Article Reference
stringclasses 11
values | Article ID
int64 319M
397M
| Title
stringlengths 7
218
| Content
stringlengths 18
13k
| Date
stringlengths 19
19
| Article Media
stringclasses 5
values | Article Submedia
stringclasses 309
values | Journalist
stringlengths 1
207
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditjen Imigrasi | 389,127,031 | Buat Paspor Sehari Langsung Jadi Lewat Program UP3 di Imigrasi Surabaya | ['Surabaya, VIVA Jatim – Imigrasi Surabaya meluncurkan program Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) mulai hari Sabtu, 4 Mei 2024. UP3 adalah layanan khusus percepatan penerbitan E-Paspor yang hanya butuh waktu sehari langsung jadi.', 'UP3 beroperasi pada hari Sabtu, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Layanan ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, di Jalan Raya Juanda KM 3-4, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.', 'Namun bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan UP3, diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dan App Store.', '"Biaya layanan Percepatan E-Paspor, sebesar Rp 1.650.000,- dan pembayarannya melalui kode billing yang didapat dari M-Paspor," ujar Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Chicco Muttaqin, Kamis 2 Mei 2024.', 'Disebut percepatan karena pada hari pelayanan, pemohon hanya diambil fotonya oleh petugas pada pagi hari dan paspor bisa diambil sore hari.', 'Chicco berharap UP3 dapat membantu masyarakat yang ingin mengurus E-Paspor baik E-Paspor baru maupun penggantian dalam waktu yang singkat.', 'Imigrasi Surabaya juga masih mempelajari kemungkinan layanan UP3 ini untuk dilakukan secara rutin.']
"Kami berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kami ke depannya, oleh karenanya jika memungkinkan UP3 akan kami selenggarakan dua kali dalam satu bulan, tepatnya pada hari Sabtu," tutupnya. | 2024-05-02 19:07:32 | Berita Online | jatim.viva.co.id | Ahmad Fatoni, Mokhamad Dofir |
Ditjen Imigrasi | 390,074,928 | Imigrasi Surabaya bekuk DPO penyelundupan orang Polda NTT dan AFP |
Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Khusus Surabaya menangkap seorang pria berkewarganegaraan Bangladesh berinisial HR (34) yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dari Kepolisian Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Federal Australia (AFP) terkait tindak pidana penyelundupan orang.
Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Ramdhani saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Mapolda NTT, Jumat, mengatakan bahwa penangkapan terhadap HR dilakukan pada 8 Mei 2024, setelah dilakukan pelacakan keberadaan HR di Indonesia sejak Januari 2024.
“Setelah kami menerima sebuah laporan dugaan tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan oleh seorang warga negara Bangladesh, kami kemudian mulai melakukan penyelidikan mendalam sejak Januari 2024,” katanya.
Ramdhani menjelaskan bahwa HR sendiri diketahui berada di Indonesia karena menikah dengan seorang perempuan asal Indonesia di daerah Jawa Timur.
Baca juga: Musim haji 2024, Imigrasi Surabaya pastikan siap beri layanan terbaik
Dia menjelaskan bahwa sebelum menangkap HR, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian untuk menindaklanjuti kasus itu.
“Kami juga akan terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia yang melibatkan HR,” tambah dia.
Menurut dia, HR diduga menjalankan kegiatan mendatangkan orang asing seperti dari Bangladesh dan Pakistan ke Indonesia, kemudian memberangkatkan mereka secara ilegal ke Australia.
Ramdhani menjelaskan bahwa penangkapan HR merupakan hasil kerjasama lintas instansi antara Imigrasi Surabaya, Subdirektorat Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Polda NTT, dan AFP.
Selain menangkap HR, pihaknya juga melalui tim Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Surabaya menangkap seorang laki-laki diduga warga negara Bangladesh berinisial S di sebuah apartemen di Surabaya.
"S didapati tidak memiliki paspor dan kami menduga yang bersangkutan telah didatangkan ke Indonesia oleh HR. Saat ini warga negara Bangladesh tersebut masih dalam pemeriksaan dan akan ditentukan langkah selanjutnya," jelas Ramdhani. | 2024-05-17 13:14:33 | Berita Online | jatim.antaranews.com | ANTARA News Agency |
Ditjen Imigrasi | 390,565,457 | Kantor Imigrasi Palembang fokus layani pemberangkatan calhaj gelombang kedua |
Palembang (ANTARA) - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang mulai melayani pemeriksaan paspor untuk pemberangkatan calon haji gelombang kedua asal Sumatera Selatan melalui Embarkasi Haji Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II langsung ke Jeddah.
"Hari ini pelayanan dilanjutkan pemeriksaan paspor 450 calon haji gelombang kedua. Pemberangkatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 4 Juni 2024 itu khusus untuk jamaah asal Sumatera Selatan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan di Palembang, Jumat.
Dia menjelaskan, pemberangkatan calhaj pada musim haji 1445 Hijriah/2024 melalui Embarkasi Haji Palembang mencapai 8.506 orang, dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel dan 1.116 asal Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dan 95 petugas haji.
Pemberangkatan calhaj dari provinsi tersebut dibagi 19 kloter dalam dua gelombang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines yang setiap kloternya mengangkut 450 orang.
Pelayanan paspor pemberangkatan calhaj gelombang pertama yakni kloter 1-9 telah dituntaskan pada 12-23 Mei 2024 dari Bandara SMB II Palembang langsung ke Madinah.
Pemberangkatan sekitar 4.000 calhaj gelombang pertama itu, ada tiga kloter jamaah asal Bangka Belitung (Babel) yang diberangkatkan pada 15-18 Mei 2024.
"Sedangkan gelombang kedua kloter 10-19 yang semuanya jamaah asal Sumsel dijadwalkan pemberangkatannya mulai 24 Mei hingga 4 Juni 2024 dari Palembang langsung ke Jeddah," katanya.
Menurut dia, pihaknya menyiapkan 75 petugas untuk melayani pemeriksaan paspor calon haji asal Sumsel-Babel yang diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Palembang pada musim haji 1445 Hijriah/2024 ini.
Pemeriksaan paspor/entry data perlintasan calhaj menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan (Border Control Management/BCM) dan peneraan cap oleh petugas dilakukan di Asrama Haji Kota Palembang beberapa jam sebelum jadwal keberangkatan.
"Selanjutnya jamaah dikawal petugas Imigrasi menuju Bandara SMB II lPalembang langsung masuk pesawat dan diterbangkan ke Jeddah:, kata Ridwan.
Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi Satgas Imigrasi Palembang yang telah sukses menjalankan tugas pelayanan kepada calhaj dengan baik pada gelombang pertama.
"Semoga pelayanan keimigrasian calhaj pada pemberangkatan gelombang kedua ini sekitar 4.500 orang hingga 4 Juni 2024 dapat diselesaikan dengan baik seperti gelombang sebelumnya," kata Ilham Djaya. | 2024-05-24 21:28:09 | Berita Online | sumsel.antaranews.com | Yudi Abdullah |
Ditjen Imigrasi | 389,491,828 | 61 WNA Dideportasi Imigrasi Bandara Soetta |
1. Terbaru, ada 5 WNA yang terjaring razia
Dok. Imigrasi Bandara Soetta
Terbaru, ada 5 WNA yang terjaring operasi Jagratara di sejumlah apartemen di wilayah Jakarta Barat. Mereka berasal dari berbagai negara.
"Lima orang WNA tersebut berasal dari negara Malaysia, China, Rusia, dan Lebanon," kata Subki.
2. Mereka tengah melengkapi dokumen keimigrasian, sebelum kena penindakan
Dok. Imigrasi Bandara Soetta
Dua dari lima WNA tersebut tengah menjalani proses penyesuaian dokumen guna membuktikan proses izin tinggal di Indonesia yang dimilikinya telah sesuai.
"Warga negara Tiongkok dan Malaysia saat ini penjaminnya melakukan reaksi cepat membawa dokumen-dokumen pendukung untuk memastikan kepada kami bahwa dugaan pelanggarannya tersebut tidak ada," kata dia.
Sementara tiga WNA lainnya masih diperiksa lebih lanjut untuk memastikan dokumen keimigrasian yang dimilikinya telah sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku.
"Akan tetapi bagi tiga WNA lainnya yang lain belum bisa kami simpulkan dengan pasti, sebab dugaannya mereka tidak memiliki kegiatan sebagaimana dokumen imigrasian yang dimilikinya," sambungnya.
3. Imigrasi meminta masyarakat melaporkan jika ada WNA mengganggu ketertiban
Dok. Imigrasi Bandara Soetta
Subki menuturkan, operasi Jagratara digelar serentak oleh seluruh Kantor Imigrasi se-Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA yang beraktivitas di Tanah Air. Hal tersebut bertujuan untuk memeriksa kesesuaian izin tinggal WNA, serta memberikan efek jera apabila terjadi pelanggaran administrasi keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Soekarno-Hatta.
"Kami memastikan penggunaan izin tinggal WNA sesuai aturan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan tengang keimigrasian," tuturnya.
Menurut Subki, pihaknya akan rutin melaksanakan operasi pengawasan secara tertutup dan terbuka sebagai upaya memastikan ketertiban izin tinggal WNA di Indonesia.
"Kami juga memohon peran aktif masyarakat untuk tidak ragu-ragu melaporkan melalui seluruh kanal media sosial kami, khususnya terkait aktivitas WNA yang berpotensi mengganggu ketertiban umum," jelas Subki. | 2024-05-08 14:14:27 | Berita Online | banten.idntimes.com | IDN Times Banten |
Ditjen Imigrasi | 390,313,471 | Istimewanya 'Golden Visa' | VIVA Tekno – Pemerintah Indonesia meluncurkan 'New Era Bali Kerthi Roadmap' yang bertujuan untuk menarik dan membina perusahaan lokal dan global di tujuh sektor utama, yakni kesehatan dan pengetahuan, digitalisasi, ekonomi hijau dan biru, keuangan berkelanjutan dan campuran, infrastruktur terintegrasi, dan pariwisata berkualitas.
Inisiatif pemerintah ini mendapat respons positif dari lembaga nirlaba Yayasan Upaya Indonesia Damai, atau dikenal sebagai 'United In Diversity' (UID).
Tantowi Yahya selaku Presiden UID secara tegas mendukung penuh realisasi peta jalan ini yang dapat difasilitasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Golden Visa.
Sebagai informasi, Kura Kura Bali merupakan satu dari dua puluh KEK. Kawasan ini menjadi pelopor zona ekonomi khusus yang digerakkan langsung oleh pelaku bisnis.
Kura Kura Bali juga menekankan pada pendidikan dan ekonomi kreatif yang dikombinasikan dengan aspek pariwisata.
Golden Visa, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023, merupakan produk keimigrasian yang membuka peluang bagi warga negara asing untuk tinggal dan berkontribusi di Indonesia dalam jangka panjang.
Beberapa keuntungan dari pemegang Golden Visa antara lain:
● Kemudahan dalam proses aplikasi visa dan urusan imigrasi.● Pemegang Golden Visa dapat keluar-masuk Indonesia secara multiple entries.● Jangka waktu tinggal lebih lama.● Pemegang Golden Visa diperbolehkan untuk memiliki aset di Indonesia.● Jalur cepat untuk pengajuan kewarganegaraan Indonesia.
Sementara Kura Kura Bali resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada April 2023, melalui Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2023.
Orientasi pengembangan kawasan ini fokus pada percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional di bidang pariwisata. Kura Kura Bali ditargetkan akan menarik investasi sebesar Rp104,4 triliun dan membuka lapangan pekerjaan besar saat beroperasi secara penuh di 2052. | 2024-05-21 08:28:12 | Berita Online | viva.co.id | Lazuardhi Utama |
Ditjen Imigrasi | 389,678,602 | Delegasi World Water Forum Mulai Tiba di Bali 15 Mei, Imigrasi Siapkan Jalur Khusus | Bali – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI menytaakan delegasi World Water Forum(WWF) ke-10 dijadwalkan mulai tiba secara bertahap di Indonesia pada 15 Mei 2024, atau tiga hari sebelum dimulainya Forum Air Dunia tersebut.
“Untuk kedatangan delegasi diperkirakan mulai pada H-3, yakni tanggal 15 Mei 2024 sudah mulai berdatangan,” kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna Sengky saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 11 Mei 2024.
Menurutnya, jajaran Imigrasi siap menyambut para delegasi dan sudah menyiapkan konter khusus di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk kemudahan layanan keimigrasian.
“Untuk delegasi setingkat kepala negara atau VVIP proses clearance akan dilakukan di area gedung VVIP, sedangkan setingkat menteri atau VIP dilakukan di gedung VIP,” ujarSengky.
World Water Forum Ke-10 digelar di Bali pada 18–25 Mei 2024. Tahun ini, World Water Forum mengusung tema Water for Shared Prosperity atau Air untuk Kesejahteraan Bersama.
Adapun Ditjen Imigrasi termasuk sebagai penanggung jawab bidang registrasi, website, dan sistem informasi dalam penyelenggaraannya, sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2024.
Lebih lanjut, Imigrasi Ngurah Rai menyatakan telah melakukan persiapan matang dalam menyambut kedatangan delegasi World Water Forum.
Imigrasi setempat telah menyiapkan pengaturan khusus berupa penyediaan perangkat keliling untuk memudahkan layanan pemeriksaan keimigrasian delegasi setingkat kepala negara atau menteri yang hadir.
“Kami sudah melakukan pemetaan dan penempatan para petugas,” kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Denpasar, Bali, Sabtu (4/5).
Imigrasi Ngurah Rai juga telah memisahkan jalur kedatangan delegasi dan penumpang reguler di area imigrasi. Ada tiga konter khusus yang disiapkan bagi para delegasi World Water Forum dengan dilayani 12 orang petugas.
“Bagi penumpang reguler, kami telah siapkan 30 unit autogate dan 10 konter pemeriksaan dengan 40 orang petugas,” imbuhnya. (ant) | 2024-05-11 17:56:12 | Berita Online | viva.co.id | Dedy Priatmojo |
Ditjen Imigrasi | 389,302,530 | Imigrasi Bali deportasi WNA Australia penganiaya sopir taksi |
Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial MJF yang melakukan penganiayaan terhadap seorang sopir taksi.
"Kami sudah deportasi dan namanya akan diusulkan masuk dalam daftar tangkal," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Minggu.
Ia menjelaskan pria berusia 25 tahun itu dipulangkan ke Australia setelah dilimpahkan dari Polsek Kuta, yang masuk wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar.
Suhendra mengatakan berdasarkan peraturan keimigrasian, MJF dikenakan Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga dideportasi dan diusulkan masuk daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia.
Berdasarkan data perlintasan keimigrasian, MJF masuk ke wilayah Indonesia pada 18 April 2024 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggunakan
Visa on Arrival
(VOA) dan memiliki izin tinggal yang berlaku sampai 17 Mei 2024.
Ada pun pendeportasian itu bermula ketika MJF berurusan dengan kepolisian karena menganiaya seorang pengemudi taksi di kawasan sentral parkir Kuta pada Minggu (21/4) sekitar pukul 22.05 Wita.
Ia menjelaskan setelah menjalani proses hukum di Polsek Kuta yang diselesaikan secara
restorative justice
, pada Kamis (2/5) MJF kemudian diserahkan Polsek Kuta kepada Imigrasi Ngurah Rai untuk menjalani proses pendeportasian.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Sektor Kuta Komisaris Polisi I Ketut Agus Pasek Sudina di Badung, Sabtu, mengatakan warga Australia itu ditangkap di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat hendak kabur ke negaranya pada Jumat (26/4) malam.
"Dengan dibantu petugas Avsec (keamanan bandara) dan Imigrasi Bandara Internasional Ngurah Rai, petugas berhasil mengamankan pelaku," ujarnya.
Agus menjelaskan saat itu korban Putu Arsana, pengemudi asal Kabupaten Buleleng, Bali itu awalnya sedang mengantar tamu menuju hotel.
Saat mengendarai mobil di lokasi kejadian, korban melihat sesama WNA terlibat keributan hingga menyebabkan akses jalan tertutup dan menghalangi mobil korban yang akan melintas.
"Pelaku tiba-tiba memukul kaca samping mobil korban sampai akhirnya korban turun dari mobil bermaksud menanyakan pelaku alasan memukul kaca mobil, tetapi korban malah dianiaya oleh pelaku," kata Agus.
Menurut keterangan korban, pelaku memukul sebanyak lima kali pada bagian kepala, bahu, leher, dan punggung hingga korban mengalami luka. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kuta pada Selasa (23/4)
Berdasarkan laporan tersebut, Unit Reserse Kriminal Polsek Kuta melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku hingga pada Sabtu (26/4), tim mendapatkan informasi bahwa pelaku bersama rekannya berada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hendak kembali ke negaranya Australia.
Pelaku MJF pun berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Kuta untuk dimintai keterangan.
Setelah diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan beralasan melakukan hal tersebut karena terpengaruh mengonsumsi minuman keras.
Imigrasi Ngurah Rai Bali tangkap WNA Aljazair karena kerap buat onar
Imigrasi Bali selidiki potensi sindikat pemalsuan identitas paspor
Imigrasi di Bali tolak masuk 318 WNA
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-05 20:21:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,277,684 | BPD Desa Silawan Dukung Imigrasi Atambua Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Isu Keimigrasian | Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur
POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Silawan mendukung dan mengapresiasi Kantor Imigrasi Atambua dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keimigrasian.
Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu telah ditetapkan oleh Kantor Imigrasi Atambua sebagai desa binaan yang merupakan program dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Desa Silawan dipilih sebagai desa binaan Imigrasi karena letaknya yang strategis di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, serta banyak titik perlintasan tradisional.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Silawan, Agustinus Maialekat, menyampaikan siap mendukung dan mengapresiasi atas ditetapkannya Desa Silawan sebagai desa binaan Imigrasi.
“Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat dapat terlibat dalam membantu Imigrasi menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi perlintasan di perbatasan,” ujarnya, usai kegiatan sosialisasi Desa Silawan sebagai Desa Binaan Imigrasi, yang berlangsung di aula Hotel Matahari Atambua, Kabupaten Belu, Kamis 20 Juni 2024.
Agustinus juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat tentang hal-hal negatif seperti penyelundupan barang yang sering terjadi.
"Masyarakat juga diberikan pemahaman tentang hal-hal yang tidak baik seperti adanya penyelundupan barang yang sering terjadi," pungkasnya.
Diberikan sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Indra Maulana melalui Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Reza Riansyah Abdullah, menjelaskan bahwa program pembentukan Desa Binaan ini adalah inisiatif dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Menurutnya, Desa Silawan dipilih sebagai desa binaan Imigrasi karena letaknya yang strategis di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, serta banyak titik perlintasan tradisional.
“Saat ini kejahatan lintas internasional seperti penyelundupan dan tindakan perdagangan orang (TPPO) sedang marak. Oleh karena itu, Imigrasi perlu melakukan sosialisasi dengan membentuk Desa Silawan sebagai desa binaan Imigrasi,” ujar Reza.
Reza menambahkan bahwa Desa Silawan tidak hanya dipilih karena memiliki PLBN, tetapi juga karena banyaknya perlintasan tradisional, terutama di sepanjang sungai, yang perlu diawasi.
"Perlintasan tradisional ini perlu diantisipasi bersama melalui kerja sama untuk mencegah penyelundupan manusia dan hal-hal lain yang tidak diinginkan terkait keimigrasian," katanya.
Lebih lanjut, Reza menyebut pembentukan Desa Silawan sebagai desa binaan diharapkan dapat menjadi projek percontohan bagi desa-desa lain yang akan dibentuk oleh Imigrasi. (cr23) | 2024-06-20 16:57:26 | Berita Online | kupang.tribunnews.com | Agustinus Tanggur |
Ditjen Imigrasi | 390,989,719 | Berani Berinovasi dengan Semangat Memperbaiki, Pesan Dirjen dalam Rakor Perwakilan Imigrasi | POS-KUPANG.COM, LOS ANGELES – Guna mendorong dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 itu mengusung tema “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital”. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI - Yasonna H. Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) - Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Djan Faridz; Direktur Jenderal Imigrasi - Silmy Karim; serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri - Andy Rachmiante.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran serta isu perlindungan WNI di luar negeri. Tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.
Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor. “Jadi [untuk penerbitan paspor di luar negeri] selain persyaratan formil, disyaratkan juga memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,” jelas Silmy.
Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi. “Kita memiliki semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi) sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan,” ujar Silmy disambut tepuk tangan hadirin.
Salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id yang menawarkan seamless experience bagi WNA untuk mengajukan visa Indonesia. Pengajuan visa bisa dilakukan di mana saja, didukung kemudahan pembayaran visa menggunakan credit card. Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui agen/penjamin.
Layanan imigrasi melalui online ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan credit card. Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan Januari 2023 lalu.
“[Platform] e-visa Ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat convenient dan bisa dilakukan di mana saja,” jelas Silmy Karim.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan usulan rencana penambahan sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri. Penambahan diprioritaskan pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat.
Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi. Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN, diketahui setidaknya hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja.
Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital. “Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kita tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai terobosan,” ujar Yasonna.
Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN dan RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan juga leadership. (*/Humas Ditjen Imigrasi) | 2024-05-31 09:57:03 | Berita Online | kupang.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,754,718 | PDN Belum Normal, Layanan Sameday Passport Service di Imigrasi Soekarno-Hatta Tutup | TEMPO.CO, Tangerang - Unit Pelayanan Percepatan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta tutup pada Kamis 28 Juni 2024. Tutupnya layanan bikin paspor sehari jadi ini dampak gangguan yang dialami Pusat Data Nasional (PDN) setelah serangan ransomware.
Sejumlah pemohon yang datang ke unit pelayanan yang berlokasi di area perkantoran lantai 4, Gedung Parkir Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta terlihat kecewa. Mereka hanya mendapati kantor unit yang digembok, dan pemberitahuan yang tertera bahwa tutupnya layanan sampai waktu yang belum ditentukan.
Karenanya, berbeda dari hari-hari pada umumnya, suasana di area layanan khusus percepatan paspor sehari jadi atau 'Sameday Passport Service' itu tampak lengang sepanjang hari ini. Tak ada satu pun petugas imigrasi berada di sana.
Diantara mereka yang datang adalah Sania, warga Cengkareng, Jakarta Barat. "Saya mau ganti (paspor) karena habis masa berlaku, waktunya mepet harus segera berangkat ke Malaysia," katanya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Subki Miuldi belum merespons permintaan keterangan dari Tempo tentang kelanjutan layanan di lokasi itu.
Mengutip laman akun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, 'Sameday Passport Service` tidak lain adalah layanan percepatan penerbitan paspor. Layanan percepatan ini berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.
Biaya layanan percepatan sendiri di luar biaya penerbitan paspor dengan rincian sebagai berikut: biaya layanan percepatan per permohonan sebesar Rp 1.000.000; biaya buku paspor 48 halaman biasa sebesar Rp 350.000, dan e-paspor sebesar Rp 650.000.
Tempo menulis sebelumnya bahwa PDN yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengalami gangguan sejak Kamis sepekan sebelumnya. Sejak itu pula terdapat sekitar 300 pemohon paspor di sekitar mal pelayanan publik, immigration launch, Kedutaan Besar Republik Indonesia, maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang terganggu
Adanya gangguan dari PDN menghambat masyarakat yang mengurus paspor dan mereka yang akan mengantre untuk penerbangan internasional. Masalah sistem juga membuat permohonan percepatan paspor atau paspor yang jadi dalam satu hari belum dapat dilayani saat ini lantaran paspor masih belum dicetak.
Pilihan Editor: Masih Ada PPDB Tahap Lanjutan di Jakarta, Siapa Saja yang Bisa dan Tidak Bisa Daftar? | 2024-06-27 23:32:42 | Berita Online | tempo.co | Ayu Cipta |
Ditjen Imigrasi | 392,614,564 | Pindah Data Center ke Amazon, Layanan Imigrasi Pulih | Pindah Data Center ke Amazon, Layanan Imigrasi Pulih
SERANGAN pada PDNS 2 sempat membuat layanan imigrasi terganggu. Total ada 210 layanan publik yang
terganggu. Namun, sebagian sudah dipulihkan kembali. Tak ingjn kasus tersebut ter-uJang, Kemenkum HAM
memutuskan untuk memin-dah sentra data server me-reka ke Amazon Web Service (AWS). AWS adalah Ia>-anan
dari Amazon terkait infra-strukrur penyimpanan dan komputasi data digital ■ Baca Pindah... Hal 7
Menteri Hukufn dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemindahan ini ber-sifat sementara sampai per-baikan server PDNS benar-benartuntas. "Kami tunggu," ucapnya. Yasonna menu-turkan, kebijakan itu adalah solusi emergensi untuk menjaga keamanan data masyarakat.
Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM Silmy Ka-rim memastikan, sistem perlintasan yang digunakan untuk pemeriksaan keimi-grasian secara digital sudah pulih. Bahkan beroperasi dengan baik sejak Sabtu (22/6) malam. "Titik-titik tempat pemeriksaan imigrasi utama seperti Bandara Internasional Soekamo-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, Hang Nadim, serta Pelabuhan Batam Center dan Nongsa sudah dapat melayani pemeriksaan keimigrasian seperti sediakala," terangnya. Aplikasi M-Paspor dan Cekal Online juga sudah sepenuh-
nya beroperasi normal.
Silmy mengatakan, pemindahan data center dilakukan 12 jam setelah gangguan teknis di PDNS 2 Kemen-terian Kominfo teridentifi-kasi. Langkah tersebut di-ambil setelah mengamati perkembangan recovery PDNS 2 yang tidak menun-jukkan hal positif di hari pertama gangguan. "Umum-nya permasalahan teknis bisa terselesaikan dalam hitungan satu sampai tiga jam. Ketika sudah melebihi enam jam, kami menyim-pulkan bahwa ini pasti ada serangan siber, lebih dari permasalahan teknis se-mata," terangnya.
Permasalahan akibat serangan siber biasanya me-makan waktu yang cukup lama. Apalagi jika serangan-nya berupa ransomware. "Sehingga, kami harus pu-tuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara," tegasnya.
Pakar telematika Roy Sur>ro menyorbti keputusan pe-merintah memindahkan
server yang terserang ransomware ke Amazon. Me-nurut dia, keputusan itu menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar darurat pengelolaan data digital.
"Sekaligus tidak memahami pentingnya kerahasiaan data dan kemandirian data," kata mantan Menpora itu. Dia menjelaskan, menggu-nakan Cloud Server VMWare (Virtual Machine) di Amazon sama dengan mengobral data ke luar negeri.
Dia lantas menyamakan kebijakan migrasi data ke Amazon itu dengan Sirekap KPU dalam Pemilu 2024. Seperti diketahui, KPU mengumbar data pemilu ke Alibaba. Roy Suryo juga menyoroti keputusan pe-merintah Indonesia yang terpaksa meminta bantuan pihak luar negeri untuk membuka enkripsi data dari server yang sudah terserang Brain Cipher Ransomware. Dengan keputusan itu, berarti sama dengan membuka akses data nasio-nal ke pihak asing. (elo/lyn/ wan/c7/oni) | 2024-06-26 00:00:00 | Koran Nasional | Jawa Pos | elo/lyn/ <span class="font2">wan/c7/oni |
Ditjen Imigrasi | 392,722,157 | Imigrasi bekuk 103 WNA diduga melakukan kejahatan siber di Bali |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membekuk 103 warga negara asing (WNA) di Bali atas dugaan menyalahgunakan izin keimigrasian dan melakukan kejahatan siber.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa ratusan WNA tersebut dibekuk melalui operasi Bali Becik pada hari Rabu (26/6).
"Ada 14 warga negara Taiwan, sedangkan yang lainnya belum diketahui identitasnya. Saat ini masih didalami oleh petugas," ucap Silmy sebagaimana keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Kamis, (27/6/2024).
Silmy mengatakan bahwa imigrasi rutin menggelar operasi pengawasan di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia. Hal itu merupakan komitmen imigrasi mengawasi orang asing di dalam negeri.
"Kejahatan yang dilakukan orang asing merupakan salah satu tindak kriminal yang sering kami temukan di lapangan. Dengan operasi pengawasan WNA seperti ini, imigrasi juga mendukung Satgas Pemberantasan Perjudian Daring," ujar Dirjen Imigrasi.
Lebih lanjut Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Safar Muhammad Godam menjelaskan bahwa operasi Bali Becik yang berhasil membekuk 103 WNA itu pada hari Rabu (26/6) mulai pukul 10.00 WITA.
Sebagian dari tim imigrasi, kata dia, melakukan operasi tertutup untuk mengawasi sebuah vila di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Selanjutnya pada pukul 14.00 WITA diperoleh informasi bahwa terdapat aktivitas WNA di lokasi tersebut.
"Pada pukul 17.00 WITA, kami berhasil membekuk 103 WNA yang terdiri atas 12 perempuan dan 91 laki-laki," imbuh Safar.
Safar menduga WNA tersebut menyalahgunakan izin tinggal. Selain itu, imigrasi tengah mendalami dugaan kejahatan siber yang mereka lakukan, mengingat barang bukti yang diamankan.
"Mereka diduga tidak memiliki dokumen dan penyalahgunaan izin keimigrasian, serta pada saat ini sedang didalami kemungkinan adanya kejahatan siber berdasarkan banyaknya komputer dan handphone yang didapati di lokasi kejadian," ucap Safar.
Pada pukul 18.00 WITA, lanjut dia, tim operasi pengawasan Bali Becik mengamankan seluruh WNA tersebut beserta barang bukti. Mereka akan menjalani pemeriksaan dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Bali untuk sementara.
Baca juga: Dirjen Imigrasi pastikan layanan keimigrasian sudah pulih usai gangguan PDN
Baca juga: Imigrasi Atambua terus perkuat pengawasan perlintasan perbatasan
Baca juga: Dirjen Imigrasi usulkan tambah enam atase imigrasi di luar negeri
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi bekuk 103 WNA diduga lakukan kejahatan siber di Bali | 2024-06-27 15:07:16 | Berita Online | kupang.antaranews.com | Fath Putra Mulya |
Ditjen Imigrasi | 392,561,724 | Imigrasi Blitar pulangkan WNA asal Malaysia |
Blitar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Jawa Timur, memulangkan seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia setelah terlibat keributan dengan keluarganya yang tinggal di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Arief Yudistira mengemukakan WNA tersebut berinisial NH (25), yang selama ini tinggal di Selangor Malaysia.
"Yang bersangkutan datang dengan izin tinggal kunjungan 30 hari. Ini awalnya Polsek Karangrejo memberikan informasi kepada petugas Imigrasi Blitar tentang WNA yang membuat keributan dengan keluarga. Kemudian, petugas imigrasi berangkat untuk menindaklanjuti ke Polsek Karangrejo untuk pengumpulan bahan keterangan," katanya di Blitar, Selasa.
Ia menambahkan, Polsek mendapatkan keterangan tersebut dari keluarga WNA tersebut. Diketahui bahwa yang bersangkutan mendatangi ibu kandungnya yang tinggal di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.
"Setelah didapatkan informasi, selanjutnya petugas Imigrasi Blitar mengamankan WNA tersebut ke Kantor Imigrasi Blitar," kata dia.
Yang bersangkutan juga memegang paspor yang masa berlakunya masih panjang, yakni 21 Mei 2029. Namun, dari laporan keluarga, bahwa yang bersangkutan melakukan keributan dengan orangtua dan membuat resah anggota keluarga lainnya, sehingga ibu yang bersangkutan meminta kepada petugas imigrasi membantu proses pemulangan yang bersangkutan ke negara asalnya.
"Tindakan selanjutnya, petugas Imigrasi membantu proses pemulangan dengan menggunakan maskapai Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU-180 pada pukul 12.30 WIB melalui Bandara Internasional Juanda-Sidoarjo menuju Bandara Kuala Lumpur Internasional Airport - Malaysia," kata dia.
Sementara itu, Imigrasi Blitar juga telah melakukan deportasi dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan berinisial MI (45) dan MA (44), terkait aksi keduanya melakukan pengumpulan donasi dengan paksaan.
MI dan MA dikenakan TAK sesuai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya dilakukan tindakan pendeportasian dengan waktu penangkalan selama enam bulan.
Dalam aksinya meminta dengan cara memaksa dan memanipulasi ke takmir masjid, maupun lembaga amal. Saat meminta donasi juga mematok minimal angkanya sehingga membuat yang memberikan keberatan.
Setelah pemeriksaan lebih lanjut ternyata tujuan pengiriman donasi bukan untuk dikirimkan ke Palestina, melainkan untuk dikirimkan ke Pakistan. Total donasi yang terkumpul juga cukup besar hingga sekitar Rp263 juta.
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-25 12:14:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 391,904,762 | 1.761 WNA Dideportasi Ditjen Imigrasi dari Januari Hingga Mei |
LombokPost-Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatat kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian. Dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2024, jajaran imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya.
Jumlah ini meningkat 94,4 persen dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun sebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang tahun 2023.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan, pihaknya harus bersikap seimbang. Di satu sisi tetap menjalankan tugas-fungsi menjadi fasilitator pembangunan ekonominya, dengan banyak mendatangkan orang asing berkualitas, tapi di sisi lain harus tetap waspada.
”Tidak boleh lengah. Kita giatkan operasi, turun pengawasan. Baik itu pengawasan darat ataupun laut. Di bandara maupun pelabuhan,” jelas Silmy, Kamis (13/6).
Hingga Mei 2024, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kemigrasian.
Sementara itu, pada periode yang sama Imigrasi juga telah melakukan penangkalan atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing.
Di sisi lain, dinamika geopolitik negara-negara di dunia yang saat ini tengah berlangsung juga berdampak secara tidak langsung terhadap keamanan di Indonesia dengan tingginya lalu lintas orang asing. Hal ini menjadi fokus imigrasi dalam pengawasan orang asing.
Awal Mei lalu, Imigrasi melakukan operasi pengawasan orang asing Jagratara yang menjaring 914 orang asing untuk diperiksa. Operasi tersebut menjadi bentuk kewaspadaan imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas orang asing di seluruh Indonesia.
”Mei lalu kami lakukan operasi Jagratara. Ke depannya sudah saya serukan untuk menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Bali Becik maupun skala nasional. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi”, tutur Silmy.
Lebih lanjut Silmy menambahkan “Kita harus sigap dan waspada. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendatangkan manfaat untuk Indonesia malah kontraproduktif bagi negara,” tutup Silmy. (dit) | 2024-06-14 10:02:18 | Berita Online | lombokpost.jawapos.com | Akbar Sirinawa |
Ditjen Imigrasi | 390,150,124 | Jerat Korban di TikTok, WNA Selundupkan Manusia Diringkus Petugas Kantor Imigrasi Surabaya | WARTABANJAR.COM, SURABAYA- Berawal dari laporan istrinya, S, warga negara Bangladesh berinisial HR diringkus pihak berwenang karena terlibat dalam kasus penjualan orang.
Pada Rabu (8/5/2024) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya berhasil mengamankan seorang warga negara Bangladesh yang masuk daftar pencarian orang (DPO)
Polda Nusa Tenggara Timur dan Australia Federal Police (AFP) yakni HR.
HR diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.
| 2024-05-18 15:35:26 | Berita Online | beritasatu.com | Yayu Fathilal |
Ditjen Imigrasi | 392,521,127 | Data Imigrasi Dipindah Sementara ke Amazon Buntut Serangan PDN | Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyebut data imigrasi yang terdampak usai Pusat Data Nasional (PDN) yang diduga diserang hacker akan dipindahkan sementara ke cloud computing yang lain.
Yasonna berencana melakukan migrasi data itu ke Amazon Web Services (AWS).
"Ya kita terpaksa migrasi dulu ke, apa, AWS. Jadi menunggu PDN baik, kita harus emergency apa, solusi emergency. Jadi kita pakai apa, yang Amazon dulu," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).
Namun Yasonna belum menyampaikan kapan target pemeriksaan keimigrasian secara digital itu akan rampung seluruhnya.
"Ya kita tunggu saja PDN-nya," ujarnya.
Sejumlah layanan imigrasi, termasuk paspor dan visa sempat terganggu usai PDN diduga diserang hacker.
Gangguan yang dialami itu terjadi sejak 20 Juni. Efeknya adalah beberapa layanan publik terhambat, termasuk imigrasi.
PDNS 2 yang berbasis di Surabaya pun dibobol oleh kelompok hacker Lockbit 3.0. Sebanyak 210 instansi pusat dan daerah terdampak.
Penyerang disebut meminta uang tebusan US$8 juta dengan imbal balik pelepasan data-data yang dienkripsi pelaku.
Namun Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan pemerintah tidak akan membayar atau memenuhi tuntutan peretas itu.
| 2024-06-24 19:14:06 | Berita Online | cnnindonesia.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,428,820 | Server PDN Masih Gangguan, Imigrasi Minta Penumpang Pesawat Datang Lebih Awal |
JawaPos.com - Server pusat data nasional (PDN) masih mengalami gangguang hingga hari ini, Minggu (23/6). Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meminta para penumpang pesawat mengantisipasi terjadinya antrean di bandara.
"Penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim dalam keterangannya.
Gangguan yang terjadi pada layanan keimigrasian ini imbas dari server PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sampai saat ini masih mengalami gangguan. Sehingga layanan Imigrasi di bandara harus dilakukan secara manual.
"Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala," ucap Silmy.
Dalam mengurai antrean di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Ditjen Imigrasi menambah 100 personel tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Ia memastikan, seluruh konter pemeriksaan saat ini sudah terisi oleh petugas Imigrasi.
Ia pun memastikan, akan menginformasikan lebih lanjut apabila server PDN Kominfo yang tersambung dengan Ditjen Imigrasi telah pulih. Sampai saat ini, pihaknya terus melakukan pemulihan.
"Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” pungkasnya. | 2024-06-23 08:30:27 | Berita Online | jawapos.com | Muhammad Ridwan |
Ditjen Imigrasi | 392,358,381 | Ronni Fajar Purba Kepala Imigrasi Jayapura yang Baru | Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melakukan serah terima jabatan (sertijab) yang dirangkai pisah sambut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Jumat (21/6/2024).
Sertijab Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Akmal digantikan oleh Ronni Fajar Purba, dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius M. Ayorbaba.
Pisah sambut ini merupakan tradisi untuk membina tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan, sehingga mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugas kedepannya.
| 2024-06-21 19:22:38 | Berita Online | beritasatu.com | Pasific Pos |
Ditjen Imigrasi | 392,013,659 | Banyak WNA Bikin Ulah di Bali, Penjabat Gubernur Bali Minta Polda dan Imigrasi Bertindak Tegas | [' ', 'BALIEXPREES.ID- Sejumlah warga negara asing (WNA) berulah di Bali. Terbaru seorang bule menghadang dan menampar helm pengendara motor di Jalan By Pass Kuta, Badung.', 'Terkait dengan ulah para WNA itu, \xa0Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memberikan pernyataan tegas.', 'Menanggapi perilaku bule yang berulah di Bali, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan bahwa pihaknya telah meminta tindakan tegas dari pihak berwenang.', '', '"Ya kan sudah kita minta ke polda, Imigrasi untuk melakukan tindakan tegas ya," ujar Mahendra Jaya saat diwawancarai, Sabtu, 15 Juni 2024.', 'Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali serta para wisatawan yang berkunjung.\xa0', 'Lebih lanjut, Mahendra Jaya menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menangani perilaku menyimpang dari wisatawan asing.', '"Saya yang jelas begini, kami kan sudah membentuk Satpol PP Pariwisata yang tugasnya adalah satu di antaranya adalah memberikan pertolongan sekaligus memberikan informasi kepada warga asing apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," jelasnya.\xa0', 'Satpol PP Pariwisata ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wisatawan tentang aturan dan norma yang berlaku di Bali.', 'Selain pembentukan Satpol PP Pariwisata, Mahendra Jaya juga mengungkapkan rencana pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan.', '"Yang jelas, kami akan membentuk yang namanya Tim Terpadu Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, kami akan mengambil langkah ke depan," tambahnya.\xa0', 'Tim ini diharapkan dapat mengawasi dan memberikan pembinaan secara lebih efektif untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dari wisatawan asing pada masa mendatang.\xa0(*)']
, | 2024-06-16 06:45:24 | Berita Online | baliexpress.jawapos.com | Rika Riyanti |
Ditjen Imigrasi | 390,194,807 | Imigrasi Putussibau Layani Pembuatan Paspor ke Masyarakat Perbatasan di Empanang | TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, Kapuas Hulu, telah melakukan pelayanan pembuatan paspor, langsung turun ke masyarakat di Kecamatan Empanang, Perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kapuas Hulu.
Kepala Kantor Imigrasi Putussibau, Uray Aliandri, menyampaikan, ada sebanyak 59 orang masyarakat Kecamatan Empanang membuat paspor, dan pastinya kegiatan tersebut untuk memudahkan akses layanan keimigrasian ke masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses menuju kantor imigrasi.
"Jadi untuk memberikan kemudahan dan mempercepat proses pembuatan paspor bagi warga yang membutuhkan, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat layanan," ujarnya kepada wartawan, Minggu 19 Mei 2024.
Uray menyatakan, pihaknya memahami bahwa tidak semua masyarakat, terutama di daerah perbatasan memiliki kemudahan untuk datang ke kantor imigrasi, oleh karena itu Imigrasi Putussibau hadir langsung ke wilayah-wilayah seperti Empanang untuk memberikan pelayanan pembuatan paspor.
"Kami berharap upaya ini dapat membantu masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian, sehingga mereka dengan lebih mudah dan efisien, sudah mendapatkan pelayanan keimigrasian. Tidak harus datang ke kantor Imigrasi di Putussibau," ucapnya.
Pelayanan Keimigrasian tersebut, jelas Uray, berlangsung dari tanggal 18-19 Mei 2024 atau hanya selama dua hari.
"Hari pelayanan keimigrasian ke masyarakat Kecamatan Empanang selesai," ungkapnya.
Sekretaris Kecamatan Empanang, Aquarius Medang, mengapresiasi kegiatan jemput bola pelayanan keimigrasian dari Imigrasi Putussibau ke masyarakat Empanang. "Kami sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan paspor di sini," ujarnya.
Diketahui bersama bahwa, jelas Aquarius, jarak tempuh dari Kecamatan Empanang ke Putussibau sangat jauh, harus memakan waktu selama 3-4 jam dan butuh biaya cukup besar.
"Adanya pelayanan seperti ini, sangat membantu masyarakat," ucapnya.
Sekcam juga berharap kedepannya, agar Imigrasi Putussibau terus memberikan pelayanan keimigrasian secara jemput bola seperti ini ke masyarakat - masyarakat wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kapuas Hulu.
"Semakin banyak warga yang dapat mengakses layanan keimigrasian dengan mudah dan cepat. Dengan demikian, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat," ungkapnya. (*)
Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI | 2024-05-19 13:49:49 | Berita Online | pontianak.tribunnews.com | Sahirul Hakim |
Ditjen Imigrasi | 389,905,992 | Pemulangan 36 Nelayan dari Australia, Imigrasi Kupang bersama Instansi Terkait Lakukan Pemeriksaan | POS-KUPANG.COM, KUPANG - Imigrasi Kupang bersama Bakamla, PSDKP, Karantina Kesehatan serta TNI Polri melakukan koordinasi terkait pemeriksaan 36 nelayan Indonesia yang dipulangkan Pemerintah Australia, Senin 13 Mei 2024 lalu.
Ke-36 nelayan itu dipulangkan karena melakukan pelanggaran ketentuan dan otoritas negara tersebut. Para nelayan diduga telah masuk ke perairan Australia tanpa izin yang sah, serta melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan yang menjadi wewenang Australia.
Kepala Kantor Imigrasi Kupang, Christian Penna, menyatakan, penerapan izin masuk keimigrasian serta pemeriksaan yang ketat sedang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.
"Kami bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk pihak keamanan dan penegak hukum, untuk memeriksa secara menyeluruh terkait pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.
Christian juga menegaskan pentingnya menjaga kerjasama bilateral dan menghormati ketentuan hukum dari setiap negara. "Pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan harus dihadapi dengan serius, sambil melaksanakan unsur pencegahan dan pendampingan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali," katanya.
Sebelumnya, ke-36 nelayan Indonesia asal Sulawesi Tenggara tersebut merupakan ABK dari 3 kapal (PM. Tiga Putri, PM. Aina dan PM. Gris) yang ditangkap oleh Pemerintah Australia sepanjang 2024 karena melintas batas perairan Indonesia hingga ke Australia untuk mencari hasil laut secara ilegal (illegal fishing).
Proses pemulangan nelayan Indonesia oleh Pemerintah Australia dilakukan dengan menggunakan Kapal ABF (Australian Border Force) untuk diserahkan kepada Kapal Patroli Bakamla KN Pulau Marore-322 dan Kapal Pengawas Perikanan KP Orca 05 di perairan perbatasan Indonesia - Australia. (YP) | 2024-05-15 10:22:14 | Berita Online | kupang.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,066,023 | Imigrasi Tangkap Warga Cina yang Bekerja di Tanah Bambu |
REPUBLIKA.CO.ID, BATULICIN -- Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendeportasi seorang warga negara asing (WNI) asal Cina berinisial XL (24 tahun). Hal itu karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian saat menjalani pemeriksaan.
"Kami mengamankan yang bersangkutan pada Selasa (21/5/2024) sekitar pukul 08.00 Wita di Kecamatan Angsana," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, I Gusti Bagus M Ibrahim di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (1/6/2024).
Baca: Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Prabowo Bertemu PM Singapura
Dia menjelaskan, kronologi penangkapan dan proses deportasi berawal saat Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Batulicin menggelar operasi pengawasan untuk menjaring XL. Petugas melaksanakan operasi pengawasan rutin terhadap PT Indonesia Equipment Centre yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.
Saat melakukan pengawasan, kata Gusti, petugas memeriksa satu orang asing yang sedang berkegiatan di perusahaan tersebut. Namun, pada saat dilakukan pemeriksaan awal yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan dan menunjukkan paspor kepada petugas.
Baca: Gerindra: Prabowo Kemungkinan Undang Kim Jong Un ke Indonesia
Menindaklanjuti temuan tersebut, tim Inteldakim Kantor Imigrasi Batulicin membawa WNA tersebut ke Kantor Imigrasi Batulicin bersama dengan perwakilan perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 huruf (a) dan huruf (b) Jo. Pasal 116 juncto Pasal 122 huruf (a).
Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, XL dikenakan tindakan administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) karena tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, warga China itu tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan kepada petugas imigrasi saat melakukan pengawasan keimigrasian.
"Atas pelanggaran ini, XL dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian dan pendeportasian ke negara asal," ucap Gusti.
Baca: Mengenal Jampidmil, Jenderal yang Bertugas di Kejagung
Kemudian, petugas imigrasi membawa XL untuk dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten pada Senin (3/6/2024), menuju negara asalnya. Gusti menyatakan, tindakan tegas tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Tanah Bumbu, serta memastikan setiap warga negara asing mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, Kantor Imigrasi Batulicin menyatakan, operasi pengawasan keimigrasian dilakukan secara rutin dan intensif. Langkah itu untuk mencegah pelanggaran serupa, yaitu warga asing bisa bekerja di Indonesia pada masa mendatang.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran keimigrasian yang mereka ketahui. Informasi dari masyarakat sangat berharga bagi kami dalam menjalankan tugas pengawasan ini," ujar Gusti. | 2024-06-01 13:35:09 | Berita Online | republika.co.id |
Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra |
Ditjen Imigrasi | 392,277,816 | Sistem Down, Seluruh Layanan Imigrasi Alami Gangguan | Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengumumkan sistem Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan hingga berdampak pada semua layanan keimigrasian.
Pengumuman tersebut disampaikan lewat unggahan instagram @ditjen_imigrasi pada hari ini, Kamis (20/6).
"Saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian," demikian dikutip dari unggahan tersebut.
PDN tidak hanya diperuntukkan bagi Ditjen Imigrasi, melainkan pusat penyimpanan dan pengelolaan data milik seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.Ditjen Imigrasi pun meminta maaf atas gangguan sistem tersebut.
[Gambas:Instagram]
"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami akan informasikan jika sistem telah beroperasi kembali," ujarnya.
Warga banyak yang mengeluh imbas dari gangguan sistem itu. Sebab, layanan imigrasi di lapangan menjadi terkendala.
Seorang warganet mengeluhkan hal tersebut. "Sistem imigrasi bisa down luar biasa banget dan ga ada org yg tanggung jawab on site @ditjen_imigrasi," tulis akun @jesswjk | 2024-06-20 17:00:07 | Berita Online | cnnindonesia.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,403,773 | Nggak Cuma Imigrasi, PDN Kominfo yang Gangguan Ternyata Juga Layani Puluhan Kementerian dan Lembaga Lain, Ini Daftarnya |
JawaPos.com - Sistem imigrasi yang pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengalami gangguan pada Kamis (20/6) kemarin. Hingga hari ini, gangguan tersebut masih terjadi dan belum dapat tertangani.
Ditjen Imigrasi menyebut kalau gangguan tersebut dikarenakan adanya masalah pada server Pusat Data Nasional (PDN). Gangguan ini tidak hanya menimpa Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta saja namun mengganggu seluruh kantor Imigrasi di Indonesia, dan mungkin juga menggangu layanan milik instansi pemerintahan lainnya.
Belum diketahui secara pasti penyebab gangguan tersebut. Namun selain Ditjen Imigrasi, gangguan pada PDN juga diketahui menghambat proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah.
Terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut kalau tim masih bekerja menangani masalah pada PDN tersebut. Hingga Sabtu (22/6), gangguan tersebut tampaknya belum pulih.
Dengan gangguan tersebut, yang ternyata tidak hanya terjadi pada Ditjen Imigrasi, rupanya PDN Kominfo juga melayani puluhan Kementerian dan Lembaga lainnya.
Dihimpun dari laman Aptika Kominfo, berikut daftar Kementerian dan Lembaga yang dilayani oleh PDN Kominfo. Secara total ada 50 lebih, berdasarkan data yang didapat dari tahun 2020 hingga terakhir 2021 lalu.
Tahun 2020
1. ANRI (Arsip Nasional RI)
2. BKN
3. BNPB
4. BSSN
5. Dewan Kerajinan Nasional
6. DKPP
7. Kementerian Agama
8. Kementerian ATR/BPN
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2021
13. Badan Pengawas Pemilu
14. BAPPENAS
15. BIG
16. DKKDN
17. BKPM
18. BMKG
19. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
20. BP2MI (BNP2TKI)
21. BPJS
22. BPOM
23. Badan Pusat Statistik (BPS)
24. BRIN
25. BSN
26. Kantor Staf Presiden (KSP)
27. Kemenko PMK
28. Kementerian ESDM
29. Kementerian Hukum dan HAM
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Keuangan
32. Kementerian Komunikasi dan UKM
33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
34. Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kementerian Luar Negeri
35. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI
38. Kementerian Perdagangan
39. Kementerian Pertanian
40. Kementerian PUPR
41. Kementerian Sosial
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan 43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44.Komisi Yudisial
45. Komnas HAM
46. LAPAN
47. Lembaga Administrasi Negara 48. Mahkamah Konstitusi RI
49. Ombudsman
50. Perpustakaan Nasional
51. PPATK
52. Setjen DPR RI
53. Setjen MPR RI
54. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
55. Kementerian Perhubungan
56. LKPP
Kominfo mengklaim, penggunaan PDN menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur TIK pemerintahan dengan pertimbangan efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja, mempercepat konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional dan menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI.
Sebagaimana perencanaan dan studi kelayakan PDN akan dibangun di empat lokasi, dengan tahap pertama, yaitu pembangunan di Jababeka dan penyiapan lahan di Batam. Secara paralel juga dilakukan kajian untuk pembentukan kelembagaan PDN serta pengusulannya ke dalam struktur organisasi Kemkominfo.
Sementara dalam proses pembangunan, Kemkominfo juga menyelenggarakan layanan PDN Sementara yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah atau K/L/D. Dengan adanya PDN Sementara ini diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap, dan PDN Sementara inilah yang sekarang mengalami gangguan.
JawaPos.com sudah menghubungi pihak terkait di Kemenkominfo sejak Sabtu (22/6) pagi untuk memastikan apakah PDN Kominfo sudah selesai ditangani dan pulih atau belum. Namun, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Usman Kansong belum menjawab. | 2024-06-22 16:17:50 | Berita Online | jawapos.com | Rian Alfianto |
Ditjen Imigrasi | 390,936,455 | Ditjen Imigrasi Rakor di Los Angeles, Bahas Tiga Isu Penting Pelayanan Publik |
LombokPost-Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kegiatan ini untuk mendorong, memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksana tugas serta fungsi keimigrasian pada perwakilan RI,
Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei itu mengusung tema “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital”.
Acara ini turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laolany; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz; Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim; serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmiante.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, kekonsuleran serta perlindungan WNI di luar negeri.
Tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.
Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor. “Jadi (untuk penerbitan paspor di luar negeri] selain persyaratan formil, disyaratkan juga memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,” jelas Silmy.
Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi. “Kita memiliki semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi) sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan,” ujar Silmy.
Salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id yang menawarkan seamless experience bagi WNA untuk mengajukan visa Indonesia. Pengajuan visa bisa dilakukan di mana saja, didukung kemudahan pembayaran visa menggunakan credit card.
Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui agen/penjamin. Layanan imigrasi melalui online ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan credit card.
Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan Januari 2023 lalu. “E-visa Ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat convenient dan bisa dilakukan di mana saja,” jelas Silmy Karim.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan usulan rencana penambahan sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri. Penambahan diprioritaskan pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat.
Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi. Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN, diketahui setidaknya hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja.
Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital. “Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kita tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai terobosan,” ujar Yasonna.
Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN dan RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan juga leadership. (dit) | 2024-05-30 14:37:14 | Berita Online | lombokpost.jawapos.com | Akbar Sirinawa |
Ditjen Imigrasi | 389,935,443 | Imigrasi Pangkalpinang kawal keberangkatan calhaj |
"Pengawalan ini untuk mendukung kelancaran pemberangkatan calhaj tahun ini,"
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengerahkan tiga tim untuk mengawal keberangkatan calon jemaah haji (calhaj) Kepulauan Babel menuju embarkasi Palembang Sumatera Selatan.
"Pengawalan ini untuk mendukung kelancaran pemberangkatan calhaj tahun ini," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dalam mendukung kelancaran keberangkatan calhaj Provinsi Kepulauan Babel, Kantor Imigrasi Pangkalpinang membentuk tiga tim yakni Tim Alpha, Tim Bravo dan Tim Charlie yang secara bergiliran melakukan pemeriksaan keimigrasian untuk setiap kloter yang terpusat di Asrama Haji Babel.
"Tim Alpha bertanggungjawab terhadap pemeriksaan keimigrasian Kloter 4 yang berangkat pada tanggal 15 Mei 2024," ujarnya.
Sementara itu, Tim Bravo dan Charlie akan bertanggung jawab pada pemeriksaan keimigrasian calhaj yang akan berangkat pada 17 Mei 2024 dan 18 Mei 2024.
“Setiap unit terdiri dari 13 petugas dimana ada satu penanggung jawab, satu supervisor dan 11 anggota," ujarnya.
Ia menyatakan setiap unit juga akan bertanggung jawab dalam pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan secara terpusat di Asrama Haji Kepulauan Babel dan diharapkan anggota dapat memberikan pelayanan terbaik untuk memperlancar calon jemaah haji di Embarkasi Antara Bangka Belitung berangkat ke Tanah Suci Mekkah.
"Hari ini 440 calhaj tergabung kloter 4 sudah diberangkatkan Rabu dini hari (15/05) dan berjalan dengan lancar," katanya.
Ia menambah kloter 4 ini diberangkatkan dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menggunakan 3 pesawat Maskapai Garuda Indonesia yaitu GA1340, GA1360, GA1380.
"Calhaj ini akan diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines SV5175 menuju Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pada Rabu (15/5) pukul 10.30 WIB," katanya.
Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-15 16:42:10 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 390,846,456 | Imigrasi Banggai cegah TPPO lewat program desa binaan |
Banggai, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, Sulawesi Tengah, mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di provinsi setempat lewat program desa binaan.
"Program desa binaan menjadi salah satu upaya dan program unggulan dalam memaksimalkan fungsi keimigrasian di Kabupaten Banggai," kata Kepala Kantor Imigrasi Banggai Octaveri di Kabupaten Banggai, Rabu.
Kantor Imigrasi Banggai bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng mengampanyekan program keimigrasian di desa binaan Imigrasi, yakni di Desa Sirom, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, yang dihadiri oleh Camat Lamala serta sejumlah unsur perangkat desa, Ketua RT/RW dan para tokoh masyarakat setempat.
Octaveri menjelaskan sosialisasi keimigrasian merupakan upaya bersama untuk lebih memudahkan layanan keimigrasian di desa binaan, yang juga diharapkan menjadi bagian dalam komitmen menjaga wilayah Sulteng terhindar dari berbagai kejahatan internasional, khususnya TPPO.
Pihaknya, kata dia, mendukung Desa Sirom untuk menjadi desa binaan Imigrasi yang mandiri dan informatif sehingga dapat turut terlibat dalam mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar mengatakan bahwa program desa binaan merupakan langkah tepat dan strategis guna meningkatkan layanan keimigrasian hingga ke pelosok wilayah.
"Program Desa Binaan Imigrasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keimigrasian," katanya.
Ia berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan TPPO dan peningkatan pelayanan keimigrasian.
Siregar juga berharap agar seluruh masyarakat Desa Sirom dapat lebih sigap menanggapi maupun mengantisipasi terhadap isu-isu keimigrasian.
| 2024-05-29 11:42:09 | Berita Online | sulteng.antaranews.com | Nur Amalia Amir |
Ditjen Imigrasi | 389,772,955 |
Berapa Lama Paspor Jemaah Haji Berlaku? Ini Penjelasan Imigrasi | SuaraSulsel.id - Imigrasi Makassar melansir masa berlaku paspor Jemaah Calon Haji (JCH) hingga 10 tahun yang sebelumnya hanya 5 tahun, sehingga mewanti-wanti JCH menjaga paspornya.
"Karena paspor Jemaah berlaku hingga 10 tahun dan ada perubahan layanan di asrama, jadi hendaknya betul-betul dijaga jangan sampai hilang atau tertinggal," kata Petugas Imigrasi Makassar Kahfi di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Minggu 12 Mei 2024.
Dia mengatakan, perpanjangan masa berlalu paspor tersebut sesuai kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang diatur dalam Perkemenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yang berbunyi "Masa berlaku paspor 10 tahun tidak berlaku WNI berusia dibawah 17 tahun dan anak berkewarganegaraan ganda atau sudah menikah".
Perbedaan masa berlaku paspor ini karena adanya perubahan identitas biometrik pada pertumbuhan anak dibawah umur.
Sementara itu Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar Ikbal Ismail mengatakan, untuk menjaga dokumen JCH seperti paspor maka sudah disiapkan tas selempang yang dapat memuat dokumen penting, air minum, payung, sendal dan sebagainya.
"Jadi tas selempang untuk JCH yang dulu ukurannya agak kecil, sekarang yang dibagikan lebih besar dan di bagian depan memiliki plastik transparan, sehingga dokumen seperti paspor langsung terlihat dan mudah ditemukan," ujarnya.
Menurut dia, pentingnya memperhatikan dokumen khususnya paspor karena berkaitan dengan kelancaran perjalanan dan keimigrasian saat masuk dan keluar dari suatu negara.
Hal itu dibenarkan Koordinator C Imigrasi Makassar, Arifandi di Asrama Haji Sudiang, Makassar.
Menurut dia, kalau sebelumnya paspor diberikan pada saat JCH akan ke bandara, namun kini dibagikan lebih awal saat tiba di asrama haji dan langsung mendapatkan layanansatu pintu dengan bidang kesehatan, imigrasi dan pemberian living cost.
Setelah itu JCH masuk wisma untuk istirahat dan ada jedah waktu sehari semalam sebelum pemberangkatan, sehingga dikhawatirkan paspor akan tercecer atau tertinggal. Karena itu, diminta untuk menjaganya. | 2024-05-13 14:28:29 | Berita Online | suara.com | Muhammad Yunus |
Ditjen Imigrasi | 389,677,736 | Imigrasi Kediri Deportasi Wanita Sri Lanka Usai Melahirkan Anaknya | Kota Kediri, SJP - Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri kembali mendeportasi dua Warga Negara Asing (WNA) asal Sri Lanka. Mereka adalah ibu berinisial NJMA dan NN, anaknya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, Denny Irawan menjelaskan, jika NJMA, ibu dari NN merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas Penyatuan Keluarga, karena suaminya merupakan Warga negara Indonesia (WNI).
| 2024-05-11 17:35:21 | Berita Online | beritasatu.com | Tim SuaraJatimPost.com |
Ditjen Imigrasi | 392,552,186 | Dirjen Imigrasi Pastikan Sistem Perlintasan di Bandara dan Pelabuhan Sudah Pulih | Liputan6.com, Jakarta - Sistem perlintasan yang digunakan untuk pemeriksaan keimigrasian secara digital, terpantau sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu malam, 22 Juni 2024. Titik-titik tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) utama seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, Hang Nadim, serta Pelabuhan Batam Center dan Nongsa, sudah dapat melayani pemeriksaan keimigrasian seperti sedia kala.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menyampaikan, sistem aplikasi perlintasan sudah berjalan normal sejak recovery Sabtu malam 22 Juni 2024, sedangkan autogate, aplikasi visa dan izin tinggal sudah normal pada Minggu pagi 23 Juni 2024.
"Aplikasi M-Paspor dan Cekal Online juga sudah sepenuhnya beroperasi normal seperti biasa. Adapun sistem paspor ditargetkan untuk recovery pada hari Senin, 24 Juni 2024," ungkap Silmy pada Selasa (25/6/2024).
Dia juga mengatakan, pengambilan keputusan pemindahan data canter dilakukan setelah 12 jam sejak gangguan teknis di pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo teridentifikasi.
Langkah tersebut diambil setelah mengamati perkembangan recovery server PDN yang tidak menunjukkan hal positif di hari pertama gangguan. Proses pengaktifan kembali sistem imigrasi pada data center yang baru membutuhkan waktu dua hari dari hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024.
"Umumnya permasalahan teknis bisa terselesaikan dalam hitungan satu sampai tiga jam. Ketika sudah melebihi enam jam, maka kami menyimpulkan bahwa ini pasti ada serangan lebih dari permasalahan teknis semata, misalnya masalah yang ditimbulkan oleh serangan siber," kata dia.
Lantaran permasalahan akibat serangan siber biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi jika serangannya ransomware, pihaknya harus memutuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara.
"Dalam hal ini, saya mengapresiasi langkah recovery yang dilakukan rekan-rekan di Imigrasi yang bertindak cepat dan bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem imigrasi," ungkap Silmy.
Dia juga berharap agar PDN Kementerian Kominfo segera pulih dan kembali normal, mengingat banyaknya pelayanan publik lainnya yang bergantung pada data center PDN.
"Kami tidak bisa menunggu PDN pulih. Kepentingan publik menjadi prioritas dalam upaya pemulihan kesisteman yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi, sehingga masyarakat yang akan melintas keluar dan masuk Wilayah Indonesia dapat terlayani dengan baik," kata Silmy.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan adanya serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional (PDN). Bahkan, kata dia, pelaku meminta tebusan senilai 8 juta Dollar.
"Iya, menurut tim (minta tebusan) 8 juta dollar," kata Budi Arie kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Dia belum menjelaskan secara rinci soal dari mana dan motif serangan yang membuat server PDN menjadi lumpuh. Budi menyebut serangan terhadap sistem PDN disebabkan virus Lockbit 3.0.2.
"Ini serangan virus lockbit 3.0.2," ucapnya.
Sebelumnya, Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mencari tahu penyebab lumpuhnya server PDN pada Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), Kamis 20 Juni 2024.
"Sedang kita dalamin. Bekerjasama dengan BSSN apakah kendala teknis atau ada hal lain," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat dikonfirmasi, Senin (24/6/2024).
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan di PDNS-2 itu. | 2024-06-25 10:00:14 | Berita Online | Liputan6.com | Pramita Tristiawati |
Ditjen Imigrasi | 392,285,802 | Imigrasi upayakan pemulihan layanan sesegera mungkin pascagangguan PDN |
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk memulihkan layanan sesegera mungkin akibat gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN).
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Silmy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan layanan keimigrasian di kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi di bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala akibat gangguan PDN tersebut.
Namun demikian, Silmy memastikan masyarakat yang berada di bandara udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi.
Meskipun sistem sedang terkendala, kata dia, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitu pula pada saat kedatangan.
Untuk sementara, Silmy menyarankan penumpang pesawat untuk datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, bagi masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor, juga tetap dilayani seperti biasa.
Akan tetapi, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” ujar Silmy.
Sebelumnya, Silmy menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada sistem imigrasi disebabkan Pusat Data Nasional yang bermasalah.
"Yang bermasalah PDN, Pusat Data Nasional, yang dikelola Kominfo," kata Silmy saat dihubungi ANTARA via pesan daring dari Jakarta, Kamis sore.
Silmy mengatakan bahwa Pusat Data Nasional tersebut dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan lembaga itu.
"Imigrasi sebagai pengguna, di mana
server
kita ada di PDN," tambahnya.
Penumpang di Bandara Soetta menumpuk akibat gangguan server PDN
Menkominfo: Pemulihan dilakukan imbas gangguan Pusat Data Nasional
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-20 18:56:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 391,779,467 | Inovasi Lalampa! Kantor Imigrasi Palu Gelar Layanan Paspor Jemput Bola di Desa Pandajaya | TRIBUNPALU.COM - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu melalui inovasi Lalampa (Layanan Langsung Menjangkau Pelosok Desa) menghadirkan pelayanan paspor bagi masyarakat calon Jemaah umroh di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso (11/06/2024).
Bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kantor Imigrasi Palu melaksanakan pelayanan paspor jemput bola di Desa Pandajaya.
Inovasi Lalampa merupakan solusi yang dihadirkan untuk menjangkau masyarakat diseluruh pelosok desa yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Palu.
Pemohon tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pembuatan paspor karena petugas Imigrasi yang akan mendatangi pemohon di lokasi yang telah ditentukan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar berharap inovasi yang dihadirkan oleh Kantor Imigrasi Palu dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan paspor tanpa harus terkendala jarak dan waktu.
“Inovasi Lalampa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Palu sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dilingkungan kerja Kanwil Kemenkumham Sulteng yang cukup luas. Semoga masyarakat yang berada di Pelosok Desa juga dapat menikmati pelayanan paspor yang sama tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Palu” ucap Hermansyah.
Pelayanan Lalampa bisa didapatkan oleh masyarakat dengan mengajukan surat permohonan dari kantor/komunitas/kompleks tempat tinggal dengan minimal 30 orang pemohon.
Jika permohonan telah disetujui, selanjutnya petugas akan berkoordinasi dengan perwakilan pemohon untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
Untuk informasi lebih lanjut sahabat mido dapat menghubungi nomor layanan informasi dan pengaduan Kantor Imigrasi Palu di 0813-4134-8008.(*) | 2024-06-12 14:50:53 | Berita Online | palu.tribunnews.com | Putri Safitri |
Ditjen Imigrasi | 390,207,055 | Kantor Imigrasi Surakarta Sukses Layani Ratusan E-Paspor di Dekranas Expo 2024 |
Solopos.com, SOLO — Kantor Imigrasi Surakarta menyampaikan terima kasih kepada ratusan masyarakat yang telah memanfaatkan layanan pembuatan Paspor Elektronik di Dekranas Expo 2024. Layanan ini diadakan di Pamedan Mangkunegaran, Solo selama empat hari, mulai Rabu (15/5/2024) hingga Sabtu (18/5/2024).
Keikutsertaan Kantor Imigrasi Surakarta dalam Dekranas Expo 2024 merupakan bagian dari pameran Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk memperkenalkan dan menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses dan dekat dengan masyarakat. Selain layanan pembuatan paspor, Kantor Imigrasi Surakarta juga memberikan informasi keimigrasian kepada para pengunjung Dekranas Expo 2024.
“Melalui partisipasi ini, kami ingin memberikan pelayanan pembuatan paspor elektronik yang berkesan dan semakin dekat dengan masyarakat. Kami juga ingin mengenalkan layanan keimigrasian terkini kepada para pengunjung Dekranas Expo 2024,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Surakarta, Winarko, dalam keterangan resmi kepada Solopos.com, Minggu (19/5/2024)
Selain Kantor Imigrasi Surakarta, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga menghadirkan berbagai layanan publik lainnya di Dekranas Expo 2024. Di antaranya, Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Perseroan Perorangan, Appostile, Pewarganegaraan, Pemasyarakatan, Konsultasi Bantuan Hukum & HAM, dan Layanan Paspor serta Layanan BHP Semarang.
Tak hanya itu, pengunjung Dekranas Expo 2024 juga dapat melihat berbagai hasil pembinaan kemandirian di Lapas dan Rutan berupa kerajinan tangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan hasil karya WBP kepada masyarakat luas.
Hasilnya, Kemenkumham Jateng pun menerima penghargaan sebagai Peringkat Terbaik 2 Stan Terbaik Kategori Kementerian Lembaga.
“Kami berharap dengan keikutsertaan kami bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Dekranas Expo 2024, selain mendapatkan layanan paspor, masyarakat juga dapat lebih mengenal dan memanfaatkan berbagai layanan publik yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah,” ujar Winarko.
| 2024-05-19 17:56:14 | Berita Online | solopos.com | Ivan Indrakesuma |
Ditjen Imigrasi | 391,500,911 | Imigrasi Malaysia tangkap sindikat "Geng Broga" yang selundupkan WNI |
Kuala Lumpur (ANTARA) - Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menangkap sindikat "Geng Broga" yang diduga menyelundupkan serta menahan 12 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sebuah operasi khusus di sekitar Sungai Besar dan Sabak Bernam, Negeri Selangor, Malaysia, Kamis (6/6).
Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia Ruslin Jusoh dalam pernyataan media yang diakses di Kuala Lumpur, Jumat, mengatakan dalam operasi yang dilakukan sekitar pukul 20.05 waktu setempat (19.05 WIB).
Dia memaparkan, operasi itu melibatkan satu tim petugas berbagai pangkat dari Divisi Intelijen dan Operasi Khusus Markas Imigrasi Putrajaya, telah menangkap seorang laki-laki (47 tahun) yang diduga dalang penyelundupan manusia dan dua laki-laki warga Malaysia (31 tahun dan 40 tahun) yang diduga berperan sebagai "
transporter
".
JIM ikut menahan dua orang laki-laki, seorang perempuan, seorang anak laki-laki yang semuanya merupakan WNI.
Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil intelijen selama dua pekan, dia mengatakan tim operasi khusus telah diatur bergerak dan bertemu dengan pelaku yang menggunakan tiga mobil, yakni satu Perodua Alza, satu Perodua Bezza dan satu Proton Waja, yang dikendarai oleh tiga orang terduga penyelundupan manusia dalam keadaan mencurigakan.
Menurut dia, semua terduga yang mengendarai tiga kendaraan itu melaju kencang setelah menyadari kehadiran pasukan operasi itu, tetapi semuanya berhasil dihadang.
Berdasarkan hasil investigasi, tim diatur untuk bergerak ke kawasan rawa bakau di sekitar Sabak Bernam, dan menangkap delapan WNI lainnya yang baru sampai secara ilegal dari Indonesia melalui jalur laut.
Sehingga total 15 orang, terdiri dari tiga warga negara Malaysia dan 12 WNI yang berusia antara lima hingga 52 tahun ditangkap dan ditahan dalam operasi tersebut, ujar dia.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan dua laki-laki WNI telah melampaui masa tinggal, sedangkan 10 orang lainnya, termasuk seorang perempuan dan seorang anak laki-laki, tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah untuk berada di negara tersebut.
Tim operasi menyita lima salinan paspor Indonesia, uang tunai sebesar RM6.200 atau sekitar Rp21,4 juta, serta tiga kendaraan yang diyakini digunakan untuk mengangkut pendatang asing tanpa izin (PATI).
Ia mengatakan modus operandi sindikat itu adalah menggunakan jalur laut untuk mendatangkan dan mengeluarkan WNI dari Tanjung Balai, Indonesia menuju Sungai Besar, Selangor.
Sindikat itu menggunakan kapal penangkap ikan, lalu menukarnya dengan perahu kecil di tengah lautan. Dalang sindikat itu akan mengatur pergerakan keluar masuk Malaysia, kendaraan yang akan digunakan untuk membawa migran dan diyakini terkait dengan sindikat yang ada di Indonesia, kata Ruslin.
Ia mengatakan sindikat yang sudah beroperasi selama setahun itu akan mengenakan bayaran RM1.500 (sekitar Rp5,2 juta) hingga RM2.500 (sekitar Rp8,6 juta) untuk setiap orang berdasarkan jenis kelamin.
Sebanyak tiga pria Malaysia ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 26A, Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) tahun 2007, sementara seluruh WNI ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 6 (3) dan Bagian 15 (4), Akta Imigrasi 1959/63 dan ditahan di Depo Imigrasi Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
Ia mengatakan JIM berkomitmen memerangi sindikat perdagangan manusia dalam penegakan hukum demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Tindakan tegas akan dikenakan terhadap pihak mana pun yang kedapatan melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi 1963, dan Undang-undang Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007, ujar Ruslin.
Imigrasi Malaysia gagalkan penyelundupan warga Rohingya di Kelantan
Kemenkumham sebut pelaku TPPO incar lulusan SMA yang cari gaji tinggi
Imigrasi sosialisasi pembentukan desa binaan cegah perdagangan orang
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-07 20:56:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,817,639 | Imigrasi Tak Hitung Kerugian Usai Layanan Keimigrasian Terganggu | tirto.id
- Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tak akan menghitung kerugian usai mengalami gangguan layanan keimigrasian buntut serangan
ransomware
yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN).
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim, hal itu karena lembaganya merupakan milik pemerintah, bukan institusi komersial.
"Kita, kan, organisasi pemerintah yang tidak menghitung dalam hal kerugian. Tentu di sini kita hanya masalah waktu dan
pressure
(tekanan) karena layanan publik saja. Tidak dalam konteks finansial," kata Silmy di Penang Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024) malam.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['peretasan']).setTargeting('channel', ['sosial budaya']).setTargeting('gdn_keyword', ['people society']).setTargeting('channel_group', ['latest news']).setTargeting('noads_content', ['false']);gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Toh, kata dia, tidak ada pembatalan penerbangan selama layanan keimigrasian terganggu.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['peretasan']).setTargeting('channel', ['sosial budaya']).setTargeting('gdn_keyword', ['people society']).setTargeting('channel_group', ['latest news']).setTargeting('noads_content', ['false']);gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
"Jadi, kalau misalnya ditanya rugi, saya rasa tidak ada," tutur Silmy.
Silmy mengatakan pihaknya hanya fokus pada komplain masyarakat karena tak mendapat layanan optimal. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi tak memikirkan kerugian selama layanannya mengalami kelumpuhan.
"Tidak ada kerugian yang kita hitung dan kita juga bukan organsiasi yang komersial. Kita layanan publik dan semua orang asing juga membayar visa, walaupun misalnya yang tadinya harus
online
, ini
visa on the arrival
bayarnya manual," ucap Silmy.
Kendati demikian, Ditjen Imigrasi telah menerbitkan surat edaran untuk dijadikan pedoman bagi seluruh satker imigrasi dalam menyikapi soal perpanjangan izin tinggal dari visa yang diurus sacara manual.
"Itu, kan, sifatnya teknis, tetapi
enggak
ada," tutup Silmy.
Sebelumnya, Silmy Karim memastikan layanan keimigrasian sudah pulih 100 persen.
"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa
online
, izin tinggal, dan paspor sudah
recover
100 persen," kata Silmy.
Baca juga:
Kominfo Sebut Sebagian Layanan Keimigrasian Mulai Beroperasi
Imigrasi Perpanjang Masa Pencekalan Firli Bahuri Hingga 6 Bulan
Dirjen Imigrasi Pastikan Layanan Keimigrasian Sudah Pulih 100%
Baca juga artikel terkait
PERETASAN
atau tulisan lainnya dari
Fransiskus Adryanto Pratama
tirto.id
- Flash news
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fadrik Aziz Firdausi | 2024-06-28 21:42:10 | Berita Online | tirto.id | tirto.id |
Ditjen Imigrasi | 390,853,066 | Menpan RB nilai perbaikan layanan imigrasi tingkatkan iklim investasi |
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menilai perbaikan layanan imigrasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dapat meningkatkan layanan iklim investasi.
Perbaikan tersebut antara lain pada penyederhanaan proses bisnis (probis) layanan Visa dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
"Kami sangat mengapresiasi karena Kemenkumham telah melakukan terobosan penyederhanaan probis layanan visa dan ITAS, yang juga menjadi bagian dari etalase bangsa sekaligus berperan meningkatkan iklim investasi," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, penyederhanaan proses bisnis pada setiap birokrasi layanan publik sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. Adapun Presiden Jokowi juga memberikan arahan terhadap pelayanan visa dan ITAS pada rapat terbatas yang dilaksanakan pada 2022.
Pemberian arahan tersebut didasari oleh banyaknya keluhan dari Warga Negara Asing (WNA) mengenai sulitnya mengurus Visa dan ITAS di Indonesia.
"Arahan perbaikan probis pelayanan visa dan ITAS tersebut sudah ditindaklanjuti secara cepat oleh Kemenkumham, harapannya probis pelayanan visa dan ITAS yang semakin mudah dapat menciptakan iklim investasi ekonomi dalam negeri," ungkapnya.
Sebelum dilakukan perbaikan proses bisnis layanan visa dan ITAS, regulasi yang mengatur Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dipandang cenderung rumit dan mahal. Kategorisasi visa juga dapat dikatakan cukup terbatas.
Menurutnya, hal tersebut menyebabkan berbagai masalah seperti rendahnya jumlah orang asing di Indonesia. Oleh karena itu, pada 2022, Kemenkumham bersama-sama Kementerian PANRB mendiskusikan sejumlah langkah penyederhanaan proses bisnis pengurusan Visa dan Izin Tinggal Terbatas ITAS.
Lebih lanjut, Anas menyampaikan ketika itu ditemukan penyebab belum efektifnya proses pengurusan visa dan ITAS lantaran pemohon harus berurusan di dua instansi bahkan lebih.
Pemrosesan VITAS/ITAS juga harus menunggu rekomendasi dan tidak ada kepastian waktu. Selain itu sistem layanan bersifat silo dan tidak interoperabilitas antar-instansi.
Rekomendasi kebijakan tersebut telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yaitu dengan mengimplementasikan pola
single phase, single process
.
Langkah yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah menghubungkan kembali permohonan rekomendasi keimigrasian dengan sistem
Online Single Submission
(OSS), memroses visa untuk dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin berusaha (Single Process), penyederhanaan persyaratan penerbitan visa izin tinggal bagi investor serta mekanisme pembayaran visa termasuk
visa on arrival
yang dilakukan penyederhanaan dan bersifat
cashless
(digital payment).
Transformasi tersebut disetujui dengan ditetapkannya PMK Nomor 7/PMK.02/2023. Imigrasi juga telah berhasil mengubah skema posisi institusi dari posisi hilir menjadi hulu dalam skema perizinan WNA.
Transformasi yang dilakukan Kemenkumham tersebut telah mempengaruhi perkembangan nilai RB dan SAKIP. Pada tahun 2022 nilai RB Kemenkumham pada kategori "BB" dan tahun 2023 nilai RB Kemenkumham mencapai kategori "A".
Imigrasi: Layanan paspor di batas RI-Malaysia perkuat kedaulatan NKRI
Ditjen Imigrasi buka "hotline" pelaporan aktivitas mencurigakan WNA
Sedangkan untuk nilai SAKIP Kemenkumham pada tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. "Saya yakin tren ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan," jelas Anas.
Anas menambahkan imigrasi memainkan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan hubungan internasional, seperti pengaruh terhadap aspek ekonomi, budaya, pendidikan, dan keamanan.
Fungsi imigrasi dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan efisiensi layanan, transparan dan akuntabel, penguatan teknologi informasi, pelayanan publik yang lebih baik, kolaborasi antar-instansi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan komitmen kuat dari Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berinovasi meningkatkan pelayanan publik.
"Kami dari Kementerian Hukum dan HAM mencoba untuk mencari terobosan-terobosan kreatif dalam optimalisasi digitalisasi pelayanan keimigrasian. Tentu kehadiran Pak Menpan RB untuk menyampaikan masukan-masukan untuk memperbaiki kinerja keimigrasian di waktu mendatang, terlebih dalam rangka optimalisasi digitalisasi," ucap Yasonna.
Rapat Koordinasi Fungsi Imigrasi Perwakilan RI di Los Angeles tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumhan Silmy Karim. Forum ini diikuti pejabat/pegawai fungsi imigrasi perwakilan RI di berbagai negara dan pejabat Konsuler KBRI di Wilayah Amerika.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-29 13:00:15 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,287,773 | Gangguan Sistem Imigrasi Akibat Pusat Data Nasional Kemenkominfo Bermasalah | Jakarta, Beritasatu.com- Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menjelaskan gangguan yang terjadi pada sistem imigrasi disebabkan Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi Infromatika (Kemenkominfo) bermasalah.
"Yang bermasalah Pusat Data Nasional yang dikelola Kemenkominfo," kata Silmy saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Silmy mengatakan penyelesaian gangguan Pusat Data Nasional bukan kewenangan Ditjen Imigrasi karena dikelola Kemenkominfo. "Imigrasi sebagai pengguna, server kita ada di PDN," tambahnya.
Silmy mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan internasional untuk datang lebih awal guna mengantisipasi antrean di konter imigrasi bandara atau pelabuhan. "Datang lebih awal untuk mengantisipasi antrean lama di konter imigrasi. Disarankan 3 jam sebelum jadwal penerbangan," pesan Dirjen Imigrasi.
Sebelumnya, berdasarkan pantauan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis siang, sistem pengecekan imigrasi mengalami gangguan mengakibatkan penumpang yang baru datang dari luar negeri harus mengantre panjang.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham melalui unggahan di kanal Instagram resminya @ditjen_imigrasi, Kamis sore, menjelaskan gangguan di Pusat Data Nasional berdampak pada seluruh layanan keimigrasian.
Pusat Data Nasional tidak hanya diperuntukkan Ditjen Imigrasi, melainkan pusat penyimpanan dan pengelolaan data untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami akan informasikan jika sistem telah beroperasi kembali," demikian unggahan Ditjen Imigrasi. | 2024-06-20 19:21:11 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 390,257,206 | Imigrasi Putussibau gencarkan pelayanan paspor di perbatasan RI-Malaysia |
Kapuas Hulu (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau saat ini gencar melakukan pelayanan pembuatan paspor untuk masyarakat di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
"Kami lakukan pelayanan dengan sistem jemput bola, untuk mempermudah akses masyarakat perbatasan dalam pembuatan paspor," kata Kepala Kantor Imigrasi Putussibau Uray Aliandri, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.
Uray menyampaikan masyarakat Kapuas Hulu khususnya warga di daerah perbatasan sangat antusias memanfaatkan pelayanan jemput bola dalam pembuatan paspor.
Ia menyebutkan sejak Januari sampai dengan Mei 2024 tercatat sudah ada 2.494 penerbitan paspor di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Menurutnya, selain pelayanan pembuatan paspor, Imigrasi Putussibau juga gencar melakukan sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan paspor untuk melintas secara resmi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau.
"Kami memahami bahwa tidak semua masyarakat, terutama di daerah perbatasan memiliki kemudahan untuk datang ke kantor imigrasi, oleh karena itu kami hadir langsung ke perbatasan untuk memberikan pelayanan pembuatan paspor," katanya.
Meskipun diberikan kemudahan dalam pengurusan paspor, Imigrasi Putussibau komitmen tetap mengacu kepada aturan berlaku.
Uray mengaku pihaknya selektif dalam penerbitan paspor, agar tidak disalahgunakan dalam pelintasan, tujuan agar masyarakat tidak dalam praktek perdagangan manusia di daerah perbatasan.
Sementara itu, Sekretaris Camat Empanang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia Aquarius Medang mengaku program pelayanan jemput bola sangat membantu masyarakat.
"Kami sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan paspor di sini. Jarak ke Putussibau cukup jauh dan memakan biaya, jadi ini sangat memudahkan kami," kata Medang.
Medang berharap pelayanan dengan sistem jemput bola dapat terus dilakukan terutama ke daerah terpencil di daerah perbatasan.
Petugas Imigrasi Putussibau melakukan pelayanan jemput bola pembuatan paspor di Kecamatan Empanang perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA/HO-Humas Imigrasi Putussibau. (Teofilusianto Timotius)
| 2024-05-20 13:28:10 | Berita Online | kalbar.antaranews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 390,495,897 | Imigrasi Palembang tuntaskan paspor haji gelombang I Sumsel-Babel |
Palembang (ANTARA) - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang telah menuntaskan pelayanan pemeriksaan paspor untuk pemberangkatan sekitar 4.000 calon haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Babel) melalui Embarkasi Haji Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II langsung ke Madinah.
"Hari ini pelayanan terakhir pemberangkatan 450 calon haji gelombang pertama asal Sumatera Selatan (Sumsel) sedangkan asal Bangka Belitung (Babel) telah diberangkatkan pada 15 -18 Mei 2024," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan, di Palembang, Kamis.
Dia menjelaskan, pihaknya menyiapkan 75 petugas untuk melayani pemeriksaan paspor calon haji asal Sumsel-Babel yang diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Palembang pada musim haji 1445 Hijriah/2024.
Calon haji yang diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Palembang 8.506 orang dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel dan 1.116 asal Kepulauan Babel, dan 95 petugas haji.
Seorang calon haji asal Babel meninggal di Palembang akan dipulangkan
Seorang calon haji asal Lubuklinggau meninggal dimakamkan di Madinah
Pemberangkatan calon haji dari dua provinsi tersebut dibagi 19 kloter dalam dua gelombang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines yang setiap kloternya 450 orang.
Gelombang pertama yakni kloter 1 - 9 mulai diberangkatkan pada 12 - 23 Mei 2024 dari Bandara SMB II Palembang langsung ke Madinah.
Sedangkan gelombang kedua kloter 10 -19 mulai berangkat pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024 dari Palembang langsung ke Jeddah, kata Ridwan.
Sementara sebelumnya Ketua Satgas Pemberangkatan Haji Imigrasi Palembang Adep Yoenoes menjelaskan bahwa pemeriksaan paspor/entry data perlintasan calhaj menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan (Border Control Management/BCM) dan penerapan cap oleh petugas dilakukan di Asrama Haji Kota Palembang.
"Untuk melakukan pelayanan pemeriksaan paspor 8.506 calhaj asal Sumsel dan Babel yang tergabung dalam 19 kloter itu diturunkan tiga tim dengan anggota masing-masing tim 25 orang," ujar Kasatgas yang juga Kasilantaskim itu.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi Satgas Imigrasi Palembang yang telah sukses menjalankan tugas pelayanan kepada calhaj dengan baik pada gelombang pertama.
"Dengan melihat pelayanan keimigrasian sejak pemberangkatan perdana calhaj pada 12 Mei 2024, saya optimistis kegiatan pelayanan keimigrasian di Embarkasi Haji Palembang bisa dilakukan dengan baik pada saat pemberangkatan sekitar 4.500 calhaj
gelombang kedua kloter 10 -19 pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024," kata Ilham Djaya.*
Kilang Plaju pastikan produksi Avtur penuhi kebutuhan penerbangan haji
Pertamina Patra Niaga pasok 200 kl Avtur ke Embarkasi Haji Palembang
Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-23 17:49:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,363,949 | HUT Jakarta, Imigrasi Jakut buka layanan "Eazy Passport" |
Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Utara membuka layanan "Eazy Passport" di Kantor Wali Kota Jakarta Utara dalam rangka untuk menyemarakkan HUT ke-497 Jakarta.
"Layanan ini dibuka untuk seluruh masyarakat dan pegawai dari Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara," kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara Qriz Pratama di Jakarta, Jumat
Menurut dia, antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pemohon yang mengantre saat layanan dibuka.
Menurut dia, total permohonan paspor yang masuk pada layanan ini sebanyak 42 permohonan yang terdiri dari permohonan paspor baru dan penggantian paspor habis masa berlaku.
Kantor Imigrasi Jakarta Utara juga pernah membuka layanan sejenis bagi warga yang berlokasi di kantor wali kota setempat tanpa perlu melakukan pendaftaran secara daring.
Imigrasi beri layanan Eazy Passport di Sekretariat Militer Presiden
Layanan itu merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pelayanan paspor secara kolektif.
"Layanan tersebut diadakan di luar Kantor Imigrasi dan menuju lokasi pemohon sehingga pemohon paspor tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi," kata dia.
Layanan diberikan untuk permohonan paspor baru maupun penggantian paspor tanpa perlu melakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi M-Paspor.
Menurut dia, untuk biaya pembuatan paspor sesuai dengan aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan biaya Rp350 ribu untuk paspor biasa dan Rp650 ribu untuk paspor elektronik.
Untuk jasa percepatan penerbitan paspor dalam waktu satu hari atau layanan percepatan dikenakan biaya sesuai aturan sebesar Rp1juta dan paspor tersebut berlaku selama 10 tahun.
Imigrasi sosialisasi pembentukan desa binaan cegah perdagangan orang
"Kami mengimbau warga agar mengajukan permohonan paspor jauh sebelum hari keberangkatan sehingga membayar lebih ringan. Tapi memang, kami perhatikan di sini banyak yang mengajukan layanan percepatan," kata dia.
Ketua DWP Jakarta Utara Yenny Nur Santi Ali mengatakan dengan layanan itu di lobi Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara dirinya mendapatkan kemudahan dalam mengurus penggantian paspor.
"Saya tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk melakukan pengurusan," kata dia.
| 2024-06-21 20:53:48 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,353,365 |
Layanan Imigrasi Gangguan, Bos Garuda Bilang Begini | Layanan imigrasi mengalami gangguan. Gangguan pada layanan imigrasi ini imbas gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN).
Gangguan layanan imigrasi tersebut juga memberikan dampak pada penerbangan.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengakui, ada penerbangan yang mengalami keterlambatan imbas gangguan layanan imigrasi tersebut. Namun, pihaknya memahami hal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi gini, Ini kan biasa ekosistem gini. Pasti ada lah delay, penumpang juga ngeluh, tapi kita dampingi. Dan kita bukan tipikal ini kok company yang ketika teman kita lagi bermasalah, terus kita kemudian teriak-teriak, terus Dirut Garuda menegur dirjen imigrasi, nggak lah, kita sama-sama kerjainnya, bantuin sama-sama," paparnya di Menara Danareksa Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Atas kondisi tersebut, Irfan pun mengimbau penumpang untuk datang lebih awal.
"Kita memang tadi saya sampaikan, kita memang meminta para penumpang untuk lebih awal. Tapi kita pastikan buat semua penumpang kita bawa semuanya," katanya.
Kembali, ia mengaku ada beberapa penerbangan yang terlambat. Irfan sendiri tak mempermasalahkan hal tersebut.
"Ada beberapa biasa delay dikit, telat dikit, nggak apa-apa lah," katanya. | 2024-06-21 18:07:08 | Berita Online | Detik.com | Achmad Dwi Afriyadi - |
Ditjen Imigrasi | 389,517,805 |
Jadi Instruktur Yoga di Ubud, 2 Turis Asing Diciduk Imigrasi | Bukannya liburan di Bali, dua orang turis asing malah menjadi instruktur yoga di Ubud. Akibatnya, mereka berdua diciduk oleh petugas Imigrasi.
Dua orang warga negara asing (WNA) digerebek oleh petugas Imigrasi di Villa Calamansi, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali, Jumat (3/5/2024) akhir pekan lalu.
Mereka masing-masing bernama Morgane Perez dan Manon Puel. Keduanya diduga menyalahi izin tinggal dengan bekerja sebagai instruktur yoga.
"Tim menuju salah satu vila yang diduga menjadi tempat dilakukan kegiatan Retreat Yoga. Sesampainya di lokasi tim memantau sekitar vila dan didapati orang asing tersebut sedang melatih yoga," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Tedy Riyandi dalam keterangannya.
Saat petugas Imigrasi datang ke vila, Perez dan Puel kedapatan sedang melatih yoga. Ada 10 orang yang mereka latih di vila itu. Petugas lalu memeriksa Perez dan Puel.
Dari hasil pemeriksaan di lokasi didapati Puel dan Perez memang membuka kelas yoga di vila itu. Mereka mengiklankan kelas yoga dan kegiatan retreat di media sosial. Perez juga menyebut dirinya sebagai instruktur yoga.
"Tim melakukan (penyitaan) STP (surat tanda penerimaan) paspor kedua orang asing tersebut dan meminta mereka datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Senin 06 Mei 2024 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Tedy.
Tak hanya Perez dan Puela. Petugas juga memeriksa sejumlah warga asing di tempat lain di Gianyar dan Denpasar. Mereka didapati bekerja di Bali. Namun, petugas tidak menciduk mereka karena jenis visa atau izin tinggalnya sudah sesuai.
Sebanyak tiga WNA bekerja sebagai karyawan di Polo Ralph Lauren di Jalan Raya Batubulan, Kabupaten Gianyar. Kemudian seorang WNA menjadi pengusaha teh herbal, dan dua WNA lainnya bekerja di PT Pinisi Duta Bahari, Jalan Tukad Balian, Renon, Denpasar.
------
Artikel ini telah naik di detikBali. | 2024-05-08 20:07:19 | Berita Online | Detik.com | Aryo Mahendro |
Ditjen Imigrasi | 392,581,924 | Gara-gara PDNS Diserang Ransomware Lockbit 3.0, 100 Jam Layanan Imigrasi Lumpuh | Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat diserang Ransomware Lockbit 3.0 menyebabkan gangguan selama berhari-hari, termasuk layanan imigrasi.Pasalnya, akibat serangan virus Ransomware Lockbit 3.0 tersebut, layanan imigrasi di bandar udara di seluruh Indonesia alami gangguan selama kurang lebih 100 jam sejak Kamis (20/6/2024) sore hingga Senin (24/6/2024).Setelah berhari-hari mengalami gangguan, pemerintah baru mengungkap penyebab gangguan karena Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware bernama Brain Cipher.Pusat Data Nasional Sementara yang diserang itu berlokasi di Surabaya. Serangan siber itu membuat data terkunci oleh enkripsi.Akibatnya, pemeriksaan keimigrasian di seluruh bandar udara terganggu dan harus dilakukan secara manual.Simak selengkapnya dalam video berikut.Penulis Naskah: Muhammad Dava ArrifaVideo Editor: Muhammad Dava ArrifaProduser: Holy Kartika Nurwigati SumartiningtyasMusik: Liquid Time - Aakash Gandhi#ransomware #BrainCipher #PDNS #PDN #Kominfo #RansomwareLockbit #JernihkanHarapanArtikel Terkait:https://tekno.kompas.com/read/2024/06/25/10400047/100-jam-layanan-imigrasi-lumpuh-pemerintah-baru-ungkap-pdns-kena-ransomware?page=all#page2
| 2024-06-25 16:45:06 | Berita Online | Kompas.com | null |
Ditjen Imigrasi | 390,814,022 | Ka UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Jatim berlatih menembak |
Sidoarjo (ANTARA) - Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur mengikuti kegiatan menembak bersama di Pusdik Sabara Porong, Sidoarjo dalam rangka mengasah kemampuan fisik, mental dan disiplin serta meningkatkan sinergisitas antaranggota.
Kakanwil Jatim Heni Yuwono di Sidoarjo, Selasa, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut selain untuk menjalin silaturahim dan memperkokoh sinergisitas, juga bertujuan untuk melatih ketangkasan, konsentrasi dan kesigapan para Kepala UPT dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.
"Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kekompakan antarkepala UPT," ucapnya.
Kegiatan ini, kata dia, juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kanwil Kemenkumham Jatim.
"Kemampuan fisik dan mental yang prima, serta disiplin tinggi diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik," ujarnya.
Dengan kegiatan ini diharapkan dapat melatih diri untuk berkonsentrasi dan fokus.
"Sehingga, sebesar dan sekompleks apapun kegiatan yang dihadapi, jika dilaksanakan dengan konsentrasi dan fokus pasti akan terlaksana dengan baik," katanya.
Kegiatan menembak diawali dengan pemberian materi tentang dasar-dasar menembak dan pengenalan jenis-jenis senjata api oleh Tim Menembak Pusdik Sabhara Porong. Selanjutnya, para peserta mempraktikkan kemampuannya menembak. | 2024-05-28 21:50:47 | Berita Online | jatim.antaranews.com | ANTARA News Agency |
Ditjen Imigrasi | 389,544,844 | Ditjen Imigrasi Gelar Rakor Pengelolaan Lintas Batas di Daerah Terluar | POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berpartisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan.
Dalam sebuah langkah kolaboratif yang kuat, Kepala Imigrasi Kupang turut menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan dukungan dari organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang bertempat di PLBN Motaain, Atambua, Kabupaten Belu, Selasa (07/05/2024).
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk TNI-POLRI, ujung tombak pemerintahan daerah diperbatasan seperti, camat, lurah, kepala desa, unsur keimigrasian dari Kanwil Kemenkumham NTT dan UPT Imigrasi serta para pemangku kepentingan lainnya di wilayah Atambua.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam melawan praktik kejahatan ini yang merugikan banyak individu dan keluarga terutama terkait pengelolaan pos lintas batas dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan darat Atambua.
"Dalam rakor ini, kami meminta perspektif ideal dari setiap pihak bagaimana pengelolaan perbatasan tanpa mengesampingkan kedaulatan NKRI, menghormati kedaulatan masing-masing negara tapi tidak memutus silaturahmi sosial budaya dan sebagaimana amanat dari presiden untuk bagaimana hukum perbatasan itu bisa mengkatalisator kehidupan ekonomi lebih baik bagi masyarakat perbatasan sehingga dari rangkaian pertemuan ini dapat menghasilkan road map mengenai border control management," ucap Direktur Kerjasama Keimigrasian, Anggiat Napitupulu, dalam sambutannya.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh antusiasme, para peserta berdiskusi tentang strategi pengelolaan pos lintas batas yang lebih efektif guna mengidentifikasi, mencegah, dan menindak tindak pidana perdagangan orang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai ide dan pengalaman dibagikan, termasuk pemahaman mendalam tentang tantangan lokal dan solusi yang dapat diimplementasikan.
Hadir langsung di lokasi kegiatan, Kepala Kanim Kupang, Christian Penna, menyatakan bahwa walaupun fokus kegiatan ini di Atambua, Kanim Kupang yang juga memiliki wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan negara lain, juga menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan semua pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang di wilayah perbatasan.
"Langkah-langkah konkret diharapkan akan segera diambil dalam bentuk roadmap sebagai hasil dari rapat koordinasi ini, memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas batas untuk melindungi warga dari ancaman kejahatan transnasional" ucapnya. (YP) | 2024-05-09 10:56:32 | Berita Online | kupang.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,177,204 | Kakanwil Kumham NTT tekankan pentingnya desa binaan imigrasi di Labuan Bajo |
Kupang (ANTARA) - Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone menekankan pentingnya desa binaan Imigrasi saat memberikan pengarahan kepada pegawai di Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
"Saya minta jajaran Kanim Labuan Bajo untuk segera bertemu dan komunikasi dengan pemda setempat terkait dengan desa binaan imigrasi," kata Marciana Dominika Jone di Kupang, Senin, (3/6/2024).
Marciana Dominika Jone mengemukakan hal itu saat memberikan arahan serta tugas kepada Kanim Labuan Bajo saat mengunjungi daerah wisata itu untuk melakukan kunjungan kerja.
Ia berharap pembentukan desa binaan imigrasi dapat memberi kemudahan akses informasi terkait dengan pelayanan keimigrasian, salah satunya permohonan paspor. Hal ini dapat mendukung upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang maupun pekerja migran nonprosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian kepada masyarakat.
Hal itu juga sesuai dengan harapan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim saat berkunjung ke Kota Kupang beberapa waktu lalu.
Menurut dia, program Desa Binaan Imigrasi dapat menjadi alat untuk memberikan pembinaan kepada calon pekerja migran agar calon pekerja migran bisa memahami hal-hal yang kiranya dapat menjadi masalah di kemudian hari jika bekerja di luar negeri akibat ketidaktahuan.
Desa binaan itu, kata Silmy, tidak hanya petugas dari imigrasi saja, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah provinsi hingga desa.
"Harapannya melalui program ini akan ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah hingga tingkat paling rendah, yaitu pemerintah desa, agar secara bersama-sama dapat memberikan pemahaman terkait dengan bahaya kejahatan TPPO," ujar dia.
Tidak hanya soal Desa Binaan Imigrasi, Marciana juga menekankan soal target kinerja kepada seluruh pegawai di Kanim Imigrasi Labuan Bajo.
Dikatakan bahwa target kinerja harus diwujudnyatakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jajaran Kanim Labuan Bajo perlu melakukan percepatan pemenuhan target kinerja pada periode B06 sebelum memasuki periode B09 mulai Juli mendatang.
Baca juga: Imigrasi Atambua terus perkuat pengawasan perlintasan perbatasan
"Laksanakan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan target kinerja Kantor Imigrasi Labuan Bajo dengan baik dan tepat waktu," ujarnya.
Baca juga: Dirjen Imigrasi usulkan tambah enam atase imigrasi di luar negeri
Baca juga: Polisi tetapkan satu WNA dan enam WNI sebagai tersangka penyelundupan manusia
Selain itu, menurut dia, yang paling penting adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. | 2024-06-03 15:15:07 | Berita Online | kupang.antaranews.com | Kornelis Kaha |
Ditjen Imigrasi | 390,159,213 | Diduga Pelaku Penyelundupan Manusia, WNA Asal Bangladesh Diamankan Imigrasi di Surabaya | TRIBUN-PANTURA.COM - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya berhasil mengamankan seorang warga negara Bangladesh yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Nusa Tenggara Timur dan Australia Federal Police (AFP), Rabu (8/5/2024).
Pria berinisial HR itu diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, Ramdhani mengatakan, HR mulanya dilaporkan oleh istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), S, pada 9 Januari 2024. Kala itu S mengaku bahwa suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya.
"Istrinya juga menyampaikan bahwa HR terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia," tutur Ramdhani, dalam keterangannya.
Atas laporan tersebut, pada 12 Januari dan 1 Maret 2024, S bekerja sama dengan petugas Imigrasi untuk memancing HR agar keluar dari persembunyiannya.
Selanjutnya, pada 2 April 2024 Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.
Petugas Imigrasi berkoordinasi dengan Subdit Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta AFP pada 24-25 April 2024 dalam mencari titik terang keberadaan HR.
Pada 26 April, petugas memanggil seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diketahui menjadi perwakilan HR. Ia membantu HR dalam rangka memproses layanan keimigrasian untuknya.
Petugas memintanya mendatangkan HR dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian. Di tanggal 28 April, petugas berkoordinasi dengan Polda NTT dan dinyatakan bahwa HR adalah DPO Polda NTT.
"Tanggal 8 Mei, HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan kami segera mengamankannya. Saat petugas melakukan pengecekan di persembunyian HR, kami juga menemukan warga negara Bangladesh lain. Pada tanggal 11 Mei petugas memeriksa S, M (teman wanita HR), dan Sl (warga negara Bangladesh lain yang tinggal di persembunyian HR) dan menemukan berbagai petunjuk dan alat bukti," tambahnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam menerangkan, pada 13 Mei 2024petugas imigrasi melimpahkan HR ke Polda NTT.
"Karena HR ini merupakan terduga tindak kriminal penyelundupan manusia DPO Polda NTT, maka kami limpahkan kepada Polda NTT selaku instansi yang berwenang memproses pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal keimigrasian, Ia melanggar Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujarnya.
Sementara itu, pada konferensi pers yang diselenggarakan pada Jumat (17/05/2024), Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono mengatakan, HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di aplikasi TikTok dengan menawarkan pekerjaan di Australia untuk menjerat korbannya.
Salah satu korban WN India dimintai uang sejumlah 2.000 Dollar Australia. Sementara itu tiga orang korban WN Bangladesh dan satu orang WN Myanmar dimintai uang sejumlah 30.000 Ringgit Malaysia.
"Mereka melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar," ujar Awi. (*) | 2024-05-18 18:36:27 | Berita Online | pantura.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,296,550 | Server PDN Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor |
KABARCIREBON - Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala. Hal ini merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang sedang berlangsung. “Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (20/6/2024). Adapun masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi. Baca Juga: Kantor MUI Kuningan Ditargetkan Selesai Agustus Mendatang Dirjen Imigrasi mengatakan, meskipun sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan. Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa. Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal. “Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tutup Silmy.(Fanny)
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-InsideMR'); });
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| 2024-06-20 21:30:13 | Berita Online | kabarcirebon.pikiran-rakyat.com | Fanny Crisna Matahari |
Ditjen Imigrasi | 391,317,407 | Puluhan Jemaah Haji Indonesia Pakai Visa Non Haji, Kepala Imigrasi Soetta: Mereka Pulang Mandiri | Tangerang - Puluhan jemaah haji dipulangkan usai kedapatan menggunakan visa non-haji. Pemulangan itu ternyata bukan melalui sistem deportasi, melainkan pulang secara mandiri.Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Subki Miuldi mengatakan, pihaknya tak mendapat pemberitahuan tentang adanya penumpang yang dideportasi dari Arab Saudi."Itu bukan jemaah haji, 22 orang yang pulang dari Arab Saudi saja dan itu memang pulang dari sana, secara mandiri, bukan deportasi karena tidak ada cap deportasi atau apapun itu tidak ada," katanya, Rabu, 5 Juni 2024.
Ia juga menjelaskan, secara prosedur bila adanya proses pendeportasian, khususnya jemaah haji, pihaknya akan mendapatkan informasi dari maskapai
Pada aturan yang berlaku, jika ada penumpang yang dideportasi dari suatu negara ke Indonesia, maka petugas Imigrasi bakal mendapatkan pemberitahuan resmi dari maskapai."Bukan deportasi karena tidak ada pemberitahuan dari pihak maskapai dan Kemenlu untuk deportasi, kalau ada pendeportasian maskapai memberitahukan ke kami dan kami mengetahui itu deportasi, maskapai tidak memberitahukan secara resmi dan sistem pemulangan warga negara Indonesia biasa," ujarnya.Kendati demikian, ia tidak bisa pastikan visa yang digunakan penumpang palsu atau tidak, karena visa untuk ibadah tersebut bukan dikeluarkan oleh pihaknya. "Saya tidak bisa mengiyakan itu visa palsu, tapi dari kami tidak berhak menilai itu visa palsu atau bukan karena bukan kami yang mengeluarkan," katanya.Tidak hanya itu, Subki pun membantah jika puluhan jemaah haji tersebut ditolak kedatangannya di Arab Saudi. Sebab, mereka sempat menetap dan berkegiatan di sana. "Jadi mereka pulang aja, pulang mandiri. Mereka sudah ada jeda waktu untuk tinggal di sana, jadi bukan ditolak juga,” katanya.
| 2024-06-05 13:14:27 | Berita Online | lampung.viva.co.id | Lis Yuliawati |
Ditjen Imigrasi | 391,626,861 | Imigrasi perkuat kolaborasi program pengawasan orang asing di Pulpis |
Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat kolaborasi program dalam upaya pengawasan orang asing di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis).
"Salah satunya kami lakukan melalui rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kabupaten di Kabupaten Pulang Pisau kami melaksanakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pengawasan Keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, Mulyadi melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Senin.
Dia menerangkan, secara umum UU Nomor 6 tahun 2011 itu isinya meliputi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA).
Rapat Tim Pora itu dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati Pulang Pisau. Dihadiri Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani beserta jajaran instansi pemkab setepat dan berbagai pihak terkait lainnya seperti Polres, Kejaksaan Negeri, Dandim 1011/ Pulang Pisau dan lain sebagainya.
"Tujuan utamanya rapat mengenai UU Nomor 6 tahun 2011 itu seperti berbagi data dan informasi mengenai perkembangan aktual pengawasan orang asing di Kabupaten Pulang Pisau," katanya.
Kemudian juga membahas rencana dan program pengawasan orang asing secara bersama atau operasi gabungan. Mencari bahan masukan mengenai kendala atau permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Baca juga: PLN gelar pelatihan mitigasi karhutla di Kalimantan Tengah
"Kegiatan ini juga untuk penguatan dan penyelarasan tugas dan fungsi instansi terkait dalam pengawasan orang asing," kata Mulyadi.
Sehingga, lanjut dia, terjadi keterpaduan demi mewujudkan kepastian bahwa hanya orang asing yang bermanfaat yang dapat masuk dan berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Penjabat Bupati Pulang Pisau, Nunu Andriani mengatakan, keberadaan orang asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak.
Untuk itu, koordinasi antar instansi terkait dalam menyamakan persepsi tentang pengawasan kegiatan orang asing di daerah Kabupaten Pulang Pisau sesuai bidang tugas masing-masing instansi harus dilakukan.
Dia mengatakan, Tim Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Pulang Pisau merupakan tempat tukar-menukar informasi sehubungan dengan perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing.
"Maka harus kita lakukan secara bersama-sama. Berbagai pihak terkait harus bisa menyamakan persepsi guna mendapatkan data dan informasi yang sahih tentang kegiatan orang asing yang ada," katanya.
Pihaknya pun berharap, dalam waktu dekat Timpora di Kabupaten Pulang Pisau segera melaksanakan operasi gabungan sebagai salah satu bukti eksistensi dan komitmen bersama dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian.
Baca juga: Penjabat Bupati Pulang Pisau ingatkan masyarakat dan parpol hindari saling provokasi
Baca juga: BPD Pulang Pisau: Pajak air tanah mulai diberlakukan tahun ini
Baca juga: Pj Bupati Pulang Pisau ajak masyarakat bumikan kembali nilai luhur Pancasila | 2024-06-10 14:28:08 | Berita Online | kalteng.antaranews.com | Rendhik Andika |
Ditjen Imigrasi | 391,225,417 | Imigrasi: 15 WNA rakit kapal keruk emas di Aceh Barat ada izin resmi |
Meulaboh (ANTARA) - Otoritas Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat menyebutkan 15 orang tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di lokasi penambangan emas di kawasan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat tercatat memiliki izin kerja dari pemerintah.
“Jadi, 15 warga negara asing yang bekerja di PT Indoasia Mineral Persada di kawasan Tutut dan Sarah Perlak, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat memang resmi, mereka bekerja secara legal,” kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin kepada ANTARA di Meulaboh, Senin.
Penjelasan ini ia sampaikan terkait maraknya pemberitaan terkait kehadiran tenaga kerja asing (TKA) di kawasan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, yang mempertanyakan legalitas warga asing di daerah tersebut yang berada di lokasi penambangan emas.
Didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imgrasi Meulaboh, Teuku Fausa, Jamaluddin mengatakan ke-15 WNA tersebut masing-masing tercatat 13 orang berkebangsaan Tiongkok, satu orang berkebangsaan Malaysia, serta satu orang berkebangsaan Kanada.
Baca juga: Polisi dan tim gabungan tertibkan tambang ilegal di pedalaman Nagan Raya, ini yang ditemukan
Ia menyebutkan ke-15 warga asing tersebut bekerja atas rekomendasi PT Indoasia Mineral Persada, dan bertugas melakukan perakitan kapal untuk penambangan emas di kawasan Desa Tutut dan Sarah Perlak, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat.
“Kehadiran perusahaan tersebut juga berada di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) Koperasi Putera Puteri Aceh (KPPA) dengan kontrak secara ekslusif,” kata Jamaluddin menambahkan.
Ia menyebutkan, para warga asing atau tenaga kerja asing juga telah memiliki kartu izin tinggal sementara (Kitas) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, karena mereka sebelumnya telah mengantongi izin visa kerja dari pemerintah.
Menurutnya, saat ini warga negara asing tersebut terpantau bekerja sesuai aturan yang berlaku, dan berada di pengawasan petugas imigrasi setempat, demikian Jamaluddin.
Baca juga: DPMTSP: Kapal pengerukan pasir dan emas di Aceh Barat belum miliki izin | 2024-06-04 09:21:10 | Berita Online | aceh.antaranews.com | Pewarta: Teuku Dedi Iskandar |
Ditjen Imigrasi | 389,486,611 | Pembentukan TPI Khusus untuk Pelayanan Imigrasi di IKN |
1. Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Balikpapan Adrian Sutrisno, Selasa (7/5/2024). (IDN Times/Sri.Wibisono)
Adrian menyatakan, Kantor Imigrasi Balikpapan berstatus TPI Kelas I dalam melayani arus pintu ke luar masuk warga asing di Kaltim. Sebagaimana diketahui, terdapat tiga jalur resmi pintu ke luar masuk warga asing di Kaltim, di antaranya Bandara Sepinggan Balikpapan, Pelabuhan Semayang Balikpapan, dan jalur perairan laut di Paser.
Sehubungan penetapan IKN sebagai ibukota negara, kata Adrian, pemerintah pun membangun bandara VVIP IKN berlokasi di PPU guna melayani arus ke luar masuk tamu-tamu negara di Indonesia. Lokasi bandara VVIP IKN ini nantinya dilengkapi dengan layanan TPI Khusus untuk pelayanan kepentingan keimigrasian.
"Bandara IKN nantinya dilengkapi dengan adanya TPI Khusus untuk melayani proses imigrasi tamu-tamu negara di IKN," paparnya.
Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan sudah mengusulkan penyesuaian statusnya ini kepada Kementerian Hukum dan HAM RI agar memaksimalkan pelayanan imigrasi kepada masyarakat.
2. Layanan Keimigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan
Dua WNA asal Pakistan yang ditangkap Imigrasi Blitar. IDN Times/ Bramanta Pamungkas
Kantor Imigras Kelas I Balikpapan, lanjut Adrian menargetkan mampu melayani pemeriksaan 60 ribu orang di 3 TPI di Kaltim pada tahun 2024 ini. Lokasi TPI-nya tersebar di Bandara Sepinggan Balikpapan, Pelabuhan Semayang, dan perairan Kabupaten Paser. Setelah adanya kejelasan status IKN, menurutnya akan ada potensi peningkatan signifikan frekuensi jalur ke luar masuk wilayah untuk Kaltim.
Demikian juga peningkatan jumlah pelayanan permintaan pembuatan pasport di Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan. "Kuota layanan Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan selalu habis untuk waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Ini menunjukkan peningkatan pelayanan keimigrasian di Balikpapan setelah adanya IKN," ungkap Adrian.
Adrian mencatatkan keberadaan 413 warga negara asing (WNA) sudah memasuki TPI di Kaltim berstatus izin tinggal kunjungan (127), izin tinggal terbatas (282), dan izin tinggal tetap (4). Keberadaan mereka terdeteksi Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan periode Januari hingga April 2024 lalu.
3. Arus ke luar masuk antara negara di Kaltim
Sebanyak 1989 penumpang kapal kecewa terhadap pelayanan awak kapal KM Mutiara Ferindo VII di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Selasa (23/4/2024). (IDN Times/Hilmansyah)
Lebih lanjut, Adrian mengungkapkan jalur perlintasan ke luar negeri sebanyak 11.356 WNI dan 1.555 WNA serta kedatangan 9.912 WNI dan 1.510 WNA di Bandara Sepinggan Balikpapan. Demikian juga jalur perlintasan ke luar negeri 289 WNI dan 4.041 WNA serta kedatangan 289 WNI dan 4.279 WNA di Pelabuhan Semayang dan jalur perairan laut Paser.
Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan mengumpulkan data tersebut dalam capaian kinerja keimigrasian Kaltim periode Januari hingga April 2024 ini. Sehubungan itu, Kantor Imigrasi Balikpapan juga makin meningkatkan operasi bidang keamanan, seperti operasi intelijen keimigrasian, operasi mandiri, operasi gabungan, hingga penyidikan tingdak pidana keimigrasian di wilayah Kaltim. | 2024-05-08 13:07:17 | Berita Online | kaltim.idntimes.com | IDN Times Kaltim |
Ditjen Imigrasi | 389,873,514 | Imigrasi dan Polres Kulon Progo Gagalkan TPPO di YIA, Lima Korban Diimingi Gaji Tinggi di Eropa |
RADAR JOGJA - Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berhasil digagalkan Polres Kulon Progo setelah Imigrasi Yogyakarta International Airport (YIA) melaporkan adanya indikasi TPPO. Ada lima korban berasal dari Kabupaten Wonosobo. Sedangkan pelaku Muji Lestari, 41, berhasil ditangkap.
"Kejadian pada 26 April 2024 sekitar pukul 17.20 di Bandara YIA," ucap Kasatreskrim Polres Kulon Progo AKP Dian Purnomo kepada wartawan di Mapolres Kulon Progo, kemarin (14/5).
Dian menjelaskan, kejadian berawal saat pelaku dan lima korban yaitu YS, AR, AP, P, serta TH hendak melakukan penerbangan dari YIA menuju Kuala Lumpur, Malaysia untuk tujuan wisata. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi dan Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), ditemukan kejanggalan.
Baca Juga: Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia PHNOM PENH
Petugas menemukan dokumen yang kurang untuk melakukan penerbangan internasional. Setelah itu, petugas melakukan profiling dan wawancara. Usut punya usut, pelaku dan korban hendak menuju Kuala Lumpur, namun dengan tujuan akhir di Serbia. "Lima korban hendak bekerja di Eropa," ungkapnya.
Petugas kemudian menghubungi Polsek Temon untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polsek Temon kemudian meneruskan ke Polres Kulon Progo. Kasus ini kemudian ditangani Satreskrim Polres Kulon Progo.
Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa paspor dan boarding pass. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 10, UU Nomor 21 Tahun 2007 dengan . ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.
Baca Juga: Di Awal Tahun 2024, Kantor Imigrasi Yogyakarta Cegah 60 Kasus Perdagangan Orang
Menurut perwira polisi ini, korban diiming-imingi bekerja di Serbia dengan gaji Rp 20 juta per bulan. Pelaku mengaku memiliki jaringan agen penyaluran pekerja di Serbia. Untuk dapat bekerja, korban ditarik uang tunai sebesar Rp 65 juta hingga Rp 95 juta.
Sementara itu, tersangka Muji Lestari berdalih dirinya hanya seorang tour leader yang mendampingi lima korban untuk berlibur. Perempuan ini mengaku hanya ingin memfasilitasi korban untuk bekerja di luar negeri, dengan mendapatkan keuntungan Rp 5 juta per orang. "Yang meminta untuk bekerja korban karena tetangga," ujar Muji.
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pemerja Migran Indonesia (BP3MI) DIY Tonny Chriswanto mengatakan, adanya peristiwa ini harus menjadi perhatian bersama, karena menunjukkan banyak modus penawaran kerja di luar negeri yang tak sesuai prosedur. Ini merugikan pekerja maupun calon pekerja.
Baca Juga: Eksekusi Pidana Mati Ditunda, Mary Jane Bakal Jadi Saksi Kasus Perdagangan Orang, Ini Kisah Perjalananya
Pekerja dapat dirugikan karena apabila bekerja di luar negeri dengan tidak sesuai prosedur, belum tentu mendapat perlindungan selama bekerja. Setiap pekerja migran perlu berproses di BP3MI. Bukan bermaksud menyulitkan, proses itu diperlukan untuk menyesuaikan segala hal, baik dari administratif maupun kesiapan kerja. "Bisa dipastikan apabila ada tawaran kerja ke luar negeri tapi tidak melewati BP3MI, maka ilegal," ucap Tonny.
Ia menjelaskan, upaya tersebut dilakukan agar pemerintah dapat menjamin perlindungan pekerja migran. Apabila terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka pemerintah dapat membantu secara langsung.Senada dengan Tonny, Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian Bibit Nur Handono menjelaskan, diharapkan setiap penumpang yang melakukan penerbangan internasional akan diperiksa. | 2024-05-14 19:56:53 | Berita Online | radarjogja.jawapos.com | Adib Lazwar Irkhami, Anom Bagaskoro |
Ditjen Imigrasi | 390,053,955 | Visa Indonesia Pastikan Dukungan kepada Lifter Rizki Juniansyah di Olimpiade Paris 2024 |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Visa Indonesia memastikan dukungan penuh kepada atlet angkat besi putra Indonesia, Rizki Juniansyah untuk mengejar prestasi di Olimpiade Paris 2024. Rizki memastikan tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris setelah memenangkan IWF World Cup 2024, April lalu, di Thailand pada kelas 73 kilogram (kg) dengan total beban angkatan sebesar 365 kg yang menjadi rekor terbaru.
"Kami dengan bangga berdiri bersama Rizki dalam perjalanan (ke Olimpiade Paris 2024) ini. Kami mendukungnya sebagai wujud nilai-nilai utama Visa di dunia yaitu penerimaan, kemitraan, dan inklusivitas," ujar Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/5/2025).
Rizki bergabung dengan angkatan 2024 Visa yang terdiri dari 117 atlet yang mewakili lebih dari 60 negara dan 40 cabang olahraga. Angkatan 2024 merupakan yang terbanyak dan paling beragam dalam sejarah Tim Visa. Tahun ini, urban dance, atau ‘Breaking’, menjadi cabang olahraga baru di mana Tim Visa juga berpartisipasi.
"Keberagaman keterampilan dan kepribadian Tim Visa ini memungkinkan kami untuk membangun hubungan global yang kuat dengan bisnis, konsumen, dan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Rizki mengatakan, dirinya menjadi bagian dari Tim Visa merupakan sebuah kebanggaan sekaligus menambah semangat untuk berjuang menorehkan prestasi pada Olimpiade Paris. "Saya sangat menghargai dukungan dari Visa dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginspirasi dan melampaui batasan-batasan yang ada," ujar Rizki.
Atlet berusia 20 tahun itu bersama rekannya Eko Yuli Irawan dan Nurul Akmal saat ini tengah menjalani pemusatan latihan yang diselenggarakan Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) menuju ajang olahraga tertinggi dunia di Paris | 2024-05-17 08:21:10 | Berita Online | republika.co.id |
Rep: Afrizal Rosikhul Ilmi/ Red: Gilang Akbar Prambadi |
Ditjen Imigrasi | 389,362,537 | Imigrasi Manado Melayani Kegiatan Eazy Passport di Tridharma Kwan Seng Ta Tie Kota Manado | MANADOPOST.ID-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado kembali melayani kegiatan eazy passport pada masyarakat yang bertempat di di Tridharma Kwan Seng Ta Tie Manado.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, guna menindaklanjuti Surat Permohonan dari Tridharma Kwan Seng Ta Tie Manado Nomor: 02/BP-KSTT/IV/2024 serta Dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi layanan kepada masyarakat.
window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
googletag.cmd.push(function() {
googletag.defineSlot('/22996174068,22579199035/ca-pub-2917775418894286-tag/id_manadopost.jawapos_PC_after_paragraph_1_300x250', [300,250], 'div-gpt-ad-202401261514958-149')
.addService(googletag.pubads());
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.pubads().set("page_url", "jawapos.com");
googletag.enableServices();
googletag.display('div-gpt-ad-202401261514958-149');
});
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado melalui Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Ready Ratag, menyampaikan bahwa kegiatan ini kegiatan telah dilaksanakan kepada masyarakat sebanyak 37 Pemohon, yang meliputi: Paspor Elektronik sebanyak 37 orang yang terdiri dari Permohonan Paspor Baru 6 orang, Permohonan Penggantian Paspor 32 orang.
"Kami telah melaksanakan kegiatan eazy passport kepada masyarakat yang ada di Tridharma Kwan Seng Ta Tie Kota Manado dengan baik dan lancar serta masyarakat sangat antusias dalam mengkuti kegiatan ini dan merasa sangat terbantu karena mereka tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi Manado karena petugas kami datang langsung ke tempat pemohon," lanjut Ready Ratag.(*)
| 2024-05-06 18:28:12 | Berita Online | manadopost.jawapos.com | Grand Regar |
Ditjen Imigrasi | 390,927,749 | Situs e-Visa, Inovasi Ditjen Imigrasi, Dirjen Imigrasi Beri Pesan dalam Rakor di Los Angeles Amerika | ['TRIBUNSOLO.COM – Guna mendorong dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat.', 'Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 itu mengusung tema “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital”.', 'Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laolany; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Djan Faridz; Direktur JenderalImigrasi, Silmy Karim; serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmiante.', 'Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran serta isu perlindungan WNI di luar negeri.', 'Tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.', 'Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.', '“Jadi (untuk penerbitan paspor di luar negeri) selain persyaratan formil, disyaratkan juga memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,” jelas Silmy.', 'Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi.', '“Kita memiliki semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi) sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan,” ujar Silmy disambut tepuk tangan hadirin.', 'Salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id yang menawarkan seamless experience bagi WNA untuk mengajukan visa Indonesia.', 'Pengajuan visa bisa dilakukan di mana saja, didukung kemudahan pembayaran visa menggunakan credit card. ', 'Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui agen/penjamin.', 'Layanan imigrasi melalui online ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan credit card. ', 'Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan Januari 2023 lalu.']
“(Platform) e-visa Ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat convenient dan bisa dilakukan di mana saja,” jelas Silmy Karim., Pada kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan usulan rencana penambahan sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri., Penambahan diprioritaskan pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat., Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi., Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN, diketahui setidaknya hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja., Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital., “Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kita tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai terobosan,” ujar Yasonna., Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN dan RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan juga leadership., (*/ADV) | 2024-05-30 12:43:21 | Berita Online | solo.tribunnews.com | Advertorial Tribun Solo |
Ditjen Imigrasi | 391,640,972 | WNA tak bayar makan dan hotel di Bali akhirnya ditahan Imigrasi |
Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menahan warga negara asing (WNA) masing-masing berasal dari Spanyol dan Kolombia yang tidak mau membayar makan dan penginapan selama liburan.
“Kami akan deportasi keduanya,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Denpasar, Senin.
Ia menjelaskan dua WNA itu yakni laki-laki berinisial CGN asal Spanyol berusia 37 tahun dan pasangannya asal Kolombia yakni perempuan berusia 24 tahun berinisial ATL.
Keduanya tiba di Bali pada 13 Mei 2024 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggunakan visa on arrival (VOA) dengan tujuan untuk berlibur.
Mereka sebelumnya ditangkap petugas Polsek Kuta Selatan pada Kamis (6/6) setelah mendapatkan laporan masyarakat karena keduanya tidak mau membayar makanan di restoran dan penginapan selama 20 hari tanpa alasan di kawasan Ungasan, Kabupaten Badung.
Baca juga: Rampas truk gabah warga, polisi ringkus WNA asal Inggris
“Setelah ditangkap oleh kepolisian, banyak korban lain dengan modus serupa yang dilakukan oleh pasangan WNA tersebut,” imbuhnya.
Pasangan WNA tersebut berdalih tidak memiliki uang tunai dan tidak dapat bertransaksi pembayaran secara daring, sehingga menunggu kiriman uang dari keluarga untuk membayar.
Berdasarkan keterangan kepolisian, terdapat lima tempat makan dan satu penginapan dengan lama 20 hari yang tidak dibayar oleh pasangan WNA tersebut.
Pihak kepolisian kemudian menyerahkan kepada Imigrasi dan ditahan sementara di ruang Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada Jumat (7/6).
Baca juga: Polri tangkap WNA Thailand buronan nomor satu di wilayah Bali
Untuk menunggu jadwal pendeportasian sembari melengkapi dokumen perjalanannya, kedua WNA itu kemudian dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.
Selain dideportasi, nama kedua WNA itu rencananya juga dimasukkan dalam daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia.
Imigrasi Ngurah Rai mengenakan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dasar pendeportasian. Sesuai Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang tersebut, adapun jangka waktu penangkalan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan.
Sementara itu, berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, selama Januari-Mei 2024 ada sekitar 142 WNA dideportasi, yang paling banyak dilakukan melalui Imigrasi Ngurah Rai sebanyak 84 orang.
Sedangkan selama 2023 sebanyak 340 WNA dideportasi atau meningkat dibandingkan 2022 yang mencapai 188 orang WNA diusir dari Bali.
Baca juga: Tak mampu bayar denda Rp15 juta, Imigrasi Bali deportasi WNA asal AS
Baca juga: Imigrasi Bali usir WNA kedapatan mengemis di Ubud
Baca juga: Lewati izin tinggal, WNA Mesir di deportasi | 2024-06-10 17:21:08 | Berita Online | kalteng.antaranews.com | Dewa Ketut Sudiarta Wiguna |
Ditjen Imigrasi | 390,708,809 | Kanwil Kemenkumham Malut Perkuat Tugas Bidang Zinfokim dengan Ditjen Imigrasi | TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Dalam upaya meningkatkan efektivitas tugas-tugas, yang berkaitan dengan Bidang Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Zinfokim).
Kanwil Kemenkumham Malut mengambil langkah penting, dengan melakukan koordinasi yang erat dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dipimpin Kepala Bidang Zinfokim Kemenkumham Malut, Joni Rumagit; Kasubid Zinfokim beserta Para pelaksana.
Yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara dua lembaga tersebut, dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang terkait dengan penegakan hukum dan keimigrasian.
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi kedua belah pihak, untuk saling bertukar informasi, menyamakan pemahaman.
Serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan bersama.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara Kanwil Kemenkumham Malut dan Ditjen Imigrasi.
Diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik, dalam penanganan berbagai permasalahan, terkait keimigrasian dan penegakan hukum di daerah tersebut.
Ketua Bidang Alih Status Keimigrasian, Tessar Bayu Setyazi didampingi Penanggung Jawab Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menyampaikan bahwa.
Siap untuk terus berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Malut dan pihak-pihak terkait lainnya guna menciptakan tata kelola keimigrasian yang lebih baik.
Koordinasi antara Kanwil Kemenkumham Malut dan Ditjen Imigrasi tersebut, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sinergi antarinstansi.
Dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
Langkah-langkah konkret hasil dari pertemuan ini juga diharapkan dapat segera diimplementasikan, guna memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Maluku Utara. (*) | 2024-05-27 15:29:00 | Berita Online | ternate.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,007,149 | Wujudkan Kabupaten Demak Ramah Investasi, Imigrasi Semarang Bersinergi dengan Timpora | TRIBUN-PANTURA.COM, DEMAK - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora Kabupaten Demak.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Amantis Kabupaten Demak, Selasa (30/4/2024).
Tema yang diangkat dalam Rakor Timpora kali ini adalah “Sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing Mewujudkan Kabupaten Demak Ramah Investasi”.
Rakor Timpora ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi seperti dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak, Kepolisian Resor Kabupaten Demak, Komando Distrik Militer Kabupaten Demak dan instansi terkait lainnya.
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Joko Surono, membuka secara resmi kegiatan Rakor Timpora tersebut.
“Kita mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan keterkaitannya dengan peningkatan investasi di Kabupaten Demak,” ucap Joko Surono dalam sambutannya.
Joko Surono berharap dengan diselenggarakannya Rakor Timpora tercipta sinergi dan kolaborasi antar instansi agar Kabupaten Demak tetap aman walaupun banyak terdapat orang asing.
Rakor Timpora ini sendiri diisi dengan pemaparan materi tentang pengawasan Orang Asing, khususnya di wilayah Kabupaten Demak. Materi tersebut dibawakan pula oleh Joko Surono.
“Pelaksanaan pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama sesuai tusi masing-masing kementerian/lembaga,” kata Joko Surono.
Setelah pemaparan materi, Rakor Timpora dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pertukaran informasi dengan para peserta serta ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”. (*) | 2024-04-30 22:29:39 | Berita Online | pantura.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,276,573 | Gangguan Sistem PDN, Layanan Imigrasi Terdampak |
JAKARTA - Gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) terjadi pada Kamis (20/6/2024). Gangguan tersebut berdampak pada layanan keimigrasian.Adanya gangguan tersebut diinformasikan oleh akun Instagram @ditjen_imigrasi. "Sahabat Mido, saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian. PDN tidak hanya diperuntukkan bagi Ditjen Imigrasi, melainkan pusat penyimpanan dan pengelolaan data milik seluruh instansi pemerintahan di Indonesia," demikian unggahan akun @ditjen_imigrasi, dikutip SINDOnews, Kamis (20/6/2024).Akun tersebut lalu memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya gangguan tersebut. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami akan informasikan jika sistem telah beroperasi kembali," tulis akun tersebut.
Lihat Juga: Kakanwil Kemenkumham Lampung Lantik Kepala Imigrasi Kotabumi yang Baru
(zik)
| 2024-06-20 16:42:28 | Berita Online | sindonews.com | Tim SINDOnews |
Ditjen Imigrasi | 392,567,310 | Dampak Server PDN Diserang Ransomware, Layanan Imigrasi Pindah ke Amazon | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menkumham
Yasonna
Laoly mengungkapkan layanan imigrasi sementara akan dipindahkan menggunakan Amazon Web Services (AWS).
Hal itu dilakukan sampai server Pusat Data Nasional (PDN) pulih sepenuhnya.
"Ya, kita terpaksa migrasi dulu ke AWS. Jadi menunggu PDN baik kita harus
emergency
, solusi emergensi," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (25/6).
Dengan demikian, layanan imigrasi sementara servernya akan menggunakan Amazon.
"Jadi kita pakai yang Amazon dulu," ungkapnya.
Yasonna tidak tahu sampai kapan server PDN bisa kembali normal. Yang pasti, sementara ini layanan imigrasi akan memakai Amazon.
"Ya, kita tunggu aja PDN-nya," pungkasnya.
Kominfo akhirnya mengakui server PDN mengalami gangguan karena diserang Brain Cipher Ransomware. Pihak yang melakukan serangan siber itu disebut meminta tebusan sebesar 8 juta Dolar AS.
Namun, pemerintah memastikan tak akan membayar 8 juta Dolar AS untuk menebus serangan tersebut. | 2024-06-25 13:35:23 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Ditjen Imigrasi | 392,866,641 | Layanan Imigrasi: Perlintasan, Visa, Izin Tinggal dan Paspor telah Beroperasi Normal | MANADOPOST.ID-Sistem layanan Imigrasi antara lain perlintasan, visa, izin tinggal dan paspor telah beroperasi normal sejak, Jumat (28/06/2024).
Sistem perlintasan sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu malam (22/06/2024). Autogate, aplikasi visa dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/06/2024).
Aplikasi M-Paspor dan Cekal Online beroperasi kembali pada Minggu (23/06/2024), dan sistem penerbitan paspor pulih sepenuhnya hari ini.
Mulai Kamis (20/06/2024) sore, Tim IT Ditjen Imigrasi memindahkan dan mengintegrasikan data back up Imigrasi ke data center baru. Pada hari Jumat (21/06/2024) pemulihan sistem menunjukkan tanda-tanda positif.
Pemulihan layanan imigrasi secara bertahap dimulai dari Cekal Online, Interpol, Aplikasi Perlintasan Keimigrasian dan Autogate. Setelah stabil, pemulihan dilanjutkan ke Layanan Visa, Izin Tinggal dan Layanan Paspor.
Progress pemulihan sistem menunjukkan hasil yang signifikan sejak hari Kamis (27/06/2024), di mana 60% dari seluruh titik layanan keimigrasian di Indonesia dan luar negeri sudah pulih. Hari Jumat (28/06/2024) sistem sudah pulih 100%.
Kantor imigrasi se-Indonesia tetap melayani pemohon paspor seperti biasa saat gangguan PDN terjadi. Namun demikian, penerbitan paspor membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya.
Sekitar 60.000 paspor yang penerbitannya sempat terhambat selama tiga hari gangguan pada PDN sudah mulai ter-cover. Bagi pemohon yang sudah melakukan wawancara dan foto di akhir pekan lalu diprioritaskan untuk dapat mengambil paspornya dalam pekan ini.
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang terdampak oleh serangan siber pada PDN mengakomodasi 431 titik layanan imigrasi di unit pelaksana teknis, perlintasan, dan kantor wilayah di seluruh Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri. Sistem ini juga terintegrasi dengan 22 kementerian/lembaga terkait.
Informasi selengkapnya simak pada pres rilis Ditjen Imigrasi di www.imigrasi.go.id.(gnr) | 2024-06-29 21:09:04 | Berita Online | manadopost.jawapos.com | Grand Regar |
Ditjen Imigrasi | 390,040,675 | Imigrasi Meulaboh angkut 11 WN Bangladesh ke Sumut dari pengungsian |
Meulaboh (ANTARA) - Otoritas Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Aceh membawa 11 orang Warga Negara Bangladesh ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan, Provinsi Sumatera Utara setelah sebelumnya terdata berada di kamp pengungsian sementara etnis Rohingya di Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh.
“Pemindahan 11 WN Bangladesh ini juga menindaklanjuti surat dari UNHCR, Nomor 24/INSJA/30520 tanggal 2 Mei 2024, perihal pemberitahuan tentang Warga Negara Bangladesh di Aceh Barat sebanyak 12 orang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Jamaluddin kepada ANTARA, Kamis.
Ada pun ke-12 WN Bangladesh yang terdata dari kamp pengungsian sementara etnis Rohingya tersebut diantaranya Muhammad Halaluddin (22 tahun), Husen Tamzid (19 tahun), Tohid (24 tahun), Zahed (20 tahun), Musaddeq (42 tahun), Kursyid Alom (25 tahun).
Kemudian Abdul Kalam (29 tahun), Tobur (24 tahun), Dostokir (27 tahun), Salim (34 tahun), Yunus (46 tahun), Abdul Gafur atau Josim Uddin (38 tahun).
Dari ke-12 data yang diserahkan oleh UNHCR, satu dari 11 warga negara Bangladesh tersebut diduga telah melarikan diri dari kamp pengungsian sementara yang berada di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh.
Jamaluddin mengatakan ke-11 warga asing tersebut sejak Kamis sore sudah diberangkatkan ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan pengawalan personel dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh.
“Ke-11 warga negara diduga dari Bangladesh ini diangkut menggunakan tiga unit minibus dari Meulaboh, Aceh Barat ke Medan,” kata Jamaluddin menambahkan.
Ia menyebutkan, diketahui adanya 12 warga negara diduga asal Bangladesh tersebut setelah UNCHR melakukan verifikasi sejak tanggal 23-30 April 2024 dan ditemukan adanya 12 orang warga Bangladesh dan bukan warga etnis Rohingya.
Kemudian Otoritas Kantor Imigrasi Meulaboh, Aceh kemudian melaporkan temuan tersebut ke pimpinan di Banda Aceh dan Irwasdakim di Jakarta, sehingga kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dan ke-12 warga asing tersebut dikeluarkan dari kamp pengungsian sementara yang ada di Aceh Barat.
Jamaluddin mengatakan apabila ke-11 warga diduga asal Bangladesh tersebut tidak segera dipindahkan ke lokasi lain dari Aceh Barat, maka dikhawatirkan warga asing tersebut akan hilang atau melarikan diri dari kamp pengungsian sementara di Aceh Barat.
Nantinya setibanya di Rumah Detensi Imigrasi di Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, nantinya ke-11 warga diduga asal Bangladesh tersebut akan dilakukan pendataan ulang oleh Konsulat Bangladesh, guna selanjutnya dilakukan pendeportasian ke negara asalnya, demikian Jamaluddin.
Imigrasi sebut 11 warga Rohingya meninggal di perairan barat Aceh
Imigrasi sebut WNA buat gaduh di RSUD Meulaboh, minta disuntik morfin
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-16 23:00:18 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,846,162 | Ditjen Imigrasi pastikan data keimigrasian telah pulih | <p>ANTARA - Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, memastikan instansi Imigrasi telah memulihkan seluruh data yang terkena serangan siber. Saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (28/6), Silmy mengungkap telah memulihkan data melalui cadangan dari pusat data keimigrasian (pusdakim) dengan mengutamakan data perlintasan.<br />(Muhammad Harrel Atthariq/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)</p> | 2024-06-28 13:46:59 | Berita Online | antaranews.com | admin |
Ditjen Imigrasi | 392,528,211 | Debat Trump vs Biden di Pilpres AS: Isu Aborsi Kontra Imigrasi | ['TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Donald\xa0Trump versus Joe\xa0Biden akan menglakoni debat perdana Pilpres Amerika Serikat pada Kamis 27 Juni 2024 waktu AS atau Jumat 28 Juni (Wita).', 'Jarang ada satu kandidat dalam debat presiden yang memiliki begitu banyak bahan untuk digunakan melawan kandidat lainnya.', 'Trump dari Partai Republik telah dihukum atas 34 dakwaan kejahatan dengan dakwaan serius dalam tiga dakwaan lainnya yang masih menunggu keputusan.', 'Saat presiden, Trump mencalonkan tiga hakim yang memilih untuk membatalkan Roe v Wade dan menghapus akses aborsi di Amerika.', 'Sehingga menimbulkan reaksi negatif bahkan di negara-negara yang dipimpin oleh kelompok konservatif.', 'Dan rencana masa jabatan keduanya mencakup janji pembalasan terhadap musuh-musuh politik di kedua partai.', 'Steve Peoples dalam artikel berjudul "Can Biden perform and can Trump be boring? Key questions ahead of high-stakes presidential debate" dikutip AP menjelaskan, pertanyaan besar bagi Presiden Biden, apakah dia memiliki kapasitas fisik dan mental pada usia 81 tahun untuk mengajukan pertanyaan terhadap Trump.', 'Mungkin tidak ada yang lebih penting daripada tingkat energi dan kekuatan yang diproyeksikan petahana Partai Demokrat di atas panggung.', 'Keduanya memiliki kelemahan mencolok yang memberikan lawan mereka peluang dan risiko yang sangat besar.', 'Mereka akan menghadapi penonton nasional dalam jumlah besar yang mencakup banyak orang yang menyaksikan perlombaan ulang pada tahun 2020.', 'Biden dan Trump akan berhadapan pada Kamis pukul 9 malam selama 90 menit di dalam studio CNN di Atlanta.', 'Berikut beberapa pertanyaan kunci yang akan kami perhatikan:', 'Bisakah Biden tampil?', 'Kubu Trump mempertanyakan apakah Biden bisa tetap terjaga dan berdiri selama 90 menit penuh.']
Partai Demokrat berharap Biden dapat memberikan energi yang sama seperti yang dia berikan pada pidato kenegaraannya awal tahun ini., Namun debat di televisi sangat berbeda dengan pidato tertulis di depan Kongres., Tim Biden sadar bahwa dia tidak boleh mengalami malam yang buruk., Bisakah Trump membosankan? Setelah berhasil mengamankan dukungannya, Trump memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para pemilih (swing voter) dan kelompok moderat yang mendukung kemenangan Biden empat tahun lalu dan kini menyatakan kekhawatirannya terhadap kedua kandidat tersebut., Namun untuk memenangkan hati para swing voter, Trump tidak bisa begitu saja bersandar pada pokok pembicaraan yang tidak penting, penghinaan pribadi, dan teori konspirasi yang biasanya mendominasi penampilan publiknya., Daripada berbicara lebih banyak tentang pembalasan atau kebohongan mengenai sistem pemilu AS, Trump harus menawarkan visi optimistis untuk masa depan dan sangat berbeda dengan Biden dalam isu-isu tradisional seperti layanan kesehatan dan pendidikan., Dia dikecam secara luas karena kemarahannya dalam debat pertama tahun 2020 dengan Biden, mendesak calon dari Partai Demokrat saat itu dan berulang kali menyela dia. Debat kedua mereka lebih tenang dan berfokus pada visi pemerintahan., Menavigasi catatan kriminal. Beban hukum Trump yang luar biasa menciptakan peluang dan risiko bagi kedua kandidat di atas panggung., Kampanye Biden telah mengisyaratkan meningkatnya kesediaan untuk bersandar pada catatan kriminal Trump dalam beberapa hari terakhir., Namun selain beberapa pukulan, Biden sendiri menjauhkan diri dari tuntutan Trump untuk menghindari kesan campur tangan politik., Trump, yang telah melakukan tuduhan selama bertahun-tahun tanpa bukti bahwa Biden bertanggung jawab untuk mengadilinya, tidak akan memudahkan presiden untuk melakukan hal tersebut., Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa separuh orang dewasa AS menyetujui hukuman Trump di New York., Sementara itu, Biden sadar bahwa Trump mungkin akan mengejar putranya, Hunter Biden, seperti yang dilakukan presiden saat itu di panggung debat empat tahun lalu. Hunter Biden baru-baru ini divonis bersalah atas tiga tuduhan kejahatan terkait pembelian senjata sambil diduga kecanduan narkoba., Trump juga mengajukan pertanyaan tentang urusan bisnis luar negeri Hunter Biden ketika ayahnya menjadi wakil presiden.
Mikrofon Dibisukan, Seperti yang sering terjadi, moderator dan peraturan dasar kemungkinan besar akan menentukan hasil debat., Perlu dicatat bahwa para kandidat mengabaikan aturan yang ditentukan oleh Komisi Debat Presiden dan malah mengandalkan serangkaian aturan dan ketentuan yang disepakati bersama., Biden dan Trump akan berdebat di studio CNN di Atlanta tanpa penonton. Tidak akan ada pernyataan pembuka., Mikrofon masing-masing kandidat akan dibisukan, kecuali saat gilirannya berbicara., Alat peraga atau catatan yang sudah ditulis sebelumnya tidak diperbolehkan berada di atas panggung. Kandidat hanya akan diberikan pulpen, kertas dan sebotol air., Pembalikan koin menentukan bahwa Trump akan menyampaikan pernyataan penutup terakhir., Acara ini akan dimoderatori oleh Dana Bash dan Jake Tapper dari CNN, dua pembawa acara terhormat yang tidak segan-segan mengungkap kebohongan dan teori konspirasi Trump., Meskipun Bash dan Tapper juga pernah memimpin liputan kritis terhadap Biden, kubu Biden tentu berharap bahwa mereka akan memainkan peran aktif dalam menolak potensi kebohongan Trump secara real-time. Misalnya, mikrofon Biden akan dibisukan saat Trump berbicara, sedangkan mikrofon moderator tidak akan dibisukan., Aborsi versus imigrasi, Meskipun gaya terkadang lebih penting daripada substansi dalam debat, kedua kandidat mempunyai tantangan kebijakan yang serius untuk dijalani., Bagi Trump, tidak ada masalah yang lebih besar daripada aborsi. Penunjukannya di Mahkamah Agung saat menjadi presiden memungkinkan pengadilan untuk membatalkan Roe vs. Wade, yang memicu banyaknya pembatasan aborsi di seluruh negeri., Trump telah berulang kali mengatakan bahwa dia bangga atas perannya dalam menggulingkan Roe. Dan Biden akan bersemangat untuk menyoroti peran Trump., Trump, tentu saja, mengatakan dia tidak akan mendukung larangan aborsi nasional jika terpilih kembali. Namun mengingat rekam jejaknya dalam bidang Roe, ia mungkin memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika ia berharap dapat meyakinkan para wanita bahwa ia dapat dipercaya dalam suatu masalah utama layanan kesehatan.
Sementara itu, tanggung jawab politik terbesar Biden mungkin adalah imigrasi. Pemerintahan Partai Demokrat telah berjuang untuk membatasi jumlah imigran yang memasuki negara itu melalui perbatasan AS-Meksiko. Sekutu-sekutunya secara pribadi mengakui bahwa masalah ini merupakan tanggung jawab politik yang besar menjelang musim gugur., Trump sangat suka menyoroti imigrasi ilegal, jadi perkirakan dia akan menyerang Biden mengenai masalah ini., Pada saat yang sama, Biden akan menghadapi pertanyaan sulit mengenai kepemimpinannya dalam perang antara Israel dan Hamas. Presiden Trump telah mengasingkan beberapa calon pendukung kedua belah pihak karena dukungannya yang kuat – dan kadang-kadang kritik – terhadap Israel. (Tribun), | 2024-06-24 21:01:22 | Berita Online | manado.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,085,630 | Ditjen Imigrasi evaluasi “visa on arrival” bagi negara WNA berulah |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengevaluasi visa saat kedatangan atau
visa on arrival
(VoA) bagi negara asal warga negara asing yang berulah di Indonesia.
"Selain menggalakkan pengawasan, imigrasi juga akan melakukan evaluasi pemberian
visa on arrival
untuk warga negara tertentu yang banyak membuat masalah,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut merupakan respons Dirjen Imigrasi atas keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, dalam mengamankan sebanyak 24 orang WNA karena terbukti tinggal melebihi batas waktu atau
overstay
.
Pengamanan 24 orang WNA tersebut berawal dari laporan masyarakat sehingga Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai melakukan patroli keimigrasian pada Selasa (28/5) di kawasan Legian, Kuta, Bali.
"Kami menerima pesan WhatsApp dari masyarakat yang melaporkan adanya WNA diduga
overstay
dan melakukan penipuan. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan pada SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) tentang identitas dan lokasinya, kami bergerak untuk melakukan penanganan lebih lanjut," jelas Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra.
Ditjen Imigrasi deportasi 620 WNA bermasalah di Indonesia
Dari hasil patroli, tiga orang WNA asal Nigeria berinisial ACP (23), FEO (33), dan OIC (35) diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa tiga WNA tersebut telah
overstay
lebih dari 60 hari.
Tim Inteldakim juga melakukan pengawasan lanjutan, Rabu (29/5), dan mengamankan sebanyak 21 orang WNA, terdiri atas 19 orang warga Nigeria, satu orang warga Ghana, dan satu orang warga Tanzania.
Mereka didapati
overstay
dan sembilan orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.
"Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA yang
overstay
akan dideportasi serta dicekal. Namun, apabila pada saat dilakukan pendalaman mereka terbukti melakukan pidana maka akan kami lakukan projustitia," imbuh Suhendra.
Luhut larang masuk WNA bermasalah ke RI
Lebih lanjut, Dirjen Imigrasi menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2024, tercatat sebanyak 91 orang WNA yang telah ditindak khusus di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai saja.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 orang melakukan pelanggaran izin tinggal atau
overstay
, sementara 35 orang lainnya tidak taat aturan.
Dirjen Imigrasi menekankan bahwa pihaknya selalu melakukan pengawasan dan penindakan secara teratur.
Dia juga meminta jajaran imigrasi segera melakukan operasi yang lebih besar secara berkala.
Silmy menambahkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan keimigrasian, Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia rutin melakukan operasi yang dikoordinasikan langsung oleh Ditjen Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan.
Beberapa operasi pengawasan keimigrasian tersebut, kata Silmy, ialah Operasi Bali Becik, Operasi Jagratara, dan operasi gabungan.
"Kita harus menjaga agar hanya pelintas yang berkualitas yang datang ke Indonesia," kata Silmy.
Ketua MPR minta giatkan operasi gabungan razia WNA secara berkala
Luhut ingin tertibkan Bali dengan pajak hingga seleksi WNA
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-01 20:28:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 389,189,105 | Imigrasi: Pemeriksaan Kepala Negara World Water Forum 2024 di Gedung VVIP | Jakarta, Beritasatu.com - Para kepala negara yang akan menghadiri World Water Forum 2024 di Bali akan menjalani pemeriksaan keimigrasian di gedung VVIP Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurai Rai Bali.
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Felucia Sengky mengatakan, untuk delegasi setingkat menteri, akan dilakukan pemeriksaan di Gedung VIP.
"Kami sudah melakukan mapping dan plotting terhadap para petugas. Kami juga sudah siapkan mobile unit yang digunakan pemeriksaan keimigrasian bagi para delegasi setingkat VVIP atau VIP," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Felucia memaparkan, beberapa sign board atau papan tanda pada beberapa titik strategis guna memudahkan kedatangan para delegasi melalui jalur khusus pada terminal kedatangan juga telah disiapkan untuk menyambut para delegasi.
Adapun untuk pemeriksaan delegasi lainnya di luar VVIP dan VIP, dia menyebutkan, akan dilakukan di terminal kedatangan internasional.
Felucia menjelaskan pihaknya menyiapkan tiga konter/galeri khusus dengan total 12 petugas untuk para delegasi World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 18-25 Mei 2024. Dengan demikian, persiapan penyambutan delegasi sudah rampung.
Untuk penumpang reguler, terdapat total 30 unit autogate atau gerbang otomatis dan 10 galeri pemeriksaan dengan 40 petugas.
"Imigrasi siap mendukung penyelenggaraan World Water Forum. Kami akan terus monitor perkembangan situasi dan kondisi di lapangan," tuturnya.
World Water Forum menjadi pertemuan internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi dunia. Forum tersebut pertama kali digelar pada 1997, dengan Kota Marrakesh, Maroko bertindak sebagai tuan rumah (host country) dan Dewan Air Dunia (World Water Council/WWC) selaku co-host.
Pertemuan selanjutnya kemudian dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan mengundang peserta dari berbagai sektor, baik pemerintahan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta, maupun komunitas peduli air lainnya.
Pada tahun ini, World Water Forum diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 18-25 Mei 2024 dengan mengusung tema "Air Untuk Kesejahteraan Bersama". Forum akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua umum dan Menteri Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai ketua harian. | 2024-05-03 16:49:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 392,713,254 | Imigrasi Tangkap 103 WNA Salah Gunakan Izin Tinggal dan Diduga Lakukan Kejahatan Siber | Bali, Beritasastu.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil membekuk ratusan WNA karena menyalahgunakan izin tinggal. Ratusan WNA tersebut juga diduga melakukan kejahatan siber.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan, operasi pengawasan Bali Becik yang melibatkan kantor imigrasi di Bali berhasil menangkap 103 orang WNA.
"Ada 14 orang WN Taiwan, sedangkan yang lainnya belum diketahui identitasnya. Saat ini masih didalami oleh petugas," ujarnya dalam keterangan tertullis, Kamis (27/6/2024).
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Safar Muhammad Godam mengatakan, operasi pengawasan dilaksanakan pada Rabu (26/6/2024) mulai pukul 10.00 Wita. Sebagian dari tim imigrasi melakukan operasi tertutup untuk mengawasi sebuah vila di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali.
"Pukul 14.00 Wita diperoleh informasi bahwa terdapat aktivitas WNA pada lokasi tersebut. Setelah briefing, tim langsung bergerak menuju lokasi operasi. Selanjutnya pukul 17.00 Wita kami berhasil 103 WNA yang terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki," tuturnya.
Safar menuturkan ratusan WNA tersebut tidak memiliki dokumen dan melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian. Mereka juga diduga terlibat kejahatan siber.
"Saat ini sedang didalami kemungkinan adanya kejahatan siber berdasarkan banyaknya komputer dan handphone yang didapati di lokasi kejadian," ungkapnya.
Safar melanjutkan, pada pukul 18.00 Wita tim operasi pengawasan Bali Becik mengamankan seluruh WNA tersebut beserta barang bukti. Para WNA akan menjalani pemeriksaan dan untuk sementara ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Bali.
"Imigrasi rutin menggelar operasi pengawasan. Tidak hanya di Bali, tetapi di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia. Kejahatan yang dilakukan orang asing merupakan salah satu tindak kriminal yang sering kami temukan di lapangan. Dengan operasi pengawasan WNA seperti ini, Imigrasi juga mendukung Satgas Pemberantasan Perjudian Daring," tandas Silmy. | 2024-06-27 13:21:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 392,891,160 | IMIGRASI MINTA BACKUP DATA, KOMINFO TAK RESPONS | Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengaku telah menyurati kemenkominfo terkait dengan pencadangan data sejak April, sayangnya Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak merespon permintaan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Dirjen imigrasi Silmy Karim. Silmy mengatakan pihaknya meminta kemenkominfo untuk membuat pencadangan data untuk ratusan data sejak April, karena tidak direspon oleh kominfo, Ditjen imigrasi tetap melakukan pencadangan data lewat pencadangan internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim), kini pihak Ditjen imigrasian memastikan, bahwa layanan keimigrasian sudah pulih total, meskipun pemulihan layanan masih dalam pengecekan hingga stabil, imigrasi menjadi yang terdampak dalam serangan Ransomware ke Pusat Data Nasional milik kominfo. | 2024-06-30 13:42:17 | Televisi | Metro TV - Metro Siang | MARSELINA TUMUNDO & VALENCIA MELVINSY |
Ditjen Imigrasi | 389,630,661 | Imigrasi Sibolga Gelar Operasi Pengawasan Orang Asing Selama 2 Hari di Dua Daerah | TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga menggelar operasi Jagratara atau operasi pengawasan orang asing ke sejumlah perusahaan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidempuan.
Kegiatan pengawasan orang asing yang bekerja ke berbagai perusahaan itu berlangsung selama dua hari.
"Operasi ini serentak dilakukan engan kendali pusat di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024 sesuai dengan Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor: IMI.5-GR.03.06-158 tanggal 14 April 2024," ujar Kepala Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang kepada media, Jumat (10/5/2024).
Ia menambahkan, landasan melakukan operasi adanya surat divisi keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut pada tanggal 19 April 2024 tentang pelaksanaan operasi Jagratara.
"Bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidempuan merupakan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Sibolga. Dan, operasi kali ini dilaksanakan pada kedua wilayah tersebut. Sebab, di sana ada perusahaan yang mempekerjakan orang asing," katanya.
Adapun tujuan dari operasi ini untuk memastikan penggunaan izin tinggal WNA yang digunakan dan memberikan informasi tentang aturan keimigrasian.
Lebih lanjut ia bilang pada hari pertama melakukan operasi mendatangi PT Sinohydro di Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
"Kedatangan tim operasi diterima Faried selaku perwakilan dari PT NSHE, Joseph Adrian perwakilan dari PT HDEC. Dan, Lisa Suryani dari PT Sinohydro," ujarnya.
Ia menyatakan, dari operasi pengawasan itu tidak ditemukan pelanggaran terhadap orang asing yang bekerja di perusahaan.
Sidak ke Pesantren.
Selain itu, pada hari kedua tim bergerak ke Pondok Pesantren Al Ansor di Kota Padangsidempuan. Mereka diterima pemilik pesantren yakni H. Sahdi Ahmad Lubis.
"Pada pesantren itu ada orang asing Bernama Eltohami Ibrahim Bayoumi Sayed Ahmed, warga Mesir. Adapun masa berlaku vira 20 Februari 2024 hingga 19 Mei 2024," katanya.
Ia menceritakan, saat berkomunikasi pemilik pesantren bilang warga Mesir itu sebagai calon tenaga pengajar untuk membantu kemampuan Bahasa Arab santri dan santriwati.
"Kami memberikan arahan kepada pihak Pondok Pesantren untuk melakukan kewajiban melapor terkait adanya orang asing tersebut," ujarnya.
Maka dari itu, pihak pondok pesantren diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi Sibolga agar dimintai keterangan perihal calon pengajar warga Mesir itu.
(*)
| 2024-05-10 18:49:26 | Berita Online | medan.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,818,546 | Pungki Handoyo Nahkoda Baru Imigrasi Cirebon | KABUPATEN CIREBON, iNewsCirebon.id - Semangat baru hadir di dalam Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, yakni dengan hadirnya Pungki Handoyo sebagai Kepala Kantor Imigrasi Cirebon yang baru menggantikan Plt Kepala Kantor Rudi Nasrullah. Acara Pisah sambut pejabat di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon secara resmi berlangsung di Aula Kantor pada Jumat (28/6/2024), dimana sebelumnya telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat pada Senin (24/6/2024).
”Hari ini saya bergabung dengan amanah baru saya selaku Kepala Kantor Imigrasi Cirebon dan saya harap dukungan dan doa agar bisa membawa Imigrasi Cirebon menjadi lebih baik lagi,” ujar Pungki.
Lebih lanjut Pungki mengucapkan rasa terima kasih kepada Pejabat terdahulu yang telah menahkodai Imigrasi Cirebon dengan lebih baik.
”Kami ucapkan juga terima kasih yang besar atas dedikasi dan kinerjanya mulai dari Ibu Nur Raisha Pujiastuti dan juga Bapak Rudi Nasrullah sebagai Plt setelahnya yang telah memimpin Imigrasi Cirebon sebelum saya datang,” ucapnya.
Pungki juga mengajak Seluruh insan Imigrasi Cirebon untuk bekerja lebih baik lagi kedepannya.
"Ayo semua insan Imigrasi Cirebon kita kerja lebih giat, lebih semangat, semakin solid dan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dalam berbagai bidang pelayanan" ungkap Pungki.
Selain Pungki sebagai Kapala Kantor terdapat beberapa pejabat lain yang berganti diantaranya Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yakni Bertoni Parluhutan, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yakni Iswandy Rauf, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yakni Gieta Rahayu Pimandari, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian yakni Tantio Wahyu Saputra, Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian yakni Dinnu Insan Wardiansyah, dan Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian yakni Ayu Romadhona. | 2024-06-28 22:00:15 | Berita Online | cirebon.inews.id |
Riant Subekti |
Ditjen Imigrasi | 392,812,336 | Menkumham Sebut Data Imigrasi Masih di Amazon: Bagus, Tidak Ada Kendala |
"Sekarang masih di situ, masih di AWS. Lengkap. Bagus, tidak ada lagi kendala. Aman," jelas Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6).Dia belum mengetahui sampai kapan data imigrasi akan disimpan di AWS. Hal ini, kata Yasonna, tergantung bagaimana perkembangan ke depan. "Nanti kita lihat saja," ujarnya.
Gangguan di antaranya terjadi pada pelayanan imigrasi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, data yang berhubungan dengan imigrasi untuk sementara dipindah ke Amazon Web Service (AWS).
"Ya kita terpaksa migrasi dulu ke, apa, AWS (Amazon Web Services)," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip Selasa (25/6).
Yasonna menjelaskan, pemindahan layanan data imigrasi sebagai solusi darurat. Sehingga, pihaknya memakai Amazon untuk sementara.
"Jadi menunggu PDN baik kita harus emergency apa, solusi emergensi. Jadi kita pakai apa, yang Amazon dulu," tutur Yasonna.
| 2024-06-28 20:07:09 | Berita Online | merdeka.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,252,936 | Gandeng Kotabaru, Kemenkumham Kalsel Bentuk Desa Binaan Imigrasi di Desa Gendang Timburu | BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, menggelar sosialisasi dan pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Jumat (3/5/2024).
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel, Junita Sitorus, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad, turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Turut berhadir dalam acara ini Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Wisnu Dewanto Raharjo, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, I Gusti Bagus M Ibrahiem, bersama dengan perwakilan dari Kepolisian, TNI, perangkat desa, masyarakat, dan perwakilan perusahaan di sekitar.
Mengawali kegiatan Kakanim Batulicin selaku Ketua Pelaksana menjelaskan bahwa Desa Binaan Imigrasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang keimigrasian kepada masyarakat, terutama yang berdekatan dengan perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Sementara itu, Sekda Kotabaru, Said Akhmad, mengapresiasi kegiatan ini.
Dia berharap Desa Binaan Imigrasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan keimigrasian, terutama bagi mereka yang tinggal dekat dengan perusahaan yang mempekerjakan TKA.
Mewakili Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Tauqurrakhman, Junita Sitorus juga memberikan materi terkait imigrasi kepada peserta.
Dia menjelaskan bahwa Desa Binaan Imigrasi adalah upaya kolaborasi antara Kantor Imigrasi dan perangkat desa untuk menyediakan akses informasi tentang keimigrasian kepada masyarakat yang sulit mengakses kantor imigrasi.
Desa Binaan Imigrasi diharapkan dapat memperluas jaringan pengawasan terhadap orang asing untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta menjadi sarana edukasi masyarakat tentang aturan keimigrasian yang berlaku.
Junita menambahkan bahwa keberadaan Desa Binaan Imigrasi diharapkan dapat mencegah warga desa menjadi korban TPPO dan mencegah mereka bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keimigrasian kepada masyarakat.(*/AOL) | 2024-05-04 18:42:21 | Berita Online | banjarmasin.tribunnews.com | Herliansyah, Hari Widodo |
Ditjen Imigrasi | 392,280,234 | Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Ke Bandara Lebih Awal | JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmy Karim mengimbau masyarakat yang hendak bepergian ke luar negeri datang lebih awal ke bandara lebih awal.
Sebab, semua layanan Imigrasi sedang terdampak gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Jadi disarankan untuk datang lebih awal bagi penumpang pesawat yang akan terbang (ke luar negeri)," kata Silmy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/6/2024).
Silmy mengatakan, masyarakat tetap bisa melintas bepergian ke luar negeri maupun masuk ke dalam negeri.
Namun, proses pemeriksaan Imigrasi membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding kondisi normal.
"Bisa tetap melintas tapi perlu waktu karena manual," jelas Silmy.
Menurutnya, kondisi ini akan diberlakukan sampai sistem PDN itu kembali normal.
"Iya, atau solusi lain yang sedang diusahakan," tutur Silmy.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengungkapkan semua layanan Imigrasi terdampak gangguan PDN.
Gangguan layanan itu sebelumnya dikeluhkan masyarakat di media sosial.
"Saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian,” tulis Ditjen Imigrasi melalui akun Instagram resmi mereka, Kamis (20/6/2024).
Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian/lembaga lainnya.
Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.
PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online pada 2023 lalu. | 2024-06-20 17:35:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 392,789,490 | Imigrasi gabung kepolisian dalam operasi lalu lintas WNA di Bali |
Denpasar (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bergabung dengan kepolisian mengikuti operasi lalu lintas di Bali yang salah satunya untuk mendukung tertib lalu lintas warga negara asing (WNA) di Pulau Dewata.
“Bagi warga negara asing yang kena tilang, artinya melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka kami akan berikan tindakan administratif keimigrasian,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Tindakan administratif keimigrasian kepada WNA yang melanggar lalu lintas, kata dia, diberikan agar ada efek jera dan mematuhi aturan lalu lintas di Indonesia.
Untuk WNA yang melanggar lalu lintas, imbuh dia, pihaknya sedang menggodok bentuk tindakan administratif keimigrasian yang berpeluang dijatuhkan.
“Nanti kami rumuskan bersama, karena itu kami masih melakukan konsep apa semua ditindak administratif keimigrasian, apa dideportasi saja tanpa penangkalan atau deportasi dan penangkalan,” ucapnya.
Dalam operasi lalu lintas itu, lanjut dia, rencananya juga diadakan operasi simpatik bersama Jasa Raharja, misalnya edukasi keselamatan lalu lintas dengan memberikan helm gratis kepada pengendara lalu lintas.
Untuk waktu pelaksanaan operasi lalu lintas itu, kata dia, masih sedang dibahas untuk koordinasi lebih lanjut.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 75 ayat 2 disebutkan tindakan administratif keimigrasian dapat berupa pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, kemudian pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
Selain itu, tindakan administratif keimigrasian juga dapat berupa keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban dan atau deportasi dari wilayah Indonesia.
Provinsi Bali merupakan tujuan wisata dunia yang banyak dikunjungi warga negara asing dengan total kunjungan mencapai 5,2 juta orang pada 2023.
Belakangan banyak WNA di Bali yang melanggar aturan lalu lintas dan salah satu kejadian terakhir yakni seorang WNA asal Inggris, Damon Anthony Alexander Hills yang merampas truk dan mengendarai kendaraan ugal-ugalan kemudian menabrak pengendara lain dan merusak fasilitas umum pada Minggu (9/6).
Sementara itu, berdasarkan data Ditjen Imigrasi, sejak Januari-Juni 2024 sebanyak 1.836 warga negara asing dideportasi di seluruh Indonesia dan 56 orang WNA lainnya dikenakan pidana keimigrasian.
Di Bali, tercatat untuk sementara sebanyak 159 WNA dideportasi dari Bali selama Januari-Juni 2024 dan selama 2023, sebanyak 340 WNA dideportasi atau meningkat dibandingkan 2022 yang mencapai 188 WNA diusir dari Bali.
Ada pun pelanggaran yang dilakukan di antaranya melebihi masa tinggal, eks narapidana, pelanggaran adat hingga tidak menaati peraturan undang-undang.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-28 14:31:21 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 391,327,224 | Ditjen Imigrasi Tetapkan Wilayah Koordinasi Petugas Atasi Terbatasnya Jumlah Atase | Suara Kalbar– Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan wilayah koordinasi petugas imigrasi di luar negeri.
Keputusan ini diambil untuk menindaklanjuti terbatasnya jumlah atase atau staf teknis Imigrasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perwakilan RI. Selain itu, juga memastikan standar pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di seluruh perwakilan RI di luar negeri tetap sesuai ketentuan.
“Dengan penetapan wilayah koordinasi ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di seluruh perwakilan RI di luar negeri dapat berjalan lebih optimal dan terstandar,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim dalam keterangan resminya dilansir dari Antara, Rabu (5/6/2024).
| 2024-06-05 15:15:57 | Berita Online | beritasatu.com | Suara Kalbar |
Ditjen Imigrasi | 388,969,908 | Imigrasi Kupang Sosialisasikan Informasi Keimigrasian dan Sekolah Kedinasan Poltekim kepada Pelajar | POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Imigrasi Kupang melalui Seksi Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikkim) kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat yang kali ini melalui kegiatan sosialisasi dengan menargetkan pelajar, mahasiswa serta tenaga pendidik di Waingapu, Sumba Timur, pada Sabtu (27/04/2024).
Inisiatif utama dalam kegiatan ini adalah secara aktif menggelar program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman khususnya generasi muda tentang prosedur keimigrasian, mengedukasi mengenai pentingnya peran keimigrasian serta memberi informasi mengenai paluang pendidikan di sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim).
Kepala Seksi Tikkim, Reza Fatahillah, menegaskan pemahaman yang baik tentang keimigrasian sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi generasi penerus.
"Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman, tetapi juga untuk mendorong minat mereka dalam bidang keimigrasian," ujarnya.
Dalam pemaparannya, Reza memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai aspek keimigrasian melalui tugas dan fungsi Keimigrasian, termasuk proses layanan paspor, visa dan izin tinggal, pemeriksaan keimigrasian dalam kedatangan dan keberangkatan, inovasi serta penegakkan hukum.
Selain itu, informasi tentang Poltekim oleh Analis Keimigrasian, Emmanuel Moa, disampaikan dengan tujuan untuk memberikan pilihan pendidikan yang beragam bagi pelajar dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang keimigrasian. Poltekim diharapkan dapat menjadi wadah bagi mereka yang ingin mengembangkan karir di bidang ini.
Acara sosialisasi ini diikuti dengan antusias oleh para peserta, yang mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan mengenai tugas keimigrasian, visa dan izin tinggal, syarat masuk Imigrasi baik melalui sekolah kedinasan maupun jalur CPNS serta terkait pengawasan orang asing.
Mereka mengaku bahwa acara ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai keimigrasian dan membuka wawasan baru tentang peluang pendidikan di bidang tersebut.
Program sosialisasi ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran yang lebih tinggi dalam masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa, tentang pentingnya pemahaman yang baik mengenai aturan keimigrasian dan implikasi dari pelanggaran tersebut serta juga memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi karir di bidang tersebut melalui Poltekim.
Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih teratur dan tertib dalam hal keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Kupang. (*) | 2024-04-30 14:01:01 | Berita Online | kupang.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,644,708 | Server PDN Lumpuh, Imigrasi Tangerang Belum Bisa Layani Cetak Paspor | VIVA - Server Pusat Data Nasional atau PDN masih mengalami gangguan hingga saat ini. Beberapa lembaga dan instansi pemerintah yang telah berproses menjadi digitalisasi pun mengalami gangguan.
Salah satunya yang masih mengalami kendala di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Proses pembuatan paspor sampai saat ini, belum berjalan optimal.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Uray Avian mengatakan, gangguan pada server PDN berdampak pada keimigrasian yang sudah menggunakan digitalisasi.
"Iya kami masih terganggu dan belum optimal. Dalam hal layanan paspor sampai sekarang hanya sampai proses pengambilan foto saja," katanya di Tangerang, Rabu, 26 Juni 2024.
Sementara untuk proses percetakan dokumen paspor sampai saat ini mengalami gangguan, karena untuk percetakan masih membutuhkan aplikasi melalui kesisteman.
"Kalau untuk cetak belum bisa, karena proses cetaknya melalui digitalisasi, kesisteman yaitu uji kualitas dan lain-lain, sebelum paspor diserahkan ke pemegang paspor. Sehingga, imigrasi dalam hal layanan paspor, maupun izin tinggal orang asing masih terjadi kendala, dan dengan ini kami harap server PDN bisa cepat kembali supaya masyarakat bisa berjalan optimal," ujarnya.
Diketahui, pihak imigrasi melakukan pindah data server setelah, server Pusat Data Nasional atau PDN masih mengalami gangguan. Pindah data server ini pun, membuat sistem keimigrasian di beberapa bandara yang menjadi lokasi utama tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, telah berangsur normal.
Proses pengaktifan kembali sistem imigrasi pada data center yang baru membutuhkan waktu dua hari dari hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024. | 2024-06-26 14:32:42 | Berita Online | viva.co.id | Dedy Priatmojo |
Ditjen Imigrasi | 392,636,507 | Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Targetkan Pengurusan Paspor Segera Pulih Hari Ini |
Iklan
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-leaderboard1'); });
TEMPO.CO, Jakarta - Sistem pusat data nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengalami gangguan sejak Kamis, 20 Juni 2024. Gangguan itu salah satunya berdampak pada unit pelayanan teknis kantor layanan imigrasi.Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Silmy Karim, mengatakan ada sekitar 300 pemohon di sekitar mall pelayanan publik, immigration launch, Kedutaan Besar Republik Indonesia, maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang terganggu.
Baca Juga:
BSSN Dorong Penyusunan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
Menurut perkiraan Silmy, selama tiga hari gangguan ada sekitar 60 ribu paspor yang masih menggantung. Namun, perlahan-lahan sudah mulai ter-cover. “Tetapi untuk yang percepatan belum,” ucapnya kepada Tempo di Jakarta, pada Selasa malam, 25 Juni 2024.
Adanya gangguan dari PDN menghambat masyarakat yang mengurus paspor dan mereka yang akan mengantre untuk penerbangan internasional. Masalah sistem juga membuat permohonan percepatan paspor atau paspor yang jadi dalam satu hari belum dapat dilayani saat ini lantaran paspor masih belum dicetak, tapi pengambilan gambar atau foto masih bisa. Silmy mengatakan akan segera menyelesaikan permasalah tersebut. Selasa kemarin, timnya memprioritaskan agar paspor bisa menyala. Kini, ia menargetkan agar gangguan layanan di imigrasi termasuk paspor bisa selesai. “Tim janji sama saya, besok (Rabu ini) urusan paspor beres,” ujarnya.
Baca Juga:
WNI Revi Cahya yang sempat hilang di Osaka Jepang Diduga Hapus Stamp Banned, Ini Penjelasannya
Iklan
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-parallax'); });
Scroll Untuk Melanjutkan
Beberapa layanan terpantau berangsur pulih, seperti sistem aplikasi perlintasan yang kembali beroperasi sejak Sabtu malam, 22 Juni. Layanan autogate dan izin tinggal sudah kembali normal pada Minggu pagi 23 Juni. Aplikasi M-Paspor dan cekal online juga sepenuhnya beroperasi normal. Berbeda dengan layanan sistem paspor yang ditargetkan kembali pulih pada Senin 24 Juni 2024.Titik-titik tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) utama seperti Bandara Internasional Sukarno Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Hang Nadim, serta pelabuhan Batam Center dan Nongsa dipastikan sudah dapat melayani pemeriksaan keimigrasian seperti sebelumnya. Silmy berharap PDN Kominfo bisa secepatnya pulih dan kembali beroperasi, mengingat banyak pelayanan publik yang bergantung pada pusat data nasional. Simly mengapresiasi rekan-rekan imigrasi yang bertindak cepat dan bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem imigrasi.Pilihan editor: PPATK Sebut Perputaran Dana Terkait Pemilu Capai Rp 80 Triliun
Iklan
-->
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-skinads'); });
| 2024-06-26 12:42:09 | Berita Online | tempo.co | Imam Hamdi |
Ditjen Imigrasi | 392,838,918 | Kabar Gembira, Sistem Layanan Imigrasi sudah Pulih, Silmy Karim: Layanan Paspor Tetap Berjalan | ['Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela', 'TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Sistem layanan Imigrasi antara lain perlintasan, visa, izin tinggal dan paspor telah beroperasi normal lagi, mulai Jumat (28/6/2024).\xa0', 'Bahkan sistem perlintasan sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu malam (22/6/2024). Autogate, aplikasi visa dan izin tinggal sudah normal pada, Minggu (23/6/2024).\xa0', 'Aplikasi M-Paspor dan Cekal Online beroperasi kembali pada, Minggu (23/6/2024), dan sistem penerbitan paspor pulih sepenuhnya hari ini.', '“Sejak gangguan di PDN (Pusat Data Nasional) Kementerian Kominfo terjadi pada Kamis pekan lalu, kami melakukan langkah-langkah penanganan, dimulai dari mengeluarkan kebijakan yang responsif dan adaptif untuk menangani dampak serangan siber tersebut,” ungkap Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy\xa0Karim dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (29/6/2024).', 'Lebih lanjut dia menjelaskan, penanganan paling awal dilakukan pada sistem perlintasan di tempat perlintasan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan, yaitu dengan penggunaan pemeriksaan secara manual dan terdokumentasi.', 'Meskipun proses masuk-keluar Bandara terganggu kendala kesisteman, Imigrasi tetap memiliki record perlintasan.', '“Pengambilan keputusan pemindahan data\xa0center dilakukan setelah 12 jam sejak gangguan teknis di pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo terjadi".', '"Kami mengamati perkembangan recovery PDN yang tidak menunjukan hal positif di hari pertama gangguan," katanya.', 'Silmy Karim mengatakan, menangani kendala sistem, langkah awal yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi yaitu memastikan status database Imigrasi di PDN.\xa0', 'Selanjutnya tim menyusun Application Recovery Plan, membentuk Satgas Pemulihan Layanan Imigrasi dan melakukan inventarisasi kebutuhan teknis.', 'Lanjutnya, mulai Kamis (20/06/2024) sore, tim IT Ditjen Imigrasi memindahkan dan mengintegrasikan data back up Imigrasi ke data\xa0center baru.\xa0', 'Pada hari, Jumat (21/06/2024) pemulihan sistem menunjukkan tanda-tanda positif.\xa0Pemulihan layanan imigrasi secara bertahap dimulai dari cekal online, interpol, aplikasi perlintasan Keimigrasian dan Autogate.', 'Setelah stabil, pemulihan dilanjutkan ke Layanan Visa, Izin Tinggal dan Layanan Paspor," katanya.']
Menurut Silmy Karim, progress pemulihan sistem menunjukkan hasil yang signifikan sejak hari Kamis (27/6/2024), di mana 60 persen dari seluruh titik layanan keimigrasian di Indonesia dan luar negeri sudah pulih. Kemudian hari Jumat (28/06/2024) sistem sudah pulih 100 persen., “Tim IT Ditjen Imigrasi bekerja 24 jam untuk mengurai kendala sistem layanan Imigrasi. Ketika kita mendapat info berangsur pulihnya sistem aplikasi, petugas di bagian visa dan paspor masuk kerja pada hari libur untuk dapat melayani proses penerbitan visa dan paspor yang sempat terhambat,” tuturnya., Ia menyebut, kantor imigrasi se-Indonesia tetap melayani pemohon paspor seperti biasa saat gangguan PDN terjadi. , Namun demikian, penerbitan paspor membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Sekitar 60.000 paspor yang penerbitannya sempat terhambat selama tiga hari gangguan pada PDN sudah mulai ter-cover. , Bagi pemohon yang sudah melakukan wawancara dan foto di akhir pekan lalu diprioritaskan untuk dapat mengambil paspornya dalam pekan ini., Lanjutnya, sistem informasi manajemen keimigrasian yang terdampak oleh serangan siber pada PDN mengakomodasi 431 titik layanan imigrasi di unit pelaksana teknis, perlintasan, dan kantor wilayah di seluruh Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri. Sistem ini juga terintegrasi dengan 22 kementerian atau lembaga terkait., “Atas kejadian ini ada hikmah yang kami dapat, kami lebih bisa memahami dampak nyata dari serangan siber dan cara penanggulangannya, dibutuhkan keputusan yang cepat dalam menghadapi gangguan kesisteman yang disebabkan oleh serangan siber dan kita tentu akan menyiapkan langkah-langkah penanganan yang lebih baik,” pungkasnya. (**), | 2024-06-29 11:02:00 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Marselinus Labu Lela |
Ditjen Imigrasi | 392,823,826 | Imigrasi ancam deportasi 103 WNA di Bali atas kejahatan siber |
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengancam mendeportasi 103 warga negara asing (WNA) yang ditangkap dalam operasi Bali Becik, Rabu (26/6), atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan siber.
"Dan bisa kita deportasi. Di Undang-undang (UU) bisa kita melakukan itu. Kita dasarnya UU. Kita tunggu saja sebulan ini berapa kita bisa operasi," ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat.
Imigrasi gabung kepolisian dalam operasi lalu lintas WNA di Bali
Menurutnya, ancaman ini disampaikan, karena Imigrasi ingin memastikan bahwa WNA yang masuk ke Bali merupakan wisatawan yang berkualitas baik atau good quality traveler.
Dia mengaku selama ini terus mendapat masukan masyarakat terkait wisatawan asing yang meresahkan.
Imigrasi apresiasi desa adat di Bali bantu ungkap kasus siber
Adapun Imigrasi masih mendalami motif kejahatan yang diduga dilakukan oleh 103 WNA tersebut.
"Ini biasanya di Indonesia itu kaitan dengan scam. Online scammer. Kita lagi dalami. Biasanya penipuan secara siber. Itu dari yang 103," katanya.
Imigrasi di Bali tolak masuk 318 WNA
Selain itu, Silmy mengingatkan kepada wisatawan asing yang masuk ke Indonesia untuk mengikuti aturan yang berlaku.
Apalagi, berdasarkan data jumlah wisatawan asing yang masuk Indonesia naik 30 persen terhitung hingga Mei 2024.
"Bandingkan 1 Januari 1 Mei 2023. Itu naik 30 persen. Artinya memang makin banyak minat, apa karena tourism atau bisnis. Itu meningkat. Dan kita tunjukkan kita ada aturan main," kata Silmy.
Imigrasi di Bali usir WNA Turki akibat halangi penyelidikan petugas
Sebelumnya, Jumat (28/6), Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkapkan sebanyak 103 warga Taiwan yang tertangkap dalam operasi keimigrasian “Bali Becik” pada Rabu (26/6) terlibat penipuan daring dengan target korbannya di luar negeri salah satunya Malaysia.
“Mereka melakukan scamming atau penipuan tapi korban penipuan itu orang asing di negara lain yakni Malaysia,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Imigrasi Bali usir WNA AS tak berkualitas kedapatan mengemis di Ubud
Ia menyebutkan 103 warga Taiwan itu menyasar para korban di luar negeri berdasarkan pengakuan para pelaku saat menjalani pemeriksaan.
Godam juga memastikan mereka tidak terlibat peretasan yang mengakibatkan adanya gangguan Pusat Data Nasional (PDN) yang berimbas terhadap layanan keimigrasian pada Kamis (20/6).
Imigrasi di Bali batalkan izin tinggal WNA lansia asal Belgia
Tak hanya itu, mereka juga tidak terkait dengan kasus judi daring atau pun penyelundupan orang.
“Kami belum melihat hubungannya (peretasan PDN). Untuk penyelundupan manusia kami pastikan tidak ada, judi online juga kami tidak temukan keterkaitannya,” imbuhnya.
Imigrasi bekuk 103 WNA diduga lakukan kejahatan siber di Bali
Saat ini, 103 orang asing tersebut yang terdiri dari 91 laki-laki dan 12 wanita itu ditahan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Ada pun langkah selanjutnya, lanjut dia, melakukan deportasi dalam waktu dekat kepada 103 warga Taiwan itu.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, kata dia, tidak menemukan unsur pidana dalam penangkapan mereka sehingga tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.
“Mereka melakukan kegiatan di Indonesia tapi korban ada di negara lain sehingga sulit sekali untuk terpenuhi unsur pidana hal seperti ini,” imbuhnya.
Polri gerebek rumah kejahatan siber di Bali
Ia menyebut aksi penipuan daring menyasar korban di luar wilayah Indonesia merupakan pola kejahatan lintas negara.
Untuk itu, pihaknya menjatuhkan tindakan administrasi dengan deportasi karena mereka menyalahgunakan izin tinggal.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-06-29 01:35:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 389,234,097 | Imigrasi siapkan perangkat keliling layani delegasi World Water Forum |
Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyiapkan pengaturan khusus berupa penyediaan perangkat keliling untuk memudahkan layanan pemeriksaan keimigrasian delegasi setingkat kepala negara/menteri yang menghadiri World Water Forum ke-10 pada 18-25 Mei 2024.
"Kami sudah melakukan pemetaan dan penempatan para petugas," kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Denpasar, Bali, Sabtu.
Ia menjelaskan untuk pemeriksaan keimigrasian terhadap delegasi, terdapat beberapa mekanisme pemeriksaan.
Untuk setingkat kepala negara, pemeriksaan keimigrasian dilakukan di Gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sedangkan untuk delegasi setingkat menteri di gedung VIP dan untuk delegasi lainnya di terminal kedatangan internasional.
Pengelola: 100 delegasi China ke Jatiluwih saat Word Water Forum
Kesiapan lain yang diterapkan yakni memasang beberapa papan petunjuk di titik-titik strategis guna memudahkan kedatangan para delegasi melalui jalur khusus di terminal kedatangan.
"Saya rasa kami sudah
on the track
dalam persiapan menyambut kedatangan delegasi World Water Forum dan kami akan terus memantau perkembangan situasi dan kondisi di lapangan," imbuhnya.
Imigrasi Ngurah Rai juga telah memisahkan jalur kedatangan delegasi World Water Forum dan penumpang reguler di area imigrasi.
Ada tiga konter khusus yang disiapkan bagi para delegasi World Water Forum dengan dilayani 12 orang petugas.
"Bagi penumpang reguler, kami telah siapkan 30 unit
autogate
dan 10 konter pemeriksaan dengan 40 orang petugas," imbuhnya.
TNI AL siagakan 7 KRI di Bali sejak H-5 World Water Forum Ke-10
Autogate
itu diharapkan mempercepat aliran kedatangan para delegasi dan pelaku perjalanan internasional nondelegasi.
Fasilitas otomatis itu mampu memangkas durasi pemeriksaan imigrasi dari beberapa menit menjadi 15 hingga 25 detik per pelaku perjalanan.
Di sisi lain, Imigrasi juga sedang memasang 30 unit
autogate
tambahan di terminal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai yang ditargetkan selesai pada Agustus 2024.
Tidak hanya di terminal kedatangan internasional, Imigrasi rencananya juga memasang 20
autogate
tambahan di terminal keberangkatan internasional sehingga total ada 80 unit
autogate
yang diaktifkan di Bandara Ngurah Rai, Bali.
Imigrasi: Kepala Negara "World Water Forum 2024" diperiksa di VVIP
Saat ini,
autogate
dapat digunakan bagi pelaku perjalanan WNI untuk semua jenis paspor, baik paspor biasa maupun elektronik.
Sedangkan untuk pelaku perjalanan warga negara asing (WNA), yakni mereka yang memiliki paspor elektronik pemegang visa kunjungan saat kedatangan secara elektronik (E-VoA) dan visa elektronik (E-Visa).
Kemudian, WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), serta WNA dari negara subjek bebas visa kunjungan (BVK) yakni ASEAN yang sudah melakukan registrasi pada laman evisa.imigrasi.go.id.
World Water Forum ke-10 yang dijadwalkan mulai 18 hingga 25 Mei 2024 diperkirakan dihadiri sekitar 35 ribu peserta dari 193 negara di seluruh dunia.
Polri dirikan posko lalu lintas amankan World Water Forum di Bali
BNPT asesmen pelindungan PLTDG di Bali tuk sukseskan World Water Forum
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-04 12:07:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 389,303,661 |
2 WNA Diciduk Petugas Imigrasi gegara Jadi Instruktur Yoga di Ubud |
-
Dua orang warga negara asing (WNA) digerebek oleh petugas Imigrasi di Villa Calamansi, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali, Jumat (3/5/2024). Mereka masing-masing bernama Morgane Perez dan Manon Puel. Keduanya diduga menyalahi izin tinggal dengan bekerja sebagai instruktur yoga.
"Tim menuju salah satu vila yang diduga menjadi tempat dilakukan kegiatan Retreat Yoga. Sesampainya di lokasi tim memantau sekitar vila dan didapati orang asing tersebut sedang melatih yoga," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Tedy Riyandi dalam keterangannya, Minggu (5/5/2024).
Saat petugas Imigrasi datang ke vila, Perez dan Puel kedapatan sedang melatih yoga. Ada 10 orang yang mereka latih di vila itu. Petugas lalu memeriksa Perez dan Puel.
Hasil pemeriksaan di lokasi didapati bahwa Puel dan Perez memang membuka kelas yoga di vila itu. Mereka mengiklankan kelas yoga dan kegiatan retreat di media sosial. Perez juga menyebut dirinya sebagai instruktur yoga.
"Tim melakukan (penyitaan) STP (surat tanda penerimaan) paspor kedua orang asing tersebut dan meminta mereka datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Senin 06 Mei 2024 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Tedy.
Tak hanya Perez dan Puela. Petugas juga memeriksa sejumlah warga asing di tempat lain di Gianyar dan Denpasar. Mereka didapati bekerja di Bali. Namun, petugas tidak menciduk mereka karena jenis visa atau izin tinggalnya sudah sesuai.
Sebanyak tiga WNA bekerja sebagai karyawan di Polo Ralph Lauren di Jalan Raya Batubulan, Kabupaten Gianyar, kemudian seorang WNA menjadi pengusaha teh herbal, dan dua WNA bekerja di PT Pinisi Duta Bahari, Jalan Tukad Balian, Renon, Denpasar.
| 2024-05-05 20:43:59 | Berita Online | Detik.com | Aryo Mahendro - |
Ditjen Imigrasi | 389,969,656 | Klarifikasi Polda Bali dan Imigrasi soal Viral WNA Rusia Ngaku Dideportasi usai Ungkap Kasus Narkoba | ['TRIBUNJABAR.ID - Beredar video rekaman Warga Negara Asing (WNA) asal Runia mengaku dideportasi setelah membantu polisi bongkar kasus\xa0narkoba.', 'WNA Rusia itu bernama Artem\xa0Kotukhov.', 'Dalam video yang viral sejak Rabu (15/5/2024) itu Artem Kotukhov mengaku dirinya dideportasi pihak Imigrasi Bali.', 'Ia mengatakan, dirinya dideportasi setelah membantu kepolisian dalam menguak kasus mafia narkoba besar di Bali.', 'Padahal, Kotukhov mengklaim memiliki dokumen pribadi lengkap dan sah untuk tinggal di Indonesia, termasuk SKCK dari Mabes Polri.', 'Kotukhov menuturkan, ia rindu dengan Indonesia, terutama keluarga dari istrinya yang merupakan orang Indonesia.', '“Maka dari itu, ia memohon agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak imigrasi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia cinta Indonesia, rindu, dan ingin segera kembali mendapat ijin tinggal di Indonesia,” bunyi keterangan dalam unggahan.', 'Polda Bali beri penjelasa', 'Kabid Humas Polda\xa0Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra pada Selasa (14/5/2024).', 'Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, WNA\xa0Rusia itu diketahui telah dua kali dideportasi oleh Imigrasi.', 'Deportasi pertama pada tahun 2020 lantaran WNA\xa0Rusia itu tidak memiliki dokumen resmi tinggal di Bali.', '"Kemudian tahun 2021 dia kembali datang ke Bali dan dideportasi untuk kedua kalinya. Hal itu karena dokumen atau administrasi sebagai WNA tidak sesuai dengan izin tinggalnya di Bali,” kata Jansen, Rabu (15/5/2024), dikutip dari Kompas.com.', 'Klaim ungkap kasus\xa0narkoba', 'Sedangkan soal klaim Artem membantu kepolisian mengungkap kasus\xa0narkoba di Bali, Jansen menyebut itu hanya pengakuan sepihak.']
Selain itu, Jansen menyampaikan, meski Artem mengaku banyak membantu polisi, bukan menjadi jaminan mendapatkan perlakuan khusus di Bali., “Semua orang dan siapapun yang tinggal di Indonesia, wajib hukumnya mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku,” terang Jansen., Oleh karena itu, pihaknya mendukung tindakan tegas Imigrasi menindak WNA yang melanggar hukum atau tidak patuh terhadap aturan hukum di Indonesia, khususnya di Bali., Jansen berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan sepihak dari Artem di video tersebut., Penjelasan Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kemenkumham mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagramnya, Selasa (14/5/2024)., Disebutkan bahwa WNA Rusia bernama Artem Kotukhov, Artem dideportasi Imigrasi Denpasar pada 25 Juni 2023 karena melanggar pasal 71 huruf a dan 75 ayat (1) UU Kemigrasian., Adapun Pasal 71 huruf a berbunyi sebagai berikut:, “Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat.” Sementara Pasal 75 ayat (1) dijelaskan bahwa:, “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”, Ditemukan dokumen palsu dan pistol, Tak hanya itu, berdasarkan hasil penyelidkan, Artem berpotensi bisa mengancam keamanan negara Indonesia., Petugas Imigrasi menemukan barang bukti beberapa dokumen yang diduga palsu., Dalam video di unggahan itu, terlihat sejumlah barang bukti mulai dari dompet, ponsel, paspor Rusia, hingga senjata api jenis pistol.
Terkait klaim Artem menjadi informan kepolisian dalam kasus narkoba di Bali, pihak Imigrasi mengatakan, informasi tersebut hoaks dan telah dikonfirmasi Polda Bali., “Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di wilayah indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, dalam unggahan itu., Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews. | 2024-05-16 06:21:43 | Berita Online | jabar.tribunnews.com | Salma Dinda Regina |
Ditjen Imigrasi | 389,742,244 | Kemenkumham Jatim Siagakan 60 Petugas Imigrasi di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Layani CJH | [' ', 'JawaPos.com–Kanwil Kemenkumham Jatim menyiagakan 60 petugas untuk pelayanan calon jemaah haji (CJH) embarkasi/debarkasi Surabaya. Mereka melakukan proses clearance paspor di Asrama Haji Surabaya di Sukolilo.', 'Ke-60 petugas imigrasi itu terbagi menjadi enam kelompok kerja. Untuk memastikan kinerja berjalan dengan baik, mereka dipantau tim satgas haji Kanwil Kemenkumham Jatim yang terdiri atas 15 orang.', '”Sehingga mulai dari kegiatan pengumpulan paspor, pemeriksaan paspor dan visa, hingga kegiatan pengecapan paspor atau clearance akan dilakukan secara terpusat di Asrama Haji Sukolilo,” urai Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono.', 'Heni menjelaskan, selagi menunggu proses tersebut, jemaah dapat beristirahat di kamar-kamar peristirahatan yang telah disiapkan pengelola asrama haji. Setelah proses pelayanan keimigrasian selesai, jemaah tiap kloter akan diberangkatkan menuju Bandara Internasional Juanda dengan menggunakan bus khusus yang sudah diberi segel keberangkatan oleh Imigrasi Indonesia.', '”Sehingga, sepanjang perjalanan jemaah tidak diperkenankan untuk naik dan turun hingga sampai ke bandara,” tegas Heni.', 'Sementara itu, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Herdaus mengatakan, secara umum tidak ada yang berbeda terkait SOP Keimigrasian yang diterapkan dalam pelayanan CJH. Menurut aturan keimigrasian, setiap orang yang melintas keluar dan masuk Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku (paspor dan visa).', '”Namun secara khusus, karena ini merupakan ibadah haji, kami berupaya memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan,” urai Herdaus yang usai pelepasan CJH kloter 1 dari Kabupaten Bojonegoro sejumlah 366 jemaah, Sabtu (11/5) malam.', 'Proses clearance itu tidak hanya dilakukan Imigrasi Indonesia. Imigrasi Arab Saudi juga hadir di Juanda untuk melakukan clearance.', '”Jadi setelah Imigrasi Indonesia melakukan clearance, dilanjutkan Imigrasi Arab Saudi di tempat yang sama,” terang Herdaus.', 'Sesampainya di Bandara, bus akan langsung menuju apron pesawat yang telah disiapkan. Jemaah dapat langsung menaiki pesawat setelah turun dari bus tanpa melakukan pemeriksaan keimigrasian lagi di Bandara Juanda.', '”Hal ini tentu menjadi bentuk kemudahan bagi jemaah haji sehingga ketika sudah di Arab Saudi, CJH tidak perlu disibukkan dengan urusan administrasi keimigrasian,” tegas Herdaus.']
Jumlah calon jemaah haji (CJH) embarkasi/debarkasi Surabaya adalah 37.271 jemaah. Dari jumlah, itu paspor haji yang telah diterbitkan sembilan kantor imigrasi di Jatim adalah 27.527 dokumen., ”Seluruh paspor jadi CJH di wilayah Jawa Timur telah diterbitkan, sehingga tidak ada lagi persoalan terkait dokumen perjalanan bagi CJH,” tutur Herdaus., Penjabat Gubernur Jatim Adi Karyono mengapresiasi layanan fast track yang diselenggarakan imigrasi. Surabaya menjadi satu dari tiga tempat yang mendapatkan keistimewaan sehingga CJH bisa semakin fokus dalam beribadah., ”Kami sangat mengapresiasi seluruh stakeholder yang terlibat, terutama pihak imigrasi yang telah bersinergi,” kata Adi., Salah seorang CJH Puji Astotok Kastu mengaku sangat terbantu dengan pelayanan keimigrasian. Pria asal Kecamatan Bojonegoro itu mengatakan, pelayanan yang diberikan sangat mudah dan cepat., ”Kami senang karena bisa lebih fokus untuk beribadah,” ucap Puji. | 2024-05-13 06:07:18 | Berita Online | jawapos.com | Dimas Nur Aprianto |
Ditjen Imigrasi | 392,820,576 | Sempat Gangguan PDN, Layanan Imigrasi Kembali Beroperasi Normal | JAKARTA, iNewsCirebon.id - Sistem layanan Imigrasi antara lain perlintasan, visa, izin tinggal dan paspor telah beroperasi normal hari ini Jumat (28/06/2024).
Sistem perlintasan sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu malam (22/06/2024). Autogate, aplikasi visa dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/06/2024). Aplikasi M-Paspor dan Cekal Online beroperasi kembali pada Minggu (23/06/2024), dan sistem penerbitan paspor pulih sepenuhnya hari ini.
“Sejak gangguan di PDN (Pusat Data Nasional) Kementerian Kominfo terjadi pada Kamis pekan lalu, kami melakukan langkah-langkah penanganan, dimulai dari mengeluarkan kebijakan yang responsif dan adaptif untuk menangani dampak serangan siber tersebut,” ungkap Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Jumat (28/06/2024).
Ia menjelaskan, penanganan paling awal dilakukan pada sistem perlintasan di tempat perlintasan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan, yaitu dengan penggunaan pemeriksaan secara manual dan terdokumentasi. Meskipun proses masuk-keluar Bandara terganggu kendala kesisteman, Imigrasi tetap memiliki record perlintasan.
“Pengambilan keputusan pemindahan data center dilakukan setelah 12 jam sejak gangguan teknis di pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo terjadi. Kami mengamati perkembangan recovery PDN yang tidak menunjukan hal positif di hari pertama gangguan.
Untuk menangani kendala sistem, langkah awal yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi yaitu memastikan status database Imigrasi di PDN. Selanjutnya tim menyusun Application Recovery Plan, membentuk Satgas Pemulihan Layanan Imigrasi dan melakukan inventarisasi kebutuhan teknis,” tuturnya. Mulai Kamis (20/06/2024) sore, Tim IT Ditjen Imigrasi memindahkan dan mengintegrasikan data back up Imigrasi ke data center baru. Pada hari Jumat (21/06/2024) pemulihan sistem menunjukkan tanda-tanda positif. Pemulihan layanan imigrasi secara bertahap dimulai dari Cekal Online, Interpol, Aplikasi Perlintasan Keimigrasian dan Autogate.
Setelah stabil, pemulihan dilanjutkan ke Layanan Visa, Izin Tinggal dan Layanan Paspor. Progress pemulihan sistem menunjukkan hasil yang signifikan sejak hari Kamis (27/06/2024), di mana 60% dari seluruh titik layanan keimigrasian di Indonesia dan luar negeri sudah pulih. Hari Jumat (28/06/2024) sistem sudah pulih 100%.
“Tim IT Ditjen Imigrasi bekerja 24 jam untuk mengurai kendala sistem layanan Imigrasi. Ketika kita mendapat info berangsur pulihnya sistem aplikasi, petugas di bagian visa dan paspor masuk kerja pada hari libur (Sabtu-Minggu) untuk dapat melayani proses penerbitan visa dan paspor yang sempat terhambat,” tuturnya.
Kantor imigrasi se-Indonesia tetap melayani pemohon paspor seperti biasa saat gangguan PDN terjadi. Namun demikian, penerbitan paspor membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Sekitar 60.000 paspor yang penerbitannya sempat terhambat selama tiga hari gangguan pada PDN sudah mulai ter-cover. Bagi pemohon yang sudah melakukan wawancara dan foto di akhir pekan lalu diprioritaskan untuk dapat mengambil paspornya dalam pekan ini. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang terdampak oleh serangan siber pada PDN mengakomodasi 431 titik layanan imigrasi di unit pelaksana teknis, perlintasan, dan kantor wilayah di seluruh Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri. | 2024-06-28 22:49:15 | Berita Online | cirebon.inews.id |
Riant Subekti |
Ditjen Imigrasi | 389,882,724 | IMIGRASI Tegaskan Deportasi Terhadap Arthem Kotukhov Telah Sesuai Prosedur! | ['TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Kantor\xa0Wilayah\xa0Hukum\xa0dan\xa0HAM (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Bali, Pramella Y. Pasaribu, angkat bicara menanggapi video viral pernyataan Arthem\xa0Kotukhov WNA asal Rusia.', '“Ini sudah dideportasi Tahun lalu.', 'Yang bersangkutan melanggar UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 75, yang bersangkutan tidak melakukan perubahan status alamat sebagai izin tinggalnya,” ujar Pramella, Selasa 14 Mei 2024 saat dihubungi Tribun Bali.', '\xa0', 'Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim, melalui pesan pernyataan video menyampaikan bahwa Arthem dideportasi Imigrasi Denpasar pada tanggal 25 Juni 2023 silam.', '\xa0', 'Dirjen Silmy menyampaikan yang bersangkutan melanggar Pasal 71 huruf (a) dan 75 ayat 1 UU Keimigrasian.', '\xa0', 'Dari hasil penyelidikan Arthem berpotensi dapat mengancam keamanan negara.', 'Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, petugas imigrasi ditemukan barang bukti dan beberapa dokumen yang diduga palsu.', '\xa0', 'Dan terkait dia menjadi informan Polda Bali merupakan hoax yang telah dikonfirmasi Polda Bali.', '\xa0', '“Pejabat imigrasi memiliki kewenangan melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya, dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan,” tegas Silmy Karim.']
, Penghargaan juga diberikan Kedutaan Besar Federasi Rusia karena imigrasi telah bekerjasama dalam kasus Arthem., , Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Panjaitan, menyampaikan dari hasil koordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra hari ini, menginformasikan bahwa memang benar WNA atas nama Arthem Kothukov asal Rusia telah di deportasi Imigrasi Bali sebanyak dua kali, dan dicekal masuk ke Indonesia., , Pertama dideportasi pada tahun 2020 karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen resmi tinggal di Bali., , Lalu yang kedua Tahun 2021 yang bersangkutan kembali datang ke Bali dan kembali di deportasi, karena dokumen atau administrasi yang bersangkutan sebagai WNA tidak sesuai dengan izin tinggalnya di Bali., , Lalu untuk pengakuan sepihak yang bersangkutan telah banyak membantu kepolisian, dalam mengungkap kasus-kasus besar narkoba di Bali, dan mempertanyakan kenapa dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia., Pengakuan yang bersangkutan yang baru sepihak tersebut ditegaskan Kombes Jansen, bukan berarti menjadi jaminan orang tersebut serta merta harus mendapatkan perlakuan khusus., , “Semua orang dan siapapun yang tinggal di Indonesia, wajib hukumnya mematuhi semua peraturan hukum yang belaku,” tegasnya., , Kami mendukung tindakan tegas Imigrasi, dan ini berlaku untuk siapapun termasuk WNA yang melanggar hukum atau tidak patuh terhadap aturan hukum yang belaku di Indonesia khususnya di Bali., , “Kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan sepihak yang bersangkutan dalam vidio tersebut, marl kita bersama jaga keamanan Bali agar tetap ajeg dan shanti,” ucap Kombes Jansen.(*) | 2024-05-14 22:14:42 | Berita Online | bali.tribunnews.com | Zaenal Nur Arifin |
Ditjen Imigrasi | 389,921,818 | Cara Daftar Politeknik Imigrasi Milik Kemenkumham 2024 | ['KOMPAS.com - Sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) telah dibuka mulai Rabu (15/5/2024).', 'Poltekim dan Poltekip merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan pendaftarannya dibuka serentak bersamaan sekolah kedinasan lainnya.', 'Syarat pendaftaran kedua institusi ini ialah wajib lulus dari jenjang SMA sederajat dengan usia maksimal 23 tahun.', 'Sementara untuk kuota yang dibuka sebanyak 400 formasi. Dengan rincian Poltekip 200 calon taruna dan Poltekim sebanyak 200 calon taruna.', 'Semua siswa yang lolos menjadi taruna di sekolah kedinasan ini berhak kuliah gratis dan lulus menjadi CPNS di wilayah kerja Kemenkumham.\xa0', 'Berikut persyaratan lengkap pendaftaran Poltekip dan Poltekim tahun 2024/2025, dilansir dari petunjuk teknis terbaru.\xa0', 'Formasi Umum', '1. Warga Negara Republik Indonesia (Pria / Wanita);', '2. Pendidikan SLTA / Sederajat;', '3. Usia minimal 17 tahun dan usia maksimal 23 tahun 0 bulan 0 hari pada awal pendaftaran tanggal 15 Mei 2024 (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir);', '4. Tinggi Badan bagi Pria minimal 170 cm, bagi Wanita minimal 160 cm, berat badanseimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan dan pengamatan fisik;', '5. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas Narkoba, tidak memakai kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, tidak bisu, tidak buta warna, dan tidak pernah mengalami patah tulang;', '6. Bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tidak memiliki tindik/bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya;', '7. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak memiliki tindik/bekas tindik pada anggota badan lainnya, selain telinga dan tidak memiliki tindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan);', '8. Belum pernah menikah (baik secara negara, adat maupun agama) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan, bagi Wanita belum pernah melahirkan dan bagi Pria belum pernah memiliki anak biologis;']
9. Bersedia ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Wilayah Indonesia;, 10. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/pekerjaan dengan instansi/perusahaan lain., Formasi Pegawai dan Pegawai Putra-Putri Papua / Papua Barat, 1. Calon Peserta wajib melakukan pendaftaran secara online melalui lamanhttps://dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 15 Mei s.d. 13 Juni 2024;, 2. Khusus bagi Calon Peserta formasi Pegawai dan formasi Pegawai Putra-putri Papua/Papua Barat melakukan pendaftaran, unggah dokumen lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online dimulai tanggal 15 Mei s.d. 13 Juni 2024 pada laman https://simpeg.kemenkumham.go.id/devp/siap/signin.php., 3. Calon Peserta hanya boleh memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan, apabila memilih lebih dari 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan maka secara otomatis dinyatakan gugur / tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi;, 4. Selama proses seleksi, Peserta tidak boleh melakukan komunikasi dengan Panitia yang mengarah pada tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan;, 5. Unggah dokumen terdiri dari:, Calon Peserta Formasi Umum, Calon Peserta Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra-putri Papua / PapuaBarat, Pendaftaran sendiri dilakukan secara online melalui laman SSCASN. Karena itu, dari informasi di atas maka siswa lulusan SMA sederajat bisa mempersiapkan diri dengan baik dan lengkapi dokumen yang ada sebelum mendaftar. , | 2024-05-15 13:56:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 391,593,815 | Menag Bakal Gandeng Imigrasi, Larang Jemaah Visa Ziarah Keluar Indonesia Selama Musim Haji | ['VIVA Nasional\xa0– Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak\xa0Imigrasi untuk mencegah calon jemaah pengguna visa ziarah dan non-haji pergi ke Arab Saudi saat musim haji.', 'Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas sebagai langkah yang dilakukan dalam upaya untuk lebih memberikan perlindungan pada para calon jemaah.', 'Seperti yang sebelumnya telah diberitakan, terkait mencuatnya beberapa kasus terjadi pada calon jemaah yang tidak diperbolehkan masuk ke Mekah akibat menggunakan visa ziarah maupun non-haji. Yuk lanjut scroll artikel selengkapnya berikut ini.', '"Ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memastikan agar pengguna visa ziarah dan non-haji resmi tidak diizinkan keluar Indonesia selama musim haji," ungkap Menag Yaqut di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Minggu malam 9 Juni 2024 Waktu Arab Saudi.', 'Yaqut mengaku prihatin dengan nasib jemaah yang terdeportasi karena menggunakan visa ziarah.', '"Kasihan kepada jemaah yang sudah masuk ke Arab Saudi, lelah, dan harus dideportasi. Mereka juga dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Ini tentu sangat merugikan," lanjutnya.', 'Dia menegaskan tindakan calon jemaah menggunakan visa ziarah untuk ibadah haji telah dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi.', '"Masalah visa ziarah digunakan untuk haji itu sangat kita sayangkan," ujar Gus Men.', '"Jauh-jauh hari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menyampaikan keseriusannya menindak tegas calon jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi dan akan mendapatkan larangan mengikuti ibadah haji," tambahnya.', 'Saksi Berat bagi Travel Nakal', 'Pemerintah Indonesia pun telah melarang dan meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk menindak tegas travel nakal yang memfasilitasi penggunaan visa ziarah untuk berhaji.', '"Ini menyangkut jemaah yang menjadi korban. Sekarang prioritas pemerintah adalah terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait hal ini. Ini menjadi konsen kita bersama," jelas Menag Yaqut.', 'Menteri Yaqut menjelaskan sanksi berat seperti mencabut izin usaha travel nakal memang bisa dilakukan, namun dikhawatirkan mereka dapat membuka usaha baru dengan nama berbeda.', 'Kementerian Agama terus berupaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.', 'Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan visa haji resmi melalui jalur yang telah ditentukan dan tidak tergoda dengan tawaran haji murah menggunakan visa ziarah.', 'Sebelumnya, pegiat sosial media LMN (40) ditahan Arab Saudi akibat menjual visa non haji.\xa0', 'Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B Ambary mengatakan pelaku memiliki travel inisial AND tour.', '“Perusahaan tournya ini baru punya izin umrah saja,” katanya.', 'Menurut Yusron LMN ditangkap pada 25 Mei, saat dalam perjalanan menuju hotelnya di Mekah.\xa0', '“Saat ditangkap, dia bersama keponakannya. Ponakannya langsung dilepas, kalau LMN ditahan,” jelas Yusron.', 'Pihak KJRI mengetahui kasus ini setelah suami LMN, AC menghubungi KJRI. Lalu bersama pihak KJRI, suami LMN bertemu dengan kejaksaan.', '“Dari hasil penyelidikan, LMN melalui akun Facebooknya menjual paket haji tanpa tasreh. Penawarannya haji tanpa antre,” ujar Yusron.', 'Tertangkapnya LMN oleh aparat keamanan Saudi, berdasarkan laporan dari akun di X.', '“Jadi dilaporkan oleh akun di X dengan mention aparat keamanan Arab Saudi,” ungkapnya.', 'Pihak KJRI membantu suami LMN untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan, namun ditolak pihak kejaksaan Arab Saudi.', '“LMN ini kena pasal financial fraud, di Arab Saudi kasus cukup berat, tidak bisa dibebaskan melalui jaminan,” ujar Yusron.', 'Dari hasil pemeriksaan, kata Yusron, dia menjual paket haji tanpa antre kepada 50 orang dengan harga sekitar Rp100 juta.', 'Para jemaah ini menggunakan visa ziarah, sementara LMN dan suaminya menggunakan visa pekerja musiman.', '“Tim KJRI sudah bertemu dengan jemaahnya. Mereka agak bingung dengan nasibnya. Kami sudah minta mereka pulang, tapi mereka bilang enggak bisa pulang cepat, sudah terjadwalkan tanggal 21 Juni katanya,” papar Yusron.', 'Sementara soal nasib LMN, sampai saat ini masih diproses, belum ada keputusan.', 'Laporan Tim Media Center Haji 2024']
VIVA Nasional – Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak Imigrasi untuk mencegah calon jemaah pengguna visa ziarah dan non-haji pergi ke Arab Saudi saat musim haji., Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas sebagai langkah yang dilakukan dalam upaya untuk lebih memberikan perlindungan pada para calon jemaah., Seperti yang sebelumnya telah diberitakan, terkait mencuatnya beberapa kasus terjadi pada calon jemaah yang tidak diperbolehkan masuk ke Mekah akibat menggunakan visa ziarah maupun non-haji. Yuk lanjut scroll artikel selengkapnya berikut ini., "Ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memastikan agar pengguna visa ziarah dan non-haji resmi tidak diizinkan keluar Indonesia selama musim haji," ungkap Menag Yaqut di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Minggu malam 9 Juni 2024 Waktu Arab Saudi., Yaqut mengaku prihatin dengan nasib jemaah yang terdeportasi karena menggunakan visa ziarah., "Kasihan kepada jemaah yang sudah masuk ke Arab Saudi, lelah, dan harus dideportasi. Mereka juga dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Ini tentu sangat merugikan," lanjutnya., Dia menegaskan tindakan calon jemaah menggunakan visa ziarah untuk ibadah haji telah dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi., "Masalah visa ziarah digunakan untuk haji itu sangat kita sayangkan," ujar Gus Men., "Jauh-jauh hari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menyampaikan keseriusannya menindak tegas calon jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi dan akan mendapatkan larangan mengikuti ibadah haji," tambahnya., Saksi Berat bagi Travel Nakal, Pemerintah Indonesia pun telah melarang dan meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk menindak tegas travel nakal yang memfasilitasi penggunaan visa ziarah untuk berhaji., "Ini menyangkut jemaah yang menjadi korban. Sekarang prioritas pemerintah adalah terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait hal ini. Ini menjadi konsen kita bersama," jelas Menag Yaqut., Menteri Yaqut menjelaskan sanksi berat seperti mencabut izin usaha travel nakal memang bisa dilakukan, namun dikhawatirkan mereka dapat membuka usaha baru dengan nama berbeda., Kementerian Agama terus berupaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia., Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan visa haji resmi melalui jalur yang telah ditentukan dan tidak tergoda dengan tawaran haji murah menggunakan visa ziarah., Sebelumnya, pegiat sosial media LMN (40) ditahan Arab Saudi akibat menjual visa non haji. , Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B Ambary mengatakan pelaku memiliki travel inisial AND tour., “Perusahaan tournya ini baru punya izin umrah saja,” katanya., Menurut Yusron LMN ditangkap pada 25 Mei, saat dalam perjalanan menuju hotelnya di Mekah. , “Saat ditangkap, dia bersama keponakannya. Ponakannya langsung dilepas, kalau LMN ditahan,” jelas Yusron., Pihak KJRI mengetahui kasus ini setelah suami LMN, AC menghubungi KJRI. Lalu bersama pihak KJRI, suami LMN bertemu dengan kejaksaan., “Dari hasil penyelidikan, LMN melalui akun Facebooknya menjual paket haji tanpa tasreh. Penawarannya haji tanpa antre,” ujar Yusron., Tertangkapnya LMN oleh aparat keamanan Saudi, berdasarkan laporan dari akun di X., “Jadi dilaporkan oleh akun di X dengan mention aparat keamanan Arab Saudi,” ungkapnya., Pihak KJRI membantu suami LMN untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan, namun ditolak pihak kejaksaan Arab Saudi., “LMN ini kena pasal financial fraud, di Arab Saudi kasus cukup berat, tidak bisa dibebaskan melalui jaminan,” ujar Yusron., Dari hasil pemeriksaan, kata Yusron, dia menjual paket haji tanpa antre kepada 50 orang dengan harga sekitar Rp100 juta., Para jemaah ini menggunakan visa ziarah, sementara LMN dan suaminya menggunakan visa pekerja musiman., “Tim KJRI sudah bertemu dengan jemaahnya. Mereka agak bingung dengan nasibnya. Kami sudah minta mereka pulang, tapi mereka bilang enggak bisa pulang cepat, sudah terjadwalkan tanggal 21 Juni katanya,” papar Yusron., Sementara soal nasib LMN, sampai saat ini masih diproses, belum ada keputusan., Laporan Tim Media Center Haji 2024 | 2024-06-10 05:21:21 | Berita Online | lampung.viva.co.id | Donny Adhiyasa |
Ditjen Imigrasi | 392,736,833 |
BSSN Jelaskan Upaya Pulihkan Layanan Imigrasi Usai PDNS Kena Ransomware | Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menjelaskan langkah yang telah dilakukan pihaknya untuk menangani serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur. Dia menjelaskan salah satu layanan yang paling terdampak adalah Imigrasi.
"Maka ketika tanggal 20 Juni kita mendapat laporan bahwa terjadi serangan atau down di Surabaya, maka kami segera melakukan rapat koordinasi pada hari itu juga dengan incident response team, yang ada di PDNS 2," kata Hinsa dalam rapat Komisi I DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
"Kemudian ada tim Kominfo dan pada rapat itu di sampaikan bahwa PT Telkom selalu pengelola data center sementara ini harus melakukan isolasi seluruh infrastruktur dan sudah dibangun infrastruktur sementara," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hinsa mengatakan Kominfo kemudian memetakan aset yang terdampak dari serangan tersebut. Pihak Kominfo mengecek beberapa instansi dan layanan publik yang terdampak.
"Kemudian dalam rangka menangani insiden tersebut BSSN segera pada hari itu juga mengirimkan tim tanggap insiden yang selalu stand by di Ragunan untuk membantu tim yang ada di sana, Telkom Sigma, dan tentunya kami segera akan melakukan evaluasi kenapa sampai terjadi. Walaupun evaluasinya tentu hal-hal yang umum dulu disampaikan juga akan melakukan forensik ke barang-barang bukti," ucapnya.
Pada 21 Juni 2024, tim BSSN melanjutkan forensik digital dan asistensi dari rapat yang sebelumnya. Sehari setelahnya, forensik digital dilakukan kembali.
"Kemudian hari Minggu, ini tanggal 23 Juni, tim forensik digital telah berhasil mengidentifikasi yang terjadi terutama serangan ini oleh ransomware kemudian saya pada jam sekitar jam 10 rapat dengan Kominfo," kata Hinsa.
Rapat pada tanggal 23 Juni itu juga dihadiri Ditjen Imigrasi karena layanannya paling terdampak. Dia mengatakan akhirnya Imigrasi mengambil tindakan mengaktifkan lagi pusat data lama agar layanan bisa pulih.
"Dalam rapat tersebut saya tanyakan Imigrasi kondisinya, kemudian dari Imigrasi menyampaikan mereka masih punya data di pusat data mereka yang lama, yang tidak digunakan, sehingga pada saat itu saya sampaikan 'Kalau kamu aktifkan kembali itu butuh berapa lama? kapan?'," ujar Hinsa.
"Dia sampaikan bahwa 'Nanti hari Senin maksudnya besok pukul 07.00 sudah bisa, kami akan kerja malam ini'. Kemudian itulah keputusannya sehingga memang besoknya Imigrasi ini bisa operasional saya kira itu yang kita laksanakan di tanggal 23," imbuhnya.
| 2024-06-27 18:21:06 | Berita Online | news.detik.com | Dwi Rahmawati - |
Ditjen Imigrasi | 392,549,805 | Imigrasi Pindahkan Data Center untuk Pemulihan Layanan Keimigrasian | TRIBUNPALU.COM, PALU - Sistem Keimigrasian digital yang digunakan di bandara dan pelabuhan utama Indonesia telah pulih sejak Sabtu (22/6/2024) malam.
Layanan seperti pemeriksaan keimigrasian, autogate, visa, izin tinggal, M-Paspor, dan Cekal Online sudah berjalan normal.
Gangguan itu disebabkan masalah di Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan, pihaknya memindahkan data center ke lokasi baru setelah 12 jam gangguan terjadi karena PDN tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Pemindahan data center dan aktivasi kembali sistem Imigrasi memakan waktu dua hari, dari tanggal 20 hingga 22 Juni 2024.
Silmy menduga, gangguan itu bukan hanya masalah teknis, melainkan juga serangan siber.
Oleh karena itu, pemindahan data center dilakukan untuk memulihkan layanan publik dan menjaga keamanan negara.
Ia berharap PDN Kominfo segera pulih agar pelayanan publik lain yang bergantung pada data center tersebut tidak terganggu.
"Kepentingan publik menjadi prioritas. Tim IT Ditjen Imigrasi bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem agar masyarakat yang ingin keluar masuk Indonesia dapat terlayani dengan baik," ujar Silmy.(*) | 2024-06-25 09:22:55 | Berita Online | palu.tribunnews.com | Jolinda Amoreka |
Ditjen Imigrasi | 389,740,121 | Heboh WNA di Bali Gelar Ritual Aneh dan Menyimpang, Imigrasi Selidiki | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Beredar video memperlihatkan sejumlah WNA di Bali menggelar ritual aneh di mana pria dan wanita seperti mengalami kesurupan. Bahkan, mereka juga tampak berpelukan dengan kondisi seakan tidak sadar.
Video itu direkam di sebuah ruangan. Ada pria dan wanita yang meronta-ronta. Bahkan, dalam satu adegan, seorang pria dipeluk banyak wanita.
Terkait hal itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah melakukan penyelidikan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Tedy Riyandi mengatakan, pihaknya langsung menerjunkan Tim Intelijen dan Penindakan ke lapangan.
“Sehubungan dengan ramainya berita viral di media sosial perihal perbuatan tidak pantas dan menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok Warga Negara Asing beberapa waktu lalu di wilayah Ubud, Kabupaten Gianyar. Kami sudah mengantongi salah satu identitas Warga Negara Asing yang ada di dalam video viral tersebut," kata Tedy lewat keterangan resminya, Minggu (12/5).
Tedy menyebut, WNA tersebut tak lagi berada di Indonesia. Meski begitu, pihaknya akan mendalami sponsor yang membawa WNA itu ke Bali.
"Dan telah kami lakukan pengecekan di database kami bahwa Warga Negara Asing tersebut saat ini tidak berada di Wilayah Indonesia. Yang bersangkutan telah meninggalkan Indonesia pada bulan April lalu tepatnya pada tanggal 22 April 2024. Jadi dapat kami simpulkan saat ini bahwa video yang viral tersebut merupakan video lama”, jelas Tedy.
Tedy menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen penuh dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap Warga Negera Asing yang berada di Wilayah Indonesia maupun di Bali demi menjaga keamanan dan iklim yang baik di pulau Bali. | 2024-05-13 04:00:53 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Ditjen Imigrasi | 389,372,364 | Vira Widiyasari Bergabung Sebagai Country Manager Visa Indonesia | KONTAN.CO.ID - Visa, pemain utama di dunia dalam pembayaran digital, mengumumkan bahwa Vira Widiyasari telah ditunjuk sebagai Country Manager, efektif per tanggal 6 Mei 2024, menggantikan Riko Abdurrahman yang akan memasuki masa pensiun setelah lebih dari enam tahun memimpin Visa di Indonesia.
Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang jasa keuangan, inovasi pembayaran dan teknologi finansial, Vira memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai peran kepemimpinan di Citibank, HSBC dan Bank Mandiri. Jabatan terakhirnya adalah sebagai pemimpin bisnis Financial Technology dan Payment di Tokopedia, salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia.
Sebagai Country Manager, Vira akan memimpin inisiatif strategis dan bisnis Visa di Indonesia, termasuk mendorong strategi perluasan pasar Visa, bermitra dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan industri, serta menjadi advokat bagi industri pembayaran.
Terkait penunjukan ini, Vira menyatakan, "Saya sangat antusias untuk berkolaborasi bersama tim Visa yang berbakat, dan bersama-sama kita akan mempercepat pertumbuhan bisnis klien kami di Indonesia. Kami akan memanfaatkan kekuatan Visa di sisi teknologi, inovasi dan solusi keamanan untuk meningkatkan penawaran dan kemitraan strategisnya. Visi saya adalah agar tim Visa Indonesia dapat memberdayakan bisnis dan konsumen, serta berkontribusi pada kemajuan ekosistem digital dan keuangan Indonesia.”
Stephen Karpin, Regional President Visa Asia Pasifik, mengatakan, "Kami sangat senang menyambut Vira sebagai Country Manager untuk Visa di Indonesia. Vira membawa pengalaman yang luas dan rekam jejak yang terbukti di industri jasa keuangan, teknologi finansial dan pembayaran, dengan menempati posisi penting di lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan teknologi besar di Indonesia.
Di Visa, kami berkomitmen untuk memajukan industri pembayaran di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan solusi keamanan untuk meningkatkan kehidupan semua orang, di mana saja. Vira akan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan kami untuk menjadikan Visa menjadi cara terbaik untuk membayar dan dibayar di Indonesia.
Pengalamannya yang luas akan membantu Visa untuk mengembangkan bisnis kami dan mendorong keselarasan yang kuat dengan strategi nasional pengembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan pemerintah Indonesia."
Tentang Visa
Visa (NYSE: V) adalah pemimpin dunia dalam pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi antara konsumen, pedagang, lembaga keuangan, dan institusi pemerintah di lebih dari 200 negara dan wilayah. Misi kami adalah menghubungkan dunia melalui jaringan pembayaran yang paling inovatif, mudah, andal, dan aman, yang memungkinkan individu, pelaku usaha, dan perekonomian untuk terus berkembang. Kami meyakini bahwa ekonomi yang inklusif akan mampu memberdayakan semua orang di mana pun mereka berada. Kami juga meyakini bahwa akses merupakan fondasi utama untuk terus mendorong pergerakan uang di masa depan.
| 2024-05-06 20:42:18 | Berita Online | kontan.co.id | Sri Sayekti |
Ditjen Imigrasi | 390,015,811 | Pos Indonesia dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Kerjasama Pelayanan Pengiriman Paspor | ['Malang, VIVA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk peningkatan pelayanan publik. Penandatanganan perjanjian dilakukan pada Kamis, 16 Mei 2024.\xa0', 'Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Galih Priya Kartika Perdhana, dan Kepala PT Pos Cabang Malang, Ahmad Ridwan, beserta jajaran dari kedua belah pihak turut hadir dalam penandatanganan perjanjian ini. Mereka meningkatkan layanan pengiriman paspor, pembayaran PNBP paspor atau payment gateway.', 'Penandatanganan PKS ini menandai kerjasama yang erat antara kedua entitas. Mereka ingin memastikan pengiriman paspor dan pembayaran PNBP paspor payment gateway menjadi lebih efisien dan andal bagi masyarakat.', 'Galih Priya Kartika Perdhana mengatakan, kerjasama ini sangat penting. Sebab, kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.\xa0', '"Terutama dalam hal pelayanan paspor yang menjadi salah satu layanan utama Kantor Imigrasi," kata Galih.\xa0', 'Sementara itu, Ahmad Ridwan menyambut baik kesempatan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik melalui kerjasama ini. Dia menyebut, kerjasama ini telah terjalin selama 3 tahun berturut-turut.\xa0', 'Perjanjian kerjasama tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan sistem pelacakan pengiriman, pemrosesan cepat dan jaminan keamanan pengiriman paspor dan pelayanan pembayaran PNBP paspor atau payment gateway.\xa0']
"Diharapkan, kerjasama ini dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pengiriman paspor di wilayah Malang dan sekitarnya," ujar Ahmad Ridwan. , Kerjasama ini sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Heni Yuwono dan Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus, dimana penandatanganan PKS antara PT Pos Indonesia dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang merupakan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan administratif terkait paspor. , Hal ini sejalan dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi kesejahteraan bersama. | 2024-05-16 16:42:30 | Berita Online | malang.viva.co.id | Uki Rama, Hendro Sumardiko |
Ditjen Imigrasi | 391,903,643 | Dirjen Imigrasi: Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4 Persen | Tangerang, Beritasatu.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengungkapkan ada kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian dalam kurun waktu Januari-Mei 2024.
Silmy menyebut jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 warga negara asing (WNA) atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya.
"Jumlah ini meningkat 94,4 persen dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun sebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang 2023," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (13/6/2024).
Menurut Silmy, Imigrasi harus balance. Di satu sisi, pihaknya juga mengupayakan bagaimana tugas fungsi (tusi) fasilitator pembangunan ekonomi berjalan dengan banyak mendatangkan orang asing berkualitas. Di sisi lain, imigrasi juga tetap waspada dan idak boleh lengah.
"Kita giatkan operasi menurunkan pengawasan, baik itu pengawasan darat ataupun laut, di bandara maupun pelabuhan," katanya.
Hingga Mei 2024, kata Silmy, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian. Sementara itu, pada periode yang sama Imigrasi juga telah melakukan penangkalan atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing.
Silmy mengatakan dinamika geopolitik negara-negara di dunia yang saat ini tengah berlangsung juga berdampak secara tidak langsung terhadap keamanan di Indonesia dengan tingginya lalu lintas orang asing. Hal ini menjadi fokus Imigrasi dalam pengawasan orang asing.
"Awal Mei lalu, Imigrasi melakukan operasi pengawasan orang asing Jagratara yang menjaring 914 orang asing untuk diperiksa. Operasi tersebut menjadi bentuk kewaspadaan imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas orang asing di seluruh Indonesia," jelasnya.
Operasi Jagratara akan terus digencarkan baik dalam skala lokal seperti Bali Becik maupun skala nasional. Operasi tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi.
"Kita harus sigap dan waspada. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendatangkan manfaat untuk Indonesia malah kontraproduktif bagi negara," pungkas Silmy. | 2024-06-14 09:49:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 392,300,019 | Server Pusat Data Nasional Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor | TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala.
Hal ini merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang sedang berlangsung, Kamis (20/06/2024).
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (20/06/2024).
Adapun masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi.
Dirjen Imigrasi mengatakan, meskipun sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan.
Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa.
Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tutup Silmy. (*) | 2024-06-20 22:42:26 | Berita Online | jogja.tribunnews.com | Tribun Jogja |
Ditjen Imigrasi | 391,499,811 | Kantor Imigrasi Yogyakarta Resmi Miliki Pimpinan Baru | TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kali ini memiliki nahkoda baru.
Tedy Riyandi resmi dilantik menjadi Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta pada Jumat (07/06/2024) di aula Kanwil Kemenkumham DIY.
Tedy sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan menggantikan Najarudin Safaat.
Najarudin sendiri akan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik Politeknik Imigrasi pada Badan Pengembangan Hukum dan HAM Asasi Manusia.
Pelantikan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta dan jajaran pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto.
“Jabatan yang Saudara-Saudari emban sekarang adalah jabatan yang mungkin diinginkan oleh banyak orang, artinya Saudara-saudari harus selalu menunjukkan dan meningkatkan kinerja terbaik,” ujar Agung dalam sambutannya.
Kemudian Agung mengingatkan kepada para pejabat yang dilantik agar belajar dan senantiasa mengembangkan diri, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.
“Berikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jadilah Pejabat yang aktif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, perkuat sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak,” pungkasnya.
Selain pelantikan Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, pada kesempatan ini juga dilantik jajaran pejabat struktural baru Kantor Imigrasi Yogyakarta, yaitu Boyke Panggabean sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Taufiq Hidayat sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Indra Dolly Sihaloho sebagai Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan, Asep Rusmana sebagai Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, serta Venny Marchel sebagai Kepala Subseksi lzin Tinggal Keimigrasian. (*) | 2024-06-07 20:35:20 | Berita Online | jogja.tribunnews.com | Tribun Jogja |
Ditjen Imigrasi | 389,734,006 | Tinjau Makkah Route di Bandara Adi Soemarmo, Dirjen Imigrasi: Tahun Depan Tambah 2 Embarkasi | Solo, Beritasatu.com - Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Silmy Salim mengatakan, pelaksanaan program Makkah Route akan diperluas di dua kota lainnya. Sehingga, akan ada lima embarkasi yang melaksanakan fast track proses imigrasi bagi jemaah haji Indonesia tahun depan.
“Tahun kemarin kan jalan di Jakarta, yakni di Bandara Soekarno Hatta, tahun ini tambah dua lagi di Bandara Adi Soemarmo Solo dan Bandara Juanda Surabaya. Tahun depan kami targetkan tambah dua kota lagi, bisa di Makassar dan Medan,” ujarnya kepada awak media seusai meninjau proses Makkah Route jemaah haji di eks gedung TKI Bandara Adi Soemarmo Solo, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (12/5/2024).
Ia menambahkan, Makkah Route penting untuk dikembangkan ke wilayah lainnya lantaran program tersebut sangat membantu para jemaah haji Indonesia dalam proses imigrasi. Silmy menuturkan berdasarkan pengalamannya saat menunaikan ibadah haji, jemaah harus menunggu berjam-jam untuk proses keimigrasian begitu mendarat di airport Arab Saudi.
“Dengan adanya Makkah Route ini proses kemimigrasian yang biasanya memakan waktu tiga sampai enam jam bisa dipangkas menjadi 30 detik saja. Nanti saat jemaah haji mendarat di Arab Saudi bisa langsung menuju hotel atau penginapan untuk istirahat tidak perlu lagi berjam-jam di bandara untuk proses imigrasi,” kata dia.
Program fast track imigrasi jemaah haji Indonesia tersebut, lanjut Silmy, juga akan dilaksanakan di Arab Saudi, sehingga pemeriksaan imigrasi Indonesia akan dilaksanakan di bandara Arab Saudi.
“Kami telah mendiskusikan program ini dengan Dirjen Imigrasi Arab Saudi dan akan dilaksanakan juga di sana. Jadi nantinya petugas kita ada di airport di Saudi saat jemaah pulang untuk melakukan pemeriksaan imigrasi. Namun, untuk saat ini kita fokus di sini dulu,” ucapnya.
Sementara itu, dari kunjungannya di Makkah Route Bandara Adi Soemarmo, Silmy mengatakan semuanya berjalan lancar. Sebanyak 360 calon jemaah haji kloter 1 embarkasi Solo yang berasal dari Kabupaten Temanggung semuanya tak ada kendala.
“Alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan cukup lancar. Untuk implementasi Makkah Route, jadi kami pastikan semua berjalan baik,” ujarnya. | 2024-05-12 21:35:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 392,525,340 | Dukung Rencana Pembukaan Penerbangan Umrah Bandara Dhoho Kediri, Imigrasi Kediei Siapkan Tupoksi |
JawaPos.com – Rencana pembukaan rute internasional untuk memudahkan jemaah umrah di Bandara Dhoho Kediri turut dipersiapkan oleh pihak Imigrasi. Saat ini, mereka sedang menyiapkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Dilansir dari Radar Kediri (JawaPos Grup), Senin (24/6), langkah itu diambil setelah pihak Imigrasi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terlebih dahulu.
Meskipun belum menerima pemberitahuan resmi kapan rencana pembukaan layanan penerbangan umrah itu akan direalisasikan, namun mereka menyiapkan tupoksi ini dengan gercep (gerak cepat, red).
Hal ini turut dikonfirmasi oleh Kepala Kanator Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri Denny Irawan. “Sementara ini kami masih belum mendapat informasi terkait itu (layanan penerbangan umrah di Bandara Dhoho, Red). Namun yang jelas kami sangat mendukung dan siap untuk dibukanya layanan internasional itu,” katanya.
Dalam rencananya, mulai bulan September Bandara Dhoho akan melayani penerbangan umrah. Dengan membuka jalur penerbangan internasional rute Kediri-Jeddah, Arab Saudi.
Pembukaan rute internasional perdana di Bandara Dhoho Kediri ini tentu saja membutuhkan peran imigrasi yang lebih banyak. Terutama, untuk pengawasan arus keluar-masuk orang dari dan ke luar negeri.
Karena itulah, menurut Denny, pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak Angkasa Pura (AP) 1 sebagai pengelola bandara. Tentunya perlu koordinasi-koordinasi dengan pihak bandara. Terkait bagaimana langkah kami ke depan mempersiapkan penerbangan umrah. Kami masih perlu koordinasi lebih lanjut,” jelasnya.
Tidak hanya pihak imigrasi, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kediri juga menyatakan siap untuk mendukung dibukanya layanan penerbangan umrah. Salah satunya, dengan memastikan pengamanan alat berat pesawat yang akan masuk bandara.
Sementara itu di lain sisi, Kabid Pengembangan Dishub Kabupaten Kediri Yudha Nur Ari menyebut, ketika layanan umrah dibuka nanti, pesawat yang akan digunakan adalah yang berbadan besar, seperti jenis Airbus A330.
“Karena pesawat berbadan besar, otomatis membutuhkan alat-alat berat pula,” jelasnya sembari menyebut ketika proses pendatangan alat berat itu, pihaknyalah yang bertugas untuk mengamankan alat-alat berat yang masuk ke Bandara Dhoho.
“Itu nanti didatangkan dari bandara sebelah. Kemungkinan dari Solo. Kami bertugas mengamankan pada saat alat didatangkan ke Bandara Dhoho,” ungkapnya.***Rangkuman: Rencana pembukaan rute internasional untuk memudahkan jemaah umrah di Bandara Dhoho Kediri turut dipersiapkan oleh pihak Imigrasi. Saat ini, mereka sedang menyiapkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dilansir dari Radar Kediri (JawaPos Grup), Senin (24/6), langkah itu diambil setelah pihak Imigrasi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terlebih dahulu.
| 2024-06-24 20:15:40 | Berita Online | jawapos.com | Elista Ita Yustika |
Ditjen Imigrasi | 389,710,052 | 60 Petugas imigrasi Kanwilkumham Jatim siaga layani haji |
Surabaya (ANTARA) -
Sebanyak 60 orang petugas imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Manusia (Kanwilkumham) Jatim disiagakan untuk melayani jamaah calon haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya
Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono di Surabaya, Minggu mengatakan mereka bertugas untuk melakukan proses
clearance
paspor di Asrama Haji Surabaya di Sukolilo.
"Mereka akan dipantau oleh tim satgas haji Kanwil Kemenkumham Jatim yang terdiri dari 15 orang. Sehingga, nantinya mulai dari kegiatan pengumpulan paspor, pemeriksaan paspor dan visa, hingga kegiatan pengecapan paspor atau
clearance
akan dilakukan secara terpusat di Asrama Haji Sukolilo," ujarnya.
Heni menjelaskan, selagi menunggu proses tersebut, jamaah dapat beristirahat di kamar-kamar peristirahatan yang telah disiapkan oleh pengelola asrama haji.
Setelah proses pelayanan keimigrasian selesai, lanjut dia, jamaah tiap kloter akan diberangkatkan menuju Bandara Internasional Juanda dengan menggunakan bus khusus yang sudah diberi segel keberangkatan oleh Imigrasi Indonesia.
"Sehingga, sepanjang perjalanan jamaah tidak diperkenankan untuk naik dan turun hingga sampai ke bandara," ucapnya.
Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Herdaus mengatakan bahwa secara umum tidak ada yang berbeda terkait SOP Keimigrasian yang diterapkan dalam pelayanan jamaah calon haji.
Menurut aturan keimigrasian, lanjut Herdaus, bahwa setiap orang yang melintas keluar dan masuk Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku (dalam hal ini adalah paspor dan visa).
"Namun secara khusus, karena ini merupakan ibadah haji, maka jajaran kami berupaya memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan," ujarnya.
Ia mengatakan, proses
clearence
ini tidak hanya dilakukan Imigrasi Indonesia saja sebab imigrasi Arab Saudi juga hadir di Juanda untuk melakukan
clearence
.
"Jadi setelah Imigrasi Indonesia melakukan
clearence
, dilanjutkan Imigrasi Arab Saudi di tempat yang sama," tuturnya.
Sesampainya di Bandara, bus akan langsung menuju apron pesawat yang telah disiapkan. Jamaah dapat langsung menaiki pesawat sesaat setelah turun dari bus tanpa melakukan pemeriksaan keimigrasian lagi di Bandara Juanda.
"Hal ini tentu menjadi bentuk kemudahan bagi jamaah haji sehingga ketika sudah di Arab Saudi, jamaah calon haji tidak perlu disibukkan dengan urusan administrasi keimigrasian," tuturnya
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jatim Adi Karyono mengapresiasi layanan '
fast track'
yang diselenggarakan oleh imigrasi. Menurutnya, Surabaya menjadi satu dari tiga tempat yang mendapatkan keistimewaan sehingga jamaah calon haji bisa semakin fokus dalam beribadah.
"Tentunya kami sangat mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, terutama pihak imigrasi yang telah bersinergi," kata Adi.
Menag apresiasi Arab Saudi tambah layanan "fast track" jamaah haji
Pengelola Bandara Soetta pastikan kesiapan layanan penerbangan haji
Bandara Adi Soemarmo pastikan perubahan status tak ganggu layanan
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-12 12:42:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Subsets and Splits