak perusahaan, agar melaporkan bila nantinya menggunakan tenaga kerja asing, untuk bekerja di PT. Tidar Kencana Agung.Operasi Jagratara digelar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang selama dua hari, dari Kamis hingga Jumat. | 2024-05-04 05:14:08 | Berita Online | sumbar.antaranews.com | Melani Friati |
Ditjen Imigrasi | 392,016,632 |
Kisah Turis Aussie Ditinggal Bus Saat Lewati Imigrasi Darat | Dua turis Australia kena apes saat liburan. Bisa-bisanya dia ditinggal oleh bus saat sedang melewati imigrasi darat.
Dilansir dari VN Express pada Jumat (14/6), Brenda Tee dan temannya liburan ke Malaysia untuk one day trip. Turis asal Australia ini memutuskan untuk pulang ke Singapura, tempat liburan mereka sebelum Malaysia, dengan menggunakan bus.
Malaysia-Singapura memang bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Ada banyak tur yang menyediakan perjalanan darat saat malam, salah satunya Billion Stars Express.
Brenda memilih rute bus Kuala Lumpur-Stasiun MRT Lavender, Singapura. Semua baik-baik saja sampai mereka tiba di Woodlands Checkpoint, Singapura, perbatasan darat di mana turis harus turun dari bus untuk pengecekan oleh imigrasi.
Saat tiba di sana, semua penumpang diinstruksikan untuk membawa semua barang bawaan untuk pemeriksaan bea cukai imigrasi.
Dua turis ini membutuhkan waktu 15 menit untuk melewati pos pemeriksaan imigrasi dan pergi ke titik tunggu bus. Namun, betapa terkejutnya mereka mengetahui bahwa bus itu telah pergi.
Mereka ditinggalkan tanpa pemberitahuan apa-apa. Dua wanita ini kemudian menelpon Billion Stars dan menceritakan apa yang terjadi. Sayangnya, operator bus ini menyalahkan Brenda, mereka dituduh berada di dalam imigrasi dengan waktu yang sangat lama.
Nasi sudah menjadi bubur, mereka pun terpaksa untuk membeli tiket bus lain untuk kembali ke Singapura.
Postingan TikTok itu mengumpulkan hampir 21.000 like hingga Selasa sore, dengan beberapa orang berbagi pengalaman negatif mereka sendiri dengan perusahaan bus itu.
Di situs berita Amerika Tripadvisor, Billion Stars Express mendapat peringkat satu bintang, dengan banyak ulasan yang ditinggalkan oleh pelanggan yang marah.
Seorang turis menulis: "Pengalaman terburuk yang pernah ada. Pesanlah jika Anda ingin merasakan layanan pelanggan yang paling buruk, bus yang terlambat, dan pengemudi yang kasar. Bus itu benar-benar menjijikkan dengan kecoak di sekitarnya."
| 2024-06-16 08:21:18 | Berita Online | Detik.com | bonauli |
Ditjen Imigrasi | 390,612,650 | Imigrasi mendeportasi warga India langgar izin tinggal setahun lebih di Pangandaran |
Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tasikmalaya mendeportasi seorang warga negara India berinisial MS (41 tahun) karena pelanggaran izin tinggal atau overstay selama lebih dari setahun.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Iman Muhammad mewakili Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya Surjono mengatakan bahwa warga negara India tersebut melebihi izin tinggal selama 466 hari.
"Merujuk pada aturan keimigrasian yang berlaku, WNA India itu overstay lebih dari 60 hari sehingga dikenakan tindakan administrasi berupa pendetensian, pendeportasian, dan dimasukkan daftar penangkalan,” jelas Iman sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Pria India itu diberangkatkan menuju negaranya menggunakan pesawat IndiGo dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu ini. Tiga orang petugas imigrasi mengawal MS dari Tasikmalaya menuju Jakarta.
"Sudah hampir sebulan ini kami mendetensi pria asing tersebut di ruang detensi Kantor Imigrasi Tasikmalaya sambil menunggu yang bersangkutan mendapatkan tiket pesawat untuk kembali ke negaranya. Seluruh biaya ditanggung dia sendiri," ujar Iman.
Berdasarkan hasil pendalaman petugas Imigrasi, MS selama ini tinggal di Dusun Cireuma 015/004, Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, karena menikahi seorang wanita warga negara Indonesia berinisial TSE.
Pernikahannya telah tercatat secara sah sejak tanggal 22 September 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Sejak menikah, MS ternyata hanya sekali melakukan perpanjangan izin tinggal kunjungan berupa visa kedatangan (visa on arrival) dan tidak pernah mengajukan izin tinggal lainnya.
Iman menambahkan keberhasilan Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Tasikmalaya menjaring orang asing bermasalah untuk mendukung upaya Direktorat Jenderal Imigrasi menjaga dan mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Tasikmalaya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi deportasi warga India karena overstay setahun lebih | 2024-05-25 20:28:09 | Berita Online | jabar.antaranews.com | Pewarta: Fath Putra Mulya |
Ditjen Imigrasi | 390,464,443 | Imigrasi: Orang asing langgar UU bisa disanksi pembatalan izin tinggal |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan bahwa orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan bisa disanksi tindak administratif keimigrasian berupa pembatasan, perubahan, hingga pembatalan izin tinggal.
“Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (tentang Keimigrasian), di Pasal 75 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan bisa dikenakan sanksi tindak administratif keimigrasian berupa pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Godam mengatakan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki izin tinggal keimigrasian yang sah dan masih dalam masa berlaku atau valid.
Salah satu syarat penting dalam pemberlakuan izin tinggal bagi orang asing ialah mereka wajib berkelakuan baik. Dalam hal ini, orang asing tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan peraturan mengenai pembatalan izin tinggal telah termaktub dalam Pasal 139, Pasal 140, dan Pasal 141 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Sementara itu, jika orang asing yang sedang menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan (lapas), maka secara legalitas tidak memiliki izin tinggal.
Orang asing yang berstatus narapidana di Indonesia berada di bawah pengawasan dan penjagaan lapas, selaku Instansi yang berwenang selama proses hukum berjalan.
“Jadi, jika narapidana asing yang mendapatkan kebijakan tahanan luar, misalnya pembebasan bersyarat, mereka dijamin dan diawasi oleh Ditjen Pemasyarakatan, dalam hal ini Balai Pemasyarakatan,” jelas Godam.
Pasal 48 Ayat (5) Undang-Undang Keimigrasian juga mengatur bahwa orang asing yang sedang menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lapas, sementara izin tinggalnya telah lampau waktu (
overstay
), tidak dikenai kewajiban memiliki izin tinggal.
“Orang asing berstatus eks narapidana akan diserahkan kepada kantor imigrasi setelah selesai menjalani hukuman yg dibuktikan dengan surat lepas dari lapas untuk menunggu proses deportasi,” tutur Godam.
Imigrasi beri kemudahan pewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda
Imigrasi Bandung paparkan data keimigrasian pada Kedubes Australia
Melihat Rudenim Pusat Tanjungpinang bekerja
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-23 08:14:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 389,629,909 | Melanggar Keimigrasian, WNA Srilanka Dideportasi Kantor Imigrasi Kediri | TRIBUNMATARAMAN.COM - Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri mendeportasi ibu dan anak, warga negara Srilanka.
Keduanya berstatus ibu dengan inisial NJMA dan NN anaknya masih balita.
WNA Srilanka pemegang Izin Tinggal Terbatas Penyatuan Keluarga itu dideportasi karena melanggar pasal 116 jo pasal 71 huruf (a) dan pasal 119 huruf (a) UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Denny Irawan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri menjelaskan, WNA Srilanka dengan inisial NJMA diambil tindakan keimigrasian berupa deportasi.
Karena yang bersangkutan tidak melaporkan perubahan status saat melahirkan anak di Indonesia dan tidak melaporkan kelahiran anak di Indonesia.
Sedangkan terhadap anaknya, inisial NN dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi karena tidak mempunyai dokumen keimigrasian.
Terhadap keduanya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri telah mengeluarkan surat perintah pendeportasian yang dilaksanakan pada hari Rabu 8 Mei 2024 melalui Bandara Soekarno-Hatta.
“Tindakan pendeportasian ini merupakan bukti pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang kantor imihrasi kediri laksanakan secara konsisten," tandasnya.
Diharapkan agar semua WNA yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri mematuhi setiap peraturan baik peraturan keimigrasian maupun peraturan yang berlaku umum di masyarakat.
(didik mashudi/tribunmataraman.com)
editor: eben haezer
-- | 2024-05-10 18:35:45 | Berita Online | mataraman.tribunnews.com | Didik Mashudi, eben haezer |
Ditjen Imigrasi | 392,825,003 | Kata Dirjen Imigrasi soal Pengungsi Bikin Tenda di Kuningan | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dirjen Keimigrasian Silmy Karim buka suara soal pengungsi Rohingya hingga Afghanistan bikin tenda di depan Kantor UNHCR, Kuningan, Jakarta Selatan. Apa kata Silmy?
"Jadi begini pengungsi itu, itu kalau sudah punya kartu UNHCR, maka kita sudah menghormati aturan internasional. Tidak boleh ditahan. Kartu itu. Kecuali kita tidak mau mengakui UNHCR, enggak mungkin kan?" ujar Silmy dalam konferensi pers terkait Upaya Pemulihan Pelayanan Keimigrasian, dampak Server PDN Kominfo Down di Penang Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
Menurutnya, pihak Imigrasi mengikuti aturan internasional tersebut. Dalam prosesnya, apabila pengungsi mendapat penolakan atau sebaliknya mereka bisa tinggal di fasilitas yang disediakan UNHCR.
"Setelah berproses sekian tahun, itu bisa kemungkinan diterima, bisa final reject. Nah selama dia menjadi pengungsi dengan kartu UNHCR, maka dia itu tinggal di fasilitas yang diselenggarakan oleh UNHCR," ucap Silmy.
Menurutnya, pengungsi bukan dikembalikan ke detensi. Sebab detensi diperuntukkan jika ada pelanggaran keimigrasian.
"Jadi bukan dikembalikan ke detensi. Detensi itu kan buat pelanggaran keimigrasian Tapi kalau pengungsi, itu treatmentnya bukan di detensi," pungkasnya.
Sebelumnya, Plh Kasatpol PP Jakarta Selatan, Rahmat Efendi Lubis mengatakan bahwa di Jakarta telah dibentuk tim penanganan pengungsi luar negeri.
"Jadi kalau di DKI ini sudah dibentuk Tim Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Di mana ketuanya adalah Kepala Kesbang DKI beserta jajaran Pemprov beserta dengan Imigrasi, kepolisian, demikian juga kementerian-kementerian. Tentu bekerja sama dengan UNHCR," kata Rahmat saat dihubungi, Kamis (27/6).
Tim tersebut, lanjut Rahmat, sudah seringkali memindahkan para pengungsi ke Rumah Dinas Imigrasi Jakarta Barat. Namun, para pengungsi memilih untuk kembali. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengungsi pun terus bertambah.
"Yang Setiabudi ini, ini sudah seringkali dilakukan penanganan bersama dengan memindahkan mereka. Namun karena mereka di sana mungkin pengawasannya lemah dari pihak Imigrasi, keluar," ungkap Rahmat. | 2024-06-29 04:00:31 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Ditjen Imigrasi | 389,399,660 | Mencegah Pelanggaran Keimigrasian, Kantor Imigrasi Manado Gelar Operasi JAGRATARA | MANADOPOST.ID-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado melaksanakan operasi "JAGRATARA" pengawasan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Manado.
Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Imigrasi Nomor : IMI.5-GR.03.06-158 tanggal 18 April 2024 Perihal Pelaksanaan Operasi "JAGRATARA" Pengawasan Orang Asing Secara Serentak.
window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
googletag.cmd.push(function() {
googletag.defineSlot('/22996174068,22579199035/ca-pub-2917775418894286-tag/id_manadopost.jawapos_PC_after_paragraph_1_300x250', [300,250], 'div-gpt-ad-202401261514958-149')
.addService(googletag.pubads());
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.pubads().set("page_url", "jawapos.com");
googletag.enableServices();
googletag.display('div-gpt-ad-202401261514958-149');
});
Kegiatan operasi "JAGRATARA" pengawasan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Manado dilaksanakan pada 2 titik yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Manado selama 2 hari.
Mulai dari tanggal 2 Mei 2024 sd 3 Mei 2024 dengan melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian seperti Paspor dan Izin Tinggal, tak hanya memeriksa, petugas juga memberikan himbauan terhadap pemilik atau pengurus tempat penginapan untuk selalu melaporkan keberadaan orang asing yang menginap sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Made Nur Hepi Juniartha melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Gusti Darmudin menyatakan, bahwa operasi "Jagratara" ini dilaksanakan selain menindak lanjuti Surat Direktorat Jendral Imigrasi Nomor: IMI.5-GR.03.06-158 tanggal 18 April 2024 juga sebagai upaya Kantor Imigrasi Manado untuk melakukan Pengawasan Orang Asing diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.
"Imigrasi Manado berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan Pengawasan Orang Asing diwilayah kerja Kantor Imigrasi Manado sebagai bentuk efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian," ujar Gusti Darmudin.(gnr) | 2024-05-07 10:21:14 | Berita Online | manadopost.jawapos.com | Grand Regar |
Ditjen Imigrasi | 390,972,527 | Berani Berinovasi dengan Semangat Memperbaiki, Pesan Dirjen Imigrasi dalam Rakor Perwakilan Imigrasi | ['Tribunjogja.com – Guna mendorong dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat.', 'Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 itu mengusung tema “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital”. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI - Yasonna H. Laolany; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) - Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Djan Faridz; Direktur Jenderal Imigrasi - Silmy Karim; serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri - Andy Rachmiante.', 'Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar\xa0Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran serta isu perlindungan WNI di\xa0luar negeri.', 'Tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan\xa0WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman\xa0melalui\xa0transformasi\xa0digital.', 'Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.', '“Jadi\xa0[untuk\xa0penerbitan\xa0paspor\xa0di\xa0luar\xa0negeri]\xa0selain\xa0persyaratan\xa0formil,\xa0disyaratkan juga\xa0memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,”\xa0jelas\xa0Silmy.', 'Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi.', '“Kita memiliki\xa0semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi)\xa0sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan,” ujar Silmy disambut tepuk\xa0tangan\xa0hadirin.', 'Salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id yang menawarkan seamless experience bagi WNA untuk mengajukan visa Indonesia.', 'Pengajuan\xa0visa\xa0bisa\xa0dilakukan\xa0di\xa0mana\xa0saja,\xa0didukung\xa0kemudahan\xa0pembayaran\xa0visa\xa0menggunakan credit card.', 'Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui\xa0agen/penjamin.', 'Layanan imigrasi melalui online ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan credit card.', 'Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan Januari 2023 lalu.', '“[Platform] evisa Ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat convenient dan bisa dilakukan di mana saja,” jelas Silmy Karim.']
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan usulan rencana penambahan sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri., Penambahan diprioritaskan pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat. , Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi., Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN, diketahui setidaknya hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja., Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital., “Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kita tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai terobosan,” ujar Yasonna., Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN dan RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan juga leadership. ( ADV ) | 2024-05-30 23:49:29 | Berita Online | jogja.tribunnews.com | Tribun Jogja |
Ditjen Imigrasi | 390,932,139 | Berani Berinovasi dengan Semangat Memperbaiki, Pesan Dirjen Imigrasi dalam Rakor Perwakilan Imigrasi | Guna mendorong dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat.
LOS ANGELES, koranbanjar.net – Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 itu mengusung tema “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital”.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmiante.
| 2024-05-30 13:43:40 | Berita Online | beritasatu.com | Koran Banjar |
Ditjen Imigrasi | 392,436,537 | Kantor Imigrasi Surakarta Gelar Jaladara di Boyolali, Warga Menyambut Antusias |
Solopos.com, BOYOLALI – Kantor Imigrasi Surakarta kembali menggelar inovasi layanan Jaladara (Jalan-jalan beri Layanan Paspor di Area Soloraya) di Boyolali pada Sabtu (22/6/2024) dalam acara Festival UMKM 2024.
Layanan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat Boyolali, dengan total 70 pemohon paspor yang terlayani. Layanan dibuka di Alun-alun Kidul Boyolali mulai pukul 16.00 WIB hingga 22.00 WIB. Sebelumnya, Jaladara sukses digelar di area car free day (CFD) Boyolali pekan lalu dengan 50 pemohon.
Kepala Kantor Imigrasi Surakarta, Winarko, mengatakan layanan Jaladara merupakan upaya mendekatkan layanan paspor kepada masyarakat.
Pemilihan waktu di akhir pekan dan di luar jam kerja dilakukan untuk mengakomodasi warga yang masih bekerja hingga akhir pekan.
“Layanan Jaladara ini merupakan komitmen kami untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus paspor,” ujar Winarko dalam keterangan tertulis.
“Kami ingin masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mudah dan tanpa harus meluangkan waktu khusus untuk datang ke kantor imigrasi,” imbuhnya.
Winarko juga menyampaikan gangguan yang dialami karena perbaikan sistem Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo tidak menghalangi pihaknya memberikan layanan paspor.
“Layanan ini juga mengakomodasi pemohon paspor yang tidak bisa mengakses layanan antre online M-Paspor karena gangguan tersebut. Dalam layanan ini, pengambilan data biometrik tidak terdampak gangguan dan dapat kami berikan dengan lancar,” jelas Winarko.
Winarko juga menjelaskan, petugas diminta mengedukasi pemohon bahwa permohonan paspor akan dilanjutkan 5 hari kerja setelah gangguan selesai dan pemohon sudah membayarkan biaya PNBP Paspor.
Melalui Jaladara, Kantor Imigrasi Surakarta menyediakan layanan paspor keliling di berbagai wilayah di eks-Karesidenan Surakarta.
Hal ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Masyarakat yang ingin mengurus paspor melalui layanan Jaladara dapat datang langsung tanpa antre online dengan kuota tertentu dan membawa persyaratan berkas yang diperlukan, seperti KTP elektronik, akta lahir, dan KK serta paspor lama jika sudah memiliki.
Layanan Jaladara melayani permohonan layanan reguler paspor elektronik dengan biaya Rp650.000.
| 2024-06-23 11:56:14 | Berita Online | solopos.com | Anik Sulistyawati |
Ditjen Imigrasi | 389,900,253 | Viral WNA Asal Rusia di Bali Ngaku Dideportasi usai Bantu Tangkap Mafia Narkoba, Imigrasi Buka Suara | ['TRIBUNBENGKULU.COM - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia mengaku sudah dideportasi imigrasi Bali, gara-raga membantu polisi memberantas bandar narkoba.', 'WNA asal Rusia bernama Arthem Kutokhov mengaku dideportasi pihak imigrasi setelah membantu polisi menangkap bandar besar narkoba.', 'Dalam video singkat yang beredar di instagram sang pria mengaku sudah mualaf dan menikah dengan wanita Indonesia.', 'Video itu dibuat ditujukan kepada Presiden RI dan Menteri Hukum dan HAM tersebut, Ia mengaku telah dideportasi paksa oleh Imigrasi Bali setelah turut membantu polisi menangkap mafia besar narkoba.', '"Assalamualaikum Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM. Izin, saya bernama Arthem Kutokhov asal Rusia, menyampaikan secara terbuka melalui video ini, bahwasanya saya telah dideportasi paksa oleh Imigrasi Balisetelah saya bantu polisi menangkap mafia besar narkoba," jelasnya', '"Saya minta bantuan pada Bapak Presiden RI, Jokowi, Menteri Hukum dań HAM barwa saya telah dideportasi paksa oleh Imigrasi Bali setelah saya membantu polisi menangkap mafia besar narkoba," ujarnya.', 'Padahal Arthem Kotukhov sendiri mengaku sudah mempunyai dokumen personal lengkap dan sah untuk tinggal di Indonesia Ia juga mengatakan bahwa Ia tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun.', 'Bahkan WNA asal Rusia ini menyampaikan bahwa Ia selama ini sering dan banyak membantu aparat keamanan negara untuk menangkap para penjahat narkoba di Pulau Bali.', '"Saya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun, justru selama ini saya banyak bantu aparat keamanan negara untuk tangkap para penjahat narkoba di Pulau Bali." kata Arthem.', 'Arthem Kotukhov sendiri juga sudah mempunyai SKCK dari Mabes Polri.', 'Karena Ia merasa ada ketidakwajaran dari proses deportasi ini, Arthem Kotukhov memohon agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum di Imigrasi tersebut.', '"Padahal saya memiliki doküman yang lengkap dan sah. Saya tidak perdah melakukan pelanggaran hukum apapun. Justru selama ini saya banyak membantu aparat keamanan negara untuk tangkap para penjahat narkoba di Pulau Bali. Saya juga ada SKCK dari Mabes Polri," imbuhnya', 'Pada video singkat itu WNA asal Rusia juga mengatakan bahwa Ia cinta kepada Indonesia, Ia rindu dan ingin segera kembali mendapat ijin tinggal di Indonesia.', '"Saya cinta Indonesia. saya telah menikah dengan wanita Indonesia, saya cinta keluarga saya di Indonesia, saya sangat rindu ingin kembali mendapat ijin tinggal di Indonesia." pungkasnya.', 'Ikuti kami di']
Tanggapan Imigrasi, Tanggapan Kakanwil Kemenkumham dan Imigrasi Provinsi Bali soal WNA Rusia bernama Arthem Kotukhov yang mengaku dideportasi imigrasi Bali., Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali, Pramella Y. Pasaribu menanggapi video viral pernyataan Arthem Kotukhov WNA asal Rusia., “Ini sudah dideportasi Tahun lalu. Yang bersangkutan melanggar UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 75, yang bersangkutan tidak melakukan perubahan status alamat sebagai izin tinggalnya,” ujar Pramella, Selasa 14 Mei 2024 saat dihubungi Tribun Bali., Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim, melalui pesan pernyataan video menyampaikan bahwa Arthem dideportasi Imigrasi Denpasar pada tanggal 25 Juni 2023 silam., Dirjen Silmy menyampaikan yang bersangkutan melanggar Pasal 71 huruf (a) dan 75 ayat 1 UU Keimigrasian., Dari hasil penyelidikan Arthem berpotensi dapat mengancam keamanan negara., Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, petugas imigrasi ditemukan barang bukti dan beberapa dokumen yang diduga palsu., Dan terkait dia menjadi informan Polda Bali merupakan hoax yang telah dikonfirmasi Polda Bali., “Pejabat imigrasi memiliki kewenangan melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya, dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan,” tegas Silmy Karim., Penghargaan juga diberikan Kedutaan Besar Federasi Rusia karena imigrasi telah bekerjasama dalam kasus Arthem., Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Panjaitan, menyampaikan dari hasil koordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra hari ini, menginformasikan bahwa memang benar WNA atas nama Arthem Kothukov asal Rusia telah di deportasi Imigrasi Bali sebanyak dua kali, dan dicekal masuk ke Indonesia., Pertama dideportasi pada tahun 2020 karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen resmi tinggal di Bali., Ikuti kami di
Lalu yang kedua Tahun 2021 yang bersangkutan kembali datang ke Bali dan kembali di deportasi, karena dokumen atau administrasi yang bersangkutan sebagai WNA tidak sesuai dengan izin tinggalnya di Bali., Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Panjaitan, menyampaikan dari hasil koordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra hari ini, menginformasikan bahwa memang benar WNA atas nama Arthem Kothukov asal Rusia telah di deportasi Imigrasi Bali sebanyak dua kali, dan dicekal masuk ke Indonesia.Lalu untuk pengakuan sepihak yang bersangkutan telah banyak membantu kepolisian, dalam mengungkap kasus-kasus besar narkoba di Bali, dan mempertanyakan kenapa dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia., Pengakuan yang bersangkutan yang baru sepihak tersebut ditegaskan Kombes Jansen, bukan berarti menjadi jaminan orang tersebut serta merta harus mendapatkan perlakuan khusus., “Semua orang dan siapapun yang tinggal di Indonesia, wajib hukumnya mematuhi semua peraturan hukum yang belaku,” tegasnya., Kami mendukung tindakan tegas Imigrasi, dan ini berlaku untuk siapapun termasuk WNA yang melanggar hukum atau tidak patuh terhadap aturan hukum yang belaku di Indonesia khususnya di Bali., “Kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan sepihak yang bersangkutan dalam vidio tersebut, marl kita bersama jaga keamanan Bali agar tetap ajeg dan shanti,” ucap Kombes Jansen., Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com, Ikuti kami di | 2024-05-15 09:02:10 | Berita Online | bengkulu.tribunnews.com | Hendrik Budiman |
Ditjen Imigrasi | 390,806,476 | Perangi TPPO, Imigrasi Jakarta Utara Sosialisasikan Desa Binaan Imigrasi |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara telah melaksanakan Sosialisasi dan Pencanangan Desa Binaan Imigrasi pada Selasa (28/5/2024).
Acara yang dilaksanakan di el Hotel Jakarta, dihadiri Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Satuan Kerja Imigrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dan stakeholder terkait dengan mendatangkan narasumber dari BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Kegiatan ini sebagai bentuk upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam mencegah masyarakat di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPΙ Jakarta Utara menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Luar Negeri dengan membentuk Desa Binaan Imigrasi.
Dibentuknya Desa Binaan ini sebagai bentuk edukasi agar masyarakat di wilayah Jakarta Utara tidak menjadi korban TPPO yang sedang marak terjadi.
"Kantor Imigrasi Jakarta Utara mengajak dan mencanangkan para perangkat Kecamatan sampai dengan Kelurahan ataupun pihak Sekolah di wilayah Jakarta Utara untuk mejadi perpanjangan tangan Kantor Imigrasi Jakarta Utara dalam meminimalisir terjadinya praktek TPPO," pesan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Qriz Pratama dalam sambutannya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya juga menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya.
"Kita sebagai anak bangsa dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana kita menghadapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum TPPO," pesan R Andika.
Dia juga mengajak para tamu undangan untuk memerangi bersama upaya TPPO agar tidak ada lagi korban. "Karena perhari ini agen-agen masih merekrut secara ilegal saudara-saudara kita yang ingin bekerja ke luar negeri," tegas R. Andika.
Desa Binaan Imigrasi merupakan program Direktorat Intelijen Keimigrasian yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonan paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi.
Hal ini juga sebagai upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian kepada masyarakat, khususnya calon PMI untuk meminimalisir terjadinya PMI Non Prosedural juga untuk mencegah masyarakat menjadi korban ΤΡΡΟ. | 2024-05-28 19:56:09 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Nashih Nashrullah |
Ditjen Imigrasi | 390,125,457 | Imigrasi Surabaya Amankan WNA yang Diduga Pelaku Penyelundupan Manusia | TRIBUN-PAPUA.COM, SURABAYA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya berhasil mengamankan seorang warga negara Bangladesh yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Nusa Tenggara Timur dan Australia Federal Police (AFP), Rabu (8/5/2024). Pria berinisial HR itu diduga kuat terlibat dalam aksi kejahatan penyelundupan manusia ke Australia.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, Ramdhani mengatakan, HR mulanya dilaporkan oleh istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), S, pada 9 Januari 2024.
Kala itu S mengaku bahwa suaminya meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak diketahui keberadaannya hingga beberapa hari.
“Istrinya juga menyampaikan bahwa HR terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia,” tutur Ramdhani dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (18/5/2024) pagi.
Atas laporan tersebut, pada 12 Januari dan 1 Maret 2024, S bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk memancing HR agar keluar dari persembunyiannya.
Selanjutnya, pada 2 April 2024 Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.
Petugas imigrasi berkoordinasi dengan Subdit Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta AFP pada 24-25 April 2024 dalam mencari titik terang keberadaan HR.
Pada tanggal 26 April, petugas memanggil seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diketahui menjadi perwakilan HR.
Ia membantu HR dalam rangka memproses layanan keimigrasian untuknya. Petugas memintanya mendatangkan HR dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian.
Di tanggal 28 April, petugas berkoordinasi dengan Polda NTT dan dinyatakan bahwa HR adalah DPO Polda NTT.
“Tanggal 8 Mei, HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan kami segera mengamankannya. Saat petugas melakukan pengecekan di persembunyian HR, kami juga menemukan warga negara Bangladesh lain. Pada tanggal 11 Mei petugas memeriksa S, M (teman wanita HR), dan Sl (warga negara Bangladesh lain yang tinggal di persembunyian HR) dan menemukan berbagai petunjuk dan alat bukti,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam menerangkan, pada 13 Mei 2024 petugas imigrasi melimpahkan HR ke Polda NTT.
“Karena HR ini merupakan terduga tindak kriminal penyelundupan manusia DPO Polda NTT, maka kami limpahkan kepada Polda NTT selaku instansi yang berwenang memproses pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal keimigrasian, Ia melanggar Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ujarnya.
Sementara itu, pada konferensi pers yang diselenggarakan pada Jumat (17/05/2024), Wakapolda NTT, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di aplikasi TikTok dengan menawarkan pekerjaan di Australia untuk menjerat korbannya.
Salah satu korban WN India dimintai uang sejumlah 2.000 Dollar Australia. Sementara itu tiga orang korban WN Bangladesh dan satu orang WN Myanmar dimintai uang sejumlah 30.000 Ringgit Malaysia.
“Mereka melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar,” ujar Awi. (**) | 2024-05-18 07:29:49 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Hendrik Rikarsyo Rewapatara |
Ditjen Imigrasi | 390,127,120 | Imigrasi Tasikmalaya Deportasi 1 WN India | Seorang pria warga negara India berinisial AS berusia 40 tahun dideportasi oleh Kantor Imigrasi atau Kanim kelas 1 Tasikmalaya karena overstay selama 117 hari di Indonesia, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Iman Muhammad mengungkapkan jika AS kepergok overstay saat melakukan perpanjangan izin tinggalnya di Kanim setempat, AS dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta menuju India dengan menumpang Pesawat IndiGo 6E 1602, Iman mengutarakan tujuan deportasi ini sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam penegakan hukum di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. | 2024-05-18 08:20:07 | Televisi | BeritaSatu - Pagi | Rolando Sambuaga |
Ditjen Imigrasi | 392,355,056 | Pemeriksaan Imigrasi Masih Manual karena Gangguan Sistem, Angkasa Pura Tambah Petugas | Jakarta - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports menambah petugas operasional untuk proses pemeriksaan keimigrasian yang masih dilakukan secara manual. Hal ini seiring dengan kendala pada sistem keimigrasian yang terpantau masih terjadi sampai dengan Jumat, 21 Juni 2024.
Corporate Secretary Group Head Angkasa Pura Indonesia, Rahadian D. Yogisworo mengatakan, petugas tambahan ini dilakukan untuk membantu petugas imigrasi dalam mengatur antrean demi kelancaran pemeriksaan dokumen keimigrasian.
"Sebagai langkah antisipasi pelayan terhadap pengguna jasa bandara, kami sebagai pengelola bandara telah menambah jumlah petugas operasional, khususnya di terminal bandara, untuk dapat membantu petugas Imigrasi dalam mengatur antrean demi kelancaran pemeriksaan dokumen keimigrasian," kata Rahadian dalam keterangannya, Jumat, 21 Juni 2024.
Rahadian juga meminta kepada maskapai penerbangan untuk menyampaikan kepada calon penumpang agar datang lebih awal dari jadwal keberangkatan.
"Kami juga menyampaikan imbauan kepada maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan internasional untuk dapat menyampaikan kepada calon penumpang agar datang lebih awal dari jadwal keberangkatan untuk meminimalkan antrean di proses keimigrasian," jelasnya.
Rahadian berharap, layanan sistem keimigrasian dapat kembali normal. Sehingga pelayanan terhadap pengguna jasa bandara, utamanya penumpang rute internasional, dapat segera kembali berjalan.
"Kami berharap layanan sistem keimigrasian dapat segera kembali normal, sehingga pelayanan terhadap pengguna jasa bandara, utamanya penumpang rute internasional, dapat segera kembali berjalan secara optimal," terangnya. | 2024-06-21 18:32:43 | Berita Online | viva.co.id | Fikri Halim |
Ditjen Imigrasi | 391,374,637 | 59 WNI Batal Ibadah Haji, Imigrasi: Mereka Tidak Dideportasi | TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 59 WNI batal menunaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah gara-gara tidak menggunakan paspor haji. Namun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Tangerang, menyatakan mereka tidak dideportasi seperti banyak dikabarkan.
"Itu bukan deportasi. Kalau deportasi ada berita acara dan lain sebagainya," Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Subki Miuldi di Tangerang, Rabu, 5 Juni 2024.
Ia mengatakan bahwa informasi terkait pendeportasian pada WNI yang sedang beribadah haji tersebut tidak tepat. Melainkan, mereka kembali ke tanah air dilakukan secara mandiri.
Hal itu telihat pada cap paspor dari puluhan WNI yang berasal dari Banten dan Makassar tersebut, tidak ada tanda deportasi dari pihak keimigrasian Arab Saudi.
Dia menegaskan, bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak maskapai maupun dari Kementerian Luar Negeri RI soal deportasi terhadap 59 WNI itu.
"Biasanya kalaupun ada pendeportasian maskapai memberitahu ke imigrasi, tapi ini faktanya mereka pulang ke Tanah Air secara mandiri," katanya.
Sebanyak 59 WNI diduga menggunakan visa ziarah dalam menunaikan ibadah haji. Mereka terjaring aparat keamanan Arab Saudi yang melakukan penangkapan terhadap pendatang di Kota Mekah yang tidak menggunakan paspr haji.
Sebelumnya, ada dua rombongan, masing-masing berjumlah 22 orang dan 37 orang, yang dicegah masuk Mekah karena tidak menggunakan paspor haji.
"Alhamdulillah, dalam pendampingan tersebut, 34 orang dinyatakan bebas dan pagi ini telah kembali ke Indonesia dengan penerbangan Qatar Airways yang akan tiba di Jakarta pukul 21.30 WIB," ujar Konsul Jenderal RI Yusron B. Ambary, Selasa, 4 Juni 2024.
Sebelumnya, otoritas keamanan Arab Saudi menahan 37 WNI yang kedapatan hanya memiliki visa ziarah, tetapi diduga nekat untuk berhaji.
Dari hasil pemeriksaan aparat keamanan, puluhan WNI tersebut menggunakan atribut haji palsu yang selama ini dipakai oleh jamaah calon haji Indonesia resmi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, meminta dukungan anggota DPR untuk mengatasi persoalan jamaah calon haji ilegal.
"Baru-baru ini masih terdapat jamaah calon haji yang mengalami masalah izin haji di Arab Saudi. Untuk itu, kami meminta dukungan anggota dewan agar turut memperhatikan upaya yang tengah dikoordinasikan oleh Kemenko PMK untuk mengatasi haji ilegal," ujar Muhadjir.
Ia mengemukakan hal tersebut dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI guna membahas rencana kerja dan anggaran Kemenko PMK dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 di ruang sidang badan anggaran DPR RI, Jakarta.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan pihaknya mendukung penindakan tegas berupa deportasi dari Pemerintah Arab Saudi terhadap WNI yang berniat melakukan ibadah haji menggunakan visa non-haji.
"Kami mendukung kebijakan tersebut karena haji hanya bisa diikuti oleh WNI yang memiliki visa haji resmi, baik itu visa regular, haji khusus, maupun visa Furoda," kata Ace.
ANTARA | 2024-06-06 09:00:18 | Berita Online | tempo.co | Antara |
Ditjen Imigrasi | 390,778,835 | Perkuat Kesadaran Masyarakat Soal Keimigrasian, Kantor Imigrasi Biak Gelar Sosialisasi Desa Binaan | TRIBUN-PAPUA.COM-BIAK- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak menunjukkan komitmennya dalam mendukung Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengadakan kegiatan Sosialisasi di Desa Binaan Imigrasi di Kampung Padwa, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor.Selasa (28/5/2024)
Kegiatan tersebut disambut hangat oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Distrik Yendidori, Yosias, di mana ia menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada jajaran Kantor Imigrasi Biak.
“Kami ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak beserta jajaran atas kunjungannya ke Kampung Padwa yang telah ditetapkan menjadi Desa Binaan Imigrasi, semoga apa yang kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat di Kampung Padwa yang memiliki potensi wisata Negeri Dongeng ini,"jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Edy Firyan, menjelaskan tujuan sosialisasi ini untuk mengajak generasi muda di kampung padwa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan atau mendaftar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Pada kegiatan ini kami ingin melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kampung Padwa khususnya bagi generasi muda untuk memperkenalkan tentang sekolah kedinasan serta informasi pendaftaran CPNS dilingkungan Kementerian hukum dan HAM,"ungkapnya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut bertindak sebagai pemateri, Oky Syachputra selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian, dan Yulgrisa Kristin Infaindan selaku Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian.
Dalam materinya disampaikan soal informasi penting terkait keimigrasian, penerimaan sekolah kedinasan, dan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Antusiasme masyarakat terlihat dalam sesi diskusi, di mana banyak pertanyaan diajukan terkait proses pendaftaran, biaya, dan pengalaman belajar di asrama.
Oky Syachputra, yang merupakan lulusan dari Akademi Keimigrasian, memberikan jawaban yang memuaskan untuk semua pertanyaan tersebut.
Acara sosialisasi berlangsung hingga pukul 12.30 WIT. Kantor Imigrasi Biak berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan keimigrasian dan memberikan peluang bagi mereka yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan atau berkarier di bidang tersebut.
“Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah positif dalam memperkuat kesadaran masyarakat akan keimigrasian dan menjadikan Desa Binaan Imigrasi sebagai bagian yang integral dalam pemahaman dan implementasi regulasi keimigrasian di Indonesia,"pungkas Edy Firyan. (*) | 2024-05-28 14:15:36 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Lidya Salmah |
Ditjen Imigrasi | 389,625,648 | Imigrasi Cianjur sosialisasi pembentukan desa binaan | ['\n Cianjur (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Jawa Barat menggencarkan sosialisasi pembentukan desa binaan Imigrasi guna menekan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Cianjur yang kerap menimpa calon pekerja migran.\r\n\r\nKepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Wijay Kumar, saat dihubungi di Cianjur, Jumat mengatakan sebagai langkah awal pihaknya melaksanakan sosialisasi pembentukan desa binaan Imigrasi di tiga desa di Kecamatan Bojongpicung, Cikondang, Sukajaya, dan Desa Sukarama.\r\n\r\nBaca juga: Kemenkumham Jabar bentuk desa binaan imigrasi optimalkan pengawasan orang asing\r\n\r\n"Sosialisasi pembentukan desa binaan Imigrasi di Cianjur, untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar dapat mencegah pekerja migran berangkat secara ilegal dan tidak sampai menjadi korban TPPO di dalam dan luar negeri," katanya.\r\n\r\nDia menjelaskan dibentuknya desa binaan imigrasi juga sebagai upaya menekan pekerja migran berangkat secara ilegal atau non prosedural ke negara terlarang dan menjadi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) di wilayah Cianjur.\r\n\r\nSelama ini, tutur dia, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait bekerja di luar negeri dan membawa tamu dari luar negeri ke Cianjur dinilai masih minim karena jauhnya tempat tinggal mereka ke pusat kabupaten, sehingga pihaknya melakukan upaya jemput bola.\r\n\r\n"Minimal ketika sudah terbentuknya desa binaan Imigrasi beserta kadernya akan menyampaikan pesan secara berantai ke masyarakat hingga pelosok Cianjur, agar terhindar dari kasus TPPO dan TPPM," katanya.\r\n12Tampilkan Semua ']
Cianjur (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Jawa Barat menggencarkan sosialisasi pembentukan desa binaan Imigrasi guna menekan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Cianjur yang kerap menimpa calon pekerja migran.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Wijay Kumar, saat dihubungi di Cianjur, Jumat mengatakan sebagai langkah awal pihaknya melaksanakan sosialisasi pembentukan desa binaan Imigrasi di tiga desa di Kecamatan Bojongpicung, Cikondang, Sukajaya, dan Desa Sukarama.
Baca juga: Kemenkumham Jabar bentuk desa binaan imigrasi optimalkan pengawasan orang asing
"Sosialisasi pembentukan desa binaan Imigrasi di Cianjur, untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar dapat mencegah pekerja migran berangkat secara ilegal dan tidak sampai menjadi korban TPPO di dalam dan luar negeri," katanya.
Dia menjelaskan dibentuknya desa binaan imigrasi juga sebagai upaya menekan pekerja migran berangkat secara ilegal atau non prosedural ke negara terlarang dan menjadi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) di wilayah Cianjur.
Selama ini, tutur dia, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait bekerja di luar negeri dan membawa tamu dari luar negeri ke Cianjur dinilai masih minim karena jauhnya tempat tinggal mereka ke pusat kabupaten, sehingga pihaknya melakukan upaya jemput bola.
"Minimal ketika sudah terbentuknya desa binaan Imigrasi beserta kadernya akan menyampaikan pesan secara berantai ke masyarakat hingga pelosok Cianjur, agar terhindar dari kasus TPPO dan TPPM," katanya.
Sedangkan dipilihnya tiga desa di Kecamatan Bojongpicung sebagai lokasi sosialisasi pembentukan desa binaan Imigrasi, tambah dia, karena kecamatan di wilayah timur Cianjur itu, merupakan daerah penyumbang pekerja migran cukup besar terutama di negara Timur Tengah.
Sementara Camat Bojongpicung Aziz Muslim, mengatakan mendukung upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur yang menjadikan tiga desanya sebagai lokasi sosialisasi pembentukan desa binaan Imigrasi.
"Harapan kami dengan pembentukan desa binaan Imigrasi di Kecamatan Bojongpicung, dapat mengedukasi dan melindungi masyarakat yang memiliki niat untuk bekerja di luar negeri harus sesuai prosedur, agar tidak mendapat masalah setelah bekerja," katanya.
Baca juga: Imigrasi minta Timpora libatkan berbagai kalangan12Tampilkan Semua | 2024-05-10 17:21:10 | Berita Online | jabar.antaranews.com | Pewarta: Ahmad Fikri |
Ditjen Imigrasi | 392,817,609 | Layanan Imigrasi Sudah Pulih, Masyarakat Bisa Install Ulang M-Paspor | JAKARTA, KOMPAS.com - Sepekan pasca-serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sistem layanan imigrasi dinyatakan pulih 100 persen hari ini, Jumat (28/6/2024).
Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada hari yang sama.
Baca juga: Layanan Paspor dan Visa di Imigrasi Pulih 100 Persen Hari Ini
Menyusul pulihnya sistem layanan imigrasi usai terkena ransomware, Silmy mengimbau para pengguna aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) untuk mengunduh ulang aplikasinya.
"Karena kami melakukan install ulang, otomatis bagi pemohon, lakukan reset karena kalau masih pakai yang lama, kadang kala, tidak nyambung," ujar Silmy saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Silmy menambahkan, aplikasi M-Paspor bisa dihapus, kemudian diunduh ulang untuk mendapatkan versi terbaru.
Sistem penerbitan paspor pulih paling terakhir dari banyaknya aplikasi layanan imigrasi, seperti izin tinggal, visa, dan perlintasan.
Menurut Silmy, lamanya pemulihan sistem penerbitan paspor akibat serangan siber tersebut, disebabkan oleh banyaknya layanan paspor yang mencakup dalam dan luar negeri.
Tercatat ada 431 layanan di seluruh Indonesia, 151 di antaranya merupakan layanan paspor di luar negeri. Itu sebabnya, layanan paspor pulih paling terakhir karena harus diatur ulang satu per satu.
"Misalnya, kantor imigrasi Jakarta Selatan, Jakarta Utara, di luar negeri, misalnya di Berlin atau Kuala Lumpur. Belum lagi layanan publik di mal. Jadi, secara total, paling banyak itu paspor," jelas Silmy.
Penerbitan sekitar 60.000 paspor terhambat akibat ransomware yang menyerang sistem informasi manajemen keimigrasian.
"60.000 aplikasi paspor itu sudah masuk ke kantor pusat, yang ketinggalan itu dokumen pendukungnya," kata Silmy.
Pengambilan puluhan ribu paspor cetak yang terhambat itu, disebut akan diprioritaskan pada pekan ini.
A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel) | 2024-06-28 21:42:07 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 389,611,155 | Haji 2024 Dimulai, Imigrasi Makassar Ikuti apel Persiapan Embarkasi Jemaah Haji | TRIBUN-TIMUR.COM - Pemberangkatan haji tahun 2024 akan segera dimulai. Jemaah haji kloter pertama dijadwalkan akan masuk ke asrama haji pada Sabtu (11/5/2024).
Guna mempersiapkan hal tersebut, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Sulawesi Selatan menggelar Apel Siaga bersama yang bertempat di Asrama Haji Sudiang Makassar.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sebagai salah satu Instansi yang terlibat dalam pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Makassar turut hadir dalam apel siaga tersebut.
Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian bapak Syamsul mengatakan, kehadiran Imigrasi akan turut mendukung tagline Ramah Jamaah, Ramah Lansia.
Untuk itu ia memberikan instruksi kepada para petugas Imigrasi untuk dapat memberikan layanan keimigrasian kepada para calon jemaah haji dengan maksimal
Pada tahun 2024 ini total jemaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Makassar dari 8 Provinsi sebanyak 16.669 orang.
Kloter 1 sendiri rencananya akan diberangkatkan pada Minggu, (12/5/2024) pukul 16.30 WITA menggunakan maskapai Garuda dengan jumlah jemaah sebanyak 442 orang asal Kota Makassar didampingi 8 petugas kloter.(*) | 2024-05-10 13:36:09 | Berita Online | makassar.tribunnews.com | null |
Subsets and Splits