text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
tnsyariah perusahaan penjaminan ulang perusahaan penjaminan ulang syariah'): nama pt perum koperasi") penjaminan . alamat padkoperasi ) penjaminan . termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. daftar pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham daftar anggota") serta. daftar susunan direksi dan dewan komisaris, disertai dengan: pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm, fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk ktp) atau paspor: daftar riw hidup, surat keterangan bukti tertulis dari lembaga tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional: bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari otoritas jasa keuangan. bukti pengesahan dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia tentang penunjukan dewan pengawas syariah serta bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari otoritas jasa keuangan bagi pendirian perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan susunan personalia.tari puldireksi dewan komisaris dewan pengawas syariahrubahan direksi dan atau dewan komisaris atau dewan pengawas syariah, yaitu: lama bau komisaris utama bom komisaris direktur utama aan direktur pom dewan pengawas syariah |. dewan pengawas syariah | .. data direksi dan atau dewan komisaris meliputi: "") fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa kartu tanda penduduk ktp) atau paspor, daftar riw hidup, cc. surat pernyataan: tidak merangkap jabatan pada lembaga penjaminan atau badan usaha lain bagi direksi, tidakukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari otoritas jasa keuangan. data dewan pengawas syariah meliputi: "") surat rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, surat pernyataan: tidak me, tidak merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah pada lebih dari (dua) badan usaha lain. bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari otoritas jasa keua) pilih salah satu ditetapkan jakarta pada tanggal ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan musiman hadad nasmodal") tanggal . telah dilakukan perubahan modal, yaitu: loo lama bau modal dasar nan nama pemegang nilai saham nama pemegang nilai saham saham saham "#) khusus bagi lembaga penjaminan yang berbentuk perseroan terbatas pt) sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: bukti perubahan modalx6& cm, fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk ktp) atau paspor yang masih berlaku, dan daftar riw hidup. surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang. fotokopi bukti pelunasan modal disetor bagi yang melakukan penambahan modal") penjaminan onamnama pt perum koperasi ) penjaminan . berubah menjadi pt perum koperasi ) penjaminan . perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang dengan keputusan nomor . tanggal. sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: risalah rups rapat anggota penetapan menteri ), perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang: dan nomor pokok wajib pajak npp) atas nama pt perum koperasi") penjaminan . yang baru. berkenaan dengan hal tersebut atas kami mohon kepada bapak 1bu ) untuk memberlakukan izin usaha pt perum koperasi" ) penjaminan . kepada pt perum koperasi") penjaminatembentuk badan hukum tanggal . telah diputuskan perubahan bentuk badan hukum pt perum koperasi ) penjaminan . menjadi pt perum koperasi ) penjaminan . sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: risalah rups penetapan menteri rapat anggota")pt perum koperasi ) penjaminan yang baru. demikian permohonan kami(dua belas) bulan yang dimulai sejak lembaga penjaminan dan pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan bidang penjaminan atau lembaga keuangan. bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebesar rp. (.) dalam bentuk deposito berjangka atas nama pt perum koperasi"). bukti kesiapan operasional, antara lain berupa: daftar aktiva tetap dan inventaris, bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor, contoh formulir termasuk sertifikat penjaminan yang akan digunakan dalam operasional perusahaan penjaminan, nomor pokok wajib pajak npp) dan tanda daftar perusahaan tdp). surat pernyataan dari pemegang saham bahwa modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal: a.(khusus bagi pemegang saham perorangan), dan b.tidak berasal dari pencucian uang. surat pernyataan dari anggota direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah atau badan usaha lain. surat pernyataan dari anggota dewan komisaris, yang menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai dewan komisaris melebihi (tiga) lembaga penjaminan atau badan usaha lainperknb upersetujuan untuk melakukan penggabungan peleburan ) perusahaan penjaminan perusahaan penjaminan ulang perusahaan penjaminan syariah perusahaan penjaminan ulang syariah?). sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut: rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari pt perum koperasi") penjaminan . yang akan melakukan penggabungan peleburan"), dan laporan keuangan performa dari pt perum koperasi") penjaminan . yang menerima penggabungan hasil peleburan )nggabungnggabungan antara pt perum koperasi ) penjaminan . danperubahan anggaran dasar pt perum koperasi") penjaminan ."): ), susunan organisasi dan kepengurusan pt perum koperasi ) penjaminan . hasil penggabungan, npp pt perum koperasi nggabu$) pilihan sesuai dengan bentuk badan hukumleburleburan antara pt perum koperasi") penjaminan . dan pt perum koperasi ) penjaminan . menjadiperaturan pemerintah ) dari pt perum koperasi" ) penjaminan . yang telah disahkan atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang, susunan organisasi dan kepengurusan pt perum koperasi") penjaminan . hasil peleburan, npp pt perum koperasi"jmbukaan kantor cabang dengan alamat . sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut,dasarkan surat keputusan otoritas jasa keuangan nomor . tanggal . mengenai izin pembukaan kantor cabang pt perum koperasi penjaminan ., dengan ini dilaporkan bahwa kantor cabang kami dengan alamat . telah melakukan kegiatan usaha sejak tanggal . sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan fotokopi sertifikat penjaminan perjanjian kerja sama"). demikian laporkenutupnutupan kantor cabang yang beralamat . dengan alasan . sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan surat pernyataanpt perum koperasi") penjaminan . demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian bapak ibu,")pemainrubahan alamat kantorsama ini kami laporkan bahwa kantor pusat cabang") kami di. telah kami pindahkan dengan data sebagai berikut: alamat lama pak telepon pada alamat baru para telepon pak tanggal pemindahan :contoh format laporan pelaksanaan kegiatalembaga penjaminanunit usaha syariahgappemegang sahamtanggal . telah dilakukan perubahan pemegang saham, yaitu: nama pemegang nilai saham nama pemegang nilai saham saham rp) saham rp)dari pemegang sahamcmj, fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk ktp) atau paspor yang masih berlaku: dan daftar riw hidup. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang |
akan tambahan lembaran negara keuangan. ojk. lembaga penjaminan.umum keberadaan lembaga penjaminan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank diharapkan mampu untuk menjembatani akses umkm pada fasilitas pembiayaan perbankan, sehingga dengan tumbuhnya sektor umkm dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. untuk itu bagi lembaga penjaminan yang telah ada, diperlukan kelembagaan yang terstruktur dan terkelola dengan baik yang meliputi persyaratan kepengurusan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan lembaga penjaminan, mekanisme pembukaan kantor cabang dan kantor selain kantor cabang, pelaporan perubahan tertentu, yang meliputi: perubahan nama, perubahan badan hukum, perubahan modal disetor pemegang saham, perubahan direksi komisaris, dan perubahan alamat kantor. kemudian untuk mendorong pertumbuhan jumlah lembaga penjaminan terutama yang berasal dari inisiatif pemerintah daerah, diperlukan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur mengenai prosedur perizinan bagi lembaga penjaminankhususnya yang terkait dengan aspek kelembagaan dan kewenangan pemberian izin bagi lembaga penjaminmilikan pihak asing secarausaha asing. sedangkan kepemilikan pihak asing secara tidakpihak asing. misalnya, penjaminan efg komposisi kepemilikannya sebagai berikut: bua pemegang saham: wni bhi1 bua 30y0 penjaminan efg kepemilikan pihak asing secara langsung bua kepemilikan pihak asing secara tidak langsung 30y6o (bua jumlah total kepemilikan asing bua (bua 35y6 wni warga negara indonesia bua badan usaha asing bhikewenangan sebagaimana dimaksud dalam ini hanya dapat dilaksanakan oleh kantor cabang lembaga penjaminan yang telah memiliki izin pembukaan kantor cabangpelaporan perubahan pemegang saham, perubahan direksi dan atau dewan komisaris, perubahan dewan pengawas syariah, perubahan modal, perubahan nama, perubahan bentuk badan hukum, laporan hasil pelaksanaan penggabungan, laporan hasil pelaksanaan peleburan, dan laporan penugasan kantor cabang dengan otoritas kesyariahan, |
keuangan. ojk. modal minimum. modal inti minimum. bank.::: modal inti tambahan: dan modal pelengkap (tier50y6: |
keuangan. ojk. modal minimum. modal inti minimum. bank.s5) cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas:::cc.:cc.: kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, strategi pengembangan bisnis:: kinerja keuangan, terutama dari aspek permodalan (capital) dan reliabilitas (earnings): realisasi pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah umkm):::: dan:cc.:: |
midkansampai deng1pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan tingkat inflasi.:aret dari sri rohani, s.s., beralamat jalan pasir mas nomor kota bandung, provinsi jawa bar pada tanggal maretmaret yang kemudian diubah dengbahwa sidang pemeriksaan pendahuluan yang sekiranya akan dilaksanakan pada rabu, april pukul wib, ditunda karena pemohon saat itu berhalangan hadir dan kemudian dilaksanakan pada senin, aprilkepaniteraan mahkamah konstitusi, pada tanggal mei telah menerima surat elektronik dari pemohon, bertanggal mei yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonandengan nomor puu x1 beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan penarikan kembalikil mochtar anggota anggota, ttd. ttd. achmad nowiki anwar usman ttd. ttd. arief hid ahmad fadli semadi ttd. ttd. muhammad alim hamdan zelda ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. wiki budi wasihalimah agustina binti abdullah kamil pekerjaan ibu rumah tangga alamat jalan tanjung nomor kelurahan gondangiia, kecamatan menteng, jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada chairunnisa jafizham, s.h. dan prof. dr. hm. lica marzuki, s.h., keduanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat jalan garut nomodari dewan perwakilan rakyat(selanjutnya disingkat uud juncto huruf bahwa permohonan ini diajukan kepada mahkamah guna menguji penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perkawinan (selanjutnya disebut sepanjang frasa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran." terhadap uud oleh karena itu, mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon. kedudukan hukum legal standing) pemohon pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya, sebagaimana dijamin dalam uud dan uud sehubungan dengan diberlakukanpemohon adalah isteri dari lelaki, bernama bambang trihatmojo bin hm. soeharto, dikawini olehnya pada hari sabtu, tanggal oktober yang dicatatkan pada kantor urusan agama kecamatan setiabudi, jakarta selatan. sesuai dengan kutipan akte nikah nomor tanggal oktober bahwa dari perkawinan pemohon dengan lelaki bambang trihatmojo bin hm. soeharto tersebut telah dikaruniai (tiga) orang anak kandung, yakni: pendis siti hartmani, perempuan, lahir jakarta, tanggal september bambang panji adhikumoro, lelaki, lahir jakarta, tanggal juni bambang aditya trihatmanto, lelaki lahir jakarta, tanggal mei bahwa pemohon dengan suaminya sebagai suami isteri telah memilih tempat kediaman bersama yang terakhir jalan tanjung nomor kelurahan gondangdia, kecamatan menteng, jakarta pusat. bangsa menuju cita citanya . marzuki barusan, s.h. berdasarkan penjelasan untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu dari (delapan) butir alasan, yaitu bila salah satu pihak melakukan atau bila terjadi, secara intisari, hal hal sebagai berikut: perbuatan tertentu (zina dan sebagainya), meninggalkan suamiiistri, hukuman penjara, kekejaman penganiayaan, cacat badan, perselisihan terus menerus, pelanggaran talak, beralih agama. orientasi pemikiran hukum penjelasan pada dasarnya mendudukkan pengertian tentang perkawinan lebih sebagai suatu bentuk hubungan yang bersifat kontraktual perikatan daripada pengertian tentang perkawinan sebagai suatu lembaga institusi. khusus tentang penjelasan huruf yang menyatakan," terdapat segi segi yang bermasalah dalam kaitan dengan beberapa hak asasi manusia yang tercakup dalam (dua) uud yaitu: hak jaminan perlindungan hak kepastian hukum hak persamaan hak keadilan. segi segi bermasalah tersebut adalah sebagai berikut: masalah dalam kaitan dengan hak jaminan perlindungan rumusan huruf tidak menunjuk pada sebab sebab sumber perselisihan pertengkaran. rumusan ini memungkinkan berbagai atau aneka sebab yang dapat di(salahhgunakan untuk mengakibatkan terjadinya pertengkaran sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . masalah dalam kaitan dengan hak kepastian hukum timbulnya masalah ini bersumber langsung pada tidak terpenuhinya jaminan perlindungan sebagaimana yang diuraikan atas. tidak adanya jaminan perlindungan, mengakibatkan tiadanya hak kepastian hukum perlindungan bagi pihak yang menjadi korban dalam perkawinan. hanya jika ada kejelasan jaminan perlindungan bagi pihak pihak dalam perkawinan, maka hak kepastian hukum perlindungan bagi mereka dapat ditegakkan masalah dalam kaitan dengan persamaan rumusan huruf pada dasarnya memberi kedudukan formal yang sama antara suami dan istri, sebagai pihak pihak dalam perkawinan. akan tetapi, rumusan ini tidak memenuhi tuntutan syarat norma universal antara laki laki dan perempuan dalam kenyataannya. dalam realitas kehidupan masyarakat, pada umumnya kedudukan pihak perempuan cenderung lebih lemah dalam hubungan perkawinan. ini berarti rumusan itu tidak memenuhi tuntutan hak persamaan sebagai hak asasi manusia yang konstitusional yang diatur dalam uud masalah dalam kaitan dengan hak keadilan timbulnya masalah tidak terpenuhinya pemenuhan hak asasi yang bertalian dengan hak keadilan, bersumber pada tidak terpenuhinya hak persamaan dalam huruf yang diuraikan atas. hak persamaan merupakan dasar rasional dan konstitutif bagi terwujudnya keadilan. penjelasan huruf berpotensi untuk disalahgunakan. pada umumnya, perceraian yang menggunakan alasan seperti tertuang dalam penjelasan huruf disebabkan oleh hal hal yang secara fitri dapat memicu keadaan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran . masalah yang mungkin timbul diantaranya terutama adalah akibat dari adanya perbuatan salah satu pihak (pada umumnya laki laki) dalam hubungan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diterima oleh pihak lainnya (pada umumnya pihak perempuan). dalam praktek, keadaan inilah yang menyebabkan penjelasan huruf ini membatasi perlindungan negara terhadap atas hak asasi warga negara. jika negara tidak melakukan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana yang diwajibkan oleh konstitusi, maka negara dapat dikatakan melanggar hak hak asasi manusia. dr. makarim wibisono menurut ahli, ketentuan penjelasan yang mengemukakan alasan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, huruf yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. inti dari konsep hak asasi manusia adalah seperti mata uang logam. satu sisi, konsepnya bertumpu bahwa semua orang, begitu lahir dari rahim ibunya adalah sama, dan tidak ada bedanya. sisi lain oleh karena itu, konsepnya tidak membenarkan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun baik karena etnik, ras, gender, pendidikan, kekayaan, warna kulit, agama, pekerjaan, dan kondisi fisik seseorang. konsep penjelasan merugikan kaum perempuan dan isteri karena tidak memberikan keadilan baginya dan mencerminkan tidak adanya persamaan hak bagi kaum perempuan dan isteri dengan hak suami. para suami dapat dengan mudah menceraikan isterinya dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan (dan pertengkaran, karena ketentuan itu tidak meminta atau membutuhkan kejelasan mengenai siapa pemicunya atau apa yang menjadi cause prima nya. ini adalah hal yang tidak adil. siapapun kaum perempuan atau isteri yang membangun rumah tangga dengan dasar luhur bersumber dari rasa cinta dan kasih sayang, tidak akan dapat menerima jikalau suaminya selingkuh dan menjalin hubungan gelap dengan wanita idaman lain wil). jadi sumber perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena adanya skandal dengan pihak ketiga. apakah kaum perempuan dan isteri itu harus menerima pihak ketiga itu agar perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi dalam hal ini kaum perempuan dan isteri tidak dilindungi sama sekali oleh ketentuan dengan demikian ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada kaum perempuan dan isteri pada masa depan hubungan suami isteri tersebut. sebaliknya, konstitusi dengan jelas dan gamblang menjunjung prinsip prinsip universal dan selaras dengan konsep hak asasi manusia. dari." dalam dari uud bahkan menekankan raison d'etre nya yaitu ".guna mencapai persamaan dan keadilan". dengan demikian telah terjadi berbenturan norma, satu pihak konstitusi dalam hal ini uud menjunjung prinsip persamaan, keadilan, dan hak asasi manusia, dan lain pihak penjelasan mengadvokasi prinsip perbedaan hak antara suami dan isteri. hal ini sangat bertentangan dengan kaidah hukum karena penjelasan dari suatu dari undang undang harus mencerminkan norma yang sama dengan itu. dan sifat dari penjelasan itu hanyalah explanatory bukan merupakan introductory dari norma baru. karena uud adalah merupakan sumber hukum dari semua undang undang indonesia maka sebaiknya hal ini diluruskan kembali. penjelasan huruf huruf huruf huruf dan huruf adalah sangat memadai, mencukupi dan sudah sesuai dengan prinsip prinsip persamaan, keadilan, dan hak asasi manusia. prof. dr. mudah mulia islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, (ramalan lil alamin) dan menjanjikan pembebasan bagi muntah 'afin (kelompok kelompok yang mengalami marginalisasi dalam masyarakat), termasuk dalamnya adalah kaum perempuan. karena itu, ajaran islam sarat dengan nilai nilai persamaan yang istilahnya al masalah, nilai persaudaraan (al igho) dan kebebasan (al hijriyah). sayangnya nilai nilai luhur dan ideal tersebut tatkala berinteraksi dalam budaya manusia mengalami banyak sekali distorsi, seperti terbaca dalam berbagai tafsir agama, termasuk tafsir terkait dengan masalah perkawinan dan perceraian: islam sebagai agama menggariskan sejumlah aturan terkait relasi antarmanusia yang disebut dengan muamalah. dalamnya ada aturan aturan khusus terkait relasi suami istri dalam perkawinan yang disebut dengan munakahat. dalam konteks muamalah, islam menegaskan laki laki dan perempuan sama sama ciptaan tuhan, keduanya berpotensi menjadi khalifatul 'arah, sebaliknya keduanya pun berpotensi menjadi fasad fil arah. keduanya dijanjikan pahala atas kebaikan yang mereka lakukan, tetapi juga hukuman dan dosa atas kejahatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. islam sungguh sungguh mengakui ada perbedaan biologis antara laki dan perempuan. akan tetapi hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai hamba itu adalah sama, keduanya merupakan mitra sejajar yang setara, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ajaran islam mempunyai dua aspek penting, aspek vertikal dan aspek horizontal. aspek vertikal menjelaskan kewajiban manusia kepada tuhan yang disebut dengan habluminallah, sementara aspek horizontal mengatur hubungan antara sesama manusia, itulah yang disebut dengan habluminannas. begitu pentingnya aspek horizontal ini, sehingga al @uran dan hadis nabi sarat dengan ajaran ajarannya akomodatif terhadap nilai nilai kemanusiaan, misalnya ajaran tentang pentingnya suami istri berlaku arif dan bijaksana dalam kehidupan keluarga. suami sebagai orang yang ditutupi amanah oleh allah harus dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik baiknya. suami tidak boleh menceraikan istrinya secara semena mena, apalagi dengan sengaja membuat ulah untuk dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan istri, sehingga timbul konflik dan percekcokan yang tak habis habisnya. keduanya (suami istri) diharapkan dapat hidup rukun, saling mencintai, dan saling melengkapi selamanya, sebagai bagian dari ibadah kepada allah swt. al @uran membahas isu perkawinan secara rinci dalam banyak dalam penelitian ahli, tidak kurang dari al @uran bicara tentang perkawinan, baik menggunakan kosakata an nikah yang terulang kali maupun menggunakan kata az zaj yang berulang kali. untuk memahami hakikat perkawinan dalam islam, itu harus mengurai dan mengkaji seluruh terkait perkawinan dengan menggunakan metode tematik atau holistik sekaligus, lalu mencari benang merah yang menjadi inti sari dari seluruh penjelasan tersebut. kajian ahli terhadap keseluruhan perkawinan tersebut menyimpulkan paling tidak ada lima prinsip dalam perkawinan. prinsip mitsagon gholidza, sebuah komitmen yang sangat kuat bagi suami istri, prinsip kedua adalah mawaddah rahmah, ada cinta dan kasih sayang dalamnya, prinsip masalah, saling melengkapi dan melindungi: prinsip masyarat bil ma'ruf, pergaulan yang sopan dan santun baik dalam relasi seksual maupun dalam relasi kemanusiaan, prinsip monogami. al gurun dalam banyak selalu menggambarkan ikatan perkawinan dengan ungkapan yang luar biasa baiknya yaitu mitsagon gholidza, sebuah komitmen yang begitu kuat merupakan perjanjian suci antara kedua pihak laki laki dan perempuan yang setara dan diliputi cinta dan kasih sayang. oleh karena itu, para pihak berkewajiban menjaga kesucian dan kelangsungan perjanjian tersebut. islam pun sangat kuat mendorong suami istri agar selalu menjaga komitmen perkawinan dan merawat cinta kasih agar perkawinan dapat langgeng selamanya. akan tetapi, sering kali realitas dalam kehidupan nyata tidak seindah aturan normatif yang digariskan, itulah mengapa islam membuka pintu bagi perceraian, walaupun dengan aturan yang amat sangat ketat. data data historis mengungkapkan bahwa sebelum kedatangan rasulullah saw, perempuan itu tidak berhak menggugat talak, kecuali suami memberikan hak, itu pun sangat jarang. lalu dengan kedatangan islam, terjadilah perubahan yang sangat sangat radikal. islam membatasi hak talak suami seperti yang terjadi pada masa jahiliah. selanjutnya memberikan hak kepada istri untuk menggugat talak berdasarkan pertimbangan logis sesuai ajaran agama. islam menjamin hak khusus bagi istri yang nilainya sama dengan hak talak suami, bahkan islam mengubah posisi istri dari objek yang tak berdaya menjadi subjek memiliki kekuatan, pada zaman arab jahiliah suami menjatuhkan talak dianggap hal biasa dan sangat umum dilakukan, suami mempunyai hak talak tanpa batas dan dilakukan secara semena mena. perilaku jahiliah menyebabkan tidak ada rasa kemanusiaan dan tidak ada keadilan bagi suami dalam memperlakukan istri karena istri hanyalah objek seks. kondisi jahiliah inilah yang diubah oleh nabi secara radikal, nabi memproklamirkan bahwa tindakan paling menyenangkan allah adalah memerdekakan budak, sebaliknya talak merupakan tindakan yang paling dibenci allah. walau demikian mustahil menghapuskan kebiasaan arab jahiliyah tersebut sekaligus. oleh karenanya, nabi mengizinkan adanya talak, dengan catatan semua usaha untuk rujuk, itu tidak mungkin lagi dilakukan, reformasi islam dalam perceraian adalah memberikan hak gugat cerai bagi istri, meski mempertahankan hak talak tangan suami, tetapi dia tidak boleh menggunakan hak itu secara semena mena, ini catatan yang paling penting dalam reformasi islam. islam membolehkan talak, tetapi tetap dinyatakan sebagai perbuatan paling dibenci allah karena akan menciptakan ketidakbahagiaan, terutama bagi anak dan keluarga. jadi, perceraian merupakan hal yang boleh, tetapi dibenci. karenanya perceraian seharusnya dilakukan hanya dalam kondisi yang benar benar terpaksa. samping itu, menjatuhkan talak bukanlah hak semena mena dari salah satu pihak, melainkan ada keharusan melibatkan orang ketiga untuk mencarikan jalan keluar yang mungkin ditempuh. dengan ungkapan lain, islam memperlakukan perempuan jauh lebih baik, jauh lebih manusiawi, dan jauh lebih adil, terutama dalam konteks perceraian. dalam banyak buku buku klasik seperti dalam al umm as syafii menjelaskan, perceraian adalah memutuskan hubungan suami istri yang dilakukan suami dengan memakai kata talak atau serupa dengan itu, ada banyak penjelasan mengenai ini. akan tetapi, menarik dicatat bahwa al gurun terkait perceraian, demikian pula hadis nabi tidak menjelaskan secara rinci tentang alasan yang boleh dipakai suami untuk menceraikan istri atau istri menggugat cerai suami. teks teks al gurun dan hadis lebih banyak menjelaskan tentang kewajiban suami berbuat baik dan adil kepada istri, baik sebelum maupun sesudah perceraian. penjelasan tentang ketentuan memberikan nafkah kepada anak dan istri pasca perceraian juga penjelasan tentang jenis jenis talak dan implikasinya, penjelasan tentang ketentuan idah bagi istri dan juga penjelasan tentang kemungkinan rujuk bagi suami istri setelah perceraian terjadi. ada kesan yang mendalam bahwa dalam hal perceraian kebanyakan dan hadis itu berisi pesan pesan moral agama untuk menjaga sikap dan prilaku bijak dan santun, itu lebih banyak ditujukan kepada suami. karena konteks masyarakat arab ketika itu, bahkan sampai sekarang, masih didominasi oleh budaya patriarki, suami dianggap memiliki posisi subordinat dalam keluarga, posisi yang superior, sebaliknya istri adalah subordinat dan imperio, meski al @uran dan hadis tidak menyebutkan secara rinci tentang alasan perceraian, namun seorang pakar hukum islam bernama al sarakhsi penulis kitab al masuk menjelaskan bahwa fakta penyebab terjadinya perceraian adalah antara lain adalah talak, khusus, ila', dan bihar. sementara menurut imam malik dan imam syafi'i, sebab sebabnya itu adalah ada khusus, ada kaisar, ada naskah, ada syiar, ada nusyuz, ila', dan bihar. namun al sarakhsi tetap menggarisbawahi status hukum perceraian, yakni sebagai tindakan yang boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami, maupun atas inisiatif istri. berbeda dengan al gurun dan hadis nabi, perundang undangan indonesia yang ahli maksud undang undang nomor tahun tentang perkawinan, dalam penjelasannya menyebutkan alasan bagi putusnya perkawinan, baik dengan cerai talak atau cerai gugat. dalam undang undang malaysia khususnya negara bagian perak dan pahang, itu menyebutkan perceraian terjadi kalau ada alasan, yaitu suami impoten, istilah malaysia itu mati pucuk. suami gila, mengidap penyakit kusta (vertigo) atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit selama istri tidak rela dengan kondisi tersebut. ketiga, ada izin persetujuan perkawinan dari istri yang diberikan secara tidak sah, baik karena terpaksa, kelupaan, ketidaksempurnaan akal, atau alasan alasan yang lain sesuai dengan syariat. yang keempat, pada waktu perkawinan suami sakit saraf yang tidak pantas baginya untuk kawin. yang kelima, atau alasan alasan lain yang sah untuk naskah menurut syariat. dari alasan putusnya perkawinan yang diusung oleh undang undang malaysia itu, sangat berbeda dengan alasan yang tertera dalam undang undang perkawinan indonesia. artinya, meskipun sama sama negara berpenduduk mayoritas islam, alasan perceraian pada undang undang kedua negara tersebut sangat berbeda. hal ini mengindikasikan bahwa alasan perceraian yang diatur dalam semata mata merupakan hasil interpretasi para pembuat undang undang tersebut. alasan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks teks suci agama, seperti yang ahli jelaskan sebelumnya. akan tetapi, membuat interpretasi dalam hukum islam itu sangat sangat dimungkinkan. abu hasan al mawardi dan ibnu tarbiyah yang misalnya menyatakan bahwa pemerintah dalam hukum islam memiliki kewajiban melindungi warganya dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian. sebagai lil amr, pemerintah mempunyai fungsi utama, yaitu ahli menggunakan bahasa arab) dan ahli menggunakan bahasa arab) menjaga agama dan mengatur urusan dunia. dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut wajib ditaati warganya sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak pula mendatangkan kemelaratan. dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang undangan dalam bidang siasat syariat. siasat syariat adalah seperangkat aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka menunjang pemberlakuan ajaran al gurun dan sunah, meskipun belum pernah dirumuskan oleh ulama sebelumnya. sekarang ini sejumlah kasus perceraian dirasakan sangat merugikan kaum perempuan, baik sebagai istri maupun sebagai warga negara, dan itu umumnya didasarkan pada alasan yang tertera dalam undang undang perkawinan. misalnya dalam penjelasan bahwa perceraian itu terjadi karena, maka sudah sepantasnya undang undang perkawinan itu ditinjau kembali, paling tidak terkait perceraian tersebut dihilangkan. alasannya, ketentuan tersebut mengandung unsur diskriminatif, dan merugikan istri, serta tidak sejalan dengan prinsip konstitusi, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi landasan reformasi hukum indonesia, dan yang pasti, penjelasan itu tidak memiliki basis yang kuat dalam ajaran islam. sehingga perubahan terhadap perlu untuk dilakukan. usulan perubahan ini jelas bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap hak asasi perempuan sebagai manusia seutuhnya. seperti tertuang dalam konstitusi, dan juga perundang undangan, serta konferensi seo. indonesia sudah meratifikasi konferensi ini dengan undang undang nomor tahun melalui perubahan ini juga diharapkan umat islam indonesia dapat mempromosikan ajaran islam yang ramah terhadap perempuan dan juga sekaligus rahmat bagi alam semesta. sinta suriya abdurrahman wahid menurut ahli bahwa pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia, yaitu: pernikahan dapat menciptakan ketenangan batin, kasih sayang, dan kesetaraan antara suami dan istri. hal demikian termaktub dalam al gurun surat ar rum amin aayaatihi khalayak laku min anfusikum azwaajan litaskunuu ilaha waja'ala baynakum mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika laaayaatin ligamen yatafakkaruun , artinya dan antara tanda tanda keagungan allah, dia jadikan untukmu pasangan dari jenis yang sama agar kamu merasa tenteram bersamanya dan dia jadikan rasa cinta dan kasih sayang antara kamu, sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda tanda bagi orang yang berpikir . dengan perkawinan, maka kelangsungan hidup anak manusia dapat terjaga dan anak yang dilahirkan pun mempunyai garis nasab atau garis keturunan yang jelas. oleh karena itu, perkawinan dalam islam haruslah diikat dalam suatu ikatan yang sangat kuat atau yang disebut miitsaagan ghaliizh sebagaimana termaktub dalam surat an nisa mengingat tujuan perkawinan tersebut begitu luhur dan urgensi, maka islam sangat menjaga agar perkawinan dapat dipertahankan oleh setiap pasangan suami istri. hal tersebut dapat dilihat dari hadis nabi yang mengatakan aghdolul halal idallah halal, artinya perkara halal yang paling dibenci oleh allah adalah menjatuhkan talak. ini menunjukkan bahwa seorang suami wajib berusaha menjauhkan diri dari menjatuhkan talak. suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa dan tidak ada cara lain untuk menghindarinya. atas dasar ini mayoritas fuqaha termasuk imam harafiah dan kembali berpendapat bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak kecuali karena darurat atau terpaksa. ukuran menentukan darurat didasarkan pada syarah, bukan karena semata mata nafsu. pendapat ini berdasarkan pada hadis yang menyatakan laknatallahu kullatawagin witslagin, artinya allah mengutuk suami yang tukang cicit lagi suka menolak istri. sementara, sayyid sabit mengatakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu. karena talak tanpa disertai dengan alasan yang jelas akan menimbulkan kemelaratan serta melenyapkan kemaslahatan. pendapat yang sama disampaikan oleh syekh aksi penulis kitab maksud. dari beberapa pendapat atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut. talak boleh dilakukan sepanjang untuk membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait yaitu suami istri dan anak anak. karena bagaimana pun bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dengan suaminya dirasakan cukup baik, serasi, dan harmonis, namun sejak tahun mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, bermula kala diketahui suami menjalin hubungan gelap (backstreet) dengan perempuan lain, bernama karangsari. suami pemohon tidak lagi mengasihi pemohon dan anak anaknya. kala pemohon menasihatinya, berperilaku kasar dan kejam, acapkali memukul pemohon dan anak anak. pertengkaran dan perselisihan memang telah merasuki rumah tangga pemohon tetapi penyebab pertengkaran adalah suami yang acapkali kalap dan lupa diri, bukan pemohon yang sesungguhnya masih mencintai suami dan berupaya menyelamatkan rumah tangga. namun suami pemohon, bambang trihatmodjo tidak lagi mengasihi pemohon, tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin, bahkan sejak tahun itu pula, meninggalkan tempat kediaman bersama jalan tanjung nomor jakarta pusat dan memilih hidup bersama dengan karangsari.dirinya dan pemohon "sering terjadi perselisihan dan pertengkaran", menyebabkan rumah tangga pemohon dan dirinya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, justru gugatan cerai (talak) dibuat olehnya kala sudah tinggal bersama dengan karangsari. pemohon, selaku isteri, berupaya menyelamatkan rumah tangganya, tidak mau bercerai namun selama proses perceraian (talak) yang berkepanjangan, badan pengadilan pada akhirnya memutus cerai (talak) perkawinan bambang trihatmodjo dengan pemohon, dengan alasan antara pemohon dan suaminya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menyebabkan rumah tangga bersama tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian hak konstitusional pemohon, berupa hak jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan dengan ketentuan penjelasan huruf yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini. pokok permohonan penjelasan huruf yang dimohonkan pengujian undang undang, berbunyi: alasan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: tidak hanya suami istri yang akan menanggung akibat dari perceraian, tetapi anak anak juga akan menjadi korban perceraian. artinya perceraian itu dilakukan sebagai upaya menjaga harkat kemanusiaan, bukan legitimasi untuk memuaskan nafsu, meski hak melakukan talak ada pada seorang suami, namun harus tetap memerhatikan hak hak kepentingan dan martabat kemanusiaan seorang istri. karena hal ini merupakan misi utama dari diturunkannya islam dunia yang menjelaskan hubungan egalitarian antara suami istri. ini dapat dilihat dalam al @uran surat az tarikat, al father, an nama, an nisa, yasin, asy syura, az zukhruf, al bayaran, dan an nam: karena suami memiliki hak mutlak melakukan talak, maka perlu ada pembatasan dan persyaratan yang ketat sebagai kontrol agar hak tersebut tidak digunakan secara sembarangan oleh seorang suami, dalam melakukan talak, harus tetap memperhatikan hak hak kaum perempuan sebagai istri. artinya, talak tidak bisa dilakukan secara semena mena tanpa alasan yang jelas dan dengan mengabaikan hak hak perempuan sebagai istri. sebagai upaya untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan hak talak kaum lelaki, maka beberapa ahli fikih melakukan interpretasi terhadap al gurun dan hadis, antaranya ialah imam malik dan imam syafi'i yang menyatakan bahwa sebab diperbolehkannya talak adalah adanya sight talak, hulu', kaisar, naskah, syiar, nusyuz, ila', dan bihar. pandangan para ulama ahli fikih ini kemudian didedikasikan lebih lanjut oleh pemerintah indonesia melalui khususnya dalam penjelasan ada (delapan) alasan putusnya perkawinan, baik dengan cerai talak atau cerai gugat yaitu: apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadam, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan: salah satu pihak meninggalkan yang lain selama tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama sebagai suami atau istri,: suami melanggar hak talak, beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada telaah secara mendalam terhadap penjelasan huruf sepanjang frase "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran : para ulama fikih berbeda pendapat dalam menanggapi permasalahan ini, yaitu: kelompok pertama menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran dapat menjadi alasan jatuhnya talak karena perselisihan dan pertengkaran sudah mengingkari tujuan pernikahan membentuk keluarga sarinah, masalah, karomah sebagaimana disebutkan dalam al @uran surat ar rum kelompok kedua berpendapat, perselisihan dan pertengkaran sama sekali tidak bisa menjadi alasan jatuhnya talak. pendapat kelompok kedua ini adalah pendapat mayoritas para fuqaha, termasuk ulama penganut madzahibul arba'ah, yaitu hanafi, maliki, syafi'i, dan kembali, dari pandangan para ulama tersebut, ahli berpendapat bahwa frasa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran , sebaiknya tidak digunakan sebagai alasan jatuhnya talak, karena: pertama, kalau frasa ini diterima tanpa ada penjelasan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka akan membuka peluang jatuhnya talak. seorang laki laki yang sudah bosan kepada istrinya akan mencari gara gara yang dapat menimbulkan perselisihan supaya dapat menjatuhkan talak kepada pasangannya. jika ini terjadi, maka sakralitas perkawinan sebagai perjanjian yang kukuh atau mitsagon gholidzon akan dikalahkan oleh ego manusia yang dapat memancing timbulnya perselisihan dan pertengkaran. dengan kata lain, lelaki 'tukang cicit dan suka menceraikan istrinya akan memperoleh legitimasi syar'i untuk melakukan kawin cerai dengan cara membuat perselisihan dan pertengkaran, kedua, kalau frasa ini diterima, maka akan menghilangkan hak hak konstitusional setiap pasangan yang ingin mempertahankan perkawinannya. artinya, frasa ini mengabaikan upaya setiap pasangan suami istri yang ingin terus memperjuangkan kelangsungan perkawinannya sesuai perintah agama karena posisi pasangan tersebut menjadi sama dengan posisi suami istri yang menjadi penyebab perkelahian dan pertengkaran. jika ini terjadi, maka islam tidak memberikan perlindungan terhadap orang yang berusaha menjalankan kebaikan dalam suatu perkawinan, karena frasa ini bertentangan dengan makhositul syar'i, yaitu tujuan ditetapkannya suatu hukum, bahkan juga bertentangan dengan dan uud maka harus ditolak. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pemerintah pada sidang tanggal agustuspemohon dari seluruh uraian permohonan pemohon, pada intinya menyatakan sebagai berikut: bahwa pemohon adalah isteri dari lelaki bernama bambang trihatmojo bin hm. soeharto yang tercatat dalam akte nikah nomor tanggal oktober dan telah dikaruniai (tiga) anak, yakni pendis siti hartmani, bambang panji adhikumoro, dan bambang aditya trihatmanto: bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara pemohon dan suaminya dirasakan cukup baik, serasi dan harmonis, namun sejak tahun mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, bermula dikala diketahui suami pemohon menjalin hubungan gelap (backstreet) dengan perempuan lain bernama karangsari dan sampai saat ini telah tinggal bersama: cc. bahwa sejak saat itu suami pemohon tidak lagi mengasihi pemohon dan anak anaknya, bahkan dikala pemohon menasihatinya maka suami berperilaku kasar dan kejam, bahkan acapkali memukul korban dan anak anak, dan suami seringkali kalap dan lupa diri, karenanya pertengkaran dan perselisihan telah merasuki kehidupan rumah tangga antara suami pemohon dan pemohon: bahwasuami pemohon dan pemohon "sering terjadi perselisihan dan pertengkaran" yang menyebabkan rumah tangganya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi, singkatnya, lembaga peradilan pada akhirnya memutus cerai (talak) antara suami pemohon bambang trihatmodjo) dengan pemohon dengan alasan antara pemohon dan suaminya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perkawinan (selanjutnya disebut yang dianggapnya bertentangan dengan hak jaminan perlindungan, kepastian hukum dan keadilantahun (selanjutnya disebutyaitu perceraian antara pemohon dengan suaminya, dan terhadap gugatan cerai tersebut telah diputus oleh lembaga peradilan mulai pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan mahkamah agung, dengan amar putusan mengabulkan gugatan cerai yang dimohonkan oleh penggugat (dalam hal ini oleh suami pemohon itu sendiri). pemerintah dapat memberikan penegasan bahwa terhadap setiap proses gugatan cerai tersebut, pemohon telah menggunakan seluruh saluran upaya hukum yang tersedia, dari mulai banding, sampai dengan kasasi. sehingga menurut pemerintah adalah tidak tepat permasalahan rumah tangga pemohon dengan suaminya yang berujung pada perceraian anggap sebagai kerugian konstitusional. lebih lanjut menurut pemerintah, anggapan adanya kerugian konstitusional oleh pemohon yang dialami oleh pemohonkarena guo dalam uud merupakan condition sine guano terhadap setiap orang yang telah memenuhi syarat syarat tertentu untuk membina rumah tangga dan mengembangkan keturunannya. dengan perkataan lain,melainkan terkait dengan implementasi penerapan norma oleh penegak hukum yang memang harus diambil satu keputusan atas setiap gugatan yang diajukan lembaga peradilani. penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohontahuninyatakan secara tegas dalam uud setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", sehingga setiap orang yang telah memenuhi syarat syarat untuk melakukan perkawinan sebagaimana tentukan dalam dijamin hak haknya dan negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi perkawinan tersebut. dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki laki dan seorang perempuan sejatinya harus bersifat harmonis, langgeng, dan abadi, sehingga telah menjadi kewajiban bersama bagi suami dan isteri untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang sarinah, mawaddah, dan warrohmah. namun demikian, negara juga berkewajiban untuk memfasilitasi apabila perkawinan yang diikrarkan langgeng dan abadi, tetapi karena suatu sebab dan alasan tertentu mengharuskan perkawinan tersebut harus berakhir, melalui lembaga peradilan kewenangan itu diberikan. dari uraian tersebut atas, uud telah memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil terhadap setiap orang untuk membina dan mengembangkan rumah tangganya, sekaligus juga diberikan jalan keluar (law exit) apabila perkawinannya tidak dapat dipertahankan selama lamanya. penjelasan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon. terhadap permohonan pengujian penjelasan huruf yang menyatakan: penjelasan hurufbutanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemauannya: salah satu pihak mendapatkanlain::ketentuan atas oleh pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud yang menyatakananggapan pemohon tersebut atas, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: perkawinan dalam bahasa agama disebut mitsagon gholidzon yaitu suatu perjanjian yang kuat. perkawinan adalah perjanjian yang suci antara kedua insan yang berlainan jenis kelamin menjadi satu kesatuan yang utuh. perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang kekal, utuh, harmonis, bahagia, dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa. artinya bahwa perkawinan merupakan satu bentuk penghambaan diri kepada allah swt. untuk itu dalam perkawinan diperlukan adanya saling pengertian, kesepahaman, kesadaran untuk membangun sebuah keluarga yang sarinah, mawaddah, dan warrohmah. hal ini sejalan pula dengan filosofi perkawinan sebagaimana diatur dalam yang menyatakan:" perkawinan ialah ikatan lahir bath". selain itu, perkawinan juga merupakan salah satu bentuk perwujudan hak hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. perkawinan juga harus dilindungi (to protect) agar terdapat kesinambungan melanjutkan keturunan, sebagaimana tercantum secara tegas dalam uud yang". karena itu, dalam hal demikian pemerintah sependapat dengan pandangan pemohon yang menyatakan bahwa sejatinya perkawinan seharusnya berjalan harmonis, langgeng, dan abadi. karenanya perkawinan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun termasuk oleh lembaga peradilan apabila salah satu pihak masih ingin tetap mempertahankan kelangsungan perkawinan guna membina keluarga. hal ini sejalan dengan tujuan hakiki dilangsungkannya sebuah perkawinan, yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (vide namun demikian, perkawinan bukanlah semata mata kehendak salah satu pihak, suami atau isteri saja, melainkan merupakan perwujudan kehendak dan keinginan kedua belah pihak (suami isteri). karena itu apabila karena suatu sebab tertentu yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam yang berakibat salah satu pihak (baik suami maupun isteri) tidak lagi menghendaki kelangsungan perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, tidak mungkin dapat dipertahankan. dengan perkataan lain, perkawinan bisa putus (cerai) jika tidak ada kesepahaman, tidak ada keharmonisan dalam membangun rumah tangganya. jika hal demikian keluarga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, menurut pemerintah justru dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis terhadap suami, isteri, dan anak. telah mengatur secara komprehensif apabila sebuah perkawinan dalam perjalanannya mengalami permasalahan yang mengakibatkan perkawinannya tidak dapat dipertahankan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. lebih lanjut, ketentuan menyatakan,", untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", ketentuan ini memberikan gambaran yang jelas dan tegas bahwa perceraian tidak dapat secara semena mena dilakukan oleh salah satu pihak (baik suami maupun isteri) kecuali terdapat alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam penjelasan penjelasan menyatakan bahwa alasan alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemanjat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,yanglebih lanjut, dalam kompilasi hukum islam sebagaimana ditentukan dalam alasan alasan perceraian tersebut atas dipertegas kembali dengan menambahkan alasan suami melanggar taktik talak dan karena salah satu pihak beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak ukuran dalam rumah tangga. a. ost, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.: ketentuan penjelasan huruf dimaksud dipandang merugikan hak konstitusional pemohon, sebagaimana dijamin konstitusi dalam: uudsama hadapan hukum",njelasan huruf yang kelak dijabarkan pula dalam huruf kompilasi hukum islam (selanjutnya disebut khi), memuat salah satu alasan perceraian: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran." tanpa mengatur secara hukum normatif bahwa manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, niscaya dan bukan tidak mungkin terdapat personal penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga. kebanyakan pihak isteri dikorbankan dalam perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, justru kala suami merupakan personal penyebab perselisihan dan pertengkaran itu. misalnya, suami menjalin hubungan gelap (backstreet) dengan perempuan lain, lalu meninggalkan tempat kediaman bersama. perselisihan dan pertengkaran antara keduanya niscaya tidak terhindarkan tetapi "aturan hukum" tidak menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi isteri yang dikorbankan, yang kelak diputus cerai (talak) pula perkawinannya oleh badan pengadilan, dengan pertimbangan hukum: tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbare tweespalt). dalam burgerljik webbook bw. ned. india), tidak dicantumkan hal perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus sebagai alasan perceraian. bw. ned. india menetapkan alasan alasan perceraian: zirah: meninggalkan tempat kediaman bersama secara itikad buruk, dijatuhi pidana penjara tahun atau lebih, sesudah perkawinan: pelukan atau penganiayaan berat oleh yang satu terhadap yang lain, atau sebaliknya, yang bisa membahayakan jiwa atau mengakibatkan luka luka yang berbahaya cast pengaturan tentang putusnya perkawinan, menurut pemerintah telah memberikan rambu rambu yang cukup memadai guna memberikan jalan keluar (law exit) bagi para pihak (suami isteri) apabila perkawinannya tidak dapat dipertahankan guna membina kerukunan berumah tangga. yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak , ketentuan ini bahwa perceraian merupakan jalan harus ditempuh apabila kedua belah pihak tidak dapat mempertahankan keutuhan, kerukunan, dan keharmonisan rumah tangganya. sedangkan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", ketentuan ini menunjukan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan alasan yuridis yang sangat kuat, antara lain termasuk terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri (sebagaimana dimaksud oleh penjelasan huruf adapun untuk memutuskan apakah suatu perkawinan dapat dipertahankan atau tidak karena alasan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf adalah merupakan kewenangan hakim untuk menilai dan mempertimbangkannya berdasarkan fakta fakta hukum persidangan. berdasarkan seluruh uraian permohonan pemohon dalam pengujian ketentuan penjelasan huruf sebagaimana termaktub dalam pokok permohonan atas, menurut pemerintah, kasus perceraian yang terjadi antara pemohon ny. halimah agustina binti abdullah kamil) dengan suaminya bambang trihatmojo bin h.m soeharto) adalah terkait dengan implementasi praktek penegakkan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum (dalam hal ini hakim pada pengadilan agama), dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. pemerintah juga dapat menyampaikan, bahwa umpamanya pun benar, good non, alasan alasan pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika dalam suatu perkawinan benar benar terjadi perselisihan yang terus menerus yang dapat mengakibatkan terjadinya ancaman yang membahayakan baik fisik maupun psikis? maka menggunakan dasar hukum apa seorang hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya sebagai alasan dasar hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian tersebut. selain hal hal tersebut atas, pemerintah juga tidak sependapat dengan sinyalemen pemohon rang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut telah dijadikan alat oleh salah satu pihak (khususnya oleh suami) untuk menceraikan isterinya secara sepihak atau semena mena, karena menurut pemerintah ketentuan guo justru bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap para pihak (baik suami maupun isteri) dari kemungkinan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan. pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji telah memberikan perlakuan yang diskriminatif, karena sebagaimana ditentukan dalam ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia dan undang undang nomor tahun tantang pengesahan kovenan tentang hak hak sipil dan politik occur) yang menyatakan bahwa diskriminasi (,selanjutnya pemerintah dapat memberikan klarifikasi, adalah tidak tepat, tidak benar, dan tidak beralasan seolah olah ketentuan yang dimohonkan untuk uji tersebut hanya ditujukan kepada pihak isteri (perempuan saja), karena pada kenyataannya jika seorang isteri meyakini perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena alasan terjadinya perselisihan yang terus menerus maka seorang isteri dapat mengajukan gugat cerai pengadilngujian undang undang nomor tahun tentang perkawinanpenjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasarpada tanggal november yang menyatakanmk",undang undang perkawinan terhadap uud terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perkawinan (selanjutnya disebut telah menghalang halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk menyelamatkan rumah tangganya sebagaimana diatur dalam uud telah dirugikan. dpr menyampaikan penjelasan sebagai berikut: perkawinan merupakan salah satu wujud hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. secara konstitusional hak tersebut dijamin oleh uud yaitu. sebagai perwujudan hak, dalam diartikan sebagai ikatan lahir danngertian ini memberikan pemahaman bahwa perkawinan memiliki tujuan selain membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal serta memperoleh keturunan, juga membentuk keluarga yang harmonis. tujuan perkawinan diwujudkan berdasarkan kehendak dan keinginan dua belah pihak (suami isteri). secara sosiologis perkawinan memiliki nilai nilai luhur yang dituangkan didalam pengertian perkawinan dan perlu dipertahankan untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan perkawinan, akan tetapi didalam kenyataan yang tidak mustahil timbul perselisihan dalam perkawinan. memberikan kemungkinan terjadinya perceraian yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak (suami isteri) sebagaimana kehendak dan keinginan untuk mewujudkan perkawinan. atas dasar pemikiran tersebut pengaturan mengenai kemungkinan melakukan perceraian harus didasarkan pertimbangan atau alasan yang cukup. penjelasan memuat beberapa alasan untuk melakukan perceraian yaitu.. salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.berdasarkan penjelasan huruf kemungkinan untuk perceraian dapat terjadi karena alasketentuan ini dilandasi oleh pemikiran penghormatan terhadap hak asasi serta perlindungan hak dalam perkawinan. dalam hal suami atau isteri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah ikatan perkawinan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan. penjelasan huruf ini memiliki legal ratio untuk memberikan jalan keluar hukum (legal exit) bagi para pihak dalam lembaga perkawinan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan melakukan perceraian secara sah. penjelasan berlaku bagi setiap orang baik suami maupun isteri oleh karena itu tidak cukup alasan bahwa penjelasan ini memiliki sifat diskriminatif. berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut dpr penjelasan huruf memberikan perlindungan terhadap suami atau isteri dan anak anak dalam lembaga perkawinan, manakala mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun. alasan perceraian dalam penjelasan huruf bersifat pilihan dan tidak imperatif tergantung pada suami atau isteri apakah akan menggunakan penjelasan huruf sebagai dasar mengajukan perceraian atau tidak. jika penjelasan huruf dibatalkan akan berimplikasi terhadap kepastian hukum bagi suami isteri yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun. oleh karena itu menurut dpr penjelasan huruf memiliki legal ratio sebagai legal exit dalam kehidupan suami atau isteri dan penjelasan tersebut tidak bertentangan dengperkawinan tidak bertentangan dengan uud negara republik indonesia tahun penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentangdewan perwakilan rakyat menyampaikan kesimpulan tertulisemohon adalah mengenai pengujian materiil penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perkawindirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam dan uud oleh berlakuahwa pemohon pada tanggal oktober menikah dengan bambang trihatmojo bin h.m. soeharto yang dicatatkan pada kantor urusan agama kecamatan setiabudi, jakarta selatan sesuai salinan akte nikah nomor tanggal oktober perkawinan pemohon dengan bambang trihatmojo bin h.m. soeharto tersebut (suami) telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu pendis siti hartmani, bambang panji adhikumoro, dan bambang aditya trihatmanto: bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan suami pemohon tersebut pada awalnya berjalan cukup baik, serasi dan harmonis, namun sejak tahun mulai timbul perselisihan dan pertengkaran. pertengkaran tersebut dipicu oleh adanya hubungan gelap (backstreet) antara suami pemohon dan perempuan lain bernama karangsari. sejak pertengkaran tersebut, suami pemohon tidak lagi mengasihi pemohon dan anak anaknya, berperilaku kasar dan kejam, tidak memberi nafkah, dan meninggalkan rumah serta hidup bersama dengan karangsari, bahwa pada tanggal mei suami pemohon mengajukan gugatan cerai (talak) terhadap pemohon pengadilan agama jakarta pusat, dengan alasan antara pemohon dan suami pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan rumah tangga pemohon dan suami pemohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, bahwa pemohon berupaya untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan tidak mau bercerai dengan suami pemohon, namun pada akhirnya pengadilan memutus cerai (talak) perkawinan bambang trihatmodjo dengan pemohon dengan mendasarkan pertimbangan pada penjelasan huruf syariat islam juga tidak memuat hal perselisihan dan pertengkaran suami isteri sebagai alasan cerai (talak), kecuali: isteri berzina, isteri museum meskipun telah dinasihati berulangkali, atau isteri pemabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang dapat menggangu ketenteraman dan kerukunan rumah tangga madani, islam melindungi dan menjamin kedudukan isteri. bergaullah dengan isterimu menurut pautnya, maka jika kamu benci kepadanya, janganlah bersegera menjatuhkan anaknya. barangkali kamu membenci pada sesuatu perkara sedang allah menjadikan kebajikan yang banyak dalamnya nisa isteri tidak bisa diperlakukan sewenang wenang oleh suaminya, termasuk jika tidak mau diberi (talak) karena masih mengasihi keluarganya, terutama karena sebagai isteri dan ibu anak anaknya, tidak bersalah. isteri berhak atas rumah tangga yang sarinah dan mawaddah. setiap norma (aturan) hukum perkawinan dapat mengatur hal onheelbare tweespalt, seperti halnya invasi dalam batang tubuh yang merumuskan ".antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami isteri" tetapi tidak boleh disertai aturan norma hukum baru terhadap batang tubuhnya, seperti termaktub cast dalam penjelasan huruf yang merumuskan frasa: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.", menyebabkan ketidakjelasan dari norma batang tubuh yang dijelaskan, sebagaimana tidak diperkenankan dalam videenjelasan huruf tidak mengatur hal personal penyebab perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus. kebanyakan pihak isteri dirugikan hak konstitusionalnya, misalnya dalam hal suami menjalin hubungan gelap (backstreet) dengan perempuan lain, seraya meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama kekasihnya. penjelasan undang undang, lazim disebut memorie van toelichting, berada luar kerangka batang tubuh, pada umumnya terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan demi undang undang batang tubuh), diundangkan (afkondigingketidakjelasan atau pertentangan teks batang tubuh dengan penjelasan maka teks batang tubuh menyambungkan penjelasan undang undang. berdasarkan alasan kedudukan hukum (legal standing). i3. menimbang bahwagajukan pengujian konstitusionalitas penjelasan huruf sepanjang frasa, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran . yang dianggapalasan: penjelasan guo tidak mengatur siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga merugikan hak konstitusional para istri dalam hal ini termasuk pemohon: penjelasan guo berada luar undang undang (batang tubuh), dan bertentangan dengannya, penjelasan guo merugikan hak konstitusional para istri dan bertentangan dengan dan uud pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa setelah membaca danketerangan ahli dari pemohon, keterangan tertulis dari dewan perwakilan rakyat dpr), keterangan tertulis dan kesimpulan dari pemerintah sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa divide 1974j, bahwa makna ikatan lahir suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak (vide bahwa makna ikatan batin dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam @uran disebut mawaddah dan rahmah) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai (vide bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam @uran disebut sarinah) sebagai tujuan dari masing masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. oleh karena itu dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera divide bahwa makna berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa indonesia sebagai masyarakat yang berketurunan (religious). artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa indonesia bukan semata mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran tuhan yang maha esa yang terdapat dalam masing masing agama yang dipeluknya, berdasarkan uraian tersebut atas, perkawinan dalam memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu 'syarah) dari kedua pihak suami istri. sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu 'syarah) dari kedua pihak suami istri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (al adalah baghdad ). ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (syiar, broken marriage), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing masing pihak maupun keluarga. dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (sadu dari'ah). jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang dalam disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan (vide putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan. manakala pengadilan berdasarkan bukti bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus. dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senjatanya persetujuan dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud: i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat penjelasan sepanjang frasa, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran . justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud uud i3 menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan dimaksud bertentangan dengan uud menurut mahkamah dalil pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena uud tersebut merupakan ketentuan mengenai affirmative action, sedangkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan menurut adalah seimbang (vide sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus semacam affirmative action: i3 menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapatduaakil mochtar mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinan undang undang perkawinan) merupakan hukum positif yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara indonesia. disisi lain, undang undang perkawinan memiliki karakter yang khas yaitu sebagai unifikasi dari kemajemukan (pluralisme) hukum keluarga yang berlaku indonesia. proses unifikasi hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan, terutama dalam bidang hukum keluarga karena menyangkut hal hal yang bersifat keagamaan, adat dan nilai nilai yang dianut masyarakat. bahwa salah satu bagian dari proses unifikasi yang dilakukan dalam undang undang perkawinan adalah menetapkan alasan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan undang undang perkawinan. dalam perkara ini, pemohon mendalilkan bahwa frasa yang diatur dalam penjelasan huruf undang undang perkawinan yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. bertentangan dengan uud alasan perceraian yang diatur dalam frasa penjelasan guo merupakan bagian dari upaya unifikasi yang dilakukan dalam undang undang perkawinan. alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam hukum islam dikenal dengan istilah syiar, sedangkan dalam hukum perdata barat (western legal system), seperti amerika serikat, kanada, inggris, belanda, rusia, australia dan swedia, disebut dengan irreconcilable differences atau irretrievable breakdown yang merupakan bagian dari kategori no fault divorce. alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kedua sistem hukum tersebut membawa dampak yang berbeda atas penerapannya masyarakat. menjadi penting bagi hakim untuk melihat perbandingan penerapan alasan perceraian dalam kedua istilah yang berlaku masing masing sistem hukum tersebut. perbandingan hukum ini menjadi dasar pertimbangan apakah adopsi alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri tepat diterapkan tengah masyarakat indonesia. perbandingan penerapan ini juga menjadi bahan pembanding hukum sebagai sarana pembaharuan nilai nilai masyarakat (tool social engineering). perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam hukum islam syiar) bahwa kata syiar diatur dalam @ur'an surat annisa dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan (syiar) antara keduanya, maka kiriman seorang hakim dari keluarga laki laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal . bahwa dalam rangka penegakan hukum islam, indonesia membentuk lembaga peradilan agama berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peradilan agama (agama undang undang peradilan agama ) yang berwenang mengadili perkara perkara perdata islam bagi umat islam indonesia. dalam bagian yang mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, undang undang peradilan agama dengan jelas menegaskan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiar, maka. istilah syiar dalam guo menurut penjelasan undang undang peradilan agama, syiar adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri . bahwa pengertian kata syiar, menurut undang undang peradilan agama, masih sering dijumpai beberapa permasalahan dalam penerapannya terutama dalam hal menetapkan ukuran kapan terjadinya syiar. ada pendapat yang mengatakan syiar bisa disebabkan oleh nusyuz (perbuatan durhaka) dari istri, atau karena perilaku zalim atau kasar dari suami marathi, jika syiar disebabkan oleh nusyuz, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan antara cara cara yang telah diatur oleh allah swt dalam @ur'an as. annisa: tetapi jika hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuz serta dikhawatirkan telah terjadi syiar, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakim (juru damai) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. ada pendapat lain yang mengatakan syiar terjadi bila perselisihan atau pertengkaran antara suami istri mengandung unsur membahayakan suami istri dan terjadi pecahnya perkawinan. bila perselisihan tidak mengandung unsur unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiar. namun pendapat ini tidak menyertakan unsur unsur yang membahayakan dan tingkat darurat yang dimaksud serta tidak ada aturan untuk mengukur unsur unsur tersebut. bahwa terlepas dari perbedaan pendapat mengenai ukuran dan kapan terjadi syiar dalam proses penegakan hukumnya, diterapkannya lembaga syiar dalam hukum islam adalah bertujuan untuk mendamaikan dan menemukan solusi alternatif kepada suami istri sehingga bisa kembali rukun dalam membina rumah tangga dan bukan sebagai alasan untuk perceraian. tujuan ini didasarkan pada landasan yang bersifat filosofis transendental, sebagaimana ditegaskan dalam firman allah swt as. annisa: selain itu, dasar hukum perceraian dalam islam adalah makruh berdasarkan hadits perkara halal yang paling dibenci oleh allah adalah perceraian . oleh karenanya, prinsip hukum islam yang didasarkan dari hadits nabi adalah permudah pernikahan dan tersulit perceraian! . bahwa dalam hal syiar indonesia, aturan aturan hukum islam telah memerinci tata cara dan mekanisme penerapannya, baik itu dalam undang undang peradilan agama hingga kompilasi hukum islam khi) serta prosedur penerapannya dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama yang dikeluarkan oleh mahkamah agung. perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam hukum perdata barat irreconcilable differences, irretrievable breakdown) bahwa dalam kitab undang undang hukum perdata kuh perdata, burgerlijk webbook) alasan perceraian diatur secara tegas dalam adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami isteri tidak menjadi alasan perceraian menurut kuh perdata. oleh karena itu, proses penegakan hukum perdata melalui peradilan umum tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur penegakan hukum perceraian akibat alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. bahwa dalam sistem hukum keluarga (family law) negara negara barat (western world) terdapat perkembangan dengan diadopsinya alasan perceraian atas dasar tanpa kesalahan (no fault divorce). revolusi gagasan no fault divorce ini diawali amerika serikat, tepatnya dimulai dari negara bagian california pada tahun lynn wordle: sejak saat itu, perkembangan konsep ini merambah hingga negara negara lain, seperti belanda mengadopsinya pada tahun swedia pada tahun perancis pada tahun hingga benua australia pada tahun bahwa diadopsinya gagasan no fault divorce dalam sistem hukum negara negara barat adalah didasarkan atas alasan adanya irreconcilable differences atau irretrievable breakdown, yang dapat diterjemahkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tanpa harapan untuk hidup rukun kembali. oleh karena itu, alasan irreconcilable differences atau irretrievable breakdown yang diadopsi dalam sistem hukum keluarga negara negara barat kurang lebih sama dengan alasan perceraian yang diadopsi dalam penjelasan huruf undang undang perkawinan. bahwa dalam konteks diterapkannya alasan perceraian karena adanya irreconcilable differences atau irretrievable breakdown negara negara barat terdapat hubungan dengan adanya peningkatan angka perceraian negara negara tersebut. meskipun diadopsinya alasan perceraian tersebut bukan menjadi faktor penentu meningkatnya angka perceraian, namun diadopsinya alasan tersebut ikut mempengaruhi tingginya angka perceraian. penelitian akademis yang dilakukan dalam rangka meneliti hubungan antara diadopsinya dasar no fault divorce dengan jumlah perceraian lebih banyak dilakukan amerika serikat (contohnya, london, akan tetapi ada pula beberapa penelitian yang dilakukan negara negara lain seperti belanda boyle woelki, dkk: dan kanada douglas allen, kesimpulan penelitian tersebut adalah kurang lebih sama, yaitu terdapat hubungan yang mempengaruhi tingginya tingkat perceraian dengan diadopsinya dasar no fault divorce. adanya dasar no fault divorce mempermudah warga negara negara negara barat untuk mengajukan gugatan cerai. pendapat akhir bahwa undang undang perkawinan sebagai produk unifikasi yang merupakan hukum positif haruslah menjadi pengayom dan pelindung bagi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara indonesia. terlebih lagi dalam hal perkawinan, karena uud memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah uud bahwa diadopsinyapenjelasan huruf undang undang perkawinan memiliki dampak yang berbeda beda bagi warga negara indonesia. bahwa atas dasar perbandingan hukum penerapansistem hukum islam dan sistem hukum perdata barat terdapat perbedaan imbas yang terjadi masyarakat akibat adanya penerapan alasan tersebut. dalam sistem hukum keluarga negara negara barat, penerapan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (irreconcilable differences, irretrievable breakdown) justru mempengaruhi tingkat angka perceraian yang terjadi negara negara tersebut. belajar dari pengalaman negara negara barat, diadopsinya alasan perceraian yang sama sebagaimana diatur dalam penjelasan huruf undang undang perkawinan tidak menjamin adanya upaya untuk melanggengkan ikatan perkawinan yang sah bagi warga negara indonesia. bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam penjelasan huruf undang undang perkawinan tidak didukung dengan peraturan pelaksana maupun perangkat hukum pendukung dalam upaya penegakan hukum perdata dalam lingkup peradilan umum. diterbitkannya penduduk (burgers) hanya terikat pada undang undang (wet, getmengutip rapport wetgevingstechniek, penjelasan huruf tidak hanya merugikan hak konstitusional pemohon, berkenaan dengan hal jaminan perlindungan kepastian dan keadilan tetapi juga merugikan hak konstitusional kaum isteri negeri ini, sebagaimana cast termaktub dalam uud dan uud berdasarkan seluruh uraian permohonanpermohonan untuk seluruhnya:ertentangan dengan uudtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan pencabutan pengundangdalam tambahan lembaran negara dan memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini dalam lembaran negara republik indonesia,salinan putusan pengadilan agama jakarta pusat nomor pdt. pap, bukti fotokopi salinan putusan pengadilan tinggi dki jakarta nomor pdt. pta.jk, bukti fotokopi salinan putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia nomor k ag bukti fotokopi salinan putusan peninjauan kembali mahkamah agung republik indonesia nomor pk ag bukti fotokopi surat niktidak mengatur secara rinci ukuran yang menjadi pedoman dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam lingkup peradilan umum maupun tata cara atau prosedur pengajuan gugatannya. peraturan pemerintah guo hanya menegaskan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam huruf selain itu, aturan mengenai tata cara gugatan hanya dijabarkan dalam peraturan pemerintah guo. keterbatasan rincian aturan ini merugikan hak konstitusional warga negara indonesia yang mengajukan gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus melalui peradilan umum. bahwa keterbatasan rincian aturan dalam mengajukan gugatan cerai atas alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, baik dalam lingkup peradilan umum maupun dalam lingkup peradilan agama, telah menjadi celah hukum bagi para pihak karena tidak adanya ukuran dan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran serta parameter apa yang digunakan untuk mengukur terus menerus . dalam praktiknya, celah hukum tersebut justru mempermudah proses perceraian. ukuran ukuran dalam mempertimbangkan adanya perselisihan , pertengkaran , dan sifat terus menerus diserahkan pada subjektivitas pertimbangan hakim semata, tanpa ada norma aturan yang menjadi pedomannya. oleh karenanya, proses perceraian seolah menjadi sangat mudah. selain itu, salah satu pihak, baik suami maupun istri, dapat memanfaatkannya untuk mengajukan gugatan cerai yang berdampak pada dirugikannya pihak lain. bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagai sebuah lembaga syiar, dalam sistem hukum islam telah memiliki dasar aturan pelaksana mengenai tata cara dan prosedurnya sebagaimana diatur dalam undang undang peradilan agama dan diperjelas dengan kompilasi hukum islam. bahwa adanya dampak dari penerapan alasan perceraian mempermudah proses perceraian bagi warga negara indonesia. hal ini bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh undang undang perkawinan yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian demi mengukuhkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum undang undang perkawinan. oleh karenanya, mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon. dengan dikabulkannya permohonan maka peraturan pelaksana undang undang perkawinan yang terkait dengan alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana diatur dalamjuga harus dinyatakan inkonstitusional. akan tetapi, dikabulkannya permohonan pemohon tidak menghapuskan lembaga syiar karena didasarkan dan diatur dalam undang undang yang berbeda yaitu undang undang peradilan agama. oleh sebab itu, mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perkawinan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. panitera pengganti, ttd. suwardi bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perkawinan: selain itu, pemohon mengajukan (lima) orang ahli yang menyampaikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal agustus tanggal oktober dan tanggal oktober yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: bisma siregar, s.h. undang undang nomor tahun (selanjutnya disebut telah diganti dengan undang undang nomor tahun tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut seharusnya lebih tegas, tidak seyogyanya sesudah merdeka lanjuti hukum yang bercorak nasional. karena dalam hukum yang demikian itu kecuali melalui undang undang, teringat adanya kepastian hukum bahwa jika telah ada undang undang yang tidak boleh dirubah, disimpan oleh siapapun juga. walaupun telah diganti dengan menurut ahli tidak perlu tuntutan, walaupun sebenarnya menurut pihak yang berpijak pada kepastian hukum, ada ketentuan bahwa pemerintah berhak untuk mencampuri jalannya peradilan jika peradilan itu untuk kepentingan penentuan terakhir menghambat atau mengalami hambatan. namun, sampai sekarang dirasa belum ada sesuatu yang boleh dicampurtangani oleh pemerintah, karena semua berjalan dengan baik berlandaskan sumpah demi keadaan" dan jika ada yang kurang ialah masih tetap berlanjutnya bukan demi hukum, tetapi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. arah arah demi kepastian hukum harus digantikan dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. bilamana ini memang dijadikan patokan, terasa dan terbayang dalam diri manusia makna ketuhanan yang maha esa itu dalam permukiman. terdapat perbedaan pendapat antara mereka yang masih tetap konservatif, mengikuti warisan hukum dahulu, mana mereka mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan hukum. terkait arah arah ini bukan semesta semesta ada, tetapi berasal dari dasar uud dan pancasila, konon atas nama keadilan berdasarkan ketuhanan tercantum dalam uud kemudian dikutip sebagai pancasila. tetapi pancasila itu sampai sekarang belum terwujud dalam kenyataan. oleh karena itu dikatakan revolusi hukum. seharusnya yang ada sekarang ditiadakan dan yang tidak ada sekarang diadakan bila diperlukan. itulah makna revolusi revolusi tentang hukum. setelah tahun undang undang ada ditengah kita, masihlah kita merasakan jiwa dan roh dari ketuhanan yang maha esa dalam putusan setiap hakim? patut diakui bukan tidak diakui, kalau tidak diakui berarti sudah, titik, tamat, atau selesai, tapi jika belum maka putusan yang akan ditetapkan mempertimbangkan permohonan perceraian antara seorang bernama bambang tri suharto. kemudian menjatuhkan talak kepada siti halimah setelah sekian puluh tahun mereka membina kehidupan rumah tangga. oleh karena itu timbul pertanyaan setelah permohonan kasasi bambang diperiksa dan diadili oleh hakim mahkamah agung, menyatakan bahwa tindakan atau hubungan antara bambang dan halimah yaitu tidak sesuai dengan kerukunan, oleh karena itu bambang berhak untuk menjatuhkan talak untuk perceraian. makanya berbahagialah yang mendapat kemenangan, maka menangislah yang mendapat kekalahan walaupun demikian bertentangan dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. namun itupun harus dikembalikan kepada kehendak allah, dalam kehendak allah itu maka harus pegang teguh, bertanya ada apa balik musibah ini. terdapat pedoman dalam surat an nisa "bila engkau menegakkan hukum, tegakkanlah dengan adi. dan tanpa berlebihan dilampirkan juga kata pengantar dari arswendo dalam buku surat kepada pemimpin yang merupakan kumpulan tulisan dari ahli seperti dikutip sebagai berikut, "tapi juga bertanya kenapa kita hanya bisa iba dan membisu ketika air mata telah terkuras dan seolah berada dalam jalan buntu. juga bertanya lebih jauh adakah rasa solidaritas atas nasib buruk itu sendiri terlah terpuruk, karena kita telah kehilangan semangat berjabat tangan atau kehilangan cara untuk tersenyum? ada beberapa kasus klasik yang dikaitkan yang tetap aktual relevansinya, bahkan hingga kini. putusan hukuman mati bagi seorang yang memutilasi seorang insinyur yang menolongnya, memberi pekerjaan, dan menampung ketika orang itu diputus pekerjaannya. korban dipotong, dicincang, dipisahkan, dimasukkan plastik, dan dibuang tempat terpisah. hukuman mati yang dijatuhkan ahli mengundang polemik: apakah kita tidak mempunyai sikap pancasila? putusan hukuman berat bagi pemerkosa keluarga akan. ahli mengusulkan hukuman keji bagi pelaku pemerkosa dan bukan seperti yang tertulis dalam undang undang yaitu tahun. hal itu karena pelaku merusak kehormatan, termasuk "barang", masa depan, kebahagiaan yang seharusnya juga diberi makna. putusan hukuman bagi pengedar ganja ketika ahli bertugas medan, yang menjatuhkan hukuman kali dari tuntutan jaksa yaitu tuntutan bulan dan bulan, namun akhirnya diputus dengan selama tahun dan tahun. putusan sah perkawinan antara pemeluk agama katolik yang tidak mencatatkan pada pemerintah atau catatan sipil. pernikahan tersebut adalah sah, karena disahkan pastor, dan pastor menikahkan dalam nama tuhan. sehingga yang perlu ditata adalah prosedurnya. atau visi depan seolah mampu melihat apa yang akan terjadi pada tiga puluh tahun mendatang ketika kebejatan moral yang terbentuk dalam perkosaan bukan sekedar dikutuk oleh mulut melainkan juga harus ditaklukkan melalui hukuman. semua itu dilakukan, tiga puluh tahun yang lalu, barangkali masih akan dipersoalkan pada tiga puluh tahun yang akan datang. jalan lurus yang dilengkapi dengan tetap lurus tanpa kompromi, tanpa membelok karena ada patok, adalah sangat sederhana. ahli mengatakan, yang sederhana itu adalah percaya kepada yang atas. kalau sudah percaya kepada yang atas, tidak ada lagi ketakutan dan kegelisahan untuk hari esok. percaya kepada dia, itulah yang membimbing saya". hal tersebut merupakan sumber kekuatan "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa." demi keadilan, bukan demi hukum, bukan demi kono, bukan demi suap, bukan demi jabatan. warna dasar yang sama itu teraba dalam surat surat yang merupakan bisikan lembut sekaligus tegas. ada ketulusan dalam surat suratnya, ada kerendahan hati, ada keberanian untuk mengingatkan segala sesuatu tanpa diminta. bahkan kalau diabaikan pun, tidak membuat sakit hati. juga tidak membuat patah hati, masih akan dilakukan karena itulah yang terbaik, itulah tanggung jawab, yang tetap dilakukan tanpa jabatan, tanpa imbalan materi. ketika ada suatu acara kebudayaan, beliau memberi sambutan yang disambut dengan tepuk tangan meriah, karena mengawali dan mengakhiri bukan dengan salam secara islami dan kristiani saja, melainkan semuanya. dengan fasih, dengan kalimat jernih, juga ketika mengutip tanpa semangat berlebih. keberanian juga keteguhan dalam menemukan dia yang atas, sebagaimana nabi natal, dalam kitab perjanjian lama. natal adalah nabi yang sangat dekat dengan raja daud, berpengaruh besar, natal pula yang memuji, mendorong, tapi sekaligus juga menegur ketika daud bermain serong. natal menganjurkan daud membangun menikah, tapi sekaligus menyuruhnya berhenti, karena itu tugas yang akan diselesaikan anaknya, salomon. natal pun perlu telinga raja raja yang mampu mendengarnya. begitu pula dengan ahli bisma natal" siregar). dicontohkan pula dengan mengutip riw khalifah umar bin abdul aziz bahwa dia tidak mau naik kereta emas namun memilih berjalan kaki, menolak tinggal istana agar dekat dengan rakyat, tetap ingin mendengar penderitaan rakyat, terlibat langsung dengan masalah keadilan yang tidak memihak mereka. alasan dia melakukan karena takut akan allah, karena akan ada pertanggung jawaban yang harus diberikan nantinya. bagi ahli kisah tersebut bukan sekedar kisah masa lalu belaka, melainkan juga pelita dan kekuatan dalam zaman ini atau kapan pun. ketika godaan kemewahan atau aji mumpung, menjauhkan pemimpin dari rakyat yang mempercayainya. saat ahli berujar, hendaknya yang mempunyai telinga mendengar. sesungguhnya suara seperti ini sudah hilang atau samar atau tercemar. saat ahli menulis surat, sebaiknya teraba yang tersirat. sesungguhnya ini sebuah hikmat, juga nasihat sendiri. bahwa berkah nya tak pernah sia sia, tak musnah percuma. berdasarkan pancasila tap mpr nomor ii mprnasional dijiwai, digerakan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila asas pembangunan nasional butir c). rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa merupakan tenaga penggerak yang tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. juga kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah pancasila sebagai satu satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, merupakan modal sikap mental yang dapat membawlily chadidjah wahid tempat dan tanggal lahir jombang, maret pekerjaan anggota dpr fraksi pkb alamat kp. rawa selatan, kelurahan kampung rawa, kecamatan johar baru, jakarta pusat: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memberi kuasa kepada saleh, sh., dedy cahyadi, sh., roy r.s.p. arogan, sh., begin gunawan yusuf, dan much. sulaiman, sh., kesemuanya advokat pengacara pada pada tim advokasi lily chadidjah wahid yang beralamat jalan tebet barat nomor tebetdewan perwakilan rakyatrdaftarmahkamah konstitusi menyatakan bahwa permohonan diajukundangan mengenai pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd,i. menjadi anggota partai politik lain. bahwa adanya ketentuan pengaturan pemberhentian anggota dpr sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd menunjukkan bahwa indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan uud yang salah satunya mengatur tentang pemberhentian anggota dpr. bahwa sebagai negara hukum harus ada parameter dan ukuran yang jelas bahwa anggota dpr dapat diberhentikan, dan hal ini sesuai dengan uud dimana anggota dpr dapat diberhentikan. namun lain halnya pemberhentian yang diatur dengankepada partai politik untuk memberhentikan anggota dpr yang umumnya dikenal dengan 'recall , hal ini tidak ada ukuran yang jelas bahkan bisa bersifat subyektif belaka yang bisa didasarkan pada suka atau tidak suka dari pimpinan partai politik atau kesewenang wenangan partai politik terhadap anggotanya yang menjadi anggota dpr yangmaka anggota dpr dapat diberhentikan. bahwa pemberhentian anggota dpr sesuai dengan uud yang seharusnya semata mata anggota dpr melanggar undang undang dan kode etik telah dinaikan oleyang diberikan kewenangan untuk melakukan recall terhadap anggota dpr dengan alasan sesuatu yang bisa subyektif, padahal dalam uud tidak ada ketentuan sedikitpun yang menyatakan bahwa partai politik dapat melakukan 'recall terhadap anggota dpr. bahwa ketentuan dan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd berbunyi: anggota dpr mempunyai hak imunitasdiluar rapat dpr yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang dpr. bahwa seharusnya dengan adanya ketentuan dan tersebut diatas yang mengatur tentang hak imunitas anggota dpr maka seharusnya huruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd yang mengatur tentang pergantian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan 'recall tidak diperlukan lagi sesuai dengan dimaksud bahwa anggota dpr tidak dapat diganti antar waktuketentuan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd berbunyi:bahwa dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd tersebut diatas memberikan pengecualian terhadap huruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. artinya pemberhentian antar waktu atau recall terhadap anggota dpr yang dilakukan oleh partai politik tidak diperlukan penyelidikan dan verifikasi oleh badan kehormatan dan tanpa harus ada pengaduan termasuk pengaduan dari pemilih. hal ini memberikan kewenangan yang sangat luar biasa besar kepada partai politik untuk memberhentikan atau me recall anggotanya yang duduk sebagai anggota dpr yang bisa hanya didasarkan atas suka atau tidak suka atau bertentangan dengan kebijakan partatar waktu anggota dpr yang umumnya dikenal dengan 'recall dan pemberhenti, telah menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik karena partai politik lah yang berkuasa apakah seseorang diberhentikan menjadi anggota dpr atau tidak walaupun telah dipilih oleh suara terbanyak oleh rakyat yang memilihnya. me recall anggota dpr adalah berarti mengingkari atau menugasi hasil pemilihan rakyat yang didasarkan pada pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka dengan penerapan suara yang menempatkan pemegang kedaulatan benar benar berada tangan rakyat sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bahwa sistem pemilu indonesia banyak mengalami perubahan dari waktu waktu, semisal pada zaman orde baru, pemilu indonesia menganut sistem pemilu proporsional murni dan dikenal adanya hak recall. pada zaman reformasi, pemilu tahun dikenal dengan sistem pemilu dengan sistem proporsional murni dan tidak dikenal adanya recall. sementara pada pemilu tahun dikenal dengan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka dan dikenal adanya recall. sementara pemilu terakhir adalah pemilu tahun dikenal dengan sistem proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak yang didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi nomor 24puu vi yang menempatkan kedaulatan benar benar berada tangan rakyat,. hal ini sesuainamun anehnya, walaupun pemilu telah menerapkan pemilihan umum dengan system proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut diatas yang menempatkan rakyat sebagai penentu, namun undang undang tetap memberlakukan yang namanya hak recall oleh partai politik. bahwa diberlakukannya kembali hak recall dengan memberikan kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggotanya dpr menunjukkan bahwa keberadaan partai politik sedang mundur kembali masa otoritarian. dalam sejarah indonesia hak recall dihidupkan pada rezim presiden soeharto, dan oleh karenanya pada semangat reformasi hak recall dihilangkan untuk pemilu tahun namun undang undang nomor tahun menghidupkan kembali recall oleh para partai politik. jadi partai politik terjebak kembali oleh masa lalu yang memungkinkan partai amat sangat berkuasa terhadap anggotanya yang duduk sebagai anggota dpr. ini membuktikan bahwa masalah recall telah diinterpretasikan tergantung selera selera dari penguasa partai politik yang berkuasa bukan didasarkan pada konstitusi uud bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi halaman dalam hak uji materi huruf dan tahun dalam pertimbangannya mahkamah konstitusiberdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut diatas sangat jelas menempatkan kedaulatan,agar partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat. bahwa seharusnya ketika mahkamah konstitusi memutuskan bahwa pemilu tahun menerapkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tertanggal yang menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat, seharusnya pembuatan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd yang baru disahkan pada tanggal agustus mengacu pada putusan mahkamah konstitusi tersebut dan seharusnya pulalah kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggotanya dpr ditiadakan, karena anggota dpr terpilih adalah representasi dari suara mayoritas rakyat yang memilihanggota legislatif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon anggota legislatif. bahwatemberikan kewenangan memberhentikan antar waktu dan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang bermuara pada pemberhentian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan recall terhadap anggota dpr sewaktu waktu dapat dialami oleh pemohon tanpa ada parameter yang jelas.sebagai warga negara indonesia dan sebagaergantian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan recall terhadap anggota dpr oleh partai politik ditiadakan, mengingat calon anggota dpr yang dipilih oleh rakyat dengan sistem pemilu proporsional terbuka dengan peneraphuruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd menjadi bayang bayang menakutkan bagi anggota dpr karena partai politik diberikan kewenangan untuk mengusulkan dan memberhentikan seseorang sebagai anggota partai politik yang bermuara pada pergantian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan "recall , adalah kewenanganmpr, dpr, dpd dan dprd adalah bertentangan azas kedaulatan rakyatsemangatnya sangat hal ini menujukkan bahwa kedaulatan tertinggi hanyalah berada tangan rakyat bukan berada partai politik. bahwa huruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang partai politik sangat memberikan hak istimewa kepada partai politik untuk mengusulkan pergantian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan real? sekaligus diberikan hak istimewa oleh tersebut untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya dpr. jadi karena hal tersebut diatas adalah hak yng diberikan oleh kepada para politik, maka secara otomatis jika partai politik berkehendak maka seseorang dapat diberhentikan sebagai anggota dpr walaupun telah dipilih oleh rakyat dengan sistem pemilu dengan suara terbanyak. bahwa diberlakukannya huruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang partai politik adatahun nomor tahun tentang para politik yang merupakan hak daridi walaupun kebijakan partai tidak mencerminkan keinginan rakyat yang telah memilihnya karena jika tidak loyal dan berseberangan dengan kebijakan partai, maka sewaktu waktu partai politik dapat memberhentikan atau me recall keanggotaannya dpr, karena itu adalah hak dari partai politik yang diberikan oleh nomor tahun tentang partai politiknorma norma konstitusi tersebut diatas mencerminkan prinsip prinsip hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi bagi seluruh manusia secara universal. dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia termasuk didalamnya adalah pemohon yang sampai saat ini menjadi anggota dpr yang dituntut bahkan wajib hukumnya untuk memperjuangkan hak hak rakyat yang telah memilihnya pemilu tahun secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh para pemohon atau kuasanya kepada mahkamah konstitusi: kedudukan hukum legal standing) pemohonnomor tahun tentang mahkamah konstitusi pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang menjadi anggota dpr hasil pemilu sesuai dengan surat keputusan presiden republik indonesia: x.a. pkb dpr ri x tertanggal oktober yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujibahwa sebagai warga negara indonesia yang saat ini menjadtelah memberikan kekuasaan sebagai hak dari partai politik untuk memberhentikan atau yang lebih dikenal dengan "recall terhadap anggota dpr sewaktu waktu tanpa ada parameter yang jelas. bahwa ketentuan tersebut adalah pembengkakan kepadamaka akan menimbulkan rasa takut padaartai politik tidak diberikan hak untuk mengusulkan pergantian antar waktu dan mengusulkan pemberhentian anggotanya dpr mengingat calon anggota dpr yang dipilih oleh rakyat dengan system pemilu proporsional terbuka dengpada kenyataannya huruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang partai politik menjadi bayang bayang menakutkan bagi anggota dpr karena mengusulkan pergantian antar waktu dan mengusulkan pemberhentian anggotanya dpr dan dprd adalah hak.berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulpembukaan uud alinea dan serta bertentangan dengan uud sehingga dengan demikian harusladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, pemohon memohon kiranya bapak ketua wakil ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkaterhadap pembukaan uud alinea dan serta bertentangan dengan uudpr, dpr, dpd dan dprd, bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang partai politik, bukti fotokopi kliping koran detik news edisi maret bukti fotokopi kliping koran okezone tanggal maret bukti fotokopi kliping koran okezone tanggal maret bukti fotokopi kliping koran suara merdeka tanggal maret bukti fotokopi kliping dari website dpp pkb tanggal mei bukti fotokopi kliping dari website dpp pkb tanggal mei bukti fotokopi kliping koran seputar indonesia tanggal maret bukti fotokopi kliping koran indo pos tanggal maret bukti fotokopi kliping koran seputar indonesia tanggal maret bukti fotokopi kliping koran rakyat merdeka tanggal maret bukti fotokopi kliping koran kompasiana tanggal maret bukti fotokopi keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengangangkatan hj. lili chadidjah wahid sebagai anggota dpr periode bukti fotokopi perolehan suara sebanyak suara pada saat pemilu legislatif, bukti fotokopi susunan anggota fraksi pkb dan penempatan pada komisi: bukti fotokopi peraturan dewan perwakilan rakyat tentang tata tertib: bukti fotokopi ad art pkb, bukti fotokopi pernyataan dukungan untuk tetap menjadi anggota dpr sampai akhir masa baktinya dari dapil, menimbang bahwa dpr tanggal februari memberimpr, dpr, dpd, dan dprd dan undang undang nomor tahun tentang partai politiknomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, dan huruf dan huruf nomor tahun tentang partai politik terhadap uud negara republik indonesia tahun yaitu: huruf dan huruf nomor tahunundang undangan. huruf dan huruf nomor tahunketentuan huruf dan huruf nomor tahun serta huruf dan huruf kedua nomor tahun menurut pemohon berpotensi merugikan hak konstitusionalnya dan dianggapadapun isi dari tersebut yaitu sebagai berikut uud uud negara republik indonesiahuruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd serta huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik. (untuk selanjutnya disebut nomor tahun dannomor tahun serta huruf dan huruf nomor tahun terhadap uud negara republik indonesia tahun yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut pemohon, terpilihnya pemohon selaku anggota dpr pada pemilu tahun yang menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak dan pemohon dalam pemilu tersebut memperoleh dukungan suara terbanyak sehingga oleh kpu ditetapkan sebagai anggota dpr terpilih, dan dengan terpilihnya pemohon menempatkan kedaulatan benar benar berada tangan rakyat sesuai dengan uud (vide: permohonan hal angka bahwa pemohon mendalilkan, dengan diberlakukannya huruf dan huruf nomor tahun serta huruf dan huruf nomor tahun hak dan pemberhentian antar waktu atau yang umum dikenal dengan recall' oleh partai politik, walaupun terpilihtangan rakyat sesuai dengan putusan nomor puu vi (vide: permohonan hal angka bahwa dalam permohonan guo pemohon beranggapan, bahwa huruf dan huruf nomor tahun sangat memberi keistimewaan kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan recall, sekaligus diberikan kewenangan istimewa oleh guo untuk memberhentikan seseorang sebagai anggota dpr sebagaimana judul dari adalah otomatis pula akan diberhentikan sebagai anggota dpr ri.(vide: permohonan hal angka bahwa dengan demikian ketentuan huruf huruf nomor tahunud yang menempatkan kedaulatan berada tangan rakyat yang telah dijamin oleh uu. dengan demikian ketentuan huruf huruf nomor tahun telah bertentangan dengan uud keterangan dpr ri.kedua guo sesuaidan berpotensi menimbulkan kerugian dengan berlakunya huruf dan huruf nomor tahun dan huruf dan huruf nomor tahun yang bertentangan dengan uud tahun dpr berpandangan sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonan guo mengemukakan, bahwa tindakan pemohon mengajukan judicial review guo, adalah tindakan pribadi perorangan wni yang saat ini menjadi anggota dpr, bukan sebagai anggota dpr. selanjutnya dikemukakan oleh pemohon, bahwa walaupun saat ini pemohon menjadi anggota dpr, namun hak individu pemohon sebagai wni untuk mengajukan judicial review guo terhadap uud negara republik indonesia tahun tidaklah hilang, hal ini menurut pemohon dipertegas dalam uud negara republik indonesia tahun dimana tidak ada satu pun yang mengatur bahwabahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa walaupun pemohon mendalilkan tindakannya mengajukan judicial review guo terhadap uud negara republik indonesia tahun sebagai pribadi perorangan wni bukan sebagai anggota dpr, dalil tersebut tidak tepat. bahwa perlu dipahami oleh pemohon, bahwa kekuatiran pemohon akan recall dari anggota dpr atas tindakannya yang berbeda dengan kebijakan partainya terkait dengan penyelidikan kasus century sebagaimana yang didalilkan pemohon, adalah tidak semata mata menyangkut kepentingan dan kedudukan hukum pribadi perorangan wni, tetapi justru persoalan pokok pemohon sangat terkait yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan hukum pemohon yang saat ini masih sebagai anggota dpr. oleh karena itu, terhadap hal tersebut, dpr berpandangan bahwa kedudukan hukum pemohon sebagai pribadi perorangan wni dalam permohonan pengujian guo adalah sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai anggota dpr. dengan dewiki an, pemohon dalam permohonan guo, kedudukan hukumnya adalah tetap sebagai anggota dpr. oleh karena pemohon tetap berkedudukan hukum sebagai anggota dpr, maka jika dikaitkan dengan persyaratan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, maka tentu perlu dibedakan antarabenar dalil pemohon yang menguraikan tidak ada satu pun yang tegas mengaturoleh karena menurut dpr memang hak dan atau kewenangan konstitusional perorangan wni jelas berbeda dengan hak dan atau kewenangan konstitusional anggota dpr dalam uud negara republik indonesia tahun mengingat pemohon adalah anggota dpr, maka hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon adalah sebagaimana diatur dalam dan uud negara republik indonesia tahun republik indonesia nomor tahun tentang partai politik terhadap uud negara bahwa terpilihnya pemohon sebagai anggota dpr pada pemilu tahun adalah dengan sistem pemilu proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak dan pemohon adalah memperoleh dukungan suara terbanyak sehingga oleh komisi pemilihan umum ditetapkan sebagai anggota dpr terpilih, dan terpilihnya pemohon menempatkan kedaulatan benar benar berada tangan rakyat sesuai dengan uud bahwa terpilihnya pemohon sebagai anggota dpr adalah dipilih melalui suatu proses pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota dpr yangwalaupun terbitditangan rakyat sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viersebut diatas jelas jelas sangat merugikan pemohon, yaitu hak hak pemohon dilanggar secara potensial sebagaimana dijamin oleh uud bahwa dengan demikian pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf tentang mahkamah konstitusi: bahwa terkait dengan kedudukan hukum pemohon yang saat ini masih sebagai anggota dpr, telah diberikan hak konstitusional dalam uud negara republik indonesia tahun untuk mengajukan ruu. oleh karena itu permohonan pengujian guo yang didalilkan pemohon yang saat ini masih sebagai anggota dpr tidak tepat, tetapi lebih tepat dan berdasar apabila pemohon yang masih aktif sebagai anggota dpr periode tahun mengajukan legislative review dpr, bukan permohonan judicial review undang undang mahkamah konstitusi. bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang juga sebagai anggota dpr dalam permohonan guo, dpr memandang perlu untuk merujuk pada beberapa putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengmk, dengan demikian sudah sepatutnya apabilhuruf huruf nomor tahun dan huruf huruf nomor tahun pengujian materiil atas huruf huruf nomor tahun serta huruf hurufhuruf huruf nomor tahun serta huruf huruf nomor tahun menurut para pemohon ketentuan guo melanggar hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan dan uud negara republik indonesia tahun terhadap dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo, pada kesempatan ini dpr menyampaikan penjelasan keterangan sebagai berikut bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dengan diberlakukannya huruf dan huruf nomor tahun2009, dan huruf dan huruf nomor tahun. (vide: permohonan guo angka hal. terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa hal hal yang didalilkan pemohon hanyalah semata mata kekuatiran diri pemohon yang saat ini menjadi anggota dpr sewaktu waktu dapat recall oleh partai politik karena tidak sejalan dengan kebijakan partai politik, padahal apa yang dikuatkan dan ditakutkan oleh pemohon sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. kekuatiran pemohon ini terungkap dalam permohonan pemohon guo yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam satu contoh kasus terkait pengambilan keputusan pansus hak angket penanganan kasus century, dimana pemohon berbeda pendapat dengan kebijakan partai politik yang menaunginya. namun apa yang terjadi beberapa media cetak dan elektronik muncul ancaman dari partai politik pemohon bernaung untuk melakukan recall . (vide: permohonan angka hal. bahwa dalil pemohon dalam permohonan angka hal. yang pada pokoknya menyatakan, , adalah semata mata hanya persepsi dari diri pemohon sendiri yang tidak berdasar. karena justru apa yang dilakukan oleh pemohon dalam menyuarakan aspirasi rakyat dilindungi oleh nomor tahun dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota dpr sebagai wakil rakyat sebagaimana dalam lafal sumpah' janji anggota dpr yang wajib diucapkan sebelum memangku jabatan. hal ini diatur dalam dan serta nomor tahun adapun bunyi sumpah janji anggota dpr yaituwajiban anggota dpr diatur juga dalam huruf dan huruf nomor tahun yang berbunyi: (b) anggota dpr mempunyai kewajiban melaksanakan uud negara republik indonesia tahun dan mentaati peraturan perundang undangan, dan huruf yang berbunyi: anggota dpr mempunyai kewajiban mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan . bahwa dpr berpandangan, tidak berdasar dalil pemohon yang mendalilkan bahwa pemohon sebagai anggota dpr terancam recall terkait dengan sikap politik pemohon yang berbeda dengan kebijakan yang digariskan partai politik terkait dengan pengambilan keputusan pansus hak angket dalam penanganan kasus century, karena pemohon sebagai anggota dpr selain dilindungi dan nomor tahun dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, juga dilindungi oleh ketentuan dan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd yang berbunyi: anggota dpr mempunyai hak imunitas: anggota dpr tidak dapat dituntut depan pengadilan karena pernyataan, pernyat: anggota dprbahwa dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa ketentuan huruf dan huruf nomor tahun yang berha, yang hal ini oleh pemohon dianggapnya telah menggeser kedaulatan rakyat kepada kedaulatan partai politik . terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan huruf dan huruf nomor tahun jelas dan tegas bahwa partai politik baik dalam mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya dpr dan dprd maupun dalam mengusulkan pemberhentian anggotanya dpr dan dprd harus sesuai dengan peraturan perundang undangan. hal ini berarti, bahwa jika dikaitkan dengan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan kedudukan pemohon sebagai anggota dpr terancam recall oleh partai politiknya karena sikap politiknya yang berseberangan dengan kebijakan yang digariskan oleh partai politiknya, maka sesuai ketentuan nomor tahun pemohon sebagai anggota dpr justru dijamin, sebagaimana sikap politik pemohon dalam permohonan guo. dengan demikian partai politik dalam menjalankan haknya tersebut tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan, sehingga pokok permohonan pemohon sebagaimana yang didalilkan tidak terdapat relevansinya dengan kedaulatan berada tangan rakyat, karenanya ketentuan huruf dan huruf nomor tahun serta huruf dan huruf nomor tahun tidak dapat dipertentangkan dengan uud negara republik indonesia tahun bahwa dijaminnya dari ancaman recall terhadap anggota dpr sebagaimana diatur dalam ketentuan nomor tahun maka sangatlah tidak berdasar jika ketentuan huruf dan huruf nomor tahun serta huruf dan huruf nomor tahun dipertentangkan dengan uud negara republik indonesia tahun bahwa begitu pula pembukaan uud negara republik indonesia tahun alicia ke dan alicia ke yang dijadikan batu uji oleh pemohon, menurut dpr sangat tidak berdasar. oleh karena, pokok permohonan sebagaimana yang didalilkan pemohon sama sekali tidak ada relevansinya dengan alicia ke dan alicia ke pembukaan uud negara republik indonesia tahun bahwa berdasarkan dalil tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuhuruf dan huruf nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, serta hurufmenyatakemohon adalah menguji konstitusionalitas norma huruf dan huruf serta huruf dan hurufanggota dpr hasil pemilu untuk periode sesuai dengan surat keputusan presiden x.a. pkb dpr ri x bertanggal oktober bahwa tindakan pemohon mengajukan pengujian huruf dan huruf serta huruf dan huruf adalah tindakan pribadi perorangan warga negara indonesia yang saat ini menjadi anggota dpr dan bukan sebagai anggota dpremohon sebagai warga negara yang saat ini menjadi anggota dpr pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam uud yaitu:menurut pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan huruf dan huruf yang menyatakandan ketentuan huruf dan huruf yang menyatakanmendalilkan dengan adanya ketentuan huruf dan huruf serta huruf dan huruf telah merugikan pemohonggantian antar waktu atau yang umum dikenal dengan ?recall oleh partai politik, walaupun terpilihnya pemohon.ima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam tahun tentang mahkamah konstitusitindakan pemohon mengajukadalah tindakan pribadi perorangan warga negara indonesia yang saat ini menjadi anggota dpr, bukan sebagai anggota dpr. hal ini sangat berbeda dengan perkara nomor: puu v yang telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi yang nyata nyata bertindak selaku anggota dpr dan sesuai dengan permohonannya yang mengalamatkan permohonannya beralamat kantor gedung nusantara jalan jenderal gatot subroto, jakarta bahwa terkait dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii adalah intinya karena pemohon dalam kedudukannya sebagai anggota dpr, mahkamah konstitusi menilai substansi uji materi yang diajukan bukanlah merupakan hak konstitusional pemohon menurut uud bahwa pengajuyang diajukan oleh pemohon adalah sangat substansi berhubungan langsung i3. menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang kedudukanbertanggal desember dan putusan nomor puu vii bermenurut mahkamah jika anggota dpr berkehendak mengajukan pembatalan atas isi undang undang yang bersangkutan dapat menggunakan kedudukannya untuk mengajukan perubahan (legislative review)., i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, pemohon dalam permohonan guo memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara indonesia karena sebagai anggota dpr, pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya huruf dan huruf serta huruf dan huruf karena ketentuan tersebut akan dijadikan dasar oleh partai politik untuk memberhentikan pemohon sebagai anggota dpr. penggunaan kewenangan partai politik untuk melakukan paw atas anggota partai politik dalam perkara guo dapat dinilai melanggar hak konstitusional pemohon yang bersifat eksklusif, yakni hak yang hanya dimiliki oleh anggota dpr dan tidak dimiliki oleh pihak lain. dalam putusan mahkamah nomor puu vii1 bertanggal januari anggota dpr yang hak eksklusifnya sebagai wakil rakyat dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang menurut mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian atas undang undang tersebut. oleh karena itu, secara prima facedan dalam perkara guo mahkamah konstitusi sudah pernah memutus dalam putusan nomor puu iv bertanggal september dan sudah menjadi yurisprudensi maka dalam memeriksa permohonani3 menimbang bahwa meskipun dewan perwakilan rakyat menyampaikan keterangan tertulis melalui surat bertanggal februari namun karena mahkamah sudah menentukan pendapat sebagaimana diuraikan dalam paragraf maka isi keterangan tertulis tersebut tidak dipertimbangkan: i3 menimbang bahwa permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas huruf dan huruf serta huruf dan huruf terhadap dan uud huruf dan huruf menyatakan: anggota dpr diberhentikan antaradapun ketentuan huruf dan huruf menyatakan: partai politik berhak:pada pokoknya mendalilkan huruf dan huruf serta huruf dan huruf yang memberikan hak kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian anggota dpr yang melanggar hak konstitusional pemohon, karena ketentuan tersebut sewaktu waktu dapat diberlakukan atau dialami oleh pemohon yang saat ini menjadi anggota dpr, yaitu jika partai politik menghendaki pergantian antarwaktu atau yang umum dikenal dengan recall padahal terpilihnya pemohon sebagai anggota dpr, i3 menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, pemohon mengajukan bukti bukti tertulis, yaitu bukti sampai dengan bukti i3. menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil pemohon dan bukti bukti tertulis pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3 bahwasi sebagai: (i) sarana penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, (ii) pelaku utama dalam memadukan (mengagregasikan) berbagai kepentingan, (iii) garda terdepan dalam melakukan perubahan mendasar dalam negara, (iv) tempat merekrut calon calon pemimpin politik, (v) sarana pendidikan politik, dan (vi)menganut sistem demokrasi perwakilan, sehingga partai politik harus terus diberdayakan (empowering) agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, i3kedisipl: i3 bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu paw) oleh partai politik, mahkamah pernah memutus (vide putusan nomor puu iv bertanggal september bahwa paw karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota dpr dprd itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. pertimbangannya, antara lain, karena menurut uudbisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisaerdasarkan hal tersebut maka mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan paw bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota dpr dprd berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang undang (vide uud maupun yang diatur dalam ad art partai politik yang bersangkutan, i3: i3i3 menimbang bahwa meskipun substansi pokok permohonan guo sudah diputus dalam perkara sebelumnya putusan nomor puu iv bertanggal september sehingga permohonan guo bis idem dan permohonan seharusnya tidak dapat diterima, tetapi karena pokok permohonan guo dimuat dalam undang undang yang berbeda dari undang undang yang telah diputus terdahulu, maka permohonan guo harus dinyatakan ditolakmaret tahun dua ribu sebelasserta diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusihartono ahmad fadli semadi ttd. hamdan zelda panitera penganti ttd. saiful anwar dengan pada diri pemohon yang saat ini menjadi anggota dpr. bahwa yang diajukan yudisial review ini sewaktu waktu akan merugikan pemohon yang saat ini menjadi anggota dpr jika dikehendaki oleh partai politik yang menaunginya untuk melakukan pergantian antar waktu yang lebih dikenal dengan "recall walaupun pemohon dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi yang menempatkan kedaulatan benar benar berada tangan rakyatyang menaunginyacetak maupunrecall merupakan ancaman bagi pemohonwalaupun saat ini pemohon menjadi anggota dpr, namun hak individu pemohon sebagai warga negara indonesia untuk mengajukan yudisial review terhadap uud tidaklah hilang, hal ini dipertegas dalam uud dimana tidak ada satu pun yang mengatur bahwa seseorang yang menjadi anggota dpr, hak konstitusional individunya hilang untuk mengajukan yudisial review terhadap uudmengajukan yudisial review terhadap uud bahwa hak yang sebagaimana diatur dalam uud yang berbunyi: dewan perwakilan rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan:adalah hak istimewa seseorang yang menjadi anggota dpr yang tidak dapat menghapus hak pribadi individu seseorang walaupun telah menjadi anggota dpr. bahwa berdasarkan kriteria kriteria tersebut diatasuud bahwa dengan demikianpokok permohonuud bahwa huruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. bahwa huruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang partai politikbahwa dalam hal ini pemohon telah mempunyai hak yang telah dijamin oleh uud yakni:pembukaberbunyi: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasartelah dicermatisemangatnya sangat keluar daridan pembuatbahwa sangat jelas dalam pembukaan uud alinea maupun alinea tersebut diatas dengan tegas dinyatakan bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dengan terpilihnya calon anggota legislatif termasuk pemohon sebagai anggota dpr maka peran partai politik telah selesai dengan terpilihnya calon calon pilihan yang telah ditentukan oleh partai politik serta yang telah sesuai dengan pilihan rakyat. maka seyogyanya lah partai politik tidak berhak lagi untuk mengganti calon terpilih sebagai anggota dewan perwakilan rakyat kecuali mendapat persetujuan dari rakyat yang telah memilihnya. bahwa huruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd semangatnya jugajukkan bahwa kedaulatan tertinggi hanya berada tangan rakyat bukan berada partai politik. bahwa ketentuan pemberhentian anggota dpr yang diusulkan oleh partai politik dan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang jelas akan bermuara pada pergantian antar waktu sebagai anggota dpr atau yang lebih dikenal dengan recall adalah akan melanggar hak pemohon yang telah dipilih oleh rakyat dalam pemilu berdasarkan dengan suara terbanyak. bahwa dengan diterapkannya pemilihan umum legislatif dengan sistem proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak yang menempatkan kedaulatan berada tangan rakyat sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi seharusnya rakyatlah yang mempunyai kedaulatan bukan partai politik sehingga pergantian anggota dpr sebagaimanasebagai anggota dpr adalah melanggar azas kedaulatan rakyat, dan bukanlah kewenangan partai politik untuk memberhentikan atau me recall anggota dpr, karena pemilu telah menerapkan sistem pemilu dengan proporsional terbuka dengan suara terbanyak sehingga kewenangan untuk memberhentikan anggota dpr tidaklah lagi berada partai politik namun adalah rakyat yang telah memilihnya yang benar benar mempunyai kedaulatan. bahwa huruf huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd sangat memberikan kewenangan istimewa kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan "recall", sekaligus diberikan kewenangan istimewa oleh tersebut untuk memberhentik sebagaimana judul dari adalah "secara otomatis pula akan diberhentikan sebagai anggota dpr. bahwa pemohon tidak menafikan ketentuan uud yangsuai dengan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd dinyatakan bahwa:'janji jabatan dan kode etik dprna flm) nama dr. ali nurdin, si., ar! pekerjaan konsultan dan dosen komunikasi, pelat pem alamat jalan legowo raya, rt rw kelurahan pisangan, kecamatan ciputat timur, kota tangerang selatan, provinsi banten.: irfan tidy, s.h., ag., si.: rinaldi, s.h.: yuen hadi, s.h.: dan muhammad ali fernandez, s.hi., yaitu advokat atau konsultan hukum yang tergabung dalamangka huruf undang undang nomor tahun yang selengkapnya berbunyi: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sebuah tindakan penyimpangan dari amanat rakyat dalam pemilihan umum yang telah menghabiskan banyak uang negara? : bahwa berdasarkan ketentuan beberapa: ortunistik seperti yang dapat terjadi dengan adanya ketentuan yang diujikan, yakni seorang anggota dpr, dpd, atau dprd dapat mencalonkan diri menjadahwa dasar filosofis dan normatif idealisme ini setidaknya ada dua. pertama, idealisme untuk membangun pemerintahan yang baik (good governance) dengan menegakkan prinsip dan norma tidak boleh ada konflik kepentingan . kedua, idealisme untuk menghormati dan menghargai suara rakyat berdemokrasi melalui pemilihan umum: mundurnya seorang anggota dpr, dpr, atau dprd ketika hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah harus dimaknai sebagai tindakan pengembalian mandat rakyat yang diberikan kepadanya dalam pemilu, dan dia harus kembali mendapatkan mandat rakyat yang baru untuk menjadi kepala atau wakil kepala daerah melalui pemilihan, karena pemilu dan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang secara substansial berbeda, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tindakan kembali menjadi anggota dpr, dpd, atau dprd ketika tidak terpilih dalam pemilihan kepala daerah mestinya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan terhadap amanat suara rakyat yang telah diberikan kepadanya, dan karenanya merupakan tindakan pelecehan terhadap konstitusi, karena pemilu merupakan amanah konstitusi. seakan akan amanat menjadi anggota dewan melalui pemilu adalah amanat sekunder dan lebih rendah daripada amanat menjadi kepala atau wakil kepala daerah, yang karenanya dapat dicadangkan setelah pemilihan kepala daerah selesai, berdasarkan argumentasi hukum ini,bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum atas, pemohon mohon kepada mahkamah untuk menyatakan angka huruf nomor tahun:rdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goatas nama pemohon, bukti fotokopi npp atas nama pemohon: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi tanda terima spt atas nama pemohon: bukti fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi undang undang nomor tahun bukti fotokopi tanda terima berkas formulir pendaftaran calon bupati wakil bupati pandeglang dari dpd partai nasdem kabupaten pandeglang: bukti berita banten raya , jumat, maret pemuda deklarasikan relawan ali nurdin : bukti kliping berita banten raya , kamis maret ali nurdin serahkan formulir pendaftaran : bukti kliping berita kabar banten , jumat, maret ali nurdin didorong jadi calon bupati : bukti fotokopi berita banten pos , kamis maret irna dekati pks, lirik nasdem : bukti berita banten raya, jumat, maret pemuda deklarasikan relawan ali nurdin : bukti berita bantensatu.com , jumat, maret relasi dukung ali nurdin nyamuk . bukti kliping berita zonabanten.com , jumat, maret ali nurdin dianggap figur yang cocok untuk pimpin pandeglang . selain itu, pemohon mengajukan ahli bernama nicolas teguh budi haryanto, m.a., ph. yang menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut. kedudukan politik setiap subjek politik itu adalah sama depan aturan main politik, atau yang oleh john rasis disebut fair equality opportunity. teori tersebut menyatakan supaya kondisi kondisi yang menguntungkan (favorable circumstances) yang menambahkan competitive advantages untuk individu tertentu harus dihilangkan supaya ada kesempatan dan kesetaraan yang adil. terdapat individu tertentu yang karena berbagai faktor misalnya kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kepintaran, maupun hal hal bersifat struktural lainnya, kemudian memiliki posisi tidak menguntungkan dalam kompetisi. berdasarkan hal demikian diperlukan pengaturan yang memungkinkan individu dengan talenta, kualitas, dan kapabilitas yang lebih baik untuk dapat memenangkan kompetisi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god jadi tidak bisa hanya karena seorang kandidat berasal dari keluarga biasa, orang tuanya tidak mampu, sukunya bukan mayoritas, padahal dia lebih baik dari kandidat yang lain yang lebih kaya dan berasal dari suku mayoritas, tapi justru kandidat lain tersebut yang mendapatkan privilege untuk menang. setiap individu yang akan ikut dalam kompetisi politik, perlu memiliki kondisi atau keadaan yang relatif sama secara politik administratif yang memungkinkan dapat berkompetisi secara fair. dalam konteks menjamin fair equality opportunity, beberapa negara dikembangkan peraturan mengenai pengunduran diri bagi, misalnya, anggota legislatif yang ingin maju untuk pemilihan eksekutif, baik untuk menjadi semacam district head (bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, gubernur, atau wakil gubernur). hal demikian dikenal dengan istilah resign to run law dan telah diterapkan arizona, florida, georgia, hawai, dan texas. tujuan pengaturan resign to run law adalah untuk menghindari kekuasaan ganda (dual office holding) serta menghindarkan abuse power yang dapat mengakibatkan kompetisi politik menjadi tidak fair dan tidak balance. alasan lain yang mendukung pengunduran diri anggota legislatif dalam kompetisi pemilihan eksekutif adalah karena dalam tatanan politik, posisi lembaga eksekutif dipandang lebih tinggi kewenangan dan statusnya, dibandingkan posisi lembaga legislatif. hal demikian karena posisi eksekutif memiliki banyak kewenangan yang sifatnya actionable, yang berdampak langsung dan luas kepada masyarakat. jika anggota legislatif tidak mundur dulu ketika akan maju dalam pemilihan posisi eksekutif, maka dapat dipastikan mereka tidak akan melakukan tugas sepenuhnya, padahal mereka masih mendapatkan kompensasi penuh dari uang rakyat. hal demikian bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam tata kelola pemerintahan karena tax players harus mengalami dual opportunity cost, yaitu dari tidak bekerjanya secara optimal representasi politik mereka dan dari hilangnya uang pajak yang seharusnya dipergunakan memajukan kepentingan umum. selain itu, para anggota legislatif yang maju pemilihan eksekutif sangat mungkin lebih mementingkan konstituen yang dapat memenangkan mereka, dibandingkan konstituen asal yang telah menempatkannya lembaga legislatif. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dari perspektif etika politik, anggota legislatif yang maju pemilihan eksekutif sangat mungkin menyalahgunakan kekuasaan, fasilitas, maupun aset aset lembaga yang sifatnya intangible maupun intangible untuk kepentingan kampanye dan kemenangannya. meskipun pengawasan dari berbagai aspek, misalnya keuangan administrasi bisa diperketat, namun pemanfaatan lain, misalnya prestise, status, maupun simbolisasi kekuasaan legislatif dalam pemilihan eksekutif, sangat mungkin mempengaruhi pemilih dan menjadi faktor penyumbang kemenangan dibandingkan calon yang tidak memiliki credentials sebagai elected officials. hongkong aturan resign run law bagi legislator sudah dimuat dalam rancangan undang undang sejak februari yang melarang maju dalam pemilu apapun bagi anggota dewan yang sudah mengundurkan diri dari kursi jabatan dalam batas waktu enam bulan sejak masa pengunduran dirinya. konstitusi australia melarang anggota legislatif untuk memiliki dual mandate, yaitu anggota state parliament dilarang menjabat australian parliament dalam waktu bersamaan. anggota state parliament yang ingin maju federal office harus mengundurkan diri sebelum mengikuti pemilihan untuk federal parliament. menurut uud pembedaan persyaratan untuk mencalonkan diri dalam pilkada tidak dapat diterima dan harus dibatalkan demi hukum dan keadilan politik. legitimasi jabatan politik bersumber dari proses politik, yaitu proses pemilu, sehingga mandatnya adalah mandat politis. sedangkan jabatan struktur pemerintahan (birokrasi) adalah jabatan administrasi yang terkait dengan merit system atau sistem pembinaan karier. ketika ada alasan bahwa anggota dpr, dprd, atau dpd tidak perlu mundur karena sifat mereka itu kolektif kolegial, hal demikian justru tidak tepat karena sumber dari legitimasi keanggotaan dpr, dprd, dan dpd adalah politis. secara politik sudah tersedia mekanisme untuk melakukan penggantian secara cepat. misalnya jika seorang anggota legislatif berhalangan untuk melanjutkan posisinya, maka dia akan digantikan oleh peraih suara terbanyak peringkat berikutnya daerah pemilihan yang sama dari partai tersebut. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sementara justru dalam struktur pemerintahan karena ada banyak peraturan dan banyak hal yang bersifat teknis administratif, terkadang pengisian posisi tertentu pemerintahan tidak bisa cepat. oleh karena itu dalam hal mengikuti pemilihan eksekutif, adalah tidak relevan untuk membuat dan membedakan kategori jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. dual mandate dilarang australia karena australia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. dalam sistem parlementer, pihak yang menduduki posisi eksekutif adalah partai yang menang dalam pemilu. jadi, perdana menteri dan menteri menterinya biasanya juga merupakan anggota parlemen. hal demikian menunjukkan kekuatan mayoritas itu adalah pemerintah, sementara kekuatan minoritas menjadi oposisi. berdasarkan hal demikian dual mandate dilarang australia, yaitu anggota state parliament dilarang masuk federal parliament. karena kalau mereka masuk federal parliament sangat mungkin akan masuk juga dalam posisi eksekutif pemerintahan. hal demikian berbeda dengan amerika atau indonesia yang menerapkan sistem presidensial. oleh karena itu amerika digunakan istilah resign run karena memang pemilihannya itu berbeda antara pemilihan legislatif, pemilihan untuk menjadi anggota house representative, pemilihan untuk menjadi senator, pemilihan untuk menjadi presiden, pemilihan governor, pemilihan major, serta posisi publik lainnya. salah satu esensi demokrasi itu adalah nilai equality. oleh karenanya equality harus menjadi semangat untuk pembuatan aturan aturan utama bidang politik, termasuk dalam persyaratan menjadi kandidat posisi eksekutif. dual office holding dilarang amerika karena pada dasarnya jabatan publik harus diemban secara penuh waktu dan secara bertanggung jawabsebagai berikut. pemerintah menyerahkan penilaian mengenai kedudukan hukum. para pemohon kepada mahkamah. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godcapable, legitimate, dan acceptable, sehingga diharapkan dapat mewujudkanerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god masalah masalah lain dalam pilkada, sehingga pilkada tersebut tidak berlangsung secara fair. mengenai ketentuan huruf terdapat perbedaan perlakuan antara pns, tni, polri, dan pegawai imun, bumi dengan anggota dpr, dpd, dan dprd. pertimbangan pembedaan tesebut adalah,kemudian tni dan polri itu berapa tahun.nyarhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dpr menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk mempertimbangkan dan menilainya. bahwa berkaitan dengan pengujian angka tentang perubahan huruf undang undang nomor tahunundang undang nomor tahun.. sedangkan.calon yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godundang undang nomor tahundewan perwakilan rakyat daerah bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah. bahwa terhadap yang dipersoalkan oleh pemohon,(elected official) bukan memilih pejabat administratif (appointed official). tidak relevan jika pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa angka tentang perubahan . huruf nomor tahun" merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsituaerangkan kualifikasinya dalam permohonan guo adalah sebagai perseorangan warga negara indonesia yang menyatakan akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun dalam kualifikasi demikian, pemohon menganggapatur dalam dan uud dirugikan oleh berlakunya ketentuan huruf alasannya, pemohon ada kemungkinan akan berhadapan dengan kontestan yang berkedudukan sebagai anggota dpr, atau anggota dpd, atau anggota dprd. menurut huruf anggota anggota dpr, atautidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan cukup memberitahukan perihal keinginannya tersebut kepada pimpinannya. hal itu menyebabkan pemohon jika dihadapkan dengan calon yang berasal dari anggota dpr, atau anggota dpd, atau anggota dprd dimaksud berada dalam keadaan yang tidak seimbang mana pemohon yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hanya warga negara biasa berhadapan pesaing yang berkedudukan sebagai anggota dpr, atau anggota dpd, atau anggota dprd dengan segala keuntungan yang melekat dalam jabatan tersebut. menimbang bahwa kualifikasi pemohonktp), fotokopi nomor pokok wajib pajak npp), dan fotokopi tanda terima surat pemberitahuan tahunan pajak spt pajak) (vide bukti bukti dan bukti p 3j. dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara indonesia, mahkamah dapat menerima argumentasi pemohon perihal potensi kerugianjelaskan dalam sub paragraf atas. kerugian tersebut juga tampak jelas memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian, yaitu huruf dan kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang undang tersebut dikabulkan. i3.guo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas perubahan huruf yang selengkapnyvetanat@mahkamahkonsitua godawarga negara indonesia yang dibuktikan dengan identitas diri berupa e ktp nomor serta merupakan pembayar pajak (tax player) dengan npp nomor yang berencana mendaftarkan diri dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang yang akan diselenggarakan pada tahun bahwa pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan angka huruf undang undang guo karena: norma guo memuat ketentuan yang berdampak terhadap adanya perlakuan yang tidak sama terhadap warga negara hadapan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya undang undang dasar yang: bahwa perlakuan yang tidak sama tersebut berpotensi merugikan pemohon, dan calon lainnya serta lebih luasnya rakyat banyak, karena jika pemohon mencalonkan diri dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dengan posisi sebagai rakyat biasa, maka ada kemungkinan pemohon akan berkontestasi dengan calon lainnya yang berlatarbelakang sebagai pejabat negara yakni anggota dpr dan dpd. hal ini tentu akan membuat situasi kontestasi berlangsung secara tidak seimbang dan adil mengingat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god calon yang berlatar belakang sebagai anggota dpr, dpd, atau dprd masih berstatus sebagai anggota aktif yang karenanya masih melekat padanya fasilitas atau atribut atribut lainnya sebagai anggota dewan atau pejabat negara, antara lain masih menerima gaji dan fasilitas dari apbn atau apbd yang bersumber dari pajak yang dibayarkan pemohon dan juga rakyat indonesia lainnya, selaku pembayar pajak (tax player). apbd dan apbn harus tetap dikeluarkan untuk membiayai orang yang sudah tidak lagi bertugas dalam jabatannya, bahkan membiayai kepentingan politik personal calon kepala daerah wakil kepala daerah karena masih menyandang posisi sebagai anggota dpr, dpd, atau dprd. padahal sisi lain, undang undang guo telah menetapkan pejabat atau pegawai publik lainnya harus mengundurkan diri dari jabatannya, bahwa jika ketentuan angka huruf dimaknai sama dengan ketentuan mengenai pengunduran diri pejabat atau pegawai publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang undang guo, maka pemohon, dan juga rakyat biasa lainnya yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, akan terlindungi oleh hukum, dan akan berakibat pada terciptanya kondisi kompetisi yang jujur dan adil (fairness) yang pada gilirannya akan menghasilkan pemilihan yang demokratis sebagaimana diinginkan oleh konstitusi, khususnya uud serta memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diinginkan bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini,ol fax email sekretariat omahkamahkonstitugketentuan guo bertentangan dengan konstitusi, khususnya dan serta uud dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: yang diuji bertentangan dengan norma konstitusi uud bahwa yang diujikan memuat ketentuan yang memperlakukan anggota dpr, dpd, dan dprd secara istimewa dan berbeda dengan calon kepala dan wakil kepala daerah yang berlatar vide angka huruf huruf huruf dan huruf undang undang guo),ketika akan mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala atau wakil kepala daerah: bahwa seharusnya anggota dpr, dpd, dan dprd tidak diperlakukdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid mereka semua sama dengan pegawai pemerintahan lainnya dalam hal menerima gaji dan fasilitas lainnya dari anggaran atau keuangan negara apbn atau apbd), bahwa anggota dpr dan dpd secara jelas adalah, bahwan wakil kepala daerah, yang jelas jelas tidak dibenarkan oleh konstitusi, khususnya uud yang diuji bertentangan dengan norma konstitusi dan (vide putusan mahkamah nomor puu vrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godcc.: bahwanya guo,bahwamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god, bahwaangka nomor tahumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godangka:,,. dengan demikian beberapa pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang dicari lagi oleh anggota dpr atau dpd dengan mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah, padahal menurut undang undang mereka sudah sama sama dinyatakan sebagai pejabat negara? apakah mandat suara konstituen dalam pemilihan umum yang menempatkan mereka sebagai wakil rakyat masih belum cukup? apakah tindakan anggota dpr, dpd, atau dprd mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tidak dikategorikan sebagai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. nama markus daro talu, s.h pekerjaan pensiunan tni alamat jalanwiraswasta alamat kavling dki blok kelurahan merula utara, kecamatan kembangan, kota jakarta barat dalam hal ini. syarifuddin, s.h., kristiani musik, s.h., kamal abdul aziz, s.h., melissa christians, s.h., entry rachmawati h., s.e., s.h., dan bagus r.p tarigan, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum alfonso partners law office beralamat kantor.para pemohon:ndengar.mahkamah konstitusi menjadi undang undangilukada setiap daerah indonesia tidak pernah luput dari sengketa perolehan hasil pemilukada, yang mana hal tersebut biasanya kemudian bawah mahkamah konstitusi. demikian halnya yang terjadi dengan pemohon dan pemohon selaku pemenang dalam pemilukada kabupaten sumba barat daya tahun yang berlangsung pada tanggal agustus dan diikuti oleh (tiga) pasangan calon manaanggal agustus dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut: pasangan calon nomor urut atas nama jacob malo bulu, dan johannis mila mesa geli, s.e., m.m. dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama dr. cornelius kodi mete dan drs. daud ende umbu motodengan perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama markus daro talu, s.h. dan drs. ndara tangga kata dengan perolehan suara bahwa karena salah satu calon yang merasa perolehan hasil pemilukada tidak sesuai yang seharusnya maka seperti yang terjadi kabupaten sumba barat daya, tepatnya pada tanggal agustus pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten sumba barat daya tahun atas nama dr. cornelius kodi mete dan drs. daud ende umbu moto yang dalam pemilukada kali ini berstatus sebagai incumbent, mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil pemilukada kabupaten sumba barat daya tahun kepada mahkamah konstitusi mana para pemohon oleh kpu sumba barat daya ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilukada sumba barat daya, mana kemudian mahkamah konstitusi telah memutuskan perkara nomor php.d xi tanggal agustus dengan kamarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun yang berbunyi, pengesahan pengangkatan , sehingga atas dasar tersebut sengketa pemilukada yang sudah diputus oleh mahkamah konstitusi selambat lambatnya hari menteri dalam negeri harus mengesahkan pengesahan pengangkatan pasangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih: bahwa kemudian berdasarkan undang undang nomor tahun disebutkan pula bahwa, sehingga atas dasar itupun maka dprd kabupaten kota dalam waktu paling lambat hari harus mengusulkan, bahwa oleh karena menteri dalam negeri dalam mengesahkan pengangkatan tersebut harus tetap berpedoman pada undang undang nomor tahun yaitu tetap menunggu usulan dprd yang harus melalui gubernur , maka menteri dalam negeri tidak bisa serta merta mengesahkan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih, karena tetap harus menunggu surat usulan dari gubernur berdasarkan surat usulan dari dprd kota kabupaten, bahwa mengingat dinamika politik yang pada umumnya terjadi dalam pemilukada setiap daerah indonesia, mana kondisi ini memungkinkan adanya perbedaan dukungan terhadap setiap pasangan calon kepala daerah, maka potensi konflik kepentingan sangat mungkin terjadi, khususnya dalam proses pengusulan dan pelantikan kepala daerah terpilih: bahwa mengingat masih banyak kepala daerah seperti gubernur yang masih merangkap sebagai ketua partai politik tertentu maka sangatlah mungkin konflik itu terjadi, sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan pemohon manausulan dan pelantikan harus melibatkan gubernur, namun yang terjadi kemudian gubernur tidak pernah meneruskan dan mengirimkan kelengkapan dokumen pemohon untuk memperoleh pengesahan dikarenakan adanya konflik kepentingan tadi: bahwa yang menjadi permasalahan kemudian apabila pasangan yang diusung oleh partai yang diketuai oleh gubernur tersebut kalah dalam pemilukada, sangat memungkinkan gubernur menggunakan kewenangannya untuk menghambat ataupun tidak melantik pasangan pemenang dalam pemilukada karena pasangan yang diusung oleh partainya kalah dalam pemilukada tersebut. hal mana jelas akan sangat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemenang seperti yang dijamin dalam uudmana yang telah dialami oleh para pemohon, mana berdasarkan putusan mahkamah tersebut atas, kpu kabupaten sumba barat daya mengirimkan surat nomor kpu kabtertanggal september kepada ketua dprd kabupaten sumba barat daya (bukti bahwa selanjutnya dprd kabupaten sumba barat berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, meneruskan usulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati sumba barat daya terpilih tahun kepada menteri dalam negeri melalui gubernur dengan surat nomor dprd sbd ix perihal usul pengesahan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati sumba barat daya tertanggal september kepada gubernur nusa tenggara timur (bukti bahwa berdasarkan surat usulan dari dprd kabupaten sumba barat daya, gubernur nusa tenggara timur seharusnya meneruskan usulan pengesahan pengangkatan tersebut kepada menteri dalam negeri untuk segera memperoleh pengesahan pengangkatan, namun sampai dengan diajukannya permohonan ini, surat usulan dari gubernur nusaidak pernah dikirim kepada menteri dalam negeri, dengan alasan gubernur nusa tenggara timur tidak pernah menerima berkas usulan atas nama para pemohon dari dprd sumba barat daya, melainkan gubernur nusa tenggara timur hanya menerima berkas usulan pengesahan pengangkatan atas nama pasangan calon lain, yaitu dr. cornelius kodi mete dan drs. daud ende umbu moto, berdasarkan berita acara penghitungan ulang yang dilakukan pada tanggal september (pasca adanya putusan mahkamah konstitusi nomor php.d xi tanggal agustus yang mana perbuatan komisioner kpu bersama kepolisian resort kabupaten sumba barat telah diadukan oleh para pemohon kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) dan telah memperoleh putusan pada tanggal november dengan amar mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnyadan memerintahkan kpu ntt bersama (dua) anggota komisioner untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban kpu kabupaten sumba barat daya sampai dengan terpilihnya kpu kabupaten sumba barat daya yang baru terhitung sejak dibacakannya putusan ini (bukti bahwa atas perbuatan gubernur ntt yang tidak meneruskan usulan pengesahan pengangkatan para pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon terlebih lagi terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor php.d xi tanggal agustus hal tersebut timbul karenakan yang mengharuskan usulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati harus melalui gubernur tanpa ada batasan waktu yang jelas bagi gubernur untuk meneruskan usulan yang yang dimaksud. demikian halnya dengan sanksi, tidak ada aturan yang menjelaskan sanksi apa yang akan terima oleh gubernur apabila usulan tersebut tidak sampai kepada menteri dalam negeri, sehingga sangat mungkin bagi gubernur untuk tidak mengusulkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih yang kemudian berakibat pada ketidakpastian hukum. bahwa oleh karena belum ditemukannya surat usulan dprd kabupaten sumba barat daya oleh gubernur nusa tenggara timur kepada menteri dalam negeri, maka pada tanggal november mentetelah meminta kepada gubernur nusa tenggara timur untuk meneruskan usulan pengesahsampai dengan awal tahun gubernur nusa tenggara timur belum juga meneruskan surat usulan dprd kabupaten sumba barat daya kepada menteri dalam negeri untuk memperoleh pengesahan pengangkatan, maka pada tanggal januari menteri dalam negeri untuk yang kedua kalinya meminta kepada gubernur nusa tenggara timur agar segeraternyata surat kedua dari menteri dalam negeri seperti tersebut atas juga belum mendapat tanggapan dari gubernur nusa tenggara timur, sehingga pada tanggal maret menteri dalam negeri untuk yang ketiga kalinya meminta kepada gubernur nusa tenggara timur untukundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa berdasarkan yang menyatakan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur atas nama presiden, sehingga surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh departemen dalam negeri harus diserahkan kepada gubernur, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan melantik bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih atas nama presiden: bahwa dinamika politik yang terjadi dalam setiap pemilukada indonesia pasca sebuah pemilihan kepala daerah tidak dapat dipungkiri lagi, yaitu adanya perbedaan dan perpecahan antara elit danerah dikarenakan adanya dukungan partai politik masing masing pasangan calon kepala daerah, bahwa fakta yang terjadi daerah daerah hampir semua kepala daerah gubernur adalah pimpinan partai politik, yang mana partai politik dalam setiap pelaksanaan pemilukada mengusung kandidat masing masing, yang kemudian menjadi persoalan apabila kandidat yang diusung oleh partai politik yang diketuai oleh kepala daerah gubernur, yang bersangkutan kalah dalam pemilukada tersebut, sehingga yang terjadi kemudian pada tahap proses pengusulan dan pelantikan kepala daerah khususnya bupati sangat mungkin terkendala gubernur yang seharusnya mengusulkan dan melantik dengan sengaja menghambat ataupun tidak menindaklanjuti surat keputusan mendagri untuk melantik kepala daerah terpilih dalam hal ini bupati terpilih, dikarenakan adanya perbedaan dukungan partai politik terhadap salah satu kandidat pasangan calon tadi: bahwa seperti yang dialami oleh pemohon dan pemohon selaku pasangan terpilih bupati dan wakil bupati sumba barat daya tahun berdasarkan undang undang tahun gubernur atas nama presiden harusnya segera melantik bupati dan wakil bupati terpilih sumba barat daya, namun faktanya sampai dengan saat ini pemeriksaan perbaikan permohonan) yaitu senin juli gubernur belum juga melantik pemohon dan pemohon ii, walaupun surat keputusan dari kementrian dalam negeri masing masing: surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan pengangkatan bupati sumba barat daya provinsi nusa tenggara timur atas nama markus daro talu, sh. (bukti suara keputusan menteri dalam negeri atas nama drs. ndara tangga kata. (bukti bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan nomor. tentang pengesahan dan pelantikan bupati sumba barat dayara pemohon, mestinya gubernur ntt langsung melantik para pemohon, namun rasa kata didalam yang menyebutkan gubernur melantik atas nama presiden, menyebabkan gubernur yang memiliki kewenangan melantik, sampai dengan saat ini tidak melantik para pemohon dengan alasan yang tidak jelas. bahwa pada tanggal mei kementerian dalam negeri melalui dirjen otonomi daerah mengirimkan surat kepada gubernur nusa tenggara timur, melalui surat nomor tda tentang pelantikan bupati dan wakil bupati sumba barat daya, tertanggal mei yang pada pokoknya meminta kepada gubernur nusa tenggara timur untuk segera melantik bupati dan wakil bupati sumba barat daya atas nama pemohon dan pemohon masa jabatan demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tanggal juli kabupaten sumba barat daya, namun tidak dilaksanakan juga (bukti bahwa sebagaimana bunyi undang undang tahun mana kewenangan melantik bupati dan wakil bupati adalah gubernur atas nama presiden tanpa adanya sanksi ataupun batasan waktu yang jelas, maka sangat terbuka peluang untung menghambat pelaksanaan pelantikan, apalagi kementerian dalam negeri tidak dapat berbuat apa apa dengan perilaku pejabat gubernur yang demikian sehingga menyebabkan ketidak pastikan hukum terhadap status pemohon dan pemohon yang sudah memiliki surat keputusan pengesahan dan pelantikan, bahwa kemudian dengan dijabatnya proses pengesahan dan pengangkatan kepala daerah terpilih suatu daerah dengan berlakunya undang undang tahun kemudian membuka ruang lagi kepada kandidat lainnya yang kalah dalam pemilukada untuk melakukan upaya upaya lain seperti melakukan pleno rekapitulasi ulang, menggugat peradilan tata usaha negara bahkan mengadukan kepolisian terkait pelaksanaan pemilukada: bahwa hal yang sama dialami oleh pemohon dan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten sumba barat dayaka putusan mahkamah konstitusi, berbagai macam cara dilakukan oleh pasangan calon yang kalah dalam pemilukada atas nama dr. cornelius kodi mete dan jacob malu bulu, sc., untuk menghambat proses pengesahan dan pelantikan bupati terpilih antara lain: bersama sama dengan kpu kabupaten sumba barat daya melakukan penghitungan ulang paska putusan mahkamah konstitusi yang tuangkan dalam berita acara dengan menetapkan pasangan calon dr. cornelius kodi mete dan jacob malu bulu, sc., sebagai pemenang. (bukti melaporkan pemohon dan pemohon kepada kepolisian daerah ibu kota jakarta dengan dalih pemohon dan pemohon menggunakan alat bukti palsu dalam persidangan mahkamah konstitusi. (bukti menggugat surat keputusan menteri dalam negeri pengadilan tata usaha negara jakarta. (bukti bahwa hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan pemohon terlebih lagi menghambat pemerintahan daerah dan merugikan kepentingan masyarakat yang dijamin undang undang dasar sebagaimana yangundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah,yang mulia ketua mahkamah konstitusi cg. majelis hakim panel yang memeriksa dan mengadili perkara guo, berkenanak kalimat melalui gubernurmelalui gubernur , tersebut tidak mempunya.uu.d xi bukti fotokopi surat dari kpu kabupaten sumba barat daya bertanggal septemberbukti fotokopi surat dprd kabupaten sumba barat daya bertanggal september perihal usul pengesahan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati: bukti fotokopi putusan dkpp nomor dkpp pke bukti fotokopi surat menteri dalam negeri bertanggal novemberjanuarimaretmarkus daro talu:ndara tangga kata: bukti fotokopi surat kementerian dalam negerida tentang pelantikan bupati dan wakil bupati sumba barat daya bertanggal mei bukti fotokopi berita acara nomor dan nomor tentang perubahan atas berita acara nomor ba vii tentang penetapan rekapitulasi perolehan suara dalam pemilukada kabupaten sumba barat daya: bukti fotokopi gugatan a.n cornelius kodi mete dan daud ende umbu moto pada ptun bertanggal mei selain itu, para pemohon juga mengajukan seorang ahli yaitu prof. has jayabaya, s.h., yang telahprof. has jayabaya, s.h. bahwa pemohon mengajukan permohonan yang ada kaitannya dengan undang undang nomor tahun khususnya yaitu pasangan calon bupati, dan wakil bupati atau walikota, dan wakil walikota diusulkan oleh dprd kabupaten kota selambat lambatnya dalam waktu hari kepada menteri dalam negeri melalui gubernur,alam tersebut, ada kata yang menjadikan persoalan yaitu kata melalui gubernur. sebab tersebut jelas perintahnya yaitu hari kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. artinya, gubernur dalam hal ini tidak boleh tidak dan harus dalam waktu hari menyampaikan karena hanya melalui saja dan harus kepada menteri: bahwa sudah banyak kasus ptun yang menjadikan persoalan tersebut seolah olah apabila lebih dari hari adalah cacat hukum dalam keputusan presiden. ahli sangat setuju bahwa dalam praktiknya melalui gubernur menjadikan persoalan, terkatung patungnya pemerintahan, dan tidak adanya pemetaan yang berjalan daerah, bahwa kasus yang paling menarik adalah kota waringin barat dan nusa tenggara timur karena gubernur secara kebetulan adalah ketua partah, ataupun gubernur adalah juga mempunyai partai yang sama dengan yang kalah, bahwa waktu hari tersebut mempunyai akibat yang paling jauh yaitu satu, menimbulkan ketidakpastian hukum, kedua, menimbulkan persoalan daerah, timbulnya percekcokan antara satu golongan dengan golongan lain, yang tidak menimbulkan ketidakstabilan hukum. oleh karena itu secara singkat ahli berpendapat bahwa kata melalui gubernur adalah sesuatu hal yang berlebihan: bahwa meskipun gubernur merupakan perangkat kepala daerah dan wakil dari pemerintah pusat tetapi kewenangannya disalahgunakan. oleh karena itu, menurut ahli kata melalui gubernur adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi karena menimbulkan ketidakpercayaan hukum dan menimbulkan gejolak, sehingga setidak tidaknya mahkamah harus memutuskan bahwa apabila melewati tiga hari, maka guguran kewenangan daripada gubernur untuk melakukan tindakan dalam tiga hari tersebut, bahwa iapun mahkamah beranggapan konstitusional dengan ketentuan sepanjang tidak dilaksanakan dalam tiga hari, maka guguran kewenangan dari gubernur untuk mengusulkan, sebab hal tersebut sering dijadikan alat dari pihak pihak tertentu untuk memperpanjang persoalan ptupelaksanaan pemilukada kabupaten sumba barat daya dimenangkan oleh para pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati daerah tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten sumba barat daya tahun tanggal agustus dan ditegaskan pula oleh putusan mahkamah konstitusi dengan nomor php.d xi dengan mendasarkan pada putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka kpu kabupaten sumba barat daya mengirimkan surat atau menyampaikan kelengkapan administrasi pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati sumba barat daya tanggal september kepada dprd kabupaten sumba barat daya dan selanjutnya, berdasarkan ketentuan undang undang guo, dprd kabupaten sumba barat dayasulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati sumba barat daya terpilih kepada menteri dalam negeri melalui gubernur dengan surat nomor dan seterusnya, tanggal september kepada gubernur nusa tenggara timur, berdasarkan surat usulan tersebut, seharusnya gubernur meneruskan usulan pengesahan dan pengangkatan para pemohon kepada menteri dalam negeri. namun dalam hal ini tidak dilakukan. hingga permohonan ini diajukan, para pemohon telah tiga kali meminta kepada gubernur nusa tenggara timur untuk meneruskan usul dprd kepada menteri dalam negeri, namun belum juga mendapatkan tanggapan dari gubernur nusa tenggara timur. berdasarkan hal tersebut, menurut para pemohohususnya menyangkut frasa melalui gubernur dianggap telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon. oleh karena itu, para pemohon menyatakan bahwa agar ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar terkait dengan kedudukan hukumnilai dan mempertimbangkannya,yang jugapemerintah akan memberikan penjelasan terkait dengan hal hal yang dimohonkan untuk diuji tersebut.tatananoleh masyarakat melalui perolehan suara dalam pemilihan umum untuk melaksanakan tugas tugas kepem, pengesahan, pengangkatan pasangan calon kepala daerah menjadi kepala daerah dan kemudian dilaksanakan pelantikannya. dalam perjalananmaupun pemilihan langsung yang diikuti oleh seluruh atau masyarakat daerah tersebut. sebelum tahun kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah sejak berlakunya undang undangyang seringkali kita disingkat menjadi pilkada. pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni,bangsa dan bernegara. secara prinsip, setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata mata dalam rangkamohonkan untuk diuji oleh para pemohon, dalam ketentuan undang undang tahun juncto undang undang nomor tahun telah secara jelas dinyata kabupaten kota selambat lambatnya hari kepadanegeri melalui gubernur dan seterusnya. hal ini mengandung arti bahwa gubernur mempunyai kewajiban, sekali lagi bahwa gubernur mempunyai kewajiban dengan batasan waktu hari untuk menyampaikan usulan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatannya. dalam ketentuan undang undang tahun sebagaimana perubahan undang undang tahun tentang pemerintahan daerah juga menyatakan bahwaketentuan ini merupakan pelaksanaan gubernur selaku wakil pemerintahan pusat daerah. norma atas disusun sebagai upaya agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat mengetahui peristiwa peristiwa hukum yang terjadi daerahnya, sehingga dapat melakukan monitoring dengan tepat dan mengambil tindakan dengan cepat apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan. dalam konteks pengusulan bupati wakil bupati terpilih, gubernur sebagai pemerintah pusat agar mengetahui proses proses yang terjadi wilayahnya, oleh hukum diberikan kewenangan untuk melanjutkan usulan dari kpu daerah kepada menteri dalam negeri. pada saaat merumuskan norma guo pertimbangannya adalah agar gubernur selalu mengetahui proses proses dan tahapan pilkada karena dialah nantinya yang akan melakukan tahapan berikutnya yaitu melantik pasangan calon terpilih. bahwa kewenangan yang dimiliki gubernur hanya semata mata melanjutkan usulan kpud dan tidak ada kewenangan gubernur untuk menguji dan menilai usulan kpud tersebut. namun demikian dalam tatanan taktis norma ini tidak seluruhnya berjalan dengan baik. indonesia pernah terjadi gubernur tidak mau melanjutkan usulan penetapan pasangan calon terpilih yaitu dalam pilkada kotawaringin barat kalimantan tengah dan pilkada sumba barat daya nusa tenggara timur yang sekarang sedang mengajukan permohonan pengujian ini. artinya menurut pemerintah dalam hal ini ada yang tidak tepat dalam implementasi dari ketentuan tersebut. prosedur yang sudah ada dalam undang undang guo bila tidak diikuti akan menyebabkan terjadinya cacat prosedur yang berakibat dapat dibatalkannya keputusan pengesahan pengangkatan kepala daerah wakil kepala daerah oleh pengadilan tata usaha negara sebagaimana kasus yang terjadi padta usaha negara tentang pengesahan, pengangkatan bupati wakil bupati kotawaringin barat. padahal sebagaimana kita ketahui penyelenggaraan pemerintah tidak boleh berhenti karena ada penyelenggara pemerintahan yang tidak mau melaksanakan perintah dari undang undang tersebut. tidak dilaksanakannya perintah atau kewajiban yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang sedang dimohonkan untuk diuji tersebut oleh pihak pihak terkait dalam tahapan pemilihan umum bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota yaitu dalam hal ini kpu, dprd, gubernur, dan menteri dalam negeri menurut pemerintah merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang tentunya apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dapat diajukan gugatan pengadilan negeri. yaitu tegaknya prinsip dan nilai demokrasi pilkada bukanlah satu tujuannya pilkada tidak serta merta demokrasi akan terjadi bila pilkada itu dilaksanakan seenaknya dan mengabaikan nilai nilai demokrasi universal dalam pelaksanaannya. harus menjadi kesadaran semua pihak bahwa melaksanakan pilkada dibutuhkan banyak berbagai perbaikan dan pembenahan antara lain pembenahan manajemen kelembagaan yang menyangkut kelembagaan pelaksanaan pilkada seperti kpud, dprd, gubernur, kemudian penguatan partai politik pengusung dalam menempatkan calon kepala daerah yang tentunya yang harus cerdas, baik, dan memiliki intelektualitas, serta moralitas yang tinggi. dengan demikian keberhasilan demokrasi indonesia tidaklah tergantung pada sistem pengusulan dan pelantikan melainkan tergantung pada kebijaksanaan dan kearifan seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaannya. terkait dengan permohonan pengujian yang dimohonkan oleh pemohon tersebut menurut pemerintah, pertama, bahwa hal ini terkait dengan masalah implementasi yang dilakukan oleh gubernur yang tidak mau melaksanakan perintah undang undang tersebut atau tepatnya adalahdua, apabila pihak pihak seperti para pemohon dalam hal ini tidak dapat menerima perlakuan sebagaimana yang dilakukan dalam hal ini adalah gubernur yang tidak berkehendak meneruskan permohonan para pemohon untuk meneruskan kepada menteri dalam negeri menurut pemerintah hal tersebut merupakan ranah perbuatan melawan hukum yang dapat digugat peradilan umum. bahwa norma ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada prinsipnya adalah sudah benar namun dalam implementasinya yang terjadi tidak tepatdalam persidangan dan tidak menyerahkan keterangan tertulispresiden telah menyerahkan keterangan tertulis dan kesimpulan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal november oleh karena telah melewati ketentuan batas waktu yang ditentukan, mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan tertulis dan kesimpulan tersebut, menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi persidangan telah termuatyatakan"melalui gubernur dan yang menyatakan,gubernur atas namaleh karena permohonan guo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang undang terhadap uud maka mahkamah berwenang mengadketika permohonan para pemohon telah disidangkan dan kemudian dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim rph) pada hari rabu, tanggal oktober undang undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon guo,cabut dan dinyatakan tidak berlaku. dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya tersebut maka permohonan para pemohon telah kehilangan objek, i3.5j menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan permohonan konstitusionalitasnya oleh para pemohon telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka permohonan para pemohon kehilangan objek sehinggerdasarkan kualifikasi pemohon: undang undang nomor tahun. dalamsanto anwar usman ttd.undang undang nomor tahunbahwa pemohon dan pemohon adalah pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilukada kabupaten sumba barat daya tahun yang telah diperkuatberdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d xi tanggal agustus (bukti bahwa suatu rangkaian proses pemilukada suatu daerah yang telah berakhir dengan ditandai oleh putusan mahkamah konstitusi, maka kemudian pemerintah pusat dalam hal ini kementrian dalam negeri berdasarkan dan undang undang nomor tahun menerbitkan surat keputusan pengangkatan seorang kepala daerah, berdasarkan usulan dari gubernur yang kemudian ditindaklanjuti oleh gubernur dengan melantik kepala daerah yang bersangkutan, bahwa kemudian yang dialami oleh pemohon dan pemohon mana setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilukada kabupaten sumba barat daya berdasarkan hasil penghitungan kpu kabupaten sumba barat daya dan telah diperkuat oleh, sangat dirugikan dengan berlakunya undang undang nomor tahun mana sampai dengan gugatan ini diajukan gubernur nusa tenggara timur tidak pernah meneruskan ataupun mengusulkan pemohon dan pemohon kepada menteri dalam negeri untuk memperoleh pengesahan dan pengangkatan sebagaimana seharusnya, sehingga sangat merugikan hak konstitusional pemohon, terlebih hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil pemilukada kabupaten sumba barat daya yang telah berkekuatan hukum tetap: bahwa menteri dalam negeri dalam proses pengesahan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih tidaklah bersifat mandiri, melainkan harus berdasarkan penyampaian penetapan pasangan calon terpilih oleh kpud dan usul dprd kabupaten sumba barat daya melalui gubernur: bahwa karena gubernur tidak pernah meneruskan usulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih kepada menteri dalam negeri atas nama para pemohon, maka sampai dengan permohonan ini diajukan, para pemohon belum juga disahkan dan diangkat sebagai bupati dan wakil bupati sumba barat daya masa jabatan tahun padahal akhir masa jabatan bupati sebelumnya sudah berakhir pada tanggal desember sehingga sampai dengan saat ini kabupaten sumba barat daya belum memiliki bupati dan wakil bupati definitif bahwa pada tangal maret kementerian dalam negeri, tanpa menunggu usulan dari gubernur nusa tenggara timur kemudianresiden, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini. kerugian para pemohon bahwa pemohon dan pemohon telah ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten sumba barat daya,putusan mahkamah konstitusi nomor php.d xi tanggal agustus bahwa frasa kata melalui gubernur dalam dan frasa kata gubernur atas namimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengesahan dan pengangkatan pemohon dan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati sumba barat daya terpilih tahun terlebih lagi telah menyebabkan adanya kekosongan kepala pemerintahan kabupaten sumba barat daya, dikarenakan gubernur nusa tenggara timur tidak pernah meneruskan usulan dan kelengkapan dokumen atas nama pemohon dan pemohon kepada menteri dalam negeri: bahwa surat usulan dprd kabupaten sumba barat daya nomor dprd sbd ix tertanggal september yang ditujukan kepada gubernur nusa tenggara timur, berdas nomor kpu kab oleh kpu kabupaten sumba barat daya, telah dikirim kepada gubernur nusa tenggara timur yang sampai dengan permohonan ini diajukan, gubernur tidak pernah meneruskan usulan yang dimaksud kepada menteri dalam negeri,menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan mengakibatkan. timbulnya kerugian terhadap hak konstitusional para pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap proses pemilukada kabupaten sumba barat daya yang sudah berakhir: bahwa kerugian hak konstitusional para pemohon adalah tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten sumba barat daya masa jabatan dari menteri dalam negeri, walaupun telah ada putusan mahkamah konstitusi nomor php.d xi tanggal agustus bahwa jika gubernur nusa tenggara timur mempunyai sikap dan pendirian lain misalnya dengan mengandalkan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi nusa tenggara timur terhadap hasil pemilukada kabupaten sumba barat daya tahun maka dapat saja yang bersangkutan tidak mengusulkan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten sumba barat daya tahun karena kewenangan yang diberikan oleh ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, sehingga para pemohon sampai pada masa jabatan tahun tidak akan pernah disahkan, diangkat sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten sumba barat daya oleh menteri dalam negeri:teri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan juga telah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor php.d xi tanggal agustus bahwa kemudian kementerian dalam negeri pada tangal maret tanpa menunggu usulan dari gubernur nusa tenggara timur tetapnama presiden, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini. il. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah,kalimat melalui gubernur . undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah,kalimat gubernur atas nama . norma undang undang dasar yang menjadi penguji, yaitu:jelas menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. pemohon dan pemohon yang telah melalui proses pemilukada kabupaten sumba barat daya tahun telah ditetapkan oleh kpu kabupaten sumba barat daya selaku penyelenggara, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten sumba barat daya tahun dan telah pula diusulkan oleh dprd kabupaten sumba barat daya kepada menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan, namun dengan tidak adanya batas waktu bagi gubernur dalam meneruskan usulan dprd kabupaten kota provinsi kepada menteri dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, mengakibatkan gubernur tidak akan pernah meneruskan usulan pengesahan pengangkatan dari dprd kepada menteri dalam negeri jelas jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status para pemohon selaku bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilukada kabupaten sumba barat daya tahun bahwa kemudian walaupun menteri dalam negeri sudah menerbitkan surat keputusan pengesahan dan pengangkatan atas nama pemohon dan pemohon namun dengan adanya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, para pemohon tetap tidak dapat disahkan karena yang melantik adalah gubernur atas nama presiden. alasan alasan para pemohon dengan diterbertentangan dengan undang undang dasar karena:oh. tanwin abdur rahman tempat tanggal lahir bima, november pekerjaan karyawan swasta alamat jalan flamboyan blok nomor rw griya asri tambun, bekasi, jawa baratkamis . bahwa selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i1sebagai berikut: adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan olehyaitu: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidsebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan,mengenai pengujian konstitusionalitas undang undang, casturut pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya undang undang guo, bahwa pemohonyang dijamin dalam dan uud secara konkret kerugian tersebut diakibatkan adanya pembatasan yang,emohon pada pokoknya memohon pengujian dan terhadap uud yang menurut pemohon undang undang guoberasal dari partai politik atau gabungan partai politikitu fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas dan yang menurut pemohondikarenakan sehingga bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa terhadap norma yang termuat dalam dan sudah pernah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vi tanggal februari i3. menimbang bahwa dalam putusan nomor puu vi tanggal februari para pemohon memohon agar mahkamah menyatakan angka dan bertentangan dengan dan serta uud dengan amar putusan, menyatakan permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya . dalam permohonan guo norma yang dimohonkan pengujian materiil oleh pemohon adalah dan dengan batu uji yang sama dalam permohonan nomor puu vi yaitu dan uud i3.16ji3. menimbang bahwai3. menimbang bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal juni dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal januari mahkamah sudah pernah menguji kembali permohonan pengujian undang undang dengan norma yang sama dan dengan dasar pengujian yang sama, dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima, i3. menimbang bahwa oleh karena norma yang diuji sama dan uud yang dijadikan batu uji serta alasan konstitusionalitasnya juga sama, maka permohonan guo harus dinyatakannwar usman, dan hamdan zeldaahmad fadli semadi hartono ttd ttd akil mochtar anwar usman ttd hamdan zelda panitera pengganti, ttd hani dhan,mana dalam undang undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak terdapat yang memberi kesempatan warga negara untuk maju sebagai calon independen yang memungkinkan tidak perbaikannya hak hak konstitusional bangsa indonesia, lebih khusus bagi pemohon bahwa pemohon pernah menjadi mahasiswa universitas hasanuddin makassar angkatan untuk bidang studi pendidikan ahli teknologi pat) elektro diploma dengan nomor induk mahasiswa tahun mengalami drop out. bahwa pemohon pernah berkarya pada salah satu perusahaan asing pt. poster and gamble indonesia) dengan posisi leader selama kurang lebih tahun, perusahaan yang begitu tinggi menghargai nilai integrity bagi setiap karyawannya, seiring terjadi relokasi perusahaan keluar negeri, pemohon salah seorang diantara ratusan karyawan terkena restrukturisasi gelombang terakhir terhitung mei menyusul phk rekan rekan sebelumnya, lalu tahun bekerja pada salah satu perusahaan rekanan sebagai staf finance yang mengerjakan pekerjaan project dan pengadaan milik negara, situasi pekerjaan yang sungguh bertentangan dengan situasi pekerjaan sebelumnya, sehingga pemohon lebih memilih untuk berpohon mengundurkan diri dan berwiraswasta. bahwa sungguh dengan tidak mengurangi hormat dan taklim pemohon kepada yang mulia, pemohon tetap optimis bahwa dengan hak moral mahkamah begitu tinggi sebagai pengawal konstitusi tidak akan pernah dan sesuatu yang mustahil menyerahkan kepada diri sendiri suatu sikap yang begitu monumental, berupa diskriminatif pelanggaran hak asasi manusia warga negara yang sebelumnya telah menjadi tekad untuk diperangi habis habisan karena tidak sesuai dengan prinsip pancasila, uud dalam bingkai nkri, dan bhinneka tunggal ika. bahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon, yakni:,bunyi, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang ber ulia majelis hakim pada sidang panel tertanggal mei itu telah memberikan berbagai nasihat yang sungguh bernilai, telah menambah pengetahuan guna penyempurnaan permohonan ini. bahwa pada panel itu pula terungkap bahwa yang dimohonkan untuk diuji tertanggal maret itu telah dilakukan pengujian, telah pula final dengan putusan nomor puu vii sehingga menurut ketentuan mk, tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengujian kembali. namun demikian perlu pemohon tegaskan kembali bahwa pemohon tidak sedang berpohon untuk pembatalan dan tersebut, kecuali sekiranya untuk dapat dinisbatkan, atau dengan kata lain disetarakan, sebagai perwujudan penghargaan atas hak asasi manusia sebagai warga negara, berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, mana tidak terdapat satupun yang memberi peluang bagi jutaan potensi bangsa, lebih khusus bagi pemohon, telah menjadi norma yang diskriminatif bagi sebuah pengabdian bagi warga negara guna memberi sumbangsih membangun masyarakat bangsa dan negara, telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas bertentangan dengan uud dan oleh sebab itu pula harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat . sungguh dengan penuh optimisme pemohon bahwa diantara (dua ratus tiga puluh tujuh) juta potensi bangsa terdapat banyak permata permata yang selama ini tenggelam tertutup lumpur, tidak sempat muncul dipermukaan yang dikarenakan norma yang yang hanya mengakomodir kepentingan kelompok kecil kalangan politisi. bahwa dengan semakin maraknya korupsi selama ini justeru terbanyak dilakukan oleh anggota legislatif dan eksekutif yang merupakan produk partai politik. kalau hal ini dibiarkan berlarut larut maka hingga dunia ini runtuhan tidak akan terjadi perubahan disebabkan cara pandang yang keliru atas sebuah pengabdian, pengumpulan dana dengan cara korupsi menjadi jalan mudah dan fenomenal terjadi, guna memelihara elektabilitas partai, partai politik indonesia belum siap menerima perubahan karna menganggap bahwa jabatan itu segala galanya, tidak memiliki commitment dan empat atas penderitaan rakyat, sehingga harus ada langkah langkah progressive yang radikal, terutama harus dilakukan oleh pengawal konstitusi sebagai lembaga netral dan independen, merubah sistem politik adalah suatu keniscayaan, karena telah silih berganti kepemimpinan tidak terjadi perubahan mendasar yang memungkinkan korupsi dapat tekan sekecil kecilnya, bila mungkin dibasmi hingga kekar akarnya. bahwa perlu menjadi bahan pemikiran, sukses seorang pemimpin terikat dengan keteladanannya, karena keteladanan merupakan dakwah yang pasti melahirkan keyakinan kepada fakta yang konkret, dan bukti yang nyata untuk mendorong umat menjadi yakin dan menerima segala ajakan, keteladanan memperlakukan seluruh umat manusia dengan seadil adilnya sebagaimana contoh yang dilakukan rasulullah, termasuk ketika rasulullah mendeklarasikan piagam madinah yang monumental itu, yang antara lain menegaskan bahwa negeri madina bukan negeri islam, mengingat masih banyak non muslim , dari keteladanan itu pula, bagaimana umat pertama masuk islam, dapat disimpulkan bahwa kapasitas seorang pemimpin adala tercermin kepada keteladanannya, karna manakala seorang pemimpin adalah seorang yang baik maka tentu seluruh umat ini menjadi baik, akan tetapi manakala terjadi sebaliknya, pemimpin yang buruk suka ingkar janji, sebaik apapun para pemimpin tingkat bawah ketika masuk dalam lingkungan kepemimpinan yang rusak maka seluruhnya akan menjadi rusak bahkan pendusta apa lagi bila kerusakan itu telah merambah kepada jaksa maupun polisi sehingga tidak ada lagi yang mampu menghentikannya, tidak diragukan lagi seluruh sendi sendi kehidupan rakyat akan menjadi rusak. bahwa masih terdapat kekeliruan cara pandang tengah masyarakat bahwa seolah dengan seringnya seseorang tampil dengan berbagai argumen pengamatan media, maka dialah pemilik kapasitas dan kapal ternyata para koruptor sekarang ini, yang dahulu menjadi penghias layar kaca tv. sesuatu karunia yang masih tersisa sekarang ini terbantu oleh suatu anugerah berupa patriotisme yang dimiliki para jurnalis sebagai kontrol sosial bagi masyarakat, terlepas berbagai kekurangan dan kelemahannya, pers dan para jurnalis itu memiliki nasionalisme yang patut dibanggakan untuk diakui peran tanggung jawabnya patut mendapat penghargaan para jurnalis semata mata melakukan amar ma'ruf nahi munkar, baik buruknya negeri ini salah satunya ada tangan para jurnalis. bahwa pemohon menyadari tidak mungkin dapat bersembunyi didalam lubang batu sekalipun atas cemoohan orang atas keberanian pemohon mengajukan uji materiil ini, sebagai mu'min harus bertawakal manakala tujuan itu semata mata ibadah, menganjurkan untuk berbuat yang ma'ruf mencegah dari yang munkar.,dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum maka, "bukan para pencari keadilan yang harus disalahkan , melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap peraturan hukum yang ada, termasuk meninjau kembali asas norma,calonan presiden dan wakil presiden yang mana dalam norma tersebut pada pokoknya tidak memberi ruang bagi pencalonan dari kalangan independen lebih khusus bagi pemohon sebagai perorangan,(according the letter), akan tetapi menurut makna yang lebih dalam lagi (to the very meaning) dari undang undang atau hukum, karena itu hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual semata melainkan dengan kecerdasan spiritual, menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen atas penderitaan yang menyelimuti kehidupan bangsa dan negara untuk dengan semangat maju tak gentar berani mencari jalan keluar sebagai terobosan hukum guna menemukan kebenaran, untuk menetapkan keadilan seadil adilnya serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, tidak terkecuali bagi pemohon yang telah dilahirkan, dan insya allah akan dimatikan negara kesatuan republik indonesiagakuannya melalui proses yang adil.uji materiil ditujukan pada norma yang terdapat dalam yang pada pokoknya hanya mengakui kehadiran partai politik tanpa mengakui hak hak konstitusional bangsa indonesia sebagaimana mestinya, apabila hal ini dibiarkan berlarut larut untuk jangka panjang akan mengancam keutuhan nkri, karena secara nyata suara hati nurani masyarakat telah banyak diselewengkan oleh politisi. bahwa norma yang terdapat padana tidak ada keragu raguan dalam pemberlakuannya . bahwa menurut prof. dr. sri sumantri negara hukum uud paling tidak harus memenuhi unsurbadan pemerintah negara. bahwa prof. dr. jimmy asshiddigie, sh.,,yang independen, peradilan yang, transparansi dan kontrol sosial. bahwa norma yang terdapat dalamgala warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dalam upaya memajukan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas bagi pembangunan bangsa dan negara indonesia. bahwa pembatasan atas pencalonan presiden dan wakil presiden bagi calon yang berasal dari luar partai politik telah melanggar prinsip equality before the law jelas jelas telah mengabaikan hak hak juta potensi bangsa khususnya bagi pemohon untuk suatu pengabdian bagi terciptanya pemerintahan yang berakhlaakul karimah bermartabat yang seiring amanat konstitusi. lebih khusus pembukaan alinea empat' uud yang antara lain, mencerdaskan kehidupan bang sa. . jj.dst, bahwa prof. dr. jimmy asshiddigie, sh.sedang dalam undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak satupun yang memberi peluang bagi ratusan juta warga negara lebih khusus bagi pemohon guna memberi sumbangsih berupa pengabdian bagi negara kesatuan republik indonesia, nampak jelas bahwa telah terjadi pembatasan yang bersifat diskriminatif atas diri pemohon, sehingga berpotensi merugikan hak hak konstitusional pemohon yang telah diberikan oleh uud maka oleh karena itu pula bahwa norma yang tedapat pada undang undang guo tersebutmbatasan pencalonan oleh partai politik semestinya tidak harus dilakukan mengingat masih harus teruji lewat pemilihan umum: bahwa norma bertentangan dengan uud yang menganut prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dengan pembatasan tersebut nyata arogansi, telah terjadi sikap diskriminatif terhadap warga negara oleh pembuat undang undang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon dalam pokok perkara kiranyiv. petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, pemohon dengan ini memohon sekiranya yang mulipa memberi peluang bagi majunya potensi potensi terbaik yang dimiliki bangsa indonesia, lebih khusus pemohon, telah bertentangan dengan bertentangan dengan bertentangan dengan undang undang dasar tahun yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan hak asasi manusia dan lebih khusus lagi hak asasi pemohon sebagai warga negara yang menjunjung tinggi pancasila, uud negara kesatuan, bhinneka tunggal ika, serta iman dan tawa:ud oleh sebab itu harusjtempat dan tanggal lahir temurun, januari alamat perumahan pesona anggrek harapan blok nomor kelurahan harapan jaya, bekasi utarardaftar pada tanggal juni dengan registrasi perkara nomor puu ixbahwa uud undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebutkdengan demikian mahkamah konstitusi berwenang untuk pengujian undang undang hukum acara pidana nomor tahun tambahan lembaga negara republik indonesia nomor huruf dan surat ketetapan nomor s.tap v retro. jak. bar, tanggal april oleh wakasad bareskrim selaku penyidik polres jakarta barat,a serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. bahwa misi mahkamah konstitusi mencakup kegiatan pembuatan hukum (law making,) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum iaw administratif) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) sehingga mahkamah konstitusi merupakan pengawal penafsir tertinggi terhadap konstitusi (the guardian and the interpreter constitution). kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa yang menegindonesia yang diatur dalam undang undang, badan hukum publik atau privat, lembaga menyatakan huruf kurap, dan surat ketetapan nomor s.t.a iv rekor. jak. bar tanggal april bertentangan dengan uud menyatakan huruf kurap, dan surat ketetapan nomor s.t.a iv retro. jak. bar tanggal april tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjutisurat ketetapan nomor s.tap iv retro jak bar tentang penghentian penyidikan, tanggal april bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama joseph dan kartu tanda anggota partai demokrat: bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor pol. spk unit bukti fotokopi surat bertanggal oktober bukti fotokopi surat nomor pol. x11 res. jb, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara penipuan, tanggal desember bukti fotokopi surat nomor l&p su iii tanggal maret perihal tanggapan beserta undangan: bukti fotokopi perjanjian perdamaisertadalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal juli pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahyang menurut pemohon telah merugikan pemohon karena tidak mempunyai kepastian hukum dan bertentangan dengan uud bukan untuk menguji konstitusionalitas huruf dan kurap terhadap uud i3.5j menimbang bahwa terhadap keterangan pemohon tersebut atas, mahkamah telah memberi nasihat kepada pemohon (videyang pada pokoknya memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pemohon untuk memperbaiki atau menarik permohonannya, karena pengujianseperti yang dimaksud pemohon, bukanlah merupakan kewenangan mahkamah, melainkan kewenangan lembaga lain: i3.6j menimbang bahwa terhadap nasihat mahkamah tersebut atas, sampai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan, pemohon tidak juga memperbaiki maupun menarik permohonannya, oleh karena itu menurut mahkamah pemohon tetap pada pendiriannya yaitu untukmenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah: i3.8j menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon bukan kewenangan mahkamah, maka mahkamah tidakahmad fadli semadi hamdan zelda ttd. ttd. hartono maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. saiful anwardan anggota partai demokrat (vide bukti p1) berdasarkan uud yang menegaskan bahwatidak ada kembalinya"." maka pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun huruf frasa mengadakan penghentian , yang menyatakan,dan surat ketetapan nomor s.tap iv retro. jak. bar (vide bukti tanggal april oleh wakasad bareskrim selaku penyidikraian berserta bukti bukti surat menjadi dasar permohonan: bahwa sesuai laporan polisi polda metro jaya no spk unit tanggal februari terkait (vide bukti telah dilimpahkan polres jakarta barat sesuai surat perintah penyidikan nomor pol spindel tanggal maret bahwa atas pelimpahan laporan polisi no spk unit tanggal februari terkait polres jakarta barat tidak ditindaklanjuti oleh pembantu penyidik itu maimun, sesuai ketetapan kitab undang undang hukum acara pidana undang undang nomor tahun bab viii berita acara huruf frasa pemeriksaan tersangka , namun oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan diutamakan pemeriksaan kepada korban pemohon) dan ketentuan huruf diabaikan penyidik. maka terbukti pembantu penyidik telah mengupayakan melindungi tersangka johannes suriadjaya presiden direktur pt. tcp interna dari tuntutan karena kekuasaan keuangannya. guna mendapat kepastian hukum, pemohon mengajukan permohonan kepada kapolri dr. soeharto tanggal oktober (vide bukti dan sesuai telegram kapolri baru diambil memeriksa tersangka bap) presiden direktur pt. tcp interna johannes suriadjaya tanggal januari dan pemohon menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara penipuan pol x11 res tanggal desember dari penyidik (vide bukti bahwa pemohon menerima surat undangan kantor hukum contoh partners nomor l&p.su!ii1 tanggal maret terlampir surat kuasa dari pemberi kuasa johannes suriadjaja bermeterai lengkap (vide bukti terungkap bagian yang berisi, kami tegaskan bahwa laporan polisi nomor polisi k ii spk unit tanggal februari ("laporan polisi") yang saudara buat terhadap klien kami telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap klien kami". pemohon berkesimpulan bahwa pembantu penyidik telah mengupayakan penghentian penyidikan secara tidak langsung, namun berdasarkan telegram kapolri bapak soeharto maka terpaksa dilanjutkan pemeriksaan tersangka johannes suriadjaya pada tanggal februari sehingga mengalami kerugian yang sangat besar. (mafia hukum menyuap petugas). bahwa pemohon telah didatangi pengacara yohanes suriadjaja rumah pemohon, perumahan pesona anggrek blok nomor bekasi utara dengan maksud menyelesaikan laporan polisi yang telah dilimpahkan pores metro jakarta barat sebanyak kali, dan telah mencapai kesepakatan secara lisan bahwa kliennya johannes suriadjaja) akan membantu uang sebesar rp. serta mengganti seluruh kerugian selama look plaza (kerugian mei sebesar (dua ratus juta rupiah) atas kelalaian pengamanan. bahwa pada tanggal mei tempat warung samping polres jakarta barat telah ditandatangani surat perjanjian perdamaian (vide bukti dan telah diserahkan oleh pegawai kantor pusat sebesar tunai. namun dipotong oleh pengacara hukum johannes suriadjaja sebesar sebagai jasa dalam perundingan perdamaian tersebut. dengan demikian pemohon hanya menerima uang dan telah diserahkan perjanjian perdamaian kepada pembantu penyidik. bahwa sewaktu penyerahankan surat perjanjian perdamaian pembantu penyidik pada tanggal mei jam wita telah dipersiapkan surat pernyataan pencabutan laporan serta surat permohonan kepada kapolres untuk mencabut laporan polisi oleh pembantu penyidik itu miami bahwa pemohon menagih janji pergantian kerugian mei sebesar sesuai kesepakatan pada perjanjian lisan rumah kepada pengacara johannes suriadjaya namun pengacara menyatakan janji lisan tidak memiliki bukti, maka dipersilahkan menuntut secara hukum. unsur hukum dan bukti bukti sebagai inti pengujian mahkamah konstitusi surat perjanjian perdamaian tertanggal mei (vide bukti dan ditandatangani oleh johannes suriadjaya bermeterai cukup rp. maka semua yang terungkap pada perjanjian perdamaian hams dipertanggung jawabkan dihadapan hukum. surat perjanjian perdamaian tertanggal mei (vide bukti p7) adalah hukum perdata maka sesuai kitab undang undang hukum perdata bagian syarat syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah diatur dalam kuh perdata. supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi terdapat empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kuh perdata dst.) kecakapan untuk membuat suatu perikatan kuh perdata dst): suatu pokok persoalan tertentu kuh perdata dst): suatu sebab yang tidak terlarang kuh perdata dst), menyatakan, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan kuh perdata) bahwa berdasarkan dan kuh perdata, perjanjian perdamaian tanggal mei tidak memiliki kekuatan hukum atas segala tuntutannya. surat perjanjian perdamaian tertanggal mei (vide bukti terungkap pada huruf" telah terbukti berunsur pidana korupsi. dvide buktbdatahun dan pidana denda paling sedikit (dua ratus jutaundang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bab iii tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (vide buktpenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dibahwa berdasarkan undang undang nomor tahun (vide bukti terbukti telah mendahului surat ketetapan nomor s.tap iv retro. jak bar tanggal april atas laporan polisi polda metro jaya no k ii spk unit tanggal februari kuhp dan tidak bertindak lanjuti terungkap pada perjanjian perdamaian yang berunsur pidana korupsi bertentangan dengan undang undang nomor tahun maka ketetapan nomor s.tap v retro. jak. bart tidak memiliki kepastian hukum sesuai uud bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun terbukti wakasad bareskrim selaku penyidik polres jak bar akun komisaris polisi pujiyarto yang telahbahwa pemohon telah mengalami kerugian hak konstitusionalnya atas surat ketetapan nomor s.tap iv retro. jak. bar tanggal april yang tidak memiliki kepastian hukum sesuai uud berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan,cepat . bahwa mahkamah konstitusi berhak atas pengujian huruf yang menyatakan, "mengadakan penghenti berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. bahwa berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk dalam hal dalil mengenai dugaan perbuatan pidana sebagaimana terungkap atas lanjuti adanya perpangkatan tindak pidana yang diajukan oleh pemohon, penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan ketetapan mahkamah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. pokok pokok permohonan.tak terpisahkan dari pokok permohonan ini. bahwa negara indonesia disebut negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system konstitusional yang diatur dalam undang undang dasar, adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara indonesia serta menjamin"the rute law and not man" dalam rangka "the rule law" itu diyakini adalah pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy law). bahwa pemohon mengajukan pengujian materil kitab undang undang hukum acara pidana kurap) undang undang nomor tahun huruf frasa "mengadakan penghentian , yang menyatakandhadap.kurap dan tidak menyatakan rumusan kurap bahwa terungkap. maka pemohon mengajukan pengujianharus membuktihuruf dan kurap. bahwa sesuai ungkapan perjanjian perdamaian (vide bukti pada yang mengungkapkan . berdasarkan ungkapan atas dapat diambil kesimpulandasarkan huruf dan kurap adalah pelaksanaan ungkapan atas. bahwa pengajuan surat ketetapan nomor s.t.a iv retro. jak. bar tanggal april oleh wakasad bareskrim berdasarkan huruf dan untuk diuji mahkamah konstitusi adalah pengujian terhadap huruf dan apakah tata cara pelaksanaan asal tersebut sesuai ketentuan undang undang dalam pelaksanaan. apakah dalam pelaksanaan berunsur pidana. sebagai mana terungkap padmaka terbukti pelaksanaannya bertentangan dengan dan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. bahwa sesuai peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk mahkamah dapat menunda pemeriksaan apabila dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti, terbukti pidana. bahwa atas pemberitahuan mahkamah kepada pejabat yang berwenang dan bawah pengawasan mahkamah telah terbukti pemohon memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum petit bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas pemohon dengan ini memohon mahkamah konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi berkenan memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan pemohon yang kamarnya sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon:pekerjaan swastaiiiperbaikan permohonan:pemohon menguji undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang redaksinya sama dengan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah,"terhadap dalam undang undang dasar berikut ini: uud yang berbunyi: kedaulatan berada juga punya pemimpin diekskutif yang sesuai dengan keinginannya, sedangkan pemilih yang tidak mencoblos pilihannya, dia tidak mempunyai hak suara, dan akhirnya tidak mempunyai wakil atau pemimpin seperti yang dikehendakinya. begitu juga keduanya tidak sama, karena pemilih yang mencoblos pilihannya adalah orang yang berjuang karena dia sudah mengorbankan, pikiran, waktu dan tenaganya, sedangkan pemilih yang tidak mencoblos pilihannya adalah orang yang tidak berjuang alias tidak berkorban apa apa. sungguh tidak adil kalau mencoblos anggap sebagai hak sehingga boleh dilakukan boleh tidak, karena hal itu sama dengan menyamakan orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuangl, tidak menggunakannya juga boleh. kewajiban pemilih dalam pemilu adalah mencoblos adapun bukti bukti ataupun argumentasi bahwa mencoblos adalah kewajiban, dapat diketahui dari beberapa tinjauan ilmu pengetahuan sebagai berikut. ilmu hukum uud dan undang undang lainnya) dalam dari uud dan ham berikut ini, tercantum beberapa kewajiban warga negara yang berkaitan dengan pemilu. bahwa uud1945 menyatakan bahwa:. st,. dalam penjelasan uud tersebut sangat jelas bahwpunya hak dan kewajiban. mencoblos adalah proses yang paling penting dalam pemilu, karena ada tidaknya pemimpin terpilih tergantung pada proses ini, sehingga mencoblos inilah yang dimaksud kewajiban dalam penjelasan uud uudpemilih adalah orang yang diberi amanat untuk memilih pemimpin yang akan melindungi dan mengatur urusan rakyat, bangsa dan negara, supaya tercapai cita citanya dan terpenuhinya hak hak asasi manusia dalam masyarakat. oleh karena itu pemilih sebenarnya mengemban tugas yang tidak ringan, yang harus dia laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena pemimpin yang terpilih bukan saja memimpin dirinya tetapi juga memimpin seluruh rakyat termasuk yang belum punya hak memilih. pemilih pada hakikatnya adalah wakil rakyat dari rakyat yang belum punya hak pilih. rakyat yang belum punya hak memilih ini lebih banyak jumlahnya. mereka semua mempunyai hak untuk mendapatkan pemimpin yang baik, sedangkan mereka belum diberi hak untuk menentukan pemimpinnya. oleh karena itu apabila pemilih itu melakukan hal hal yang tidak bertanggung jawab seperti tidak mencoblos, money politic dan lain lain, maka jelaslah dia telah mengabaikan amanat itu, yang artinya dia tidak memperdulikan hak hak asasi dari rakyat yang diwakilinya.mencoblos dalam pemilu adalah satu satunya cara untuk mewujudkan adanya pemerintahan, maka mencoblos itu secara otomatis juga wajib hukumnya bagi pemilih, seperti bunyi kaidah: maa laa yatim alwaajibu illa biji bahwa waajibun" undang unrsebut atas disebutkan bahwa manusia ternyata bukan cuma mempunyai hak asasi (hak dasar), tetapi juga mempunyai kewajiban dasar. hak dan kewajiban adalah dua hal yang harus berjalan beriringan, untuk keseimbangan kehidupan. salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai mahluk sosial adalah adanya pemimpin oleh karena itu mewujudkan pemimpin juga wajib adanya. adapun cara mewujudkan itu adalah dengan mencoblos.tersebut menjelaskan salah satu kewajiban warga negara adalah menghormati tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. hal inipembatasan usia pemilih tahun dan atau sudah pernah kawin juga merupakan bukti tersendiri, bahwa mencoblos itu adalah kewajiban. hal ini dikarenakan pada usia itu, rakyat sudah dewasa. hal yang membedakan antara orang dewasa dan anak anak adalah, bahwa kalau orang dewasa itu, adalah orang yang sudah punya kewajiban, sedangkan anak anak adalah orang yang belum punya kewajiban. kalau mencoblos itu hak, lalu apakah relevansinya pembatasan usia tahun itu? ilmu sosial kemasyarakatan untuk membuktikan bahwa mencoblos adalah kewajiban, tidak bisa dilepaskan dari pandangan ilmu sosial, karena dalam pemilu tersebut memang terjadi interaksi sosial antara pemilih dan peserta pemilu. inte tersebut adalah hubungan yang saling menguntungkan (mutualisme). pemilih punya kebutuhan adanya pemimpin yang akan, memimpinnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan peserta pemilu punya kebutuhan suara dari pemilih. hubungan antara keduanya dapat diumpamakan seperti hubungan antara penjual dan pembeli. penjual punya kewajiban menyerahkan barang dan punya hak uang, sedangkan pembeli punya kewajiban menyerahkan uang dan dia punya hak barang atau seperti hubungan antara buruh dan majikannya. buruh punya kewajiban untuk bekerja sedangkan dia punya hak upah, sementara majikan punya kewajiban membayar upah dan punya hak diselesaikannya pekerjaan. perumpamaan atas memberikan pengertian yaitu apabila ada dua pihak yang menjalin hubungan yang saling menguntungkan (mutualisme) maka akan terjadi hubungan hak dan kewajiban yang menyilang diantara kedua belah pihak tersebut yaitu: apa yang menjadi kewajiban penjual adalah hak pembeli, sedangkan apa yang menjadi kewajiban pembeli adalah hak penjual. itulah hukum yang terjadi dalam interaksi sosial yang saling membutuhkan, seperti tabel bawah ini: tabel: buruh upah diselesaikannya majikan pekerjaan penjual uang barang pembeli suami nafkah istri guru patuh diajar murid pemilih peserta pemilu sebagaimana penjelasan tabel tersebut atas, bahwa ada dua proses yang harus dilalui pemilih dalam pemilu yaitu proses memilih dan mencoblos, maka dalam kedua proses tersebut juga terdapat hubungan hak dan kewajiban yang menyilses memilih dalam proses ini pemilih punya kewajiban memilih (kewajiban aktif) dalam arti wajib memilih yang terbaik menurut pandangan mereka masing masing. karena dia punya kewajiban untuk memilih yang terbaik, maka pemilih punya hak (hak pasif) untuk mengetahui sejelas jelasnya tentang visi dan misi peserta pemilu. sedangkan peserta pemilu punya hak dipilih (hak pasif), dan supaya dia dapat dipilih, maka dia punya kewajiban (kewajiban aktif) untuk menerangkan visi dan misinya yang baik dan menarik kepada calon pemilih. hak dan kewajiban dalam proses ini hanya sebatas moral saja, karena proses ini tidak bisa dijangkau oleh alat hukum, seperti kewajiban memilih yang terbaik itu menurut selera pemilih masing masing, bukan didasarkan pada standar tertentu. oleh karena itu pemilih telah dianggap bertanggung jawab dengan kewajibannya apabila pemilih telah mencoblos pilihan terbaiknya. apakah pihak terpilih nantinya akan benar benar bekerja baik sesuai dengan harapan, hal ini merupakan sesuatu yang luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. oleh karena itu apabila pihak yang terpilih itu tidak sesuai dengan harapan, maka bukan berarti pemilih bisa dimintai pertanggungjawaban, karena pemilih adalah pihak yang didholimi, tetapi pihak yang terpilihlah yang harus bertanggung jawab seperti pengunduran diri, itupun kalau dia mau melakukan, seperti banyak yang terjadi negara yang sudah maju dekorasinya. proses mencoblos proses mencoblos ini adalah proses yang persentasenya lebih banyak sebagai proses hukum, karena untuk menentukan jalannya proses ini yang berbicara adalah bukti dan saksi. oleh karena itu hak dan kewajiban dalam proses ini adalah hak dan kewajiban hukum. peserta pemilu sudah jelas mempunyai hak dicoblos (hak pasif, maka hak inilah yang menjadi kewajiban pemilih (kewajiban aktif) karena hanya pemilihan yang bisa memenuhi hak pasif peserta pemilu. sedangkan peserta pemilu setelah terpilih dia punya kewajiban (kewajiban aktif) untuk mewujudkan apa yang dia janjikan selama kampanye dan apa yang dia janjikan selama kampanye inilah yang menjadi hak pemilih (hak pasif). hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisah pisahkan. hak pasif peserta pemilu bisa kita jadikan kata kunci, untuk mengetahui apakah mencoblos itu hak ataukah kewajiban. kalau mencobloitu hak, maka akan terjadi benturan hak antara pemilih dan peserta pemilu dan benturan ini mustahil dibenarkan. seperti upah yang menjadi hak buruh, tidak mungkin upah itu juga menjadi hak majikan, atau pekerjaan yang menjadi kewajiban buruh, juga tidak mungkin jadi kewajiban majikan. kalau mencoblos itu hak pemilih, maka akan timbul pertanyaan siapa yang berkewajiban memenuhi hak pemilih itu atau apakah hak pemilih itu perlu dipenuhi? bagaimanakah cara memenuhinya? begitu juga akan muncul pertanyaan lagi: siapakah yang berkewajiban memenuhi hak pasif peserta pemilu tersebut? apakah rakyat yang mau mencoblos saja yang berkewajiban memenuhinya? bukankah hukum itu berlaku adil untuk semuanya? dari uraian atas sangat jelas bahwa mencoblos adalah kewajiban semua pemilih, bukan hanya sebagian dari mereka saja, karena hanya merekalah yang dapat memenuhi hak pasif peserta pemilu. kewajiban ini harus dilakukan, supaya mereka bisa mendapatkan hak dari peserta pemilu itu, yang berupa apa saja yang telah dijanjikan seperti peningkatan ekonomi, pendidikan gratis, kesehatan gratis, lapangan pekerjaan dan lain lain. oleh karena itu kalau pemilih tidak mencoblos pilihannya akan timbul pertanyaan, bagaimana mungkin pemilih (rakyat) mendapatkan hak haknya itu, kalau orang yang telah menjanjikan hak hak itu tidak dia color yang akhirnya tidak jadi pemimpin? bagaimana mungkin buruh menuntut upah kalau dia tidak mau bekerja? bagaimana mungkin pembeli menuntut pedagang untuk menyerahkan barang dagangannya, kalau dia tidak menyerahkan uang dari harga barang itu yang menjadi kewajibannya? pada umumnya, orang itu memang harus melakukan kewajiban terlebih dahulu baru bisa mendapatkan hak, bekerja dulu baru mendapat upah, tetapi ada juga yang diberi upah dahulu baru disuruh bekerja. dalam hal hubungan antara pemilih dan peserta pemilu, pemilih adalah orang yang harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, baru dia bisa mendapatkan haknya, sedangkan peserta pemilu adalah orang yang harus terpenuhi haknya dahulu, baru dia bisa melaksanakan kewajibannya, karena kewajibannya yang merupakan hak pemilih itu, tidak mungkin bisa dia laksanakan sebelum hanyajauan ilmu filsafat apabila ditinjau dari segi filsafat, kewajiban adalah sesuatu yang lebih baik dikerjakan sedangkan hak adalah sesuatu yang lebih baik ditinggalkan, sehingga ada kata kata bijak yang mengatakan bahwa: orang baik adalah orang yang melakukan lebih dari apa yang diwajibkan dan mengambil kurang dari apa yang berhak dia dapatkan". warga negara yang hanya diwajibkan untuk membayar pajak, tetapi dia juga mengeluarkan dana untuk membangun sekolah, panti asuhan dan lain lain, itu adalah warga yang lebih baik, dari pada yang hanya membayar pajak saja. orang yang dipukul padahal dia tidak bersalah, maka dia berhak untuk membalas atau melaporkannya pada pihak berwenang, akan tetapi sangat lebih baik kalau dia tidak menggunakan haknya itu dengan cara memaafkan pelakunya. uraian singkat atas memberikan pemahaman pada kita bahwa mencoblos itu adalah kewajiban bukan hak, karena menurut negara rakyat yang baik adalah rakyat yang mau mencoblos dalam pemilu sedangkan kalau mencoblos itu hak, maka pengertiannya adalah bahwa rakyat yang baik adalah rakyat yang tidak menggunakan haknya itu alias golput, ikan tetapi karena rakyat yang baik adalah yang mau mencoblos, maka hal ini menunjukkan bahwa mencoblos itu bukan hak, tetapi kewajiban. cc. penetapan mencoblos sebagai kewajiban tidaklah bertentangan dengan keputusan mahkamah nomor puu yang menyatakan bahwa memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi, tetapi justru mengatakannya. seperti yang sudah kami jelaskan atas, bahwa dalam pemilu rakyat menjalankan dua proses yaitu memilih dan mencoblos. sedangkan maka cara untuk mengadakannya pun wajib dilaksanakan sehingga pemilupun wajib diselenggarakan. pemilu tidak akan ada artinya kalau tidak ada yang mencoblos, maka mencoblospun menjadi wajib juga. hal tersebut sesuai bunyi kaidah gigih yang bersifat universal yaitu: maa iaa yatim al wajib illa biji bahwa waajibun. artinya: suatu kewajibanpurna kecuali dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib hukumnya. kaidah hukum tersebut memberikan pengertian bahwa ketika memilih terbukti sebagai hak, sehingga boleh digunakan dan boleh tidak, maka memilih ini bukanlah proses yang menentukan ada tidaknya sesuatu yang wajib ada presiden dan wakilnya, dpr, dpd). sehingga dengan demikian pasti ada proses lain dalam pemilu yang diwajibkan, karena untuk menentukan adanya sesuatu yang wajib ada, dan proses itu adalah mencoblos. apabila memilih dan mencoblos itu dianggap sebagai proses yang sama, dan dihukum sebagai hak, sehingga boleh digunakan boleh tidak, maka akan menimbulkan pemahaman yang sangat janggal, yang bertentangan dengan kaidah tersebut diatas yaitu, bagaimana mungkin sesuatu yang wajib ada, tetapi jalan untuk mengadakannya bukan merupakan kewajiban. oleh karena itu kaidah tersebut, satu sisi menunjukkan harus diadakannya antara proses memilih dan proses mencoblos, sedangkan sisi yang lain menunjukkan wajibnya mencoblos, sebagai satu satunya cara untuk mewujudkan adanya sesuatu yang wajib ada. karena itu kewajiban mencoblos ini justru menguatkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu dan konvensi internasional yang menyatakan bahwa memilih dan dipilih itu adalah hak bukan kewajiban. pemahaman seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan pemahaman yang berlaku negara demokrasi lain, karena demokrasi pancasila dan uud hanya ada dan berlaku indonesia. kewajiban mencoblos tidak mengurangi hak pemilih hak dan kewajiban yang timbul dalam proses demokrasi harus dibedakan antara hak dan kewajiban sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan setelah pemungutan suara. kewajiban mencoblos sedikitpun tidak mengurangi atau membatasi hak memilih para pemilih, karena hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih sebelum proses pencoblosan. kewajiban mencoblos justru menjadikan pemilih mempunyai hak baru dari peserta pemilu yaitu berupa realisasi janji dari peserta pemilu yang terpilih. hak baru yang muncul setelah proses pencoblosan inilah sebenarnya yang dicari oleh semua pemilih, dan juga menjadi tujuan utama diadakannysudah sewajarnya kalau mencoblos itu diwajibkan, karena hak itu tidak akan muncul kalau tidak ada proses pencoblosan. adapun pemilih yang pilihannya tidak memenangkan pemilu, maka dia harus menurut pada selera pemilih yang paling banyak, dan inilah yang menjadi salah satu makna demokrasi. pelarangan money politik dan golput menunjukkan bahwa ada kewajiban rakyat dalam pemilu negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang menghormati hak hak rakyat, termasuk diantaranya adalah memilih pemimpin. bagaimana suatu hak itu digunakan merupakan kewenangan orang yang mempunyai hak tersebut. pihak yang tidak mempunyai hak tidak mempunyai wewenang mengontrol bagaimana hak itu dilaksanakan. pelarangan golput dan money politic sudah benar dalam demokrasi, karena kedua hal tersebut merusak demokrasi itu sendiri. pelarangan tersebut menunjukkan adanya kewajiban pemilih, dan kewajiban itu adalah mencoblos, karena yang jadi sasaran money politic dan golput itu adalah proses mencoblos. seandainya mencoblos itu bukan kewajiban, maka pelarangan itu bertentangan dengan esensi demokrasi tersebut. oleh karena itu pelarangan tersebut semakin menguatkan bahwa mencoblos adalah kewajiban. sanksi bagi pemilih yang tidak mencoblos dikarenakan tujuan diwajibkannya mencoblos ini adalah mendidik rakyat supaya pemilih betul betul mencoblos pilihannya yang terbaik, agar juga terwujud pemimpin yang terbaik, maka sanksi yang diberlakukan harus ditujukan untuk pendidikan tersebut. untuk itu karena kondisi masyarakat berbeda beda maka sanksi bagi yang tidak mencoblos pilihannya lebih bijaksana kalau diserahkan pada pimpinan tingkat desa tempat dilakukannya pemungutan suara, supaya bermusyawarah dengan perangkat dan tokoh masyarakat untuk menentukan sanksi tersebut. hal ini dikarenakan merekalah yang mengetahui kondisi pemilih, sehingga lebih mengetahui sanksi yang tepat. selain itu supaya mereka juga turut berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan menyadarkan warganya agar menjalankan kewajibannya sehingga pemilu lebih sukses. visi dan misi uji materi sebagaimana disebutkan atas bahwa pemilu adalah prosespaling penting, karena akan memilih pemimpin yang akan menjadi nahkoda bangsa dan negara ini menuju cita citanya. pesta demokrasi yang telah dilakukan bangsa ini beberapa kali telah terbukti memunculkan pemimpi pemimpin yang tidak banyak mengatasi masalah, tetapi justru banyak membawa masalah. hal ini dikarenakan demokrasi pancasila yang kita anut sudah rusak parah, seakan telah berubah menjadi "demokrasi kapitalisme" yang ditandai dengan maraknya money politik disetiap diadakannya pesta demokrasi. dalam "demokrasi kapitalisme" ini kwalitas seseorang tidak lagi dijadikan pertimbangan utama untuk dipilih, tetapi siapa yang memberi imbalan paling banyak. hal ini sangat ironis dengan gelarnya pemilu yang begitu menggema dan kalau dibiarkan akan membawa kehancuran bangsa dan negara. keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, harus ada usaha untuk menyadarkan rakyat dan meluruskan proses demokrasi tersebut. apa yang pemohon memohonkan ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. hal ini dikarenakan dengan mencoblos sebagai kewajiban, menuntut rakyat untuk punya rasa tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara ini dengan memilih pemimpin yang baik. pemimpin yang baik adalah hal yang sangat mendasar untuk kemajuan bangsa dan negara, dan pemimpin seperti itu tidak akan lahir dari rakyat yang tidak punya rasa tanggung jawab. oleh karena itu untuk membentuk rakyat yang bertanggung jawab tidak mungkin bisa kalau materi pemahaman terhadap demokrasi dan pemilu tersebut masih keliru. dengan adanya hak dan kewajiban yang jelas dalam pemilu tersebut, akan membuat keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. keadaan mental bangsa ini dalam memilih pemimpin semua level hampir mirip dengan keadaan bani israel setelah nabi musa as. wafat. pada waktu negeri bani israel porak poranda karena kalah perang, maka mereka mendatangi nabi samuel as, dan meminta supaya tuhan mengutus seorang raja yang akan memimpin barn israel, berperang melawan jalur. maka tuhan menetapkan, salah seorang dari mereka yang bernama sholat sebagai raja. ketetapan ini awalnya ditentang habis habisan oleh bani israel, karena sholat ini orang yang miskin. walaupun demikian pandangan bukanlah yang dapat mengetahui potensi kepemimpinan pada diri sholat,n dilaksanakan menurut undang undang dasar". uud yang berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum". uud yang berbunyi: anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum". uud yang berbunyi: pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali".". uudemohon: il1. bahwa undang undang nomor tahun yang selanjutnya diubah menjadi undang undang nomor tahuntensi itu tidak bisa dilihat oleh bani israel sendiri yang mata hatinya telah dibutakan dengan kecintaan terhadap harta benda. karena sholat pilihan tuhan maka, terbukti sholat menang berperang melawan jalur, dan jalur pun terbunuh tangan tentara sholat yang paling kecil yang bernama dawud as. ketika sholat wafat maka daulah yang menggantikannya, kemudian diteruskan oleh putranya yaitu nabi sulaiman as. penggalan sejarah atas bukanlah sejarah biasa, karena tertulis dalam kitab suci. sejarah tersebut mengandung pelajaran yang sangat berharga dalam bernegara, mana ketepatan memilih pemimpin adalah faktor pokok untuk kejayaan suatu bangsa. ketepatan bani israel dalam memilih pemimpin tersebut bukan karena mereka pandai memilih pemimpin, tetapi dikarenakan menyerahkannya pada pilihan tuhan. seandainya bani israel saat itu mengadakan pemilu, seperti bangsa indonesia ini, maka pasti sholat tidak terpilih menjadi raja, karena sholat hanyalah orang yang miskin. oleh karena itu, hal ini mengandung pelajaran berharga bagi bangsa ini, bahwa keterlibatan tuhan dalam memilih pemimpin, mutlak diperlukan supaya terpilih pemimpin yang tepat. hati yang suci serta niat yang iklan untuk membangun bangsa adalah "tempat bersemayamnya tuhan" dalam diri manusia, sehingga hati yang suci itulah, merupakan "wakil tuhan", yang bisa mendeteksi keberadaan sholat" dalam masyarakat. namun apabila dalam setiap pesta demokrasi hati itu telah ditutup dengan kotoran, yang berupa money politik, kecintaan terhadap uang dan simbol simbol kedutaan lainnya, maka hati yang demikian ini tidak akan bisa mendeteksi keberadaan sholat', apalagi sampai mendeteksi keberadaan dawud'. karena yang terlihat hanyalah jalur", sehingga tidak heran, bila yang terpilih adalah "jalur jalur", pemimpin yang tidak amanah dan kejam terhadap rakyatnya. oleh karena itu apabila bangsa ini, menginginkan kesuksesan yang tidak semua, dalam setiap pesta demokrasi, mulai dari pilkades sampai pilpres, maka wajib hukumnya untuk mensucikan hati, kalau perlu "ganti hati , dengan cara meninggalkan "tuhan tuhan" palsu yang berupa uang jan simbol simbol kedutaan lainnya untuk kembali kepada tuhan yang benar, sehingga motto demokrasi "suara rakyat, suara tuhan" serta "pilihan rakyat, pilihan tuhabenar akan dapat direalisasikan. dengan demikian akan terpilih sholat sholat" dalam setiap level kepemimpinan bangsa, yang pada akhirnya akan membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar seperti kerajaan nabi sulaiman as. keadaan seperti inilah yang pemohon harapkan menjadi ending dari uji materi ini, yang harus diwujudkan bersama sama dalam setiap pesta demokrasi negeri ini, sehingga akan terwujud pemimpin yang dapat merealisasikan tujuan perjuangan bangsa ini,memilih dan mencoblos adalah proses yang berbeda dan mempunyai hukum yang berbeda pula yaitu: memilih adalah hak, sedangkan mencoblos pilihan adalah kewajiban. nomor tahun dan nomor tahun seharusnya. frasa "menggunakan hak memilih" seharusnya diganti dengan kata "men frasa "menggunakan hak memilih" seharusnya dibuat tersendiri seperti: warga negara republik indonesia yang mempunyai hak memilih dimohon untuk menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebaik baiknya sesuai dengan undang undang . supaya cocok dengan penjelasan uud yang disitu mencantumkan bahwa dalam pemilu rakyat juga punya tanggungjawab selain punya hak dan kewajib, dan juga untuk memunculkan pemimpin pemimpin yang berkualitas setiap level kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. vi. petit. berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, dengan ini pemohon mebunyi nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presidentersebutfrasa "menggunakan hak memilih" dalam nomor tahun serta dalam nomor tahun yang harus diganti dengan kata "mencoblos pilihanlis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon agar majlis hakim konstitusi memutus seadil adilnya. (ex lagu ktpelaksanaan demokrasi sebagai proses bernegara tanpa disadari oleh bangsa ini. padahal uud dengan jelas menyebutkan bahwa rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam pemilu. penyimpangan tersebut disebabkan karena kerancuan terjadi padyaitumohon memohon pengujian konstitusionalitas dan serta dan terhadap dan dan dan uud yang inti permasalahannya adalah soal frasa hak memilih . bahwa dan serta dan telah dimohonkan pengujian dan telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu xi bertanggal maret dengan amar putusan, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya , bahwa menurut mahkamah, pada hakikatnya alasan alasan pemohon dalam permohonan nomor puu xi sama dengan alasan alasan pemohon dalam permohonan guoatu ujisebelum mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, terlebih dahulu mahkamah mengutip pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu i bertanggal februari yang mempertimbangkan, antara laikemudian dalam putusan nomor puu xi bertanggal maret mahkamah menegaserbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara"prof. dr. jimmy assiddigie dalam sebuah makalahnya yang beliau sampaikan pada acara dialek:). namun karenalain,. dalam pertimbangan putusan guo juga ditegaskan, .bahwa pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu x1 bertanggal maret sepanjang mengenai: i3. bahwa mengenai dasar pengujian uud yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum dan uuenurut mahkamah hak memilih merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sebagaimana dianut dalamwargahmad fadli semadi, anwar usman, wahiduddin adams, dan materialis akbar, masing masing sebagai anggotaief hid, muhammad alim, santosanto ttd. ttd. muhammad alim anwar usman ttd. ttd. maria farida indrawi wahiduddin adams ttd.nomor tahun tentang ham, untuk ikut serta dalam membanguii. alasan permohonan pengujian il. bahwa pelaksanaan pesta demokrasi, sebagai proses bernegara yang paling penting, tanpa disadari oleh bangsa ini,, padahal uud dengan jelas menyebutkan bahwa dalam pemilu rakyat punya hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. i11. bahwa penyimpangan tersebut disebabkan karena kerancuan yang terjadi, pada undang undang nomor tahun yang redaksinya sama,iv. pokok permohonan ivbunyiadalah yang menjelaskan tentang hak memilih. kerancuan yang terjadi dalam tersebut adalah, karena itu hanya menjelaskan hak saja, tidak menjelaskan kewajiban. begitu juga tidak ada lain dalam pemilu tersebut yang menjelaskan kewajiban pemilih. padahal dalam pemilu pemilih itu punya hak dan kewajiban, sebagaimana bunyi penjelasan uud menyatakan bahwa: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar dalam penjelasannya makna dari kedaulatan rakyat jalannya pemerintahan. perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu. dst. tidak adanya kewajiban ini merupakan kesalahan yang sangat fatal karena sesuatu yang diwajibkan tentunya merupakan sesuatu yang sangat penting. berdasarkan penjelasan uud tersebut atas, dan lain dalam uud yang akan dijelaskan bawah, dapat kita ketahui mana yang termasuk hak rakyat (pemilih) dan mana kewajibannya dalam pemilu sebagaimana uraian bawah ini. hak pemilih dalam pemilu adalah memilih tidak adanya kewajiban bagi pemilih dalam pemilu tersebut, menurut pemohon karena menganggap bahwa dalam pemilu pemilih hanya melakukan proses memilih saja, padahal kalau kita teliti ada dua proses utama yang dilakukan pemilih yaitu proses memilih dan proses mencoblos pilihan. proses mencoblos pilihan ini tidak dibahas dalam pemilu, padahal proses inilah yang menentukan berhasil tidaknya tujuan pemilu. hak pemilih dalam pemilu adalah hak yang dilindungi oleh undang undang dasar dalam pemilu rakyat (pemilih) berhak memilih presiden dan wakilnya atau dpr dan dpd yang disukainya. pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari siapapun. hak memilih sebenarnya adalah hak yang dimiliki rakyat bukan cuma dalam masalah pemilu saja, tetapi juga dalam berbagai hal seperti: masalah pekerjaan, pendidikan, jodoh, tempat tinggal dan lain lain. adapun makna memilih itu secara umum adalah sama dengan menyeleksi yaitu: mencari atau menentukan sesuatu yang dianggap baik atau disukai. hal yang membedakan antara hak memilih yang satu dengan yang lainnya adalah cara untuk mendapatkan apa yang telah dipilih. cara untuk mendapatkan pilihan itu wajib dilakukan, karena tanpa melakukan itu, pemilih tidak akan mendapatkan apa yang telah dipilih. logika inilah yang berlaku dalam negara demokrasi dalam mewujudkan adanya pemimpin, tidak bisa pemimpin itu ada dengan sendirinya tanpa campur tangan rakyat, tidak seperti negara dengan sistem kerajaaan, mana rakyat diam saja, pemimpin sudah ada dengan sendirinya, karena ditentukan oleh ragamais idem mengucapkansyahadat dalam tabel atas tergambar jelas perbedaan antara memilih, menggunakan hak memilih dan cara mendapatkan pilihan. oleh karena itu pemahaman yang menyatakan bahwa memilih, menggunakan hak memilih dan mencoblos adalah sama merupakan pemahaman yang keliru, karena ternyata tidak semua yang dipilih itu harus dicoblos. pemahaman yang keliru inilah yang menjadi penyebab tidak adanya kewajiban dalam pemilu. untuk lebih jelasnya kekeliruan tersebut, dapat kita ketahui tahapan tahapan pemilu, seperti uraian bawah ini. perbedaan antara memilih, menggunakan hak memilih dan mencoblos dilihat dari tahapan pemilu, dan diakhiri sebelum pemilih melakukan pencoblosan. ii.ill. mencoblos pilihan, proses mencoblos ini adalah proses untuk men"membawa" pilihannya masing masing untuk dilakukan pencoblosan supaya pilihannya itu dapat diketahui panitia pemilu. iv. pengesahan pilihan, pengesahan pilihan ini adalah tugas dari panitia pemilu mulai dari kpps, bawaslu sampai kpu pusat. kesalahan menyamakan antara memilih dan mencoblos proses memilih dan mencoblos adalah berbeda, tidak ada kesamaan diantara keduanya baik pelaku, waktu, tempat, cara ataupun tujuannya, yang dapat kita ketahui sebagai berikut: pelaku memilih adalah hati (anggota batin) sedangkan pelaku pencoblosan adalah (anggota lahir). waktu memilih adalah jauh hari sebelum hari pemungutan suara sudah dapat dilaksanakan, sedangkan waktu mencoblos adalah khusus pada hari pemungutan suara. tempat memilih (menentukan pilihan) dapat dilakukan mana saja, sedangkan tempat mencoblos hanya dapat dilakukan tps. cara memilih adalah dengan menyeleksi sedangkan cara mencoblos adalah dengan membuka surat suara lalu menusukkan alat untuk mencoblos. tujuan memilih adalah untuk mendapatkan yang terbaik, sedangkan tujuan mencoblos adalah untuk menandai pilihan. adapun dari segi objek antara memilih dan mencoblos umumnya sama, yakni apa yang dipilih itulah yang dicoblos, namun demikian andaikan tidak sama, maka coblosannya tetap sah, tidak kurang suatu apapun. seperti seandainya ada kasus salah color. hal ini merupakan bukti bahwa secara hukum memilih dan mencoblos itu proses yang berbeda dan tidak berkaitan, karena sah tidaknya apa yang dicoblos itu sama sekali tidak dipengaruhi dengan apakah itu pilihan pemilih atau bukan. kesalahan menyamakan menggunakan hak memilih dengan mencoblosdalam tersebut kata menggunakan hak memilih disamakan dengan mencoblos, terbukti salah satu syarat untuk bisa mencoblos pemilih harus terdaftar sebagai pemilih. persamaan ini jelas keliru karena menggunakan hak memilih itu adalah hak sedangkan mencoblos itu kewajiban sebagaimana akan diterangkan bawah. perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan ketiga proses tersebut yaitu memilih, menggunakan hak memilih dan mencobloscalon pembeli tersebut bebas menentukan pilihannya apakah berdasarkan warna, model jenis kain, harga atau yang lain. setelah calon pembeli tersebut menyeleksi, maka mintalah hatinya pada satu pilihan dan setelah itu, dia akan membeli baju pilihannya itu, supaya baju pilihannya itu sah menjadi miliknya. beli tersebut tidak pas ukurannya, atau hal hal lain yang tidak dia sukai. gambaran dari perumpamaan atas adalahterpilih (pembeli), visi dan misi, karena tanpa mencoblos,pemilih tidak akan dapat memiliki apa yang dia pilihhak suara atau wakil legislatif untuk menyampaikan aspiraperhimpunan magister hukum indonesia phi), dalam hal ini diwakili oleh: nama muhammad fadli nasution, s.h., jabatan ketua phi alamat jalan sampit nomor rt. rw. kelurahan jatiwaringin, kecamatan pondok gede, kota bekasi sebagai 202nn2 . pemoho, dalam hal ini diwakili oleh: nama joko suroboyo, s.h jabatan ketua pembela nkri alamat jalan bukit indah dalam nomor rt. rw. kelurahan ciumbeluit, kecamatan cilacap, bandung sebagai 2n0505050 . pemohon il: nama eddy wesley parutan sibarani, s.e pekerjaan aktifis lembaga swadaya masyarakat alamat jalan kayumanis rt. rw. pisangan baru, mataraman, jakarta timur sebagai .o ts. pemohon ill, nama mansyur maturity, s.t pekerjaan karyawan alamat jalan letjen jamin ginting nomor kelurahan padang bulan, kecamatan medan baru, medan sebagai . .oo tn. pemohon iv, nama jalan hagabean nasution, s.t pekerjaan wirausaha alamat jalan kapten muslim jawa nomor kelurahan sei kambing c2, kecamatan medan helvetica, medan sebagai snn22. pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal april memberi kuasa kepada mirza roy pizza, s.h., m.h., penari makhrodji, s.h., jansen sitindaon, s.h., m.h., totok yuli yanto, s.h., victor dedy sukma, s.h., nasib bima wijaya, s.h., fil. i., syamsul munir, s.hi., syafriadi asri, s.h., m.h., rr. wahyu murni yulianto, s.h., hadi syari, s.h., muda sanjaya, s.h., andre manurung, s.h., agus susanto, s.h., abdul haris, s.h., iwan gunawan, s.h., m.h., eka fatmawati, s.h., hum., already putra pilang, s.h., sos., starting, s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat dan pembela umum publik defender) yang tergabung dalam organisasi advokat indonesia mai), berkedudukan gedung karya mandiri pers lt. jalan awal dalam nomor bali meter, jatinegara, jakartapemohon diwakili oleh muhammadbahwa tujuan phi adalah: tujuan umum: perhimpunan magister hukum indonesia didirikan untuk mewujudkan terciptanya negara indonesia yang berlandaskan atas hukum.joko suroboyo, s.h., selaku ketua. pemohon merupakan badan hukum yang bergerak bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar, yang menyebutkan: perkumpulan pembela nkri" bertujuan: mengadakan pengkajian pengembangan dan spesialisasinya terhadap perundang undangan yang berlaku (khususnya yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum, demokrasi, hak asasi manusia) baik nasional maupun internasional: memberikan jasa advokasi baik berupa konsultasi maupun penyuluhan dan pembelaan dalam dan luar pengadilan (litigasi dan non litigasi), kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah: membangun dan menjalin komunikasi efektif antara lembaga swadaya masyarakat lsm) luar negeri baik pemerintahan maupun non pemerintah dengan cara menundukkan masalah pada kedudukan hukum yang benar menurut undang undang tanpa membedakan suku, ras, agama, dan kedudukan guna mencari solusi terhadap problematika penegakan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara: menjalin kemitraan strategis dengan asosiasi dan instansi pemerintah bidang pembangunan penegakan hukum untuk karakter bangsa yang taat pada hukum baik daerah maupun pusat, memberikan masukan kepada lembaga negara baik daerah maupun pusat bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia, budaya untuk peradaban bangsa sesuai dengan cita cita luhur bangsa indonesia depan: menyelenggarakan dan melakukan penelitian serta studi pembangunan dalam rangka penciptaan gagasan inovatif dan kreatif yang berlandaskan pada kerangka keilmuan dan teknologi." bahwa pemohon da:rril&&i,&iv. pokok permohonan (6a) apbnp guo telah mencederai para pendiri bangsa yang telah bersusah payah merebut kedaulatan migas dari asing bahwa perjuangan bangsa indonesia menguasai sumber daya alam minyak dan gas (migas) untuk kesejahteraan rakyat telah berlangsung sangat berat dan panjang. perjuangan dimaksud antara lain adalah untuk "merebut kedaulatan migas" (atau kedaulatan energi dalam cakupan yang lebih luas) yang didasarkan pada asas hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam, bahwa hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam merupakan pengertian yang mendasar dan inti politik hukum pengelolaan sumber daya alam indonesia. dikatakan mendasar karena tiada lain merupakan bentuk kedaulatan negara atas sumber daya alam, sehingga pengertian hak menguasai oleh negara atas migas dapat diartikan sebagai "kedaulatan negara atas migas" bahkan dalam cakupan yang lebih lugas adalah kedaulatan energi: bahwa sejarah perkembangan perminyakan indonesia telah berlangsung lebih dari seratus tahun, dimulai tahun mana untuk pertamakalinya sultan langkat memberi konsesi penambangan minyak kepada rcito zijlker daerah telaga said, sumatera utara. tahun industri migas indonesia resmi dimulai dengan adanya pemboran pertama yang menghasilkan minyak secara komersial dari sumur telaga said nomor untuk memberikan pengakuan hukum kepada perusahaan minyak, pemerintah kolonial belanda menerbitkan undang undang pertambangan indische mijnwet pada tahun ini merupakan langkah awal pemerintah kolonial belanda menerapkan politik hukum perminyakan, dengan menerapkan sistem konsesi bidang pertambangan migas. dalam indische mijnwet ini, pemerintah kolonial hindia belanda berwenang memberikan hak konsesi pertambangan migas kepada swasta selama tahun. pemegang hak konsesi diwajibkan membayar sewa pemakaian tanah wilayah konsesinya (land rent) kepada pemerintah hindia belanda, sedangkan mineral yang dihasilkan daerah konsesi menjadi milik pemegang konsesi, bahwa pada tahun pemerintah kolonial hindia belanda merevisi indische mijnwet, bahwa hak konsesi hanya diberikan kepada warga belanda yang tinggal indonesia atau perusahaan perusahaan yang didirikan bawah undang undang pemerintah belanda atau pemerintah kolonial belanda. karena indische mijnwet mempersyaratkan pemegang hak konsesi harus perusahaan, maka penambangan migas sumatera utara diserahkan kepada perusahaan minyak swasta belanda, royal dutch shell. kemudian royal dutch shell meluaskan operasinya seluruh wilayah nusantara, bahwa pada tahun pemerintah kolonial belanda merevisi indische mijnwet untuk memberi peluang kepada pihak asing, bukan belanda, untuk memperoleh hak konsesi indonesia dengan batasan waktu hanya tahun. pemegang hak konsesi ini dikenakan kewajiban membayar pungutan tetap (royalty) sebesar dari hasil produksi minyak, ditambah dengan pajak pendapatan perusahaan sebesar dan pajak atas keuntungan yang dibagi sebesar ketentuan peraturan fiskal (fiscal regime) ini, tidak berbeda dengan yang berlaku timur tengah, bahwa sampai tahun pemerintah kolonial belanda sudah memberikan sebanyak daerah konsesi. pada tahun pemerintah kolonial belanda mengamandemen indische mijnwet untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial, antara lain: jangka waktu konsesi diperpendek dari tahun menjadi tahun: pemegang konsesi diwajibkan melakukan pemboran sumur, melepaskan (relinguishment) sebagian wilayah konsesinya: membayar royalty, dan meningkatkan pembagian pemerintah kolonial secara progresif sampai mencapai laba bersih perusahaan, bahwa pada saat perang dunia ii, hindia belanda indonesia dalam status jajahan belanda) merupakan produsen minyak terbesar kawasan asia, dan menjadi daya tarik internasional. jepang menetapkan prioritas sasaran menginvasi asia tenggara untuk tujuan menguasai kebutuhan sumber bahan bakar, guna memperluas jangkauan invasi negara negara berikutnya. perang berkecamuk pasifik, jepang menyerang pangkalan utama armada angkatan laut as, pearl harbour, bahwa akibat perang, krisis ekonomi semakin parah melanda asia pasifik. pemerintah kolonial hindia belanda tidak akan sanggup melawan bala tentara jepang, jika menyerang daerah hindia belanda. oleh karenanya, belanda merencanakan akan membakar atau membumihanguskan seluruh ladang minyak dan fasilitasnya agar tidak dikuasai oleh jepang. namun, usahanya sia sia karena tentara jepang menyerbu dengan cepat. sebagian besar ladang minyak dan fasilitasnya jatuh tangan jepang. dengan melibatkan para personil indonesia yang berpengalaman dalam industri migas, dalam waktu yang relative singkat jepang berhasil merehabilitasi sebagian ladang minyak dan fasilitas yang dibakar. daerah bekas konsesi ini menjadi modal awal rasa percaya diri bangsa indonesia untuk mampu mengelola sendiri industri misalnya, apabila merdeka nanti, bahwa perang dunia berakhir, perjuangan bangsa indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal agustus pemerintah dengan semangat nasionalisme memandang sistem konsesi pengelolaan migas peninggalan pemerintah kolonial belanda harus diganti, karena tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa yang merdeka. tekad kedaulatan usaha dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam penyusunan konstitusi, yang kemudian dikenal dengan undang undang dasar uud bahwa uud mengamanatkan antara lain penguasaan sumber daya kekayaan alam oleh negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam dan merupakan petunjuk arahan strategis dalam pengaturan perekonomian nasional. juga mengamanajuga dikuasai oleh negara: bahwa walaupun telah mengeksploitasi migas dan menjajah indonesia selama lebih dari tahun, belanda masih berkeinginan untuk melanjutkan penguasaan daerah konsesinya dengan mengacu pada hukum internasional tentang konsesi minyak. belanda masih ingin mempertahankan kepentingannya pertambangan migas melalui pemberian konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan minyak asing yakni shell, called dan standar berdasarkan undang undang pemerintah kolonial belanda, indische mijnwet, tahun perjuangan indonesia untuk memperoleh kembali hak menguasai sumber daya alam migas diawali dengan suatu langkah yang dipelopori oleh tengku muhammad hasan, seorang anggota dpr ri, dengan misinya pada tahun agar segera mengambil alih migas dari ketiga perusahaan tersebut sejalan dengan amanat uud bahwa migas adalah kekayaan nasional yang harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. mosi ini juga termotivasi setelah melihat pertambangan emas afrika selatan mana masyarakatnya praktis tidak menikmati hasil emas yang melimpah itu: bahwa akhirnya pemerintah berhasil menerbitkan nomor prp tentang pertambangan minyak dan gas bumi. inilah langkah awal politik hukum indonesia untuk menguasai dan mengelola sendiri sumber daya alam migas yang dituangkan dalam suatu hukum positif. betapa migas merupakan "sumber daya strategis" adalah sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan yang mendasari diterbitkannya undang undang tersebut yakni: bahwa migas: bahwa produksi migas merupakan cabang cabang produksi yang amat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak baik langsung maupun tidak, bahwa migas mempunyai arti khusus untuk pertahanan nasional, bahwa persoalan persoalan mengenai migas mengandung aspek aspek internasional. &a) apbnp guo yang telah menyerahkan harga bbm kepada mekanisme pasar telah bertentangan dengan prinsip dan uud serta menimbulkan ketidakpastian hukum bahwa rapat paripurna dpr membahas isu strategis pengesahan ruu tentang apbn perubahan tahun yang dipimpin ketua dpr berlangsung jumat siang, s.d. maret dini hari. rapat paripurna itu berjalan kisruh dan diwarnai sejumlah interupsi dari anggota fraksi yang memprotes cara kepemimpinan ketua dpr, marzuki alie. pernyataan pernyataan ketua dpr itu dinilai banyak yang kurang fair, berat sebelah, dan tidak konsisten. rapat diwarnai aksi walk out oleh seluruh anggota fraksi hanura dan pdip. mereka menilai rapat tidak demokratis dan tidak mendengar aspirasi anggota: bahwa dalam sidang paripurna, terdapat dua opsi yang akan diajukan dpr kepada pemerintah. opsi pertama, nomor tentang apbn tetap diberlakukan alias tidak menaikkan harga bbm bersubsidi. opsi kedua, adalah menambahkan (6a) yang bermakna asumsi dasar makro sektor energi bbm ini didasarkan pada perkembangan harga indonesian crude oil price selama enam bulan pasar minyak dunia: bahwa setelah melalui voting, opsi pertama mendapat suara berasal dari suara anggota fraksi partai gerindra dan fraksi pks. opsi kedua mendapat suara yang berasal dari anggota fraksi partai demokrat, partai kebangkitan bangsa, partai persatuan pembangunan dan partai golkar. sesuai hasil keputusan voting yang memenangkan opsi kedua, maka lahirlah (6a) yang kini telah diundangkanl adanya (6a) guo, dengan sendirinya bertolak belakang dengan bunyi yang menyebutkan "harga jual eceran bbm bersubsidi tidak mengalami kenaikan." guo menimbulkan ketidakpastian hukum. keputusan menambahkan (6a) guo adalah bukan keputusan menolak kenaikan harga bbm, namun keputusan tersebut adalah keputusan persetujuan kepada pemerintah untuk menaikkan harga bbm, tetapi disertai dengan syarat. satu sisi, dpr ingin dipersepsikan memperhatikan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga bbm, karenanya yang sebenarnya melarang kenaikan harga bbm dipertahankan. akan tetapi, sisi lain dpr terutama yang mendukung penambahan (6a) sebenarnya mendukung penuh rencana pemerintah menaikkan harga bbm. karena itu mereka menambahkan (6a) guo, yang memberikan izin kepada pemerintah untuk menaikkan harga bbm dengan syarat jika rata rata icp selama enam bukan terakhir persen lebih tinggi dari icp yang diasumsikan apbnp yaitu usd per barel, bahwa proses pembahasan (6a) guo dpr menunjukkan bahwa para wakil rakyat yang menyetujui opsi tersebut sudah tidak lagi bisa merasakan aspirasi dan penderitaan rakyat. penolakan kenaikan harga bbm diungkapkan oleh hampir semua kalangan masyarakat, mulai mahasiswa, pedagang, buruh, dan masyarakat secara umum. penolakan itu juga terjadi secara meluas hampir seluruh indonesia, terjadi sampai kota kota kecil. aksi aksi penolakan itu juga banyak diwarnai bentrokan dengan aparat kepolisian dan tidak sedikit yang terluka karenanya. kerusakan pun terjadi sejumlah fasilitas publik, kendaraan dan sebagainya. namun semua itu seolah menjadi gonggongan anjing dan kafilah perencana kenaikan harga bbm tetap berlalu: bahwa dengan lahirnya &a) guo, sebenarnya adalah persetujuan kepada pemerintah untuk menaikkan harga bbm jika parameternya terpenuhi. parameternya adalah jika rata rata harga minyak mentah indonesia indonesian crude oil price l cpp) naik lebih dari persen dari icp yang diasumsikan dalam apbn p. asumsi icp apbnp ditetapkan sebesar usd per barel. itu artinya jika rata rata icp mencapai minimal usd perbarui, maka pemerintah bisa langsung menaikkan harga bbm, bahwa (6a) guo memberi peluang kenaikan harga bbm kapan saja. dan waktunya itu tergantung pada perkembangan icp yang mengikuti harga pasar minyak dunia. begitu rata ratanya saat itu selama enam bulan belakang melebihi batasan dalam (6a) itu maka pemerintah bisa langsung menaikkan harga bbm. itu sama artinya kenaikan harga bbm atau dengan kata lain penentuan harga bbm oleh pemerintah ditentukan oleh pasar. jadi keputusan paripurna dpr yang melahirkan (6a) guo merupakan kemenangan doktrin ekonomi pasar. hal itu mempertegas bahwa ideologi dan aliran ekonomi yang diadopsi pemerintah yang kemudian ditegaskan lagi oleh dpr, tidak lain adalah doktrin ekonomi pasar alias kapitalisme neo liberald bahwa dan uud menentukan:pendahulubegitulah bunyi undang undang dasar yangmanat uud memberikan dua tataran penting yakni penguasaan oleh negara dan kemakmuran rakyat yang memberi inspirasi dan landasan normatif pengelolaan industri bahan bakar minyak bbm) indonesia, untuk menganalisis kedua tataran tersebut dilakukan pendekatan teori tentang negara kesejahteraan welfare state) sebagai teori payung grand theory) dan teori tentang hak menguasai oleh negara sebagai teori pendukung middle range theory), negara kesejahteraan welfare state) adalah suatu negara yang dalam melakukan campur tangan terhadap kehidupan ekonomi ditujukan agar setiap warga negara dapat menikmati demokrasi ekonomi yaitu demokrasi dalam arti senjata nyatanya dan seluas luasnya. hal tersebut mencakup pembangunan manusia "seutuhnya", baik kemakmuran material dan spiritual. dalam welfare state subjek pendukung pertanggungjawaban adalah pemerintah negara beserta lembaga danditerbitkannya &a) apbnp nomor tahun tidak sejalan dengan pembangunan hukum nasional. pembangunan hukum nasional sebagai wujud dari tujuan negara untuksuatu sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. peningkatan dan prasarana hukum akan mendukung bekerjanya sistem hukum nasional yang mampu berperan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan negara, bahwa corak negara republik indonesia adalah welfare state" karena mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, dapat dilihat pada: penjelasan uud kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran dari orang seorang": ketetapan mpr nomor iv mpr tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dan seterusnya", sbn him dan )." bahwa menurut pemikiran tokoh proklamator bung hatta mohammad hatta, penjabaran uud penerbit mutiara jakarta, him mengenai uud mengatakan bahwa: dikuasai negara dalam uud tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang penginapan orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal cita cita yang tertanam dalam uud adalah produksi yang besar besar sedapat dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah. sedangkan tenaga tenaga indonesia yang lemah dengan jalan koperasi. selanjutnya, diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk mengerahkan pekerja dan capital nasionalkesempatan yang dibuka bagi bangsa asing untuk menanamkan modal mereka indonesia adalah supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran bangsa kita, bangsa indonesia." bahwa tri tri hi, dkk, konsep penguasaan negara sektor sumber daya alam berdasarkan uud sekretariat jenderal mkri dan cles hui, jakarta, him. berbicara mengenai konsep negara kesejahteraan dengan fungsi negara, yang menyebutkan sebagai berikut: hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam uudmewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara, hak penguasaan negara dalam uudad, ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. bahwa menurut pan mohamad faiz pan mohamad faiz, penafsiran konsep penguasaan negara berdasarkan uud dan putusan mahkamah konstitusi, jakarta, oktober menyebutkan keterkaitan hak penguasaan negara dengan manfaat untuk:kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alum:uursdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) tidak untuk melakukan eigensdaad': bahwa pokok pikiran pengertian dikuasai dan pengusahaan kekayaan atau tidak dapat dilepaskan dari dasar pemikiran pada waktu penyusunan uud dalam risalah sidang badan penyelidik usaha usaha persiapan kemerdekaan indonesia bucki) tanggal mei agustus dan lampiran soal perekonomian indonesia merdeka" untuk usaha pertambangan ada empat masalah penting yaitu: pengertian dikuasai harus diartikan dapat menyatukan negara dengan seluruh rakyat, perusahaan (korporasi) yang menguasai hajat hidup orang banyak, penyertaan pemerintah harus semakin besar, usaha negara dalam pertambangan adalah badan yang bertanggungjawab kepada pemerintah, pimpinan perusahaan tidak harus bersifat birokrasi, karena perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang sangat bertentangan. bahwa tujuan pembentukan negara dan kedudukan hak menguasai dari negara atas sumber daya alamnya telah membawa kepada cita cita yang sangat mulia yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan keadilan sosial. prinsip hak menguasai dad negara terhadap kekayaan atasnya juga diakui dalam hukum internasional dalam dokumen dokumen berikut: resolusi majelis umum pbb, desember tentang prinsip penentuan nasib sendiri bidang ekonomi setiap negara (economic self determination) yang menegaskan hak setiap negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya: resolusi majelis umum pbb, desember november dan desember yang memperluas ruang lingkup prinsip hak menguasai permanen (permanent sovereignty) terhadap kekayaan alam dasar laut dan tanah bawahnya dan perairan laut yang masih berada dalam yurisdiksi nasional suatu negara: resolusi majelis umum pbb tahun dan deklarasi tentang pembentukan tata ekonomi indonesia baru dan program hak hak ekonomi dan kewajiban negara charter economic rights and duties state) tahun menegaskan kembali hak menguasai dari negara untuk mengawasi kekayaan alamnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, covenant economic, social and cultural rights dan covenant and civil political right tanggal desember menegaskan hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya: declaration the human environment yang dilahirkan stockholm pada tahun dalam dan menegaskan kembali bahwa negara negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijakan pemeliharaan lingkungannya dan dalam pemanfaatan tersebut negara bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada wilayah yurisdiksi nasionalnya, bahwa ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor vi mpr menyebutkan misi ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan semua kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam sda) dan sumber daya manusia (sdm) dan berkelanjutan". arah kebijakan ekonomi kerakyatan itu adalah: bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan: berprinsip persaingan sehat: memperhatikan pertumbuhan ekonomi, memilikibaik dalam berusaha bekerja, perlindungan hak hak konsumen serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat. dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan sistem ekonomi kerakyatan itu tidak lain adalah sistem ekonomi pasar yang berkeadilan. istilah ini terkait juga dengan dasar prinsip "efisiensi berkeadilan" yang dirumuskan dalam uud yang berlaku sekarang." bahwa arah kebijakan sebagaimana tap mpr nomor vi mpr tersebut atas, tidak akan pernah terwujud apabila menyerahkan harga bbm kepada mekanisme pasar sebagaimana dengan adanya (6a) apbnp nomor tahun pasar yang ideal tidak akan pernah terwujud dengan adanya guo, dampaknya justru akan menimbulkan ketidakstabilan harga, dan fluktuatif ekonomi negara yang dikendalikan dikuasai oleh asing: bahwa dengan menyerahkan harga bbm kepada mekanisme pasar, maka sendisendi perekonomian negara yang bersifat strategis dan penting bagi seluruh lapisan masyarakat pun seluruhnya akan tunduk dan bergantung kepada kekuasaan asing pasar internasional, bahwa selain itu, pemerataan perekonomian rakyat tidak akan pernah terjadi. yang akan terjadi justru pemusatan ekonomi kepada golongan orang kaya. pemusatan ekonomi akan mengarah pada praktik praktik ekonomi anti kompetisi, misalnya penetapan harga lebih tinggi dengan penawaran barang dan jasa lebih sedikit, timbulnya praktik praktik bisnis yang eksklusif, praktik praktik diskriminasi harga, maupun praktik praktik anti kompetisi lainnya: bahwa jika terjadinya kesenjangan sisi pemerataan, seharusnya negarawan yang memiliki kewenangan sebesar besarnya untuk mengatur. mekanisme alokasi faktor harga bbm haruslah dilakukan dengan menggunakan kekuatan pasar yang dikelola oleh negara: bahwa dengan menyerahkan harga bbm kepada mekanisme pasar sebagaimana (6a) apbnp nomor tahun hanya akan menjerumuskan masyarakat menuju jurang kehancuran ekonomi dan kesengsaraan rakyat. lebih dari tahun yang karl polanya karl polanya, transformasi besar: asa usul ekonomi dan politik zaman sekarang, yogyakarta, pustaka pelajar, hlm. telah mengingatkan bahwa: mengizinkan mekanisme pasar menjadi satu satunya pengatur nasib umat manusia dan lingkungan alam, bahkan hanya sebagai satu satunya pengatur nilai dan kegunaan daya beli akan menghancurkan masyarakat. apabila ekonomi pasar dibiarkan berkembang menurut hukum hukumnya sendiri, dia akan menciptakan keburukan keburukan dahsyat": bahwa dengan menyerahkan harga bbm kepada mekanisme pasar, sangat bertentangan dengan prinsip prinsip demokrasi ekonomi dalam uud suyanto patmosukismo suyanto patmosukismo, migas: politik, hukum dan industri", penerbit fikahati aneka, jakarta, him. menyebutkan demokrasi ekonomi dalam uud adalah penguasaan hak pengelolaan atas sumber daya alum yang mempunyai kemampuan pengembangan ekonomi nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara. dengan penguasaan hak pengelolaan ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan pengembangan ekonomi nasional dari rakyat indonesia. demokrasi ekonomi tidak mewacanakan unsur asing untuk membantu atau memberi kesempatan kerja kepada rakyat. demokrasi ekonomi mewacanakan unsur asing harus mampu mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk mampu memberikan kesempatan kerja dan usaha untuk dirinya sendiri. atau kemandirian ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi ekonomi nasional merupakan inti demokrasi ekonomi. penguasaan kedaulatan usaha atas seluruh potensi ekonomi nasional merupakan kunci utama untuk mewujudkan demokrasi ekonomi."15 desember bahwa segera setelah migas nomor tahun diundangkan, timbul reaksi dari berbagai kalangan yang pada dasarnya menyatakan bahwa undang undang tersebut sangat liberal dan mempertanyakan apakah langkah liberalisasi yang ditempuh itu karena tuntutan dunia internasional (globalisasi ekonomi) namun mengapa sampai harus mengorbankan kepentingan nasional? bahwa mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu tanggal desember dalam pertimbangannya menyebutkanoi yak. pemerintah dapat mempertimbangkan ban danhususnya dan dyaitu beruplain mengajukan bukti guo, para pemohon mengajukan lampiran yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti sebagai berikut:iiikartu advokat atas nama kuasa para pemohon, bukti fotokopi akta pendirian perhimpunan magister hukum indonesia phi): bukti fotokopi akta pendiriertanggal maret bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama muhammad fadli nasution, s.h., mh: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama joko suroboyo, s.h: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama eddy wesley parutan, s.e: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama mansyur maturity, s.t, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama jalan hagabean nasution, s.t, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, pemerintah menyampaikan keterangan lisan dalam sidang tanggal juni dan menyampaik(6lx dan nomor perangkatnya. dalam welfare society, masyarakat beserta seluruh kelembagaannya, sedangkan dalam demokrasi ekonomi membutuhkan interaksi serta kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. terwujudnya demokrasi ekonomi dibutuhkan persamaan politik, fisik, pendidikan dan pendapatan kekayaan. sutrisno, welfare state dan welfare society dalam ekonomi pancasila, cetakan pertama, edisi pertama, yogyakarta pada negara kesejahteraan yang demikian, negara mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka menciptakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung menyangkut harkat dan martabat manusia, menurut ajaran utilitarianisme atau ajaran yang menekankan kemanfaatan, sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya dan tugas dari pemerintahnya bukan hanya semata mata untuk menjalankan pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka tujuan negara. maka selain harus menjaga keamanan rakyatnya, negara hukum bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. dalam negara hukum materiil, negara bukan saja menjaga keamanan semata mata namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya. jeremy bentham sebagaimana disebutkan friedman adalah penganut aliran ini dengan semboyannya "the greatest happiness the greatest number". friedman w., legal theory, steven sons, london, 4th edition, him.. dalam praktiknya negara yang menganut welfare state berarti bahwa tujuan negara adalah untuk melayani masyarakat (to serve the public), konstitusi negara republik indonesia, uud seperti tertera dalam pembukaan preambule) terkait cita cita nasional, bahwa negara hendak mewujudkan kondisi adil dan makmur bagi seluruh rakyat indonesia,. penjelasan pemerintah atas ketentuan (6a), 15a dan 15b,: adil dan makmur." untuk mewujudkan cita cita tersebut, salah satu arahannya adalah sebagaimana tercantum dalam bab xiv uud tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial", khususnya dan lainnya dalam uud yang mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia adalahadaban serta kesejahteraan umat manusia"selanjutnya, dalam pembukaan preambule) alinea keempat undang undang dasar uud) menyebutkan bahwa tujuan didirikannya republik indonesia adalah:. :x puu xmenyampaikan keterangan lisan dalam sidang tanggal juni dan menyampaikan keterangan tertulipara pemohon beranggapan ketentuan (6a) undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahunbunyipemohon dannt(6(6(6p dan hanya akan menjerumuskan masyarakat menuju jurang kehancuran ekonomi dan kesengsaraan rakyat.melalui putusan nomor puu i tanggal desember mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu i tanggal desember dalam pertimbangannya menyebutkan: para pemohon mengalihag8menganut p, dan semangat uud sebagaimana dan sertapenetapan kebijakan harga bbm: negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi hak asasi manusia, bila tidak dikhawatir untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar: rencana pemerintah untuk menaikkan harga bbm per april mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan. rencana itu memancing mahasiswa menggelar aksi demonstrasi berbagai penjuru nusantara untuk menolak kenaikan harga bbm. beragam ekspresi dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sangat merugikan rakyat banyak. para demonstran beralasan dengan naiknya harga bbm, penderitaan rakyat kecil akan bertambah berat. rakyat tak akan mampu lagi membeli bbm dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. dengan naiknya harga bbm, akan menjadi pemicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, daging, sayur, dan lain lain. selain itu, naiknya harga bbm juga otomatis menaikkan harga jasa transportasi dan tarif dasar listrik sehingga memicu kenaikan biaya pendidikan sampai kesehatan. dari rangkaian itu, angka kemiskinan negara yang kaya raya ini akan melonjak. dampak itu hampir pasti terjadi dan akan menjadi penghalang hidup rakyat kecil indonesia. dampak dari merosotnya biaya hidup akan semakin terasa. kenaikan harga bbm adalah bentuk penindasan dan penjajahan rakyat indonesia. rencana kenaikan bbm tersebut, telah memicu aksi aksi anarkis para pendemo hampir seluruh wilayah indonesia. ratusan mahasiswa ditangkapi dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat aksi anarkis dipicu rencana pemerintah menaikkan harga bbm per april cukup besar: puncaknya pada sidang paripurna dpr tanggal maret maret dini hari, harga bahan bakar minyak bbm) bersubsidi akhirnya batal dinaikkan per april meski begitu, pemerintah masih dapat menaikkan harga bbm bersubsidi dengan catatan tertentu. jika kenaikan icp dalam kurun waktu15xguo diundangkan dan tidak berlaku surut. bahwa terkait dengan pendapat pemohonterkait dengan keberatan pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat kebijakan (6a) apbnp ago yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan harga kenaikan bbm berdasarkan harga icp, karena berpotensi menghalangi para pemohon untuk mendapatkan hak hak dasar warga negara seperti jaminan sosial yang dengan adanya (6a) apbnp guo mengakibatkan jaminan sosial, sehingga bertentangan dengan dan uud dpr menyatakan tidak sependapat. mengingat pengaturan mengenai jaminan sosial bagi seluruh warna negara sebagaimana diamanatkan dan uud tidak terkait langsung dengan penentuan harga eceran bbm berdasarkan mekanisme pasar. pengaturan mengenaiegaskahkan dalam apbnp guo telah diantisipasi akibat gejolak harga terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan alokasi untuk bantuan langsung sementara masyarakat. hal ini diatur dalam yangagdi,i2.5j menimbang bahwa pemerintah menyampaikan kesimpulpada pokoknya tetap pada keterang(6a)berikut: pemohon dan pemohon mengklarifikasi dirinya sebagai badan hukum privat berdasarkan akta pendirian perhimpunan magister hukum indonesia nomor tanggal agustus dan aktaanggal maret yang antara lain mempunyai tuju ketuhanan yang maha esa. hak konstitusional pemohon dan pemohon tersebutpemohon iii, pemohon iv, dan pemohonatas (enam) bulan mengalami kenaikan persen dari harga asumsi icp pada apbn perubahan maka pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga bbm bersubsidi. itulah keputusan akhir setelah sidang paripurna dpr diwarnai kisruh ketika bersidang. hasil keputusan tersebut, sebagaimana tertuangyebutlahirnya (6a) guo, menimbulkan ketidakpastian hukum. (6a) bertolak belakang dengan tetap dipertahankannya nomor tahun tentang apbn yang melarang kenaikan harga bbm. para anggota dpr dalam rapat paripurna yang mendukung penambahan (6a) tetapi tetap mempertahankan memainkan peran bermuka dua hadapan rakyat. seolah olah memperhatikan aspirasi rakyat, padahal sejatinya tidak: selain itu, (6a) memberi peluang kenaikan harga bbm kapan saja. namun jangka waktu enam bulan yang berlaku tidak memiliki kejelasan kapan diberlakukannya. hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil berdasarkan undang undang dasar republik indonesia tahun pengesahan penambahan (6a) nomor tahun guo, mencerminkan kebijakan sebagian besar anggota dpr yang tidak pro rakyat, dan secara inkonstitusional menyerahkan penentuan harga bbm mekanisme pasar, (6a) apbnp bertentangan dengan uud dan dalam konstitusi tersebut dinyatakan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara. sehingga sudah sewajarnya penentuan harga bahan bakar minyak bbm) tidak bisa diserahkan harga pasar. negara harus menentukan sendiri harganya, tidak boleh berpatokan terhadap harga pasar, selain itu, secara prinsip norma penentuan harga bbm yang mengacu pada harga nama para pemohon guo (vide yang mempunyai hak konstitusional sebagaimanakualifikasi pemohon dan pemohon adalah sebagai badan hukum privat, menurut mahkamah berdasarkan alat alat bukti yang diajukan, tidak ditemukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. pemohon dan pemohon mengklarifikasi dirinya sebagai badan hukum privat dengan mendasarkan pada akta notaris tentang pendirian perhimpunan magister hukum dan, yang belum memperoleh kedudukan sebagai badan hukum privat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mahkamah berpendapat pemohon dan pemohon tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama: bahwa kualifikasi pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon adalah sebagai perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat, karyawan pada perusahaan swasta, dan wirausaha yang mempunyai hak untuk mendapatkan harga minyak yang terjangkau sesuai dengan kemampuannya: berdasarkan hal tersebut, mahkamah berpendapat pemohon sampai dengan pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan guo, dan pemohon ii, berlakunya guo secara terus menerus dapat merugikan berbagai macam usaha usaha mereka dalam menjalankan tugas dan peranan untuk memberikan perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum serta keadilan indonesia, termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak hak masyarakat. selain itu, berlakunya guo, yaitu menaikkan harga bbm yang diserahkan kepada mekanisme pasar merugikan hak konstitusional pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon untuk mendapatkan jaminan sosial dan memperoleh kesejahteraan sebagai warga negara. berdasarkan dalil kerugian parab" bertentangan dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: (6a)apabila harga rata ratanya selama enam bulan belakang melebihi batasan dari (6a) maka pemerintah dapat langsung menaikkan harga bbm tersebut. dengan demikian kenaikan harga bbm oleh pemerintah tersebut ditentukan oleh harga pasar. ketentuan (6a) undang undang guo telah mempertegas doktrin ekonomi pasar atau kapitalisme neo liberal, (6a) undang undang guo menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemerintah tidak menentukan sejak kapan jangka waktu enam bulan tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir, yaitu: i3. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan dan lampiran yang diberi tanda bukti dan bukti sampai dengan bukti tanpa mengajukan saksi maupun ahli: pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan (6a) bertentangan dengan dan uud dengan alasan dalammenurut mahkamah, permohonan pemohon mengenai pengujian (6a) terhadap dan uud telah dinilai dan diputus dalam perkara nomor puu 1x tanggal desember pukul wib, sehingga mutasi mutans putusan dalam perkara guo menjadi pertimbangan dalam perkara ini: terhadap permohonan para pemohon guo mengenai pengujian (6a) terhadap uud dengan alasan bahwa undang undang guo menimbulkan ketidakpastian hukum karena kenaikan harga bbm tersebut, menurut mahkamah permohonan pemohon guo terhadap uud telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah nomor puu 1x tanggal desember pukul wib, sedangkan permohonan pemohon terhadap dan uud menurut mahkamah, para pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan alasan yang menjadi dasar permohonannya, oleh karenanya mahkamah berpendapat sepanjang permohonan para pemohon terhadap dan uud adalah tidak jelas danserta undang undang dasar negara republik indonesia tahun nobis idem, i4.jelas dauwardi pasar minyak global sebagaimana dimaksud dalam (6a) guo, sama dengan prinsip yang diatur desember melalui putusannya menganggap dan guo bertentangan dengan uud sebab, minyak dan gas adalah kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup banyak orang dan berada dalam penguasaan negara. maka seharusnya prinsip seperti itu tidak dapat diterapkan dan diberlakukan lagi melalui (6a) apbnp nomor tahuujiterbukti dengan meyakinkan telah bertentangan dengan amanat konstitusi dan dan undang undang dasar(( tentang pengujian nomor tahun tentang ketenagalistrikan terhadap uud berdasarkan yurisprudensi mahkamah konstitusi atas, suatu perkumpulan organisasi diperbolehkan mengajukan permohonan uji materiildan, |
ajwidyastuti seroja, sc.: pekerjaan dokter, alamat jalan bhakti kav. kelurahan cilandak timur, jakarta selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama dr. suherman harun, pekerjaan dokter, alamat taman aries kelurahan merula utara, kecamatan kembangan, jakarta barat, selanjutnya disebut sebagai . pemohon il, nama ikatan senat mahasiswa kesehatan masyarakat indonesia islami): yang diwakili oleh: nama nila rahim ina, pekerjaan sekjen ikatan senat mahasiswa kesehatan masyarakat indonesia islami), alamat jalan perintis kemerdekaan, jati, padang: selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli memberi kuasa kepada tudung mulya lubis, sh., azas timor nainggolan, sh., si., bagus hary haryanto, sh., david tobing, sh., ari subagyo, sh., muhammad joni, sh., mh., mustahil, sh., mh., mike mariana siregar, sh., andy oktriawan, sh., arief ariyanto, sh., yobelny batubara, sh., rizki zulkarnain, sh., rio arif wicaksono, sh., alfred koko, sh., asep bambang fauzi, sh., riyanto yang, sh., daniel sinaga, sh., nina zainal, sh., dan ka. rahayu, sh., kesemuanya paraatau sapta indonesia, yang beralamat jalan panca warga nomor cipinang mutahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. (bukti bahwa asas asas sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tahun tersebut adalah dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan yang menjelaseter muatan dalam pembuatan perundangan undangan juga tidak dipenuhi yaitu undang undang nomor tahun ketertiban dan kepastian hukum (bukti bahwa dengan demikian antara ketentuan penjelasan dengan dalam kesehatan tersebut, tidak menunjukkan konsistensi yang berakibat suatu peraturan perundang undangan tidak menimbulkan keadilan dan kepastian hukum, dimana dalam penjelasan menunjukkan adanya ketidakwajiban sebagaimana terlihat dalam kata dapat untuk mencantumkan gambar dalam bungkus rokok, akan tetapi dalam ketentuan lain yaitu justru memberikan sanksi pidana apabila adonsistensi dalam peraturan perundang undangan itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan, sehingga dapat terjadi tidak konsisten dalam pembentukan peraturan perundang undangan. dari segi penegakan hukum, konsistensi dalam tindakan dari lembaga kenegaraan sangat menentukan kadar kepastian hukum, dalam arti jatuhnya konsistensi dalam tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. kepastian hukum akan menjadi pengamatan masyarakat, karena masyarakat memiliki perasaan peka terhadap ketidakadilan kuno goesniadhi, harmonisasi hukum dalam perspektif perundang undangan lex spesialis suatu masalah)", surabaya pt. temprina media grafika, hal. (bukti menurut john rasis dalam theory justice keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian bagian dalam kesatuan, antara tujuan tujuan pribadi dan tujuan bersama. dalam masyarakat yang adil timbulnya keadilan tidak pernah akan diizinkan, kecuali untuk menghindarkan suatu keadilan yang lebih besar, pembentukan peraturan hukum yang tidak didasarkan pada asas hukum secara konstitutif akan menghasilkan kumpulan peraturan yang secara materiil bukan merupakan norma hukum. demikian pula selanjutnya proses pelaksanaan peraturan hukum tidak dapat dicari dasar asas hukumnya secara relatif, akan menghasilkan norma hukum yang jauh dari tujuan keadilan. dalam buku the morality law (moralitas hukum) disebutkan bahwa prinsip prinsip hukum yang adil diantaranya yaitu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain laws should not contradictory) brian bix, jurisprudence: theory and context , chapter understanding lon fuller . second edition, london, sweet maxwell, ha. lihat juga aag, peter dan koesriani siswosubroto (ed) hukum dan pengembangan sosial . buku teks sosiologi hukum buku iii, jakarta pustaka sinar harapan, hal. (bukti bahwa dengan demikian kata dapat' sebagaimana terdapat dalam penjelasan dan. selain itu akan mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaksanaan undang undang tersebut terkait dengan kewajiban perusahaan produsen rokok mencantumkan peringatan baik tertulis maupun gambar dalam bungkus rokok. oleh karena, maka para pemohon sangat yakin bahwa penjelasan sepanjang kata dapat bertentangan dengan undang undang dasar bahwa pemohon berkeyakinan bahwa permohonan terhadap penjelasan undang undang kesehatan tidak akan dibiarkan oleh mahkamah konstitusi, karena jelas jelas dalam penjelasan dengan undang undang kesehatan menunjukkan ketidakkonsistenan satu dengan yang lain. kepedulian dan kewenangan mahkamah konstitusi untuk tidak membiarkan adanya norma yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat konstitusional terlihat dalam pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusannya: .putusan nomor puu viii halaman (bukti p 15a). peringatan tertulis dan disertai gambar akan memberikan pendidikan dan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. bahwa ketentuan penjelasan sekarang ini memberikan kebolehan kepada produsen rokok dalam memberikan peringatan dalam bungkus rokok untuk tidak menggunakan gambar dalam peringatan pada bungkus rokok, padahal secara teoritis banyak dipakai oleh produsen rokok, tidak memberikan suatu informasi yang benar, jelas, dan jujur serta terbuka mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, padahal jelas jelas undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen mensyaratkan kepada produsen untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas suatu benda, sebagaimana disebutkan dalam huruf yang berbunyi hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi mengenai jaminan barang dan atau jasa (bukti bahwa hakim mahkamah konstitusi dalam putusnya nomor puu vii tanggal september yangnya nomor puu videngan kata dapat' dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, produsen rokok akan cenderung hanya mengunakan peringatan tertulis yang itu terbukti dari sekian banyak produsen rokok yang ada indonesia hanya menggunakan peringatan tertulis, padahal peringatan tertulis tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada masyarakat, maka dengan demikian masyarakat tidak akan mengetahui dan menyadari akibat akibat yang ditimbulkan atau bahaya yang sebenarnya yang ditimbulkan akibat merokok. bahwa kewajiban untuk memberikan informasi yang benar pada produk produk yang dihasilkan juga terlihat secara eksplisit dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal september dimana dalamannya nomor puu vsalah satu argumen tentang konsumsi rokok adalah perokok sendiri yang membuat keputusan untuk membeli rokok berdasarkan pengetahuan yang cukup tentang produk yang dibelinya. argumen ini didasarkan pada teori ekonomi tentang kedaulatan konsumen yang mengatakan bahwa konsumen sendirilah yang berhak menentukan bagaimana membelanjakan uangnya dengan dasar pengetahuan yang cukup tentang biaya dan manfaat dari pembelian produk tersebut dan konsumen sendiri akan menanggung beban biaya akibat pembeliannya. kedua asumsi itu tidak berlaku bagi konsumen produk tembakau karena calon perokok tidak sepenuhnya sadar bahwa produk yang dibelinya akan menyerahnya seumur hidup karena bersifat adiktif, beresiko terkena penyakit dan kematian dini, serta memberikan beban ekonomi dan kesehatan langsung atau tidak langsung pada orang lain. oleh karena itu perlu adanya peringatan yang berbentuk gambar pada bungkus rokok. bahwa peringatan kesehatan dalam bentuk gambar di sementara amerika serikat dimana peringatan kesehatan masih berbentuk tulisan, hanya perokok yang menganggap sebagai sumber informasi kesehatan bukti bahwa dalam deklarasi universal hak hak asasi manusia menyebutkan, "setiap orang sebagai anggota masyarakat dan sesuai dengan peraturan serta sumber daya setiap negara . kemudian komite hak ekonomi, sosial dan budaya memberikan interpretasi legal tentang (empat) elemen hak atas kesehatan melalui general comment yaitu availability (ketersediaan), accessibility (adanya akses), acceptability (dapat diterima menurut etika dan kebudayaan) dan quality (kualitas). oleh karenanya dalam rangka memenuhi salah satu elemen sebagaimana disebutkan yaitu accessibility atau adanya akses, maka selayaknya peringatan dalam bungkus rokok selain peringatan tertulis harus mencantumkan peringatan bergambar, sehingga masyarakat akan memperoleh akses yang jelas, terang dan terbuka atas informasi akan bahaya merokok (bukti p 18a), bahwa selain itu ada beberapa ketentuan ketentuan hukum positif indonesia yang memberikan ruang mengenai perlunya peringatan berbentuk gambar dan landasan untuk diterapkannya peringatan bahaya merokok diantaranya: undang undang nomor tahun tentang cukai yang menyebutkan bahwa karakteristik barang terkena cukai antara lain pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup (bukti undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, dan yang menjelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, dan perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi diri. (bukti undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik (bukti bahwa efektifitas pesan peringatan kesehatan berbentuk tulisan bungkus rokok yang beredar pasaran indonesia telah dievaluasi melalui studi yang dilakukan ppk pada tahun dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari responden pernah membaca peringatan kesehatan bentuk tulisan bungkus rokok, masing masing perokok dan bukan perokok, akan tetapi tidak percaya karena merasa tidak terbukti, tidak termotivasi berhenti merokok dan mengatakan tulisan terlalu kecil dan tidak terbaca. dari studi ditemukan bahwa responden menginginkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan, sepertiga jumlah perokok bahkan menginginkan pesan yang spesifik dan menakutkan pusat penelitian kesehatan ui, yayasan jantung indonesia dan serta, peringatan bahaya merokok dan keamanan rokok dalam upaya peringatan kesehatan, jakarta (bukti asean, ada empat adalah singapura, thailand, brunei darussalam, dan malaysia, tidak ketinggalan rokok: bahwa industri rokok nasional telah berpengalaman memproduksi peringatan kesehatan berbentuk gambar untuk rokok ekspor (bukti , selain itu, indonesia diharapkan dapat menjadi negara ke asean setelah singapura, thailand, brunei, dan malaysia yang menerapkan peringatan kesehatan berbentuk gambar kemasan rokok atau negara ke setelah thailand dan india wilayah separo dari who (bukti bahwa dengan demikian kata dapat yang terdapat dalam penjelasan yang tidak mewajibkan perusahaan produsen rokok telah mengebiri hak konstitusional masyarakat dalam hal ini pemakai penguna rokok untuk mendapatkan informasi yang dapat mengembangkan diri dan sosialnya sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen dan undang undang dasar bahwa dengan demikian,demikian pemberlakuan atau penamaan undang undang nomor tahun penjelasan sepanjang mengenai kata "dapat"atas makasudah kiranyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:dalam penjelasan undang undang nomor tahun sepanjang mengenai kata dapat dinyatakan bertentangan dengan uud menyatakan materi muatan dalam penjelasan undang undang nomor tahun sepanjang mengenai kata dapatseharusnya berbunyi, yang dimaksud dengan 'peringatan kesehatan'", yang mencantumkan penjelasan undang undang nomor tahun tentang rumah sakit, bukti fotokopi artikel yang berjudul perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, oleh husni syam: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dr. widyastuti seroja, ms.c, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dr. suherman harun, bukti fotokopi: bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bukti fotokopi dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bukti fotokopi putusan manakah konstitusi nomor puu vi1 bukti bukti fisik tidak diajukan): bukti fotokopi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga ikatan senat mahasiswa kesehatan masyarakat indonesia isi), bukti fotokopi huruf dan hurufp 15a fotokopi putusan nomor puu viii halamanfotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal septemberp 18a fotokopi deklarasi universal hak hak asasi manusia, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang cukai, bukti danterbukaan informasi publik: bukti fotokopi penggalan artikel, peringatan kesehatan berbentuk gambar bungkus rokok,undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman,bukti fotokopi penggalan artikel mengenai peringatan kesehatan berbentuk gambar bungkus rokok, bukti bukti fisik tidak diajupenjelasberprofesi sebagai dokter yang merasa mempunyai kewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti yang diamanatkan oleh undang undang dan vide bukti menimbang bahwa pemohon iii adalah sebuah organisasi ikatan mahasiswa fakultas kesehatan dari beberapa universitas yang bergabung sebagai wadah advokasi dan gerakan mahasiswa terhadap isu kesehatan masyarakat yang mempunyai ber, menimbang bahwa para pemohon yang perduli terhadap dunia kesehatan pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusionalakibat berlakunya kata dapat yang tercantum dalam penjelasan yang menyatakan,menimbang bahwa menurut para pemohon kata dapat yang tercantum dalam penjelasan guo, merugikan para pemohon dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: kata dapat yang tercantum dalam penjelasan menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum, karena tidak sinkron dengan yangdalam penjelasan menunjukkan adanya ketidakwajiban untuk mencantumkan gambar dalam bungkus rokok, akan tetapi dalam ketentuan justru memberikan sanksi pidana apabila adaberbentuk gambar, karena ketidakkonsistenan penjelasan dengan tersebut, maka akan berimplikasi timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang adil dalam masyarakat terutama kepada para pemohon yang peduli kepada dunia kesehatan masyarakat indonesia, dan akan mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaksanaan undang undang tersebut,warga negara indonesia dan badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya olehmemohon pengujian konstitusional atas penjelasan terhadapmenurut mahkamah, pada hakikatnya permohonan dan alasan alasan para pemohon dalam permohonan nomor puu viii sama dengan permohonan dan alasan alasan para pemohon dalam permohonan guo yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakandengan batu uji yang sama mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo,nwar usman, ahmad fadli semadi, hamdan zelda, dan akil mochtarnwar usman ttd. ttd. hamdan zelda ahmad fadli semadi ttd. akil mochtar panitera pengganti, ttd. saiful anwar, dan memutuskan uji materiil atas penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan terhadap uud kedudukan hukum legal standing) dan kepentingan konstitusional para pemohon. pembukaan undang undang dasar penjelasan undang undang nomor tahun tentang rumah sakit, lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor (bukti p1)hususnylihat husni syam, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, masam leave comment categories: artikel, desember (bukti p2), dalam hubungan dengan hak asasi manusia, persoalan mengenai kesehatan ini negara indonesia diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan dimana dalam menyebutkan bahwa: kemudiandan pemohon yakni: dr. suherman harun dan dr. widyastuti seroja, sc, merupakan warga negara indonesia yang dibuktikan dari kartu tanda penduduk republik indonesia (bukti dan bukti sedangkan pemohon iii merupakan ikatan senat mahasiswa kesehatan masyarakat indonesia islami) yang berkomitmen akan kesehatan masyarakat dibuktikan dengan anggaran dasar (bukti dengan demikian ketentuan seperti diatur huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sudah terpenuhi.penjelasan undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar mengacu pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii perkara nomor puu v (bukti p6)(bukti p7). pemohon dan pemohon adalah masing masing sebagai warga negara indonesia dan juga sebagai seorang dokter, dimana dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan memiliki kewajiban guna mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, (bukti adapun bunyi dan menyatakanlain itu, pemohon pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara uji materiil undang undang nomor tahun tentang penyiaran sebagaimana terlihat dalam putusan nomor puu vii (bukti dan perkara nomor puu viii (bukti dengan demikian syarat legal standing seperti disebutkan dalam putusan nomor puu viii terpenuhi. selanjutnya pemohon iii adalah sebuah ikatan mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat dari beberapa universitas yang tergabung sebagai wadah advokasi dan gerakan mahasiswa terhadap isu kesehatan masyarakat. pemohon iii dalam kedudukan hukumnya sebagai pemohon uji materil undang undang nomor tahun tentang kesehatan mengacu pada anggaran dasar dan rumah tangga ikatan senat mahasiswa kesehatan masyarakat indonesia islami) (bukti dalam bab tujuan dan tugas, dan dijelaskan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut tujuan umum islami adalah menjalin persatuan dan kesatuan antar senat mahasiswa kesehatan masyarakat se indonesia dalam rangka pembinaan mahasiswa kesehatan masyarakat se indonesia sebagai insan yang mengi dan mengimplementasikan nilai nilai yang terkandung dalam ilmu kesehatan masyarakat: tujuan khususnya meningkatkan kepekaan dan peranan senat mahasiswa kesehatan masyarakat dalam mengkritisi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan kesehatan masyarakat pada khususnya. meningkatkan peran aktif dalam upaya dan preventif demi mencapai masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan produktif. bahwa pemohon iii sudah secara nyata dan faktual dalam jangka waktu yang panjang menjalankan kegiatan yang bermeningkatkan . selain itu pemohon iii juga terlibat dalam upaya pengendalian dampak tembakau seluruh wilayah indonesia melalui koordinasi wilayah dan jaringan jaringan yang tersebar hampir diseluruh indonesia,: bahwa dengan mengacu dan, maka telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud putusan nomor puu viii yaitu: sebagai perkumpulan ikatan mahasiswa yang concern dalam pembelaan kepentingan publik dalam hal ini masalah kesehatan, selanjutnya, pemohon pemohon dan pemohon iiiketentuan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. sebagai warga negara dan ikatan mahasiswa kesehatankepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud dalam pandangan para pemohon dengan kata dapat' sebagaimana termuat dalam penjelasan undang undang nomor tahun tidak konsisten, sehingga berakibat tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat terutamasehatan dikatakan dengan uud alasan alasan permohonan bahwa para pemohon dalam permohonan ini menyatakan bahwa penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan sepanjang kata dapat bertentangan dengan undang undang dasar merujuk teori hans kersen yang dikenal dengan teori stufenbau des recht atau the hierarchy law atau stufentheorie', menjelaskan bahwsumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar grundnorm ) maria farida indrawi, ilmu perundang undangan, jenis, fungsi dan meter muatan, yogyakarta kanisiua, bahwa sesuai dengan landasan pengujian yang digunakan dalam permohonan ini yaitukami mengunakan alasan alasan sebagai berikut: penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan sepanjang mengenai kata dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian dan ketidakseimbangan hukum. bahwa undang undang tahun tentang kesehatan, menyebutkakemudian dalambahwa ketentuan lain dalam undang undang nomor tahun yaitu undang undang nomor tahun tentang kesehatan, yang menjelaskan bahw . bahwa dengan demikian ketentuan penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan menunjukkan adanya ketidaksinkronisasian satu dengan yang lainnya. selain itu dengan adanya ketidaksinkronisasian antara penjelasan dengan tidak menunjukkan adanya pemenuhan asas dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana dijelaskan dalam huruf dan huruf undang undang nomor |
ahusain umajohar: tempat tanggal lahir sidrap, sulawesi selatan, desember pekerjaan wiraswasta, alamat jalan haji dilan nomor rw kelurahan ulujami, kecamatan pesanggrahan, jakarta selatandengan saksama bukti bukti dan keterangan ahli dar menyatakan, menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun permohonan pemohon: il. kedudukan pemohon legal standing) bahwa menurut ketentuan mk: bahwa penjelasan menyatakan, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam uud bahwa pemohon mendalilkan memiliki legal standing dalam perkara pengujian undang undang dan pemohon menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disebut lla), ill. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil sebanyak (sebelas) norma lla, yaitu: yaituhuruf pemberian kewenangan oleh uud tersebut atas, samping akan melemahkan kinerja polri juga berpotensi membuat terjadinya tumpang tindih kewenangan. dengan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara tersebut maka akan berpotensi mengorbankan hak konstitusional pemohon dan pengguna jalan pada umumnya (pengemudi, pejalan kaki, pengguna jasa angkutan umum), sebagaimana diatur dalam dan uud maka pemohon berharap agar kewenangan kepolisian dikembalikan kepada tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan dalam uud sehingga kepolisian dapat melayani rakyat secara optimal sesuai dengan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. oleh karena itu, berdasarkan hak konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dalam uud maka pemohon memiliki hak dan kewajiban memperjuangkan agar lembaga negara termasuk kepolisian dapat melaksanakan amanat uud secara murni dan konsekuen, bahwa ketentuan yang diatur dalam huruf lla bertentangan dengan dan uud alasan: ketentuan lla, yaitu: ketentuan tersebut. diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan dimaksud sering terjadi jalan setiap hari. rakyat termasuk pemohon dipaksa antri dalam kemacetan lalu lintas, sementara orang orang tertentu yang telah dipertimbangkan oleh kepolisian sesuai dengan huruf lla tersebut, seperti rombongan penganten, rombongan wisata, rombongan keluarga orang kaya dan lainnya yang bisa menyewa polisi, dapat menikmati pengawalan (voorrijder) petugas polisi untuk melewati antrian pengguna jalan lain dan melanggar hak pengguna jalan lainnya untuk diperlakukan sama sebagai pengguna jalan. penyalahgunaan kewenangan dalam pengawalan lalu lintas tersebut telah menjadi topik bahasan dalam acara dialog metro pada hari rabu tanggal juli pukul wib dengan tema voorrijder mencederai hati rakyat . kondisi tersebut sangat menyakiti hati rakyat, maka pemohon dan pengguna jalan pada umumnya (pengemudi, pejalan kaki, pengguna jasa angkutan umum) merasa diperlakukan diskriminatif atas muatan materi ketentuan dalam huruf lla, yang bertentangan dengan dan uud lla bertentangan dengan dan uud alasan: pemegang izin trayek yang bermaksud memperpanjang izin proyeknya harus dilindungi dan diprioritaskan, dan tidak harus melalui pelelangan yang merugikan pemegang izin. pemohon berpendapat lla membuka peluang terjadinya pelanggaran hak konstitusional yang diatur dalam dan uud petit mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan bahwa ketentuan lla bertentangan dengan uud menyatakan bahwa ketentuan huruf lla bertentangan dengan uud menyatakan bahwa ketentuan huruf lla bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menyatakan bahwa ketentuan llatulisan hasil telaahan pemohon atas undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bukti fotokopi rekomendasi hasil rapat kerja nasional asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia afeksi) bukti fotokopi kliping koran harian kompas, juli selain mengajukan alat bukti surat tulisan pemohon juga mengajukan seorang ahli, drs. syaidina ali, dipl. all., si., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli memberikan keahliannya berdasarkan pendidikan dan pengalamannya sebagai kepala dinas kota palembang dan berdasarkan penglihatan, masukan, seminar, pengetahuan, serta aplikasi lapangan, ahli adalah alumni dari lalu lintas (sekarang menjadi sekolah tinggi transportasi bekasi) (sic!!, ahli menerangkan bahwa pada kenyataan lapangan, terkait dan lain lain, bahwa terhadap pengawasan pelaksanaan lalu lintas lapangan, pemerintah seakan akan tidak boleh berada lapangan untuk melakukan penindakan penindakan pada kasus kasus yang sifatnya tempurung isi!l. kedua, pemerintah dalam hal ini tidak melihat bahwa pemerintah daerah mempunya ahli transportasi yang banyak tersebar mana mana, akibatnya tidak berdaya dengan adanya undang undang guo. ketiga, pada dan lain lain, terkait rekayasa lalu lintas, pada kenyataannya kepolisian tidak pernah memiliki ahli bidang tersebut, terkait posisi rekayasa ahli lalu lintas berdasarkan undang undang otonomi daerah nomor isi!) bahwa kewenangan pemerintah daerah sudah jelas yaitu tidak menangani masalah politik luar negeri, pertahanan keamanan, musisi, moneter, dan lain lain. sementara itu, kewenangan yang sudah diberikan pada pemerintah daerah untuk membuat peraturan perundang undangan atau peraturan daerah, sudah tidak berlaku lagi daerahnya dengan adanya undang undang lalu lintas sehingga banyak aset ataupun personil petugas daerah yang tidak berfungsi: pemerintah daerah selama ini bisa mengatur kondisi lalu lintas terkoordinasi dengan pihak kepolisian, tetapi kenyataannya, dengan berlakunya undang undang guo, pemerintah daerah sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengatur, sedangkan aset dan personilnya juga banyak daerah: terkait adanya opini media cetak kompas bahwa polisi tidak sanggup mengatasi kesulitan lalu lintas jakarta, ahli berpendapat bahwa opini opini tersebut daerah sangat menyebar sehingga ada pembiaran permasalahan permasalahan lalu lintas daerah yang kewenangan kewenangannya ditarik oleh pusat yang tidak sesuai dengan perundang undangan yang ada sekarang, terkait kecelakaan kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun termasuk kemacetan kemacetan yang terjadi kota kota besar seperti jakarta akibat dari minimnya personal polri untuk menangani peraturan, termasuk penindakan secara konsisten, ahli menyatakan bahwa petugas yang ahli bidang lalu lintas yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak berdaya untuk dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan persoalan tersebut atas, sehingga seperti penanganan lalu lintas hanya sifatnya satu instansi saja tidak melibatkan instansi lain. padahal, pemecahan masalah masalah lalu lintas harus diselesaikan secara keseluruhan: semua undang undang atau peraturan perundang undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan memiliki visi dan misi, yaitu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas, namun menurut ahli, pada kenyataannya berbeda dengan aplikasi lapangan: ketika ahli menjabat sebagai kepala dinas perhubungan kota palembang, ahli tidak melakukan tugas tugas yang dibebankan kepada dinas perhubungan sebagai penyidik pegawai negeri sipil yang oleh kurap diberikan wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas dan tidak melakukan rekayasa lalu lintas serentak pada saat terjadi kemacetan mendadak. hal tersebut terjadi, menurut ahli, karena ada satu persepsi yang berbeda dari pihak kepolisian ketika mendidik pelanggar lalu lintas yang sifatnya langsung lapangan saat tertangkap tangan. sesuai dengan kewenangan dari penyidik sendiri tidak diperkenankan harus dalam koordinasi kecuali dalam operasi penertiban. tetapi untuk kasus tertangkap tangan, tidak boleh oleh pihak kepolisian lapangan. berdasarkan pengalaman ahli lapangan selama beberapa tahun harus berkoordinasi dengan kepolisian sehingga kewenangan kewenangan penyidik juga harus terbatas, terkait ada tidaknya pertentangan norma undang undang guo dengan undang undang dasar ataukah terdapat kekurangsempurnaan implementasi undang undang guo lapangan, ahli menyatakan bahwa ahli melihat tidak adanya koordinasi. sisi lain, ahli dalam penanganan kasus bidang kecelakaan lalu lintas sangat terbatas. ahli juga melihat antara kenyataan lapangan dengan keilmuannya bahwa semua pemecahan permasalahan, jika melihat implementasi berdasarkan aturan yang berlaku, aturan yang berlaku inilah yang akan memecahkan satu permasalahan permasalahan secara keseluruhan. yang menjadi permasalahan adalah aturan aturan tersebut ada implementasi yang tidak memihak kepada beberapa sisi. kedua, aturan harus diatur secara tegas sehingga lapangan tidak terjadi kerancuan kerancuan dalam operasional. untuk menangani kemacetan lalu lintas tidak dapat hanya satu instansi dan tidak dapat hanya satu institusi tetapi secara keseluruhan, serta pembagian kewenangan kewenangan harus diperjelas, menimbang bahwa untuk menanggapi dalil dalil permohonan pemohon, pemerintah menyampaikan opening statement baik lisan dan tertulis pada persidangan hari kamis, tanggal februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara indonesia, sebagai pemakai jalan dan atau pengguna jasa kendaraan umum merasa khawatir atas keselamatan dan kenyamanan diri pribadi, keluarga, sanak saudara, famili, dan kerabatnya, serta pengguna jasa dan pemakai jalan lainnya jalan raya, akibat penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sangat sentralistik sebagaimana diatur dalam lla, hal tersebut ditandai dengan permasalahan lalu lintas dan tingkat kecelakaan yang tinggi (setiap hari diperkirakan meninggal orang, dan kerugian material diperkirakan triliun per tahun), bahwa menurut pemohon ketentuan guo, juga dianggap memarjinalkan peranan pemerintah daerah yang semestinya mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengatur daerahnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, karena itu semestinya pemerintah daerah diberikan tanggung jawab dan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam koridor otonomi daerah (lihat uud bahwa menurut pemohon, secara umum undang undang guo jika diimplementasikan akan semakin menambah rutenya sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang pada akhirnya berdampak terhadap sistem kesehatan transportasi nasional, khususnya sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya, bahwa pemohon berharap agar permasalahan lalu lintas yang sudah sangat mengerikan dengan korban jiwa yang sangat besar dan kemacetan lalu lintas mana mana dapat ditangani secara serius oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yang memang secara langsung bersentuhan dengan rakyat daerah, dengan harapan pemakai jalan dapat berlalu lintas dengan lancar, nyaman dan selamat, singkatnya, undang undang guo, khususnya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, menurut pemohon telah menimbulkan ketidaknyamanan, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan dalam berlalu lintas, juga telah mengesampingkan prinsip prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, karena itu menurut pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan dan uud tentang kedudukan hukum . selanjutnya, pemerintah melalui yang mulia ketua majelis mahkamah konstitusi memohon kiranyayang saat initersebut atas, dari seluruh uraian permohonan pemohon, terkait dengan anggapan adanya sentralistik kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan memarjinalkan peranan pemerintah daerah sehingga menimbulkan permasalahan dalam sistem penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang merugikan hak konstitusional pemohon sebagai pengguna jasa lalu lintas dan angkutan jalan atas keselamatan dan kenyamanan diri pribadi maupun keluarga, menurut pemerintah dalam lla, pemerintah daerah justru telah diberikan peran yang besar dan telah tertampung kewenangannya secara proporsional antara lain menyangkut pembinaan transportasi jalan, perizinan angkutan, manajemen serta rekayasa lalu lintas, dan penyelenggaraan prasarana lalu lintas dan angkutan jalanterhadap lla bertentangan dengan uud sebagaimana yang ditentukan oleh mkembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yangkewenangan kepolisian negara dalam lla terhadap materi muatan huruf dan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan lla yang dianggap bertentangan dengan ketentuan uud dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, pemohon hanya sekedar membaca dan memahami kedua lla dan uud secara tekstual namun tidak memahaminya dari aspek kontekstual dan semangat yang terkandung dalamnya, kedua, pemohon hanya memahami ketentuan lla secara parsial atau bagian per bagian dan tidak mencoba memahami secara komprehensif. konsekuensinya, pemahaman secara parsial telah mendorong pada kesimpulan yang salah mengenai hubungan antara ketentuan lla yang dimohonkan uji materi dengan ketentuan uud berdasarkan hal hal tersebut atas dapat disampaikan hal hal sebagai berikut: penyerahan kewenangan melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kepada kepolisian negara republik indonesia sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf dan huruf lla didasarkan pada pertimbangan, yaitu: secara yuridis, kewenangan tersebut merupakan penjabaran dari tugas. kepolisian negara republik indonesia untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana ditentukan uud istilah perlindungan dan pengayoman mengandung makna adanya rasa tentram dan nyaman bagi masyarakat. rasa tenteram dan nyaman tercipta jika antaranya masyarakat terbebas dari ancaman tindak kriminal terhadap harta benda dan jiwa raga. perlindungan dan pengayoman oleh kepolisian negara republik indonesia terhadap harta benda antaranya dapat berupa pemberian jaminan legitimasi dan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dipunyai warga masyarakat. upaya untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap kepemilikan harta benda berupa kendaraan bermotor dilakukan melalui kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor resident kantor), perlindungan dan pengayoman oleh kepolisian negara republik indonesia terhadap jiwa raga warga masyarakat, antaranya dapat berupa jaminan bagi setiap pengguna jalan yaitu pengemudi dan penumpang kantor serta pesepeda dan pejalan kaki jalan untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan serta terhindar dari ancaman kematian atau luka berat, sedang, dan ringan sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. upaya memberikan perlindungan dan pengayoman jiwa raga warga masyarakat selama berlalu lintas jalan terutama dari ancaman terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kompetensi pengemudi, antaranya dilakukan melalui pemberian legitimasi terhadap kompetensi seseorang untuk mengemudi kantor, dengan demikian, ketentuan huruf serta huruf dan huruf lla yang memberikan kewenangan resident kantor dan penerbitan sim kepada kepolisian negara republik indonesia dapat dimaknai sebagai penjabaran dari fungsi kepolisian negara republik indonesia sebagai penjaga keamanan masyarakat melalui tugas pemberian perlindungan dan pengayoman sebagaimana ditentukan dalam uud secara historis sosiologis secara politik, pendistribusian kewenangan negara kepada alat perlengkapannya termasuk bidang eksekutif atau pemerintahan sepenuhnya tergantung pada kebijakan dan keputusan dari dewan perwakilan rakyat dpr) dan atau presiden sebagai kepala pemerintahan. berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan resident kantor dan penerbitan sim, dpr sudah mengambil kebijakan dan keputusan untuk menyerahkannya kepada kepolisian negara republik indonesia yang dituangkan dalam (dua) undang undang yaitu:. penyerahan kedua kewenangan tersebut kepada kepolisian negara republik indonesia oleh dpr, samping tentunya secara implisit didasarkan pada logika hukum hubungan antara hakikat dari kewenangan tersebut dengan kontekstual dan semangat uud penyerahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan berlalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf lla dapat ditempatkan sebagai jabatan dari tugas penegakan hukum kepolisian negara republik indonesia dalam rangka terciptanya ketertiban sebagaimana diatur uud antara tugas penegakan hukum itu dilakukan bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar tercipta ketertiban dan kelancaran lalu lintas: dari uraian atas, penyerahan kewenangan pendidikan berlalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia sebagai salah satu pembina lla dapat ditempatkan sebagai jabatan dari tugas penegakan hukum preventif bidang lalu lintas. hal ini sesuai dengan kedudukan polisi lalu lintas sebagai pengatur, penjaga, dan penegak hukum lalu lintas serta polisi kemasyarakatan. oleh karenanya, ketentuan huruf dan huruf masih mempunyai keterkaitan dengan tugas penegakan hukum dalam rangka terciptanya ketertiban masyarakat sebagaimana ditentukan dalam uud penyerahan kewenangan pengumpulan pengolahan penyajian data lla, pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lla, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan manajemen operasional lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf huruf huruf dan huruf lla dapat ditempatkan sebagai bagian dari tugas pelayanan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten kota. huruf yaituhuruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf yaitu: pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor:: 9g. pendidikan berlalu lintas:yaitu:huruf yaituyaitu: kepala kepolisian negara republik indonesia bertanggungterciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya jalan dalam uud kepolisian negara republik indonesia sebagai pembina lla serta sehari hari sebagai pengatur dan penjaga lalu lintas jalan serta penegak hukum pelanggaran lalu lintas, juga diberi kewenangan: mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data lla berkenaan situasi kekinian arus lalu lintas, lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan, waktu rawan kemacetan dan kecelakaan, angka kecelakaan beserta jumlah korban, dan penyebab terjadinya kecelakaan, hasil olahan data tersebut disajikan untuk diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pembina lla lainnya dan masyarakat melalui pusat sistem informasi dan komunikasi lla yang dibentuk kepolisian. secara internal, hasil olahan data tersebut berfungsi sebagai dasar untuk: pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam bentuk penempatan petugas polisi lalu lintas dan penyediaan sarana yang diperlukan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas serta mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan, pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas dalam bentuk pengembangan tindakan pengaturan dan penjagaan langsung arus kekinian lalu lintas: mengelola pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lla yaitu suatu lembaga yang berfungsi tempat pendokumentasian semua hasil olahan data dari sistem informasi dan komunikasi lla kementerian perhubungan, kementerian pekerjaan umum, dan kepolisian sendiri serta penginformasiannya kepada sesama pembina dan masyarakat, pemberian kewenangan kepada kepolisian negara republik indonesia untuk memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian izin kepada bengkel umum yang akan ditunjuk sebagai penguji berkala kantor angkutan umum sebagaimana diatur dalam lla dapat ditempatkan sebagai penjabaran dari tugas penegakan hukum serta perlindungan dan pengayoman masyarakat sebagaimana diatur dalam uud pemohon memahami secara salah ketentuan lla dengan menyatakan bahwa kepolisian negara republik indonesia ikut serta mengatur bengkel umum. tersebut harus dipahami secara cermat dan kontekstual kaitannya dengan lla. jika dan tersebut dipahami secara utuh, maka kewenangan yang diberikan kepada kepolisian negara republik indonesia hanyalah memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalampemberian rekomendasi bukan untuk pemberian izin bengkel umum kantor, namun sekali lagi rekomendasi bagisebuah rekomendasi bukan faktor penentu namun hanya mengandung pertimbangan yang dapat diterima atau ditolak yang sepenuhnya tergantung pada pemerintah daerah sebagai pemberi izin: uji berkala merupakan salah satu kewajiban dari setiap kantor yang digunakan sebagai angkutan umum yang dilakukan dalam setiap rentang waktu tertentu. tujuannya agar kantor sebagai angkutan umum tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga menjamin perlindungan keamanan dan keselamatan baik bagi penumpang dan awak kantor maupun pengguna jalan lainnya. uji berkala sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah khususnya bawah utd yang membidangi perhubungan darat namun dalam lla ini dibuka kemungkinan bagi penyelenggara bengkel umum untuk menjadi pelaksana uji berkala kantor angkutan umum setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab bidang industri, mendapatkan izin penunjukan dari pemda setelah dilakukan akreditasi dan penilaian kualitas kinerjanya serta mendapat rekomendasi dari kepolisian: dengan memperhatikan uraian pertimbangan diperlukannya rekomendasi dari kepolisian atas, maka kewenangan tersebut masih dapat ditempatkan sebagai penjabaran dari tugas penegakan hukum serta perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sebagai penumpang dan pengguna jalan: adanya kewajiban pemilik kantor yang melakukan perubahan spesifikasi teknis dan fungsi kantor untuk melaporkan kepada kepolisian sebagaimana diatur dalam lla dapat dimaknai sebagai konsekuensi dan bagian dari kewenangan kepolisian negara republik indonesia bidang resident kantor sehingga masih dapat ditempatkan sebagai bagian tugas perlindungan dan pengayoman kepolisian negara republik indonesia sebagaimana diatur dalam uud pemohon mempunyai pemahaman terhadap huruf secara terbatas dengan hanya menempatkan perubahan spesifikasi teknis dan fungsi kantor sebagai perubahan teknis kantor. pemohon tidak memahami bahwa perubahan spesifikasi teknis dan fungsi kantor berkaitan dengan administrasi perubahan data fisik dan identitas kantor: perubahan spesifikasi teknis kantor berkaitan dengan pergantian mesin dan susunan kantor seperti rangka mobil, sistem pembuangan, sistem penerus roda, sistem roda roda, suspensi, sistem rem, dan lain lain. perubahan spesifikasi teknis kantor tersebut mempunyai konsekuensi terjadinya perubahan data fisik atau identitas kantor seperti nomor mesin atau nomor rangka atau kemampuan daya tariknya cc), perubahan fungsi kantor berkaitan dengan pergantian peruntukan kantor dari semula sebagai angkutan perseorangan (pribadi) untuk orang atau barang menjadi angkutan umum untuk orang atau barang atau sebaliknya dari angkutan umum menjadi angkutan perseorangan (pribadi), perubahan fungsi kantor tersebut juga mempunyai konsekuensi terjadinya perubahan data fisik atau identitas kantor: pemberian kewenangan kepada kepolisian negara republik indonesia untuk terlibat dalam proses inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas andalan) sebagaimana diatur dalam juncto huruf lla berkaitan dengan kedudukan kepolisian negara republik indonesia sebagai penyelenggara lla bidang pengaturan penjagaan pengawalan patroli lalu lintas (turjawali) dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf lla. oleh karenanya, kewenangan kepolisian negara republik indonesia dalam juncto huruf termasuk dalam tugas kepolisian negara republik indonesia sebagaimana dalam uud pemohon menilai bahwa ketentuan juncto huruf telah memberikan kewenangan kepada kepolisian negara republik indonesia terlibat dari perencanaan teknik sipil yang bertentangan dengan tugas kepolisian negara republik indonesia dalam uud hal ini menjadi bukti penguat bahwa pemohon tidak mempunyai pemahaman yang utuh terhadap itu sendiri maupun pemahaman secara komprehensif terhadap ketentuan lla: untuk memahami juncto. huruf harus dipahami juga ketentuan dan lla yang mengatur rincian analisis dampak lalu lintas andalan). andalan harus dilakukan sebagai syarat pemberian izin oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada setiap pembangunan pusat kegiatan seperti mal atau permukiman yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. keterlibatan kepolisian negara republik indonesia dalam pemberian persetujuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kepolisian negara republik indonesia khususnya polisi lalu lintas memahami kondisi keseharian arus lalu lintas lokasi yang akan dilakukan pembangunan pusat kegiatan atau permukiman. polisi lalu lintas sesuai dengan kewenangan mengatur dan menjaga lalu lintas serta menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas sangat memahami dan memperkirakan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jika nantinya dilakukan pembangunan pusat kegiatan atau permukiman, dengan memahami pertimbangan tersebut atas, pelibatan kepolisian negara republik indonesia dalam pemberian persetujuan terhadap hasil andalan terkait dengan tugas keseharian polisi lalu lintas dalam melakukan turjawali dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. oleh karenanya, juncto huruf merupakan kelanjutan dan konsekuensi logis dari tugas turjawali dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf lla: materi muatan huruf lla yang mengatur pemberian hak utama didahulukan kepada pengguna jalan berupa konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian dianggap bertentangan dengan dan uud dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: ketentuan lla mengandung prinsip pemberian perlakuan khusus bagi kelompok pengguna jalan tertentu, yang secara berurutan terdiri atas: a.kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, b.ambulans yang mengangkut orang sakit: c.kendaraan bermotor untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, d.kendaraan pimpinan lembaga negara republik indonesia, e.. dalam penjelasan yang dimaksud dengan: "untuk kepentingan tertentu" adalah konvoi dan atau kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan kepentingan yang memerlukan penanganan segera, yaitu: )penanganan ancaman bom, )pengangkutan pasukan, )penanganan huru hara, dan )penanganan bencana alam. jadi petugas polisi lalu lintas dalam memberikan pertimbangan untuk diberikan hak utama didahulukan tetap dibatasi pada kriteria bahwa kepentingan tersebut termasuk pada kepentingan yang perlu kesetaraan penanganan dan kepentingan masyarakat banyak serta bukan kepentingan individu perseorangan, jika mencermati ketentuan yang termuat dalam norma maupun yang tertuang dalam penjelasannya, maka ada suatu prinsip yang sama yaitu kegiatan penggunaan jalan yang diberi perlakuan khusus untuk didahulukan mengandung sifat kepentingan umum. ada beberapa kategori atau kelompok kepentingan umum yang terkandung dalam atas, yaitu: pertama, kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan kepentingan negara atau tugas negara yaitu kendaraan yang digunakan oleh pimpinan lembaga negara republik indonesia serta pimpinan dan pejabat negara asing atau lembaga internasional yang menjadi tamu negara, dan pengangkutan pasukan, kedua, kendaraan yang digunakan untuk keselamatan masyarakat atau publik yaitu pemadaman kebakaran, penanganan ancaman bom dan huru hara: ketiga, kendaraan yang digunakan untuk tugas kemanusiaan yaitu pengangkutan orang sakit, pengangkutan jenazah, pemberian pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas, dan penanganan bencana alam. dari seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah, permohonan pemohon atas lla dikarenakan pemohon tidak memahami undang undang guo secara benar dan komprehensif, atau dengan perkataan lain permohonan pemohon tidak jelas, tidak tegas dan kabur (obscura libel),kan putusan sebagai berikut: menolaknya, menyatakan ketentuan dan lla tidak bertentangan dengan ketentuhari kamis februari dan selasa maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:pengujian terhadap uud pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian atas lla terhadap uud yaitu: huruf lla yang berbunyi:gawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten kota" huruf lla yang berbunyi: urusan pemerintah" huruf b,c, lla yang berbunyi:: pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, 9g. pendidikan berlalu lintas: pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas: dan ii. pelaksanaan manajemen operasional. lla yang berbunyi: penyelenggar". huruf lla yang berbunyilla yang berbunyi:lla yang berbunyi:'. lla yang berbunyi:lla yang berbunyi:n instansi terkait . huruf lla yang berbunyi: pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: huruf ". lla yang berbunyi perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam hak konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya lllla yaitu sebagai berikut: bahwa menurut pemohon ketentuan dan lla telah membuka peluang bagi pemerintah provinsi danserta akan mengabaikan tanggung jawab terhadap hak asasi rakyat untuk mendapat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan jalan provinsi dan jalan negara daerah provinsi, kabupaten dan kota yang akan menurunkan pelayanan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berakibat pemohon dan keluarganya merasa sangat takut dan tidak nyaman berlalu lintas jalan. pemohon juga beranggapan peran pemerintah daerah tidak optimal untuk memenuhi hak asasi pemohon dan pengguna jalannya lainnya sebagaimana diamanatkan dan uud pemohon juga berpendapat peran pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam pembinaan lalu lintas jalan telah direduksi melalui ketentuan dan lla: bahwa menurut pemohonuntuk melakukan tugas yang tidak sesuai dan tidak ada hubungannya dengan tugas pokok polri sebagaimana diatur dalam uud yang menjadikan polri sumber daya manusia dan kelembagaan, bahwa menurut pemohola yang berpotensi mengorbankan hak konstitusional pemohon dan pengguna jalan pada umumnya sebagaimana diatur dalam dan uud bahwa pemohon berpendapat ketentuan huruf lla yang memberikan kewenangan , telah membuka peluang terjadinya diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga rakyat termasuk pemohon dipaksa antri dalam kemacetan lalu lintas, bahwa ketentuan lla, menurut pendapat pemohonpemohon beranggapan lla membuka peluang terjadinya inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas" perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam norma uud sebagai alat uji sebanyak (sembilan) norma, yaitu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan . pelanggaran hak konstitusional sebagaimana diatur dalam dan uudberpendapat sebagai berikut: dalam permohonan guo, pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan konkrit kerugian dan atau potensi kerugian konstitusional yang dideritanya sebagai akibat dari berlakunya ketentuan lla. bahwa anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan dan lla telah membuka peluang bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kotadengan alasan pemerintah tidak memiliki aparat daerah, adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma ketentuan guo, melainkan persoalan penerapan norma undang undang guo, dan lla adalah ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah yaitu gubernur, dan bupati walikota untuk melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan provinsi, jalan kabupaten jalan desa, dan jalan kota. atas dasar ketentuan tersebut, jelas ketentuan undang undang guo yang dimohonkan pengujian tidak terkait langsung dengan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. bahwa pemerintah daerah yang menurut pemohon berpotensi mengabaikan dan tidak dapat optimal melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan dan lla adalah semata mata hanya merupakan asumsi atau anggapan pemohon, terhadap anggapan pemohon yang menyatakaalu lintas, dpr berpandangan hal tersebut adalah merupakan asumsi atau anggapan pemohon saja dan bukan merupakan hak konstitusional pemohon, karenanya dalil pemohon guo bukan persoalan konstitusionalitas norma. dalam permohonan guo pemohon beranggapan ketentuan llaterhadap anggapan pemohon tersebut tentunya terlebih dahulu perlu dipersoalkan apakah pemohon mempunyai kepentingan hukum langsung sebagai pemegang izin trayek untuk mengajukan perpanjangan izinnya, sedangkan dalam permohonan guo, pemohon adalah wiraswasta dan tidak dijelaskan bahwa pemohon sebagai pemegang izin trayek. dengan demikian sudah jelas bahwa pemohon dalam pengujian undang undang guo sesungguhnya tidak memiliki kepentingan hukum langsung dengan ketentuan undang undang guo, dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). berdasarkan keterangan tersebut, dpr berpandangan bahwa pemohon selain tidak menjelaskan kerugian atau potensi kerugian konstitusionalnya secara jelas dan konkrit, dan juga tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap ketentuan undang undang guo yang dimohonkan pengujian, serta bukan merupakan hak konstitusional pemohon, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)erkara nomor puu v oleh karena itu, dpr mohon kepada majelis hakim yang mulia menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara guo, sehingga permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). pengujian lla terhadap permohonan pengujian lla yang diajukan oleh pemohon, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dapat mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlaku lintas dan angkutan jalan. hal ini dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah dan akuntabilitas penyelenggara negara. untuk mewujudkan hal tersebut maka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan bersama sama oleh instansi terkait baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kepolisian republik indonesia, kebersamaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tentu perlu dilakukan pengaturan terutama berkaitan dengan pembagian kewenangan. pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab masing masing instansi serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi tumpang tindih antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. hal hal tersebut diatur secara tegas dalam dan lla: pemberian kewenangan ke mempunyai alasan yang kuat yaitu adanya kepentingan yang memang sangat mendesak atau untuk kepentingan umum seperti pengamanan konvoibencana alam. pengutamaan seperti ini bukan merupakan bentuk perlakuan diskriminasi, hal inilah yang diatur dalam penjelasan huruf lla: dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa kewenangan kepolisian republik indonesia sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dan lla. selanjutnya pemohon beranggapan dengan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara maka akan berpotensi mengorbankan hak konstitusional pemohon dan pengguna jalan lainnya. terhadap dalil pemohon tersebut dpr berpandangan jika anggapan pemohon demikian maka pemohon yang beranggapan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara tersebut menurut dpr hal ini bukan persoalan konstitusionalitas, karena terkait dengan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dan lla, tidak ada relevansinya dengan dan uud dengan demikian keliru dan tidak berdasar jika ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dan lla dipertentangkan dengan dan uud dalam permohonan guo pemohon beranggapan bahwayang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok polri sebagaimana diatur dalam uud terhadap anggapan pemohon tersebut dpr berpandangan bahwa ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dan lla yang dipertentangkan dengan uud tidak mengatur hak konstitusional pemohon melainkan merupakan pengaturan kewenangan konstitusional polri, sehingga tidak tepat dan tidak berdasar jika pemohon selaku wiraswasta dalam permohonan guo mengajukan pengujian guo lla terhadap uud selain itu ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dan lla yang mengatur kewenangan polri sama sekali tidak ada causal terbang dengan kerugian yang didalilkan pemohon sehingga tidak dapat dipertentangkan dengan dan uudljk verklaard), menerima keterangan dpr secara keseluruhan: menyatakan ketentuan dan huruf dan lla tidak bertentangan dengan dan dan dan uud menyatakan ketentuan dan huruf dan lla tetap mempunyai kekuatan hukum mengikathuruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruflllla: pendapat mahkamah menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut pada paragraf atas, pemohon dalam perbaikan permohonannya, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: bahwa ketentuan dan lla telah membuka peluang bagi pemerintah kabupaten kota untuk mengabaikan kewenangan pemerintahan yang telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang menyebabkan melanggarnya hak asasi rakyat untuk mendapatkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten kota, sehingga bertentangan dengan dan uud selain itu, dan lla telah melanggar hak konstitusional pemohon yang diatur dalam dan uud yaitu, haksudah tidak nyaman dan menakutkan, bahwa huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan lla bertentangan dengan dan uud oleh karena antara lai, dan llaatur spesifikasi teknik kendaraan bermotor yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok polri sesuai dengan uu. lla memberikan kewenangan kepada polri untuk mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas yang tidak sesuai dengan uud bahwa huruf lla yang bertentangan dengan dan uud lla membuka peluang terjadinya pelanggaran hak konstitusional sehingga bertentangan dengan dan uud menimbang bahwa terhadap dalil dalil pemohon dalam perbaikan permohonannya khususnya pada bagian kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pemohon sama sekali tidak menyebutkan adanya dan atau mengenai hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud yang dianggap dirugikan oleh berlakunya lla: bahwa pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnyauntuk membuktikan kerugian konstitusionalnya, pemohon hanya mencantumkanpa merinci lebih lanjut mengenai hak hak konstitusional pemohon yang dirugikan tersebut termasuk dalam mana saja dalam uud bahwa berdasarkan ketentuan dalam yang diajukan pengujian tersebut maka ternyata bahwa tidak semua yang didalilkan oleh pemohon adalah berkaitan dengan hak konstitusional yang dijamin dalam uud karena pemohon juga mengajukan pengujian dalam lla guo terhadap undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan uud uud serta fungsi dan tugas kepolisian negara republik indonesia yang diatur dalam uud bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian yang diderita pemohon dimaksud dengan berlakunya lla guo, bahwa pemohon tidak dapat menjelaskkendati pun sesuai dengan mk,pemohon tidak dapat menjelaskan adanyakedudukan hukum (legal standing) pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel)nya, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam mk, menimbang bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mak pada hari kamis tanggal sembilan bulan junnamhindari ttd. ttd. ahmad fadli semadi anwar usman ttd. ttd. hamdan zelda muhammad alim panitera pengganti, ttd. wiki budi wasit iv. alasan alasan pemohon: dengan diberlakukannya lla yang bertentangan dengan uud bahwa ketentuan bertentangan dengan dan uud alasan: bahwa ketentuan lla telah membuka peluang bagikabupaten kota, dan membuka peluang bagi pemerintah provinsi untuk mengabaikan pembinaan lalu lintas jalan jalan jalan negara yang ada daerah provinsi, padahal saat ini pemerintah tidak memiliki aparat yang berada daerah kabupaten kota, yang ada adalah aparat pemerintah daerah kabupaten kota, karena kewenangan pemerintah telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. melalui dan dan lla tersebut aparat kabupaten kota akan mengabaikan tanggung jawab terhadap hak asasi rakyat untuk mendapatkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan jalan provinsi dan jalan negara daerah kabupaten kota, dan pemerintah provinsi akan mengabaikan pembinaan lalu lintas jalan jalan jalan negara yang ada daerah provinsi. hal ini bertentangan dengan dan uud dengan demikian terbuka peluang terjadi kekosongan pembinaan dan pelayanan angkutan daerah kabupaten kota yang akan menurunkan pelayanan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. dengan demikian pemohon menganggap bahwa ketentuan lla telah melanggar hak konstitusional pemohon yang diatur dalam dan uud yaituyang sudah tidak nyaman dan menakutkan. pemohon dan keluarga pemohon sangat takut dan tidak nyaman untuk berlalu lintas jalan. sebagai salah satu contoh alasan yang sangat menakutkan pemohon dan keluarga pemohon adalah tingkat kecelakaan yang sangat tinggi, masalah kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi tersebut diberitakan juga oleh harian pikiran rakyat pada website rakyat.com node #comment form sebanyak orang jawa barat menjadi korban kecelakaan lalu lintas setiap harinya, dengan orang antaranya menjadi korban kecelakaan sepeda motor. dari jumlah tersebut, persen korban kecelakaan lalu lintas adalah warga kelompok usia produktif . ketidaknyamanan juga dirasakan pemohon dan keluarga pemohon dengan kemacetan lalu lintas yang banyak terjadi khususnya tempat tinggal pemohon jakarta dan kota kota lain indonesia pada umumnya, maka dengan permasalahan lalu lintas yang sudah sangat menakutkan dan sangat meresahkan pengguna jalan tersebut. seharusnya peran pemerintah daerah dioptimalkan untuk memenuhi hak asasi pemohon dan pengguna jalan lainnya untuk menikmati lalu lintas angkutan yang nyaman dan selamat, sebagaimana diamanatkan dalam dan uud bukan malah direduksi melalui ketentuan lla, pemohon berhak memperjuangkan sebagaimana hak konstitusional pemohon yang tercantum dalam uud agar lembaga negara termasuk pemerintah daerah dapat melaksanakan amanat uud secara murni dan konsekuen: bahwa ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf lla bertentangan dengan dan uud alasa berdasarkan uud kewenangan itu antaranya adalah untuk mengurus urusan pemerintahan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi , lla memberikan kewenangan kepada polri untuk mengatur bengkel umum . lla tersebuturus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan teknik kendaraan bermotor yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok polri sesuai dengan uud kewenangan dimaksud adalah untuk mengatur spesifikasi teknik kendaraan bermotor, bunyi huruf lla lla memberikan kewenangan kepada polri untuk mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas perencanaan teknik sipil yang sangat jauh dari tugas polri sesuai uud yaitu kewenangan untuk melakukan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas. pengertian analisis dampak lalu lintas menurut wikipedia bahasa indonesia ensiklopedia bebas, yang dapat dibaca alamat website dampak lalu lintas adalah:nya. mall yang besar, atau stadion ataupun kawasan pemukiman yang baru akan memp, bunyi lla,inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas . lla tersebut memberikan kewenangan kepada kepolisian negara republik indonesia untuk melaksanakan tugas teknik sipil luar tugas kepolisian yang diatur dalam uud kewenangan yang diberikan kepada polri tersebut jauh dari tugas pokok polri yang diamanatkan kepada polri melalui ketentuan huruf lla merupakan kewenangan luar tugas pokok kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam uud pemohon berpendapat bahwa kewenangan tambahan tersebut berpotensi menjadikan polri melakukan tugas yang, antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, menurut catatan hari setiyowanto yang dapat dibaca website betapa tidak idealnya rasio polisi dan warga masyarakat indonesia. indonesia rasio polisi: masyarakat artinya, orang polisi melayani orang. sekadar contoh pembanding, brunei darussalam rasio polisi: masyarakat hong kong singapura malaysia jepang filipina thailand korea selatan vietnam kamboja dan india masing masing serta china saran pbb, rasio polisi: warga masyarakat kekurangan sdm polri juga dilaporkan dalam majalah marka edisi tahun "sesuai data polri hingga tahun jumlah personil polri dibanding jumlah penduduk indonesia yang idealnya samping itu, dalam menghitung kekuatan polri dibanding jumlah penduduk tidak cukup, sebagai contoh polda kalimantan timur memiliki rasio mendekati ideal), tetapi tidak cukup bila dibanding dengan luas wilayah, persegi . keterbatasan lain adalah masalah kelembagaan, sebagaimana ditulis oleh bambang widodo umar pada harian kompas halaman edisi kamis juli bidang penegakan hukum, seluruh jenis tindak pidana dalam kuhp menjadi beban polri, belum lagi dalam hal perlindungan dan pengayoman masyarakat serta pelayanan masyarakat dibidang sim, stok, bpk. pertanyaannya, "apakah polri memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjalankan seluruh fungsi yang dimandatkan? dengan kondisi keterbatasan sebagaimana tersebut atas polri sulit untuk melaksanakan tugas pokoknya sesuai amanat uud maka kewenangan yang dibebankan kepada polri sebagaimana dimaksud dalam huruf lla, yang seharusnya sudah menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam dan uud merupakan sesuatu yang tidak patut dan dapat mengorbankan kepentingan pemohon dan pengguna jalan pada umumnya (pengemudi, pejalan kaki, pengguna jasa angkutan umum), |
sj) salinandr: tm) nama dr. imam soebechi, s.h., m.h perang pekerjaan hakim agung 21k alamat jalan medan merdeka utara jakarta pusat lal sebagai n0n nn0 00000n0n0 anu nnn demo oho nama dr. suhani, s.h., m.h pekerjaan hakim agung alamat jalan medan merdeka utara jakarta pusat sebagai 0n0000n0nnn0 ann. pemohon ii: nama prof. dr. abdul manan, s.h., s.ip., hum pekerjaan hakim agung alamat jalan medan merdeka utara jakarta pusat sebagai n 200520n0000n0n0020202 . demo pohon iii: nama yulius, s.h., m.h pekerjaan hakim agung alamat jalan medan merdeka utara jakarta pusat sebagai 2000n0n00n0n0n0000 . pemohon iv, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god nama drs. burhan dahlan, s.h., m.h pekerjaan hakim agung alamat jalan medan merdeka utara jakarta pusat sebagai n n n2n0 n0nnnllnllall. pemohon nama soros ono, s.h., m.h pekerjaan panitera mahkamah agung alamat jalan medan merdeka utara jakarta pusat sebagai 00000et eee uan war pemohon vi. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor pp.ikan! bertanggal maret memberi kuasa kepada: dr. h.m fauzan, s.h., m.h, dr. milik mulyadi, s.h., m.h: teguh satya bhakti, s.h., m.h: kesemuanya adalah pengurus pusat ilahi, beralamat mahkamah agung jalan medan merdeka utaryudisial ky), forum kajian hukum dan konstitusi khk), gerakan mahasiswa hukum jakarta mhj), dan mahkamah agung ma): mendengar keterangan ahli para pemohon, presiden, pihak terkait komisi yudisial ky), pihak terkait forum kajian hukum dan konstitusi khk), memeriksa bukti bukti para permohonan pihak terkait komisi yudisial ky). membaca kesimpulan para pemohon, pihak terkait mahkamah agung ma), dan pihak terkait komisi yudisial ky). duduk perkara i2.1j menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya bertanggal maret 2015yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi (selanjutnya merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id pengangkatan hakim adalah komisi yudisial. hal ini berdampak sistemik pula pada berkurangnya sumber daya manusia peradilan (dalam hal ini hakim), untuk secara kolektif menyilangkan perkara yang masuk pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara. keadaan ini selanjutnya menyebabkan hak hak konstitusional para pemohon dalam kedudukannya sebagai pengurus pusat ikatan hakim indonesia ilahi) yang mewakili para hakim pada badan peradilan bawah mahkamah agungtidak dapat terpenuhi karena: secara organisatoris ilahi tidak dapat menjalankan program kerjasebagaimana mestinya, khususnya dalam mengusulkan promosi mutasi hakim yang baik dan berprestasi. jelas pula. hal demikian telah menghilangkan atau setidak tidaknya mengurangi hak konstitusional para pemohon sebagai pengurus pusat ikatan hakim indonesia ilahi) untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban organisasi yang mewakili para hakim seluruh indonesi2009nomor tahun dimana terakhir dicantumkan dalam ketentuan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. berikutnya, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god guo mahkamah agung memaknaibukan seleksi pengangkatan calon hakim, sebab seleksi pengangkatan calon hakim selama ini dilakukan mahkamah agung selalu dimulai dengan seleksi calon pegawai negeri sipil cons). setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi cons, kemudian mengikuti pendidikan calon hakim diklat hakim) selama tahun bulan. apabila dinyatakan lulus oleh rapat pleno, maka yang bersangkutan diusulkan oleh ketua mahkamah agung kepada presiden sebagai kepala negara untuk diangkat menjadi hakim, bagi mereka yang dinyatakan tidak lulus pendidikan hakim, mereka menjadi pns sebagai staf lingkungan peradilan. demikianlah mahkamah agung memaknai dan melaksanakan mekanisme proses seleksi calon hakim yang berlaku sejak tahun sampai tahun mekanisme seleksi calon hakim tersebut didasarkan pula kepada fakta bahwa system pembinaan jenjang kepegawaian dan kepangkatan hakim masih dilakukan secara reguler mengikuti jenjang kenaikan pangkat pns, yaitu tahun sekali kenaikan pangkat, penggajian selama calon hakim masih mengikuti standar penggajian calon pns. pada tahun mahkamah agung telah melakukan seleksi calon pns calon hakim,dan telah menjaring sebanyak peserta yang dinyatakan lulus, selanjutnya dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan teori dan magang (praktek) kampus pusat pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan pusdiklatkumdil) mahkamah agung selama tahun bulan (termasuk waktu pendidikan magang pengadilan yang ditunjuk). proses seleksi calon pns calon hakim tersebut dilakukan mahkamah agung, karena komisi yudisial baik secara anggaran biaya dan nomenklatur kewenangan pengangkatan calon pns calon hakim tidak tersedia untuk itu. mahkamah agung melibatkan komisi yudisial untuk mengajar materi diklat kode etik dan pedoman perilaku hakim dan pph), melakukan pengawasan pelaksanaan diklat calon hakim, serta memantau jalannya proses magang para calon hakim pengadilan yang ditunjuk sebagai tempat magang. kemudian akhir pelaksanaan diklat calon hakim, kepala badan puslitbang diklat kumail mahkamah agung menyelenggarakan rapat pleno yang anggotanya terdiri dari mahkamah agung, pusdiklat mahkamah agung, direktorat jendral terkait, dan komisi yudisial untuk menentukan kelulusan para peserta merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god diklat calon hakim. perlu disampaikan bahwa dalam rapat pleno penentuan kelulusan peserta diklat calon hakim untuk menjadi hakim, komisi yudisial setelah diundang dengan surat undangan resmi sebanyak (lima) kali untuk menghadiri rapat pleno, tetapi tidak mau hadir, dengan alasan tetap minta agar diikutsertakan dalam seleksi calon hakim sejak penerimaan calon pns calon hakim. peserta diklat calon hakim yang dinyatakan lulus oleh rapat pleno, selanjutnya ketua mahkamah agung mengusulkan mereka kepada presiden untuk diangkat menjadi hakim. bagi peserta diklat calon hakim yang dinyatakan tidak lulus, tidak diusulkan menjadi hakim, tetapi tetap berstatus sebagai staf pns pengadilan dalam lingkungan mahkamah agung. mahkamah agung menyatakan bahwa proses seleksi cons calon hakim tersebut sudah benar, dan mereka yang telah diusulkan oleh mahkamah agung kepada presiden telah pula disetujui dan telah diterbitkan hakimnya, maka selanjutnya oleh direktorat jendral masing masing lingkungan peradilan menerbitkan surat keputusan sk) penempatan sebagai hakim pengadilan seluruh indonesia mengingat kebutuhan hakim yang sangat mendesak. komisi yudisial tetap mengusik mahkamah agung dengan menyatakan bahwa proses seleksi pns calon hakim tersebut tidak sah, maka mahkamah agung mengambil jalan keluar dengan mengadakan pertemuan dengan dan menghasilkan peraturan bersama dan ky, maka terbitlah peraturan bersama nomor pb ma ix tanggal september untuk mengesahkan proses seleksi calon hakim yang dilakukan tahun dan tidak lagi mempersoalkan keabsahan proses seleksi calon hakim yang berlangsung pada tahun tersebut. sejak saat itu, mahkamah agung tidak pernah lagi melakukan proses seleksi calon hakim, karena tetap menuntut agar proses seleksi calon hakim dilakukan mahkamah agung bersama sama dengan ky, yaitu sejak penerimaan cons calon hakim, padahal tidak memiliki anggaran biaya untuk seleksi cons calon hakim, karena tidak ada nomenklatur untuk itu, maka norma objek perkara guo tidak bisa diimplementasikan lapangan. dampak riil sejak tahun sampai sekarang yang telah berlangsung tahun, mahkamah agung kekurangan hakim untuk (tiga) lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara sebanyak orang hakim, dan berdampak langsung kepada pelayanan penegakan hukum dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god keadilan kepada masyarakat. kondisi ini sangat membahayakan hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman "menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan pengadilan", karena tidak kembangnya antara beban tugas pelayanan yang harus dilaksanakan dengan jumlah hakim yang ada. seiring dengan itu, jumlah hakim yang harus memasuki usia pension tidak dapat dibendung lagi. tentang hubungan mahkamah agung dengan ky, sebagaimana diharapkan oleh yang mulia bapak materialis akbarsebagai informasi, maka dapat disampaikan beberapa tanggapan bapak ketua mahkamah agung terkini saat diwawancarai wartawan dan telah dimuat beberapa media tanggal agustus gedung sekretariat mahkamah agung setelah selesai melantik beberapa hakim agung yang lalu. beliau menyatakan sebagai berikut: mahkamah agung menganggap adanya aturan keterlibatan lembaga lain komisi yudisial) dalam seleksi pengangkatan hakim mengganggu proses regenerasi hakim lantaran selama lima tahun terakhir tidak bisa melaksanakan rekrutmen calon hakim. penundaan selama lima tahun ini disebabkan dan seringkali berbeda pandangan dalam persoalan ini. hingga akhirnya ilahi membawa persoalan ini sejak maret lalu. tenaga hakim daerah terutama pengadilan klas sangat kekurangan karena selama lima tahun terakhir dan sering beda pandangan. padahal, dulu dulu tidak pernah seperti ini, makanya proses pemindahan (promosi mutasi) hakim sementara kita tunda". mengatasi persoalan ini, akan berupaya melakukan proses pengadaan calon hakim pada tahun ini, dengan memberikan berbagai undang undang yang menjadi landasan dan pertimbangan (agar rekrutmen hakim wewenang seperti dulu menjadi wewenang ma.). menurut beliau, keterlibatan lembaga lain dalam seleksi penerimaan calon hakim sebagai bentuk intervensi terhadap badan peradilan yang berujung mengganggu independensi hakim yang dijamin konstitusi. soalnya, bukan tidak mungkin keterlibatan lembaga lain dalam proses seleksi hakim akan memunculkan sikap hutang budi dari kalangan para hakim. coba bayangkan kalau ada lembaga lain yang mengurusi masalah rekrutmen hakim, apakah itu bukan bentuk intervensi? saya khawatir hakim terpilih akan merasa berhutang pada lembaga lain. hutang ini nantinya akan mempengaruhi independensi merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god hakim dalam menyelesaikan perkara". selain itu, bukan tidak mungkin lembaga yang terlibat dalam seleksi penerimaan hakim justru memiliki konflik perkara atau sengketa pengadilan yang akan mengganggu independensi hakim. secara historis, beliau menyatakan bahwa awalnya kewenangan rekrutmen hakim memang menjadi kewenangan lain, dalam hal ini departemen kehakiman. namun, sejak terbitnya undang undang nomor tahun tentang ketentuan pokok pokok kekuasaan kehakiman sebagai amanat tap mpr nomor tahun menyebutkan segala administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan dialihkan sepenuhnya menjadi wewenang ma." lima tahun sejak berlakunya undang undang nomor tahun atau sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman wewenang itu (termasuk rekrutmen hakim) diserahkan sepenuhnya (penyatuan satu atap)". penyatuan satu atap ini didasari agar independensi atau pelaksanaan tugas dan peradilan bawahnya benar benar terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah (eksekutif)." ini tuntutan reformasi. jadi saya tidak habis pikir kalau ada lembaga lain ky) yang menginginkan man, money, material ditarik lagi. itu sangat berbahaya. berarti ini akan kembali lagi kepada sebelum ada zaman reformasi." pernyataan bapak ketua mahkamah agung tersebut, merefleksikan betapa memprihatinkannya hubungan antara dan ky. faktanya memang dalam perkara guo sudah lima tahun norma guo tidak bisa dijalankan. hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pada sidang lalu yang menyatakan bahwa hubungan dengan mahkamah agung sangat harmonis dan produktif". hubungan mahkamah agung dengan dalam konteks implementasi objek norma perkara guosemakin tidak jelas setelah rapat terpadu dengan ky, menpan rb, kementerian keuangan, dan badan kepegawaian negara bkn), selama (tiga) kali rapat pertemuan. dalam rapat tersebut telah menghasilkan rumusan peraturan bersama proses seleksi calon hakim, tetapi belum bisa ditanda tangani oleh mahkamah agung dan ky, karena masih tersisa persoalan krusial, yakni jika seleksi calon hakim dilakukan oleh mahkamah agung bersama sama dengan ky, maka sejak awal harus dimaknai bahwa seleksi akan menghasilkan calon hakim sebagai calon pejabat negara, bukan sebagai calon pns. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god persoalannya adalah tidak adanya nomenklatur regulasi sebagai dasar penggajian calon hakim sebagai calon pejabat negara, dan siapa yang akan memberikan gaji kepada calon hakim sebagai calon pejabat negara selama mengikuti pendidikan selama tahun bulan?. pihak menpan dan kementerian keuangan serta bkn yang hadir pada waktu itu tidak bisa memberikan solusi jalan keluar. harus ada payung hukum teknis kepegawaian dan penggajian calon hakim sebagai calon pejabat negara, karena regulasi yang ada tidak bisa digunakan sebagai dasar penggunaan anggaran penggajian calon hakim sebagai calon pejabat negara karena mata anggaran berbeda. langkah pengurus pusat ikatan hakim indonesia pp.ilahi) untuk melakukan uji materiil terhadap norma dalam perkara guo, setelah berkonsultasi dan mempresentasikan alasan alasannya, mahkamah agung sangat memahami dan merestui. sebab mahkamah agung yang langsung merasakan betapa sulitnya untuk melakukan mutasi dan promosi hakim dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. keterangan para ahli yang telah dihadirkan pemohon, dan yang akan dihadirkan oleh pihak terkait mahkamah agung telah tepat dan benar, mahkamah agung sebagai pihak terkait mengambil alih sepenuhnya alasan alasan dan pendapat para ahli tersebut. dalam uud kekuasaan kehakiman melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, badan badan peradilan tidak bakal mungkin menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan constitutional given bagi badan badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. guna dapat memproduksi suatu undang undang yang aspirasi, realistis, berdaya guna dan sesuai dengan kebutuhan rakyat banyak, legislator dibekali open legal policy (kebijakan hukum). hal dimaksud dinamakan pula legislator discretion. namun penggunaan open legal policy oleh legislator tidak boleh melintasi ambang batas constitutional state given bagi suatu badan kelembagaan, institusi dan subjgiven yang diberikan oleh uud dalam merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god uud menetaplegislatorkonstitusi sama sekali tidak memberikan kewenangan konstitusional bagi komisi yudisial untuk turut serta dalam proses seleksi hakim. menurut uud "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan bamemberikan kewenangan konstitusional kepada komisi yudisial hanya dalam dua hal yaitu: mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan. tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan pengawasan eksternal terhadap hakim" menurut ahli prof. philips) yang dihadirkan oleh ky, dinyatakan sebagai genus atau premis mayor, maka frase kewenangan lain." harus dimaknai sebagai tugas tugas turunan dari genus tersebut, antara lain menyusun pola manajemen pengusulan hakim agung, pola manajemen pengawasan hakim yang efektif, metode interogasi kepada hakim yang melanggar kode etik, menyusun blue print tentang arah pembinaan pengawasan yang dilakukan depan, dan lain lain, bukan menciptakan genus genus lain yang melampaui tugas tugas konstitusi yang telah diberikan uud hakim sebagai pejabat negara, tidak bisa disamakan dengan pejabat negara seperti anggota dpr sebagaimana pendapat ahli dalam sidang yang lalu sebab menjadi anggota dpr tidak ada proses seleksi dan keharusan mengikuti pendidikan selama tahun bulan sebelum diangkat sebagai hakim. pihak terkait dari yang selalu mempertanyakan apakah mahkamah agung yang melaksanakan seleksi pns calon hakim yang tidak diatur dalam konstitusi itu melanggar uud atau tidak?. apakah bersama sama dengan mahkamah merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god agung yang juga tidak diatur dalam konstitusi melanggar uud atau tidak?". dalam hal ini, lupa bahwa sejatinya sejak berlakunya system peradilan satu atapmaka sejak saat itu proses seleksi penerimaan calon hakim lingkungan peradilan umum, agama dan tun telah dilakukan sebagai salah satu tugas pokok mahkamah agung yang didukung dengan nomenklatur dan anggaran dana yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan adalah bagian dari tugas pokok mahkamah agung. kejaksaan agung dan kepolisian juga mempunyai komisi kejaksaan, dan komisi kepolisian, tetapi hanya menjalankan tugas pengawasan dan praktek seleksi rekrutmen sdm lingkungan kejaksaan dan kepolisian juga dilakukan sendiri oleh kejaksaan, dan kepolisian berdasarkan nomenklatur dan anggaran biaya yang telah disiapkan oleh negara. kementerian, kelembagaan, dan lingkungan sendiri juga melakukan rekrutmen sendiri sepanjang ada nomenklatur dan anggaran biaya untuk itu. sesungguhnya mahkamah agung menerima dengan baik kehadiran sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap hakim, sepanjang dalam menjalankan tugas tugas pengawasan sesuai amanat konstitusi. dalam konteks menjalankan tugas pengawasan perilaku hakim, secara empiris hubungan mahkamah agung dan dan komisi yudisial berjalan dengan baik, sepanjang itu mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku hakim dan pph). pasti menerima rekomendasi hasil pemeriksaan untuk ditindak lanjuti dengan surat keputusan penjatuhan sanksi. sebagai bukti kesungguhan menerima dengan baik kehadiran sepanjang sesuai dengan tugas yang diberikan konstitusi adalah telah ditandai dengan lahirnya beberapa peraturan tentang pelaksanaan pengawasan dan pph dan berulangkali dilakukan sidang mkh untuk melakukan pemeriksaan bersama antara dan dalam hal terjadi pelanggaran dan pph. hakim yang direkomendasikan diberhentikan melalui majelis kehormatan hakim, maka rekomendasi tersebut oleh langsung ditindaklanjuti, meskipun yang diperiksa itu hakim agung sekalipun, karena memang tugas pengawasan yang dijalankan sesuai dengan konstitusi. tidak ada satu pun rekomendasi hasil pemeriksaan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god yang diajukan yang ditolak oleh sepanjang itu mengenai pelanggaran dan pph. namun dalam hal menjalankan tugas melampaui wewenang yang diberikan uud misalnya melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran tehnis yudisial. dalam pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan bersama bahwa tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap teknis yudisial, jika ada pengaduan yang diduga melanggar teknis yudisial agar diserahkan karena menjadi kewenangan ma. jika ada pengaduan yang didalamnya disamping masalah pelanggaran teknis yudisial juga ada dugaan pelanggaran kode etik lainnya, ditentukan bahwa mengusulkan kepada untuk dilakukan pemeriksaan bersama antara dan ma, atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada ma, akan tetapi kenyataannya melakukan pemeriksaan sendiri terhadap pelanggaran teknis yudisial bahkan mengajukan rekomendasi agar hakim yang mengadili perkara tersebut untuk dijatuhi hukuman disiplin, tentu tidak dapat dilaksanakan oleh ma, karena melanggar independensi hakim yang dijamin kemerdekaannya dalam konstitusi, dan bertentangan pula dengan peraturan bersama yang telah disepakati. hal tersebut menjadi persoalan sendiri antara dan ky, karena memeriksa kembali putusan yang telah dijatuhkan bahkan memanggil para ahli untuk diperiksa dan didengar keterangannya untuk menguji pendapat hakim dalam putusan. hal ini sama sekali tidak diperkenankan karena kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas mengadili dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundangan. jika diduga ada sesuatu balik putusan hakim, maka sesuatu itu yang dibuktikan, bukan malah putusannya yang diuji dan hakimnya yang disalahkan. pendapat ahli pihak terkait dari yang disampaikan dalam sidang yang lalu bahwa banyak anak oknum pejabat peradilan yang menjadi hakim", pernyataan ini tendensius. apakah kalau anak pejabat peradilan itu pintar dan lulus seleksi calon hakim, itu salah? tentu tidak. sama dengan anak pejabat pada instansi lain, apakah kalau anak anak mereka pintar dan ternyata lulus seleksi cons yang diselenggarakan instansi tempat orang tuanya bekerja, apakah itu juga salah? tentu juga tidak. karena pelarangan justru melanggar asas dasar hak asasi manusia sebagaimana diatur dan uud amandemen kedua. mahkamah agung sejak (dua) tahun lalu telah merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god menggunakan computer assisted test cat) system yang dikoordinir oleh menpan, maka kecil kemungkinan adanya penyimpangan, karena peserta pada saat itu sesaat selesai mengerjakan soal, hasil lulus tidaknya langsung dapat diketahui secara otomatis. berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan diatas, keterangan ahli, dan bukti bukti yang telah diajukan pemohon dan pihak terkait mahkamah agung, maka pihak terkait langsung atas nama mahkamah agung memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.ara pemohon, pihak terkait komisi yudisial ky), dan pihak terkait mahkamah agung( ma) telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing masing bertanggal agustus dan agustus melalui kepaniteraan mahkamahelkata bersama dan frasa dan komisi yudisialang peradilan umumata usaha negara) bertentangan dengelvetanat@mahkamahkonsitua godemohon dalam permohonan guo: ii. alasan alasan permohonankaren24b dan 28d uud bahwuud menyatajabaran lebih lanjut mengenai pengertian tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. menurut angkakata merdeka dalam ketentuan atas, memiliki arti:bebas. (dr perhambaan, penjajahan, dsb): berdiri sendiri: atautidak terkena atau lepas dari tuntutan: atau tidak terikat atau tergantung pada pihak tertentu, leluasa kamus bahasa indonesia (yang disusun oleh tim penyusun kamus pusat merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsituasebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan, ikatan hakim indonesia dengan anggotanya yang terdiri dari para hakim pada badan peradilan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bawah mahkamah agung. para pemohon bertindak mewakili ilahi yang merupakan profesi para hakim seluruh indonesia. bahwa ilahi sebagai organisasi para hakim seluruh indonesia merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan akta notaris nomor tanggal juli deng karena bertentangan dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: secara organisatoris ilahi tidak dapat menjalankan program kerja sebagaimana mestinya, khususnya dalam mengusulkan promosi mutasi hakim yang baik dan berprestasi,: apabila permohonan para pemohon undang undang nomor tahun dimana terakhir dicantumkan dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godkata bersama dan frasa dan komisi yudisial dalambertentangan dengan dan uud dengan alasan:bahwa kekuasaan kehakiman yang merdekaberlakunya gu,ud,menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. merdeka barat jakarta tel fax email , ahli para pemohon, ahli presiden, ahli pihak terkait, bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon, pihak terkait, kesimpulan tertulis para pemohon, dan kesimpulan tertulistentang kekuasaan kehakiman yang merdeka bahwa uud menyatakan, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar , dan selanjutnya uud menegaskan, negara indonesia adalah negara hukum . bahwa makna yang terkandung dari kedua dalam tersebut merupakan pengakuan bahwa indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar hukum dan negara hukum yang demokratis : bahwa salah satu ciri dari negara hukum, antara lain, apabila semua warga negara diperlakukan sama hadapan hukum tanpa kecuali (equality before the law) berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam perkara pidana mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan pengadilan sampai putusan hakim tidak satupun lembaga atau seseorang boleh melakukan intervensi atau menentukan orang bersalah atau tidak bersalah selain didasarkan atas proses peradilan: bahwa salah satu prinsip negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. sejauhmana prinsip ini dijalankan, tolok umurnya dapat dilihat dari adanya perundang undangan yang memberikan jaminan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebab tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau peradilan yang bebas, tidak akan ada negara demokrasi dan negara hukum,kekuasaan kehakiman pada intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid untuk menjamin terwujudnya independensi hakim, menurut mahkamah, memerlukan kelembagaan yang independen pula, agar dapat menjamin para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik baiknya, yang antara lain sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan: bahwa terlepas dari fakta bahwa sejak uud ditetapkan pada tanggal agustus kekuasaan kehakiman pernah berada dalam pengaruh pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lain meskipun uud (sebelum perubahan) sesungguhnya juga mengamanatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. uud (sebelum perubahan) menegassusunan dan kekuasaan badan badan kehakiman itu diatur dengan undang undang . kemudianselanjutnya dalam penjelasan dan uud tersebut secara tegas menyatakan, para hakim . namun ternyata pembentuk undang undang tidak mengikuti perintah uud dimaksud. bahwa amanat dan uud serta penjelasannya tersebut tidak pernah dilaksanakan, bahkan justru yang lahir adalah undang undang yang bukan saja tidak sesuai, tetapi malah bertentangan dengan uud sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan, . bahkan dalam penjelasan tersebut dikatakan, antara lain,, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god demikian pula dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung menyatakan, dalam hal hal di , bahwa pada tahun lahir undang undang baru tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman yaitu undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti undang undang nomor tahun namun tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan dan uud serta penjelasannya, telah meletakkan dasar adanya pembagian beberapa lingkungan peradilan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer), akan tetapi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial para hakim tetap berada bawah masing masing departemen, bahwa salah satu tuntutan reformasi adalah menyangkut reformasi dibidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan. tuntutan tersebut kemudian ditindaklanjuti melaluiinilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap (one roof system) yaitu baik menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada bawah satu atap mahkamah agung, bahwa usaha dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap bawah mahkamah agung tersebut, akhirnya benar benar menjadi kenyataan ketika pada tahun dilakukan perubahan terhadap uud yang kemudian disusul oleh lahirnya undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang dicabut dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dinyatakan tidak berlaku oleh undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman: bahwa usaha untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau peradilan yang bebas juga mendapat perhatian tingkat internasional maupun regional melalui peran international commission jurists maupun beberapa lembaga organisasi lain, termasuk lembaga non pemerintah, telah melahirkan beberapa deklarasi dan kesepakatan antara lain melalui: syracuse principles new delhi standards tokyo principles the independence the judiciary the rahasia region montreal universal declaration the independence justice basic principles the independence judiciary beijing statement universal charter the judge the bangalore principles judicial conduct berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, sistem peradilan yang diamanatkan dan dikehendaki oleh konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang tugasnya tidak saja sekadar menegakkan hukum, tetapi sekaligus menegakkan keadilan telah terpenuhi. dengan sistem dan mekanisme seperti itu, pencari keadilan telah dilindungi dalam mendapatkan hakim yang bebas dan tidak memihak, tentang kewenangan komisi yudisial menimbang bahwa undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimantentuan yang sama juga terdapat dalam undang undang kekuasaan kehakiman sebelumnya yaitu dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakomisi yudisial yang lahir dalam perubahan uud kewenangannya telah ditegaskan dalam uud yang berbunyi, komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua goddalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bertanggal agustus mahkamah telah menafsirkan frasaahwa .lain . terkait masalah pengawasan terhadap hakim oleh komisi yudisial, mahkamah dalam putusan nomor puu iv tersebut telah mempertimbangkan, antara lain, bahwa frasa kewenangan pengawasan etik kepada komisi yudisial, secara sadar atau tidak telah ditafsirkan dan dipraktikan sebagai pengawasan terkaitr) sesuai dengan hukum acara, dalam putusan tersebut, mahkamah juga telah mempertimbangkan, antara lain, . merdeka barat jakarta telp fax email [email protected] menurut mahkamah, komisi yudisial, membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman. i3. bahwa pihak terkait komisi yudisial dalam surat jawaban tanggal juni atas pertanyaan majelis hakim mahkamah konstitusi pada persidangan tanggal mei menjelaskan sebagai berikut: bahwa perdebatan dan pembahasan yang terjadi pada rapat rapat panitia hoc mpr terkait dengan kewenangan untuk melakukan rekrutmen hakim dan hakim agung disampaikan antara lain oleh pataniari siahaan, hartono, dan jacob tobing, yang ketiga tiganya berasal dari fraksi pdi perjuangan secara lengkap sebagaimana telah disampaikan dalam tanggapan komisi yudisial pada persidangan mahkamah konstitusi pada hari rabu tanggal mei yang pada intinya menyatakan: perlunya lembaga lain luar mahkamah agung untuk dilibatkan dalam melakukan seleksi rekrutmen tidak hanya terhadap hakim agung, tetapi juga terhadap hakim tingkat pertama dan banding. adapun ahli pihak terkait forum kajian hukum dan konstitusi dr. zainal arifin mochtar, s.h., llm berpendapat antara lain salah satu yang paling getol dan mendapatkan banyak dukungan adalah usulan fraksi pdi perjuangan melalui anggota anggotanya salah satunya yakni misalnya praktisi hukum dan akademisi . bahwa ahli pemohon, prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., menyampaikan keterangan antara lain sebagai berikut:hakim hakim lain : merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa semua pendapat ataupun usulan yang berkembang baik pada sidang panitia hoc maupun sidang paripurna mpr terkait kewenangan komisi yudisial untuk seleksi calon hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada akhirnya ditolak, bahwa suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat mpr maupun mpr dan kemudian ditolak, menurut mahkamah tidak boleh dijadikan norma dalam undang undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan undang undang dasar sebagaimana diatur dalam dan uud: i3.. lagipula apabi, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamahsepanjang kata "bersama" dan frasa "dan komisi yudisial" adalara pemohon beralasan menurut hukum. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bahasa departemen pendidikan nasional, jakarta, halselanjutnya ketentuan undang undang nomor tahu.undang undang nomor tahun dan kamus bahasalberdasarkan uraian angka sampai dengan angka atas, dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ,demikian dengan berlakunya ketentuan normaakan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga merdeka barat jakarta tel fax email elnegeri.agam:tata usaha negarmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh mahkamah agungaterialis akbar, wahiduddin adams,dan dewa gede lagunasuhartono, materialis akbar, wahiduddin adams, dewa gede laguna, dan menahan mpihak terkait, tanpa dihadiri oleh dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili: ketua, ttd. anwar usman anggota anggota, ttd. ttd. maria farida indrawi santo ttd. ttd. suhartono materialis akbar merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god ttd. ttd. wahiduddin adams dewa gede laguna ttd. menahan m.p sitompul terhadap putusan guo hakim konstitusi dewa gede laguna memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: pendapat berbeda (d penting opinion) hakim konstitusi dewa gede laguna barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, telah menjaga kehormatan dirinya sendiri umar bin hatta) isu utama dari permohonan guo adalah menemukan batas konstitusional kewenangan komisi yudisial yang diturunkan dariyang dimaksud dengan batas konstitusional sini adalah tidak boleh terganggu atau melanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan peradilan atau kehakiman sebagai akibat dari pelaksanaoleh komisi yudisial. dengan lain perkataan, apabila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, apakaholeh mahkamah agung dan komisi yudisial, sebagaimana masing masing secara berturut turut diatur dalam undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun menyebabkan terganggu atau merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god melanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga bertentangan dengan uud kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam uud dan sebagaimana berkali kali dikukuhkan dalam putusan mahkamah konstitusi, secara universal pun ditegaskan bahwa tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan atau kekuatan apa pun. adalah salah satu tiang utama penyangga tegaknya negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), gagasan besar yang melandasi uud sementara itu, secara universal, pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, antara lain, dapat dilihat dalam basic principles the independence the judiciary (yang diterima oleh congress the prevention crimes and the treatment offenders, milan, agustus september yang kemudian diterima dan disahkan dengan resolusi majelis umum pbb nomor november dan resolusi majelis umum pbb nomor desember kedua resolusi majelis umum pbb ini kemudian diperkuat oleh atau melalui bangalore principles judicial conduct, yang antara lain menegaskan: whereas the importance competent, independent and imperial judiciary the protection human rights given emphasis the fact that the implementation all the other rights ultimately depends upon the proper administration justice, whereas competent, independent and imperial judiciary likewise essential the courts are fulfill their role holding constitutionalism and the rule law, whereas public confidence the judicial system and the moral authority and integrity the judiciary the utmost importance modern democratic society, whereas essential that judges, individually and collectively, respect and honor judicial office public trust and strive enhance and maintain confidence the judicial system, whereas the primary responsibility for the promotion and maintenance high standards judicial conduct lies with the judiciary each country, and whereas the basic principles the independence the judiciary are designed secure and promote the independence the judiciary and are addressed primarily states. dari kutipan atas telah jelas betapa mendasarinya keberadaan kekuasaan kehakiman yang kompeten, merdeka, dan imperial itu bagi perlindungan hak asasi manusia, bagi pemenuhan perannya dalam penegakan constitutionalism dan merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid negara hukum, bagi masyarakat yang demokratis, bagi upaya memelihara kepercayaan atau keyakinan masyarakat, bagi pemajuan sistem peradilan, serta bagi pemajuan dan pemeliharaan standar tinggi perilaku hakim. oleh karena itu, indonesia, keputusan politik untuk menyatuatapkan administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan (yang mula mula dilandasi olehyang kemudian, yang berkait dengan bidang hukum, antara lain, dijabarkan dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan pokok pokok kekuasaan kehakiman) bawah mahkamah agung adalah keputusan yang benar, bukan saja dari perspektif konstitusi melainkan juga dari perspektif perkembangan hukum internasional. sehingga, dalam konteks permohonan guo, kelanjutan dari pertanyaan atas adalah: apakahmenganggu administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada bawah mahkamah agung? terhadap pertanyaan tersebut, saya berpendapat,sama dengan mahkamah agung tidaklah mengganggu administrasi, organisasi, maupun finansial pengadilan sepanjang dipahami (dan terbatas pada) bahwa keterlibatan komisi yudisial itu konteksnya adalah keterlibatan dalam memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil. sesungguhnya, mekanisme yang sudah dipraktikkan selama ini, sebelum adanya permohonan guo dimana komisi yudisial dilibatkan dalam pemberian materi ajar kode etik dan pedoman perilaku hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan latihan calon hakim, serta melakukan monitoring pelaksanaan proses magang para calon hakim hingga turut serta dalam rapat penentuan kelulusan para peserta pendidikan dan latihan calon hakim, menurut saya, adalah penafsiran sekaligus implementasi yang tepat terhadap pengertian wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diberikan oleh uud kepada komisi yudisial. penafsiran demikian dipandang konstitusional samping karena tidak mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman (baik secara organisasi, administrasi, maupun finansial) juga kontekstual dengan tujuan utama pembentukan komisi yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. sayangnya, buruknya hubungan antara komisi yudisial dan mahkamah agung dalam mengimplementasikan gagasan mulia konstitusi itu, sebagaimana tampak nyata dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maupun melalui sebaran berita media massa, telah menyebabkan penafsiran dan implementasi yang sungguh memberi harapan besar bukan hanya bagi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetapi juga bagi terjadinya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu menjadi sirna. berdasarkan uraian atas, menurut saya, mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan norma undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo konstitusional bersyarat (conditional constitutional), yaitu sepanjang frasa bersamasebagaimana diatur dalam ketiga undang undang guo dimaknai sebagai diikutsertakannya komisi yudisial dalam proses pemberian materi kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim pengadilan negeri, calon hakim pengadilan agama, dan calon hakim pengadilan tata usaha negara dalam proses seleksi tersebut. panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godomisi yudisial sebagaimana ditentukan dalam uud bahwa: komisi.kewenangan komisi yudisial khususnya menyangkut seleksi pengangkatan hakim agung dipertegas dalamselain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim hoc mahkamah agung, kewenangan komisi yudisial dalam hal pengangkatan hakim diperluas dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yang menentuk, yang dilakukan bersama oleh mahkamah agung ma) melalui peraturan bersama yang dibuat oleh dan ky.(bukti undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun 2009masing masiproses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh mahkamah agung dan komisi yudisialbahwa rumusan ketentuan atas sangat bertentanganyang menggariskanhanya menyangkut kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. kewenangan komisi yudisial tersebut adalah kewenangan yang bersifat limitation, yang mengandung arti bahwa kewenangan komisi yudisialpada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. dengan demikian,pada badan peradilan bawah mahkamah agungbertentangan dengan uud tersebut atas. hal ini bertentangan pulakewenangan komisi yudisial tersebut adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan prinsip lex superior merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godselain itu, turut campuran komisi yudisial dalam seleksi calon hakim peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara hakekatnya bertentangan dan tidak sesuai dengan kewenangannyakonklusi substansial dapat ditegaskanimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas.hilangnya ketentuan norma yang mengatur kewenangan komisi yudisialsebagaimana ketentuan norma undang undang nomor tahun tentang peradilan umum juncto undang undang nomor tahun tentang peradilan agama juncto undang undang nomor tahun tentang peradilan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god tata usaha negara, berarti dari tataran normatif telah kembalinya pemangku atau pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa adanya campur tangan luar kekuasaan kehakiman sehingga akan berdampak terwujudnya kemandirian kekuasaan kehakiman (independence judiciary). kemudian, dengdilakukan oleh mahkamah agung akan berdampak positifyang secara normatif telah ditentukan dalam konstitusiakhirnya, karena kewenangan komisi yudisial telah sesuai, selaras serta tidak bertentangan dengan uud dan komisi yudisial, dan kekuasaan kehakiman kembali ketangan pemangku atau pelaku kekuasaan kehakiman dan tidak adanya campur tangan pihak lain luar kekuasaan kehakiman yang telah dengan tegas dilarang ketentuan uud bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh argumentasi atas adalah sangat tepat apabila mahkamah konstitusi menyatakan: undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun sepanjang kata bersama dan frasa dan komisi yudisial rdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god sepanjang kata bersama'frasa dan komisi yudisial , merupakan yang potensial diskualifikasi melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka . bahwa dengan perumusan yang demikian, maka para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadapproses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh mahkamah agung, proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh mahkamah agung, dan proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh mahkamah agungketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh mahkamah agungundang tahun juncto undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud menyatakan: kata bersama'danfrasa "dan komisi yudisial"dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun dan frasa"dan komisi yudisial"dalam undang undang nomor tahun adalah bertentangan dengan uudtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: kata bersama'danfrasa "dan komisi yudisial'dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun dan frasa"dan komisi yudisial'dalam undang undangsurat keputusan pengurus pusat ikatan hakim indonesia nomor sk pp.ilahi xi tentang susunan pengurus pusat ikatan hakim indonesia masa bhaktiikatan hakim indonesiperaturan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial tentang seleksi pengangkatan hakim. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god selain itu, para pemohon menghadirkan (empat) orang ahlipada persidangan tanggal juni dan agustusprof. dr. hm. lica marzuki, s.h uud menetapkan, negara indonesia adalah negara hukum . esensi perwujudan negara hukum adalah antara lain dengan mengadopsi kekuasaan kehakiman (judicial power) yang merdeka, bebas dan mandiri dalam sistem ketatanegaraan. uudtanpa keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, badan badan peradilan tidak bakal mungkin . menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan. keadilan . kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan constitutional given bagi badan badan peradilan selaku pelaku kekuasaan kehakiman. ini kata konstitusi. constitute hoogste wet! uud menetapkan, dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang . uud menetapkan pula, bahwasanya setiap undang undang dibahas oleh dpr dan presiden (selaku legislator) untuk mendapat persetujuan bersama. konstitusi menetapkan badan legislatif selaku constitution mandatory rule making power. guna dapat mem produk suatu undang undang yang aspirasi, realistis, berdaya guna dan sesuai kebutuhan rakyat banyak, legislator (de wetgever) dibekali open legal policy (kebijakan hukum). hal dimaksud dinamakan pula: legislator discretion. namun penggunaan open legal policy (kebijakan hukum) oleh legislator tidak boleh melintasi ambang batas constitutional given bagi suatu badan kelembagaan, institusi dan subyconstitutional given yang diberikan oleh uud uud menetapmerdeka barat jakarta tel fax email eldan diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan tanggal april yang pada pokoknya mengemukakanbahwa merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim . legislator (de wetgever)namun demikian, pemohon pengurus pusat ikatan hakim indonesia ilahi) mendapati penyimpangan constitutional given vide uud tatkala pembuat undang undang (de wetgever) memberlakukan ketiga produk undang undang berikut ini:konstitusi sama sekali tidak memberikan kewenangan konstitusional bagi komisi yudisial guna turut serta dalam proses seleksi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan tata usaha negara. komisi yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman. menurmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god uud memberikan kewenangan konstitusional kepada komisi yudisial dalam dua hal:kedudukan komisi yudisial adalah pengawas, dalam makna external control. dalam dunia hukum, termasuk hukum tata negara, perbuatan mengawasi (to control) berbeda dengan perbuatan memilih (to select). tatkala komisi yudisial selaku pengawas dilibatkan dalam proses seleksi hakim bersama mahkamah agung maka terjadi keadaan anomali bagai memasukkan benda (partikel) asing dalam tubuh organis yang hidup, yang pada ketiganya berakhir menjadi tubuh organis yang mati suri, menjelang mati. celananya, tatkala keadaan anomali itu merasuki kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan mandiri (independence judiciary) yang dijamin konstitusi. undang undang geser, wet, droit) berperan amat menentukan dalam rangka menegakkan undang undang dasar grundgesetz, constitution, grondwet). geser atau undang undang jua yang mendorong dibentuknya verfassungsgerichtshoff, mahkamah konstitusi yang pertama dunia, kala bulan oktober diadopsi pertama kali dalam konstitusi austria wina. menurut hans kersen grundgesetz atau uud menempati hierarki peraturan perundang undangan yang tertinggi. namun, yang teramat penting pula peranannya adalah geser undang undang) yang berada tepat bawah grundgesetz: uud) karena geser undang undang) yang melaksanakan atau menjalankan kehendak grundgesetz atau uud. pembentukan undang undang harus dibuat menurut "asas asas pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving)', kata van der lies (disertasi bayu dwi anggota, suatu geser undang undang) tidak boleh mengidap cacat hukum (juridische gebrakan) dalam dirinya. geser undang undang yang bercacat hukum tidak bakal dapat menegakkan grundgesetz atau konstitusi. oleh karena itu, kata hans kersen, salah satu anggota komisi pembaharu konstitusi austria kala itu, berpendapat perlunya diadakan speciale hoff (peradilan khusus) yang diberi kewenangan menguji suatu geser undang undang) terhadap merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god grundgesetz uud). maka diadakan verfassungsgerichtshoff, diadopsi masuk dalam konstitusi austria, kala bulan oktober tahun konstitusi yang pertama kali mengadopsi mahkamah konstitusi pertama dunia itu diberi nama: october verfassung, artinya konstitusi bulan oktober. prof. dr. gede panta astana, s.h., m.h dalam perkara guo, pemohon mem fokuskan pokok permohonannya pada recruitment ataupun seleksi pengangkatan hakim yang melibatkan komisi yudisial sebagai hal yang dinilai bertentangan dengan ketentuan uud tanpa bermaksud mendahului (apalagi menggurui) majelis hakim yang mulia ini dalam memahami dan memaknai norma yang terkandung dalam ketentuan uud sebagai "batu ujian", maka izinkan saya menyampaikan pandangan pendapat yang merekonstruksikan latar belakang ataupun dasar pemikiran pembentukan komisi yudisial beserta pemaknaan norma yang terkandung dalam ketentuan uud sebagai ketentuan yang mengaturnya. sebagaimana telah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa komisi yudisial dibentuk berdasarkan perubahan ketiga uud yang meny1945yang diterbitkan sekretariat jenderal majelis permusyawaratan rakyat, menggarisbawahi bahwa perubahan ketiga uud ini hadir karenaya! dan realisasi paham indonesia adalah negara hukum. melalui lembaga komisi yudisial ini, diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan merdeka barat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonsttra go.id. pengaturan komisi yudisial dalam konstitusi ini dianggap tepat oleh beberapa kalangan, mengingat ide dasar dari pembentukan komisi yudisial adalah dilatar belakangi oleh alasan faktual bahwa pengadilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (judicial condition) dan penuh dengan praktik praktik yang sangat mencederai nilai nilai keadilan, seperti memperdagangkan perkara yang telah terjadi secara sistematis, sehingga muncul istilah "mafia peradilan". praktik praktik tersebut semakin menggembala ketika pengawasan internal dinilai tidak mampu mengendalikannya dengan semaksimal mungkin. oleh karena itu, komisi yudisial kemudian dibentuk dengan semangat untuk mengembangkan sistem pengawasan eksternal. sebagai pengawas eksternal, komisi yudisial menjalankan tugas wewenangnya (yang secara atribut diberikan oleh uud berupa pengawasan preventif dalam bentuk seleksi hakim agung.yaitu dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung. selain berupa pengawasan preventif, komisi yudisial juga memiliki tugas wewenang melakukan pengawasan represif sebagai tugas wewenang konstitusional nya yang muncul dari frasa ".sebagaimana desain oleh uud dengan latar belakang demikian, pengaturan komisi yudisial dalam uud sudah tepat dan cukup, sehingga sebenarnya uud telah memberikan landasan konstitusional yang cukup bagi efektivitas kinerja sebuah lembaga yang idamkan akan menjadi pengawas eksternal. pengaturan komisi yudisial dalam uud itu tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan indonesia. hal itu menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim hakim yang bertugas lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai nilai loyalitasnya sebagai seorang hakim yang hams memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai nilai profesionalisme. dalam kerangka inilah perubahan ketiga uud yang ditetapkan pada tanggal merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god november hadir dan mengamanatkan terbentuknya lembaga yang disebut komisi yudisial. akan tetapi, sayangnya, uud cenderung lebih menempatkan komisi yudisial sebagai penjaga (watchdog) yang hanya desain untuk mencari kesalahan hakim daripada sebagai mitra kerja sejajar (starring partner) yang selain mencari kesalahan juga bisa memberikan penghargaan terhadap prestasi, bahkan memperjuangkan kesejahteraannya. selain mengusulkan pengangkatan hakim agung, uud hanya memberikan kewenangkewenangan itu diterjemahkan menjadi bentuk pengawasan yang didesain secara tidak maksimal oleh undang undang komisi yudisial, sehingga akhirnya dinyatakan bertentangan dengan uud oleh mahkamah konstitusi (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tanggal agustus dalam sebuah penelitian yang diselenggarkan komisi hukum nasional pada tahun dinyatakan bahwa dalam kekuasaan kehakiman setidaknya terdapat (dua) rezim konsep yang sekilas mungkin dapat dipahami sebagai kontradiktif antara satu dengan lainnya, yakni konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak (independence and imperial judiciary) satu sisi dan konsep akuntabilitas publik (public accountability) sisi lain. kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak (atau independensi kekuasaan kehakiman) adalah sesuatu yang mutlak harus ada karena merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. konsep independensi kekuasaan kehakiman ini mengharamkan adanya tekanan, pengaruh, dan campurtangan dari siapa pun. dalam bahasa putusan mahkamah konstitusi, prinsip independensi peradilandari pemerintah atau merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan janji ataupun imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.lakukan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan fungsi justisialnya. menurut putusan mahkamah konstitusi nomor puu ivhakim tersebut bukan merupakanindependensi peradilan yang disinggung tersebut adalah independensi peradilan dalam segala tanahnya, baik independensi konstitusional.independensi personal, independensi peraturan yang mengaturnya, dan independensi substantif. dengan demikian, independensi peradilan adalah keadaan mana peradilan dapat atau sanggup menjalankan tugasnya tanpa memiliki ketergantungan pada pihak lain. relativitas konsep independensi peradilan ini akhirnya memang selalu memicu perdebatan yang pada akhirnya diterjemahkan secara berbeda beda setiap negara. dalam perkembangannya, independensi peradilan ini harus bersanding dengan konsep lain yang harus berdampingan secara harmonis dengannya, yakni akuntabilitas publik (public accountability). dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan itu memang tidak boleh diartikan secara absolut. salah satu rumusan penting konferensi international commission jurist menggarisbawahi bahwa independence does not mean that the judge entitled act arbitrary manner'. oleh karena itu, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god sejak awal munculnya gagasan mengubah uud telah muncul kesadaran bahwa sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang efektif bidang etika kehakiman, yaitu dengan dibentuknya komisi yudisial. menurut paulus tulung, batasan atau rambu rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah tamtama aturan aturan hukum itu sendiri. ketentuan ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independennya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang wenang. hakim adalah "subordinate pada hukum dan tidak dapat bertindak "contra legum". selanjutnya, harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, mana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi dalam satu mata uang (both side one coin). tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (judicial accountability). konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para acaranya, agar kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan sehingga dikhawatirkan dapat menjadi "tirani kekuasaan kehakiman". banyak bentuk dan mekanisme pengawasan yang dapat dipikirkan dan dilaksanakan, dan salah satu bentuknya adalah kontrol atau pengawasan melalui media massa. dengan demikian, aspek akuntabilitas, integritas, transparansi, dan aspek pengawasan merupakan (empat) rambu rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman. dengan demikian, kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. dalam hubungan dengan tugas hakim, independensi hakim masih hams dilengkapi lagi dengan sikap imparsialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. oleh karena itu, sekali lagi, kebebasan hakim sebagai penegak hukum hams dikaitkan dengan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme, dan impartialitas. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god sistem akuntabilitas kekuasaan kehakiman ini pula yang menjadi dasar pembentukan komisi yudisial indonesia. oleh karena itu, studi yang pernah dilakukan oleh asian development bank yang disampaikan oleh the asia foundationmengenai keadaan kemerdekaan kekuasaan kehakiman negara negara asia,termasuk indonesia, menyatakan bahwa ". the establishment ofa judicial commission intended introduce system accountability." dalam sebuah penelitian yang diselenggarkan komisi hukum nasional pada tahun dinyatakan juga bahwa salah satu hal yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi besar adalah perihal apakah frasa ".berarti juga memperbolehkan komisi yudisial dalam rangka pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap putusan putusan yang dibuat oleh hakim. dalam praktiknya, komisi yudisial telah melakukan penelitian putusan hakim sejumlah daerah bekerja sama dengan kalangan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. mantan ketua komisi yudisial busur mugoddas menyatakan bahwa pemeriksaan atau penelitian putusan hakim itu dapat dilakukan komisi yudisial dengan alasan bahwa menurut hukum acara putusan hakim yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum menjadi hak publik (public right), sehingga publik mempunyai hak untuk menelaah putusan tersebut, bukan mengubah putusan. pemeriksaan putusan oleh komisi yudisial merupakan entry point untuk mengetahui apakah hakim melanggar kode etik atau tidak. kalangan hakim merasa keberatan dengan pemeriksaan putusan ini. hal inimengingat pengawasan komisi yudisial tidak boleh masuk dalam teknis yudisial. akan tetapi, ada juga yang berpandangan bahwa komisi yudisial dapat memeriksa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (eintracht van gewijsde). aktivitas melakukan pemeriksaan terhadap putusan putusan yang dibuat oleh hakim semacam ini, menurut putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv sudah keluar dari pengertian pengawasan yang harus diartikan hanya sebagai pengawasan etik. menurut mahkamah konstitusi, frasa "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", yang seharusnya hanya memberikan sebagian kewenangan pengawasan etik kepada komisi yudisial, secara sadar ataupun tidak telah ditafsirkan dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dipraktikkan sebagai pengawasan teknis justicia dengan cara memeriksa putusan. padahal,indicate pro heritage habeturyam berarti apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (de inoue van hetvonpun koreksi terhadap hal itu ham. berdasarkan seluruh uraian wethistories yang dikemukakan atas, paling tidak ada (tiga) hal utama yang menjadi dasar pemikiran atas lahir dan terbentuknya komisi yudisial, yaitu: pertama, sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan indonesia. hal inimenjamin perekrutan hakim agung yang kredibel: kedua, harus ada institusi kenegaraan yang melakukan pengawasan eksternal dalam bentuk :pengawasan preventif berupa seleksi hakim agung, yaitu dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan pengawasan represif, yaitu wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim ketiga, terbangunnya sistem akuntabilitas terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman ketiga dasar pemikiran yang tersimpan dari wethistories atas lahir dan terbentuknya komisi yudisial itu berujung pada (dua) kewenangan atribut yang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god diberikan uud kepada komisi yudisial (sebagai mana terurus dalam ketentuan yaitu: wewenangdemikian, pemaknaan atas norma yang terkandung dalam ketentuan uud harus dikembalikan pada dasar pemikiran yang tersimpan dari wethistories sebagaimana yang telah diuraikan atas. dengan perkataan lain, makna norma yang terkandung dalam ketentuan uud sudah "clear" dan tidak dapat lagi ditafsirkan lain. hal ini sejalan dengan pendapat jimmy asshiddigie yang menyatakan: jikasuatu ketentuan sudah dirumuskan secara "expresses verbs" dengan "phraseology " yang jelaskan tidak bersifat "ambiguous" serta mengandung, berarti dia berubah menjadi pembentuk undang undang atau legislator pendapat tersebut atas sekaligus menegaskan bahwa ketentuan uud hanya memberikan kewenangan kepada komisi yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agungselain kewenangan untuk melakukan pengawasan etik(dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim). dengan demikian, berdasarkan ketentuan uud komisi yudisial tidak memiliki kewenangan (onbevoegheid) untuk ikut dalam seleksi pengangkatan hakim. karena itu, ketentuan dan nomor tahun tentang pembuahan kedua atas nomor tahun tentang peradilan umumjuncto dan nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang peradilan agamajuncto dan nomor tahun tentang pembuahan kedua atas nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara,sepanjang kata "bersama" dan frasa dan komisi yudisial" adalah bertentangan dengan ketentuan uud bagaimana hal nya dengan mahkamah agung sebagai peradilan tertinggi negara yang terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godundang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun juncto undang undangmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god oleh karena seleksi pengangkatan hakim adalah persoalan yang bersifat administratif, maka sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanyang menyebutkan, maka sudah menjadi kewenangan mahkamah agung untuk sepenuhnya terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim. hal ini beralasan, sebab ketentuan kekuasaan kehakiman mengatur mengenai sistem pengelolaan pengadilan satu atap (one roofsystem). pengadilan sekaligus mengelola urusan organisasi, administrasi, finansial, dan teknis penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam dalam rekrutmen hakim. sistem satu atap didasarkan pada pemikiranuntuk lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. keikutsertaan pemerintah ataupun institusi lain dalam mengelola organisasi, administrasi, dan finansial kekuasaan kehakiman, dipandang dapat secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. selain untuk lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, sistem satu atap juga menjadi penting ditinjau dari sistem administrasi pengelolaan. dengan satu atap, pengelolaan yang berada "di satu tangan" (yakni mahkamah agung), dapat lebih efisien dan produktif. model sistem satu atap ini tidak hanya ada atau terjadi indonesia. thailand menempuh jalan yang sama. bahkan belanda yang telah mempunyai tradisi menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, melakukan hal yang sama. sejak awal tahun urusan urusan administrasi dan keuangan badan peradilan tingkat pertama dan banding belanda dikelola oleh raad voor rechtspraak council for judiciary) sebagai badan independen, lepas dari pemerintah atau institusi negara lainnya. dr. andi irmanputra sidin, s.h., m.h pengujian konstitusionalitas dan undang undang nomor tahun ketentuan berbunyi, proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan gegenrdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god mengenai proses seleksi diatur bersama oleh mahkamah agung dan komisi yudisial . dan"danpertanyaan pertama yang akan dijawab bahwa apakah kewenangan komisi yudisial ky) dalam uud bahwopen legal policy yang sangat terbuka asalkan dengan niat baik yang diinginkan oleh pembentuk undang undang maka wewenang tersebut berada dalam ruang tak berbatas? bahwa betul sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam uud kemudian diatur dalam undang undang, tidaklah berarti apa yang diatur dalam undang undang tersebut secara otomatis inkonstitusional. namun yang pasti bahwa sesuatu yang telah diatur secara spesifik, definitif dan atau limitation, tersurat jelas dalam uud menyangkut kewenangan lembaga negara yang sifatnya komplementer, atau supporting organ, state auxiliary organ seperti komisi yudisial namun undang undang memperluas kewenangannya adalah inkonstitusional. bahwa antara komisi yudisial dan dpr bukanlah lembaga negara yang setara untuk dapat dibanding bandingkan dalam pembagian kewenangan dalam system ketatanegaraan kita. dpr memiliki historis, doctrinal dan norma konstitusional yang struktur, tekstur bahkan gesture sangat berbeda dengan komisi yudisial. secara historis dpr memiliki sejarah panjang demokrasi yang berdarah darah diseluruh belahan dunia, ketika paham kedaulatan rakyat harus bangkit menerkam absolutisme kekuasaaan yang harganya dibayar dengan darah dan air mata umat manusia diseluruh belahan dunia.dpr juga secara doctrinal adalah anak kandung teori kedaulatan rakyat dan secara konstitusional dpr adalah pemegang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kekuasaan pembentukan undang undang yang inheren melekat fungsi representasi atas mandat yang didapatkannya melalui pemilu. oleh karenanya ruang konstitusional dpr bagi pembentuk undang undang lebih luas untuk melekatkan beberapa kewenangan yang tidak disebut dalam uud namun sekali lagi itupun ada batasnya. hal ini sangat berbeda dengan eksistensi yang notabene bukan pemegang pelaku kekuasaan, namun tentunya tetap memiliki sejarah yang mulia, namun bukan untuk dipadankan atau "dicembumi" dengan kewenangan dpr seperti argument yang muncul dalam sidang ini guna pembesar bahwa juga dapat bersama melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. pertanyaannya adalah apakah keterlibatan bersama dalam proses seleksi hakim adalah hal yang buruk? jawabannya tentu tidak. begitupula apakah buruk kalau diarahkan sejak dari awal melakukan kegiatan preventif dengan guna terjadinya dan tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai amanat konstitusi.? jawabannya, tentu tidak, namun hal ini bukan soal menguji niat tersebut baik atau buruk namun yang ingin dilakukan adalah menguji apakah kewenangan yang diberikan oleh undang undang guo konstitusional atau tidak, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme atau tidak. pada prinsipnya bahwa negara tidak bisa dikelola hanya sekadar niat baik, niat baik yang tanpa batasan yang jelas adalah embrio absolutism kekuasaan. oleh karenanya dinegara manapun yang menyadari bahwa semua kekuasaan negara tidak bisa dijalankan hanya dengan niat baik harus memiliki konstitusi sebagai sistem pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme. oleh karenanya sesungguhnya sudah diberikan batasan batasan yang tersurat jelas tentang kewenangannya.pertanyaannya bahwa apakah wewenang lain dalam rangka menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah open legal policy pembentuk undang undang? jawabannya adalah betul, namun tidak berarti bahwa open legal policy itu tanpa batas, prinsipnya bahwa jikalau sudah ditentukan secara spesifik, limitation, tersurat merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god jelas dalam konstitusi dan atau sendiri sudah memberikan batasan, maka disitulah batas dimaksud (vide putusan nomor puu xii dalam hal proses seleksi hakim, uud sesungguhnya sudah mengatur secara spesifik, definitif dan limitatifakan peran ky. uud menyebutkan bahwa komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung."". sebagai catatan bahwa prinsip konstitusional hukum penafsiran menyangkut kewenangan lembaga negara, maka harus diterapkan penafsiran original intent, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang apa yang secara jelas tersurat dalam uud inilah yang kemudian menjadi pegangan negara hukum karena mahkamah sudah menjadikan pegangan tetap saat ini. ini mengandung makna spesifik, limitation, tersurat jelas menyangkut jenis kewenangan apa dalam hal seleksi hakim yang diberikan kepada oleh uud pertama, bahwa dalam proses seleksi hakim hanya bertentangan "mengusulkan" pengangkatan hakim agung, tidak bisa diberikan kewenangan lebih untuk "menyetujui" bersama dengan dpr guna pengangkatan hakim agung. juga tidak bisa diberikan kewenangan untuk bersama presiden "menetapkan" hakim agung yang telah disetujui oleh dpr. kewenangan "mengusulkan" itu sudah spesifik, limitation dan definitive, tersurat jelas, sehingga tidak bisa perlu meski kewenangan itu mau diberikan atas dasar wewenang lain yang dianggap baik dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang ditafsirkan sebagai openlegal policy. oleh karenanya open legal policy karena dinamika apapun terhadap proses seleksi pengangkatan hakim agung yang melebarkan kewenangan hingga persetujuan bersama dengan dpr dan penetapan bersama antar dengan presiden akan pengangkatan hakim agung adalah inkonstitusional. meski niatnya baik sekalipun, semula apapun guna memaksimalkan penjagaan dan penegakan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku hakim sesuai amanat uud merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kedua, bahwa hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. hakim agung adalah species dari genus bernama hakim seperti yang telah ditentukan dalam putusan nomor puu 1v oleh karenanya ketentuan tentang spesies atau jenis hakim apa yang dapat diusulkan oleh dalam proses seleksi pengangkatannya atau keterlibatan dalam proses seleksi hakim, sudah spesifik, definitif dan limitation tersurat jelas hanya kepada "hakim agung" itupun hanya sekadar "mengusulkan", bukan yang lain. hal ini sebenarnya sudah terkonfirmasi oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tentang masuknya komisi yudisial pada tingkat konstitusi yang kemudian menyebut hanya kepada hakim agung saja yang menjadi objek kewenangan dalam hal seleksi itupun sebatas hanya "mengusulkan". putusan tersebut menyebutkan:oleh karenanya munculnya dan kewenangan sebatas "mengusulkan" serta sebatas hanya "hakim agung" saja, yang diusulkan oleh ky, semata untuk merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god meminimalisir dominasi politik dalam pengangkatan hakim agung. artinya bahwa eksistensi dengan kewenangan intinya mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah guna meminimalisir pengaruh politik yang dianggap akan menganggap independensi kekuasaan kehakiman melalui proses (seleksi) pengangkatan hakim agung. jadi, untuk seleksi pengangkatan hakim diluar hakim agung, tidak dimasukkan peran secara tersurat jelas, karena pengangkatan hakim tersebut, tidak melibatkan institusi politik seperti dpr dan presiden sebagai lembaga politik. oleh karenanya, pengangkatan hakim yang tidak melibatkan lembaga politik dpr dan presiden) tidak terlalu krusial dianggap menganggu selaku pelaku kekuasaan kehakiman dan karenanya tidak perlu menghadirkan untuk seleksi hakim. konstitusi memberikan hal tersebut tetap menjadi bagian dari kewenangan eksklusif sendiri selaku( uud justru sebaliknya, kekhawatiran adalah bahwa jikalau seluruh proses seleksi hakim terdapat keterlibatan lembaga lain diluar ma, meski bukan lembaga politik, maka hal inipun bisa menganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena pengalaman masa lalu ketika kekuasaan kehakiman memiliki tidak satu atap, karena atap yang satunya melekat pada kekuasaan pemerintahan. bagaimanapun kekuasaan kehakiman satu atap adalah modal dasar kekuasaaan kehamilan yang merdeka menurut uud jadi, munculnya komisi yudisial sesungguhnya untuk meminimalkan hegemoni politik dpr dan presiden dalam seleksi pengangkatan hakim agung yang bisa merusak prinsip konstitusional kekuasaan kehakiman yang merdeka. namun kemunculan lembaga ini yang dilahirkan langsung pada tingkat konstitusi dianggap "sayang" jikalau berperan hanya sebatas meminimalisir hegemoni politik dpr dan presiden dan lembaga ini akan lebih memiliki nilai positif kedepan jikalau kemudian diberikan kewenangan komplementer berupa kewenangan lain "dalam rangka" menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (vide putusan nomor puu iv kewenangan komplementer ini memang open legal policy yang bisa dipakai untuk membantu ma, selama tidak menabrak prinsip independensi kekuasaan kehakiman universal, selama tidak menabrak ketentuan kewenangan yang sudah spesifik, definitif dan limitation dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god tersurat jelas dalam konstitusi serta ketentuan yang telah diberikan batasan oleh dalam putusannya (vide putusan nomor puu iv pertanyaannya, adalah apakah seleksi bersama dan atas hakim adalah sesungguhnya tindakan preventif, jawabannya bisa saja benar, namun keinginan preventif itu dibatasi oleh ketentuan konstitusi bahwa keterlibatan dalam seleksi hakim, hanya dalam "mengusulkan" dan itupun terbatas pada "hakim agung" saja. kalau logika preventif ini tidak ada batasannya, maka bisa saja nanti, diamanahkan oleh undang undang untuk mendirikan sekolah hakim mulai dari tingkat playground, hingga perguruan tinggi kalau perlu persalinan bayi bayi yang dianggap layak menjadi hakim juga menjadi domain ky. apakah ini buruk?, tentunya tidak, namun hal ini ekstensif dan melanggar prinsip konstitusionalisme atau constitutional restraint oleh karenanya, maka uud sudah secara spesifik mengatur tentang hal tersebut bahwa hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung. pengertian ini bermakna spesifik dan final serta tertutup yang tidak bisa ditabrak oleh kewenangan komplementer ky. yang pasti bahwa, kalaupun kemudian mau diberikan kewenangan untuk bersama membantu menyeleksi hakim, maka hal tersebut tergantung dari legal policy sendiri selaku pemilik kewenangan eksklusif atas kekuasaan kehakiman yang merdeka yang inheren didalamnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. tidak bisa kewenangan komplementer ini justru menciptakan ketergantungan kepada dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal seleksi hakim seperti yang termuat dalam undang undang guo. putusan yang serupa sesungguhnya pernah terjadi dalam putusan perkara nomor puu i ketika dalam pengujian penyiaran, undang undang tersebut menyebutkan bahwa presiden bersama kpi menetapkan peraturan pemerintah. kewenangan kpi tersebut dinyatakan inkonstitusional, karena uud sudah secara definitive dan spesifik menyebutkan bahwa hal tersebut kewenangan eksklusif presiden sesuai uud bahwaoleh karenanya merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kemudian ketentuan bahwa kpi bersama pemerintah menetapkan dalam penyiaran dinyatakan inkonstitusional, yang harusnya cukup presiden saja. oleh karenanya kewenangan komplementeridak bisa menabrak hal yang sudah diatur tegas dalam konstitusi seperti yang juga sudah menjadi hukum konstitusi seperti yang termaktub dalam putusan putusan mahkamah. risikonya jikalau kemudian, norma frasa hakim agung" yang telah spesifik diatur dalam konstitusi akan keterlibatan dalam proses seleksi hakim, diperluas makna seluruh hakim maka tidak menutup kemungkinan kewenangan seleksi dalam frasa "menyusul" juga akan diperluas hingga "menyetujui" bersama dpr akan pengangkatan hakim agung, dan "penetapan bersama dan presiden akan pengangkatan hakim agung tersebut. apakah kemudian dpr dan presiden akan membiarkan konstitusi dilanggar dengan cara seperti ini dengan memberikan karpet merah kepada untuk "meraba kehormatan" dpr dan presiden?. karena tentunya bisa jadi ada keinginan juga untuk menikam kewenangan bahwa bersama atau kpk atau menteri hukum dan ham atau bahkan kpi atau kpu secara bersama sama mengusulkan pengangkatan hakim agung tentunya, pun akan bereaksi bahwa hal ini bertentangan dengan uud oleh karenanya mahkamah lah tentunya yang diharapkan menjadi lampu penerang akan semua hal tersebut. prof. dr. yusril iha mahendra maksud dari pemohon adalah memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun juncto undang undang tahun yang berkenaan dengan frasa kata bersama dan frasa dan komisi yudisial dalam ketiga undang undang guo adalah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan sekaligus menyatakannya pula sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dari pokok permohonan yang ahli ringkasan tadi, nyatakan bahwa pemohon berpendapat bahwa kewenangan untuk komisi yudisial untuk bersama sama dengan mahkamah agung dalam melakukadalah merdeka barat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonsttra go.id bertentangan dengan undang undang dasar. dengan demikian, yang konstitusional menurut pemohon adalah seluruh proses seleksi pengangkatan hakim tiga lingkungan badan peradilan itu sepenuhnya ada tangan mahkamah agung tanpa bersama sama dengan komisi yudisial, kewenangan komisi yudisial telah diatur dengan jelas dalam norma uud yang menyatasebagaimana dirumuskan dalam ini adalah limitation, tidak lebih dan tidak kurang dan undang undang dasar tidak memberikan kewenangan kepada pembentuk undang undang untuk memperluas kewenangan komisi yudisial, kecuali apa yang secara tegas telah dinyatakan dalam norma tersebut. perintah konstitusi untuk merumuskan secara lebih detil terkait dengan komisi yudisial bukanlah mengenai kewenangannya, melainkan berkaitan dengan, susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang undang sebagaimana dirumuskan oleh norma uud rumusan norma undang undang dasar, sejauh menyangkut wewenang komisi yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim hanyalah terbatas dalam mengusulkan calon calon hakim agung. oleh karena itu, ketika ahli selaku menteri kehakiman dan ham menara rancangan undang undang mahkamah konstitusi pada tahun sama sekali tidak terlintas dalam pikiran untuk memperluas kewenangan komisi yudisial dalam proses seleksi calon calon hakim mahkamah konstitusi. gagasan pada waktu itu adalah dari sembilan hakim konstitusi, maka tiga calon diusulkan oleh presiden, tiga oleh mahkamah agung dan tiga lagi dari dewan perwakilan rakyat, sebagaimana tetap berlangsung sampai sekarang. demikian pula, dalam hal seleksi para hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada semua lingkungan badan peradilan, tidak terpikirkan untuk memperluas kewenangan komisi yudisial untuk bersama sama dengan mahkamah agung melakukan seleksi pengangkatan para hakim tersebut. perubahan perubahan yang melibatkan komisi yudisial itu baru terjadi pada tahun ketika dilakukan amandemen terhadap ketiga undang undang yang mengatur badan peradilan umum, agama dan tata usaha negara, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god, hartono, jacob tobing dan hamdan zelda yang membahas kemungkinan komisi yudisialh maupun oleh sidang paripurna mpr. apa yang disepakati adalah komisi yudisial hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak hakim hakim yang lain. semangat yang menggelora tahun tahun pertama reformasi sejauh menyangkut bab peradilan adalah keharusan kemandirian dan kemerdekaan badan badan peradilan, baik dalam hal organisasi, personil dan keuangan, maupun kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. oleh karena itulah, pada tahun departemen kehakiman dan ham mulai merancang undang undang untuk menyatu tetapkan badan badan peradilan kepada mahkamah agung, dengan konsekuensi pemerintah dalam hal ini departemen kehakiman dan ham, departemen agama dan mabes tni tidak lagi menangani urusan organisasi, administrasi, personil dan keuangan badan badan peradilan, yang kita warisi sejak zaman hindia belanda, tetapi menyerahkan seluruh kewenangan itu kepada mahkamah agung. dengan penyerahan itu, pemerintah pada waktu itu berkeinginan agar badan badan peradilan kita benar benar mandiri dalam hal menentukan personil, mengurus organisasi, administrasi dan anggaran, serta merdeka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa ada campur tangan pemerintah lagi. dengan demikian tidak akan terdengar lagi kalimat olok olok yang sering dialamatkan kepada para hakim yang otaknya ada bawah mahkamah agung, tetapi perutnya ada bawah kontrol departemen kehakiman . ahli selaku menteri kehakiman dan ham dimasa itu, benar benar ingin mengakhiri semua olok olok yang kurang menyenangkan itu, dan dalam kenyataannya membuahkan hasil: oleh karena itu menjadi pertanyaan, mengapakah kemandirian dan badan badan peradilan yang sudah tercipta awal reformasi itu, tiba tiba harus dicampurtangani lagi oleh komisi yudisial? padahal kewenangannya telah jelas yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung. sementara kewenangan lainnya adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta berlaku hakim . kalau sudah seperti ini, menambah nambah kewenangan menjadi lebih daripada apa yang secara limitation diatur dalam norma konstitusi dan mengaturnya dalam undang undang, adalah langkah yang inkonstitusional, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua goddalam kualifikasi sebagai perorangan atau kumpulan perorangan, ikatan hakim indonesia ilahi) dengan anggotanya yang terdiri dari para hakim pada badan peradilan bawah mahkamah agung sebagai para pemohon, pemohon sampai dengan pemohon adalah bertindak mewakili ilahi yang merupakan perkumpulan profesi para hakim seluruh indonesia: bahwa ketentuan uud menyatakan, kekuasaanmentara nyaadalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakimansatu pihakdan pihak lain, kebebasan kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bertentangan dengan konstitusi, sehingga amatlah pantas bagi mahkamah konstitusi untuk menyatakannya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. tidaklah benar untuk mengatakan karena undang undang dasar tidak melarang komisi yudisial untuk ikut menyeleksi calon calon hakim selain hakim agung, maka pengaturan demikian tingkat undang undang menjadi boleh adanya. kalau konstitusi telah membatasi kewenangan, maka janganlah kiranya pembentuk undang undang menambah nambah kewenangan yang sudah ada itu. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei pihak terkait komisi yudisial( ky)telah memberikan keterangan dan menyampaikedudukan hukum legal standing) para pemohon sebagaimana yang diatur didalam ketentuan tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan dan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 yang pada intinya menyatakan bahwa pemohon atau para pemohon dalam pengujian undang undang haruslah memenuhi (lima) syarat kerugian konstitusional. oleh karena itu apakah para pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai legal standing atau tidak sepenuhnya kami serahkan kepada pertimbangan dan penilaian majelis hakim mahkamah konstitusi. il. terhadap pokok perkara para pemohon mendalilkan bahwa yang uji guo bertentangan dengan dan uud dengan alasan:enurut para pemohon ketentuan uud bersifat limitation, yakni hanya memberikan kewenangan konstitusional kepada komisi yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim sebagaimana yang diatur dalam yang uji guo. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap pendapat para pemohon tersebut komisi yudisial memiliki pandangan yang berbeda dengan alasan sebagai berikut: bahwa uud tidak mengatur kewenangan untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim oleh mahkamah agung dan komisi yudisial. oleh karena itu argumentasi hukum yang dibangun oleh para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan komisi yudisial untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim seharusnya juga berlaku kepada mahkamah agung. mengingat uud juga baik secara eksplisit maupun secara implisit tidak memberikan kewenangan kepada mahkamah agung untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. hal ini secara jelas dapat dibaca dalam ketentuan dan uud dalam risalah rapat pleno ke pah mpr, selasa, september ketika membahas uud menarik untuk mengutip pandangan pataniari siahaan, hartono, dan jacob tobing, sebagai berikut: pataniari siahaan: disini kami ingin mengusulkan bahwa dalam bab ini seyogyanya ada masalah lembaga lembaga yang menyangkut ma, ada menangani masalah masalah konstitusi bagaimana melakukan seleksi rekrutmen terhadap hakim agung dan terhadap hakim hakim karena kita sekarang sama sama sepakat saya pikir mutu daripada hakim kita adalah hakim kita masih tetap menjadi pertanyaan kalangan masyarakat. mekanisme rekrutmen seyogyanya ditangani oleh suatu lembaga yang lebih layak dan tepat untuk mengatasi hal tersebut, sehingga bukan hanya masalah urutan masa kerja atau birokratis saat dia menentukan perilaku mereka.dst . hartono: pada persoalan rekrutmen hakim, komisi yudisial memang dalam ketentuan ini masih terbatas untuk menyeleksi calon calon hakim agung, satu pertanyaan kalau hakim agung sekarang itu sudah ada kemungkinan masuknya non karier, pertanyaan berikutnya kenapa itu hanya pada hakim agung saja, pada hakim tinggi dan pada hakim tingkat pertama apa juga tidak dibuka mekanisme seperti itu, apa bedanya sebetulnya. menurut merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god saya, titik yang paling kritis sebetulnya bukan ma, sebetulnya pengadilan tingkat dan ii, kalau pengadilan tingkat dan tingkat keadilan sudah dirasakan itu harus kasasi itu bisa dikurangi. oleh karena itu, bicara tentang persoalan komisi yudisial, barangkali mulai kita pikirkan apakah juga ini tidak kita gunakan untuk mengubah cara rekrutmen hakim kita. yang pertama dia ingin cari pekerjaan menyangkut pegawai negeri, setelah menjadi pegawai negeri tidak masuk panitera kebetulan dia masuk sebagai hakim, ini semua kita hilangilah semacam itu. oleh karena itu profesi hakim seharusnya memang diniatkan sebagai hakim. luar negeri untuk jadi hakim dari pengacara bisa, kerena dia konsisten menjadi seorang hakim, tetapi disini hakim harus menjadi pegawai negeri dari masuk hakim sampai pensiun hakim itulah ladangnya, barangkali untuk masa jabatan hakim juga kita batasi tidak usah dari masuk sampai pensiun, hakim diberikan tertentu saja mungkin (lima) tahun setelah itu dikembalikan lagi kepada komisi yudisial,,persoalan aset stabilitas pada dunia hukumnya, juga ada persoalan persoalan kapabilitas yang dipertimbangkan ketimbang rekrutmen pada sekarang ini. jadilah itu pendapat saya tentang komisi yudisial. jacob tobing: kami juga ingin sedikit lebih elaborasi tentang pentingnya komisi yudisial, hakim bukan pegawai negeri, hakim membawa yang hak, menegakkan yang hak, keadilan dan kita mengatakan selama ini dia sebetulnya pejabat negara walaupun hakim pengadilan negeri dan tidak kita katakan hakim pengadilan negeri bawahan dari atasannya lagi atasannya masing masing ini otoritasnya sendiri dan selalu amar putusannya mengatakan demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa tidak pernah dikatakan demi atasan saya tidak dikatakan begitu. jadi sangat sangat sentral dan penting kedudukannya dalam negara yang kita dambakan dan kita bangun menjadi negara merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god yang menegakkan hukum, supremasi hukum, oleh karena itu dia mempunyai persyaratan persyaratan biasa, kemampuan kemampuan intelegensi, profesi, disiplin ilmu sebagai penguasa ilmu hukum tetapi juga mempunyai accountability yang menegakkan integritasnya, oleh karena itu yang kami sarankan tentang komisi yudisial sebenarnya adalah menyangkut bukan hanya hakim agung seluruhnya hakim agung, hakim tinggi, hakim pengadilan negeri mereka semua adalah hakim yang tidak bisa tiap tahun dimintai tanggung jawab kepada mpr misalnya atau kepada siapa begitu tetapi dia bertanggung jawab kepada sebetulnya praktis dirinya sendiri, karena rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan daripada hakim itu. pandangan yang disampaikan oleh pataniari siahaan, hartono, dan jacob tobing atas paling tidak memberikan penegasan dan kejelasan bahwa ketika membahas guo tidak ada pandangan yang menyatakan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim hanya merupakan kewenangan atau kewenangannya akan diberikan kepada ma, bahwa karena proses seleksi pengangkatan hakim tidak diatur didalam uud maka merupakan opened legal policy , sehingga tidak beralasan apabila para pemohon mengatakan ketentuan guo yang diuji adalah bertentangan dengan uud khususnya uud dan uud hal ini sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii perihal pengujian kpk dan ky. pada halaman mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pemberian kewenangan oleh kepada dpr untuk memilih calon anggota yang diajukan oleh presiden adalah berada dalam ranah kebijakan pembentuk (opened legal policy). hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip checks and balances. dalam perkara guo ketentuan yang diuji sebenarnya telah disepakati oleh para pembentuk undang undang. sebagaimana terlihat dari hasil rapat dalam rapat tim perumus antara anggota tim perumus dan pihak pemerintah yang saat itu dipimpin oleh drs. agung ginanjar sudarso, si., telah menyepakati bunyi dari merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan guo. oleh karena itu, meskipun uud tidak memberikan kewenangan bagi suatu lembaga bukan berarti apabila ada suatu undang undang yang memberikan kewenangan bagi suatu lembaga mengakibatkan kewenangan yang diberikan undang undang itu secara otomatis menjadi inkonstitusional. bahwa sebagai bukti dari opened legal policy , ketentuan uud hanya mengatur keterlibatan dpr dalam proses seleksi pejabat publik terbatas pada anggota bpk uud calon hakim agung uud 1945j, dan anggota komisi yudisial uud namun, cukup banyak undang undang yang memberikan kewenangan kepada dpr untuk terlibat dalam proses seleksi pejabat publik, antara lain: anggota kpk anggota ombudsman juncto panglima tni dan kapolri bahwa berdasarkan uraian diatas tidaklah cukup beralasan apabila para pemohon berpendapat yang uji guo bersifat perluasan terhadap kewenangan komisi yudisial dan oleh karena itu secara otomatis menjadi inkonstitusional. uud sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak mengatur proses seleksi pengangkatan hakim dan lembaga negara mana yang berwenang melakukannya. sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam uud kemudian diatur dalam undang undang tidaklah berarti apa yang diatur dalam tersebut secara otomatis inkonstitusional. bahwa meskipun secara eksplisit uud tidak memberikan kewenangan kepada komisi yudisial untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim bukan berarti yang uji guo bertentangan dengan ketentuan uud uud sebagai konstitusi negara hanyalah memuat hal hal yang bersifat fundamental, sehingga tidak semua ketentuan dalam penyelenggaraan negara harus diatur secara rigid dalam konstitusi. dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sangat banyak undang undang yang dibuat oleh dpr dan presiden sebagai merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pembentuk undang undang yang tidak ada perintah secara langsung dalam uud apakah dengan demikian undang undang tersebut menjadi inkonstitusional dengan demikian tidak beralasan apabila para pemohon mendalilkan yang uji guo bertentangan dengan uud sehingga berlaku asas lex superior derogat legi inferior. bahwa penerapan asas lex superior derogat legi inferior adalah terhadap (dua) peraturan perundang undangan yang memilki hierarki yang berbeda dan materi muatannya saling bertentangan. sedangkan dalam uud tidak ada satu atau pun yang melarang untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim. oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada dan untuk secara bersama melakukan proses seleksi pengangkatan hakim tidaklah bertentangan dengan uud para pemohon mendalilkan bahwa guo diuji karena dapat mempengaruhi, mengganggu, menghambat, dan membelenggu, serta merusak kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman. terhadap pendapat ini komisi yudisial memberikan beberapa tanggapannya: bahwa dalam uud komisi yudisial dan mahkamah agung adalah merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, sehingga dengan demikian kedua lembaga negara ini tidaklah dalam posisi yang saling mempengaruhi. namun, kemandirian dari kedua lembaga negara tersebut tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara dan ma. dalam konteks ini sangat tepat yang dikatakan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x11 pada halaman poin yang mengatakan hubungan antara dan adalah bersifat mandiri tetapi saling berkait (independent but interrelated). bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut hanyalah didasarkan pada asumsi asumsi belaka dan kekhawatiran yang tidak memiliki dasar konstitusionalitas. dengan kata lain asumsi asumsi dan berbagai kekhawatiran yang dikemukakan oleh para pemohon bukanlah merupakan pengujian norma undang undang yang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bertentangan dengan uud sebagaimana yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang. keterlibatan komisi yudisial sebagaimana diatur dalam yang diuji guo hanyalah sebatas proses seleksi pengangkatan hakim agar transparan, akuntabel dan partisipatif. dengan demikian tidak ada hubungannya dengan maksud untuk mempengaruhi kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. bahkan dalam blueprint pada halaman menyebutkan secara tegas akan mulai memperbaiki komunikasi dengan untuk mempersiapkan tim bersama dalam melaksanakan proses rekrutmen hakim sebagaimana yang diamanahkan oleh tentang kekuasaan kehakiman. para pemohon juga mendalilkan bahwa yang diuji guo mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam uud terhadap dalil para pemohon tersebut, komisi yudisial memberi tanggapan sebagai berikut: asas kepastian hukum (rechtszekerheid) pada prinsipnya berkaitan dengan adanya dua norma hukum atau lebih yang mengatur hal yang sama namun saling tumpang tindih (overlapping), sehingga terjadi disharmonis. sementara kewenangan komisi yudisial dan mahkamah agung secara bersama sama untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim hanya diatur dalam yang diuji guo. dengan kata lain tidak ada suatu yang lain selain yang diuji yang memberikan kewenangan kepada mahkamah agung semata untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. oleh karena itu tidaklah beralasan apabila para pemohon mengatakan bahwa guo yang diuji mengandung ketidakpastian hukum, bahwa sebaliknya, yang diuji guo oleh para pemohon sesungguhnya justru memberikan kepastian hukum tentang proses seleksi pengangkatan hakim. dengan adanya yang diuji guo sesungguhnya memberikan kepastian hukum lembaga mana saja yang berwenang untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim. oleh karena itu, apabila permohonan pembatalan yang diuji guo oleh para pemohon guo dikabulkan oleh mahkamah merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god akan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum (rechtsvacuum). karena secara otomatis tidak ada lagi lembaga yang berwenang untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. bahwa terhambatnya proses seleksi hakim bukanlah disebabkan yang diuji guo oleh para pemohon mengandung ketidakpastian hukum. karena selama ini telah banyak kesepakatan dan kesepahaman yang dicapai oleh dan dalam proses seleksi pengangkatan hakim, yakni: pada tahun mahkamah agung telah melakukan seleksi hakim tanpa melibatkan komisi yudisial. sehingga untuk menyelamatkan melegalkan calon hakim yang terlanjur diterima melalui seleksi yang diselenggarakan mahkamah agung, dibuatlah peraturan bersama dan nomor kuno soztentang seleksi pengangkatan hakim, yang bersifat sementara. tindak lanjut pembentukan peraturan seleksi pengangkatan hakim pada tahun mengundang ky, kementerian keuangan, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pan dan rb) pada tanggal mei dalam rapat bersama dihasilkan kesepakatan: kementerian pan dan menyatakan bahwa rekrutmen hakim sepenuhnya kewenangan dan ky, pengajuan formasi hakim tidak melalui kementerian pan dan rb: badan kepegawaian negeri bkn) menyatakan bahwa hakim bukan pegawai negeri sipil, sehingga bkn sudah tidak berwenang untuk menyimpan data dan dokumen kepegawaian hakim, selanjutnya bkn secara bertahap akan menyerahkan data dan dokumen kepegawaian hakim ma, dalam masa transisi, pemerintah menpan, kemenkeu, dan bkn) bersedia membantu proses seleksi pengangkatan hakim. hasil rapat dimaksud diatas dan mengadakan rapat koordinasi sebanyak kali, untuk membuat peraturan bersama seleksi hakim, yang dilaksanakan pada: rapat koordinasi dan pertama tanggal agustus membahas panitia seleksi hakim dan panitia kecil penyusunan peraturan bersama tentang seleksi hakim dan peraturan presiden tentang hak keuangan dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god fasilitas lainnya bagi peserta pendidikan hakim: rapat koordinasi dan kedua yang dilaksanakan pada tanggal agustus membahas, rapat koordinasi dan yang ketiga dilaksanakan tanggal september membahas lebih lanjut: hasil rapat koordinasi tersebut diantaranya: metode rekrutmen, disepakati bahwa rekrutmen dilakukan oleh dan dengan mengacu hakim sebagai pejabat negara, dengan tahap seleksi: seleksi peserta didik: pendidikan: pengangkatan. terkait dengan proses pendidikan, masih diberlakukan peraturan bersama nomor maa melalui baiklah menyelenggarakan pendidikan, dan memiliki kewenangan pembekalan pph dan pemantauan proses magang. penggajian dan fasilitas peserta pendidikan hakim, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi peserta pendidikan hakim, terdapat masalah, karena status peserta didik bukan cons, dan belum menjadi pejabat negara. solusi dari tim dan adalah dengan membuat payung hukum pembayaran berupa perpres. awalnya dan memasukkan permintaan perpres tersebut kepada setkab, yang akhir birokrasinya terhenti menpan. dan menyepakati hasil rapat tanggal september sebagai draft final yang kemudian akan ditandatangani setelah diharmonisasikan oleh bagian hukum ma. il. petit berdasarkan uraian atas, mohon kepada mahkamah: menolak seluruh permohonan para pemohon, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god menyatakan bahwa seluruh yang diuji oleh para pemohon adalah tidak bertentangan dengan uud dan oleh karena itu tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berkaitan dengan legal standingpara pemohon sepenuhnya komisi yudisial serahkan kepada pertimbangan dan penilaian mahkamah sekiranya mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono). selain itu, untuk membuktikan keterangannya pihak terkait komisi yudisial mengajukan bukti surat tertulis yaitu darikepolisian negara: fotokopi undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, fotokopi undang undang nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia, bukti pt. fotokopi naskah komprehensif perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti pt. fotokopi peraturan bersama mahkamah agung republik indonesia dan komisi yudisial republik indonesia nomor pb ma ix pb p.ky tentang seleksi pengangkatan hakim, bukti pt. fotokopi berita acara rapat evaluasi kelulusan calon hakim terpadu angkatan vii mahkamah agung dan komisi yudisial, fotokopi berita acara penetapan kelulusan calon hakim angkatan vii peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu angkatan ii: bukti pt. fotokopi draft peraturan bersama ketua mahkamah agung dan ketua komisi yudisial nomor tentang seleksi pengangkatan hakim, bukti pt. fotokopi cetak biru pembaruan peradilan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dan proses seleksi pengangkatan hakimproses seleksi pengangkatan hakim: bahwa sebagai konsekuensi kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (reuters als uitvoerderahwa, berdasarkan uraian atas, telah nyata terdapat kepentingan langsung para pemohon sebagai pengurus pusat ilahi, yang menduduki merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bukti pt., bukti pt. fotokopi peraturan bersama mahkamah agung nomor pb ma ix pb p.ky tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim: bukti pt. fotokopi peraturan bersama mahkamah agung republik indonesia dan komisi burial republik indonesia nomor pb ma ix pb p.ky tentang tata cara pemeriksaan bersama, bukti pt. fotokopi peraturan bersama mahkamah agung nomor pb ma ix pb p.ky tentang tata cara pembentukan, tata cara, dan tata cara pengambilan keputusan majelis kehormatan hakim, bukti pt. fotokopi transkrip rapat koordinasi pelaksanaan rekrutmen hakim dan anggaran hakim mahkamah agung tahun anggaran jakarta, agustus mahkamah agung. selain itu, pihak terkait komisi yudisial pada persidangan tanggal juni dan juli menghadirkan (empat) orang ahli yang telah didengar keterangannya dan menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: prof. dr. mohammad mahfud komisi yudisial ky) dibentuk atas kesepakatan bangsa, direpresentasikan oleh mpr, yang dituangkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi dunia peradilan yang harus diakui dan tercatat dengan jelas dalam sejarah ketatanegaraan kita performansinya, pada saat itu, sangat buruk. begitu buruknya kinerja lembaga peradilan (cg. kekuasaan kehakiman) pada saat itu sehingga tengah tengah masyarakat muncul istilah mafia peradilan (belakangan presiden susilo bambang yudhoyono secara resmi menyebutnya sebagai mafia hukum). melihat situasi tersebut, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan prinsip konstitusi bahwa indonesia adalah negara hukum, pada awal awal reformasi bangsa kita bersepakat melakukan langkah langkah penting untuk penguatan kekuasaan kehakiman yang diawali dengan penyatuatapan semua lingkungan peradilan bawah mahkamah agung baik secara teknis yudisial maupun secara administratif finansial. untuk level konstitusi, selain menegaskan beberapa hal yang sudah ada dalam tata hukum kita, seperti kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penegasan kewenangan kewenangan mahkamah agung dengan berbagai lingkungan perwakilannya, melalui perubahan uud kita juga membentuk komisi yudisial ky) dan mahkamah konstitusi mk). adalah lembaga negara yang bukan pelaku kekuasaan kehakiman tetapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sedangkan adalah pelaku kekuasan kehakiman samping ma. dengan demikian tampak jelas bahwa merupakan anak kandung reformasi konstitusi yang dibentuk untuk menegakkan prinsip negara hukum atau tegaknya supremasi hukum yang, antara lain, harus ditandai oleh tampilnya kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang merdeka, kokoh, kuat, dan bersih. dukungan atas pembentukan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk mahkamah agung ma) yang saat itu menyatakan perlunya pengawasan eksternal karena sendiri merasa bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh tidaklah cukup. pembentuk uud kemudian menyepakati pembentukan ini melalui dan uud dari ketentuan ketentuan yang terkait dengan yang ada dalam uud dapat disimpulkan bahwa adalah lembaga negara mandiri yang bukan pelaku kekuasaan kehakiman tetapi mempunyai fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. salah satu dalam uud yang terkait dengan fusi dan wewenang yang juga terkait dengan perkara ini, antara lain, adalah yang menentutentuan tiga undang undang bidang kekuasaan kehakiman merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god yang memberi wewenang kepada untuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim dianggap tidak sejalan atau mengganggu prinsip kemerdekaan kekuasan kehakiman sebagaimana ditegaskan bacaan atas sejarah perubahan uud dan lahirnya berbagai undang undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman saya berpendapat bahwa kehadiran dengan segala fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam ikut proses seleksi pengangkatan hakim bersama dengan ma, justeru dimaksudkan untuk membangun lembaga yudikatif yang kuat sebagai simbol supremasi hukum. kehadiran yang dengan sadar sekadar sadarnya telah diberi wewenang oleh pembentuk undang undang untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim dari berbagai lingkungan peradilan sama sekali tidak mengurangi atau mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai dimaksud oleh uud ahli melihat pemberian wewenang kepada untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim itu justru dimaksudkan untuk memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang merdeka plus kuat, bersih, dan profesional. istilah kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diartikan pada dua hal utama. pertama, sebagai lembaga negara secara struktural bersifat merdeka dalam arti kelembagaannya terpisah dan tidak berada dibawah struktur kekuasaan lembaga negara yang lain. dalam bahasa akademis kemerdekaan seperti ini disebut independensi kekuasaan kehakiman. kedua, hakim hakim semua lembaga yudikatif dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya harus bebas dari tekanan apa pun sehingga secara leluasa mereka bisa memutus dengan adil dan tidak memihak. dalam bahasa akademis kemerdekaan yang melekat pada hakim seperti ini biasa disebut sebagai impasialitas. kehadiran dengan semua wewenang konstitusional dan letaknya, termasuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim, dilihat dari sudut apa pun tidaklah mengganggu prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik kemerdekaan dalam arti independensi maupun kemerdekaan dalam arti imparsialitas hakim merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god hakimnya. tidak ada logika yang bisa menjelaskan bahwa kewenangan untuk bersama melakukan proses seleksi pengangkatan hakim itu telah mengganggu, apalagi melanggar, prinsip kemerdekaan lembaga yudikatifuntuk membangun semakin kokohnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebutagar bisa terpilih dan tampil hakim hakim yang mempunyai integritas, berani, dan bersih sebagai hakim sesuai dengan pilihan yang sama antara dan ky. setelah seseorang menjadi hakim maka tidak ada hubungan struktural dan administratif antara dengan hakim hakim tersebut. oleh sebab itu menjadi pertanyaan, apa logika yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa kebersamaan dan dalam melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bisa mempengaruhi kebebasan hakim? kewenangan untuk bersama dengan melakukan proses seleksi pengangkatan hakim merupakan kewenangan yang diberikan oleh pembentuk (lembaga legislatif) melalui tiga dalam bidang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman setelah memilih berbagai alternatif yang tersedia secara konstitusional dan legal. dalam hukum konstitusi kita pembentuk boleh menentukan isi undang undang yang dianggap penting dan baik, apa pun isinya, sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan uud. pilihan pembentuk undang undang untuk menentukan isi undang undang dengan memilih berbagai alternatif yang sama sama boleh dipilih untuk dijadikan isi undang undang menurut berbagai putusan disebut sebagai opened legal policy atau pilihan politik hukum yang terbuka. pilihan materi undang undang berdasar opened legal policy ini tidak bisa dibatalkan oleh lembaga yudikatif. jika ada permohonan, sebagai lembaga yudikatif negara memang boleh melakukan pengujian yudisial (materil maupun formil) terhadap undang undang tetapi tidak boleh membatalkan isi undang undang yang tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan uud. dalam kenyataan lapangan banyak isi yang tidak disukai oleh beberapa pihak tetapi isi undang undang tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god konstitusi. tidak disukai belum tentu melanggar konstitusi, disukai belum tentu pula tidak melanggar konstitusi. hadir untuk mengadili, apakah suatu undang undang atau sebagian isinya konstitusional atau inkonstitusional dan bukan menilai, apakah undang undang atau sebagian isinya tersebut disukai orang atau tidak. pandangan singkat yang ahli kemukakan atas dapat disederhanakan dengan beberapa pernyataan. pertama,jika ada undang undang atau sebagian isinya yang tidak disukai oleh beberapa pihak, tetapi isi undang undang tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan uud maka tidak boleh membatalkannya. kedua, jika membatalkan undang undang atau sebagian isinya yang sebenarnya merupakan area opened legal policy maka berarti sudah masuk dan ikut campur dalam ranah legislatif. ketiga, bukanlah lembaga legislatif melainkan lembaga yudikatif dengan kewenangan kewenangan, antara lain, menguji konstitusionalitas undang undang terhadap uud. keempat, undang undang yang tidak disukai orang itu berbeda dengan undang undang yang melanggar atau bertentangan dengan uud: undang undang yang tidak disukai orang belum tentu bertentangan dengan uud, adakalanya disukai atau tidak disukai itu hanya menyangkut selera dan kepentingan. kelima, hanya boleh membatalkan undang undang atau sebagian isinya yang melanggar atau bertentangan dengan uud dan tidak boleh membatalkan undang undang atau sebagian isinya yang hanya tidak disukai oleh sekelompok orang padahal yang dipersoalkan bersifat opened legal policy yang sebenarnya tujuannya baik. keenam, kalau membatalkan atau sebagian isinya yang bersifat opened legal policy maka bisa diartikan sudah menabrak konstitusi dan menjelaskan dirinya bukan hanya sebagai lembaga yudikatif melainkan sudah memosisikan dirinya sebagai lembaga legislatif. ketujuh, kewenangan untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama merupakan ketentuan yang lahir dari opened legal policy lembaga legislatif yang tujuannya sangat baik yakni membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka, kuat, profesional yang didukung oleh hakim hakim yang berintegritas, jujur, bersih, dan berani. berdasarkan hal hal tersebut atas maka menurut ahli: pertama, ketentuan ketentuan yang tercantum dalamjuncto undang undang nomor tahun dengan rumusan seutuhnya yang ada sekarang ini adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan bagian yang mana pun dari uud kedua, ketentuan ketentuan yang tercantumkonstitusional dan tidak memerlukan pemaknaan baru oleh mahkamah konstitusi. prof. dr. philips hadron, s.h untuk pendekatan historis ini, (historical approach).ahli gunakan adalah naskah komprehensif perundangan undang undang dasar negara republik indonesia tahun khusus kekuasaan kehakimanpembahasan tentang kekuasaan kehakiman dengan fokus tentang komisi yudisial. antara membahas dalam pah panitia hoc badan pekerja mpr ahli kutip tiga pendapat. yang pertama, pendapat pak hartono waktu itu dari fraksi pdi p dan pernah menjadi anggota hakim mahkamah konstitusi, jakob tobing pdi p, hamdan zelda fraksi pbb juga mantan ketua mahkamah konstitusi. pendapat pak harjo pada persoalan rekrutmen hakim, komisi yudisial memang dalam ketentuan itu masih terbatas untuk menyeleksi calon calon hakim agung. satu pertanyaan, kalau hakim agung sekarang ini sudah ada kemungkinan masuknya nonkarier? pertanyaan berikutnya, kenapa itu hanya pada hakim agung saja, pada hakim tinggi dan hakim tingkat pertama, apa juga tidak dimungkinkan mekanisme seperti itu? apa bedanya sebetulnya? oleh karena itu, bicara tentang persoalan komisi yudisial, barangkali mulai kita pikirkan, apakah juga ini tidak kita gunakan untuk mengubah cara rekrutmen hakim kita. ini pendapat pak harjo pendapat pak jakob tobing. rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan para hakim itu. oleh karena itu, pak jakob tobing mengusulkan agar kewenangan komisi yudisial menyeleksi hakim juga meliputi hakim tinggi, hakim pengadilan negeri. pendapat pak hamdan kolera. mengenai komisi yudisial menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id pada kenyataan kenyataan konkret.. dulu yang ada hanya kode etik. oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan satu lembaga satu komisi yang independent, yang keberadaannya tidak internal dan keanggotaannya benar benar independen. pendapat pendapat tersebut, pada dasarnya fokus pada wewenang komisi yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim. atas dasar itu, hartono dan jakob tobing berpendapat bahwa komisi yudisial berperan dalam rekrutmen hakim. hasil pembahasan pah mpr mengenai komisi yudisial yang menjadi rancangan undang undang dasar, pertimbangan dpr. komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim, serta hakim lain berdasarkan masukan masyarakat (dengan mempertimbangkan masukan masyarakat). jadi kalau secara historis kita tinjau sebetulnya pah sudah merumuskan keterlibatan komisi yudisial dalam rekrutmen hakim. pada akhirnya rumusan akhir, yang kemudian menjadi undang undang dasar, itu komisi yudisial bersifat mandiri,serta perilaku hakim. atas dasar itu, keterlibatan komisi yudisial dalam proses seleksi hakim didasarkan kepada frasadi, ini sekali lagi saya tekankan bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua peradilan tata usaha negara, yang menentukan bahwa seleksi hakim itu juga melibatkan komisi yudisial, ini sebetulnya kita lihat dasarnya adalah frasa kedua undang undang dasar dengan demikian, berdasarkan historicalmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan undang undang nomor tahun konstitusional. pendekatan undang undang (statute approach). norma ketentuan undang undang dasar adalah mengatur, norma perintah, bukan norma prohibited atau norma larangan. terhadap normaprohibitur dapat diterapkan arguments contrary, tidak dilarang berarti boleh. terhadap norma mengatur, hanya dapat dilakukan interpretasi dalam rangka rechtsvindingdalam bukunya legal method tahun memaparkan prinsip contextualism dalam interpretasi. tiga asas contextualism. satu, noscitur socius. setiap kata harus diartikan dalam rangkaiannya. dua, ejusdem generis, artinya sesuai genusnya, sifat genus dengan sendirinya adalah sifat anggota atau species. yang ketiga, expression units est exclusion arteries, suatu konsep sudah digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. dengan asasi situs socius, hendaklah dipahami bahwa wewenang komisi yudisial berdasarkan ketentuan yaitu, dan mempunyai wewenang lain, dalam rangka menjaga, dan menegakkan kehormatan hakim, hendaklah ini kita artikan kita interpretasi bahwa berdasarkan frasa ini, seleksi hakim pengadilan tata usaha negara, itu dilakukan bersama oleh mahkamah agung dan komisi yudisial. keterlibatan komisi yudisial dalam hal ini akan melahirkan pertanyaan, tidakkah itu dilakukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim? maka dengan demikian, dengan pendekatan undang undang statuteketentuan undang undang nomor tahun konstitusional. yang ketiga. dengan menganalisis ratio legis undang undang nomor tahun ratio legis undang undang nomor tahun tercermin dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum. dalam konsiderans menimbang butirmasyarakat dan itu landasannya kita kembali undang undang dasar dalam rangka menjaga, dan menegakkan kehormatan, dan seterusnya. jadi ratio legis merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god konsiderans menimbang undang undang nomor tahun adalah undang undang dasar demikian halnya juga dengan penjelasan butir berdasarkan uraian ini jelas, the spirit jiwa undang undang nomor tahun adalah sejalan dengan ketentuan undang undang dasar atas dasar itu, ketentuan undang undang nomor tahun konstitusional. kesimpulan. dengan analisis berdasarkan pendekatan historis, pendekatan undang undang, dan analisis ratio legis ketentuan undang undang nomor tahun jelas konstitusional. dr. bagus tanwin, hum ahli mencoba memahami persoalan keterlibatan komisi yudisial dalam seleksi seleksi pengangkatan hakim terkait dengan mandat yang diberikan oleh undang undang dasar kepada komisi yudisial. jadi ada mandat yang diberikan kepada komisi yudisial, apa mandatnya? mungkin secara kasar mandatnya adalah menjaga dan menegakkan martabat dan kehormatan serta perilaku hakim. mandat itu harus dijalankan oleh komisi yudisial karena itu diberikan oleh bisa dibilang kekuasaan tertinggi dan harusnya mandat itu betul betul menjadi pelaksanaan tugas dari komisi yudisial. untuk dapat menjalankan mandatnya, ada syarat syarat yang harus dipenuhi, syarat syarat yang harus dipenuhi. salah satunya adalah wewenang tentu saja. jadi ada wewenang wewenang yang diberikan kepada komisi yudisial untuk bisa menjalankan mandatnya. tanpa wewenang dan syarat syarat itu, maka tidak mungkin komisi yudisial bisa mencapainya. ahli masuk dalam persoalan bagaimana martabat, kehormatan, dan juga perilaku hakim bisa terjaga secara baik, bisa tegak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim, bagaimana hakim bisa berintegritas. nah, itu prosesnya sangat panjang. kalau ahli menggunakan analisis fungsional, bisa dilihat prosesnya dari mulai input, proses, dan output. output yang diharapkan adalah hakim yang bermartabat, punya keluhuran, terhormat, dan berperilaku etis. proses yang harus dilakukan, semestinya menuju sana, itu proses yang kompleks. dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, paling tidak ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa proses berlangsung mencapai merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god tujuan itu. ada manajemen sumber daya manusia, ada yang namanya bagaimana peningkatan karier itu bisa dilakukan dan peningkatan kualitas dari hakim. ini proses ini harus berjalan dan situ mau tidak mau komisi yudisial sebagai pemegang mandat juga harus terlibat, terlibat dalam proses yang tiga itu, itu syarat. proses itu ada batasnya, proses itu tidak bisa mengubah semua hal menjadi suatu yang baik. tidak bisa mengubah semua orang menjadi hakim yang bermartabat, terhormat, dan berperilaku etis. ada batasnya. dalam psikologi, kita memahami bahwa ada potensi yang bisa dikembangkan, aktualisasi menjadi suatu, tetapi ada juga tidak. mungkin ibarat biji mangga bisa jadi tumbuh jadi mangga yang sangat baik, tetapi dia tidak bisa menjadi buah durian, meskipun ada lagu yang mengatakan semangka berdaun sirih, tetapi itu bukan . bukan fakta yang benar, itu ungkapan. bahwa ketika misalnya menerima hakim hakim yang dari potensinya, dari kompetensinya tidak memenuhi syarat, tidak dapat dikembangkan, maka bisa dikatakan mustahil untuk komisi yudisial bisa menjalankan mandatnya, menjaga, menegakkan kehormatan martabat dan perilaku hakim. mungkin kebetulan ada hakim yang bagus, itu bisa dikembangkan. tetapi sisi lain, sekali kali ada yang tidak bagus, tidak dikembangkan. jadi kita tidak bisa menjamin bahwa komisi yudisial bisa menjalankan mandatnya dengan baik. dan kalau itu terjadi, kita sudah bisa meramalkan bahwa ada mandat yang tidak dijalankan, akan ada bisa dibilang semacam pelanggaran terhadap undang undang dasar tahun dalam proses kerja komisi yudisial. artinya, tanpa melibatkan untuk memilih hakim hakim yang punya potensi dan kompetensi dasar yang bisa dikembangkan, maka kita bisa bilang jadi sepertinya tidak masuk akal, jadi absurd. keterlibatan dalam proses seleksi pengangkatan hakim, itu suatu yang niscaya, dia mesti terlibat. kalau tidak, dia seperti orang yang diminta untuk menjaga merawat sebuah pohon mangga misalnya, supaya berbuah subur, berbuah banyak, tumbuh subur terus menerus, tetapi bibinya enggak bisa dia kontrol. kalau dia dapat bibit yang jelek, pohon itu tidak akan tumbuh subur dan tidak akan berbuah baik meskipun sudah dipupuk, sudah dijaga, disayang sayang, dan sebagainya. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god jabatan selaku hakim agung pada mahkamah agung dan panitera pada mahkamah agung terhadap proses seleksi pengangkatan hakim pada badan badan peradilan bawah adalam hubungan dengan bekerjanya sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh uud bahwa ilahi sebagai organisasi para hakim seluruh indonesia merupakan perkumpulan berbadan hukum (rechtspersoonlijkevereniging) berdasarkan akta notaris nomor tanggal, juli yang telah disahkan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun sehingga sebagaimana dimaksud oleh penjelasan uuk dipandang memiliki kedudukan hukum (legalstanding). bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan hakim indonesia ilahi) (bukti dinyatakan bahwa ilahi bertujuan untuk: membentuk dan membina hakim yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa. memelihara dan membina kesatuan dan persatuan serta memperkokoh kesetiakawanan para anggotanya dengan memupuk solidaritas jiwa korps yang merasa memiliki, ikut bertanggung jawab dan berani mawas diri serta menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota. meningkatkan kedudukan fungsional ideal dan materiil para hakim, yang selaras dengan tugasnya yang murni dan luhur sebagai pejabat negara, penegak hukum, kebenaran dan keadilan serta memberi perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, dalam wadah negara republik indonesia yang berdasarkan pancasila. menjunjung tinggi citra, wibawa, harkat martabat hakim dan mempertebal rasa tanggung jawab dalam memberikan darma baktinya kepada negara dan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh tuhan yang maha esa. sebagai organisasi profesi maka berupaya meningkatkan mutu kemampuan dan ketrampilan para anggotanya, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia kepada para pencari keadilan. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kalau tidak diberi kesempatan keterlibatan untuk memilih calon hakim, menentukan hakim hakim yang punya potensi dan kompetensi baik, maka itu sama saja kita mengatakan bahwa tidak perlu menjalankan mandatnya. itu dalam satu hal. kemudian juga, persoalan yang lain adalah persoalan bahwa dalam rekrutmen, dalam seleksi, ada prinsip transparansi, ada prinsip fairness (keadilan) bahwa dalam memilih calon, menyeleksi calon, harus ada beberapa pihak yang dilibatkan. sebanyak mungkin stakeholder yang dilibatkan, semakin bagus sebenarnya, tetapi juga harus dipertimbangkan efisiensinya. pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim yang dilakukan bersama oleh mahkamah agung dan komisi yudisial, menurut pandangan ahli, itu adalah suatu yang baik karena itu melibatkan beberapa stakeholder, beberapa pihak yang bisa melakukan check and balances, bisa saling menjaga kalau salah satunya bias atau mungkin menyimpang, ini bisa kedua belah pihak, baik mahkamah agung maupun dari pihak komisi yudisial. saling menjaga itu bisa menghasilkan pilihan yang lebih baik, yang lebih objektif, dan itu juga sejalan dengan prinsip fairness buat orang yang dipilih, orang yang akan yang mungkin bisa dipilih, calon hakimnya. siapa pun bisa terpilih karena pilihannya berdasarkan kriteria kriteria dan syarat syarat yang sangat objektif. bahwa kalau ada yang punya kepentingan tertentu luar syarat itu, akan dikoreksi oleh pihak yang lain, sehingga ekornya jauh lebih kecil. pun jaminan bahwa tidak ada error, itu tidak bisa dicapai, tetapi saling menggagalkanerror itu, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. prof. saudi isra dengan merujuk kembali gagasan gagasan dan perkembangan pemikiran sekitar arus deras reformasi kekuasaan kehakiman dalam proses perubahan undang undang dasar yang berlangsung dari tahun hal ini penting dirujuk kembali karena adanya dan pembentukan komisi yudisial tak mungkin dilepaskan dari arus besar keinginan untuk melakukan reformasi mendasar kekuasaan kehakiman. tidak bisa dinaikan, arus besar tersebut ada karena merosotnya kewibawaan lembaga peradilan ketika itu. dengan alasan hendak menegakkan supremasi hukum dengan prinsip prinsip konstitusional bahwa indonesia adalah negara berdasarkan hukum, para pengubah uud melakukan lompatan besar degan membuat desain baru pemegang kekuasaan kehakiman. selain menegaskan secara eksplisit bahwa kekuasaan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godtak hanya dilakukan oleh mahkamah agung dan lingkungan peradilan yang ada bawahnya, tetapi juga dilaksanakan oleh sebuah mahkamah konstitusi. selain itu, dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dibentuk pula komisi yudisial. bilamana dibaca secara teliti dan seksama, kehadiran komisi yudisial dapat dikatakan muara dari perdebatan yang panjang dan melelahkan. meski secara sebutan atau nama atau identitas lembaga belum muncul perubahan pertama, spirit esensial komisi yudisial telah hadir pada perdebatan pengubah uud sejak tahun yaitu saat perdebatan reformasi konstitusi mulai bergulir. misalnya, dalam panitia hoc pah) iii mpr oktober hamdan zelda (dari fraksi pbb) telah mulai menggagas seputar pentingnya pengawasan bagi hakim. tak hanya itu, pada hari berikutnya, oktober dalam forum sidang yang sama, salah seorang bengawan hukum tata negara, prof. dr. sri sumantri m., s.h. mengingatkan para pengubah uud untuk memberikan perhatian pada pentingnya hakim agung memenuhi unsur jujur, adil, berwibawa, dan berkelakuan tidak tercela. sebagai sebuah nomen latar, yang akan diatur dalam konstitusi, nama komisi yudisial" muncul secara eksplisit dalam rapat ke pah mpr pada juni saat itu, agung ginanjar menggagas bahwa pada mahkamah agung dibentuk komisi yudisial yang berfungsi memberikan rekomendasi pada mpr mengenai pengangkatan dan pemberhentian, termasuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung. setelah itu, pembahasan sekitar sifat, komposisi keanggotaan, dan wewenang komisi yudisial menjadi salah satu isu atau fokus sentral tengah gagasan reformasi kekuasaan kehakiman. merujuk perdebatan yang ada, kulminasi perdebatan sekitar komisi yudisial terjadi dalam perubahan ketiga uud bila hendak disimpulkan, perdebatan yang terjadi berkisar pada empat isu mendasar: posisi kelembagaan, susunan keanggotaan, kewenangan, dan bagaimana pengaturan dalam konstitusi dan pengaturan dalam undang undang. dari empat isu besar dan mendasar tersebut, bilamana dikaitkan dengan permohonan yang diajukan pemohon, dua isu terakhir (yaitu kewenangan dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bagaimana pengaturannya dalam konstitusi dan undang undang) yang relevan untuk dibahas dalam keterangan ini. bagaimanapun, kedua isu tersebut punya kaitan kuat dengan konstruksi uudjikalau hendak ditelusuri, kehadiran uud tersebut tidak terlepas dari perdebatan yang terjadi selama masa perubahan kedua dan perubahan ketiga terutama yang terkait dengan wewenang komisi yudisial. dalam hal pengisian hakim, ketika merespon rumusan sementara yang dihasilkan sepanjang perdebatan dalam perubahan kedua dan gagasan tim ahli bidang hukum yang disampaikan prof jimmy asshiddigie pada rapat pah mpr ke tanggal mei jacob tobing f pdip) mengemukakan: rekrutmen hakim adalah hakim semua tingkatan. karena itu, tambah politisi senior pdip ini, komisi yudisial ini lebih sedikit diperkaya. melacak gumpalan perdebatan yang terjadi, hampir dapat dipastikan, frasa "sedikit diperkaya yang dimaksud jacob tobing adalah memperkaya wewenang komisi yudisial. bahkan, dalam rapat lanjutan yang dipimpin jacob tobing pada mei politisi pdip lainnya, pataniari siahaan secara eksplisit menyampaikan bahwa seleksi terhadap calon hakim agung dan terhadap hakim hakim ditangani oleh satu lembaga yang lebih layak. sejalan dengan usul tersebut, ketika memimpin rapat pah mpr pada september dalam pengantar awal harun kamil menegaskan dalam bentuk pertanyaan: mengapa komisi yudisial hanya merekrut hakim agung saja, mengapa mekanisme serupa tidak dilakukan juga untuk hakim tinggi dan hakim tingkat pertama? menegaskan pertanyaan awal ini, lebih jauh, harun kamil menghendaki kehadiran komisi yudisial menjadi cara untuk mengubah rekrutmen hakim. amat mungkin, didorong banyaknya gagasan tersebut, agung ginanjar f pg) menghendaki pengaturan yang lebih detail komisi yudisial tingkat undang undang. melanjutkan gagasan yang ada, pada rapat pah mpr september jacob tobing kembali menegaskan keberadaan komisi yudisial harusnya menyangkut hakim agung, hakim tinggi, dan hakim tingkat pertama. dalam posisi demikian, menurut jacob tobing rekrutmen adalah suatu tempat paling krusial dalam menentukan kehandalan hakim. oleh karena merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god itu, perlu dibentuksebuah komisi yang bersifat permanen. selanjutnya, pada rapat pah mpr oktober hartono f pdip) menghendaki komisi yudisial mempunyai posisi menentukan dalam proses seleksi hakim, yaitu hakim agung dan hakim hakim yang berada bawah lingkup mahkamah agung. pandangan pandangan tersebut memberikan gambaran pada kita bagaimana kaitan antara reformasi kekuasaan kehakiman dengan perekrutan calon hakim. karena itu tidak bisa dinaikan, besarnya arus pemikiran peran komisi yudisial dalam proses seleksi hakim, dalam draft rumusan yang disampaikan oleh jacob tobing pada rapat mpr ke pada oktober hadapan ketua mpr amien rais. dari rumusan usulan tersebut dapat dibaca. begitu kuatnya keinginan ini, konstruksi draf usul sama sekali tak menyediakan alternatif lain. sekalipun dalam pembahasan ketika itu masih ada pendapat yang menghendaki wewenang komisi yudisial harus diberi catatan, namun pendapat yang menghendaki catatan dan pendalaman sangat minoritas tengah arus besar yang ada. karena itu, dalam pembahasan akhir, rumusan rumusan yang dikemukakan jacob tobing tidak mengalami perubahan. meski dalam rumusan final terjadi perubahan menjadan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, namun perlu dicatat bahwa ide yang berkembang ditampung dalam adanya frasa "mempunyai wewenang lain" sebagaimana termaktub dalam uud kalau dibaca dan dilacak dalam risalah perubahan uud tidak ada penjelasan memadai ihwal munculnya frasa tersebut dan hilangnya frasa "". dari penelusuran risalah juga, pernah muncul ide frasa "mempunyai wewenang lain dalam rangka." tersebut. namun ide ini diikuti dengan penegasan bahwa hal ini terkait juga dengan wewenang komisi merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god yudisial dalam rekrutmen hakim. artinya, bilamana hendak diikuti semangat para pengubah uud frasa "mempunyai wewenang lain" tersebut sejalan dengan wewenang komisi yudisial proses rekrutmen calon hakim. dan, yang jauh lebih penting, kehadiranaturan ini tidak menabrak ketentuan apapun dalam uud dengan paparan arus utama perdebatan sekitar kehadiran komisi yudisial tersebut, saya ingin menyatakan bahwa lembaga ini dengan segala wewenang termasuk dalam proses seleksi calon hakim adalah semangat yang tertampung dan tertuang dalam pemikiran para pengubah uud kalaupun kemudian gagasan tersebut tidak muncul secara eksplisit dalam uud adalah sebuah kekeliruan besar dan mendasar bahwa perintah undang undang melibatkan komisi yudisial dalam menyeleksi calon hakim sebagai ide atau norma yang dinilai bertentangan dengan uud atau inkonstitusional. bila boleh menyederhanakan, adanya frasa "mempunyai wewenang lain"dalam tersebut adalah untuk memberi ruang kepada pembentuk undang undang dalam melakukan pilihan hukum tingkat undang undang untuk mendesain komisi yudisial. dengan menggunakan cara berfikir seperti itu, para pembentuk undang undang telah melakukan langkah dan pilihan yang tepat. bagaimanapun, pada saat undang undang memberikan wewenang kepada komisi yudisial terlibat dalam proses rekrutmen calon hakim, pembentuk undang undang dapat dinilai telah menjemput kembali semangat dan arus besar yang dikehendaki mereka (paling tidak mayoritas) yang terlibat dalam perubahan uud utamanya mereka yang tergabung dalam pah reformasi kekuasaan kehakiman. karena itu, menjadi sebuah kekeliruan yang amat mendasar seandainya ada pendapat yang mengatakan bahwa keterlibatan komisi yudisial dalam proses rekrutmen calon hakim dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. bahkan dalam batas penalaran yang wajar, melibatkan komisi yudisial dalam seleksi calon hakim dapat menjadi strategi pembentuk undang undang mewujudkan amanat uudgaimanapun dengan proses seleksi yang berkualitas, diharapkan dapat dihasilkan calon hakim yang berkualitas pula. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god tidak hanya soal upaya pemenuhan amanat uud tersebut, secara teoretis, kemandirian kekuasaan kehakiman hanya mungkin terganggu jika pemegang kekuasaan kehakiman secara struktural dependen atau tergantung atau tidak mandiri dari cabang cabang kekuasaan negara yang lain. selain itu, kemandirian hanya mungkin dapat terganggu jikalau pemegang kekuasaan tidak mandiri dalam memeriksa dan memutus perkara. pertanyaan mendasar yang patut dikemukakan: apa kaitan kemandirian hakim dengan pemberian wewenang kepada komisi yudisial dalam terlibat merekrut calon hakim? soal berikutnya, kalau memang karena alasan keterlibatan komisi yudisial dalam menyeleksi perekrutan hakim bisa mengganggu kemandirian atau independensi hakim, mengapa pula uud menyerahkan atau memberi wewenang proses seleksi calon hakim agung kepada komisi yudisial? dalam batas penalaran yang wajar, sebagai posisi yang berada puncak jajaran peradilan, bukankah jauh lebih berisiko memberikan wewenang bagi komisi yudisial merekrut calon hakim agung. dengan rangkaian pertanyaan tersebut, kekhawatiran peran komisi yudisial dalam seleksi calon hakim jelas tidak memiiki dasar dan dapat dikatakan sangat berlebihan. bilamana keinginan pembentuk undang undang memberikan wewenang bagi komisi yudisial dalam proses seleksi calon hakim dengan arus besar reformasi kekuasaan kehakiman dalam perubahan uud proses seleksi merupakan salam satu faktor kunci. dengan kekuasaan besar yang dimiliki pemegang kuasa bidang peradilan adalah tidak menjadi tidak masuk akan menghilangkan dan meniadakan keterlibatan pihak lain. karena itu, para pengubah uud berpandangan bahwa rekrutmen hakim menjadi salah satu faktor kunci dalam bingkai besar reformasi kekuasaan kehakiman. dalam posisi seperti itu, saya sependapat dengan prof moh. mahfud bahwapemberian kewenangan bagi komisi yudisial untuk ikut seleksi pengangkatan hakim justru itu dimaksudkan guna memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang merdeka plus kuat, bersih dan profesional. secara filosofis, kewenangan besar yang menegaskan keterlibatan dan peran pihak lain sangat mungkin menghadirkan kekuasaan yang korup. dalam hal ini, postulat lord action mengatakan bahwa power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely. dengan menggunakan postulat tersebut, boleh jadi, pemberian wewenang bagi komisi yudisial dalam proses seleksi calon hakim merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god ditujukan untuk mencegah terbukanya ruang penyalahgunaan wewenang. bagaimanapun, proses seleksi sangat rawan dengan praktik curang. biasanya, praktik curang alias penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir dengan proses terbuka partisipatif antaranya dengan melibatkan pihak lain. terkait dengan hal tersebut, dalam desain bernegara yang terjadi saat ini, seleksi mulai dengan proses terbuka dan melihat pihak lain luar lembaga yang aan diisi. sekarang ini, misalnya, pengisian eselon satu dilakuan dengan proses terbuka dan partisipatif. antara tujuan mengintrusir proses demikian adalah untuk mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. dengan cara yang begini, terbuka kemungkinan untuk mendapatkan calon yang memiliki kualitas terbaik. namun anehnya, tengah perubahan tersebut, keterlibatan pihak lain (yaitu komisi yudisial) dalam proses seleksi calon hakim justru menimbulkan kecurigaan atau pertanyaan besar. apakah penolakan ini memang didasarkan pada pemikiran menganggu kemandirian kekuasaan kehakiman, atau adanya ancaman gangguan atas zona nyaman (consort zone) dalam proses seleksi calon hakim yang telah berlangsung selama ini. oleh karena itu, disebabkan alasan mendasar untuk melanjutkan reformasi kekuasaan kehakiman, majelis hakim mahkamah tentunya memiliki tanggung jawab sejarah pula menjaga dan juga melanjutkan semangat para pengubah uud i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei dewan perwakilan rakyat telah memberikan keterangan dan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah tanggal september ,yang pada pokoknya sebagai berikut: kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. terhadap dalil pemohon,atau legal standing dapat dijelaskan sebagai berikut. yang menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godtersebut, dpr berpandangan bahwa pemohon sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian, sehingga prima faksi pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut. alasan pemohon telah memenuhi ketentuan huruf undang undang mahkamah konstitusi tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas karena sebagai perorangan warga negara indonesia tidak ada satu pun hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dihilangkan. hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dihilangkan jika proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan agama atau hakim pengadilan tata usaha negara hanya dilakukan oleh komisi yudisial. akan tetapi, yang dimohonkan judicial review tetap melindungi hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon karena proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama sama oleh mahkamah agung dan komisi yudisial. hak konstitusional pemohon justru telah dilindungi dan dinaungi oleh adanya pertimbangan komisi yudisial sebagai wujud perimbangan atau check and balance dalam pengambilan keputusan. sehingga hasil keputusan merupakan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god perwujudan kehidupan demokrasi indonesia yang dijamin konstitusi sesuai dengan undang undang dasar berdasarkan hal hal yang telah disampaikan tersebut, dpr ri berpandangan bahwa pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dan penjelasannya.sebut. pemohon tidak dapat membuktikantersebut yang dimohonkan untuk diuji.kepada ketua atau majelis hakim mahkamah konstitusi untuk sepatutnya secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. namun, apabila ketua atau majelis mahkamah konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi dan penjelasan dpr terhadap pengujian dan undang undang peradilan umumperadilan agamaptun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara sepanjang frasa bersama dan komisi yudisial, serta frasa diatur bersama oleh mahkamah agung dan komisi yudisial tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai berikut. il. pengujian atas dan undang undang peradilan umum juncto dan undang undang peradilan agama juncto undang undang ptun sepanjang frasa bersama dan frasa dan komisi yudisial, serta frasa diatur bersama oleh mahkamah agung dan komisi yudisial . bahwa para pemohon menyatakan dengan diberlakukannya dan undang undang peradilan umum juncto merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dan undang undang peradilan agama juncto dan undang undang ptun, maka telah mengurang, serta mengurangi hak konstitusional para pemohon dalam menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik. dpr berpandangan bahwa dalil para pemohon tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. kewenangan yang diberikan oleh kusama sekali tidak mengurangi hak hak konstitusional para pemohon sebagai hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik. kewenangan komisi yudisial tersebut juga tidak mengura. peran serta komisi yudisial sebagai pihak eksternal dalam proses seleksi pengangkatan hakim peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara justru menciptakan pola rekrutmen yang lebih fair dan accountable, serta lebih efektif dan tidak memihak sehingga mampu menghasilkan hakim hakim yang berkualitas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. jika para pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman untuk selanjutnya disebut undang undang kekuasaan kehakiman justru dengan berlakunya, kemandirian peradilan lebih optimal terabaikan karena adanya pengawasan eksternal oleh komisi yudisial, selain pengawasan internal oleh mahkamah konstitusi dalam hal proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara. bahwa ketentuan undang undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa organisasi administrasidimaknai oleh para pemohon bahwa merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god mempertahankan prinsip peradilan yang bebas dan mandiri, peradilan tanpa membedakan orang, merupakan sendi negara hukum yang demokratis sesuai yang dikehendaki oleh undang undang dasar bahwa selanjutnya dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa ilahi untuk mencapai maksud dan tujuan atas, ilahi dapat melaksanakan upaya upaya sebagai berikut: ikut membina kepribadian hakim indonesia dalam meningkatkan iman dan tawa kepada tuhan yang maha esa, untuk mewujudkan kepribadian hakim yang berbudi luhur. meningkatkan kontrol mawas diri serta melakukan pembelaan terhadap anggota yang melaksanakan profesinya selaras dengan tugasnya yang mulia dan luhur. cc. memperjuangkan dan mempertahankan prinsip keadilan yang merdeka, mandiri dan terlepas dari pengaruh ekstra yudisial manapun. menyelenggarakan rapat pertemuan, kegiatan ilmiah, penerbitan mass media. mengupayakan kesejahteraan lahiriah dan batiniah anggota perkumpulan dan keluarganya. mendampingi pimpinan pengadilan semua tingkat dalam upaya pembinaan hakim. menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. mengajukan saran kepada pemerintah dan usul kepada mahkamah agung republik indonesia dan lembaga tinggi negara lainnya, berkenaan dengan hukum dan profesi hakim. menyelenggarakan kegiatan lainnya yang mengacu pada tujuan perkumpulan. bahwa berdasarkan anggaran dasar ilahi disebutkan bahwa ketua umum atau salah seorang ketua yang ditunjuk oleh ketua umum bersama sama dengan seorang sekretaris mewakili perkumpulan dalam dan luar pengadilan. bahwa pemohon sampai dengan pemohon adalah pengurus pusat ikatan hakim indonesia ilahi) yang berdasarkan keputusan musyawarah merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kekuasaan mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak hanya melaksanakan tugas dan kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi dan perebutan hakim yang berkualitas secara independent dan mandiri. dpr berpandangan bahwa pemaknaan atas seharusnya juga merujuk pada undang undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai organisasi administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam untuk masing masing lingkungan peradilan. diatur dalam undang undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing masing. hal ini dapat diartikan bahwa mahkamah agung memiliki kekuasaan yang penuh terhadap organisasi, administrasi, finansial, dan badan peradilan yang ada bawahnya. namun dalam penyelenggaraan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan bawah mahkamah agung tersebut diatur secara khusus melalui undang undang yang melingkupi peradilan masing masing. dengan diatur secara khusus, maka masih memungkinkan terbukanya ruang bagi lembaga lain untuk terlibatguna mewujudkan suatu rekrutmen hakim yang baik, bersih, dan berkualitas. selain itu, dalam undang undang kekuasaan kehakiman dan undang undang mahkamah agung, pun tidak ada yang mengatur bahwa proses pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara secara independent dan mandiri hanya dilakukan oleh mahkamah agung. ketentuan menyatakan bahwa komisi yudisial yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkketentuan tersebut, para pemohon beranggapan bahwa rumusan dan undang undang peradilan umum juncto dan undang undang peradilan agama juncto dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god undang undang ptun bertentangan dengan undang undang dasar dalam rumusan undang undang dasar para pemohon menganggap bahwa kewenangan komisi yudisial adalah hanya mengusulkan hakim agung yang juga ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial bahwa komisi yudisial berwenang untuk mengusulkan hakim agung kepada dpr. hal ini dimaknai oleh para pemohon bahwa kewenangan komisi yudisial adalah bersifat limitation. hanya dalam hal pengusulan pengangkatan hakim agung dan bukan terhadap pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, serta peradilan tata usaha negara. terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa dalil atau argumen para pemohon tersebut sangatlah keliru. dalam undang undang dasar memang ditegaskan bahwa komisi yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa wewenang komisi yudisial hanya dibatasi dalam hal pengusulan, pengangkatan hakim agung saja. melalui frasa mempunyai wewenang lain dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dapat dimaknai bahwa komisi yudisial juga memiliki wewenang lain. salah satunya untuk turut serta dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, serta peradilan tata usaha negara. kehormatan dan martabat institusi peradilan dapat terjaga dengan terlibatnya komisi yudisial dalam proses seleksi hakim pada peradilan umum, peradilan agama, serta peradilan tata usaha negara karena melalui proses seleksi yang fair dan accountable yang melibatkan komisi yudisial sebagai pihak eksternal akan mampu menghasilkan hakim hakim yang berkualitas yang tentunya dapat menjaga martabat serta nama baik institusi peradilan. bahwa para pemohon berpandangan guo telah melanggar prinsip lex certa serta prinsip lex scripta dan prinsip lex superiorderogat legi interior dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan. dpr berpendapat bahwa terhadap suatu peraturan serta tidak boleh peraturan perundang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. dalam konteks pemberlakuan. dpr berpendapat bahwa guo tidak melanggar prinsip lex certa dan prinsip lex scripta karena tidak terjadi perluasan makna selain ditentukan menurut peraturan perundang undangan. pemberlakuan guo tidak memperluas makna wewenang komisi yudisial terkait pengusulan hakim agung, sebagaimana diatur dalam undang undang dasar wewenang komisi yudisial untuk terlibat bersama dengan mahkamah agung dalam proses seleksi hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan implementasi lebih lanjut dari pengaturan undang undang dasar yang menyatahal ini dapat diartikan bahwa wewenang komisi yudisial dalam guo merupakan implementasi undang undang dasar dan bukan perluasan makna undang undang dasar sehingga tidak melanggar prinsip lex certa dan prinsip lex stricta. selain itu, dpr pun beranggapan bahwa wewenang komisi yudisial dalam guo tidak melanggar prinsip lex superior derogat legi inferior. hal ini karena undang undang dasar tidak dapat dimaknai bahwa kewenangan komisi yudisial hanya sebatas pengusulan hakim agung saja. dan dalam undang undang dasar juga tidak terdapat frasa yang dengan tegas melarang komisi yudisial untuk terlibat dalam proses pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. sehingga, dpr pun berkesimpulan bahwa pengaturan wewenang komisi yudisial dalam guo adalah tidak melanggar prinsip lex superior derogat legi inferior. berdasarkan alasan alasan para pemohon dalam iii huruf angka para pemohon mempersoalkan bahwa terhitung sejak seleksi pengangkatan hakim tahun atau angkatan hingga saat ini, proses seleksi merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godkarena peraturan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial belum berlaku efektif. dpr berpandangan bahwa permasalahan yang diuraikan oleh para pemohon dalam permohonannya adalah bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. permasalahan yang diuraikan oleh para pemohon adalah terkait dengan pelaksanaan norma oleh mahkamah agung dan komisi yudisial. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni presiden telah memberikan keterangan dan menyerahi. pokokpermohonan para pemohon bahwa ketentuan guo juncto 2009junctketentuan guo juncto juncto menurut pemohon, telah menimbulkan ketergantungan mahkamah agung kepada komisi yudisial dalam hal seleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, bahwaketentuan guo sangat berbedabahwa komisi yudisial bersifat mandiri yang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godkewenangan komisi yudisial dalam ketentuan uud bersifat limitation, yang artinya. bahwa pada badan peradilan bawah mahkamah agung dalam ketentuan guo juncto juncto adalah bertentangan dengan uud serta bertentangan juga dengan prinsip lex certa, lex stricta, dan lex superior derogat legi inferior: bahwa juncto juncto menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dalam penerapannya serta potensial melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdekail. keteranganpemerintah atas materi permohonanyang dimohonkan untuk diuji sebelum pemerintah memberikan keterangan atas materi yang diuji oleh pemohon, perkenankanlah pemerintah menjelaskan hal hal sebagai berikut: sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, salah satu substansi penting perubahan uud adalah adanya komisi yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandirietentuan bud 1945sebagai landasan hukum bagi komisi yudisial sebagai respon dari tuntutan reformasi yang bergulir pada tahun pada saat itu. salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia ham), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn). tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan. dengan kondisi peradilan tersebut, diperlukaneberapa kondisi hukum dari tap mpr terbentuk dilatarbelakangi sebagai berikut: selama tiga puluh dua tahun pemerintah orde baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang undangan organik tentang pembatasan kekuasaan presiden belum memadai. kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakanik praktik negatif pada proses merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id peradilan. penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. sehingga dengan dilatarbelakangi sebagaimana disebut diatas, beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antar fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum. untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalu. bahwa salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap mahkamah agung. sebelumnya, secara administratif ada bawah kendali departemen kehakiman. sedangkan secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan mahkamah agung. konsep ini lebih dikenal dengan sebutan menyatu atasan kekuasaan kehakiman (one roof justice system). dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, pembentuk undang undang mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi checks and balances dalam rangkamengawasi peradilan yang diharapkan berjalan dengan transparan, akuntabel dan imperial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. berdasarkan amanat ketentuan dan uud terbentuklah komisi yudisial sebagai lembaga yang bersifat mandiri yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. sehubungan dengan dalilpara pemohon dalam permohonannya, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: terhadap anggapan para pemohon dalam permohonannya yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan guo bertentangan dengan ketentuan dan uud merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god karena keterlibatan komisi yudisial dalam seleksi pengangkatan hakimpengadilannegeri,pengadilanagamadanpengadilantatausaha negara kanmerusaksystemkekuasaankehakimanyangdijaminolehkonstitusi karena adanya larangan terhadap segala campur tangan dalamurusanperadilan oleh pihak lindi luarkekuasaan kehakiman dilarang, kecualidalamhal hal sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun1945. terhadap anggapan para pemohon tersebut, pemerintah berpendapat para pemohon keliru dan tidak benar dalam memaknai ketentuan guo, karena pemerintah menjelaskan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya ketentuan uud adalah terkait independensi peradilan dan independensi hakim, berdasarkan ketentuan uud1945yangberbunyi negaralndonesiaadalah negara umum',independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum ataurechtsstaat (ruleoflaw). olehkarenapentingnyaprinsipini,makakonsepsi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsiindependensiperadilan,telahdipandangsebagaikonsepsiyang fundamental sehingga diangkatsebagai salah satuunsur utama dari konstitusi,kehakimansudahditegaskan,danhalitusudah tercermin dalam dan penjelasan tersebut. b. bahwa dengan diubahnya uud 1945dari perubahan pertamahinggakeempat,dimanacabang cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsipchecks and balances,terutama dalam hubungan antara legislatif denganeksekutif,makabersifatfungsional juga bersifatstrukturalyaitudengandiadopsinya kebijakan satuatap sebagaimana diatur dalam kekuasaan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kehakiman. bahwa kemerdekaanfungsional, mengandung laranganbagi cabangkekuasaan yanglainuntukmengadakanintervensiterhadaphakimdalammelaksanaka tugas justisialnya. tetapi kemerdekaan tersebuttidak pernah diartikan mengandung sifat yangmutlak,karenadibatasiolehhukum dankeadilan. kemerdekaanpolitikdanadministrasi. jikaputusannyatidaksesuaiterhadaphakimbaiksecarapribadimaupunterhadapkewenan ganlembagaperadilan. oleh karena kemerdekaan hakimhakim tersebutbukanmerupakanprivilegeatauhakistimewa hakim,melainkan merupakan hakyangmelekat (indispensablerightatauinherentright)padahakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yangbebasdantidakberpihak (fairtrial). selanjutnya kemerdekaan harus dimaknai tetap dalam(vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi terhadap anggapan para pemohon yang pada intinya mendalilkan dengan keterlibatan komisi yudisial dalam proses seleksi hakim dalam ketentuan guo berarti telah memperluas kewenangan komisi yudisial yang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god sebelumnya kewenangannya bersifat limitation sebagaimana ditentukan dalam ketentuan uud pemerintah menjelaskan sebagai berikut: bahwa dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi pernah memberikan pendapatnya terhadap komisi yudisial dalam perkara nomor puu vi yang menyatakan bahwa: .keberadaan dalam sistem ketatanegaraan adalah terkaitdengan ma. akanatau state auxiliaryorgan sepertiyangditegaskanoleh seorangmantananggotapahibp mpr yang telah diuraikan atas yang tidak dibantah oleh para mantan anggota pah pmp lainnya. oleh karena itu, sesuai dengan jiwa (spirit)konstitusi dimaksud, prinsip checks and balancestidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. karena,hubunganchecksandbalancestidak dapat berlangsung antara sebagaiprincipal organ dengan sebagai auxiliary organ. bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman,melainkansebagaisupportingelement dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih,danberwibawa,meskipun untukmelaksanakan tugasnyatersebut, ysendiripunbersifatmandiri: oleh karena itu, dalam perspektifyangdemikian,hubungan antara sebagai supporting orangan sebagaimana organdalam bidang pengawasan perilakuhakimseharusnyalebihtepatdipahami sebagai: bahwa pembentuk undang undang dapat saja menentukan bahwauntukkepentinganpembinaan bertahap dan untukkepentingan jangkapanjang berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa dimasadepan apabilaeksternal, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian atas, maka mahkamah konstitusi berpendapatditentukadalamuud1945. pilihankebijakan hukuman demikian, menurut mahkamah konstitusi, juga tidakbertentangan dengan uud dengan demikian, terulang kepada pembentuk merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid nasional ilahi xvii nomor x munas ilahi xvii x tanggal oktober tentang susunan inti pengurus pusat ilahi masa bhakti memiliki wewenang mewakili ilahi dalam dan luar pengadilan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi ilahi, termasuk dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian danterhadap uud 1945ke hadapan mahkamah. bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, maka para pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan guo: bahwa.selain uraian atas, dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi yaitu putusan nomor puu x mahkamah telah menetapkan dan memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pengurus pusat ilahi, yang menduduki jabatan selaku hakim agung pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan bawah mahkamah agung, mewakili ilahi pada waktu mengajukan permohonanmahkamah konstitusi. bahwa hak dan kewenangan konstitusional para pemohon dalam kedudukannya sebagai hakim agung dan panitera pada mahkamah agung sekaligus sebagai pengurus pusat ikatan hakim indonesia ilahi)dan undang undang nomor tahun juncto dan undang undang nomor tahun juncto dan undang undang nomor: tahun (bukti bukti dan bukti yang masing masing berbunyi sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god undang undang, yaitu dpr bersama dengan presidenuntukmenentukankebijakanhokumyangakandipilih dalam rangka menjalankan perintah uud selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 pada tanggal januari mahkamah konstitusi juga pernah memberikan pertimbangannya sebagai berikut: latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung kepada ky,tidak terlepas daripengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan uud berdasarkan undang undang nomor tahun1985tentang mahkamah agungyangmenentukanbahwahakimag ungdiangkat oleh presiden selaku kepala negaradaricalonyangdiusulkan oleh yaitu diusulkanmasing masing duacalonuntuksatuposisihakimagung. mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karenapenentuanhakimagungakansangatiitentukanole presidendanusul dpr yang kedua duanyaadalahlembaghakimagung,denganmenentukanmekanismepengusulanhakimag ung yangdilakukanoleh suatulembaga negarayangindependenpula,politikuntukmenentukan hakimagung,agarhakimagungbenar benar independen. bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, melakukan serangkaianseleksiadministrasidan seleksiterhadapkualitasdan kepribadian sepertiyangditentukandalam 15sampai dengan uuk yyangjuga ikutmelibatkanmasyarakat. dariketentuantersebutdiatas, sangatjelas mempunyaitugasyangberatdalammenjaringcalonhakimagungyang berkualitas yangdiyakinimempunyaiintegritasyang tinggiterhadappenegakanhukumdan keadilandilndonesia: bahwapenjaringancalonhakimagungmelaluiseleksiyangsangat ketatyangdilakukanoleh dalammencarihakimagungyangberintegritasdan berkualitas, menurut mahkamahtelahsesuaidenganyangdiamanatkanoleh uud 1945khususnya ayangmenyatakan, hakimagungharus memilikiintegritasdan kepribadianyangtidaktercela, adil, profesional,dan berpengalamandibidanghukum . dengan demikian berdasarkan uraian diatas, terhadap anggapan para pemohon atas materi yang diuji, menurut pemerintah justru dengan adanya penyeleksian lebih awal dari komisi yudisial melalui hakim yang berada ketiga peradilan tersebut akan menciptakan hakim yang berintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid berpengalaman bidang hukum sehingga mencapai dari tujuan yang telah diamanatkan oleh republik indonesia yang memeriksa, mengadili danmemutuspermohonanpengujian(konstitusional review) ketentuan guo peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negaraterhadap undang undang dasar dapatmemberikandan undang undang nomor49 tahun2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor2 tahun198 6tentang peradilan umum, ketentuan adan undang undang nomor50 tahun2009tentang perubahan kedua atas undang undang nomor7 tahun1989tentang peradilan agama, ketentuan adan undang undang nomor51 tahun2009tentang perubahan kedua atas undang undang nomor5 tahun198 tentang peradilan tata usaha negaratidak bertentangan dengan dan uud selain itu, presiden menghadirkan seorang ahli pada persidangan tanggal juni dan telah didengar keterangannya,yang pada pokoknya sebagai berikut: dr. maruarar siahaan, s.h merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god independensi tidak dapat dilepaskan dari imparsialitas, bagaimana dia memiliki independensi supaya tidak memihak seluruh komponen yang ada itu, dalam satu tujuan. dalam bahasa inggrisnya ultimate value, independensi adalah sikap tidak memihak, tidak ada yang lain supaya netral, tidak kanan tidak kiri, dapat memberikan putusan menurut keadilan dan hati nuraninya. kalau kita bicara independensi ini, dia harus diberikan beberapa kekebalan, dia harus tidak boleh melepaskan dari akuntabilitas. seluruhnya yang diberikan ini karena sebenarnya dia adalah orang yang dipercaya untuk memberikan suatu penyelesaian terhadap sengketa, tidak ada masalah kalau seleksi hakim adalah untuk suatu check and balance, hakim harus demokratisasi, independensi, bebas daripada pengaruh pimpinan untuk melakukan tugasnya, ahli berharap tidak seluruh hakim secara nasional berpandangan sesuai dengan pandangan organisasi ilahi karena rakyat secara luas dari sabang sampai merauke melihat, menantikan kiprah daripada hakim yang benar benar independen dan menantikan proteksi hak hak daripada rakyat itu dari hakim: ahli berbeda dengan ilahi sekarang, tidak bermaksud untuk apa apa, tetapi menunjukkan bahwa pandangan daripada ilahi tidak harus dianut oleh seluruh hakim, rakyat indonesia menantikan benar benar kemampuan dan juga jaminan jaminan untuk para hakim indonesia independen. tidak ada yang menurut ahli yang bertabrakan dengan konstitusi. i2.6j menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni pihak terkait forum kajian hukum dan konstitusi khk)telah memberikan keterangan secara lisan dan menyerahpendahuluan terkait dengan pengujian undang undang perkara nomor puu xiii tentang keikutsertaan peran komisi yudisial dalam proses seleksi calon hakim mahkamah konstitusi yang diajukan oleh para pemohon yang berprofesi sebagai hakim agung. pihak terkait menganggap bahwa upaya ini merupakan langkah mundur lembaga mahkamah agung yang menginginkan untuk memperkecil ruang lingkup peran komisi yudisial. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god jika kita melihat semangat pendirian komisi yudisial pasca reformasi, yang juga merupakan anak kandung reformasi, adalah suatu keniscayaan seluruh rakyat indonesia untuk dapat mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, adil, dan berwibawa. salah satu upaya yang bisa dilakukan komisi yudisial dalam mewujudkan ekspektasi masyarakat itu ialah dengan melakukan rekrutmen hakim yang berkualitas, berintegritas, serta berkurang keadilan. jika mengacu pada uud dikatakan bahwa, komisi yudisial bersifat mandiri yang bertentanganan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (. dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim).erdasarkan perintah konstitusi tersebut kemudian diutuslah kewenangan komisi yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim yang diatur dalapada dan yaan yang berbunyi:bahwa para pemohon menyatakan bahwa normal guo tersebut bertentangan dengan undang undang dasarserta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.pihak terkait memiliki beberapa dalil serta dasar dasar permohonan dalam hal pengujian guo tidaklah bertentangan dengan dan undang undang dasar seperti yang didalilkan oleh para pemohon yang antaranya sebagai berikut. pada poin peran komisi yudisial dalam proses seleksi hakim agung tidak melanggar prinsip kekuasan kehakiman yang merdeka. bahwa proses seleksi calon hakim tidak dapat dikatakan sebagai intervensi terhadap kekuasan kehakiman yang merdeka karena dalam dan . angka dan angka undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dikatakan bahwa mahkamah agung dan mahkamah konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi serta pemilihan hakim agung yang dilakukan melibatkan komisi yudisial dan dpr tidaklah dipandang sebagai proses yang mencederai atau mengekang kebebasan kemerdekaan institusional lembaga peradilan yang tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, seperti yang didalilkan oleh para pemohon. demikian pula dengan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god proses seleksi, serta pemilihan hakim konstitusi yang dipilih dengan berdasarkan representasi dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. bahwa independensi hakim agung serta hakim konstitusi tidak terganggu dengan mekanisme seleksi, serta pemilihan seperti yang telah dijelaskan atas, sehingga alasan para pemohon yang mengatakan bahwa guo bertentangan dengan undang undang dasar tidak beralasan menurut hukum, sehingga pihak terkait menyatakan bahwa tidak ada pertentangan norma antara guo dengan undang undang dasar pada poin peran komisi yudisial dalam proses seleksi hakim . seleksi pengangkatan hakim yang diatur dalam. guo sudah sesuai dengan konstitusi. bahwa berdasarkan undang undang dasar dikkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim,ahwa jelas peran komisi yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim adalah merupakan amanat dari konstitusi, mana komisi yudisial diberikan wewenang lain dari konstitusi dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim bahwa proses menjaga kehormatan, keluhuran, martabat hakim sangatlah memiliki hubungan yang sangat tidak terpisahkan dari proses seleksi pengangkatan hakim. karena proses seleksi pengangkatan hakim harus dipandang sebagai upaya preventif komisi yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, martabat hakim. bahwa dalil para pemohon yang menyatakan bahwa keterlibatan komisi yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seperti yang diatur dalam guo adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan undang undang dasar menurut pihak terkait tidak mendasar dan tidak beralasan menurut hukum. bahwa berdasarkan penjelasan atas, maka pihak terkait menyatakan bahwa merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god guo yang diujikan oleh para pemohon tidak memiliki pertentangan norma dengan konstitusi, sehingga norma yang terdapat dalam guo tersebut sesuai dengan prinsip lex superior derogat legi inferior. poin peran komisi yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. bahwa berdasarkan ketentuan guo ditegaskan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh mahkamah agung dan komisi yudisial melalui peraturan bersama yang dibuat oleh mahkamah agung dan komisi yudisial. bahwa kemudian pada tahundilakukan dengan menggunakan rekrutmen cons oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian pan dan reformasi birokrasi, dengan melibatkan mahkamah agung tanpa melibatkan atau komisi yudisial. namun, guna menjaga legitimasi keberadaan calon hakim hasil seleksi tahun tersebut, disusunlahbahwa terhitung sejak dikeluarkannya peraturan bersama antara mahkamah agung dan komisi yudisial tersebut, hingga saat inioleh mahkamah agung dan komisi yudisial. artinya, belum ada penerapan seleksi pengangkatan hakim sejak dibuatnya peraturan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh mahkamah agung dan komisi yudisial, sehingga tidak beralasan jika dikatakan tidak timbul ketidakpastian hukum terhadap norma guo dalam penerapannya. namun, lebih kepada ketidakpatuhan masing masing lembaga dalam menjalankan peraturan bersama tersebut. bahwasudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi karena menggunakan perintahperubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, mana guo tersebut adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta kepada majelis hakim konstitusi yang terhormat mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut. menolak seluruhkomisi yudisial dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun deng karenamerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua goselain itu, pihak terkait forum kajian hukum dan konstitusi khk)pada persidangan tanggal juli menghadirkan seorang ahli yang telah didengar keterangan dan menyerahkan keterangan tertulis,yang pada pokoknya sebagai berikut: dr. zainal arifin mochtar,tentang pengisian jabatan hakim yang saat ini tidak lagi hanya melibatkan mahkamah agung semata, tetapi juga memberikan porsi yang cukup besar kepada kepada komisi yudisial. bahasan yang jelas menyatakan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersama antara dan ky. proses bersama inilah yang dianggap sebagai pelanggaran atas undang undang dasar khususnya perihal kewenangan dan dalam dan undang undang dasar dalam pandangan ahli, menyatakan beberapa hal yang berkaitan dengan pengujian undang undang tersebut. dalam membedah dan merumuskan argumen konstitusional sebagai sebuah aturan konstitusi . yang konstitusional, kembali ahli menggunakan pandangan philip hobbit tahun yang terkenal dengan teori six localities constitutional argument. dia membaginya ada enam setidaknya, konstitusional argumen yang bisa dipakai untuk membedah sebuah aturan, apakah konstitusional atau tidak? yang pertama adalah historical, artinya berbasis pada keinginan pembentuk undang undang. yang kedua adalah tekstual, pemahaman teks secara langsung. yang ketiga adalah struktural, bagaimana struktur aturan ini sebenarnya diinginkan oleh undang undang dasar dan aturan bawahnya. yang keempat adalah doktrinal, berbasis pada doktrin yang ada, teori yang ada, maupun berbasis pada praktik yang ada berbagai negara lain. yang kelima adalah etika, merujuk pada komitmen moral dan etos yang dibangun oleh konstitusi. dan yang keempat adalah prudential yang hitung menghitung secara cost and benefit dari sebuah peraturan perundang undangan. pertama, kita membahas dari segi sudut pandang historical. jika dilihat secara historik, desain pembentukan ky, kemunculan atau kehadiran sebagai gelombang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god reformasi datang. gagasan pembentukan dimulai pada tahun dengan nama majelis pertimbangan penelitian hakim mph),cikal bakal perumusan ini tidak pernah lepas dari pengaruh negara perancis, yang pada tahun membentuk organ yang bernama high council for magistrate. fungsinya serupa dengan mph, yakni mengatur birokrasi manajerial tubuh kekuasaan yudikatif. namun, gagasan mph lama dipetik kan, hingga kemudian dibahas ketika gelombang reformasi datang dan menjadi dalah satu prioritas masa perubahan undang undang dasar perubahan berantai konstitusi berhasil mendaur ulang mph menjadi organ negara independent bernama komisi yudisial. hampir seluruh fraksi menyepakati bahwa yang telah lama berada bawah bayang bayang kekuasaan eksekutif. perdebatan panjang,, tidak dapat dinaikan bahwasecara bermasalah. hal itu misalnya tertangkap dari pandangan fraksi fraksi badan pekerja mpr yang mengusulkan adanya lembaga negara independent untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas kekuasaan kehakiman. salah satu yang paling getol dan mendapatkan banyak dukungan adalah usulan dari fraksi pdi perjuangan melalui anggota anggotanya. salah satunya yang dikatakan, misalnya praktisi hukum dan akademisi. hal ini dapat dilihat buku kekuasaan kehakiman naskah komprehensif perubahan undang undang dasar halaman dan sampai usulan ini mendapatkan beberapa catatan beragam, meskipun sebagian besar menyetujui porsi yang ada . yang diusulkan oleh fraksi pdi perjuangan tersebut. salah satunya dikemukakan oleh fraksi reformasi melalui anggota materialis akbar, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god?penjelasan dari tiap tiap cukup jelas bahwa ketentuan ketentuan tersebut atas telah mengurangi hak konstitusional para pemohon khususnya dalam: mengusulkan promosi mutasi hakim yang baik dan berprestasi. menjaga dan mempertahankan prinsip peradilan yang bebas dan mandiri. membina dan meningkatkan kemampuan hakim untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan untuk kepentingan seluruh warga negara pencari keadilan (justitiabelen). bahwa dengan berlakunyaketentuan ketentuan tersebut, telah menimbulkan ketergantungan mahkamah agung pada komisi yudisial dalam halseleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. ketergantungan ini mengakibatkan tidak terlaksananya seleksi pengangkatan hakim pada ketiga badan peradilan tersebut karena pada akhirnya yang menentukan proses seleksi merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god yang menyatakan bahwa usulan mengenai sama persis dengan apa yang dikemukakan oleh fraksi pdi perjuangan, kecuali tentang adanya pelibatan pengacara dalam proses seleksi anggota dengan alasan bahwa pengacara ada organisasi tertentu, sehingga usulan pdip tersebut sebaiknya menjadi praktisi hukum saja. hal ini juga dapat dibaca dalam buku naskah kekuasaan kehakiman, khususnya pada . halaman hingga hal tersebut juga dikuatkan dan diamini oleh fraksi ppp melalui lukman hakim saifuddin, yang kemudian menitik beratkan pentingnya dengan mengingatkan soal selisih sistem seleksi hakim yang ada daerah. tidak heran jika kemudian lahir klausul rancangan rumusan kewenangan sebagai hasil kerja pah oktober adalahnya berdasarkan masukan masyarakat (dengan mempertimbangkan masukan masyarakat). hal ini dapat dilihat dalam halaman buku naskah komprehensif perubahan undang undang dasar walau kemudian dapat juga penekanan soal etika dan perilaku hakim. membaca rentetan historik tersebut, mudah untuk membaca, sekaligus saya mengatakan untuk menduga bahwa hasil terakhir yang menjadi kesepakatan pembentuk undang undang dasar dengan konsep yang mengatakan,, merupakan konsep yang mustahil dilepaskan dari berbagai usulan yang mengemuka pada pandangan pada pembahasan undang undang dasar tersebut makanya tidak mengherankan jika kemudian berbagai undang undang yang lahir setelah kehadiran memberikan porsi kepada untuk juga terlibat dalam seleksi hakim, sebagai bagian dari frasselain cara pandang historic juga dapat dilihat secara pandang tekstual, jika melihat pada bunyi teks konstitusi secara langsung terdapat seakan akan terdapat dikotomi terhadap jabatan hakim. pada undang undang dasar pasca amandemen, terdapat istilah hakim agung dan hakim. hakim agung seakan akan ditujukan pada kewenangan yang dalam hal ini terkait dengan rekrutmen pengangkatan. sementara kata hakim tidaklah . tidaklah masuk dalam merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god ranah kewenangan khusus rekruitmennya. tentu saja dikotomi ini adalah corak pandang yang tidak tepat, apalagi harus diingat. terdapat beberapa alasan yang mendasari dikotomi antara . seakan akan ada dikotomi antara hakim agung dan hakim. alasan pertama adalah tergesa gerakan proses legislasi. tidak dapat dipungkiri bahwa amendemen konstitusi yang terjadi empat kali, sering kali dapat dibaca tidak design tetapi melalui konsep yang accident. oleh sebab itu, terdapat inkonsistensi terhadap subjek hakim yang dimaksud dalam hal ini terbukti pada tahun mahkamah konstitusi terpaksa harus menjadi wasit untuk melakukan interpretasi terhadap ambiguitas, subjek pengawasan hakim yang menjadi ranah kewenangan ky. artinya terdapat normakabur dalam pola penentuan subjek hakim dalam materi muatan undang undang dasar tersebut. alasan kedua adalah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sejarah kelam bangsa indonesia dengan sistem rekrutmen hakim agung. kondisi legislasi pada saat itu sangat rentan dengan pengalaman pahit sistem pengangkatan hakim agung yang sangat bias kepentingan politik. tidak heran jika komputasi terhadap jabatan hakim hingga sampai ketua mahkamah agung dihalalkan dalam praktik yang terjadi dalam era orde baru. luapan kekecewaan tersebut membawa ambisi untuk memutuskan dominasi eksekutif terhadap pengangkatan hakim agung. oleh karena itulah pembenahan sistem rekrutmen hakim agung saja yang seakan akan menjadi concern perdebatan berantai dalam sistem kewenangan ky. bagaimana dengan sistem rekrutmen pengangkatan hakim biasa? apakah secara otomatis menutup jalan dalam sistem rekrutmen hakim biasa? jawabannya jelas tidak. pertama, bisa dipahami dengan creative interpretation untuk memahami secara tekstual. bahkan dapat dikotomi hakim agung juga dapat tidak mungkin karena hakim agung juga dapat dianggap hakim karir. karena pada hakikatnya hakim agung sebagian besar juga berasal dari hakim karir. bahkan kalau mau ditafsirkan lebih inovatif, hakim mahkamah konstitusi pun sebagian besar berasal dari hakim karir. baik hakim karir, maupun hakim mahkamah agung, maupun hakim konstitusi merupakan jabatan hakim yang jenis kelaminnya merupakan pejabat negara, maka sebenarnya tidak lazim untuk mendikotomikan status jabatan hakim. oleh karena itu, juga dapat difungsikan sebagai organ yang mengusulkan pengangkatan hakim dalam hal ini hakim karir yang dalam makna yang lebih luas termasuk hakim biasa. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kedua, mempunyai peran dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. artinya proses pengawasan tidak hanya ditunjukkan secara represif dalam rangka kinerja hakim, melainkan juga harus dikontrol secara preventif mulai dari sistem rekrutmen sampai dengan pengangkatannya. maka ini dapat menjadi pembesar ketika dette buittendam menyatakan bahwa hal yang sangat dikenal dengan good judge are not born but made, hakim yang baik sesungguhnya tidak dilahirkan, tapi dia dibuat. oleh karena itu, merupakan organ yang mempunyai peran penting dalam menjaga akuntabilitas peradilan sistem seleksi dan pengangkatan hakim biasa, hakim karir atau hakim biasa. ketiga, ahli menggunakan sudut pandang struktural. sebenarnya kekuasaan yudikatif membutuhkan sistem rekrutmen yang lebih merit. jika dulu pengangkatan hakim karir hanya menjadi domain mahkamah agung, maka sudah seharusnya dilibatkan untuk membuat sistem rekrutmen yang lebih bermutu. sistem ini merupakan jawaban agar sistem rekrutmen hakim dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. ketika mempunyai wewenang melakukan sistem rekrutmen terhadap hakim agung, maka sudah menjadi seharusnya hakim karir juga menjadi ranah kewenangan ky. logika ini menjadi benar karena seharusnya tidak hanya berperan pada proses hilirnya melainkan juga harusnya berperan pada proses hulunya. hubungan kausalitas tersebut membuat sistem tentunya akan menjadi lebih merit karena hakim agung pun sebenarnya berasal dari hakim karir biasa, sebagian besar. tidak hanya itu, keterlibatan dalam sistem seleksi dan pengangkatan hakim karir merupakan cara adopsi perspektif masyarakat sipil termasuk dalamnya screening terhadap rekam jejak bakal calon. artinya melibatkan keterlibatan dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim karir, masyarakat benar benar dapat dilibatkan mulai dari proses seleksi hakim sampai dengan kemungkinan pemberhentian hakim. sesuatu yang memiliki maksud tentunya, maknanya adalah pelibatan dalam proses seleksi hakim yang termaktub dalam berbagai undang undang yang diujikan bukanlah cacat secara sejarah tetapi sesuatu yang memiliki alasan dan tujuan yang sesungguhnya mulia. keempat, kita bisa lihat juga dari sudut pandang doktrinal teoritik maupun komparatif. pada dasarnya, hadir sebagai instrument balancing dalam kekuatan yudikatif. wim germans menyatakan, negara negara uni eropa judicial merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god council dibentuk untuk memberikan sumbangsih meningkatkan independensi dan efesiensi administrasi manager peradilan termasuk dalam hal ini rekrutmen hakim. hal yang sama juga dikatakan oleh nuno group dan tom ginsburgpada tahun yang menyatakan, judicial council hadir untuk memperkuat serta merta menyeimbangkan prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan, institusi ini didesain untuk merumuskan sistem yang merit dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim. paul gilligan dalam penelitiannya tentang berbagai mahkamah konstitusi berbagai negara menyimpulkan bahwa the most widely recognised power judicial council its role the appointment judges. beberapa pendapat atas telah merumuskan bahwa salah satu karakteristik utama adalah melakukan seleksi dan pengangkatan hakim. praktik ini juga ada berbagai negara yang mendeskripsikan hal yang kurang lebih sama. negara uni eropa, italy, prancis, dan berbagai negara yang melibatkan dalam proses seleksi sampai dengan promosi dan mutasi hakim. bahkan irakrbagai negara menunjukkan bahwa memainkan peranan besar dalam sistem rekrutmen hakim pada masing masing negara. saya kemudian mencantumkan beberapa negara yang pemahaman saya memberikan kesempatan besar pada terlibat dalam proses seleksi hakim. bagaimana dengan indonesia? kewenangan terkait seleksi hakim karir sebagaimana diperintahkan undang undang merupakan wujud akuntabilitas dalam rumpun yudikatif. sebab keterlibatan dalam proses seleksi sampai dengan pengangkatan hakim karir justru membuat proses seleksi menjadi jauh lebih transparan dan akuntabel. apalagi putusan tahun telah mendudukkan sebagai mitra utama, partnership mahkamah agung dalam menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan. artinya, tidak dapat dipandang seleksi hakim oleh adalah bagian dari intervensi tetapi haruslah dipandang sebagai bagian dari memperkuat independensi. sesungguhnya jangan sampai ada kesan bahwa yang dimaksud independensi adalah ketaatan pada mahkamah agung. jika jajaran mahkamah agung menganggap hal tersebut akan mengsubordinasi atau menggerogoti independensi peradilan, itu justru sungguh tidak beralasan. justru melalui mekanisme yang lebih merit, kewenangan dalam proses seleksi hakim karir dapat diimbangi oleh ky. hadir sebagai balancing terhadap potensi sebab hadir sebagai balancing merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap potensi abused power mahkamah agung. bahkan tidak menutup kemungkinan kewenangan juga berimbas dalam mengawal pola promosi dan mutasi hakim karir ma. jika setuju dengan model ini sesungguhnya telah melakukan pemurnian atau verifikasi terhadap kewenangan ky. ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi yang saya hormati. pihak dpr dan pemerintah yang saya hormati. pemohon atau kuasa hukum yang saya hormati. hadirin sekalian yang saya hormati. sudut pandang kelima saya menggunakan sudut pandang ethical. dalih kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dijadikan oleh konstitusi tampaknya telah ditafsirkan terlalu liberal. implikasinya kita mempunyai masalah besar dengan praktik one roof system judicative. potensi monopoli kekuasaan pada pelaku kekuasaan yudikatif bukanlah tidak beralasan. harus diakui model satu atap yudikatif ini perlahan lahan dapat berubah menjadi instrument kekuasaan bergaya hak milik. ini menjadi persoalan pelik yang membuat relasi menjadi tidak berimbang bahkan boleh jadi menjadi saling timpang atau striking the balance. dengan dalih. konstitusional independent, mahkamah agung sangat mungkin menjadi gamang untuk diimbangi kekuasaan lainnya. bayang bayang intervensi eksekutif masa lalu justru mebuat mahkamah agung seringkali menjadi paranoid apabila menyangkut relasi kekuasaan extra judicial. ancaman terbesar dari system satu atap bahkan dapat berimbas pada abused power atau otoritarianisme dengan berbagai nama. dalam kedudukan yang demikian hukum besi kekuasaan lord action menjadi aktual bahwa power tends corrupt and absolute power corrupt absolutely. dengan melampaui batas batas independensi akuntabilitas yang menjerumuskan kekuasaan yudikatif menjadi beraroma tirani atau monster kekuasaan, oleh karena itu dibutuhkan organ untuk mengimbangi kekuasaan mahkamah agung sebagai akibat dari penerapan sistem satu atap. sudah seharusnya dapat melakukan balancing dalam ranah yang bersifat non musisi. dan yang keenam dan terakhir adalah sudut pandang prudential. sebenarnya mahkamah agung sangat diuntungkan oleh adanya komisi yudisial, sudah semestinya terdapat pembagian tugas secara berimbang antara dan mahkamah agung dalam ranah non musisi. sebab tanpa disadari sebenarnya ledakan pemekaran daerah membuat birokrasi manajerial mahkamah agung menjadi tambun dan membengkak. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god tugas mahkamah agung akan menjadi sangat berat dalam melakukan seleksi, promosi, sampai dengan mutasi. samping tugas berat tersebut, mahkamah agung tetap dituntut untuk konsisten menghasilkan putusan yang berkualitas. oleh karena itu, peralihan sebagian besar atau pembagian sebagian besar urusan non musisi kepada dapat diangap sebagai momentum penting dalam menjaga tiang independensi dan akuntabilitas dalam rumpun kekuasaan kehakiman. izinkan saya membacakan kesimpulan. kesimpulan, dengan teori six localities constitution argument yang telah saya sampaikan, kita tidak mungkin menampilkan pentingnya peran dalam melakukan judicial recruitment bagi para calon hakim.six localities constitution argument sudah memetakan secara jelas bahwa konstitusionalitas dalam melakukan seleksi terhadap hakim. sebagai penjaga dari konstitusi dapat meneguhkan hal tersebut agar tidak lagi menjadi mengkerut perdebatan konstitusional. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni pihak terkait gerakan mahasiswa hukum jakarta( mhj) telah memberikan keterangan dundang undang dasar bahwa kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam undang undang dasar yang kemudian dipertegas dalam angka undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyimenurut prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebutyudisial, kecuali dalam hal hal sebagaimana disebut dalam undang undang dasar kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. dari hal tersebut, maka kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan upaya hakim untuk merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god melaksanakan penegakan hukum dan keadilan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, bukan dalam hal mengangkat atau merekrut hakim. berikutnya, yang mulia hakim konstitusi, guo tersebut tidak bertentangan dengan undang undang dasar bahwa dalam undang undang dasar komisi yudisial diberadanya kewenangan komisi yudisial dalam seleksi pengangkatan yang diberikan oleh guo tersebut merupakan amanat daripada frasa wewenang lain yang terdapat dalam undang undang dasar tersebut dalam hal preventif agar dapat terwujudnya hakim yang berkualitas dan berintegritas tinggi. hal ini sejalan dengan pendapat dr. taufigurrahman, s.h., m.h., selaku komisioner komisi yudisial dalam acara perihal konstitusi mendorong perekrutan hakim yang berintegritas dan berkualitas dalam acara yang diadakan oleh forum kajian hukum dan konstitusi yang menyatakan bahwa adanya anak kalimat wewenang lain dalam undang undang dasar yang mengatur tentang komisi yudisial dan mahkamah agung, yang mana maksud kewenangan lain untuk mahkamah agung adalah kewenangan lain dalam rangka mengadili atau menegakkan hukum dan keadilan. sedangkan kewenangan lain yang diberikan kepada komisi yudisial adalah kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim atau menjaga etika perilaku hakim. yang kemudian, melalui pintu wewenang lain tersebut dapat saja politik hukum negara dalam membentuk undang undang memberikan wewenang mahkamah agung ataupun komisi yudisial untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim guna mendapatkan calon hakim atau bibit bibit hakim sesuai dengan kepentingan tugas dan fungsinya masing masing, sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar maka dari uraian yang telah disebutkan bahwa guo tersebut juga tidak bertentangan dengan undang undang dasar bahwa kewenangan komisi yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama dapat mewujudkan hakim yang berkualitas dan berintegritas. bahwa kewenangan komisi yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim, sebagaimana terdapat dalam guo tersebut merupakan bentuk amanat dari undang undang dasar merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god yang mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. hal ini dapat dipahami apabila merujuk risalah pembahasan amandemen ketiga undang undang dasar pada bab kekuasaan kehakiman. hartono menyatakan pada persoalan rekrutmen hakim, komisi yudisial memang dalam ketentuan itu masih terbatas pada seleksi calon calon hakim agung. suatu pertanyaan kalau hakim agung itu sekarang sudah ada kemungkinan masuknya nonkarier. pertanyaan berikutnya, kenapa itu hanya pada hakim agung saja? pada hakim tingkat tinggi dan pada hakim tingkat pertama atau juga tidak dibuka mekanisme seperti itu. apa bedanya sebetulnya? menurut saya, titik yang paling kritis sebetulnya bukan ma, sebetulnya pengadilan tingkat dan tingkat ii. kalau pengadilan tingkat dan tingkat (suara tidak terdengar jelas) sudah dirasakan itu harus kasasi itu bisa dikurangi. oleh karena itu, kita bicara tentang persoalan komisi yudisial barangkali memulai kita pikirkan apakah juga ini tidak kita gunakan untuk mengubah cara (suara tidak terdengar jelas) kita. yang pertama, dia ingin cari pekerjaanmenyangkut pegawai negeri. setelah menjadi pegawai negeri, tidak masuk panitera. kebetulan dia masuk sebagai hakim. ini semua kita (suara tidak terdengar jelas) semacam itu. oleh karena itu, profesi hakim seharusnya memang diniatkan sebagai hakim. luar negeri, untuk menjadi hakim dari pengacara, bisa. karena dia konsisten dengan pendapat pendapatnya. ini pantas untuk menjadi seorang hakim. tapi, sini hakim harus menjadi pegawai negeri dari masuk hakim sampai pensiun hakim, itulah ladangnya. barangkali untuk masa jabatan hakim, juga kita batasi tidak usah dari masuk sampai pensiun. hakim diberikan tertentu saja, lima tahun setelah itu dikembalikan lagi kepada komisi yudisial..asas stabilitas pada dunia hukumnya, juga ada persoalan persoalan kapabilitas yang dipertentangkan ketimbang rekrutmen pada sekarang ini. jadi, itulah pendapat saya tentang komisi yudisial. kemudian menurut pendapat zain badjeber, yaitu kalau masalah dewan kehormatan, saya kira sependapat dengan tim ahli, kalau mau diatur sini semua merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god lembaga memerlukan dewan kehormatan, termasuk dpr. itu sebaiknya tidak diatur sini. demikian pula mengenai hakim diangkat oleh mpr . mpr ini. sementara, mpr sendiri kita apakah lembaga atau tidak. saya kira sebaiknya oleh dpr karena ada kontrol, ada pencalonan dari komisi yudisial yang independent. kami lebih sepakat bahwa kepada dpr dengan adanya komisi yudisial. komisi yudisial hal ini juga oleh (suara tidak terdengar jelas) ini sudah diterima, merupakan salah satu komisi dan sekarang badan legislasi dpr sedang menyusun rancangan perubahan undang undang mahkamah agung. dari uraian yang atas bahwa pada intinya prof. harjo mengharapkan kewenangan komisi yudisial tidak hanya terbatas pada mengusulkan hakim agung saja, melainkan juga harus meliputi hakim bawahnya, baik tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi karena dianggap pada bawalah yang paling kritis. sedangkan menurut zain badjeber menyatakan, kewenangan komisi yudisial mungkin diberikan oleh undang undang dalam rangka menciptakan kekuasaan kehakiman yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. adapun menurut prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., dalam bukunya konsolidasi naskah undang undang dasar setelah perubahan keempat menyatakan bahwa latar belakang terbentuknya komisi yudisial ini dimaksudkan agar, dan kemungkinan pemberhentian hakim. semua itu dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, serta keluhuran martabat dan. menolak seluruhnyafrasa komisi yudisial dalam undang undang nomor tahun juncto.gustus pihak terkait mahkamah agung ma) telah didengar keterangannya dan menyerahkan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: mahkamah agung memaknai norma tersebut, dalam konteks pengalaman rekrutmen hakim pengadilan tingkat pertama yang telah dilaksanakan mahkamah agung beberapa kali sejak penyatuatapan system peradilan, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama mahkamah agung ri, maka sejak saat itu norma dalam objek perkara merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsituanama foramen harian sirait pekerjaan dosen alamat gang beringin rt rw malaka jaya, duren sawit, jakarta timur sebagai anniixnaici. pemohon nama dolfijn max lawalata pekerjaan wiraswasta alamat jalan jaksa nomor rt rw kebon sirih, menteng, jakarta pusat sebagai . pemohon il, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada yvonne j.v. purba, s.h., advokat yang berkantor pada kantor advokat emosi, jalan cempaka warna nomor rwkewenangan mahkamahlegal standing pemohon bahwa pemohon mempunyai posisi hukum legal standing yang tepat karena semua pemohon adalah sebagai pihak yang dirugikan dan berpotensi dirugikan oleh keberadnomor tahun dan keberadaan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut nomor tahun pemohon dirugikan karena harus berusaha mengurus haknya untuk dapat mengikuti pemilihan tahun ini. pemohon.peraturan nomor tahun dan nomor tahun maka sanksi pidana menjadi tidak jelas penerapannya. menurut nomor tahun yang diganti dengan nomor tahun pembentukan undang undang harus memperhatikan ketertiban dan kepastian hukum, hak warga negara, dan keuangan negara. dengan demikian nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa penggunaan sistem informasi digunakan dalam proses penghitungan suara paskapemilihan, seharusnya dimulai tingkat tps dan proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat selanjutnya. penggunaan sistem informasi tps dapat dipakai berulang ulang untuk pemilu pemilu seterusnya, akan jauh lebih murah, proses rekapitulasi penghitungan suara lanjutan tidak perlu lagi disaksikan oleh masyarakat umum mulai pps, dan tingkat selanjutnya. jika perlu pengawalan pihak keamanan, cukup orang untuk mengawal transportasi kotak suara dari tps pps dan seterusnya. bahwa petugas (brainware) yang memasukkan angka perolehan suara pemilih sistem informasi, sangat mudah diintervensi pihak ketiga, baik oleh penyelenggara pemilu itu sendiri pps, ppk, kpud dan kpu) atau oleh peserta pemilu partai, caleg atau pasangan capres dan cawapres). bahwa transparansi dalam pemilu yang jujur dan adil adalah dengan sistem informasi yang terbuka bagi semua warga negara. setiap warga masyarakat dapat melihat proses dan tampilan hasil penghitungan suara website resmi kpu kabupaten kota dan kpu provinsi dan kpu pusat untuk jumlah penghitungan suara yang sesuai dengan penghitungan suara tiap tps dan kpu kpud wajib memberikan soft copy hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tiap tingkatan rekapitulasi kepada semualu pengujian terbuka sistem informasi yang dipakai oleh penyelenggara pemilu dalam proses penghitungan suara hasil pemilihan tps hingga proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. sistem informasi yang digunakan dalam proses penghitungan suara mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai kpu pusat wajib diuji dan dinyatakan valid sah oleh ahli independen dan hasilnya dipublikasikan masyarakat. sistem informasi yang telah dinyatakan valid sah, wajib dipergunakan dalam proses penghitungan suara semua tingkatan. bahwa pemohon iii selaku akademisi dan praktisi menjadi sia sia usahanya karena telah memberi masukan, mengingatkan penyelenggara dan peserta pemilu melalui seminar, seloka dan melalui media massa perihal potensi kecurangan dari pemakaian sistem informasi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara paska pemilihan. bahwa uji formil yang diajukan pemohon terhadap nomor tahun dan nomor tahun disebabkanbahwa untuk pembentukan undang undang diperlukan aspek sosiologi. fakta yang terjadi masyarakat, pengertian dan aturan untuk sistem informasi tidak jelas. banyak masyarakat awam politik tidak mengetahui pemakaian sistem informasi saat pemilu sehingga tidak mungkin menindaklanjuti aturan distorsi sistem informasi. dengan demikian batasan dan kaitan distorsi sistem informasi tidak memenuhi syarat formil pembentukan undang undang. bahwa hal hal yang berhubungan dengan uji formil yang disebut angka dan angka berpotensi merugikan pemohon. ketidakjelasan rumusan akan mengakibatkan ketidakjelasan pengawasan. ketidakjelasan sosialisasi penggunaan alat dan aturannya, juga membuat masyarakat tidak turut mengawasi jalannya penggunaan alat dan aturan. kelemahan dalam pengawasan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. angka sampai dengan pada pokok permohonan di. atas akan diterangkan oleh saksi ahli yang disebutkan atas maka mohon agar majelis hakim, sudi memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon: mahkamah konstitusi menyatakan undang undang bahwaptundang undangaftar pemilihjumlah surat suara setiap tps sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih ditambah dengan (jumlah surat suara setiap tps lama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih ditambah dengan (dua . . mahkamah konstitusi menyatakan nomor tahun lembaran negara tahun nomorapabila," mahkamah konstitusatas nama dolfijn max lawalata, yvonne veronica purba, foramen harian sirampe hotman sitorusdata distribusi perolehan suara pemilu daerah pemilihan tingkat kecamatan xyz' dengan formula yang direkayasa, data distribusi perolehan suara pemilu daerah pemilihan tingkat kecamatan xyz' dengan formula valid tanpa rekayasa), fotokopi undang undang dasar tahun dalam satu naskah, bukti cara kerja sistem informasi yang dapat direkayasa perancang: bukti fotokopi surat pemberitahuan pemungutan suara atas nama n.p. pangaribuan, bukti kumpulan artikel mengenai surat teguran terhadap sistem informasi media, bukti kumpulan artikel mengenai kecurangan pasca pileg bukti fotokopi laporan kecurangan penghitungan suara dapil jakarta pusat atas nama ode herlina, s.i. kom.) dan model dprd provinsi: bukti softcopy penghitungan suara: bukti softcopy rekapitulasi kpudhannya dalam daftar pemilih khusus dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan :. (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak rp. (lima miliar rupiah)sertandahkan kependudukan dari jakarta timur menteng, jakarta pusat pada tahun pemohon melihat web kpu, namanya tidak terdaftar sebagai pemilih jakarta timur sesuai alamat ktp semula, juga tidak terdaftar menteng, jakarta pusat sesuai alamat ktp yang baru. karena kondisi ini, pemohon harus berusaha agar namanya termasuk dalam daftar pemilih: pemohon dengan bukti ktp yang disertakan dalam permohonan ini dan berprofesi sebagai advokat memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan ini. pemohon tidak dapat mengikuti pemilihan karena ktp berasal dari luar jakarta, sedangkan info dari kelurahan cempaka putih timur meminta disertakan surat dari daerah asal ktp, tidak boleh menggunakan surat domisili jakarta. petugas pps kelurahan tidak selalu berada kantor untuk ditemui, sehingga menyulitkan dalam pengurusan surat untuk pemilih. pemohon sudah terdaftar web kpu untuk daftar pemilih tps denpasar, namun surat panggilan sangat lama dan hingga saat permohonan ini ditulis, belum diterima, sehingga tidak memungkinkan untuk dikirim dan didaftarkan kembali jakarta, pemohon dan pemohon iii, dapat terjadi sebagai tingkat kelurahan sampai tingkat komisi pemilihan umum kpu) tingkat pusat: pemohon iii telah memberi peringatan akan potensi kerugian bagi pemohon melalui: seminar potensi kecurangan pemilu bersama arif wibowo, anggota dpr komisi fraksi pdip, sehubungan dengan larut marut penyusunan daftar pemilih tetap dpt). dalam acara ini turut diundang anggotadosen: bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesirt yangyaitu pada., tingkat kelurahan sampai dengan tingkat komisi pemilihan umum kpu) pusat: pemohon harus berusaha mengurus haknya untuk dapat mengikuti pemilu tahun pemohon telah memindahkan domisilinya dari jakarta timur menteng jakarta pusat) pada tahun namun nama pemohon tidak terdaftar sebagai pemilih baik jakarta timur maupun menteng jakarta pusat): sebelum pilkada jakarta, pemohon dan pemohon telah memperingatkan ketua kpud dki jakarta, dahlia umar, bahwa sistem rekapitulasi penghitungan suara yang digunakan adalah tidak murni manual. rekapitulasi penghitungan suara pascaserta dengan alasan yang pada pokoknya: menunjukkan hal yang tidak konsisten dengan hal yang tidak konsisten ini menunjukkan ketidakjujuran dan bertentangan dengan uud dimana perubahan data kependudukan untuk validasi data pemilih wajib diadakan pengecekan secara periodik perbulan untuk data nomor induk kependudukansesuai tenggang waktu pendataan penduduk dan daftar pemilih tetap tidak boleh diubah. adapun dapara pemohon menemukan perubahan data kependudukan yang tidak divalidasi secara periodik perbulan yang mengakibatkan kekacauan dpt,. bahwa bila para pemohon tidak memilih, ada potensi kerugian konstitusional pemohon dimana surat suara para pemohon yang tidak terpakai dapat disalahgunakan. jadi surat suara pagar terwujud pemilu yang jujur dan adil sebagaimana juncto juncto uudhwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pascapemilihan, proses validasi sistem informasi yang digunakan tidak dicantumkan dalam dan sehingga melanggar prinsip transparansi dan prinsip dapat dipertanggungjawabkan sebagaimanaaraara pemohon tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang valid sesuai uud dan sama sekali tidak mengatur dengan jelas penggunaan sistem informasi. hanya mencantumkan ketentuan pidana bagi mendistorsi sistem informasi.dan maka sanksi pidana menjadi tidak jelas penerapannya. menurut undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, pembentukan undang undang harus memperhatikan ketertiban dan kepastian hukum, hak warga negara, serta keuangan negara. dengan demikian bertentangan dengan uud bahwa para pemohon mengajukan pengujian formil terhadap dan karenamenimbang bahwa, menurut mahkamah, polita permohonan para pemohon bertentangan satu sama lain. satu sisi para pemohon menguraikan bahwa proses input data dandan namun sisi lain, para pemohon menguraikan bahwa pembentukan dan tidak jelas rujukannya sehingga tidak memiliki pendayagunaan dan kehasilgunaan. selain itu, antara polita dengan petit permohonan para pemohon tidak konsisten satu sama lain. dalam polita para pemohon memohon pengujian formil atas dan namun dalam petit para pemohon tidak memohon putusan terkait pengujian formil dimaksud. samping itu, pengujian formil bukan menyangkut dalam undang undang melainkan berkenaan dengan pembentukan undang undang yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang berdasarkan uud i3.14j menimbang bahwa berdasarkan atauoka pada tanggal februari dengan judul kisruh dpt pemilu design", sebagai pembicara pemohon dan pemohon ill, turut diundang arif wibowo, anggota dpr komisi fraksi pdi dan diundang juga anggota kpu. pemberitaan media. pemohon dan pemohon pra pilkada jakarta, telah memperingatkan ketua kpud dki jakarta, dahlia umar, tentang sistem rekapitulasi penghitungan suara yang digunakan tidak murni manual. karena fakta yang ditemukan, rekapitulasi penghitungan suara paska iii. norma yang diajukan untuk diuji norma materiil nomor tahunbkannya dalam daftar pemilih khusus. nomor tahunnorma formilsehubungan dengan asas pembentukan undang undang sesuai nomor tahun yang telah diganti dengan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, selanjutnya disebut dengan nomor tahun dan nomor tahun dalam disebutkan asas dalam pembentukan undang undang, antara lain pendayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. norma uud negara republik indonesia tahun uud berbunyi, pemilihan umumlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".iv. pokok permohonan bahwa berdasarkan uud dan uud ini perlu menjadi acuan dalam perjuangan membangun sistem demokrasi indonesia. bahwa tentang jujur dan adil dalam uud juga menjadi salah satu landasan nomor tahun yakni dalamalah satu aspek kejujuran ialah konsistensi dan transparansi. bahwa nomor tahun menunjukkan hal yang tidak konsisten dengan syarat paling sedikit harus mempunyai nomor induk kependudukan yang tertera dalam nomor tahun hal yang tidak konsisten ini menunjukkan ketidakjujuran yang bertentangan dengan uud dimana perubah data kependudukan guna validasi data pemilih wajib diadakan pengecekan secara periodik perbulan untuk data nomordudukan,pemohon menganggap tidak perlu dibuat standar ganda peserta pemilih dan untuk menghindari penyelundupan pemilih, hendaklah dipakai hanya syarat nomor induk kependudukan. bahwa sesuai peraturan dalam nomor tahun tenggang waktu pendataan penduduk dan daftar pemilih tetap, tidak boleh diubah. sedangkan dan dari nomor tahubahwa pemohon menyadari perubahan tambahan pemilih karena adanya perpindahan domisili perjalanan keluar daerah asal ktp pemilih. untuk perpindahan domisili perjalanan tersebut seharusnya dengan cukup dengan menunjuk data yang ada website kpud kpu dan kartu identitas yang masih berlaku untuk memilih mulai jam hingga penutupan jam memilih tps dimana pemilih berada. pemilih yang sedang bepergian tidak selalu membawa kartu keluarga, dan tidak selalu membawa surat panggilan yang datang daerah asal tps. dengan demikian tiap tiap tps wajib diperlengkapi dengan sistem informasi yang terhubung dengan internet. bahwa pemohon menemukan perubahan data kependudukan yang tidak divalidasi secara periodik perbulan mengakibatkan kekacauan dpt. (surat bukti ada permohonan ini). bahwa keadaan seperti angka pokok permohonan yang membuat pemohon menjadi terbatas dalam memajukan dan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. hal ini bertentangan dengan dan uud bahwa dan nomor tahun dapat menjadi sumber ketidakjujuran dan ketidakadilan sebagaimana diatur oleh uud1945pemohon tidak memilih, ada potensi kerugian konstitusional pemohon dimana surat suara pemohon yang tidak terpakai dapat disalahgunakan. jadi surat subahwa pemohon melihat validasi data pemilih yang akurat sangat penting karena daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan calon legislatif sesuai nomor tahun adalah daftar pemilih yang juga dipakai sebagai dasar untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sesuai nomor tahun bahwa pemohon melihat bila syarat syarat yang rumit untuk calon pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tetap terjadi akan merugikan pemohon dalam mengurus kepesertaan dan keikutsertaan sebagai pemilih dengan ktp luar kota. bahwa pemilu yang jujur dan adil seperti dalam juncto juncto uud1945nomor tahun dan nomor tahun bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara paskapemilihan, proses validasi sistem informasi yang digunakan tidak dicantumkan dalam nomor tahun dan nomor tahun dengan demikian transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan seperti tertera pada nomor tahun dilanggar. bahwa prinsip penggunaan sistem informasi adalah untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia, guna mencapai tujuan dari pengguna. sistem informasi terdiri dari tiga sub sistem, yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan perancang pengguna (brainwarketiga sub sistem ini, perangkat lunak memegang peranan kunci, karena menjadi fokus pembentukan formula saat proses komputasi terjadi, baik yang berkaitan dengan matematik (perhitungan), yang berkaitan dengan logika (pengujian decision) maupun teknis (mengatur keterkaitan antaraspek). perangkat lunak inilah yang dapat direkayasa oleh perancang pengguna (brainware) untuk membuat formula sesuai tujuan yang ingin dicapai. oleh karena itu perancang pengguna (brainware) wajib orang yang independen dan berkompeten. bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada saat pemilihan umum pemilu), baik pemilihan umum legislatif pileg) maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden pilpres) menggunakan sistem informasi sebagai alat bantu penghitungan, mulai panitia pemungutan suara pps) tingkat kelurahan, panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan, komisi pemilihan umum daerah kpud) kabupaten kota, kpu provinsi maupun komisi pemilihan umum kpu) tingkat nasional. bahwa perangkat lunak yang digunakan pada proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemungutan suara semua tingkatan wajib divalidasi agar proses rekapitulasi penghitungan suara baik pileg maupun pilpres, terlaksana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam nomor tahun bahwa jika validasi sistem informasi tidak dilakukan,saat pileg maupun pilpres dapat dicuri, dihilangkan bahkan dipindahkan dari kandidat pilihannya kandidat lainnya melalui rekayasa formula perangkat lunak yang tidak valid yang digunakan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan suara dilaksanakan.mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang valid sesuai uud bahwa sistem informasi adalah rangkaian sub sistem yang bekerja secara bersama sama saling terkait untuk mencapai satu tujuan. bagan kerja sebuah sistem informasi terdiri dari tiga bagian, yaitu: input (data yang akan diolah dan dimasukkan sistem informasi), process (komputasi atau pengolahan data dengan menggunakan formula, baik matematis, logis maupun teknis) dan output (luaran yang dicapai berupa informasi yang diinginkan) bahwa untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid, formula yang dibangun dalam sistem informasi wajib divalidasi. jika tidak, rekayasa formula yang tidak valid akan mengakibatkan kerugian berupa tidak akibatnya dan tidak kalinya informasi yang dihasilkan. bahwa sistem informasi yang digunakan dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara baik pileg maupun pilpres semua tingkatan rekapitulasi wajib divalidasi agar informasi yang dihasilkan saat rekapitulasi akurat dan valid. sedangkan dalam nomor tahun dan nomor tahun sama sekali tidak mengatur dengan jelas penggunaan sistem informasi. padahal nomor tahun hanya mencantumkan ketentuan pidana bagi mendistorsi sistem informasi. bahwa jika validasi sistem informasi tidak dilakukanpileg maupun pilpres pada proses rekapitulasi penghitungan suara dapat dicuri, dihilangkan dan dipindahkan dari kandidat pilihannya kandidat yang lain, melalui rekayasa formula sistem informasi yang tidak valid. bahwa jika formula sistem informasi tidak valid, telah melanggar prinsip kejujuran dan keadilan sebagaimana tercantum pada uud dan telahwarga negara indonesia pekerjaan pensiunan kabid pertambangan dan migas pada kementerian negara koperasi dan ukmh., advokat, konsultan hukum, dan corporate law pada kantor andika's law firm yang beralamat jalan cipinang jaya jakarta timur bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, seluruhnya disebut sebagai . imahkamah pada tanggal mei menguraikan hal hal sebagai berikut: hal yang menjadi dasar permohonan kewenangan mahkamah konstitusipasaipt.ptk (menguatkan pn) juncto nomor pid. sus pn.mpw, memerintahkan terdakwa tetap ditahan), putusan nomor k pid.sus juncto nomor pid pt.mdn. (menguatkan pn) juncto nomor pid. pn. man (tidak perintah penahanan). amar putusan mahkamah agung yang mengadili sendiri dan mencantumkan masa tahanan dan tidak mencantumkan secara khusus menyatakan hurufkepadanya vide putusan nomor k pid.sus menetapkan lamanya terdakwa tahan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan vide putusan nomor pid. sus kepadanya vide putusan nomor pid. susterdakwa tetap ada dalam tahanvide putusan pid. sus juncto nomor pk pid.sus vide putusan nomor pid. sus iv. bahwa hakim agung tidak dapat dikatakan salah bila tidak menuliskan huruf kk : perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" dan demikian juga tidak akan dikatakan benar bila menuliskan huruf k : perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dikarenakan konstitusional dan memberikan ruang atau tempat kepada hakim agung, bahwa akan menjadi kerugian konstitusional pemohon bila tidak dapat menikmati uud dan dalam norma ini sehingga dengan demikian yang sudah masuk dalam formulir kejaksaan masih perlu dimasukkan juga dalam terkait antara lain butir dan kurap agar pemohon tidak dirugikan, vi. bahwa adalah suatu kekeliruan dalam memaknai huruf. fakta menyatakan lain sebagaimana telah disusun beberapa daftar putusan mahkamah agung yang mencantumkan huruf dalam amar putusannya setelah mahkamah agung mengadili sendiri. terhadap setiap putusan pemidanaan oleh mahkamah agung berdasarkan review dari pemohon terdapat konkrit surat putusan pemidanaan walaupun ada satu surat pemutusan bukan pemidanaan nomor k pid.sus yang mencantumkan huruf dibebaskan menyatakan terdakwa dibebaskan sementara faktanya pada surat amar putusan samarinda dan renggang tidak ada perintah huruf terdakwa tidak pernah ditahan dalam penjara sel) vi. bahwa terhadap mahkamah agung pernah mengeluarkan surat edaran sebagai berikut: surat edaran nomor tahun tentang perintah agar terdakwa ditahan menurut huruf kurap nomor ma pmb2086 tanggal februari (kutipan) berikut inimenurut cara yang diatur dalam undang undang ini maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki pengadilan negeri pengadilan tinggiagar terdakwa ditahan dalam putusannya. surat edaran nomor tahun tentang putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat kata kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa , tanggal maret nomor ma pmb (kutipan) berikut ini: dalam praktik lemah dijumpai adanya putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi ternyata surat putusannya tidak memuat kepala putusan yang dituliskan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa . pada waktu putusan tersebut akan dieksekusi oleh jaksa, terpidana berkeberatan karena menganggap putusan ini batal demi hukum berdasarkan kurap. sehubungan dengan hal tersebut atas mahkamah agung memberikan petunjuk jalan keluarga sebagai berikut: dalam hal terpidana mengajukan keberatan jika putusan tersebut dieksekusi oleh jaksa, maka jaksa supaya mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri pengadilan tinggi agar memutus lagi perkara tersebut. setelah ketua pengadilan negeri ketua pengadilan tinggi menerima permohonan tersebut maka majelis hakim yang bersangkutan membuka kembali persidangan, kemudian mengucapkan lagi putusan atas perkara tersebut. terhadap putusan yang baru diucapkan itu dibuka kembali kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kasasi. makna hukum dari surat edaran tersebut menyatakan mahkamah agung tidak dapat dikatakan salah dalam membuat suatu surat putusan, dan dikembalikan kepada kekuasaan kejaksaan untuk melakukan banding dan tidak seperti konkrit kejaksaan dengan aromanya melanggar hak asasi dan hukum yang telah diberikan oleh konstitusi kepada warga negaranya, viii. bahwa pemohon tidak dapat menikmati putusan yang batal demi hukum sebagaimana kutipan amar surat putusan pemidanaan: nomor k pid.sus tanggal mei (bukti telah membuat putusan dengan amar sebagai berikut,rangkasbitung tersebut: membatalkan putusan pengadilan negeri rangkasbitung nomor pid. pn. rkb tanggal oktober mengadili sendiri menyatakan terdakwa ir. samad singarimbun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi : menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama (empat) tahun dan pidana denda sebesar rp. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama (enam) bulan, menerangkan barang bukti berupa: (satu) berkas . dst, dipergunakan dalam berkas perkara lain, menghukum memohon kasasi terdakwa. sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) nomor pid. pn. rkb pada tanggal oktober (bukti dengan amar sebagai berikut: mengadili menyatakan terdakwa ir. samad singarimbun, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dibawakan oleh jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan kesatu primaire, dakwaan kesatu subsidi atau dakwaan kedua primaire maupun dakwaan kedua suksidairserta martabatnya sebagaimana keadaan semula, memerintahkan barang bukti berupa: (satu) berkas . dst, dipergunakan dalam berkas perkara lain, membebankan biaya perkara kepada negara, materiil merupakan suatu surat pemutusan pemidanaan dan terhadap putusan bukan pemidanaan vide juga mengatur hukumnya berikut ini: surat putusan bukan pemidanaan memuat: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf dan b.pedan juga menjadi aturan hukum pada yaitu:(c) tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. penjelasan demii. bahwa putusan nomor puu x telah mencabut huruf (k) dari norma hukum dan kerugian konstitusional pemohon masih dapat diuraikan karena kejadian kerugian terjadi sebelum tanggal november dan tidak menjadi nobis idem karena pemohon yang berbeda, norma hukum yang berbeda dan batu uji yang berbeda dengan nomor puu xi ini, ii. bahwa tidak dicantumkannya huruf k', perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, pada surat putusan pemidanaan maka akan berlaku makna batal demi hukum tanpa alasan ketidakadilan atau secara materil terbukti pidananya dan sudah dijatuhkan vonis tetapi akan bebas dengan batalnya putusan demi hukum . iii. bahwa penyanderaan pemohon oleh kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan kehakiman yang sudah mendapatkan putusan batal demi hukum merupakan pelanggaran konstitusional sebagaimana telah menjadi batu uji dalam permohonan ini: iv. bahwa, frasa batal demi hukum dalam guo dan ke tata usaha negara dan militer) tersebut atas sudah menjadi pengertian umum (cukup jelas) sehingga tidak ada penjelasan lainnya mengenai frasa tersebut, bahwa, frasa batal demi hukum" tersebut ada (dua) kali dalam tahun tentang kurap yaitu: surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf batal demi hukum , dan tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf a,b,c,a,e, h,j, dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum . frasa batas demi hukum terdapat juga dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan putusan batal demi hukum . telah ungkap (lima) frasa batal demi hukum pada permohonan uji materiil ini sehingga frasa tersebut tidak memiliki makna yang lain selain batal demi hukum dan tidak ada norma hukum lainnya sebagai perlawanan yang dapat dilakukan terhadapnya dalam undang undang tersebut, vi. bahwa kerugian konstitusional akan terjadi pada saat makna batal demi hukum diartikan dengan makna lain dan terjadi pengabaian oleh kekuasaan pemerintah, kekuasaan negara, dan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaannya terhadap suatu surat pemutusan pemidanaan yang sudah batal demi hukum: kekuasaan kehakiman dan kekuasaan kejaksaan dalam mengartikan kurap terungkap dalam pernyataan kejagung melalui jampindsus dalam acara ilc one pada mei lalu dengan sempitnya memaknai terhadap frasa putusan batal demi hukum" tidak berlaku terhadap surat putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan huruf karena dalam penjelasan (seingat pemohon menonton acara tersebut) sebagai berikut: ada huruf, tinggal huruf, dan pada penjelasan tinggal huruf, huruf (k) tidak disebutkan lagi penjelasan dengan demikian tidak termasuk putusan batal demi hukum. dan secara tersirat jampidsus mau memaknai hanya huruf yaitu huruf dan yang akan menyebabkan batal putusan demi hukum dan untuk huruf dan huruf yang lain kecuali dan tidak akan batal demi hukum, good non. demikian juga penjelasan dari hakim agung djoko sarwono media cetak dan hakim agung sujud pada acara ilc one bulan mei mengatakan huruf hanya berlaku pada tahap pemeriksaan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sehingga tidak berlaku untuk pengadilan mahkamah agung kasasi pk). pengertian batal putusan dan putusan batal adalah makna yang berbeda karena putusan batal dapat dibatalkan menjadi putusan tidak batal good non sehingga pemaknaan yang keliru bila hanya huruf dan yang akan batal putusan demi hukum sementara untuk huruf tidak akan batal demi hukum pada frasasepengetahuan pemohon sampai hari ini tidak pernah seorang hakim agung dan atau hakim dinyatakan keliru dan atau khilau dalam huruf karena sudah menjadi hak konstitusional dari pemohon memiliki hakim agung sesuai dengan uuddan konstitusional juga memberiengan demikian surat putusan mencantumkan huruf dan tidak mencantumkan huruf bukanlah menjadi suatu kekeliruan dan atau kekhilafan tetapi akan menjadi suatu putusan batal demi hukum dan tidak dimaknai yang lain agar tidak terjadi kerugian norma hukum dan bila dimaknai yang lain maka telah sah terjadi kerugian norma konstitusional dikarenakan materialnya tidak memberikan makna yang konkrit sehingga sudah sah kerugian konstitusional bagi pemohon. (d)penjelasan demi cukup jelas. bahwa norma hukum akan menjadi kerugian konstitusional dengan pengertian terhadap frasa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya ada (tiga) jenis putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan pidana oleh karena itu perlu dimasukkan conditional constitutional karena masih ada yang lainnya yaitu batalnya putusan demi hukum vide penjelasan dan atau putusan batal demi hukum vide ii. bahwa dalam formulir kejaksaan republik indonesia telah tercantum dan karena tidak adanya secara khusus norma hukum dalam nomor tahun yang mencakup frasa hukum acara terhadap terdakwa terpidana yang surat putusan pemidanaan batal demi hukum dan keadaan ini yang membuat jaksa pada butir tidak akan pernah memperhatikan unsur unsur dalam menjalankan ini dan dalam permohonan ini huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia (sekarang) bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia (dahulu) (a) butiri. bahwa norma hukum yang terkandung dalam ini mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum dikarenakan penetapan hakim dan putusan pengadilan hanya kepada pengertian kekuasaan kejaksaan tidak kepada pengertian sebagaimana hak konstitusi pemohon, dimana sebelum norma ini diuji maka telah diuji norma butir pada kurap sebagai hukum acara melaksanakan surat putusan pemidanaan, ii. bahwa perlu dimasukkan conditional constitutional didalam norma tersebut sehingga kerugian konstitusional pemohon terhadap negara yang telah memberikan hukum dan kepastian hukum menjadi nyata: iii. bahwa pemohon pidana dalam persidangan kasasi nomor k pid.sus tanggal mei juncto nomor pid. pn. rkb tanggai oktober dan surat putusan pemidanaan menjadi putusan batal demi hukum yang dijamin oleh undang undang nomor tahun good non dan fakta hukumnya pemohon tidak dapat menikmati putusan tersebut dikarenakan materil yang tidak memberikan makna konstitusi kepada jaksa walaupun jaksa telah memasukkan dalam dan faktanya jaksa tidak lemah memakainya dengan hukum yang benar sebagaimana yang iv. bahwa kerugian pemohon timbul pada materiil frasa putusan batal dem' hukum yang memiliki frasa berbeda dengan penjelasannya batalnya putusan demi hukum . kerugian ini terjadi karena ini tidak memberikan makna kepada jaksa sebagaimana telah disebut atas padahal secara hukum telah disebut jenis jenis putusan yaitu: putusan yang sudah diakui oleh kejaksaan ada (tiga) vide dan putusan pemidanaan, atau,putusan bukan pemidanaan terdiri dari: putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum putusan yang belum diakui oleh kejaksaan ada (satu) vide putusan batal demi hukumnomor tahun tentang undang undang hukum acara pidana butir huruf (a), butir dan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia butir (dahulu) undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia butir (sekarang)(polita) dan kesimpulan tersebut atas, maka pemohon mohon kepada majelis hakim konstitusbutir dan undang undang nomor tahun hukum acara pidana bertentangan dengan undang undang dasar menyatakan butir huruf butir dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana mempunyai hukum mengikat sepanjang dimaknai frasa tambahan berikut ini:panjang surat putusan pengadilan sesuai dengan butir pada penjelasantal demi hukum menjadikan perkara pidana tersebut tidak pernah ada sehingga terdakwa terpidana tidak dapat dihukum lagi terhadap objek dan subjek perkara yang sama terhadap putusan batal demi hukum maka barang bukti yang disita berasal dari terdakwa terpidana dikembalikan kepadanya sebagaimana putusan bebas terhadap terdakwa terpidana yang telah menjalani penahanan pidana kurungan penjara akan segera dibebaskan dari tahanan, direhabilitasi namanya dikembalikan martabatnya sebagaimana putusan bebas dan tidak dapat menuntut ganti rugi putusan batal demi hukum berlaku untuk seluruh perkara pidana (khusus, biasa dan ringan) pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan surat putusan sesuai dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.bertentangan dengan undang undang dasarmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai frasa tambahan berikut ini: (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sesuai isi surat putusan pemidanaan. menyatakan seluruh putusan mahkamah konstitusi ini berlaku kepada pemohon dan seluruh surat putusan pemidanaan mahkamah agung yang tersebut pada norma kurapkutipan dari undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yang dimohonkan pengujian, bukti fotokopi kutipan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia yang dimohonkan pengujian, bukti fotokopi kutipan dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi kutipan putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal mei bukti fotokopi kutipan putusan pengadilan negeri rangkasbitung nomor pid. pn. rkb, tanggal oktober bukti fotokopi surat panggilan nomor ft. kejaksaan negeri rangkasbitung kepada terdakwa ir. samad singarimbun, tanggal november beserta laporannya: bukti fotokopi surat panggilan nomor ft. kejaksaan negeri rangkasbitung kepada terdakwa ir. samedi singarimbun, tanggal november beserta laporannya, bukti fotokopi surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan nomor print fu. kejaksaan negeri rangkasbitung, tanggal desember bukti fotokopi berita acara pelaksaan putusan pengadilan, kejaksaan negeri rangkasbitung, tanggal desember bukti fotokopi surat kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia banten nomor w29.pk. perihal pemindahan (satu) wbp tipikor atas nama ir. samedi singarimbun bin bogor singarimbun, tanggal januari beserta laporannya, bukti fotokopi surat keterangan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia jawa barat nomor .ea.pk.butiangka huruf huruf dan kurap1bahwa pemohon bermaksud memohon pengujian konstitusionalitas angka huruf huruf dan kurap sertahuruf yaitu yang dipergunakan oleh kejaksaan dalam formulir surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan : bahwa hak konstitusional pemohon yang ditentukan dalam dan uud dirugikan jika formulir kejaksaan yang sudah mencantumkan kurap namun tidak disertai dengan mencantumkan angka huruf dan kurap: bahwa angka huruf kurap adalah konstitusional bersyarat karena tidak memasukkan unsur unsur yang terdapat dalam kurap: bahwa adalah suatu kekeliruan dalam memaknai huruf kurap karena faktanya terdapat beberapa putusan mahkamah agung yang mencantumkan huruf dalam amar putusannya dalam hal mahkamah agung mengadili sendiri, bahwa norma hukum kurap adalah konstitusional bersyarat khususnya frasa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih ada yang lainnya yaitu batalnya putusan demi hukum vide penjelasan kutai: bahwa norma hukum yang terkandung dalam huruf mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum karena tidak memasukkan norma angka huruf kurap secara konstitusional bersyarat sebagai hukum acara dalam melaksanakan surat putusan pemidanaan: i3. menimbang bahwa dengan merujukuntuk menyatakan dari suatu undang undang bertentangan dengan uud atau memohon supaya memasukkan dalam formulir kejaksaanpadahal mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sudah memberikan nasihat mengenai hal tersebu(obscura libel),kil mochtar, sebagai ketua merangkap anggota, achmad nowiki, arief hid, hamdan zelda, akil mochtar, sebagai ketua merangkap anggota, hamdan zeldarief hid ttd. ttd. ahmad fadli semadi maria farida indrawi ttd. ttd. hartono muhammad alim ttd. ttd. anwar usman materialis akbar panitera pengganti, ttd. sholihin nasir sebagaimana dimaksud pasaibahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang memiliki hak konstitusional dan telah dirugikan oleh norma hukum yang akan diuji materiil, hak konstitusional tersebut adalahnorma norma yang diuji pemohon akan mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang dipergunakan oleh kejaksaan dalam formulir (bukti surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan penjelasan: adalah formulir umum pada keputusan jaksa agung) dan yang akan diangkat dalam permohonan guo ini adalah nomor print fu. tanggal desember dikeluarkan oleh kejaksaan negeri rangkasbitung (kutipan) dasar putusan mahkamah agung nomor k pid.sus tanggal mei nomor tahun tentang grasi dan nomor pnas tentang pelaksanaan pidana mati ) butir juncto juncto kurap nomor tahun tentang kejaksaan catatan: terhadap norma hukum huruf nomor tahun tentang kejaksaan yang sudah diganti dengan huruf tahun dengan materiil dan makna yang sama, hal ini dapat terjadi karena kelalaian kejaksaan agung melakukan revisi pembaharuan form kekuasaan kejaksaan yang mengabaikan putusan batal demi hukum dan atau batalnya putusan demi hukum sebagaimana fakta konkrit karena kelemahan dari norma hukum yang akan diuji pada permohonan ini: melakukan pemanggilan, (bukti dan bukti melakukan eksekusi, dan (bukti memenjarakan, (bukti bukti dan bukti undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana (a) norma hukumjelasan demi cukup jelas bahwa, norma hukum dalam ini yang diuji adalah frasa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena makna dari frasa tersebut tidak mencakup kepada (empat) putusan yang tersebut dalam nomor tahun yaitu: batal demi hukum: bebas, lepas dari segala tuntutan hukum: pidana, ii. bahwa norma hukum vide nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa". sedangkan yang termaksud dengan putusan pengadilan vide nomor kurap . nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia: dengan demikian, jaksa dalam norma butir terbatas hanya untuk melakukan putusan pengadilan dan akan menjadi kerugian konstitusional pemohon jika tidak diberi pagar hukumnya makna secara bersyarat (conditional constitutional) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan pengadilan tersebut akan ditulis diketik menjadi suatu surat putusan pemidanaan vide kurap. iii. bahwa terhadap frasa putusan pengadilan yang telah dimaknai pada nomor kurap mengakibatkan hukum yang berlawanan dengan putusan mahkamah agung yang tidak pernah didengarkan putusannya pada sidang terbuka sebagaimana konkritnya, sementara putusan eintracht hanya terjadi mahkamah agung kecuali tidak ada banding pada putusan pengadilan negeri dan tidak ada kasasi pada putusan pengadilan tinggi: dengan demikian kerugian konstitusional pemohon terhadap frasa putusan pengadilan sudah tepat sesuai batu uji pada permohonan ini iv. bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian konstitusional pemohon akibat norma hukum butir (a) terhadap surat putusan pemidanaan yang akan menjadi batal demi hukum vide kurap akan diperlukan conditional constitutional dibandingkan membatalkan norma hukum tersebut secara menyeluruh: bahwa kepastian hukum terhadap hukum yang diberikan negara akan melepaskan pemohon dari perbuatan sewenang wenang kekuasaan kejaksaan tetapi dalam kenyataannya saat ini pemohon telah dipenjarakan berdasarkan surat putusan pemidanaan yang telah batal demi hukum, bahwa secara keseluruhan norma butir huruf tersebut adalah kerugian konstitusional pemohon akan terbukti dengan menggunakan batu uji dan atau dan atau dan atau (b) butir surat putusan pemidanaan memuat: perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan: bahwa surat putusan merupakan produk dari kekuasaan kehakiman oleh hakim agung dan badan badan yang berada bawah mahkamah agung. pemohon akan memasukkan dalam permohonan ini sebagai bukti norma hukum dari (dua) surat putusan yang dipergunakan oleh mahkamah agung dan badan bawahnya sehingga norma hukum nomor tahun menjadi bagian yang tidak dapat dipisah pisahkan atau dibaca secara parsial, tidak dapat dibatalkan karena sudah menjadi suatu produk putusan pengadilan, dan sudah final sehingga yang dapat review adalah proses sebelumnya yaitu sebelum putusan pengadilan diucapkan oleh suatu kekuasaan kehakiman, yaitu: peradilan tata usaha negara vide nomor tahuna esa": nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa: cc. ringkasan gugatan dan jawaban tergugattperadilan militer vide undang undang nomor tahun tentang peradilan militer.dakwaanmpat palsu atau ketenangan mana letaknya kepalsuan itu,i putusan, nama hakim yang memutuskan, nama editor, dan nama paniterenjelasanii. bahwa putusan pengadilan akan ditulis diketik merupakan suatu persyaratan dan sudah menjadi suatu kewajiban kekuasaan kehakiman. dengan demikian, surat putusan pemidanaan tersebut akan berlaku pada mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya, iii. bahwa terhadap penulisan pengetikan huruf perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dalam putusan kasasi mahkamah agung berdasarkan beberapa surat putusan pemidanaan yang ada maka dapat dikelompokkan sebagai berikut: amar putusan mahkamah agung yang mengadili sendiri mencantumkan huruf yang bunyi kutipannya antara lain: menetapkan terdakwa dan terdakwa tetap dalam tahanan vide putusan nomor pid menetapkan agar terdakwa tetap ditahan vide putusan nomor pid memerintahkan para terdakwa untuk ditahan vide putusan nomor pid. sus memerintahkan para terdakwa untuk ditahan vide putusan nomor pid. sus memerintahkan terdakwa untuk ditahan vide putusan nomor pid. sus memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan vide putusan nomor k pid.sus amar putusan mahkamah agung yang mengadili sendiri dan tidak mencantumkan huruf yang bunyi kutipannya antara lain: putusan nomor pid. sus juncto nomor pid.sus dalam hal ini diwakili oleh: nama ir. said iqbal, m.e jabatan presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kopi) alamat jalan lestari rt. rw. kelurahan kaisar, kecamatan pasar rebo, kota jakarta timur nama muhamad rusdi jabatan sekretaris jenderal konfederasi serikat pekerja indonesia kopi) alamat jalan pengadilan timur iv, rt. rw. kelurahan pengadilan, kecamatan pancoran, kota jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . pemohon il. konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia sisi), dalam hal ini diwakili oleh: nama andi gani nen wea, s.h jabatan presiden konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia sisi) alamat jalan anggur barat kav. rt. rw. kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, kota jakarta selatan nama subianto, s.h jabatan sekretaris jenderal konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia sisi) alamat jalan danau poso nomor rt. rw. kelurahan bendungan, kecamatan kelapa dua selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: ii. konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia sisi), dalam hal ini diwakili oleh: nama mudhofir, s.h jabatan presiden konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia sisi) alamat jalan kampung rawa panjang, rt. rw. kelurahan sepanjang jaya, kecamatan rawalumbu, kota bekasi nama tagar marbun jabatan sekretaris jenderal konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia sisi) alamat jalan komplek susi, rt. rw. kelurahan jeungjing, kecamatan misoka, kota tangerang selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii: iv. federasi serikat buruh indonesia fbi), dalam hal ini diwakili oleh: nama bayu murniyanto jabatan presiden federasi serikat buruh indonesia fbi) alamat jalan kampung bulak gg. rt. rw. kelurahan tugu utara, kecamatan koja, kota jakarta utara nama ade mulyadi jabatan sekretaris jenderal federasi serikat buruh indonesia fbi) keluarga tahun saat harga bbm dinaikkan tahun ini, penerima blm diperkirakan juta keluarga. pengamat memperkirakan, penerima blt tahun ini masih juta keluarga karena penduduk hampir miskin justru meningkat meski penduduk bawah garis kemiskinan sedikit berkurang sesuai rendahnya kriteria kemiskinan. nilai blm tahun ini direncanakan triliun, jauh lebih besar dibanding blt sebelumnya. dana itu diberikan kepada keluarga sasaran selama bulan. nilai blt tahun sebesar triliun dan pada sebesar triliun. pada periode yang sama, pemerintah menaikkan dana jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan biaya operasional siswa bos). tidak ada alasan kuat namun tidak ada alasan kuat bagi pemerintah saat ini untuk memberikan blt baju baru. dampak kenaikan harga bbm tahun tidak dahsyat tahun apalagi tahun dipicu kenaikan harga bbm yang sangat tinggi, inflasi tahun terkepek hingga inflasi tahun juga cukup tinggi, mencapai namun, tahun ini, dengan asumsi kenaikan harga bbm inflasi hanya sekitar situasi tahun ini jauh beda dibanding tahun tahun sebelumnya ketika harga bbm bersubsidi dinaikkan, dan karena itu sesungguhnya pemberian dana tunai kepada keluarga miskin sama sekali tidak diperlukan. pada rakyat miskin cukup terpukul dengan kenaikan harga bbm karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar rumah tangga. kini, minyak tanah tidak lagi dikonsumsi masyarakat. fungsi minyak tanah sudah digantikan bahan bakar gas bbg), yakni elpiji. namun, alasan terpenting peniadaan blt atau blm adalah minimnya manfaat ekonomi pembagian dana tunai itu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. buktinya, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. pada tahun penduduk miskin masih sebesar juta atau turun lima juta dibanding angka riil penduduk miskin bisa menembus juta jika garis kemiskinan yang saat ini diukur dengan pengeluaran untuk konsumsi sehari dinaikkan sehari atau setara us$ per. menjadi rpll, permohonan pengujian atas apbn p yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara nomor puu x nomor puu x nomor puu x nomor puu x dan nomor puutelah memberikan keterangan dalam persidangan mahkamah pada tanformil. pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil terhadap proses pengambilan keputuadapun argumen pemohon sebagai berikut: bahwa md3rhitungan hari yang dimaksud tersebut atas yaitu hari kerja hari dalam hari kalender) terhitung mulai hari senin sampai dengan jumat. hal ini dapat disimpulkan dalam pengaturan md3 yang menyebutkan bahwa:"selesai tanggal maret pukul pagi. bahwa perhitungan bulan masa sidang rancangan undang undang tentang perubahan apbn seharusnya berakhir pada hari sabtu tanggal maret yang bukan merupakan hari kerja, maka dari itu masa sidang rancangan undang undang tentang perubahan apbn telah habis hari jumat tanggal maret bahwa md3 dan dan dan tata tertib anggota dpr tahun merupakan aturan turunan yang bersumber pada uuddianggap oleh pemohon telah melanggaryaitu telah lewat batas waktu, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. adapun bunyi yang oleh pemohon dianggap telah dilanggar yaitu: uud dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang . undang undang nomor tahundan dan tata tertib dpr tata tertib anggota dpr ri tahunpengujian materiil pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas (6a)beranggapan ketentuan tersebuyaituhari. pengeluaran sehari penduduk miskin menurut bank dunia adalah us$ dengan kata lain argumentasi mengapa blm blt perlu dipersoalkan antara lain: blm blt rawan manipulasi untuk kepentingan politik sesaat penguasa. pemberian blt tahun selama tujuh bulan, juni desember, menjadi amunisi kampanye penguasa saat ini (incumbent) dan partai penguasa waktu itu. sementara kandidat presiden yang mengkritik blt sebagai upaya menyuap rakyat langsung kehilangan simpati rakyat. kemiskinan mendorong rakyat mendukung calon yang memberikan blt. blt atau blm bukan cara efektif menurunkan angka kemiskinan. ini terbukti dengan masih tetap saja tinggi angka kemiskinan negeri ini, terlepas dari adanya beberapa program blt blm yang diterapkan pemerintah. karena itu, pemerintah perlu memiliki program yang lebih strategis dan konkret untuk menurunkan angka kemiskinan. kenaikan harga bbm perlu dijadikan momentum untuk menaikkan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan sistematis. blt atau blm bisa jadi justeru menambah beban negara karena diduga bersumber dari utang luar negeri. sebagaimana diberitakan beberapa media massa, dana bantuan langsung tunai blt) yang dibagikan kepada warga miskin selama kepemimpinan presiden susilo bambang yudhoyono ternyata berasal dari dana pinjaman luar negeri (detikfinance.com, juni audit badan pemeriksa yang menyatakan itu, ujar kepala divisi advokasi dan jaringan international ngo forum indonesian development infin) wahyu susilo juni dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa temuan badan pemeriksa tersebut kemudian ditelusuri sumbernya oleh infin, yang kemudian menemukan bahwa bantuan langsung tunai didanai dari bank dunia, bank pembangunan asia dan pinjaman jepang. semuanya berasal dari development policy loan world dan financing development policy supportyang disampaikan para pemohon sebagai berikut: bahwa angka dalam tersebut atas beruan cair (liguefied petroleum gas (lpg)) tabung (tiga) kilogram tahun anggaran direncanakan sebesar rp. (seratus duapenerapan perubahan apbn menimbulkan potensi penyelewengan anggaran karena ditemukan indikasi mark up tanpa disertai penjelasan secara spesifik jumlah subsidi bbm tersebut, dan tidak menunjukkan pengelolaan keuangan yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwa.dann penentuan harga dan penghitungan subsidi bbm, main"digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat" tidak akan pernah terwujud.(6a),para pemohon sebagai berikut:(6a) perubahan apbn mengizinkan pemerintah menaikkan larga bbm jika icp indonesia crude price) naik rata rata dalam enam bulan tanpa persetujuan dpr sebagai wakil rakyatjangka waktu yang dipergunakan selama bulan telah mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat akibatketidakpastian ekonomi akibat ketidakpastian kenaikan harga bbm membawa dampak terganggunya perikatan ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum adalah hak setiap warga negara indonesia yang dilindungi oleh konstitusi republik indonesia,(6a) undang undang tentang apbnp telah memberikan mandat kepada pemerintah guna menentukan harga bbm. sepertinya ini menjalankan perintah uudharga bbm hanya ditentukan oleh harga minyak tanah indonesia icp) dan minyak tanah dunia (name)kanisme pasar bukan penguasaan negara untuk melindungi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwa & sehingga tercapai harga ekonomis dalam negeri.dapun argumen para pemohon sebagai berikut:dana kompensasi sebesar rp.karena besaran kompensasi kenaikan sebesar rp. tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang dan tidak logis, juga karena dana kompensasi sebesar rp. bahwa berdasarkan (6a) pemerintah menaikkan harga bbm mengikuti harga minyak besaran persentase kenaikan harga masa yang akan datang belum bisa diprediksi pada saat ini sehingga menjadi tidak logis dan tidak mempunyai dasar apabila besaran subsidi telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang undang ini. tersebut menjadi tidak logis dan masuk akal karena pada saat alokasi anggaran itu telah "ditempatkan"dengan telah "ditempatkannya"perti seharusnya demi kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan dalam, undang undang nomor tahun pada pokoknyaundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusimjkelompok pinggiran seperti petani gurem, buruh, dan khususnya perempuan, yang akan paling menderita.diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar," dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. berdasarkan hal hal tersebut atas, jelas bahwa (6a) undang undang anggaran pendapat dan belanja negara perubahanujian formil terhadap dalil dalil yang dikemukakan pemohon atas dapat diberikan keterangan sebagai berikut: bahwa benar pembahasan apbn perubahan dilakukan, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang md3 dan peraturan dpr tentang tata tertib nomor tata tertib dpr bahwa adapun yang dikemukakan pemohon mengenai masa bulan yang merupakan batasan waktu pembahasan apbn p yang dianggap telah dilewati dengan alasan apbn p dimulai sejak pemerintah mengajukan rancangan undang undang tentang perubahan apbn yaitu tanggal februari sedangkan disahkan pada sidang paripurna tanggal maret pukul daripada blm lebih baik program produktif bagi rakyat berdasarkan hal hal atas, para pemohon berkeyakinan bahwa blt blm tidak atau belum dibutuhkan saat ini. kalau memang pemerintah sungguh serius memperhatikan rakyatnya, sepatutnya melakukan penghematan terkait ongkos hariannya yang mencapai dari total apbn setahun tersebut, dan mengalokasikan penghematan dari apbn untuk mendukung program program produktif yang lebih bermanfaat dan strategis bidang transportasi, energi, pertanian, dan industri. pertama, dana terbatas dalam apbn perlupenghematan subsidi bbm itu. saat ini, angkutan umum jakarta, misalnya, harus mengangkut warga yang melakukan perjalanan sehari. dari sekitar juta perjalanan sehari dki, angkutan pribadi yang berjumlah dari total kendaraan hanya mengangkut perjalanan. jika transportasi umum aman dan nyaman, akan menarik pengguna angkutan pribadi untuk beralihangkutan umum bus dan kereta api yang aman dan nyaman. anggaran juga bisa digunakan juga untuk membangun infrastruktur transportasi laut dan udara serta infrastruktur jalan raya dan kereta api antarkota. daripada memberikan uang tunai kepada keluarga yang masih mampu bekerja, lebih baik ada kegiatan padat karya membangun infrastruktur jalan raya, waduk, dan irigasi. kedua, dana terbatas dalam apbn perlugunakan anggaran tersebut untuk menyediakan benih dan pupuk murah serta tenaga penyuluh pertanian. jangan memberikan rakyat ikan, tapi berikan kail sekaligus mengajari cara menggunakan kail. ketiga, anggaran perlu digunakan untuk menambah bantuan kepada rakyat miskin lewat pengobatan gratis, termasuk penyakit pagi, adalah tidak dapat diterima. hal ini dikarenakan pembahasan sebuah undang undang dpr belum dimulai sejak saat diajukannya undang undang tersebut oleh pemerintah presiden, melainkan dimulai setelah adanya penugasan dari badan musyawarah dpr (bagus,). pembahasan undang undang biasanya dimulai sejak rapat kerja pertama dengan pemerintah pada pembahasan tingkat dpr. adapun diketahui tanggal dimulainya pembahasan ruu apbn p dpr dimulai pada tanggal maret sehingga masa pembahasan ruu apbn p belum melewati masa bulan. bahwa ketentuan dimulainya pembahasan undang undang oleh alat kelengkapan yang ditugaskan oleh bagus dpr dapat dilihat dari ketentuan dan serta dan tabib dpr ri, sebagai berikut: mengatur,mengatur:ahwa dari dan tata tertib dpr atas dipahami bahwa alat kelengkapan dpr yang ditugaskan oleh bagus membahas rancangan undang undang tidak mungkin memulai tugasnya tanpa ada penugasan terlebih dulu dari bagus walaupun telah ada disampaikan pengajuan ruu dari pemerintah kepada dpr, mana hal tersebut terkait dengan aspek loyalitasnya. bahwa pemaknaan kata setelah dalam md3 dan tabib dpr, dalam konteks hukum dapat dimaknai berbeda dengan kata sejak mana kata sejak lebih mempunyai makna ketegasan dibanding kata setelah. artinya dalam kata setelah pada kalimat setelah rancangan undang undang tentang perubahan atas apbn diajukan oleh pemerintah kepada dpr tidak langsung serta merta dapat dilakukan pembahasan oleh dpr, melainkan setelah ada penugasan dari bagus untuk melakukan tugasnya. bahwa dalil pemohon yang menyataka tanggal maret (yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja) sehingga telah melanggar ketentuan tentang masa batas waktu sidang pembahasan apbn p (yang seharusnya hari jumat tanggal maret adalah tidak dapat diterima. hal ini dikarenakan bahwa penyimpangan dari waktu rapat dapat dimungkinkan oleh tata tertib dpr yang menyatakan, penyimpangan dari waktu rapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan. sebagaimana dikuatkan oleh. dalam risalah rapat paripurna hari jumat tanggal maret diketahui bahwa ketua dpr sebagai pimpinan rapat telah meminta persetujuan dari anggota rapat soal perpanjangan waktu rapat dan telah disetujui oleh anggota rapat. (lihat risalah rapat paripurna pengesahan apbn p bahwa berdasarkan dalil dalil dan keterangan yang telah diuraikan atas, maka permohonan pemohon dalam hal uji formil tentang telah dianggapnyakarena telah lewat batas waktu dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. pengujian materiil terhadap permohonan pengujian materiil (la),adapun yang dimaksudkan untuk dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung, imemahami muatan norma tidak dapat dipahami secara parsial mengingat ketentuan terkait erat dengan ketentuan secara keseluruhan terutama ta) yang berbunyi:. (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), serta subsidi liguefied gas for vehicle lgv) sebesar rp. (lima puluh empat miliar rupiah) . demikian pula ketentuan beserta penjelasannya. berbunyi: . adapun penjelasan menyebutkan bahwa,. bahwa berdasarkan pemahaman secara keseluruhan terhadap ketentuan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kenaikan asumsi atau perkirayangmenjadidan perkiraan kekurangan subsidi tahun anggaran serta subsidi liguefied gas for vehicle lgv). ketiga komponen inilah yang menyebabkan perubahan asumsi perkiraan dimaksud sehingga terjadi perubahan nilai yang siginifikmana masyarakat dapat mengikuti proses rapat dan substansi yang dibahas. bahwa ketentuan terkait dengan undang undang tahun tentang keuangan negarapenjelasan tersebut dinyatakan bahwa:sehingga mengalokasik, d.realisasi icp dan lifting ini kita bisa lihat perkembangannya dimana antara bulan desember samap ke maret butir menambahkan yaitu, menyisipkan (a) dan yang berbunyi. (1a) subsidi bbm jenis tertentu dan lpg tabung sebagaimana maksud dalam sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi bbm tertentu dan lpg tabung tahun anggaran sebesar miliar juta rupiah, dan perkiraan subsidi tahun anggaran sebesar triliun miliar rupiah serta subsidi lpg sebesar miliar rupiah. untuk ta) ini rumusan pemerintah sepakati oleh fraksi dan fraksi menolak. demikian keterangan dpr iniberat, dan pendidikan gratis hingga sta, sesuai dengan amanat uud khususnya dan yang menjadi dasar penerapan sistem jaminan sosial menyeluruh negeri ini. keempat,lt dan blm bukan saja terbukti tidak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, tapi juga jauh lebih banyak ekses buruknya. karena itu, program ini perlu diakhiri, mulai tahun ini. jangan perlakukan kemiskinan seperti pornografi, yang dilarang dan bertekad dibasmi, tapi diam diam dipelihara karena dibutuhkan untuk komoditas politik. batu uji uud keseluruhan dari yang bermasalah atas akan diuji secara materil berhadapan dengan uud yaitu dan dan dan yang masing masing berbunyi sebagai berikut:erima keterangan dpr secara keseluruhan,(6a), danngujian formil undang undang,tiga hal tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: pengujian formil undang undang i3. menimbang bahwa tentang pengujian formil undang undang, mahkamah dalam putusan nomor puu viii tanggal juni khususnya paragraf mempertimbangkan, .: i3. menimbang bahwa dimuat dalam lembaran negara republik indonesia pada tanggal maret dengan nomor sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang undang mahkamah adalah hari setelah undang undang dimuat dalam lembaran negara (tanggal maret adalah dimulai tanggal april dan berakhir pada tanggal mei i3.5j)pengujian formil undang undang(6a)permohonannya para pemohon mendalilkan sebagai konfederasi dan federasi serikat buruh indonesia, yang secara bersama sama mewakili setidaknya tiga juta buruh terorganisasi yang meliputi sekitar dari total buruh pekerja formal indonesia yangsedangkan harga bbm bersubsidi tersebut berkaitan erat dengan implementasi (6a)pokok permohonan: pendapat mahkamah dalam provisi i3. menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan provisi agar dilakukan dengan acara cepat karena masa berlaku undang undang guo tidak lebih dari satu tahun, menurut mahkamah, permohonan putusan provisi guo tidak tepat menurut hukum dengan alasan sebagai berikut: ii.iii.ara pemohon tidak beralasan menurut hukum, dalampengujian formil i3. menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil terhadapterhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: uud menentu: rancangan undang undang guo telah diajukan oleh presiden dan dibahas bersama dpr berdasarkan ketentuuud menentukan, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang: berdasarkan ketentuan tersebut atas, tata cara pembentukan undang undmd3 menyatakan,kemudian dalam tata tertib anggota dpr ri tahun menyatakan,rancangan undang undang tentang perubahan apbn diajukan oleh pemerintah kepada dpr pada tanggal februari dan serta dan tata tertib dpr menyatakan: dan jumlah rancangan undang undang yang ditangani oleh komisi atau badan legislasi.erdasarkan dan tata tertib dpr atas maka alat kelengkapan dpr bertugas membahas rancangan undang undang setelah ada penugasan terlebih dulu dari badan musyawarah bagus). oleh karena itu, menurut mahkamah, tenggang waktu satu bulan pembahasan ruu apbn p setelah diajukan oleh pemerintah adalah setelah alat kelengkapan dpr ditugaskan terlebih dulu oleh bagus. dalam perkara guo dimulainya pembahasan ruu apbn p dpr adalah pada tanggal maret (vide keterangan tertulis dpr) sehingga masa berakhirnya satu bulan adalah april dengan demikian, dalil para pemohon bahwa melewati waktu satu bulan adalah tidak beralasan menurut hukum: mengenai dalil para pemoho, tanggal maret yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja, menurut mahkamah, berdasarkan tata tertib dpr yang menyatakan penyimpangan dari waktu rapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan juncto . dengan mendasarkan pada dan tata tertib dpr ri, menurut mahkamah, dalil pemohon bahwa undang undang apbn perubahan ditetapkan pada hari libur dan bukan hari kerja adalah tidak beralasan menurut hukum. hal tersebut sejalan dengan keterangan tertulis dpr, bertanggal juni halaman sampai dengan halaman berdasarkan seluruh pertimbangan atas, menurut mahkamah, dalil permohonan para pemohon mengenai pengujian formil tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum: pengujian materiil i3. menimbang bahwadpr dan presiden. namun, pembentukan undang undang apbn berbeda dengan pembuatan undang undang pada umumnyaundang undang pada umumnya pengajuan ruu merupakan kewenangan dpr dan juga dapat diajukan oleh presiden. undang undang apbn mempunyai batas waktu berlaku hanya untuk satu tahun anggaran, hal ini berbeda dengan undang undang pada umumnya yang tidak membatasi jangka berlakunya. apbn diperlukan adanya setiap tahun, dan apabila undang undang apbn tidak dapat ditetapkan karena dpr tidak menyetujui ruu apbn yang diajukan oleh presiden, mengingat apbn sangatlah penting untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan. maka undang undang: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil dalil para pemohon sebagai berikut: para pemohon mendalilkan bahwa bertentangan dengan dan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya,, dan mekanisme penghitungan perubahan subsidi padasedangkan perubahan lain dalam mekanisme keterbukaan seperti yang diamanatkan oleh uud dalam menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa terhadapdengan pemerintahsehingga frasa dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat" tidak akan pernah terwujud. hal demikiapergunaari ketentuan tersebut maka proses pembahasan dan penetapan menurut mahkamah telah selaras dengan ketentuan dan uud dilihat dari segi substansi apbn yang merupakan rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu tahun anggaran, dan. oleh karena itu perubahan jumlah anggaran tentang| tabung (tiga) kilogram tahun anggaran yang direncanakan sebanyak rp. (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuhlu kiranya ditegaskan bahwa agak berbeda dengan permohonan uji materi yang sudah diajukan beberapa kalangan lain, permohonan pengujian perubahan apbn dilakukan oleh konfederasi dan federasi buruh ini mempunyai makna lebih strategis dari sekadar persoalan penetapan harga bbm yang boleh atau tidak mengikuti mekanisme pasar, tetapi permohonan ini melampauinya dengan menggugat pemahaman kita terhadap konsep anggaran itu sendiri, sebagaimana bermanifestasi dalam apbn anggaran pendapatan dan belanja negara (dan dalam konteks lain apbd anggaran pendapatan belanja daerah). mengikuti pendapat sugeng bahagia, penulis buku mimpi negara kesejahteraan: analisa peran negara dalam produksi kesejahteraan jakarta: lp3es), kami berangkat dari konsepsi anggaran (apbn apbd): sebagai kontrak politik antara berbagai kepentingan politik dan sosial: sebagai produk hukum tentang bagaimana sumberdaya masyarakat dihimpun dan dialokasikan: sebagai formula sosial ekonomi tentang bagaimana beban dipikul secara bersama sama (sharing burden) antara elite dan warga, warisan masa lalu dan cita cita masa depan: dan sebagai wujud kebijakan publik bagaimana masalah diatasi dengan cara tertentu dan dengan sejumlah sumber daya tertentu. konsepsi anggaran seperti ini membawa konsekuensi terhadap pilihan pilihan kebijakan publik, yang dapat dirumuskan dengan pertanyaan seperti: mana yang lebih diutamakan: keadilan atau efisiensi? atau, dapatkah keduanya dipadukan secara seimbang? atau juga mana yang lebih dipentingkan: peranan negara yang optimum (mengatasi kegagalan pasar, market shaping) ataukah kah peranan negara yang minimal (market making, privatisasi, market led development)? puluh empat juta rupiah) bertambah menjadi sebanyak) kilo liter dalam adalah dikarenakan. adapun perubahan apbn dalam memiliki dasar pertimbangan sebagai berikut:ii.iii.iv.: kenaikan tersebut juga, vi. dalam apbn tahun anggaran hal ini antara lain terkait denganvii. perubahan pada besaran asumsi dasar ekonomi makro, pada gilirannya berpengaruh pula pada(vide keterangan tertulis dpr),enyatakan,: do anggaran lebih sal) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan . berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah dalil para pemohon bahwa bertentangan dengan uud adalah tidak beralasan hukum: keinginan para pemohon mengenai pengalihan subsidi sebagaimana didalilkan, menurut mahkamah adalah keinginan yang wajar, namun tidak berarti bahwa subsidi yang termuat dalam menjadi bertentangan dengan dan uud karena hak yang ditentukan dalam dan uud tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya tetapi juga kewajiban para pemohon sendiri untuk mengusahakannya. adalah salah satu cara pemerintah sebagai representasi negara memenuhi dan uud oleh karena itu, menurut mahkamah dalil para pemohon adalah tidak beralasan hukum: bahwa selanjutnya mengenai dalil para pemohon bahwa denganbertentangan dengan dan uud menurut mahkamah, sebagaimana diketahui oleh khalayak ramai (notice seiten), hasil pembahasan antara pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat telah memutuskan untuk memberi kewenangan kepada pemerintahtahun menurut mahkamah, justru dengan adanya pembahasan antara pemerintah dengan dpr tersebut berarti harga bbm bersubsidi tidak diserahkan pada mekanisme pasar atau persaingan usaha, melainkan ditentukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi karena apbn berkaitan dengan banyak aspek. dengan adanya pembahasan dan persetujuan bersama antara dpr dan pemerintah berarti penentuan harga bbm bersubsidi tersebut tidak dengan sendirinya mengikuti mekanisme pasar atau persaingan usaha karena penentuan harga bbm bersubsidi telah dimusyawarahkan oleh pembentuk undang undang. hal itu sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal desember terlebih lagi faktanya, yang dikhawatirkan bahwa harga bbm akan mengalami kenaikan juga tidak terjadi. dengan demikian, alasan pengujian para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang telah menyerahkan harga bbm bersubsidi kepada mekanisme pasar merupakan dalil yang tidak beralasan hukum: para pemohon mendalilkan bahwa (6a) bertentangan dengan dan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: (6a) mengizinkan pemerintah menaikkan harga bbm jika icp indonesia crude price) naik rata rata (lima belas persen) dalam enam bulan tanpa persetujuan dpr sebagai wakil rakyat, selama pemerintah menyandarkan penghitungan icp pada mekanisme pasar maka penggunaan bbm untuk sebesar besar,hal demikian bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, (6a)ketidakpastian hukum itu sendiri telah mengakibatkan ketidakadilan karenkan harga harga kebutuhan masyarakat sehingga tetap mendapatkan laba tertinggi dan tetap dapat melakukan akumulasi modal, (6a) bertentangan dengandaripada kemakmuran rakyat. oleh karena itu,dengan demikian pemberlakuan &a)(6a)dalam penjelasan (6a) dinyatakan bahwadari (6a) dan penjelasannya, menurut mahkamah, hal tersebut tidak berarti pemerintah menaikkan harga bbm tanpa persetujuan dpr, karena pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga bbm dalam guo adalah berdasarkan hasil pembahasan antara pemerintah dan dpr. waktu enam bulan justru memberikan kepastian hukum, karena pemerintah harus memperhatikan harga rata rata minyak mentah indonesia dalam kurun waktu enam bulan sejak tersebut diundangkan maret baru dapat menyesuaikan harga bbm. jika dalam kurun waktu enam bulan tersebut harga rata rata minyak mentah indonesia tidak mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari (ima belas persen) dari harga icp yang diasumsikan dalam apbn perubahan tahun anggaran maka harga jual eceran bbm bersubsidi tidak disesuaikan. terlebih lagi faktanya harga eceran bbm bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan. oleh karena itu, menurut mahkamah dalil para pemohon adanya pertentangan antara (6a) dengan uud tidak beralasan hukum: mengenai (6a) yang oleh para pemohon didalilkan bertentangan dengan dan uud karena menyandarkan pada mekanisme pasar, menurut mahkamah dalil tersebut telah dipertimbangkan mahkamah dalam pertimbangan mengenai dalam paragraf sehingga mutasi mutans juga berlaku untuk dalil permohonan guo. dengan demikian permohonan para pemohon tidak beralasan hukum: para pemohon mendalilkan bahwa bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:hal demikian mengakibatkan tidak adanya keterbukaan dalam proses penyusunayang menjadi syarat dari oleh karena itu, menurut para pemohon bertentangan dengan uud dengan adanya dihal demikian jelas bertentangan dengan dan uudenurut mahkamah frasa dilaksanakan secara terbuka adalah terhadap pelaksanaan dari apbn yang setiap tahun ditetapkan dengan undang undang, sedangkan yang didalilkan oleh para pemohon dilaksanakan secara terbuka adalah berkaitan dengan proses penetapan apbn. oleh karena itu, menurut mahkamah, tafsiran terbuka yang termuat dalam uud seperti yang didalilkan para pemohon adalah kurang tepat. dengan demikian, menurut mahkamah, keterbukaan yang dimaksudkan oleh para pemohon tidak ada kaitannya dengan uud sehingga dalil para pemohon tidak beralasan hukum, mengenai keterbukaan dalamsebagaimana yang diterangkan oleh dpr dalam keterangan tertulisnya bertanggal juni bahwa (vide keterangan tertulis dpr halaman berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah dalil para pemohon guo tidak beralasan hukum, menyatakan,ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu (6a) karenadiberikan sebagai akibat gejolak harga ketika pemerintah menaikkan harga eceran bbm bersubsidi. hal tersebut sesuai dengan keterangan tertulis pemerintah tanggal agustus halaman yang menerangkan bahwa : bahwa adalah tambahan yang sebelumnya tidak terdapat dalam hal demikian dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam undang undang tahun tentang keuangan negara yang menyatakdalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwaoleh karena itu, pengalokasi, menimbang bahwa selain pertimbangan pertimbangan yang bersifat substantif tersebut, dalam praktik dan faktanya tidak terjadi kenaikan harga minyak mentah indonesia icp) dalam waktu enam bulan terakhir sejak diundangkan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan (6a) pemberian wewenang kepada presiden untuk mengubah harga bbm bersubsidi sesuai dengan (6a) dan penjelasannya, sudah terlampaui baik dihitung sejak januari tahun maupun dihitung sejak diundangkannya tanggal maret sehingga tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. dengan demikian permohonan paraformil undang undang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan:sholihin nasir sebagai terkait itu, menurut sugeng bahagia, dalam menilai permohonan pengujian undang undang perubahan apbn ini mahkamah konstitusi perlu kiranya mempertimbangkan hal hal berikut: bagaimana fakta fakta empiris (sosiologis, ekonomis) telah menjadi pertimbangan? , seberapa jauh sebuah kebijakan publik telah dirancang untuk mengatasi permasalahan indonesia, baik untuk tujuan mengatasi warisan masa lalu atau untuk mengejar ketertinggalan agar indonesia sejajar dan setara dengan negara lain? dan seberapa jauh aspek keadilan, samping aspek efisiensi, telah dimasukkan dan diberi bobot yang memadai dalam perancangan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik oleh pemerintah? permohonan pengujian undang undang perubahan apbn ini mengikuti logika yang ditawarkan atas, dan menyimpulkan bahwa secara sosiologis dan ekonomis disahkannya undang undang perubahan apbn khususnya dengan memuat beberapa yang dimohonkan untuk diuji dalamnya, telah tidak mengatasi permasalahan rakyat indonesia pada umumnya, serta tidak mencerminkan aspek keadilan bagi sebagian warga negara, khususnya buruh dan pekerja, yang juga adalah pembayar pajak, sumber pendapatan negara dalam apbn, dan karenanya memiliki kaitan langsung dengan penetapan anggaran negara dalam apbn. sesuai dengan amanat uud khususnya dan dan dan yang secara umum mengandung makna kedaulatan negara untuk mengelola hasil alam bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. setiap konstitusi adalah cita cita, demikian kata herry prison amandemen ekonomi , kompas, juli karenanya masa depan yang menjadi faktor pertimbangannya.itu sendiri, sebagai dasar konstitusional perjuangan untuk anak cukup kita masa depan. persoalan debat naik tidaknya harga bbm bersubsidi, atau tidak penetapannya dengan harga pasar, maupun dampak langsung kepada rakyat akibat putusan tersebut, dan khususnya soal prioritas dan alokasi anggaran dalam apbn itu sendiri, memberikan rakyat pendidikan langsung tentang hakahmad fadli semadi hamdan zelda ttd. ttd. akil mochtar anwar usman panitera pengganti, ttd. sholihin nasir dan kewajibannya, juga cita cita untuk masa depannya. dalam konteks itulah permohonan uji materil ini kami ajukan. kewenangan mahkamah konstitusiprof jimmy asshiddigy dalam tulisannya model model pengujian konstitusional beberapa negara menjelaskan mengenai makna dan tujuan pengujian konstitusional sebagai berikut: . pengujian konstitusional (constitutional review) itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa uud sungguh sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan sehari hari. bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memilikdalam uud dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk,), dan huruf mktersebut atas maka sebagai salah satu institusi kekuasaaan kehakiman, mahkamah konstitusi bertugas menjaga agar undang undang tidak bertentangan dengan uud bahwa angkaud secara hierarki lebih tinggi dari undang undang. hal ini diaturundang undang: cg. bahwa suatual ini diatur berdasarkan ketentuan dalam penjelasketentuan ini yang dimaksud dengan 'hierarki'. bahwa berdasarkan hal hal atas, permohonan pengujiini telah para pemohon ajukan kepada lembaga yang secara sah dan meyakinkan dan memang memiliki kewenangan untuk itu (in cast mahkamah konstitusi). kedudukan hukum para pemohon legal standing) para pemohon dalam uji materi ini adalah konfederasi dan federasi serikat buruh indonesia, yang secara bersama sama mewakili setidaknya juta buruh terorganisir yang meliputi sekitar dari total buruh pekerja formal negeri ini. keberadaan serikat buruh serikat pekerja negeri ini telah memiliki sejarah panjang, yang keberadaannya sering diliputi atau dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya, terutama yang berkaitan dengan faktor politik, sosial dan ekonomi. sejak reformasi keberadaan mereka kian dikukuhkan dengan disahkannya undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh yang memberi dasar hukum keberadaan juga perlindungan kepada serikat buruh serikat pekerja dan aktivitasnya. kotak sejarah singkat serikat buruh pada awal abad ke ketika bangsa indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme belanda, organisasi pekerja ini memberikan dukungan kepada gerakan gerakan kebangsaan yang bertujuan meraih kemerdekaan. lahirnya persatuan buruh kereta api, perserikatan guru hindia belanda, perserikatan pegawai pegadaian bumi putera, serikat pekerja pegawai pekerjaan umum, dan lain lain, mengawali kelahiran organisasi pekerja permulaan abad ke berikutnya pada tahun terbentuk wadah baru vakbond persatuan buruh). awal kelahirannya, vakbond ini diwarnai oleh adanya perbedaan. satu pihak ada yang menghendaki agar organisasi tetap bersifat sosial ekonomi saja, agar nasib para pekerja segera dapat diperbaiki, sementara itu lain pihak ada yang menghendaki agar organisasi pekerja tetap mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan, samping harus tetap bersifat sosial ekonomi. setelah indonesia merdeka ada keinginan dari organisasi pekerja untuk ikut serta mempertahankan kemerdekaan. sebagai perwujudan dari keinginan ini lahirlah bbi barisan buruh indonesia), yang menganggap bahwa seluruh serikat pekerja sebagai anggotanya. bbi lahir pada tanggal september tahun saat orang orang memfokuskan pikirannya pada perebutan kekuasaan, sangat mempengaruhi para anggota bbi. timbul pro dan kontra berkaitan dengan persoalan ini. mereka yang pro menghendaki agar perjuangan bbi dilakukan lewat partai politik, sebab partai politik dianggap sebagai wadah yang memungkinkan tujuan mereka tercapai. sementara itu, mereka yang kontra menghendaki agar bbi melepaskan diri dari segala pengaruh politik dan kepartaian, sebab keterlibatan bbi dalam perpolitikan dan kepartaian dipandang hanya akan menghambat tercapainya tujuan mereka. perbedaan pandangan ini menjadi pembahasan pada kongres yang diadakan bbi surakarta pada tanggal november yang berujung pada perpecahan: sebagian serikat buruh berkeinginan dan setuju agar gerakan alamat jalan sukamara, rt. rw. kelurahan sukamara, kecamatan cilincing, kota jakarta utara selanjutnya disebut sebagai . . pemohon iv, federasi serikat pekerja tekstil, sandang, dan kulit stsk), dalam hal ini diwakili oleh: nama muhammad roda, s.h jabatan ketua umumtulodong atas nomor rt. rw. kelurahan senayan, kecamatan kebayoran baru, kota jakarta selatan nama indra munawar jabatan sekretaris jenderalkampung balimatraman, rw kelurahan manggarai, kecamatan tebet, kota jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . . pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, masing masing bertanggal mei memberi kuasa kepada dr. muchtar pakpahan, s.h: sains moa, s.h: budiyono, s.h: ahmad fauzi, s.h.i: ari lazuardi, s.h: andika. orang, s.h: nurdin s., s.h., m.h: surya tjandra, s.h., ll.m: kambusiha, s.h: indo tobing, s.h: saut pangaribuan, s.h: adrian hadistianto, s.h: siti rahmah, s.h. dan elisabeth imelda tachta, s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat dan pengabdi bantuan hukum yang tergabung dalam tim pembela buruh untuk anggaran pro rakyat yang berdomisili hukum jalan mesjid iii nomor pejompongan, jakarta pusat dan jalan tanah tinggi nomor johar baru, jakarta pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. selanjutnya disebut sebagai . lo. para pemohon: buruh disatukan menjadi gerakan politik. kelompok ini akhirnya mendirikan partai buruh indonesia: sebagian serikat buruh berkeinginan dan setuju agar gerakan buruh tetap bersifat sosial ekonomi. akhirnya, pada tanggal mei kelompok ini mengadakan kongres madiun. dalam kongres ini dibentuk garis gabungan serikat buruh indonesia) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya. beberapa saat kemudian, tepatnya pada tanggal november garis bergabung dengan gas gabungan serikat buruh vertikal), dan mengganti namanya dengan soosi sentral organisasi buruh seluruh indonesia). ternyata kemudian soosi ini menyatakan diri berhaluan kiri (komunis internasional). pada awal tahun pemerintah menganjurkan pembentukan opsi organisasi persatuan pekerja indonesia). wadah ini dimaksudkan untuk mempersatukan seluruh serikat buruh yang ada. usaha ini tidak berhasil karena berbagai alasan, antaranya karena ada penentangan dari soosi. namun demikian karena ada kepentingan untuk merebut kembali papua (dulu irian barat, kemudian irian jaya), akhirnya pada penghujung tahun terbentuklah sumber buruh sekretariat bersama perjuangan buruh). hal ini menunjukkan bahwa gerakan buruh sesungguhnya amat sulit dipisahkan sama sekali dengan masalah politik. setelah peristiwa g30s tahun terjadi, pada tahun terbentuklah kali kesatuan aksi buruh indonesia). lahirnya organisasi ini praktis memadamkan pengaruh soosi, seiring dengan kegagalan pki partai komunis indonesia) dalam perebutan kekuasaan tahun terbentuknya kali ini dimaksudkan untuk berjuang bersama sama dengan orde baru menumbangkan sisa sisa g30s. perjuangan kali bersifat politis, sedangkan masalah masalah yang bersifat non politis, misalnya sosial dan ekonomi, diselesaikan oleh sumber buruh. pada tanggal november beberapa saat menjelang kelahiran undang undang nomor tahun (undang undang ini lahir pada tanggal november tentang ketentuan ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, terbentuklah mpi (majelis permusyawaratan buruh indonesia). mpi terdiri atas organisasi serikat buruh. terbentuknya organisasi ini dimaksudkan untuk menyehatkan dan memperbaiki kehidupan gerakan buruh. mpi merupakan wadah bagi serikat buruh untuk bertemu dan berdialog dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah perburuhan. sejalan dengan perkembangan kehidupan politik, mana banyak partai politik berfusi atau meleburkan diri menjadi hanya dua partai politik, yaitu ppp partai persatu8an pembangunan), dan pdi partai demokrasi indonesia, ditambah golkar golongan karya), maka hal ini berpengaruh juga terhadap serikat buruh. serikat buruh yang semula merupakan onderbow partai politik tertentu, seolah olah kehilangan induk semang atau perlindungannya. kenyataan ini menimbulkan kegagahan pada serikat buruh tertentu. dalam suasana seperti ini, mpi mengadakan seminar yang berlangsung pada tanggal oktober seminar ini berhasil merumuskan kembali identitas gerakan buruh indonesia, yaitu: gerakan buruh harus lepas dari kekuatan politik: gerakan serikat buruh harus dititikberatkan pada bidang sosial ekonomi: serikat buruh yang ada secara organisasi ditetapkan kembali dan dipersatukan melalui pendekatan yang persuasif: merombak struktur organisasi gerakan buruh, serikat buruh tidak boleh menggantungkan diri pada sumber dana dari luar. dari rumusan tersebut tampak bahwa seminar itu berhasil memunculkan gagasan untuk meluruskan kembali gerakan buruh. sebagai kelanjutan dari seminar itu, pada tanggal mei mpi mengadakan rapat pleno untuk membahas usaha pembaruan dan penyederhanaan keberadaan serikat buruh. dalam forum ini berkembang tekad agar organisasi buruh yang ada meleburkan diri menjadi satu organisasi buruh yang baru sama sekali. tekad untuk membentuk satu wadah perburuhan indonesia ini tertuang dalam deklarasi persatuan buruh seluruh indonesia yang dibuat jakarta pada tanggal februari tanggal inilah yang kemudian ditetapkan menjadi tanggal berdirinya fisi federasi buruh seluruh indonesia). berikutnya pemerintah mengakui bahwa fisi merupakan satu satunya organisasi buruh indonesia. fisi diakui oleh pemerintah pada tanggal maret lewat surat menteri tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi nomor 286a dd dprk tentang pengakuan organisasi buruh fisi. fisi menghimpun kaum buruh non pegawai negeri. setelah semua proses berjalan dengan baik, pada tanggal november fisi mengadakan kongres jakarta. dalam kongres ini fisi diganti menjadi sisi serikat pekerja seluruh indonesia). keberadaan serikat buruh semakin marak ketika undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh lahir. dalam penjelasan undang undang ini ditegaskan bahwa serikat pekerja serikat buruh didirikan secara bebas, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab oleh pekerjahburuh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja buruh dan keluarganya. kebebasan berorganisasi ini dijamin oleh konvensi ilo international labour organization) nomor tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dan konvensi ilo nomor mengenai berlakunya dasar dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. dua konvensi ini sudah diratifikasi oleh indonesia. para pemohon dalam permohonan pengujian undang undang guo secara sah dan meyakinkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil dan materil ini, dengan penjelasan sebagai berikut:emohon atas terbitnya undang undang tersebut:. badan hukum publik atau privat. lembaga negara. bahwadan syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang undang tersebut: bahwa dalam huruf undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruhkemudibahwa dalam konteks mewakili kepentingan anggotanya pun, serikat pekerja serikat buruh dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk berbicara pengadilan hubungan industrial undang undang nomor tahun tentang penyelesaian hubungan industrialbahwa undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh juncto undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan ditegaskan bahwa serikat buruh merupakan pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. huruf undang undang nomor tahun menegaskan:. penegasan fungsi ini diperjelas kembali dalam huruf undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi . bahwa undang undang nomor tahun pun menegaskan hal serup . tiga tersebut menegaskan satu hal, yaitu bahwa serikat buruh dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu sebagai pihak dalam perjanjian kerja bersama. bahwa manusia yang mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul, dan mempersatukan diri. mereka menciptakan suatu organisasi dan memiliki pengurus yang akan mewakili mereka. mereka memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan. organisasi itu merupakan suatu kesatuan yang baru yang mempunyai hak hak sendiri terpisah dari hak hak para anggotanya. kesatuan yang mempunyai kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban kewajiban para anggota secara individual. hal ini lah yang dimaksud sebagai badan hukum (rechtspersoon) sebagai subjek hukum selain manusia (natuurlijke persoon) bahwa para pemohon sebagai konfederasi dan federasi serikat buruh serikat pekerja telah memenuhi dua syarat yang harus dipenuhi agar diakui berstatus sebagai badan hukum. syarat yang pertama adalah syarat materil yaitu: ada harta kekayaan yang terpisah para pemohon memiliki harta kekayaan yang berasal dari para anggotanya (buruh), dan sama sekali terpisah dari kepemilikan para anggotanya. secara jelas menyatakan bahwa . harta kekayaan tersebut berasal dari sistem pemotongan langsung upah anggotanya melalui mekanisme cos (check off system). yang dimaksud dengan cos adalah cara pembayaran iuran organisasi dari para anggota kepada serikat pekerja dengan jalan mengutip sebagian upah pekerja melalui pengusaha untuk selanjutnya diberikan kepada organisasi serikat pekerja. pemotongan upah dari para anggota serikat pekerja tersebut selanjutnya uang iuran tersebut disalurkan rekening bank masing masing perangkat organisasi serikat pekerja dengan persentase sesuai dengan ketentuan organisasi. lurah dari anggota tersebut digunakan oleh para pemohon untuk menjalankan fungsinya sebagai serikat pekerja serikat buruh antara lain pelatihan dan pendidikan, alokasi atau pembelaan, biaya rapat organisasi, kesekretariatan (inventaris, alat tulis kantor, pemeliharaan, rekening), administrasi kop amplop surat, stempel serikat pekerja, blank penerimaan pemasukan, perangko meterai, fotokopi), transportasi, gaji staff sekretariat dan honorarium pengurus. mempunyai tujuan tertentu para pemohon memiliki tujuan yang masing masing diatur melalui ad ar nya masing masing. secara umum tujuan para pemohon adalah sesuai dengan yang diatur dalam undang undang nomor tahun yaitu: serikat pekerja serikat buruh, federasi andmempunyai kepentingan tersendiri para pemohon memiliki kepentingan yang sama yaituhal ini kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan dari anggota masing masing para pemohon. hal ini selaras dengan semangat dari terbentuknya undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh. ada organisasi yang teratur para pemohon memiliki organisasi atau perangkat pengurus yang masing masing diatur melalui ad ar nya masing masing. selanjutnya syarat kedua adalah syarat formil yaitu harus didaftarkan instansi pemerintah yang berwenang. para pemohon telah mendaftarkan konfederasi dan federasi serikat pekerja serikat buruh nya kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini dinas tenaga kerja. setelah para pemohon mendaftarkannya kepada dinas tenaga kerja, maka para pemohon harus diakui berstatus sebagai badan hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum serta memiliki hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh. bahwa para pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sesuai ketentuan dalam karena pemohon sampai dengan pemohon kesemuanya adalah badan hukum privat yang dalam hal ini diwakili oleh presiden ketua umum dan sekretaris jenderal sekretaris umum organisasi konfederasi dan federasi serikat pekerja serikat buruh yang merasa bahwa hak konstitusional mereka berpotensi dirugikan sehubungan dengan disahkannyaketentuan tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan publik yang tidak tepat sasaran dan hanya demi pencitraan semata, yang seharusnya dapat dipergunakan sebesar besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia. bahwa para pemohon merupakan badan hukum yang sah menurut hukum yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperjuangkan hak anggotanya sebagai wajib pajak pendapatan dari pajak yang dipungut antara lain dari anggota0konkret harus berpihak kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia melalui kebijakan yang bersifat sustain berkelanjutan yang secara langsung bermanfaat bagi rakyat indonesia termasuk buruh seperti peningkatan anggaran pendidikan, kesehatan, saran transportasi publik, jaminan sosial,dll. bukan dengan sebaliknya menciptakan kebijakan politik anggaran seperti bantuan langsung sementara masyarakat yang hanya demi pencitraan semata, tidak berkelanjutan, berpotensi tidak tepat sasaran, rawan penyimpangan, sulit dikontrol, dan tidak memberi edukasi kepada rakyat indonesia. kebijakan politik dan anggaran yang tidak pro rakyat sebagaimana ditunjukkan oleh pemerintah dan dprgakibatkan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijanjikan dalam dan dan dan uud yang selengkapnya berbunyi: uud anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangantersebut merupakan hak para pemohon yang dijamin oleh konstitusi. tidak terlaksananya pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara yang terjadi dewasa ini sebagai akibat kebijakan politik dan anggaran yang tidak pro rakyat, tercermin dari tidak transparannyingga menimbulkan dugaan telah terjadi mark dalam penghitungan besaran subsidi yang seakan menunjukkan bahwa beban anggaran negara terlalu besar sehingga diperlukan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak bbm), hal ini berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum dalam uuonteks kepentingan para pemohon dalam pengujian gonjang ganjing dan pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak bbm) beberapa waktu terakhir ini memberikan setidaknya tiga pelajaran utama kepada rakyat awam indonesia. pertama, rakyat makin sadar bahwa bbm adalah produk strategis yang tidak hanya menggerakkan roda kendaraan, tetapi juga roda ekonomi secara keseluruhan negeri ini. ini yang mendorong begitu banyak pihak merasa berkepentingan dengan isu ini dan ikut ambil bagian dalam kontroversi yang terjadi. kedua, rakyat juga makin sadar bahwa naik turunnya harga bbm ternyata terkait erat dengan anggaran dan pendapatan belanja negara apbn), karena secara langsung mempengaruhi besaran subsidi yang terdapat dalam apbn, mana ketika subsidi membengkak maka makin berat pula beban apbn, yang kemudian diikuti bahwa sebagai akibat disahkannyimbulkan ketidakpastian hukum terhadap situasi ekonomi negara khususnya terkait kenaikan harga eceran bahan bakar minyak bbm) yang dapat terjadi sewaktu waktu. bahwa meski harga eceran bahan bakar minyak bbm) pada saat ini belum mengalami kenaikan, namun secara konkret dalam ekonomi riil telah mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok sehari hari, hal ini secara riil telah memberikan beban ekonomis kepada anggota para pemohon dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari khususnya ketika buruh tidak kunjung mendapatkan upah yang layak untuk dapat hidup bermartabat. hal tersebut secara jelas telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum dalam dan uud bahwa dengan asumsi kenaikan harga eceran bahan bakar minyak bbm) sebesar rp. perhitungan lembaga indonesia corruption watch icw) hanya membutuhkan anggaran kurang lebih sebesar trilyun, namun mengamanatkan subsidi untuk bahan bakar minyak dan bahan bakar gas air (ligulfied petroleum gas lpg)) sebesar trilyun. dengan demikian terdapat selisih sebesar trilyun dari kedua penghitungan tersebut, yang dikhawatirkan dapat berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh pemerintah. sisi lain angka subsidi yang terlalu besar tersebut, dapat mengakibatkan pemborosan anggaran negara hanya pada sektor tertentu, dapat berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar sektor yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana transportasi publik, tunjangan perumahan, jaminan sosial, dan lain lain yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan oleh anggota para pemohon sebagaimana telah dijanjikan dalam dan uud bahwa dengan hadirnya &a) undang undang perubahan apbn dengan menyerahkan kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) kepada mekanisme harga rata rata minyak mentah indonesia indonesian crude price l cp), telah bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i yang pada intinya telah menyatakan bahwa penetapan harga eceran bahan bakar minyak tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar. penentuan harga bahan bakar minyak dengan basis icp dapat berpotensi menghilangkan kedaulatan negara untuk menjamin kekayaan alam indonesia dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan para pemohon, dalam lingkup yang lebih besar rakyat indonesia, sebagaimana telah dijanjikan dalam dan uud bahwa hak konstitusional para pemohon mendapatkan "baik pemerintah maupun dpranggaran pendapatan dan belanja negara tahu . bahwa dalam hal ini para pemohon adalah konfederasi dan federasi serikat pekerja serikat buruh dan telah dicatatkan pada suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi. bahwa dalam hal ini para pemohon adalah terdiri dari tiga konfederasi serikat pekerja serikat buruh dan dua feder, dan telah dicatatkan pada suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi. kotak para pemohon konfederasi dan federasi serikat pekerja serikat buruh pemohon konfederasi serikat pekerja indonesia kopibahwa pemohon telah berganti nama dari kongres serikat pekerja indonesia menjadi konfederasi serikat pekerja indonesia kopi) berdasarkan surat suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta selatan, perihal pemberitahuan, tertanggal november bahwa berdasarkan keputusan kongres nasional iii kongres serikat pekerja indonesia nomor kep kongres nasional ii kopi i tentang presiden dewan eksekutif nasional terpilih, menetapkan sdr. ir. said iqbal, m.e. dan sdr. muhamad rusdi sebagai presiden dan sekretaris jenderal dewan eksekutif nasional terpilih untuk masa bakti periode s d bahwa mengenai tujuan kopi yang tertera dalam dan anggaran dasar kopi disebutkan: tujuan terhimpunnya federasi federasi serikat pekerja dan terciptanya kesetiakawanan serta tali persahabatan diantara sesama serikat pekerja baik secara nasional maupun internasional. terciptanya kopi dan afiliasi yang sehat, kuat,demokratis, independen profesional dan terciptanya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia didalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya bidang ketenagakerjaan. terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagidan uud terciptanya kehidupan dan penghidupan yang demokrasi dan berkeadilan dalam hubungan industrial dengan membela serta melindungi hak dan kepentingan afiliasi. bahwa mengenai usaha usaha kopi yang tertera dalam anggaran dasar konfederasi serikat pekerja indonesia, disebutkan bahwa: usaha usaha meningkatkan dan mengembangkan peransosial politik dan ekonomi kopi dan afiliasi dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi dan kontribusi kopi dan afiliasi dalam pembangunan nasional, utamanya dibidang ketenagakerjaan. meningkatkan dan mengembangkan daya juang kopi dan afiliasi dalam mewujudkan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan yang berbasis kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan kopi dan afiliasi. mendirikan usaha usaha sosial ekonomi dan usaha usaha lainnya yang sah, bermanfaat dan berdayaguna bagi kepentingan kopi dan afiliasi. menempatkan wakil wakil kopi secara selektif lembaga ketenagakerjaan dan lembaga lembaga lainnya, baik regional, nasional maupun internasional. bahwa mengenai tugas presiden kopi yang tertera dalam anggaran rumah tangga konfederasi serikat pekerja indonesia, disebutkan bahwa: tugas presiden mewakili kopi bidang ketenagakerjaan dalam arti yang luas, baik nasional maupun internasional. dina bahwa pemohon merupakan salah satu konfederasi serikat buruh pekerja indonesia yang membawahi (sembilan) federasi serikat pekerja yaitu pgri, semi, fsp kep, aspek indonesia, fsp isi, fsp fares reformasi, fsp pariwisata reformasi, ppm, dan fsp kahutindo dengan jumlah anggota keseluruhan buruh. pemohon ii: konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia sisi) bahwa pemohon tercatat departemen tenaga kerja kantor kotamadya jakarta selatan dengan nomor bukti pencatatan v n vii1 tanggal agustus bahwa berdasarkan hasil kongres viii konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia yaitu surat keputusan nomor kongres visa bhakti disebutkan: mengesahkan komposisi personalia pengurus dpp sisi dan lembaga lembaga organisasi masa bhakti dengan komposisi susunan personalia sebagai berikut: dewan pembina: jacob guna wea, sos, si. h.m. as'ad il. pengurus harian: presiden: andi gani nen wea, s.h. wakil presiden organisasi: ir. hermanto achmad, s.h., wakil presiden sosial ekonomi: soekarno slavery wakil presiden advokasi: nurdin singadimedja, s.h., m.h. wakil presiden diklat dan litbang: abdullah sekretaris jendral: subianto, s.h. tana bahwa mengenai fungsi bahwa: pembela dan pelindung hak hak dan kepentingan pekerja serta sebagai penyalur aspirasi federasi anggota: pendorong dan penggerak peranan federasi serikat pekerja anggota untuk turut serta menata perekonomian nasional yang berdampak meningkatnya kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, pengembang profesionalisme federasi serikat pekerja dalam hal melaksanakan hubungan industrial: pembina kader kader bangsa untuk dan dalam menunjang pembangunan nasional secara professional, disiplin, terampil, produktif dan berwawasan kebangsaan: mitra kerj. bahwa mengenai maksudmperjuangkan tercipta dan terlaksananya peraturan perundangan ketenagakerjaan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan: memperjuangkan terwujudnya kondisi dan syarat syarat kerja yang layak memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja dan syarat syarat kerja yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab: meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan taraf hidup pekerja: terciptanya kerjasama yang baik dengan badan badan pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri, yang mengacu kepada kepentingan pekerja. bahwa mengenai tujuanningkatkan peran serta kaum pekerja dalam pembangunan nasional untuk mengisi cita cita proklamasi agustus terwujudnya kondisi dan syarat syarat kerja yang layak: memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produk dan produktivitas peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat syarat kerja yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. bahwa mengenai tugas dan wewenang dewan pimpinan pusat yang tertera dalam anggaran rumah tangga konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia periode halaman disebutkan: melaksanakan keputusan kongres melaksanakan kebijakan kebijakan umum organisasi melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada federasi serikat pekerja anggota memberikan sanksi kepada perangkat organisasi federasi serikat pekerja anggota menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan dalam tubuh atau antar federasi anggota mengukuhkan dewan pimpinan sisi setingkat dibawahnya bahwa mengenai rekomendasi sisi yang tertera dalam bab eksternal, sub bab kepada pemerintah presiden poin kongres vii konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia tahun halaman disebutkan bahwa: mendesak pemerintah untuk tidak menaikan harga bbm dan menolak sistem pembatasan subsidi bbm. bahwa pemohon merupakan salah satu konfederasi serikat buruh pekerja indonesia yang membawahi (tujuh) federasi serikat pekerja yaitu fsp fares, fsp kep, fsp lem, fsp tiba, fsp ppm, fsp rmm, fsp tsk dengan jumlah anggota keseluruhan buruh. pemohon iii: konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia sisi) bahwa pemohon iii tercatat suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi koda jakarta timur dengan nomor bukti pencatatan iv n vi1 tanggal juli bahwa berdasarkan keputusan kongres konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia nomor xix (halaman disebutkan bahwa: mengangkat dan menetapkan nama nama dibawah ini menjadi personalia dewan eksekutif nasional konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia periode sebagai berikut presiden mudhotfir sekretaris jendral tagar marbun ba. bahwa mengenai tujuanorganisasi ini didirikan dengan tujuan: mewujudkan cita cita proklamasi kemerdekaan negara republik indonesia melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat, hak untuk mengadakan perjanjian perburuhan dan perlindungan hukum. menumbuh kembangkan rasa kebersamaan buruh pada bidang pekerjaan serta mewujudkan rasa persatuan sesame buruh tanpa membedakan laki laki dan perempuan mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya melalui kondisi kerja yang layak" bahwa mengenai fungsiuntuk mencapai tujuan, organisasi ini berfungsi: menegakan hukum, keadilan dan demokrasi membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi buruh menggalang kebersamaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional. bahwa mengenai usaha didirikannya sisi yang tertera dalammengupayakan penyadaran dan pembelaan hukum langkah langkah efisiensi atau pengurangan, maupun penambahan pendapatan negara melalui pajak. dan ketiga, isu kenaikan harga bbm dan isu pembengkakan subsidi yang menyertainya membuka lebar informasi terkait apbn baik postur, skema yang dibangun, maupun penolakannya, yang terbukti justeru amat problematis. bbm adalah hasil kekayaan alam, oleh karena itu merujuk uud khususnya dan penguasaan, eksplorasi, ketersediaan, pengilangan, distribusi, dan penetapan harga bbm tidaklah boleh membebani rakyat. kenyataannya, kita bukan lagi negeri yang mampu menguasai, mengeksplorasi, menghilang, menyediakan, dan mendistribusikan bbm sehingga harganya terjangkau. oleh sebab itulah kita mengenal subsidi bbm, yang bahkan, ketika kita masih anggota organization the petroleum sporting countries opec) yang mengekspor bbm dan masih menyandang negara kaya minyak bumi, subsidi sudah berlangsung. istilah subsidi pun semakin menjauhi makna sesungguhnya, dan melulu menjadi komoditas politik yang tergantung pada kepentingan siapa yang bicara. seperti akan dijelaskan dalam permohonan uji materil inihususnya (6a), dan justeru tidak menunjukkan hal hal yang seharusnya dilakukan secara selayaknya tersebut, dan melanggar ketentuan uud khususnya dan dan dan subsidi bahan bakar minyak bbm) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liguimenjadi dasar dikeluarkannya (6a), karena pada sinilah ditetapkan kebutuhan untuk menaikkan besaran subsidi energi menjadi trilyun, mana subsidi bbm dan lpg naik untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan buruh. bahwa mengenai dewan eksekutif nasional sisi yang tertera dalam angka angka dandewan eksekutif nasional merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi lingkungan konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia. presiden dan sekretaris jendral berwenang bertindak untuk dan atas nama sisi dewan eksekutif nasional sisi terdiri dari: presiden sekretaris jendral cc. bahwa dalam sub bab angka bidang hukum garis besar haluan organisasi konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia periode halaman disebutkan bahwa: sisi terus berusaha mewujudkan reformasi hukum perburuhan, reformasi tersebut berwujud dalam: sisi terus berjuang atas tegaknya peraturan perundang undangan yang menjamin adanya kepastian hukum, serta rasa keadilan. sisi juga senantiasa berjuang agar dilakukannya peninjauan serta pencabutan terhadap setiap produk perundang undangan yang bertentangan dengan semangat pancasila dan uud yang menghambat proses demokratisasi politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta penegakan perlindungan ham. sisi mendorong tegaknya hukum dan keadilan dengan mendesak pemerintah agar secara sungguh sungguh menegakan peningkatan kwalitas aparat penegak dan pelaksana hukum". bahwa pemohon iii merupakan salah satu konfederasi serikat buruh indonesia yang membawahi (sebelas) federasi serikat pekerja yaitu fsb hujatan, fkui, fpe, lomenik, nikeuba, fta, bela, fsb kamiparho, gates, berdikari dan likes dengan jumlah anggota keseluruhan buruh. federasi serikat buruh indonesia fbi) bahwa pemohon tercatat suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta utara dengan nomor bukti pencatatan ii f tanggal januari bahwa berdasarkan keputusan musyawarah luar biasa federasi serikat buruh indonesia fbi nomor kep muslim. fbi xi1i tentang musyawarah luar biasa pengurus federasi serikat buruh indonesia fbi periode disebutkan bahwa: kepengurusan federasi serikat buruh indonesia esai periode presiden: bayu murnianto sekretaris jendral: ade mulyadi . bahwa mengenai maksud dan tujuan dibentuknya fbi yang tertera dalam anggaran dasar ad) federasi serikat buruh indonesia fbi), disebutkan bahwa: fbi dibentuk mempunyai maksud mensinergikan perjuangan perjuangan serikat pekerja buruh ditingkat unit perusahaan meliputi seluruh aspek kepentingan secara konferensi. tujuan jangka panjang: turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. jangka pendek memperjuangkan kesejahteraan hidup anggota bahwa mengenai tugas dan wewenang pengurus fbi yang tertera dalam huruf anggaran rumah tangga art) federasi serikat buruh indonesia fbi), disebutkan bahwa: mewakili organisasi keluar dan kedalam dalam hal tertentu dapat memberikan kuasa penuh kepada satu orang atau beberapa orang anggota untuk bersama sama bertindak untuk dan atas nama fbi. db. bahwa mengenai batasan tugas pengurus fbi yang tertera dalam angka huruf anggaran rumah tangga art) federasi serikat buruh indonesia fbi), disebutkan bahwa: presiden: mewakili organisasi kedalam maupun keluarfederasi serikat pekerja tekstil, sandang dan kulit stskx tanggal september bahwa berdasarkan keputusan kongres federasi serikat pekerja tekstil, sandang dan kulit nomor kep.kongres stsk xiidisebutkan bahwa: menetapkan komposisi dan personalia dpn stsk periode sebagai berikut: ketua umum muhammad roda, s.h. ketua ari sinarijati ketua suherman, s.h. ketua anwar, s.h. ketua mel murad sekretaris jendral indra munawar l. bahwa tujuan, misi dan fungsi dibentuknya stsk yang tertera dalam dan anggaran dasar stsk, halaman disebutkan bahwa: tujuan stsk bertujuan mewujudkan pekerja indonesia yang makmur dan sejahtera, berdasarkan keadilan sesuai martabat kemanusiaan sebagaimana cita cita proklamasi republik indonesia. misi stsk mengemban misi untuk menegakan hubungan industrial yang berkeadilan dalam hubungan kerja, guna memajukan demokrasi diseluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional demi peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kaum pekerja beserta keluarganya dengan adil dan beradab, bawah naungan negara kesatuan republik indonesia. fungsi stsk berfungsi: sebagai alat pemersatu dan pendorong gerakan solidaritas kaum pekerja baik dalam negeri maupun dunia. sebagai alat perjuangan untuk tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan, perbaikan hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standar perburuhan internasional, terciptanya pemerintahan yang bersih dan mempunyai jiwa keberpihakan terhadap masyarakat rentan secara adilkerugian konstitusional para pemohon kerugian konstitusional para pemohon sebagai akibat diberlakukannya undang undang guo dapat dirumuskanrepublikmkharian kompas april menyatakan: buruh indonesia adalah pelaku utama industri yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto pdb) rata rata dalam tahun terakhir. jumlah pekerja saat ini juta jiwa. sekitar juta orang diantaranya bekerja sektor formal. ironisnya sampai dengan saat ini belum ada penghargaan atau dampak langsung yang bisa dirasakan oleh buruh sebagai bentuk imbalan atas kontribusi besar yang sudah diberikan. oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menetapkan dan mengalokasikan pos anggaran dalam apbn yang lebih berpihak kepada kepentingan buruh dan rakyat indonesia secara keseluruhan dalam wujud peningkatan pos anggaran bidang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, tunjangan perumahan, dan sarana transportasi publik yang memadai. yang secara langsung manfaatnya dapat dirasakan oleh buruh dan seluruh rakyat indonehal tersebut menjadi ironis jika memperhatikan data sebagai berikut: berdasarkan data dari direktorat jenderal pajak sehubungan dengan pendapatan negara dari pajak penghasilan ph) tahun yang mencapai trilyun, yang berarti bahwa rakyat indonesia secara langsung telah berkontribusi sebesar dari total apbn. buruh dengan jumlah angkatan kerja juta pekerja data bps, publikasi kompas, april halaman merupakan salah satu penyumbang terbesar dari tersebutbm)rakyat seperti petani gurem, buruh, dan khususnya perempuan, yang akan paling menderita. berikut adalah kutipan beberapa media massa yang membuktikan argumen tersebut. kalau melihat data empiris, kenaikan harga berdampak pada inflasi, terutama harga bahan pangan pokok yang berdampak berat bagi orang miskin, seperti para petani gurem, buruh tani, nelayan, dan sebagainya. mereka sangat merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak dirasakan oleh orang kaya. iman segera, ekonom, suara karya, juli dampak yang diakibatkan dari kenaikan harga ini sangat luar biasa bagi rakyat miskin, jumlah warga miskin akan bertambah banyak jumlahnya karena semakin banyaknya warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. samping berakibat pada kesulitan dan kesengsaraan untuk memenuhi kebutuhan, juga berakibat pada ketidakmampuan untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraannya yaitu pemenuhan gizi, kesehatan dan pendidikanya. pelita online, februarikebijakan ini akan membuat juta buruh formal menderita. kenaikan harga bbm akan menurunkan daya beli dan upah buruh yang baru saja naik sebesar persen sampai persen. sehingga kenaikan riil nya hanya menjadi kurang dari lima persen. kebijakan ini akan membuat ongkos transport dan sewa kamar atau rumah buruh naik hingga persen. sehingga kenaikan upah tadi menjadi minus persen. dengan kata lain upah buruh bukannya naik tapi turun persen tiap bulan." said iqbal, presiden konfederasi serikat pekerja indonesia, suara pembaruan, maret kenaikan harga bbm subsidi dan tarif dasar listrik (tdl) dinilai sebagai ancaman yang paling serius kepada pengusaha dan buruh serta industri nasional yang dari hari hari makin hilang daya asingnya terhadap produk produk hasil impor. tidak ada jalan lain bagi perusahaan yang terkena dampak selain melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para buruh karena tingginya biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan, arief puyuono ketua umum federasi serikat pekerja bumn bersatu, okezone.com, maret tarif bahan bakar minyak bbm) naik, justru buruh makin miskin, dan pengangguran meningkat. kenaikan harga bbm berdampak pada masalah krusial berikutnya, kedua, kenaikan bbm berpengaruh pada industri dalam negeri, khususnya menengah bawah, yang akhirnya berdampak pemiskinan' pada buruh dan hilangnya lapangan kerja, baik dalam bidang industri, pertanian, maupun perikanan, ini pun dijadikan alasan untuk menambah pasokan dengan membuka impor. artinya buruh pabrik gula akan 'senin kemas' hidupnya akibat pabriknya kalah bersaing degan gula impor." rike diah pitaloka, anggota dpr ri, media indonesia, maretindustri makan minum membutuhkan bbm untuk produksi, distribusi dan bahan baku. kenaikan bbm setinggi rp1. akan menyebabkan kenaikan harga pangan sedikitnya adhi lukman, ketua gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh indonesia, gami, bbc indonesia, maret ibu ibu akan sangat merasakan dampak kenaikan harga bbm. ibu ibu lah yang setiap hari mengatur keuangan keluarga, khofifah indah tarawangsa, ketua umum muslihat nahdlatul ulama, republika, maret kenaikan bbm akan sangat dirasakan oleh kalangan buruh nasional kita, perjuangan mereka kemarin untuk menaikkan upah minimumnya terasa sia sia. contoh sederhana, harga sandang, pangan, sewa kamar pasti dan lain lainnya pasti akan naik, sedangkan revisi komponen khl untuk menyesuaikan harga komponen tersebut dilakukan pada akhir tahun." herlina amran, anggota komisi dpr ri, kompas, maret bahwa dengan kenaikan harga bbm selain secara otomatis menaikan harga bahan bakar bersubsidi juga akan menaikan harga transportasi angkutan umum yang setiap hari buruh membutuhkannya baik untuk mengisi bahan bakar kendaraan motor mereka maupun membayar harga transportasi angkutan umum untuk pergi dan pulang kerja. bahwa berdasarkan uraian atas, jelas bahwa konfederasi serikat pekerja indonesia kopi), konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia sisi), konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia sisi), federasi serikat buruh indonesia fbi), federasi serikat pekerja tekstil dan sandang dan kulit fsp tsk) memenuhi syarat sebagai pemohon sebagai badan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam mk.ngajukan permohonan uji materiil atas (6a) dan perubahan apbn terhadap dan dan dan undang undang dasar fakta fakta hukum bahwa pada sidang paripurna tanggal maret dpr mensahkan rancangan undang undang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran yangn dimuat dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomordalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap penambahan (6a) dalam ruu tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran tersebut mayoritas anggota dpr, yaitu sebanyak orang, dari total orang yang hadir, memilih untuk menambahkan (6a), sementara orang sisanya menolak untuk memasukkan tersebut dalam bahwa sidang paripurna kali ini berlangsung alot dan baru berakhir jam dini hari sabtu, tanggal maret terkait dengan pembahasan kenaikan harga bbm bahan bakar minyak), yang diwarnai dengan kericuhan dan hujan interupsi yang dilakukan beberapa fraksi, khususnya fraksi pdi perjuangan dan gerindra, terkait mekanisme pemungutan suara atas substansi (6a) dalam ruu tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran sejak awal keberadaannya hingga adanya pembahasan ruu tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara dpr, telah mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dianggap bertentangan dengan uud disamping itu juga telah banyak mendapatkan penolakan dari rakyat indonesia secara umum. mulai dari asumsi keliru yang digunakan, dampak merugikan yang secara langsung dialami warga masyarakat khususnya buruh, juga tidak adilnya harga yang ditanggung warga negara indonesia dibanding negara lain yang juga sama sama menjadi trilyun (sebelumnya trilyun pada apbn atau naik sekitar trilyun), dan menjadi alasan langsung dari kebutuhan untuk memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bbm bersubsidi dan kebijakan pendukungnya sesuai dengan perkembangan harga icp indonesian crude price) sebagaimana ditetapkan (6a), yang memicu kontroversi masyarakat umum karena memberi hak pemerintah menaikkan harga bbm bersubsidi sesuai dengan harga pasar, tanpa melalui persetujuan maupun konsultasi dengan dpr dewan perwakilan rakyat). akibatnya adalah kenaikan harga bbm yang secara langsung berdampak pada naiknya biaya hidup masyarakat yang pasti akan memberatkan. ini merupakan perubahan dari apbn yang berbunyi: . penambahan asumsi anggaran ini tentunya baik saja selama memang didasari oleh motif yang baik, masalahnya alih alih menunjukkan keprihatinan nyata terkait beban rakyat yang pasti akan meningkat dengan kenaikan harga bbm, perubahan apbn justeru dilakukan dengan melakukan mark up (pembesaran) asumsi kebutuhan anggaran untuk subsidi, sebagaimana tercermin dalam tindakan mana terindikasi merupakan tindak pembohongan publik untuk memberi kesan darurat terhadap perubahan apbn ini, mana pemerintah mengajukan penambahan subsidi energi menjadi trilyun, mana subsidi bbm dan lpg naik menjadi trilyun, padahal sebagaimana dihitung oleh indonesian corruption watch icw) seharusnya cukup hanya dengan trilyun, yang dengan kata lain telah terjadi mark up setidaknya trilyun. tujuannya adalah agar bisa segera dilakukan sidang paripurna dpr yang mensahkan undang undang perubahan apbn tersebut, yang bahkan dilaksanakan luar ketentuan yang berjalan selama ini mana perubahan apbn dilaksanakan setelah dilaksanakannya audit bpk badan pemeriksa keuangan) untuk menilai terlebih dahulu tingkat serapan dari anggaran berjalan sebelum pemerintah memutuskan apakah memang diperlukan perubahan atau tidak. seharusnya pemerintah bisa melakukan pengurangan dan pengetatan anggaran yang sudah ada terlebih dahulu, sesuai masukan hasil pemeriksaan bpk terhadap anggaran berjalan, bukan penghasil minyak. ini dalam berbagai tulisan media sosial dan berita media massa nasional berikut ini: mengapa rakyat marah? kita saksikan mulai maraknya demonstrasi menolak kenaikan harga bensin premium. bukan hanya karena kenaikan yang akan diberlakukan oleh pemerintah memang sangat memberatkan, tetapi juga karena rakyat dengan cara pikir dan bahasanya sendiri mengerti bahwa yang dikatakan oleh pemerintah tidak benar. banyak yang menanyakan kepada saya: kita punya minyak bawah perut bumi kita. kenapa kok menjadi sedih kalau harganya meningkat? orang punya barang yang harganya naik kan seharusnya lebih senang? dalam hal minyak dan bensin, dengan kenaikan harga pasar internasional bukankah kita harus berkata: untunglah kita punya minyak sendiri, sehingga harus mengimpor sedikit saja. sumber: kontroversi kenaikan harga bbm, oleh klik kian gie buruh, sepenggal kisah rapuh l.j upah buruh baru saja naik namun pemerintah, dengan segala pertimbangannya, memiliki rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bbm) sebesar persen mulai april mendatang. harga bbm yang sebelumnya per liter akan dinaikkan menjadi per liter. buruh bereaksi menanggapi rencana tersebut, buruh menyuarakan aspirasinya. rabu puluhan ribu buruh yang tergabung dalam tiga konfederasi buruh dan pekerja yaitu: konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia k sisi), konfederasi serikat pekerja indonesia kopi), dan konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia sisi), serta federasi serikat pekerja metal indonesia semi) turun jalan melakukan "long march" dari bundaran hotel indonesia menuju depan istana negara. presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kopi) said iqbal, dalam lokasinya, menyerukan agar pemerintah membatalkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bbm) karena akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama kaum buruh indonesia. jika harga bbm naik, maka kenaikan upah buruh sebesar persen tidak akan ada artinya karena biaya transpor akan naik persen dan biaya perumahan akan naik lima persen, artinya, kenaikan upah itu malah minus lima persen," kata iqbal dalam lokasinya depan istana merdeka, jakarta, rabu. l.j sela sela panjangnya suara garang sang orator dari pengeras suara, beberapa buruh yang tampak letih duduk berdesak desakan tepi jalan, mencari kesejukan bawah naungan kandangnya pohon. salah satu antara mereka adalah riana, buruh pabrik lontar, cengkareng. dia telah bekerja selama empat tahun bagian "assembling" atau perakitan pada pabrik barang barang rumah tangga berbahan plastik tersebut. saya harap bbm tidak naik karena saya sudah cukup kesusahan dengan sistim kontrak yang ada," kata perempuan tahun asli jakarta tersebut. sistim kontrak, menurut yana begitu dia akrab dipanggil, membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapat hak bonus tahunan. setiap tiga bulan, kontrak saya diperbarui, setelah dua tahun bekerja seharusnya saya dapat uang kebijaksanaan, tapi saya tidak pernah dapat karena setiap pembaruan kontrak maka saya akan dirumahkan selama dua minggu, dan dengan begitu saya akan mulai dari nol lagi, saya tidak dapat uang tambahan apa apa, setiap dua minggu itu, saya selalu bingung mau makan apa, keluarga saya mau makan apa?" ungkap yana yang merupakan tulang punggung dalam keluarganya. l.j sehari upah saya cuma ribu, dan kalau sakit saya harus bayar ribu, makanya, saya selalu mikir mikir kalau mau tidak masuk, biarpun saya sakit parah," papar yana. yana tidak tahu harus berbuat apalagi jika bbm naik karena pasti semua biaya hidupnya akan ikut naik. bapak saya sudah tidak kerja, ibu sakit sakitan, dan saya masih harus menanggung biaya sekolah adik adik yang sma dan smp, belum lagi katanya biaya kontrakan akan naik kalau bbm naik, aduh, saya bingung," keduanya sambil mengusap peluh dahi. sumber: kisah rapuh massa dari gerakan aksi mahasiswa dan pemuda anti rezim sby boediono gambar), berunjuk rasa menuntut presiden susilo bambang yudhoyono membatalkan rencana menaikan bbm, dpr ri, senayan, jakarta, selasa harga bahan bakar minyak jenis premium direncanakan akan dinaikan oleh pemerintah pada april mendatang, dengan tujuan mengurangi beban subsidi bbm dalam apbn. (tribunnews dany permana) sumber: sebarkan daftar harga bbm termurah di duniaberdasarkdan putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu i pada uji materi undang undang migas, mana harga bbm tidak boleh berdasarkan persaingan usaha secara substansi dpr seharusnya tegas menyatakan bahwa harga bbm tidak boleh ditentukan oleh mekanisme pasar sebagaimana mandat yang diberikan undang undang. bahwa fakta dengan tidak jadi disahkannya harga bbm bersubsidi pada tanggal maret tidak secara langsung dan serta merta menurunkan kembali harga harga barang kebutuhan hidup sehari hari pasca tanggal maret ini terkait erat dengan dimasukkannya (6a) perubahan apbn yang memberikan hak kepada pemerintah untuk menaikkan harga bbm bersubsidi, tanpa konsultasi lebih dahulu dengan dpr, jika kenaikan icp indonesia crude price) dalam kurun waktu bulan mengalami kenaikan persen dari harga asumsi icp. bahwa ketentuan seperti itu mempunyai beberapa masalah, yang paling kasat mata adalah secara langsung bertentangan dengan dan uud yang kemudian dikukuhkan tafsirannya oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu i tanggal desember terkait uji materi atas undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi. bahwa harga minyak mentah indonesia indonesia crude price icp) merupakan sebuah formula penentu harga minyak mentah indonesia yang perhitungannya adalah dari patokan harga minyak rim ditambah plants. bahwa jelas icpberkantor pusat jepang (https: eng.rim intelligence.co.jp about corporate) (http: bahwa selama ini banyak kesimpangsiuran yang beredar masyarakat mengenai metode penghitungan icp, hal ini dikarenakan pemerintah tidak pernah mempublikasi rata rata icp tiap bulan, harga minyak plants dan rim intelligence yang menjadi patokan dalam menghitung icp, cara menghitung icp, termasuk alasan pemerintah mengacu pada harga minyak plants dan rim. sejalan dengan hasil riset dari energi riset dan manajemen indonesia emi) sebuah lembaga swadaya masyarakat lsm) yang memiliki perhatian khusus bidang pemanfaatan energi dengan metode kunjungan langsung plants singapore dan argus media singapore pada desember yang dilakukan oleh direktur riset emi hendri widianto. dalam hasil risetnya pertamina yang berlangganan data plants dengan membayar ribu tahun. dari langganan data plants tersebut pertamina menyatakan berapa besar harga patokan (keekonomian) bbm untuk tiap bulannya direktorat jenderal minyak dan gas bumi yang kemudian dialihkan departemen keuangan . keekonomian harga bbm di indonesia . dua hal tersebut atas jelas tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh uud bahwa seperti dirangkum olehelalui putusan tersebut mahkamah konstitusi membatalkan tiga dalam. bahwa mahkamah konstitusi sependapat dengan dalil pemohon bahwa liberalisasi harga bbm bbg dapat mengancam hak rakyat atas harga yang terjangkau (affordable price). karena itu, campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga harusyang mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan pemerintah, menurut mahkamah konstitusi,menurut khalid syeirazi, putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan menggarisbawahi dua hal. pertama, harga bbm bbg harus ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan golongan masyarakat tidak mampu. kedua, subsidi adalah hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan sumber daya alam. yang mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan pemerintahpandangan atas sejalan dengan pandangan para pemohon pengujian undang undang guo yang mewakili secara langsung kepentingan buruh sebagai warga negara dan pembayar pajak. urgensi percepatan sidang atas permohonan pengujian undang undang atasbahwa bbm merupakan hajat hidup orang banyak, karena merupakan faktor paling awal dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyrakat, maupun kebutuhan hidupnya sehari hari. bbm merupakan kebutuhan hampir seluruh rakyat indonesia, mulai dari kebutuhan rumah tangga, transportasi hingga industri, sehingga bbm merupakan hajat hidup orang banyak. bahwa bbm merupakan penopang kebutuhan hidup masyarakat, mana buruh menggunakan bbm untuk bekerja setiap hari untuk menyambung hidupnya, sopir angkutan umum menggunakan bbm tiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nelayan kecil menggunakan bbm untuk melaut. bahwa dengan ketidakjelasan kapan dan berapa jumlah kenaikan harga bbm jelas akan berpengaruh langsung dengan akan aktivitas sehari hari rakyat indonesia. ketika harga minyak naik, tak bisa dihindari harga harga kebutuhan pokok pun ikut naik mengikuti hukum pasar. dampak negatif kenaikan bbm karena lonjakan harga yang membuat masyarakat akan semakin terjepit dan jelas sangat merugikan masyarakat kecil. para buruh yang mengalami penurunan kembali daya beli dan kualitas hidup layak karena dengan kenaikan bbm tidak secara serta merta menaikan upah buruh dan ancaman phk dari perusahaan, para pengrajin akan kesulitan besar dalam memperoleh bahan baku karena harganya melonjak tinggi, dan ancaman bertambahnya pengangguran dan masyarakat miskin. bahwa masa ketidak belasan kapan dan berapa jumlah kenaikan harga bbm dalam (6a) undang undang perubahan apbn adalah (enam) bulan, hal ini disebutkan dalam penjelasan (6a) perubahan apbn yaitu bahwa jangka waktu (enam) bulan dalam tersebut atas dimulai sejak disahkannya perubahan apbn yaitu terhitung bulan april sampai dengan september bahwa belajar dari putusan mahkamah konstitusi dengan perkara nomor puu viii pada uji matermana dalam amar putusan tersebut majelis hakim konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, karena objek permohodah tidak berlaku dan tidak memiliki daya ikat. berdasarkan dalil dalil tersebut atas, para pemohon meminta agar majelis hakim konstitusi dapat memutus perkara dalam putusan sela untuk menyatakan persidangan dilakukan dengan acara cepat. pengujian secara formil pengambilan keputusan telah melewati batas waktu masa sidang bahwa dalam uud menentukan bahwa dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang . selanjutnyajuncto huruf tata tertib anggota dpr ri tahun menentukan bahwa salah satu tugas dan wewenang dpr: "membentuk undang undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama." bahwaperaturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor dpr il tahun tentang tata tertib bahwa perhitungan bulan masa sidang rancangan undang undang tentang perubahan apbn berdasarkan juncto tata tertib dpr tahun menyatakan bahwa batas masa persidangan bulan pembahasan ruu perubahan apbn berakhir hari jumat tanggal maretmelewati batas maksimum pembahasan yakni pukul pada tanggal maret (6a) perubahan apbn bertentangan satu sama lain dengan perubahan apbn bahwa dan (6a) perubahan apbn menyatakan bahwa: perubahan apbn menyatakan bahwa harga jual eceran bbm bersubsidi tidak mengalami kenaikan &a) perubahan apbn menyatakanindonesia dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata rata sebesar dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam apbn perubahan tahun anggaran maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga bbm . bahwa isi dan substansi pasca amandemen itu dikaitkan dengan penjelasan pemerintah, maka dalam satu perubahan apbn itu terdapat dua pengertian yang memiliki tafsir yang berbeda. satu sisi dalam materi ditegaskan bahwa dengan sendirinya pemerintah tidak menaikkan harga bbm bersubsidi kendati situasi lonjakan harga minyak dunia mengalami fluktuasi sehingga berdampak pada postur apbn yang mendapat tekanan dari ekses tersebut. sementara pihak lain, melalui (6a), pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan dan atau menurunkan harga bbm akibat adanya acuan harga minyak internasional yang mengalami kenaikan rata rata artinya dalam (6a) ini, mensyaratkan sekaligus kepada pemerintah untuk sewaktu waktu dapat menaikkan harga bbm kendati dalam undang undang ini secara tegas pemerintah tidak bisa menaikkan dalam situasi apapun yang terjadi. bahwa antara dan (6a) dalam perubahan apbn itu menunjukkan bahwa dalam satu telah terjadi pertentangan satu sama lain, yang menurut aturan dan pembentukkan undang undang itu tidak lazim untuk dilakukan. mengingat dalam pembentukan suatu undang undang diniscayakan adanya satu kesatuan yang utuh dan bulat dari keseluruhan isi undang undang itu yang mudah untuk dipahami masyarakat tatkala implementasi undang undang itu dilakukan pemerintah. bahwa dalam penerapannya dua tersebut atas mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam konteks implementasinya lapangan, karena: tersebut mengandung kerancuan dan multitafsir. artinya bagaimana mungkin suatu undang undang pada akhirnya bisa diberlakukan menurut situasi obyektif yang disyaratkan dengan mengabaikan materi yang terdapat dalam lainnya tersebut. malah membesar besarkan proyeksi kenaikan anggaran subsidi, yang kemudian malah dijadikan alasan untuk pemerintah menggunakan mekanisme pasar dalam penetapan harga bbm bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam (6a). seperti dijelaskan oleh ekonom senior yang juga bekas menteri koordinator ekonomi dan keuangan era presiden abdurrahman wahid, klik kian gie, dalam tulisannya berjudul kontroversi kenaikan harga bbm , yang beredar luas berbagai kalangan masyarakat, yang menunjukkan adanya sesat pikir dalam argumentasi pemerintah terkait penetapan harga bbm subsidi seiring harga pasar tersebut, mana bukan membengkaknya besaran biaya pemerintah melainkan keuntungan yang menurut perhitungan klik kian gie adalah sebesar trilyun hal ini pun sesungguhnya diakui oleh pemerintah sendiri, sebagaimana tampak dalam anggaran yang disusunnya sendiri, sebagai berikut: pos dbh dana bagi hasil) sejumlah trilyun, pos net migas sejumlah trilyun: jumlahnya trilyun. seperti dijelaskan klik kian gie, perbedaan perhitungan sebesar trilyun ini disebabkan karena pemerintah menghitungnya dengan data lengkap yang mendetil. sementara menghitungnya dengan penyederhanaan amplifikasi guna memperoleh esensi perhitungan bahwa pemerintah melakukan kebohongan publik. perbedaannya relatif juga tidak signifikan, yaitu hanya sebesar rp. trilyun atau saja dari total apbn para pemohon dalam konteks ini berpendapat tidak perlu dilakukan besaran asumsi atas sebagaimana ditetapkan undang undang perubahan apbn yang mengakibatkan permasalahan turunan berantai seperti diurai atas, dan memohon agar tetap saja menggunakan anggaran lama yang sudah ditetapkan pemerintah bersama dpr. (6a): dalam hal harga rata rata minyak mentah indonesia indonesian crude price nteknik penulisan rumusan tersebut tidak konsisten yang menyebabkan pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. bahwa dan (6a) undang undang perubahan apbn bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik seperti yang bahwa penjelasanberdasarkan seluruh dalil dalil atas jelastelah melanggar ketentuan md3 juncto dan dan tata tertib anggota dpr ri tahun juga (6a) bertentangan dengan dalam satu undang undang yang sama yaitu perubahan apbn dan menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. sehingga (6a) perubahan apbn secara formil cacat hukum, dengan demikian (6a) perubahan apbn harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. pengujian secara materiil kenaikan harga minyak dunia yang menembus harga usd barel lebih menjadi alasan utama pemerintah menaikkan harga bbm (bahan bakar minyak). alasan pemerintah menaikkan bbm adalah untuk menjaga defisit anggaran yang apbn anggaran pendapatan dan belanja negara) sudah dipatok sebesar dari pdb (produk domestik bruto), atau sekitar rp. trilyun. dengan harga minyak pasar dunia sebesar usd barel maka defisit akan mencapai pdb. media massa mengabarkan adanya dua skenario yang ditawarkan pemerintah, yaitu menaikkan bbm, khususnya bensin, sebesar liter, yang dikatakan akan menghemat apbn sebesar rp. trilyun (dari anggaran rp. trilyun) atau menaikkan rp. liter yang akan menghemat rp. trilyun, dengan kenaikan ini pemerintah berasumsi inflasi adalah sekitar y4. untuk menghadapi kesulitan yang lantas muncul seiring kenaikan harga bbm, pemerintah berencana mengaktifkan lagi pemberian kompensasi berupa blm bantuan langsung sementara masyarakat) kepada rakyat miskin. dalam permohonan uji materi ini mengajukan tiga yang akan diuji yaitu (6a), dan perubahan apbn mana tiga tersebut saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang didasari oleh logika sebab akibat. pemerintah menyatakan bahwa harga bbm telah naik sejumlah rp. mana jumlah kenaikan tersebut ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi perubahan apbn mengalokasikan sejumlah dana untuk subsidi bahan bakar minyak jenis tertentu dan bahan bakar gas cair jiguefied petroleum gas lpg)) sebesar rp. hal ini pula yang mendasari bahwa alokasi subsidi bahan bakar minyak jenis tertentu dan bahan bakar gas cair bertambah dari yang dialokasikan didalam undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran sejumlah rp. namun hal ini kontradiksi karena sesungguhnya jika bbm pun naik menjadi rp. subsidi yang diperlukan hanyalah sejumlah rp. maka dengan disahkannya subsidi menjadi rp. sebenarnya pemerintah telah me mark anggaran yanghal ini diperparah dengan dimasukkannya (6a) perubahan apbn yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk dapat menaikan harga bbm dalam jangka waktu enam bulan mulai terhitung bulan april dengan syarat adanya kenaikan atau penurunan harga icp sebesar dengan kenaikan harga bbm tersebut otomatis pemerintah akan mendapatkan tambahan dana segar dari rakyat dalam jumlah besar, yang lagi lagi hanya akan menambah alokasi dana yang tidak jelas tujuannya untuk apa dan siapa seperti yang telah dijelaskan atas. sementara dengan diberlakukannya (6a) perubahan apbn maka akibatnya adalah pemerintah akan memberikan dana yang telah dialokasikan dengan nama bantuan langsung masyarakat sementara blm) sejumlah rp. yang bertujuan untuk. dana ini telah dialokasikan dan akan digunakan jika (6a) perubahan apbn terpenuhi, dengan kata lain terdapat dana parkir' yang disediakan oleh pemerintah. hal ini sangat kontradiktif karena pemerintah sebelumnya selalu menyatakan bahwa apbn tahun anggaran akan jebol namun secara tiba tiba, tanpa sumber yang jelas dan keterbukaan, dana blm ini telah parkir oleh pemerintah. terkait hal hal tersebut atas, para pemohon hak uji materi ini berpendapat: pemerintah hanya dibayang bayangi ketakutan terhadap defisit apbn semata tanpa melihat risiko pemiskinan rakyat yang akan semakin meningkat seiring naiknya harga harga. menaikkan harga bbm dan memberikan blm menunjukkan kemalasan dan ketidakberanian pemerintah mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan, seperti meningkatkan pendapatan maupun mengefisienkan pengeluaran apbn sendiri, yang justeru menjadi akar persoalan sesungguhnya bukan semata naiknya harga minyak dunia. kenaikan harga bbm telah menjadi kambing hitam dari masalah dan kegagalan pemerintah sendiri. alih alih mengambil tindakan seperti menaikkan rasio pajak ( tax ratio ) yang lazim dilakukan negara lain menjadi dari pdb misalnya, yang artinya pendapatan dari pajak bisa mencapai trilyun, atau berjuang keras menaikkan royalti dan pajak perusahaan tambang yang memberi pemasukan lebih besar bagi negara. berbeda dengan perdana menteri australia, kevin ruu maupun julian hillary, yang berani menaikkan pajak perusahaan tambang untuk mengatasi masalah kenaikan harga minyak, pemerintah presiden susilo bambang yudhoyono malah membebankan tanggung jawabnya kepada sebagian besar rakyat miskin negeri ini. karena tindakan menaikkan rasio pajak bisa diduga hanya akan mengancam kenikmatan kaum kaya negeri ini, yang rupanya lebih diperhatikan dan ditakuti oleh pemerintah sby daripada rakyat kebanyakan yang hidupnya sehari hari sudah sulit. kalau memang hanya ingin menghemat dana apbn sebesar trilyun atau bahkan trilyun, maka angka tersebut sesungguhnya bisa diambil dari sisa lebih penggunaan apbn (siapa) sekitar atau sebesar trilyun, ditambah trilyun dari penghematan program kementerian lembaga pemerintah, seperti dinyatakan oleh hasil penelitian bkf badan kebijakan fiskal) kementerian keuangan sendiri. asumsi inflasi akibat kenaikan harga bbm pada kenyataannya akan cenderung lebih tinggi lagi karena kenaikan harga bbm akan berdampak pada biaya lain seperti tdl (tarif dasar listrik), pangan, transportasi, dan sebagainya. kenaikan bbm sebesar tahun sudah mengakibatkan kenaikan inflasi padahal rencana kenaikan bbm saat ini sebesar berarti naik atau kalau naik berarti naiknya ini berarti inflasi berpotensi bisa lebih tinggi dari yang akan secara langsung menggerus daya beli masyarakat, termasuk buruh, seiring turunnya upah riel buruh. komite aksi jaminan sosial kas) mencatat bahwa upah buruh sudah habis hanya untuk makan dan transportasi, sehingga buruh hanya bisa tersenyum karena kenaikan upah awal tahun ini paling lama dua bulan saja. menurut analisa badan pusat statistik bps), dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap, diperkirakan apabila terjadi kenaikan inflasi sekitar jumlah penduduk miskin akan bertambah sekitar daya beli masyarakat kelas menengah bawah akan tersangka sebesar akibat efek ganda kenaikan harga bbm dan inflasi. dari sisi pengusaha maka kenaikan harga bbm ini menjadi ancaman bagi industri nasional, mana biaya produksi akan naik. industri akan lebih sulit berkompetisi dengan produk dari luar seperti china, dan proses industrialisasi akan semakin dipercepat. kompensasi kenaikan bbm melalui bantuan sosial seperti blm lebih merupakan proses pembedahan rakyat, karena tidak akan menyelesaikan akar masalah tidak efisiensinya pengelolaan anggaran yang berlebihan dari pemerintah sendiri serta keengganan mengambil tindakan yang perlu seperti menaikkan pajak tambang. seharusnya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber energi seperti batubara dan gas untuk pembangunan, serta menghemat beberapa pos seperti dana alokasi khusus dak), belanja pemerintah, dan sebagainya. bukan dengan penyelesaian sesaat dan tidak permanen, terlebih dengan dana hasil tangan macam blm ini yang justeru akan menambah beban rakyat dalam jangka panjang. rencana menaikkan harga bbm dengan alasan kurangnya anggaran dalam apbn adalah sungguh menyakitkan hati rakyat mengingat apbn justeru habis digunakan untuk membayar gaji pegawai negara, yang kabarnya justeru akan dinaikkan lagi sekadar untuk meredam keresahan juta pns dan anggota tni polri, atas beban seluruh rakyat sejumlah juta sisanya. ketidakefisienan dan kebocoran anggaranlah yang seharusnya menjadi fokus perbaikan pemerintah bukan malah menaikkan harga bbm. sesungguhnya indonesia sudah mempunyai peluang emas dengan lahirnya undang undang nomor tentang badan penyelenggara jaminan sosial bpjs), yang bersama undang undang nomor tentang sistem jaminan sosial nasional ssn), menjadi dasar hukum dilaksanakannya jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat. pengalaman banyak negara membuktikan bahwa jaminan sosial merupakan katup pengaman masyarakat dari risiko risiko sosial yang terjadi. dengan pengumpulan dana masyarakat melalui jaminan pensiun, misalnya, negara bisa memiliki dana cadangan sendiri yang bisa digunakan untuk mengatasi dampak negatif akibat turunnya pendapatan masyarakat akibat kenaikan harga harga. seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang bisa menaikkan daya beli masyarakat, tanpa malah memberi beban tambahan lain dengan kenaikan harga harga! kenaikan harga minyak dunia seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah untuk segera mewujudkan amanat uud untuk terselenggaranya jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat indonesia ini. dengan mempertimbangkan uraian atas, berikut adalah argumentasi terkait konstitusionalitas dari perubahan apbn yang dimohonkan uji materi ini. konstitusionalitas perubahan apbn bertentangan dengan uud bahwa perubahan apbnbahwa angka dalam tersebut atas bertam(lpg)) tabung (tiga) kilogram tahun anggaran direncanakrumus perhitungan subsidi bbm adalah (maps alpha) harga jual pajak( ppn4 bbb)), mana jelas memasukan maps sebagai salah satu unsur penentu jumlah subsidi bbm. mid oil platt's singapore yang selanjutnya disebut maps adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak singapura. dan mekanisme perhitungan perubahan subsidi pada perubahan apbnperubahan apbn sedangkan perubahan lain dalam perubahan apbnbahwa besaran harga maps dikeluarkan oleh plants, sedangk. harga maps ini tidak pernah diberitakan secara umum. dengan membayar sejumlah uang tertentu, yang dalam hal ini hanya pt. pertamina dari indonesia yang memiliki akses tersebutdigunakan harga maps tersebut. hanya pt. pertamina yang mengetahui harga mapsdan mengakibatkan adanya celah yang sangat besar untuk terjadinya penyelewengan jumlah yang besar. bahwa dengan pemerintah yang menyandarkan jumlah subsidi bbm pada maps sama halnya dengan menggunakan dan menyandarkan mekanisme pasar dalam penentuan harga dan penghitungan subsidi bbm, karena maps ditentukan berdasarkan pada transaksi jual beli pada bursa minyak singapura. penilaian harga maps berdasarkan transaksi yang terjadi sistem window plants. mana seller dan buyer memasukkan volume untuk jenis minyak yang sesuai spesifikasi plants dan harga bid offer. hal ini jelas membuktikan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab dalam menentukan apbn untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut atas, perubahan apbn jelas bertentangan dengan uud bahwa dengan tidak terbukanya perumusan subsidi dan tidak peruntukannya subsidi dalam perubahan apbn untuk sebesar besar kemakmuran rakyat mengakibatkan kerugian bagiberdasarkan penelitian terhadap perhitungan pemerintah dan dpr, terkait rencana kenaikan harga bbm yang dilakukan oleh icw, sekalipun harga bbm premium telah naik menjadi sejumlah liter, total beban subsidi bbm dan lpg tidak diperlunnamun yang terjadi adalah pemerintah dalam hal ini selalu mengatakan pada publik bahwa apbn akan jebol apabila tidak menaikan harga bbm bersubsidi, padahal pemerintah dapat menganggarkan sejumlah dana yang besar tanpa keterbukaan dan kejelasan tujuan, alih ali. bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut atas perubahan apbn jelas bertentangan dengan dan uud dan dapat dikatakan bahwa pemerintah selama ini telah melakukan pembohongan publik.perubahanburuh dan masyarakat indonesia pada umumnya karena tidak dapat merasakan manfaat secara langsung apbnmengenai makna'dikuasai negara berdasarkan putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu . kemakmuran rakyat . yang harus melakukan penyesuaian harga bbm bersubsidi dan kebijakan pendukungnya. alih alih menegaskan kedaulatan negara yang menjadi sumber persoalan dari kemelut penetapan harga bbm ini, (6a) undang undang perubahan apbn justeru malah menegaskan peran pasar dalam menentukan harga bbm melalui yang disebut sebagai icp indonesian crude price). icp adalah indeks harga minyak mentah dari indonesia, yang ditetapkan oleh pertamina berdasarkan rata rata perubahan harga minyak mentah yang diperdagangkan secara internasional, yaitu: minas indonesia), tapis malaysia), gippsland australia), dubai uni emirat arab), dan oman wikipedia.org). icp untuk minas, dengan kata lain, adalah rata rata dari seluruh minyak bumi yang disedot dari dalam perut bumi indonesia. mid oil plants singapore maps) dalam konteks ini harga bbm indonesia dikaitkan dengan penilaian yang dibuat oleh sebuah lembaga penilai plants melalui yang dikenal sebagai maps atau mean plants singapore , yaitu penilaian produk untuk perdagangan minyak mentah kawasan asia yang dibuat oleh plants, anak perusahaan draw hill. istilah maps selama ini dikenal indonesia dengan mid oil plants singapore yang dijadikan patokan harga bbm indonesia berdasarkan peraturan presiden perpres) nomor tahun tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri. selisih harga patokan per liter jenis bbm tertentu yang didasarkan maps ditambah alpha (margin dan fee distribusi) yang sebesar dikurangi dengan harga jual eceran per liter jenis bbm tertentu indonesia yang akan menjadi besar patokan subsidi untuk tiap liter jenis bbm tertentu. jenis bbm tertentu berdasarkan perpres nomor tahun tersebut adalah minyak tanah, premium, dan solar. jadi itu merupakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan plants yang berkedudukan singapura. negara kecil yang tidak memiliki sumber minyak malah memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga minyak bumi yang dihasilkan, diproduksi dan digunakan untuk masyarakat negara indonesia yang memiliki sumber dikuasai oleh negara adalah jika:, tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara, . bahwa putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu secara tegas menyatakan bahwa untuk cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,m penentuan harga dan penghitungan subsidi bbm,digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat tidak akan pernah terwujud.konstitusionalitas &a)(6a) perubahan apbn menentukanakibat dari berlakunya &a) perubahan apbn rakyat akan dipaksa untuk membayar harga bbm bersubsidi yang berdasarkan harga pasar. hal ini jelas akan sangat membebankan rakyat karena pada faktanya harga bbm yang tidak jadi naik per april tidak serta merta menurunkan kembali harga harga kebutuhan hidup lainnya. bahwa rakyat akan merasakan kerugian secara langsung dengan semakin menurunnya daya beli terhadap barang barang kebutuhan hidup. hal ini jelas akan semakin kemiskinan masyarakat tidak mampu, mana seharusnya pemerintah berkewajiban untuk melindunginyaberdasarkan dalil dalil tersebut atas (6a) perubahan apbn jelas merugikan kepentingan dari para pemohon karena penyusunan apbn dilakukan tanpa adanya keterbukaan dan pos alokasi anggaran tidak ditujukan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. bertentangan dengan uud bahwa uud menentu(6a) perubahan apbnbahwa penerapan &a) perubahan apbn telah mengakibatkan kerugian bagi buruh dan masyarakat indonesia pada umumnya dengan adanyabahwa ketidakpastian hukum itu sendiri telah mengakibatkan ketidakadilan yang berupan harga harga kebutuhan masyarakat sehingga tetap mendapatkan laba tertinggi dan tetap bisa melakukan akumulasi modal.dalam dan uud terdapatminyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai strategis dan merupakan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga diperlukan adanya hak menguasai negara guna melindungi tujuan untuk sebesar besar kemakmurandengan didapatkannya perhitungan icp pada mekanisme pasar, maka pemerintah terlebih dahulu mementingkan minyak dan gas tersebut untuk diperjualbelikan daripada pemenuhan untuk kebutuhan masyarakat indonesia. hal ini jelas bertentangan dengan dan uud yang mengamanatkan(6, sehingga tercapai harga ekonomis dalam negeri. bahwa secara substansi permasalahan (6a) perubahan apbn sama dengan perkara nomor puu pada uji materi undang undang migas yang menyatakan bahwa harga bbm tidak boleh berdasarkan persaingan usaha mekanisme pasar. bahwa pemberlakuan (6a) perubahan apbnan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. konstitusionalitasrubahan apbn menentukan bahwaperubahan apbn dapat berlaku dengan pengkondisian (6a) perubahan apbn telah berlaku terlebih dahulu. bahwa dana kompensasi sebesardengan alasan sebagai berikut: bahwa besaran kompensasi kenaikan sebesar rp. tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang mengakibatkan tidak adanya keterbukaan dalam proses penyusunan perubahan apbn bahwa dana kompensasi sebesarperubahan apbundang undang perubahan apbn yang menjadi syarat dari undang undang perubahan apbn bahwa tersebut menjadi tidak logis dan masuk akal karena pada saat alokasi anggaran itu telah diparkir'bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut atas perubahan apbn jelas bertentangan dengan uud bahwa dengan tidak terbukanya perumusan perubahan apbn tentang dialokasikan anggaran blm sebesar dan tidak peruntukannya dialokasikan anggaran untuk blm untuk sebesar besar kemakmuran rakyat mengakibatkan kerugian bagi para pemohonbahwa dengan telah parkirnyaharusnya seperti yang diamanatkan dalam dan uud yaitu demi kemakmuran rakyat, antara lain: alokasi dana tersebut dapatalokasi dari dana tersebut atas. jika transportasi umum aman dan nyaman, pengguna angkutan pribadi akansubway, angkutan umum bus dan kereta api yang aman dan nyaman. alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk menopang program konversi bbm bahan bakar gas (bbg) bagi kebutuhan transportasi dan industri. pembangunan pipa, stasiun bakar bakar gas sbg), dan converter kit dapat menggunakan alokasi dana tersebut. alokasi dana tersebut dapatcontohnya adalah dengan menyediakan benih dan pupuk murah serta tenaga penyuluh pertanian. alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk menambah bantuan kepada rakyat miskin lewat pengobatan gratis, termasuk penyakit berat, dan pendidikan gratis hingga sta bahkan perguruan tinggi. alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk melaksanakanerdasarkan undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial, bahwa bpjs kesehatan sudah terbentuk dan beroperasional pada januari serta bpjs ketenagakerjaan sudah harus terbentuk pada januari dan dioperasionalisasikan pada julimahkamah konstitusi dapat membuat norma dan memberi perintah kepada pembuat undang undang bahwa semenjak mahkamah konstitusi menjalankan tugasnya melakukan pengujian undang undang, putusan mahkamah konstitusi tidak hanya menyatakan suatu undang undang bertentangan dengan uud semata saja sebagaimana diatur dalam mk, dalam beberapa putusannya mahkamah konstitusi memberikan penafsiran konstitusional atau menyatakan konstitusional namun bersyarat ataupun sebaliknya karena norma yang diundangkan dan berlaku kini belum langsung dapat dikatakan bertentangan dengan uud dan berdampak langsung pada kerugian konstitusional pemohon. bahwa contoh konkret mahkamah konstitusi mampu menegakkan keadilan konstitusional dengan keluar dari pakem hanya sebagai lembaga negatif legislator adalah putusan yang memberikan rumusan norma baru atau putusan yang bernilai self executing, dapat dieksekusi sendiri langsung tanpa perlu dirubah oleh pembuat undang undang yakni putusan dengan nomor perkara puu vii tentang pengujian dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang inti dari putusan tersebut adalah mahkamah konsitusi mempermudah syarat pencontrengan untuk pemilu dengan cara pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) dapat mempergunakan kartu tanda penduduk (ktp) dan kartu keluarga (kk) atau paspor tempat pemungutan suara tps) yang sesuai dengan asal rt rw sesuai ktp. bahwa kemudian dpr bersama pemerintah akhirnya melakukan revisi mengenai undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dengan melahirkan undang undang nomor tahun yang dalam beberapa perubahannya melarang mahkamah konstitusi untuk memutus dengan putusan yang isinya memberi perintah kepada pembuat undang undang dan membuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang sebagaimana dinyatakan dalam (2a) undang undang nomor tahun telah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan nomor puu ix bahwa dengan demikian menjadi sah dan memungkinkan dalam konteks pengujian undang undang perubahan apbn ini kami mengharapkan mahkamah konstitusi untuk lebih arif dalam memutus dan mampu menegakkan keadilan konstitusional yang lebih substantif dengan dapat mengarahkan beberapa pos alokasi apbn dalam bidang lainnya sebagaimana yang kami minta dalam petit kami. petitrovisi menyatakan persidangan dilakukan dengan acara cepat karena masa berlaku undang undang guo yang tidak lebih dari satu tahun. dalam pokok permohonan formillahi prosedur pembentukan peraturan perundang undangan sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat: minyak yang besar. dan yang lebih aneh lagi, harga maps ini tidak pernah dipublikasikan secara umum. jadi, yang tentu saja harus membayar sejumlah uang tertentu, alias tidak gratis. menurut laporan energi riset dan manajemen indonesia emi), sebuah lembaga swadaya masyarakat lsm) yang memiliki perhatian khusus bidang pemanfaatan energi, pertamina harus membayar us$ ribu tahun untuk berlangganan informasi ini(saat ini sudah berjumlah tiga perusahaan yaitu pertamina, akr dan petronas, walaupun kedua perusahaan terakhir ini hanya melayani wilayah tertentu dan terbatas) digunakan harga maps tersebut. dengan demikian hanya pihak pertamina yang tahu harga maps, yang digunakan untuk menghitung subsidi dan pemerintah yang membayarkan subsidi tersebut, yang ini merupakan celah yang sangat besar untuk terjadinya penyelewengan yang jumlahnya bukan kepalang besar. dengan kata lain, icp yang menjadi dasar menetapkan harga patokan untuk bbm, dan karenanya besaran subsidi yang menyertainya, ditetapkan dengan mengikuti perkembangan harga pasar. ini secara langsung bertentangan dengan uud dan sebagaimana juga telah ditegaskan oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu i terkait uji materil terhadap undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi. melalui putusan tersebut mahkamah konstitusi membatalkan tiga dalam undang undangateriil menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini:sebagai berikut: alokasi anggaran subsidi bbm dan lpg kembali mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapat dan belanja negara tahun anggar: selisih anggaran antara undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapat dan belanja negara tahun anggaranalokasi anggaran sejumlah (tujuh belas juta triliun delapan puluh delapan empat ratus juta rupiah)anggaran biaya jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat, seumur hidup dan seluruh penyakit, sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional juncto undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial nasional: memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaran negara republik indonesia sebagaimana mestinyap 2a fotokopi anggaran dasar konfederasi serikat pekerja indonesia kopi): bukti p 2b fotokopi anggaran rumah tangga konfederasi serikat pekerja indonesia kopi), bukti p 2c fotokopi keputusan kongres nasional iii kongres serikat pekerja indonesia nomor kep kongres nasional in kopi tentang presiden dewan eksekutif nasional terpilih: bukti p 2d fotokopi keputusan kongres nasional iii kongres serikat pekerja indonesia nomor kep kongres iii kopi i tentang susunan komposisi dan personalia dewan eksekutif nasional konfederasi serikat pekerja indonesia periode bukti p 2e fotokopi tanda bukti pencatatan konfederasi serikat pekerja indonesia kopi),dan surat suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta selatan nomor perihal pemberitahuan, tertanggal november bukti p 3a fotokopi anggaran rumah tangga dan anggaran dasar sisi: bukti p 3b fotokopi surat keputusan nomor kongres va bhakti bukti p 3c fotokopi rekomendasi kongres vii konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia sisi), bukti p 3d fotokopi tanda bukti pencatatan serikat pekerja seluruh indonesia sisi), bukti p 4a fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia sisi) tahun bukti p 4b fotokopi tanda bukti pencatatan konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia sisi), departemen tenaga kerja kantor kotamadya jakarta timur nomor iv n vi1 bukti p 4c fotokopi garis besar haluan organisasi konfederasi serikat butuh sejahtera indonesia sisi) periode bukti p 4d fotokopi keputusan kongres konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia nomor xix bukti p 5a fotokopi tanda bukti pencatatan federasi serikat buruh indonesia fbi) suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta utara dengan nomor bukti pencatatan tanggal januari bukti p 5b fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga federasi serikat butuh indonesia: bukti p 6a fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga stsk, bukti p 6b fotokopi keputusan kongres federasi serikat pekerja tekstil sandang dan kulit nomor kep.x kongres stsk xi1bukti p 6c fotokopi tanda bukti pencatatan1ix tanggal september bukti fotokopi peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor dprri tahun tentang tata tertib: bukti fotokopi berita online kontroversi kenaikan harga bbm, oleh klik kian gie kenaikan:harga bbm):, bukti fotokopi berita online ketidaksadaran perhitungan pemerintah dan dpr (dugaan markup., oleh indonesian corruption watch icw) selain itu, para pemohon mengajukan (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal juli dan (dua) orang ahli pada tanggal juli dan juli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi para pemohon firdaus ilyas bahwa icw lebih concern dalam hal isu transparansi dan ataupun juga korupsi dalam pengelolaan anggaran negara, baik itu apbn atau apbd. kemudian yang terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga bbm untuk tahun anggaran dalam apbn p maka icw melihat pertama, apakah penyusunan, terutama terkait dengan landasan dasar pemerintah atau asumsi makro dalam apbn p sudah dihitung atau dipergunakan secara benar atau belum. kemudian yang kedua, bagaimana penghitungan terkait dengan beban subsidi yang disampaikan oleh pemerintah, terutama dalam pembahasannya dengan dpr dan badan anggaran, apakah sudah dilakukan baik secara prosedural atau telah sesuai peraturan yang ada atau belum, berdasarkan angka angka yang ada atau prudent sudah tepat atau belum. bahwa sejak tahun terutama pertengahan pemerintah menggunakan metode yang dikenal sekarang sebagai maps plus alpha mana singkatan dari maps sendiri adalah mean oil plants singapore. sebagai contoh misalnya, untuk tahun pemerintah berdasarkan regulasi yang ada, baik peraturan menteri keuangan maupun peraturan menteri esdm, menggunakan harga patokan untuk bbm bersubsidi itu maps plus kemudian maps plus dan terakhir untuk dikenakan maps plus per liter. artinya alpha ini adalah alpha rata rata untuk produk, baik itu gasoline atau premium, minyak tanah, dan juga solar, yang ingin disampaikan adalah ketika terjadi perubahan perhitungan metode subsidi bbm dari cost plus fee kemudian beralih menjadi maps plus alpha, ada beberapa hal yang menjadi concern terkait isu transparansi dan akuntabilitas. pertama, ketika digunakan metode cost plus fee, pemerintah, termasuk juga auditor bpk misalnya, harus memeriksa semua arus neraca minyak, baik arus minyak mentah, biaya pengolahan, kemudian biaya impor, berapa volumenya, berapa nilainya, kemudian diberikan fee mana fee ini diberikan kepada pertamina terkait dengan kewajiban pertamina sebagai public service obligation untuk menyediakan, misalnya, bahan bakar bersubsidi. sedangkan ketika perubahan pola menjadi maps plus alpha dari sisi pengawasan menjadi dipermudah, pemerintah hanya melihat berapa total volume bbm bersubsidi kemudian berapa harga patokan atau maps bursa singapura per bulannya. bahwa terkait dengan landasan hukum bbm bersubsidi, pemerintah pada tahun mengeluarkan keppres nomor tahun tentang harga jualan eceran bbm bersubsidi, kemudian diubah dengan keppres nomor tahun dan kemudian terakhir diubah dengan keppres nomor tahun tentang harga jualan eceran bbm. lalu ada peraturan presiden nomor tentang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar tertentu dan diubah menjadi peraturan presiden nomor tahun kemudian ada peraturan esdm nomor tahun tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor tersebut. berikutnya, adadan yang terakhir untukuntuk tahun anggaran bahwa dalam konteks negara mengganti perhitungan atau beban subsidi elpiji, pemerintah juga mengeluarkan reputasinya, tetapi secara sederhana kurang lebih harga subsidi elpiji mengacu kepada kontrak aramco, contract price aramco yang berada arab saudi, yaitu elpiji merupakan komposisi propana dan butana atau kemudian untuk tahun harga patokan elpiji dihitung dengan menggunakan rumus: contract price atau harga kontrak aramco ditambah per metrik tone, ditambah aramco, ditambah kg. kemudian subsidi elpijinya dihitung dengan selisih: harga jual eceran setelah dipotong ppn dan marginal jet, dengan harga patokan. sebagai catatan misalnya, untuk tahun anggaran pemerintah dan dpr menyepakati kurang lebih volume elpiji yang akan disubsidi adalah juta metrik tone, bahwa dalam apbn p dikatakan rincian anggaran belanja negara untuk subsidi bbm dan elpiji, sebesar rp137, triliun yang dalamnya termasuk pembayaran untuk kekurangan bayar subsidi bbm dan elpiji sebesar rp. miliar, kemudian kekurangan bayar subsidi elpiji terutama konversinya, kurang lebih triliun. kemudian subsidi lgv konversi gas untuk kendaraan mobil kurang lebih miliar, sehingga aktual bank subsidi yang dialokasikan dan disepakati dalam apbn p adalah rp133, triliun. pertanyaannya kemudian adalah, apakah dengan indikator tersebut volume total subsidi bbm yang disepakati juta kilo liter dan juta metrik ton elpiji, apakah betul pemerintah membutuhkan anggaran beban subsidi kurang lebih atau tidak. terhadap hal tersebut terdapat skenario pemerintah, yaitu dengan kenaikan icp dari menjadi maka jika harga premium dan solar tidak dinaikkan dari rp. menjadi rp. maka beban subsidi akan membengkak yaitu mencapai sampai bahwa berdasarkan regulasi mekanisme perhitungan digunakan landasan hukum yang sama, baik peraturan esdm, permen esdm. mulai dari perpresnya, kemudian peraturan untuk departemen teknis esdm nya, permen esdm, tata cara perhitungan dan juga kemenkeu dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, pertama, seharusnya tidak terjadi perbedaan angka yang begitu signifikan mana untuk skenario jika harga premium dan solar dinaikkan menjadi rp. dapat ditemukan disparitas harga yang begitu tinggi, rp, triliun lebih. hal ini yang kemudian menjadi isu bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas sektor ekstraktif sumber daya alam, khususnya migas masih sangat buruk, baik itu dari sisi hulu ataupun sisi hilirnya. bahkan kalau ditanyakan, kepada departemen keuangan, kementerian keuangan, dan juga esdm, terutama migas dan bph migas memiliki asumsi dan patokan angka data yang sama. kemudian yang kedua, artinya proyeksi atau perhitungan dengan data data dan metodologi yang digunakan oleh icw menggunakan metode yang sama, data yang sama, maka baik skenario naik ataupun tidak naik, beban subsidi yang ditanggung oleh negara tidak sebesar yang disampaikan oleh pemerintah, terutama kementerian esdm atau kementerian keuangan. maka pertanyaannya, apakah juga cukup layak atau tidak, lalu apakah juga cukup memiliki dasar hukum pemerintah mengatakan bahwa terjadi penambahan beban, terutama untuk belanja subsidi yang begitu besar, bahwa setiap perubahan dalam industri migas baik kenaikan harga asumsi icp dari menjadi berimplikasi kepada dua sisi yaitu hulu dan hilir. sisi hulu, kalau bicara revenue atau pendapatannya, kenaikan harga minyak mentah otomatis akan menambah pendapatan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas, bahwa hal lainnya yang ingin disampaikan adalah dalam konteks defisit apbn terkait dengan kenaikan harga minyak mentah bahwa kenaikan minyak mentah, satu sisi memang menambah beban subsidi, pertanyaannya, apakah beban subsidinya seperti yang disampaikan atau disepakati oleh pemerintah dan dpr. yang dibangkitkan dengan undang undang dasar dan hasil judicial review mahakam konstitusi terkait undang undang migas disini yaitu dikarenakan bbm, lpg, energi primer menjadi hak hidup orang banyak, yang mengusai hajat hidup orang banyak maka mau tidak mau selama konstitusi masih diakui, dan masih mengawini panduan bernegara, maka kewajiban subsidi itu harus tetap diberikan oleh negara. warta bahwa saksi bekerja sebagai supir trailer pelabuhan tanjung priok, mana penghasilan yang dirinya dapatkan setelah adanya kenaikan bbm menjadi berkurang dikarenakan pendapatan dari mkl itu yang biasanya mkl itu dalam satu bulan bisa dapat boks, bisa berkurang mencapai boks. itu dampak yang didapat bagi para pemimpin serikat buruh pelabuhan, dan itu pun dampaknya kepada anggota serikat buruhnya termasuk dirinya. dengan adanya isu kenaikan bbm, dari yang sebelumnya mendapatkan rit per minggunya maka saat ini per minggu hanya mendapatkan rit. secara tegas dapat dikatakan, dengan isu naiknya harga bbm maka pendapatan dirinya berkurang karena harga bahan yang dipakai perjalanan makan sehari hari jadi naik dan yang memesan barang untuk diangkut menjadi menurun. idrus bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek daerah pulang sehari harinya, dengan adanya isu kenaikan bbm ini, saksi mengatakan bahwa harga bensin untuk gunakan sehari hari bekerja nantinya akan menjadi naik namun harga tarif objeknya sendiri tidak bisa dinaikkan karena penumpangnya pasti tidak akan menyetujuinya: bahwa saat ini, dengan baru adanya isu kenaikan bbm saja, harga bahan makanan dan harga barang barang pokok sudah mulai mengalami kenaikan sehingga akan mempengaruhi biaya kebutuhan hidup juga: nurjanah bahwa saksi bekerja sebagai pembantu dan suaminya sebagai pedagang kecil yang dengan adanya isu kenaikan bbm maka harga bahan makanan menjadi naik maka modal yang dibutuhkan juga akan menjadi lebih besar dari biasanya. ahli para pemohon januar rizky bahwa pertama pembahasan apbn p artinya perubahan, tidak punya perencanaan satu sisi. artinya, kalau memang memproyeksikan harga minyak naik, menurutnya, seharusnya ketika pembahasan apbn sudah ada. kedua, terlalu over kalau dalam bahasa orang pasar keuangan, statement statement yang diberikan oleh pemerintah secara official maupun juga beberapa yang mendukung menurut saya terlalu over statement. artinya awal tahun pidato bahwa ekonomi bagus, the track tapi kemudian ketika harga bbm mau naik dan sebagainya seperti mau kiamat. itu pun sebetulnya cukup buruk. artinya bahwa kita seolah olah tidak punya perencanaan: bahwa bursa harga dibentuk oleh dua hal, satu fundamentalnya. jadi, artinya fundamental supply demand seperti yang dibilang bahwa sungainya berkurang, ada perang, ada krisis teluk, dan sebagainya, itu adalah isu. tapi suplai pada dasarnya adalah sungainya berapa, kemudian demand nya berapa, itu adalah dari sisi fundamental. tapi ada faktor faktor teknikal bursa. artinya secara teknis bisa jadi orang yang mengoper bursa komoditas memang butuh minyak, bisa jadi dia cuma mau dapat keuntungan finansial atau yang disebut dengan capital gain. jadi, ada dua tipikal seperti itu: bahwa harga minyak terkait dengan harga bursa perdagangan mana pada waktu itu adalah perang mata uang yang juga masih berlangsung sampai hari ini antara dollar dan yuan. kalau mau ditarik belakang, persoalannya adalah karena banyak produk di outsourcing china, tapi china tidak meregulalisasi yuan. ketika tahun dapat dilihat harga minyak saat itu akhirnya digunakan untuk menekan china secara geopolitik. hal itu dikarenakan china inovasinya waktu itu sangat tergantung kepada kenaikan harga minyak karena konsumsinya besar. jadi bila melihat dalam grafiknya, mana ada dua titik dan itu statement statement yang pada akhirnya ketika china mengalah karena karena kenaikan harga minyak. pada mei china mengatakan meliberalisasi terbatas yuan. itulah kemudian menghasilkan mata uang dunia rmb. faktanya, setelah china mengatakan demikian, harga minyak turun. jadi artinya, apakah bisa turun sekejap kemudian langsung turun: bahwa india mengusulkan ada pembahasan antar pemimpin dunia kalau memang harga minyak dunia mengacu bursa komoditas, maka bursa komunitasnya jangan hanya satu negara, terkait dengan enforcement (penegakan hukum). karena menurut perdana menteri india tahun bahwa bursa ini jangan jangan harganya dimainkan oleh yang mungkin lebih dikenal spekulan atau pun order order finansial, bukan order fisik. jadi, menurut perdana menteri india mengusulkan kalau ingin mengacu pada bursa komoditas dunia bahwa bursa komunitasnya harus didirikan bersama. namun isu ini sampai hari ini belum selesai: bahwa jika dilihat, tidak bisa dipungkiri harga minyak ini segaris dengan inflasi. persoalannya adalah kalau sekarang harga minyak mau diikutkan pasar, secara konstitusinya apakah masyarakat ada pasar, selanjutnya apakah gaji juga bisa ikut pasar karena hal itu sudah kelihatan fluktuasi. jadi sudah jelas bahwa harganya naik turun. kalau tidak bisa mendirikan perusahaan seperti sovereign wealth fund atau swf yang khusus untuk melakukan transaksi order pasar financial yang disebabkan karena harga tidak bisa dikendalikan dan jika pemimpin dunia tidak juga bisa bersepakat maka lebih baik mendirikan bumn. itu yang banyak didirikan oleh banyak negara, yang pertama kali melakukan chavez, venezuela. karena harus diingat juga nasionalisasi migas venezuela itu bukan seperti yang heroik yang diceritakan misalnya dinasionalisasi, direbut, melainkan beli juga. uang belinya itu adalah uang imf oleh mereka kemudian dijadikan modal membentuk swf namanya fiat. kemudian mereka dapatalih alih memberikan solusi yang tepat terkait kompensasi dari akibat dan kesulitan ekonomi kenaikan harga bbm, pemerintah kembali dengan solusi lama yang problematis berupa pemberian bantuan langsung sementara masyarakat" (dahulu bantuan langsung tunai ) sebesar trilyun. solusi ini problematis karena praktek yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa solusi ini justeru tidak produktif dan menghasilkan pembedahan rakyat, dengan diiringi kebocoran yang terjadi sana sini, selain sifatnya yang memang sementara sehingga tidak berkelanjutan. lebih parah lagi bantuan langsung sementara masyarakat ini sebagian berasal dari utang luar negeri, yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah meningkat luar biasa, dan dalam jangka panjang akan mengancam kedaulatan serta kemandirian bangsa indonesia. nama baru, makna sama dulu bantuan langsung tunai blt), kini bantuan langsung sementara masyarakat (blm), namun makna keduanya sama saja, yakni memberikan kepada rumah tangga sasaran sejumlah uang tunai selama kurun waktu tertentu dengan maksud mencegah mereka dari kemerosotan kualitas hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm). bantuan seperti ini diberikan tahun dan dengan nama blt. blm ibarat obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit penderita penyakit dalam. kenyataan menunjukkan, para penerima blt kembali miskin seperti sedia kala karena basis ekonomi mereka tidak ada. mereka tidak punya pendapatan tetap. jumlah keluarga penerima blt dan blm relatif sama dalam dekade terakhir. pada tahun ketika harga bbm dua kali dinaikkan, sebesar dan blt disalurkan kepada juta keluarga. jumlah penerima blt hanya turun tipis menjadi juta keuntungan dari bursa komoditas minyak. akhirnya dibeli, harga sahamnya ditekan, betul chavez menekan exxon situ, bahwa yang paling berpengaruh terhadap pembusukan ekonomi indonesia ialah kalau nilai tuanya memburuk. hal ini dikarenakan net importir konsumsi, termasuk net importir migas sisi lain. nilai tukar itu sendiri bisa berubah berdasarkan perhitungan elastis terhadap pergerakan harga saham indeks harga saham gabungan hsg) bursa efek indonesia. amerika serikat beli bensin spbu harga pasar, tapi bahkan sekarang literasi finansial amerika serikat masyarakat amerika serikat memiliki instrumen keuangan. artinya kalau harga minyak naik, harga saham juga naik. analognya jika dapat madunya, maka juga harus dapat racunnya. ketika indonesia memaksakan harga minyak ikut kepada bursa komoditas, apakah masyarakat mendapatkan madu dari bursa komoditas? ini yang diterobos oleh china, mendirikan cic, oleh italia, oleh beberapa lainnya juga negara karena mereka menganggap kalau masyarakat literasi finansialnya masih rendah, maka ditugasi, satu swf yang tujuannya adalah mencari madunya pasar keuangan untuk membiayai racunnya: jika dilihat literasi financial indonesia dari penduduk produktif hanya dalam neraca pembayaran kita bahwa sini persoalannya adalah pelemahan surplus ekspor neraca perdagangan diakibatkan meningkatnya impor energi. ini dilihat dari neraca perdagangan, sebelahnya adalah neraca pembayaran. jadi artinya neraca perdagangan itu adalah iparnya berapa, yang dibayar berapa. jadi ada tekanan situ. bahkan untuk memenuhi asumsi produksi saja, dalam beberapa kali apbn tidak mencapai realisasinya. jadi, menurutnya mungkin yang mendasar ketika membahas segala sesuatu, baiknya kalau sudah menganggap diri kita sebagai konsumen, bukan produsen. bahwa jika dilihat pertumbuhan tax ratio indonesia lebih kecil dibandingkan pertumbuhan sun, saksi mengusulkan kalau sekarang takut atas miliyar tidak dijamin oleh lps, kenapa tidak dikumpulkan oleh pemerintah, beli sun mrt misalnya, atau sun lainnya akan dapat pendapatan pasti, jika dihitung anggap saja atau berapa. karena rata rata berdasarkan profiling, orang yang atas miliyar kecenderungan uangnya tidak turn over, tidak berputar melainkan diam, menurut ahli, pasar harus dilindungi, maka sebaiknya negara bermain pasar karena peranan negara pasar ialah menegakan hukum, membuat regulasi. namun, karena pasar bursa komunitasnya maps singapore maka negara tidak bisa melakukan penegakan hukum, kalaupun dirasa bahwa harganya dimanipulasi oleh order order tertentu tapi negara jadinya tidak bisa berbuat apa apa, maka dari itu lebih baik menyerahkan saja kepada harga pasar. klik kian gie menurut ahli bahwa beberapa darikonstitusi republik indonesia mana undang undang nomor tahun antara lain mencantumkan bahwa subsidi bbm menjadi sebesar rp137, triliun. menurut pemerintah dan dpr yang bersepakat mengesahkan undang undang nomor tahun subsidi ini akan membengkak bilamana harga icp pasar internasional mencapai 15x dari harga us$ per barel atau mencapai harga sebesar us$ per barel. karena itu, dpr mengizinkan pemerintah menaikan harga bbm bersubsidi atau bensin premium tanpa persetujuan dpr, bilamana harga icp pasar internasional mencapai per barel. pemerintah dan dpr sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya pemasukan uang tunai dari bph migas sebesar rp67, triliun dan pemasukan uang tunai dari penjualan migas sebesar rp198, triliun. kalau dua angka ini digabung, besarnya menjadi rp308, triliun dan kalau angka ini dikurangi dengan angka subsidi sebesar rp137, triliun, masih ada kelebihan uang tunai sebesar rp128, triliun, menurut ahli dan banyak orang, undang undang nomor tahun jelas bertentangan dengan konstitusi karena undang undang tersebut menyatakan hal hal yang sama sekali tidak benar. ketidakbenaran dari apa yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tercantum dalam penjelasan tentang undang undang yang sama yang tidak dapat dipisahkan dari undang undangnya sendiri. mana adanya pos pemasukan pph sebesar triliun dan mana adanya pos pemasukan dari penjualan migas sebesar triliun. pos pemasukan pph nya tercantum pada halaman dengan nomor pos pos pemasukan uang dari penjualan migas tercantum dalam halaman dengan nomor pos dan argumentasi ahli yatu inti dari mengatakan bahwa subsidi bbm jenis tertentu dan elpiji tabung dalam tahun anggaran diperkirakan sebesar rp137, triliun dengan volume jenis bbm tertentu sebanyak juta kilometer. inti dari (6a) mengatakan bahwa pemerintah boleh menaikkan harga bbm bersubsidi, bilamana harga rata rata minyak mentah indonesia atau indonesian crude price icp) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan lebih dari dari harga yang diasumsikan dalam apbn perubahan tahun anggaran yaitu us$ per barel. bahwa dua tersebut saling berkaitan yang dapat digabungkan menjadi rumusan sebagai berikut. dengan harga bensin premium yang berlaku sebesar rp4. per liter dan harga lpg tabung yang berlaku pada saat ini, atas dasar harga icp sebesar us$ per barel dalam pasar internasional yang ditentukan oleh name, pemerintah mengeluarkan uang tunai dalam bentuk subsidi sebesar rp123, triliun, seperti yang tercantum dalam nota keuangan tahun namun karena adanya perubahan dalam asumsi apbn, maka diterbitkan undang undang nomor tahun yang menjadikan besarnya apa yang dinamakan subsidi bbm menjadi rp137, triliun, bahwa subsidi dalam bentuk pengeluaran uang tunai sebesar rp137, triliun menurutnya sama sekali tidak benar. sebaliknya, yang ada adalah kelebihan uang tunai. dalam penjelasan atas undang undang nomor tahun terdapat rincian angka angka yang letaknya pada halaman halaman yang tidak berurutan. kalau semua angka yang relevan dirangkum dalam satu tabel, hasilnya sebagai berikut. pada halaman terdapat pos yang bernomor dengan sebutan bph migas. jumlahnya yang ada dalam undang undang nomor tahun kolom terakhir adalah rp. triliun. pada halaman dengan dua pos yang digabung jadi satu, yaitu pos dan pos dengan sebutan pendapatan migas, jumlahnya rp. triliun. jumlah pemasukan rp. triliun. subsidi tercantum pada halaman tercantum besarnya subsidi rp. triliun. kalau semuanya ditambahkurangkan maka kelebihan uang tunai sebesar rp128, triliun, semuanya tercantum dalam dokumen resmi undang undang, penjelasannya yang menghitung dan yang menulis adalah para pejabat resmi dari kementerian keuangan yang dengan sendirinya menteri keuangan sendiri yang bertanggung jawab. mana dalam tabel tersebut tidak dimasukkan pos dana bagi hasil karena dana bagi hasil bukan pengeluaran untuk kas negara republik indonesia, bahwa dalam halaman penjelasan undang undang nomor tahun mencantumkan adanya pemasukan uang tunai dari bph migas sebesar rp67, triliun. halaman penjelasan undang undang nomor tahun mencantumkan adanya pemasukan uang tunai dari penjualan migas sebesar rp198, triliun. undang undang nomor tahun mencantumkan adanya pengeluaran subsidi yang diperkirakan sebesar rp137, triliun. kalau tiga angka tersebut ditambahkurangkan, hasilnya adalah kelebihan uang tunai sebesar rp128, triliun. seperti terlihat dalam tabel entah disengaja atau tidak, dalam semua pernyataan dan keterangan resmi, pemerintah dan dpr selalu hanya menyebut adanya angka subsidi sebesar rp137, triliun. tetapi tidak pernah menyebut adanya angka pemasukan sebesar rp67, triliun dari bph migas dan angka pemasukan sebesar rp198, triliun sebagai hasil penjualan migas. seluruh rakyat indonesia diberikan gambaran adanya kekurangan uang sebesar rp137, triliun tanpa menyebut adanya pemasukan rp67, triliun dan rp198, triliun. lantas dikatakan oleh (6a) bahwa bilamana harga icp pasar internasional yang ditetapkan oleh name menjadi ditambah atau menjadi us$ per barel, pemerintah boleh menaikkan harga bensin premium tanpa persetujuan dpr, bahwa seperti dapat dilihat dari tabel dengan asumsi baru, pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar rp128, triliun. dalam menghitung kelebihan uang tunai tersebut, sudah diperhitungkan adanya uang tunai yang harus dikeluarkan untuk apa yang dinamakan subsidi sebesar rp137, triliun. menurut ahli yang menjadi alasan pemerintah dan dpr merasa perlu menaikkan harga bensin premium bilamana harga icp pasar internasional yang ditetapkan oleh name mencapai per barel. sebabnya tiada lain karena alur pikirnya didasarkan atas perhitungan harga pokok dengan metode replacement value. dalam metode ini, kerugian tidak dalam bentuk kehilangan uang tunai, tetapi hanya dalam bentuk kesempatan yang hilang. kerugiannya tidak dalam bentuk real cash money loss, tetapi hanya dalam bentuk opportunity loss. semua pencatatan dan pembukuan dalam apbn republik indonesia atas dasar uang tunai yang masuk dan yang keluar, maka menghasilkan angka surplus atau kelebihan uang tunai. namun semua pernyataan, penjelasan, diskusi, didasarkan atas perhitungan harga pokok dengan metode replacement value method yang adalah harga yang terbentuk dalam persaingan dunia yang ditetapkan oleh name. lebih parah lagi, landasan pikir metode menghitung harga pokok yang sama sekali bertentangan dengan landasan pikir, pola, postur, dan struktur apbn dan keuangan negara kita, diusulkan dalam (6a) dari undang undang nomor tahun dengan demikian, menjadi jelas bahwa undang undang nomor tahun (6a) bertentangan dengan angka angka yang tercantum dalam undang undang nomor tahun halaman dan (6a) undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun (6a) mendasarkan diri pada harga yang tertentu pasar internasional yang dikoordinasikan dan ditetapkan oleh name. ketentuan dan pikiran seperti ini telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi republik indonesia oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya yang bernomor puu i bahwa untuk lebih lengkapnya, maka akan dilakukan kalkulasi dengan asumsi yang lebih konservatif yaitu harga icp per barel tidak seperti sekarang ini. us$ dianggap sama dengan rp10. tidak sama dengan rp9. seperti sekarang ini. konsumsi bbm miliar liter per tahun angka pemerintah sendiri, lifting barel per hari angka pemerintah sendiri, hak indonesia angka pemerintah sendiri. atas dasar data dan asumsi tersebut, perhitungan apakah kekurangan uang tunai atau kelebihan uang tunai menjadi sebagai berikut. lifting hak indonesia adalah dari hari yang setiap harinya mengangkat minyak sebanyak barel atau jumlah totalnya barel. dalam liter sama dengan miliar liter, sedangkan konsumsinya miliar liter, maka memang kekurangan yang harus diimpor, yaitu impor harus dilakukan sebanyak miliar per liter. dan impor ini kalau dinyatakan dalam barel, menjadi juta barel. kalau dinyatakan dalam us$ yang dikalikan dengan harga menjadi us$ miliar. kalau impor ini dinyatakan dalam rupiah dengan kurs rp10. per dolar menjadi rp191, triliun, kemudian perhitungan surplusnya sebagai berikut konsumsi pertamax miliar liter dengan harga rata rata sebesar rp10. jumlah pemasukan uang dalam kas negara dari hasil penjualan bensin pertamax sebanyak miliar liter adalah rp230 triliun. konsumsi premium miliar liter sebesar . dengan harga rp4. adalah rp180 triliun. jadi, jumlah pemasukan uang tunai adalah rp410 triliun. biaya lifting, refining, transporting adalah miliar liter kali yang sama dengan rp39, dibulatkan menjadi rp40 triliun sama dengan rp30 triliun tadi. kelebihan uang tunai menjadi rp370 triliun dipakai untuk mengimpor sebesar rp191, triliun tetap kelebihan uang tunai sebesar rp178, triliun, dengan demikian jika digunakan semua angka tentang data dan asumsi yang diberikan oleh pemerintah dan angka angka tersebut dapat dirangkaikan sendiri dalam perhitungan tambah kurang secara logis, hasilnya bahkan kelebihan uang tunai sebesar rp178, triliun. angka ini lebih besar dibandingkan dengan yang tercantum dalam penjelasan undang undang nomor tahun yang menghasilkan kelebihan uang tunai sebesar rp128, triliun. bagaimanapun juga terdapat kelebihan uang tunai, bukan defisit yang mengakibatkan apbn jebol, mengutip dari perkataan bapak boediono saat menjadi menteri keuangan bahwa harga bbm akan naik dan turun bergantung pada harga yang ada new york. menurut ahli, pola pikir pemerintah kacau balau, dari antara menghitung harga pokok yang didasarkan atas cash spaces dan menghitung harga pokok yang didasarkan atas replacement value. dengan demikian yang menjadi pertanyaan berikutnya mengapa ketika sekarang nyatanya harga new york turun hingga bawah harga bomnya tidak diturunkan: menurut ahli, harga dari komoditi yang vital tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melainkan ditentukan atas tiga asas bawah, yaitu satu adalah kepatutan, kedua adalah daya beli masyarakat, ketiga adalah nilai strategisnya. dikatakan bahwa bbm kalau dinaikkan sesuai mekanisme pasar, semua sektor ekonomi akan terpengaruh. kalau demikian rumusan penjelasan pemerintah kepada rakyat, namanya pemerintah tidak membohongi dan pemerintah tidak membodohi rakyat namun yang terjadi adalah bahwa pikiran yang sama akan tetapi entah atas perintah siapa, mungkin atas perintah kekuatan asing, maka yang dipakai berpikir sampai begitu mengalaminya sampai tidak mampu lagi berpikir secara logis adalah untuk mengatakan bahwa harga pokok new york sekian. kalau harga pokoknya sekian dijual maka rugi padahal rugi itu adalah rugi dalam mindset atau opportunity lost.mahkamahi. penjelasan pemerintah atas ketentuan dr. kh. zulkifli muhadli, s.h., m.m jabatan bupati sumbawa barat alamat jalan bung karno nomor komplek perkantoran komuter telu center kmc), taliwang, sumbawa barat, provinsi nusa tenggara barat sebagai pemohon nama ir. abdul muis, m.m jabatan wakil bupati mimika alamat jalan cendrawasih timika, kabupaten mimika, provinsi papua sebagai pemohon il, nama ir. willy joseph, m.m jabatan bupati murung raya alamat jalan yani nomor buruk tahu, kabupaten murung raya, provinsi kalimantan tengah sebagai pemohon iii: nama ir. hein namotemo, jabatan bupati halmahera utara alamat jalan perwakilan ternate, kabupaten halmahera utara, provinsi maluku utara sebagai . on. pemohon iv, nama drs. anwar hafid jabatan bupati morowali alamat komplek perkantoran funuasingko bungku, kabupaten morowali, provinsi sulawesi tengah sebagai .voodoo0 pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus mona bidi, s.h., samsudinyang beralamat gedung palma one suite jalan h.meriksa bukti bukti para pemohon dan pemerintah: mendengar keterangan saksi dan ahli para pemohon serta ahlhari senin, tanggal juli yang telah diperbaiki dan (1: dan cc. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. bahwa dari pengertian pajak tersebut atas dapat dilihat bahwa dengan adanya frasa orang pribadi menciptakan ketidakseimbangan pembagian dana bagi hasil yang bersumber dari pajak karena hanya membatasi pembagian dana bagi hasil yang bersumber dari pajak orang pribadi. sementara, pengertian pajak sebagaimana tercantum dalam mencakup tidak hanya orang pribadi namun juga pajak badan. dengan tidak diberikannya pajak badan dalam dana perimbangan daerah menciptakan ketidakseimbangan. brazil pemerintah brazil mengenakan pajak pada tingkat pemerintah federal dan tingkat pemerintah lokal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut pajak pusat badan atas keuntungan riil pada umumnya, penghasilan kena pajak harus dilaporkan setiap bulan mengikuti metode actual basis dan subjek badan. restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus diajukan secara berkala. penghasilan kena pajak perusahaan dikenakan pajak bawah sistem kesatuan dimana tarif pajak tunggal dapat diberlakukan. tarif ini sebesar ditambah untuk keuntungan sebelum pajak yang mencapai ribu setahun. pajak atas tunjangan perusahaan berpartisipasi aktif dalam berbagai bentuk iuran wajib jaminan sosial bagi agen agen federal. coins sumbangan keamanan sosial coins harus dibayar setiap bulan sebagai sumbangan untuk kesehatan, bantuan kerja sosial dan program jaminan sosial pemerintah pusat. secara umum, untuk perusahaan perusahaan itu mengadopsi metode reguler (standar) untuk menghitung ph, tarifnya sebesar dari penghasilan kotor bulanan. pis program sumbangan integrasi sosial sumbangan ini harus dibayar setiap bulan sebagai dana karyawan. ini adalah terhitung berdasarkan dari pendapatan kotor bulanan. pajak gaji ini merupakan kewajiban setiap bulan untuk keperluan jaminan sosial dan pungutan lain dari gaji. pajak lokal pajak penjualan pertambahan nilai dan jasa pajak ini dipungut atas penjualan atau perpindahan fisik dari benda benda barang, pengangkutan, transportasi, pelayanan pelayanan komunikasi dan tenaga elektrik. transaksi dalam negeri dikenakan tarif transaksi antar negara bagian dikenakan tarif atau dan barang impor adalah dikenakan pajak antara dan pajak terendah biasanya diberikan pada pengiriman negara dengan penghasilan rendah (terbelakang). beberapa negara menawarkan penurunan tarif atau penundaan tanggal pembayaran sebagai insentif pajak untuk instalasi pabrik. pajak pelayanan komunikasi dikenai tarif pajak antara dan pajak real estate pajak perpindahan properti normalnya dibayar dengan tarif hingga dalam warisan dan donasi kekayaan dan hak. pajak kota pajak pelayanan dikenakan atas pendapatan kotor oleh beberapa kota. pada intinya tarif pajak berbeda antar kotamadya. tarif lebih tinggi untuk kota yang lebih besar. rumah sakit, sekolah, universitas, konstruksi bangunan, sewa menyewa, tourist dan jasa lainnya membayar pajak ini mulai dari hingga pajak ini harus dibayar pada saat mengimpor barang oleh penyedia jasa yang bukan penduduk. jumlah pajak tahunan antara dan dari penafsiran secara adil berdasarkan nilai pasar dari properti. perancis perancis menerapkan sistem perpajakan classical double taxation, dalam sistem perpajakan ini suatu penghasilan perusahaan dikenai pajak penghasilan tingkat badan dan selanjutnya akan dikenakan pajak tingkat pemegang saham dengan tarif tertentu. pajak pusat badan perusahaan perusahaan merupakan subjek pajak badan perancis untuk setiap penghasilan dari segala bisnis yang dilakukan perancis. suatu perusahaan dikatakan melakukan bisnis perancis jika memiliki suatu bentuk usaha tetap atau memiliki suatu agen perancis. tahun pajak umumnya berakhir pada desember meskipun tiap tiap perusahaan dapat memilih akhir dari tahun pajaknya. tarif badan sekarang ini pajak atas modal capital gains tax secara umum dianggap sebagai penghasilan yang biasa. sejak dari tahun tidak ada pajak yang dikenakan atas penyertaan saham. dalam pelepasan saham, dari keuntungan berasal dari pelepasan saham kualifikasi dikecualikan dari pajak. sisanya dikenakan pajak dengan tarif pajak normal. pajak atas keuntungan cabang perusahaan pajak penjualan ppn pada umumnya, semua aktivitas ekonomis yang diselenggarakan perancis merupakan subjek pajak penjualan ppn (penjualan barang, penyediaan jasa dan intra community acquisitions). tarif pajak berlaku untuk semua aktivitas ekonomi selain yang secara tegas dikecualikan atau subjek yang mendapatkan keringanan tarif atau dengan tarif khusus pajak jaminan sosial: barang dan jasa yang disediakan untuk pekerja dianggap sebagai penghasilan yang dibayar dalam jenis, bertanggung jawab sebagai sumbangan sosial dan pajak penghasilan. pajak lokal berbagai jenis pajak diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah local, (tiga) hal yang penting yaitu sebagai berikut: pajak bumi pajak ini didasarkan pada nilai sewa perumahan yang dimiliki oleh pembayar pajak. pajak perizinan berdasarkan nilai sewa aset tetap yang digunakan untuk bisnis. tingkat pajak yang berlaku ditentukan oleh masyarakat lokal daerah tersebut. pajak residensial pajak yang didasarkan atas nilai sewa suatu properti dikurangi dengan jumlah biaya hidup penghuninya. pajak lainnya meliputi pajak yang sifatnya kecil dan pajak tidak langsung: pajak penghasilan tarif pajak bervariasi dari hingga berdasarkan tingkatan penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan. pajak ini harus dibayar oleh perusahaan perusahaan yang tidak dikenakan pajak penjualan ppn setidaknya dari omset mereka. pajak pegawai magang pajak dibayar dengan tarif dari total upah kotor tahunan dan gaji (untuk perusahaan perusahaan yang memiliki lebih dari karyawan, tarif pajak pemberi kerja magang semua pemberi kerja dengan karyawan antara dan karyawan membayar kontribusi dari total upah tahunan dan gaji sebagai suatu investasi kedalam latihan program kejuruan. tarif dikenakan kepada pemberi kerja yang memiliki lebih dari karyawan. tarif pajak diturunkan hingga yang memiliki kurang dari sepuluh karyawan. pajak partisipasi pembangunan semua pemberi kerja dengan sepuluh karyawan atau lebih harus membayar sedikitnya dari total upah kotor dan gaji untuk bangunan rumah sosial. pajak mobil perusahaan perusahaan perusahaan membayar pajak berdasarkan banyaknya mobil yang didaftarkan perancis sebagai milik mereka sendiri, untuk sewa lebih dari satu bulan atau digunakan oleh karyawan mereka untuk kebutuhan kerjanya dan dikendarai lebih dari per tahun. kendaraan tanpa polusi dikecualikan dalam pajak ini. pajak organik bea meterai hongkong hongkong menerapkan sistem perpajakan territorial, pajak hanya dikenakan pada penghasilan dan laba yang timbul atau bersumber atau diperoleh hongkong. pajak pusat pajak perseroan tarif pajaknya pajak keuntungan cabang tarif pajaknya property tax (pajak kekayaan) standar tarifnya dari nilai guna tanah atau bangunan hongkong bea meterai bea meterai hanya diterapkan untuk transaksi tertentu bea meterai khusus pajak lokal: tidak ada pajak lokal daerah hongkong. india india menerapkan sistem perpajakan klasik dimana penghasilan dikenai pajak tingkat perusahaan (corporate level) dan tidak ada kredit pajak yang diberikan pada tingkat pemegang saham (shareholder). pengenaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu tingkat federal dan tingkat lokal (daerah), secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: federal taxes and levis badan badan lokal dikenakan tarif dan perusahaan asing y9. pajak sekuritas pajak atas modal pajak atas deviden pajak penghasilan perusahaan cabang pajak penjualan pajak lokal stamp duty: bea meterai land and property tax: pbb entry tax: pajak masukan dampak seandainya permohonan uji materiil pemda, perimbangan dpemda, huruf perimbangan dan phpemdadangkan ketentuan dalam merupakan amanat uud yang mengatur mengenai pengenaan pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara. sebaliknya, apabila permohonan pengujian pemda, huruf perimbangan dhal ini dikarenakan potensi badan tidak merata disemua daerah(constitutional review)erhadapmahkamah konstitusi: bukti fotokopi buku santoso brotodihardjo, pengantar ilmu hukum perpajakan, ketika ditata, bandung, hal pengertian pajak menurut prof. drfotokopi bukungka bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, bukti fotokopi worldwide tax guide yang diterbitkan oleh pkf tahun bukti fotokopi buku dr. mahfud sidik, dkk, dana alokasi umum, penerbit buku kompas, jakarta, hal berbagai literatur ilmu: selain itu, pemerintah juga mengajukan dua orang ahli yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal oktober sebagai berikut: prof. robert arthur simanjuntak, s.e., sc. berdasarkan amanat undang undang dasar nkri dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. masing masing provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. dalam konteks negara kesatuan, pemerintah nasional pusat dibentuk terlebih dahulu sebelum pembentukan pemerintah daerah. dengan demikian, urusan pemerintahan akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. masing masing pemerintahan mempunyai urusan sendiri, namun tanggung jawab akhir dari urusan tersebut tetap ada tangan pemerintah pusat. pemerintahan daerah provinsi, kabupatentugas pembantuan. pembagian nkri menjadi provinsi, kabupaten dan kota, dan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan keuangandasarkan pertimbangan tersebut atas, pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mencakup pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, pembagian sumber keuangan, yang sejalan dengan pembagian urusan dan tats cara penyelenggaraan urusan tersebut dan pengaturan mengenai prinsip prinsip pengelolaan keuangan daerah. untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan asas otonomi, daerah provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi daerah. pemberian kewenangan ini mesti disesuaikan dengan tanggung jawab dalam urusan pemerintahan. kewenangan daerah yang semakin besar dalam perpajakan retribusi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengeluaran daerah. daerah akan selalu dapat mengaitkan antara tingkat pelayanan dengan pembebanan pajak retribusi. namun demikian, pemberian kewenangan perpajakan kepada daerah harus mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan stabilitas makroekonomi nasional. penyerahan pajak pusat kepada daerah semestinya tidak mengurangi kemampuan pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. penyerahan pajak pusat kepada daerah ini juga mesti memperhatikan berbagai kriteria perpajakan. karena pertimbangan efisiensi, efektivitas dan kapasitas, maka pada umumnya sumber sumber pendapatan yang potensial dikuasai oleh pusat. ini adalah praktik yang lazim dunia internasional. oleh karena itulah dilakukan juga praktik bagi hasil dan transfer dari pusat kepada daerah. dalam era otonomi daerah indonesia, maka dikenal adanya. secara keseluruhan, dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah yang muncul sebagai bahwa dengan demikian,faktanya pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan adil dan selaras. padahal dalam penjelasan ditentukan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintah. bahwa yang dimaksud dengan adil dan selaras berdasarkan kamus besar bahasa indonesia adalah: adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak: keputusan hakim itu: berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran: sepatutnya, tidak sewenang wenang: selaras adalah sama laras, setara, serasi, sesuai, sepadan. bahwa pelaksanaan adil dan selaras haruslah dimaknai dengan memasukan juga pembagian dana bagi yang hasil yang bersumber pajak dan pajak badan sebagaimana diperlakukan juga terhadap pajak orang pribadi. bahwa terkait dengan pengujian huruf tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap uud dapat kami jelaskan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ditentukan dana perimbangan terdiri atas: dana bagi hasil: dana alokasi umum dan dana alokasi khusus . bahwa selanjutnya berdasarkan menentukan bahwa dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam . konsekuensi dikuasainya sumber sumber penerimaan negara yang potensial oleh pemerintah pusat, sekaligus juga untuk mengatasi ketimpangan antar daerah. ketiga komponen dana perimbangan tersebut boleh dikatakan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. selama hampir sebelas tahun pelaksanaan desentralisasi indonesia, dau selalu menjadi komponen yang dominan dari dana perimbangan (sekitar dua pertiga), meskipun ada kecenderungan porsinya menurun. dbh menyusul tempat kedua dengan besar fluktuatif antara sisanya adalah dak, yang walaupun jumlahnya relatif kecil namun cenderung terus meningkat. jumlah komponen komponen yang serupa itu bukannya tanpa makna. dana bagi hasil dialokasikan dari pendapatan tertentu kepada daerah dengan persentase tertentu yang ditetapkan dalam uu. dbh ini bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal vertikal, dan sekaligus memberi akses kepada daerah terhadap sumber sumber penerimaan yang relatif besar yang dikuasai oleh pusat. dbh juga dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi daerah untuk mengoptimalkan penerimaan yang dibagihasilkan tersebut dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. pajak yang dibayarkan masyarakat akan dikembalikan kepada daerah yang bersangkutan, dengan harapan pada gilirannya nanti akan mendorong peningkatan penerimaan negara. namun tidak semua pendapatan negara dapat dibagikan langsung kepada daerah. penerimaan negara yang yang dapat dibagihasilkan adalah pendapatan yang dapat dengan mudah diidentifikasi daerah penghasilan dan beban pajaknya sebagian besar ditanggung oleh masyarakat setempat. sejak melaksanakan otonomi daerah tahun indonesia membagihasilkan penerimaan dari pajak dan dari sumber daya alam. seluruh dbh ini bersifat block grant. karena dalam kenyataannya potensi pajak dan sda yang penerimaannya dibagihasilkan tersebut atas persebarannya tidak merata, hanya terkonsentrasi daerah daerah tertentu, maka alokasi dbh menambah serius persoalan ketimpangan antar daerah yang secara alamiah sudah ada indonesia. disinilah dau diharapkan bisa berperan. dau bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. dau dialokasikan berdasarkan suatu formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. karena ketidakmerataan kemampuan fiskal antar daerah indonesia sangat serius, maka jumlah dau dibuat signifikan agar bisa menjalankan fungsinya sebagai legalization grant. sementara dak dimaksudkan untuk membantu kegiatan kegiatan khusus daerah tertentu yang merupakan urusan daerah. pada dasarnya tujuan alokasi dak adalah: (i) dan infrastruktur, dan (ii) untuk kebijakan kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. komposisi yang sedemikian tersebut atas tidak boleh berubah drastis, agar fungsi masing masing tidak terganggu. kalaupun ingin melakukan perubahan porsi yang akan mengakibatkan penurunan porsi dau, maka yang seharusnya dinaikkan porsinya adalah dak, bukan dbh yang berdampak kurang baik terhadap keseimbangan fiskal antar daerah. walaupun sistem transfer dengan dana perimbangan ini relatif sudah mapan, tetap terjadi gejolak dan tarik menarik menyangkut alokasi dan penguasaan sumber sumber keuangan, sejak awal otonomi dan bahkan sampai saat sekarang. pada umumnya isu isu yang dipertikaikan sehingga terjadi tarik menarik antara pusat dan daerah ini mencakup tiga hal pokok. pertama, wewenang dan tugas daerah (expenditure assignment). kedua, wewenang daerah untuk memungut pajak (tax assignment). ketiga, sistem transfer antar pemerintahan (intergovernmental fiscal transfer). berbagai literatur keuangan negara memang menyebutkan ketiga hal tersebut sebagai masalah masalah fiskal yang mendasar dalam sistem pemerintahan bertingkat (multi level government), sebagai hasil interaksi antara pusat dengan daerah (sub nation). pembahasan mengenai kemungkinan dbh dari badan ini terkait masalah kedua dan ketiga, dengan memperhatikan prinsip prinsip ekonom keuangan negara dan praktik internasional. ide yang menjadi landasan adalah bahwa adanya local taking power yang "cukup" merupakan necessary condition bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas sehubungan dengan adanya ketidaksetaraan antara kewenangan fiskal daerah relatif dibandingkan beban fungsi tanggung jawabnya, maka kewenangan fiskal daerah, khususnya dalam bidang penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan. hal ini mencakup kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan dan memperluas basis pajak daerah serta kewenangan pengelolaan administrasi perpajakan termasuk dalam penetapan dan penyesuaian besarnya tarif pajak. perluasan kewenangan pembajakan pemerintah daerah tersebut dapat meliputi, perluasan pajak daerah (own taxes) maupun melalui pemberian hak untuk memungut pajak yang tumpang tindih dengan basis pajak pusat (overlapping taxes) yang sering juga disebut dengan "piggyback taxes", dimana pemerintah pusat dan daerah mengenakan pajak atas basis pajak yang sama namun masing masing memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif yang akan dikenakan terhadap basis pajak tersebut. seperti disebutkan sebelumnya, selama ini upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pendapatan daerah lebih fokus kepada menambah jenis jenis pajak yang boleh dipungut. persoalannya adalah berbagai jenis pajak yang potensial sudah menjadi pajak pusat. sehingga penambahan jenis pajak daerah untuk peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah tersebut malah bisa mendistorsi keuangan negara dan perekonomian secara keseluruhan. oleh karena itu, pemikiran yang cermat mesti dilakukan untuk mencari jenis jenis pajak yang dapat diterapkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. selain itu, mesti ditekankan pula pentingnya sinkronisasi perpajakan pemerintah pusat dengan daerah. dalam rangka mencari tabu dan menyusun sumber sumber penerimaan yang layak, cocok dan sinkron untuk setiap tingkatan pemerintahan indonesia, perlu dipahami dulu teori dan berbagai konsep yang lazim dikenal serta digunakan dalam tax assignment. pengalaman negara negara lain juga seyogyanya dijadikan acuan. musgraves menggunakan kriteria equity (konsistensi antara sumber sumber penerimaan dengan kebutuhan pengeluaran) dan efficiency (biaya yang sekecil mungkin) sebagai landasan untuk mengembangkan prinsip prinsip tax assignment sebagai berikut: (i) pajak pajak yang sifatnya progresif dan distributif seyogianya menjadi pajak nasional pusat, (ii) pajak pajak yang cocok dan dapat digunakan untuk stabilisasi ekonomi seyogianya menjadi pajak nasional pusat: (iii) pajak pajak yang basisnya tidak merata antar daerah seyogianya menjadi pajak nasional pusat:, (iv) pajak atas faktor faktor produksi atau objek yang mobil seyogianya menjadi pajak nasional pusat: (v) pajak pajak yang basisnya "menetap" (residence based) seyogianya menjadi pajak daerah (utamanya: provinsi), (vi) pajak atas faktor faktor atau objek yang tidak mobil sama sekali seyogianya menjadi pajak daerah (utamanya: kota kabupaten), dan (vii) pajak atas manfaat yang diberikan (benefit taxes) dan retribusi (user charges) dapat dikenakan oleh setiap tingkatan pemerintah. landasan lain yang dapat digunakan untuk tax assignment dan sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip prinsip musgraves atas, adalah dua kriteria berikut: ii) efisiensi dalam administrasi perpajakan. tingkat pemerintahan yang memiliki informasi terbaik dan terlengkap atas suatu objek pajak adalah yang berwenang bertanggung jawab atas pajak tersebut. sebagai misal, untuk perusahaan, pusat lah yang paling mungkin memiliki informasi akurat menyangkut pendapatan perusahaan dari berbagai sumber dalam dan luar negeri. lain pihak, untuk pajak properti, pemerintah daerah relatif memiliki keunggulan dibanding pusat untuk melakukan penilaian maupun evaluasi properti daerahnya, dan (ii) kebutuhan fiskal. berdasarkan kriteria ini, sumber dan instrumen penerimaan seyogianya sepadan dan sedekat mungkin dengan kebutuhan penerimaan. jadi, instrumen penerimaan perpajakan yang digunakan untuk mendorong pencapaian suatu kebijakan seyogianya diserahkan kepada tingkat pemerintahan yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut. pajak pajak yang bersifat progresif distributif, yang bisa sebagai alat stabilisasi, dan yang terkait sumber daya alam, lebih cocok tangan pemerintah pusat. sementara tol antar kota seyogyanya menjadi kewenangan provinsi. selama pelaksanaan otonomi daerah sejak tidak dapat dimungkiri bahwa persoalan ketimpangan fiskal vertikal (pusat daerah) tidak mengalami perubahan yang berarti. dengan fokus pemerintahan kabupaten kota, maka porsi pad terhadap total penerimaan daerah hanya meningkat sedikit dari sekitar 5y5 pada awal menjadi sekitar pada artinya, sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat meskipun sudah tahun lebih melaksanakan otonomi daerah. oleh karena itu, upaya penguatan local taking autonomy mesti terus menerus dilakukan. upaya yang terkini adalah diterbitkannya nomor tahun sebagai revisi dari nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah. disadari sejak awal bahwa sasaran untuk memperkuat pad akan menghadapi kendala teoretis (justifikasi akademis) maupun masalah praktis administratif. sumber sumber pajak yang potensial memang jauh lebih cocok bila menjadi kewenangan pusat, sehingga tidak bisa ditransfer menjadi pajak daerah. oleh karena itu, langkah yang bisa dan kerap kali dituntut untuk ditempuh adalah lewat pemberian atau penguatan dana bagi hasil kepada daerah, baik yang bersumber dari penerimaan pajak maupun dari bukan pajak (sumber daya alam). namun, sejumlah kriteria seyogyanya dipenuhi dalam melaksanakan bagi hasil ini. dalam banyak kasus, kriteria kriteria ini dilanggar karena pertimbangan politis. meskipun demikian, negara yang seluas dan majemuk indonesia, dimana kapasitas fiskal dan potensi penerimaan daerah daerah sedemikian bervariasi, maka tidak mudah untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal ini tanpa membawa dampak kepada ketimpangan fiskal horizontal (antar daerah) yang semakin memburuk. langkah yang ditempuh indonesia sejak awal pelaksanaan desentralisasi berupa bagi hasil sumber daya alam dan bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi, sudah cukup berhasil untuk mengurangi masalah ketimpangan fiskal vertikal. namun, praktik ini menyebabkan semakin miliknya persoalan ketimpangan fiskal horizontal yang secara natural memang pasti terjadi indonesia yang kondisi antar daerah nya sangat bervariasi. lebih jauh, bagi hasil tersebut sesungguhnya juga kurang memiliki dasar (argumen) teoritis yang memadai. maka pemikiran untuk membagihasilkan badan menurut hemat ahli akan menambah ruwet persoalan ketimpangan horizontal, selain landasan teorinya yang lemah. samping itu, jumlah (pool) dana yang akan digunakan dalam rangka alokasi dau menjadi berkurang, yang konsekuensi logonya adalah menurunnya efektivitas dau sebagai alat pemerataan kemampuan fiskal. dari kaca mata ilmu keuangan negara, sejak awal sesungguhnya indonesia sudah memilih jalan untuk melakukan expenditure decentralization daripada revenue decentralization. artinya, diskresi atau kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah itu lebih kepada kewenangan keleluasaan untuk membelanjakan anggaran sesuai prioritas yang ditetapkan daerah, dan bukan kepada kewenangan yang signifikan dalam menghimpun pendapatan, mengingat ketidakmerataan potensi antar daerah tersebut. titik berat pada expenditure decentralization ini sama sekali tidak mengurangi arti dari otonomi daerah, sebab sasaran dari pelaksanaan otonomi daerah bukannya kepada kebebasan, tetapi kepada demokratisasi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. banyak negara dunia yang melaksanakan desentralisasi dengan cara serupa. karena itu, isu yang sangat penting sini adalah bagaimana daerah bisa membelanjakan anggarannya secara tepat, efisien dan efektif dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. ini yang kurang menjadi perhatian selama hampir sebelas tahun pelaksanaan otonomi daerah. kita terlalu disibukkan dengan perdebatan seputar sumber sumber penerimaan. rendahnya kualitas belanja daerah, terutama karena rendahnya porsi anggaran yang digunakan untuk pelayanan publik, samping masalah masalah penyerapan yang lambat dan masih banyaknya dana publik yang menganggur perbankan, adalah masalah yang mesti atasi dengan segera, meskipun demikian, dalam jangka menengah depan, tetap terbuka upaya penguatan keuangan daerah. menurut hemat kami, praktik bagi hasil orang pribadi yand sudah diterapkan selama hampir sepuluh tahun ini bukan pilihan yang tepat, mengingat ketidakmerataan potensi dan kecenderungan sifat mobilitas objek pajaknya. hal yang sama, bahkan lebih lemah secara teoretis adalah bagi hasil badan, karena selain mobilitas tinggi dan tingkat exploration yang tinggi, badanbadan usaha juga punya kecenderungan untuk melakukan bisnis berbagai tempat daerah. pilihan yang lebih sesuai adalah misalnya, lewat bagi hasil ppn atau serta piggyback (open) dari orang pribadi. pilihan pilihan ini akan lebih menjamin akuntabilitas dalam rangka penegakan good governance daerah. namun demikian, tentu saja dibutuhkan banyak persiapan dan adanya kajian yang mendalam sebelum hal hal ini bisa diimplementasikan. ahli prof. dr. guna, sc., ak. uud menyatakan bahwa indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang, dkonteks negara kesatuan, negara adalah negaranya provinsi, kabupaten kota, sedangkan provinsi, kabupaten dan kota adalah daerahnya negara. satu sama lain merupakan satu kesatuan integral utuh yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan dan tugas berbantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, dan sebagainya saling melengkapi dan mendukung demi tercapainya tujuan negara. menurut pemda,diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan otonomi daerah tetap berada dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional indonesia. untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah seluas luasnya dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia, uud antara lain mengamanatkan penyusunan undang undang tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pelaksanaannya secara adil dan selaras. uud yang antara lain berbunyi undang undang", merupakan dasar filosofis konstitusional pembentukan perimbangan keuangan. pendekatan dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah money follows function yang berarti kementerian keuangan, kenneth davey, dalam nick deras, al,.ada jalan tengah dari kedua pendapat peran pemda dimaksud misalnya keinginan pemda mendapat wewenang luas atau setidak tidaknya tanggung jawab tertentu, karena perbedaan letak dan lingkungan punya dampak tertentu dan pemecahan tunggal, satu ukuran untuk semua tidaklah tepat. negara selain indonesia pun terdapat dualisme sikap, antara pentingnya peranan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta pentingnya peranan tuntunan pemerintah pusat, yang disebabkan oleh beberapa pertimbangan seperti: kekhawatiran gangguan keutuhan negara kesatuan dengan adanya anasir pemecah belah, terutama apabila stabilitas terganggu, pemantapan keseimbangan politik dan keadilan pembagian sumber daya antar daerah, dan berkaca dengan pengalaman gejolak separatisme terdapat keinginan pusat untuk memegang kendali pembangunan ekonomi melalui fungsi fiskal pemerintah (alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi). musgraves menyatakan bahwa untuk tujuan efisiensi fungsi alokasi, tergantung pada luas manfaat pelayanan yang diberikan kendali, dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah, sedang fungsi distribusi dan stabilisasi, karena keterbatasan wewenang pemda dan mobilitas faktor ekonomi, sebaiknya dikendalikan pemerintah pusat. sehubungan dengan mekanisme pajak penghasilan ph) dapat kami sampaikan bahwa indonesia mengikuti international best practices seperti pemberlakuan sistem self assessment diikuti dengan self payment (berupa dan self settlement (penerbitan skp) dan sistem withholding (berupa dan serta pengaturan perundang undangan atas orang pribadi dan badan dilaksanakan dalam satu undang undang. pengenaan pajak berdasar prinsip pertalian subjektif (subjective allegiance) dengan residence base taxation dan pertalian objektif (objective allegiance) dengan source base taxation. orang pribadi menjadi residence tax player wajib pajak dalam negeri wpd) apabila: bertempat tinggal indonesia, atau berada indonesia lebih dari hari, atau mempunyai that untuk tinggal indonesia, tanpa memperhatikan kewarganegaraannya orang yang tidak memenuhi salah satu kriteria itu, disebut wajib pajak luar negeri pln) dan dikenakan pajak berdasar source base taxation atas penghasilan yang diperoleh dari sumber indonesia. sementara itu, wpd dikenakan pajak berdasar worldwide basis atas semua penghasilan yang diperoleh dari indonesia dan dari luar indonesia dengan pemberian tax credit atas pajak yang dibayar luar negeri ph). badan yang didirikan indonesia atau bertempat kedudukan indonesia dianggap sebagai wpd apakah seseorang memperoleh penghasilan yang bersumber suatu wilayah nkri bukan ditentukan berdasar tempat tinggal atau ktp tetapi berdasar salah satu dari beberapa kriteria menurut. seperti: dividen dan keuntungan sekuritas tempat pendirian atau kedudukan emiten saham, bunga, royalti dan sewa harta gerak menurut tempat kedudukan atau keberadaan pembayar atau penanggung beban biaya, sewa harta gerak menurut situs harta, imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan menurut tempat kedudukan pembayar atau penanggung beban (bukan ktp penerima), penghasilan usaha menurut tempat usaha dijalankan (bukan alamat pengusaha), keuntungan pengalihan hak penambangan menurut lokasi tambang, dan sebagainya. penghasilan sehubungan dengan kegiatan lintas kabupaten, kota, provinsi dan negara memerlukan ketekunan dalam penentuan letak sumber penghasilannya dan kadang kala bisa dianulir oleh perjanjian pajak berganda p3b) sesuai dengan adenium hukum internasional seperti pasta sun pertanda, lex specialis derogat legi generali, dan lex superior derogat legi inferior. sesuai dengan sistem self assessment setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk peroleh npp, menghitung dan membayar sendiri pajak yang berhutang dan melaporkan dalam spt. dalam waktu tahun kantor pajak dapat menerbitkan ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan, yang penasihatnya dapat dipaksakan. perolehan penerimaan pajak indonesia masih belum memuaskan, masih sekitar sampai dari pdb sampai termasuk pajak daerah) mahfud sidik, sementara itu, tax ratio penerimaan pajak negara non oecd kawasan asia sekitar dan negara oecd kawasan asia dari potensi fiskal tahun sebesar triliun direncanakan diterima triliun mahfud sidik, itupun hanya tercapai triliun depkes, sebagaimana disitir ahmad aris dari bisnis indonesia). perolehan yang kurang memuaskan ini antara lain merupakan cerminan dari belum optimalnya rentang basis pajak utama dan ketidakpatuhan para wajib pajak serta kurang efektifnya administrasi pajak. selain itu, masih belum kuatnya budaya membayar pajak bahwa meski demikian, lagi lagi dalam huruf memberikan batasan dengan menentukan bahwahwa sesuai sebagaimana disebut atas menentukan bahwa pengertian pajak mencakup tidak hanya orang pribadi namun juga pajak badan. bahwa dalam penjelasan sendiri dijelaskan . bahwa dengan adanya pembatasan dana bagi hasil yang hanya bersumber pada pajak orang pribadi menyebabkan adanya pembagian yang tidak proporsional, demokratis, adil dan transparan. padahal pajak badan tidak hanya dipungut dan bersumber dari pemerintah pusat saja kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha wilayah pemerintah pusat, melainkan juga berasal perusahaan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha wilayah pemerintah kabupaten, termasuk pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh para pemohon. bahwa dengan tidak dicantumkannya pajak badan dalam ketentuan menyebabkan daerah tidak memperoleh pajak yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha wilayah pemerintah kabupaten sehingga menimbulkan ketidakseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. keadilan yang berimbang tidak hanya diartikan dengan berapa prosentase pendapatan antara pemerintah indonesia dan terdapat stigma bahwa perolehan dari pajak belum dipergunakan sebagaimana mestinya mahfud sidik, mengingat bahwa pada tahun sekitar pendapatan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota berupa transfer dana perimbangan nampaknya diperlukan kontribusi dan partisipasi aktif produktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menaikkan penerimaan pajak penghasilan ph) dengan mengurangi tax gap yang saat ini sebesar y4. partisipasi dan kontribusi aktif produktif pemda yang bersinergi dengan pemerintah pusat ditjen pajak) dalam mensukseskan sensus pajak nasional dalam rangka meningkatkan penerimaan misalnya dengan beberapa upaya termasuk: menginventarisir, melokalisir, mengidentifikasi, dan menemukan orang pribadi dan badan yang aktif bekerja dan berusaha untuk terdaftar menjadi wajib pajak dan ber npp. sehingga meningkatkan jumlah terdaftar, aktif bekerja dan berusaha (potensi). menghimbau mereka yang ternak tar, memantau dan mengawasi pemasukan dan pelaporan spt sehingga rasio spt terhadap kelompok efektif naik. memberikan iklim usaha yang kondusif sehingga usahanya maju, dan mengawasinya berdasar pengelolaan data transaksi usaha dan bisnis secara sistematis dan efektif seraya memanfaatkannya untuk pemantauan, himbauan, dan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan kejelasan pengisian spt sehingga membayar pajak semestinya berdasar objek yang selengkapnya dan sebenarnya. potensi penerimaan (termasuk migas) sekitar triliun (atau triliun tanpa migas). realisasi penerimaan sekitar triliun, sehingga masih terdapat ruang optimalisasi sekitar triliun. kurang jatuhnya wajib pajak pada tahun dapat terlihat dari data ditjen pajak, sebagaimana disitir agus supriyadi dan bambang jatmiko dalam bisnis indonesia sebagai berikut: keterangan orang pribadi badan usaha meta populasi juta juta aktif bekerja berusaha juta juta pelaporan spt juta berdasar spt triliun triliun secara umum sumber sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri antara lain dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan yang bersumber dari apbn yang meliputi dana bagi hasil dbh), dana alokasi umum dau), dan dana alokasi khusus dak). dbh termasuk bagi basil pajak bumi dan bangunan pbb), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) sebelum ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah) pajak penghasilan ph) orang pribadi, yaitu dan semakin kecil tax gap akan meningkatkan penerimaan dan sekaligus meningkatkan bagi hasil orang pribadi. beberapa sifat orang pribadi termasuk, keterbatasan modal, tenaga, ski dan kemampuan manajerial dan teknis, penyebaran risiko, menyebabkan mobilitas subjek rendah dan cakupan objek pajak tidak dinamis. pop lebih mudah dikaitkan dengan wilayah geografis pemerintahan, demikian juga jangkauan kegiatan usaha dan pekerjaannya relatif kurang kompleks melintas batas beberapa wilayah pemerintahan sehingga baik subjek maupun objek pajaknya relatif mudah mengidentifikasi dan melokalisir serta mengaitkan dengan satu atau beberapa daerah pemerintahan. dengan demikian penentuan letak daerah wilayah sumber penghasilan sederhana (mungkin tidak banyak terjadi dual atau multiple source dengan wilayah kabupaten kota provinsi apalagi lintas negara). hal ini akan mempermudah pembagian hasil dengan daerah secara serasi dan adil (misalnya menurut daerah sumber penghasilan, dengan pertimbangan domisili, dan sebagai berikut). ini berbeda dengan badan dengan adanya kemampuan permodalan, sumber daya manusia, ski dan manajerial, dan alokasi risiko secara jelas memberikan kesempatan mobilitas dan dinominasi yang tinggi baik subjek maupun objek pajaknya tidak hanya lintas kabupaten kota provinsi bahkan lintas negara. kaitannya dengan lokasi, orang pribadi berdasar ktp elektronik, yang hanya ktp untuk seluruh indonesia, menjadikan mobilitasnya rendah dan gampang mengidentifikasi dan mengurangi penyelundupan pajak melalui migrasi. hal ini akan berbeda dengan badan yang didasarkan atas kriteria tempat kedudukan yang dengan berbagai alasan dapat mudah dipindahkan dengan akta notaris sehingga npw nya bisa berpindah pindah. apalagi karena alasan pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak agar kepatuhannya meningkat, terdaftarnya dapat dipindahkan secara administratif dari kpp pratama, kpp madya, kpp khusus dan bahkan kpp lto. belum lagi sengketa pajak dengan wajib pajak dan dengan negara manca yang menyebabkan kurang pastinya jumlah penerimaan dari satu wajib pajak badan. pada umumnya agar secara administratif mudah dibagi hasilkan, suatu jenis pajak harus mempunyai beberapa kriteria, termasuk: penerimaannya cukup, produktif, elastis (terhadap pertumbuhan ekonomi) dan berkesinambungan. potensi penerimaan dan basisnya relatif merata antar daerah hingga tidak menyebabkan kesenjangan horizontal. lokasi pemungutannya (tax collection) kurang lebih identik dengan daerah tempat pembayar pajak sehingga ada kaitan antara penyediaan barang publik oleh pemerintah daerah dengan manfaat barang publik dan sekaligus pembayar pajak. penentuan letak daerah sumber penerima pajak tidak memerlukan penentuan yang rumit, komplek dan sembarang (arbitrasi) sehingga memberikan unsur keadilan dan keserasian. walaupun bukannya tidak bisa dibagi hasilkan, nampaknya sementara ini orang pribadi lebih mudah, adil dan: selaras untuk dibagi. hasilkan dengan pemerintah daerah. karena menyangkut budget policy dalam negara kesatuan republik indonesia, besarannya apakah atau lebih tentu dapat dimusyawarahkan dengan baik dalam proses penyusunan undang undang yang bersangkutan antara dpr (sebagai wakil rakyat) dengan pemerintah. alokasi dbh berdasar peraturan yang berlaku saat ini (pp tahun adalah sbb: bagian pemerintah dan pemerintah daerah mungkin diselaraskan dengan asumsi peranan masing masing tingkat pemerintahan dalam keseluruhan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (misalnya, menurut musgraves, sementara fungsi fiskal alokasi dilaksanakan baik oleh pusat dan daerah, fungsi distribusi dan stabilisasi dilaksanakan pusat), bagian daerah mungkin diselaraskan dengan peranan masing masing tingkat pemerintahan dalam keseluruhan pemerintahan kesatuan provinsi, sehingga provinsi dialokasikan dan kabupaten kota bagian kabupaten kota dialokasikan secara adil berdasar kabupaten kota tempat wajib pajak terdaftar sebesar karena selain sebagai lokasi sumber penghasilan juga menyediakan hampir sebagian besar pelayanan publik sehingga dapat berusaha bekerja peroleh penghasilan. sementara itu, selaras dengan semangat negara kesatuan dalam kebersamaan wilayah provinsi dan menjaga keseimbangan horisontal sisa dari seluruh kabupaten kota dikumpulkan dan dibagikan secara adil merata kepada semua kabupaten kota dalam provinsi tersebut. sehingga secara relatif tiap kabupaten kota secara adil dan merata serta selaras dengan semangat negara kesatuan tetap memperoleh bagian yang bersumber wilayah daerahnya. sehubungan dengan penerimaan badan, data penerimaan dan per kanwil provinsi tahun nampak sebagai berikut: nanggroe aceh darussalam sumatera utara riau dan kepri sumatera barat dan jambi sumsel dan kep. babel bengkulu dan lampung jakarta banten jawa barat jawa tengah diy jawa timur kalbar kalsel dan kalteng kaltim sulsel, sulbar, sultra sulut, sulteng, gor, dan malut bali ntb dan ntt papua dan maluku tabel tersebut atas menunjukkan bahwa dalam badan terdapat fenomena sekurang meratakan potensi penerimaan, basis pembajakan dan realisasi penerimaan serta ketidak samaran lokasi pemungutan dengan pembayar pajak. pemaksaan bagi hasil badan dengan model bagi hasil menurut sistem perpajakan sekarang, mungkin dapat berakibat terjadinya ketimpangan pendapatan horisontal dan vertikal yang dapat menimbulkan kecemburuan horisontal, ketidak adilan dan sekurang sebag(menurut pemerintah) penerimaan badan sudah diteruskan kepada daerah melalui dau sekurang kurangnya dari pendapatan dalam negeri neto. sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa nampaknya para perumus sangat hati hati, waspada dan arif bijaksana dalam merumuskan uud mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menurut pemahaman saya, tidak secara eksplisit, jelas, tegas dan gamblang menyebut apa yang akan dibagi hasilkan (misalnya apakah semua jenis, atau satu jenis pajak, atau hanya satu bagian dari satu jenis pajak), seberapa banyak jumlah yang harus dibagi (sebagian atau semuanya), dan bagaimana membaginya. rambu rambu yang disebut adalah bahwa pembagian dan pelaksanaannya secara adil dan selaras berdasar undang undang. oleh karena tidak ada spesifikasi jenis pajak apa dan seberapa banyak yang harus dibagikan, dan "sebagian op) telah dialokasikan secara adil kepada kabupaten kota berdasar tempat terdaftar wajib pajak, lokasi sumber penghasilan kena pajak, serasi dengan pemberian hampir sebagian besar pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, dan merata kepada semua kabupaten kota, selaras dengan pelaksanaan semangat negara kesatuan republik indonesia dalam satu wilayah provinsi, dan juga selaras dengan peran masing masing tingkat pemerintahan dalam seluruh pemerintahan provinsi dan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, sehubungan dengan rasanya tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan uud barangkali malah merupakan suatu kearifan dari para perumus pemda, perimbangan keuangan dan membuat suatu kebijakan bagi hasil pajak dalam rangka budget policy, dimulai dengan sebagian of, yang kemudian hari sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi penerimaan negara dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan zaman dengan tetap mempertahankan keadilan dan keselarasan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia. pengembangan dimaksud mungkin apakah berupa tax sharing dengan peggy backing, atau revenue sharing dengan bagi hasil, tax empowering kepada pemda, apakah untuk satu jenis atau beberapa jenis pajak dengan tetap mempertahankan daya saing sistem pajak nasional, diserahkan kepada kreativitas dan kearifan para legislator yang akan datang.frasa orang pribad4j menimbang bahwa permohonan para pemohon adalah menguji frasa orang pribadi dalam huruf pemda,jamin oleh ketentuan uud dirugikan oleh berlakunya huruf pemda, huruf dan sepanjang menyangkut frasa orang pribadi . faktanya, menurut para pemohon,badan termasuk subjek pajak sehingga merupakan jenis dana yang seharusnya dibagihasilkan. menurut para pemohon, hak konstitusional mereka dirugikan akibat tidak dibagihasilkannya badan yang menurut pembagian keuanganengan demikian, menurut para pemohon, frasa orang pribadi merugikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana ditentukan dalam uud i3. menimbang bahwa sehubungan dengan kedudukan hukum para pemohon, menurut mahkamah,alah satu aspek yang harus dilaksanakan secara adil dan selaras adalah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. merujukdan termasuk subjek pajak sehingga merupakan jenis dana yang seharusnya dibagihasilkan. bahwa kewajiban bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam huruf pemda menyatakan. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah . kemudianyang terdiri dari pendapatan asli daerah: dana perimbangan, dan lain lain pendapatan (vide 2004j: i3. menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan atas, menurut mahkamah, para pemohon memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uud yangilikiterdapat kemungkakan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohomenimbang bahwa yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon adalah berkaitan dengan dimasukkannya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam dana bagi hasil dan tidak memasukkan wajib pajak badan dalam dana bagi hasil, sehingga menurut para pemohon frasa orang pribadi bertentangan dengan uud adapun tersebut adalah: pusat dan daerah, melainkan juga dari jenis pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah. bahwa dengan demikianterkait dengan pengujian terhadap uud dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa berdasarkan yaitu: yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi, .bahwa berdasarkerujuk pada pelaksanaan dari ketentuan hanya dapat dilaksanakan dengan adil dan selaras apabila badan termasuk dana yang dibagihasilkan antara pemerintah dan pemerintah daerah. bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jenis yang dibagihasilkan kedaerah sebagaimana dimuat dalam tiga undang undang guobahwa merujuk pada pengaturan berbagai jenis subjek pajak tersebut, seharusnya badan termasuk jenis dana yang dibagihasilkan. huruf pemda: pajak penghasilan ph) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. huruf pajak penghasilan ph) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri danmenimbang bahwa sebelum mempertimbangkan frasa orang pribadi bertentangan atau tidak bertentangan dengan uud terlebih dahulu mahkamah memberikan pertimbangan mengenai hubungan pusat dan daerah, sebagai berikut:adil dan selaras. namun demikian uud belum secara jelas, tegas, serta rinci menyebutkan apa yang akan dibagi, jumlah yang akan dibagi, dan tata cara membaginya hanya secara tersurat menyebut rambu rambu pembagian dan pelaksanaannya secara adil dan selaras berdasar undang undangdaerah, pemerintah pusat memerlukan sumber dana yang cukup banyakalah satu sumber dana tersebut adalah pajak, oleh karena itusehubungan dengan hal tersebut kemudianyang sebelumnyamenghitung pajak oleh pemerintah (official assessment) menjadi menghitung pajak sendiri (self assessment)alam menentukandengan demikian pajak yang dikenakan pada orang pribadi dan badan telah sesuai dengan uud selanjutnya mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah guna melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam uud perlu diatur antara lain mengenai perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara pusat dan daerah. perimbangan keuangan tersebutjadi semakin banyak. hal itu dilakukan karena terjadinya perubahan hubungan kewenangan setelah perubahan uud dengan pemberian urusan yang lebih banyak kepada daerah. dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari apbn yang terdiri atas, dana alokasi umum dau), dana alokasi khusus dak), dan dana bagi hasil dbh, dan pemdayang adil dan selaras, serta tidak terdapat ketimpangan alokasi penerimaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang kaya sumber daya alamnya dan daerah yang kurang atau tidak memiliki kekayaan sumber daya alam. sebagai pengganti undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengatur tentang kebijakan pemerataan vertikal dan hubungan keuangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dengan diterapkannya kebijakan pemerataan horizontal. kebijakan pemerataan vertikal dilatarbelakangi suatu kondisi selama orde baru, yang dalam aturan dan praktiknypemerintah daerah. daerah daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti aceh dan irian jaya (sekarang papua)anyak dalam bagi hasil dibandingkan sebelumnya, kebijakan pemerataan horizontal, selain dilakukan dengan mengalokasikan dana melalui dana bagi hasil dbh), dilakukan pula melalui dana alokasi umum dau) dan dana alokasi khusus dak), yang secara faktual peran dau dan dak dapat dijadikan penghalang dalam pembagian dana bagian daerah yang didasarkan atas penghasilan daerahumber daya alam terbatas pada daerah daerah tertentu, menimbang bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah lebih lanjut adalah, apakah dengan tidak dicantumkannya pajak badan dalam ketentuan huruf pemda, huruf dan maka frasa orang pribadi menjadi bertentangan atau tidak bertentangan dengan uud menimbang, adalah benar bahwa subjek pajak menurut antara lain, mencakup orang pribadi dan badan, namun dengan tidak adanya kata badan dalam huruf pemda, huruf dan tidak berarti frasa orang pribadi menjadi bertentangan dengan uud apabila frasa orang pribadi dinyatakan bertentangan dengan uud maka justru merugikan pemerintah daerah, karena pajak orang pribadi akan kembali pemerintah pusat seperti sebelum adanya uud yang kemudian dijabarkan dalam pemda dan samping itu, jikjustruapalagi dalam praktik, menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, dimasukkannya atau tidak dimasukkannya pajak badan atau hanya memasukkan orang pribadi dalam dana bagi hasil kepada pemerintah daerah merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang undang yang sangat tergantung pada kebutuhan sesuai dengan dinamika perkembangan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. hal demikian dilakukan juga dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat indonesia sebagaimana diamanatkan dalamdengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan frasa orang pribadi dalam huruf pemda, huruf dan adalah tidak beralasan hukum. ketentuberdasarkan undang undang sebagaimana diamanatkan dalam uud yang merupakan landasan konstitusional pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. oleh karena itu, menurut mahkamah, tidak masuknya pajak badan dalam dana bagi hasil adalah sudah tepat, mengingat hal tersebut dilakukan dalam oleh negara sebagai amanat dari uud i3. menimbang bahwa mahkamah tidak menafikan adanya penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, namun menurut mahkamah,erikannya badan, karenaketentuan perundang undangan lain yang mewajibkan perusahaan mengalokasikan anggaran untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan. disamping itu, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatastanggung jawab. pemerintah daerah dengan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan dapat menekan para pemilik perusahaan pemilik modal untuk memperbaikiakil mochtar panitera pengganti, ttd. sholihin nasir dengan terdapatnya frasa orang pribadi dalam undang undang guo, mengakibatkan badan tidak dibagihasilkan sehingga daerah kehilangan hak untuk memperoleh dana tersebut. eksistensi frasa orang pribadi dalam tiga undang undang guo merupakan norma yang bertentangan dengandan bertentangan pulafakta hukum yang terjadi, hanya penerimaan negara dari pribadi orang dalam negeri oleh pemerintah yang dibagikan kepada daerah dan meniadakan pembagian badan untuk daerah, sedangkan sumber perolehan pribadi dan badan diperoleh dari daerah yang sama daerah dan selanjutnya dikembalikan untuk mendanaisubstansi, tujuan, dan penerapannya dari tiga undang undang guo maka terjadi bertentangan dengan prinsip hubungan keuangan yang adil dan selaras sebagaimana dimaksud dalam uud iii. akibat adanya frasa orang pribadi dalam ketiga undang undang guobahwa kabupaten sumbawa barat pemohondariakan tetapi kontribusi sektor pertambangan pada pendapatan daerah dalam apbd sangat kecil. meskipun kabupaten sumbawa barat memperoleh dana bagi hasil dbh) dari pengelolaan sumber daya alam yang diterima dari pemerintah pusat tetapi nilainyapun tidak signifikan pada porsi penerimaan pendapatan dalam apbd kabupaten sumbawa barat. perolehan bagian royalti dari perusahaan kontrak karya sebesar dari nilai penjualan kotor. salah satu perusahaan tambang yang beroperasi daerah kabupaten sumbawa barat ksb) adalah pt. newton nusa tenggara pt. ntt) dengan porsi dana bagi hasil untuk ksb sebagai berikut: pt. nnt telah membayar kewajiban keuangannya secara langsung pemerintah pusat. namun, kabupaten sumbawa barat ksb) sebagai kabupaten penghasil (lokasi penambangan) hanya mendapatkan pembagian alokasi dana bagi hasil dbh) dari pemerintah pusat atas sebagian kewajiban yang dibayarkan oleh pt. nnt yang komponennya adalah royalti ksb mendapat y), orang pribadi dan pbb sejak tahun sampai dengan triwulan iii tahun periode eksploitasi pt. nnt batu hijau), ksb sebagai kabupaten penghasil pertambangan umum telah memberikan kontribusi kepada pemerintah sebesar triliun lebih dalam bentuk pajak dan bukan pajak, sementara dana bagi hasil yang diterima ksb dari pemerintah pusat selama periode tersebut hanya miliar lebih atau sekitar dalam bentuk dana perimbangan. komponen terbesar dari dana bagi hasil yang diterima ksb adalah royalti sebesar miliar, tetapi disatu sisi royalti merupakan komponen yang menambah kapasitas fiskal daerah yang berakibat berkurangnya dana alokasi umum dau). periode sampai dengan triwulan iii tahun tersebut atas pt. nnt telah menyetor kas negara sebesar triliun, sebagian besar yaitu (tujuh puluh empat persen) atau sebesar triliun merupakan kewajiban badan pt. nnt yang sepeserpun tidak bagihasilkan untuk ksb sebagai kabupaten penghasil. bahwa begitu juga dengan kabupaten mimika pemohon ii) mengalami persoalan yang hampir sama dengan pemohon meskipun kabupaten mimika memperoleh dana bagi hasil dbh) dari pengelolaan sumber daya alam namun kontribusi pendapatan asli daerah pad) tersebut pada apbd kabupaten mimika ternyata hanya sekitar ys(lima persen). hal ini sudah barang tentu tidak sejalan dengan tujuan dan esensi pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya, atau otonomi khusus pada khususnya, indonesia. melalui kebijakan otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah terhadap subsidi pemerintah pusat bisa ditekan serendah rendahnya. pada saat yang sama, istilah subsidi pusat untuk kasus kabupaten mimika sebenarnya tidak tepat karena dana yang diperoleh pemerintah pusat dari kegiatan perekonomian kabupaten mimika provinsi papua, khususnya yang berasal dari eksplorasi sumber daya alam, sangat signifikan jumlahnya. keberadaan pt. freeport indonesia dari sisi pendapatan daerah bagi kabupaten mimika tidak memberikan kontribusi yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya, dengan penjelasan sebagai berikut: pt. freeport indonesia kabupaten mimika menyetor pajak pajak dan penerima negara bukan pajak pnb) pemerintah pusat untuk periode tahun s.d. adalah. dari total setoran pajak maupun pnb pemerintah pusat atas sementara pada periode yang sama tahun s.d. dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang diterima kabupaten mimika pada apbd melalui mekanisme bagi hasilsebesar rp. (dua triliun delapan ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) atau rata rata (tiga koma empat puluh sembilan persen). keadaan ini sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak pt. freeport indonesia memulai operasi pertambangan awal tahun an, atau hampir tahun yang lalu. dengan demikian selama ini telah terjadi ketimpangan fiskal yang sangat lebar dalam hal redistribusi manfaat ekonomi (yang merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional) kabupaten mimika. memperoleh proporsi yang lebih adil dari pajak pajak nasional yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam tambang tembaga dan emas yang dilakukan oleh pt. freeport indonesia karena, pendapatan negara dari sektor pajak yang diterima oleh pemerintah pusat rata rata mencapai rp. triliun rupiah pertahun dimana penerimaan terbesar dari pajak pajak sebesar rp. triliun tahun dan pajak penghasilan badan mendominasi atau menduduki peringkat teratas dari semua jenis setoran yang dilaksanakan pt. freeport yaitu rata rata mencapai rp. triliun pertahun atau dan ironisnya pajak ini justru tidak dibagihasilkan kepada daerah dimana sumber daya mineralnya dieksploitasi secara besar besaran. apabila dibandingkan yang diterima pemerintah pusat, penerimaan yang diperoleh kabupaten mimika dari pajak yang dibayar oleh pt. freeport ini sangat kecil jumlahnya jauh lebih kecil padahal yang dieksploitasi adalah sumberdaya alam yang secara ekslusif berada kabupaten mimika demikian pula dampak dampak negatif yang hasilkan pun secara ekslusif berada kabupaten mimika pula. apabila ketimpangan fiskal sebagaimana dimaksudkan atas ini bisa dikoreksi maka kabupaten mimika akan dapat menanggulangi masalah yang timbul sebagai akibat beroperasinya pt. freeport antara lain masalah sebagai berikut: pertumbuhan jumlah penduduk akibat migrasi kehadiran pt.fi kabupaten mimika seperti peribahasa dimana ada gula disitu ada semut itulah kondisi mobilitas penduduk akibat migrasi penduduk secara besar besaran dari luar daerah kabupaten mimika. hal ini mengakibatkan lonjakan penduduk yang luar biasa sehingga kabupaten mimika terkenal menduduki rangking teratas indonesia dalam hal pertumbuhan jumlah penduduknya. laju pertumbuhan penduduk kabupaten mimika rata rata mencapai dalam kurun waktu tahun terakhir. ii. pertambahan jumlah pencari kerja kehadiran pt. freeport kabupaten mimika, mengakibatkan semua pencari kerja yang berasal dari berbagai daerah, berbondong bondong datang untuk mencari dan mengisi lowongan kerja yang tersedia pt. freeport dan perusahaan privatisasinya. oleh karena itu terjadi lonjakan jumlah pencari kerja dari tahun tahun, dan juga jumlah pengangguran terus bertambah karena lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. iii. kerusakan lingkungan bukan rahasia lagi bahwa kegiatan penambangan bahan tambang mineral dipastikan merusak lingkungan berapapun tingkatannya. dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas industri pertambangan antara lain: perubahan morfologi alam, ekologi, hidrologi, pencemaran air, udara, dan tanah. dalam melakukan aktivitas penambangan pt. freeport indonesia melakukan pembuangan limbah secara langsung laut melalui sungai jiwa mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran sungai, laut dan terjadi pendangkalan muara sungai jiwa. untuk diketahui bahwa sepanjang sungai jiwa itu terdapat hutan tropis yang hidup pelbagai jenis fauna, flora dan daerah itu didiami oleh penduduk asli suku komoro dimana sekarang mereka tidak lagi mengkonsumsi ikan dan sagu yang merupakan makanan pokok mereka. akibat endapan dimana sungai jiwa tersebut yang sebelumnya adalah jalur transportasi sungai yang vital bagi masyarakat dan pemerintah dalan melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan menjadi terputus. kegiatan transportasi dialihkan melalui laut yang kondisi berbahaya dan sering menimbulkan bencana. iv. pertambahan jumlah penderita hiv aids kehadiran pt.fi kabupaten mimika telah mendorong terjadinya migrasi penduduk dari luar untuk masuk kabupaten mimika. kehadiran masyarakat pendatang ikut memicu penyebaran penyakit dan salah satunya adalah hiv aids. berdasarkan data dinas kesehatan kabupaten mimika, jumlah penderita penyakit hiv aids hingga tahun tercatat sebanyak orang, dimana orang merupakan karyawan perusahaan swasta termasuk karyawan fi. pertambahan jumlah mendulang emas tradisional kegiatan pertambangan pt. memicu bertambahnya jumlah penambang liar atau mendulang emas tradisional. para penambang liar ini mengais sisa sisa limbah yang dibuang oleh pt.fi yang sebenarnya sangat beracun dan membahayakan kehidupan. dengan menggunakan ember atau kuali, para penambang liar ini mengaduk aduk lumpur untuk menemukan sisa sisa bijian emas. jumlah penambang liar ini terus bertambah dari hari hari, dan bahkan penduduk lokal yang berusia sekolah meninggalkan bangku sekolah untuk menekuni pekerjaan penambangan liar tersebut. vi. terjadinya konflik sosial kehadiran pt. freeport indonesia membawa dampak terhadap ledakan jumlah penduduk akibat migrasi sering menimbulkan konflik sosial seperti antara lain sering terjadi perang antar suku. akibat konflik tersebut mengakibatkan korban manusia, rumah dan harta kekayaan. ironis bahwa hilangnya nyawa, rumah dan harta kekayaan tersebut ganti baginya dibebankan pada apbd kabupaten mimika. misalnya konflik tahun pemdadimaksud telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii tanggal april bahwa undang undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon adalah undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah khususnyahususnya ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun tentang membayar ganti rugi sebesar rp18. (delapan belas miliar rupiah) kemudian untuk memfasilitasi perdamaian perang suku pemda kabupaten mimika menghabiskan dana sebesar rp. (sepuluh miliar rupiah). hal ini berarti bahwa konflik sosial yang telah terjadi dan membawa korban maka untuk rehabilitasi dan upaya perdamaian dibebankan pada apbd kabupaten mimika (social cost) dengan jumlah sebagaimana tersebut atas. bahwa para pemohon berpendapat meskipun dana bagi hasil dbh) sumber daya alam berupa royalty yang diterima daerah tadi menambah kapasitas fiskal namun komponen tersebut menjadi faktor pengurang dalam formulasi perhitungan dana alokasi umum (dau) yang menyebabkan berkurangnya alokasi dau dari pemerintah pusat daerah penghasil tambang. begitu juga penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak signifikan dalam meningkatkan kapasitas fiskal (local fiscal capacity). bahwa telah terjadi ketimpangan dalam alokasi dbh pada sistem perimbangan keuangantidak dilaksanakan secara proporsional, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. faktanya peningkatan kemampuan keuangan, kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi daerah penghasil pertambangan tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pembentukan undang undang tersebut. ketimpangan ini dapat dilihat dari data data yang disajikan dalam produk domestik regional bruto dan pdrb perkapita. kesimpulan berdasarkan uraian atas, paraara pemohon. para pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai badan hukum publik yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang undang. huruf undang undang nomor tahukarena telah merugikan hak konstitusional para pemohon dalam mendapat dana bagi hasil secara adil sehingga menghilangkan atau mengurangi kesempatan atau kemampuan para pemohon untuk meningkatkan pembangunan dan menanggulangi kualitas lingkungan yang rusak sebagai dampak dari kegiatan pertambangan sehingga keseimbangan kemajuan ekonomi dan sistem ekonomi nasional tetap terjaga. yang dimaksud dengan orang pribadi dalam permohonan adalah diartikan sepanjang mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah sehingga frase orang pribadi dalam lain tidak menjadi bagian dari objek dalam permohonan ini. ruang lingkup bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah harus dimaknai secara menyeluruh yang meliputi badan dimana wajib pajak melakukan kegiatan usaha. nomor tahun tentang pemerintahan daerah, hurufbertentangan secara bersyarat dengan uud sepanjang ditafsirkan dan dilaksanakan tanpa menyerahkan bagi hasil badan kepada daerah penghasil tambang. demikian uraian berbagai alasan dan kesimpulan yang para pemohon ajukan sebagai dasar pengajuan permohonan pengujian atas huruf undang undang nomor tahun juncto huruf undang undang nomor tahun junctoterhadap uudaraberkenan memeriksa permohonan para pemohon dan memutuskan: mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya: menyatakan sebagian isi huruf undang undang nomor tahun daserta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dilaksanakan tanpa menyerahkan bagi hasil badan kepada daerah penghasil tambang yang berhak memperoleh dana bagi hasil (konstitusional bersyaratatas nama dr. zulkifli muhadli, s.h., m.m., sebagai bupati sumbawa barat masa jabatan bukti fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan pengangkatan wakil bupati mimika, provinsi papua atas nama abd. muis, s.t., m.m., sebagai wakil bupati mimika, masa jabatan bukti fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemberhentian penjabat bupati halmahera utara dan pengesahan pengangkatan bupati halmahera utara, provinsi maluku utara, yang mengesahkan ir. hein namotemo, msp., sebagai bupati halmahera utara, masa jabatanemohon prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m. undang undang dasar menyatakan sebagai berikut:, dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang undang. dalam melaksanakan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah khususnya menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah pad), terdiri dari: hasil pajak daerah. hasil retribusi daerah. hasil pengelolaan kegiatan daerah yang dipisahkan dan lain lain dana perimbangan. lain lain pendapatan daerah. selanjutnya mengenai dana perimbangan ini dijelaskan mengatakan, dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: dana bagi hasil. dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. artinya, terpisah antara dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dengan dana bagi hasil. sekarang apa yang dimaksud dengan dana bagi hasil. dana bagi hasil sebagaimana dimaksud huruf bersumber dari pajak dan sumber daya alam. sini apa yang dimaksud dengan pajak? siapa yang menjadi subjek pajak? subjek pajak sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun mengatakan,oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah mengapa dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, untuk dana bagi hasil hanya pajak penghasilan ph) dan wajib pajak orang pribadi dan membagi badan, padahal badan juga merupakan subjek hukum dari pajak. hal ini juga diulhal tersebut menurut ahli, harus ditafsirkanyang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan 'adil dan selaras yang diamanatkan uud guo?gatur apa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan), yaitu dalam angka yang menyataka . dari ketentuan perundang undangan guo, menurut ahli, dalam memaknai dua undang undang yang mengatur mengenai perimbangan maka harus dimaknai sesuai dengan pengertian proporsionalitas dan keadilan, sehingga menjadi adil dan selarudah mengatur mengenai hal tersebut, namun dalam pelaksanaannya daerah daerah yang mempunyai sumber daya alam tidak mendapatkan dana bagi hasil dari pajak badan. walaupun sesuai dengan keterangan pemerintah sudah dimasukkan dalam dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, tetapi itu adalah bagian lain yang sudah diatur dalam undang undang tersendiri. baik undang undang pemda maupun undang undang perimbangan keuangan: berdasarkan uraian atas, menurut ahli, undang undang pemda dan undang undang perimbangan keuangan, khususnya dan bertentangan dengan undang undang dasar drs. syahril mahmud, si. penjelasan materi undang undang dasarada anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang pada sisi penerimaan ada yang bersumber dari pajak (di antaranya undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan dan undang undang nomor tahun tentang pajak pertambahan nilai) dan penerimaan negara bukan pajak pnb) berdasarkan undang undang nomor tahun dalam rangka pelaksanaan undang undang dasar dijabarkan dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang berbunyi:desaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. bea perolehan atas hak tanah dan bangunan bpt) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. pajak penghasilan( p.rasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaundang undang dasar tahun juga dijabarkanpada terdiri dari: pajak bumi dan bangunan pbb), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt): pajak penghasilan p, bahwa bagi hasil pajak penghasilan dan dilakukan pada tahun yaitu berdasar undang undang nomor tahun tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor tahun yang berbunyi: penerimaan negara dari pajak penghasilan orang pribadi dalam negeripembagian penerimaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. maka dalam pelaksanaannya telah dikeluarkundang undang nomor tahun mungkin kurang mengakomodasi undang undang dasar maka diadakan perubahan kembali terhadap undang undang nomor tahun dengan merubah dan menambah ditambah baru dalam undang undang tahun dalam usaha untuk menjabarkan undang undang dasar yaitu: bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. il. kesimpulan undang undang dasar atas pajak penghasilan belum seluruhnya diberikan bagi hasil, karena berdasarkan undang undang nomor tahun yang terakhir diubah dengan undang undang nomor tahun berbunyibentuk usaha tetap: seharusnya bagi hasil pajak penghasilan memperhatik.bertentangan dengan undang undang dasar sedangkan terhadap penerimaan negara bukan pajak pnb) berdasarkan undang undang nomor tahun bagi hasil bukan pajaknya sudah diakomodisudah sesuai dengan undang undang dasar dr. mahfud sidik, sc. dalam rangka mendukung peningkatan kinerja daerah, dan keadilan antar daerah dengan karakteristik masing masing khususnya bagi daerah daerah yang memiliki sumber daya alam khususnya terkait dengan daerah yaitu kabupaten sumbawa barat, kabupaten mimika, kabupaten murung raya, kabupaten halmahera utara, dan kabupaten morowali yang mengajukan uji materiil ketiga undang undang yang terkait bagi hasil pajak penghasilan badan, dimana kelima kabupaten tersebut dengan argumentasinya masing masing yang rasional, menyatakan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya yang terkaiuji materiil tersebut, ahli berpandangan sebagai berikut:rubahan keempat atas undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan khususnya ketentuan berdasarkan uraian tersebut atas, guo terhadap ketentuan uud kedudukan hukum (legal standing) parapemohon ii, dan pemohon iii secara konstitusional adalah badan hukum publik yakni kabupaten sumbawa barat yang secara sah diwakili oleh dr. zulkifli muhadli, shbupati sumbawa barat provinsi nusa tenggara barat yang mengesahkan dr. zulkifli muhadli, sh, sebagai bupati sumbawa barat masa jabatan tahun bukti kabupaten mimika yang secara sah diwakili oleh abd. muisyang bersih dan sehat, karena sumber daya fiskal mencukupi.memadaiusul bagi basil pph badan memberikan implikasi yang luas khususnya akan memperlebar disparitas kemampuan keuangan antar daerah. disparitas ini jelas nampak dari distribusi penerimaan pph badan yang sangat tidak merata yaitu dengan menggunakan data penerimaan apbn distribusi pph badan terkonsentrasi dki jakarta sekitar provinsi jawa luar dki jakarta sekitar provinsi sumatera sekitar atau keseluruhan kontribusi penerimaan pph badan provinsi jawa dan sumatera sebesar sedangkan provinsi provinsi lainya hanya memberikan kontribusi penerimaan sekitar meskipun ketimpangan horizontal ini akan dikoreksi melalui dau, tetap saja secara keseluruhan kebijakan ini akan memperlebar ketimpangan horizontal antar daerah. berdasarkan studi empiris berbagai negara, sebagian besar negara dunia tidak melakukan bagi hasil ph. badan. sebagai koreksi ketidakadilan bagi daerah yang memiliki potensi ph. badan yang relatif besar, ahli merekomendasikan alternatif lainnya yaitu dengan memperkenalkan open atas pph badan. dengan tarif pph badan sesuai sebesar open pph badan dapat diberlakukan untuk kabupaten kota paling tinggi mengingat tarif pph badan khususnya untuk multinational corporation sangat kompetitif antar negara satu dengan lainnya, adalah sulit bagi indonesia untuk menaikkan tarif pph badan dari 25x menjadi untuk itu, dalam rangka mempertahankan daya saing indonesia bidang perpajakan, disarankan tarif pph badan diturunkan menjadi dan daerah kabupaten kota dapat mengenakan open atas pph badan paling tinggi sebesar rekomendasi ini juga harus diikuti dengan reformasi dau yang tetap difokuskan pada koreksi horizontal imbalan. dalam jangka menengah dan panjang, option ini akan lebih mencerminkan keadilan bagi daerah yang memiliki sumber sumber potensi ekonominya yang memadai, dan sekaligus meningkatkan tax effort yang pada gilirannya akan meningkatkan tax ratio. keuntungan dari penerapan open atas ph. badan tersebut adalah: administrasi perpajakan akan lebih terbuka dan akuntabel terutama antara direktorat jenderal pajak dan pemerintah daerah terkait, upaya ekstensifikasi pemungutan baik orang pribadi maupun badan dapat ditingkatkan, karena masing masing kabupaten kota berkepentingan dalam peningkatan penerimaan badan, administrasi perpajakan khususnya orang pribadi dan badan tetap dilaksanakan oleh direktorat jenderal pajak yang memiliki kompetensi yang tinggi dan keseragaman dalam administrasi perpajakan. bagi daerah yang mampu mengelola apbd nya secara efektif dan efisien serta mendorong investasi lebih berkembang wilayahnya, mereka dapat memilih untuk tidak mengenakan open atas pph badan atau mengenakan open dengan tingkat tarif bawah tarif maksimum. sebaliknya bagi daerah yang memilih untuk menerapkan tarif maksimum, daerah tersebut harus membuktikan bahwa dana yang digali dan sumber sumber keuangannya termasuk dari penerimaan open atas pph, dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. berdasarkan rekomendasi tersebut, diusulkan perubahan yang terkait dengbagai berikut: ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan(2a sebagai berikut: (2a) tarif sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi (duapuluh tiga persen) yang mulai berlaku sejak tahun selanjutnya antara ketentuan (2a) dan (2b) disisipkan baru (2a1) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut: (2a1) dengan peraturan daerah pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat mengenakan open atas pph badan dalam wilayah administrasinya sebagaimana dimaksud pada huruf setinggi tingginya sebesar pembagian fungsi fungsi pemerintahan antar tingkat pemerintahan dari waktu waktu masih selalu memunculkan grey area . implikasinya dengan mudah dapat diduga yaitu terjadi pemborosan bidang pembelanjaan (meski sudah diterbitkan peraturan pemerintah nomor tahun prinsip money follow functions ternyata masih menjadi impian yang sulit untuk dilaksanakan secara konsekuentaking powerkinerja akuntabilitaspemberantasan korupsi. proses desentralisasi indonesia dalam kurun waktu s.d.masyarakat, saksi pemohon saksi settings soumilena, se., si. bagian kerusakan dampak lingkungan berdasarkan hasil kajian pengembangan industri pengolahan pemanfaatan sumber daya ikan kabupaten mimika papua tahun yang dilakukan oleh bidang penelitian dan pengembangan bappeda kabupaten mimika bersama ipb tercatat sebagai berikut: tabel. terlampir dalam executive summary hal. berdasarkan hasil analisis dan uji laboratorium terhadap logam berat dari setiap parameter dengan nilai baku mutu permen lingkungan hidup nomor tahun untuk kesesuaian biota laut maka para meter logam berat timbal pb) telah melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan. sementara itu hasil analisis terhadap sampel air menunjukkan bahwa lima sample yang berada, hanya sungai amamapare yang memiliki kadar timbal masih lebih rendah dari mg l. artinya, masih aman bagi biota yang hidup sungai tersebut. sedangkan tiga sungai lainnya sudah melampaui ambang batas. kondisi ini menunjukan bahwa sesungguhnya kondisi air dan biota sudah tercemar sehingga dapat memberikan ancaman terhadap kelestarian biota yang ada disekitarnya. berdasarkan hasil penelitian keprospekan dan, optimalisasi bahan galian kabupaten mimika papua tahun oleh kementerian energi dan sumber daya mineral badan geologi pusat sumber daya geologi (hal. terlampir. selanjutnya disimpulkan terdapat unsur unsur logam berat, cu, pb, fe, au, ag, zn, dan pada endapan tailing, hilir dan hulu. disarankan agar perlu dilakukan penelitian lanjutan pada tailing agar endapan tersebut dapat dimanfaatkan dan mengurangi pencemaran logam berat terhadap lingkungan. berdasarkan fakta dilapangan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi perubahan bentang alam yang cukup signifikan dari keberadaan kegiatan penambangan. kondisi ini terutama terjadi pada wilayah pesisir dan pantai, yang berakibat pada hilangnya matinya mangrove. wilayah yang terlebih dahulu terkena adalah bagian wilayah tanggul timur dan barat, terutama pada muara sungai aka yang digunakan sebagai wilayah aliran endapan pasir sisa tailing mod ada ha) bagian fakta kehidupan sosial masyarakat lokal telah terjadi penurunan kwalitas hidup dari rakyat (local community) akibat terjadi kerusakan tatanan sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat, serta lingkungan alam lingkungan hidup akibat dari limbah tailing pertambangan pt. freeport indonesia yang semakin mengepung wilayah kabupaten mimika, terutama hilangnya hak dari masyarakat lokal. angka penderita hiv aids yang setiap tahun terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama bagi masyarakat lokal yang terancam masa depan dan generasinya. bagian ketimpangan fiskal dan beban anggaran per tahun penerimaan terhitung tahun dari masing masing sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah kabupaten mimika penerimaan negara bukan pajak pnb), yang mana hasil pembagian pemerintah pusat dan derah, khususnya kabupaten mimika sebagai daerah penghasil, fakta menunjukan sebagai berikut: royalti tabel. iuran royalti tahun luas wilayah pmk namasumber menteri keuangan negera dirjen perimbangan keuangan daerah, surabaya dasar perhitungan royalty sebagai berikut: sesuai ketentuan kontrak karya bahwa perusahaan harus membayar royalty atas kandungan mineral yang dihasilkan dari wilayah dan menurut kebiasaan umum dibayar oleh pembeli dalam bentuk konsentrat tembak, emas dan perak. tarif royalty: luas wilayah kontrak karya pti tembaga cu) ha, terdiri dari: jika harga us$ pon, tarif dari harga jual wilayah produk blok hektar jika harga us$ pon, tarif dari harga jual wil eksplorasi blok hektar jika harga diantara us$ us$ pct acp ket. pct tarif dari harga jual emas au), tarif dari harga jual perak ag), tarif dari harga jual lurah tetap lan rent) tabel. iuran tetap (laurent) tahun pmk nama luas wilayahbelum ada sumber: mentri keuangan negera dirjen perimbangankeuangan daerah, surabaya dasar perhitungan landet sebagai berikut: dihitung berdasarkan luas wilayah kalian tarif ha tahun dibayar setiap tahun dua kali pembayaran bulan januari dan juli) belanja berdasarkan data yang dimiliki dari bagian keuangan pemkab. mimika menunjukkan adanya biaya atau beban biasa sosial yang setiap tahun harus dibiayai dari apbd pemerintah kabupaten mimika, yaitu sejak tahun sedang tahun tahun sebelumnya tidak dapat dimasukan karena pada dasarnya sama item pengeluarannya. selanjutnya, biaya biaya dimaksud adalah sebagai berikut: tabel. data pengeluaran sesuai sp2d pertahun rape geu uma mmasumber data bagian keuangan setda kabupaten mimika catatan pertimbangan fakta menunjukkan, selama ini bagi hasil dari seluruh pajak dan royalti belum mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia kabupaten mimika. fakta menunjukkan, berkaitan dengan poin atas maka program yang dikembangkan oleh lemak sebagai satu lembaga pengembangan masyarakat suku yang bentuk dan dibiayai oleh pt.fi belum menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan (csr community development). fakta menunjukkan, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan pt. fi, sangatlah besar dari tidak akan pernah mampu dengan kecanggihan teknologi apapun, untuk mengembalikan saja lahan pertanian masyarakat yang rusak untuk dapat dikelola kembali. fakta menunjukkan, selama keberadaan pt. freeport indonesia beroperasi papua, berapa persekat orang asli papua yang bekerja dibandingkan dengan jumlah keseluruhan karyawan lingkungan pt. fi, dan bagaimana taraf hidup mereka sekarang dan setelah pasca penutupan tambang! fakta menunjukkan, daya beli masyarakat lokal suku yang bersentuhan langsung dengan area pertambangan pt. sangatlah rendah. apakah manfaat yang sangat signifikan yang selama ini dialami dan rasakan oleh masyarakat lokal akibat dari pertambangan pt. fi, ternyata tidak ada. sebab terbukti bahwa sebagian masyarakat lokal masih dalam kategori hidup miskin. dari kenyataan yang ada atas sudah tentu menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana kontribusi pt. terhadap masyarakat khusus kabupaten mimika sebagai akibat yang timbul setelah berakhirnya masa beroperasinya pt. fi. tingkat koordinasi antara pt. freeport indonesia dept. novel dept lingkungan hidup dengan pemda kabupaten mimika pemda provinsi papua belum transparan tentang kerugian lingkungan hidup dan upaya yang lebih konkrit terhadap keselamatan lingkungan, dan akan berjalan jika ada masalah lingkungan pt. freeport indonesia. kerja sama bidang pertambangan guna peningkatan sumber daya manusia khususnya petugas inspektur tambang yang profesional perlu ditingkatkan. saksi ir. musyafirin, mm. kabupaten sumbawa barat,(negatif eksternalitas) dari kegiatan pertambangan antara lain dalam bentuk penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup, tingkat kejahatan harga tinggi: kemerosotan sosial ekonomi dan budaya: semangat gotong moyang masyarakat menurun drastis, hasil tangkapan ikan masyarakat menurun drastis, kerusakan lingkungan hidup: kerusakan infrastruktur jalan: mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil hutan menurun, dan dampak dampak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung dan tidak langsung ditanggung dan diderita oleh masyarakat kabupaten sumbawa barat. tetapi disatu sisi kontribusi perusahaan pertambangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah sangat kecil. hal ini diperparah pula dengan jumlah penerimaan dana bagi hasil dbh) dari pengelolaan sumber daya alam yang diterima dari pemerintah pusat tidak cukup signifikan pada penerimaan pendapatan dalam apbd kabupaten sumbawa barat. berdasarkan data yang ada, seluruh kewajiban pt. newton nusa tenggara pt. nnt) sejak tahun sampai dengan tahun yang telah disetor kas negara sebesar delapan belas triliun enam ratus dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). dari jumlah tersebut yang terbesar diterima negara berasal dari badan yaitu sebesar rp. , (empat belas triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah), sementara yang dialokasikan kabupaten sumbawa barat hanya sebesar (empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), dari total keseluruhan yang diterima negara atau sebesar , (tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu delapan ratus tiga bebas rupiah) per tahun dari total kewajiban pt. newton nusa tenggara (data terlampir). sementara tanggungjawab sosial perusahaan csr) pt. newton nusa tenggara tidak cukup memberikan kontribusi yang nyata terhadap upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten sumbawa barat, oleh karena csr dimaksud hanya dilaksanakan dalam bentuk program pengembangan masyarakat lokal provinsi nusa tenggara barat (bukan untuk masyarakat lingkar tambang) yang nilainya sekitar (dua puluh) miliar pertahun. alokasi dana bagi hasil dbh) pada sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerahdilaksanafakta lapangan ternyata belum bisa mencerminkan perimbangan sebagaimana yang diharapkan. st, berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan pengangkatan wakil bupati mimika provinsi papua yang mengesahkan pengangkatan abd. muis st, sebagai wakil bupati mimika masa jabatan tahun bukti serta kabupaten halmahera utara yang secara sah diwakili ir. hein namotemo, msp provinsi maluku utara yang mengesahkan pengangkatan ir. hein namotemo, msp sebagai bupati halmahera utara masa jabatan tahun bukti bahwa kapasitas dr. zulkifli muhadli, sh, selaku bupati sumbawa barat dan ir. hein namotemo, msp sebagai bupati halmahera utara dalam mewakili pemerintah kabupaten untuk mengajukan permohonan judicial review mahkamah konstitusi sesuai dengan tugas dan kewenangan bupati yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut yang berbunyi:dangkan kapasitas abd. muis st, selaku wakil bupati mimika dalam mewakili pemerintah kabupaten mimika sesuai dengan huruf dan yang berbunyi: wakil kepala daerah mempunyai tugas: melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah: dan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan . dalam hal ini bupati kabupaten mimika, elemen final, s.e., m.m. telah menyerahkan kewenangan kepada abdul muis selaku wakil bupati. bahwa para pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah,kenyataan ini dapat dilihat dari data data yang tersajikan pada produk domestik regional bruto pdrb) dan pdrb per kapita dikaitkan dengan kondisi kabupaten sumbawa barat. pdrb sebagai salah satu indikator makro ekonomi digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara daerah yang dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya haryanto joko, pada tahun pdrb kabupaten sumbawa barat atas dasar harga berlaku mencapai triliun, sehingga bps atas dasar ini menempatkan kabupaten sumbawa barat pada urutan keenam kategori daerah terkaya indonesia. kenyataan ini sangat tidak relevan dengan keputusan kementerian daerah tertinggal yang menetapkan kabupaten sumbawa barat sebagai salah satu daerah tertinggal indonesia. berdasarkan fakta yang ada, jumlah kekayaan alam yang dikupas dari perut bumi kabupaten sumbawa barat lebih kurang mencapai (delapan koma delapan) triliun per tahun, sementara yang didapatkan daerah dan masyarakat kabupaten penghasil hanya kurang lebih rp. (enam puluh miliar) per tahun. ini artinya diperlukan waktu oleh kabupaten sumbawa barat hampir (seratus empat puluh tujuh) tahun baru sama nilainya atau ekuivalen dengan (satu) tahun eksploitasi kekayaan alam dimaksud. mencermati ketimpangan ketimpangan tersebut, sangat jelas bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mencerminkan asas proporsional, demokratis, adil, dan tidak transparan, karena hasil objek badan tidak dibagi daerah penghasil, sebagaimana objek orang pribadi dalam negeri open) dengan proporsi sesuaiaksi memahami kesulitan pemerintah pusat untuk membagi badan daerah dengan alasan bahwa secara teknis hal tersebut sulit implementasikan. tetapi kami berpendapat bahwa salah satu fungsi pemerintah adalah mengatur hal hal teknis seperti itu dengan tetap mengedepankan asas pemerataan yang ber keadilan sebagaimana diatur dalam undang undang. sehingga daerah daerah luar pulau jawa dapat menikmati badan tersebut yang selama ini hanya dinikmati oleh pemerintah dan pemerintah daerah pulau jawa. atau setidak tidaknya kapasitas fiskal daerah daerah luar pulau jawa akan semakin meningkat secara berbanding lurus dengan potensi kekayaan alam yang eksploitasi masing masing daerah kabupaten tersebut. sebagai contoh: pada tahun s.d. tahun dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri secara teknis dibayarkan pada kantor pelayanan pajak pratama kota mataram dengan alasan bahwa wajib pajak ber npp kota mataram sehingga kota mataram ditetapkan sebagai daerah penghasil meskipun wajib pajak wp) bekerja wilayah kabupaten sumbawa barat. tetapi pada tahun tersebut dapat dipindahkan pembayarannya kantor pelayanan pajak pratama sumbawa dengan memindahkan npp wajib pajak, meskipun ktp wajib pajak berasal dari daerah lain. sehingga sejak tahun sampai dengan saat ini dana bagi hasil dbh) pajak dan popn menjadi hak kabupaten sumbawa barat sebagai daerah penghasil sesuai kenyataan dimana wajib pajak bekerja. demikian halnya dengan badan bagi perusahaan yang berkantor pusat pulau jawa. secara teknis hal tersebut semestinya dapat dilakukan sebagaimana pengalaman yang telah diaktualisasikan oleh pemerintah kabupaten sumbawa barat. samping itu, dengan dibagihasilkan badan daerah kabupaten kota akan mengurangi gap antara pemerintah daerah yang ada pulau jawa dengan pemerintah daerah luar pulau jawa, dengan alasan bahwa pada umumnya perusahaan yang berkantor pusat pulau jawa melakukan kegiatan usaha daerah daerah diluar pulau jawa. oleh karena itu, berdasarkan alasan alasan dan fakta lapangan atas, sudah sepatutnya badan dibagihasilkan daerah kabupaten kota, terutama daerah kabupaten kota tempat dimana perusahaan melakukan kegiatan usaha. dengan demikian maka frasa wajib pajak orang pribadi dalam negeri popn) pada undang undang tersebut dihilangkan. wajib pajak yang dibagihasilkan daerah, berlaku untuk semua wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi dalam negeri popn) maupun badan. dengan demikian maka pendanaan dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerahpemda, huruf perimbangan, dukti pet 1a). berdasarkan ketentuan tersebut, pemda, perimbangan, dan ph,pemda bukti pet 2b), huruf perimbangan bukti pet 3c), dan bukti pet 4b)putusmda bukti pet perimbangan bukti pet dan bukti petbukti pet 5b): pertanyaan selanjutnya adalah status kedudukan hukum (legal standing) parabadan hukum publik,:ti pet 1a)bukti pet 1a) sebagai batu uji permohonan guo: dalam permohonannya, pemohon pemohon dan pemohon iii mendalilkan sebagai badan hukum publik yakni kabupaten sumbawa barat yang secara sah diwakili dr. zulkifli muhadli, s.h., m.m.,yang mengesahkan dr. zulkifli muhadli, s.h., m.m., sebagai bupati sumbawa barat masa jabatan tahun kabupaten mimika yang secara sah diwakili abd. muis, st., mm.wakil bupati mimika, provinsi papua yang mengesahkan abd. muis, st., mm., sebagai wakil bupati mimika masa jabatan tahun serta kabupaten halmahera utara yang secara sah diwakili ir. hein namotemo, msp.,, provinsi maluku utara yang mengesahkan ir. hein namotemo, msp., sebagai bupati halmahera utara masa jabatan tahun mengenai kedudukan hukum para pemohon, pemerintah pertama kali mempertanyakan mengenai kedudukan hukum pemohon ir. willy joseph, mm. dan drs. anwar hafid. hal ini dikarenakan dalam permohonan kedudukan kedua pemohon tersebut tidak dijelaskan secara tegas mewakili perorangan atau sebagai badan hukum publik yang bertindak untuk dan atas nama mewakili kabupaten murung raya dan kabupaten morowali. dengan kata lain para pemohon tersebut telah mencampuradukkan status kedudukan hukumnya (legal standing nya) dalam permohonan guo: selanjutnya pemerintah juga mempertanyakan kedudukan wakil bupati mimika yang mewakili kabupaten mimika dalam mengajukan permohonan uji materiil ini, apakah wakil bupati mimika memiliki kewenangan mengajukan uji materiil ini? apakah pengajuan uji materiil ini telah mendapat persetujuan dari bupati mimika selaku kepala daerah kabupaten mimika,bagi hasil penerimaan dari sektor orang pribadi, sama sekali tidak mengatur mengenai dampak yang timbul sebagai akibat kegiatan pertambangan umum: samping itu apabila melihat anggaran belanja dari (lima) kabupaten yang dipimpin oleh para pemohon dapat dilihat bahwa porsi belanja paling besar yaitu pada pos belanja langsung (lihat tabel). hal ini berarti terdapattabel: alokasi pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung para pemohon (dalam jutaan rupiah) daerah pendapatan belanja tidak belanja total langsung langsung belanja sumber: bahwa para pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan kerugian aktual yang apabila benar (good non) dialami oleh kabupaten sumbawa barat dan kabupaten mimika, akan tetapi tidak dapat menjelaskan kerugian aktual yang dialami oleh kabupaten murung raya, kabupaten halmahera utara, dan kabupaten morowali, yang juga termasuk pemohon uji materiil. para pemohon uji materiil seharusnya dapat membuktikan adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual terkait berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian pada masing masing daerah pemohon. sebagaimana diuraikan dalam putusanbahwa salah satu syarat kerugian konstitusional adalahengan demikianmahkamah konstitusi. berdasarkan seluruh uraian permohonan para pemohon atas pengujian pemda, perimbangan, dan phi. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian pemda, perimbangan, landasan filosofis dan konstitusional pembentukan pemda dan perimbangan serta. bahwa permohonan judicial yang diajukan sejalan dan selaras dengan kewajiban bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam huruf menyatakan bahwa'i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah bahwadimana berdasarkan nomor tahun ditentukan bahwa . bahwa pada faktanyaundang undang nomor tahun badan termasuk subjek pajak sehingga merupakan jenis dana yang seharusnya dibagihasilkan. akibatnya, tidak dibagihasilkan amanat undang undang nomor tahun yang menentukan pembagian keuangan dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan degan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah tidak terlaksana. bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum atas, paraberlakunya huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah,bukti pet 1a)mda bukti pet dan perimbangan bukti pet(bukti pet 1a),negara, pemerintah pusat memerlukan sumber dana yang cukup besar, yaitu. dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen pdalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. oleh karenanyakeinginandimana seseorang atau badan baru dapat dikenakan pajak apabila mempunyai kemampuan sebagai negara hukum, peraturan tentang pajak indonesia harus mempunyai referensi dalam uud hal tersebut secara jelas dinyatakanbukti pet 1b). ketentuan. dalam rangka menjalankan amanat langsung dari ketentuan uud maka dibentuklah yang dalamnya mengatur mengenai demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. oleh karena itu pembentukan merupakan amanat langsung dari uud penyelenggaraan pemerintahan dalam prinsip otonomi daerah semangat untuk melakukan reformasi, bahkan cenderung melahirkan euphoria, memberikan energi yang luar biasa bagi bangkitnya kembali wacana otonomi daerah. salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. semangat reformasi dan perubahan diberbagai bidang serta dorongan dan dampak dari proses demokratisasi telah menggugah pemerintah bersama dengan parlemen untuk melahirkan dua undang undangtersebut merupakan dasar bagi proses desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalahdan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. desentralisasi kewenangan tersebut akan berakhir dengankeadaan geografis indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan negara indonesia. dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada daerah. untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap teratasi dari pusat. sumber daya alam daerah indonesia yang tidak merata jugsejalan dengan pencapaian sasaran sasaran tersebut, serta adanya perkembangan dalam peraturan perundang undanganpemda bukti pet hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dibentuknya perimbangan bukti pet pembentukan perimbangan bukti pet dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah yang diatur dalam pemda bukti petpemda sebagaimana diatur dalam pemda dan perimbangan. tinjauan mengenai pengertian dan prinsip prinsip dasar perpajakanbukti pet 6bukti pet 6b) dibukti pet 6c)bukti pet 8a): terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung:di, yang menurut pemohon bertentangan dengan uud pokok permohonan landasan yuridis dan filosofis pembentuada tanggal oktobersahkan dan diundangkan sebagaibentukan kedua undang undang tersebut atas merupakan hasil darikedua undang undang tersebut juga mengatur bagi hasil pajak penghasilan pph) antara pemerintah pusat dan daerah, maka perubahan keempat atas undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan yakni undang undang nomor tahun juga memuat ketentuan yang selaras berkaitan dengan bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. dengan demikian ketiga undang undang guo memuat bagi hasil ph: 6 dndang undang dasar: bukti pet 1c)yusunan undang undangbukti pet 1bajak penghasiltahun bukti petundang undang tahun adalah: bukti pet 4pajak penghasilanamun demikian, dalam undang undangundang undang tahun pengecualian yang diberikan tersebut telah banyak diperluas dibandingkan dengan undang undang tahun antara lain,undang undangdiiun dari total belanja triliun. dengan kata lain,laselanjutnyukti pet mulai tahun anggaran daerah memperoleh bagi hasil dari orang pribadi (personal income tax), yaitu karyawan serta,pbukti pet 2a) dan angka perimbangan bukti pet 3a)bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaibahwa dalam rangka mengatur hubungan keuangan tersebut, undang undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mendesain polabahwa dana perimbangan merupakan pendanaan bagimbagi sumber pembiayaan dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam, sehingga bagian yang dibagikan daerah terdiri dari dana hutan daerahnya, sebagai salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional. berbagai literaturalasan tersebut antara lain yaitu: bukti pet untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikaldari pemerintah pusat. untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. pengalaman empirik daerah daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi dan pelayanan publik. ada daerah daerah dengan penduduk miskin, penduduk lanjut usia, dan anak anak serta remaja yang tinggi proporsinya. adapulkancontoh ataupun menyerahkan sumber sumber keuangan agar pelayanan pelayanan publik dapat terpenuhisil. argumentasi pemerintah atas permohonan pengujian pemda, perimbangan, dan terhadap 18a uud pokok permohonan uji materiil apabila ditinjau dari uud bahwa terhadap ketentuan huruf pemda, huruf perimbangan, dan yang diajukan permohonan pengujian materiil, pemerintah berpendapat sebagai berikut: para pemohon dalam posisinya mendalilkan, bahwa huruf pemda, huruf perimbangan, dan bertentangan dengan dan uud namun dalam petitumnya para pemohon meminta agar huruf pemda, huruf perimbangan, dan dinyatakan bertentangan dengan uud hal tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara polita dengan petit yang tertuang dalam surat permohonan para pemohon. bahwa ketentuan perimbangan, pemda, dhal ini sebagaimana diamanatkan dalambukti pet 1aperimbangan dan pemda. keduaeduakeduazdan perimbangan (lihat tabel). dengan bagi hasil yang lebih besar ini, ketimpangan vertikal dapat dikurangi.25 tahun (dalam yo) a.a jenis penerimaan pemerataan kab kota kab kota eter jem jelata jajan ielajsejalalal tamara dae papa fee jalal. saja yel. lalslsl| salem jel. false ame pribadi sumber:1945ukti pet 1d). tersebut mengamanatkan kepada negara untuk memanfaatkan bumi, air,ajak dan dana sumber daya alam. dalam kontek utuh dana bagi hasil yang bersumber dari pajak disebutkan dalam terdiri dari: hasil pajak bumi dan bangunan pbb) bea perolehan atas hak tanah dan bangunan bpt) pajak penghasilan ph) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan il. pengaturan mengenai dana bagi hasil dalam undang undang nomor tahun huruf c|, undang undang nomor tahun huruf cl, dan undang undang nomor tahun tidak sesuai dengan amanat uud yang merupakan landasan filosofis undang undang guo prinsip dana perimbangan yang diamanatkan oleh uud sebagaimanatidak sepenuhnya tercermin dalam norma yang mengatur dana perimbangan dalam ketiga undang undang tersebut atas, khususnya yang mengatur mengenai bagi hasil ph, sebagai berikut: huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah ), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:.c. pajak penghasilan ph) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri .. pajak penghasilan ph) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. adapun pelaksanaan fungsi ekonomi pemerintah tersebut yaitu: terkait dengan fungsi alokasi, anggaran merupakan sebuah instrumen pemerintah untuk penyediaan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. negara kita, fungsi alokasi ini sering disebut sebagai "belanja pembangunan publik", yang wujudnya dapat berupa pembangunan fasilitas publik, pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, dan perumahan) hingga bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. dalam fungsi distribusi, pemerintah berperan penting dalam memanfaatkan dan membagi sumber daya alam secara adil dan merata kepada seluruh rakyat. fungsi ini ditujukan untuk mengatasi jurang kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara desa dan kota, maupun antara penduduk kaya dan yang miskin. wujud nyata pelaksanaan fungsi distribusi yaitu dengan diterapkannya kebijakan pemerataan horizontal (antar pemerintah daerah horisontal legalization) sebagaimana diatur dalam perimbangan, pemda dan ph. sedangkan dalam fungsi stabilisasi, pemerintah berperan dalam menjamin dan menjaga stabilisasi perekonomian secara makro (aggregate), misalnya pemerintah berperan dalam mengendalikan laju inflasi agar tetap pada level yang diinginkan (inflation targeting), keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, dan lain lain, dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi secara nasional. berdasarkan uraian atas, dapat diketahui bahwa keberadaan perimbangan, pemda, dzontal legalization) sebagaimana diatur dalam perimbangan, pemda dmda bukti pet 2a) dan perimbangan bukti pet 3b),, ind::piberikut ini pemerintah paparkan peningkatan dana perimbangan tahun dan dari pemerintah pusat kepada para pemohon: tabel realisasi dana perimbangan tahun kepada para pemohon sam erooooa. azan ara barat mean donna nama sesame mmvas| emo pesan tanaman hewan aan sman womanone sasa ternate: sercomoena,| sumber laporan keuangan transfer daerah latd) united tabel anggaran dana perimbangan tahun yang akan ditransfer kepada para pemohon ena fee tee tee sumberpara pemohon secara keseluruhan setiap tahun mengalami peningkatan. pada tahun dau yang ditransfer pemerintah pusat kepada para pemohon sebesar rp. sedangkan pada tahun dau yang dianggarkan pemerintah pusat kepada para pemohon meningkat menjadi sebesar rp. , . untuk transfer dak tahun dari pemerintah pusat kepada para pemohon sebesar rp. sedangkan pada tahun dak yang dianggarkan pemerintah pusat kepada para pemohon meningkat menjadi sebesar , . selain itu pemerintah pusat juga mentransfer dana bagi hasil dari pajak dan selain pajak. pada tahun pemerintah pusat membagihasilkan dana bagi hasil kepada para pemohon sebesar rp. , , dari anggaran sebesar rp. , , pada tahun dana bagi hasil yang dianggarkan kepada para pemohonpemda, huruf perimbangan, dpemda, perimbangan dan tidak menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. bahwa terkait dengan dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan adanya frasa orang pribadi dalam yang dimohonkan pengujiandari kegiatan perusahaan yang beroperasi wilayah kabupaten mimika dan kabupaten sumbawa barat berupa penurunan kualitas lingkungan hidup dan penurunan kualitas lingkungan sosial dan dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa pengertian subjek pajak dalam meliputi orang pribadi dan badan, oleh karena itu seharusnya penerimaan badan juga dibagihasilkan pemerintah daerah sebagaimana bagi hasil penerimaan orang pribadi, pemerintah berpendapat bahwa kebijakan bagi hasil penerimaan orang pribadi kepada pemerintah daerah merupakan suatu legal policy yang memuat suatu untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat indonesia. pajak penghasilan orang pribadi layak dibagihasilkan dengan pertimbangan pertimbangan berikut ini, pajak penghasilan orang pribadi bersifat lebih statis, artinya secara subjek dan objek cenderung tetap berada tempat (domisili). hal ini sama dengan tanah dan bangunan sebagai objek pbb. sehingga daerah dengan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik sangat memberi makna terhadap tanah, bangunan dan orang pribadi wilayahnya. sedangkan badan bersifat lebih dinamis atau mobile. ini terlihat dari subjeknya badan dan sumber transaksi dari kegiatannya yang dapat diperoleh dari dan dimana mana. transaksi dapat dilakukan dimana saja tanpa batasan teritorial, demikian juga penghasilan yang diperoleh (world wide income). misalnya, perusahaan berdomisili jakarta, namun transaksinya bisa jadi mayoritas tersebar luar jakarta atau bahkan luar negeri, maka pelaporan dan pembayaran badan (perusahaan) tersebut dilaporkan jakarta atau kpp tempat kantor pusat perusahaan tersebut terdaftar, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah administrasi pelaporan pajak perusahaan tersebut. selain itu potensi badan kurang merata antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. sebagian besar potensi penerimaan badan terletak pulau jawa khususnya wilayah dki jakarta (lihat tabel). tabel penerimaan jenis pajak badan per kanwil djp tahun men kena bekerja nee kanwil djp jakarta selatan kanwil djp jakarta timur kanwil djp jakarta utara kanwil djp jakarta khusus kanwil djp banten kanwil djp jawa barat kanwil djp jawa barat kanwil djp jawa tengah kanwil djp jawa tengah kanwil djp daerah istimewa yogyakarta kanwil djp jawa timur kanwil djp jawa timur kanwil djp jawa timur iii kanwil djp kalimantan barat kanwil djp kalsel dan kalteng kanwil djp kalimantan timur kanwil djp sulsel, sulbar dan sultra kanwil djp sulut,sulteng, gor, dan malut kanwil djp bali kanwil djp nusa tenggara kanwil djp papua dan maluku kanwil djp wajib pajak besar jumlah penerimaan dalam rupiah penuh sumber: mpn, dit. tip tanggal maret berdasarkan data penerimaan badan per kantor wilayah direktorat jenderal pajak tahun dapat diketahui bahwa potensi penerimaan badan tidak merata seluruh daerah. hampir penerimaan badan terkonsentrasi wilayah dki jakarta. apabilmaka.bahwa terkait dengan pengujian huruf tentang pemerintahan daerah terhadap uud dapat kami jelaskan sebagai berikut: bahwa berdasarkan huruf ditentukan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: . dana perimbangan . bahwa selanjutnya, mengatur bahwa dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: dana bagi hasil: dana alokasi umum: dan dana alokasi khusus . bahwa mengacu kepada ditentukan bahwa dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari pajak dan sumber daya alam. bahwa meski demikan dalam huruf memberikan batasan atas pengertian pajak yang ditentukan dalam tersebut atas, dimana ditentukan dalam huruf bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak hanya terdiri dari pajak penghasilan ph) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri , sehingga mengecualikan pajak badan. bahwa dengan demikian yang dibagihasilkanhal ini dapat dilihat dari yaitubukti pet 3c)n dautidak benar pemda, huruf perimbangan dan telahtidak dibagihasilkannya penerimaan badandan pemdasedangkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan wujud nyata pelaksanaan uud yang mengamanatkan pengenaan pajak dan pungutan lain yang memaksa diatur dengan undang undangagihasilkannya badanperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukti pet 9a) mengaturcc. baku mutu lingkungan hidup,, ii. peraturan perundang undangan berbasis lingkungan hidup: anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup: bukti petcsr adalah suatu elemen yang penting dalam kerangka sustainability mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya yangpekerja, shareholders dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain). disatu sisi, yang selama ini kenal nakal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. berdasarkan uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perimbangan dan pemda, pemda dan sama sekali tidak bertentangan dengan uud perbandingan pembagian badan beberapa negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hasil penerimaansebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penerimaan tersebut juga telah dibagikan kepada daerah melalui dak dan dau. hal tersebut sudah lazim berlaku negara negara lain, bahwa pajak penghasilan badan corporate income tax) menjadi sumber penerimaan pemerintah pusat. beberapa contoh perlakuan pajak penghasilan badan (corporate income tax) dibeberapa negara antara lain: bukti pet australia pemerintah australia menerapkan sistem perpajakan reputation. pajak yang dikenakan tingkat pemerintah federal dan pajak tingkat pemerintah lokal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: pajak negara (pusat) terdiri dari: badan perusahaan australia merupakan subjek badan yang berasal dari penghasilannya segala sumber. untuk perusahaan asing juga dikenakan badan untuk penghasilan yang berasal dari australia. tarif badan yang dikenakan adalah dari penghasilan perusahaan. pajak barang dan jasa semua subjek yang melakukan usaha australia perlu mendaftarkan barang dan jasa yang berkapasitas mulai dari aud atau aud untuk perusahaan non profit. sekali didaftarkan, maka subjek akan dikenakan pajak sebesar untuk semua barang dan jasa yang mereka supply dari australia kalau barang dan jasa yang mereka supply termasuk hal hal yang bersifat khusus seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan pelayanan perawatan anak dan pelayanan penyediaan makanan tipe tertentu. pajak jaminan sosial pajak jaminan sosial adalah pajak federal yang harus dibayar oleh penduduk dan non resident pemberi kerja disetiap keuntungan tertentu yang disediakan kepada karyawan mereka, pajak ini sebesar dari grossed up penghasilan kena pajak' untuk setiap penghasilan diberikan kepada karyawan. pajak ini terpisah dari pajak pendapatan. sumbangan pensiun pemberi kerja wajib membuat sumbangan pensiun atas nama karyawan mereka sebesar dari gaji dan upah karyawan. sumbangan dibutuhkan triwulan awal. pajak lokal: bea meterai: dibayar untuk transaksi tertentu, termasuk penyerahan hak milik tertentu. pajak gaji: harus dibayar oleh pekerja yang penghasilan melebihi ketetapan yang ditentukan yang bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. tarif pajak gaji diantara waktu dan daerah berubah ubah dari pajak tanah dan bangunan tunjangan untuk pekerja. belgia belgia menerapkan sistem perpajakan classical double taxation yang dimodifikasi dengan exemption untuk dividen yang diperoleh oleh corporate shareholder dengan klasifikasi tertentu dan pengurangan tarif atas dividen yang diperoleh oleh individual shareholder. pajak pusat badan perusahaan (local residen) bertanggung jawab pada pajak perusahaan untuk semua keuntungan yang peroleh seluruh dunia. sebuah perusahaan dikatakan sebagai perusahaan lokal belgia jika kantor yang terdaftar resmi atau pusat pimpinan terletak belgia. tarif dasar pajak perseroan ditambah bea tambahan dari tarif pajak perseroan ). pajak atas modal modal biasanya diperlakukan sebagai penghasilan bisnis biasa dan dapat dikenakan pajak pada tarif pajak normal perusahaan. akan tetapi terdapat pengecualian seperti keuntungan dalam pelepasan atas saham tertentu. pajak keuntungan cabang perusahaan bahwa tidak ada pemisahan pajak keuntungan perusahaan cabang belgia. keuntungan perdagangan dan keuntungan penjualan barang modal dari perusahaan cabang dan pusat bagi perusahaan asing belgia dihitung dan dikenakan tarif dasar pajak yang sama dengan perusahaan lokal belgia. pajak penjualan ppn ppn harus dibebankan oleh pemasok terdaftar dari barang dan jasa belgia kecuali semua persediaan adalah 'nol dinilai', 'membebaskan' atau luar lingkup ppn. untuk persediaan tertentu tarif atau dapat diberlakukan. pajak lokal beberapa pajak lokal menerapkan tarif yang bervariasi untuk iklan, mesin, improved real estate, furnitur kantor, percetakan dan perusahaan yang mencemari lingkungan. tidak seperti pajak penghasilan pribadi, disini tidak ada pajak lokal tambahan sebagai bea tambahan dalam badan. |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi atas fan universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis prof sumantri bojonegoro gedung menang bandar lampung keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor :24y ) un. km. tentang penetapan panitiasditetapkan di: bandar lampung lan pada tanggal maret gen didikan pn, tas uri naa nan sya nia les ajang saga nairobi menimpa tembusan ekonomi rektor unila aan para dekan lingkungan unila ketua jurusan lingkungan feb unila ybs untuk dilaksanakan arsip kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi atas gan universitas lampung hasan lijun. km.inami msi dr. saiful, s.e., si. penanggungjawab dr. ernie hendriawaty, s.e., ill d penanggungjawab bid. akademik dr. ariani komalasari, s.e., si, akt, c.a., cm.a pembina bid. umum dan keuangan taatbamasan sesi koordinator wakil koordinator sao ditetapkan bandar lampung pada tanggal maret alan!) tao robi nip19460621 |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi tas ena universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis prof. dr. sumantri bojonegoro gedung menang bandar lampung telp faxtakkan bandar lampung kon tanggal maret katun era saga sbn rip tembusan lena il. rektor unila para dekan lingkungan mula ketua jurusan lingkungan feb mula ybs untuk dilaksanakan arsip kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi atas. ay) universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis ga jl. proflbb km.os2020nama golongan jabatan dr. nairobi, s.e. juri prof. satria bangsawan, s.e, juri dr. ernie hendriawaty, s.e. ild juri aa. pr. samulo, se, msi juri prof lindrianasar, vga dr. beli aida, s.e. |. juri arifin ahmad, s.e, juri ditetapkan bandar lampung sang tanggal maret mama kel cm! yenkirobi ham ts660621ta. nomor ulp orlindrianasari, s.e., si., akt. nip. penguji utama dr. reni italia, s.e.,m.si.nip. pendamping yuztitya asmaranya, s.e., si., akt. nip. hari, tanggal rabu, april pukul wib s.d selesai tempat ruang feb unila nama mahasiswa alvida putri chairunnisa npm judul skripsi pengaruh kinerja keuangan. ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing terhadap investasi lingkungan lingkungan studi pada perusahaan pertambanganian ditetapkan di: bandarlampung padatanggal april el. lan sosis an. ekonom yan bem plima koma tiga sembilan persen)lsn kepala bagian t.u. menteri tirto nan nip tang www .jdih.kemenkeu.go.id |
bupati pesawaran provinsi lampungpelaksanaan pem pungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penyebrangan air berdasarkan, perlu diatur tata cara pem pungutan; bahwa berdasarkan perti tangan sebagai ana maksud perlu bentuk peraturan bupati tentang tata cara pem pungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penyebrangan air; mengingata); memutuskan: menetapkan peraturan bupati pesawaran tentang tata cara pemungutanerahpelabuhan adalah tem pat yang terdiri atas daratan perairan dengan batas batas tertentu sebagai tem pat kegiatan pem perintahkan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tem pat kapal bersandar, naik penuh pang bongkar uat barang,berupa term flamnya dapat pula disediakan oleh swast beranganpemerintah daerahwilayah pemungutan retribusi daerah dipungut wilayah kabupaten pesawaran. bab tata cara pemungutan pembayaran pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. pemungut retribusi adalah personil yang diberikan surat perintah tugas oleh kepala dinas perhubungan. retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, sebagai tanda bukti pembayaran yang sah. karcis sebagaimana dimaksud pada dengan bentuk dan ukuran sebagai berikut: bentuk persegi panjang. ukuran panjang 16cm dan lebar ,5cm nama (satu) nama untuk jenis retribusi. bahan hvs. contoh gam bar karcis sebagai ana dim ini. retribusi dibayar tem pat pem pungutan yang telah ditetapkan dan dikelola oleh dinas perhubungan. pengelolaan sebagai ana dim maksud pada dapat dengan menggunakan mekanisme kerja sam setelah diterima anya retribusi per hari. penyetoran sebagai ana dim maksud pada dikecualikan pada hari libur, penyetoran akan dilaksanakan hari kerja setelah hari liblarut berita daerah kabupaten pesawaran tahun nomor abad wmi rich mbm*** lampiranrangan air contoh karcis karcis pelayanan pas masuk pelabuhan (dewasa) pesawaran pem erin kabupaten pesan aran dinas perhubungan pelayanan pas masuk pelabuhan (dewasaanak anak) pemerintah kabupaten pesawaran dinas perhubungan pelayanan pas masuk pelabuhan (anak anakberlangganan) pemerintah kabupaten pesawaran dinas perhubungan pelayanan pas masuk pelabuhan (berlangganatarif sandar labuh (dermaga beton) pemerintah kabupaten aran dinas perhubungan pelayanan tarif sandar atau labuh (derm aga betoperda kab. pesawaran, th. tanda retribusi masuk rp. berlaku satu kali sandar karcis pelayanan tarif sandar labuh (dermaga apung) pemerintah kabupaten pesawaran dinas perhubungan pelayanan tarif sandar atau labuh (derm aga apu(dermaga apung) perda kab. pesawaran, th. tanda retribusi masuk rp. berlaku satu kali sandar karcis pelayanan bongkar (bongkar barang) pemerintah kabupaten pesawaran dinas perhubungan pelayanan bongkar (bongkar muat barabongkar muat (bongkar muat barang) perda kab. pesawaran, th. tanda retribusi masuk rp. karcis pelayanan sewa lahan bulan (umbul umbul) esa war pemerintah kabupaten pesawaran dinas perhubungan pelayanan sewa lahan bulan (umbul umbulperda kab. pesawaran, th. tanda retribusi masuk rp. karcis pelayanan sewa lahan bulan (stan promosi) pemerintah kabupaten pesawaran dinas perhubungan pelayanan sewa lahan bulan (stan promosi(stan promosi) perda kab. pesawaran, th. tanda retribusi masuk rp. karcis pelayanan penumpukan barang karcis pelayanan hasil1tas kamar mandi (mandi) dinas perhubungan pelayanan fasilitas kamar mandi"a perda kab. pesan aran, th. tanda retribusi masuk rp. elak kali karcis pelayanan fasilitas kamar mandi (buang air besar) dinas perhubungan pelayanan fasilitas kamar mandi (but \l perda kab. pesan aran, th. tanda retribusi masuk rp. elak kali koo rmm jr. kami hukum |
bupati pesawaran provinsi lampung perlu diatur dalam peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf atas, perlu membentuksipesawaran.anaman modal dan pelayanan perizipesawaran yang berlaku. camat adalah camat yang berada wilayah keduanya lingkungan kabupaten pesawarperundang undangan. non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fisikal, dan informasi mengenai penanaman modal,pmd atau pma maupun yang bukan berstatus pmd atau pma. badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuanak investasi kolektif dan usaha tetap: meningkatkan kualitas ptsp, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. bab iii ruang lingkup: penyelenggaraan pelayanan perizinan; pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi dan pelayanan informasi; pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modalmbatal pendelegasian wewenang untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, bupati melimpahkan kewenangan seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan kepada dinas. jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: izin usaha tanaman pangan proses produksi izin usaha tanaman pangan pasca panen izin usaha budidaya holtikultura izin usaha budidaya perkebunan izin usaha industri pengelolaan hasil perkebunan izin usaha peternakan rakyat izin usaha peternakan surat izin praktek sip) dokter hewan surat izin praktek paramedis sipp) paramedis veteriner surat izin usaha veteriner sive) izin mendirikan klinik pratama izin mendirikan klinik utama izin operasional klinik pratama izin operasional klinik utama izin mendirikan rumah sakit izin operasional rumah sakit izin penyelenggaraan optikal izin teknis penyelenggaraan spa izin penyelenggaraan klinik dialisis dan unit pelayanan dialisis izin toko alat kesehatan izin surat terdaftar penyekat tradisional izin penyelenggaraan panti sehat izin praktik tenaga kesehatan tradisional izin praktik kerja fisioterapis izin praktik kerja okupasi terapis izin praktik kerja terapis wicara sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum sertifikat laik hygiene sanitasi air kolam renang dan pemandian umum izin operasional pelayanan radiologi izin praktik elektromedis izin tukang gigi surat izin praktik akupuntur terapis izin perekam medis izin operasional puskesmas izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama izin teknisi gigi izin kerja praktik erotis prostetik izin usaha mikro obat tradisional sertifikat perusahaan rumah tangga sertifikat produksi pangan industri rumah tangga spp_irt) sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan restoran praktik dokter praktik perawat praktik bidan izin praktek tenaga teknis kefarmasian praktik apoteker izin kerja tenaga sanitation izin praktik kerja tenaga gizi praktik terapis gigi mulut izin kerja radiografi praktik ahli teknologi laboratorium medik praktik penata anestesi praktik refraksionis optisien dan optometris izin praktik psikolog klinis izin apotek izin toko obat perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing ita) perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja izin usaha angkutan izin trayek kartu pengawasan izin insidentil izin pengelolaan parkir tiup tanda daftar usaha pariwisata) izin mendirikan bangunan imb) izin pemasangan reklame izin usaha jasa konstruksi ijuk) izin pemanfaatan ruang izin lingkungan izin pembuangan limbah cair plc) izin penyimpanan sementara lb3) izin pengumpulan lb3 dalam kabupaten izin pengolahan limbah domestik izin tempat pembuangan akhir sampah izin usaha perikanan izin penangkaran dan pembudidayaan ikan spb) izin pencatatan usaha pembudidayaan ikan tapi) bukti pencatatan kapal perikanan bpk) izin keterangan asal ska) izin usaha perikanan tambak sup tbk). izin pencatatan usaha pengolahan perikanan truppgudang tdg) izin usaha pusat perbelanjaan supp) izin usaha toko modem utm) izin lokasi izin pemanfaatan tan ipt) izin perubahan penggunaan tanah ppt) izin usaha simpan pinjam koperasi izin usaha buka cabang kantor usaha simpan koperasi tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial lks) izin undian gratis berhadiah izin pengumpulan uang dan barang izin operasional taman kanak kanak tk) pendidikan anak usia dini paud) izin operasional pelatihan pusat kegiatan belajar masyarakat pkb) izin lembaga pelatihan kursus izin operasional sekolah dasar sd) izin operasional sekolah menengah pertama smp) pendaftaran penanaman modal pi)usaha penanaman modal izin usaha penggabungan merger penanaman modal izin usaha perubahan penanaman modal pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud padaalam memberikan izin pada bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada jika diperlukan harus melalui pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan yang persyaratan umum persyaratan umum dalam hal pengajuan izin, selain memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan, perusahaan pemberi kerja wajib memberikan penyataan bahwa perusahaan pemberi kerja menjamin kesehatan pegawainya dan jaminan sosial tenaga kerja yang dibuktikan dengan surat penyataan. bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa.secara intern maupun dengan perangkat daerah yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu wajib melaporkan secara periodik (setiap bulan) penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bupati melalui sekretaris daerah. bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan melalui tim pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan kabupaten pesawaran. bab ketentuan peralihan dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala dinas, penandatangan perizinan dan non perizinanpenunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkan pejabat definitif kepala dinas. bab vii pembinaan dan pengawasan bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pesawar^februari diundangkan gedong tataan pada tanggal ^februari sekretaris daerah kabupaten pesawaran, kesuma dewan berita daerah kabupaten pesawaran tahun nomor |
yaa gerakan indonesia melayani genjot akuntabilitas kinerja pemda yr. layan yaa. donald aktor terbuka ssi bayar ari den, oma maj dena dar bsa pajak yee sia . anang dpp dean enna una keluarga besar kementerian para mengucapkan selamat kepada bapak dr. h.aman abdur, se, m,si (menteri para) atas diraihnya gelar doktor ilmu ekonomi islam pada ujian terbuka tanggal februari universitas airlangga surabaya penerapan gov merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi nan. yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang "aa memiliki pelayanan publik yang berkualitas, dwi wahyu romaji, sekretaris kementerian para pns foto: layanan publik kementerian para pacu gov penerapan sistem pemerintahan berbasis kami sedang memacu penerapan e government elektronik spe) atau yang lebih dikenal lingkungan kementerian para. harapannya dengan e government dalam penyelenggaraan depan kami menjadi role model dalam penerapan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, e government," ungkap romaji. menjadi salah satu agenda prioritas reformasi birokrasi salah satu upaya untuk mengakselerasi sebagaimana komitmen presiden republik indonesia pelaksanaannya, lanjut romaji, kementerian para joko widodo dan menteri para aman abdur. menggandeng universitas gunadarma. melalui nota demikian penegasan yang disampaikan sekretaris kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, telah kementerian para, dwi wahyu romaji. dirancang berbagai program prioritas pengembangan penerapan e government merupakan salah satu e government lingkungan kementerian para, antara upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih lain program optimasi aplikasi, optimasi infrastruktur, dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, penyusunan interoperabilitas, serta perbaikan tata serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang kelola dan manajemen teknologi informasi. berkualitas," ujar romaji. rektor universitas gunadarma, prof. dr. e.s. sebagai tindaklanjutnya, saat ini tengah dipacu marginata mengatakan, dengan terselenggaranya kerja penerapan e g3government lingkungan kementerian sama ini, universitas gunadarma merasa terhormat para. hal tersebut menjadi penting karena peran sekaligus tertantang. kerja sama ini menjadi tantangan kementerian para sebagai penggerak utama (prime baru, saya sangat berterima kasih kepada kementerian mover) reformasi birokrasi. karena itu pula, kementerian para, hal ini merupakan kewajiban yang bisa kami para memiliki tanggung jawab profesional dan moral lakukan untuk negeri kata marginata. (hs) untuk menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya. edisi dinamika world government summit menteri menteri aman paparkan konsep dati agency one innovation henti hentinya, menteri pendayagunaan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, dalam aparatur negara dan reformasi birokrasi waktu dekat pemerintah akan berusaha mewujudkan para) aman abdur menyerukan inovasi konsep pelayanan publik yang terpusat, atau yang pelayanan publik. menurutnya, inovasi disebut public service mall. dengan mendatangi satu dalam pemerintahan menjadi suatu keharusan untuk tempat, semua pelayanan dapat diperoleh. memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas dalam diskusi panel yang mengambil tema global pelayanan agar masyarakat merasakan keberadaan platform: innovation and the future governance pemerintah. inovasi merupakan suatu kewajiban collaboration, selain menteri aman juga terdapat bagi pemerintah," ujar menteri aman saat menjadi pembicara lain yakni deputy prime minister and pembicara diskusi panel dalam rangkaian acara world minister public administration, slovenia, h.e. boris government summit dubai. koprivnikar dan minister the presidency and melalui program one agency one innovation, seluruh administrative modernization, portugal, h.e. maria instansi pemerintah didorong untuk mempunyai manuel letak argues. setidaknya satu inovasi. untuk itu, indonesia melalui h.e. boris koprivnikar, menyampaikan bahwa saat kementerian para menyelenggarakan kompetisi ini adalah masa dimana persaingan tidak hanya terjadi inovasi pelayanan publik setiap tahunnya. dikatakan, antara perusahaan dengan perusahaan akan tetapi hasil dari kompetisi tersebut akan dibawa dalam antara pemerintahan dengan pemerintahan. pemerintah ajang kompetisi internasional yakni united nation public perlu menciptakan situasi yang kondusif untuk berusaha service award unesa). ease doing business # odb). menurutnya, untuk selain itu, menteri aman menimbulkan bahwa mendukung terciptanya edb tersebut, pemerintah perlu memiliki long term and clear value yaitu cepat, fleksibel, dan konsisten. . selain itu, dirinya juga menyampaikan pandangan terkait keterbukaan data bahwa tidak ada perbedaan dalam government system dan business system. ada tiga aspek terpenting dalam keterbukaan data yaitu membangun identitas, pusat data, dan sentralisasi (control become problem). pemerintah maupun swasta mengembangkan sistem bersama jin namun dengan tetap memerhatikan keamanan dan pa, rahasia masing masing data," ujarnya. dalam kesempatan yang sama, h.e. maria manuel left argues berbicara mengenai simplex, yakni sebuah program penyederhanaan proses administrasi dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah portugal sejak program ini dilaksanakan sebagai langkah "2a untuk menanggulangi problem administrasi, modernisasi pen ty, administrasi publik, fasilitasi kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kecepatan pelayanan bagi dunia usaha melalui penyederhanaan berbagai aspek administrasi dalam internal pemerintahan. (rr) edisi bar an, foto: layanan publik diduduki. sedangkan pangkat yang dipersyaratkan, paling rendah penata muda, golongan iii memiliki pengalaman minimal dua tahun, serta lulus uji kompetensi, serta nilai prestasi kerja minimal ara pegawai negeri sipil harus segera berbenah. langkah baik dalam setahun terakhir. ini sejalan dengan permen pan terkait pengangkatan untuk passing pada kelompok ini, usia paling tinggi pns dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian tiga tahun sebelum bup dalam jabatan terakhir bagi pejabat passing). dalam permen para pelaksana, dua tahun untuk administrator dan pengawas, serta tersebut dijelaskan, pengangkatan pns dalam jabatan fungsional satu tahun untuk administrator yang akan menduduki jabatan dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk passing. fungsional ahli madya, dan pejabat pimpinan tinggi. angka kredit pns untuk yang waktu kurang dari satu tahun, berdasarkan permen para, passing ini tahun, ciu tahun, tiga tahun, dan empat tahun lebih serta ditujukan bagi empat kelompok jabatan pns. pertama, pns yang jenjang pendidikan mas nadine gs: telah dan masih menjalankan tugas pada bidang jabatan kepala biro hukum, komunikasi dan informasi publik fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat kementerian para herman suratan mengatakan, permen yang berwenang para ini diterapkan ale menteri para aman abdur, kedua, pns yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai desember passing ini mulai berlaku saat tanggal dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapat kenaikan diundangkan dan dilaksanakan sampai dengan desember pangkat setingkat lebih tinggi. ketiga, pejabat pimpinan tinggi, ujarnya jakarta. administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara lebih rinci dijelaskan, pns yang melaksanakan passing jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang untuk kelompok jabatan fungsional keterampilan, harus berijazah akan didudukinya paling rendah sta, dengan pangkat paling rendah pengatur sedangkan keempat, passing ditujukan bagi pns yang muda, golongan memiliki pengalaman dalam pelaksana dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka tugas jabatan fungsional yang akan diduduki minimal dua tahun, waktu tahun sejak diangkat dalam jabatan pangkat terakhir mengikuti dan lulus uji kompetensi serta menunjukkan prestasi tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan kerja baik dalam setahun terakhir. selain itu, batas usia tiga tahun pangkat setingkat lebih tinggi sebelum batas usia pensiun bup) bagi jabatan pelaksana, dan diingatkan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dua tahun bagi asi saro dan senja yang melakukan passing harus sesuai ketentuan peraturan sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian, ijazah paling perundang undangan, dan melaporkan rekapitulasi hasil rendah d dari pendidikan tinggi yang terakreditasi passing dan surat keputusan pengangkatannya kepada menteri sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan para dan kepala badan kepegawaian negara. (ags) edisi dinamika tue mur, . les tpt: aga pe) kini edi bas rta hk. 1d." ta. atasi ta, foto: ist menyentuh akar persoalan, yakni mengubah pola pikir lama, inilah yang terus digerakan menteri para aman abdur untuk memberantas praktik jual beli jabatan lingkungan pegawai negeri sipil. pola pikir lama itu menyalahgunakan kekuasaannya. seolah olah melekat pada dirinya bukan melekat pada aturan dan perundang undangan," ujar menteri aman usai memberikan kuliah umum ipdn. praktik jual beli jabatan tengah disorot karena berkaitan dengan penyidikan kpk atas kasus suap bupati klaten sri kartini. menteri aman mengatakan bahwa tidak menutup men kemungkinan akan membatalkan pengangkatan pejabat pemerintahan kabupaten klaten. ini bisa dijadikan sanksi untuk mereka yang telah melanggar aturan yang berlaku. amanah ara menteri aman menegaskan, sebenarnya saat ini sudah ada mekanisme dan sistem rekrutmen terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi jpt). kalau proses ini dilalui dengan abad daerah benar maka tidak ada masalah. masalahnya, banyak pemerintah daerah yang belum melakukan mekanisme yang sudah diatur edisi pun mete ag, man banya aa . pas "gun dag praktik jual beli jabatan tersebut tidak akan terjadi jika kepala daerah selaku pejabat ini. asn sudah mengatur bahwa tidak boleh pembina kepegawaian ppk) tidak lagi tunjuk menunjuk dalam mengisi jabatan. harus mempunyai pola pikir lama. berdasarkan kemampuan dan kompetensinya, tegasnya. aman abdur, menteri para lebih lanjut, menteri aman mengatakan sebenarnya daerah sudah banyak sistem rekrutmen yang dilaksanakan secara benar dan terbuka, dan bisa dijadikan role model, hanya saja tidak terekspos kepada publik dengan baik. kebetulan yang bermasalah ini negara bkn) dan komisi aparatur sipil negara terekspos seperti kasus bupati klaten. kain) serta pengawasan yang dapat langsung dalam pencegahan praktik jual beli jabatan, dilakukan masyarakat dalam proses pelaksanaannya," ungkap menteri aman, para akan fokus dalam ujarnya. melaksanakan sosialisasi sistem pengisian jabatan aman juga mengungkapkan, pemerintah telah seluruh pemerintah daerah secara masif, agar para menerapkan sistem seleksi terbuka untuk rekrutmen pimpinan daerah menyadari sepenuhnya bahwa unsur jabatan pimpinan tinggi jpt) baik untuk instansi politik yang mereka miliki itu sudah selesai ketika pusat maupun daerah. seluruh asn indonesia memenangkan pilkada. ditambahkannya lagi, ketika yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti seleksi melakukan pengisian jabatan yang menjadi penentu terbuka yang diselenggarakan oleh instansi instansi adalah profesionalisme asn tersebut, bukan lagi unsur pemerintah yang membuka assessment untuk mengisi politis. jpt pratama, madya dan utama. khusus jpt madya lebih lanjut aman menjelaskan, sebagaimana dan utama hasil seleksi panel yaitu tiga calon utama tercantum dalam tentang asn, akan ditentukan lagi dalam rapat tim penilai akhir pengisian jpt utama dan madya harus dilakukan yang dipimpin oleh presiden. secara terbuka dan kompetitif dengan memerhatikan terobosan lain yang juga dilakukan, lanjut kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. dalam melaksanakan menteri para, adalah dalam pelaksanaan sistem seleksi terbuka jpt, sudah ada yang melakukan assessment. pihaknya akan memperkuat instrumen dari pengawasan yakni komisi aparatur sipil negara bkn untuk memastikan bahwa tingkat pendidikan, (kain), dan untuk menyeleksi administrasi ada badan masa kerja, kepangkatan, dan kemampuan yang kepegawaian negara bkn). tinggal kita tingkatkan pengisi jabatan memang cukup untuk menduduki efektivitasnya lagi." ujarnya. posisi jabatan tersebut. adapun dalam pengawasan langkah lain yang juga harus gencar dilakukan, pelaksanaannya akan langsung diawasi secara fokus menurut aman, adalah mekanisme pengawasan oleh kain. langkah ini dipilihnya karena selain tidak yang ketat baik oleh pemerintah maupun publik. akan memakan waktu yang lebih banyak lagi jika harus langkah konkret yang harus diambil adalah penguatan membentuk satuan baru, tapi juga langkah ini akan pengawasan baik yang dilakukan internal masing masing memperkuat fungsi instansi bkn dan kain. (ar!) instansi, kementerian para, badan kepegawaian edisi dinamika peka anita umum p3, din ja. torak esa na, gear ia tag ang femme sap dan .& eme mudi anda sea pal naa get ban ear tana pra maan revolt pile iba ang lem ena mah bean kata man sati han pan tan smua ain sta ba. aan (eu nan mmm appa bap neha tap dale . pan edisi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, puan maharani, menyampaikan jika gerakan indonesia melayani harus terus dilakukan secara perlahan tapi pasti. karena diakuinya, bukan hal yang mudah membangun asn yang memiliki jiwa melayani. puan meminta pelayanan publik yang tidak kk" optimal ditabrak dan diubah. selama ini masyarakat menilai jika pemerintah tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik, hal tersebut harus ditabrak serta diubah agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan pemerintah," ungkap puan saat sosialisasi gerakan indonesia melayani kepada kementerian lembaga kantor kementerian para. menteri puan menjelaskan, gerakan indonesia melayani sebagai salah satu implementasi dari gerakan revolusi mental sebagaimana instruksi presiden nomor tahun merupakan tanggung jawab semua, serta harus diimplementasikan bukan hanya sekadar seremonial semata. bagaimana berhadapan dengan rakyat, jangan menunjukkan wajah seram, harus tersenyum kepada siapa saja yang datang, hal itu yang harus ditunjukan oleh pemerintah, terutama pegawai yang bertugas bagian pelayanan, katanya. dirinya berharap agar asn bisa menjadi penggerak utama dan katalisator serta teladan bagi gerakan perubahan tersebut. keteladanan asn dapat diwujudkan melalui praktik pelayanan publik agar semakin baik dan nyata untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. pada kesempatan tersebut menteri para, aman abdur, sebagai koordinator gerakan indonesia melayani, mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku aparatur sipil negara yang melayani. meski diakuinya hal terebut tidaklah mudah. tetapi dengan dukungan berbagai pihak, antaranya kemeja pmk, kementerian hukum dan ham, kejaksaan agung, bkn, lan, ombudsman, tni, dan polri, pihaknya telah menetapkan target dan merumuskan rencana aksi yang terbagi dalam fokus program. ada tiga hal yang menjadi target dari gerakan indonesia melayani, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas manusianya, bagaimana memperbaiki sistem dan aturannya, dan bagaimana meningkatkan sarana dan prasina pelayanan publiknya," katanya. lebih lanjut aman menuturkan, dalam peningkatan kualitas manusia, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta melaksanakan fak program sebagai berikut peningkatan kapasitas sdm asn: peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum: peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif: penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. selanjutnya dalam perbaikan sistem dan aturan, instansi pemerintah diminta untuk melakukan penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif: penyempurnaan sistem manajemen kinerja asn: penyempurnaan peraturan perundang undangan: penyederhanaan pelayanan birokrasi: peningkatan penegakan hukum dan aturan bidang pelayanan publik. selain itu, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah juga diminta untuk melaksanakan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, agar kualitas pelayanan dapat lebih ditingkatkan lagi. (by swd) edisi dinamika menteri para dikoordinasikan gerakan man rea anak baru semangat pelayanan publik telah kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dimulai. presiden joko widodo pada aparatur sipil negara, peningkatan penegakan desember menandatangani instruksi disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum, presiden nomor tahun tentang penyempurnaan standar pelayanan dan sistem gerakan nasional revolusi mental. dalam instruksi pelayanan yang inovatif (e government), penyempurnaan presiden tersebut, ada tugas khusus yang dibebankan sistem manajemen kinerja (performance based kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan management system) aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi para) aman abdur. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, menteri para bertugas mengoordinasikan transparan, akuntabel, dan responsif. gerakan indonesia program gerakan indonesia melayani dan bertanggung melayani juga akan fokus kepada penyempurnaan jawab atas terwujudnya perilaku sumber daya manusia peraturan perundang undangan, penyederhanaan aparatur sipil negara yang melayani sebagaimana pelayanan birokrasi, peningkatan penyediaan sarana tertuang dalam dictum ketiga inpres tersebut. dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, dalam program gerakan indonesia melayani, peningkatan penegakan hukum dan aturan bidang menteri para selaku koordinator akan difokuskan pelayanan publik serta penerapan sistem penghargaan sia naa kader tema ki" ati nina tata tang sea tang pan pf. api aan tan ya teo aki at san jin pan foto: layanan publik edisi57 presiden dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. menginstruksikan pengembangan potensi daerah tertinggal: inpres ditujukan kepada: para menteri para pejabat peningkatan perilaku yang mendukung kabinet kerja: sekretaris kabinet: mengambil langkah penggunaan produk dan sebesar besarnya jaksa agung republik indonesia, langkah yang komponen dalam negeri: peningkatan panglima tentara nasional indonesia: diperlukan sesuai kapasitas dan kompetensi tenaga kerja: kepala kepolisian negara republik peningkatan penelitian dan pengembangan indonesia: para kepala lembaga tugas, fungsi, dan bidang ekonomi, pangan, dan energi: pemerintah non kementerian, para kewenangan masing peningkatan sinergi penyediaan sarana dan kepala sekretariat lembaga negara, para masing. dengan prasarana yang menunjang kemandirian gubernur: dan para bupati walikota. berpedoman kepada bidang ekonomi, pangan, dan energi: presiden menginstruksikan para pejabat lima program peningkatan penggunaan hasil penelitian tersebut mengambil langkah langkah dan pengembangan teknologi dalam yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan gerakan nasional negeri: pemberian kemudahan bagi kewenangan masing masing. revolusi mental. perseorangan atau perusahaan dalam negeri dalam mengambil langkah langkah untuk mendaftarkan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud, menurut inpres hak kekayaan intelektual: peningkatan tersebut, berpedoman kepada lima internalisasi nilai nilai persaingan usaha program gerakan nasional revolusi mental pemberian kemudahan bagi perusahaan yang sehat, peningkatan pengakuan dan yang meliput: swasta lembaga yang melakukan pemberian dukungan terhadap hasil karya pengelolaan sampah, mengutamakan atau prestasi anak bangsa, penyempurnaan program gerakan indonesia peran serta masyarakat dalam peraturan perundang undangan: dan melayani, yang difokuskan kepada: menunjang perilaku bersih dan sehat: dan peningkatan penegakan hukum terhadap peningkatan kapasitas sumber daya peningkatan penegakan hukum bidang pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual manusia aparatur sipil negara: kebersihan dan kesehatan lingkungan. dan perilaku usaha yang tidak sehat. peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum: iii. program gerakan indonesia program gerakan indonesia penyempurnaan standar pelayanan tertib. yang difokuskan kepada: bersatu. yang difokuskan kepada: dan sistem pelayanan yang inovatif: peningkatan perilaku tertib penggunaan peningkatan perilaku yang mendukung penyempurnaan sistem manajemen ruang publik: peningkatan perilaku tertib kehidupan demokrasi pancasila: kinerja aparatur sipil negara: pengelolaan pengaduan, peningkatan peningkatan perilaku toleran dan kerukunan peningkatan perilaku pelayanan publik yang perilaku tertib administrasi kependudukan: inter dan antar umat beragama: cepat, transparan, akuntabel, dan responsif, peningkatan perilaku tertib berlalu lintas: peningkatan perilaku yang mendukung penyempurnaan peraturan perundang peningkatan perilaku antri: peningkatan kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan undangan: penyederhanaan pelayanan sinergi penyediaan sarana dan prasarana kesetiakawanan sosial: peningkatan birokrasi: peningkatan penyediaan sarana penunjang perilaku: peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan prasarana yang menunjang pelayanan penegakan hukum perilaku tertib: dan dan kesatuan bangsa: peningkatan publik: peningkatan penegakan hukum menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan perilaku yang memberikan pengakuan dan dan aturan bidang pelayanan publik: dan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas perlindungan terhadap kaum minoritas, j.penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang ramah dan bebas kekerasan. marjinal, dan berkebutuhan khusus: beserta keteladanan pimpinan. peningkatan dukungan terhadap inisiatif iv. program gerakan indonesia dan peran masyarakat dalam pembangunan: il. program gerakan indonesia mandiri, yang difokuskan kepada:a. g.peningkatan perilaku kerja sama inter dan bersih, yang difokuskan kepada: peningkatan perilaku yang mendukung antar lembaga, komponen masyarakat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat tercapainya kemandirian bangsa dalam lintas sektor: peningkatan penegakan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, berbagai sektor kehidupan: peningkatan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang satuan kerja, dan komunitas, peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa: sinergi penyediaan sarana dan prasarana pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi penyelenggaraan pendidikan agama yang yang menunjang perilaku hidup bersih dan kreatif, peningkatan peran koperasi mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi sehat, pengembangan sistem pengelolaan dan umkm terhadap ekonomi nasional: pekerti: dan peningkatan peran lembaga sampah yang holistik dan terintegrasi peningkatan apresiasi seni, kreativitas agama, keluarga, dan media publik dalam termasuk kali bersih, sarana dan prasarana karya budaya dan warisan budaya: persemaian nilai nilai budi pekerti, toleransi, pelayanan publik: penyempurnaan peningkatan perilaku yang mendukung dan hidup rukun. (arl). peraturan perundang undangan: tercapainya pemerataan ekonomi dan edisi dinamika membuktikan eksistensi pelayanan publik kelas dunia deputi pelayanan publik balik) bertempat ruang serbaguna kementerian para, kegiatan bawah koordinasi han dag kedeputian pelayanan publik ini dibuka oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan cet reformasi birokrasi para) aman abdur, dan dihadiri oleh instansi pemerintah indonesia yang memiliki inovasi dalam bidang pelayanan publik. pada kesempatan ini, deputi pelayanan publik balik) prof. diah natalis menyampaikan bahwa ka? ta seminar ini bertujuan untuk membuktikan eksistensi tai inovasi pelayanan publik indonesia sebagai pelayanan publik kelas dunia dalam kegiatan event yang diselenggarakan oleh united nation pbb). selama 0g kurun waktu dua kanya lanka lanjut diah, indonesia .g sudah mampu meraih prestasi membanggakan dengan mencatatkan lima finalis tahun sedangkan .! der pada tahun indonesia kembali berhasil dengan menempatkan lima finalis, serta meraih posisi runner untuk inovasi kemitraan antara dukun dengan tenaga paramedis dalam mengatasi angka kematian ini merupakan suatu prestasi yang sangat bayi dan ibu melahirkan" dari kabupaten aceh membanggakan, dan kedua instansi yang singkil untuk kategori public service delivery, dan menyelenggarakan inovasi tersebut diundang pada acara inovasi pengentasan kemiskinan hari pelayanan publik yang rencananya diselenggarakan oleh bpk kanto nya' ora den haag pada juni mendatang," ujar diah. isi dari kabupaten sragen untuk kategori menambahkan, tentunya ini tidak lepas dari peran penggunaan dalam penyelenggaraan pelayanan. pembinaan kementerian para yang terus memberikan sedangkan pada tahun pbb tidak mengadakan dorongan serta motivasi bagi para penyelenggara kegiatan ini. pelayanan publik untuk meningkatkan prestasinya." edisi kiblat sakit ahun ini kementerian para kembali menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lhe skip) kabupaten dan kota. secara keseluruhan sebenarnya tidak terjadi kejutan, tetapi diraihnya predikat oleh pemkab banyuwangi dan keberhasilan pemkot bandung mempertahankan predikat menjadi catatan tersendiri. dengan demikian ada satu kota dan satu kabupaten yang selanjutnya patut dijadikan 'kiblat' dalam sistem skip kabupaten kota. menteri para aman abdur yang selalu mendorong pemda memperbaiki sakit, kini dapat mengarahkan para bupati dan walikota melakukan studi tiru untuk mereplikasi apa yang dilakukan kedua pemda tersebut. harapan menteri aman sangat beralasan, mengingat kedua pemda itu mampu melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran yang cukup signifikan. layanan materi tersebut kami angkat sebagai laporan utama majalah layanan publik publik edisi ke ini. selain itu, penerbitan kali ini juga mengedepankan hasil liputan dari beberapa instansi yang berhasil masuk dalam top inovasi pelayanan publik antara lain home care dari makassar, pelayanan rumah sakit antidiskriminasi dari pontianak, dan transformasi pelabuhan pontianak. isu terkait dengan penghargaan terhadap inovasi bagi polisi juga kami dikedepankan, termasuk keberhasilan polda pa. metro jaya dalam mengungkap kasus perampokan yang menewaskan dari orang tapan "# yang disekap pelumas, akhir tahun silam. dari sisi sdm aparatur, edisi kali nang ini mengupas kebijakan nasional passing, yang akan berlangsung hingga akhir tahun sedangkan bidang kelembagaan, antara lain mengetengahkan informasi naa pan pembubaran sejumlah lns, serta e government. pat edisi kali ini, tampilan majalah layanan publik kembali berubah dengan harapan genjot bisa lebih menarik dan enak dibaca, tanpa harus meninggalkan makna dan pesan akuntabilitas utama. semoga pembaca menjadi lebih nyaman dengan wajah baru majalah ini. kinerja pemda ono redaksi publik pelindung menteri para, penanggung awal: sekretaris kementerian para, dewan redaksi: para alamat redaksi: biro hukum, komunikasi deputi, staf ahli dan staf khusus, pemimpin umum: herman suratan, pem main redaksi: suwardi, sekretaris informasi publik kementerian pan dan aksi: setiawan, redaktur: herman suratan, taufik rahman, ananta antasari, wahid kahar, ajeng reformasi birokrasi ratih listyorini agus santoso, reporter: geisha ryanurti, aditya minato, bayu serangga, haryanto pratiwi end pudjunan fav.s3 kontributor: (wakil masing masing kedeputian), fotografer: geisha ryanurti, bayu serangga, desainer telp. dan fax jakarta kasihmajalahtayananpublik@menpan god antonio. warsito, gunawan, sri utami, prayoga mukti, konsultan: spora comm. @kempanrb @kempanrb @kempanrb kementerian para diah juga menegaskan semen para selaku ujarnya. motor pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik turut hadir dalam kegiatan ini sekretaris semen nasional, mengadakan seminar partisipasi unesa para dwi wahyu romaji, para pejabat serta staf ini untuk memberikan pengenalan kepada para inovator kedeputian balik kementerian para ri. pelayanan publik baik dari pusat maupun daerah dalam rangka mengikuti kompetisi yang akan diselenggarakan antusiasme peserta pbb tersebut. adapun dalam kegiatan ini, para peserta selain menyelenggarakan seminar, dalam rangka akan diberikan bimbingan untuk menyusun proposal keikutsertaan indonesia dalam unesa kementerian aplikasi keikutsertaan inovasi yang akan dikirimkan para juga menyelenggarakan bimbingan teknis, secara online untuk diseleksi dalam unesa beberapa waktu lalu. bimbingan bagi para peserta yang mewakili indonesia. merupakan inovator dari berbagai kementerian, lembaga, kegiatan ini terbagi dalam dua sesi, yaitu sesi pleno serta pemerintah daerah berlangsung penuh antusiasme. dimana para peserta akan diberikan panduan mengenai lebih dari peserta menghadiri acara bimbingan penulisan aplikasi proposal serta pengalaman indonesia teknis tersebut. ini luar biasa bagi kementerian para. dalam mengikuti unesa. sedangkan dalam sesi kelas, kita melihat antusiasme yang cukup tinggi dari seluruh akan diisi dengan berbagi pengalaman dari para peserta, peserta. ini luar dugaan, ujar asisten deputi perumusan dan latihan secara online kepada komite unesa. kebijakan dan pengelolaan sistem informasi pelayanan melalui seminar ini, menurut diah, para peserta publik muhammad aminuddin. dapat menyiapkan proposal aplikasi bagi inovasi aminuddin mengatakan, indonesia harus mentradisikan yang mereka miliki secara komprehensif, sehingga gelar juara inovasi pelayanan publik. hal itu untuk indonesia bisa meraih posisi terbaik dalam unesa membuktikan bahwa masyarakat indonesia tidak mendatang. saya sangat mengapresiasi antusiasme pernah berhenti berinovasi dalam hai apa pun. para peserta seminar partisipasi unesa semoga beber daerah, nyata mereka seminar ini memotivasi pelayanan publik lainnya terus berinovasi. hal seperti ini indonesia untuk memiliki terobosan baru untuk perlu diapresiasi," tambah aminuddin. memberikan pelayanan publik yang prima indonesia, salah satu peserta, iskandar yang mewakili rumah sakit jiwa menu, jawa timur, mengatakan, sejauh ini persiapan yang dilakukan menuju unesa sudah mencapai 90x. menu memiliki inovasi multilevel manajemen patung, yaitu cara cepat jatim bebas dari patung. kami berharap bisa mengantarkan jawa timur lolos unesa untuk mewakili indonesia, katanya. kategori dan kriteria unesa terbagi atas tiga kategori. kategori pertama, menjangkau kelompok masyarakat termiskin dan rentan melalui pelayanan dan partisipasi inklusif: kategori kedua, mendorong eta, transparansi, akuntabilitas dan integritas, dan kategori ade" ai, ketiga, inovasi dan keunggulan dalam pemberian pelayanan kesehatan. (ari twi) tata: jos muhammad aminuddin, asisten deputi perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik edisi dinamika kpk ombudsman atas publikuindonesia workshop 'opsi (wbk (an zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk) sy, pembangunan zona intel wilayah bebas pemelntn iroki bersih dan melayani (wbb. instansi pemerintah mdanwilayahbirokrasi bersih bbm) di ega kepada "'nit kerja pelat danyang mempu2ol penyerahan penghargaan kepada 'nit, bea bea pee predikat ie! jiwa? dari jar. dani! ahbirok siber, bang ayan sm)tl n201 mtp ting mea pia foto: layanan publik apresiasi zona integritas tengah persepsi masyarakat yang memandang institusi kepolisian dengan sebelah mata, polri ternyata berhasil membuktikan diri telah melakukan reformasi birokrasi secara efektif beberapa satuan kerjanya. tak tanggung tanggung, tiga unit kerja polri, yaitu kepolisian resor kabupaten gresik, kepolisian resor kabupaten sidoarjo, dan kepolisian resor kabupaten jember berhasil meraih wilayah bebas korupsi wbk) dan wilayah birokrasi bersih melayani bbm). penghargaan diberikan tim penilai nasional bertepatan dengan hari anti korupsi internasional yang diselenggarakan komisi pemberantasan korupsi pekanbaru, riau. asisten perencanaan kapolri arena), bambang sunarwibowo, dalam workshop dan penyerahan penghargaan pembangunan zona integritas menuju wbk dan bbm, mengatakan bahwa upaya polri dalam pembangunan zona integritas sebenarnya telah dilakukan sejak lalu. namun demikian, belum ada yang berhasil memenuhi syarat keberhasilan hingga tahun edisi memang kita sudah mengajukan sejak tahun kami mengusulkan kepada kementerian para terkait satuan kerja yang bisa kisi yaa masuk wbk, pada tahun kami ajukan empat satker, namun belum "ih drh tn, memenuhi syarat. tahun kami ajukan kembali empat satker, terakhir wa" tahun kami ajukan tujuh satker, namun yang memenuhi syarat hanya tiga satker katanya. bambang menjelaskan, langkah langkah yang telah dilakukan polri dalam membangun zona integritas, pertama dengan melakukan nan pencanangan pembangunan zona integritas tahun yang baru berhasil menembus predikat wbk pada tahun kemudian melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas secara berjenjang melalui peraturan kapolri, mana komitmen pimpinan level atas yang wajib dijalankan sampai level bawah. kemudian kita bentuk tim dari polda hingga polres, secara sistematis dan terkontrol agar bisa melakukan evaluasi untuk perbaikan, ungkapnya. menteri para sementara itu, menteri para aman abdur, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan atas capaian pembangunan zona integritas oleh kunjungi pameran polri. ini pertama kalinya polri dapat wbk, ini patut diapresiasi. luar biasa modern sekarang ini kepolisian beberapa daerah, inovasi dalam hari pelayanannya sudah sangat bagus sekali," ujar menteri aman. pameran hari anti korupsi internasional hari) prestasi rumah bpk p : yang berada pekanbaru, riau mendapat torehan prestasi juga ditunjukkan oleh badan pemeriksa keuangan perhatian khusus dari menteri pendayagunaan republik indonesia bpk ri) setelah unit kerjanya mendapatkan predikat aparatur negara dan reformasi birokrasi aman abdur, bbm. bpk bahkan selama tiga tahun berturut turut sukses hal tersebut ditunjukan dengan hadirnya menteri aman melakukan pembangunan zona integritas. tahun ini, unit kerja yang pameran hari. berhasil mendapatkan predikat bbm adalah pusat pendidikan dan didampingi deputi bidang reformasi birokrasi, pelatihan bpk ri, mana pada tahun lalu juga sukses mendapatkan akuntabilitas aparatur, dan pengawasan kementerian predikat wilayah bebas korupsi wbk). pada tahun sebelumnya bpk para yusuf aceh, menteri aman mengunjungi juga menyumbangkan empat unit kerjanya yang berhasil mendapatkan peserta pameran yang terdiri dari pemerintah pusat dan predikat wbk, yaitu bpk perwakilan provinsi jawa timur, bpk daerah, pada kesempatan tersebut dirinya menanyakan perwakilan provinsi banten bpk perwakilan provinsi kalimantan kepada para peserta pameran, inovasi apa yang telah selatan, serta pusat pelatihan dan pendidikan bpk ri. diciptakan khususnya dalam hal pencegahan korupsi. inspektur pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pump) untuk mendukung pencegahan korupsi diperlukan bpk, bernard dita pradana, dalam workshop dan penyerahan pembangunan sebuah sistem, mudah mudahan melalui penghargaan pembangunan zona integritas menuju wbk dan bbm kegiatan semacam ini, pemerintah baik daerah maupun pekanbaru, riau, membeberkan kunci sukses balik keberhasilan pusat dapat menciptakan sebuah inovasi dalam hal membangun unit kerjanya. menurutnya, kunci utama kesuksesan tersebut pencegahan korupsi," ujar menteri aman saat meninjau adalah rumah bpk. pameran hari. rumah bpk menggambarkan bagaimana bpk harus membangun menurutnya, jika sebuah inovasi dalam hal atap, yaitu renstra (rencana strategis) atau tujuan strategis, kemudian pencegahan korupsi telah dibangun maka gerakan menyusun dan membuat laporan yang bermanfaat. tapi renstra ini tidak gerakan pemberantasan pungutan liar seperti saber bisa dicapai kalau tidak dibangun pacarnya, ujarnya. pungli tidak lagi diperlukan. jika pembangunan sistem pilar yang dimaksud oleh dita dalam pembangunan rumah bpk ada sini seperti dengan sistem e government maka dapat sembilan, yang pertama adalah independensi dan mandat, kepemimpinan meningkatkan nilai akuntabilitas, sehingga dengan nilai dan tata kelola, sumber daya manusia dan organisasi, tata kerja standar akuntabilitas yang tinggi akan mengurangi kebocoran dan pedoman, kualitas sarana prasarana yang memadai, hubungan kebocoran anggaran," tegasnya. dengan pemangku kepentingan, pembangunan berkelanjutan, hasil dalam kunjungannya menteri aman beserta yang dicapai, serta kualitas proses dari pemeriksaan. tapi apakah dengan rombongan mengunjungi beberapa peserta stand membangun pilar sudah cukup? tidak. kita harus bangun pondasi yang pameran, antaranya stand kementerian para, kpk, kuat, pondasinya adalah profesionalisme, independensi, dan integritas," pemerintah provinsi riau, kementerian keuangan, dan ungkap dita. (ris) polda riau. (swd) edisi laporan utama kinerja instansi ea. pemeran , meningkat sebagai leading sectorimplementasi bae reformasi birokrasi, kementerian pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasin(skip) yang pe. berorientasi pada hasil (outcome). akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa keuangan negara, tahun tentang setiap program atau kegiatan yang dilakukan perbendaharaan negara dan na. tahun oleh penyelenggara negara harus dapat tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab dipertanggungjawabkan hasilnya, mana keuangan negara, salah satu azas keuangan negara hasil yang dimaksud adalah bisa dirasakan manfaatnya yang ditekankan adalah akuntabilitas berorientasi pada oleh masyarakat. dalam undang undang ju) hasil. tahun tentang penyelenggaraan negara yang dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting disebutkan pula bahwa akuntabilitas menjadi bagian dari dalam implementasinya. pada proses perencanaan asas umum penyelenggaraan negara. kinerja, pokok pokok yang terkandung didalamnya sesuai amanat tahun tentang antara lain adalah penetapan tujuan atau sasaran, edisi dai tag aan heli, kaa tea ju, hi ban bata. en. si. pemain nsp "in fade p . bea "in lau bg san par aga dsa bag tahi tek, aaa laka tumbang) jing, deng un ptn gap te fg: pen man pan naa sai bni ita sab apr bs. foto: layanan publik hubungan program atau kegiatan dengan tujuan atau melihat bagaimana capaian kinerja dan laporan sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja. pertanggungjawabannya sebelum masuk pada tahap setelah dilakukan perencanaan kinerja, selanjutnya evaluasi. dalam proses evaluasi sendiri pada akhirnya harus dilakukan pengukuran kinerja. pada proses memberikan penilaian pada kinerja dan menghasilkan pengukuran kinerja inilah yang kemudian didalamnya rekomendasi perbaikan kinerja serta perencanaan ada proses penganggaran, proses pengukuran hingga redistribusi anggaran. sistem inilah yang dan monitoring serta evaluasi. setelah melakukan kemudian disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja perencanaan hingga pengukuran untuk melakukan instansi pemerintah sakit). kegiatan atau program, maka dilanjutkan pada proses secara teknis, sakit mengharuskan setiap instansi pelaporan kinerja. pemerintah membuat penyusunan rencana strategis pelaporan kinerja dalamnya termasuk untuk (renstra) yang selaras dengan rencana pembangunan edisi laporan utama nge nana sea bma ora bia peta, lah nak tmc dar snn kia ta, view sisi pem jangka menengah daerah rpm). rpm tersebut sedia juga harus direvisi sebelumnya guna diselaraskan dengan en. rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm). sena implementasi sakit sudah diatur dalam peraturan presiden ja. ban perpres) tahun tentang sistem akuntabilitas taganta tdi pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented tadipredikat pada tahun menjadi tahun tentang sistem perencanaan nasional serta peraturan atau berpredikat cc. pemerintah pp) turunannya, seperti tahun peningkatan tersebut sebenarnya cukup signifikan, tentang kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan mengingat jumlah instansi pemerintah yang dievaluasi kinerja instansi pemerintah. juga mengalami peningkatan. jika pada hanya dalam pelaksanaanya, evaluasi yang dilakukan melibatkan instansi pemerintah yang dievaluasi, pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk), jumlah menjadi dari sisi kementerian lembaga kementerian dalam negeri kemendagri), serta inspektorat yang dievaluasi juga semakin bertambah. jika pada instansi. sementara pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja sebanyak kementerian lembaga, pada disusun bersama sama dengan melibatkan kementerian meningkat menjadi kementerian lembaga. keuangan, bappenas dan kemendagri. dengan demikian, pemerintah provinsi tetap dengan jumlah yang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan dievaluasi, sedangkan untuk pemerintah kabupaten tugas konstitusional kementerian para sebagai penggerak kota juga mengalami peningkatan. mana pada reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan gcg. kementerian para melakukan evaluasi terhadap tahun lalu, kementerian para telah melakukan pemerintah kabupaten kota, dan tahun evaluasi terhadap implementasi sakit seluruh instansi bertambah menjadi pemerintah kabupaten kota. pemerintah. namun evaluasi hanya dilakukan kepada instansi berdasarkan pembagian tersebut, nilai rata rata pemerintah yang telah menyampaikan laporan kinerja kj) akuntabilitas kinerja naik cukup signifikan. untuk sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi. pemerintah kabupaten kota, rata rata tahun hasilnya, secara nasional, nilai rata rata akuntabilitas hanya sebesar dan tahun menjadi kinerja tumbuh poin dari sebelumnya atau kenaikan tersebut sebenarnya cukup signifikan, edisi pee maag goo aan . . ba, bantah aya tea dna ane rana png kav men po. ' up tan bea terlihat meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai banmengingat kenaikan nilai rata rata juga dibarengi dengan kabupaten kota yang telah berpredikat baik hanya mencapai meningkatnya jumlah pemerintah kabupaten kota yang dari total kabupaten kota yang dievaluasi, atau sekitar dievaluasi. tahun meningkat menjadi kabupaten kota dari untuk pemerintah provinsi, nilai rata rata terlihat kabupaten kota yang dievaluasi, atau persentasenya naik menjadi meningkat dari sebelumnya tahun menjadi tahun sementara untuk berdasarkan laporan tersebut, instansi pemerintah yang kementerian lembaga secara rata rata masih sama telah berpredikat atau baik atas implementasi sakit untuk antara tahun dan tahun yaitu sebesar kementerian lembaga mencapai sementara target namun, sebenarnya nilai tersebut naik jika tahun sebesar dengan demikian, capaian tersebut jika dibandingkan tahun lalu, mengingat ada penambahan dibandingkan dengan target tahun menyentuh angka sebanyak lima kementerian lembaga baru yang untuk tingkat pemerintah provinsi, tercatat kementerian dievaluasi tahun yaitu badan koordinasi para telah merealisasikan capaian sebesar dari target keamanan laut republik indonesia bakal), lembaga tahun sebesar hal tersebut menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban lps), komisi pengawas kementerian para telah mencapai atas target tahun persaingan usaha kppu), kementerian koordinator tersebut. bidang kemaritiman, dan badan ekonomi kreatif. namun untuk pemerintah kabupaten kota, kementerian jika dikerucutkan berdasarkan persentase, instansi para baru merealisasikan tahun dari target pemerintah yang memiliki capaian akuntabilitas tahun sebesar 50x. artinya, total pemerintah kabupaten kinerja baik atau memiliki predikat atas, dari kota yang sudah berpredikat baik yang telah direalisasikan hingga kementerian lembaga tercatat sudah antaranya tahun jika dibandingkan dengan target tahun baru yang mendapatkan predikat baik. presentasinya pun menyentuh (ris) edisi laporan utama sae pia saka sad aher o.m gp. kai . rap kta . pap naa ben hpa kes bau ig. sha tana aa, kan wes peng rapor akuntabilitas kinerja, kabupaten kota berpredikat baik edisi baru baru ini, kementerian para menyerahkan laporan hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja ari target sebesar instansi pemerintah kota bandung, tempat penyerahan kabupaten kota yang lhe sakit) untuk lhe skip untuk regional merupakan meraih predikat baik pemerintah kabupaten kota yang tahun lalu meraih predikat pada tahun saat dan kota tahun dan mampu mempertahankan prestasi ini baru tercapai kendati hasilnya, dua ini pada evaluasi sakit kota demikian, dibanding rapor sakit kabupaten kota kembang ini, menteri para aman tahun jumlah kabupaten yakni kota bandung abdur menyerahkan lhe skip untuk kota yang telah berpredikat baik dan kabupaten kabupaten kota se sumatera, banten, meningkat cukup signifikan. dan jawa barat. tahun hanya mencapai banyuwangi) meraih regional ada tiga kabupaten kabupaten kota yang berpredikat predikat kota yang berhasil mendapatkan baik dari kabupaten kota yang predikat bb, yaitu kota tanjung pinang, dievaluasi, atau sekitar kota sukabumi, dan kabupaten tahun jumlahnya meningkat karimun. sementara kabupaten menjadi kabupaten kota dari kota meraih predikat kabupaten kabupaten kota yang dievaluasi, kota berpredikat cc, kabupaten kota atau naik menjadi berpredikat dan satu kabupaten dengan predikat sebenarnya, kementerian para sudah untuk penyerahan rapor sakit regional ii, digelar menyelesaikan evaluasi sakit kementerian lembaga surabaya, tepatnya kantor gubernur provinsi jawa timur. dan pemerintah provinsi. namun kali ini menteri para provinsi ini sudah beberapa kali meraih predikat pemprov memilih untuk tidak mengumumkan, dan menyerahkan jatim juga melakukan pendampingan terhadap kabupaten hasilnya kepada presiden, untuk menghindari kegaduhan kota wilayah provinsi ini. salah satu buahnya, kabupaten lantaran dikaitkan dengan politik. namun secara umum, banyuwangi berhasil menyusul prestasi kota bandung instansi pemerintah yang telah berpredikat atau baik dengan predikat atas implementasi sakit untuk kementerian lembaga kota pahlawan ini, menteri aman abdur mencapai dari target tahun sebesar menyerahkan rapor akuntabilitas kinerja pemerintah untuk tingkat pemerintah provinsi, capaiannya kabupaten kota se kalimantan, bali, nusa tenggara barat, telah mencapai dari target tahun sebesar nusa tenggara timur, lampung, dan jawa timur. regional ini kabupaten kota yang meraih predikat bb, rapor akuntabilitas kinerja itu merupakan yaitu kabupaten badung, kota malang, dan kabupaten hasil evaluasi yang dilakukan kementerian para tulungagung. selain itu terdapat kabupaten kota dengan terhadap pemerintah kabupaten kota. namun predikat kabupaten kota dengan predikat cc, dalam melakukan evaluasi, kementerian tidak sendiri, kabupaten kota dengan predikat dan satu kabupaten tetapi dibantu oleh badan pengawas keuangan berpredikat dan pembangunan bpk) yang mengevaluasi penyerahan rapor akuntabilitas kinerja kembali digelar kabupaten kota, serta inspektorat pemerintah provinsi kota gudeg, yogyakarta untuk regional iii yang terdiri yang melakukan evaluasi terhadap kabupaten dari kabupaten kota se sulawesi, maluku, maluku kota. adapun yang dievaluasi secara langsung oleh utara, papua, papua barat, jawa tengah, dan daerah kementerian para sebanyak kabupaten kota, istimewa yogyakarta. sebuah catatan yang menarik, serta sebanyak kabupaten kota dievaluasi melalui empat kabupaten kota wilayah provinsi diy berhasil desk evaluation. meraih predikat bb, yaitu kabupaten sleman, kabupaten sebagaimana tahun sebelumnya, penyerahan bantul, kabupaten kulon progo, serta kota yogyakarta. lhe skip tahun juga telah diselenggarakan selain itu, terdapat kabupaten kota yang berpredikat kementerian para tiga kota, yaitu bandung, kabupaten kota berpredikat cc, kabupaten surabaya, dan yogyakarta. ketiga kota tersebut dipilih kota berpredikat dan masih ada kabupaten kota lantaran menjadi role model penerapan sakit yang baik, berpredikat (ris ags) sehingga bisa dijadikan contoh bagi daerah lain. edisi laporan utama perlu perhatian lebih dari kepala daerah ntuk mengakselerasi implementasi reformasi tahun masih bawah yang artinya masih birokrasi lingkungan pemerintah daerah, berada pada kategori sebanyak kabupaten kementerian pendayagunaan aparatur kota atau dari total seluruh kabupaten kota masih negara dan reformasi birokrasi para) mendapat nilai bawah mendorong bupati walikota memberikan perhatian lebih deputi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengawasan yusuf aceh mengatakan, rendahnya dan berorientasi hasil. langkah itu mendesak dilakukan tingkat akuntabilitas kinerja kabupaten kota dikarenakan mengingat rapor akuntabilitas kinerja pemerintah empat permasalahan utama. pertama, tujuan sasaran kabupaten kota masih banyak yang kurang baik. yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil. kedua, dari target capaian persen kabupaten kota yang ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, ketiga, mendapat predikat baik dalam sakit) pada tahun program kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan saat ini baru tercapai tercatat baru dari dengan sasaran, dan keempat, rincian kegiatan tidak kabupaten kota yang dievaluasi yang mendapat sesuai dengan maksud kegiatan. nilai baik. keempat permasalahan tersebut menciptakan dari hasil evaluasi sakit pemerintah kabupaten inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi kota tahun sebenarnya terjadi peningkatan nilai pemerintah. jika mengacu pada hasil evaluasi dan rata rata dibandingkan tahun sebelumnya. pada tahun berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi rata rata nilai evaluasi skip kabupaten kota pemborosan minimal dari apbn apbd luar adalah atau meningkat poin dari tahun belanja pegawai setiap tahunnya. angka tersebut setara yang hanya dengan nilai kurang lebih triliun rupiah, tegas namun demikian, rata rata kabupaten kota pada aceh. ben salib dna bea mer taat kejar sri foto: layanan publik edisi sis sit pen sat yaa hakan at. world government summit ")") bandung, menteri aman paparkan konsep sang juara bertahan aan one agency one innovation aa. sakit mata pakar gerakan indonesia melayani internasional menteri puan corak pelayanan publik yang tidak optimal staf ahli menteri para teguh wijinarko: dd.) kerja keras, siapkan legacy menteri para lcd dikoordinasikan gerakan indonesia rsud sama pontianak: melayani pelayanan anti diskriminasi membuktikan eksistensi pelayanan home care, pelayanan kesehatan publik kelas dunia lil jam bagi warga miskin wbk dan bbm, inovasi untuk benahi reserse apresiasi zona integritas llo polda metro jaya rapor akuntabilitas kinerja, pt, bung hatta kabupaten kota berpredikat baik iklan ball dan mesin jahit gi perlu perhatian lebih dari kepala atasi inefisiensi birokrasi dengan daerah manajemen kinerja dan org "rasi pihak lain, kementerian para mengapresiasi langkah selanjutnya adalah dilakukan sejumlah pemda yang telah berhasil mengimplemen pengukuran kinerja, yang dalamnya ada proses tarikan sakit dengan baik. hal ini dapat menjadi penganggaran, proses pengukuran dan monitoring modal dalam percepatan pencapaian target tersebut, serta evaluasi. setelah itu baru melakukan kegiatan karena daerah lain bisa mereplikasi keberhasilannya. atau program, yang harus dilanjut dengan pelaporan saya sarankan segera lakukan replikasi instansi kinerja. pemerintah yang sudah menerapkan sakit dengan ya pelaporan kinerja untuk melihat bagaimana baik," ujar menteri para aman abdur. capaian kinerja dan laporan pertanggungjawabannya keberhasilan dalam implementasi sakit sangat sistem inilah sebelum masuk pada tahap evaluasi. dalam proses berdampak pada efisiensi dalam penggunaan yang kemudian evaluasi sendiri pada akhirnya memberikan penilaian anggaran. menteri aman mencontohkan, disebut pada kinerja dan menghasilkan rekomendasi pemerintah kota bandung berhasil melakukan dengan sistem perbaikan kinerja serta perencanaan hingga penghematan anggaran kurang lebih atau redistribusi anggaran. setara dengan triliun melalui pengintegrasian akuntabilitas sistem inilah yang kemudian disebut dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja instansi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kinerja. melalui pengintegrasian tersebut, kota pemerintah sakit) ujar deputi reformasi birokrasi, bandung melakukan focusing kegiatan yang sakit), akuntabilitas aparatur dan pengawasan yusuf berimplikasi pada berkurangnya jumlah kegiatan yusuf aceh, aceh. menjadi kegiatan tahun dari deputi reformasi birokrasi, secara teknis, sakit bagi perda mengharuskan akuntabilitas aparatur dan kegiatan tahun pengawasan setiap instansi pemerintah menyusun rencana menteri aman memberikan apresiasi atas strategis (renstra) yang selaras dengan rencana upaya upaya perbaikan nyata bagi peningkatan pembangunan jangka menengah daerah rpm). efisiensi birokrasi dengan menerapkan e budgeting agar selaras dengan rpm, rpm tersebut juga lingkungan pemerintah masing masing. hal ini merupakan langkah harus direvisi. signifikan dalam mencegah timbulnya program kegiatan siluman substansi evaluasi skip ini sejalan dengan tahun serta menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran tentang keuangan negara, tahun tentang pemerintah. perbendaharaan negara, tahun tentang sistem namun e budgeting yang dilaksanakan harus didasarkan perencanaan nasional serta peraturan pemerintah pp) turunannya, pada outcome, sehingga mampu mencegah pemborosan dan seperti tahun tentang kewajiban melaporkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah. menteri mengharapkan agar para bupati, walikota, dan sekretaris dalam pelaksanaanya, evaluasi yang dilakukan melibatkan badan daerah lebih serius, fokus dan meningkatkan komitmen bagi pengawasan keuangan dan pembangunan bpk), kementerian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi dalam negeri kemendagri), serta inspektorat instansi. sementara hasil. wujudkan predikat yang baik agar rakyat merasakan betul pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja disusun bersama sama hasil kinerja pemerintah dalam kehidupannya. tegasnya. dengan melibatkan kementerian keuangan, bappenas dan dalam undang undang uu) tahun tentang kemendagri. penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, selain landasan hukum atas, laporan hasil evaluasi akuntabilitas kolusi, dan nepotisme, disebutkan pula bahwa akuntabilitas menjadi tersebut yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat juga sesuai bagian dari asas umum penyelenggaraan negara. sesuai amanat dengan peraturan menteri para tahun tentang tata tahun tentang keuangan negara, tahun cara revi atas laporan kinerja pemerintah pusat, dan peraturan tentang perbendaharaan negara dan tahun menteri para tahun tentang pedoman evaluasi atas tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. negara, salah satu azas keuangan negara yang ditekankan adalah pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akuntabilitas berorientasi pada hasil. telah diselenggarakan secara rutin setiap tahun, setelah mulai karena itu, akuntabilitas bermakna bahwa setiap program atau berlakunya tahun tentang keuangan negara. kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus dapat namun demikian, kompleksitas penerapan sakit dihadapkan pada dipertanggungjawabkan hasilnya, dan dapat dirasakan manfaatnya sulitnya merubah paradigma yang melekat pada tiap pimpinan daerah oleh masyarakat. untuk melakukan perubahan: komitmen dari setiap pimpinan daerah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, perencanaan kinerja menjadi pilar kunci untuk menerapkan sakit, merupakan bagian terpenting. dalam proses ini, pokok pokok yang dengan demikian, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terkandung dalamnya antara lain penetapan tujuan atau sasaran, merupakan tugas konstitusional kementerian para sebagai hubungan program atau kegiatan dengan tujuan atau sasaran, penggerak reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan gcg. (ris indikator kinerja, serta target kinerja. ggs) edisi laporan utama bandung, ilmu pemkot bandung juga telah berhasil yaa urd mendorong praktik pemerintahan yang baik jak better practice government) melalui penerapan nag beer protes penyerap janin tan sistem penganggaran berbasis kinerja tadi (e performance based budgeting). namun hal itu dag sering. tidak membuat walikota yang akrab disapa kang tiap emil tersebut puas. ser? tia saat ini pemkot bandung juga telah ater, pat al. menerapkan tunjangan berbasis kinerja. dengan b menerapkan tunjangan berbasis kinerja, maka pendapatan pegawai yang sering masuk dan band jarang masuk berbeda, yang mencapai target dan tidak mencapai target juga beda, yang pa. mencapai target tetapi objeknya sulit dan sae objeknya mudah juga beda. sekarang daya apt saing kami tidak kalah dengan swasta," ujarnya. tap dikatakannya, setiap pimpinan memiliki peran penting guna mendorong capaian tersebut. kuncinya pemimpin harus ikut turun, tidak bisa kalau hanya memberikan arahan. ota bandung dan kabupaten banyuwangi yang meraih sakit ini kan kompleks, ini ilmiah, bisa dirunut. awalnya juga predikat dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja perubahannya tidak signifikan, karena diterjemahkannya hanya rapat, instansi pemerintah sakit) kini menjadi kiblat bagi makan, minum luar, ungkap emil. kabupaten dan kota. betapa tidak, kali ini kota bandung menurut emil, kesuksesan kota bandung dalam implementasi berhasil mempertahankan capaian dengan predikat yang sudah sakit juga didorong oleh teknologi informasi. kalau hanya tersemat sejak tahun lalu. sedangkan kabupaten banyuwangi, tahun mengandalkan pemahaman individu, itu terlalu rentan. tapi dengan ini berhasil menyusul keberhasilan kota bandung. teknologi, siapapun kepala dinasnya, tidak akan mengandalkan pemkot bandung juga telah mengimplementasikan sistem individu, karena kami sudah bersistem. dalam waktu satu tahun e budgeting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kami alhamdulillah agak lompat dari walaupun kami belum penggunaan anggaran. hal tersebut dilakukan guna mencapai berharap secepat itu, tapi kami dinilai layak. intinya, strateginya sasaran strategis yang telah ditetapkan dan bermuara pada adalah perbanyak kata kolaborasi, kurangi kompetisi, karena kita ini pelayanan publik yang lebih berkualitas. nkri, ujar emil. dengan e budgeting, bisa menemukan anggaran siluman. kalau kang emil pun siap memberikan jurus implementasi sakit dulu rencana detail itu ada akhir, sekarang logikanya berubah, kepada pemerintah daerah lain agar sukses membangun dan pendetailan ada awal proses permohonan anggaran. saat ini menerapkan sakit guna mempercepat capaian reformasi birokrasi. belanja langsung kami kepada masyarakat 61x, menghemat satu akan halnya dengan kabupaten banyuwangi, yang juga triliun, kata walikota bandung ridwan kamil. mengalami lompatan dalam implementasi sakit, dari predikat pemkot bandung telah melakukan penghematan melalui pada tahun menjadi dan menjadi kabupaten pertama yang pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen meraih predikat indonesia, banyuwangi adalah satu satunya kinerja. melalui pengintegrasian tersebut, kota bandung melakukan kabupaten yang dapat nggak ada temannya. saya harapkan tahun focusing kegiatan yang berimplikasi pada berkurangnya jumlah depan ada perbaikan dari daerah lain dan menyusul keberhasilan kegiatan dari pada tahun menjadi kegiatan banyuwangi dan bandung, ujar menteri para aman abdur. (ags tahun ris) edisi siti e tak ada ta nat ngaran sii pat sae tiga banyu banyuwangi 0g yna sa w san sanad alam melakukan perencanaan, pemkab banyuwangi tidak pembangunan berbagai sistem yang menunjang kinerja pemkab menerapkan pendekatan besaran dan pos anggaran banyuwangi juga menggambarkan kesuksesan banyuwangi dalam tiap skpd, melainkan integrasi pembangunan antar melakukan pembangunan terintegrasi. dinas menuju sasaran strategis pembangunan. dengan penerapan e village performance budgeting, sebuah sistem yang demikian, setiap skpd tidak bisa merasa memiliki atas setiap rupiah mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, hingga anggaran yang diberikan. tidak ada lagi istilah anggaran skpd, ini pelaporan, yang merupakan pengembangan dari sistem e budgeting, anggaran dinas ini, ini anggaran dinas itu. karena anggaran dinas banyuwangi berhasil mewujudkan smart kampung. sistem itulah itu kadang bisa digunakan oleh dinas lainnya. ini yang kami lakukan yang kemudian membuat banyuwangi merumuskan rencana banyuwangi," ujar kepala bappeda banyuwangi, suyanto wasp pembangunan atau fokus program melalui integrated development todo picasso plan yang telah terintegrasi antar dinas. anggaran memang dialokasikan untuk menyasar target target bupati banyuwangi abdullah azwar anas menjelaskan, predikat yang telah ditetapkan. untuk mendukung pencapaian sasaran ayang telah didapat pemkab banyuwangi merupakan buah kerja tersebut, lanjut suyanto, antar dinas harus bersinergi dan bahu keras, komitmen tinggi, dan kerja sama antar berbagai pihak serta membahu dalam kinerja tersebut, begitupun dengan pembangunan stakeholders, bukan merupakan kerja bupati seorang diri. kami tidak tingkat desa. selama proses perencanaan, semua perencanaan membutuhkan superman untuk membangun banyuwangi sebagai tingkat desa disambungkan dengan kabupaten. kemudian dipecah kabupaten dengan tata kelola yang baik. yang kami perlukan adalah menjadi dua, pertama jalur apb des dan kedua apbd. musrenbang seperti dari seluruh perangkat aparatur," ujarnya. desa, kecamatan, atau forum skpd menjadi dasar perencanaan tidak kalah penting adalah konsolidasi internal, yang tidak kami, katanya. hanya melibatkan para pejabat eselon semata, melainkan juga dari situlah, banyuwangi berhasil mendongkrak nilai akuntabilitas setiap staf lingkungan pemerintah daerah harus dilakukan. kinerjanya, dan menjadi kabupaten pertama dan satu satunya untuk itu pihaknya pun telah selalu memberikan informasi terkait indonesia sebagai penyandang predikat dalam evaluasi skip. dengan kebijakan yang akan diambil pada saat apel, sehingga dari evaluasi yang dilakukan kementerian para menunjukkan seluruh pegawai dapat mengetahui program yang akan dan sedang bagaimana upaya upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dijalankan. banyuwangi untuk mencapai sasaran sasaran yang telah ditetapkan meski sudah meraih predikat azwar anna tidak puas dengan dalam melakukan pembangunan terintegrasi dan berorientasi diberikan kementerian para dalam lhe skip. menurutnya, terhadap hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. predikat hanyalah bonus dari kinerja yang telah dilakukan selama selain itu, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ini. yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat menikmati yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat, hasi! dari perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah," tegasnya. menjadikan banyuwangi sebagai salah satu yang terbaik indonesia. (ris) edisi laporan sakit mata pakar paya pemerintah menggenjot implementasi carmine juga memberikan konklusi atas ajarannya mat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terkait perbaikan sistem manajemen kinerja dengan sakit) mendapat dukungan dari pakar memperhatikan beberapa aspek penting sebagai kerangka internasional. dua pakar dimaksud adalah menuju sistem manajemen yang baik. perbaikan simple full professor business public management the mentari sistem manajemen kinerja menurutnya harus department european studies, university palermo menyasar pada beberapa unsur, yaitu budaya dan struktur italy), prof. carmine bianchi, dan professor public organisasi, struktur kelembagaan, peraturan perundang b3. and financial management the here school undangan, komitmen politik dan kepemimpinan, governance, gerard hammerschmid. infrastruktur informasi, partisipasi masyarakat, pengukuran dalam forum diskusi bertema improving performance kinerja, dan motivasi untuk melakukan reformasi. accountability through system dynamics modelling, sementara itu, gerard hammerschmid, carmine bianchi mengatakan bahwa performance mengungkapkan, manajemen kinerja yang diterapkan management merupakan sebuah proses yang dibutuhkan indonesia saat ini masih belum berorientasi terhadap oleh organisasi dalam merumuskan langkah langkah outcome. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif menurut gerard, pucuk pimpinan pemerintahan dan efisien. indonesia, penerapan performance seharusnya menetapkan goals yang luas cakupannya, baru management dilaksanakan melalui sistem akuntabilitas selanjutnya diturunkan dalam outcome yang dihasilkan kinerja instansi pemerintah sakit). oleh setiap kementerian lembaga yang mendukung peta panas jihan menurut bianchi, tantangan yang harus dihadapi aspek teknis pelaksanaan pemerintahan. sementara untuk european studies, university palermo dalam implementasi performance management adalah level pemerintah daerah, outcome juga harus menjadi mendorong pergeseran paradigma yang sebelumnya tujuan akhir yang tentu saja harus berorientasi pada r33 berorientasi pada output menjadi outcome, memperbaiki asas manfaat dan mampu dipertanggungjawabkan serta pelayanan publik, dan melakukan pengelolaan terhadap merujuk pada rpm. permasalahan (managing cross cutting issues). output gerard menambahkan, harus ada integrasi antara adalah hasil jangka pendek, sehingga tidak bisa dijadikan sistem perencanaan dan penganggaran. dengan demikian, mei acuan pencapaian target. karena itu, harus ada pergi bappenas dan kementerian keuangan harus membangun peran dari paradigma output menjadi outcome, yang mem sistem terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan berikan jaminan bagi pencapaian target jangka panjang. efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. memang tidak mudah, karena dibutuhkan peningkatan gerard menilai, sistem akuntabilitas yang dibangun kinerja organisasi yang berkelanjutan, ujarnya. oleh kementerian para, yaitu sakit, sudah sesuai organisasi itu sendiri disebutnya seperti orkestra, dengan arah perkembangan manajemen kinerja yang baik. tag yang dalamnya terdapat berbagai aspek yang sangat namun dalam pelaksanaannya, kurangnya integrasi antara kompleks namun menentukan. dalam sebuah organisasi, perencanaan dan keuangan menjadi salah satu masalah "tingginya kompleksitas permasalahan yang dihadapi akan karena keduanya membawa ego sektoral yang besar. membuat banyaknya pengambil keputusan, sehingga indonesia sudah memiliki sakit yang mengarahkan membutuhkan koordinasi yang kuat. menentukan tujuan instansi pemerintah untuk berorientasi pada outcome. strategis, melakukan identifikasi terhadap target target dengan demikian, bukan tidak mungkin dalam waktu yang akan dicapai, serta memangkas permasalahan dekat tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan sangat penting dilakukan sejak awal. peran perencanaan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pela professor public and financial sangat penting dan menentukan keberhasilan target yang kanan publik yang berkualitas bisa diwujudkan. (ris ags) management the pia ditetapkan," ibunya. basis staf ahli menteri para teguh wijinarko: belum lama ini kementerian pendayagunaan aparatur negara para) menyerahkan rapor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) bagi pemerintah kabupaten dan kota. secara umum terjadi perbaikan, tapi masih banyak pemda yang perlu berbenah diri. untuk mendapat gambaran lebih jauh, awak majalah layanan publik melakukan wawancara khusus dengan staf ahli menteri para bidang budaya kerja, teguh wijinarko. berikut pekannya: bagaimana pendapat anda mengenai sakit bagi pemerintah kabupaten kota tahun ini sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diarahkan agar setiap instansi pemerintah menerapkan anggaran berbasis kinerja. dalam hal ini, setiap institusi pemerintah itu harus fokus agar anggaran itu memberikan manfaat sebesar besarnya kepada masyarakat. karena itu, anggaran itu harus benar benar harus maksimalkan, karena anggaran yang dipercayakan kepada instansi tea wa. "" g sgeraikn foto: layanan publik laporan utama telan pac ara "tr 2en ro: he. da2 s5. ai ag ane aaa foto foto: layanan publik pemerintah itu berasal dari masyarakat, antara lain dari itu baru komitmen awal, setelah itu masih perlu pajak. ditindaklanjuti. kita harus duduk bersama dalam satu ruangan. sakit sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik. harus dicek satu per satu kegiatan yang tidak relevan. anggaran kalau perencanaannya sudah bagus, maka kesannya juga harusnya sama dengan fungsinya, harus dialokasikan dana bagus. dari outcome tertentu kemudian kita turunkan lain, yang lebih efisien dan lebih efektif. bawah dengan baik, output yang dilakukan dengan baik bagi skpd, apa tidak menyakitkan akan kelihatan baik. benang merahnya juga kelihatan, mestinya tidak. kan masing masing skpd mempunyai satu tapi yang banyak terjadi, kadang outcome nya seperti apa, anggaran yang fokus. dengan cara ini, anggaran yang tidak hasilnya seperti apa. itu terjadi karena banyak instansi fokus kita fokuskan. bisa juga kalau ada program skpd yang pemerintah hanya melihat dari output saja. yang penting tidak jalan, kita dialokasikan tempat lain. sekali lagi, komitmen anggaran habis. kebijakan presiden jokowi adalah money pimpinan merupakan kunci. mereka pasti turut. follow programme, yang intinya instansi pemerintah fokus pendampingan seperti apa yang dilakukan kementerian pada outcome. para dari hasil penilaian, kalau nilainya atas, kita punya komitmen untuk mereka dan terus terusan menunjukkan bahwa sudah ada upaya pemda untuk kita awasi. begitu masuk, kita revi semua, lalu mereka mengelola tata kelola internal sehingga mendapatkan memperbaiki. setelah diperbaiki, kita datang lagi sampai hasil. tetapi untuk yang nilainya masih bawah, berarti akhirnya selesai, sampai isterinya berjalan dengan baik, masih banyak persoalan, misalkan bagaimana keterkaitan baru kita lepas. tetapi bukan berarti dilepas begitu saja, kita rpm tidak ada benang merahnya. situ merupakan melakukan kontrol terhadap mereka. bisa jadi mereka dijadikan masalah yang dihadapi banyak pemda, karena banyak percontohan, jadi bisa didatangi oleh daerah lain. mekanisme skpd yang masih jalan sendiri sendiri. dan cara perjuangan mereka bisa menjadi pembelajaran bagi adakah upaya yang dilakukan kementerian para daerah lain. untuk menyatukan? berapa kabupaten kota yang sudah memiliki komitmen kuat. kementerian para terus melakukan pendampingan. apa sudah tetapi kuncinya, harus ada komitmen pimpinan untuk engga juga, kadang kadang kalo pimpinannya sudah komit menggerakkan bawahannya. kemudian lupa maka ngaco lagi. tapi begitu komitmennya belakangan banyak pemda yang datang kementerian tinggi terus akan jadi budaya, semua orang bertindak. jadi para untuk minta bimbingan. apakah itu menunjukkan fokusnya adalah kinerja. membangun budaya ini awalnya perlu ll. hanya komitmen pimpinan perjuangan keras. edisi berapa kabupaten kota yang sudah siap untuk take off dilihat dari dua ha!. pertama fungsi manajemen internalnya. tahun kalau manajemennya hanya bagus tampilan luarnya, target pak menteri dari yang tahun ini disebut sebagai pencitraan saja. kalau seperti itu sebentar nilainya harus naik menjadi pak menteri mau saja akan hancur. tapi kalau kita punya manajemen internal mempercepat, supaya nanti meninggalkan sesuatu yang yang bagus kemudian didukung dengan pimpinan yang baik, kita perlu kerja keras dan memperbaiki berbagai punya komitmen, tidak hanya pencitraan, kemungkinan instrumen. pak deputi kanvas) sudah membuat besar bupati atau walikota akan terpilih lagi. contohnya strategi yang berbeda dengan tahun lalu. misalnya, banyuwangi, bagus manajemennya. pendampingnya lebih diperketat, intensitas lebih artinya sakit itu memiliki nilai jual yang tinggi diperkuat dengan kru ditunjuk satu per satu untuk saya kira seperti itu. sekarang pemerintah daerah bertanggung jawab kepada siapa, termasuk saya untuk berlomba lomba untuk memperbaiki sakit. jawa barat. bagaimana dengan persoalan keterbatasan sdm? kita melakukan pelatihan dalam kantor yang kita sebut dengan semacam pks (pelatihan kantor sendiri). sekarang ada dua kabupaten setiap sore anak anak muda itu berkumpul, untuk berlatih atau saling bertukar pengetahuan, pengalaman kota yang terbaik, bandung dan dan sebagainya sehingga nanti kapasitas mereka banyuwangi. apa sebenarnya yang menjadi meningkat. selain itu juga kita memperbaiki dilakukan kedua pemda ini instrumen dan modul agar lebih mudah dipahami. artinya keterbatasan sdm teratasi? kalau banyuwangi itu punya sistem yang sementara ini bisa teratasi. apalagi ada beberapa terintegrasi dia tidak hanya melihat dari inspektorat provinsi dan bpk yang ikut membantu titik atas bawah, tetapi juga samping, dan budi apn seperti apa kaitan dengan skpd. contohnya tahun kemarin kan masih belum semua yang liu dievaluasi? apakah tahun ini akan ditambah? pariwisata. dulu banyuwangi dianggap dengan kemampuan yang kita miliki, mungkin daerah terpencil dan punya citra buruk. tetapi akan tetap bertahan. apalagi inspektorat provinsi yang bupatinya berhasil menggeser citra itu, dan mon pari jawa timur dan diy. karena yang paling kini menjadi objek wisata. dia tidak merusak agus dua itu. tetapi mengingat target yang ingin dicapai juga tinggi, kita harus mengoptimalkan semua lanskap, dan menyiapkan infrastruktur yang potensi. arahan pak menteri, kita harus mencari agen lain termasuk pengusaha pengusaha lain peru bakwan disetiap. provinsi. sekitarnya. dengan fokus pembangunan tahun ini, kementerian lembaga dan provinsi tidak diumumkan berbeda dengan tahun sebelumnya. wisata, dengan perencanaan yang terintegrasi bagaimana perkembangannya dan matang, seluruh skpd bahu membahu secara umum memang ada peningkatan. yang jelas, saling mendukung untuk mencapainya, sesuai meat dari target tahun masih dalam dengan tugas dan fungsi masing masing. kembali untuk kabupaten kota. kesulitan yang sering dihadapi lapangan khususnya daerah yang masih berbeda dengan daerah lain yang mea perencanaannya buruk. dari tahun tahun sebenarnya satu yaitu pola pikirnya. tetapi pola pikir itu bisa diubah kalau ada komitmen pimpinan. komitmen itu itu saja. satu dinas membangun jalan, itu kita pegang dan terus menerus secara konsisten, satu lagi membangun taman yang harus maka lama kelamaan yang bawah akan mengikuti membongkar jalan yang baru saja diperbaiki. see ini menunjukkan tidak adanya keterkaitan apat menjadi budaya dan terjadi internalisasi. apakah pergantian kepala daerah ikut berpengaruh antara satu skpd dengan skpd lain. konsep terhadap keberlanjutan sakit daerah misal bupati whole government sebenarnya sudah kita sebelumnya mempunyai komitmen yang kuat, tetapi lakukan dalam sakit. (ags) bisa saja dicekik penggantinya. sebenarnya keberhasilan pemerintah daerah itu bisa inovasi prestasi bergengsi dari para berhasil seperti halnya penambahan gedung baru rawat inap, diraih rumah sakit umum daerah rsud) pembangunan rsud sama yang dimulai tahun sultan syarif mohamad alkadrie sama). ini merupakan inisiatif walikota pontianak sutarmidji, dua penghargaan sekaligus, pertama diraih yang menilai perlunya pelayanan kesehatan dengan pai dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, yang berhasil konsep anti diskriminasi atau tanpa membedakan menyolok sebagai top inovasi pelayanan publik kelas. konsep pelayanan tersebut juga telah dilegalkan kementerian para kembali memberikan melalui surat keputusan direktur rsud sultan syarif penghargaan kepada rsud sama sebagai besar role mohamad alkadrie kota pontianak nomor: 003c model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori rsud ptk tertanggal januari sangat baik. direktur rsud sama yulisastuti sariawan predikat ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi mengungkapkan, pelayanan rumah sakit pada saat ini terhadap kabupaten kota role model sesuai dengan merupakan sebuah paradoks. sebagian besar pelayanan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara rumah sakit negeri ini, membeda bedakan pelayanan dan reformasi birokrasi para) nomor kepada pasien menurut kelas pelayanan, tergantung selain rsud sama, dinas kependudukan dan kemampuan finansial pasien. ada kelas super vip, vip, pencatatan sipil kota pontianak serta badan pelayanan kelas kelas ii, kelas iii. diskriminasi paling dirasakan perizinan terpadu bp2t) kota pontianak, yang kini oleh pasien kelas iii yang umumnya merupakan warga menjadi dinas penanaman modal tenaga kerja dan masyarakat miskinseringkali ditelantarkan. pelayanan terpadu satu pintu, juga menyandang hal ini dapat dipahami karena perbedaan kelas predikat sebagai role model penyelenggara pelayanan tersebut akan mempengaruhi perbedaan jasa publik dengan kategori kota pontianak juga pelayanan yang diterima rumah sakit. karena rumah ditetapkan sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik sakit pemerintah sudah lama diselenggarakan untuk dua tahun berturut turut dari ombudsman ri. memenuhi berbagai kepentingan, bahkan ada yang ea" menteri para aman abdur mengatakan, untuk mengisi pendapatan daerah atau rumah sakit as pemberian penghargaan ini selain untuk mengapresiasi telah berubah orientasi dari sosial bisnis. dengan penyelenggara pelayanan publik yang memiliki adanya pelayanan antidiskriminasi maka semua kalangan fan) komitmen tinggi, juga untuk memotivasi daerah lain masyarakat dapat menikmati pelayanan yang sama," untuk mengikuti jejak pemda yang dinilai sudah bagus ujarnya kepada awak majalah layanan publik. pelayanannya. unit penyelenggara pelayanan yang untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit anti masuk kategori sangat baik akan menjadi percontohan diskriminasi tanpa kelas dimulai dengan penetapan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya, kebijakan, program operasional dan kegiatan atau seni pangkatnya. aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi tidak lama setelah penyerahan penghargaan bersama sejumlah pemda role model jakarta, menteri aman abdur melakukan peresmian gedung baru rawat ah) inap rsud yang namanya diambil dari nama sultan ke pontianak. tambahan gedung itu membuat rsud yang mulai beroperasi tahun ini semakin memperkokoh kesiapannya dalam melayani masyarakat pontianak dan ben aah sekitarnya bidang kesehatan. mengannapufen saw difpomsan mat ana ng, . mang haa tt. inna edisi pane serta keadaan lingkungan yang dihadapi. komitmen kuat perawatan pasien menurutjenis penyakit, dan ruang perawatan. dari walikota pontianak dan jajaran manajemen, bahwa konsep pelayanan anti diskriminasi merupakan konsep rumah sakit ini dibangun untuk memberikan pelayanan pelayanan satu satunya indonesia yang berpihak kepada yang berkualitas khususnya kepada masyarakat miskin. masyarakat kurang mampu. dengan konsep pelayanan langkah selanjutnya, dengan menyusun standar antidiskriminasi, maka seluruh jasa pelayanan yang diterima pelayanan kedokteran, standar prosedur operasi, clinical staf medis adalah sama untuk semua pasien. dampaknya, pathway, serta alur pelayanan. dalam peraturan pendapatan staf medis (take home pay) cukup rendah karena daerah tentang retribusi rumah sakit, hanya terdapat tidak ada cross subsidi dari pasien kelas yang lebih tinggi. satu kelompok tarif jasa pelayanan dan tindakan serta namun hal ini dapat diatasi dengan pelatihan serta pemberian pemeriksaan penunjang," ibu sariawan. tambahan penghasilan pegawai tpp)," ujarnya. dalam pembagian kamar perawatan tidak dilakukan diakui, pada awalnya terdapat beberapa kendala dalam berdasarkan kelas, iii ataupun vip, tetapi berdasarkan memberikan pelayanan tanpa kelas ini. misalnya, perawat jenis penyakit, kelompok gender dan usia. kamar yang merupakan ujung tombak pelayanan rawat inap belum perawatan yang ada meliputi ruang perawatan anak, menguasai semua aspek asuhan keperawatan dari semua dewasa laki laki, dewasa perempuan, penyakit menular, spesialisasi yang ada yaitu bedah, penyakit dalam, anak, syaraf, kebidanan dan kandungan. perawat juga dikelompokkan mata dan tht. namun hal itu dapat diatasi dengan memberikan menjadi yakni yang bertanggungjawab terhadap pelatihan (in house training). karena inovasi ini sudah direncanakan sejak berdirinya rs, maka tidak butuh waktu yang lama agar inovasi ini bisa sesuai rencana. jumlah kunjungan pasien pun meningkat dan man berdampak pada kenaikan pendapatan. namun yang lebih laba terasa, adanya kepuasan penerima pelayanan dan pemberi bapa "ai pelayanan rumah sakit. pelayanan anti diskriminasi ini dapat tai dirasakan langsung oleh masyarakat kota pontianak yang oa. menjadi pasien rsud sama, khususnya masyarakat kurang mampu. pasien akan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa tergantung kepada kemampuan finansial serta pelayanan yang oa cepat dan mudah. peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap dan kel igd membuktikan bahwa rumah sakit ini telah dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota pontianak dan ata preseden beat era aan aa, luar kota pontianak. berdasarkan survey kekuasaan masyarakat skm) yang dilakukan tahun skornya tahun menjadi dan kepuasan masyarakat pada meningkat lagi dengan skor yang berarti pelayanan rsud sama masuk dalam kategori baik. dalam tiga tahun terakhir, bed occupancy rate bor) juga mengalami peningkatan. tahun tercatat persen, naik menjadi persen pada tahun dan sedikit meningkat asl lagi menjadi pada tahun rsud sms juga tidak membedakan pelayanan bagi sabit tom tpa mep pasien yang menggunakan pembayaran secara umum atau pun tt: menggunakan bpjs, hal ini dibuktikannya hampir pasien yang dilayani ini adalah peserta bpjs. memar seperti harapan menteri para aman abdur agar | daerah lain meniru inovasi yang sudah baik, maka rsud mai aan sama pontianak pun tak sepi dari kunjungan dari daerah lain. bea diakuinya bahwa saat ini masih pada tahap kunjungan, antara lain dari provinsi bangka belitung, kabupaten mempawah, lt: kabupaten landak, kabupaten melawi, kota singkawang, sen kabupaten sanggau. ada juga beberapa utd lingkungan din dinas kesehatan kota pontianak, ujar yulisastuti sariawan menambahkan. (ags twi stw) edisi inovasi transformasi pelabuhan pelabuhan pontianak bisa tidur nyenyak ajah ketua indonesia national shipowner association insa) kalimantan barat rosyidi tampak sumringah, lantaran sejak tahun kapal kapal pengangkut peti kemas yang akan sandar pelabuhan pontianak tidak lagi harus menunggu terlalu lama. mereka karena sudah mendapat kepastian kapan merapat, serta berapa lama waktu bongkar muat. selain berdampak pada efisiensi pelayaran karena biayanya makin murah, hal itu juga ada kepastian waktu yang memudahkan manajemen setiap perusahaan pelayaran. sekarang saya bisa tidur nyenyak, tidak perlu bolak balik menanyakan dan mendesak kepada petugas agar kapalnya bisa sandar pelabuhan pontianak, ujar haji rosyidi usman, ketua indonesia national shipowner association insa) kalimantan barat dalam percakapan dengan redaksi majalah layanan publik pontianak baru baru ini. like pat" jin port kuta ik kuil sisi tamat pin jan fate maria sa, "sg mri sen kata! maromaar ala mena sw. sin mata port pontianak sit) men daa png aan menang ato tan url isi mia ane nina trade jah sis maa ana mann edisi wen acara clas, lah kali dpr ben r3. aa: mei "in web arga tan far ana roa bia ema apa bad kom bung hatta aer aaa ons, mag pa sae un) san ":. ten papa sha mau) dea mae meng 13x mid ya. ter "ar mm. ke. kari ps) teka hoo spa han yani skat pee sa. banana anak pan aer gp. ang ab. hag "ni "1s toe sn. pat aga pa. aa, ha" (aa boleh dibilang, kondisi seperti itu sejak lama sn, menjadi mimpi dari semua pihak yang melakukan bisnis pelayaran, mulai dari pemilik kapal, pemilik barang, mania. forward, perusahaan bongkar muat, dan tentunya masyarakat tuas sebagai end user produk yang diangkut tea kapal kapal tersebut. harapan itu kini terwujud kapal telaga pelabuhan pontianak, khususnya terminal petikemas, mas sandar yang telah mengalami transformasi sejak tahun sekitar rosyidi merupakan saksi hidup perkembangan jam untuk tata kelola pelabuhan ibukota kalimantan barat melakukan tersebut, sejak kondisinya masih larut marut hingga kini foto foto: layanan publik bongkar sudah tertata rapih dan teratur. tumpukan petikemas muat. besok tampak teratur dan rapih, tak terlihat manusia yang aktif melakukan bongkar muat. besok pagi, sudah ada pagi, sudah dalam kegiatan bongkar muat petikemas. begitu kapal kapal lain yang akan sandar untuk melakukan hal yang ada kapal sandar, secara sistematis crane crane yang kapasitas sama," ujar deputi komersial pelindo cabang lain yang dan jumlahnya sudah memadai bekerja dengan pontianak roy prabandaru malaria. akan sandar sendirinya, seolah tanpa ada campur tangan manusia. roy pun menunjukkan jadwal kapal yang akan untuk kontainer pun langsung naik atas truk untuk segera sandar dalam seminggu kedepan, yang dipasang melakukan diangkut gudang yang lokasinya luar kawasan ruang command centre. para pekerja ruang hal yang pelabuhan, tanpa banyak urusan yang remeh remeh ini selalu siaga selama jam. tampak sejumlah sama," pintu gerbang. tenaga muda yang bekerja dalam tiga shift. dengan roy prabandaru apa mungkin sebelumnya mungkin tak terpikir bantuan sejumlah cctv yang terpasang berbagai malaria bisa terjadi, ternyata bisa dilakukan pelabuhan yang sudut, dan bantuan peralatan teknologi informasi, berada tepi sungai kapuas ini. bahkan, perubahan command centre bisa memantau, mengatur hingga pelindo cabang budaya kerja itu telah berhasil memangkas waiting time, mengendalikan seluruh kegiatan bongkar muat hingga pontianak atau waktu tunggu kapal pelabuhan yang semula pergerakan petikemas. tujuh hari menjadi zero waiting time. bahkan pihak manajemen pelindo akan terus berusaha untuk selalu tak seperti dulu memberikan pelayanan yang terbaik. transformasi pelabuhan petikemas pontianak pelabuhan pontianak sebenarnya sudah melakukan sekaligus mendobrak status guo sebuah pelabuhan terlebih dahulu bertindak untuk memangkas dwelling yang sarat dengan kesemrawutan, ketidakamanan, time, sebelum presiden jokowi mengarahkan seperti halnya pelabuhan pelabuhan pada umumnya. perhatiannya dan mendorong tanjung priok dan tidak seperti dulu lagi, sekiranya kalimat itulah yang pelabuhan lain memangkas dwelling time. apa yang cocok untuk menggambarkan kondisi pelabuhan dilakukan manajemen pelindo pontianak melalui pontianak saat ini. sejak dimulainya langkah pembenahan terminal peti kemas ini tidak sia sia, dan transformasi pada tahun lalu, pelabuhan berhasil mengantarkannya masuk dalam top inovasi pontianak kini menunjukkan banyak perubahan yang pelayanan publik sebuah kompetisi inovasi signifikan dan semakin mendukung peran sebagai pelayanan publik paling bergengsi tanah air yang pelabuhan internasional hub yang melayani angkutan digelar oleh kementerian para setiap tahun. alih muat (transhipment) peti kemas nasional dan rasa penasaran setelah mendengar paparan dan internasional dengan skala pelayanan transportasi laut manajemen pelabuhan mendorong awak majalah dunia. layanan publik melihat dari dekat aktivitas bongkar transformasi memang pantas dilakukan mengingat muat dermaga terminal petikemas pelabuhan adanya sejumlah alasan. antara lain terbatasnya pontianak. sekitar pukul wib, sebuah kapal area container yard cy) atau lapangan penumpukan petikemas telaga mas jakarta tampak sudah selesai barang. kegiatan bongkar muat yang otomatisasi, membongkar muatannya. dari informasi yang didapat, kegiatan pelayanan terminal petikemas tpk) masih kapal itu sandar sejak pukul wib, dan selesai dibebani dengan kegiatan pelayanan layaknya bongkar sekitar pukul selanjutnya, dilakukan depo. manajer terminal petikemas hendri purnomo pemuatan peti kemas dan selesai pagi hari, sekitar pukul mengatakan, faktor faktor tersebut merupakan kapal telaga mas sandar sekitar jam untuk penyebab rendahnya kinerja pelabuhan pontianak. edisi inovasi matter port pontianak bagi dulu tidak seperti ini & bina tama aah hal itu dapat dilihat dari lamanya waktu tunggu anon aan kapal hari) sebelum sandar, kepadatan lapangan foto layanan publik penumpukan petikemas (yard asupan erato your) aji rosyidi menjadi salah seorang saksi hidup perkembangan yang tinggi, buruknya ukuran kinerja operasional dan pelabuhan pontianak. dia tahu persis seluk beluk dan hiruk pikuk tingginya biaya yang harus ditanggung pengguna jasa yang terjadi setiap sudut pelabuhan. ada bakul jamu, jualan harv pelayaran akibat demurrage keterlambatan kapal disitu, arahnya tidak teratur, mengambil pun asal mengambil secara paksa. kondisi dan barangnya. itu benar benar terasa sekitar tahun seperti pasar, tidak teratur sama hendri mengungkapkan, pelabuhan pontianak sekali, ujar ketua indonesia nation shipowner association insa) ini. mengusung program program operasional excellence sepeda motor masuk keliling keliling, akhirnya terjadi pencurian, urtekmewujudkan anistegingsi ink yang. pemotongan kabel, semua yang bisa dijadikan duit diambil. pengguna jasa pun dari penataan kena layout ata re la you spa iai protes kepada pelabuhan pontianak, harus diusahakan entah bagaimana penumpukan petikemas tpk dan user menuju caranya harus berubah. sejumlah pengguna jasa, mulai dari insa, alfa ali pada dedicated are. selain itu juga dilakukan (d h afeksi), api dan semua stakeholders pelabuhan berunding pemisahan, kegiatanpelayanan shopping siung mendukung bahwa pontianak harus berubah. bahkan dukungan juga datang yang semula oleh terminal petikemas diserahkan dat walikota, pemda, dan gubernur. kepada usaha terminal dan program deployment saat ini, rosyidi mengisahkan, kalau kapal tiba itu pasti nunggu beberapa peralatan, perubahan pola operasi sop) menjadi hari bahkan pernah sampai hari lebih, dan setelah mengalami penurunan pola pintu searah one direction, restrukturisasi pola akhirnya angka jam dijadikan pasokannya bagi pelayaran. tapi kini angka operasi sop), serta penataan petikemas dan bersaing terebut berubah drastis menjadi nol. hal itu terjadi setelah ada perbaikan penambahan alat, perubahan sistem tidak berhenti sampai situ, transformasi pun dalam pelabuhan menjadi bagus kemudian sistem output juga berjalan secara berlanjut tahap kedua. pada tahap ini pelabuhan otomatis sehingga mengubah semua, yang pada akhirnya menjadi nol. bahkan pontianak berupaya untuk mengimplementasikan sekarang ini dermaganya nunggu kapal ibunya. terminal operation systems opus (kerja) kalau semula banyak orang yang tidak tertarik, sekarang semua orang dengan meng upgrade terminal petikemas sudah tertarik sama pelabuhan. banyak kapal yang masuk pontianak, kapal baru pelabuhan pontianak. peningkatan tos ini sekaligus juga banyak. salah satu daya tariknya adalah penurunan tarif, biaya angkutan menjadi bukti kemampuan ipc dalam membangun pun menjadi lebih murah. kalau dulu pelayaran masih menggunakan kapal gam memeotieiisasi pelabuhan pehikermiasderbak ukuran us, kini banyak yang ukuran us. pelabuhan pontianak kini kelas domestik. semakin bersaing, sehingga yang datang banyak kapal besar. pengimplementasian tos opus ini juga sekarang semuanya bisa tidur nyenyak, karena itu sistemnya bagus gak ada dibarengi dengan meningkatkan sarana dar prasarana ragu ragu lagi. orang masuk pelabuhan tidak perlu menggunakan ini itu, jadi operasional guna mendukung implementasi perusahaan pelayaran tinggal melihat dari jauh, sudah bergerak, sudah berjalan, opus serta optimalisasi organisasi, training, dan tinggal memantau saja. saya tidak memuji pak tapi memang faktanya begini, implementasi health, safety, security, dan environment ujarnya. sse). hal itu tak lepas dari dorongan dari pihak penggunan jasa, khususnya penerapan tosiopus jaga mini dengan pengusaha pelayaran. puluhan surat sudah saya bayangkan dirut pelindo pengembangan dutogate system deployment, e billing jakarta, termasuk termasuk permintaan alat, sdm yang baik. kalau dihitung process, dan centralized planning controlling. sejak tahun suratnya ada ibunya. tos opus ini dipilih karena akan memberikan sebagai orang pontianak, kini rosyidi yang mengaku bangga karena manfaat seperti peningkatan potensi produktivitas pelabuhan menjadi lebih baik. tapi ternyata tidak sampai situ saja, karena terminal box ship per hour bsh) dan berth time, pelabuhan sungai ini memiliki keterbatasan. pelabuhan ini akan mengalami pengaptimalisasian kinerja terminal, dan menjadikan stagnasi ketika throughput sudah mencapai angka ribu us. angka itu pelabuhan katarak sebagai ketetenai tramisharmasl bisa terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan pelabuhan terminal petikemas domestic. (ags twi stw) alternatif, yakni pembangunan kijing kabupaten mempawah. fans) edisi bikin warga erik matahari tidak menyurutkan tim home kendaraan kecil. care yang berjumlah tiga orang, yakni dokter, kendati belum pernah menggunakan pelayanan home care, perawat dan seorang petugas merangkap ismail yakin inovasi ini sangatlah membatu masyarakat, terutama pengemudi untuk menyambangi salah seorang yang tingkat ekonominya rendah. semua pelayanan yang pasien, bahrain, seorang ibu berusia tahun diberikan oleh home care secara cuma cuma alias gratis mampu kecamatan rappocini, makassar. menarik perhatian warga makassar untuk dapat mengakses serta sekitar lima bulan lalu, perempuan ini jatuh dari atap mendapatkan pelayanan dengan mudah dan cepat. semoga rumahnya, saat membetulkan antena. dari puskesmas home care dapat tetap dijalankan dan keberadaannya tetap kasasi kasasi, tim home care menumpang sebuah mobil eksis meskipun pemimpin kota makassar sudah berganti," dottorro'ta, kendaraan jenis city car, masuk sebuah katanya. gang kecil, untuk melakukan perawatan kesehatan ismail juga berharap, jumlah armada doktor'ta dapat secara berkala. kendaraan yang dilengkapi peralatan ditambah, karena bukan tidak mungkin panggilan terhadap medis yang berfungsi layaknya sebuah ambulans. home care lebih banyak seiring dengan informasi keberadaan bahrain adalah warga kota makassar yang home care yang makin diketahui masyarakat. turut merasakan manfaat dari inovasi home care. kisah bahrain dan pengakuan ismail merupakan wujud bahrain meminta bantuan home care karena tidak keberhasilan dari program home care yang merupakan inovasi dapat berjalan setelah terjatuh dari atap rumahnya. dari dinas kesehatan kota makassar. inovasi yang digagas oleh sebelumnya, mendapat perawatan dari petugas wali kota makassar ramadhan komando ini bahkan berhasil puskesmas setempat. menjadi top dalam kompetisi inovasi pelayanan publik selama lima bulan perawatan rumah lanjut yang diselenggarakan kementerian pendayagunaan aparatur bahrain, petugas home care berkunjung seminggu negara dan reformasi birokrasi para). (byu ton) sekali dan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. pelayanan yang diberikan juga sangat baik, tidak lebih dari lima menit setelah ditelepon mereka tiba. sangat membantu, terlebih bagi warga yang kurang mampu dan ea, sulit untuk menuju puskesmas, ujarnya kepada redaksi tang ig majalah layanan publik yang menyambangi kediamannya baru baru ini. a17 ana nan kehadiran home care juga mendapat tanggapan positif dari ismail, tahun, warga panakkukang, makassar. menilai home care merupakan pelayan dalam sektor kesehatan yang sangat menarik dan bermanfaat. menurutnya, penggunaan mobil doktor'ta jae dalam memberikan pelayanan home care dinilai sep cukup unik. dia optimistis, cara ini mampu mengatasi permasalahan kesehatan kota makassar. nya, sebagian besar warga kurang mampu bertempat tinggal daerah lorong, yang hanya bisa diakses dengan foto: layanan publik edisi lan ta. yg, dag pesat inovasi bar teng mah pbs una pra ke man sak ana aa. kama doktor paman lae n an, merit haa foto: ist merupakan sebuah inovasi dari dinas antara lain kejahatan, kriminalitas, maupun kemiskinan kesehatan kota makassar dalam memberikan dan kesehatan. pelayanan kesehatan rumah warga selama orang miskin sudah banyak menunggu, mulai jam. inovasi ini mulai bergulir sejak januari menunggu pinjam uang, dia menunggu angkutan umum, bertujuan agar tidak ada masyarakat dia menunggu antrian, dia menunggu dokter datang, dia khususnya kota makassar yang mengalami menunggu dokter memeriksa, dia menunggu diagnosa, masalah kesehatan dapat teratasi dengan cepat. dia menunggu hasil laboratorium, dia menunggu obat, pemerintah kota makassar juga ingin memastikan kalau ini dilakukan dirumah tidak ada menunggu lagi, semua warganya, terutama warga miskin yang langsung ditangani, ujarnya. sebelumnya tidak mampu rumah sakit karena pria kelahiran makassar, januari ini terbentur masalah ekonomi dapat dijangkau. mengibaratkan lorong layaknya sel dalam tubuh. kalau layanan kesehatan yang datang rumah sel sakit, maka tubuh pun ikut sakit. begitu juga ketika warga ini disajikan dengan menggunakan mobil sei mati, tubuh pun akan ikut mati. percuma jika berukuran kecil yang diberi nama doktor'ta. kendaraan membangun kota, namun lorong ditinggalkan. karena berukuran mini yang dilengkapi dengan peralatan medis itu saya pemprograman pelayanan publik dengan tersebut dapat menjangkau pemukiman warga yang perbaikan lorong," ujar ayah dari tiga orang anak ini. jalan sempit. saat ini, pemkot makassar sudah memiliki mengacu pada permasalahan tersebut, salah satu doktor'ta dokter kita) sebanyak unit, solusi yang diterapkan yakni melalui inovasi home care, antaranya disebar setiap puskesmas yang ada kota sebuah pelayanan kesehatan dengan sistem jemput makassar, sementara unit sisanya berada dinas bola serta menjangkau pasien yang bertempat tinggal kesehatan yang berfungsi sebagai cadangan apabila ada dalam lorong. doktor'ta yang mengalami kerusakan. sebagaimana diharapkan warga, walikota menjamin walikota makassar moh. ramadhan komando program ini akan berkelanjutan bahkan berkembang, mengatakan, program home care berawal dari riset karena adanya regulasi berupa peraturan walikota yang dilakukannya sejak masa kuliah. ramadhan ikut berkali), baik menyangkut prosedur maupun tenaga merasakan apa yang dirasakan masyarakat perkotaan, medis yang terlibat dalam home care. dalam hal sdm, khususnya orang miskin yang mengalami sakit. sejak saat ini juga sudah mumpuni karena telah dilakukan saat itu dirinya bertekad untuk dapat hadir dan pelatihan keterampilan yang mendukung pemberian membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat layanan oleh para petugas home care serta dengan yang tinggal 'orang lorong jalan. permasalahan itu didukung alat alat medis lengkap. edisi hee kian pas sementara itu kepala dinas kesehatan kota makassar aisyah bikin menjelaskan, pelayanan kesehatan home care dapat diakses masyarakat dalam jam melalui cah centre call center itu kaban tang selanjutnya menghubungi puskesmas terdekat dengan mep alamat pasien, dilengkapi dengan data diri pasien dan nomor telepon. selanjutnya, puskesmas terdekat .n menghubungi keluarga pasien untuk memperoleh asa b1) konfirmasi layanan kesehatan yang diperlukan. tahapan santosa berikutnya, tim home care mengunjungi pasien dan pen memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. setiap pasien mendapatkan pelayanan dari dokter penanggung jawab atau petugas pelaksana home care lainnya. apabila kondisi pasien memerlukan resah makanan hanoi makassar penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk untuk mendapatkan tindakan stabilisasi. setiap layanan home care ditangani oleh sejak tahun pertama diterapkan, penanganan pasien melalui satu tim yang terdiri atas dokter, perawat, physical home care terus mengalami peningkatan, tercatat tahun therapist, dan speech patologis. tim ini mendapat sebanyak pasien mendapatkan pelayanan ini. tahun dukungan teknis dan sumber daya manusia sebanyak berikutnya, jumlah pasien meningkat hingga sebanyak petugas kesehatan yang berasal dari hingga februari tercatat sudah ada pasien. tren puskesmas yang tersebar kota makassar. regulasi peningkatan tersebut tidak lepas dari kepercayaan masyarakat yang diterapkan dinas kesehatan kota makassar terhadap program home care serta gencarnya sosialisasi menggunakan sistem rotasi penugasan tenaga medis yang dilakukan oleh pemerintah kota makassar, dari mulai puskesmas. jika selama ini para petugas tersebut pemasangan stiker pemukiman, sosialisasi hingga tingkat rt, bertugas piket puskesmasnya masing masing, maka dan pemberitaan diberbagai media massa baik cetak, online, kini mereka juga bertugas melakukan kunjungan serta radio, ungkap aisyah bikin. langsung rumah calon pasien ketika menerima sejumlah upaya pun saat ini telah dilakukan pemerintah panggilan layanan home care. kota makassar untuk memastikan program home care tidak sebelum penerapan layanan home care, sistem sekadar seremonial. aisyah menegaskan, untuk mendukung pelayanan kesehatan masih terpusat pada keberlanjutan program tersebut, pemerintah kota makassar puskesmas. hal ini membuat sebagian masyarakat telah menyiapkan peraturan wali kota berkali) nomor miskin kesulitan menjangkau puskesmas karena lokasi tahun tentang pelayanan kunjungan rumah jam tempat tinggal yang berada lorong. data mobility home care) kota makassar. menunjukkan, total kunjungan pasien pada selain meningkatnya penanganan pasien tiap tahun, puskesmas tahun sebanyak pasien, kesuksesan program home care juga ditunjukkan dengan tahun sebanyak pasien dan tahun adanya sejumlah pemerintah daerah yang mengadopsi dan sebanyak pasien. mereplikasi inovasi ini, antaranya kota bandung, balikpapan, aisyah bikin, menjelaskan, tahun pertama sumatera, sulawesi barat, sulawesi tengah, sulawesi tenggara, dijalankan, home care menggunakan pendanaan dan lain lain. yang menempel pada program lain, seperti pelayanan program home care yang diciptakan pemerintah kota kunjungan rumah masyarakat. saat itu, program makassar telah mendapat penghargaan dari kementerian ini memang belum masuk dalam kegiatan yang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dianggarkan dinas kesehatan kota makasar dalam sebagai salah satu inovasi pelayanan publik terbaik tahun apbd baru pada program ini masuk dan ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik penganggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran tingkat internasional yakni united public services award dpa) dinas kesehatan. unesa) penganggaran ditujukan untuk penambahan alat dinas kesehatan kota makassar sudah melakukan submit kesehatan untuk membantu puskesmas dan tim home untuk selanjutnya dilakukan seleksi. kami optimistis dapat care dalam melayani masyarakat yang membutuhkan ikut berkompetisi dalam ajang unesa, karena inovasi yang pelayanan kesehatan. tahun dialokasikan diikutsertakan memiliki keunikan tersendiri yaitu penggunaan anggaran rp. dan sebesar mobil berukuran kecil atau doktor'ta yang dilengkapi dengan untuk tahun turun menjadi alat medis dalamnya," pangkas aisyah. (byu ton) edisi sosok penghargaan istimewa untuk polisi luar biasa kel masih ingat peristiwa perampokan umum polda metro jaya kombes pol. rudy riyanto pelumas jakarta timur pengujung tahun adi nugroho dalam percakapan dengan redaksi majalah silam? layanan publik ruang kerjanya baru baru ini. rudy asus tersebut telah menyedot perhatian publik menyebut, kapolri sendiri kaget. bagus mas, luar biasa, yang begitu luas, dan membuat masyarakat ucap rudy menirukan kapolri. begitu gemas dibuatnya. betapa tidak, orang reaksi kapolri cukup beralasan, mengingat hanya disekap dan dikunci dalam kamar mandi yang dalam hitungan jam sejak olah tkp, mantan kapolres sangat sempit, sehingga enam orang antaranya tewas. jakarta barat ini, berhasil menangkap pelaku. waktunya kasus tersebut menjadi tantangan bagi polisi untuk hanya jam pasca olah tkp ujarnya. menurutnya, secepatnya mengungkap dan menemukan pelakunya. rlis pengungkapan kejahatan akhir tahun ini juga bisa nya, banyak spekulasi penyebab peristiwa itu dan memulihkan kepercayaan masyarakat. nya, berpotensi menambah keruh. perhatian media pun tak pemberitaan polisi mengarah polda metro jaya. itulah henti hentinya menyorot kasus itu, sehingga sempat yang membuat kapolri kemudian tergerak memberikan menjadi viral pemberitaan dalam beberapa hari. penghargaan kepada personel polisi yang terlibat sungguh sebuah prestasi luar biasa, dalam waktu dalam pengungkapan kasus perampokan berdarah kurang dari jam sejak olah tempat kejadian pelumas, jakarta timur. perkara tkp), polda metro jaya berhasil mengungkap penghargaan itu diberikan langsung oleh tito dan menangkap pelakunya. penjelasan dari kapolri lapangan direktorat reserse kriminal khusus jenderal tito karnavian yang menegaskan bahwa polda metro jaya. kita lihat kasus diungkap dalam kasus itu murni perampokan, telah menepis spekulasi hitungan jam. untuk itu, saya terapkan sesuai dengan kalangan masyarakat. betapa tidak, sempat beredar prinsip reward and punishment secara konsisten untuk kasus itu terkait dengan persaingan bisnis, bahkan ada membentuk iklim kompetisi yang sehat untuk saling yang berspekulasi terkait dengan perebutan warisan, berprestasi, kata kapolri. mengingat korban memiliki isteri lebih dari satu orang. tito mengatakan performa para anggotanya dalam alhamdulillah, setelah penangkapan saya lapor pak mengungkap kasus ini terbilang bagus. apalagi dengan kapolri jam dua siang," ujar direktur reserse kriminal tingginya perhatian publik yang memberi tekanan ted ke. aan cafe pat k" :.# tega vencer hasi :5x3 it pera kasual mam sa) sisi singa kap lt" bara aaa aa, edisi uji tersendiri bagi para anggota. penghargaan yang diberikan pada menjadi polisi. rudy mengaku tidak menyangka, karena anggota itu berbentuk sertifikat. saya sampaikan pada selama kuliah, tidak pernah ikut kegiatan dan menjadi anggota kapolda metro jaya), kalau mereka mau sekolah atau akan resimen mahasiswa mena), saya sarjana dulu baru masuk ada promosi, saya akan berikan perhatian," kata tito yang yakin polisi. alhamdulillah dipercaya pimpinan menduduki jabatan dengan penghargaan ini, para anggota kepolisian bisa bangga yang strategis, ujarnya. dan lebih termotivasi untuk berbuat lebih baik. setelah menjadi polisi, rudy terus meningkatkan kualitas dari anggota polisi penerima penghargaan terdiri dirinya dengan melanjutkan kuliah dan s3, dengan atas perwira menengah, perwira pertama dan biaya pribadi. tahun lulus s3. saya selalu turun bintara. mereka bertugas direktorat kriminal umum polda menyelesaikan perkara pidana, tidak selalu melalui proses metro jaya, resor jakarta timur dan resor depok. penerima persidangan. dan itu yang menjadi bahan disertasi saya," penghargaan antara lain kepala subdirektorat kejahatan dan kisahnya kekerasan direktorat reserse kriminal umum akun komisaris karir rudy sebagai anggota polisi, diyakini merupakan besar henry kurniawan serta kepala kepolisian resor depok panggilan. hal itu tak lepas dari ridho dari sang ibu yang akun komisaris besar herry heryawan. sempat tidak mengizinkannya ketika diterima akar selepas rudy mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh sma tahun padahal, rudy sempat mengikuti pendidikan pejabat tertinggi polri, memiliki nilai yang sangat istimewa. magelang. namun memutuskan pulang setelah diminta bentuknya apa, kita nggak pernah memikirkan. kita itu oleh ibunda yang ketika itu tidak mengetahui anak laki lakinya dialami, ditekuk tepuk pundak oleh pimpinan saja sudah diterima akar. senang sekali. itu sudah luar biasa. pimpinan yang mau seperti sikap berbeda ditunjukkan sang ibu ketika rudy mendapat itu, bagi kami sudah luar biasa, ujarnya. panggilan untuk mengikuti sekolah wamil. sang ibu adalah pria kelahiran jakarta maret ini mengungkapkan, orang pertama yang diberi tahu itu pun memberi restu. penghargaan dari kapolri itu luar biasa. bayangkan saja, adik wis mangkat, iki wis dalam," ujar rudy menirukan ucapan adik yang berpangkat bintara, yang mungkin jarang pulang ibundanya. rumah, mendapat penghargaan dari pimpinan tertinggi polri. meski sang ibu sudah meninggal, namun pesannya yang itu suatu perhatian yang luar biasa, ucap rudy. minta agar selalu hati hati dalam melaksanakan tugas terus menurut mantan kapolres jakarta barat yang dipercaya diingatnya. saya hormat sekali dengan orang tua. karena menjabat direktur reskrimum polda metro jaya sejak ridho allah ridho orang tua. saya percaya bisa menjadi seperti juli ini, kenaikan pangkat dan kesempatan mengikuti ini karena ridho orang tua. makanya saya menjalaninya dengan pendidikan sekolah merupakan kebanggaan yang luar biasa. enak," tuturnya. betapa tidak, kalau seorang anggota polisi berpangkat brigadir rudy percaya, ridho orang tua juga yang membuat karirnya yang tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti sekolah terus menanjak. mengaku, meski bukan lulusan dari calon perwira secara), maka karirnya akan mandek brigadir, akpol, namun tak pernah merasa ada pembatas dengan atau bintara saja. tapi kalau dia bisa sekolah, selain menjadi perwira polisi lain yang lulusan akpol. menurutnya, yang kebanggaan bagi dirinya dan keluarga, dia bisa menjadi perwira. penting bagaimana menjalankan tugas dengan sebaik baiknya. karir kombes rudy riyanto adi nugroho kepolisian mencontohkan, sewaktu menjadi kapolres cimahi, jawa memang berbeda dengan kebanyakan polisi lainnya. sosok barat, tahun memasang spanduk lokasi yang cerdas, tetapi rendah hati ini menjadi polisi setelah pembuatan sim. isi spanduk itu untuk memberantas pungutan dia menyandang gelar sarjana hukum dari universitas liar. buat sim gratis bagi yang bisa menemukan pungli" lampung. menyelesaikan pendidikannya dalam waktu demikian isi spanduk itu. tahun dengan ipk sebuah prestasi yang tidak mudah berkat kegigihannya, dia mendapat penghargaan dari dicapai pada tahun tahun itu. presiden berupa citra pelayanan prima cpp) untuk kategori jalan rudy untuk menjadi seorang aparatur negara, satgas sim terbaik indonesia. selain itu, rudy juga terbuka setelah mendapat surat panggilan dari kemenag dikukuhkan sebagai warga kehormatan pasundan. (ags twi) polkam guna mengikuti sekolah wajib militer wamil) untuk pte la: bayangkan saja, adik adik yang ber . sii ms. pangkat bintara, yang mungkin jarang nag . ke. pulang rumah, mendapat pengajar gaan dari pimpinan tertinggi polri. itu mer suatu perhatian yang luar biasa, . . foto: ist edisi sosok yg: os. tee 1g, inovasi kombes rudy riyanto adi nugroho mengemban jabatan sebagai direktur reskrimum polda metro jaya sejak agustus tugas berat pun menanti pria kelahiran jakarta, maret ini, karena kapolri jenderal tito karnavian memerintahkan rudy untuk ena membenahi reserse, dan menghilangkan citra menyesatkan bahwa reserse 'tukang peras. sebagai perwira polisi, tak ada kata tidak, selain siap melaksanakan. else saya harus hilangkan itu. caranya, fungsi pengawasan harus dikedepankan," ujar rudy. bagi rudy, yang paling krusial adalah pengawasan dalam gelar perkara, yang selama ini dilakukan bukan oleh pejabat yang berwenang. hal itu dinilai rawan, karena dia bisa menentukan suatu perkara bisa maju atau tidak, dia bisa menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. kalau metro kasubdit kena flu, semua kena flu ibaratnya. maka saya ubah harus kasubdit yang lain yang mimpi," ujarnya. menurut aturan, yang melakukan gelar perkara adalah direktur, wakil direktur atau kepala sub direktorat (kasubdit). rudy mengambil alih kewenangan gelar perkara itu, dan pelaksanaannya dilakukan oleh seorang kasubdit, diawasi oleh kasubdit lain. rudy menambahkan, pada awalnya banyak pihak yang tidak sepakat. tapi lama lama sistem berjalan, dan saling melengkapi dan memberikan tpg men nan .mc edisi an. hi. psa tr tap siti) ng. lana solusi. saya bilang, lebih baik berdarah darah sini daripada hai tag berkasnya berdarah darah kejaksaan atau pengadilan, ujar rudy. laga tidak berhenti situ, kalau selama ini gelar perkara hanya dilakukan sekali, sekarang bisa lebih dari sekali. sebab dalam aturan memang tidak ada yang menyatakan bahwa gelar iii merang perkara hanya sekali. mungkin karena sudah terbiasa, ada yang sempat memprotes. rudy paham benar, karena dulu ikut "an menyusun peraturan kapolri mengenai gelar perkara tersebut. tidak ada aturan kalau gelar perkara hanya satu kali. boleh tag ap beberapa kali karena untuk memberikan keyakinan kepada 2g. m3. atasan penyidik, untuk memastikan perkara pidana atau tidak, hana terpenuhi alat bukti atau tidak, jelasnya. sejak menjabat sebagai direktur reskrimum, rudy juga aka melakukan sejumlah terobosan, antara lain siaga reserse, yang konsepnya seperti panic button. dan elektronik laporan polisi, aan (elp). meskipun belum luncurkan, tetapi inovasi sudah siap semua. dengan elp, masyarakat yang ingin membuat laporan polisi tidak harus datang kantor polisi. nanti polisi bisa datang pan tkp, dengan menggunakan ipad kemudian diisi laporannya, se: kemudian tanda tangan dan noprint tkp dan sentral pelayanan kepolisian terpadu skt). jadi dibuat sinergi dan angan online, dan yang dilaporkan masyarakat sama dengan yang dilaporkan skt. begitu masuk laporan polisi sudah register, siapa yang menangani akan ketahuan, demikian juga melakukan upaya yang sama, sehingga terlihat polisi ada mana prosesnya, manajemen pendidikannya juga kemauan," pacarnya. mana. meski demikian, soal keamanan tetap mendapat perhatian. untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dilakukan tidak semua orang bisa melihat laporan, karena yang punya oleh residivis, ditreskrimum juga melakukan pemantauan. rudy akses untuk melihat hanya kapolri, wakapolri, kapolda dan menegaskan, meski suatu perkara sudah dilimpahkan kejaksaan, direktur. sementara pelapor diberi password. hal ini juga bukan berarti tugas kepolisian selesai. kami masih harus mengawasi bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam promosi atau dan mengetahui apa keputusan pengadilan," tegasnya. pemberian reward and punishment. rudy menambahkan, semua itu perlu dilakukan, karena ternyata sudah berjalan, tinggal peluncuran. saya menunggu banyak penjahat yang tidak jera dengan pola pemasyarakatan yang perintah dari kapolda, karena ada hal tertentu saya belum ada. oleh karena itu, pihaknya masih harus melakukan pengawasan diizinkan untuk peluncuran. tidak apa apa, yang penting sudah dan pendataan, termasuk siapa saja yang keluar dari lembaga saya siapkan," ujarnya. pemasyarakatan lp). dengan demikian, ketika ada kejadian, polisi terkait dengan siaga reserse yang juga berjalan, masyarakat sudah mengantongi data para penjahat kambuhan atau residivis itu. bisa langsung melaporkan tindak pidana melalui handphone kepolisian, lanjut rudy, memiliki data sendiri yakni identifikasi. yang menggunakan android, sementara anggota resmi isinya merupakan penjelasan masing masing perkara, setelah sudah punya targetnya. begitu masyarakat memfoto, kemudian diputus sekian tahun, keluar kemudian diikuti. data itu sangat melaporkan kejadiannya, langsung upload. tapi sebaiknya penting, karena dengan data yang cukup akan memudahkan proses pelapor juga mengirimkan foto wajahnya, untuk verifikasi. jadi pengungkapan. nya, modus yang dianggap berhasil akan diulang kita tidak ragu lagi, ibu rudy. terus, ujarnya. selain penegakan hukum, tugas polisi juga bersifat sekadar contoh, kasus perampokan pelumas menunjukkan hal preventif. secara umum tugas reserse lebih banyak bidang yang sama. para penjahat merupakan residivis yang sudah berulang penegakan hukum tetapi sebenarnya juga ikut membantu pada kali melakukan kejahatan dengan modus yang sama. fungsi preventif, antara lain dengan melakukan patroli reserse, ditreskrimum polda metro jaya saat ini tengah menyusun atau lebih tepatnya mengawasi. lapangan, reserse sering standar operating procedure sop) yang baku. bahkan rudy menggunakan mobil bertuliskan resmi, kantor. patroli tidak menargetkan bisa berstandar international, yakni international dilakukan bersama dengan patroli sahara. karena reserse standar organisation iso). jadi siapapun nanti pimpinannya, sudah selalu melihat wilayah yang paling rawan mana, juga koordinasi bisa langsung jalan. saya rencanakan tiga bulan ini bisa mendapatkan dengan polres setempat, reserse setempat. bareskrim juga iso, ujarnya. (ags) edisi sy, ko. aa, ifa di" sebutan negeri padang savana, mungkin tidaklah berlebihan apabila disematkan untuk kabupaten sumba barat, provinsi nusa tenggara timur. bagaimana tidak, kabupaten seluas persegi ini, hampir persen alamnya merupakan lahan kering yang bisa sangat subur, apabila ditumbuhi ilalang. sehingga apabila musim penghujan datang, maka hamparan hijau akan terbentang luas memanjakan mata yang melihatnya. kondisi ini akan segera berubah menjadi hamparan coklat yang melambai tertiup angin, apabila musim kemarau tiba. kabupaten yang yang mempunyai ibu kota waikabubak ini, masih memegang teguh adat istiadatnya. dan salah satunya yang juga cukup terkenal sampai mancanegara, adalah paola. setiap akhir februari sampai dengan maret, adalah saat yang sangat dinantikan oleh masyarakat sumba dan para wisatawan. karena rentang waktu itu, paola diadakan beberapa desa. antaranya adalah desa lamanya dan wanokaka. paola berasal dari kata sola" atau bola" yang berarti edisi dinamika jalan panjang aman abdur raih gelar doktor terhitung mulai tanggal februari aman abdur, se, meraih gelar doktor program studi ekonomi islam sekolah pascasarjana universitas airlangga surabaya. mulai saat ini saudara boleh menyandang gelar doktor," ucap rektor unair masih, sesaat setelah ujian terbuka doktor universitas airlangga. kalimat itu tidak saja menggembirakan bagi aman abdur, tetapi juga membuatnya merasa lega setelah enam tahun enam bulan melakoni studi kampus tersebut. apalagi pria kelahiran padang pariaman, februari itu dinyatakan lulus sangat memuaskan dengan nilai aman yang sejak juli dipercaya sebagai menteri pendayagunaan aparatur mba, negara dan reformasi birokrasi para) dalam kabinet kerja, tercatat sebagai doktor ana haa studi ekonomi islam dari unair, dengan disertasi berjudul pengaruh belanja modal pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan tenaga kerja terserap serta kesejahteraan rakyat kabupaten kota provinsi kepulauan riau dalam pak perspektif islam", untuk mempertahankan disertasinya, aman diuji oleh sepuluh penyanggah yang ba. dipimpin oleh guru besar bidang akuntansi prof. dr. mohammad masih, s.e., m.t., ak. sedangkan, para penyanggah lain antaranya adalah prof. dr. euros imam zadjuli, sebagai promotor, prof. dr. ali munroi, sebagai ko promotor, prof. dr. music anchor, s.e., sc, ak., dan prof, dr. djoko mursinto, drs. ec., ec. selain itu, kapolri jenderal polisi drs. h.m. tito karnavian, m.a,, ph. juga menguji disertasi yang ditulis promovendus aman. meski sebagai menteri sudah terbiasa berpidato, aman yang saat itu berstatus mahasiswa, mengaku sempat grogi ketika diuji oleh para guru besar. terus terang, keringat dingin membasahi tubuh saya selama sekitar dua jam saya berdiri sini, ujarnya. aman mengaku butuh waktu cukup panjang untuk menyelesaikan studi s3 nya. tengah kesibukan melaksanakan tugas sebagai menteri, aman menyempatkan diri menyelesaikan disertasi doktornya pada program studi ilmu ekonomi islam. setiap sabtu dan minggu saya bolak balik jakarta surabaya. bahkan dalam benak sempat terbersih tidak akan dilanjutkan, ujarnya, seraya menambahkan, berkat motivasi dari berbagai pihak, terutama rektor unair, aman kembali bersemangat dan terpacu untuk segera menyelesaikan studinya. balik gelar doktor yang kini melekat padanya, selain membanggakan juga nga ssl merupakan beban baru khususnya bidang akademis. terlebih, studi ekonomi islam naa ten han tergolong baru dibandingkan disiplin ilmu lain. saya tertantang untuk memberikan sumbangsih dalam pengembangan studi islam tanah air, ucapnya. nina ane betapa tidak, saat ini kiblat studi ekonomi islam justru berada salah satu negara eropa. padahal, indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. karena bea itu, tantangan awal yang harus diwujudkan adalah mengembangkan studi islam sehingga mea sen indonesia bisa menjadi pusat kawasan asia tenggara. ejaan ana aman mendapatkan gelar sarjana dari universitas eksakta sumatera barat, pada dak bea tahun tahun kuliah prodi ilmu manajemen fakultas ekonomi dan tag ana haha bisnis unair, dan lulus tahun aman mulai menjalani kuliah doktoral unair tahun dan berhak menyandang gelar doktor sejak tanggal februari (ags) edisi sii sejenis lembing kayu yang dipakai untuk saling melempar dari ten atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh dua kelompok yang aan esai berlawanan. tetapi menurut cerita rakyat sumba, paola berawal dari mana seorang janda cantik bernama rabu kaba kampung waiwuang., ten mon fusi ga rabu kaba ini mempunyai suami yang bernama umbu mahu, salah kana sena satu pemimpin kampung waiwuang. selain umbu mahu, ada tak dua orang pemimpin lainnya yang bernama nyongo tau marusu aya dan bayang mahu. suatu saat, ketiga pemimpin ini memberitahu lan benua an, warga waiwuang bahwa mereka akan melaut. tapi, mereka pergi aan selatan pantai sumba barat untuk mengambil padi. warga pen menanti tiga pemimpin tersebut dalam waktu yang lama, namun sae berkata kane gan haga bat fals eng tea sea sena ams sok pan a41 tag naa an citra, tup ten ht, yen teen tam patah aaa maa aaa yag ig! nadi iga ne. mma on sih pk, ahy bela tan per maa yan rea tan berita tana mag dan naan tana eat badge lah aa ts. men nan mia tari pai ibn maa sen sma fa. nan tar aa, s1. l. un yaa hhe yg, el! sap ted "gu stok snn ina alat fa. "rn a4. png ih, lan lah mw. sati aha han pang era dean 3g kei laga kai pte udi alan eng nba aan, mah aas men afi mek kaa ge: masa tak mereka belum pulang juga kampungnya. warga pun menyangka ketiga pemimpin mereka sad tela meninggal dunia, sehingga warga pun mengadakan perkabungan. dalam kedukaan itu, janda cantik dari almarhum umbu dua, rabu kaba terjerat asmara teda gaiparona iaaf besi yangjberasal dari kampung kodi. namun keluarga dari rabu kaba dan teda gaiparona tidak penari menyetujui perkawinan mereka, sehingga mereka mengadakan kawin lari. teda gaiparona warga .#membawa janda tersebut kampung halamannya. beberapa waktu berselang, ketiga (aa ane kane ber sin sea, and tan angs laa pemimpin warga waiwuang nyongo tau marusu, bayang mahu dan umbu mahu) yang tan ana msk umunya telah dianggap meninggal, muncul kembali kampung halamannya. umbu mahu menari isterinya yang telah dibawa oleh teda gascaro walaupun berhasil ditemukan ma warga waiwuang, rabu kaba yang telah memendam asmara dengan teda gaiparona tidak aren inginfkembali. kemudian rabu kaba meminta pertanggungjawaban teda gaiparona untuk mengganti belas yang diterima dari keluarga umbu della. belas merupakan banyaknya nilai tan penghargaan pihak pengambil isteri kepada calon isterinya, seperti pemberian kuda, sapi,kerbau, dea lia jana! pen persen liat dan barang barang berharga lainnya. teda gaiparona lalu menyanggupinya dan membayar ben pan belas pengganti. setelah seluruh belas dilunasi diadakanlah upacara perkawinan pasangan rabu kaba dengan teda gaiparona. pada akhir pesta pernikahan, keluarga umbu della berpesan on) kepada warga waiwuang agar mengadakan pesta nyala dalam wujud paola untuk melupakan senar kesedihan mereka karena kehilangan janda cantik, rabu kaba. budaya ini terus bergulir setiap edisi57 ber sen pgi tap png ken skin fei nm. ala sad tahunnya sampai sekarang tag ada beberapa ritual atau kejadian yang menyertai datangnya musim paola ini. yang pertama adalah dengan pelaksanaan adat nyala. adat nyala adalah salah satu upacara rasa syukur atas anugerah yang didapatkan, yang ditandai dengan datangnya musim panen dan cacing laut yang melimpah pinggir pantai. cacing laut berprotein tinggi ini akan dipanen bersama sama dengan masyarakat sekitar. wina yang kedua, beberapa wilayah, kuda yang digunakan untuk adat paola, satu hari sebelum pelaksanaan paola, kuda kuda dibawa laut, untuk san anda lana dimandikan. menurut kepercayaan setempat, memandikan kuda laut, akan sada ti" menambah tenaga dan kepercayaan diri sang kuda. man pas ringkasan kuda, teriakan para pejuang paola, dan jeritan para ad mag penonton,serta iringan musik, membuat suara paola menjadi seru dan pena aan tana menegangkan. pada jaman dahulu, selain adat yang diwariskan secara turun menurun, paola juga dijadikan simbol kegagahan dan keunggulan. para pemenang paola, akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat hampir setiap waktu, sampai pada musim paola tahun berikutnya. pada masa lalu, lembing ansa paola ditanamkan sedemikian rupa, sehingga bisa dengan cepat melumpuhkan rivalnya. tetapi pada masa sekarang, lembing yang digunakan untuk paola berujung tumpul. pena kuda sandalwood pony adalah kuda asli indonesia yang dikembangkan pulau sumba. konon kuda ini memiliki moyang kuda arab yang disilangkan dengan kuda poni lokal (grading up) untuk memperbaiki a35. sejumlah penampilannya. nama "sandalwood sendiri dikaitkan dengan cendana ( sandalwood ) yang pada masa lampau merupakan pan saga komoditas ekspor dari pulau sumba dan pulau pulau nusa tenggara lainnya. untuk mencapai kabupaten sumba barat, tidaklah sulit. memang belum png &. gi ada penerbangan langsung dari atau jakarta. pesawat harus transit dulu pen bali sebelum melanjutkan penerbangannya sumba barat. dan untuk snn memaksimalkan kedatangan sumba barat, penggunakan transportasi mobil mungkin double gardan sangat dianjurkan. ini mengingat, topografi pulau sumba yang gam berbukit bukit, dan kondisi jalan yang tidak semuanya telah diaspal, banyak mun mnt top jalan yang rusak, yang tidak memungkinkan bagi kendaraan biasa melewatinya. selain paola dan nyala, taman nasional manuver tanah daru, merupakan alternatif tujuan wisata sumba barat. selain berfungsi sebagai pembajak sawah, kerbau sering ada jenis tumbuhan, jenis burung, termasuk jenis burung dijadikan simbol kemakmuran dan seserahan untuk endemik pulau sumba, seperti kakaktua cempaka, julang sumba, punai sumba, penganten wanita. sikatan sumba, kendang sungu sumba, dan madu sumba. selain itu, taman tanah marapu adalah tanah yang indah, yang tak nasional itu juga terdapat sekitar jenis kupu kupu. akan henti membisikkan kerinduan akan padang savana selain kuda, kerbau juga merupakan hewan penting tanah marapu. yang menjadi pijakan para pejuang paola. teks dan foto: rita istana) edisi integritas ung hatta bagaikan magma. tenang permukaan, tetapi membara dalam dirinya. bung hatta dikenal sangat kalem dan sangat santun. lebih dikenal sebagai pemikir dan penulis yang hebat. itulah magma yang memijat dari dalam diri mohammad hatta, proklamator sekaligus wakil presiden pertama indonesia. jiwa antipenjajahan mekar ketika, bung hatta mengikuti pergerakan. hatta masuk perkumpulan jong sumatrana bond sebagai bendahara. salah satu yang membuat pikiran berkecamuk, miris dengan tanggung jawab dan disiplin db. anggota perkumpulan. dari sinilah bung hatta sangat tinggi memegang rasa tanggung jawab dan disiplin. kemudian hari, nilai nilai itu menjadi salah satu ciri khas sifat sifat mohammad hatta. nilai itu tetap dipegang teguh hatta saat belajar handels home school, rotterdam. indonesia memanggil hatta kembali tanah air, juli ya, indonesia telah memanggil hatta untuk berdiri depan menentang belanda. memasuki politik hindia belanda memanas. tak lama, giliran bung hatta dibuang boven digoel. boven digoel militansi bung hatta mendapat ujian. kepala pemerintahan sana, kapten van langen, menawarkan dua pilihan: bekerja mh. untuk pemerintahan kolonial dengan upah sen sehari atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan natura, dengan tanpa harapan akan dipulangkan daerah asal. hatta menjawab, bila mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu bung hatta masih jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. maka tak pergilah tanah merah untuk menjadi iklan ball kuli dengan gaji sen sehari, ujarnya. godaan era kemerdekaan setelah berhasil kemerdekaan indonesia bung hatta mesin pernah menjadi wakil presiden, perdana menteri, wakil perdana menteri, dan jabatan lain. dengan berbagai posisi yang sangat penting itu, tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk hit kepentingan pribadi. suatu ketika, pemerintah yang tengah dilanda krisis ekonomi mengadakan pemotongan uang (sering) dari rp100 menjadi rp1. padahal istri tercinta sedang menabung uang untuk membeli mesin jahit. maka, mengalah sang istri. aduh, ayah! mengapa tidak bilang terlebih dahulu bahwa akan diadakan muhammad hatta teau pemotongan uang? yaaa, uang tabungan kita tidak ada gunanya memegang prinsip. tak roda, meski lagi! untuk membeli mesin jahit sudah tidak bisa lagi, tidak ada harganya lagi? ujar machi. padahal yang mengumumkan istri sen yang nta long. sering itu adalah bung hatta, suaminya sendiri. lalu, apa yang disampaikan bung hatta kepada . rerrorvomaaga. istrinya?" suke, seandainya kak hatta mengatakan terlebih dahulu kepadamu, nanti pasti hal itu akan disampaikan kepada ibumu. lalu, kalian berdua akan mempersiapkan diri, dan mungkin akan memberi tahu kawan kawan dekat lainnya. itu edisi "g, nach sinar a1. peta wang a3 maa | . rara gi. aah teo ag, kiat tik pp es, ne, tidak baik!" kata bung hatta. kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha ke, memupuk kepentingan keluarga. rahasia negara adalah tetap rahasia. top atas sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut aba pang dibocorkan kepada siapapun. biarlah kita rugi sedikit, demi kepentingan seluruh negara. kita coba menabung lagi, ya! pada ibunda hatta ingin bertemu anaknya. kemenakan tiri negeri. "la pergi membawa satu koper dan pulang dengan hatta, hasyim ning, diminta menjemput mak tuo, panggilan sang ibunda, satu koper pula, tulis wangsa mengenang bung hatta. sumedang, jawa barat. hasyim mengusulkan kenapa tak memakai mobil wangsa bilang, hatta tak suka menghamburkan uang dan supir hatta saja. pasti mak tuo bangga dijemput dengan mobil perdana untuk belanja ini dan itu. hatta juga nyaris tak pernah menteri tidak bisa. pakai saja mobil hasyim. mobil itu bukan kepunyaan, memanfaatkan kunjungan luar negeri untuk bersenang kepunyaan negara, kata hatta seperti dikutip dalam otobiografi' hasyim. senang. kalaupun beliau menghendaki liburan, satu pasang surut pengusaha pejuang. inilah salah satu yang membekas pada satunya hiburan beliau adalah mengunjungi toko buku diri mutia. terutama kejujuran dan tidak mengutamakan dan membenamkan diri antara rak rak kepentingan sendiri dan ini ditunjukkan bahwa beliau selalu buku selama berjam jam, lanjut wangsa membantu orang, walaupun kondisinya beliau bukan orang yang bekerja untuk hatta sejak november yang berkecukupan," kenang mutia hatta. k33 itu. kisah lain, saat kunjungan kerja luar negeri, bung kepada anak anak beliau, bung hatta hatta melihat iklan sepatu ball sebuah surat kabar dan pun memberi teladan. kalau ayah dulu sangat berharap bisa membeli sepatu itu. iklan sepatu itupun madi memberi contoh pada waktunya kita harus beliau gunting untuk kliping. namun, sampai akhir solat, makan pagi sampai makan malam," sepatu ball itupun tak pernah dapat beliau beli karena bung heal ujar mutia. warisan terbesar itu bukan aer hatta tak punya cukup uang. benda tapi pemikiran dan perasaan, setelah tak punya jabatan lagi, bung hatta pernah tid mutia mengenang. idak bisa. kesulitan keuangan. awal an, bahkan tak sanggup pakai sama mutia menegaskan, dari menjadi wakil membayar iuran air minum dan iuran rehabilitasi daerah bil presiden hingga menjadi rakyat biasa, sikap reda). hal ini kemudian diketahui gubernur dki jakarta mok asli mm. bung hatta adalah sama. jadi dari saya saat itu ali sadikin. terharu saya mendengarnya. saya mobil itu bukan lahir sebagai anak wapres kemudian ayah segera mencari akal, mencari jalan apa yang dapat saya kepunyaan, tidak menjabat, prinsipnya tetap. banyak perbuat semampu saya untuk membantunya," kata ali dalam kepunyaan tawaran dari perusahaan asing, ayah memoarnya, demi jakarta negara, saya gak mau, hanya mau bekerja untuk menurut sekretarisnya, wangsa widjaja, bung hatta indonesia," kata mutia. kesederhanaan hatta juga terlihat saat pergi luar begitulah bung hatta! (coy) tee, '''t# '''''fe edisi ema sg) anna pag pena. peer mamalia iitthka sabah asa pen. ssi bea nana set san tenan san bok bakat naa ang ten ee. pan aan apogee cara meja ng, hae ena cal hani pal pakan set gani pang san, yr, uga tanpa, tag pas tn. gak uen pena on sap sah, ba. uu lang keane sea bea snn dan pee lea per, tama, neo ati pe. pas pena ben kei gain kn, han ang king mba daa mena bel sega," emas ban" erna enim nenkan bag inai gan ape pen snn ane 255i baba sta nan snn teh? sia kue sin dan late bad dhan uea pabrik bei bea, eai? lam sae ser kab pig aan ina bea aram era kena ena bin pan pan panen mam edisi pemgaaanam nanang. lag b3. maa jg: masalah penglihatan yang tidak ditangani akan berke san spn aah semakin parah, sebaiknya dihindari memakai lensa font fang atau kacamata yang tidak lagi cocok untuk anda karena'di ana menyebabkan masalah penglihatan dan sakit kepala. tea eng tank wortel sarat akan beta karoten yang sangat membantu sat tana dalam menjaga kesehatan mata. itu dikarenakan beta karoten mmi) "merupakan antioksidan yang dapat mengurangi risiko degenerasi 2en bei makula. studi baru baru ini menunjukkan bahwa vitamin dan kelompok pangan antioksidan dapat mencegah, atau paling tidak memperlambat degenerasi makelar dan pertumbuhan katarak. nutrisi yang baik bagi tubuh juga baik untuk mata. jan sinar dapat membuat kerusakan serius pada mata. kacamata men onn nia yang baik dapat mencegah hal ini. ketika membeli kacamata, pastikan yang dapat memantulkan paling tidak radiasi uv. hal ini dapat menyebabkan kerusakan mata permanen serta 2g ketidaknyamanan pada mata anda. jangan pula memakai ann kacamata terlalu lama. pete bp (pi fp) bap mengurangi pemakaian obat tetes mata. menggunakan tetes teh mata untuk mengatasi mata merah boleh saja, namun hanya sesekali. jika berlebihan, itu malah akan merusak kesehatan mata anda. dang pipa tas kemala peta gunakan mentimun untuk mengompres kelopak mata anda. bpp taruh irisan mentimun yang dingin dan lembut atas kelopak ri cena ana bra mata selama menit sebelum tidur malam hari untuk ena aman mencegah bengkak. sta pipa gea bekerja dengan cahaya minim dapat menyebabkan kelelahan tata perak mata, tapi cahaya yang terlalu terang juga tidak baik. arah bana cahaya terbaik jika bekerja menggunakan komputer adalah dari adaa lampu meja bercahaya lembut dari arah samping. kurangi tingkat bee terang (brightness) monitor. hampir semua orang merasakan mata mereka jadi tidak nyaman setelah duduk seharian depan layar komputer. hal ini kebanyakan dal jadi, tidak disebabkan mata berkedip lebih sedikit dari biasanya, yang sena mempedulikan dan terkadang menyebabkan mata jadi kering. satu hal yang bisa dilakukan sering lupa untuk merawat kesehatan adalah menutup mata anda dan menghitung sampai sebelum padahal termasuk dalam membukanya kembali. hal lainnya adalah berpaling dari layar lima nda terpenting aan monitor dan fokus pada sebuah objek yang jauh. lakukan ini manusia. tanpa mata, kita tidak bisa selama beberapa menit setiap menit. melihat keindahan dunia dan wajah orang orang ena natakgtep sehat memiliki berat badan yang berlebihan dapat menjadikan seiring dengan bertambahnya usia, berikut adalah obesitas, obesitas tersebut menjadikan faktor katarak, namun beberapa cara merawat kesehatan mata: mekanisme masih belom jelas, katarak kortikal dan katarak posterior subkapsular adalah jenis katarak yang mudah dikaitkan. (fin dbs) |( edisi inspirasi atasi inefisiensi birokrasi dengan manajemen kinerja alah satu persoalan krusial dalam tata kelola pemerintahan kita adalah masih porosnya belanja birokrasi. hal ini, antara lain terlihat, dari nilai akuntabilitas kinerja instansi. sekarang masih ada yang capaiannya bawah yakni kementerian lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. nilai akuntabilitas kinerja yang masih rendah tersebut berpotensi menyebabkan inefisiensi sebesar dari apbn apbd, luar belanja pegawai, atau sekitar triliun. harus ada kesadaran kolektif dan komitmen bersama dari segenap jajaran birokrasi, baik pusat maupun daerah, untuk memperbaiki rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. bongkar pemikiran yang masih berorientasi proyek dan bangun kesadaran bahwa pemerintahan harus berorientasi hasil (results oriented government). alokasi anggaran harus digunakan oleh: untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. contohnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. aparatur negara dan dalam berbagai kesempatan presiden jokowi menegaskan stop pemborosan, sapa fokus pada kinerja bukan spj, serta anggaran harus mengikuti program (money follow program). maknanya adalah birokrasi harus mampu menghemat anggaran dengan tidak membelanjakan pada kegiatan yang tidak penting. anggaran hanya digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, serta anggaran yang digunakan harus menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat. bongkar pemikiran yang karena itu, saatnya kita mengeksekusi kebijakan efisiensi birokrasi melalui masih berorientasi proyek penerapan manajemen kinerja atau sistem akuntabilitas kinerja instansi dan bangun kesadaran pemerintah sakit). langkah pertama, susun rencana strategis serta pastikan bahwa pemerintahan harus sasaran k l pemda sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. khusus berorientasi hasil (results untuk penida, #pastikan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) memiliki fokus, memberikan arahan yang jelas kepada seluruh sektor oriented government), sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing, mendorong sinergi antar ben sektor, serta dilengkapi dengan berbagai indikator kinerja yang relevan. kedua, buat perjanjian kinerja untuk memastikan upaya pencapaian target target yang diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten. ketiga, lakukan pengukuran kinerja guna memastikan kemajuan target diukur dengan tepat. keempat, lakukan pengelolaan data kinerja agar perkembangan pencapaian kinerja dari tahun tahun dapat diketahui. yang tidak kalah pentingnya adalah pelaporan kinerja. langkah kelima ini perlu dilakukan untuk menjamin pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur. langkah keenam, sebagai upaya pamungkas adalah revi dan evaluasi kinerja. langkah ini diarahkan untuk memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan, bahkan melampauinya. selanjutnya, manfaatkan hasil revi dan evaluasi tersebut untuk bahan perbaikan yang berkelanjutan. insya allah, indonesia akan lebih baik! edisi pan sun mann sea tee nun ara tee men rela san bra den san nan nan san tut megan ' msn gan oma kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi . daan kementerian para mengucapkan selamat kepada kementerian dengan inovasi provinsi dengan inovasi lembaga negara dengan inovasi kota dengan inovasi kabupaten dengan inovasi bumi dengan inovasi bumn dengan inovasi yang berhasil meraih top inovasi pelayanan publik tahun semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus memacu kinerja demi indonesia yang lebih maju . hana pet ena anna eng han, dani info lebih lengkap sera natal aan una ss. ,. f g '' sierra aplikasi daftar kehadiran) sitara aplikasi peminjaman ruang rapat) melalui penggunaan teknologi touchscreen fingerprint melalui aplikasi rara, proses pemesanan ruang rapat yang terdapat pada aplikasi dara, bisa diketahui urutan dapat dilakukan langsung kapan saja dan dimana saja. dan waktu kehadiran peserta rapat. ketersediaan ruang rapat dapat dengan mudah dipantau dan dipesan melalui komputer gadget. pesan ruang rapat na, pun tidak perlu beranjak dari meja kerja anda! biseta aplikasi agenda kegiatan) agenda pimpinan yang padat seringkali membuat kita mendambakan sebuah aplikasi yang mampu mencatat satu aplikasi registrasi tamu) dan mengingatkan jadwal kegiatan. aplikasi geta banyaknya tamu yang datang setiap harinya kantor menjawab kebutuhan itu. kami seringkali menyulitkan resepsionis dalam melakukan pencatatan. untuk itulah ratu hadir untuk memudahkan proses registrasi tamu. silat aplikasi laporan gratifikasi) gratifikasi merupakan akar korupsi yang harus ditolak dan dilaporkan melalui aplikasi ini yang kami bangun sesuka aplikasi survey kepuasan masyarakat) khusus untuk turut mendukung pemberantasan korupsi. survey kepuasan masyarakat menjadi pemicu kami dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu yang berkunjung. ismail yap, sukma memudahkan tamu mengisi survey sekaligus aplikasi monitoring surat) mendukung program government. semua surat yang masuk kementerian para akan terdokumentasikan secara elektronik, disposisi surat pun dapat dimonitor secara online untuk memudahkan media pelacakan surat. aplikasi media menampilkan jadwal kegiatan harian, dilengkapi fitur visual animasi, sehingga informasi yang tes disampaikan pun menjadi lebih menarik dan dinamis. aplikasi pengiriman amanat) aplikasi mama dibangun terinspirasi gerakan less paper for better future. penyampaian undangan rapat kegiatan kedinasan serta notifikasi undangan melalui aplikasi ini, dapat dibayangkan besarnya efisiensi penggunaan kertas yang dapat dilakukan. www.mempan uny aa) pan ebb iban luh bar ann snn see nagan dug ma pascasarjana tang fan an, pra bsa cat 2m. har sertakan sak dinamika sai sea sen ie) kn, daa . bli il maa adan foto: layanan publik diminta lakukan pen kesucian pembubaran lembaga non struktural lns) dengan pembubaran ini maka depan tidak ada tersebut dilakukan untuk meningkatkan lagi pengangkatan pegawai, aktivitas lain juga tidak ada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas lagi, sehingga otomatis tidak ada anggaran yang harus pemerintahan negara selanjutnya, pegawai dikeluarkan. pengalihan tersebut dikoordinasikan oleh hingga pelaksanaan tugas yang semula dilakukan menteri para dengan melibatkan unsur bkn, bpk, oleh sembilan lembaga tersebut dialihkan kepada anri, dan kementerian keuangan. kementerian atau lembaga yang terkait, dan harus deputi kelembagaan dan tatalaksana rini diselesaikan paling lama satu tahun terhitung sejak widyantini minta agar kementerian dan lembaga yang tanggal peraturan presiden itu diundangkan. mendapat pelimpahan tugas dan fungsi lns tersebut edisi untuk segera menyesuaikan diri. kami berharap pegawainya cukup banyak adalah dewan kelautan kementerian dan lembaga untuk segera melakukan indonesia dki). karena itu rini minta kementerian ke penyesuaian pengalihan, terutama menyangkut proses lautan dan perikanan untuk segera memproses peng bisnis ujar rini ruang kerjanya. alihan status pegawainya. ditambahkan, pengalihan itu terutama kalau lns selain sembilan lns yang dibubarkan, masih ada yang dibubarkan itu memiliki aset yang harus secepat dua lns yang sudah diusulkan untuk digabungkan, nya diproses. selain itu juga masalah kepegawaian, yang namun perpresnya belum ditandatangani presiden. segera diintegrasikan kementerian tempat lns itu rini menambahkan, pihaknya juga terus melakukan digabungkan. kita berharap tidak ada pegawai yang pengkajian terhadap lns yang dibentuk dengan dirugikan atas pembubaran lns ini, dan depan undang undang, antara lain dengan pengelompokan. fungsi fungsi lns ini bisa berjalan lebih optimal, ibu namun proses nya tentu tidak simpel pembubaran nya. lns yang dibentuk dengan perpres atau keppres. (ags dikatakan juga, salah satu lns yang jumlah rr) daftar lns yang dibubarkan badan pengendalian bimbingan peraturan presiden nomor tahun kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan massal tentang badan pengendalian bidang pertanian bimbingan massal: komite pengarah pengembangan keputusan presiden lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan wewenang kawasan ekonomi khusus nomor tahun tentang komite melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan batam, bintan, dan karimun pengarah pengembangan kawasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas masing masing ekonomi khusus pulau batam, pulau pulau batam, pulau bintan, dan pulau karimun: bintan dan pulau karimun: dewan kelautan indonesia keputusan presiden nomor tahun tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian pertimbangan serta tentang dewan kelautan rekomendasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi bidang kelautan indonesia, badan koordinasi penataan peraturan presiden nomor tahun kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ruang nasional tentang pengendalian zoonosis. bidang agraria dan tata ruang badan penanggulangan lumpur peraturan presiden nomor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sidoarjo bidang pekerjaan umum ttu uu. e:':"w tt: edisi dinamika kementerian pie para rumuskan aplikasi np aplikasi gov ter nasional p. ta. haring knowledge kembali digelar kementerian negara bkn). para, dengan menghadirkan bupati dalam kesempatan itu, deputi kelembagaan dan banyuwangi, abdullah azwar anas. daerah tatalaksana kementerian para rini widyantini ini merupakan salah satu pemda yang sudah mengatakan, dengan sharing knowledge ini diharapkan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis dapat mempercepat pelaksanaan gov seluruh elektronik. instansi pemerintah. setelah ini kita akan merumuskan menteri para aman abdur mengatakan, banyak aplikasi umum yang nantinya harus digunakan seluruh daerah yang sudah melakukan inovasi lebih dulu dari instansi pemerintah pusat dan daerah," ujarnya. pemerintah pusat, termasuk banyuwangi. namun, tidak menurut rini, saat ini sudah terlalu banyak aplikasi semua daerah yang bisa dijadikan sebagai role model. yang fungsinya sama namun dalam format yang mudah mudahan ilmu ini bisa kita sebar seluruh berbeda, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran indonesia. biasanya kalau ilmu dibagi maka akan lebih belanja it. kalau kita buat satu aplikasi umum yang berkembang lagi, katanya dalam acara sharing knowledge bisa digunakan seluruh instansi maka tidak akan ada e government kementerian para. lagi pembangunan aplikasi aplikasi masing masing menurut aman, pemerintah ingin mengetahui instansi. dan pastinya akan menghemat anggaran teknik penerapan e government daerah secara lebih belanja negara, ibu rini. detail, sehingga tim yang akan membuat kebijakan e gov secara khusus rini menilai sistem pemerintahan menjadi lebih realistis. nantinya akan ada inpres yang berbasis elektronik yang dimiliki kabupaten banyuwangi mewajibkan seluruh instansi pemerintah melaksanakan sangat bagus, karena bisa mengatasi masalah ego pemerintahan berbasis elektronik, kata aman. sektoral dari birokrasi dan berhasil melakukan integrasi selain kabupaten banyuwangi, ada beberapa sistem. banyuwangi juga berhasil melakukan manajemen daerah yang diundang kementerian para untuk perubahan, khususnya terkait pns. dalam birokrasi, melakukan sharing knowledge. diantaranya kabupaten saya pernah sampaikan bahwa proses bisnis teknologi bojonegoro, kota surabaya, kota yogyakarta, dan bukan satu satunya cara untuk membenahi masalah provinsi jawa tengah. selain itu, dari instansi pusat infrastruktur melainkan juga membenahi tata kelola ada kementerian komunikasi dan informasi kominfo), pemerintahan, ibu rini. (ns) sekretaris negara setneg), dan badan kepegawaian edisi |
ssarana dan prasarana kerja lingkungan pemerintahpendapatan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat dppkad adalah dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah kabupaten magelanggeliiidisasi indeks biaya lingkungan pemerintah daerah. skpd menyusun ribu dan ribu untuk tahun anggaran berikutnya pada awal tahun anggaran berkenaan. ribu dan ribu yang telah disusun oleh skpd sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah melalui kepala dppkad untuk diteliti. kepala dppkadbupati menetapkan tim penyusun kbd dan dpmd. (s5) hasil penelitian atas ribu dan ribu sebagaimana dimaksud pada dituangkan kbd dan rkpbmd yang ditetapkan dengan keputusan bupati. contoh format dokumen ribu dan ribubab iii penganggaran kebutuhan barang milik daerah kbd dan rkpbmd sebagaimana dimaksud dalammelalui kepala dppkad sebelum penyusunan rka skpc.g. kepala dppkadkabupaten nnananan nana kanan ana aaaaaa rencana kebutuhan barang unit (ribu) tahun anggaran merk type jumlah harga satuan jumlah kode nama jenis barang 7kurang barang biaya rekening lo. ho000004 mengetahui knaaaaananaanaag kananaaana ana anaanaanananan kepala skpd pengurus barang bupati magelang, ttd zaenal arifinskpd nan ann pena penataan kabupaten nan ann pena penataan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit (ribu) tahun anggaran . nama uraian lokasi kode jumlah perang kode ket jenis barang pemeliharaan barang barang rp) rp) rekening ll. mengetahui danmananang mena aaaaaa kepala skpd pengurus barang nip lele nenas nip len nenek nenek nanas bupati magelang, ttd zaenal arifintata kota, desersi han dan pertamtata kota, kebersihan dan pertamanantata kota, kebersihan dan pertamanan kabupaten tanjung jabung timur, kepala dinas adalah kepala dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan kabupaten tanjung jabung timur. bab susunan organi sasi susunan organisasi dinas tata kota, kebersihan dan pertamankebersihan dan pertamanurusan dan pengelolaan sampah mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pengurusan dan pengelolaan sampurusan dan pengelolaan sampah: mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan teknis pengurusan dan pengelolaan sampahperencanaan dan pembangunan dibidang pencatatan sipil khususnya kegiatan pengurusan dan pengelolaan sampah: menghimpun dan penyiapan penyusunan petunjuk teknis dibidang kebersihan yang meliputi kegiatan pengurusan dan pengelolaan sampahgurusan dan pengelolaan sampah, menyiapkan bahan keperluan analisa data pengurusan dan pengelolaan sampah, menyiapkan bahan kegiatan rapat pertemuan pada seksi pengurusan dan pengelolaan sampahurusan dan pengelolaan sampahurusan dan pengelolaan sampahelolaan pasar mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pengelolaan plolaan pasar: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan teknis pengelolaan pasarpasar: menghimpun dan penyiapan penyusunan petunjuk teknis dibidang pengelolaan pasar: menyiapkan bahan keperluan analisa data pengelolaan pasargelolaan pasarlolaan pasarlolaan pasarbidang pemadam kebakaran mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan dibidang pemadamnegan bidang pengendalian dan penanggulangan kebakaran: cc. mencari, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian dan penanggulangan kebakaran, mengiventarisasikan seluruh permasalahan permasalahan dibidang pengendalian dan penanggulangan kebakaran dan memberikan solusi pemecahan masalah: menyusun bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dibidang pengendalian dan penanggulangan kebakaran, membuat program untuk pengadaan bahan, peralatan dan alat komunikasi pengendalian dan penanggulangan kebakaran, menjaga dan memelihara mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran lainnya agar selalu siap untuk dipergunakan setiap saat: menjaga dan memelihara saluran komunikasi telepon, radio komunikasi dsb) untuk layanan informasi kebakaran agar selalu siap setiap saat: mengiventarisir lokasi lokasi rawan kebakaran dan rencana pengendalian bahaya kebakaran: melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dibidang penanggulangan kebakaran kepada publikksi penanggulangan kebakarannanggulangan bencana kebakaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan penanggulangan bencanaanggulangan bencana kebakaran cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan teknis penanggulangan bencanaanggulangan bencana kebakaran: menghimpun dan penyiapan penyusunan petunjuk teknis penanggulangan bencanaanggulangan bencana kebakaran, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penanggulangan bencana kebakaranggulangan bencana kebakaran dalam bentuk format baku, melakukan bimbingan dan pembinaan tugas dan kepegawaian dilingkungan penanggulangan bencana kebakaranggulangan bencana kebakarhubungan kerjasama antar lembaga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan hubungan kerjasama antar lembhubungan kerjasama antar lembaga, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan teknis hubungan kerjasama antar lembagahubungan kerjasama antar lembaga, menghimpun dan penyiapan penyusunan petunjuk teknis hubungan kerjasama antar lembagahubungan kerjasama antar lembaga,hubungan kerjasama antar lembaga dalam bentuk format baku, melakukan bimbingan dan pembinaan tugas dan kepegawaian dilingkungan seksi hubungan kerjasama antar lembagaseksi hubungan kerjasama antar lembagasosialisasi pencegahan kebakaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan sosialisasi pencegahansosialisasi pencegahan kebakaran, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan teknis sosialisasi pencegahansosialisasi pencegahansosialisasi pencegahan kebakaran:seksi sosialisasi pencegahan kebakaransosialisasi pencegahan kebakaran, melakukan kegiatan pelaporan secara tertulis maupun lisan kepada kepala dinasantor tata kotdata dan informasi: seksi perencanaan: seksi pengawasan, evaluasi dan pelaporan. bidang tata ruang seksi pengawasan rencana tata ruang kabupaten, seksi pengawasan dan pemanfaatan ruang, seksi promosi tata ruang. bidang kebersihan seksi kebersihan dan pertamanan, seksi pengurusan dan pengelolaan sampah: seksi pengelolaan pasar. bidang pemadam kebakaran seksi penanggulangan bencana kebakaran: seksi hubungan kerjasama antar lembaga, seksi sosialisasi pencegahan kebaktata kota, kebersihan dan pertamtata kota, kebersihan dan pertamantata kota, kebersihan dan pertamanan, pelaksanaan ketatausahaan dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan: pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang tata kota, kebersihan dan pertamanan: pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf dinas tata kota, kebersihan dan pertamtata kota, kebersihan dan pertamanan, pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang tata kota, kebersihan dan pertamantata kota, kebersihan dan pertamantata kota, kebersihan dan pertamatata kota, kebersihan dan pertamanan:tata kota, kebersihan dan pertamanantata kota, kebersihan dan pertamanan,binatata ruang kota, kebersihan dan pertamanan: melaksanakan perencanaan pengembangan kawasan kawasan untuk pembangunan fisik kota, kebersihan kota dan penanggulangan kebakaran, menyiapkan data untuk bahan perencanaan program kegiatan satuan kerja dinas tata kota, kebersihan dan pertamantata kota, kebersihan dan pertamanan:tata kota dan kebersihtata ruang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan dibidangtata ruang: mengiventarisir seluruh permasalahan teknis bidang tata ruangprogram kerja pembinaan tata ruang kabupaten sesuai dengan rencana umum tata ruang kabupaten putra)tata ruangtata ruanggawasan rencana tata ruang kabupaten mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pengawasan rencana tata ruang kabupate kabupaten: mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan teknis pengawasan dan pemanfaatan ruang kabupaten kabupaten: menyiapkan bahan untuk keperluan penyusunan pengawasan dan pemanfaatan ruang kabupaten untukkabupate kabupatenkabupateata ruang: kepala seksi pengawasan dan pemanfaatan ruang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pengawasan dan pemanfa: mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan teknis pengawasan dan pemanfaatan ruang: menyiapkan bahan bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja pengawasan dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan bulanan, triwulan, tahunan,seksi promosi tata ruang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan promosik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan promosi tata ruang, mengiventarisi seluruh permasalah teknis promosi tata ruangromosi tata ruang,romosiromosiromosi tataromosi tatabidang kebersihan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kebersbersihan: mengivenarisir seluruh permasalahan permasalahan teknis bidang kebersihan dan memberikan alternatif pemecahan masalah, mengumpulkan referensi bahan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan dan pembangunan dibidang kebersihanbersihan, menyiapkan bahan analisa dibidang kebersihan: menyiapkan bahan kegiatan rapat pertemuan rutinbulanan, triwulan, tahunan serta membuat laporan hasil rapat pertemuan pada bidang kebersihbersihbersihankebersihan dan pertamanan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam memaksakan urusan kebersihan dan pertamakebersihan dan pertamanan: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan teknis seksi kebersihan dan pertamanperencanaan dan pembangunan seksi kebersihan dan pertamankebersihan dan pertamanan: menyiapkan bahan keperluan analisa data kebersihan dan pertamankebersihan dan pertamankebersihan dan pertamananbased the factors that influence the law, the obstacles found the application progressive law are the legal factors themselves and law enforcement factors. the obstacle factor from law enforcement that there legal umbrella that regulates the application progressive law through mediation the settlement criminal cases. this obstacle the main obstacle for investigators able apply the principles restoration justice the form penal mediation the settlement criminal cases that are classified ordinary offense. because cannot denied that the principle legality still upheld indonesian criminal law. the absence law that regulates the application progressive law through penal mediation causes investigators exercise their discretionary authority. the limit criminal cases that can resolved mediation depends the case being disgraceful act the community, therefore cases that are classified minor crimes can mediated because the crime can still tolerated the community whole. the role culture owned the community also affects the mediation process carried out the police, especially the culture the lampung community where there philosophy, namely pii pesenggiri. pii pesenggiri has the meaning source motivation that everyone dynamic fight for positive values, live honorable, and respected community life. however, this pii pesenggiri the people lampung only interpreted self respect, that mediation efforts carried out the police officers through police investigators are collided the reluctant one party (victim complaint) who thinks that they make peace, their pride will hurt. the lampung community, which consists several ethnic groups, often causes problems. handling criminal cases, especially minor crimes that can resolved amicably (mediation), the cultural diversity the ethnic groups has collided. the diversity ethnic groups which course have different cultures will certainly cause problems the application mediation. for example: there legal problem where the litigants are lampung natives and immigrants, often the ethnic ego that appears stated above where self esteem the problem, not common interests. similarly, fellow natives (the lampung people) are experiencing legal problems, the self esteem between the two parties the problem, that the mediation process happened. the obstacles terms culture and society above, the authors express, are obstacles the mediation process, because the community individuals the community itself sometimes become obstacles the passage mediation solution resolving cases, especially cases minor crimes. especially the people lampung who are natives sometimes misinterpret pii pesenggiri which the pranata hukum volume nomor januari philosophy life, where the self respect meant the philosophy notjust simple meaning but has variety meanings that need re injured. iii. conclusion the application mediation the police handling cases minor crimes effort realize restoration justice. settlement criminal cases, especially minor crimes the police, practice, before delegation the case files the next stage, namely the prosecutor's office, first makes efforts, namely the mediation process between the two parties. this mediation process carried out police investigators that there solution legal problems that occur that both parties feel that they get the justice they want. based the results the research that the author did, the police officers the bandar lampung police, addressing this legal problem applying legal policies when faced with these problems. the efforts the bandar lampung police police applying the principles restoration justice several ways methods: conducting penal mediation with restoration principles. applying police discretion. the inhabiting factors for the application restoration justice principles the settlement minor criminal cases are: first, the absence legal rules governing the penal mediation process the settlement criminal cases, that police investigators must exercise the existing authority, namely discretion. second, the discretionary authority possessed the police taking steps resolve criminal cases has gap deviation, this because the authority only owned police investigators which can used exclusively the apparatus handling cases that have found the word peace. third, law enforcement officers sometimes always adhere formal realistic principles that police officers, namely investigators, override the sense justice and benefits that exist society. references faisal, menerobos positivisme hukum, yogyakarta, cangkang education. markas besar kepolisian negara republik indonesia, polman sebagai implementasi community policing bagaimana menerapkannya. putra, ketut partai dan dewa nyoman rai asmara, pengantar umum tentang alternatif penyelesaian sengketa dan perancangan kontrak, denpasar, fakultas hukum universitas udayana. pranata hukum volume nomor januari raharjo, satjipto. membangun polisi sipil, perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan, jakarta: kompas media nusantara. sitompul, beberapa tugas dan peranan polri, jakarta, cv. want jaya. law concerning the criminal procedure law law concerning the state police the republic indonesia the director general the supreme court justice the republic indonesia dju sk ps. guidelines for the implementation restoration justice circular letter the head the state police the republic indonesia number se v11 concerning the application restoration justice the settlement criminal cases pranata hukum volume nomor januari! heni siswanto? abstract police duties law enforcement has always put forward the principle formal legality investigation. the investigators performing their duties have doubt determining whether case can continued not ifa reconciliation has been met. the problems this research are determine the implementation mediation the police handling minor crime effort realize restoration justice and find out the inhabiting factors the application mediation police the effort realize substantive justice. the police officers bandar lampung often encountered cases where reconciliation was finally made that the victim revoked the report, thus, the investigators tried put forward the importance justice and experience, while the inhabiting factors included: first, the absence legal rule concerning penal mediation criminal cases. second, there was gap the application mediation the officers. third, the police officers were too firm applying the formal legal principles. suggested that the police officers need emphasize the application progressive law applying restoration justice through the authority discretion. necessary have perception adjustment implementing the principle restoration justice. further, important implement rule regarding mediation settlement criminal cases. keywords: penal mediation police institution, minor crime, restoration justice. introduction the national police the republic indonesia part the government administration whose function maintain order and order society, enforce the law, detect crime and prevent crime. the police also have function protector the community from threats and crimes that diatur the sense security and harm psychological and material, maintaining social order and order, forcing the law, more accurately forcing justice society based law. the task the police maintaining public order and security closely related human rights. because the nature the job, the police often run the risk being the public eye. highlights directed the police were both positive lecturer faculty law, universitas lampung, lecturer faculty law, universitas lampung, markas besar kepolisian negara republik indonesia sekolah staf dan pimpinan, polman sebagai implementasi community policing bagaimana menerapkannya?,, pranata hukum volume nomor januari and negative. this public spotlight not reasonable, look the mass media reports, whether printed electronic, where they report law enforcement that does not reflects sense justice, such the case minah's grandmother who stole cocoa beans and the case besar suyanto and khalil which must investigated. experience the cold prison wall for days for eating watermelon. based the forging, shows how law enforcement does not reflect human values and has benefits for both perpetrators crimes and victims. the police law enforcement officers who are close the community and are the initial gate for the community seek justice, must wise determining whether not case can advance the next stage. therefore, carrying out the criminal law the police are not like drawing straight line between two points, but full sociological and humanitarian struggles.s the police must position themselves notjustimplementing the law, where they can choose between continuing the legal process using mediation stop the legal process. according gustav radbruch, there are three basic values contained the law, namely the value justice, experience, and legal certainty. the law balanced, but reality the three legal values conflict with one another. law enforcement officials this case the police agency carrying out their duties still always priorities the regulatory aspects gathering the principle formal legality every handling criminal cases. the use this formal legality principle makes the police apparatus rigid forcing the law. handling cases that are not what mandated law, the police officers are considered have committed irregularities, even though they are carried out with the aim justice and experience. such assumptions have resulted the police ending continue the process the criminal justice system compared carrying out effective case settlements with mediation between two parties obtain justice. essence, people complain about their legal problems because they want justice, therefore the police the front line the criminal justice system has large enough share and role. investigators not have priorities formal legalise that pursues legal certainty every handling criminal cases. police investigators should not only use logic and law, but also use conscience, such empathy, honesty, and courage. because the law does not exist for itself, but human values achieve justice, welfare, and human happiness. police investigators handling cases minor crimes are certainly faced with choice between legal certainty with justice and experience. therefore, carrying out their duties, police investigators have the discretionary authority sitompul, beberapa tugas dan peranan polri, cv. want jaya, jakarta, satjipto raharjo, membangun polisi sipil, perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan, kompas media nusantara, jakarta, faisal, menerobos positivisme hukum, cangkang education, yogyakarta, ibid, pranata hukum volume nomor januari determine the actions taken. understanding the concept police discretion simply understand that the police have the authority make decisions choose various actions resolving criminal cases they handle based the law based situations and conditions, according the considerations and decisions their conscience the public interest. police discretion can indirectly used implementing mediation handling cases between the two parties, perpetrators and victims, resolve legal issues both achieve justice and experience, which are the objectives the law. that the police can become heroes for their nation, making the right choices their work. mediation form dispute resolution outside the judiciary (non litigation) with the help other people third parties who are neutral and imperial and not decision maker called mediator. the goal here reach agreement resolve the dispute they are facing without anyone feeling defeated. the resolution legal issues through mediation provide the best legal dispute resolution between the two parties, where neither party wins loses. the advantages resolving dispute using mediation are many, including low cost, fast, satisfying the disyuting parties because cooperative, preventing the accumulation cases, eliminating grudge, strengthening friendly relations, and being able strengthen and maxsize the function the judiciary resolving disputes addition court proceedings. which adjudicative. the application mediation the settlement criminal cases the police addition fulfilling sense justice the community can also support crime prevention efforts. this because the perpetrator minor crime threatened with short sentence which can resolved mediation efforts, but sometimes forward the court level which the end undergoes period confinement (prison) correction institution. that the results can worse due the scope association the correction institution. the problem that will discussed this paper how the application mediation the police handling minor crimes effort realize restoration justice and the factors that finder the application mediation the police realize substantive justice. sitompul, beberapa tugas dan peran polri, cv. want jaya, jakarta, saitjipto raharjo, op. cit., ketut partai dan dewa nyoman rai asmara putra, pengantar umum tentang alternatif penyelesaian sengketa dan perancangan kontrak, fakultas hukum universitas udayana, denpasar, pranata hukum volume nomor januari ii. discussion application mediation the police handling minor crimes effort realize restoration justice the investigation criminal case begins with report complaint about incident criminal case experienced known the public the police. before receiving the report, the investigator assistant investigator together with the police service center officer will first study the report from the public into the criminal civil realm. after the police report made, the investigator assistant investigator will carry out series investigative and investigative steps make light crime and determine the suspect. the settlement criminal cases the investigation stage marked letter from the prosecutor's office that the case file declared complete and then the suspect, along with the case file will transferred the prosecutor's office for the prosecution process. the settlement criminal cases can also the form stopping the investigation issuing termination investigation order sp3) issued authorized police official. the reason for the issuance sp3 article paragraph the criminal procedure code follows: the investigator stops the investigation because there not enough evidence, the incident does not constitute criminal act, the investigation terminated for the sake law, the investigator will notify the public prosecutor". the reason for the investigation terminated for the sake law there are reasons for the abolition the right sue and the loss the right carry out crime, namely, among others, because debris idem, the suspect dies because the case has expired. the case also considered completed the case has been revoked the special rapporteur for criminal case categorized complaint offense. complaint offense mean offense that are usually processed there are complaints reports from people who are victims criminal acts, for example, cases defamation article the criminal code), theft the family article the criminal code). criminal cases that are categorized ordinary offense must still processed investigators even though there has been relocation from the complaint based the peace between the reporting party and the reported party. investigators always priorities formal legalise, then the community's sense justice will not fulfilled. the application progressive law investigators needed such conditions that the legal objectives can achieved. the application mediation the police, especially investigators, effort implement realize restoration justice, this applied the police not only minor crimes but ordinary crimes. the efforts the police officers are intended for the benefit the people society large where the application the pranata hukum volume nomor januari law does not always have the form suffering (criminal sanctions), but creating justice for victims and making suspects aware their mistakes the best way out create better society. the implementation the settlement ordinary criminal cases, including minor crimes described the respondents above, effort implement restoration justice law enforcement the police. this effort line with progressive legal thinking determining whether the case handled will continued the next stage not. what the basic thought progressive law brought satjopto raharjo, that law for humans, not humans for law. investigators must try place the law means achieve the goals desired humans individuals, groups, and communities, not the other way around because they have collided with existing legal procedures (formal legalise) that the legal goals that humans want are not achieved. based the results interviews with the application penal mediation realize restoration justice, according the results interviews with rinaldi sucipto and andre jaya saputra, that the face relocation reports criminal cases that are classified ordinary offense, investigators must take steps implementing restoration justice. this done editing the parties involved and trying restore the damage caused result crime. efforts repair the damage are accompanied efforts improve the relationship between victims and perpetrators well the community. community relations are improved involving elements the local community such the head the rt, rw, lurah, and on, who have positions the community. the settlement mechanism with restoration justice can place the position the community not only observers, but also play active role supervising the implementation the results the agreement which the settlement criminal cases. the application restoration justice with penal mediation indeed solution outside the provisions the legal system. however, the application penal mediation police investigators seen from the point view justice and benefit, both from the side victims and suspects criminal acts, that sometimes legal certainty ruled out. the advantages and disadvantages resolving criminal cases outside the system that are not recognized applicable formal law, restoration justice has become necessity society. because itis very closely related the principles and culture the community which more concerned with liberation and consensus solve problem, but has not been accommodate the formal law that modified the criminal code and the criminal procedure code which still filled with colonial cultural heritage. the settlement ordinary criminal cases prioritizing restoration justice can said manifestation the implementation progressive law because pranata hukum volume nomor januari basically, the main goal the interests the community. this case, police investigators place the law more line with what desired the community, that the true legal objectives can achieved. implementing penal mediation effort apply the principles restoration justice, placing the police investigators the criminal justice system the front line, that the police are required able select choose which cases are appropriate submitted the court stage not, which are based statutory regulations. without the sorting cases the police investigators the time the investigation, there will build cases which ultimately results coefficient handling cases for all parties. investigators the bandar lampung police carrying out their investigative duties criminal case previously stated, always consider continuing the case they are handling the next stage, namely examination before the court. police investigators tend focus editing cases that are considered have small losses and can resolved amicably. this situation, the investigator uses his authority the form police discretion the investigation. the application mediation means realizing the principle restoration justice through police discretion based the reasons, namely: the existence peace between the complaint and the reported party. investigators the time carrying out the stages the investigation are often faced with position where both parties have forgiven each other, compensate for the losses injured, and withdrawn the report the police result peace. the relocation the report case that classified not complaint offense, actually police investigators can continue the judicial process, but certain cases that not diatur the public and the resulting loss small, bandar lampung police investigators take the policy not proceed with the case the judicial process. next. the steps taken police investigators use police discretionary measures prioritizing the principles justice and experience, even though legal certainty ruled out. based the presentation the informan above, shows that the police dealing with crimes, especially minor crimes, always try mediate the main solution handling these cases. the application mediation the best solution resolving crimes (especially minor crimes) based the idea that the impact caused the crime can still tolerated, that the resulting conditions can reversed. the punishment paradigm known restoration justice, where the perpetrator repairs the harm has caused the victim, family, and society. police investigators the bandar lampung police are aware that the law not something that cannot changed. the law must follow the dynamics people's lives. when investigators emphasize legal certainty, the sense justice and benefit will not fulfilled. carrying out their duties, police investigators try better pranata hukum volume nomor januari understand what the parties want report, where police officers represented police investigators try override legal certainty able fulfill the wishes the parties through the peace process. the resolution criminal cases the police using restoration justice approach focused efforts transform the mistakes made the perpetrators with remedial efforts. included this effort the improvement relations between the parties related the incident. the application restoration justice the police through mediation efforts settlement crime involves all interested parties, namely the perpetrators crimes and victims crimes jointly seek solutions and the same time seek solutions that will produce the best results, namely sense justice for each party. (restoration justice). restoration justice concept thought that responds the development the criminal justice system focusing the need for community involvement and victims who feel excluded from the mechanisms that work the current criminal justice system. restoration justice can implemented the settlement criminal cases through the actions the police applying mediation process resolving cases outside the court through peaceful efforts that priorities the best settlement, which can used means resolving disputes through the court process. settlement cases through out of court mechanism the police through mediation process currently very common and acceptable the community because perceived more capable reaching sense justice, although practitioners and legal experts believe that adr can only applied civil cases, not for resolve criminal cases. the settlement criminal cases through mediation the police cannot separated from legal ideals that are based legal philosophy, namely justice (law justice), and the legal principle the case settlement process which refers written sources law and unwritten sources law. therefore, the mediation pattern carried out the police must refer the values justice, the value legal certainty, and experience. meanwhile, the applied legal norms must take into account the philosophical, juridical, and sociological grounds. factors inhabiting the implementation mediation the police efforts achieve substantive justice the settlement criminal cases that are categorized ordinary offense (not complaint offense) often contradict existing formal procedures, when both parties have found peace. bandar lampung police investigators with their initiative apply progressive law take policies not advance criminal cases there peace and the victim withdraws the report. however, there are limitations taking pranata hukum volume nomor januari discretion, effort implement substantive justice. this because that the policies took still have good for the community. based the results interviews conducted, the authors see that there are obstacles the application law the settlement criminal cases with factors that influence the settlement minor crimes the bandar lampung police, namely the difficulty giving direction the victim resolve the case the police level only, but there are victims who often insist going court. after the police gave input and gave many explanations regarding the consequences that the victim would receive she wanted proceed the court, was there was split within. these inhabiting factors are follows: the legal factor itself. the practice applying the law, there often conflict between legal certainty and justice, this happens because the understanding justice abstract, while legal certainty normative procedure. so, essence, the implementation law does not only include law enforcement, but also peace maintenance, because the implementation the law process harmonization between the values the rules and real behavior patterns that aim achieve peace. law enforcement factors. the inhabiting factors law enforcement from the side law enforcement include: first, the limited ability socialite with the community, second, the lack community aspirations, third, the lack innovation creativity law enforcement carrying out their duties. factors facilities facilities that support law enforcement officers. facilities and infrastructure factors are supporting factors that are needed law enforce, without these supporting factors will result less flexibility and effectiveness law enforcement efforts due inadequate supporting facilities for law enforcement officials. community factors. the attitude the people who are not aware the police's duties are not supportive, and fact, most are aesthetic and consider the task law enforcement solely police matter, and reluctant involved witnesses, and on. this one the inhabiting factors law enforcement. cultural factors. everyday culture, people often talk about culture. culture has very large function for humans and society, namely regulating that humans can understand how they should act, act, and determine their attitudes when they relate other people. thus, culture basic line behavior that establishes rules about what do, and what not do. pranata hukum volume nomor januari |
"tclsatuan biaya masukan yang berlaku untuk satu kementerian negara lembaga tertentu dan bersifat menambah penghasilan bagi pegawai harus, bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanan lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan, sekretaris jenderal atas nama menteri keuangan melalui surat nomor: mk. tanggal april telah mengusulkan biaya operasi patroli laut dan atau udara dan pengamanan penyelamatan instalasi sarana operasi sebagai pengganti uang pengamanan dan penyelamatan instalasi atau sarana pemberantasan penyelundupan lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai yang sebelumnya ditetapkan melalui, distribusi maw jdih kemenkeu menteri keuangan republik indonesia mengingat. bea dan cukai kementerian keuangan. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: standar biaya honorarium operasi patroli laut dan atau udara adalah satuan biaya honorarium yang diberikan kepada awak kapal patroli laut dan atau udara dalam rangka pelaksanaan operasi patroli laut dan atau udara lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan. standar biaya honorarium pengamanan penyelamatan instalasi sarana operasi adalah satuan biaya honorarium yang diberikan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan serta penyiaran kesiapan instalasi sarana lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan. operasi patroli laut dan atau udara adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan atau cukai, koordinasi dengan administrasi pabean negara lainnya, kegiatan pertahanan dan keamanan laut, kegiatan penegakan hukum, berbantuan dalam kegiatan search and rescue sar) berkenaan dengan keadaan darurat, berbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara. instalasi sarana operasi adalah sarana penunjang teknis dalam rangka penindakan dan penyidikan lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan yang meliputi instalasi kapal patroli, instalasi stasiun radio, instalasi stasiun radar pantai, instalasi bengkel induk dan bengkel bantu, instalasi gudang logistik induk dan gudang logistik bantu, serta unit anjing pelacak narkotika. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id ih vu, lan semua menteri keuangan republik indonesia nan honorarium sta san sta tayang bengkel: bengkel juru teknik radio orang hari montir teknik orang hari montir nautika orang hari montir teknik radiogudang logistik induk dan gudang logistik bantu (an domestik "ee balistik penilai pembekalan orang hari penilik pembekalan orang hari pengatur pembekalan orang hari pengamat pembekalan orang hari juru pembekalan orang hari standar biaya honorarium pengamanan penyelamatan instalasi sarana operasi pada unit anjing pelacak narkotika jenis satuan biaya honorarium satuan ten lan pawang yang melakukan pelacakan orang hari pawang yang tidak melakukan orang hari pelacakan distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id tg, iii seat pan sana menteri keuangan republik indonesia keterangan istilah kelas hi, in, iv, vi) klasifikasi ukuran kapal panjang kapal ukuran panjang kapal dengan satuan meter . ukuran tenaga mesin kapal dengan satuan kilo watt s.t tenaga mesin kapal berat kapal ukuran berat kapal dengan satuan gross tonnage fpb fast patrol boat kapal patroli cepat)kayu material lambung kapal dari kayu speedboat kapal patroli direktorat jenderal bea dan cukai dari bahan fiber dengan mesin tempel bosan kepala kerja seluruh bintara dan tamtama bagian decjmum kepada bag kementerian guru | ) pink wae nip ana distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id mega) kat menteri keuangan republik indonesia jenis dan besaran standar biaya honorarium operasi patroli laut dan atau udara diberikan kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan operasi patroli laut dan atau udara pada instalasi kapal patroli dan sesuai dengan surat perintah pejabat yang berwenang. besaran standar biaya honorarium operasi patroli laut dan atau udara .kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan operasi patroli laut dan atau udara sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan uang harian perjalanan dinas selama pelaksanaan penugasan dimaksud. jenis dan besaran standar biaya honorarium operasi patroli laut dan atau udara sebagaimana.besaran standar biaya honorarium pengamanan penyelamatan instalasi sarana operasi diberikan kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan pengamanan penyelamatan instalasi sarana operasi sesuai dengan surat perintah pejabat yang berwenang.jenis danuang pengamanan dan penyelamatan instalasi sarana pemberantasan penyelundupan lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. lte distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id m"in persia bagian,t.u. kementerian ban sisi giants pn, nip distribusi www .jdih.kemenkeu. pen uan menteri tujuan, publik indonesia nomor inka gap ppi eren enanoyan keuangan menteri keuangan republik indonesia standar biaya honorarium operasi patroli laut dan atau udara standar biaya honorarium operasi patroli laut nahkoda orang hari komandan patroli orang hari mualim orang hari wakil komandan patroli orang hari masinis iii orang hari distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id abe ran menteri keuangan republik indonesia d standar biaya honorarium operasi patroli udara besaran biaya rp) jenis satuan fixed wing rotary wing biaya satuan honorarium flight flight hour ground hour ground duty) duty) captain pilot orang hari pilot orang hari engineer orang hari ya. kepala bagan t.u. kementerian tirto nip distribusi www jdih.kemenkeu. lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia sma tentara pmk. standar biaya honorarium operasi patroli laut a en dan atau udara dan pengamanan penyelamatan inn sea instalasi sarana operasi lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuanganlaut satan biaya per orang per hari ro) kelas kelas! kelas kelasi kelas kelas jenis satuan kw2t3 kw2t3 ti3 sts books no, biaya 2x1750 2x2500 2x1750 2xt000 2x40. sookwat tee aan well0 plo0 men persen vev (sebanpdar nama ara ram nahkoda komandan patroli kepala kamar mesin mualim mualim masinis mualim iii wakil komandan patroli masinis iii radio operator juru listrik anggota patroli bosan. distribusi dih.kemenkeu mao menteri keuangan republik indonesia nam besaran biaya per orang per hari rp): can kelas kelasi kelas iii kelas iv| kelas kelasi, "m3 jenis satuan kosis kis rae sat godaan biaya 2x1750 2x2500: 2x1750 2x1000. 2xd00: stokwat. hambamu ena ana mandor kelasi deck s.90o0o| s5. s5.s00| kelasi mesin s5. wiper) tukang masakudara kapal patroli udara besaran biaya rp) anan satuan fixed wing rotary wing gan ata onugtouna. omgrotnd basel thn base) captain pilot orang hari pilot orang hari engineer orang hari distribusi www .jdih.kemenkeu. len menteri keuangan republikandonesia ground support kapal pawai udara chief flight operation orang hari . chief engineer orang hari me" engineer orang hari assistant flight operation orang hari mechanic orang hari assistant mechanic can hariio pengawas telekomunikasi orang hari penilai elektronika orang hari ten penilik telekomunikasi orang hari penguji elektronika orang hari pengatur telekomunikasi orang hari teknisi elektronika orang hari fitoemamtese timuran| distribusi www dih kemeja remas menetapar pantai kepala stasiun radar orang hari penguji elektronika orang hari operator radar orang hari teknisi elektronika orang hari oo. operator radar pembantubengkel induk dan bengkel bantu jenis satuan biaya satuan besaran biaya rp) seo tanduk: bantu ? penilai teknik orang hari penilai nautika orang hari penilai elektronika orang hari penguji teknik orang hari penguji nautika orang hari penguji elektronika orang hari teknisi teknik orang hari teknisi nautika orang hari teknisi elektronika orang . hari pengamat teknik orang hari pengamat nautika orang hari distribusi www ih kemenyan |
rubahan.i.ai atau pajak pertambahan nii.fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengahbahwa untuk memberikan kepastian hukum clan kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah serta mendukung berkembangnya industri kecil dan menengah, perlu mengatur kembali ketentuan mengingat mengenai pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil1. beberapa ketentuan dalan1dan menengah, yang selanjutnya disingkatemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah11 yang selanjutnya disebut kite ikm adalah kemudahan111pmenyerah.an produksi ikm. barang dan atau bahan adalah barang dan atau bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas, yang diimpor dan atau dimasukkan dengan fasilitas kite ikmbasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan barang dan atau bahan pada barang lain. barang dan atau bahan rusak adalah barang dan atau bahan yang mengalami kerusakan dan atau penurunan standar dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan menghasilkan hasil produksi yang tidak men1penuhi kualitas standar mutu. hasil produksi rusak adalah hasil produksi yang mengalami kerusakan dan atau penuh1nai1 kualitas standar mutu. penyerap1an produksi ikm adalah kegiatan menyerahkan hasil produksi ikm. mesin adalah setiap mesin, permesinan, termasuk peralatan, atau perkakas, yang digunakan untuk proses produksi. barang contoh adalah barang contoh untuk menunjang kegiatan proses produksi yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor dan atau penyerahan produksi ikmdiolah1 adalah kegiatan pengolahan barang dan atau bahan yang bertujuan untuk menghasilkan uksi yang mempunyai nilai tambal1. dipasang adalah kegiatan untuk memasang dan atau melekatkan komponen barang dan atau bahan pada bagian utama barang lain sehingga menghasilkan hasil produksi yang mempunyai nilai tambah. sentra industri kecil dan atau menengah yang selanjutnya disebut sentra adalah sekelompok industri kecil dan atau menengah1 dalan1 wilayah1 yang sama, terdiri dari paling sedikit (lima) u.nit asal1a yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan barang dan atau bahan sejenis, dan atau melakukan proses produksi yang sama. tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tern pat, 1n11ta1 pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. tern pat penyelenggaraan pameran berikat adalah11 pabean untuk dipamerkan. toko bebas bea adalah1 tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah1 pabean untuk dijual kepada orang tertentu. tempat lelang berikat adalah1 tern pusat logistik berikat adalah1 tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah1 pabean dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah1 pabean, dapat disertai (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalamjangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut kawasan bebas adalah1 suatu kawasan yang berada dalam wilayah1 hukum negar_a kesatuan republik indonesia yang terpisah1 dart daerah1tal1, dan cukai. menteri adalah mente1undang undang kepabeanan undang cukai. sesuai dengan dan undang ketentuan dan diubah, dihapus, dan diantara dan disisipkan (satu) yakni (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut: fasilitas kite ikm dapat diberikan kepada: badan usaha berskala industri kecil atau industri menengah;setelah ditetapkan sebagai ikm atau konsorsium kite. ikm atau konsorsium kite yang diberikan fasilitas kite ikm sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan fasilitas pembebasan mesin dan atau barang contoh. dihapus. fasilitas kite ikmuntuk ekspor dan atau penyerahan produksi ikm. fasilitas pembebasan mesinmesin dengan ketentuan sebagai berikut: mesin digunakan dengan tujuan untuk pengembangan industri yang meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan atau restrukturisasi alat alat produksi untuk meningkatkan jumlah, jenis, dan atau kualitas hasil produksi; dan mesin wajib digunakan untuk proses produksi dalamjangka waktu (dua) tahun sejak impor dan atau pemasukan mesin. sa) fasilitas pembebasan barang contohcontoh dengan ketentuan sebagai berikut: barang contoh digunakan dengan tuju~ untuk menunjang kegiatan proses produksi yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor; kriteria dan ketentuan lain terkait fasilitas pembebasan barang contoh sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai, pembebasan bea rasuk untuk impor barang contoh; dan ketentuan jumlah barang contoh yang diberikan fasilitas pembebasan dapat ditentukan lain oleh kepala kantor pabean berdasarkan pertimbangan rnanajernen risiko dan rnernperhatikan tingkat kewajaran. bea masuk sebagaimana dimaksud pada dan sa), termasuk bea masuk tambahan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kriteria industri kecil sebagaimana dimaksud dalan adalah sebagai berikut: merupakan usaha ekonomi produktif atau rnerniliki kegiatan pengolahan, perakitan dan atau perdagangan; dan rnernpaling ban yak rpl. (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha apabila menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal penilik; kekayaan bersih lebih dari rp50. (lira puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp500. (lira ratus juta rupiah); ataukriteria industri menengah sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki kegiatan pengolahan, perakitan dan atau pemasangan; dan memlebih dari rpl. (satu miliar burial i) sampai dengan paling ban yak (lima las miliar rupiah); kekayaan bersih lebih dari rp500. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rpl0. (sepuluh miliar rupiah); taukayaan bersih sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka merupakan hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban. nilai kekayaan usaha (aset) sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana, dan prasarana, kecuali modal kerja. dalam hal salah satu kriteria skala industri yang dimiliki oleh badan usaha menunjukkan skala industri yang lebih besar, badan usaha dikategorikan dalam skala industri yang lebih besar. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk mendapatkan fasilitas kite ikm, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut: berskala industri kecil atau industri menengah sebagaimana dimaksud dalam atau melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan atau pemasangan bahan baku untuk tujuan ekspor; dalam hal seluruh atau sebagian bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dart luar daerah pabean: telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf paling singkat (dua) tahun; atau telah memiliki kontrak penjualan ekspor dalam hal badan usaha melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf kurang dart (dua) tahun; dalam hal seluruh bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, badan usaha telah memenuhi realisasi ekspor paling sedikit (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan tahunan selama jangka waktu (dua) tahun terakhir; merupakan badan usaha yang terdiri send_iri,kecil lain, usaha menengah lain, atau usaha besar; memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi yang berlaku untuk waktu paling singkat selama (dua) tahun untuk tempat melakukan kegiatan produksi dan tempat penyimpanan barang dan atau bahan, mesin, serta hasil produksi; bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang yang die1ikan: fasilitas kite ikm sebagaimana dimaksud dalam dan fasilitas pembebasan mesin dan atau barang contoh sebagaimana dimaksud dalam dan bersedia bertanggungjawab dalam hal terjadi penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan. untuk mendapatkan fasilitas kite ikm, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam hams mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean yanjenis, nomor, dan tanggal izin usaha beserta perubahannya, sesuai dengan peraturan perundang undangan; jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi; nomor dan tanggal kontrak penjualan ekspor, dalam hal badan usaha melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan atau pemasangan kurang dari (dua) tahun; daftar rencana barang dan atau bahan; daftar rencana hasil produksi; daftar rencana hasil produksi tujuan ekspor yang berasal dari tempat lain dalam daerah bean; daftar badan usaha penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang align disubkontrakkan; data jumlah investasi, tenaga kerja, aset, utang, dan permodalan; dataikm, seperti peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan tanggal kesiapan untuk pemeriksaan lokasi serta dilakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria. dalam hal izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat menunjukkan informasi mengenai skala industri, badan usaha harus menyertakan dokumen yang dapat menunjukkan informasi mengenai kekayaan bersih, nilai investasi, atau hasil penjualan tahunan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan sebagaimana dimaksud dalamn1buktikan kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah1 sehingga berbunyi sebagai berikut: atas permohonan sebagaimana dimaksud dalan1 dalam waktu paling lambat (tiga) hari ke1ja sejak tanggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasimenerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. badan usaha ya11g mengajukan per1honor1 sebagain1ana dimaksud dalam harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan gambaran umum badan asal1an1 hal permohonan sebagaimana dimaksud pala disetujui, kepala kantor pabean atas nama menteri menerbitkan keputusan pemberian fasilitas kite ikm clclan fasilitas pembebasan mesin clan atau barang contoh. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pala ditolak, kepala kantor pabean menyampaikan surat pe1beritahukan dengan menyebutkan alasan penolakan. persetujuan atau penolakan sebagaimana climaksucl pala atau' diberikan paling lambat (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana climaksucl pala diterbitkan. keputusan pemberian fasilitas kite ikm tidak dapat diberikan kepala: bacaan usaha yang pernah melakukan tindak pidana bilang perpajakan, kepabeanan, dan atau cukai; bacaan asal1a yang pimpinan, anggota direksi, dan atau komisarisnya pernah melakukan tindak pidana bidang perpajakan, kepabeanan, dan atau cukai; clan atau badan asal1a yang telah dinyatakan pailit oleh pengalihan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama jangka waktu {sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan atau penetapan pailit. badan usaha yang telah ditetapkan sebagai hams: menyampaikan laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas kite ikm, capaian indikator kinerja utama {key pei romance indicator) yang telah ditargetkan, serta target indikator kinerja utama {key performance indicator) periode berikutnya; dana,an dapat dibedakan dengan bai ang yang bukan berasal dari fasilitas kite ikm. ketentuan ditambah {sepuluh) yakni sampai dengan sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan pemberian fasilitas kite ikm, ikmpemberian fasilitas kite ikm untuk diterbitkan perubahan atas keputusan pemberian fasilitas kite ikmla tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan. kepala kantor pabean dapat me1cn1bat: (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, jika permohonan permohonan diterima secara lengkap, jika: permohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau permohonan tertulis. disampaikan secara dalam hal basil penelitian dan meme1siksaan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sesuai, kepala kantor pabean atas nama menteri menerbitkan keputusan n1mengenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas kite ikm, dan melakukan pemutakhiran data. dalam hal h.asil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak sesuai, kepala kantor pabean idenya1pakan surat pemberitaan.uan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai sebagain.ana dimaksud pada ikm dapat mengajukan permohonan pemrosesan ken1bali perubahan data ikm dengan melampirkan bukti pendukung baru. dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana lini.aktual pala yang elemen data peribadi.annya temali. disetujui oleh instansi terkait, clan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi direktorat encleral bea clan cukai, ikm menyampaikan pemberitahuan perubahan data climaksucl kepala kepala kantor pabean yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas kite ikm. kepala kantor pabean menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas kite ikm berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pala ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: konsorsium1n kite sebagaimana dimaksud dalam merupakan:yang melakukan kegiatan impor dan atau pemasukan barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh milik ikm anggota konsorsium kite, ekspor, dan atau penyerahan produksi ikm, serta memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. untuk mendapatkan penetapan sebagai konsorsium kite, badan usaha harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut: memiliki kontrak kerjasama konsorsium kite yang memuat informasi paling sedikit meliputi: jenis kegiatan usaha bersama; hak dan kewajiban konsorsium kite dan masing masing anggota konsorsium kite atas usaha bersama; pernyataan tanggung konsorsium kite dan jawab dari masing masing anggota konsorsium kite atas usaha bersaing; dan lokasi kegiatan konsorsium kite. memiliki atau menguasai lokasi tempat usaha dan atau tempat penyimpan1an barang yang menclapatkm1 fasilitas kite ikm paling singkat (dua) tahun, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi dan disertai dengan peta dan kenali. lokasi; memiliki: akta pendirian badan usai.a dan perubahan terakhir dalam hal terdapat peribadi.an atas akta pendirian badan usaha, serta surat keputusan pengesahan akta pendirian dan atau perubahan dari pejabat yang berwenang, bagi: badan usaha yang dibentuk oleh gabungan. ikm sebagaimana dimaksud pada huruf dan ikm yang ditunjuk oleh beberapa ikm dalam (satu) sentra sebagaimana dimaksud pada huruf akta pendirian koperasi dan perubahan terakhir dalam hal terdapat perubahan atas akta pendirian koperasi, bagi koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf izin usaha; daftar ikm anggota konsorsium kite; dan daftar barang dan atau bahan serta hasil produksi n1asing masing ikm anggota konsorsium kite. mampu n1melakukan kegiatan impor dan ekspor dan mendistribusikan barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh kepada ikm; bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan ha.rang fasilitas kite ikm serta fasilitas pembebasan mesin dan atau barang contoh; dan bersedia bertanggungjawab dalam hal terjadi penyalahgunaan fasilitas yang diberikan. untuk mendapatkan penetapan sebagai konsorsium kite, badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada har,us mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean yan.nomor dan tanggal kontrak kerjasama konsorsium kite; jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi asal ia; ct. non ior dan tanggal surat keputusan pengenal ian akta pendirian badan asal ia atau koperasi beserta perubahan terakhir; jenis, nomor, dan tanggal izin usaha; daftar ikm anggota konsorsium kite; daftar barang dan atau bahan serta hasil produksi masing masing ikm anggota konsorsium kite; dan tanggal kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan lokasi serta pe1paparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria. permohonan sebagaimana dimaksud padan hal permohonan sebagain iana dimaksud pada tidak dapat disainpaikai i selai mbuktian kriteria dai i syarat sebagaimana dimaksud pada atas permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam waktu paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan badan aha tau koperasi untuk dilakukan pemeriksaan lapangann1menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. badan asal ia atau koperasi yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada harus melakukan pemaparan mengenai gambaran umum kerja sama badan asal ia atau koperasi dengan anggota konsorsium kitekonsorsium kite ddan fasilitas pembebasan mesin. dalan hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ditolak, kepala kai1tor pabean menyampaikan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan. persetujuan atau penolakan sebagai.na dimaksud pada atau diberikan paling lambat (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada diterbitkan. keputusan konsorsium kite tidak dapat diberikan terhadap: badai1 aha atau koperasi yang pernah i melakukan tindak pidana dang perpajakan, kepabeanan, dan atau cukai; badan usaha atau koperasi yang anggota direksi, komisaris, dan atau pengurusnya pernah melakukan tindak pidana bidang perpajakan, kepabeanan, dan atau cukai; dan atau badan usaha atau koperasi yang telah dinyatakan1 pailit oleh pengadilan, yang telah n1mempunyai kekuatan hukum tet? p, selama jangka waktu (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai n1menjalani hukuman pidana dan atau penetapan pailit. badan usaha yang telah ditetapkan sebagai konsorsium kite harus:uan dapat dibedakan dengan barang yang bukan berasal dari fasilitas kite ikm; dan men1sang papan nan1a yang paling sedikit mencantumkan nama konsorsium kite dan status sebagai konsorsium kite pada setiap lokasi kegiatan usaha dan lokasi penyimpanandata dalam keputusan konsorsium kite, konsorsium kitekonsorsium kite untuk diterbitkan perubahan atas keputusan konsorsium kite11 pemeriksaan lapangan. kepala kantor pabean dapat memsecara lengkap, jika permohonan.'l permohonan diterima secara lengkap, jika: peran.pohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pen1siksaan lapangan; atau permohonan disampaikan secara tertulis. dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sesuai, kepala kantor pa.bean menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan konsorsium kite, dan melakukan pemutakhiran data. dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak sesuai, kepala kantor pa.bean menyampaikan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada konsorsium kite dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan data konsorsium kite dengan melampirkan bukti pendukung baru. dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksud padakonsorsium kite menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada kepala kantor pa.bean yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai konsorsium1n kite. kepala kantor pa.bean menerbitkan keputusan mengenai peribadi.an atas keputusan penetapan sebagai konsorsium kite berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubah dan antara dan disisipkan satu yakni (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut: barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh untuk ikm dapat diimpor dan atau dimasukkan dari: luar daerah pabean; pusat logistik berikat; gudang berikat; kawasan berikat; tempat penyelenggaraan pameran berikat; kawasan bebas; kawasan ekonomi khusus; dan atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh sebagaimana dimaksud pada dapat diimpor dan tau dimasukkan langsung oleh ikm atau diimpor dan atau dimasukkan oleh konsorsium kite untuk didistribusikan kepada ikm. impor dan atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada berupa mesin, dan atau barang contoh hams dilakukan(3a) untuk mendapatkan persetujuan impor dan atau pemasukan mesin berikutnya, ikm yang telah melakukan impor dan atau pemasukan mesin hams melampirkan realisasi ekspor terakhir sejak impor mesin sebelumnya. atas in1por sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada huruf yang berasal cf.ari luar daerah pabean: diberikan pembebasan bea masuk;. atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada huruf yang berasal dari luar daerah pabean:atas pemasukan sebagaimana dim3.kpud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf yang berasal dari luar daerah pabean, diberikan pembebasan bea masuk. atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf pengusaha yang menyerahkan barangwajib membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh yang diimpor dan atau dimasukkan melalui konsorsium kite sebagaimana dimaksud pada wajib didistribusikan kepada ikm anggota konsorsium kite. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan transaksi jual beli. atas pendistribusian, berlaku ketentuan sebagai berikut: dilakukan dengan menggunakan dokumen serah terima;impor dan atau pemasukan oleh ikm atau konsorsium kite sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengeluaran.an barang impor untuk dipakai,. ketentuan mengenai pembatasan impor belum diberlakukan atas: impor dan atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada (l); dan distribusi barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh oleh konsorsium kite untuk ikm anggota konsorsium kite sebagaimana dimaksud pada kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang undangan. barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh yang dimasukkan dart tempat sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf merupakan pemasukan dalam rangka impor untuk dipakai. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: atas barang impor yang tidak dilakukan pendistribusian atau yang mendistribusikannya tidak sesuai periode pendistribusian sebagain1ana dimaksud dalam ikm anggota konsorsium dibebaskan dari kewajiban pembayaran bea masuk, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas bara.ng mewah serta sanksi administrasi bidang kepabeanan dan perpajakan. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam terhadap barang dan atau bahan yang mendistribusikannya tidak sesuai dengan periode pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ikm wajib mengekspor dan atau melakukan penyerahan produksi ikm terhadap seluruh hasil produksi. ekspor dan atau penyerahan produksi ikm sebagaimana dimaksud pada merupakan pertanggungjawaban atas pemakaian banding dan atau bahan yang terkandung dalam hasil produksi termasuk sisa proses produksi (waste scrap). penyerahan produksi ikm sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan kepada:dalam rangka ekspor barang gabungan; tak bebas bea yang berlokasi di: terminal keberangkatan bandar udara internasional kawasan pabean; terminal keberangkatan internasional pelabuhan utama kawasan pabean;; dan; kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan; konsolidator barang ekspor pusat logistik berikat; dan atau penyedia barang ekspor pusat logistik berikat. ekspor dan atau penyerahan produksi ikm sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui konsorsium kite. penyerahan produksi ikm kepadasebagaimana dimaksud pada huruf berlaku ketentuan sebagai berikut: hasil produksi ikm digabungkan dengan hasil produksi ikm lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas .kite pembebasan, dan atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas kite pengembalian tersebut; dan wajib diekspor dalam satu kesatuan unit. penyerahan produksi ikm sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku ketentuan sebagai berikut:penyerahan produksi ikm. atas ekspor atau penyerahan produksi ikm melalui konsorsium kite sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: dilakukan dengan menggunakan dokumen serah terima hasil produksi ikm dari ikm kepada konsorsium kite;serah terima hasil produksi ikm dart ikm kepada konsorsium kite. terhadap penyerahan produksi ikm sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian atas barang dan atau bahan. pelaksanaan ekspor dan atau penyerahan produksi ikmekspor atau tempat penimbunan berikat. contoh hasil produksi dapat diserahkan kepada pusat logistik berikat untuk dipamerkan dalam rangka ekspor, dalam jumlah. tertentujumlah contoh hasil produksi yang dapat diserahkan kepada pusat logistik berikat sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh kepala kantor pabean yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas kite ikm berdasarkan pertimbangan manajemen risiko dan memperhatikan tingkat kewajaran. penyerahan contoh hasil produksi kepada pusat logistik berikat sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas barang dan atau bahan. ikm yang melakukan impor dan atau pemasukan mesin sebagaimana dimaksud dalam wajib mengekspor sebagian atau seluruh hasil produksi. kewajiban ekspor sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu (dua) tahun sejak impor mesin. antara dan disisipkan (satu) yakni (la). sehingga berbunyi sebagai berikut: pertanggungjawaban atas impor dan atau pemasukan berupa barang contoh telah terpenuhi sepanjang: barang contoh telah digunakan untuk menunjang proses produksi sehingga menghasilkan hasil produksi; dan hasil produksi telah diekspor atau dilakukan penyerahan produksi ikm. (la) ikm harus menyampaikan pemberitahuan atas ekspor hasil produksi atau penyerahan produksi ikm yang menggunakan barang contoh. dalam hal barang contoh terbukti telah dijual sebelum digunakan untuk proses produksi yang hasil produksinya diekspor atau dilakukan penyerahan produksi ikm, ikmsanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang u ij.dangan yang mengatur ten .rang medali.ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viii monitoring, evaluasi, dan audit bagian pertama monitoring dan evaluasi kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk melakukan: monitoring dan evaluasi terhadap ikm atau konsorsium kite secara periodik dan atau sewaktu waktu berdasarkan manajemen risiko; dan monitoring dan evaluasi khusus terhadap mesin yang mendapat fasilitas pembebasan mesin sebagaimana dimaksud dalam secara periodik paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. monitoring dan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sampai dengan masa berakhirnya kewajiban pembayar mesin yang terutang. pelaksanaan monitoring dan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf ikm dan konsorsium kite wajibgunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut oleh kepala kantor pabean, atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk; disampaikan kepada unit audit dan atau unit pengawasan sebagai infomasi awal; dan atau digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam dan atau dalam hal berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf ditemukan barang yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ikm atau konsorsium kite; sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang undangan ya,.ng mengatur ten.atau bahan, barang contoh, dan atau mesin. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala kantor pabean melakukan pembekuan fasilitas kite ikm terhadap ikm atau konsorsium kite dalam hal: ikm melakukan perubahan data berupa alamat, npp, penanggung jawab, barang dan atau bahan, dan atau hasil produksi, tetapi ikm: tidak mengajukan permohonan perubahan data kepada~ kepala kantor pabean; atau tidak menyampaikan pemberitahuan pen1bahan data kepada kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam konsorsium kite melakukan perubahan data alamat, npp, penanggung jawab, dan atau ikm anggota konsorsium kite, tetapi konsorsium kite: tidak mengajukan permohonan perubahan data kepada kepala kantor pabean; atau tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan data kepada kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam ikm atau konsorsium kiteikm tau konsorsium kite tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam atau konsorsium kite tidak menyampaikan laporan bulanan realisasi ekspor atau penyerap1an produksi ikm dalan1 waktu sebagaimana dimaksud dalam ikm telah1 bergen1telah mendapatkan penetapan sebagai penerima fasilitas kite pembebasan dan atau fasilitas kite pengembalian; ikm telah berkemdalam waktu (satu) tahun kemudian ikm tidak beralih n1anjali fasilitas kite pembebasan clan atau fasilitas kite pengembalian; ikm atau konsorsium kite tidak menyimpan ba.rang clan atau bah.an, mesin, clan atau barang contoh lokasi yang tercantum dala1n keputusan pemberian fasilitas kite ikm atau konsorsium1 kite sebagaimana dimaksud dalam (l); ikm atau konsorsium kite tidak melakukan kegiatan impor atau pemasukan dengan n1menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam dan atau selama periode (empat) tal tun berturut turut; ikm tau konsorsium kite diduga melakukan tindak pidana dang perpajakan, kepabeanan, dan atau cukai dengan bukti permulaan yang cuk,up berdasarkan rekomendasi penyidik; clan atau ikm berubah status menjadi pengusaha kawasan berikat atau pengusaha kawasan berikat clan permohonan izin kawasan berikat telah disetujui. dalan1 hal fasilitas kite ikm terhadap ikm atau konsorsium kite dibekukan, terhitung sejak tanggal pembekuan verse but atas impor clan atau pen1pasukan barang clan atau bah.an, mesin, clan atau barang contoh tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam clan atau pembekuan sebagaimana dimaksud pada (l) tidak menghilangkan hak ikm atau konsorsium kite untuk melakukan kegiatan kepabeanan lain. ketentuan. diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut: fasilitas kite ikm yang diberikan kepada ikm tau konsorsium kite dan dibekukan sebagaimana dimaksud dalan1 huruf a.tau huruf dapat diberlakukan kembali, jika ikm atau konsorsium kite tela. mengajukan permohonan perubahan data secara lengkap dan diberikan persetujuan oleh kepala kantor pa.bean; atau menyampaikan pemberita11uan perubah1an data kepada kepala kantor pa.bean sebagaimana dimaksud dalam hun1f angka atau huruf angka fasilitas kite ikm terhadap ikm atau konsorsium kite yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dan huruf sa1nai dengan huruf dapat diberlakukan kembali, jika: ikm atau konsorsium kite telah menyerap11kan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi; ikm tela. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau tela. terdapat penyelesaian terhadap ba.rang dan atau bahan; konsorsium kite tela. kenya1pakan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau telah terdapat penyelesaian terhadap ba.rang dan atau bahan, mesin, dan atau ba.rang contoh; konsorsium kite telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf ikm atau konsorsium kite telah menyimpan barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh lokasi yang tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas kite ikm atau konsorsium kite sebagaimana dimaksud dalam (l); ikm atau konsorsium kite akan melakukan impor dan atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberlakuan kembali kepada kepala kantor pabean; dan atau diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala kantor pabean melakukan pencabutan fasilitas kite ikm terhadap ikm atau konsorsium kite dalam hal: terhadap ikm atau konsorsium kite diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi oleh ikm atau konsorsium kite; ikm atau konsorsium kitemempunyai kekuatan hukum tetap; ikm atau konsorsium kite berubah status menjadi pengusaha kawasan berikat atau pengusaha kawasan berikat, setelah: laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian barang dan atau bahan mendapatkan putusan; atau penetapan barang dan atau bahan, mesin, serta barang contoh menjadi saldo awal persediaan kawasan berikat, dalam hal tidak terdapat kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban tau tidak terdapat laporan pertanggungjawaban yang belum mendapatkan putusan; ikm beralih menggunakan fasilitas kite pembebasan dan atau fasilitas kite pengembalian dan dalam hal barang dan atau bahari dan hasil produksi telah dipertanggungjawabkan; ikm dibekukan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan setelah (satu) tahun sejak dibekukan ikm tidak beralih menggunaka,an fasilitas kite pembebasan dan tau fasilitas kite pengembalian; hasil monitoring khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf membuktikan bahwa: mesin tidak berada lokasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya; atau ikm tidak melakukan realisasi ekspor dalam jangka waktu (dua) tahun sejak impor dan atau pemasukan me.sin sebagaimana dimaksud dalam ikm atau konsorsium kite dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; ikm atau konsorsium kite tidak lagi memenuhi kriteria dan syarat untuk memperoleh fasilitas kite ikm bagi ikm sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf atau konsorsium kite sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ikm atau konsorsium kite tidak melakukan kegiatan impor atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam dan atau selama periode (dua) tahun sejak dibekukan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau ikm atau konsorsium kite mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas kite ikm terhadap ikm atau konsorsium kite. dalam hal fasilitas kite ikm terhadap ikm dicabut dengan alasan selain karena berubah status menjadi kawasan berikat atau dalam hal fasilitas kite ikm terhadap konsorsium kite dicabut, dalam waktu (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan: ikm wajib: melaporkan barang dan ataujawabannya; menyelesaikan saldo barang dan atau bahan yang belum dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam dan atau melunasi bea masuk dan pajak pertambahan nilai tau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang atas: mesin yang belum digunakan untuk proses produksi atau telah digunakan namun belum sampai (empat) tahun sejak diimpor atau dimasukkan ikm; dan barang contoh yang belum digunakan untuk proses produksi yang hasil produksinya diekspor tau dilakukan penyerahan produksi ikm; konsorsium kite wajib: melaporkan barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh yang telah didistribusikan kepada ikm namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya; atau mendistribusikan barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh kepada ikm. saldo barang dan atau bahan sebagaimana dimaksud pada huruf angka diselesaikan dengan: dilunasidiekspor atau dilakukan penyerahan produksi ikm; atau dikembalikan. apabila dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan: ikm tidak melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada atau konsorsium kite tidak melakukan pendistribusian barang dan atau bahan, mesin, dan atau barang contoh kepada ikm sebagaimana dimaksud pada huruf angka kepala kantor pabean melakukan penagihan atasuntuk pelunasan sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan penagihan sebagaimana dimaksud pada kepala kantor pabean melakukan penetapan atas kewajiban pelunasfasilitas kite ikmberlaku ketentuan sebagai berikut: atas barang dan atau bahan yang telah dilakukan penyelesaian tetapi belum disampaikan laporan pertanggungjawaban dan masih dalam periode kite ikm, ikm wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban; atas barang dan atau bahan yang belum dilakukan penyelesaian sepanjang masih dalam periode kii ikm serta mesin dan atau barang contoh, berlaku ketentuan sebagai berikut: menjadi; dc i; dan realisasi ekspor dan atau penyerahan produksi ikm yang telah dilakukan oleh ikmdalam rangka pencabutan fasilitas kite ikm terhadap ikm atau konsorsium kite, dapat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh kepala kantor pabean atau audit kepabeanan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: hasil produksi yang telah diekspor atau dilakukan penyerahan produksi ikm dapat diimpor kembali dan atau dimasukkan kembali karena alasan tertentu, dengan persetujuan kepala kantor pabean. alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada yaitu sebagai berikut: diimpor kembali untuk diperbaiki (work); ditolak oleh pembeli luar negeri; atau kondisi kahar (force majeure) negara tujuan ekspor. hasil produksi yang diimpor kembali atau dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud pada wajib diekspor kembali atau dilakukan penyerahan produksi ikm dalam waktu paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor pemasukan kembali dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama (tiga) bulan dengan persetujuan kepala kantor pabean. untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ikm mengajukan permohonan yang disampaikan: secara elektronik; atau secara tertulis; kepada kepala kantor pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas kite ikm dengan menyebutkan alasan dan disertai dokumen pendukung. kepala kantor pabean n1errtberikan surat persetujuan atau suratlengkap secara elektronik; atau (tiga) hart kerja setelah permohonan diterima lengkap secara tertulis. atas hasil produksi yang diirflpor kembali dan atau dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan: dalam hal laporan pertanggungjawaban telah disampaikan dan disetujui, ikm wa.jib menyerahkan jaminan senilai bea masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barangan diimpor kembali; atau dalam hal laporan pertanggungjawaban belum disampaikan, diberikan pembebasan bea masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor. jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf diserahkan dalam hal nilai pungutan bea masuk serta pajak dalam rangka impor atas impor kembali atau pemasukan kembali hasil produksi melebihi saldo kuota jaminan sebagaimana dimaksud dalam atas impor pemasukan kembali hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ikm wajib: mengisi kolom persyaratan fasilitas impor pada dokumen pemberitahuan pabean impor dengan jenis impor fasilitas kite; dan melampirkan~ surat persetujuan impor pemasukan kembali hasil produksi; belum berlaku ketentuan pembatasan; dilakukan pemeriksaan pabean; dan impor kembali dan atau pemasukan kembali dilaksanakan atau peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai tempat penimbunan berikat. atas ekspor kembali atau penyerahan produksi ikm sebagaimana dimaksud pada ikm wajib mengisi kolom jenis ekspor pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dengan jenis ekspor; dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai ekspor atau tempat penimbunan berikat. ikm wajib menyampaikan laporan realisasi atas ekspor kembali atau penyerahan produksi ikm paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya batas waktu ekspor kembali dengan melampirkan: dokumen pemberitahuan pabean impor kembali atau pe1pasukan kembali hasil produksi; dan dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali hasil produksi atau penyerahan produksi ii{m: atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada kepala kantor pabean melakukan penelitian dan memberikan: persetujuan dalam hal dapa.t dibuktikan barang yang diekspor kembali atau dilakukan penyerahan produksi ikm merupakan hasil produksi yang diimpor kembali atau dimasukkan kembali; atau penolakan, dalam waktu paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima secara lengkap. atas laporan realisasi ekspor yang diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku ketentuan:telah disampaikan dan disetujui, kuota jaminan disesuaikan dan atau jaminan dikembalikan1; : laporan realisasi ekspor menjadi dasar penelitian laporan pertanggungjawaban; laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lam bat sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ditambah (enam puluh) hari; dan mengikuti tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam dalam hal ikm tidak melakukan ekspor kembali atau penyerahan produksi ikm sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada atau tidak menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlalu\:u ketentuan: dalam hal hasil produksi yang pada saat diimpor kembali atau dimasukkan kembali ran pertanggungjawabannya telah disampaikan dan disetujui, ikm wajib melunasi bea masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; a, laporan pertanggungjawaban ditolak. kepala kantor pabean melakukan penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang undangan. pajak dalam rangka imporraturan menteri ini mulai berlaku setelah (enam puluh) hart terhitung sejak tanggal diundangkan. agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, peraturan menteri memerintah~~titi:an ):>}~ '>< ;t~\ c:::::::::====:::::: t('~: rc) mu~i ~ ~~~ fl~ i~[~~ ~~zjj " '~ ~ |
ed, dana walikota tasikmalaya peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang pembentukanstaf ahlitaf ahli adalah staf ahli walistaf ahli dalamstaf ahli yang meliputi kedudukan, tugas pokok, fungsi, bidang dan rincian tugas, bagan struktur organisasi, kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan, dan tata kerja. bab kedudukan, tugas pokok, fungsi, bidang dan rincian tugas bagian kesatu kedudukan staf ahli adalah unsur staf walikota yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada walikota sertapokok staf ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah dibidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ekonomi dan keuangan. bagian ketiga fungsi untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada staf ahli mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sesuai bidang tugasnya, penyiapan bahan penelaahan berdasarkan bidang tugasnya, cc. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan walikota, pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya, pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah walikota. bagian keempat bidang dan rincian tugas paragraf bidang staf ahl, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. paragraf rincian tugas rincian tugas staf ahli bidang hukum dan politikroduk hukum daerah, kesatuan bangsa dan politik, menyiapkan telaahan staf dan rekomendasi kebijakan bidang produk hukum daerah, kesatuan bangsa dan politikerintaherintahan yang meliputi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemerintahan umum, otonomi daerah, perangkat daerah, persandian, statistik, kearsipan, dan perpustakabangunlingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan perumahjuga staf ahli bidang kemasyarakatpendidikan, kesehatan,pemuda dan ketransmigrasian, menyiapkan telaahan staf dan rekomendasi kebijakan bidang kemasyarakattugas staf ahli bidang ekonomi dan keuangadministrasi keuangan daerah, perhubungan, penanaman modal,koperasi dan ukm, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri dan perdagangan, menyiapkan telaahan staf dan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan keuangbagan struktur organisasi bagan struktur organisasi staf ahli walikopegawaian, pembiayaan dan perlengkapan staf ahli adalah jabatan struktural yang diberi tugas khusus, diangkat dan diberhentikan oleh walikota serta diberikan tunjangan daerah yang ditetapkan oleh walikota. setiap bidang tugas staf ahli diisi oleh (satu) orang. pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas staf ahli dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tasikmalaya. untuk melaksanakan tugas dan kegiatan, staf ahli dibantu oleh pelaksana sesuai dengan kebutuhan. bab viivstaf ahli walikota tasikmalaya. bagan struktur organisasi staf ahli walikota tasikmalaya walikota staf sekretariat ahli atasan kadi mietetentanan daerah a perangkat daerah garis komando . garis koordinasi walikota tasikmalaya, ttd. budi budiman |
menimbang mengingat bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomor lll tahun tentang tanda daf tar usaha pariwisata dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buru, bahwa untuk melaksanakan pasa tr undang peraturan menteri pariwisata nomor tahun tentang pendaftaran usaha pariwisata, bupati menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran rosalia pariwisata; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahurufa,perludirnenetapkan peraturan burutentang tanda daftar usaha pariwisata; undang undang nomor tahun l999 tentang pembentukan provinsi maluku utara, kabupaten burrrdan kabupaten maluku tenggara barat lembaran negara republik indonesia tahun ggg nomor lt4' tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2oo0), sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomortaar_tnbaharr lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor ta'hun ller'rbara negara republik indonesia nomor 3a19); undang undang nomor tahun tg99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran w"ga" republik lndonesia tahun nomor tam lahan lembaran negara republik indonesia nomor und,ang undang nomor14 tahun2 o0publik indonesia nomor a8a6l; undang_undang nomor2o tahun2oo8tentang usaha mikro, kecil dan menengah lembaran negara republik indonesia tahun2003 nomor93,( lembaran negara republiklndonesia tahun 2oog nomor, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a966); undang undang nomor tahun oo9 tentang pelayanan publik( i,lembaran negara republikan.ones tahun2oa9 nomor|| tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor undang und.ang nomor32 tahun2o0lndonesia nomor5059); lo. undang undang nomor12 tal:run2a tentang pembentukan peraturan perang",,g undangan lembaran negara republik ind"ones tahun2}lt nomor32' tambahan lembaran negara republik indonesia nomor s%al; undang undang nomor tahun al4 tentang pemerintahan daerah( lembaran negara republiklndonesia tahun2o: nomor244, tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor55s t)sebagaimana tahun2ol42 tahun9 s325s)sebagaimanatelahdiubah dengan peraturan pemerintah nomor53 tahun20l0tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor27 taruna951aa); peraturan menteri pariwisata nomor tahun tentang pendaftaran usaha pariwisata; menetapkan memutuskan: peraturan bupati tentang tanda daf"tarburuburu; dinas pariwisata adalah dinas pariwisata kabupaten buru; kas daerah adalah kas daerah pemerintah buru;; badan ad.alah sekumpulan orang d'anl't'g sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya; wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan olehseseorang atau kelompok orang dengan mengunjungitempat tertentu untuk tujuan rekreasi' pengembanganpribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara; pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dandidukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakanoleh masyarakat, pengusaha' pemerintah dan pemerintahdaerah; kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkaitdengan pariwisata dan bersifat multidimensi sertamultidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiaporang d.an negara serta interaksi antara wisatawan dimasyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintahdaerah dan pengusaha; usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barangdarll atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan danpenyelenggaraan pariwisata; objek pendaftaran usaha pariwisata adalah keseluruhanbidang usaha yang berkaitan dengan aktivitaskepariwisataan; pendaftaran usaha pariwisata adalah rangkaian kegiatanyang harus dilakukan pengusaha pariwisata sebelummelakukan aktivitas usaha pariwisata; daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisatabidang usaha sesuai dengan jenis usaha pariwisata yangditetapkan dalan peraturan daerah ini yang wajibdidaftarkan oleh setiap pengusaha; dokumen pendaftaran usaha pariwisata adalah segalapersyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusahapariwisata dalam pendaftaran usaha pariwisata; l7. and"a daftar usaha pariwisata, yang selanjutnya disingkat adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwausaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telahtercantum dalam daftar usaha pariwisata; pemutakhiran daftar usaha pariwisata adalah upaya untu menyesuaikan apabila term.apat suatu perubahan kondisiterhadap hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata; daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memilikikeunikan, keindahan, dan nilai yang berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatanmanusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjunganwisata; usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan dari wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan atau dari wisata buatan binaan manusia; daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata adalahkawasan geografis yang berada dalam satu atau lebihwilayah administratif yang didalamnya terdapat daya pariwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas,serta masyarakat saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan; industri pariwisata, adalah kumpulan usaha pariwisatayang saling terkait dalam rangka menghasilkan barangan atau jasa bagi pemenuhan kebun tuhan wisatawandalam penyelam agar : aar: pariwisata kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yangmemiliki fungsi utama pariwisata starr memiliki potensiuntuk pengembangan pariwisata yang mempunyaipengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, sepertipertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaansumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan; kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, diri,dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja; 2oo.00o, (1;; usaha perjalanan wisata adalah usaha jasa perjalanan wisata yang selang hanya disebut penyelam gara biroperj alasan wisata;;;; usaha jasa makanan dan minuman adalah usah;ir tempat tetap yang tidak berpindah pindah; rumah makan adalah usaha penyediaan makanan danminuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapanuntuk proses penyimpanan dan penyajian, dalam satutempat tetap yang tidak berpindah pindah; bar rumah minum adalah usaha penyediaan minumannyar.g tidak. jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi d",anf ata."apat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lain ya. 3g''' usaha apartemen servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupaunithuniandalaml(satu)ataulebih'ra dalam bentuk karavan'''1. usaha jasa manajemen hotel adalah usaha yang mencakup penyelam ggaraar_ pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel'4g. usaha motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara han'''''' usaha gelanggang seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan "gi"\iran dan penyelenggaraan pariwisata' 5genam pang beresiko tinggi''nanda dansa',u musik serta cara lam pu'',an atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi'' usaha karaoke adalah usaha yar]rg menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu' usaha jasa pramrrwisata adalah usaha penyediaan danlatam mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan d.alata.anf' dan pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelam ggaraar. perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelam ggaraarr pangeran dalam ''' penelitian, dan pemasaran bidang kepariwisataan. usaha wisata tirta ad.a ldn| sungai'' juara wisata dayung adalah usaha yang menyediakan tempat' fasilitas' termasuk jasa pemandu".u, untuk tujuan rekreasi dan hiburan' go' g1ddrg4' bab tujuan pendar"sidalam menjalankan usaha pariwisata daerah;; dan memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata' benda taran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaran pelayanan publik yang transparan' prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada yat meli putipat; lokasi pelayanan yang mudah dijangkau; standar pelayanan yang jelas; dan informasi pelayan yan.g terbuka. bab iii usaha pariwisata{21 usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha kekayaan bersih paling banyak o.0oo.ooo, {lima puluhtiga ratus juta rupiah). usaha menengah sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki kriteria kekayaan.n bersih paling banyak 20o.o00.o0o, (dua ratussatu.0oo,bab objek bidang usaha pariwisata obyek pendaftaran bidang usaha pariwisata meliputi usaha jasa perjalanan wisata; usaha pen sediaan akomodasi usaha jasa makanan dan minuman:; usaha kawasan pariwisata; usaha jasa trans sortasi wisata; usaha tarik wisata; usaha penyelenggaraan kegiatan hiburandan rekreasi; usaha jasa pramuwisata; usaha jasa pertemuan, perjalanan insentif, konferensidan pameran; usaha jasa konsultan pariwisata; usaha jasa informasi pariwisata; usaha wisata tirta; usaha dan usaha lain ya. bidang usaha lainnya sebagaimana huruf lebih lanjut diatur dalam keputusan pati buru' bab jenis jenis usaha pariwisatadpmptsp untuk mendapatkan tiup'' pengusaha badanusahaf perorangan yang telah mendapatkan tiup wajib memasang langlpapanusahapadalahanusaha jenisusaha' bagian kedua bidang usaha jasa perjalanan wisata bidang usaha jasa perjalanan wisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam meli puti biro perjalanan wisata; agen kerja kanan wisata bagian ketiga bidang usaha penyediaan akomodasi bidang usaha penyediaan akomodasi yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam meli puti hotel; kondomunitrm hotel apartemen servis bumi perkemahan; persinggahan karavan; villa; jasa managemen hotel h.hunian wisata senior lanjut usia pondok wisata; rumah wisata; dan motel hotel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi hotel bintang; hotel non bintang. bagian keep pat bidang usaha jasa makanan dan minuman bidang usaha jasa makanan dan minuman yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam meli puti restoran; rumah makan; bar rumah minum; kafe; pusat penjualan makanan;dan jasa boga; bagian kelima bidang usaha kawasan pariwisata bidang' bagian keenam bidang usaha jasa transportasi wisata bidang usaha jasa transportasi wisata yang wajib didaftarkansebagaimana dimaksud dalam meli puti angkutan jalan wisata; angkutan wisata sungai dan danau; angkutan laut wisata dalam negeri; dan angkutan laut internasional wisata' bagian ketujuh bidang usaha tarik wisata bidang usaha daya tarik wisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam meli pengelolaan museum; pengelolaan permukiman dan atau lingkungan adat; pengelolaan yek ziarah; dan wisata agro. bagian kedelai pan bidang usaha pen selenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi bidangrekreasi olahraga; gelanggang seni; arena permainan; hiburan malam; rumah pijat; taman rekreasi; wisata ekstrim; karaoke; dan jasa prescript promotor. gelanggang olahraga sebagaimana dimaksudpada hun rf (a) meliputi sub jenis lapangan gol{; rumah bil yard; lapangan futsal; lapangan badminton; fitness; melanggar:tel:ang; lapangan tenis; dan gelanggang bowling; gelar ggangseni sebagaimanadimaksud. pad.a(l} huruf meliputi sub jenis sanggar seni; galeri seni; dan gedung pertunjukan seni; hiburan malam sebagaimana dimaksud pada (l) huruf meliputi sub jenis usaha kelab malam; diskotik;dan pub. taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi taman rekreasi; dan taman berternak; bagian kesembilan bidang usaha wisata tirta bidang usaha wisata tirta yang wajib didaftarkan meli puti wisata arung jeram wisata dayung; wisata selam; wisata memancing; wisata selancar; wisata olahraga tirta; dan dermaga wisata sebagaimanadimaksud dalam bab pendaftaran usaha pariwisata bagian kesatu tahapan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada bupati melalui dpmptsp kabupaten buru pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dilakukan secara dalan katingan (online) pada pat usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penangana'fran perundang und.'pariterhadap"ap setiap kantor yang memiliki danlatau atau kereta pi; usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran suara pariwisata dilakukan terhadap setia kantor; usaha jasa makanan dan minuman, terhadap; pendaftaran usaha pariwisata dilakukan restoran, rumah makan, bar rumah makanan pada setia lokasi dan setiap kantor jasa boga; minum, 1kafe, atau pusat penjualan usaha penyediaan akomodasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, v7am ggaraafl kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaltarxt usaha pariwisata dilakukan terhadapam ggaraarl pertemuan palang'n insentif, konferensi dan pangeran, pend.antaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kar,tor; usaha jasa informasi pariwisata., pendaftatarr usaha pariwisata dilakukan terhadap setia kantor; usaha jasa k<sultan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiatle, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap: setiap kantor wisata arung jeram', wisata da5ning, wisata selam' wisata selancar, atau wisata olahraga tirta; derrnagawisata pada setiap lokasi; dan kh,sr.rs untuk usaha wisata memancing, dilakukan terhadap setiap kantor atau lokasi; usaha spa, pend altaranusatra pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi' tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup permohonan pendaftaran; pemeriksaan berkas permohonan; dan penerbitan tiup. usaha pariwisata dilakukan menguasai kendaraan, pal. permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksuddalam disertai dengan dokumen persyaratan. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ]meliputi: usaha perseorangan: fotokopi kartu tanda penduduk;; usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;11g dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;; usaha penyet.ik; puti fotokopi kartu tanda penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terj adi perubahan) otoko' selain dokumen persyaratan sebagi i*""t d'; usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional stat) bagi terapis dan surat rekornend,asi penggunaan peralatan kesehatandari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan' bagian ketiga keabsahan dokumendisampaikan dalam bentuk salinan digital'adalahabsah,benar'dansesuaidenganfakta' bagian keep pat pemeriksaan berkas depts melaksanakan pemeriksaan berkas yang meliputi pelengkap&n' kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha'' maka wajib diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha pariwisata permohonan pendaftar.n u"aha pariwisata diterima oleh dpmptsp' (a) apabila dpmptsp ditemukan dalam pendaftaran usaha pariwisata dianggap tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang jangka waktu (dua) hari kerja sejak permohonan pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha lengkap. bagian kelima' tdu psebagaimanadimaksudpadaberisi:pengurus ba{usaha untuk pengusaha parilis ata yangand.a penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan; nama, nomor, dan tang ga| izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata; nama d,an and'a tangan pejabat yang menerbitkan tiup; tanggal penerbitan tiup; dan apabila d"'pmptsp paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan' perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam mencakup (satu) atau lebih kondisi perubahan sarana usaha; penambahan paratau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan; atau nama, nomor, d.an tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata. .' (a)melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutar:'ptsp memberitahukan secara tertulis kekurangan yang' bab viii pembinaan, pengawasan dan pelaporan bupati melalui dinas pariwisata melakukan pembinaandan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata' pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa sosialisasi' pemantau latt, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata' pengawasan s"bagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh tim pengawas dengan dikoordinasikan oleh dinas pariwisata dan dapat berupa pemeriksaan sewaktu waktu lapangan dan ditetapkan dengan keputusan pati. pengusaha pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada bupati melalui dirraspariwisatasetiap6(enam)bu1sekali. laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi perkembangan usaha; dan masukan kepada pemerintah daerah' bab larangan pengusaha pariwisata yang menjalankan usaha karaoke, dan kafe atau sejenis ya, dilarang akan lampu yang remang remang dalam kamar pijat; melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah' keyakinan atau kepercayaan masy apakah' pendirian tempatmenyed,akan tempat pemajangan, foto dan atau katalog prajurit pela yan; beroperasi tanpa menggunakan peredam suara; menyediakan temp atau fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi atau perbuatan asusila; d.dan mempekerjakan anak; melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan wargamasyarakat; menyediakan dan menjual minuman beralkohol; dan kelab malam, diskotik, dan pub malam dilarang; menyediakan tempat pemajangan tukang plat (master); menyediakan kamar mandi atau sejenisnya dalam kamar pijat; dan mengguna usaha untuk karaoke, kelab malam, diskotik dan atau panti pijat dilarang berada dalam radius 20odan diskotik paling akhir jam wit. kecuali malam minggu sampai pukul wit waktu tutup jam operasi untuk usaha rumah pijat, usaha salon kecantikan dan spa paling akhir jam wit. usaha karaoke, klub malam, diskotik dan rumah; satu hari sebelum bulan ramadhan sampai dengan hari ketiga sesudah bulan ramadhan; satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah hari natal; satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah hari kaisar; satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah idul adha; satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah hari nyeri (administrasiketentuan administrasi diberikan sanksi sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pariwisatapariwisatapariwisatapembubaran usahanya dikenai sanksiriwisata paling lama (empat belas) hari kerja setelahmenerima surat pembatalan, dan diancam denda administratif apabilatempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; men5btersangka;;o.oo0. {l izin usaha pariwisata yang telah diterbitpengusaha yang memiliki iain tetap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada i'}, wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata paling l,ama {satu} tahun sejak tangal bedakuaya peraturan br:pati ini. en; xil*uru" perawi.ran bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya, memerintah n pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam b rita daerah kabupaten buru. ditetapkan namea pada tangal desember ol8 masuki diundangkan nas:lea pada tanggal desember o18 sekte:baris daerah kabur"en buru, berita daerah kabupaten buru tahun nomor il, |
perbandingan aspek hukum perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga perbankan indonesia mulai diane zaini dosen fakultas hukum dan magister hukum universitas bandar lampung abstrak dalam masyarakat, banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba yang dalam hukum islam merupakan perbuatan dosa. perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya hanyalah bank bank yang mendasari produk produknya dan pelaksanaannya kepada hukum islam alur 'an dan sun'nah), dalam operasionalnya perbankan berdasarkan prinsip syariah tetap mengadopsi pola pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah. permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah persamaan dan perbedaan kegiatan badan usaha perbankan konvensional dengan perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan indonesia? penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier dan kemudian dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah selain terletak pada fungsi dan tujuannya juga terdapat kesamaan terutama dalam sisi teknis penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum pembiayaan. selain terdapat kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah juga terdapat perbedaan mendasar antara keduanya: bank konvensional (memakai metode bunga, bertujuan profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur, creator money supply, tidak membedakan investasi yang halal dan haram, tidak memiliki dewan pengawas syariah), sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah berdasarkan marjin keuntungan dengan hasil, profil falah oriented, hubungan dengan nasabah secara kemitraan, users real funds, investasi pada bidang yang halal, dan sebagainya. kata kunci: bank syariah, ekonomi pendahuluan perkembangan dunia perbankan indonesia sebelum tahun murni didominasi oleh bank bank konvensional. mana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan konvensional lebih mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan bunga . dalam pelaksanaan sistem perbankan konvensional, coco 000505200002002n0050050000000500500000005000000a000 perbandingan aspek hukum perbankan konvensional dan . mulai diane zaini) |
"mea tuna nota kesepahaman nami antara pemerintah kabupaten kulon progo dan kantor imigrasi kelas tpi yogyakarta nomor mou. kp hkm nomor yy44. iklim1.um. tentang pelayanan mal pelayanan publik pemerintah kabupaten kulon progo pada hari ini senin tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu delapan belas bertempat wates,ii. sutrisno, sos. jabatan kepala kantor imigrasi kelas tpi yogyakarta berkedudukan jl. raya solo yogyakarta karangploso maguwoharjo depok sleman yogyakarta berdasarkan keputusan menteri hukum ham nomor sek .kp. tahun tanggal oktober tentang pengangkatan kepala kantor imigrasi kelas tpi yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili kantor imigrasi kelas tpi yogyakarta,para pihak, terlebih dahulu mempertimbangkan hal berikut bahwa pihak kesatu adalah pemerintah daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan termasuk dalamnya terkait pelayanan publik. bahwa pihak kedua adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi direktorat jenderal imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. bahwa pelayanan publik adalah kegiatan ataubahwa mal pelayanan publik adalah tempat layanan publik yang diselenggarakan secara bersama yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga dan atau penyelenggara pelayanan publik lainnya dalam satu lokasi yang saling terintegrasi. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan publik yang dilaksanakan oleh para pihak diperlukan kerja sama untuk mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu lokasi layanan yang sama melalui pembentukan mal pelayanan publik pemerintah kabupaten kulon progo berdasarkan hal tersebut atas, para pihak sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang pembentukan mal pelayanan publik pemerintah kabupaten kulon progo yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para pihak dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik, memberikan kemudahan akses pada satu lokasi serta percepatan proses pelayanan publik, mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten kulon progo, meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas serta memberikan kemudahan berusaha bagi investor dalam dan luar negeri sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi layanan publik yang dilaksanakan oleh para pihak, yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait, penyediaan dan pengelolaan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas, dea kualitas layanan secara berkesinambungan dan sesuai standar pelayanan yang berlaku, pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik yang disepakati para pihak. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan yangserta hal hal lain yang dipandang perlu. pihak kesatu menunjuk kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten kulon progo dan pihak kedua menunjuk pejabat kepala bagian yang sesuai bidangnya untuk menandatangani perjanjian kerja sama. perumusan dan penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim teknis yang berasal dan ditunjuk oleh para pihak. jangka waktu nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.masing masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perubahan adenium para pihak sepakat bahwa perubahan dan hal hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan disepakati secara tertulis oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk adeniumkepala tor imigrasi kelas tpi bupati kulon progo yogyakarta hp : | syvabisno, sos. hasta wardoyo kelas |
ope nyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan perizinan, menyiapkan bahlolaan data perizinan danfasilitasi pemenuhan komitmen izinyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengawasanrumuslaksanaea pelaksanaimbingan teknis dan supervisipembangunan, pengembangan, rehabilitasi,peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang obat, vaksin dan bahan habis pakai, pembinaan dan pengawasan perizinan kesehatan, mutu pembiayaan dan regulkesehatan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator kefarmasian dan penunjang fasilitas kesehatan, subkoordinator pengembangan fasilitas kesehatan, dan subkoordinator mutu dan regulasi kesehatan. subkoordinator kefarmasian dan penunjangfarmasian dan penunjangfarmasian dan penunjang fasilitas kesehatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kefarmasian dan penunjang fasilitas kesehatan, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kefarmasian dan penunjang fasilitas kesehatan, menyiapkan bahanmenyiapkan bahanmenyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kefarmasian dan penunjang fasilitas kesehatmbanganfasilitas kesehatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan fasilitas kesehatan: menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan fasilitas kesehatan, menyiapkan bahan pembangunan dan pengembangrehabilitasievaluasi dan pelaporan bidang pengembangan fasilitas kesehatan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator mutu dan regulamutu dan regulamutu dan regulasi kesehatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang mutu dan regulasi kesehatan, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutu dan regulasi. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang mutu dan regulasi kesehatan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. ope bagian keenam bidang pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat bidang pengendalian penyakit danyakit dan kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala bidang. bidang pengendalian penyakit dan kesehat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi: perumusrumusbimbingan teknis dan supervisingelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, bayi bawah lima tahun, usia pendidikan dasar, usia lanjut dan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan orang dengan gangguan jiwa, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, krisis kesehatan akibat bencana dan potensi bencana, pengelolaan surveilans kesehatan,pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, kerja dan olah raga, il.yelenggaraan kabupaten sehat, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, pemantauan dan evaluasi operasional pelayanan rumah sakit, pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporyakit danyakit dan kesehatan masyarakyakit dankesehatan lingkungan, kerja, olah raga dan operasional fasilitas kesehatan, dan subkoordinator pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular. masyarakatkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, menyiapkan bahan pengelolaan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, bawah lima tahun, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia, menyiapkan bahan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja, menyiapkan bahan pelaksanaan audit maternal dan perinatal bagi petugas kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan, menyiapkan bahan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk, menyiapkan bahan pemantauan status gizi dan pengelolaan permasalahan gizi ibu hamil, bayi, anak bawah lima tahun dan lanjut usia, menyiapkan bahan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium, rah bea menyiapkan bahan penanggulangan kekurangan vitamin pada anak bawah lima tahun dan ibu nifas, menyiapkan bahan penanggulangan anemia gizi besi, menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, menyiapkan bahan pengelolaan bantuan operasional kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan promosi dan preventif dan pengelolaan program jaminan persalinan, oo. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakatrja, olah raga dan operasionallingkungan, kerja, olah raga dan operasionalrumuskoordinasi pelaksanambinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada tempat tempat umummenyiapkan bahmenyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi pada depot air minum, tempat tempat umum, hotel dan industri makanan dan minuman, menyiapkan bahsehatan olahraga, menyiapkan bahmenyiapkan bahanj . menyiapkan bahan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, menyiapkan bahan penyelenggaraan kabupaten kota sehat, menyiapkan bahan operasional pelayanan rumah sakit, menyiapkan bahan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan daerah, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan lingkungan, kerja, olah raga dan operasional fasilitas kesehatan, dan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bea subkoordinator pengendalian penyakit menular dan penyakit tidakyakit menular dan penyakit tidak menularyakit menular dan penyakit tidak menular, menyiapkan bahan perumuskoordinasi pelaksanapengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, menyiapkan bahan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, menyiapkan bahan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa, menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, menyiapkan bahnyiapkan bahbahan pengelolaan surveilans dan imunisasi, menyiapkan bahan pengelolaan upaya kesehatan khusus, il. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penyakit menular dduduk dan keluarga berencana. beabidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, serta advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi:pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesehatan ber keluarga berencana: penanganan kesehatan reproduksiteknis daerah bidang bina keluarga bayi bawah lima tahun, bina keluarga remaja, bina keluarga lanjut usia, dan pusat informasi dan konseling remaja mahasiswa, dan il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinasduduk dan keluarga berencanduduk dan keluarga berencana. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator pengendalian kependudukan, subkoordinator keluarga berencana, dan subkoordinator keluarga sejahtera dan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi. subkoordinator pengendalianduduk. rduduk, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, menyiapkan bahan penyerangan kebijakan pembanguan daerah terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, menyiapkan bahan penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan tingkat daerah, menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan survei pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan, menyiapkan bahan pelaksanaan survei pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan, menyiapkan bahanerah, menyiapkan bah formal dan informal, j . menyiapkan bahan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal, menyiapkan bahil. menyiapkan bahan perumusan parameter kependudukan, menyiapkan bahan pengolahan data kependudukan, menyiapkan bahan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, menyiapkan bahan pemetaan kependudukan, menyiapkan bahan penyusunan kajian dampak kependudukan, menyiapkan bahan pembentukan rumah data kependudukan kampung keluarga berencana untuk memperkuat integrasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sektor lain, menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kampung keluarga berencana: menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pendudukberencan: menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, menyiapkan bahan pembinaan institusi masyarakat pedesaan, menyiapkan bahan penyediaan sarana pendukung operasional penyuluh keluarga berencana penyuluh lapangan keluarga berencana, menyiapkan bahan menggerakan kader institusi masyarakat pedesaan, menyiapknyiapkan bahan peningkatan kesehatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, menyiapkan bahj . menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, menyiapkan bahan penyediaan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana: il. menyiapkbahan promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak hak reproduksi fasilitas kegiatan dan kelompok kegiatan, menyiapkan bahan peningkatan kesehatan keluarga berencana pria, oo. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang keluarga berencana, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator keluarga sejahtera dan komunikasi, informasi, edukasi dan advosejahtera dan komunikasi, informasi, edukasi dan advoksejahtera dan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi, menyiapkan bahan perumuskoordinasi pelaksanapembentukanbedinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten kebumekebumeunit organisasi bersifat khusus yang selanjutnya disebut ubkmenyiapkan bahan pengadaan saranaorientasi pelatihan teknis pelaksana kaderdiaan biaya operasional bagromosi dan sosialisasmenyiapkan bahan penyediaan dan pengembangan materi, advokasi, promosi, sosialisasi dan evaluasi pencapaian indeks pembangunan keluarga, menyiapkan bahil. menyiapkan bahan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja, menyiapkan bahan advokasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada stakeholder dan mitra kerja, menyiapkan bahan penyediaan dan distribusi sarana komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, oo. menyiapkan bahan promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang, menyiapkan bahan pelaksanaan mekanisme operasional program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi desa dan mini lokakarya, menyiapkan bah, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang keluarga sejahtera dan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. ber bagian kedelapan unit organisasi bersifat khusus pada dinas, selain unit pelaksana teknipembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,dengan peraturan bupati tersendir tersendirioa) bagian kesebelasduacabut dan dinyatakan tidak berlaku. omason) sabagan susunan organisasi dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan promosi kesehatan kesehatan dan kesehatan berencana masyarakat.o jl! w& bupati kebumen, ttd. arif sugiantorumuscc. pelaksanaan koordinasingendalian, evaluasi dan pelaporadministrasi dinas, pengendalian penyelenggaraan tugas upt, ubk dan uobsumber daya, pemberdayaan dan promosi kesehatan, bidang pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ubk: kobe:aa!aa! bagian keempat bidang sumber daya, pemberdayaan dan promosi kesehatan bidang sumber daya, pemberdayaan dan promosi, pemberdayaan dan promosi kesehatan dipimpin oleh kepala bidang. bidang sumber daya, pemberdayaan dan promosiumber daya manusia kesehatan, pemberdayaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan perizinan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sumber daya, pemberdayaan dan promosi kesehatan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan operasionalrumusan peraturan perundang undanganlaksanaan kebijakan operasionallaksanaan peraturan perundang undangbimbingan teknis dan supervisinyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan registrasi, akreditasi, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, penyiapan rekomendasi izin tenaga kesehatan dan penyelenggaraan pendidikil. koordinasi lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan promosi kesehatan, pelaksanaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, dan peningkatan peran serta masyarakat, oo. pelaksanaan gerakan hidup bersih dan sehat, pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakatuu. pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik: pemantauan, evaluasi dan pelapor, pemberdayaan dan promosi, pemberdayaan dan promosi, pemberdayaan dan promosi kesehatan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator sumber daya manusia kesehatan, subkoordinator pemberdayaan dan promosi kesehatan, dan subkoordinator pembinaan dan pengawasan perizinan. subkoordinator sumber daya manusiaumber daya manusiakoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya manusia, menyiapkan bahanpenyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, menyiapkan bahan pengelolaan pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, bea menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan, menyiapkan bahan pelaksanaan registrasi, akreditasi, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, j . menyiapkan bahan rekomendasi izin tenaga kesehatan, menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, il. menyiapkan , menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi sumber daya manusia kesehatan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya manusia kesehatan, danromoerdayaan dan promoerdayaan dan promosi kesehatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan promosi kesehatan, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan promosi kesehatan, menyiapkan bahan pelaksanaan promosi kesehatan, menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, dan peningkatan peran serta masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan hidup bersih dan sehat, menyiapkan bahan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan promosi kesehatperizdan pengawasan perizininaan dan pengawasan perizinan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan perizinan, |
dana bupati pasuruan provinsi jawa timurn pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pasuruandimaksud huruf dan perlu menetapkan peraturan bupati pasuruan tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil berprestasi lingkungan pemerintah kabupaten pasuruanpemerintah kabupaten pasuruan. badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah yang selanjutnya diangkat kpud adalah badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah kabupaten pasuruurusurukomunikasi itemangyangsama iktengetahuan jabatan moral iii. langkah langkah penilaian penilaian dalammelalui langkah sebagai berikut:egawai negeri sipilseorang sesuai dengan format lampiranadalah: nilai. jika penilaian pada tingkat daerahcontoh: penilaian dari tim penilai perangkat daerah penilaian pegawai negeri sipil berprestasi untuk jabatan fungsional umum pelaksana: penilaian kinerja nama iwan susanto nip jabatan fungsional umum unit organisasi kpud kabupaten pasukan tanggal penilaian juli catatan: evaluasi secara cermat prestasi pegawai dalam hubungan pelaksanaan tugasnya yang sekarang. serta pengisian identifikasi pemeringkatan pada umum mutu: kecermatan, kesintasan nilai dan dapat dilaksanakan nya pekerjaan yang ditugaskan el) kurang dari produktivitas mutu dan efesiensi kerja nilai yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu cl) dry kurang dari pengetahuan tupoksi informasi praktis teknis yang digunakan pada jabatan kurang dari kehandalan sejauh mana seorang nilai pegawai dapat diandalkan menyangkut penyelesaian tugas clan |(c! tindak lanjut. kurang dari ketersediaan sejauh mana seorang nilai pegawai tepat pada waktunya, meninjau periode istirahat yang c' ditetapkan dan catatan kehati kesal han. kehadiran keseluruhan kurang dari ketidaktergantungan: sejauh mana at3 |oo nilai pelaksanaan pekerjaan, kerja dijalankan dengan sedikit atau tanpa cc supervisi. kurang dari kepala nip. pembahasan: pembobotan instrument penilaian dari atasan langsung: bobot (nilai mutu (nilai produktivitas (nilai pengetahuan tupoksi (nilai kehandalan (nilai ketersediaan (nilai ketidaktergantungan (90x (85x17, )#(85x15)t (88x x15) perhitungan penilaian sdr. iwan susanto,a. tersebut diatas selanjutnya dimasukkan dalam rekapitulasi bobot penilaian sebagai berikut: rekapitulasi bobot penilaian kinerja berdasarkan penilaian dari atasan langsung nama iwan susanto nip jabatan fungsional umum unit organisasi kpud kabupaten pasukan komponen yang dinilai nilai bobot| jumlah 90x17, produktivitas 85x17, pengetahuan tentang tupoksi 85x15 kehandalan 88x20 95x15 ketidaktergantungan 85x15 jumlah .7osdari bobot perhitungan didaerah: setiap kepala menginstruksikan eselon iii dan untuk memberikan penilaian secara tertutup terhadap pegawai dibawahnya yang dianggap layak untuk diusulkan. kepala melalui tim penilai memberikan penilaian dan melakukan seleksi secara tertutup terhadap pejabat struktural eselon iii dan kebawah lingkungannya yang dianggap berprestasi dan layak untuk diusulkan. kepala memilih satu) orang pegawai dari kategori gabat struktural eselon il, eselon ivdaerah. penilaian dari aspek perilaku dengan mempertimbangkan penilaian langsung dari atasan langsung bupati pasuruan ttd. irsyad yusufen), kop surat maan:. ion. yang bertanda tangan dibawah ini: nama nip pangkat golongan ruang jabatan dengan ini menyatakan bahwa pns: nama nip tempat, tanggal lahir jenis kelamin pangkat golongan ruang jabatan unit kerja tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pns tingkat berat, sedang atau ringan. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan. tidak dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan penjara dan tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukumpasuruan,. j. kepala nip. bupati pasuruan ttd. irsyad yusuf lampiran iiigan alur pengusulan penilaian penghargaan pegawai negeri sipil berprestasi lingkungan pemerintah daerah kabupaten pasuruan penilaian tingkat penetapan pns berprestasi tingkat (sk kepala pd) pengusulan calon oleh penilaian tingkat daerah kabupaten pasuruan penetapan juara pns berprestasi tingkat pemerintah daerah kabupaten pasuruan (sk bupati) bupati pasuruan ttd. irsyad yusufkabupaten pasuruanabupaten pasuruan kerjabermanfaat bagi daerahkabupaten atas prestasi kerja dan jasa jasa yang dilakukan oleh pns karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, inovasi karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada pemerintah kabupaten serta bermanfaat bagi daerah. pemberian penghargaan pns berprestasi materiil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif: daniii bentuk, kategori, jumlah, dan persyaratan pemberi kabupaten pasuruan. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk: piagam, medali bertali pita, barang atau uang, penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau kesempatan untuk pengembangan kompetensi berupa kesempatan untuk melaksanakan studi banding, diklat atau short course dalam negerins berprestasi yang diberikan penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut: pns yang menduduki jabatan struktural eselon iii administrator), pns yang menduduki jabatan struktural eselon pengawas), pns yang menduduki jabatan fungsional tertentu (angka kredit): dan pns yang menduduki jabatan fungsionaltiga jumlah penghargaan jumlah penghargaan yang diberikan kepada pns berprestasi sebanyak (satu) orang terbaik untuk setiap kategori,atau hari besar lainnya pada tahun penetapan. bagian keempat persyarat, belum pernah menerima penghargaan pns berprestasi untuk masing masing kategori, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pns tingkat berat, sedang atau ringan, tidak pernberat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala opd pengusul,: untuk kategori pejabat eselon iii dan iv, minimal memiliki masa kerja jabatan (satu) tahun (dapat dikumulatifkan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya),masing masing, masuk kerja sekurang kurangnya hadir dalam setahun, dengan melampirkan data kehadiran selama (dua) tahun terakhir, proposal makalah hasil inovasi yang bermanfaat untuk pemerintah daerah, lulus seleksi tim penilai. bab tata cara penilaian bagian kesatu aspek penilaian aspek penilaian terdiri atas: inovasi karya cipta, yaitupokokpedoman penilaian pns berprestasnilai dan mekanismemekanisme penilaian terhadap calon penerima penghargaan pns berprestasi dilakukan dalam (dua) tahap, yaitu: penilaian tingkat pd, penilaian tingkat daerah. penilaian tingkat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh tim penilai tingkat yang dibentuk oleh kepala tim penilai tingkat sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas (satu) orang ketua, (satu) orang sekretaris, (satu) orang anggota. tim penilai tingkat sebagaimana dimaksud pada melakukan penilaian secara objektif terhadap pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dari pns lingkungan untuk memilih (satu) orang calon pegawai berprestasi lingkungannya. pegawai berprestasi yang terpilih dapat diusulkan kepada tim penilai tingkat daerah sebagai calon penerima penghargaan pns berprestasi daerah.g ditetapkan dengan keputusan bupati yang terdiri dari unsur inspektorat unsur badan yang membidangi urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah unsur bkd unsur bappeda unsur bagian organisasi unsur bagian hukum tenaga ahli profesional tim penilai tingkat daerah dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk tenaga ahli profesional. tenaga ahli profesional sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan ketua tim tingkat daerah. tim penilai tipns, serta mempertimbangkan dan mengusulkan nama nama calon penerima penghargaan. penilaian calon penerima penghargaan pns berprestasi tingkat daerah dilaksanakan dalam (dua) tahapan yaitu: seleksi administrasi, tes kemampuan bidang (pemaparan makalah dan wawancara)bagian ketiga prosedur pengusulan pns berprestasi kepala dapat mengusulkan pns lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian tingkat atas dasar surat edaran sekretaris daerah tentang usulan pemberian penghargaan kepada pns berprestasi lingkungan pemerintah daerah. usulan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada sekretaris daerah melalui kepala kpud dengan melampirkan: pas foto berwarna ukuran 4x6 lembar, fotokopi legalised surat keputusan pengangkatan sebagai cons dan pns, fotokopi legalisedbahwa pns yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan, surat dari kepala yang menerangkan prestasi pns,, dokumen foto atau laporan yang menunjukkan prestasi kinerja yang bersangkutan, berita acara hasil penilaian dari tim penilaian pns berprestasi tingkat pd, kepala lingkungan pemerintah daerah mengusulkan paling banyak (satu) orang pns calon penerima penghargaan pns berprestasi dari masing masing kategori dan menyampaikannya kepada sekretaris daerah melalui kepala kpud. kepala kpud menyampaikan nama nama calon penerima penghargaan pns berprestasi untuk masing masing kategori lingkungan pemerintah daerah hasil seleksi dan penilaian sertabupati dan ditetapkan oleh bupat kabupatenkabupaten dengan inovasi karya cipta dalam jenis dan atau bidang yang sama. bab lain lain hasil inovasi dari pns berprestasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang, menjadi hak milik pemerintah kabupaten pasuruan, untuk digunakan lingkungan pemerintah kabupaten pasuruan. bab pembiayaan pembiayaan atas pemberiasurdiundangkan pasuruan irsyad yusuf pada tanggal september sekretaris daerah kabupaten pasuruan, ttd. anang saiful wijaya, sh.mm berita daerah kabupaten pasuruan tahun nomorpedoman penilaian pegawai negeri sipil berprestasi dilingkungan pemerintah kabupaten pasuruan dan kuesioner. ii. bobot penilaian penilaian dari tim penilai perangkat daerahfungsional fungsional pejabat komponen yang dinilai umum tertentu struktural ket pelaksana ama produkants pengetahuan tentang mma ppi kehandalan ketersediaan asas ketidaktergantungan keterampilan kinerja perencanaan pengorganisasian penghargaan a pengendalian pengembangan analisis masalah pengambilan (freeman o|ooo|o ikeasiinterpersonaio. pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi antara lain surat keterangan waris, surat kuasa waris: permohonan ukur tanah, surat pelepasan hak atas tanah dan akta jual beli tanah, surat persetujuan pembagian hak bersama. pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan, pelaksanaan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian sick), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, pelaksana. pelaksanacegahan dan penertiban terhadap pelanggaran asusila, pemantauan dan penegakan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang undangan lainnya sesuai dengan kewenangan kecamatan. pelaksanapelaksanaan upaya pengamanan wilayah serta pembinaan dan pengawasan keamanan berbasis partisipasi masyarakat, melaksanakan pengawasan dan rekomendasi penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian wilayah kecamatan bekerjasama dengan seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban kelurahan setempat, xx., bahaya dan bencana: pelaksanaan kegiatan peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan, pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan. kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban secara ex officio sebagai kepala unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan. kepala unit pelaksana satuan polisi pamong prajaota. bagian keempatdan rekomendasi sesuai kewenangannya,pelaksanaan penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai kewenangan kecamatan, dan pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan. bagian kelima seksi kemasyarakatan dan pelayanan masyarakatmberdayaan masyarakat dpelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial, mengklaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi,dan il. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh camat. bagian keenamatas usul sekretaris daerah. kelurahan sebagai wilayah kerja administratif terdiri dari sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang pembentukan kecamatan kota depok. paragraf susunan organisasi susunan organisasi kelurahan terdiri atas lurah yang membawahi sekretariat:jabatan fungsional.paragraf tugas dan fungsi lurah lurahtugas dan fungsi sekretariatcc.oo. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah.:pernyataan waris, surat kuasa waris, penerbitan permohonan ukur tanah, surat perbedj .'oo. pelaksanaan tugas keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor, penerimaan, pencatatanawasan perizinan sesuai dengan kewenangan kelurahan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaij .pelaksanaan penyusunan surat keterangan yang berkenaan dengan status ekonomi masyarakat, melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan pada musrenbang kelurahan, dan pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinanparagraf seksi kemasyarakatan dan pelayananfasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan, fasilitasi pembinaan bidang pemuda, olah raga, pariwisata, seni dan budaya, pelaksanj . pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan. bagian ketujuh jabatan fungsionaljabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan tugasnya berada bawah dan bertanggung jawab kepada camat.kecamatan dan kelurahankecamatan dan kelurahdan kelurahbidang dan kelurahlucamat. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan kecamatan dapabila camat dandalam hal lurah berhalangan, lurah diwakili oleh sekretaris kelurahan, apabila lurah dan sekretaris kelurah jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkupi kecamatan dan kelurahan. lurah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkupi kelurahan. bab keuangan untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada kecamatan dan kelurahdengan ditetapkannya peraturan walikota ini mulai berlaku peraturan walikota depok nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kecamatan berita daerah kota depok tahun nomor dan peraturan walikota depok nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kelurahkepala bagian hukum setda kota depok bagi tan ale ana linda katnanukdicamat h7 sekretaris kelompok jabatan fungsional subang umum perencanaan, subang keuangan dan sala evaluasi dan pelaporan kepegawaian istat oo) a22 seksi seksi seksi garis koordinasi: . pkevuranan walikota depok, garis komando ttd kh. mohammad idrislurahan lurah sekretaris in, ono kelompok jabatan fungsional seksi seksi seksi pemerintahan, ekonomi dan kemasyarakatan dan lele ketentraman dan pembangunan pelayanan ter ketertiban walikota depok, garis koordinasi: .ooooiioo ttd garis komando k.h. mohammad idris kecamatan sebagai wilayah kerja administratif terdiri darisusunan organisasi susunan organisasi kecamatan terdiri atas camat membawahi sekretariat membawahi sub bagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, sub bagian keuangan dan kepegawaian.kota ini. bab iiiwalikotaurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kota dan tugas pembantuan, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahlaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan mengkoordinasikperencanaan, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, dan keuang'lain yang diberikan oleh camat, dan kepegawaimelaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. untuk melaksancc.penyiap.il. mengkoordinasikan dalam administrasi pengendalian program, kegiatan dan pelaporan kecamatan, pelaksanaan analisis data dan evaluasi kinerja kecamatan, pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian, oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinankepegawaian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian, cc.nyelenggara.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan serta ketentraman dan ketertiban. untuk menyelenggarlaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban tingkatketentraman dan ketertiban, cc.laksanaan fasilitasi pemilihan umum serta ketenteraman dan ketertiban wilayah kecamatan, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penerapan serta penegakan peraturan perundang undangan tingkat kecamatan kepada walikota, pelaksanaanpelaksanaan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban,, j . penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah kelurahan, meliputi antara lain penyiapan bahan dalam rangka pembinaan perangkat kelurahan, penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan kelurahan dalam satu wilayah kecamatan, penyiapan bahan dalam rangka musyawarah kelurahan:penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar kelurahan: penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas batas wilayah. pengusulan, penyiapil. pelaksanapelaksanaan tugas bidang |
berita daerah kota bandung tahun nomor su, ma menimbang bahwa pembentukanbahwa sesuai ketentuan peraturan daerah kota bandung nomor tahun sebagaimana dimaksud huruf maka untuk merasionalisasi dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan terlebih dahuluperhatikaparagraf sub bidang ketatausahaan dan kepegawaian sub bidang ketatausahaan dan kepegawaian, mempunyai tugas dan wewenang membantu kepala bidang umum dalam bidang tugasnya, menyelenggarakan administrasi surat masuk dan keluar, serta meneruskan kepada direksi atau unit kerja yangusun rencana dan melaksanakan penerimaan dan penempatan pegawaigatur dan melaksanakan kegiatan pengurusan perjalanan kedinasan, mengatur dan melaksanakan pengurusan penerimaan tamu kedinasan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang umum sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf sub bagian hukum dan hubungan masyarakat sub bagian hukum dan hubungan masyarakat, mempunyai tugas dan wewenang: membantu kepala bidang umum bidang tugasnya, mengkodifika. memantau pelaksanaan penyelesaian pengaduan doleh perusahaan daerah, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi pasar dalam rangka mewujudkan pasar bersih, nyaman dan il. menyiapkan iklan iklan, laporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang umum dan kepegawaian, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya. bagian keempat direktur operasional direktur operasional mempunyai tugas dan wewenang: membantu direktur utama bidang tugasnya, memimpin, mengkoordinasikan kegiatan bidang pengelolaan dan pemeliharaan asset, bidang pengembangan produk dan investasi, bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pemasaran, pembinaan pedagang dan perijinan, mengumpulkan dan menyusun data, membuat analisis dan evaluasi kegiatan usaha dan program pembangunan pasar, baik yang menyangkut fisik maupun rencana pembiayaan, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan usaha, serta pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perusahaan daerah: melakukan koordinasi dengan direktur administrasi dan unit kerjambinaan bidang usaha, teknik serta keamanan, ketertiban dan kebersihan pasarporkan .pengelolaan dan pemeliharaan aset bidang pengelolaan dan pemeliharaan aset, mempunyai tugas dan wewenangngelolaan asset, sub bidang penagihan dan tunggakan dan sub bidang pemeliharaan, menyelenggarakan pencatatan, pengaturan dan inventarisasi tempat usaha serta asset perusahaan daerah menyiapkan bahan untuk pengembangan usaha perusahaan daerah, menggali potensi pendapatan dari hasil usaha perusahaan daerah, melaksanakan pembinaan tata laksana administrasi perijinan, memakai atau menandatangani naskah dinas yang berkaitan perizinan dan penagihan, menyiapkan bahan penetapan target pendapatanngelolaan asset sub bidang pengelolaan assetrencanakan dan mengatur penataan, inventarisasi peruntukan penggunaan asset perusahaan daerah, melaksanakan pengkajian rencana pengelolaan asset perusahaan daerah, memberikan pertimbangan tentang lokasi tempat berjualan dalam rangka pemberian surat izin pemakaian sewa tempat usaha, mengiventarisasi jenis dan jumlah pedagang, gabungan pedagang, jenis jualan dan jenis usaha perusahaan daerah, memasarkan jasa yang dikelola perusahaan derah, melaksanakan. melaksanakan pengkajian dan pengembangan usaha, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang usaha sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf sub bidang penagihan dan tunggakan sub bidang penagihan dan tunggakan, mempunyai tugas dan wewenang membantu kepala bidang pengelolaan dan pemeliharaan asset dalam bidang tugasnya, menyiapkan bahan penetapan target pendapatan, menyusun bahan penetapan tarif jasa pelayanan, menyetorkan hasil penerimaan pendapatan bidang keuangan perusahaan daerah, melaksanakan proses pencatatan tunggakan dan penagihan rekening pengelolaan dan pemeliharaan aset, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bidang pengelolaan dan pemeliharaan asset sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf sub bidang pemeliharaan sub bidang pemeliharaan, alat pemadam kebakaran dan sanitasi, alat pemadam kebakaran dan sanitasi mengusulkan pemeliharaan perbaikan prasarana dan sarana untuk dikerjakan oleh pihak ketiga, memberikan. memberikan laporan hasil kegiatan kepada kepala bidang pengelolaan dan pemeliharaan asset, melaksanakan tugas lain bidang tugasnya yang diberikan kepala bidang pengelolaan dan pemeliharaan asset. paragraf bidang pengembangan produk dan investasi bidang pengembangan produk dan investasi, mempunyai tugas dan wewenang membantu kepalarencanaan dan pengembangan, sub bidang kerjasama dan investasi serta sub bidang pengembangan produk dan pemasaran, menyiapkan bahan untuk perencanaan dan pembangunan usaha perusahaan daerah, menggali kerjasama dan investasirencanaan dan pembangunan sub bidang perencanaan dan pembangunzin prinsip, dan sebagainya dalam rangka perencanaan dan pembangunan, menentukan lokasi tanah yang teyiapkan bahan untuk perencanaan dan pembangunan usaha perusahaan daerah, melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pasar, menyiapkan rencana gambar bangunan pasar dan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan, menyusun menyusun dan membuat rencana anggaran biaya, beste, dan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan pasarkerjasama dan investasi sub bidang kerjasama dan investasikerjasama dan investasijin prinsip dan sebagainya dalam rangka investasi, menganalisis kelayakan kerjasama pengelolaan pasar, menggali kerja sama dan investasi usaha perusahaan daerah, menyiapkan bahan kerjasama pengelolaan pasar, melaksanakan pengembangan kerjasama pengelolaan pasar, mengevaluasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan pasar, melaksanakan kegiatan investasi usaha perusahaan daerah, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugaspengembangan produk dan pemasaran sub bidang pengembangan produk dan pemasarpengembangan produk dan pemasaran perusahaan daerah: menganalisis potensi usaha pengembangan produk pasar dan pengembangannya, menganalisis . menganalisis potensi produk pasar dan pemasarannya, melaksanakan pengembangan produk dan pemasaran usaha perusahaan daerah: melakukan promosi dan pemasaran produk, menyediakan informasi ketersediaan produk yang dipasarkan, membantu kepala bidang pengembangan produk dan investasi bidang tugasnyabidang keamanan, ketertiban dan kebersihan bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan, mempunyai tugas dan kewenangan:keamanan dan ketertiban serta sub bidang kebersihan, mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan unsur yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan pedagang, keamanan dan ketertiban serta kebersihan pasarkeamanan dan ketertiban sub bidang keamanan dan ketertibmbuat usulan dan saran tentang sigawai pekerja, mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data tentang adanya kemungkinan gangguan pasar serta sarana lainnya milik perusahaan daerah: mengadakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur yang berhubungan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban, melaporkan melaporkan pelanggaran keamanan yang dipandang perlu kepada yang berwajib sesuai dengan prosedur yang berlaku, merencanakan ketertiban dalam pengelolaan peruntukan penggunaan stand kios los dan pasar serta fasilitas lainnya, melaksanakan penertiban dalam pengelolaan kios dan los pelataran, pangkalan parkir, bongkar muat fasilitas pasar lainnya lingkungan pasar agar pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengambil langkah langkah pelaksanaan ketertiban secara tegas dan koordinatif: melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang kemanan dan ketertibparagraf sub bidang kebersihan sub bidang kebersihngkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan kebersihan pasar dan pengangkutan sampah unit unit pasar, menyusun dan atau mengkoordinasikan sistem pengelolaan sampah mulai dari pemungutan, pengumpulan, pembuangan dan pengangkutan, menyusun rencana pelaksanaan dan pengawasan program pengelolaan kebersihan pada pasar, mengatur penggunaan kendaraan yang dipakai untuk mengangkut sampah, melaksanakan tindakan terhadap pelanggaran kebersihan pasar, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang pengelolaan kebersihbagian. bagian kelima satuan pengawas intern satuan pengawas intern, mempunyai tugas dan wewenang: membantu direktur utama bidang tugasnya, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengawasan keuangan dan pengawasan umum, cc. menyusun rencana pemeriksaan keuangan, pembukuan dan personalia secara berkala, mengajukan rencana tersebut kepada direktur utama untuk mendapatkan persetujuan, serta melaksanakan pemeriksaan pada semua bidang untuk memastikan kebenaran keuangan, pembukuan dan personalia sesuai laporan dan kenyataan, menyusun rencana pemeriksaan penggunaan barang, peralatan, sarana dan prasarana secara berkala serta melaksanakan pemeriksaan pada semua bidang untuk memastikan kebenaran penggunaannya atas persetujuan direktur utama, menyelenggarakan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan, serta keabsahan bukti bukti pengeluaran penggunaan keuangan, melaksanakan pemeriksaan pengecekan terhadap inventarisasi barang, peralatan sarana dna prasarana milik perusahaan sekurang kurangnya setahun sekali untuk memastikan kebenaran angka angka pembukuan dan penamaannya, mengadakan uji fisik terhadap barang, peralatan sarana dan prasarana milik perusahaan daerah sekurang kurangnya (dua) kali dalam jangka waktu (satu) tahun dan terhadap hal yang dipandang perlu oleh direktur utama: memeriksa dan mengevaluasi sistem prosedur pembukuan, pengadaan barang dan peralatan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang dan peralatan yang berlaku saat ini serta mengusulkan perubahan apabila dianggap perlu untuk penyempurnaan pelaksanaannya, melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan daerah, membantu kelancaran eksternal audit dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan perusahaan daerah, memberikan laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kebijakan dan strategi perusahaan daerah, il. melaksanakan tugas lain dalam bidang tugasnya yang diberikan oleh direktur utama. paragraf. paragraf pengawas keuangan dan material pengawas keuangan dan material, mempunyai tugas dan wewenang: membantu kepala satuan pengawas intern sesuai bidang tugasnya, melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap administrasi keuangan dan material dalam lingkungan perusahaan daerah, memberikan dan membuat perhitungan perhitungan (verifikasi) penerimaan dan pengeluaran serta mutasi mutasi yang tidak tercatat pada buku buku daftar register yang berlaku, mengadakan pengawasan atas pengadaan barang, penerbitan dan penagihan rekening, membuat laporan hasil pengawasan serta memberikan saran tindak lanjut untuk pemecahannya kepada direktur utama, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan pengawas intern sesuai bidang tugasnya. paragraf pengawas umum dan kepegawaian pegawai umum dan kepegawaian, mempunyai tugas dan wewenang: membantu kepala satuan pengawas intern sesuai bidang tugasnya, mengadakan pengawasan atas administrasi perkantoran, mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan gedung gedung dan peralatannya, mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan rumah tangga perusahaan daerah: mengadakan pengawasan atas pengurusan kendaraan dinas, mengadakan pengawasan atas pengurusan keamanan dan ketertiban, mengadakan pengawasan atas administrasi dan pengurusan kepegawaian, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh satuan pengawas intern sesuai bidang tugasnya. bagian kedelapan unit pasar (d0) unit pasar dipimpin oleh seorang kepala unit dan atau direktur administrasi sesuai tugas dan kewenangannya. tugas dan wewenang unit pasar berserta satuan organisasinya ditetapkan oleh direksi. . walikota adalah walikota bandung. perusahaan daerah pasar bermartabat kota bandung yang selanjutnya disebut perusahan daerah adalah perusahaan daerah pada pemerintah kota bandung. badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah. direksi adalah unsur pimpinan pada perusahaan daerah yang terdiri dari: direktur utama, direktur administrasi dan direktur operasional. direktur utama adalah direktur utama perusahaan daerah. direktur administrasi adalah direktur administrasi pada perusahaan daerah. direktur operasional adalah direktur operasional pada perusahaan daerahunit pasar adalah unit organisasi pengelola pasar pada perusahaan daerah sesuai tugas dan kewenangannyatersebut atas, maka perusahaan daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan dan strategi usaha pengelolaan asset perusahaan daerah beserta fasilitasnya, penyelenggaraan. jenis dan jumlah unit pasar ditetapkan oleh direksiay ub, siswa sara daerah kota bandung tahun nomor penyelenggaraan usaha pengelolaan asset pasar beserta fasilitasnya, cc. perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya, pengembangan produk usaha dan investasi pengelolaan pasar, penyelenggaraan kerjasama pengelolaan pasar, pengelolaan dan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar, pembinaan pedagang pasar, pengelolaan keuangan perusahaan daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan rumah tangga, kehumasan dan hukum perusahaan daerah, pengelolaan pegawai perusahaan daerah, il. memaksakan evaluasi dan melaporkan seluruh program kegiatan dan usaha perusahaan daerah, terdiri dari: badan pengawas, direktur utama, direktur administrasi, membawakan bidang keuangan, membawakan sub bidang anggaran, sub bidang akuntansi, bidang umum, membawakan sub bidang ketatausahaan dan kepegawaian, sub bidang hukum dan humas. sub bidang perlengkapan. direktur operasional, membawakan bidang pengelolaan dan pemeliharaan aset, membawakan sub bidang pengelolaan asset, sub bidang penagihan dan tunggakan, sub bidang pemeliharaan. bidang pengembangan produk dan investasi, membawakan sub bidang perencanaan dan pengembangan, sub bidang kerjasama dan investasi, sub bidang pengembangan produk dan pemasaran. bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan, membawakan sub bidang keamanan dan ketertiban, sub bidang kebersihan. satuan pengawas intern, membawakan: pengawas keuangan dan materil, pengawas. pengawas umum dan kepegawaian. unit pasar membawakan: urusan tata usaha: urusan penagihan, urusan pemeliharaan, urusan ketentraman, ketertiban dan kebersihan. bagan struktur organisasi perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran.: melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan daerah,erusahaan daerah yang akan disampaikan kepada walikota,, mengikuti perkembangan perusahaan daeraherusahaan daerah, memberikan laporan secara berkala kepada walikotabagian . bagian kedua direktur utama direktur utama, mempunyai tugas dan wewenang: memimpin dan mengkoordinasadministrasi, direktur operasional, satuan pengawas intern melalui badan pengawas, bersama sama direksi, membuat laporan rutin triwulan, semester. bagian ketiga direktur administrasi direktur administrasi, mempunyai tugas dan wewenang membantu direktur utama bidang tugasnya, memimpin, mengkoordinasikan kegiatan bidang keuangan dan bidang umum: cc.: melakukan. melakukan koordinasi dengan direktur operasional dan satuan organisasi, merencanakan kebutuhan pegawai, barang, dan sarana lainnya serta melaksanakan pengadaan dan mendistribusikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan perusahaan daerah, melaksanakan pembinaan bidang kehumasan, hukum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, menyusun data dan statistikkeuangan bidang keuangan, mempunyai tugas dan wewenang: membantu direktur administrasi dalam bidang tugasnya, merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bidang anggaran, sub bidang akuntansi dan sub bidang perlengk: menerbitkan kwintansi dan atau karcis jasa pelayanan pasar sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh direksi, menerima penyetoran hasil penerimaan pendapatan dan menyetorkan bank yang ditunjuk. mengevaluasi dan mengendalikan kas, rugi laba dan rencana keuangan perusahaan dalam rangka pengendalian kinerja keuangan perusahaan daerah, menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan beserta bukti buktinya, j . melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada direktur administrasi, melaksanakan tugas lain dalam bidang tugasnya yang diberikan direktur administrasi. paragraf sub bidang anggaran sub bidang anggaran, mempunyai tugas dan wewenang: membantu kepala bidang keuangan dalam bidang tugasnya, menganalisis kebutuhan anggaran yang digunakan oleh masing masing unit kerja lingkungan perusahaan daerah sebagai bahan penyusunan anggaran, menganalisa realisasi penggunaan anggaran oleh masing masing unit kerja: menyiapkan laporan secara berkala mengenai anggaran perusahaan daerah:akuntansi sub bidang akuntansi, mempunyai tugas dan wewenang:. menyimpan uang sampai jumlah tertentu kas sesuai peraturan yang berlaku: menerima bukti seluruhambilan uang dari bank, melaksanakan pencatatan dan administrasi kas sesuai dengan ketentuaniapkan arsip dan dokumentasi penagihan pembayaran yang telah dilaksanakan, il. menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan beserta bukti buktinyaperlengkapan sub bidang perlengkapan, mempunyai tugas dan wewenang membantu kepala bidang keuangan dalam bidang tugasnya,standar barang yang diperlukan oleh perusahaan daerah, baik jenis mereknya, ukurannya, kwitansinya dan harganya serta data lain yang diperlukan, menyiapkan bahan administrasi pembelian pelelangan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang peralatan yang diperlukan oleh perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan . melaksanakan inventarisasi dan kepemilikan barang barang,porkan hasildengan bidang tugasnya. paragraf bidang umum bidang umum, mempunyai tugas dan wewenang: membantu direktur administrasi dalam bidang tugasnya, menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan rumah tangga serta hukum dan hubungan masyarakat perusahaan daerah, merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari sub bagian ketatausahaan dan kepegawaian, sub bidang hukum dan hubungan masyarakat, menyusun rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor perusahaan daerah: melaksanakan pengadaan barang dengan pertimbangan prinsip efektivitas dan efesiensi dan pendistribusian kepada setiap unit kerja, pencatatan serta menyusun usulan penghapusan barang sesuai dengan prinsip pengelolaan material perusahaan daerah, menyelenggarakan pencatatan dan inventarisasi barang dan perlengkapan kantor perusahaan daerah, menyelenggarakan pengurusan surat surat kelengkapan kendaraan, menyelenggarakan pengawasan terhadap asset milik perusahaan daerah, memberikan saran kepada direktur administraj . melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas kepada direktur administrasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur administrasi sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf. |
rem provinsi jawa timurhalaman dari hlm. prosedur bidang pelayanan informasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi, menyiapkan bahan pengelolaan data informasi bidang informasi, melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan, menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan informasi, melaksanakan pengelolaan pengaduan, opini, dan aspirasi masyarakat, melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi ppid) skpd, melaksanakan pengelolaan basis data dan media saluran pengaduan, opini, dan aspirasi masyarakat, melaksanakan pengelolaan informasi melalui website, melaksanakan pengelolaan informasi pendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi, serta pemerintah kota: oo. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan kerja sama dengan lembaga penyiaran pemerintah, swasta, dan komunitas: menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi lintas ruang lingkup bidang media sosialomunikasi publik mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi komunikasi publik, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang komunikasi publik, menyiapkan bahan penyusunan program bidang komunikasi publik, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang komunikasi publik, menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidang komunikasi publik, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis komunikasi publik, menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan komunikasi publik, menyiapkan bahan dan melaksanakan halaman dari hlm. penyebarluasan informasi melalui media elektronik, cetak dan luar ruanglaksanakan pembinaan dan koordinasi bidang komunikasi publik,omunikasi publikemitraan mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi kemitraan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan media, menyiapkan bahan penyusunan program bidang kemitraan: menyusun rencana kerja dan anggaran bidang kemitraan: menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidang kemitraan, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan kebijakan kemitraan, menyiapkan bahan serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan kemitraan: melaksanakan pengelolaan media center dan kemitraan media: menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan pertunjukan rakyat dan media tradisional, menyiapkan bahan pelaksanaan destinasi informasi nasional dan daerah kepada masyarakat, menyiapkan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas ruang lingkup bidang dan pengelolaan media komunikasi pemerintah daerah, menyiapkan bahan dan penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi dan citra positif pemerintah daerah, halaman dari hlm. menyiapkan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pameran atau promosi daerah bidang komunikasi dan informasi, ooemitraaplikasi informatika dan persandian bidang aplikasi informatika dan persandianaplikasi informatika dan persandian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang aplikasi informatika dan persandian menyelenggarakan fungsi: perencanaan program bidang aplikasi informatika dan persandian, perumusan kebijakan mengoordinasikan kebijakan program bidang aplikasi informatika dan persandian, pembimengoordinasikan pelaksanaan kegiatpengendalian pelaksahalaman dari hlm. serta tata kelola dan pemberdayaan teknologi informatika, pengendalian data dan informasi didan teknologi informatika, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya. seksi tata kelola dan pemberdayaan teknologi informasi mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksidan pemberdayaan teknologi informasi, menyiapkan bahan penyusunan program bidang tata kelola dan pemberdayaan teknologi informasi, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang tata kelola dan pemberdayaan teknologi informasi, menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidange government dan pelaksanaan teknis pemberdayaan teknologi informasi, melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengelolaan hosting dan domain pemerintah daerah, menyiapkan bahan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi tatakelola pemberdayaan teknologi informasi, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan government chief information officer cio):tata kelola dan pemberdayaan teknologihalaman dari hlm. seksi pengembangan aplikasi dan sumber daya manusia mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan aplikasi dan sumber daya manusia, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan aplikasi dan pengembangan sumber daya manusia, menyiapkan bahan penyusunan program bidang pengembangan aplikasi dan pengembangan sumber daya manusia, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan aplikasi dan pengembangan sumber daya manusia, menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan aplikasi dan pengembangan sumber daya manusia, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis pengembangan aplikasi dan pengembangan sumber daya manusia, menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan aplikasi, melaksanakan penyediaan dan pengelolaan layanan infrastruktur aplikasi dasar layanan publik layanan pemerintahan layanan tata usaha layanan tatalaksana dan manajemen aplikasi sistem informasi, menyiapkan bahan dan teknis pelaksanaan mengoordinasikan kebijakan aplikasi informatika daerah, j . melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan aplikasi, menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur bidang teknologi informasimbangan aplikasi dan pengembangan sumber daya manusiajaringan infrastruktur teknologi informasi, persandian, dan keamanan informasi mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi jaringan infrastruktur teknologi informasi, persandian, dan keamanan informasi, halaman dari hlm. menyiapkan bahan perumusan kebijakanprogram bidang jaringan infrastruktur teknologi informasi, persandian, dan keamanan informasi, menyusun rencana kerja dan anggaran standar operasional prosedurrumusan kebijakan pelaksanaan teknis jaringan infrastruktur teknologi informasi, persandian, dan keamanan informasi, melaksanakan perencanaan pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi daerah, menyiapkan bahan analisa kebutuhan dan pengelolaan bandwith dan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi serta pelaksanaan mengoordinasikan dengan instansi lembaga terkaitpedoman, dan petunjuk pelaksanaan serta bahan analisiskebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dan persandian, m.menyiapkan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah bidang persandian dan keamanan informasi, menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan jaring komunikasi sandi, oo. melaksanakan fasilitasi literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik, melaksanakan fasilitasi layanan dan penyediaan kapasitas teknologi persandian dan keamanan informasi, melaksanakan audit keamanan informasi, halaman dari hlmteknologi informasi, persandian, dan keamanan dan statistik bidang data dan statistdata dan statistikrencanarumusan kebijakancc. mengoordinasikan kebijakmbinaan bidang datayusunan standar operasional prosedurgendalian data dan informasi dihalaman dari hlm. seksi data dan statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi data dan statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang data dan statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, menyiapkan bahan penyusunan program bidang data dan statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang data dan statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidang data dan statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis pengelolaan data dan statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyatpemerintahan dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pengelolaan data statistik ruang lingkup bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan penyusunan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik, menyiapkan bahan destinasi dan mendokumentasikanmerintahan dan kesejahteraan rakyatperekonomian dan pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi data dan statistik perekonomian dan pembangunan, halaman dari hlm. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang data dan statistik perekonomian dan pembangunan, menyiapkan bahan penyusunan program bidang data dan statistik perekonomian dan pembangunan, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang data dan statistik perekonomian dan pembangunan, menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidang data dan statistik perekonomian dan pembangunan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis pengelolaan data dan statistik perekonomian dan pembangunan, menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan pengumpulan data, melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan instansi lembaga terkait pengolahan data dan statistik perekonomian dan pembangunan, melaksanakan pengelolaan data statistik bidang perekonomian dan pembangunan, melaksanakan penyusunan bahan analisis data statistik bidang perekonomian dan pembangunan dalam upaya penguatan statistik, menyiapkan bahan diseminasi dan mendokumentasikan data statistik bidang perekonomian dan pembangunanrekonomian dan pembangunadministrasi umum mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi data dan statistik administrasi umum, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang data dan statistik administrasi umum, menyiapkan bahan penyusunan program bidang data dan statistik ruang lingkup bidang administrasi umum, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang data dan statistik administrasi umum, menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bidang data dan statistik administrasi umum, halaman dari hlm. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis pengelolaan data dan statistik administrasi umumadministrasi umum, melaksanakan pengelolaan data statistik ruang lingkup bidang administrasi umum, melaksanakan penyusunan bahan analisis data statistik ruang lingkup bidang administrasi umum dalam upaya penguatan statistik, menyiapkan bahan diseminasi dan mendokumentasikan data statistik ruang lingkup bidangadministrasi umumhalaman dari hlm.halaman dari hlmalaman dari hlmhalaman dari hlmpelaksanaannya terhitung mulaibagan struktur organisasi dinas komunikasi dan informatika kepala dinas sekretariat kelompok annnnnnnnnnnnnnnnn3 jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan pelaporan keuangan umum dan kepegawaian h50p22222222222222222222220 tar bidang bidang bidang informasi dan aplikasi informatika dan persandian data dan statistik komunikasi publik seksi seksi seksi tata kelola dan pemberdayaan data dan statistik pemerintahan dan informasi teknologi informatika kesejahteraan rakyat seksi pengembangan aplikasi dan seksi data dan statistik komunikasi publik sumberdaya manusia perekonomian dan pembangunan seksi kemitraan seksi seksi jaringan infrastruktur teknologi data dan statistik administrasi umum informasi, persandian, dan keamanan informasi walikota batu, garis komando garis koordinasi mewanti rampokang lingkup bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, sosial, ketenteraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kebakardesa, kependudukan, pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, dan kewilayahan. ruang lingkup bidang perekonomian dan pembangunan terdiri dari penanaman modal, tenaga kerja, pertanian, perikanan, pangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan. ruang lingkup bidang administrasi umum terdiri dari dprd, pengawasan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, dan pendapatanhalaman dari hlmrumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi walikota, cc. penetapan rencana kerja dan anggaran dikomunikasi dan informatika, statistik, dan persandi membawahi: seksi informasi, seksi komunikasi publik: dan seksi kemitraan. bidang aplikasi informatika dan persandian membawahi: seksi tata kelola dan pemberdayaan teknologi informatika: halaman dari hlm. seksi pengembangan aplikasi dan sumberdaya manusia: dan seksi jaringan infrastruktur teknologi informasi, persandian, dan keamanan informasi bidang data dan statistik membawahi: seksi data dan statistik pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, seksi data dan statistik perekonomian dan pembangunan, dan seksi data dan statistik administrasi umumhalaman dari hlmk dan perundang undangan, halaman dari hlm.sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan sub bagian keuangan, menyiapkan bahan penyusunan program sub bagian keuangan, menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian keuangan, menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur sub bagian keuangan, mengoordinasikan pengalokasian dan verifikasi anggaran skpd, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangandan il.halaman dari hlm..dibidang informasi, komunikasi publik, dan kemitraan sebagai berikut: perencanaan program bidang informasi dan komunikasi publik, halaman dari hlm. perumusan kebijakan bidang informasi, komunikasi publik, dan kemitraan, mengoordinasikan kebijakan program bidang informasi dan komunikasi publik, pembinaan bidang informasi, komunikasi publik, dan kemitraan, pengendalian data informasi bidang pengelolaan, layanan dan kemitraan informasi dan komunikasi publik, penyusunan standar operasional prosedur bidang pengelolaan, layanan dan kemitraan informasi dan komunikasi publik, perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan, layanan dan kemitraan informasi dan komunikasi publik, pembinaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, layanan dan kemitraan informasi dan komunikasi public, pelaksanaan penyediaan bahan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, j . pelaksanaan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan fasilitasi pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik, il. pelaksanaan fasilitasi pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi daerah dalam hal daerah membentuk komisi informasi, pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi pengaduan publik melalui website dan media sosial pemerintah daerahtugas dan fungsinya. seksi informasi mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi informasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang informasi, menyiapkan bahan penyusunan program bidang informasi, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang informasi, menyiapkan bahan penyusunan standar operasional halaman dari hlm. |
tana pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat kementerian pendayagunaan aparatur negarakntindak pidana kknkn! secara optimal terhadap penyelenggara negara dengan tetap menaati rambu rambu hukum yang berlaku. melalui kedua kebijakan atas diharapkan dapat menumbuhkembangkan hal hat pentindi,, sebagai acuan pelaksanaan masing masing instansi baik pusat maupun daerah termasuk bumn bumi jawabkan kepada masyarakat. dasar hukum, jo.maksud dan tujuankara menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat: mendukung terwujudnya kepemerintahan vang baik dan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme lingkungan instansi pemerintah:, pembangun yang disampaikan secara tertulis baik melalui surat maupun media elektronik secara jelas di, instansi pemerintah, adalah sebutan kolektif meliputipropinsi kabupaten kota dan instansi pemerintah lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah, pengawasan fungsional : pengawasan masyarakat asas,),:peraturan perundang undangan yang berlaku::, hukum, nilai moral, sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. prinsip penanganan pengaduan masyarakat: yang berlaku, sehingga masalahnya dapa! diselesaikan sebagaimana mestinya:ilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan., transparan, bahwa hasi! kegiatanppm lain. langkah langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat setidak tidaknya meliput:pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat kementerian pendayagunaan aparatur negaradua) kategori, yaitu berkadar pengawasan pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan identitas pelapor jelasigunakan sebagai bahan masukan bagi bahan penelitian oleh instansi yang berwenang: cc.pelayanan masyarakat mempunyai tromol pos dan petugas khusus, untuk menangani secara administratif atas setiap pengaduan masyarakat, baik yang diterima langsung dari masyarakat, maupun yang disalurkan dari instansi lainnya. oleh karena itu,sertanepotisme, pemborosan manipulasi keuangan negara dan atau sumber daya lainnya serta tindakan menyimpang. apabila permasalahan yang disampaikan mengenai penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kebijaksanaan dibidang kepegawaian, kelembagaan, penatalaksanaan organisasi dan akuntabilitas aparatur, maka pengaturannya ditujukan kepada pimpinan instansi terlahir dengan tembusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan pimpinan instansi terkait. masalahnya diteruskan direktur jenderal pengawasan dan perlindungan tersbeta dan konservasi aram departemen kehutanan, masalah kknjun keamanan, masalahnya disampaikan gubernur atau sekretaris menko polkam, dan lain lain,: hasil penelitian pemeriksaan pengaduan masyarakat segera disampaikan oleh tim pemeriksa kepada pimpinan instansi terlahir, pimpinan instansi penerima pengaduan,il.alyang telah disalurkan kepada pimpinan instansi masing masing. pengaduan masyarakat yang disalurkan melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara tromol pos laporannya juga disampaikan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dengan menggunakan contoh lampiran bab tindak lanjut dan:gawasan penanganan pengaduan masyarakat, antara lain il.::. proporsional dan demokratis. pemantauan dan koordinasi koordinasi internal antar pejabat unit kerja lingkungan instansi masing masingan internal pemerintah api) antar pejabat api antar pejabat api dengan menteri pendayagunaan aparatur negara antar pejabat api dengan aparat penegak hukum antar pejabat api dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatanini diharapkan para pejabat yang ditunjuk melakukan penanganan pengaduan masyarakat diini dengan membuat petunjuk teknis penangkn. jakarta, mei menteri pendayagunaan aparatur negara faisal taman lampiran instansi unit kerja yang berwenang menangani pengaduan masyarakat terlahir pada pejabat yang menangani hasil tindak lanjut dilaporkan kepada instansi pusat mahkamah agung r.i. ketua muda bidang pengawasan dan pembinaan pimpinan instansi terkait dan menpan departemen kementerian land departemen), inspektur land ybs. unit pengawasan pimpinan instansi terkait dan menpan kejaksaan agung r.i. jaksa agung muda bilang pengawasan pimpinan instansi terkait dan menpan mabes tni irjen mabes tni instansi terkait, irjen dephan dan menpan mabes tni ad al au irjen tni ad al au instansi terkait, irjen dephan dan menpan polri inspektur pengawasan umum polri pimpinan instansi terkait dan menpan bank indonesia direktur pengawasan intern direktur pengawasan perbankan pimpinan instansi terkait dan menpan bumn direktur utama bumn pimpinan instansi terkait dan menpan instansi pemerintah daerah pemda propinsi (termasuk bumi) bahasa propinsi menpan dan instansi terkait pemda kabupaten kota (termasuk bumi) bahasa propinsi kabupaten kota menpan dan instansi terkait dprd propinsi kabupaten kota jaksa tinggi menpan dan instansi terkait kasus kasus berat bersifat khusus, nasional strategis, lintas sektoral atau melibatkan pejabat negara menteri, jaksa agung, panglima tni, kapolri, sekretaris presiden menpan presiden dan wakil presiden anggota mpr, ma, bpk, dpr menpan jaksa agung kapolri presiden dan wakil presiden direksi bi, menpan jaksa agung kapolri pimpinan instansi terkait dan menpan gd, kepala staf angkatan panglima tni pimpinan instansi terkait, irjen dephan dan menpan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, deputi did. investigasi bpk: jaksa agung muda bid. was, instansi terkait dan menpan wakil walikota irjen depdagri lamp dam lampiran laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disalurkan melalui kementerian pan triwulan .oocooomereate instansi unit organisasi terlahir pelaku isi tanggapan api tindak lanjut yang melaporkan, catatan tgl. surat kementerian pan tgi. surat tanggapan dari instansi terlaporfterkait kabewasda provinsi kabupaten kon lo) meh perpustakaan: pendayagunaan dan recon sa) menteri pendayagunaan aparatur negara republik indonesia nomor m.pan jakarta, mei lampiran (satu) exemplary perihal pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat kepada yth. para menteri kabinet gotong royonggubernur bank indonesia para pimpinan lembaga pemerintahpara direksi bumn bumi di tempat dalam rangka menumbuh kembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn, maka bersama ini terlampir kami sampaikan pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat yang diterima oleh instansi pemerintah melalui surat maupun media elektronik secara jelas dan bertanggungjawab, baik tingkat pusat maupun daerah termasuk bumn bumi. pedoman umum tersebut meliputi pendahuluan, ketatausahaan pengaduan masyarakat: penanganan pengaduan masyarakat: tindak lanjut dan pemantauan pengaduan masyarakat: penutup: lampiran lampiran. pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat ini, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan pengaduan masyarakat dan untuk dasar pembuatan pedoman penanganan pengaduan masyarakat instansi masing masing. demikian untuk mendapat perhatian sepenuhnya. tn, menteri pendayagunaan aparatur negara mat faisal taman tembusan yih. presiden r.i. (sebagai laporan): wakil presiden r.i. lampiran surat men. pan nomor m.pan tanggal mei pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat kementerian pendayagunaan aparatur negara daftar isi halaman bab pendahuluan .oocoocooooooo.oooomeeae latar belakang .oooooenneen0 dasar .o.oocoooo.room gunakan03 maksud dan tujuan. saran.io.oooooooooo.ooooomeanaanaaa03 ruang lingkup .voor.ooomoonsiaan00 pengertian .ooooococoooooonunnn0 prinsip penanganan pengaduan masyarakat . bab ii. ketatausahaan pengaduan pencatatan .o.ooooooooooooooom penelaahan .oooooooocoooooooooc penyaluran .oooooooocoo w#o## men ennanenanenannananannnnaa pengarsipan .ooooooooe bab iii. proses pembuktian pengaduan masyarakat .cocoroconrenesarersarernengenenerenenensemessncanen konfirmasi dan klarifikasi .ooo penelitian pemeriksaan .oo pelaporan hasil penelitian pemeriksaan . bab iv. tindak lanjut dan pemantauan pengaduan masyarakat error tindak lanjut hasil penelitian pemeriksaan . pemanfaatan hasil penanganan pengaduan masyarakat .ooooooco.o. wo. woooooooonanana pemantauan dan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat .ooooco wo.oo bab penutup .oeocoooo.owoomersenerererssesener0nsenverarsesesarsenanann lampiran lampiran7. (tuj3. (seratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam3. (seratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh enambeserta keluaran kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanjaplafon anggaran sementara dengan rancangan apbd, dan lampiran sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah. ketentuan mengenai penjabaran apbd sebagai landasan operasional, ttd gibran rakabuming raka diundangkan surakarta pada tanggal novdaerencana kerja pemerintah daerahencana kerja pemerintah daerah kota surakarta tahun adalah. dengan memperhatikan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, tema rencana kerja pemerintah daerahraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan apbd tahu2. (dua triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan pul736. (tujuh ratus tiga puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat4. (empat ratus delapan puluh empat miliar rupiah). retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp91. (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus enamtiga ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan6. (seratus empat puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus empat belas ribu sembilan ratus satusembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan puluh delapan ribu duatiga belas miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus dua85. (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus empatlima miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sat2. (delapan ratus dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam925. (sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan80. (delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh37. (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan jutaempat ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribuiar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam8. (tujuh puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus satu ribu seratus delapan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapandelapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ributujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh sat117. (seratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam10. (seratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh enam10. (seratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh enam |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi pan yo, universitas lampung fakultas teknik min jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung egacatdea gagal agustus lea (@) sn1p49620717 tembusan rektor universitas lampung ketua jurusan teknik sipil unila. ybs untuk dilaksanakan maa aas jak nip' kereta cepat jakarta bandungasana putra, s.t., m.t. hi d. kontruksi jalan beraspal. fadilah darius pb. karakteristik perilaku perjalanan pelajar sekolah menengah atas swasta bandar lampung. wayan anggi w.r. pbb. kajian dampak proses angkutan terhadap kanto wahyudi setyo pbmohd. denny putra pb. pengaruh degradasi agregat terhadap teab. potensi bangkitkan perjalanan berbasis guna lahan sekolah.kota bandar lampung. |ir. primo promo, m.t. in d(ea skenair. mulyadi iran, m.t. mohd. denny putra pengaruh degradasi agregat terhadap bes muda romania, s.t. m.t. in dseptian putri pb. pengelolaan irigasi way penguburan ditinjau |ir. dwi hermanto, m.t. iv a naufal azmi habibi pb. studi karakteristik dan model pemilihan nip moda angkutan mahasiswa menuju kampusmkri dan kondisi riil lapangan. oldies temp diantara pb. analisis ekonomi dan finansial pada proyek ir. jafri, m.t. iv a | roy paman yusuf pbteknologi, proton. bandar lampung agustus bk) tas sutaheh6 lampiran keputusan dekan fakultas teknik universitas lampung nomor 29sna fee bma jir. eddy purwanto, m.t. in c tika ayu ariana lestari pb. desain sambungan menggunakan link slab okary putri amanda pb. desain sambungan link slab pada jembatan gelagar beton bertulang balok krisna bagus hid pberancangan pelat lantai dua arah dengan metode elemen hingga finite element method). ir. yohanes hartono, m.t. i cpbboy pramana yusuf pb. korelasi nilai cbr lapangan dan cbr laboratorium untuk lapisan upgrade pada jalan padang tambak liwa batas kota liwab. analisis derajat kepadatan tanah pada lapisan upgrade dengan alat uji pressure pan aga maag dr. rahayu sulistyorini, s.t., m.t. fadilah darius pbir. geleng. merangin angin, m.t. aulia fikri pbgatot eko susilo, s.t. sc, ph. iv a keliru ni'mah pb. analisis pemanfaatan air hujan dengan nip metode penampungan air hujan kecamatan natar. sea ena gain aan tas'an junaidi, s.t., m.t. in d desa anggar pblr. laksmi irianto. m.t. iv bl desa adi pratama pbbb. analisis pemanfaatan air hujan dengan metode penampungan air hujan kecamatan natar. dr. ika kristiani, s.t., eng. sc. v a gurita bagus pramudi pb. analisis resiko pembangunan jalan tol pada nip'hmad ega wiratama pb. analisis ekonomi teknik investasi proyek regulating dam way sekampung. masdar helmi, s.t., d.e.a., ph. v b mudah aulia annisa pb. pengaruh penggunaan abu sekam sebagai nip' bahan pengganti sebagian semen dalam campuran beton reaktif wendy raditya pb. analisa penurunan pondasi tiang kayu nip gelam akibat adanya pembebanan merata diatas tanah lempung lunakbb. analisis penurunan tanah lempung lunak untuk mengetahui koefisien konsolidasi. siti nurul khotbah, s.t., m.t. il ateng mera ter namun dr. eng. ratna ,s.t., m.t. iw d rizki darmawan pb.pril ma'ruf siregar, s.t., m.t. il b gurita bagus pramudi pb. analisis resiko pembangunan jalan tol pada nipb. analisis ekonomi dan finansial shortcut tigeneneng arahan. gurita baguserencanaan wesel jalur ganda kereta api stasiun martapurab. analisis ekonomi teknik investasi proyek regulating dam way sekampung klara malaria pb. studi perkuatan lentur balok beton nipwi joko sinaro, s.t., eng. i d wardatul aini putri pb. analisis hidrografi satuan terukur hst) nip' sedimen sungai anak air dan sungai talang bandung. novi nanda anita pb. analisis hidrografi satuan terukur hst) das way besar. bayzoni, s.t., m.t. w d krisna bagus hid pb. pengaruh penambahan serat kawat berat nip pada beton mutu tinggi terhadap kapasitas kuat tekan dan kuat lentur. fajar putra sanjaya pb. perancangan pelat lantai dua arah dengan metode elemen hingga finite element method). haa uas |ir. nur arifin, m.s v a ilmuwan dewanya pb. analisis dan perencanaan sistem drainase raden gunawan kecamatan rajasa kota bandar lampung. septian putri pb klara malaria pb. studi perkuatan lentur balok beton nip'b. review jembatan suami bandar lampung. dr. aleksander purba, s.t., m.t. n c| andre jonathan siagian pb. analisis ekonomi dan finansial shortcut nip' tigeneneng arahan. naufal azmi habibi pbb. kajian dampak proses angkutan terhadap segregasi pada campuran aspal panas. kanto wahyudi setyob. analisis ekonomi dan finansial pada proyek kereta cepat jakarta bandungiji dan kondisi riil lapanganilyas desire pb. perencanaan wesel jalur ganda kereta api stasiun martapura. oldies temp diantara pb. analisis ekonomi dan finansial kereta cepat jakarta bandungb. potensi bangkitkan perjalanan berbasis guna lahan sekolah. setianya evaluasi kinerja jaringan jalan wilayah kota bandar lampung. uas iwan, s.t., m.t.bbwendy raditya pbdr. ir. ahmad zakaria, m.t. ii d medi mandraguna pb. perilaku upgrade pada studi kasus tebal nip perkerasan yang substitusi menggunakan semenjeroan fistandaris pb. pengaruh nino dan nina terhadap data data hujan kabupaten pringsewu provinsi lampung. ir. idharmahadi adha, m.t. v a dian elisa pb. analisa daya dukung bangunan bawah pada nip kontruksi overpass ruas jalan tol lintas sumateracahya nuri arvinanda analisis penurunan tanah lempung lunak untuk mengetahui koefisien konsolidasi. mean merasa mere sana ann eme ran hati makara husni, s.t., m.t. h b okary putri amanda pb. desain sambungan link slab pada jembatan nip gelagar beton bertulang balok rizal darmawan pbdr. dyah adriana s.t., m,t. iv a wardatul aini putri pb.analisis hidrografi satuan terukur hst) das way besar. |ir. surya sebatang, m.t. iv b tika ayu ariana lestari pb. desain sambungan menggunakan link slab nip pada jembatan gelagar beton patokan. tika ayu ariana lestari pb. desain sambungan menggunakan link slab pada jembatan gelagar beton patokan. desa adi pratama pb. perencanaan struktur gedung lantai menggunakan balok dan pelat pratayang sesuai sni akhmad denda nya pb. review jembatan suami bandar lampungs. wayan diana, s.t., m.t. v c ignatius radiata angga pbkontruksi jalan beraspal. wayan anggi w.r. kajian komparatif disabilitas campuran aspal beton menggunakan aspal pengikat yang berbedateng semsmamrem ter raman memang dr. ahmad horison, s.t., m.t. in c rahmat effendi pb.bik taufik. p., s.t.,m.t. maculata duha pbbanalisis dan perencanaan sistem drainase jl. raden gunawan kecamatan rajasa kota bandar lampungrahmat effendi pbb. analisa daya dukung bangunan bawah pada kontruksi overpass ruas jalan tol lintas sumatera bah undang undang nomor ahun ten anjung jabung timur lembaran negara ahun nomor tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor nomor nomor tambahan lembaran negara nomor bupati sarolangun dengan rahmat tuhan yang maha esa pera ran daerah kabupatensarolangun nomor tahun tent ang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran mengingat menimbang pemerintah kabupaten sarolanghun tentang pemerintahan daerah menjadi undang undang lembaran negar bah lembaran negara nomor41umlah pendapatan rp. rp. rp. rp. pendapatan pendapatan asli daerah dana perimbangan lain lain pendapatan yang sah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebagai berikutmemutuskan: dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sarolangun dengan persetujuan bersan jahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah seri nomor menetapkan rp. rp. rp. dana bagi hasil sejumlah dana alokasi umum sejumlah dana alokasi khusus sejumlahrp. pajak daerah sejumlah pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis pendapatan rp. rp. rp.: rp. sisa lebih pembiayaan anggaran ahun berkenaan rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. , ) jumlah pembiayaan netto penerimaan pengeluaran pembiayaan daerah jumlah belanja surplus { defisit)isa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya lpa) sejumlah rp. penemuan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis pembiayaan rp. rp. penerimaan sejumlah pengeluaran sejumlah pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari:da rp. rp. rp. rp. sejumlah belanja bantuan keuangan sejumlah belanja tidak terduga sejumlah belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis belanja rp. rp. belanja tidak langsung sejumlah belanja langsungh sejumlah rp. 1anggarill lampiranlan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari rp. rp.penqekraran sebagaimana dimaksud pad huruf terdiri dari jenis pembiayaan penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah penerimaan piutang daerah sejumlah penerimaan pinjaman daerah sejumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah pencairan dana cadangan sejumlah lembaran daerah kabupaten sarolangun tahun nomor pembina tk. nip. sekretaris daerah sarolangun sarolangun diundangkan pada tanggal tela.h one_ ~kebenarannya ~~. \ \a::r~ ~ o~.::' ditetapkan sarolangun pada tanggal pabroort bupati~o~gun ! ' ' hasan basri agus g,~~ nip. ' ()ala celah lapanpada lembaga teknislembaga teknibawa dampak pada struktur organisasi lembaga teknis daerah dan untuk badan kesatuan bangsa, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat berganti nama menjadi badan kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat sehinggabagian ketiga bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan lingkup. penyusunan rencana dan program lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasional serta pembinaan politik dan pemilu, penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasional serta pembinaan politik dan pemilu, pelaksanaan lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasional serta pembinaan politik dan pemilu, d. uraian tugas kepala bidang ideologi dan wawasan kebangsaan adalah sebagai berikut: menyusun rencana dan progam bidang ideologi dan wawasan kebangswaspadaan dan ketahanan nasional serta pembinaan politik dan pemil, mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang ideologi dan wawasan kebangsdeologi dan wawasan kebangsaanparagraf sub bidang kewaspadaan dan ketahanan nasional sub bidang kewaspadaan dan ketahanan nasional dipimpin oleh seorang kepala sub bidang. kepala sub bidang kewaspadaan dan ketahanan nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang bina ideologi dan kebangsaan lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasional. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang kewaspadaan dan ketahanan nasional mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasional, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasional, cc. pelaksanadan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasional. uraian tugas kepala sub bidang kewaspadaan dan ketahanan nasional adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang kewaspadaan dan ketahanan nawaspadaan dan ketahanan nasional, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewaspadaan dan ketahanan nasional, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kewaspadaan dan ketahanan nasional, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan kewaspadaan dan ketahanan nasional, melaksanakan kegiatmembuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang kewaspadaan dan ketahanan nasionalkewaspadaan dan ketahanan nasionalinaan politik dan pemilu sub bidang pembinaan politik dan pemilu dipimpin oleh seorang kepala sub bidang. kepala sub bidang pembinaan politik dan pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan lingkup pembinaan politik dan pemilu. untuk . untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pembinaan politik dan pemilu mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup pembinaan politik dan pemilu, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pembinaan politik dan pemilu, pelaksanaan lingkup politik dan pemilu yang, meliputi:dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan politik dan pemilu. uraian tugas kepala sub bagian pembinaan politik dan pemilu adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang pembinaan politik dan pemiluinaan politik dan pemilu: menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik dan pemilu, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembinaan politik dan pemilu, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pembinaan politik dan pemilu: melaksanakanmembuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang pembinaan politik dan pemiluagian pembinaan politik dan pemilu. kepala bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan lingkup pemberdayaan masyarakat. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program lingkup kemitraan dan partisipasi, serta pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, penyusunan petunjuk teknis operasional kemitraan dan partisipasi, serta pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat,d. uraian tugas kepala bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: menyusun . menyusun rencana dan progam bidang pemberdayamasyarakat, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidangmasyarakat, dan ekonomi masyarakat. paragraf sub bidang kemitraan dan partisipasi masyarakat sub bidang kemitraan dan partisipasi masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sub bidang. kepala . kepala sub bidang kemitraan dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pemberdayaan masyarakat lingkup kemitraankemitraan dan partisipasi masyarakat mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup kemitraan dan partisipasi masyarakat, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup kemitraan dan partisipasi masyarakat, pelaksanaan lingkup partisipasi masyarakat dan pembinaan dan fasilitasi manajemen pembangunan partisipatif serta pengolahan data dasar profil kelurahan, dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kemitraan dan partisipasi masyarakat. uraian tugas kepala sub bidang kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang kemitraan dan partisipamitraan dan partisipasi masyarakat, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan dan partisipasi masyarakat, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kemitraan dan partisipasi masyarakat, menganalisa data untuk bahan kajian kemitraan dan partisipasi masyarakat, melaksanakan . melaksanakan partisipasi masyarakat dan pembinaan serta fasilitasi manajemen pembangunan partisipatif serta pengolahan data dasar profil kelurahidang kajian kemitraan dan partisipaserdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. sub bidang pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sub bidang. kepala sub bidang pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang pemberdayaan masyarakat lingkup pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, pelaksanaan pelatihan dasar usaha ekonomi masyarakat, inventarisasi usaha ekonomi masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. uraian . uraian tugas kepala sub bidang pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja sub bidang pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomerdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, melaksanakan pelatihan dasar usaha ekonomi masyarakat, inventarisasi usaha ekonomi masyarakat, membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang pemberdayaan sosial, budaya dan ekonommberdayaan sosial, budaya dan ekonomnanggulangan kemiskinan bidang penanggulangan kemiskinan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala . babiadalah badan kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat kota bandung. kepala badan adalah kepala badan kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakatbab rincianbagian kesatu kepala badan badan dipimpin oleh seorang kepala badan. kepala . kepala bidang penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badanbidang penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program lingkup penanganan kemiskinan dan bina infrastruktur lingkungan, penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup penanganan kemiskinan dan bina infrastruktur lingkungan, cc. pelaksanaan lingkup penanganan kemiskinan dan bina infrastruktur lingkungan, d. uraian tugas kepala bidang penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: menyusun rencana dan progam bidang penanggulanganganan kemiskinan dan bina infrastruktur lingkunganggulangan kemiskinan, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang penanggulangan kemisknanggulangan kemiskinan, membawakan: sub bidang penangan kemiskinan, dan sub bidang bina infrastruktur lingkungan. paragraf sub bidang penanganan kemiskinan sub bidang penanganan kemiskinan korban dipimpin oleh seorang kepala sub bidang. kepala sub bidang penanganan kemiskinpenanganan kemiskinan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang penanganan kemiskinan mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup penanganan kemiskinan, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penanganan kemiskinan, pelaksanaan lingkupdan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penanganan kemiskinan. uraian . uraian tugas kepala sub bidang penanganan kemiskinan, sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang penanganmiskinan, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan kemiskinan, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penanganan kemiskinan, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penanganan kemiskinan, melaksanakanmembuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang penanganan kemiskinanganan kemiskinub bidang bina infrastruktur lingkungan sub bidang bina infrastruktur lingkungan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang. kepala sub bidang bina infrastruktur lingkungbina infrastruktur lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang bina infrastruktur lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup bina infrastruktur lingkungan, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup bina infrastruktur lingkungan, pelaksanadan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan. uraian tugas kepala sub bidang bina infrastruktur lingkungan, sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang bina infrastruktur lingkungbina infrastruktur lingkungan, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina infrastruktur lingkungan, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bina infrastruktur lingkungan, menganalisa . menganalisa data untuk bahan kajian bina infrastruktur lingkungan, melaksanak membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang bina infrastruktur lingkungbina infrastruktur lingkungpa, (ee kepala bagian hukum dan ham, kain setda nex nnd h.adik mukhtarudin, sh, pembina nip. kepala bad sesuai dengan kewenangannya. dalamnyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumcc. pembinaan dan pelaksanaanuraian tugas kepala badan adalah sebagai berikut:bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang penanggulangan kemiskinan dan bidang pemberdayaan masyarakat, memantau . memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakannyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukumbina ideologi dan wawasan kebangsaan, penanggulangan kemiskinan danideologi dan wawasan kebangsaan, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakatbadan membawakan: sekretariat, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan kemiskin. pelaksanaan mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana badan, pelaksanaan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan kegiatan badan,il. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuaikeuangan dan program, dan sub bagian umum dan kepegawaian,badan, pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja badan: cc. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, programkoordinasikan .:urdan pengelolaan perlengkapan, pelaksanaan : |
bnn ann tn, ni: liar aan ta! kanan pt, him ivan bara hati data nun and meunanberatuhan perundang undangan pd, lari yai iii aan? aparatur neg ap per pri pb: kans aan tea engan ama sila kementerian benda tea pas bali . dan reformasi bir atur negara birokrasi negara gi enam par pep mn. mem pan kana s tang penjaminan kualitas quality assurance) dan pedoman monitoring dan evaluasi reformasi bi lokasi,i permen pan dan tahun pedoman penjaminan kualitas quality assurance) dan pedoman monitoring.s5)idalam tabel: kai belum melakukan alini tidak memilikiinformasi mengenaihalin. kami telah melakukan semua fase pca dan telah belajar dari pengalaman organisasi lensa iberatanfitantmammenalia, ena akan rencana perbaikan kriteria pengungkitshe h #n tabel: | jkamibelummelakukanhalini tidak memilikiinformasi mengenalhalini oo) poo letak ikamitelahmerencanakanhalini. ama ikamitelahmelaksanakanhalin. poso yoo uu. cewek ikamitelahmemantaupelaksanaanhalin. pooh kami telah melakukan semua fase pr. ( ikamibelum melakukan alini tidak memilikiinformasi mengenaihalini | o00 poo letak |kamitetahmerencanakanhalini. loo jkamitetahmelaksanakanhalin. t#o poo icwecr ikamitetahmemantaupelaksansanhalini. seo poo xcr ikamimelakukanlangkahpenyesuaian perbaikan. aniors ini, dan tentukanlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: kami belummelakukan alini tidak memiliki informasi mengenaihalini ) | po. span (kamitelahmerencanakanhalin. penas5). dan tentukaniah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: rase skor |sxo rue xeiterin plan |kamitelahmelaksanakanhalini. jos checknan(kami belum melakukan hal ini tidak memiliki informasi mengenaihalini. . pu. pon letak (kamitelahmerencanakanhalini. ara ibo |kamitelahmelaksanakanhalin. seo heck |kamitelahmemantaupelaksanaanhalini. lack kamimelakukanlangkahpenyesuaian perbaikan. .|o.zso poo kami telah melakukan cerntense berkelanjutan terhadap halpengungkit kemitraan dan sumber daya subskriteia martial yang sudah baik | ) diperbaiki tindaktanjut perbaikan nilai100 fase pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama pengembangan dan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat pengelolaan informasi dan pengetahuoo.skor tswonsuswutenas.i) kami telah melakukan semua fase poaldeniadi berkelanjutan terhadap hal ini. angmlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: |oase enables) (skor sub ca teni pan rencanakanhalin. ani karni telah melakukan semua fase poca dan telah belajar dari pengalaman organisasi aaan melakukan inovkomi belum melakukan hal ini tidakmemilikiinformasi mengensihalini oo ) poo ipa ikamitelahmerencanakanhalini. hama poo ivo ikamitelahmelaksanakanhalin. lemak |kemitelahmemantaupelaksanasnhalin: seo poo xcr |keain. seatingrencana perbaikan kriteria pengungkitinovasi proses yang melibatkan masyarakat pengguna layanan rotary3oo o po to h iaaasmetgparaoo mani emailteroo . ii . nana lai vunentcn1n0 tap below cng map mean leg angga down un hasil menunjukkan kecenderungan mendaftarkan atauhanyabeberapatarget yangrelevanterpenuhi .!itoo poo sel mal been cuti bom ti: menu hasil menunjukkan kecenderungan mendaftarkan asuhnya beberapa targetyangrelevanterpenuhi . ' jstor hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan atau sebagian besartargetyangrelevanterpenuhi ) sx7o sta perbandingan dengan organisasi instansi ismasyarakat dan pengguna layanan hasil pengukuran kepuasan masyarakat pengguna layanan indikator terkait pengukuran yang berorientasi pada warga pengguna layanan o ata ratapan1oo to " bn melaksanakan tugas, dilakukan survei atas kepuasan pegawai,wapesuaan gas. son (monsun guna? rare hasil menunjukkan kecenderungan negatif dan atau hasil yang dicatat tidak relevan dengan target yang ingin dicapai hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan atau sebagian besartargetyangrelevanterpenuhi. jago mol perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif,nidalam tabel: ganimine penmemangausaenend hama nie:'ingin dicap hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan atau semuatargetyangrelevanterpenuhi pres,, keputusan presiden nomor tahun tentang pembentukan komite pengarah reformasi birokrat tang pembentukan komite pengarah reformasi bi lokaga dan reformasi birokrasi nomor tahun tentangpap dao pon gpm suzuka ang sud diperbaiki tindak lanjut perbaikan nilai hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai indikator dalam hal sumber daya manusia powo. are e iseseugma: persepsi media atas institusi. tentukanlah skor untuk sub kriteria ini didalam tabel mena ramai mona neunabi hasil menunjukkan kecenderungan negatif dan atau hasil yang dicapai tidak dengan target yang ingin dicapai perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil dicapai bersifat positif. men,formasiterkatthalind. oo. poidaa himpunan peraturan perundang undangan kapmel immastnyateratan a00 hal hal yang sudah baik diperbaiki tindak lanjut perbaikan nilai hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai |indikator dalam hal sumber daya manusia pena sawirika institusi dan prinsip good public governance, persepsi media atas institusi, tentukanlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: hasi!basil menunjukkan kecenderungan mendatar dan atau hanya beberapa target yangrelevanterpenuhi ats hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan atau sebagian besartargetyangrelevanterpenuhi istrcernua hasil yang dicapai bersifat positif. tai, tentukanlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: penilaian hasil nengeneammmoummm skor skor sub eritema tidak ada hasi gen atau basi tersedisiormasiterkatha ini. pemasaran elon lan aen kanan hasil menunjukkan kecenderui negatif dan at:hanya beberapatargetyangrelevanterpenuh!) ) isis a13 perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif. a.komunitas lokal, nasional dan internasional umah wat mawas nama meamunpavettan saya jual nilai hasil yang dirasakan oleh para (pemangku kepentingan, berdasarkan hasil pengukuran sosial indikator kinerja dalam bidang| kemasyarakatan yang dicapai oleh institusi b b fata rataperdoo permen pan dan tahun (os pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasik l dan pemda::alam tabel: tidak adahasildan atautidaktersediainformasiterkaithalini ter hasil menunjukkan kecenderungan mendaftarkan atauhanyabeberapatargetyangrelevanterpenuhittah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel (masak ada hasil dan atau tidaktersediainfarmasiterkaithalini tomo hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dsize (oo hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan atau semua target yang relevan terpenuhi parbgn kerrda yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizingtidak ada hasil dan atautidaktersediainformasiterkaithalini jang mean antenna bajo yng sop rioanengnrtangngndtnsi nan pen peran saka bem nan pel perbandingan dengan organisasi instansi laiah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: esa apa maa patra dicapai hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan atau hanya beberapatargat yangrelevanterpenuhi . jatuh hasil menunjukkan kecenderungan perbalkandan atau sebagian besartargetyangrelevanterpenuhl isi7, per dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil yang dicapalbersifat positif, jawab, tersedianya dokumen peta dan uraian jabatan: tersedianya peringkat jabatan dan harga jabatan, tersedianya dokumen kualifikasi jabatan,:alam tabel: asi enugananheandowga sepi elit nda larva gauri pem oktan anu bnn hasil menunjukkan kecenderungan negatif dan atau hasi! yang dicapai tidak relevan dengan tari ingin dicap rea ola asi menunjukkan kecenderungan perbaikan't dan atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi ijo naa any perbandingan dengan isasi instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positifuntuk sub kriteria ini dalam tabel: ine alhasil danfatmu dak tersesiginindnterkaihal imi than ska san ank pap hasil menunjukkan cenderung latif dan atau hasil yang dicapai tidak dengan target yang ingin dicap stan. peran sa) bean wear bea mino pad ainjam permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas kinerja indikator) terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja: tersedianya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur:idalam tabel: tidak ada hasil dan atau dak tersediainformasiterkaithalini t.a amen mesin dominan mes dehasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan atauhanyabeberapatargetyangrelevanterpenuhi ) ) jatuh poo hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan atau semuatarget yangrelevanterpenuhi . ))|7tso poo) gam pemanen perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil yang dicatat bersifat positif: terjadinya peningkatan kualitas pelayanan dasar pada kabupaten kota: imidakadahasildan atautidaktersediainformasiterkaithalini data poo mata serong gue mop ren sera dan hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan atau hanya beberapa target yangrelevanterpenuhi days hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan atau sebagianbesartargetyangrelevanterpenuhi )'(s170 penangan eng ara perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif. a00hh aweipenuaranaasn )oo o stop skonsuswamemas tidak ada hasil dan atau tidaktersediainformasiterkaithalini . fee onmmonsammnmmmmm ,estmonnutantsoneregan ema naa twice bon biru dng tretenndodoe lain paneperbaikan dan atausebagian besartargetyangrelevanterpenuhi. o)|nmui tentukanlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: rea kosan rar kuta ann hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan atauhanya beberapatargetyangrelevanterpenuhi ) )|3xso | .ka aja ptp nan nam pena ikut jentukamah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: mmmonanmnmemnnemmme ineepenuawan hasil, son tsxonsusymrenn tidekadahasil dan atau tidaktersediainformasiterkaithalini oo ) jom nenotanongongmn tenn dent mts inap pena hasil menunjukkan kecenderungan mendaftarkan atau hanyabeberapatargetyangrelevanterpenuhi ) ' j3isopoo hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan atau semuatargetyangrelevanterpenuhi )?as perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk cernua hasil yang dicapai bersifat positif. gea integritas pelayanan publik: kua tentukaniah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: apem aka bor peron g05 meera alien inonerwpn mna ats edema lia busa stan sem daan (bb hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan atau hanya beberapatargetyangrelevanterpenuhi ) i3i so hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan atau sebagian besartargetyangrelevanterpenuhi ) |si7o hasil menunjukkan perkembangan yang substansial danfatau semuatarget yangrelevanterpenuhi ) (zgo pegang ban perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif. ska ku2 tentukanlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan atau hanya beberapatarget yangrelevanterpenuhi)hasil menunjukkan perkembangan yang substansial danfatau semua targetyangrelevantemenuni |tan perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif. permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi peringkat kemudahan berusaha mui tentukanlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: asi! menunjukkan kecenderungan negatif dan atau hasil yang dicapai tidak relevan dengan targetyangingin dicapai jii perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif. tentukanlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: metatantwndenwgn nga njan hai org moga ion suga sndndt knp. des mennnnnnn hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan atau hanya beberapatargetyangrelevanterpenuhi )'|3tso tni hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan atau semuatargetyangrelevanterpenuhi .'mtg hasil yang sangat baik dan berkesinambungan telah dicapai dan atau semuatarget yangrelevantelahterpenuhi. jom instansi pemerintah yang akuntabel tentukanlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: induk ada hasil dan atautidoktersed iainformasiterkaithalini tas! menunjukkan perkembangan yang substansial dan atau semuatargetyangreleventerpenun i7igo hasil yang sangat baik dan berkesinambungan telah dicapai dan atau semuatargetyangrelevantelahterpenuhi. | . kwsnwwun.ui peangngn ngan spa tea yoga sea catat. mnnnnnnan ku2 tentukanlah skor untuk sub kriteria ini dalam tabel: nan hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan atau sebagian besartargetyangrelevantempenuhi . simo perbandingan dengan organisasi instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifatpositif. . jomjual ag rian lembaga dibentuk pedoman penjaminan kualitas quality as surface) dan pedoman monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi seuasi reformasi birokrasi dilaksanakan dengan tujuan: membantu komite pengarah reformasi birokrasi na signal dalam menilai efektifitas pelaksanaan reforma birokrasi nasional:omba ga, menyediakan alat (tools) penilaian terhadap weber hasilan pelaksanaan reformasi birokrasi kemenag semen tarian lembaga: memudahkan kompilasi hasil evaluasi reformasi bi lokasi secara nasional dan gap analysis. penjaminan kualitas (quality assurance), monitoring, dan evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim penjaminan kualitas (gua emak sud dalam digunakan sebagai acuan untuk melakukan pen jaminan kualitas, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan rekor masi birokrasi lingkungan kementerian lembaga. peri penjaminan kuali permen pan dan no: tahun asasi reformasi birokrasi rencana perbaikan kriteria hasil hasil kinerja utama pemenuhan tari indikator internal penataan peraturan perundangan undangan penataan dan penguatan organisasi li. penataan sistem manajemen sdm aparatur permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pemenuhan indikator eksternal instansi pemerintah yang akuntan aan j ns kepemimpinan thea tale. jsuowriteia too nia kepemimpinan divisi dan misi ski mendorong dan mengimplementasikan sistem mannnknnan manajemen organisasi, sistem manajemen kinerja (ska dan mengarahkan dan memimpin, memenangkan perubahan sk1. memberi motivasi, inspirasi dan mendukung eros model, pem sal ah, seperti sk14 sk14 ea) ola perencanaan strategik isuoriteria too meanjang akan datar mengembangkan, merilis, dan memperbaharui renstra yang memperhitungkan kebutuhan sk2. sumberdaya (23i menerapkanrenstradiseluruhinstansi | s k23| oo) reformasi dan modernisasi ii. onnannnaan permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sumber daya manusia (sdm) aparatur jsuoeriterldan pemda pee pemberdayaan konyol o o o io soal kemitraan dan sumber daya. jaka para kemilau dah sumbat daya kemitraan utama pee penuhi dengan masyarakat ( aalpengelolaankeuangan oral pengelolaaninformasidan pengetahuan | ska4l o sa2 ( asipengetolaanteknologi o ras) o o otafool oo o| oo aaa skala keeleleeet dulu, merancang, menerapkan dan proses'yang berorientasi pada kebutuhan syarikat pengguna |inovasi proses yang melibatkan masyarakat pengguna layanan man kota k5, permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi hasil pada masyarakat pengguna layanan jsuburitera genesis open jean. saban pengguna layanan indikator terkait pengukuran yang berorientasi o owl sk6a sk6. hasil pada sumber daya manusia (sdm) aparatur bahan uotitera yon hasil pada sumber daya dea mato indikator dalaman sumber daya manusia ) ) | ) osk72 oo oo soal sk7lasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional feet t hasil pada komunitas lokal, hasil yang dirasakan oleh para pemangku nasional dan internasional mepentirigan, dibesarkan asi pengin kota indikator kinerja dalam bidang angkatan cemas sama! coe: kena otot20| oo . mam. sx3. sk3. permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi hasil kinerja utama iswvwritera o o too nii hasil kinerja utama (safpemenuhan indikator sntarrial pemenuhan target indikator internal ali manajemen perubahan penataan peraturan perundangan undangan nada sko13 k9. penataan dan penguatan organisasi onan ade (hi dls) penataan sistem manajemen sdm aparatur 3x14 sko.ls kepabeanan kun mana mos bon penguatan akuntabilitas kinerja segera iii nan k917 peningkatan kualitas pelayanan publik kaka saka, epi total 1o0l isubrriteria nia pemenuhan target indikator eksternal na. hasil kinerja utama eksternal peringkat kemudahan berusaha ski. instansi pemerintah yang akuntan sko. seni total idol slpemimpinan profil perencanaan strategik mer daya manasi senapan moana madara mana ei sem pet let hasil pada masyarakat dan penggunalayanan perencanaan strategik una hasil pada sumber daya manusia idm) aparatur | hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional | sumber daya manusia sdm) aparatur basil kinerjautama too fiainktaan don siifibar daya pierre mal peg mnatmmesaawes sewaan bodi sik ann. profil pengungkit profil hasil nn ipar ierdinentpamaia perencanaan strategik masi pada sumber daya manusia sdm) aparatur yen meta onnnnnnnan hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional kemitraan dan sumber daya mann permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi era pelaksanaan pengungkit program potong imanatemenperubahan terbiasa profil pengungkit hasil reformasi birokrasi k l penataan peraturan perundang teztagsasal penataan dan penguatan organisasi p1223 penataan selam menjamin sem pag jo) manajemen penguatan pengawasan perubahan penguatan akuntabilitas kinerja (pi213 penataan dan peningkatan usia pelayanan pub (pg o|ooo peraturan monitoring monitoringdan evaluasi to) petendaagi pmid penayangan non peningkatan penguatan fan) nona kualitas organisasi pelayanan publik bagi meme pengundian p mgm saat manajemen perubahan dan los penataan nam mat penataan peraturan perundangan |msa2 temtsana loop enaraandan penguatan organisasi |zootaxa ojo) pengaman setan penataan titisan mao warakeran pena aparatur penataan sistem manajemen dm | haas enguntanpengawaan omar too penguatan akuntabilitas line lom? peningkatan kualitas pelayanan publik his monitoring dan evaluasi low to) yaa enam ina anna been lama profil pengungkit k l profil hasil k l manajemen perubahan hi) manajemen perubahan manajemen perubahan dan penataan peraturan perundangan penataan peraturan penataan peraturan perundangan perungengah pan penamaan penguatan penataan dan penguatan organisasi organisasi penataan tatalaksana penataan tatalaksana penataan tatalaksana penguin penataan sistem masi penataan sistem manajemen i|penahan item manajemen manajemen sdm aparatur sdm aparatur sdm aparatur penguatan pengawasan penguatan pengawasan penguatan pengawasan penguatan akuntabilitas penguatan akuntabilitas penguatan akuntabilitas kim kerja kinerja kinerja peningkatan kualitas peningkatan kualitas pelayanan peningkatan kualitas. pertahanan puti kubik pelayanan publik monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi inna sas mmm hum antena najaminan kualitas (quality assurance), monitoring, dan evaludm aparatur: carkuna4 spasi ada aliran sesuai dengan aslinya c5 kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas sya lam ao ha, bun tnoevaluasi kelembagaan than organisasi, perlu menyusun pedoman eval .: tang kementerian negaraema aan jan ide para tur negara nomor per m.pan ten : memutuskan menetapkan: peraturan menteri pendayagunaan para tur negara dan reformasi birokrasi tentang pedoman evaluasi kelembagaan pemerintahima gaan pemerintah. pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah sebagaimana teran teri negara pendayagunaan aparatur negara nomor per m. pan tentang pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. abab runding undang dan reformasi birokrasttd azwar abubakar guna situasi salinan sesuai dengan aslinya kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas aa rn, btn gatot sugiarto pedonramen pan dan no: pesona pan der tahun:: urusan pemerintahan yang diselenggarakan: kewenangan yang dimiliki: pengelompokkan bidang tugas organisasi pedonaamen, kan dan tahuncc tahun tanggal: november pedoman penjaminan kualitas aan yaman monitoring daan evaluasi reformasi birokrasieapenangena aah(skor sangat tidak setuju tidakhimpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasi: 1s.d. lao opamen (en men men jawaban no: s.d.nyata sts nilai masing masing pernyataan jumlah nilai setiap pernyataan pedobamen pan dan tahu., instansi vertikal atau kantor regional atau unit pelaksana teknis yang dibentuk sudah ditetapkan:panik kkn hakekat abbr nat dan reformasi birokrasi. tingkat menengah bawah. nilai total ena han tatampunan peraturan endang undang: dan reformasi birokrasidonaamen pan dan no: tahun luas kelembagaan pemerintah terdiri dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu: instansi pemerintahala dop aher obb hak reformasi birokrasi :::: memudahkan kompilasi hasil evaluasi reformasi birokrasi secara nasional dan gap analysis:lang reformasi birokrasi, sekretariat kementerian, cc. sekretariat jenderal: sekretariat utama, sekretariat. instansi pemerintah daerah: sekretariat daerah provinsi,iiipeta dansa pnanjaap!iazwar abubakar serbuan nasi 2111p aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan ngsepala biro hukum dan humas sreg pedal kan btn gatot sugiarto pedobammerltan dan rb ng johan lampiran peraturan menteri pan dan nomor tahun tanggal: desember kuesioner evaluasi kelembagaan pemerintah maw|tingkatan|(sdonramen pan dar no: tahun keterangan lampiran kuesioner evaluasi kelembagaan pemerintahaman hook andong undang dan reformasi birokrasinebar pan dan no: tahunbean anga dan reformasi birokrasi pengkategorian hasil penghitungan bnn toss jaar mass team eos year class tae jaan foss than g asas jhoas javana aan ons troops atas jaan maksimal kategori s.d kategori2 .00s.d kategori3 s.d pedopsamer pan rb,pedoman penjaminan kualitas (oval then pan hadad tahunperhitungan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil untuktemperaturan pemerintah nomor tahun tentang formasi pegawai negeri sipterhitung gan jumlah kebutuhan pegawai untuk penyusun nya setiap tahun angga ran kecenderungan untuk mengusulkan tambahan kebutuhan pegawai dengan jumlah yang cukup be sar dengan alasan karakteristik dan kondisi dae rah meskipun persentase belanja pegawai dalam apbd lebih besar dibanding belanja publik, turupedoman perhitungan jumlah kebut pan pekan indonesia nomor sebagaimana telah duormasi pegawai negeri sipil lembaran nag kesia tahun nomor tambahan lem baran negara republik indonesia nomor keputusan menteri negara pan nomor kep75 m. pan tentang pedoman perhitungan ke butuhkamu eri sipil untuk daerah yang ditetapkan dengan perahu ran menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pedoman perhitungan jumlah kebutuhan pegawai neg eri sipil ini dimaksud sebagai pedoman bagi kemenag rian dalam negeri dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, serta peter indhip mabuk dan reformasi birokrasi pedoman perhitungan jumlah kebutuhan pegawai neg eri sipil unr kep m.pan tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai ber pasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan for masi pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, keputus ttd e.e. mangindaan mrgunaay awas 81p aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas sja lan ao 21x noo gatot sugiarto pedoman perhitungan jumlah kebutuhan pan aa dan pembangunan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan"negeri sipil telah ditetapkan dasar perhitunganpedoman perhitungan jumlah kebutuhan pan panirccukiran tandang manga dan reformasi birokrasi ivjuran negeri smkl.i menghitung jumlah kebutuhan pegawaiunit organisasi teknis terendah eselon iii cara menghitung rata rata 3mana berikut pedoman perhitungan jumlah kebut macan kaa!..kabupaten kota pura peranan undang danmjaminan kualitas sebagai semua kegiatan yang terencana dan sis: penataan peraturan perundang undangan: penataan dan penguatan organisasi: penataan tatalaksana: penataan sistem manajemen sdm aparatur: penguatan pengawasan: penguatan akuntabilitas kinerja:art yaitu bahwa indikator bem peraturan undang undang dan reformasi birokrasi menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yanh memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan bertugas lapangan seperti penyuluhan pertanian, penyuluh perikanan, penyuluhan obypedoman perhitungan jumlah kebut peka nanskpunit pelaksana teknis upt) kesehatan unit kebutuhan pegawai pada upt kesehatan berdasarkan jenis puskesmas perawatan daerah strategi|. a28. daan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi |. |.la.. |. puskesmas pedesaan adalah puskesmas yang letaknya kecamatan dengan penduduk sekitar orang puskesmas daerah terpencil tertinggal perbatasan terpencil tertinggal perbatasan puskesmas pembantu pustu) melayani pustu pedoman perhitungan suman kebut bana daa puskesmas pembantu pustu) dan poliklinik desa polindes) kebutuhan pegawai puskesmas pembantu rincian mengenai jenis tenaga kesehatan untuk masing masing saran pelayanan kesehatan sebagaimana dalam lampiran iii lib, illsifathimpunan peraturan perancang undang dan reformasi birokrasi membentuk tim perumusan jumlah kebutuhan pegawai daerah, terdiri dari tim pusat terdiri dari ketua menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sekretaris kepala badan kepegawaian negara sekretaris jenderal kementerian dalam negeri cc) anggota: ketua gubernur sekretaris: ketua bupati walikota sekretaris: sekretaris daerah tim pusatpedoman perhitungan jumlah kebutuhan pan pan manapun tim provinsi mengumpulkan dan menyajikan data perumusan jumlah kebutuhan pegawai lingkungannya.difingkungannya:tcc.aan reformasi birokrasi republik indonesia. ttd e.e. mangindaan aruna awas aliran sesuai dengan aslinya sat nos kementerian pan dan app kepala biro hukum dan humas any ra, ind gatot sugiarto pedoman perhitungan jumlah kedutaan pan aan anak lampiran i.a peraturan menteri pan dan nomor tahun tanggal: mei data satuan kerja pemerintah daerah (skpd) tahun nama kabupaten provinsi nama satuan organ tual tangen you damar kereaancan sekretariat daerah sekretariat dprd inspektorat dinas dinas . (nama dinas) dinas . upt dinas kasrem (nama upt) badan badan. (nama badan) badan. upt badan bares nama upt) kantor (nama kantor) kecamatan kelurahan desa satuan organisasi lain @. (nama organisasi) keteraiisi nama satuan organisasi eselon atau eselon yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat play: nak, tumngos sajak, unit yang berfungsi member pelayanan masyarakat yang bersifat lapangan peraturan menteri pan dan nomor tahun tanggal: mei data sekolah negeri tahun nama kabupaten provinsi ewwosuoan toowomomerueus tomonssma trertmmea negeri negeri smp negeri smu negeri smk negeri sekolah negeri lainnya benatenennnntanen taman:pengukuran yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian:korte pengarah mayoral acuan nasional, kebijakan, strategi, dari standar akronuhai sand buah tim road map glam) nasional serta tam nasional kebijakan dan strategi ooeraskoral mengorgarus dan mangkoontasi pelaksanaan urut pengelola nasional 2mox naungan menagnghai jar ona png penanaman tapi anti pelaksana teknis jai mesin gea pelestarian mengusulkan penetapan tun aura belakangan dan kebserlanjikan tin amanat kom arap: kanal sepang kst permen pan dan tahun 20i1 pedoman penjaminan kualitas quality sasaran) dan pedoman monitoringanalisisotahun tentang pedoman analisis jabatan, dang perlu menetapkan pedoman analisis jabatmen pan dar tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun ten tang formasi pegawai negeri sipil lembaran neperaturan peter indah kesia bersatu periode peraturan presiden nomor republik indonesia no mor tahun tentang grand design rekor masi birokrasi:negara pendahagi naan aparatur negara dan reformasi bi lok jadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepeng ingin program kelembagaan, penatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan. himpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasi pedoman analisis jabatan digunakan sebagai pan pi sahkan dari peraturan menteri negara pendahagi hagi naan aparatur negara dan reformasi birokrasi ini mulai berlaku maka keputusan menteri negara pen dayagunaan aparatur negara nomor: kep m. pan tentang pedoman pelaksanaan analis sis jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan menteri negara pendayagunaan para tur negara dan reformasi birokrasi ini berlaku se jak tanggal ditetapkantd e.e. mangindaan nurbunaay swat 2g, aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan nggkepala biro hukum dan humas pia rea, know gatot sugiarto semen je tahun tanggal:permen pan dan tahun:semen pan dna sania: para pegawai, surat surat keputusan tentang organisasi:ea nan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasi adapun mekanisme pelaksanaan penjaminan kualitas adalah sebagai berikut komite pengarah tim quality assurance tren dokumentasi kebijakan komunikasi daa arahan dengan tren komunikasi dari prioritas tren prioritas tren dukungan proses perencanaan draft rencana draft rencana kerja tahunan kerja tahunan rencana kerja jenar tahunan tahunan rkt) kajian, revi, evaluasi, dan monitoring sesuai rkt pembahasan draft pembahasan draft lap hasilsemen pan dang aanghcchimpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasi ccpermen pan dan tahankelompok.'.himpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasi pamen pan aon., sekretaris jenderal., kepala badan. (dibuat) dan sebagainya. direktur., sekretaris direktorat jenderal., sekretaris badan., kepala pusat., kepala biro., kepala dinas., kepala badan. (di daerah), dan sebagainya. kepala bagian., kepala bidang., kepala sub direktorat., kepala sub dinas., dan sebagainya. kepala seksi., kepala sub bidang., kepala sub bagian., ., analis., pengumpul dan pengolah data., bendaharawan., penyusun laporan., penyuluh., juru gambar dan sebagainya. yeh papa jan reformasi birokrasisekelompok tugas tugas penganalisis diberi nama analisjsemen pan depan jeejanta: cuaca: suara: letak:ana obok kendang undang dan reformasi birokrasi: keterampilan kerja: pengetahuan kerja: pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja: kondisi fisik atau kemampuan jasmani, kondisi mental yang berupa bakat kerja, temperamen kerja, e: ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai: dan sebagainya. temen ane sajid e.e. mangindaan kegunaan dna aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan #$ adat kepala biro hukum dan humas angolana aap pp, ray, kaos gatot sugiarto bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi jiliddan reformasi birokrasi tahun tim independen tim reformasi birokrasi nasional tim quality reformasi birokrasi nasional::: pedoman penjaminan kualitas paru dam bedah pra bapa kualitas qualityevaluasi menetapkan pedoman evaluasi jabatan pegawai negeri dengan peraturan menteri negara zendaya gunak hun nomor tambahan lembaran naga nomor undang undang nomor tahun tentang ke polisi negara republik indonesia lembaran ne gara tahun nomor tambahan lemsemen ae, lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara re epub tahun memutuskan menetapkan peraturan menteri negara pendahagi bagai panduan dalam menentukan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri. pedoman evaluasi jabatan sebagaimana demak sud dalam adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak ter reformasi birokrasi pisahkan dari peraturan ini. bagi instansi yang telah menetapkan nilai dan ke tetap kan. dengan berlakunya peraturan men teri ini, maka keputusan menteri negara pendayagunaan par tur negara nomor kep m.pan vii tentang klasifikasi jabatan dicabut dan dina dan reformasi birokrasi, ttd e.e. mangindaan nagunaay pawai aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan nggepala biro hukum dan humas pali can tanto gatot sugiarto semen p: tahun tanggal: julitamen ana maalain. pekerjaan administratif ahok peak reformasi birokrasiamen dna nina,: yang sudah valid lingkungan instansi.goo kampungan peraturan tunong undang dan reformasi birokrasin dan rb, dan kepala badan kepegawaian negara deputi bidang bina kinerja dan perundang undangan serta pejabat : dan informasi faktor jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu jabatan fungsional umum:r no,: tahun alur penetapan nilai dan kelas jabatan lingkungan instansi tim instansi menyusun petaalidasi hasil abon dio hiiii,cc)pamen a02 miafungsional susun informasi faktorhubungan personalaturan madang undang dan reformasi birokrasifungsional. semen metana bab ilp.mhimpunan peraturan reformasi birokraspamen tenan bea peraturan andong undang dan reformasi birokrasi tentu, atau meliputi sebagian besar dari populasi berbagai dae :n tangan atau beberapa program medis lain untuk kementan gan nasional. temen pan fan san k ter indah): yang merupakan kepentingan nasional atau kepentingan na sigii pijakan, peraturan, dan pedoman lain, yang digunakan seluruh bertuah peranan madang dansekkipedoman penjaminan kualitas royalty assurance) dan pedoman moncong ing kritis dan rumit dalam program pengembangan sistem per senjatam ada jalankan secara berulang. untuk dapat dinilai dalam faktor ini, suapamen aoa minam:himpunan peraturan perundang undang: dan reformasi birokrasi: b pada pihak: pengembangan keahlian dan wawasan: atau memperoleh pendapat umum: penyusunan makalah atau proposalsemen pan san.: melakukan atau menyetujui seleksi pegawai fungsional lingkungannya: merekomendasikanhimpunan peraturan kadang undangan dan reformasi birokrashamsemen pan mena: pegawai kantor dprd:: atau pegawai yang setara dalam instansi lain:: himpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasi: wartawan media masa, majalah, televisi atau radio tingkat ibukota, daerah, atau nasional:4semen pan manaju ntingkat faktor: wat:bea peraturan andong donga dan reformasi birokrasipamen inabea peraturan tandang undang dan reformasi birokrasiubahan target sasaran indikator parameter pengukuranpamen page ama merubah struktur organisasi, termasuk perubahan tertentu yang harus dilaksanakan: optimalisasi pengurangan biaya operasional!:himpunan peraturan perancang undangan dan reformasi birokrasi:: dan permen pan no, tahm: bae reformasi birokrasi.semen saat:pengetahuan dan keterampilan setara. kemana peraturan perundang manga dan reformasi birokrasi.tugas danpamen ana mna:.himpunan peraturan perundang undangan reformasi birokrasi: mengembangkan batas waktu, proyek, dan pekerjaan yang harus dilakukan. pegawaiyangmempunyaikeahliansemen sanams patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan hammmpap haha madang ganga dan reformasi birokrasi area perubahan bobot perspektif indikator paramater sasaran target penataan peraturan perundang undangan penataan dan penguatan organisasi penataan sistem manajer men sdm aparatur penguatan akuntabilitas kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik jum lahtingkat pemenuhan rentang skor kualitas skor sangat baik x590 x60 skor sangat kurang permen pan dan tahunrangsangan besar, perencanaan kerja, atau penyempurnaan metode dan teknik yang akan digunakan. temen pan pan seanmhimpunan peraturan perundang undangan reformasi birokrasi:tersebut penting untuk misi suatu lembaga ataugan tahun:: penunjukan mungkin dibuat diawal: setiap pihak mungkin sangat tidak jelas peranan atau wewenangnya:himpunan peraturan perundang adany:stalasi penggunaan fisik harus dipertimbangkan, antara lain: pekerjaan yang membutuhkan berdiri lebih lama akan membutuhkan tenaga permen pan gan m0, tahunbergerak, kereta, atau mesin, himpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasike atas permen pan fan ne,: tahuyan reformasi birokrasi, ttd e.e. mangindaan dusun ssi aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas eva ala kan blk tnos gatot sugiarto bem aan peraturan perancang madang dan reformasi birokrasi lampiran peraturan menteri pan dan nomor: tahun tanggal: juli contoh berita acara hasil evaluasi nilai jabatan dan kelas jabatan. kop kementerian lembaga berita acara hasil validasi nilai jabatan dan kelas jabatan lingkungan kementerian lembaga pada hari ini. tanggal. validasi nilai jabatan dan kelas jabatan lingkungan kementerian lembaga dilakukanbersamaoleh deputi bidang sdm aparatur kementerian n . sekretaris jenderal sekretaris utama sekretaris kementerian lembaga. (atau yang ditugaskan) kepada deputi men. pan dan badan kegagalan negara, bidang sdm aparatur (atau yang ditugaskan) (atau yang ditugaskan) temen pan tenaga lampiran peraturan menteri pan dan nomor: tahun tanggal: julidm usaha kesejahteraan sdm aparatur kepala subbidang kepala subbidang ana, gain gaji sdm aparatur jang parasut sdm aparatur analis sdm aparatubservmucapaian perspektif target area perubahan (untuk lebih jelasnya lihat lampiran matriks penilaian).kembangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian lembaga, kegiatan penjaminan kualitas diharapbnnapena aturan perancang undang dan reformasi birokrasi peraturan menteri pan dan nomor: tahun tanggal: juli contoh informasi faktor jabatan strukturall: mengkoord jad jad::: mengarahkan dan mendistribusikan tugas bawahan bidang kesejahteraan sdm aparatur:emen mp2 (a1lladobe pat reformasi birokrasibiayayang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan perjalanan dinas pegawai lingkungan asisten deputis5:pamen tenan(jika ada) terakhir diperbaharui: juni pen gang undang dan reformasi birokrasi lampiran peraturan menteri pan dan nomor: tahun tanggal: juli contoh hasil evaluasi jabatan struktural. formulir hasil evaluasi jabatan struktural namaal yang faktor evaluasi diberikan digunakan jika keterangan ada) faktor ruang lingkup dan dampak tingkat faktor program faktor pengaturan organisasi bas tingkat faktor faktor wewenang penyediaan dan tingkat faktor manajerial faktor hubungan personal tingkat faktor tingkat faktor sifat hubungan tujuan hubungan faktor kesulitan dalam penjara tingkat faktor han pekerjaan faktor kondisi lain tingkat faktor ncontoh informasi faktor jabatan fungsional informasi faktor jabatan fungsional nama jabatan analis kepegawaian tingkat terampil il.lmiibanana peraturan perundang undangan dan reformasi birokrasifaktor4:pamen pan ana.himpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasiis kepegawaian tingkat terampil organisasi biro kepiawaian. nama instansi instansi. faktor evaluasi nilai standar jabatan keterangan berikan fungsional yang digunakan (jika faktor tingkat faktor faktor pengawasan tingkat faktor penyelia faktor pedoman tingkat faktor faktor kompleksitas |.a50 tingkat faktor famili ruang lingkup tingkat faktor reaktor hubunganposomenteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, ttd e.e. mangindaan gabung ay, saat 81p mp, aliran sesuai dengan aslinya peka kementerian pan dan ngsepala biro hukum dan humas ppi btn tno gatot sugiarto himpunan peraturan perundang udang dan reformasi birokrasimenterian lembaga dalam melakukan: tersusunnya strategi manajemen perubahan:ingkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangsunan peraturan perundang undangan: sop mengakomodir langkah penyusunan peraturan perundang undangan yang tepat: permen pan dan tahun pedoman penjaminan kualitas quality assurance) dan pedoman monitoring peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun2011 pedoman umum penataan pemangku kepenting: a.ter indah masyarakat dan sekaligus memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada pemerintah, perlu leb diperkaya bahwa untuk mewujudkan huruf tersebut, per disusun pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan lingkungan instansi pemerintah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimentan doman umum pemetaan pemangku kementan dan ruang petmenterian negara lembaran negara epub menteri negara,, serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon kementerian negara re publik indonesia, keputusan presiden republik indonesia nomor tahun sebagaimana telah diubah app abebpahhaka tandang undang dan reformasi birokrasipara tur negara nomor peri121m.pan 08iumum pemetaan pemangku kepentingan lingkungan instansi peter indah. turu maksud dalam merupakan acuan bagi seru tetapkan. pedoman umum pemetaan pemangku kepentinanmen pan dan pankara agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan pen muatannya dalam berita negara republik indon kegunaan drm 1g, aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas as. canta gatot sugiarto: tahun tanggal: desember pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan lingkungan instansi pemerintah babpedoman umum pemetaan pemangku kepentisam pan dan tahun: penetapan strategi,yang tercantum dalam bab! dan peraturan menpan nomor per m.pan 08lmasyarakathimpunan peraturan perancang undang: dan reformasi birokrasi,: ..:: partisipatif, yaitu peran serta aktif instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meja in hubungan.doman umum pemetaan pemangku kepentingan reng jamur:warnnpop hina hak nba dan reformasi birokrasi: telah dilakukan pemetaan peraturan perundangpenataan dan penguatan organisasi area perubahan program ini bertujuan untuk meningkatisfungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih:gawaian, kehumasan dan diklat:meningkatnya efisiensi dan efektivitas prosesmaa heel andong undang dan reformasi birokrasipermen pan dan tahun pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan lingkungan instansi pemerintahllwafer sapa pegawai tidak tetap, dan alih daya (outsourcing) instansi pemerintah himpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasi. bumi, badan layanan, umum, lembaga peradilan kpk, kpu, dunia usaha swasta, dan lembaga internasional cc.pedoman umum pemetaan pemangku kementan amen pan dan pem publik publik pernerirtahi mayoritas lain lain pasif publik minoritas vokal geri enam bang citra lomba' pee tag sala interna baal publik anna tana pemenang kamil tua nag alat lsm ormas lembaga ke masyarakat dpr mpr lembaga dpd lembaga pendidikan pemerintah publik eksternal publik internal bagan pemangku kepentirbedaan pemangku kepentingan merupakan proses yang berkelanjutan. pengumpul perumusan pendekatan dan dada beban agenda program penetapan strategi bagan proses pemetaan pemangku kepentingan pedoman umum pemetaan pemangku para selip tart arga pati pep ja kondisi yang akan datang manfaat pemanfaatan hasil sehingga berguna dalam pengolah han dan analisis data plan ate wira petikan reformasi birokrasi: tetapan strategialternatif langkah langkah penetapanmasukan, keluaran, dan manfaat pedoman umum pemetaan pemangku kepentiksam dan poto masukan: interpretasi pengolahan dan analisis data dibuat untuk penetapan strategi keluaranimplementasikan dalam agenda program.. an tujuan dan sasaran hubungan pemangku kepentingan. fak nba peak tot dan reformasi birokrasil.lpedoman umum pemetaan pemangku kepentingan aras pabentrarar format alat ukur kategori pemangku kepentingan internal publik primer pamen pom publik sekunder pensiunan format alat ukur kategori pemangku kepentingan eksternal publik primer instansi pemerintah lembaga negara medi publik sekunder lembaga internasional publik tersier masyarakat sekitar komunitas yang kurang beruntung ny, ormas oksming bertujuanuntuk meningkat ingin dicapai melalui area undangan yang berlaku: pola karier pegawai, mutasi, dan promosi telah disusun dan dilaksanakan dengan transparan. cc. meningkatnya disiplin sdm aparatur pada masing: tersedianya peta profil kompetensi individu: terbangunnya sistem dan proses diklat pegawai berbasis kompetensi. permen pan dan tahun pedoman penjaminan kualitas quality assurance) dan ema monitoring8setuju 8setuju ragu ragu r), tidak setuju t8), sangat tidak setuju : pertanyaan dalam angket dengan skala libert apakah perkenan nomor tahun contoh pertanyaan dalam angket dengan skala diferensialpedoman umum pemetaan pemangku kepentingan pan dan babinn gunakan saw aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas wes ala six km0o gatot sugiartoakta integritas lingkungan49tahun2011 tentang pedoman umum pakta integritas lingkungan semen tat tingkatkan efektivitasnya, bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelak santan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan peraturan ten tang pedoman umum pelaksanaan pakta integritasdoman umum pakta integritas pan kementerian lembaga dan pemerintah daerah undang undang nomor tahun tentang keuangan negar: peraturan pemerintah nomor tahun ten tang tahapan, tata cara penyusunan, legenda lian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembantu nan daerah: peraturan pemerintahtahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah tahun peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa lingkungan instansi pemerintahhimpunan peraturan perancang undang dan reformasi birokrasi instruksi presiden nomor tahun tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan ko erupsi tahun keputusan menteri negara pendayagunaan para tur negara nomor tahun tentang peru bahan keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor tahun tentang pedoman umum koordinasi, monitoring, dan eval menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. memutuskan menetapkan peraturan menteri pendayagunaan para tur negara dan reformasi birokrasi tentang pedoman umum pakta integritas lingkup gan kementerian lembaga dan pemerintah daerah bab ketentuan umum dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan rekor masi birokrasi tuktidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. kementerian lembaga adalah kementerian, lembaga pemerintah setingkat menteri dan lembaga lainnya, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara dan lembaga nonstruktural. pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. pedoman umum pakta integritas sada kementerian tembaga dan pemerintah daerah peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi setiap ke menteri lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksana kan pakta integritas. lampiran sebagaimana tercantum dalam peraturan ini berupa berantak. mewujudkan pemerintah dan masyarakat indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai nilai luhur budaya bangsa, undang undang dasar ne gara dan pancasila. pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan ke menteri lembaga dan pemerintah daerah, para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil lingkungan kementerian lem bagi d(t) penandatanganan dokumen pakta integritas oleh pimpinan ke menteri dan lembaga setingkat menteri disaksikan diketahui oleh presiden sebagai atasan langsungnya. penandatanganan dokumen pakta integritas oleh pimpinan lem bagi pemerintah nonkementerian dan lembaga nonstruktural yang dikoordinasikan oleh kementerian disaksikan diketahui oleh menteri yang mengkoordinasikannya. penandatanganan dokumen pakta integritas oleh gubernur di saksikan diketahui oleh menteri dalam negeri. besa peraturan perundang adanya dan reformasi birokrasi penandatanganan dokumen pakta integritas oleh bupati wa dikota disaksikan diketahui oleh gubernur sebagai wakil peter indah pusat wilayah provinsi. penandatanganan dokumen pakta integritas oleh pegawai neg eri sipil lingkungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah disaksikan diketahui oleh atasan langsungnya. form, penandatanganan dokumen pakta integritas sebagaimana di maksud dalam dilaksanakan pada saat pelantikan ber samaran dengan penandatanganan sumpah jabatan. pimpinan kementerian lembaga dan pemerintahnya sebelum tanggal desember bab iii pengawasan pakta integritas pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian lembaga dkementerian lembaga dan pemerintah daerah yang ber angkutan. forum pemantau independen sebagaimana dimaksud dalam kuman pakta integritas. format dokumen pakta integritas untuk forum pemantau inde pendekpedoman umum pakta integritas pan kementerian lembaga pemerintah daerahdalam dilakukan bersama dengan pihak kementerian lembaga da tas, berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana ko erupsi, pacu kepada peraturan perundang undangan tentang ketemu akan informasi publik. evaluasi pelaksanaan pakta integritas lingkungan semen tarian lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana demak sud dalam dilaksanakan sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun. evaluasi secara nasional dilaksanakan oleh kementerian pendar agunan aparatur negarawan reformasi birokrasi. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dipaku kan oleh aparat pengawasan intern masing masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah. hasil evaluasi pelaksanaan pakta integritas lingkungan ke menteri lembagahasil evaluasi pelaksanaan pakta integritas lingkungan peter indah daerah sebagaimana dimaksud dalam diam pakan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan bli dan reformasi birokrasi penguatan pengawasan area perubahtanggungjawaban keuangan negara pada k l telah sesuai dengan aturan yang berlaku: terselenggaranya spip sesuai tahunpertahankan: meningkatnya implementasi procurement barang dan jasa: penguatan akuntabilitas kinerja area perubahan program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerjaperanan nanga dan reformasi birokrasi reformasi birokrasi dan menteri dalam negeri. metodamen teri pendayagunaan aparatur negarawan reformasi birokrasi. bab ketentuan penutuplaksanaan pakta integritas, ttd azwar abubakar guna spasi 31p aliran sesuai dengan aslinya toe kementerian pan dan #kepala biro hukum dan humas kan lin gatot sugiarto pedoman umum pakta integritas gan kementerian lembaga dan pemerintah daerah lampiran peraturan menteri pan dan logo nomor: tahun tanggal: oktober: menghindari pertentangan kepentingan (conflict interest) dalam pelaksanaan tugas:: akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas . (: bila saya melanggar hal hal tersebut atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. menyaksikan: menteri kepala gubernur bupati walikota pembuat pernyataan lampiran iii peraturan menteri pan dan nomor: tahun logo tanggal: oktober nama instansi pakta integritas anggota forum pemantau independen saya, . (pembuat pernyataan), . (jabatan), dalam pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian lembaga pemerintah ..turut mengetahui menyaksikan: menteri kepala ketua gubernur bupati walikota, pembuat pernyataan ke)y menteri pendayagunaan aparatur negara dan reform syariandakan juta peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara per m.pan ten tang pedoman umumdilingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: permen pan dan tahunlel mor tahun lembaran negara republik in don layanan publiku maa ako madang undang dan reformasi birokrasi kenegaraanagpendayagunaan para tur negara nomor per m.pan ten tang pedoman umum pengelolaan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah,tunjuk pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat lingkungan ke menteri pendayagunaan aparatur ne gara dan reformasi birokrasi. petunjuk pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat lingkungan kementerian zendaya gunakhagi naan aparatur negara dan reformasi birokrasi: petunjuk pelaksanaan pengelolaan, ann pan aar lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiguna ssi aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan n#h#kepala biro hukum dan humas ang ado yan gatot sugiarto (s0 himpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasihak cipta dilindungi oleh undang undang. dilarang mengutip atau memperbanyak sebagia atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit penulispeningkatan kualitas pelayanan publik area perubahan program ini bertujuan untuk meningkat ingin dicapai melalui area memperoleh standarisasi pelayanan internasionalindeks kepuasan: terbangunnya sistem penanganan keluhan, saran dan masukan:rmen pan dan tahun pedoman penjaminan kualitas quality assurance) gan pedoman monitoring peraturan menteri pan dan nomor: tahun tanggal: desemberm. arypetunjuk pelaksanaan pengelolaan aan pan ntar lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasibean peraturan undang undang dan reformasi birokrasi bang saran, kritik konstruktif, permintaankejernihan masalah atau kegiatan yang member!,.etunjuk pelaksanaan pengelolaan men pan nata lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,:,tanya pamrih: memberi pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskrit inaktif, menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan peraturan perundang undangan:pap spb undang undang dan reformasi birokrasi: hukum pe radii: meneliti dokumen dan atau informasi yang sudah lemah ada sebelumnya dalam kaitannya dengan materi pengaduan masyarakat yang baru diterima: petunjuk pelaksanaan pengelolaan, inen pan kerabat lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi:: bagi unit kerja lain lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.mekanisme penyaluran surat pengaduan masyarakat dam pelaporan hasil tindak lan ka'rt apabila substansi pengaduan tidak jelas, maka surat pengaduan masyarakat tidak perlu disatukan. pengaduan tidak berkadar pengawasanpenyelenggaraan pemerintahfogterhadap kebijakan pemerintah bidpetunjuk pelaksanaan pengelolaan amen pan nota lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasibuthimpunan peraturan perundang undang dan reformasi birokrasiakukan oleh unit kerja taga a dan reformasi birokrasi. petunjuk pelaksanaan pengelolaan been ban dan tahun kementerianrepublik indonesia ttd azwar abubakar mana salak! 8tp aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas ay, ind gatot sugiarto pay man hobi yag peak dan reformasi birokrasill embangunan zona integritas menuju wilayah bebas korup, bahwa untuk mengimplementasikan pakta integra bas dari korupsi dengan peraturan menteri pen dayagunaan aparatur negara dan reformasi bi lokdoman umum pembangunan zona pena nga hanauangan negaraombudsman republik indonesia lembaran ne himpunan peraturan undang undang dan reformasi birokrasi tang organisasi perangkat daerahhu ran pemerintah isasi, tugas dan fungsi eselon kementerian ne gara sebagaimana telah beberapa kali diubah tera rencana aksi pencegahan dan pemberantasan ko erupsi, pedoman umum pembangunan zona maan panin apara tur negara dan reformasi birokrasi nomor ta santpara turuaga dan reformasi birokrasi nomor tahun tentang pedoman umum pakta integritas ling dungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah: memutuskan menetapkan: peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi bi lokasi tentang pedoman umum emban guna bas dari korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini: bos bea peraturan tandang undang dan reformasi birokrasi bangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta jakartagnasunaay amas aliran sesuai dengan aslinya kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas kan pny ray, bug gatot sugiarto pedoman umum pembangunan zon: tahun tanggal: april1tpedoman umum pembangunan zona pemain ana go9w::(g0 bidang pendayagunaan aparatur negara danazwar abubakar snagunaay asasi aliran sesuai dengan aslinya tolak kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas dana nam yiy tun! gatot sugiarto pedoman penjaminan kualitas outta assurance dan pedoman moncongtpedoman umum pembangunan zona perak pan dam hara1: nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian kementerian pan dan rb: cc. jumlah maksimum kerugian negara kn) yang belum diselesaikan berdasarkan penilaian bpk: pedoman umum pembangunan zona pan don jumlah maksimum temuan in efektif berdasarkan penilaian api: jumlah maksimum temuan in efisien:: lakon: akuntabilitas kinerja: laporan keuangan: kode etik: sistem perlindungan pelapor (whistle blower system): program pengendalian gratifikasi::: recruitment secara terbuka: mekanisme pengaduan masyarakat: procurement: pengukuran kinerja individu:peran dang undang dan reformasi birokrasi terjadi hal hal yang dapat mengakibatkan tidak dipenuhinya lagi indikator penilaian. pedoman umum pembangunan zona maan pan dan harap,lempung peraturan perundang undang dan reformasi birokrasisunan sama (jalinan sesuai dengan aslinya ts kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas ren, btn and gatot sugiarto pedoman umum pembangunan zona pan dam ria sar biro hukum dan humaspenilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (c8 ide nomor tahun tentang grand design reformasi birokrasi dalam rangka penilai ian mandiri (self assessment) oleh kementerian lem bagi dan pemerintah daerah, dipandang perlu men tetapkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tentang pedoman pe nilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi: mengingat: undang undang republik indonesia nomor ta nyelenggara negara yang ber mba gan aon undang undang republik indonesia nomor ta hun tentang sistem perencanaan pembantu nan nasion layanan publ lokasi keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pembentukan komite pena rah reformasi birokrasi nasional dan tim rekor hun tentang percepatan pelaksanaan priori tas pembangunan nasional tahun ban peraturan andong undang damember atasan korupsi tahun peraturan menteri negara pendayagunaan para tur negara dan nomor tahun tentang road mapilaian mandiri pelak santan reformasi birokrasi. pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi seba gimana dimaksud dalam lampiran ini merupakan instrumen pe nilaipelaksana dimaksud dalam dilaksanakan dengan tujuan: memudahkan kementerian lembaga dan pemerintah dae mai zendaya gunakai kan data informasi hasil penilaian mandiri pelaksanaan rekor pedoman penilaian mena dan aoa ian sebagaimana dimaksud dalam profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan rekor masi birokrasi dan hasil penilaian mandiri kementerian lem bagiandi : serbuan awas 3tp aliran sesuai dengan aslinya ng, kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas dena nam ptp ka indan sangat dibutuhkan oleh stakehoiii kemudian pada penerbitan selanjutnya, kami akan menghimpun peraturan yang ditetapkan oleh menteri pan dan yang diterbitkan pada buku himpunan peraturan perundang undangan bidang pan dan jilidional dan akuntabel serta responsif dalam menjalankan reformasi birokrasi. jakarta, september sekretaris kementerian pan dan rb, tasik riyanto lampiran peraturan menteri pan dan nomor tahun tanggal: januariainjpedoman pen ag: tata(indetspersepsi korupsi) kkn pen naa fak kualitas pelayanan enya adan |san masyarakat kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah yang sasa so::gi instansi pemerintah, pmp digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment) atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi masing masing.::'pmp resource center'::: membuat publikasi profil nasional! pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai konsolidasi laporan hasil pmp padpedoman penilaian alan dan annh, pn: sea hae some #e'ei . ami nun: jan) tieba dari serasi kat "st aga ane aan sur iii keren keren #'| mutu tia bee neh pakar pena kn) san "nn im3n m5. ment ka) m5: en! teen mua wan wan bai uti ten permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi alam, mae net ketemu jana lag omaetapa. buta suakapedoman pena tatagambarrenstra dengan memperhatikan kebutuhan perencanaan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber. strategik renstra)kamp kombi ipa reformasi birokrasipedoman pena mean tanaftar isi kata pengantar. coco o.ooo. woooooooo.oooood bidang program. s.o oco.coocoooooo bidang kelembag. bidang sdm apar.cbooo.o.ooo191analisis jabatan .ooo.oo.o.oo191 bidang pendayadunuar aparatur negara han reformasi birokratransparandan akuntabel sesuai dengan renstra dan road map. reformasi birokrasi instansi pemerintah saj identifikasi dan sumber daya seri meng mengembangkan manusia aparatur aga mnowputakan kampapangi degan sara.pen edane np:1npanpedoman penilaian pak baka eraaa. wdabarigan dot pelakanbai baunya |kemitraanutama |. gen lag pengembangan dan pelaksanaan kemitraan dengan mesum kemitraandan pengelolaaninformasi dan pengetahuan pengelolaanteknologipedoman penilaian pama radarformasi birokrasi: mengelola pengetahuan:menunjukkankapasitassuatuinstansidalampedoman penilaian mena peka akh riba kriteria proses memiliki tiga sub kriteria sebagaimana dalam skema pada gambar memperbaiki proses ins tkakoanan sean (ag, pengguna layanan koro gashimpunan peraturan perundang undangan mag bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasipedoman penataan maa dan dan no: ton g0t3dang tata laks.o.cbooo.cbooo.25l bidang pengawasan dan akuntabilian dan ..oo.oo oo. oo. hasil pengukuran kepuasan masyarakat pengguna belalai dua masyarakat peng guna layanan indikator pengukuran yang berorientasi pada:doman pee gan 23ansta, has pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai: hasil pada sdm one aparatur mmm aras indikator dalam hal sumber daya manusia sdm) gambar sub kriteria dari hasil pada sdm aparatur g4: akan ilina pke moi pep viral gan reformasi birokrasi:pedoman pen maan dari komunitas lokal, nasional dan internasional.hasil pada kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial komunitas lokal, nasional dan ryan internasional indikator kinerja dalam bidang kemasyarakatan eng yangdicapaiolehinsttusi. .tika institusi dan prinsip good public governance:: sana aga lan meforewasi birokrasi dukungan instansi atas kegiatanpemenuhan target indikator internal hasil kinerja utama pemenuhan target indikator eksternalpedoman penilaian petasan dan doa tahunindikator keberhasilan reform: dan dua indikator dikategorikan sebagai non actionabtrpm yang juga dikategorikan sebagai actionable indicators. pedoman penilaian penata produk rikacore indikator kinerja utama iku) sektoral business lah indikator kinerja utama fondasi (iku) reformasi dasar birokrasi gambar iku generik reformasi birokrasi sebagai fondasi dasar (s"sedangkan yang diperoleh dari hasil penilaian mandiri diberikan bobotpedoman pen ra: tata'"! pada sumber daya manusia sdm) aparatur, hasil pada masyarakat pengguna layanan', dan hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasionaltauedoman penilaian eri rani anang populasi sampel populasi sampel populasi sampel sumber: krejcie dan morgan determining sample size for research activities" educational and psychological!'#irmsii mino') hanya dapat diperoleh bilamana level sebelumnya (misalnya level do'fase panel penilaian pengungkit skor kami belum melakukan hal ini tidak memiliki? informasi mengenai hal ini min neun kami telah merencanakan hal ini men leu ip) kami telah melaksanakan hal ini pemantauan kami telah memantau pelaksanaan hal ini tin kami telah melakukan langkah penyesuaian per bahkan terkait hal berdasarkan hasil pemantauan pcara dap hal ini pedoman penilaian mena iron aan:panel penilaian hasil bandingan dengan instansi lain untuk semua hasil yang dica pai bersifat positifengagement pee peran reformasi birokrasi tabel format rencana perbaikan dan tindak lanjut kriteria gulma hal hal yang hal hal yang tindak lanjut nilai sudah baik masih perlu. perbaikan (tutprogam rencana aksi kriteria rencana aksi sub kriteria deskripsi rencana are sponsor pimpinan tim rencana aksi anggota tim rencana aksi sekretariat tim rencana aksi ruang lingkup rencana aksi pemangku kepentingan hal hal yang sudah baik konteks dan area perbaikan alternatif aksi yang dapat pol atas daatainm aan kong met dilakukan ton rubber peran pan (gp timbul sdm yang dibutuhkan tenaga rencana aksi hasil akhir output tanggal akhir penyelesaian en:paman resmi60x' dan kriteria hasil pada masyarakat pengguna layanan'pedoman penilaian pena pandan:::::pedoman penilaian pelan a02verse mitraan dan sumber daya partnership and resources) adalah kejam dukung perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan renstra instansi kiper doman penilaian meme peta dangajproses manajemen (management processes) adalah sekumpulan akti hadap keberhasilkriteria pengungkit evaluasi kriteria pertimbangkantah berdasarkan bukti, langkah langkah yang telah dilakukan para pemimpin instansi untuk: sut l1m isi, visi lai seal3| aha pernyataan nadatak para pemimpin menerapkan prinsip prinsip good governance men kak para pemimpin memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar pegawai ale!ke pernyataan an:permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi para pemimpin menjadi panutan bagi para pegawai instansi tengpara pemimpin mendorong berkembangnya budaya inovatif para pemimpin menghargai upaya tim dan individu dana sub kriteria mengelola hubungan. dengan pemangku kepentingan dunia abi doi maa mata tri para pemimpin mendorong dan memelihara komunikasi dengan para pemangku kepentinganaat ini dan yang akan datang bis e| pernyataan |r|z heo . .e lalurisisis| instansi mengidentifikasikan pemangku kepentingan yang relevan pama instansi mengumpulkan dan merevisi informasi yang dibutuhkan beserta sumber, akurasi dan kah dil kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya. |la e|s|s taa sis| | sub kriteria melaksanakan renstra alis rss sislelal sib ate |permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasiinstansi menyediakan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perubahan 20yelaraskan tujuan individu dan instansi. pernyataantol 1hari e e u. whats instansi membudayakan dialog, kerja warna tim dan keterbukaan berkomunikasi tia |4sjlpatent bana pompa tata tali ana mam dur gerakan din pa. ena eno ,iii iti sub kriteria pengembangan dan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat pee pera bai kombes absen oral dad didikan laa gak alba aan nan aan lala. itik tawa hari ada|fase instansi menjamin penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui berbagai kebijakan serta pil pelaksanaannya seperti penerbitan laporan tahunan, konferensi pers, dan jubkriteria pengelolaan keuangan ang dupa pro tagawa krn uli kem bee mono aman mere formulasi, eksekusi dan akuntabilitas anggaran instansi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sehinggalebihoptimal ) ) | j)| 2linstansimenerapkananggaranberbasiskinerja tpi guna mendapatkan opini wtp dari bpk api maupun bpk |.instansi mengaplikasikan sister procurementdalam pengadaanbarangdanjasa ') ) ) e| peeuii suh kriteria pengelolaan informasi dan pengetahuan sel kos nga rena tes instansi mengembangkan sistem untuk mengelola, menyimpan dan mengkaji informasi dan pengetahuan.ang relevan dengan berbagai tugas dan pengembangan karirnya ena pemangku kepentingan dan menyajikan informasi dan data dengan cara yang mudah user friendsabi permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sub kriteria pengelolaan teknologi instansi menyusun kebijakan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi hasil instansi menerapkan standar pengelolaan barang milik negara simak bmn) secara penuh itiitii 2naa dan berkesinambungan instansi mendorong aksesibilitas bangunan sesuai dengan kebutuhan semua pegawai, para pemangku sanagagal telah aras tete tata 4diri instansi permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sub kriteria inovasi proses yang melibatkan masyarakat pengguna layanan taka lembar kerja pmp penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi anisriteria kriteria kriteria kriteria komponen hasil (results) kriteria kriteria kriteria kriteria pedoman penilaian peka bea roko@versson teronsusxemema kami belum melakukan alini tidak memiliklinformasi mengenaihalini lem ipo |kamitelahmelaksanakanhalin. jelek ikamitelahmemantaupelaksanganhalin lack kami telah melakukan semua fase pca dan telah belajar dari pengalaman organisasi gi. aa lain. saat int karnjose o ) opaneteennmampengun nge asumsi oo skor teronsuswuemar2) eckio perstpemumampenguwaknge nas rs) oo ) skor (sronsue kecewa kami belum melakukan hal ini tidak memilikiinformasi mengenaihalini o0100 law |kamitelah merencanakanhalin. home loo |kamitelah melaksanakanhalin. pool senex lack |kamimelakukanlangkahpenyesuat: |frase opanetpemuayanpenc ungkit nas rsy oo skor isrorsue camera ikamibelummelakukanhalini tidak memilikiinformasi mengenaihalini | jet (kamitelahmerencanakanhalini. (kamitelahmelaksanakanhalini. lemak |kamitelah memantaupelaksanaamhatini. 5x70 actrencana perbaikan kriteria pengungkit1 sub obtain newss tindaktanjutrarbaltan winai fino manajemen organisasi, sisterpotato lho durasi too opamtipemumampengunakny rs) oo skor |sronsuskememm za) fa: jungkit (nabi skor era ct. ikomimelakukanlangkah penyesuaian perjalan nso kami telah melakukan semua fase pca dan telah belajar dari pengalaman tan aan organisasi lain. seat ini kami sedang berada dalam'siklus perbaikan secara terus dca menerus atau berkelanjutan terhadap hal ini. ax1ooajinami telah melakukan semua fase pca dan telah belajar dari pengalaman je. menerus atau berkelanjutan terhadap hal ini. asa permen pan dan tahun pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasiskor iskorsuoerema kami belum melakukan alini tidak memiliki informasi mengenaihalini lam amitetah merencanakan batin. w www jkamiwahmelasaratantalin, lower |kamitelah memantau pelaksanaanhalin. po,rooo opanetpemuatawpenguwakng nas eas) o o o'skor isronsuswnmemaasi ikamibelummelakukanhal ini tidak memiliki informasi mengenaihalini lam |komitelah merencanakanhalin, poo) |kamitelah melaksanakanhalin, yeo oo tt. foto |kamiteahmemantaupelaksanaantalin simon iker ikamimelakukanlangkahpenyesuatan perbuatan marni sedang berada dalam siklus perbaikan secara terus ber. menerus atau berkelanjutan terhadap ha! ini. an to0uesioner kriteria pengungkit daan jasa pam nnsonrunstan. coat rata per100 o lo e7 xm|kami belum melakukan hal ini tidak memiliki informasi mengenaihalini poo, lan (kamitelahmerencanakanhalini. yaa oo loo (kamitelahmelaksanakanhalini. check |kamitelah memantaupelaksanaanhalini. jack i kami melakukanlangkah penyesuaian perbaikanikamibelum melakukanhalini tidak memilikiinformasi mengenaihalini |kamitelahmerencanakanhalin. lo loo (kamitelahmelaksanakanhalini. poo check |kamitelah memantaupelaksanaanhalin. si70osebagaimana dimaksud pada kepala seksi kelembagkelembagaan koperasi, usaha mikro dan kecil, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kelembagaan koperasi, usaha mikro dan kecil, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan kelembagaan koperasi, usaha mikro dan kecil, penyiapan bahan dan pelaksannyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi pengesahan badan hukum koperasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha mikro kecil ium), penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian izin usaha simpan pinjam koperasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian penerbitpenyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhankelembagaan koperasi, usaha mikro dan kecil, il. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pengelolaan kelembagaan koperasi, usaha mikro dan kecil, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagausaha, pembiayaan, dan kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecil dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi usaha, pembiayaan, dan kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan usaha, pembiayaan, dan kemitrausaha, pembiayaan, dan kemitrebijakan teknis pengelolaan usaha, pembiayaan, dan kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecil, cc. penyiapan bahan pembinadan pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran produk koperasi, usaha mikro dan kecil, penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pameran produk koperasi, usaha mikro dan kecil, penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pinjaman dana bergulir koperasi, usaha mikro dan kecilh.penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan bagielolaan usaha, pembiayaan, dan kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecil: penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan usaha, pembiayaan, dan kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecilwasan koperasi, usaha mikro dan kecil dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengawasan koperasi, usaha mikro dan kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanapengawasan koperasi, usaha mikro dan kecil mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan koperasi, usaha mikro dan kecil, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan koperasi, usaha mikro dan kecil, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan koperasi, usaha mikro dan kecil: penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengawasawasan koperasi, usaha mikro dan kecil, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengawas dan menggawasan barang beredarlaksanaan pelayanan teknis pemberian rekomendasi izin usaha pasar dan toko modernj seksi pengawasan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan perdagangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengawasan mempunyai fungsi a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan perdagangan, b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan perdagangan, penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan perdagangan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan pasar dan toko modern, penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan distribusi barang dan barang beredar, penyiapan bahan dannyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan teknis pemberian rekomendasi izin usaha pasar dan toko modern, h.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengawasan perdagangan, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pengawasan perdagangan, j . penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengawasan, pemasaran, dan distribusi dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi promosi, pemasaran, dan distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan promosi, pemasaran, dan distribusi perdagangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi promosi, pemasaran, dan distribusi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumuslaksanambinaan teknis penyelenggaraan promosi, pemasaran, dan distribusi perdagangan, penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pameran tingkat kabupaten kota, provinsi, pusat, dan luar provinsi, penyiapan bahan dan pelaksanaan distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan promosi, pemasaran, dan distribusi perdagangan, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan promosi, pemasaran, dan distribusi perdagangan, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan promosi, pemasaran, dan distribusiormasi dan data perdagangan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi informasi dan data perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaanseksi informasi dan data perdagangan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data perdagangan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data perdagangan, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan informasi dan data perdagangan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pengolahan dan penyusunan neraca perdagangan daerah, penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan informasi dan data investasi daerah bidang perdagangan, penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan data komoditi bidang perdagangan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengelolaan informasi dan data perdagangan, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pengelolaan informasi dan data perdagangan, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi dan data :j .seksi pembangunan dan pemeliharaan pasar,seksi pembangunan dan pemeliharaan pasar dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan pasar. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan pasar mempunyai fungsi a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan pasar, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan pasar, penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan pasar, d.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan pasar: penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan pasar: penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan pembinaan administrasi pasar dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi sarana dan pembinaan administrasi pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sarana dan pembinaan administrasi pasar. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sarana dan pembinaan administrasi pasar mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan pembinaan administrasi pasar, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan pembinaan administrasi pasar, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan sarana dan pembinaan administrasi pasar, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran kepemilikan kios dan los pasar tradisional, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan penerbitan surat izin menempati kios dan los pasar tradisional, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan penerbitan kartu tanda pengenal pedagang pasar tradisional, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan petugas pemungut, penagih, dan menyetor retribusi pasar, h.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengelolaan sarana dan pembinaan administrasi pasar, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pengelolaan sarana dan pembinaan administrasi pasar, penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan sarana dan pembinaan administrasi pasar, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana dan pembinaan administrasi pasa, penertiban, dan pemberdayaan pasar dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi penataan, penertiban, dan pemberdayaan pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan penataan, penertiban, dan pemberdayaan pasar, serta pedagang kaki lima pkl). untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penataan, penertiban, dan pemberdayaan pasar mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusmbina penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalioordinasi, konsultasi, dan kerjasamaevaluasi dan pelaporpenataan, pembangunan, dan pemeliharaan sentra pedagang kaki lima pkl), penyiapan bahan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sentra pedagang kaki lima pkl) penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pemberian izin menempati sentra pedagang kaki lima pkl), j . penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan pedagang kaki lima pkl)seksi agro dan makanan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi agro dan makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan industri agro dan makanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi agro dan makanan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan industri agro dan makanan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan industri agro dan makanan, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan industri agro dan makanan, d.penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan bidang industri agro dan makanan, penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan data dan informasi bidang industri agro dan makanan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengelolaan industri agro dan makanan, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pengelolaan industri agro dan makanan, h.penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan industri agro dan makanan, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan industri agro dan maogam, mesin, elektronika, dan sandang dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi logam, mesin, elektronika, dan sandang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, dan sandang. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi logam, mesin, elektronika, dan sandang mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, dan sandang, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, dan sandang, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, dan sandang, d.penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan bidang industri logam, mesin, elektronika, dan sanpengolahan data dan informasi bidang industri logam, mesin, elektronika, dan sandang, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, dan sandang, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, dan sandang, h.penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, dan sandang, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, dan sandangimia, kayu, dan bahan bangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi kimia, kayu, dan bahan bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan industri kimia, kayu, dan bahan bangunan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kimia, kayu, dan bahan bangunan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan industri kimia, kayu, dan bahan bangunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan industri kimia, kayu, dan bahan bangunan, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan industri kimia, kayu, dan bahan bangunan, d.penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan bidang industri kimia, kayu, dan bahan bangunan, penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan data dan informasi bidang industri kimia, kayu, dan bahan bangunan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengelolaan industri kimia, kayu, dan bahan bangunan, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pengelolaan industri kimia, kayu, dan bahan bangunan, h.penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan industri kimia, kayu, dan bahan bangunan, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan industri kimia, kayu, dan bahan bangindustrian, dan perdagangdesember tan rahayu heldesembersekretariat kelompok miamsana jabatan fungsional sub bagian sub bagian umum dan seed perencanaan ori kepegawaian dan evaluasi bidang bidang koperasi, bidang pengelolaan bidang usaha mikro dan perdagangan pasar perindustrian kecil same l.c.c.c. o.c.c.aia. oo. .ise snn seksi seksi kelembagaan seksi pembangunan dan seksi koperasi, usaha pengawasan pemeliharaan agro dan makanan mikro dan kecil pasar seksi usaha, pembiayaan, dan seksi seksi aksi kemitraan koperasi, promosi, pemasaran, sarana dan pembinaan logam, mesin, usaha mikro dan distribusi administrasi pasar elektronika, dan dan kecil sandang seksi seksi seksi seks pengawasan koperasi, informasi dan penataan, penertiban, kimia kayu. dan usaha mikro data perdagangan pan fenaredaiaan bahan bangunan men pasar kan onf bupatinndramayu kdi annasi adalaheksi adalah kepalabidang pengelolaan pasar, membawakan seksi pembangunan dan pemeliharaan pasar:bidang perindustrian, membawakanlaksanaan teknis penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasiizin usaha mikro kecil ium), pelaksanaan teknis pelayanan pemberian dan penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi,il.seksi kelembagaan koperasi, usaha mikro dan kecil dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi kelembagaan koperasi, usaha mikro dan kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan koperasi, usaha mikro dan kecil. |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi ya, universitas lampung fakultas teknik jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung tepasangar telepon. fax. tarobags gagal agustus aan ann yan ear nep19# tembusan rektor universitas lampung ketua jurusan teknik sipil unila. ybs untuk dilaksanakan ak akhmad denda nya pgi. review jembatanahmad horison, s.t., m.t. i c| rahmat effendis. wayan diana, s.t., m.t. ignatius radiata angga pgimuda aria berlian pgwww . naa bee aan aan pel tan memetakan ten tentara mohd. denny putra pgi. pengaruh degradasi agregat terhadap karakteristik campuran beraspal.etianya pgi. evaluasi kinerja jaringan jalan wilayah kota bandar lampung. fik taufik p., s.t.,m.t. wardatul aini putri pgi. analisis hidrografi satuan terukur hst nip sedimen sungai anak air dan sungai talang bandung. maculata duharahmat effendi pginovi nanda anita pgi. analisis hidrografi satuan terukur hst) das way besar. ka. "neargodi widiaswarasubuh tugiono, s.t., m.t. ilf a| novi nanda anita pgi. analisis hidrografi satuan terukur hst) nip'" das way besarmuhamad karam, s.t., sc., ph. arti ranindita pgi. kajian tingkat degradasi pada pelaksanaan nip' kontruksi jalan beraspal. penanda putri widyastiberlian |peoldies temp diantara pgi. analisis ekonomi dan finansial pada proyek kereta cepat jakarta bandkiki muchlisinmanan sasana putra, s.t., m.t.fadilah darius pgi. karakteristik perilaku perjalanan pelajar sekolah menengah. atas swasta bandar lampunggj). mohd. denny putra pgi. pengaruh degradasi agregat terhadap karakteristik campuran beraspalalvin rini pgi. pengaruh jarak terhadap penurunan suhu dari amp asphalt mixing plant) lokasi pengamatan setianya pgi. evaluasi kinerja jaringan jalan wilayah kota bandar lampung. mmm. www lll lssmsmsmsmsmsssss oo ir. primo promo, m.t. in dl septian person pengaruh nilai cbr california bearing nipilr. eddy purwanto, m.t n c|tika ayu ariana lestari pgj. desain sambungan menggunakan link slab pada jembatan gelagar beton patokanilir. suyanto, m.t. val maculata duha pgimemmammara ten meranamelizalndah mahesa pgi. aplikasi alat uji tekan modifikasi metode tekanan. pressure method) terhadap daya dukung tanah dasar upgrade berdasarkan modified proton methodcahya nuri arvinanda |puji. analisis penurunan tanah lempung lunak untuk mengetahui koefisien konsolidasi. ir. yohanes hartono, m.t.w pel ten memakan ter mamenraan muda romania, s.t. m.t. in dlir. dwi hermanto, m.t.gi.ipniwwwoldies temp diantara ipngi. analisis ekonomi teknik investasi proyek regulating dam way sekampung. desa anggar pgi jalan feeder timur tengah, jalan fever tengah metro sukadana ir. jafri, m.t. roy paman yusuf pgikurnia tamsel fahmi pgi.bandar lampung, pan saja gal agustus dekan, pematang batr. rahayu sulistyorini, s.t., m.t. fadilah darius pgiuun niatnya pgi. analisis model tarikan perjalanan masyarakat kawasan, perbelanjaan perdagangan kota bandar lampungfermion ipnpenilyas desire pgi. perencanaan wesel jalur ganda kereta api stasiun martapurailir. geleng. merangin angin, m.t. n c| aulia fikri pgiaulia fikri analisa sistem drainase lingkungan universitas lampung berbasis sistem informasi geografis sig bs,. vera austrian n.,s.t., m.t. iv al desa adi pratama pgi. perencanaan struktur gedung lantai nip.' menggunakan balok dan pelat pratayang sesuai sni ir. ariyanto, m.t. iv b|ir. idharmahadi adha, m.t. dian elisa pgi. analisa daya dukung bangunan bawah nip pada kontruksi overpass ruas jalan tol lintas sumatera. lista septianingtias pgigijpg. analisis penurunan tanah lempung lunak untuk mengetahui koefisien konsolidasi. ir. laksmi irianto. m.t. iv b| desa adi pratama pgitaf menamamaraa ten ata dr. ika kristiani, s.t., eng. sc. iv al gurita bagus pramudi pgi. analisis resiko pembangunan jalan tol nip'ahmad ega wiratama pgi. analisis ekonomi teknik investasi proyek regulating dam way sekampung. dr. ir. niken dsb, m.t. iv al okary putri amanda pgi. desain sambungan link slab pada nip' jembatan gelagar beton bertulang balokmasdar helmi, s.t., d.e.a., ph. iv b| klara malaria pgi. studi perkuatan lentur balok beton nip' bertulang menggunakan grp wireless| lista septianingtias pgi. studi settlement kontruksi pondasi tiang nip jembatan berdasarkan standar pembebanan untuk jembataei. analisis penurunan tanah lempung lunak untuk mengetahui koefisien konsolidasi. dr. enero prasetyo s.t., sc. val rahmat effendi pgi. analisis dan perencanaan sistem drainase nip' lingkungan universitas lampung studi kasus zona iii wilayah rektorat fakultas pertanian siti nurul khotbah, s.t., m.t. il a|dr. eng. ratna w.,s.t., m.t. in d rizal darmawanapril ma'ruf siregar, s.t., m.t. ii b|). andre jonathan siagian pgi. analisis ekonomi dan finansial shortcut tigeneneng arahangi. perencanaan wesel jalur ganda kereta api stasiun martapuraanalisis ekonomi teknik investasi proyek regulating dam way sekampung. reni'| klara malaria pgi. studi perkuatan lentur balok beton nip bertulang menggunakan grp wireless. dam teal menara memanen coco cesar karnatakagi. review jembatan"wi joko sinaro, s.t., eng. n d| wardatul aini putri pgi. analisis hidrografi satuan terukur hst) nip' sedimen sungai anak air dan sungai talang bandungnovi nanda anita pgi. analisis hidrografi satuan terukur hst) das way besar. bayzoni, s.t., m.t. u d| krisna bagus hid ingin. pengaruh penambahan serat kawat nip|ir. nur arifin, m.s v alseptian putri pgi| klara malaria pgi. studi perkuatan lentur balok beton nip' bertulang menggunakan grp wireless.& (65hv immwwivvv@'v.uwv wwy6v $6v6vv .,.,.,,. jl. . dan akhmad denda nya pgi. review jembatan suami bandar lampung. dedi penandar. aleksander purba, s.t., m.t. ignatius radiata angga pgi. pemeliharaan jalan lintas sumatera (studi nip' kasus ruas natar ruas simpang metro dengan aplikasi program perkerasan lentur jalan fadilah darius pgi. karakteristik perilaku perjalanan pelajar sekolah menengah atas swasta bandar lampung. andre jonathan siagiankurniadiilyas desire pgi. perencanaan wesel jalur ganda kereta api stasiun martapura. oldies temp diantara pagotensi bangkitkan perjalanan berbasis guna lahan sekolah. tan ana gassetianya pgi. evaluasi kinerja jaringan jalan wilayah kota bandar lampung. gatot eko susilo, s.t., sc, ph. v al keliru ni'mah pgi. analisis pemanfaatan air hujan dengan nip metode penampungan air hujan kecamatan natar. septian putri pgi. pengelolaan irigasi way penguburan ditinjau dari pengaturan pola tanam iwan, s.t., m.t. roy pramana yusuf pgi. korelasi nilai cbr laboratorium untuk nipmuda romania, s.t. m.t. i d fazario adhitya pgi. analisis pemanfaatan dan pembangunan nip ekowisata bahari berbasis sistem septian putri pengelolaan irigasi way penguburan ditinjau dari pengaturan pola tanam ap tas'an junaidi, s.t., m.t. n d| desa anggar pgidr. ir. ahmad zakaria, m.t. i d medi mandraguna pgi. perilaku upgrade pada studi kasus tebal nip perkerasan yang substitusi menggunakan semen.lista septianingtias studi settlement kontruksi pondasi tiang jembatan berdasarkan standar pembebanan untuk jembatanhati makara husni, s.t., m.t. i bldr. dah adriana s.t., m,t. val wardatul aini putripgi. analisis hidrografi satuan terukur hst) das way besar. ilir. surya sebatang, m.t. iv b| tika ayu ariana lestari pgi. desain sambungan menggunakan link nip slab pada jembatan gelagar beton patokan.desa adi pratama pgi. perencanaan struktur gedung lantai menggunakan balok dan pelat pratayang sesuai sni |
.(; fv1da.s: anggaran pendapatan dan belanja d.v1engi11gat bupati sarolangun dengan rahmat tuhan yang maha esa peru bahemerintah kabupaten sarolangun 00ilp~lfn~ ol>._1raiuseri nomor jumlah pengeluaran setelah perubahan rp. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan rp. ro. rp. pengeluaran semula bertambah (berkurang) rp. jumlah penerimaan setelah perubahan rp. rp. penerimaan semula bertambah pembiayaan daerah rp. jumlah belanja setelah perubahan rp. rp. belanja semula bertambah rp. jumlah pendapatan setelah perubahan rp. rp. pendapatan semula bertambraturan daerah kabupaten sarolangun tentang perubahan .;anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran memutuskan bupatisarolangun dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sarolangun dan dengan persetujuan bersama menetapkan(berkurang) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rp. jumlah retribusi daerah setelah perubahan rp. rp. semula bertambah (berkurang) retribusi daerah rp. jumlah pajak daerah setelah perubahan rp. rp. semula bertambah (berkurang) (?) pendapatan asli daerah scbaqairnana dirrnksud pada huruf terdiri can terus pendapatan pajak daerah jumlah lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan ro. rp. rp. semula bertambah (berkurang) rp. lain lain pendapatan daerah yang sah sejumlah rp. jumlah dana perimbangan setelah perubahan rp. rp. semula bertambah dana perimbangan sejumlah rp. jumlah pad setelah perubahan rp. semula bertambah pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pendapatan asli daerah sejumlahdaerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ~;!rnf terdiri dari jenis pendapatan rp. jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan rp. rp. semula bertambah (berkurang) dana alokasi khusus sejumlah rp. jumlah dana alokasi umum setelah perubahan rp. rp. semula bertambah (berkurang) dana alokasi umum sejumlah rp. jumlah dana bagi hasil setelah perubahan rp. rp. semula bertambah dana perimbangan sebagaimana dimaksud pad huruf terdiri dari jenis pendapatan dana bagi hasil i~lain lain pendapatan asli daerah yang sah semula bertambah (berkurang) rp. rp. rp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan belanja tidak langsung sebagaimana dirnaksucl pad huruf terdiri dari jenis belarus belanja pegawai rp. jumlah belanja langsung setelah perubahan rp. rp. belanja belanja langsung semula bertambah (berkurang) jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan rp. rp. rp. semula bertambah (berkurang) belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja belanja tidak langsung jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah lainnya setelah perubahan rp. rp. ro. semula bertambah (berkurang) bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan rp. rp. rp. semula bertambah (berkurang) dana penyesuaian dan otonomi khusus jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan rp. rp. rp. semula bertambah (berl<urang) dana bagi hasil pajak jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan rp. belanja tidak terduga semula bertambah (berkurang) rp. rp. rp. rp. jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan rp. rp. semula bertambah (berkurang) belanja bantuan keuangan jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan l~p. rp. semula bertambah belanja bagi hasil jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan rp. rp. ou, semula bertambah (berkurang) belanja bantuan sosial rp. jumlah belanja hibahrp. jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. rp. semula bertambah (berkurang) belanja bunga rp. jumlah lpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan rp. lpa tahun anggaran sebelumnya semula bertambah penerimaan sebagaimana dimaksud pad huruf terdiri dari jenis pembiayaan rp. rp. rp. jumlah pengeluaran setelah perubahan pengeluaran semula bertambah rp. jumlah penerima setelah perubahan rp. semula bertambah pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan rp. jumlah belanja modal setelah perubahan rp. rp. belanja modal semula bertambah (berkurang) jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan rp. rp. rp. semula bertambah (berl<.urang) belanja barang dan jasa rp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. rp. semula bertambah (berl<.urang) belanja langsung sebagaimana dimaksud pad huruf terdiri dari jenis belanda belanja pegawai rp. jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan rp. rp. semula bertambah pengeluaran sebagaimana dimaksud pad huruf terdiri dari jenis pembiayaan pembentukan dana cadangan rp. jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan rp. rp. semula bertambah penerimaan piutang daerah rp. jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan rp. semula bertambah penerimaan kembali pemberian pinjaman jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan rp. rp. semula bertambah penerimaan pinjaman daerah jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan rp. rp. rp. semula bertambah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan rp. rp. rp. semula bertambah pencairan dana cadanganill lampirjumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan rp. semula bertambah pemberian pinjaman daerah rp. jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan rp. rp. semula bertambah pembayaran pokok utang rp. jumlah penyertaan modal pemerintah daerah setelah perubahan rp. rp. semula bertambah penyertaan modal pemerintah daerah lembaran daerah kabupaten sarolangun tahun nomor diundangkan sarolangun pada tanggal pebruari ditetapkan sarolangun pada tanggal novemberberita daerah kota bandung tahun nomor mmm peraturan walikota bandung nomor tahun tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik walikota bandung menimbang :.a. bahwa, maka dalam rangka pembentukan peraturan daerah harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta memenuhi persyaratan proses yang aspirasi, memenuhi teknis perancangan dan materi muatan yang baik, bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dalam huruf rancangan peraturan daerah yang baik perlu disertai dengan kajian yang komprehensif mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dan arah pengaturan yang dituangkan dalam naskah akademik, bahwa dalam penyusunan naskah akademikperlu dibuat petunjuk teknis penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman yang berdayaguna dan berhasilguna bagi pemrakarsa lembaga yang berwenang lingkungan pemerintah kota bandung dalam proses pembentukan rancanyusunan naskah akademmemutuskan menetapkan peraturan walikota bandung tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik babi ketentuan umum dalam peraturansekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota bandsatuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah dinas sekretaris dprd lembaga teknisdinas sekretaris dprd lembaga teknis lingkungan pemerintah daerah. badan usaha milik daerah yang selanjutnyaimpinan. lampiran peraturan walikota bandung nomor tahun tanggal maret sistematika naskah akademik rancangan peraturan daerah pendahuluan latar belakang menguraikan permasalahan permasalahan yang melandasi perlunya ketentuan tertulis dibuat atau ketentuan lama harus disempurnakan dari permasalahan yang ada dan berisi pemikiran mengenai alasan alasan yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dengan peraturan daerah, maksud dan tujuan, menguraikan tentang maksud penyusunan naskah akademik dan tujuan dari penyusunan suatu pengaturan, sasaran yang hendak dicapai dalam pengaturan, serta jangkauan objek dan arah pengaturan, sistematika, berisi uraian susunan (sistematika) dari naskah akademik yang dibuat. ii. telaahan akademik kajian filosofis, menguraikan mengenai tujuan dan alas perlu dibentuknya suatu peraturan daerah dengan memperhatikan pandangan hidup bangsa terkait dengan nilai nilai etik dan moral yang berlaku masyarakat, sangat penting untuk mengukur seberapa urgen suatu peraturan daerah yang akan dibuat, disertai dengan sasaran yang hendak dicapai dari pembentukkan peraturan daerah tersebut, kajian yuridis, menguraikan hasil pengkajian atas peraturan perundang undangan yang berlaku baik kelemahannya atau kekurangannya sehingga perlunya diperbaiki atau ketentuan yang mengatur belum ada sehingga perlu dibuat yang baru. pada bagian ini sangat penting diuraikan hal hal yang berkaitan dengan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah serta landasan pemikiran dan urgensi pembentukan peraturan daerah. peraturan perundang undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi, kajian sosiologis, menguraikan mengenai nyata social masyarakat, aspek penerimaan (acceptance) dan penolakan (resistance) masyarakat serta manfaat, dampak dan konsekuensi pembuatan peraturan daerah terhadap perkembangan kehidupan masyarakat baik secara local, regional maupun secara international (bila diperlukan). kajian teknis, menguraikan hal hal teknis yang berkaitan dengan substansi yang akan diatur dalam peraturan daerah kajian ini dapat berupa gambar, data statistic, flowchart, dan peta, iii. materi. iii. materi muatan peraturan daerah, serta hal hal yang bersifat umum yang berlaku bagi berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud dan tujuan. materi pokok yang akan diatur menguraikan rumusan akademik materi muatan peraturan daerah yang perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk rumusan norma norma beserta alternatifnya dan sedapat mungkin telah disusun secara sistematik dalam bab bab pengaturan. ketentuan sanksi (jika diperlukan) ketentuan sanksi (pidana, pidato atau administratif) memuat rumusan akademik mengenai ancaman yang diperlukan beserta alternatifnya, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintahdan peraturan pelaksanaannya yang sudah ada saat peraturan daerah mulai berlaku, agar peraturan tersebut dapat berjalan lancer tidak menimbulkan permasalahan hukum kemudian hari ketentuan penutup ketentuan penutup dapat memuat rumusan norma beserta alternatifnya mengenai penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan daerah, nama singkat peraturan daerah status peraturan yang sudah ada, saat mulai berlakunya peraturan daerah tersebut. iv. penutup dalam bab penutup ini, perancang naskah akademik menyampaikan kesimpulan dan saran. dalam kesimpulan, perancang naskah akademik menyampaikan hal hal seperti naskah akademik ini sebagai gagasan awal pokok pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian akademis materi muatan rancangan peraturan daerah yang dilakukan secara komprehensif: kesimpulan hasil kajian baik secara filosofis, sosiologis, yuridis dan teknis. sedangkan . sedangkan dalam saran, perancang naskah akademik, menyampaikan hal hal sebagao berikut rancangan peraturan daerah yang disusun bedasarkan naskah akademik ini, khususnya berkenaan dengan barang. tubuhnya perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. peraturan peraturan pelaksana perlu segera dirancang. apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu tidak lebih dari (satu) tahun seluruh peraturan peraturan pelaksanaannya telah ada. sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan peraturan daerah. daftar kepustakaan pada bagian ini, perancang naskah akademik menyampaikan yang dipergunakan sebagai sumber rujukan naskah akademik yang disusun, meliputi buku buku literature: jurnal jurnal ilmiah, hasil hasil penelitian, makalah dan paper baik yang berupa hardcore maupun yang terdapat dalam internet (website), peraturan perundang undangan yang terkait dengan materi naskah akademik. walikota bandung, ttd dada roda sekretaris daerah kota bandung dr. edi siswa, sh, pembina utama madya nippenyampaian tahapan persiapan tahapan analisis dan (menyampaikan) penyusunan naskah formulasi draft naskah akademik pelaksanaan konsultasi dan naskah akademik akademik identifikasi penyusunan diskusi public draft mengayomi kepada walikota stakeholders naskah akademik naskah akademik dasi perumusan bandung melalui pembentukan tim kajian menginform masukan penetapan nag tau sekretaris penyusunan kerangka asian draft masukan atau perancang daerah untuk naskah akademik. konsep naskah yang finalisasi dijadikan bahan pengumpulan data naskah akademik. dianggap mei peraturan pertimbangan dan informasi. akademik. menghimpun bermanfaat akan daerah dalam pengajuan penyusunan penyusunan masukan dalam akademik dan pena agenda dan draft masukan dai draft naskah penyampaian serta persiapan akademik. pihak. merumuskan peraturan daerah persiapan teknis dalam. kepada dprd. aska pimpinan badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat direksi bumi adalah direksierlukan. instansi adalah instansi pemerintah luar lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai wilayah kerja dan berkedudukan daerah maupun instansi pemerintah yang berkedudukan luar daerah. lembaga adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan dan asosiasi luar pemerintahan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. perguruan tinggi adalah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yaitu jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. peraturan daerah adalah pemerintah daerah kota bandung. pemrakarsa adalah pimpinan dan hierarkipaling sedikit latar belakang, tujuan penyusunan sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup lingkungan, objekbab tujuan, sasaran dan ruang lingkup tujuan peraturan ini, yaitu memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah yang memenuhi persyaratan proses aspirasi, teknis perancangan dan materi muatan yang baik, agar setiap rancangan peraturan daerah diproses secara aspirasi, akomodatif dan memiliki materi muatan yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan daerah, agar setiap peraturan daerah memiliki daya berlaku dan daya terima yang legitimasi dan akseptabilitas tinggi. sasaran peraturan ini adalah dialaminya proses, teknis dan subtansi dalam menyusun naskah akademik oleh pemrakarsa, melarikan naskah akademik yang berdaya guna dan berhasil guna yang menyertai rancangan peraturan daerah. memudahkan dalam melakukan perancangan norma suatu rancangan norma suatu rancangan. peraturan daerah. . ruang lingkup peraturan ini proses tata cara dan tahapan penyusunan naskah akademik yang melibatkan pemangku kepentingan. subtansi naskah akademik bagi rancangan peraturan daerah. bab iii kegunaan naskah akademik (l) pemrakarsa dalam penyusunamerintah daerah yang bersangkutan. naskah akademik sebagaimana dimaksud pada merupakan dokumen pemerintah daerah sebagai bahan infomasi yang memadai dalam menunjang pengambilan kebijakan. naskah akademik sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai draft awal (fist dtata tertib dprd: dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah rancangan peraturan daerah yang materinya berisi tentang apbd, perubahan apbd dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. bab substansi, bentuk format dan isi naskah akademik (l) substansi naskah akademik harus memperlihatkan pandangan hidup bangsa, hierarki peraturan perundang undangan, kondisi social masyarakat daerah, aspek., substansi naskah akademik sebagaimana dimaksud pada memuat gagasan konkrit dan aplikatif pengaturan suatu materi rancangan peraturan daerah yang dilakukan secara sistemik, menyeluruh (holistik) dan menjangkau masa depan (futuristic) substansi naskah akademik sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, kajian filosofis, sosiologis, yuridis dan teknis, pokok pokok materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan, paragraf latar belakang (l) latar belakang naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf menerangkan alasan alasan peraturan daerah yang akan dibentuk. latar belakang naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam pada dilakukan dengan (dua) pendekatan yaitu apabila rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk merupakan perubahan atas peraturan daerah lama: rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk mengatur materi muatan baru,ateri yang akan menggantikan peraturan daerah lama:engapa materi muatan perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah, paragraf maksud dan tujuan (l) uraian tentang maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf menerangkan bahwa naskah akademik dipergunakan sebagai arah dan pembenaran (justifikasi) akademik bagi keberadaan peraturan daerah, uraian tentang maksud sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut perkembangan. perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, orientasi keberadaan peraturan daerah yang akan dibentuk, alasan alasan mengapa peraturan daerah dibentuk atau menggantikan peraturan daerah yang sudah ada, tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf menerangkan bahwa naskah akademik dipergunakan sebagai panduan dalam penyusunan dan perumusan norma norma bagi rancangan peraturan daerah. tujuan sebagaimana dimaksud pada menerangkan bahwa naskah akademik dipergunakan untuk menentukan garis besar bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terkait dengan materi muatan rancangan peraturan daerah. paragraf kajian filosofis, sosiologis, yuridis, dan teknis kajian filosofis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kajian yang didasarkan pada aspek nilai nilai sosial, budaya, politik, dan kearifan lain, sehingga rancangan peraturan daerah memiliki kandungan norms yang sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang tinggi bagi masyarakat. kajian sosiologis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kajian yang berkenaan dengan fenomena kemasyarakatan yang ditujukan pada subjek sasaran berlakunya peraturan daerah yang akan dibentuk, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, teratur, dan berperilaku sesuai dengan tujuan peraturan yang dibentuk kajian yuridis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kajian yang didasarkan pada harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga peraturan yang akan dibentuk tidak terjadi konflik, kontradiksi, tumpang tindih, dan inkonsistensi antar peraturan perundang undangan yang dapat mengakibatkan adanya kepastian hukum. kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kajian yang didasarkan pada aspek aspek teknis yang terkait dengan materi muatan peraturan daerah yang akan dibentuk, sehingga pemberlakuan peraturan daerah tersebut memiliki kelayakan teknis yang tinggi dan dapat dilaksanakan. paragraf pokok pokok materi muatan (l) pokok pokok materi muatan sebagaimana dimaksud dalam huruf menjelaskan secara panjang lebar mengenai arti pentingnya materi materi muatan peraturan daerah yang akan dibentuk. pokok pokok. pokok pokok materi muatan sebagaimana dimaksud pada menyangkut arti pentingnya materi muatan peraturan daerah yang didasarkan pada pertimbangan daerah menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah menetapkan peraturan daerah untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, peraturan daerahaerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi,, peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama (enam) bulan dan bdan walikota menetapkan peraturan walikota yang bersifat mengatur apabila ada atribusi atau delegasi dari peraturan daerah atau peraturan perundang undangan lain. bagian kedua format dan sistematika naskah akademik format naskah akademik, paling sedikit memuattimes new roman. sistematika naskah akademik memuat susunan isi dari yang rinciannya tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. bab. bab tahapan penyusunan naskah akademik penyusunan naskah akademik melalui tahapan sebagai berikut tahap persiapan penyusunan, mencakup identifikasi stakeholders, pembentukan tim penyusun naskah akademik penyusunan agenda dan pembagian kerja berta persiapan persiapan teknis. tahap pelaksanaan penyusunan, mencakup kajian kerangka konsep naskah akademik, penyusunan draft naskah akademik, konsultasi dan diskusi publik draft naskah akademik, mencakup menginformasikan draft naskah akademik, menghimpun masukan masukan dari berbagai pihak,,(menyampaikan) naskah akademik kepada melalui sekretaris daerah untuk dijadikan bahan perti dalam pengajuan dan penyampaian rancangan peraturan daerah. alur tahapan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan ini. babskpd yang ditunjuk dan berada bawah tanggungjawab skpd pemrakarsajawab. penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada dapat meminta. bantuan. tenaga ahli, pakar, praktisi, ata sebagai nara sumber. . pelaksanaan ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam(l) naskah akademik yang berasal dari walikota disampaikan oleh kepala skpd pemrakarsa kepada walikota melalui sekretaristata tertib dprd. bab vii partisipasi masyarakat dalam penyusunan naskah akademik (l) pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada tahap konsultasi publik draft naskah akademik sebagai dimaksud dalam huruf angkabab viiiclan belanja daerah apel) kota bandung. pembiayaan penyusunan naskah akademik yang diatur dalam peraturan ini, bagi bumi dibebankan kepada anggaran bumi bab ketentuan peralihan (l) naskah akademik yang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku. penyusunan naskah akademik yang selang dalam proses penyusunan dan yang barn, harus mengikuti clan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini |
ran anepolisi pamong praja kota bandung telah ditetapkan berdasarkanerdampak pada struktur organisasi satuan polisi pamong praja,pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian satpol pp, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan satpol pp, penyelenggaraan kerumahtanggaan satpol pp. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian, menganalisis bahan kebijakan teknis sekretariat satpol sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai petunjuk dari atasatasan, mengkoordinasikan pengelolaan naskah dinas, kearsipan sesuai dengan pedoman tata naskah dinas, mengkoordinasikan pelayanan kerumahtanggaan satpol untuk mendukung pelaksanaan tugas satpol pp, il. mengksatpoldan atau mengoreksi menyusun . sistem informasi manajemen kepemenyusun danfbagian ketiga. kepala . kepala bidang penegakan produk hukum daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala satpol lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penegakan produk hukum daerah mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program bidang penegakan produk hukum daerah, penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan bidang penegakan produk hukum daerah, cc.kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah. uraian tugas kepala bidang penegakan produk hukum daerah adalah sebagai berikut: menyusun rencana dan program bidang penegakan produk hukumnegakan produk hukum daerah sebagai bahan rumusan kebijakan, mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman lingkup penegakan produk hukum daerah, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikegakan produk hukum daerah, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang penegakan produk hukum daerah. kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhgumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sebagai bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, cc. pelaksanaan lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum dalam rangka ketaatan dan penegakan peraturan daerah dan atau peraturan walikota, pelaksanaan .dan pelaporan pelaksanaan lingkupdan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang pembinaan, pengawasan danumpulan dan penyimpanan peraturan daerah dan atau peraturpembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan atau peraturan walikota, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalammenyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, menganalisa data untuk bahan kajian pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, membuat . membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhanbinaan, pengawasan dan penyuluhnyelidikan dan penyidikan. untukgumpulan dan penganalisaan data lingkup penyelidikan dan penyidikan sebagai bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyelidikan dan penyidikan, pelaksanaan lingkuppelaksanaan .pelaporan pelaksanaan lingkupusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang penyelidikan danpenyelidikan dan penyidikan, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelidikan dan penyidikan, melaksanakanmelaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bagian praja lingkup: penyusunan rencana dan program bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, cc. pelaksanaan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatdibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. uraian tugas kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah sebagai berikut: menyusun rencana dan progam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menjelaskan ktertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mengkaji bahan kebijakan pembinaan, mengkaji evaluasi serta pelaporan pelaksanaan vijay ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketenteram seksi ketertiban umum, dan seksi ketenteraman masyarakat. paragraf seksi ketertiban umumuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi ketertiban umum mempunyai fungsi: pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketertiban umum sebagai bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ketertiban umum, pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaan lingkup ketertiban umum, pelaksanaan . pelaksanaan lingkup ketertiban umumdan pelaporan pelaksanaan lingkup ketertiban umum. uraian tugas kepala seksi ketertiban umum adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang ketertiban umumrtiban umum, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketertiban umum, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan ketertiban umum, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan ketertiban umumdan atau peraturan walikota sebagai pelaksanaan peraturanpol mempunyai tugas pokok memimpin, membina, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat penegakkan peraturan daerah dan atau peraturan walikota serta mengkoordinasikan ppn lingkungan pemerintah daerah. dalam melaksanakan tugas dalam . dimaksud pada kepala praja mempunyai fungsi: melaksanakan, 'pengawasmbuat . membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang seksi ketertiban umum oleh atasrtiban umumketenteraman masyarakatbidang ketenteraman masyarakat. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi ketentaraan masyarakat mempunyai fungsi: pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketenteraman masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ketenteraman masyarakat, cc. pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaan lingkup ketenteraman masyarakat, pelaksanaan lingkup ketenteraman masyarakateraman masyarakat, dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketenteraman masyarakat. uraian . uraian kepala tugas seksi ketenteraman masyarakat adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan program kerja bidang ketenteramnteraman masyarakat, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketenteraman masyarakateraman masyarakat, melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat, melaksanakan penindakan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketenteraman masyarakateraman masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketenteraman masyarakat, melaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketenteraman masyarakat, il. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian para petugas penjagaan ketenteraman masyarakat tempat tempat penting seperti perkantoran lingkungan pemerintah daerah, rumah dinas pejabat dan tempat lainnya, melaksanakan. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian para petugas pengamanan dan pengawalan unsur atasan pemerintahan daerah, melaksanakan kerjasama pengamanan dan ketentraman dalam kegiatan acara acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan skpd dan instansi terkait lainya, oo. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang seksi ketenteraman masyarakateramlingkup sumber daya aparatur. untuk melaksanusunan rencana dan program bidang sumber daya aparatur, penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan bidang sumber daya aparatur, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional. uraian . uraian kepala tugas bidang sumber daya aparatur adalah sebagai berikut: menyusun rencana dan progam bidang sumber daya aparatulatihan dasar dan teknis fungsionaltihan dasar dan teknis fungsional, mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bidang sumber daya aparatur, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang sumber daya aparatursumber daya aparatur membawakan: seksi pelatihan dasar, dan seksi teknis fungsional. paragraf seksi pelatihan dasar seksi pelatihan dasar dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pelatihan dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sumber daya aparatur lingkup pelatihan dasar. untuk . untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelatihan dasar mempunyai fungsi: pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelatihan dasar sebagai bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelatihan dasar, cc. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup pelatihan dasar, pelaksanadan pelaporan pelaksanaan bidang pelatihan dasar. uraian tugas kepala seksi pelatihan dasar adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang pelatihan dasapelatihan dasar, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dasar, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pelatihan dasar, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pelatihan dasar, melaksanakmembuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang pelatihan dasar oleh atasanlatihan dasarteknis fungsional seksi teknis fungsional dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi teknis fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sumber daya aparatur lingkupgumpulan dan penganalisaan data lingkup teknis fungsional sebagai bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup teknis fungsional, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup teknis fungsional, pelaksanaan lingkup teknis fungsional yang meliputipelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup teknis fungsional. uraian tugas kepala seksi pemeriksaan adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang teknis fungteknis fungsional, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis fungsional, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis fungsional, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan teknis fungsional, melaksanakanmembuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang seksi teknis fungteknis fungsionallingkup perlindungan masyarakat. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perlindungan masyarakat mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program bidang perlindungan masyarakat, penyusunan petunjuk teknis dan bb. penyusunan. bidang perlindungan masyarakat, cc.dan pelaksanaan valuasi dan pelaporanusun rencana dan progam bidang perlindungsatuan perlindungan masyarakat dan bina potensatuan perlindungan masyarakat dan bina potenslindungan masyarakat, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidangbawakan: seksi satuan perlindungan masyarakat, dan seksi bina potensi masyarakat: pengumpulan dan penganalisaan data lingkup satuan perlindungan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup satuan perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup satuan perlindungan masyarakat, pelaksanaan lingkup satuan perlindungan masyarakat yang meliputisatuan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang satuan perlindungan masyarakatsatuan perlindungan masyarakat, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat, menyusun dam menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi satuan perlindungan masyarakat, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan satuan perlindungan masyarakat, melaksanakansatuan perlindungbina potensi masyarakat. untuk . untuk melaksangumpulan dan penganalisaan data lingkup bina potensi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup bina potensi masyarakat, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bina potensi masyarakat, penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturcc. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan atau peratur serta penegakkan peraturan daerah dan atau peraturatau peraturpol pp:satpol adalah sebagai berikut: menyusun rencana program satpolcc. membina bawahan lingkungan satpol dengan cara memberikan reward dan punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja, mengevaluasi .atasan, pelaksanaan lingkup satuan perlindungan masyarakat yang meliputi pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perlindungan masyarakatbina potensipotenbina potensi masyarakat, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina potensi masyarakat, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bina potensi masyarakat, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina potensi masyarakat, melaksanakan pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat, membuat .otensitentuan lebih lanjut mengenaidalam peraturan walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotapol (ur kepa bagian hukum ham, ifa setda sh adik mukhtarudin, sh, pembina nip. memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakansuai rencana kegiatan, menyelenggarakan rapat koordinasi pemeliharaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan peraturan daerah dan atau peraturt pol membawakan: sekretariat, bidang penegakan hukumsatpolsatpol pp, pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian satpol pp: dan pelaksanaan . cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan satpol ppsatpol sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan, menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan, menyelenggarakan pembinaan dan mengkoordinasikan pengelolaan program, keuangan,pol pprogram, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum dan kepegawaian. paragraf . paragraf sub bagian program sub bagian program dipimpin oleh kepala sub bagian. kepala sub bagian program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup program. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian program mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program kerja satpol pp, pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan satpol pp, koordinasi penyusunan rencana dan program satpol pp,satpol pp. uraian tugas kepala sub bagian programrogram, '. menyusun bahan kebijakan operasional program satpol sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan satpol ppsatpol sebagai bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja satpol pp, menganalisis bahan perumusan standar pelayanan minimal spm) lingkup satpol skala kota, mengkaji, memeriksa dan mengkompilasi rancangan rencana program kerja satpol pp, ilsatpol pp,satpol sesuai dengan kebijakan kepala satpol pp, oosatpol pp, melaksanakan fasilitasi mengkoordinasikan dan penyusunpol pp, membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan dibidang programlingkup administrasi keuangdan cc. pelaporan kegiatan lingkup administrasi keuangancapai, membina .satpol pp, menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari atasan, menyiapkan dam menyusun rencana anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung pada satpol ppsatpol ppsatpolatpol pp, menyiapkan bahan usulan bendaharaatpol pp, oo. membuat . oo.umum dan kepegawaian |
layanan da aa . apa: teman, s3 dead ana hat sak abi ika bae mna mar, sip lain san yag ketik lan bala ke!) ji, tar yam uu lil tas sikatan pee nan. isu: lap ben para aan blak aan layak sma "un or: po men maps mua tadi! tpi o. iki nat" sha via send ika pai na, gas ato ig rama paul lan naa "ml urut tana ame nis ama pad sp) buda ket ni: ai, bisa ani: pmp telak mba ted jl) pri ida pma amri naa bn, pip atik akan "1g ket dinamika tak semestinya govt beban birokrasi pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik teknologi informasi can dan komunikasi (tik) pada instansi pemerintah, sehingga pelayanan kepada harus sesuai kebutuhan masyarakat lebih efektif dan efisien. namun dalam prakteknya, rakyat, antara lain penyelenggaraan spe masih menemui setidaknya tiga kendala. menghasilkan aplikasi pertama, proses bisnis yang belum terintegrasi, masih untuk mengatasimasalah bangsa dan instansi pemerintah, dan yang ketiga, lemahnya pengelolaan menyejahterakan keamanan informasi hampir seluruh instansi pemerintah. rakyat. kementerian permasalahan tersebut, menurut deputi bidang kelembagaan para terus dan tatalaksana kementerian pendayagunaan aparatur negara berupaya mendorong dan reformasi birokrasi para) rini widyantini, harus segera ditanggulangi dengan baik agar tidak menimbulkan pemborosan pelaksanaannya. anggaran yang cukup besar. penerapan e government diharapkan edisi lxi ki: pee . ja. basa jai sei saga nia sii koma mata sina mana it. ha, organ sen silat ag lao ang ne s5. pas kek in) ad pad sani menjadi sarana meningkatkan kinerja birokrasi, penerapan spe dapat berdampak pada efisiensi bukan malah sebaliknya, membebani birokrasi, penggunaan anggaran dalam belanja tik, ibunya. ujarnya saat membuka sosialisasi evaluasi spe jakarta. evaluasi penerapan government dikatakan, saat ini pemerintah tengah kementerian para melakukan evaluasi menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang penerapan e government seluruh instansi spe. kebijakan itu menekankan pada tata kelola pemerintah untuk memperoleh indeks spe terpadu, manajemen spe yang efektif dan yang menggambarkan tingkat kematangan efisien dan berkesinambungan, serta memberikan pelaksanaannya. layanan spe yang berkualitas antar kementerian, evaluasi penerapan spe tahun ini lembaga dan pemda. dilakukan instansi pemerintah, baik rini menambahkan, pihaknya akan terus kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. melakukan koordinasi dengan kementerian hal itu dilakukan untuk memperoleh nilai indeks komunikasi dan informatika, kementerian ppn spe yang menggambarkan tingkat kematangan bappenas, kementerian dalam negeri, serta (maturity level) dari pelaksanaan spe setiap kementerian lembaga lain untuk mewujudkan instansi. keterpaduan penyelenggaraan spe. keterpaduan evaluasi ini untuk meningkatkan kinerja ini dapat dicapai apabila setiap instansi pemerintah pemerintah yang efisien, efektif, transparan, dan dapat melakukan integrasi proses bisnisnya, integrasi akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan aplikasi, dan berbagi pakai data antar instansi publik, ujar asep perumusan kebijakan dan pemerintah. koordinasi pelaksanaan sistem administrasi karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintahan dan penerapan sistem pemerintahan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan berbasis elektronik, imam machi, kantor strategi dan kebijakan tersebut. dengan demikian, kementerian para, jakarta. edisi lxi dinamika rekor pelaksanaan sangan evaluasi spe yang dipimpin asep perumusan sena can . ma: 4th. penerapan spe p. ket ana kementerian para pun at, ap, fu. pagar aan tan at pep ama tingkat imam menerangkan, berdasarkan ditinjau dari tahapan kapabilitas proses kematangan peraturan peraturan menteri dan kapabilitas fungsi teknis spe. pendayagunaan aparatur negara dan tingkatan kematangan mengarahkan spe merupakan reformasi birokrasi para) nomor pengembangan spe pada keluaran kerangka tahun tentang pedoman dan dampak yang lebih baik. tingkat kerja yang evaluasi sistem pemerintahan kematangan yang rendah menunjukkan mengukur berbasis elektronik, ruang lingkup kapabilitas dan keberhasilan yang derajat penyelenggaraan spe instansi pusat rendah, sedangkan tingkat kematangan dan daerah yang dievaluasi mencakup yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan pengen tiga hal, yakni domain kebijakan internal, keberhasilan yang lebih tinggi. tangan spe tata kelola, dan layanan spe. tingkat kematangan pada kapabilitas untuk kebijakan internal dibagi proses terdiri dari lima tingkat yaitu ditinjau menjadi dua aspek, yaitu tata kelola rintisan, terkelola, terstandardisasi, dari tahapan dan layanan. sedangkan domain terintegrasi dan terukur, optimum. tata kelola, ada tiga aspek yang akan sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas dinilai, yaitu kelembagaan, strategi dan kapabilitas fungsi teknis terdiri lima proses perencanaan, serta teknologi informasi tingkat yaitu informasi, interaksi, dan fungsi dan komunikasi. kemudian, domain transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. layanan spe terdapat dua aspek yang setiap tingkat (level) memiliki teknis spe, akan dievaluasi, yakni administrasi karakteristik masing masing yang pemerintahan dan pelayanan publik. dapat secara jelas membedakan antara masing masing aspek memiliki tingkat satu dengan tingkat yang lain. indikator penilaian yang berbeda yang karakteristik pada tingkat (level) yang jumlahnya ada indikator," kata imam. lebih tinggi mencakup karakteristik pada dijelaskan, tingkat kematangan tingkat (level) yang lebih rendah. spe merupakan kerangka kerja yang evaluasi spe ini dibagi menjadi mengukur derajat pengembangan spe lima kelompok, masing masing edisi lxi kelompok terdiri dari instansi pemerintah. na, pelaksanaannya dibagi dalam beberapa tahapan, salapangan. tang. smaakan berakhir pada akhir september indonesia korsel perkuat kerja sama bidang 3g government kementerian pendayagunaan aparatur negara rama, dan reformasi birokrasi memperkuat kerja sama dengan pemerintah korea selatan. ukaman abdur saat menerima duta besar korea selatan untuk saya berharap hubungan ini dapat lebih baik indonesia kim chang beom, kantor kementerian para." ujar menteri para aman abdur memberi dukungan penerapan e government. saat menerima duta besar korea selatan untuk sementara itu duta besar korea selatan untuk indonesia kim chang beom, kantor kementerian indonesia kim chang beom menyatakan support para. dan dukungannya terhadap indonesia dalam menteri aman mengatakan, saat ini korea hal ini kementerian para dalam penerapan selatan telah banyak menggunakan sistem berbasis sistem e government. disampaikan bahwa sistem teknologi dalam menjalankan roda pemerintahan, e government dirasa sangat penting untuk salah satunya penyelenggaraan pelayanan publik. meningkatkan produktivitas, transparansi dan oleh karena itu, aman ingin adanya kerjasama efisiensi. dalam hal pelayanan publik kemudian hari. hal selain itu pun penerapan e government dalam ini sejalan mengingat pemerintah indonesia tengah sektor pelayanan publik tidak kalah pentingnya, berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. karena dengan begitu masyarakat mengetahui disampaikan juga bahwa pemerintah indonesia apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah, serta akan terus berupaya menyatukan segala jenis mendorong masyarakat itu sendiri untuk mendukung penerapan teknologi informasi yang sudah dimiliki perumusan kebijakan pemerintah. kami siap oleh pemerintah daerah maupun pemerintah mendukung program apa yang saat ini dijalankan pusat. nya, saat ini sebagian besar instansi oleh kementerian para. saya harap apa yang kami pemerintah masih berdiri sendiri sendiri (silo silo) support dapat membawa perubahan negara ini, dalam penerapan. dengan integrasi, diharapkan ujarnya. dapat mewujudkan efisiensi, ibunya. lebih lanjut dirinya berharap agar kedepan lebih lanjut dirinya berharap agar hubungan pihaknya bersama kementerian para dapat lebih kementerian para dengan dubes korea selatan banyak membahas sejumlah program yang dirasa dapat semakin baik dan kerjasama dapat terus membutuhkan bantuan, sehingga korsel dapat ikut ditingkatkan. dirinya pun mengapresiasi serta berkontribusi dalam implementasi e government berterima kasih terhadap langkah korsel dalam indonesia. edisi lxi dinamika . sepak 'penandatanganan kerja sama menteri paman para aman umat rin ". soemarno, dan pas menteri ristek dan dikti dikti mohamad nasir usai tanganan nota user menandatangani teh kantor kementerian badan usaha ara bumn, seni pee din. smk aoa men pu) sub ana peta ap: pan kolaborasi asn korporasi untuk negeri kementerian pendayagunaan ban abdur mengatakan, kerja aparatur negara dan reformasi sama saling menguntungkan dan berkelanjutan ini birokrasi (para) berkala dilakukan dalam rangka mengakselerasi reformasi orasi dengan korporasi birokrasi, khususnya dalam pengembangan bawah kementerian bumn untuk manajemen asn. memacu kualifikasi kompetensi kami membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua stakeholders, termasuk dari jajaran dan kinerja aparatur sipil dari dari yang pembinaannya ada bawah negara agar profesional, koordinasi kementerian bumn," ujar menteri berintegritas, berdisiplin, aman usai menandatangani nota kesepahaman berjiwa entrepreneurship, serta dengan menteri bumn rini soemarno kantor memiliki semangat hospitality. kementerian bumn, melalui nota kesepahaman ini, ada beberapa hal yang ingin ditransformasi dalam pemerintahan. memasuki era industri asn sebagai antara lain pengembangan human capital penggerak utama tata kelola birokrasi management, pengembangan entrepreneurship harus dipersiapkan menghadapi birokrasi pemerintahan, penerapan teknologi berbagai tantangan. kementerian informasi dalam tata kelola birokrasi pemerintahan, para bergerak cepat melakukan kerja sama dan pendayagunaan chief executive officer ceo) dengan banyak pihak. salah satunya dengan bumn dalam pendidikan dan pelatihan asn. edisi kementerian penat tana para pa, baca mengadakan sia bip p5. coaching and mentoring skill pap. bersama bank pat "aj tan mandiri, plaza pan en) fe mandiri, jakarta, dingin. san ana senin "ed (mma aan" ali pan side saga ape dukungan jajaran bumn diperlukan untuk lapangan, sehingga lebih kontekstual dan memacu memacu penerapan sistem merit dalam manajemen peningkatan profesionalisme asn. asn yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja, mulai dari perencanaan asn, rekrutmen cara kerja korporasi dan orientasi cons, pengembangan kapasitas asn, kerja sama dengan korporasi merupakan salah penilaian kinerja dan reward, promosi, rotasi dan satu jalan mengubah cara kerja asn. saat ini pegawai karir, serta sistem pensiun. korporasi memiliki dua hal patut diterapkan oleh para soal peningkatan kapasitas asn, kementerian asn dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, para bersama lembaga administrasi negara yaitu hospitality atau melayani dan entrepreneurship. lan) tengah melakukan penyempurnaan sistem menurut aman, pegawai bumn umumnya telah pendidikan dan pelatihan (diklat). saat ini kami memiliki dua hal tersebut. oleh karena itu sebagai sedang mendorong transformasi diklat konvensional pembuat kebijakan terkait asn, kementerian para menjadi diklat berbasis human capital management berkolaborasi dengan bumn untuk meningkatkan melalui pengembangan asn corporate university, kapasitas dan kemampuan para asn. jelasnya. tidak apa apa menyontek bumn, yang penting skema diklat ini memfungsikan seluruh instansi pelayanan yang diberikan asn tidak kalah dengan pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan para pegawai korporasi. kalau ini tercapai, saya yakin mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan negeri ini akan lebih baik lagi depannya," ujarnya. yang progresif edukatif, seperti e learning, coaching, menteri bumn rini soemarno menyambut mentoring, dan the job training. langkah menteri para tengah berupaya mendorong melalui sistem ini, porsi pembelajaran kelas lahirnya asn dengan pemikiran melayani serta sikap akan semakin sedikit dibandingkan pembelajaran enterpreunership. pihaknya memberi kesempatan kementerian para untuk mengambil hal hal baik dan bermanfaat yang ada dalam korporasi apa apa menyontek bawah pimpinan bumn. melalui penandatanganan yang penting nota kesepahaman, kementerian bumn akan kanan yang diberikan berkoordinasi dan mendorong bumn terlibat tidak kalah dengan para serta berpartisipasi aktif dalam upaya akselerasi wai korporasi. kalau ini reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja birokrasi apai, saya yakin negeri pemerintahan. kan lebih baik lagi nyaedisi lxi dinamika tan (nas penanda yes lan yara lee man sak bela haa sea aki yaa eu! pel maa ken penandatanganan kerja sama kementerian para dengan atau bri card. layanan ini merupakan salah satu bank bri suprajarto. hadir dalam acara tersebut jenis kartu kredit yang diterbitkan oleh bri bekerja para deputi kementerian para, para pejabat kantor sama dengan kementerian para yang berfungsi dari kain, lan, anri, bkn, bpk, ombudsman, sen mendukung pekerjaan yang dilaksanakan baik oleh kemenkeu, bappenas, serta jajaran pimpinan bank pejabat maupun pegawai. bri. penandatangan corporate card akan mempermudah satuan kerja penandatangan kerja sama ini, menjadi jalan bagi merah (dilingkungan kementerian para dalam halbelanja kedua belah pihak untuk bisa lebih bersinergi, serta kereta barang operasional, belanja barang non operasional, mendapatkan banyak manfaat dan berkah. zaman belanja barang persediaan, belanja sewa, belanja telah berubah, paradigma dalam menyelesaikan dengan direktur pemeliharaan, dan atau belanja barang perjalanan berbagai persoalan masa kini harus mengedepankan kelembagaan dinas seperti pembelian tiket pesawat. kolaborasi, ujarnya. bank bri sis selama ini untuk membeli tiket seorang pegawai direktur utama bank rakyat indonesia fak lakon harus lombok dulu, dan baru cair beberapa persero) suprajarto menjelaskan, peluncuran menteri para minggu kemudian. dengan hadirnya corporate corporate card akan memberi kemudahan dalam para gap card, persoalan itu bisa teratasi. kartu tersebut bertransaksi online. corporate card memiliki suprajarto. akan dipegang oleh perwakilan setiap unit kerja keunggulan seperti data online, menekan transaksi kementerian para yang telah ditentukan oleh tunai, keamanan transaksi terjamin, serta kuasa pengguna anggaran kpa), yakni sekretaris mengurangi kepadatan transaksi. kementerian para dwi wahyu romaji. saat ini ada orang yang direkomendasikan sebagai pemegang coaching mentoring skill corporate card. kementerian pendayagunaan aparatur negara kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan dan reformasi birokrasi para) juga berkolaborasi perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang dengan bank mandiri dalam melaksanakan coaching dilakukan oleh sekretaris kementerian para, mentoring skill, dwi wahyu romaji, dengan direktur hubungan melalui kolaborasi yang diikuti oleh pejabat kelembagaan bank bri, sis apik wijayanto, pimpinan tinggi madya dan pratama (eselon dan kantor kementerian para, selasa eselon ii) kementerian para ini, menteri ingin asn penandatanganan kerja sama disaksikan oleh beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. selain menteri para aman abdur dan direktur utama pengembangan sdm, hal lain yang bisa dipelajari dari edisi lxi ik bumn mandiri aka hadir negeri "ia tarian acting taring ski ff. eni unhan water negara mm masi bir bau, ane siram: ha ak ank else ro) akan naa pang kementerian manajemen perbankan, yaitu mengatur keuangan sei dalam sistem biokasii berharap seluruh unsur coaching and menurut aman, ilmu yang diperoleh dari pinang para mampu hem ma bank bumn ini bukan hanya untuk pegawai jadi pembina sdm unit mandiri, plaza mandiri, kementerian para, melainkan juga harus anya masing masing supaya jakarta, senin ditularkan instansi pemerintah lainnya, termasuk eka makin profesional, gro, pemerintah daerah. berpikirnya bagaimana adaptif dalam mengikuti memperbaiki asn yang jumlahnya sangat banyak ini, msi kembangan zaman, dikatakan, halperubahan itu tidak mudah. kita berikan budaya kerja yang baik dan terintegrasi. dikatakan, nuansa baru bagi asn, ibu. pegawai kementerian para bisa belajar transformasi keterbukaan terhadap metodologi baru ini juga organisasi dari bank mandiri. bank mandiri tentu telah akan menjadi penunjang bagi kualitas pelayanan menunjukkan pengelolaan sdm yang baik menjadi satu publik. masyarakat tentu berharap kehadiran budaya kerja baru. pemerintah dalam pelayanan publik semakin baik kita ingin masalah kualitas sdm ini juga menjadi dan tidak berbelit. hal yang kita pelajari dari bank mandiri, ujarnya. kalau kontribusinya bermanfaat bagi selain pengembangan sdm, lanjut romaji, hal lain masyarakat, outcome terakhirnya adalah pelayanan yang perlu dipelajari dari bank mandiri adalah soal publik yang bisa kita sajikan pada masyarakat penggunaan teknologi informasi modern. dengan indonesia yang dilakukan oleh asn," tegasnya. kerja sama ini, diharapkan para pimpinan kementerian sekretaris kementerian para dwi para dapat menciptakan dan membina asn agar wahyu romaji mengatakan, salah satu tugas lebih profesional bidangnya. strategis kementerian para adalah sebagai kami berharap seluruh unsur pimpinan para ini pembina seluruh instansi pemerintah. untuk itu, mampu menjadi pembina sdm unit kerjanya masing profesionalisme menjadi kunci utama bagi seluruh masing supaya mereka makin profesional, makin adaptif asn kementerian para. dalam mengikuti perkembangan zaman, jelas romaji. kami belajar dari mana saja, termasuk dari sementara ini, acara tersebut hanya diikuti oleh bumn yang tidak kalah dengan negara lain, salah pejabat eselon dan ii. namun kedepannya, menurut satunya dari bank mandiri ini, ujar romaji seusai romaji, coaching and training ini juga dapat diikuti oleh acara tersebut. eselon iii, iv, hingga staf. nanti semua akan merasakan menurut romaji, bank mandiri adalah salah satu dan mengalami berbagai program pengembangan yang bank bumn terbesar yang berhasil membangun disusun," tandanya. edisi lxi dinamika pu? seat: pe: nia bau seni sara tai, btn snn ng, la ana! papua rek aan unta (ea ber ses nan dusun mae kas jasa naa usm keran sana. haa brg bika m. (aa magna. can para pai: uta rda "ar gs han irr see en sen sem nta cahatkd api tag uap naga harta haa lee uda ena ann nga) peta nah tie ana ina raj ty opa maa lama pen gai ea ann a seru iya han nan tan sega mei snn man ana ann dana sana nata bea ann pare setia teri kat pearl akn aoa uan revitalisasi kebun raya agar tak jadi cost center lembaga ilmu pengetahuan indonesia (lipi) aga sean many selatan tempat diminta untuk mengembangkan fungsi kon revisi melainkan harus menjadi kebun raya tanah air. selain menjadi fungsi utama tidak hilang, seperti tempat penelitian, pengembangan dan yang juga dilakukan negara negara lain, ujar menteri konservasi, kebun raya harus menjadi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi sebuah daya tarik masyarakat dan birokrasi para) aman abdur dalam rapat kerja destinasi wisata, sehingga bisa memberikan dan lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi), benefit dan tidak hanya cost center. menurutnya dengan segala potensi yang dimiliki edisi lxi mantan potensi yang dimiliki kebun raya, fit bukan justru mengeluarkan cost. uh) vag pai pena ann usa aka hae kak eat sea te: adi kran tan tn, nan snn '3g ata tk. lain sha naa lee rem pa. ol, i fj) dai, enak hai aa: pee kita aga pia pan hen lia kena snn dea apa yan mang tag "on pee jpn "ag pen eka aan kebun raya, seharusnya tempat tersebut harus kedatangannya pun untuk melihat seberapa besar memiliki profit bukan justru mengeluarkan cost. potensi yang dimiliki kebun raya. banyaknya tanaman yang ada kebun raya dapat dijadikan sebuah objek wisata edukasi bagi para kelola secara profesional pelajar, agar dapat memperkaya pengetahuan dalam kebun raya bodas, menteri para kembali hal flora. menegaskan perihal revitalisasi kebun raya. selain itu, lanjut aman, kebun raya juga harus mendorong agar kebun raya kebanggaan masyarakat memiliki sesuatu yang dapat diunggulkan. cianjur ini dapat berubah menjadi seperti botanical memberi contoh malaysia, kebun raya negara garden seperti yang ada luar negeri. tersebut menghasilkan buah durian yang besar dan ketika berbicara botanical garden, kata dia, menjadi pengekspor durian beberapa negara. profesionalitas yang dikedepankan. untuk itu potensi selain itu kebun raya milik thailand memiliki yang dimiliki harus terus digali. lipi yang merupakan tanaman kurma yang berbuah. hal hal tersebut, induk dari kebun raya diharapkan tidak hanya berkutat menurutnya bisa terjadi karena peran dari para pada penelitian, namun juga mempunyai inovasi untuk peneliti. mengembangkan kebun raya. untuk itu penguatan peran lipi sangat menteri berharap pemerintah kabupaten cianjur diperlukan agar dapat berdaya saing. kebun raya dan pihak pengelola kebun raya bodas dapat duduk juga harus memiliki unggulan yang bisa menjadi daya bersama memajukan kebun raya bodas. bagaimana tarik bagi wisatawan, ujarnya. caranya agar lebih menarik dari sisi pariwisata, bisa menteri mengaku, belum lama ini mendorong sektor pertanian dan lain lain," ujarnya. menyempatkan diri untuk berkunjung kebun menteri juga mendorong pegawai asn agar raya bogor dan kebun raya bedug bali. selain dapat bekerja lebih bermanfaat sesuai dengan tujuan untuk jogging dengan menghirup udara segar, yang ingin dicapai dan tidak hanya mengerjakan edisi lxi dinamika gta fat kei akan sa. pan at. ara jan latin. eng ole dea akan ppa mean tan mti tm. apa kabar reformasi birokrasi? kabar baik datang dari berbagai program pemerintahan joko widodo jusuf kalla. salah satunya soal reformasi birokrasi. sejumlah capaian reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan dan memiliki perkembangan yang jelas. empat program besar yang dijalankan dalam pada level kementerian lembaga, nilai reformasi memperbaiki tata kelola pemerintahan. birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun keempat program tersebut, peningkatan sampai tahun nilai reformasi birokrasi ini efisiensi anggaran dan pelaksanaan adalah tingkat perkembangan instansi pemerintah reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, anggaran secara efektif dan efisien, serta pengembangan smart asn menuju terwujudnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada world class government, serta peningkatan kualitas masyarakat. (lihat grafik) pelayanan publik. kementerian para juga terus memacu dengan program ini, saya yakin reformasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi birokrasi akan berjalan akselerasi dan tata kelola pemerintah sakit), agar instansi dapat member pemerintahan yang baik akan terwujud," ujar menteri tanggungjawabkan hasil penggunaan anggaran, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, birokrasi para) aman abdur, pada leader's talk serta menghemat anggaran melalui kegiatan yang seri pertama: apa kabar reformasi birokrasi berdampak langsung pada pencapaian sasaran kantor staf kepresidenan, jakarta, jumat pembangunan. menteri aman menyampaikan, program dengan penerapan sakit, beberapa penguatan reformasi birokrasi mengalami banyak kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kemajuan. antaranya kenaikan nilai rata rata kota dan provinsi, telah terjadi efisiensi anggaran reformasi birokrasi kementerian lembaga hingga yang luar biasa, yakni mencapai rp41, triliun, jelas level kota dan kabupaten. menteri aman. edisi lxi dinamika "gg, a.l nan wide kat dada "gi jabat. taat pig sik sate oto ar gi rak (ia fama kab jen ata san, (are vb: shg teka mat san ha ngak dapt feb sai tah pan neh seek, inn sewa asa bar. able .& . ipi yang merupakan induk dari kebun raya diharapkan )ak hanya berkutat pada penelitian, namun juga punyai inovasi untuk mengembangkan kebun raya.jj pekerjaan rutin. untuk itu, penelitian yang dilakukan pada kesempatan yang sama, plt. kepala lipi diharapkan tidak hanya untuk pemerintah sendiri bambang subianto mengatakan bahwa kedatangan namun juga dapat memberikan manfaat untuk dan keinginan menteri aman tersebut dapat masyarakat. memberikan nilai tambah untuk kebun raya. saat ini, kementerian para sedang merancang menyambut baik masukan yang diberikan menteri model struktur organisasi yang tepat untuk aman. mendukung hal tersebut. bukan mustahil, kebun raya diarahkan badan layanan umum blu) sehingga optimalkan peran peneliti terdapat fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran lipi sebagai special agency yang mempunyai dan sdm tidak hanya dari birokrat. tugas bidang ilmu pengetahuan, dimana rumpun hal ini juga akan diterapkan pada kebun ilmu pengetahuan yang diwadahi dalam struktur raya lainnya yakni kebun raya bali, kebun raya organisasi lipi terbagi atas ilmu kebumian, ilmu purwodadi, kebun raya bogor, dan kebun raya hi, ilmu teknik, dan ilmu sosial dan kemanusiaan. cibinong. menilai bahwa kebun raya bodas rumpun ilmu dimaksud didasarkan pada memiliki daya tarik sendiri dan menyajikan kebutuhan hasil penelitian kementerian. sebagai pemandangan yang indah. namun, perlu didorong contoh, untuk penelitian ilmu digunakan untuk mempercantik dan mempublikasikannya. oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan sudah bagus, cuma kemasannya saja perlu pemerintahan bidang pertanian, kelautan dan diperbaiki," ujar menteri. perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan serta edisi lxi inna sah feat jaan mantan ana see) aah pee r", menata tema" "tua perak tana tia barang manan uh mada naa bata cai len k33 kent atu media teh sae ata ya: snp cai mali as, tana ako ken lan mar jak aan sta, kah tia pena yen ter lan sena tor gan pan ai ana teka fe, ana uap) na, dra men fa, lan hana panin hingga, hem nang hiking sar ceri kain ena, pat aah las tank ea "mma kebun raya cianjur, ega apa pare bana jawa barat. ara kesehatan. pengembangan," ibu aman. zaman milenial, penguatan daya saing bangsa menurut aman, hal yang perlu dilakukan untuk salah satunya dilakukan melalui penguasaan dan penguatan dalam bidang penelitian ialah peningkatan pemanfaatan iptek, rekrutmen sdm penelitian kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan yang berkualitas, inovasi bidang litbang. hal tersebut merupakan pengungkit berkelanjutan, perbaikan tata laksana hasil litbang, utama (leverage) agar hasil litbang semakin optimal. dan pembangunan infrastruktur litbang. sehubungan dengan hal hal tersebut, maka dalam rangka mendukung penguatan daya diperlukan penguatan peran lipi sebagai research and saing tersebut, lipi perlu mengoptimalkan peran development single agency agar peningkatan kualitas peneliti dari seluruh rumpun ilmu yang ada saat ini. litbang dapat optimal," ujarnyai, maa based policy khususnya dalam pengambilan putusan. una selain itu, pemanfaatan hasil litbang merupakan bagian integral bagi pembangunan sosial dan ekonomi nag busa sa: termasuk untuk industri. dea litbang pada masing masing kementerian piatu ina mo. teja eni lembaga diharapkan dapat sinergis dan terpadu da, naa ea: sehingga hasil litbang menjadi optimal. oleh karena pen gak itu, perlu dilakukan pengembangan bisnis proses sarat sekaligus mendorong kualitas bensin sin mela pengembangan sehingga dial oleh berbagai negara. stan panai see" satya penganekaragaman hasil litbang diperlukan see snn sebagai upaya pengembangan penelitian dan sore ana aang saga tan edisi lxi dinamika model pelayanan publik asimetris untuk tanah papua menindaklanjuti arahan presiden, kami gn, mengembangkan suatu model pelayanan an! publik asimetris papua dan papua barat," ujar deputi pelayanan publik diah natalis. papua barat merupakan daerah yang tau min memiliki kekhasan karakter masyarakat baik dari segi pranata sosial, budaya, dan adat istiadat. dengan sistem otonomi hen khusus yang berlaku wilayah itu, pemerintah pusat perlu bersinergi dengan pemerintah daerah agar dapat membangun penyelenggaraan pelayanan publik yang pan, berkualitas bagi masyarakat. diah juga mengatakan, sistem pelayanan harus mampu menjamin kesamaan akses semua warga negara terhadap pelayanan publik. selain itu, sistem pelayanan publik harus membuat daerah mampu merespons keanekaragaman dan diversitas kebutuhan barang dan jasa sebagai akibat papua dan papua barat, adanya keragaman daerah. anan publik diberikan karakter masyarakat pengguna layanan dan lui pendekatan value kepentingan pihak pihak terkait yang sangat beragam harus dipahami dengan baik oleh penyedia prosedural. layanan publik, ungkapnya. deputi bidang kajian kebijakan lembaga administrasi negara muhammad taufik mengatakan, ntuk mempercepat pembangunan peran masyarakat dalam percepatan peningkatan provinsi papua dan provinsi papua barat, pelayanan publik papua dan papua barat sangat kementerian para mengembangkan dibutuhkan karena masyarakat menjadi aktor aktif model pelayanan publik asimetris papua dalam satu pelayanan. papua pendekatannya dan papua barat. hal ini didasari fakta, daerah bukan prosedural, tapi lebih kepada value bersama ini tidak bisa menggunakan pendekatan prosedural yang mau kita capai. peran masyarakat sangat tapi lebih kepada value bersama yang sangat dibutuhkan, tambahnya. membutuhkan peran masyarakat. taufik juga mengatakan, peran organisasi berdasarkan instruksi presiden nomor perangkat daerah opd) wilayah papua dan tahun tentang percepatan pembangunan papua barat sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan provinsi papua dan provinsi papua pelayanan publik papua dan papua barat. seluruh barat, menteri para mendapat tugas memastikan opd ini harus bersatu membuat kader, misalnya peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi, kader kesehatan, kader pendidikan sehingga akan kabupaten kota, dan distrik untuk memberikan ada akses daerah daerah yang tidak terjangkau," pelayanan dasar publik. ungkapnya. edisi lxi . set ina maki pp. nona ale bea eni ina akn mae ita una sa. jl! ita perintah kabupaten blora inspektorat daerah gor blora telp fax blora het tetesan kuat api daerah gah korupsi haknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah shan pemerintah memperkuat aparatur pengawasan intern tah (api) asil rapat menteri pendayagunaan aparatur sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi negara dan reformasi birokrasi para) karena api tidak menjalankan fungsinya dengan dengan sekjen kementerian dalam negeri baik dalam melakukan pengawasan. dan wakil ketua kpk sepakat api akan ada tiga poin yang direkomendasikan untuk diperkuat dari segi anggaran, struktur, dan sistem penguatan api, yakni penataan manajemen rekrutmennya. pertanggungjawaban, penguatan peran, kapasitas, ketiganya sependapat, timbulnya aparatur dan kuantitas api, serta peningkatan anggaran pengawasan intern pemerintah api), khususnya pengawasan. kita lebih berorientasi pada kabupaten kota disebabkan kedudukan api pembinaan. baik itu mekanisme, wewenang bawah kepala daerah, sehingga lembaga ini hanya rekrutmen, kriteria, dan jenjang karir berikutnya," sebagai pelengkap. fungsi dan peran api, kata jelas hadi. aman, harus diperkuat. banyaknya operasi tangkap tangan daerah api daerah tumpul. tidak pernah ada laporan karena api yang kurang berfungsi dengan pungli dan gratifikasi, karena kewenangannya optimal. alexander berharap, agar kepala daerah bawah sekretaris daerah," ujar sekretaris jenderal memberdayakan api dengan maksimal untuk kemendagri hadi prabowo. mengurangi praktik korupsi. ketika kepala daerah akibatnya, pengawasan tidak optimal karena itu memiliki komitmen yang baik, pasti api nya adanya intervensi dari pejabat daerah. tidak sedikit akan diperdaya gunakan," tegas alexander. api yang enggan melakukan pengawasan karena berharap ada perhatian pemerintah pusat tidak ingin dipindahtugaskan bahkan anggaran yang untuk menambah jumlah auditor seluruh daerah. dipotong, ibunya. dari kebutuhan ribu auditor, sekarang baru wakil ketua kpk alexander merata mendorong tersedia ribu. masih ada kebutuhan sekitar an penguatan api segera dilakukan. menurutnya, tidak ribu, jelasnya. edisi lxi dinamika maan lah "in pa: ang ipa px, . tap gelar bung pn, but mang one aki t iii ara ketik berebut kursi sekolah kedinasan jadi minat generasi milenial untuk poto mises ian menjadi aparatur sipil negara kepercayaan publik yang juga meningkat. (asn) meningkat tajam. salah satu peningkatan itu menunjukkan kepercayaan publik jalan masuk yang dipilih adalah yang semakin baik terhadap proses rekrutmen yang melalui sekolah kedinasan. bukti saat ini bersih dari segala praktik kkn! jelasnya, kepercayaan publik meningkat. torta pendaftaran serentak yang dilakukan secara online juga mereduksi adanya pihak yang melakukan pendaftaran sekolah kedinasan resmi ditutup. pendaftaran luar ketentuan yang diatur sebanyak sudah mendaftar secara pemerintah. tes yang berbasis computer assisted test online. tahun ini jumlah pendaftar meningkat cat) juga turut mendongkrak kepercayaan publik. dibandingkan tahun yang hasil dari setiap tes tergantung dari kemampuan diri orang. artinya, dibanding tahun lalu, pendaftar yang sendiri. tidak ada pihak yang bisa membantu, tegas sudah registrasi mengalami kenaikan sebesar herman. orang. berdasarkan data dari panitia seleksi nasional sekretaris deputi sdm aparatur kementerian panselnas), politeknik keuangan negara pkn) pendayagunaan aparatur negara dan reformasi stan masih menjadi favorit dengan jumlah pendaftar birokrasi para) herman suratan mengatakan, sebanyak yang memperebutkan kursi. edisi lxi meningkatnya minat generasi milenial menjadi aparatur sipil negara (asn) menunjukkan sia kepercayaan publik yang semakin baik terhadap proses rekrutmen yang saat ini bersih dari segala deputi bidang sdm aparatur kementerian para praktik kkn setiawan wangsaatmaja (tengah). jumlah pendaftar ini menurun dari tahun lalu, yakni sebanyak yang menyebutkan formasi. sekolah kedinasan favorit urutan kedua ditempati oleh institut pemerintahan dalam negeri ipdn) ann puti babi yang tahun ini mencapai pelamar. instansi tag pendidikan bawah kementerian dalam negeri ini par membuka formasi untuk calon taruna. sama seperti pkn stan, jumlah ini juga sedikit menurun dari tahun lalu yang mencapai pendaftar untuk memperebutkan formasi. (esa peningkatan terjadi sekolah tinggi transportasi darat std) bekasi yang tahun ini mencapai pelamar untuk memperebutkan formasi. tahun k3. lalu, pelamar sekolah bawah naungan kementerian perhubungan ini sebanyak orang. za) tidak hanya std, politeknik pemasyarakatan poltekip) dan politeknik imigrasi poltekim) yang bernaung bawah kementerian hukum dan ham intelijen negara stin) milik badan intelijen negara juga mengalami peningkatan pelamar. jika tahun lalu bin) yang mendapat jumlah pelamar sebanyak jumlah dua sekolah itu mencapai pelamar, sementara itu, sekolah kedinasan yang tidak tahun ini meningkat menjadi pelamar. terlalu banyak pelamar adalah politeknik pelayaran sekolah tinggi sandi negara yang bernaung surabaya yang hanya membuka formasi. tahun bawah badan sandi dan siber negara bssn) tahun ini jumlah pelamar sekolah itu sebanyak orang. ini membuka formasi, dengan jumlah pelamar sedangkan akademi teknik dan keselamatan sebanyak jumlah ini meningkat dari pelamar penerbangan atap) medan yang hanya membuka tahun lalu yakni orang. formasi mendapat jumlah pelamar sebanyak sekolah kedinasan lain yang cukup banyak diminati orang. adalah politeknik statistika stis milik badan pusat peningkatan jumlah pelamar tahun ini juga statistik bps) dengan jumlah pelamar. sekolah dikarenakan kementerian perhubungan membuka tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika formasi untuk sekolah kedinasan miliknya. stake) juga diminati para lulusan sma dengan sementara tahun kemarin, kementerian jumlah pelamar. padahal sekolah yang dikelola perhubungan hanya membuka formasi untuk std oleh badan meteorologi, klimatologi dan geofisika itu bekasi. hanya membuka kursi. kemudian akademi perkeretaapian indonesia tes masuk api) madiun, sebanyak pelamar yang para pelamar sekolah kedinasan harus mengikuti menyebutkan formasi. disusul sekolah tinggi sejumlah tahapan tes. berdasarkan peraturan edisi lxi dinamika nya maan rae aer, saran pt, data has lap, lak yos ie organ ar. bu. kain tan rrt see lai dihati luar dual gases tea gnu anu ban j2? mea tip yam ann tam lp" my: ska kean ana lean a.m ih" ala, id. lb, bag bin ma, ae! p3. mm: (is ina lag eta gta has yen mag ih" pia (yr sd, tali kis ebi brg "nu tia bag lin pura sam aan hi: tea rela ina ta) sis dini ya ) ag) im: imam. "nx buat salah edisi lxi ana regia yee tenan ae! gk: tai nala wen ita "un sl! (dra a siswa sekolah tea. ratan memperebutkan kursi. formasi dan mendapat pelamar sebanyak politeknik keuangan negara pkn) stan yang kemudian menyusul pip makassar sapi selama ini menjadi favorit pelamar, memiliki tingkat curug dan tkj tegal jumlah pelamar persaingan sekolah kedinasan yang dikelola pip makassar adalah dengan formasi, sapi oleh kementerian keuangan itu, mendapat sebanyak curug dengan pelamar dan formasi, dan pelamar memperebutkan formasi. tkj tegal dengan pelamar dan pelamar. sekolah favorit kedua, yakni institut pemerintahan selanjutnya, para pelamar sekolah kedinasan ini dalam negeri ipdn) yang membuka formasi sebanyak akan mengikuti sejumlah rangkaian tes pada bulan kursi, memperoleh pelamar dengan mei agustus sebelum dinyatakan sebagai calon tingkat persaingan mahasiswa sah dari tiap sekolah kedinasan. sementara itu, tingkat persaingan terendah berdasarkan peraturan menteri para ditempati oleh politeknik pelayaran surabaya yang tahun tes yang wajib diikuti adalah seleksi membuka formasi dengan pelamar. artinya, administrasi, seleksi kompetensi dasar skd), dan para pelamar sekolah kedinasan milik kementerian seleksi lanjutan. seleksi skd sendiri meliputi tes perhubungan itu memiliki tingkat persaingan intelijensi umum tiu), tes wawasan kebangsaan tingkat persaingan rendah kedua ditempati oleh twk), dan tes karakteristik pribadi tkp). seleksi sekolah tinggi ilmu pelayaran stip) jakarta, yang lanjutan akan dilaksanakan oleh masing masing berada angka sekolah yang juga bawah sekolah kedinasan yang disesuaikan dengan naungan kementerian perhubungan itu membuka kebutuhan masing masing instansi. lembaga pendidikan kedinasan yang membuka pendaftaran: instansi lembaga pendidikan kedinasan) jumlah diterima waktu pendaftaran kementerian keuangan pkn stan) orang maret kementerian dalam negeri ipdn) orang maret kementerian perhubungan std) orang maret kemenhub ham poltekip dan poltekim) orang maret badan intelejen negara stin) orang maret badan pusat statistik stis) orang maret badan meteorologi, klimatologi dan geofisika stake) orang maret lembaga sandi negara sts) orang maret jumlah orang edisi lxi dinamika df, ng. pata yan: ke: pan men lan, mua, origin cap bal nu) lea pena pasi hak tab! name hah eme sala mm setu wah bil aas ant kelas yaaa aah to. penyiar iii tag nata museums p34 ra) ter lain mau au hai bsa mal (lite ane aj lali ai: gan gl. ega mere ata. aa" tai mx ica uh. mn, mix ina ip, inn ita lan maa ape akan lh, ara dada 35a jen "nina pia sma itn leo aan gi, ta: mak psi sad lia la: aa! tan gnu bat pipa (na tea iku kpu "tn isa beat lem kan edisi lxi 1g ap, tha gi tae aat memberikan kuliah umum bagi ribuan yaaa calon pegawai negeri sipil (cons) istoria bani senayan, jakarta, presiden joko widodo nan dnd mengaku dirinya menaruh harapan besar akan munculnya birokrat birokrat muda yang tangguh dan tm: tmp maubekerjakeras. kita harus meyakini bahwa indonesia akan menjadi negara maju jika memiliki birokrat birokrat "an yang tangguh dan mau bekerja keras, jika birokrat dai birokrat kita selalu berani melakukan inovasi, dan pane jika birokrat birokrat kita selalu mengedepankan tadi kepentingan rakyat, bangsa, serta negara atas wen mp: ben kepentingan yang lain, ujarnya selasa, maret in, kepala negara kemudian mengingatkan, birokrasi dak pada dasarnya merupakan sebuah wadah untuk melayani segenap kebutuhan masyarakat. masyarakat sud sangat berharap agar para birokrat kita mampu el. memberikan pelayanan publik dengan baik dan cepat. masyarakat ingin dilayani cepat. ingin birokrat ita kita kerja cepat. kalau bisa diselesaikan menit, ip! selesaikan menit. mengurus izin sekarang ini masih ada yang berbulan bulan. saya mendengar mingguan saja tidak mau apalagi berbulan bulan ucapnya. ih. membeberkan pengalamannya ketika masih ia. ai menjabat sebagai gubernur dulu. saat melakukan sidak untuk memeriksa jalannya proses perizinan, mengaku sangat jengkel dengan apa yang dilihatnya te | . sendiri. . tet.gi bagaimana tidak, proses penerbitan surat izin dil usaha perdagangan sup) yang dalam kualitasnya pn) fe. hanya memerlukan waktu beberapa menit, harus ai didapatkan masyarakat dalam waktu berminggu minggu. sup itu hanya satu lembar. saya mendapat kabar bahwa untuk mendapatkan izin sup ini perlu waktu dua minggu. padahal hanya menulis nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal kerja, dan jenis usaha," tuturnya. saat sidak itulah dirinya bertanya kepada petugas mengapa butuh waktu hingga berminggu minggu hanya untuk penerbitan perizinan itu. mendapat jawaban bahwa yang membuat proses perizinan menjadi lama ialah pada pembubuhan tanda tangan yang seharusnya juga bisa dilakukan dengan cepat. birokrat yang mampu bekerja saya tanya petugas, kenapa harus menunggu dengan cepat, responsif, efisien, dua minggu? pak, sini cepat mengerjakannya, tapi dan mengikuti perkembangan ini perlu tanda tangan yang lantai tiga. tanda tangan itu konjugat tidak ada satu menit? harusnya tidak ilmu pengetahuan dan teknologi sampai dua minggu. ternyata yang lama yang lantai merupakan salah satu motor tiga tadi: kepala kantornya," ucapnya. kemajuan indonesia. saya jengkel sekali karena keluhan keluhan itu saya dengar langsung dari dunia usaha, dari edisi lxi capaian indeks penerapan sistemakuntabilitas reformasi birokrasi kinerja instansi pemerintah din) pewnlegaem enggan kta teinaebtombdadah ema mas neb upaya efisiensi penggunaan anggaran tahun bodoyaand ten ptaaaraan g perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil sama ohgpeyeinah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat publik diberikan menyatakan jai a3) re focusing program kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut panas upaya cross cutting program dan kegiatan sehingga ten terwujud sinergitas (kolaborasi) antar instansi menghasilkan nilai efisiensi anggaran sebesar rp. rp. provinsi kab kota rp. fa: bla bel bla bea kan nik provinsi meningkat sedangkan kab kota menunjukkan peningkatan sisi lain, untuk mendorong akuntabilitas kinerja, pada penataan dilakukan penyelarasan sistem perencanaan, peng lembaga non struktural deh nam kebijakan terwujud berkat kolaborasi kementerian para, bappenas, lns yang telah dihapuskan dan kementerian keuangan. sedangkan, untuk pemerintah daerah sedang dilakukan pendampingan penerapan fusagu ls) sora how pemerintah daerah. peningkatan budaya antikorupsi juga terlihat. saat ini he, (kebijakan penataan lnsanna (bbm). melalui pembangunan zona integritas ini, unit sau page nba diam pan kerja pelayanan percontohan wbk bbm) akan menjadi serupa role model bagi unit kerja lainnya dalam upaya peningkatan met. kualitas pelayanan publik dan budaya anti korupsi. menteri aman juga menjelaskan jika pihaknya melakukan penataan kelembagaan pemerintah. dari sampai saat ini,pa, permasalahan selain itu, juga dilakukan penataan organisasi pada pena tagplserihafcarebinkesa bidang politik, hukum, dan keamanan. untuk menu capitis pembangunan opa bukan peningkatan efektivitas dan jangkauan pelayanan kebijakan perpres kepolisian pusat dan wilayah, telah dilakukan pening kau yak" arsitektur gav sebagai acuan mengatur mer inti proses bisnis pers kata efektivitas dan jangkauan pelayanan kepolisian kami penemuan nine pusat maupun wilayah. (ed o0mnioyosiba8 layan kementerian penataan juga diterapkan pada kejagung, kejati, dan keadaan pesan mis kejar, revitalisasi kelembagaan badan intelijen negara dan badan intelijen negara daerah, revitalisasi organisasi al! badan nasional penanggulangan terorisme, pembentukan satu badan narkotika nasional provinsi dan badan ana inn naa narkotika nasional kabupaten, revitalisasi unit kerja tanin batara @. integrasi data presiden pembinaan ideologi pancasila menjadi badan 'merasa layanan melalui disini penggunaan aplikasi umum infrastruktur tik. pembinaan ideologi pancasila, peningkatan efektivitas dan biak edisi lxi dinamika ii. pls aan las pt. bersatu dalam harmoni menuju birokrasi! berkelas dunia tahun jakarta. art ari abi "emg jiwa batak nun sei pad e ja, sob tab sapa naa tia kit s y am masyarakat. saya naik lantai tiga, saya cari kepala kantornya. agar untungnya tidak ada, lambungnya yang langsung disambut tawa. korat hal hal dan kebiasaan seperti itulah yang presiden joko widodo para minta untuk dihilangkan dalam birokrasi kita. saat ini, pemerintah, sebagaimana birokrat, juga dituntut untuk bekerja lebih cepat, diminta responsif, dan lebih efisien. miliki sebagai birokrat saudara saudara harus mengikuti entitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus mengikuti gagasan inovasi yang ada, harus mengikuti dinamika politik dan ekonomi, dan harus mendengar keinginan masyarakat. kalau layani masyarakat ingin dilayani cepat jangan sampai saudara saudara 'arakan melayaninya dengan lambat, ujar kepala negara. presidential lecture merupakan kuliah umum yang ditujukan bagi memiliki para cons kementerian lembaga, dan pemprov kaltara tahun papan presidential lecture bagi cons mendapat pembekalan dari presiden, acara yang bertajuk bersatu dalam harmoni menuju birokrasi berkelas dunia tahun tersebut, juga diperkaya oleh uan sesi inspiring speaker dari menteri keuangan sri mulyani indrawi, gsa kepala badan pembinaan ideologi pancasila bpip) yudi latief dan ceo gojek nadiem makarim. kesia. turut mendampingi presiden dalam acara ini, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) aman abdur, menteri sekretaris negara prayitno, menteri keuangan sri mulyani indrawi, menteri pendidikan dan edis bah dat 9g pali kai" iga in. ting ( eu snp ser aura daya kebudayaan muhadjir effendy, menteri dan cons diminta memiliki integritas dalam melayani perumahan rakyat basuki hadimuljono, menteri masyarakat serta memiliki lompatan bagi kemajuan hukum dan ham madonna lalu, menteri agraria bangsa indonesia. dan tata ruang kepala bpn sofyan djalil, menteri untuk itu, para cons harus mengikuti kesehatan nila melek, menteri sosial idrus perkembangan teknologi, harus berinovasi, harus maryam, menteri riset, teknologi dan pendidikan mengikuti dinamika politik, sosial dan ekonomi. tinggi nasir dan wakil menteri luar negeri lebih dari itu sebagai asn harus mengetahui apa achir. yang diinginkan masyarakat. jika menginginkan pelayanan cepat, harus berikan dengan cepat jangan asn harus depo diperlambat, tegasnya. presiden republik indonesia joko widodo jokowi pun mengisahkan saat menjadi gubernur mengajak para aparatur sipil negara asn) untuk dki jakarta, begitu games dengan pelayanan publik selalu depo. dirinya menyebutkan bahwa depo yang yang lambat, misalnya pembuatan surat ijin usaha dimaksud adalah memiliki rasa ingin tahu, seperti perdagangan sup), yang waktu itu memakan waktu ingin tahu dalam sektor teknologi, kemudian rasa dua minggu. padahal, lanjutnya, hanya ada lima hal ingin tahu dalam berinovasi, serta rasa ingin tahu yang perlu ditulis, nama, alamat, modal perusahaan, terhadap aspirasi serta keinginan masyarakat. modal kerja. front office, hanya butuh waktu dua kalian harus memiliki rasa ingin tahu, kalau menit. tetapi ternyata perlu tanda tangan kepala anak muda sekarang bilang harus depo, rasa ingin kantor lantai tiga. saya pun datang lantai tiga. tahu, ingin mengerti, harus depo teknologi, dan depo untung kepala kantornya tidak ada," serah jokowi. pada keinginan masyarakat. jangan hanya depo pada berkaca dari kejadian seperti itu, presiden mantan pacar saja, ujarnya menaruh harapan besar terhadap cons, birokrat presiden menegaskan, sebagai pelayan muda yang depan akan menjadi motor perubahan masyarakat, asn tidak boleh lagi hanya menjalankan indonesia. sebagai asn harus dapat mendahulukan rutinitas semata atau monoton, melainkan harus kepentingan rakyat, maupun bangsa dan negara memiliki jiwa melayani, serta mampu berinovasi atas kepentingan pribadi. dalam setiap pekerjaan. sebagai birokrat muda, para edisi lxi inovasi antasari enya sah tua aaa apung maan, nya ka, engan tani na. "titan, no lam aan pain sea sinar ran ega depan ani pen ana name hujan urai hua (je dea pengental gak fan eka aan et, patas lam lean up. bap tab petang mpa karel mo tapa tas gan fay pan trek game rap psi, harmoni birokrasi ind hadapi industri kementerian para ibun calon pegawai negeri sipil hasil seleksi berkumpul istoria senayan. berkerja putih dipadu asam lintas bagi celana hitam. dengan bangga mereka menyimak kuliah meme ian lem umum penuh gizi yang disampaikan para pembicara. menyelenggarakan tak tanggung tanggung, sang pembicara utama adalah presiden acara presidential joko widodo. selain kuliah umum dari presiden, acara ini lecture bagi cons. juga diperkaya oleh sesi inspiring lecture dari menteri keuangan sri mulyani indrawi, ceo gojek nadiem makarim, dan kepala tama ate ani badan pembinaan ideologi pancasila yudi latief. pada kesempatan itu, para pns juga bersama sama memberikan kuliah memainkan angklung. permainan ini menjadi simbol bersatunya umum. berbagai perbedaan menjadi satu harmoni. persis dengan tajuk acara yang diusung, bersatu dalam harmoni menuju birokrasi berkelas dunia bersatu dalam harmoni menjadi isu penting yang harus diwujudkan negeri ini, termasuk jajaran birokrasi. kesadaran untuk bersatu harus dibangun bila bangsa ini ingin edisi lxi berhasil menaklukkan tantangan era industri yang pakan tengah dihadapi saat ini. jika ingin selamat, pilihannya ana unta hanya satu: seluruh elemen bangsa harus bersatu. nan nan arakan nya smua birokrat menjadi tulang punggung untuk menegakkan ttg katana snp ana birokrasi yang berkelas dunia seperti yang ditargetkan gt: ang aan mea aka kant aaa padan pada para "ng wati una kit sana acara ini untuk meningkatkan wawasan dan ana gal tak pen pengetahuan serta membuka perspektif calon lal kab bra naa aan asn ahad abang pegawai negeri sipil cons) agar memahami pa" seakan ane bai tantangan tugas era industri ujar menteri ahd pendayagunaan aparatur negara dan reformasi g ga naa birokrasi para) aman abdur dalam sambutannya. tea until dilaporkan aman, formasi cons yang dibuka aw, "cn biinaatp m3, yak pada berjumlah untuk mengisi formasi kementerian lembaga dan provinsi. berdasarkan aoi data panselnas, total pelamar mencapai juta lebih. artinya seluruh cons yang berhasil lolos seleksi ini lebih lanjut aman mengungkapkan bahwa, fokus adalah putra putri bangsa terbaik dari yang terbaik. perbaikan manajemen asn untuk menyongsong dari jumlah formasi tersebut, adalah era industri harus komprehensif, mulai dari formasi umum, formasi lulusan cumlaude, perencanaan, rekrutmen dan orientasi, pengembangan formasi penyandang disabilitas, serta formasi kapasitas, penilaian kinerja dan reward, promosi dan putra putri papua dan papua barat yang akan rotasi, sampai dengan purnabhakti. ditempatkan lintas kementerian lembaga, ucapnya. terkait pelaksanaan seleksi cons tahun rekrutmen cons merupakan salah satu fokus yang sepenuhnya menggunakan sistem cat, dijelaskan pemerintah untuk memperbaiki kualitas aparatur sipil bahwa hal tersebut merupakan jawaban kongkrit negara asn). saat ini indonesia dan dunia sedang atas tantangan era industri sistem ini menjamin menghadapi perubahan yang cepat era industri pelaksanaan seleksi cons berlangsung bersih, yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan transparan, objektif dan bebas dari kkn. hasilnya pun otomatisasi. dapat dilihat secara realtime. kelulusan peserta sangat agar dapat menghadapinya, selain kesadaran ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan para peserta, untuk bersatu, juga harus cermat mungkin bukan karena titipan atau praktek tidak terpuji lainnya. mempersiapkan modal sdm aparatur yang memiliki disampaikan juga bahwa, dalam hal peningkatan integritas dan profesional, menguasai teknologi kapasitas asn tersebut, kementerian para bersama informasi dan bahasa asing. selain itu asn zaman lembaga administrasi negara lan) saat ini tengah now juga wajib memiliki jiwa hospitality dan melakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan entrepreneurship, serta daya networking. dengan pelatihan diklat). modal asn semacam inilah bangsa ini akan sanggup kami sedang mendorong transformasi diklat menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan konvensional menjadi diklat berbasis human capital tersebut. itulah smart asn," tambah aman. management melalui pengembangan asn corporate dijelaskan juga, jumlah asn saat ini mencapai university. skema diklat terobosan ini memfungsikan juta lebih, dengan komposisi terbanyak selain seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga guru dan tenaga kesehatan, adalah jabatan pelaksana pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai yang bersifat administratif, yaitu sebesar juta sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti atau sekitar komposisi asn yang didominasi e learning, cacing, mentoring dan the job training oleh jabatan administrasi umum cukup berat, karena (ojt), ibu aman. tantangan era industri menghendaki adanya pada kesempatan tersebut, sebagai media untuk spesialisasi keahlian. untuk itu, rekrutmen asn menegaskan tema bersatu dalam harmoni, digelar tahun dan depan kami fokuskan pada pula permainan angklung kolosal yang melibatkan jabatan jabatan spesifik sesuai dengan core business seluruh peserta. kegiatan tersebut didokumentasikan instansi guna membidik berbagai sasaran nawacita, museum rekor indonesia muri) sebagai penciptaan serta meningkatkan daya saing bangsa kancah rekor dunia memainkan musik angklung asn internasional," kata aman. terbanyak dengan jumlah peserta asn. edisi lxi dinamika tri presidential lecture) bagus. bajak yang bisa sta, secure. menguap tri sesuatu. yang surprise surprise. ini bru pertama kali komitmen sebagai asn masa kuliah. umum dari presiden penyelenggaran event ini. tni memajukan bangsa. saya sama berharap peristiwa ini. merupkan lompatan. dan kali ini man birokrasi khususnya bidang lima tahun saja maka akan penerimaan sudah sangat sdm aparatur terlihat hasilnya." transparan dan be hasi menjaring asn yang memiliki kemampuan digital, nga yang bagus sehingga masa. taufik effendy depan bukan hal sulit untuk ag, menteri pan mewujudkan cita asn yang neimpunyyal kemampuan terdiri para uang baik" lia saya senang dan bangga bisa bimo saputro, sebagai orang indonesia. sebagai asn kita saya berkumpul dengan dituntut memberikan pengabdian terbaik bagi 5o00 an cons dari seluruh bangsa indonesia. kita juga. harus bekerja. indonesia. sangat berkesan sama, dan harus menjadi asn yang bisa. bertemu langsung dengan terus belajar mengembangkan diri serta. bapak presiden. acara ini keren masyarakat" hebat semoga. teman teman cons dapat bekerja maksimal dan sesuai dengan tagline kita else fitrianingsih cons atr bpn andi aristiawan, cons kementerian hukum dan ham edisi lxi keadilan mua sri mean aina aan cid jia eten gar max alias socks sena ain dengar jar maa akh aken menciptakan tan bagi seluruh rakyat indon tki: nan ten mantan yana teng ren esa can masyarat adit makmur dapat ter sri mulyani: cons jangan makin bodoh hadapan cons yang memenuhi jangan perkembangan zaman. termasuk istoria senayan, menteri keuangan sampai melakukan kemudahan kinerja sri mulyani indrawi memberi kuliah dalam dengan memanfaatkan teknologi umum (inspiring lecture) para cons dari lima tahun institusi mana ditempatkan. kementerian lembaga .la mengingatkan cons tidak ingin menambah mengenai pentingnya memberikan perubahan dalam anda makin ilmu maka saya jamin anda akan suatu institusi. bodoh, menjadi makin bodoh dalam lima kalau kita lihat dalam survei yang sekarang sri lag tahun. makanya kita harus terus disebut world economic forum maka reputasi memiliki disiplin memperbaiki indonesia belum melayani, belum efisien atau diri. jangan pernah anda merasa korupsi. jadi jangan anda merasa anda sudah masuk sudah lulus anda tidak perlu lagi membuktikan apa satu institusi dan anda tidak perlu berkontribusi apa dan continues learning menjadi penting," jelasnya. sesuatu, ujar sri mulyani. penggunaan teknologi harus terus dilakukan agar sri mulyani mengatakan, jangan sampai setelah pekerjaan lebih transparan, cepat dan profesional. lima tahun menjadi bagian birokrasi karena tidak sehingga, tidak butuh waktu lama menyelesaikan melakukan perubahan cons terpilih menjadi perizinan perizinan yang sebenarnya hanya butuh bodoh. anda harus menjadi bagian dari perubahan. waktu singkat. saya akan sampaikan jangan pernah sesudah anda indonesia masih dianggap menjadi perubahan menjadi bagian birokrasi dalam lima tahun anda yang dianggap akan dapat lebih baik. kita menjadi makin bodoh," jelasnya. menggunakan teknologi agar kerjanya lebih keras, sri mulyani mengatakan, cons harus mampu cepat dan transparan serta profesional dalam menambah ilmu dan memperbaiki diri sesuai dengan melayani masyarakat," tandanya. edisi lxi laporan utama ema na) bad uu, lag ir. pas pe) bea ahad hai hina (nn at: (ai leh camp biasa daa val ala gx koni kana ula! nun seo kah neh: li: ao. maa nah pir hpa tan maan par nan le yen, bi! inn. dim" tah (ot hg , lag bl, ig? snap lay un: maa" ara pad maa digit sr7 sw) una lan ona la r mari rat ans uni aa. usai lantunan lagu are the champion' dengan tara owi, musik angklung yang terdengar begitu merdu. tak pelak, seluruh wajah pun tersenyum gembira, dan dan membuat gedung istoria senayan jakarta yang biasa dipakai untuk pertandingan olah raga tampak sumringah. betapa tidak, ribuan cons yang berasal muri dari berbagai instansi pemerintah, dari berbagai daerah, menjadi padu dalam sebuah harmoni. hal itu orang bermain pun telah menjadikan kuliah umum yang disampaikan lung saat presidential presiden joko widodo mengendap dalam sanubari acara ini pun jaya sarana kalau tidak tampil kocak sebagai rekor dunia. sebelum menyerahkan piagam kepada menteri aman, setengah memprotes, kenapa lagu yang dilantunkan justeru berbahasa asing. kenapa lagunya pertama dalam sejarah, indonesia asing. padahal banyak lagi berbahasa indonesia yang menyelenggarakan presidential lecture bagus bagus, ujarnya. dengan penuh kemeriahan. sebanyak bahkan, bos jamu jago ini sempat membuat cons, presiden joko widodo, para menteri hadirin terbanyak, karena peristiwa ini tidak masuk kabinet kerja, gubernur, kepala lembaga pemerintah rekor muri untuk indonesia. tetapi dengan gaya yang non kementerian lpnk), para pejabat serta dari selalu mengundang tawa, jaya sarana mengatakan berbagai kementerian lembaga bermain angklung. bahwa peristiwa ini belum pernah terjadi dunia. karena alasan inilah, pendiri museum rekor karena itu, presidential lecture dengan per indonesia muri) jaya sarana menganugerahkan mainan lima ribu angklung lebih oleh cons ini piagam rekor muri kepada menteri pendayagunaan dicatatkan dalam rekor dunia," ujarnya yang disambut aparatur negara dan reformasi birokrasi para) dengan tepuk tangan dan suara angklung para hadirin. aman abdur. mengingat peristiwa itu baru kali akhirnya, piagam pun diserahkan kepada menteri pertama terjadi dunia, maka acara tersebut aman abdur dan kembali disambut dengan tepuk dicatatkan sebagai rekor dunia. tangan yang membuat istoria menjadi gegap gempita. edisi lxi jangan terjebak tn) rutinitas ak pendiri sekaligus ceo go jek nadiem makarim menjadi pembicara untuk calon pegawai negeri sipil (cons) dalam presidential lecture. menurutnya, menjadi pns lebih sulit dibanding mengurus go jek. aya suka komplain tugas saya ini sulit, internetnya dalam waktu lima tahun. apa artinya tapi terus terang, tugas saya mengurus itu untuk pemerintahan? konsumen pemerintah itu go jek ternyata nggak ada apa apanya masyarakat. jadi mulai dari sekarang teman teman dibanding tugas sebagai pns," ungkap harus berpikir, apapun yang kalian kerjakan apakah nadiem. bisa dilakukan melalui smartphone, tandanya. nadiem makarim membuat pengakuan ini dengan tanggung jawab besar yang akan hadapan an calon pegawai negeri sipil cons) diemban oleh cons ini maka nadiem menyatakan yang mengikuti acara bertajuk presidential lecture, kebanggaannya bisa memberikan arahan depan unity harmony menuju world class bureaucracy putra putri terbaik dan pilihan bangsa tersebut. istoria senayan, jakarta pusat. saya bangga bisa menjadi pembicara dan pengakuan nadiem ini didasari fakta bahwa membagikan pengalaman kepada para calon dirinya sebagai ceo go jek hanya melayani pengabdi negara yang luar biasa hebat ini, ujarnya. ribu driver seluruh indonesia. sedang kan para pns hadapan para cons, nadiem mengatakan, harus melayani juta orang seluruh indonesia. perusahaan yang dibangunnya, termasuk karena alasan ini pula, nadiem memuji anak sebagai perusahaan besar indonesia karena anak muda cerdas yang memilih untuk menjadi mempekerjakan juta orang. nadiem juga pns. menjadi pns adalah pekerjaan yang mulia. memaparkan tiga misi utama perusahaannya, antara itu merupakan tanggung jawab yang luar biasa. saya lain mendorong roda pendapatan, memberikan akses salut teman teman mengambil kesempatan itu," kata untuk digital ekonomi, dan memastikan transaksi nadiem. harus murah dan efisien. nadiem mengingatkan para birokrat muda ini ada tiga pilar go jek yang melandasi kita untuk turut serta mengikuti perkembangan zaman. untuk menjalankan misi tersebut, apakah ini pns zaman sekarang tidak bisa lagi terjebak oleh mempercepat atau lebih efisien suatu proses? rutinitas masa lalu dan tidak peka terhadap apakah ini sesuatu yang benar benar inovatif? dan kecanggihan teknologi yang terjadi saat ini. ini membantu orang gak? kalau itu nggak masuk kita sekarang sudah juta pengguna tiga ini kita nggak kerjaan, jelas nadiem. edisi lxi inovasi sii sea sisi' and pee eee pet nan sana san nama namn mal pelayanan publik bukan hmi prasetyo, sekadar mengumpulkan pelayanan area dmy gserhtaimnya karena tak satu gedung, melainkan geografisnya sangat berdekatan dengan singapura. integrasi sistem berbagai instansi meski sempat ada sedikit persoalan antara badan pemerintah baik pusat maupun pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan daerah bumn bumn dan swasta pelabuhan bebas bp) batam dengan pemerintah kota batam, kehadiran mpp ini dapat menyatukan kembali semua jenis pelayanan. rini berharap tingkat kepercayaan investor kehadiran mal pelayanan publik mpp) yang sempat menurun pun kini mulai meningkat mendapat apresiasi dari berbagai pihak. lagi. dengan ini, trust dari investor kepada batam selain memudahkan masyarakat, mpp akan kembali lagi. karena beberapa waktu sempat juga dinilai bisa menyelesaikan segala menurun dengan berbagai persoalan," jelasnya. kebutuhan investor, sehingga batam bisa menjadi mpp batam menyediakan jenis pelayanan, daya tarik investasi. berupa layanan kepolisian, perbankan, pertanahan, kehadiran pelayanan seperti ini menyatukan pajak, imigrasi, urusan pernikahan, pelayanan semua. persoalan persoalan investor pun perijinan, serta berbagai pelayanan dasar. dapat terselesaikan," ujar rini soemarno dalam terobosan pelayanan publik ini pun nantinya kunjungannya mpp batam, bersama menteri akan terintegrasi dan berbasis teknologi yang dapat pendayagunaan aparatur negara dan reformasi memangkas waktu. segala jenis pembayaran mpp birokrasi para) aman abdur, dan jaksa agung ini juga dilakukan dengan sistem non tunai, dengan edisi lxi p5. rmh nara ate alka tabata ass nan m.t api bag yaa suasana pelayanan mal tas pelayanan publik batam. it. ang seen gi pembayaran non tunai, pelayanan sini menjaga ii transparansi dan lebih jelas. perbankan bumn juga kak mendukung sepenuhnya," tegasnya. kpm apresiasi juga datang dari pimpinan tertinggi . korps adhyaksa, hm. prasetyo. mengatakan, lag mpp merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah tas. untuk meningkatkan pelayanan publik. ini langkah yang patut diapresiasi. kita lihat pemerintah ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik ujarnya. sii dengan pelayanan yang transparan dan prof signal, prasetyo berharap tidak ada lagi ketik mg. pangan. sebagai salah satu instansi penegak hukum, sen nan jajarannya akan ikut mengawal segala kegiatan sen mpp, semua bisa dilihat, bisa dilakukan dengan baik. kita akan kawal dan amankan ini, tegas prasetyo. nda apresiasi juga diberikan siti, warga kota batam. kepada masyarakat, kehadiran mpp ini diharapkan pendayagunaan mengatakan, kehadiran mpp sangat membantu dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha aparatur negara dirinya mengurus perizinan. ini efisien, sangat indonesia. pada tahun ranking kemudahan baka membantu. dulu saya harus dua dinas berbeda berusaha indonesia mendapat peringkat diah natalis untuk urus perizinan tapi sekarang cukup sini. bapak presiden, menargetkan rangking edb kita kerja apalagi pelayanannya ramah) ujarnya. naik menjadi peringkat ibunya. mal pelayanan dat asep kot ain engan jatah publik mpp) kota prestasi serupa datang dari ardi, warga kota pemerintah mengapresiasi pimpinan pemerintah bekasi. batam. saya sangat mengapresiasi adanya layanan daerah yang telah berkomitmen dan berani publik satu atap ini karena saya dapat mengurus membangun mal pelayanan publik mpp) perizinan dengan cepat, ungkapnya. daerahnya. untuk itu, kementerian para terus ardi juga berharap, pemerintah kota batam mendorong berdirinya mpp daerah. terus memperbaiki pelayanan publik. menurutnya, salah satunya yang terus didorong adalah investasi batam tergantung kepada perizinan pemerintah kota bekasi yang telah mengambil dan birokrasi. ini sudah bagus tetapi pemerintah langkah berani dalam mewujudkan mpp, meski kota batam harus terus mempermudah perizinan," baru ada dua penyelenggara pelayanan publik yang tambahnya. tergabung, yakni sebagian pelayanan pemkot tersebut dan polres metro bekasi. hadir kota deputi bidang pelayanan publik kementerian menteri para aman abdur mengatakan, sejak para diah natalis menyebutkan, mpp merupakan pemerintah terus mendorong pengintegrasian sinergi dari berbagai instansi pemerintah baik pusat perizinan daerah hingga pusat. kementerian maupun daerah, bumn bumn bahkan mungkin para menargetkan setidaknya ada kota yang swasta. mendirikan mal pelayanan publik pada tahun ini. mal pelayanan publik bukan sekadar selain meningkatkan kualitas pelayanan publik mengumpulkan pelayanan satu gedung, tetapi edisi lxi dinamika promosi terbuka dan kompetitif untuk pengisian jpt efisiensi kerja setjen mpr, serta percepatan pelayanan sini roe tebu program penerbitan sertifikat dan layanan pertanahan kementerian atr bpn. asatpelaka usia pelajari deni kelamin untuk mewujudkan percepatan pelayanan hukum pada masyarakat, dilakukan penataan kelembagaan pan tan rna entah sya sexban san kompolnas, penataan organisasi setjen bawaslu, jml yang menerapkan progress pelaksanaan pengisian jpt penataan organisasi setjen kpu, penataan pendidikan ke ban sasaas kerja upt pemasyarakatan. mediamalit" aman kya yang manga mauaangan penataran kami papa perdagangan, dan kementerian ketenagakerjaan. kabupaten kota bumn demo) serta swasta pada satu gedung batam pada bidang pembangunan kemanusiaan, ai ae.dena keagamaan, peningkatan mutu penyelenggaraan poto pendidikan tinggi, peningkatan pembinaan dan pelayanan lsememennnnnnn perguruan tinggi swasta yang ada daerah, dan get pan peningkatan kualitas pendidikan vokasi bidang iptek omega? miku momomoaacen dan era globalisasi. selain itu, penataan kelembagaan mossmsang aak juga dilakukan terhadap bpom, kemenpora dan badan mortar kan sman tno palembang otoritas borobudur. amanat kaa mangkat pekanbaru men senentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. penerimaan cons saat ini telah selepan tan world class government, kementerian para telah sen melaksanakan rekrutmen cons tahun (lihat grafik) pada juga telah diselesaikan ani aan mapapa tenaga harian lepas thl) pertanian, serta pegawai tidak tetap ptt) dokter, dokter gigi dan pan serba pang bidan. pasca terbitnya nomor tahun tentang cons manajemen pns, kementerian para terus mendorong lal penerapan sistem merit terutama dalam promosi jabatan calon pns pimpinan tinggi (jpt) secara terbuka. jumlah instansi pela orang mmi: seleksi: orang pemerintah ip) yang menerapkan kebijakan promosi edisi lxi inovasi mat untuk pelayanan perpanjangan sim dan pembuatan sick, sekitar persen memilih datang mpp ujarnya. saat berkunjung mpp bekasi, diah mencermati wedi segenap ruangan lantai dasar mal junction,atau aa. jaka yang banyak dikenal kawasan pasar proyek ata tti itu. ratusan warga tampak memadati ruangan nota yang bersebelahan dengan salah satu pusat perbelanjaan. pada umumnya mereka mengurus sick, memperpanjang sim dan e ktp. tampak juga suasana pelayanan mal pelayanan publik karangasem beberapa counter makanan dan minuman yang boleh jadi membuat pengunjung tidak harus keluar gedung hanya untuk sekadar minum atau makan. harus ada penggunaan data tunggal. selama masing tengah suasana yang masih panas, lantaran masing instansi menggunakan data sendiri sendiri, hal pendingin ruangan belum maksimal, diah berdialog itu masih akan menyulitkan proses pelayanan mpp dengan para petugas maupun pengunjung, untuk tegasnya. memastikan pelayanan bisa berjalan dengan baik. menambahkan, integrasi itu tidak hanya sekali lagi saya menyampaikan apresiasi. tetapi kami mencakup hal hal teknis, tetapi juga perlu koordinasi juga minta agar secepatnya dilakukan integrasi dengan dan komunikasi yang intensif antara pihak pihak penyelenggara pelayanan lainnya, khususnya dari dan instansi terkait. hal itu memang tidak mudah, instansi vertikal, bumn dan bumi ibunya. karena itu, diah menegaskan bahwa pihaknya akan menjembatani proses koordinasi tersebut. kalau ada mpp kulon progo beroperasi november kesulitan dalam koordinasi, kami siap membantu," kabupaten kulon progo daerah istimewa yogya ibunya. karta siap mengoperasikan mpp. menyusul peran diah menjelaskan, saat ini sudah ada enam datangkan komitmen pemimpin daerah dengan men mpp berbagai daerah, yakni jakarta, surabaya, teri para aman abdur pada februari silam. banyuwangi, denpasar, batam dan kota bekasi. wakil bupati sutera yang didampingi para normalnya, pembentukan mpp didahului dengan pimpinan opd menyatakan pihaknya optimistis rapat rapat koordinasi, seperti yang dilakukan saat bisa mewujudkan mpp tahun ini. tahun ini kami pembentukan mpp dki jakarta, surabaya dan batam, membangun gedung mpp dan diharapkan bisa soft serta denpasar. berbeda halnya dengan banyuwangi launching november sementara launching pada dan kota bekasi, yang tidak melalui proses seperti itu ujar sutera. sebelumnya. dijelaskan, tahun anggaran dinas tidak ada yang salah dalam hal ini, karena semua penanaman modal dan pelayanan terpadu dept) melalui berbagai pertimbangan matang. namun akan membangun gedung baru, unit dept, yang lebih penting lagi, bagaimana setelah mpp jln. kh. dahlan, wates yang merupakan jalur jalan berdiri, yang pada hakekatnya untuk memberikan nasional. gedung ini direncanakan menyatukan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sekadar gedung dept, yakni unit yang berada komplek ada lalu selesai. kami berharap mpp kota bekasi pemerintah kabupaten kulon progo dan unit jln. segera mengambil langkah langkah signifikan, untuk kh. dahlan, yang merupakan gedung existing. mengintegrasikan berbagai instansi agar segera gedung tersebut diarahkan sebagai gedung menjadi bagian dari mpp ujarnya. pelayanan terpadu satu pintu ptsp), sehingga belum apalagi, mpp bekasi ini benar benar menjadi mengakomodir kebutuhan sebagai mal pelayanan diminati warga masyarakat, baik untuk mengurus publik, seperti kebutuhan front office maupun back perijinan maupun berbagai pelayanan dasar. sebut office untuk opd pelayanan publik. termasuk saja pelayanan dari dinas kependudukan dan catatan dalamnya kebutuhan sistem jaringan internet yang sipil dukcapil), pelayanan surat keterangan catatan semakin besar, fasilitas publik, dan sebagainya. kepolisian sick), serta surat ijin mengemudi sim). bertepatan dengan rencana pembangunan kapolres metro kota bekasi kombes pol indro gedung ptsp yang berlokasi unit dept kab. mengatakan banyak warga kota bekasi yang memilih kulon progo pada tahun maka untuk mal datang mpp ketimbang mapolrestro bekasi. pelayanan publik mpp) diputuskan menggunakan edisi lxi p '. nur ker mn, gedung unit dept yang memang akan dibangun dengan review ded untuk mengakomodir kebutuhan mal pelayanan publik kab. kulon progo. tahun ini kulon progo mulai membangun gedung pelayanan terpadu satu pintu ptsp) yang la. mengakomodir dua unit dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dept) yang selama ini (f2 terpisah. namun demikian, mengingat pentingnya mpp maka gedung ptsp digunakan sepenuhnya untuk pelayanan perizinan, sehingga unit dept nan masih tetap terpisah. mu. lanjut sutera, pada tahun dapat dilakukan ntp alam relokasi terhadap gedung olah raga gor) wates an, sehingga lokasi tersebut dapat dibangun gedung tee saga investasi, pengembangan lokasi parkir mpp, dan food court. y?, mpp kulon progo akan melayani berbagai kasperizinan non denpasar, dan bekasi, serta terdapat beberapa kerja), badan keuangan dan aset daerah pajak dan daerah yang menyatakan komitmen serta kesiapan publik retribusi daerah), serta dinas pertanahan dan tata nya untuk segera membangun mpp wilayah ruang kesesuaian tata ruang). masing masing. aparatur sedangkan dari instansi vertikal, sutera mengapa menurut menteri, perlu ada komitmen kuat dari kan bahwa sejumlah unit kerja instansi tersebut pimpinan untuk membangun sebuah mpp. selain birokrasi sudah siap masuk mpp. unit kerja dimaksud itu, dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak bas antara lain kantor pertanahan kementerian agraria terutama dengan instansi vertikal, karena mpp melakukan dan tata ruang administrasi pertanahan), kantor akan diisi oleh layanan perizinan dan non perizinan kita imigrasi visa, paspor, dll), badan penyelenggara baik dari daerah, instansi pemerintah pusat, bumn, pelayanan jaminan sosial bpjs), kepolisian perpanjangan sim, maupun bumi. awan sick, dil), samgat (stok, dil), perbankan, pln, sementara itu gubernur jawa barat ahmad (atas). suasana dam dan sebagainya. heryawan menyampaikan keinginannya untuk aan membangun mpp wilayahnya, karena konsep publik bekasi jawa barat siap bangun mpp mpp memberi kemudahan pada masyarakat. meski (bawah). bandung, menteri para aman abdur demikian pihaknya mendapat kendala dalam proses mendorong pemerintah provinsi jawa barat segera pembangunan mpp seperti ketersediaan lahan. mewujudkan mpp. menurutnya pembentukan mpp bisa dilakukan kapan saja. namun, kita harus mpp dapat memberi kemudahan pada masyarakat, mencari gedung yang bisa dimanfaatkan untuk terutama dalam mengurus perizinan. pelayanan publik lebih dulu, ujarnya. konsep mpp itu menyatukan berbagai pelayan menjelaskan, terdapat dua alternatif yang bisa an, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah dilakukan untuk mewujudkan mpp ini. pertama, pusat. dengan begitu memberi kemudahan masyarat pemprov jabar dapat menyewa gedung tertentu kat untuk mengurus perizinan karena lokasinya atau membangun gedung sendiri melalui apbd. berada dalam satu gedung, ujarnya sela acara kemungkinan kedua opsi itu juga bisa dilakukan percepatan reformasi birokrasi se jawa barat saat anggaran perubahan. meski demikian dirinya mewujudkan birokrasi akuntabel, efektif dan mengakui bahwa pelayanan publik provinsi jabar efisien, gedung sate, bandung. sudah sangat baik. hanya saja belum ada integrasi disampaikan saat ini penerapan mpp sudah pelayanan yang diselenggarkan oleh pusat maupun dilakukan dki jakarta, surabaya, banyuwangi, daerah. edisi lxi inovasi bis sia ba, yaya an. ka. kav psn meta, ona ekonomi kerakyatan ala kulon progo mendunia insee ekonomi marina rakyat yang menjalankan inovasi ekonomi kerakyatan kem bangka berbuah manis. mei bupati kulon progo didaulat untuk memaparkan program ekonomi kabupaten kulon progo pro masyarakat kepada khalayak dunia. dapat pengakuan bupati kulonprogo hasta wardoyo diundang untuk berbicara soal inovasi ekonomi kerakyatan nia internasional. dan koperasi dalam forum pbb new york, amerika nilai inovatif karena serikat as). mewakili asia untuk berbicara bersama gunung nilai human beberapa walikota lain dunia dalam forum entrepreneurship international council for small business icsc) yang digelar kantor pusat pbb yang tahun ini mengangkat tema human entrepreneurship . sana saya menyampaikan inovasi ekonomi kerakyatan dan koperasi kulonprogo dengan spirit gotong edisi lxi royong," kata hasta wardoyo. bupati hasta terpilih mewakili indonesia dan dipilih oleh icsc indonesia karena menjadi pemenang anya mementingkan besaran natamukti awards yang diselengarakan icsc ital. adalah konsep bisnis indonesia didukung kementerian koperasi dan ukm. konsep sudah berubah hasta juga peraih penghargaan kepala daerah yang entrepreneurial dalam ajang yang diselenggarakan pena elia mark plus inc dan asosiasi pemerintah kabupaten se indonesia lokasi) tahun hasta tak dapat menyembunyikan rasa bangganya karena program ekonomi kerakyatan berdikari yang dikembangkan kabupaten yang dipimpinnya hasta mengatakan bagi mereka, toko modern mendapat pengakuan dunia. milik rakyat tomia) memiliki nilai humanisme kami bersyukur, membesarkan hati, dan tinggi. kalau dahulu, bisnis kecil dan bisnis menengah semangat kami bahwa mengembangkan hal hal yang mementingkan besarnya kapital, akan tetapi sekarang kecil dihargai dunia," ujarnya. tidak. dalam pengembangan ekonomi kerakyatan ini, melanjutkan, program ekonomi kerakyatan kulonprogo menempuh beberapa program strategis itulah yang membawa nama kulon progo berkelanjutan. antaranya program bela beli panggung dunia. program yang dijalankannya itu kulonprogo untuk mengangkat produk lokal beserta dinilai sebagai harapan masa depan usaha mikro, pendampingan pemerintah daerah terhadap para kecil, dan menengah umkm meme's) sekaligus pelaku umkm hingga pemberdayaan koperasi rakyat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengakuisisi toko modern berjejaring menjadi (sdgs) dari persatuan bangsa bangsa pbb). toko modern milik rakyat atau biasa disebut toko hasta mengaku mendapatkan inspirasi besar milik rakyat tomia). ketika banyak para tokoh dan pakar memiliki hasta memaparkan, konsep lama berbisnis, baik perhatian yang besar terhadap small business . skala kecil maupun medium hanyalah mementingkan menurut dia, dengan berbasis nilai nilai yang satu nilai saja yakni besaran kapital. konsep tersebut diciptakan ekonomi kerakyatan yang kokoh dan kini sudah berubah seiring perkembangan zaman dan sustainable ini terbukti sangat cocok untuk bergeser pada pentingnya pemenuhan nilai nilai lain. indonesia. memang perlu keberpihakan para kaum mereka mengatakan, kulon progo telah kapital terhadap rakyat kecil dhuafa dan proletar," memberikan nilai nilai. nilai itu memperhatikan katanya. pelaku ukm dari sisi kemanusiaan. itu pergeseran sementara itu staf khusus menteri koperasi bisnis dari nilai nilai nilai, lanjut hasta. dan ukm yang juga president icsc indonesia human entrepreneurship ini terdapat pada hermawan kartajaya mengatakan humane koperasi, gotong royong dan bela beli kulon progo. entrepreneurship adalah konsep kewirausahaan yang bagi mereka (forum internasional), lanjut hasta, memperlakukan staf sebagai manusia. menjadi penting karena nilai humanismenya tinggi. dalam acara ini banyak pembicara lain membagi dalam konsep ekonomi kerakyatan kulonprogo, pengalaman korporasi maupun pemerintahan kata hasta, nilai nilai itu datang dari unsur tepat saliva yang terus maju karena memperlakukan internal dan memanusiakan manusia secara kemanusiaan customer nya sebagai manusia, katanya. yang berwujud sikap kegotongroyongan. konsep hermawan mengatakan isc indonesia memilih kegotongroyongan terimplementasikan melalui hasta karena yang bersangkutan adalah peraih program bela beli kulonprogo dan pemberdayaan penghargaan natamukti sekaligus pemenang koperasi untuk mengoperasikan toko modern milik entrepreneurial award. berharap kesempatan rakyat tomia). bupati hasta untuk berbicara dalam forum tomia mengakomodasi penjualan produk produk pbb menjadi bukti pada dunia bahwa indonesia umkm binaan pemkab. saat ini, sudah ada lebih punya kepala daerah setingkat kota kabupaten dari unit tomia yang berdiri sejak program ini yang entrepreneurial. ini juga diharapkan dapat mulai dikembangkan pemkab pada sekitar lalu. menginspirasi kepala daerah lain walikota bupati program itu untuk melindungi pengusaha kecil dari untuk juga bisa mewakili indonesia asia tahun hasilnya penguasa pasar oleh toko berjejaring. depan, katanya. edisi lxi bento. ae. pre iii vth tya pekan ann han daa yag usia pena tem gear. upaya tao beat pra iga sai ams padi nya maa santi aaa penata kat ana meja ain jai aan minat neha par sea men ane rea kena aaa bni gado mangan pad kan apa beng nagan bnn nan bea ban smg pasar bia pari men gaa pra sana san ten bnn tema mta asa bae ng tea png ets meta tahu pak oa san las asn nag leg ta, lok kesan aan, ian ena ana . tena: tak aap thn skin kas tali ran gio ke iki hg. pal ih, gp. ep webkit bike pan sda hee nia hai ata una penyu pem vla nak pak smpn. ea saga pf, seng aa san nan hain mie . sea, sen alis man ata selai nba teman tang sea . ana, banana pia kana nag geser, mp3 maa doni ten senar alah mi bai. nan makan, pa se. aya mali tampa ara pala kawasan ini bisa menjadi tempat yang sempurna untuk menyepi. iyi jai vasa ini menawarkan harmoni alam yang menenangkan jiwa. tak terjangkau sinyal juga listrik, edisi lxi ana par ka, apa "te tega bah aga tan teja ba eni hate: aa" sandi aan, aki aneh ona sun dan maan aan . daa ae . sian ben sad teman kua tana ana aa tag an. kai fat pg. ht, bag pia tape uug sta akan asa ana sen kanan png sar tau rom mang ska melanin an. mata sara hap isi ken beat pe, ap. pen yan tes sena sa) mea tan tega png men ang sean ane batak dri pen . tah raja sl. mena ppa sean ann rem ria oma unp mei kabat obat err test bea tak, pan maa gk, selai lena atur ber ala tai ea. nanang efek btn sia aa: se: pmn a0, (er mena ion bee mean men ina tan lana pena kelak pee ama ana kanan tag jer mun temen ene lena ata, ben mea ro pan mma pin pan nan sasa te) har tata manan npan ben maa maa ena sabuk pe dia han ta. apa pata lag n.a tan aan sang tau para bali tambunan nita mpa sang urai: sina cai bpn neo don san ena pes jam bagong ban apa eta aah naa ag naa. ss. mma ann mmo aon ena aa, pam nan snn unit dan lembah begitu hijau. lebih dari menuju alun alun singapura. dari sini, kemudian separuhnya ditutupi rumput dan tanaman berputar arah siliwangi, lalu melewati kampung pakis. pucuk pucuk pepohonan malaganti. jarak dari alun alun singapura curug sekelompok monyet menjerit jerit sembari ini sekita kilometer. lebih dari separuh jalan berebut daun muda. nyanyian tonggeret melengking dengan kondisi mulus beraspal, sisanya terkelupas nyaris tak putus putus. dan ujung perjalanan melewati jalan berbatu. bukit dan lembah itu berada kawasan gunung namun tenang saja, pengorbanan itu terbayar galunggung, kabupaten tasikmalaya, jawa barat. lunas begitu tiba lokasi ini. lelah segera luruh pada siang bolong itu, matahari bekerja keras begitu kita membenamkan kaki aliran sungai yang menyiramkan sinarnya yang tertahan rimbunnya luar biasa jernih atau sekalian nyebut menikmati air pepohonan. terjun sumedang. kawasan hutan milik perhutani ini sebenarnya curug sumedang berlokasi kampung mudah dicapai. namun, karena lokasinya yang nyaris malaganti, desa raharja, kecamatan siliwangi, tersembunyi membuat kawasan ini tak seramai kabupaten tasikmalaya jawa barat. nama curug ini kawasan wisata lainnya. diambil dari nama aliran sungai kecil yang mengalir butuh waktu setidaknya delapan jam perjalanan curug ini. ketinggian curug sumedang hanya dari jakarta untuk sampai lokasi ini. setelah sekitar lima meter saja. karenanya termasuk curug sampai kota tasikmalaya, perjalanan dilanjutkan yang pendek antara curug curug yang ada edisi lxi jalan ikannya ann kena ter anta cet (aaa lai mna tak san san mpi snn nan dedy yayasan aan pase san tor lae sang paul nmr aan bea mae tenan san una anna "ea mena ben tanpa dsu hana acuta meri ton ra, eat miang anta sipp ngra anakan tan tai ape pita ken bait sea been nak nana gaana elus bkn sang: man tak, aa sai nre ana nen bag pati sip sel ud .g jet eaiganyaan pea nak era nan rimba tan ende sesak: man par saat ana gea ps pen pen mantan eau an montana sen, ber nne tan tan pes depan. can tes ang taka tenn meong tan ken tebe mao ina mai kep. ti. mapan eta nia na. pak tank tag, dgn mata lensa peeklnge aya aga mama aan laa nada ban nag nan oni naa lia xx: fp. bea bean p. . eta ban daerah tasikmalaya. meskipun demikian, curug ing hae sumedang ini terasa sangat sejuk dan teduh karena masih banyak pepohonan. (ha bia sen curug sumedang merupakan bagian dari gunung iaea "p4, png neng adi galunggung. selain airnya sangat jernih, curug ini ina iri rent juga memiliki kolam cukup besar sekitar meter tpi dengan dalaman sekitar meter sehingga aman untuk bermain air. selain itu, sisi sebelah kiri curug ini memiliki dinding berongga seperti mulut goa sehingga menambah keunikan tempat ini. belajar dari alam mea tapak panorama curug sumedang bukan satu satunya naa man ini sana daya tarik kawasan ini. menapaki jalansetapak yang team nai menanjak sejauh meter, sebuah pintu terbuat dari bambu menjadi penanda keberadaan komunitas pendidikan alam bernama self learning institute. sesuai namanya, kawasan ini bukan tempat fleksibel, mulai untuk anak anak, remaja, dan wisata. setiap orang yang melewati pintu tersebut dewasa. ibu ibu dan bapak bapaknya pun bisa diajak pulang rumah sejatinya yang tak lain adalah belajar tempat ini kata afrizal. alam. komunitas ini didirikan oleh much. irvan menurutnya, ruang ini dibuat untuk memberikan afrizal dan timnya. kesempatan kepada siapapun yang ingin berinteraksi beberapa hektar lahan perhutani, mereka buat lebih dalam dengan alam, mengolah kembali jiwa menjadi menjadi zona konservasi dan edukasi. untuk menemukan kesehatan, menginjeksikan melalui self learning institute, rizal dan kawan kembali jasad dengan rohaninya, sehingga terbentuk kawannya berkomitmen untuk memberikan generasi hijau sebagai simbol generasi yang segar, sumbangsih dengan menyediakan pendidikan fresh yang bisa berbuat lebih baik lingkungan nilai dan karakter yang berbasiskan lingkungan, sekitarnya. kebudayaan, dan kearifan lokal. menjelaskan, self learning institute berusaha sini tempat belajar bagi mereka yang merekonstruksi kembali hubungan manusia dengan memiliki potensi dan latar belakang berbeda. ini alam yang seolah terpisah. self learning institute bukan pendidikan formal. kurikulum kita sangat didirikan untuk melahirkan generasi andal yang edisi lxi nn: anna. fee man see sui esa ral sai tanam dpi, niaga sin ica dag mai fata air abe inna aga sea a.l hi) lab daan mm, ks. maa ani rai adhi cai shen na era eta lana akan! ata sia mea aaa pp. tol wa: er. sas nan per inn mat bor ubi tan tangan ana dara ank psa dan na nanga pena kang ira "ud na irak pane udi cik tua gi, tar papan era aura mena ps. mer enak man aa. nang jin nan seo ena ken tai apa tag, ha, tana tee tak dang mar. laga mala degan nah bee tanpa tan b7, bar lau lea pa, bana are anna pra, nae lan ya) reg sen sang taat kaa aan anakan g3 ban aina mag nae maa abe pe . sad dea pes dea pee natal ai larangan (ae spk sin ana para debian! sar yaa kena pass? aa, pangan pa, aoa teng peta sila rta kar gta sid ps. ata han tante. ian bukan na, kata angan ur bea. din tai mani asal aka nes dash esa ui aga la" ema sae "ee bpa puma ega tag tes memiliki keterampilan dan kualitas intelektual. ini meracik sebuah kurikulum, metode, dan mereka bukan hanya berbicara lingkungan pendekatan yang memadukan keharmonisan antara melainkan sejarah dan kebudayaan, kearifan lokal, ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kebudayaan. serta yang paling penting menghubungkan diri yang mereka sebut science, nature, culture dengan tuhan pencipta alam. harmony . metode pembelajaran yang digunakan self harmonisasi antara komponen komponen ini sopo learning institute adalah metode adventure diharapkan menciptakan ruang pembelajaran yang based learning education yang dikemas dalam lebih atraktif dan mengasyikkan, karena setiap beberapa kegiatan dan program pelatihan peserta didik akan diajak untuk berpetualang. antaranya: ecological learning leadership tempat ini kita bisa membuktikan bagaimana training, nature education, spiritual journey, sebuah kebaikan akan membawa kebaikan lainnya. historical and culture discussion, biodiversity misalnya, ketika merawat sungai dan sisinya, education, river education, mountain manusia dapat menikmati segarnya air sungai education. yang bersih. bahkan sungai ini, ikan begitu pada umumnya, beberapa metode didapatkan percaya kepada manusia, sehingga mereka justru dari beberapa sumber ajaran leluhur yang mendatangi setiap orang yang masuk sungai ditemukan dari naskah naskah sunda tanpa sedikitpun takut. seperti naskah amanat galunggung, secara self learning institute tak lebih dari sebuah dharma, carita parahyangan, sang hyang siksa rumah sejati yang siap menampung kerinduan kandang karesian koleksi perpustakaan nasional. setiap orang untuk belajar bersama dalam selain itu, bersumber langsung dari untaian cerita mematangkan diri, menikmati keheningan, folklor kepercayaan masyarakat, serta nilai nilai menghirup oksigen tanpa polusi, dan gemericik kearifan lokal yang masih berlaku dan masih dapat air. sejenak merefleksikan diri, belajar memaknai ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat perjalanan hidup, saling berbagi energi dan spirit, maupun masyarakat tradisional. bahkan sesekali mencoba berpetualang bersama dengan sumber sumber inilah para pemuda masa depan. edisi lxi sosok berstatus pegawai negeri sipil memilih bertahan,mengabdi salah satu desa tere kabupaten tasikmalaya. pan kes, jug "pera mena aan ama peak ann, mata ta. beta ant br. sada eng ".t uji dini agama tai pan san la, been k7) lt, erjungkal dari motor adalah salah satu risiko bisa dilihat dari kondisi jalan yang hampir setiap yang seringkali dialami topik setiap kali desa rusak parah. bukti lainnya, bisa dilihat dari berangkat tempatnya bertugas. namun, banyaknya guru yang ditempatkan culamega, selalu bersyukur, musibah itu tak membuatnya memilih segera pindah setelah menerima sk. cedera parah. musibah ini biasanya alami ketika musim kondisi ini membuat keberadaan guru pns hujan tiba. lebih dari separuh jalan yang harus lewati setiap sekolah termasuk sangat sedikit. perasaan adalah kubangan lumpur. karena jalannya tanah merah, tidak kerajaan yang berbuntut perasaan ingin paling paling memar dan baju kotor, ungkapnya. pindah, kerap menghinggapi para pegawai negeri topik adalah guru negeri kuya desa sipil yang ditugasi kecamatan terisolir ini. bojongsari, kecamatan culamega, kabupaten kondisi yang memprihatinkan ini mendorong tasikmalaya. untuk mengajar, harus ulang alik garut topik dan beberapa guru yang berasal dari luar tasikmalaya, setidaknya satu kali dalam seminggu. culamega (guru rantau) membuat wadah diskusi menjadi pegawai negeri sipil termasuk menjadi guru untuk memelihara semangat mereka agar tetap culamega, menurut topik boleh jadi bukan hal yang bertahan culamega. dikehendaki banyak orang, kecuali penduduk asli. ada meski tempat tugas sd) kami tak sama, banyak hal yang menjadi penyebab, salah satunya karena kesamaan nasib menjadi guru yang jauh dari rumah, culamega merupakan kecamatan terisolir kabupaten menggiring kami membentuk komunitas yang diberi tasikmalaya. nama komunitas guru rantau culamega, ungkap pembangunan insfrastruktur terkesan lamban. hal ini topik, pd. edisi lxi see apa kak mean dig. kan ne, esa natal bere ta 2aa. ama tata ade ps.) tax sbm lala tag sae era bar paya, tega wan ala daftar tar dai ann melalui proses diskusi, para guru rantau ini studinya universitas pendidikan indonesia melahirkan ide ide dan aksi yang menjadi alasan tasikmalaya, memilih pulang untuk membangun mereka untuk tetap bertahan. antara ide yang kampung halamannya. mereka jalankan adalah mendirikan stasiun radio saya selalu resah ketika kembali kampung pendidikan yang mereka namai guru rantau fm" halaman saya. melihat realitas sosial yang ada, kampung fm) hz. dengan alat seadanya mereka halaman saya termasuk daerah tertinggal, terutama berhasil melakukan siaran. selain untuk mengusir sepi, pendidikan, ujar topik. melalui siaran itu mereka menyebarluaskan berbagai setelah melakukan pengamatan, mendapat informasi pendidikan kepada masyarakat sekitar. satu kesimpulan, penyebab utama ketertinggalan bergantian mereka melakukan siaran. kampungnya adalah pendidikan yang masih dianggap kehadiran radio pendidikan ini mendapat respons sebelah mata. orang sini jarang ada yang sekolah bagus dari masyarakat. buktinya, dukungan berupa sampai perguruan tinggi. kalau pun ada, mereka tidak pemasangan iklan mulai masuk. jumlahnya tidak kembali lagi sini, tuturnya. besar, tapi cukup membantu operasional, ujar topik. berbekal hasil pengamatannya itu, topik kemudian selain radio, komunitas ini juga mendirikan taman merintis sebuah komunitas untuk menumbuhkan minat bacaan tbm) pustaka culamega. melalui tbm ini baca masyarakat. dalam benaknya, satu satunya cara selain menyediakan buku buku dan sumber bacaan jika ingin menggugah kesadaran masyarakat pada bagi masyarakat, juga diselenggarakan berbagai pentingnya pendidikan itu melalui kegiatan membaca. macam kegiatan belajar bagi masyarakat. mulai usia namun apa yang diatasnya tak berjalan mulus. berkali sekolah sampai dewasa. salah satu kegiatan rutin kali komunitas yang bangun bersama teman teman adalah mengadakan pelajaran tambahan bagi murid. sebayanya padam. anggota komunitasnya satu persatu kegiatan yang biasa diadakan sehabis shalat isya ini memilih merantau, sibuk bekerja, dan menikah. diadakan saung tbm pustaka culamega. keadaan itu tak menyurutkan semangat topik. komunitas ini juga kemudian menjadi mitra dialog terus bergerilya mewujudkan tekadnya. keadaan mulai bagi tokoh masyarakat setempat. persoalan sosial dan berubah sejak kedatangan kedua adiknya, rule lesmana kemasyarakatan kerap dibahas bersama komunitas ini. dan budi iskandar yang baru saja selesai merampungkan pun aparatur desa setempat, biasa melakukan diskusi pendidikan tingginya. dengan para guru rantau saung komunitas ini. rupanya kedua adiknya ini juga memiliki kegelisahan yang sama. pada mereka sepakat mendirikan membangun kampung halaman komunitas yang mereka beri nama komunitas ngejar. topik adalah nama yang tertulis ijazah. namun, beberapa kawan permainan topik juga bergabung. pemuda asal kampung sukawati desa sukawati mereka sepakat membuka taman bacaan kecamatan singaraja kabupaten garut ini punya masyarakat agar masyarakat bisa membaca dan nama pena nero topik abdillah. selain mengajar, meminjam buku kapan saja, tanpa membayar sepeser topik juga aktif membuat tulisan terutama puisi. pun. pada awalnya, buku buku yang ada taman bacaan karya karyanya tersebar beberapa media massa. merupakan buku koleksi topik kala kuliah. kecintaan topik kepada buku juga mendorong topik sebagai desa terpencil, desa sukawati, kecamatan menggiatkan kegiatan literasi kampung halamannya. singaraja, tempat tinggal topik, berjarak sekitar topik yang prihatin melihat kondisi kampung kilometer dari pusat kota kabupaten garut. letaknya halamannya yang tertinggal. usai menyelesaikan yang jauh dari perkotaan, berbatasan dengan kabupaten edisi lxi panin reformasi aha yen gun ape birokrasi mata pakar perjalanan reformasi birokrasi ibarat ag, "ag psi dalam sunyi. tidak banyak yang tahu. namun belakangan mulai dirasakan hasilnya. bahkan banyak daerah yang bisa aah menjadi contoh. wakil ketua tim independen reformasi birokrasi nasional tiran) herald kasasi terbuka dari tahun tahun mengalami peningkatan. menyebut, sekitar instansi pemerintah pada ada ip, tahun ada ip, tahun bisa menjadi role model. perubahan birokrasi ada ip, serta tahun mencapai ip. saat ini sudah dapat dirasakan serta telah berhasil seluruh k l pemda telah melaksanakan seleksi terbuka dalam menciptakan contoh, ujarnya dalam acara pengisian jpt, jelasnya. leader talk seri pertama. hal ini patut menjadi untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik kebanggaan. karena antaranya berada pihaknya melakukan terobosan melalui pembentukan mal daerah terisolasi dari perubahan atau karena pelayanan publik mpp). hingga tahun telah terbentuk kehilangan kaum muda. mpp, yakni kota surabaya, provinsi dki jakarta, kabupaten herald menyebutkan, orang indonesia banyuwangi, kota denpasar, kota tomohon, kota bekasi, sangat senang melakukan sesuatu jika diberikan kota batam, kabupaten karangasem, dan kota bitung. contoh. beberapa daerah yang menjadi role mpp ini mengintegrasikan seluruh pelayanan yang menjadi model, telah melalui trial and error dalam kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, membuat perubahan. bumn bumi, serta swasta. dengan mal pelayanan publik, alini diakui gubernur. diy. sri sultan pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah dan terintegrasi," hamengkubowono menurutnya ada langkah ungkap aman. langkah yang dilalui dan beberapa kegagalan tren peserta kompetisi inovasi pelayanan publik kip) hingga berujung keberhasilan. memang dari tahun tahun mengalami peningkatan. pada leadership matters, jelasnya. tercatat sebanyak inovasi telah melakukan pendaftaran sebagai pembanding, herald untuk mengikuti kompetisi melalui sistem informasi inovasi mencontohkan kota kecil cina yakni pelayanan publik novi). dilihat dari proposal yang shenzhen, yang mengalami hal serupa. namun, disampaikan, kualitas inovasi tahun ini mengalami peningkatan. masing masing daerah memiliki kondisi dan sejak indonesia telah mengikuti kompetisi pelayanan karakter yang khas. indonesia uniqueness publik tingkat dunia, yakni united nation public service awards banyak sekali," ujarnya. unesa). hasilnya cukup membanggakan, bahkan tahun ini hal senada dikatakan anggota tiran untuk pertama kalinya indonesia menjadi juara yaitu inovasi cipta lesmana. menilai sudah cukup banyak dari kabupaten teluk bintuni pengendalian malaria melalui keberhasilan dalam reformasi birokrasi. sistem adat' ucap aman. namun mencatat, salah satu kekurangan selain itu, kementerian para juga mendorong dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pembangunan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan pengawasan yang masih lemah. publik nasional sp4n) lapor!. saat ini sudah ada menanggapi hal itu, menteri para aman kementerian, lembaga, pemerintah daerah, abdur mengatakan, pihaknya bersama bpk bumn, ptn pts kopertis, serta perwakilan luar terus memperkuat sistem pengawasan melalui negeri yang terhubung dengan lapor!. aparat pengawasan intern pemerintah api). semakin banyaknya instansi yang terhubung dengan pemerintah masih membahas mengenai ruu lapor! menandakan meningkatnya kesadaran terhadap sistem pengendalian intern pemerintah spip)," pentingnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik,". ujarnya. edisi lxi sosok dea tama rn, meh pis nan nana bin man ri, nah ngan ana om" inai nik ix. ter sea iii tasikmalaya, membuat akses masyarakat desa meminjam buku untuk dibaca rumah mereka. sukawati terhadap buku sangat sulit. ini menjadi kepedulian topik ternyata tak sebatas kepada salah satu alasan mengapa topik memilih mendirikan warga desanya. ingin minat baca yang telah taman bacaan masyarakat terbangun desanya menular desa lain, bahkan kalau mau baca buku harus perpustakaan kecamatan lain kabupaten garut. oleh karena itu, daerah kota garut, ongkosnya paling sedikit pun kemudian menggulirkan sebuah gerakan yang ujar topik. namai gerakan kampung membaca", bersama tahun pertama buku masih ditaruh kamar anggota komunitas ngejar, topik mendatangi topik. beberapa tahun kemudian membangun desa desa kabupaten garut, bahkan kabupaten saung halaman rumahnya. sebagian buku itu tasikmalaya, untuk mengajak anak anak membaca. dipindahkan agar masyarakat mudah mengaksesnya. karena kegigihannya menyebarkan virus melihat kesungguhan topik dan kawan membaca, topik berhasil mewujudkan tekadnya kawannya, masyarakat mulai member dukungan. untuk mengangkat derajat kampung halaman. sumbangan buku kian semakin banyak. setelah tahun ini topik tiga kali menerima jumlah buku makin banyak, topik memperluas penghargaan. pertama penghargaan sebagai gerakannya. pelopor pemberdayaan masyarakat jawa barat dan rekan rekannya mendirikan pojok baca bidang pendidikan dari gubernur jawa barat. tempat tempat berkumpulnya warga, seperti penghargaan kedua, nugra jasa darma pustaka warung, sekolah kecamatan singaraja. topik dari perpustakaan nasional republik indonesia dan memasang rak buku tempat tempat tersebut. terakhir penghargaan tbm kreatif rekreatif dari setiap bulan sekali buku buku itu diganti dengan kementrian pendidikan dan kebudayaan republik buku buku baru. tujuannya agar masyarakat tidak indonesia. salut untuk nero topik abdillah bosan. sampai saat ini, sudah ada pojok baca kini, topik sedang berpikir untuk tersebar sejumlah desa. mempertahankan nyawa" komunitas dan kegiatan cara itu ternyata efektif untuk menyebarkan yang telah dibentuknya. selama ini, biaya virus membaca masyarakat. dengan adanya operasional komunitas keluar dari kantong pribadi. taman bacaan, masyarakat menjadi dekat dengan setelah menikah, gajinya sebagai guru harus dibagi buku. suasana desa sukawati pun kental dengan untuk membiayai keluarga. kebiasaan membaca buku. kita sedang berusaha merintis bisnis kreatif saban hari, dari pagi sampai malam, saung baca untuk menghidupi komunitas ngejar, tapi selalu ramai oleh pengunjung. mulai anak sekolah, formulanya belum dapat, ujar topik. guru, dan masyarakat umum. banyak antaranya edisi lxi dan menag mak ne, haluan penyakit tita pekerja ai kantoranasn nda termasuk kaum pekerja memperlambat proses peredaran darah merusak saraf dan pergerakan otot kantoran? waspada! ada dalam tubuh sehingga mengakibatkan tersebut. beragam penyakit yang bisa kurangnya kemampuan otot dalam menghampiri anda. mulai membakar lemak. jika lemak kanker dari keluhan ringan sampai yang serius. dalam tubuh tidak dibakar secara mereka yang duduk terlalu tidak ada salahnya bila mulai saat ini maksimal, mengakibatkan terjadinya lama ketika bekerja memiliki risiko anda mulai memperhitungkan berbagai penyumbatan padajantung. yang besar terhadap kanker. hal ini jenis penyakit ini sedari awal. disebabkan pankreas bekerja dengan obesitas diabetes tidak teratur sehingga membuat duduk selama berjam jam membuat gula darah yang tinggi adalah produksi insulin menjadi meningkat pembakaran energi dalam tubuh tidak masalah yang sering tak disadari oleh lebih tajam. minimnya gerakan fisik berjalan baik. hal ini mengakibatkan pekerja kantoran. kebiasaan duduk selama bekerja membuat penyerapan lemak pada bagian tubuh tertentu dalam waktu yang panjang akan dan kinerja antioksidan dalam tubuh menumpuk sehingga risiko kegemukan mengurangi kemampuan hormon berkurang. hal ini dapat memicu semakin besar. insulin untuk mengubah glukosa pertumbuhan kanker dalam tubuh, menjadi energi. jika glukosa tidak bahkan dalam beberapa jenis sekaligus. penurunan kemampuan otak diproses dengan baik dalam tubuh, pekerja yang lebih banyak glukosa akan tetap berada dalam kolesterol tinggi menghabiskan waktunya belakang darah. kondisi ini akan berisiko ada banyak hal yang memengaruhi meja berpotensi kekurangan asupan menimbulkan diabetes. kadar kolesterol dalam tubuh. selain oksigen otak. asupan oksigen akan asupan makanan, kolesterol juga diterima otak ketika yangbersangkutan degenerasi otot dan kerusakan dipengaruhi oleh metabolisme tubuh melakukan aktivitas fisik. jika hanya saraf selama bekerja. umumnya, kadar duduk seharian, oksigen tidak bisa dalam kondisi bekerja dan duduk kolesterol orang yang kurang bergerak disampaikan dalam jumlah yang cukup. selama berjam jam, pekerja kantoran akan meningkat. asupan oksigen dibutuhkan untuk cenderung hanya melakukan gerak menunjang kemampuan otak untuk tubuh yang terbatas sehingga otot berbagai penyakit atas berpikir. perut dan pinggangnya tak bekerja merupakan masalah yang cukup serius. optimal. jika ini berlangsung dalam jika dibiarkan terjadi, bisa saja hal ini penyakit jantung kurun waktu yang panjang, otot otot berakibat fatal bagi kesehatan. sangat lagi lagi pekerja yang lebih banyak tersebut akan melemah dan menjadi penting untuk melakukan pencegahan bekerja dalam posisi duduk, memiliki kaku, nyeri, serta berbagai keluhan sejak awal agar tubuh tetap sehat dan risiko terserang penyakit jantung lebih lainnya. jika dibiarkan dalam waktu bisa prima sepanjang waktu,meskipun besar. rutinitas duduk seperti ini akan yang panjang, kondisi ini bisa saja bekerja dalam kantor seharian. edisi lxi integritas ir. suami tukan insinyur korupsi suami adalah contoh pejabat yang memegang teguh kejujuran dan kesederhanaan. meski memimpin kementerian beranggaran jumbo, namun pekerja keras ini memilih melarat ketimbang korupsi. sisanya baru tahun saat presiden saat peresmian pada suami sebagai soekarno mengangkat suami sebagai penanggungjawab pembangunan jembatan menteri negara untuk urusan penilaian semanggi mengendarai jeep menuju tengah konstruksi. kala itu, soekarno tak bentang untuk membuktikan struktur jembatan itu salah pilih. dari tangan dingin suami, lahir karya kuat. karya monumental. soekarno pun sangat puas dan bangga dengan jembatan semanggi jakarta yang hingga kehebatan suami. sejak itu karya monumental kini berdiri kokoh adalah karya suami. para ahli lahir berkat sentuhan suami. kubah gedung mpr konstruksi menyebut jembatan ini karya konstruksi dpr berbentuk kura kura salah satunya. kubah itu sipil yang fenomenal. mengapa? karena struktur bagian penting dari kompleks yang dibangun untuk konstruksi jembatan sepanjang meter itu menggelar conference the new emerging force tanpa penyangga. inilah kali pertama indonesia conf). menerapkan teknologi prestressed concrete. pemancangan tiang pertama pembangunan penerapan teknologi prestressed concrete kompleks conf itu dilakukan pada april saat itu menuai pendapat pro dan kontra, padahal konferensi internasional sudah harus digelar serta diskursus tataran akademik. nya, setahun kemudian. sebagai pelaksana lapangan, kekuatan dan keandalan struktur jembatan suami menyanggupi pembangunan kompleks itu. tersebut dipertanyakan. keraguan pun terjawab. semula atap akan berbentuk kubah murni. tapi edisi lxi dari redaksi www presidential lecture pertama kali dalam sejarah republik indonesia, presiden memberikan pengarahan kepada lebih dari calon pegawai negeri sipil cons) dari berbagai kementerian dan lembaga. dengan bahasa anak muda, presiden joko widodo memberikan motivasi. cons zaman now harus depo ujarnya. kata kata itu begitu lekat dengan keseharian anak muda, yang bermakna bahwa birokrat muda harus selalu ingin tahu. betapa tidak, pundak merekalah nantinya pemerintahan ini bergantung. birokrasi yang merupakan mesin pemerintahan ini harus kuat dan memahami semua hal. inilah saatnya birokrat muda harus banyak bertanya. tidak saja kepada atasannya, tetapi juga membuka mata terhadap berbagai perubahan zaman. seperti dikatakan menteri keuangan sri mulyani indrawi, jangan sampai ketika menjadi bagian dari birokrasi, anak anak muda ini menjadi bodoh. tetapi sebaliknya, layanan cons yang merupakan orang orang pilihan ini harus menjadi agen agen perubahan setiap instansi tempat mereka ditempatkan. pub lik acara presidential lecture juga diisi pembekalan oleh ceo gojek nadiem makarim, orang muda yang berhasil 'mendobrak' hal hal yang bersifat rutinitas. kehadirannya diharapkan bisa membuka mata kepada cons, bahwa zaman telah berubah, dan pegawai negeri pun harus mampu berubah, serta memiliki jiwa entrepreneurship, selain tentunya harus melayani. suasana menjadi meriah dengan hadirnya angklung yang dimainkan oleh seluruh hadirin. bahkan presiden dan para tan. kara menteri serta segenap pejabat yang hadir, ikut larut dalam harmoni si! yang dipandu oleh seorang dirigen. alunan sejumlah lagu pun berkumandang begitu indah, meskipun berasal dari berbagai nada ian tan yang berbeda. hal itu menggambarkan bahwa melalui reformasi birokrasi, akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik atau bila semuanya mengikuti arahan dari sang dirigen. pte redaksi publik nan pan pelindung menteri para, penanggung jawab. pemimpin umum: mudzakir, pemimpin redaksi: informasi publik kementerian pan dan wasit, sekretaris redaksi: suwardi, redaktur: wasit, taufik rahman, ananta antasari, geisha reformasi birokrasi ryanurti, t.p. agus santoso, reporter: aditya minato, bayu serangga, bartanius dony, aldi prima aja laa iaggaya jaksa: putra, kontributor: (wakil masing masing kedeputian), fotografer: geisha ryanurti, bayu email: serangga, bartanius dony, aditya minato, desainer grafis: nadia citra utami, pengelola data sabar bowo, deity bharat nandiwardana, distribusi, promosi, pemasaran: ahmad antonio, ahmad yani, sri utami, prayoga mukti, konsultan: spora comm @kementerian para @kempanrb @kemenpar kementerian para asal tana ham ppi gia sae meng pama yua nan turun pom jha kimia & sun as an. maa tan epa kya btr sak nas " h ao. gue tata naa aan tap has pat ate nil ama aldo pi) tn. nat sahat nata ana bah per atau ara matan tim . tak akui dai naa gl. bsn bea yen "3g ant sea tana apa mn, ih, aah sana selatan tah nusa papan mena ana ds! daya sop wii ala met sea z5 bendo aa la, kaa ade kmr spn jan aa, fan adat bean see nda ark ara sas tapa lai ema ta. maan maen gerangan mal sin sun ki setan peta apa kabar (tak pesan reformasi birokrasi? lan ho, lian empat polda naik kelas san tah kolaborasi asn korporasi maa tag sak say model pelayanan publik asimetris aka lay nur pen untuk tanah papua ses mpe maa ka an kk jin ian, perkuat api daerah nan. mar "ea cegah korupsi lan harmoni birokrasi png kia dna nda met ea. hadapi industri ie mbah mulyani: sg. ken cons jangan makin bodoh lara param janji setia topik, reg png guru rantau culamega ai." suami selaku ahli struktur bangunan mengingatkan engga abal kelanakota telak tata wan hal itu akan memunculkan masalah serius. # | kemudian membuat sketsa dan perhitungan teknisnya. hasilnya bisa dilihat saat ini. suami juga memimpin pembangunan jembatan ampera sungai musi. juga membidani lahirnya get fakultas teknik universitas indonesia, serta muncul dan beroperasinya jalan tol yang sekarang dikenal tka dag sebagai tol jagorawi. suami juga sukses membangun waduk jatiluhur dan memimpin proyek pembangunan bandara ngurah rai bali. berkat kehebatannya ini, maa menjadi menteri kesayangan sekar una tak berpolitik menteri yang lahir oktober ini adalah menteri termuda yang dipercaya sekar bergabung pada kabinet dikira sebagai menteri anno negara diperbantukan pada menteri koordinator gubernur dki pekerjaan umum dan tenaga untuk urusan penilaian yang satu ini. konstruksi. staf ahli menteri pu, hendropranoto susilo instalasi kedekatannya dengan soekarno tak membuat menuliskan pengalamannya berkunjung rumah van suami kehilangan kepercayaan dari pemimpin baru. bosnya ini. langit langit rumah suami banyak pejompongan, terbukti, ketika soeharto berkuasa, suami tetap dihiasi bekas bocor" tulisnya. peta dipercaya menjadi menteri pekerjaan umum. suami yang sudah empat kali menjabat foto: dok. menjadi menteri pekerjaan umum terlama era sebagai menteri pekerjaan umum ini sudah lama yaa soeharto dengan masajabatan tahun. tidak merenovasi rumahnya. dalam satu kisah, profesionalisme dan pilihannya untuk tidak listrik rumah suami juga sempat akan dicabut berpolitik menjadi salah satu penyebab mengapa pln karena menunggak. bahkan ketika jatuh sakit, suami mampu menapaki kariernya sebagai menteri menolak dirawat karena tak memiliki uang. dua rezim yang berbeda. sebagai menteri, semasa menjabat suami memang tak doyan suami sangat fokus terhadap tanggung jawab korupsi. padahal jika mau, sangat mungkin profesionalnya. alasan lain, loyalitas suami kepada dia bisa kaya tujuh turunan. orang yang bekerja pemimpin. dengannya, selalu menangkap kesan pendiam dan sikapnya ini membuatnya dipercaya dan sederhana. tak pernah sekali pun terlihat hidup dihormati atasan. hal ini bisa dilihat dari perhatian termewah menahan. bahkan rumahnya jalan presiden soeharto saat menjenguknya ketika imam bonjol, jakarta pusat dibeli dengan cara sakit. soeharto memerintahkannya agar berobat mencuci dan baru lunas menjelang pensiun. amerika. tak hanya itu, setahun setelah suami saat pensiun tahun dia mengembalikan wafat, soeharto mengabadikan namanya untuk semua fasilitas negara. suatu ketika, seorang waduk karangkates malang, jawa timur. pengusaha berniat memberinya mobil. pengusaha perlakuan hangat dari soekarno dan soeharto itu tahu mobil dinas suami ikut dikembalikan. menjadi penunjuk, suami bekerja bukan untuk namun dengan halus suami menolak. golongan tertentu. bukan untuk satu presiden atau insinyur sipil lulusan itb ini sangat menyukai satu rezim saja. suami bekerja untuk bangsa dan pekerjaan lapangan. seringkali meninjau daerah rakyat indonesia. terpencil. berjalan kaki puluhan kilometer selama berjam jam demi bertemu langsung hidup melarat dengan masyarakat kecil. menjabat menteri kementerian basah suami meninggal november akibat ternyata tak membuat suami kaya raya. pada suatu sakit lever yang dideritanya. meninggalkan lebaran, rumah menteri pekerjaan umum dan nama harum sebagai sosok pekerja keras dalam tenaga listrik, ini kedatangan tamu. namun, tamu memajukan negeri tanpa sedikitpun berpikir yang datang terkait kaget melihat rumah menteri memperkaya diri sendiri. edisi lxi mpp sebagai inovasi 3g pelayanan publik oleh etika saya diamanahi oleh bapak presiden sebagai menteri pendayagunaan (din aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membenahi pelayanan publik, aparatur negara dan nawacita telah memberikan inspirasi untuk mewujudkan kehadiran negara kana tengah masyarakat. keinginan bapak presiden untuk terwujudnya kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis layanan satu tempat akhirnya dapat terealisasi dalam inovasi pelayanan publik berupa mal pelayanan publik mpp). konsep mal kami tawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat. sebagaimana konsep mal dimana kita hanya datang satu tempat untuk memenuhi semua keperluan kita, maka mpp pada prinsipnya adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik yang diperlukan masyarakat satu tempat, baik yang diberikan oleh pusat maupun daerah, bahkan menggandeng sektor swasta juga dalamnya. mpp merupakan suatu pembaharuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dahulu dilakukan secara terpisah oleh masing masing instansi sehingga berjalan tidak efektif, tidak efisien dan berbiaya tinggi. dalam upaya perbaikan sempat muncul gagasan pelayanan terpadu satu atap pts) yang berfungsi sebagai front office, sedangkan proses teknis masih berlangsung dinas terkait, seperti model pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap samgat) sampai menjadi pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) namun berjalan kurang optimal. upaya pembentukan mpp tersebut juga sekaligus sebagai jawaban dalam rangka memberikan kemudahan berusaha ease doing business db) indonesia. semangat yang ditawarkan dari konsep mal pelayanan publik didasarkan atas tradisi rutin yang terus dilakukan oleh masyarakat indonesia melalui nilai nilai kebersamaan tanpa membedakan status sosial. nilai ini merupakan modal yang perlu dijunjung tinggi oleh seluruh asn dengan menghilangkan ego sektoral, dengan penuh komitmen, fokus pada kualitas serta kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. hingga tahun telah terbentuk (sembilan) mal pelayanan publik indonesia, yaitu provinsi dki jakarta, kota surabaya, kota batam, kabupaten banyuwangi, kota denpasar, kota bekasi, kota tomohon, kota bitung, dan kabupaten karangasem. saya melihat bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota indonesia mulai berlomba lomba untuk membuat mal pelayanan publik daerahnya masing masing, hal ini menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. saya berharap niat dan usaha itu akan menjadi gerakan masif oleh semua pemerintah daerah, sehingga rakyat pada akhirnya dapat menikmati peningkatan pelayanan publik secara merata seluruh wilayah indonesia. edisi lxi kan panca kta kementerian para sukseskan asian games indonesia, agustus september dinamika ae. ice enim bisa ia menteri para aman ani dek jenderal tito karnavian pit peran ka. keputusan bersama tentang tata cara pembangunan '. zona integritas, mabolaa jawa barat h . kita on, gea bersih bersih tubuh cribrata polri kini telah reformasi birokrasi ditubuh sebatas san penata korps cribrata menunjukkan bbm, empat antaranya dari polda jawa timur, kemajuan yang signifikan. hal yaitu polrestabes surabaya, polresta sidoarjo, polres itu ditunjang semakin banyaknya gresik. dan polres jember. tahun ini, semakin polres yang meraih predikat banyak lagi polres jawa timur yang mengajukan wilayah bebas dari korupsi (wbk) perbaikan dan dan wilayah birokrasi bersih dan adanya polres percontohan tersebut diharapkan melayani (bbm). menggugah semangat reformasi dari polres polres lain. menteri aman menambahkan, polri dengan kementerian para telah menyepakati pedoman polres yang telah mendapatkan predikat pembangunan zona integritas lingkungan wbk, akan mendapatkan penghargaan polri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan berupa kenaikan tunjangan kinerja satu mengenai berbagai hal. mulai dari langkah langkah tingkat atas polres lainnya, sementara pembangunan zona integritas, contoh contoh polres yang mendapatkan predikat bbm akan penerapan, dan sekaligus menjadi standar dalam diberikan kenaikan tunjangan kinerja dua tingkat menerapkan reformasi birokrasi unit kerja polri. atas polres lainnya. janji ini diucapkan menteri pendayagunaan reformasi birokrasi polri jawa timur aparatur negara dan reformasi birokrasi para) kementerian para mengunjungi sejumlah aman abdur saat penandatanganan keputusan polres lingkup polda jawa timur. kunjungan itu bersama antara kapolri dengan menteri para untuk memantau penerapan reformasi birokrasi. tentang tata cara pembangunan zona integritas, deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kapolda jawa barat, awal april lalu. aparatur dan pengawasan kementerian para, o10 edisi lxi yusuf aceh mendatangi polresta sidoarjo. polresta yang kini dipimpin oleh kombes dimakan sudah param mendapat predikat wilayah bebas korupsi wbk) wilayah bersih dari korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih melayani bbm). ale dimakan menjelaskan, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat secara optimal, polresta sidoarjo menekankan empat mak poin utama yaitu komitmen, konsistensi, inovasi, dan jumlah . wbk bbm menjadi role model bagi polres lainnya. siapapun kapolresta, semua inovasi yang telah kita lakukan pen terakhir harus berkelanjutan, ujarnya. ada beberapa program yang menjadi andalan polresta sidoarjo. untuk internal, ada sistem e kinerja yang bertujuan untuk sarana komunikasi internal secara digital. selain itu, e kinerja untuk kontan napbonekemang one mera saver meningkatkan akuntabilitas absensi personel melalui finger print dan scanner wajah. e kinerja ini juga menjadi dasar untuk menghitung tunjangan kinerja kantor pelayanan perwakilan badan dinas kependudukan . dinas perijinan para personel, jelas dimakan. tata aoi pnasnagkansid polresta sidoarjo pun menjalankan sejumlah fino inovasi yang bersentuhan dengan masyarakat, misalnya sim gor. program ini untuk ajang latihan warga dalam uji praktik pembuatan sim. inovasi ini memakan waktu lima menit. para anggota harus datang juga untuk menjawab keluhan warga dan menambah menit sebelum layanan masyarakat dibuka. jam pengetahuan warga tentang pembuatan sim. sudah ada anggota, tegasnya. setiap minggu, polresta sidoarjo mengadakan rudi juga memupuk rasa kebanggaan sebagai anggota kegiatan yang dinamakan minggu melayani polresta kepolisian dengan menekankan kejujuran. dengan sidoarjo. program ini merupakan budaya kerja kami bertindak jujur, perlahan akan menghilangkan sikap dalam melayani masyarakat, jelas dimakan. korupsi. sebagai pelayan masyarakat, rudi mengatakan program itu memiliki sejumlah pelayanan, yakni polisi tidak bisa bekerja sendiri. dan pasukannya harus pembuatan dan perpanjangan sim, pelayanan bekerja sama dengan masyarakat. samgat corner, serta pelayanan sick keliling. kami tidak hanya itu, polrestabes surabaya bekerjasama juga melakukan tanya jawab kepada masyarakat dengan pelita mulya surabaya juga menciptakan untuk memberikan edukasi, tambah dimakan. smart card yang dinamakan point sales pos) system. inovasi yang dijelaskan dimakan itu ini merupakan sistem pengambilan bbm dengan smart mendapat apresiasi dari ketua tim independen card yang secara otomatis terintegrasi online untuk reformasi birokrasi nasional tiran) eko prabowo. mempermudah pengawasan penggunaan bbm kendaraan tantangannya adalah apakah inovasi ini bisa dinas, jelas rudi. memberikan impact, apakah bisa direplikasi, dan saat ini, polrestabes surabaya sudah mendapat apakah sustainable, kata eko setelah mendengar predikat wbk. namun, rudi ingin meningkatkan paparan dimakan. akuntabilitas kinerja dan memperoleh predikat bbm. eko juga mendatangi polrestabes surabaya. depan, kita akan monitoring dan evaluasi penyerapan kapolrestabes surabaya, kombes rudi setiawan anggaran secara digital berbasis android dan website," mengajaknya mengunjungi ruang command center kata dia. yang memiliki monitor untuk memantau berbagai baik polresta sidoarjo maupun polrestabes surabaya sudut kota surabaya. cctv sini terkoneksi akan menjadi polres percontohan bagi polres lainnya dengan pemkot surabaya dan beberapa dinas seperti untuk mereformasi birokrasi. mereka harus mengajarkan dinas perhubungan, dinas pemadam kebakaran dan polres yang belum mendapat predikat wbk," ujar aceh. lain lain. aceh juga mengatakan saat ini wajah polres sudah polrestabes surabaya juga ada mobil sim berubah dari kesan sangar kesan ramah. targetnya keliling, yang melayani perpanjangan sim. untuk semua polres bebas korupsi dan responsif terhadap memperpanjang sim dalam mobil tersebut hanya keluhan masyarakat, tandas aceh. edisi lxi dinamika "rr na, ten sur rotan rem fa, fe: "uh jae ketua tak: hee senja ana ipa dia dalit das mma itu, pi. sid u. ul. empat polda pai . telah melewati studi kelayakan, polda jambi, polri saat ini telah menyempurnakan pedoman dan polda kalimantan selatan, polda kalimantan kriteria pembentukan dan perubahan tipe kesatuan tengah, dan polda ntb yang diajukan tersebut. selama ini pedoman pembentukan dan untuk menjadi tipe dinyatakan memenuhi perubahan tipe polda masih mengacu pada kerkap persyaratan yang telah ditetapkan. tentang pembentukan dan peningkatan deputi bidang kelembagaan dan tata laksana status kesatuan kewilayahan. kementerian pendayagunaan aparatur negara indikator penilaian pada kerkap tersebut dan reformasi birokrasi para) rini widyantini cenderung kualitatif dan sulit dilakukan pengukuran menyebutkan, aspek terpenting dalam memberikan secara objektif serta lebih menekankan aspek persetujuan peningkatan polda menjadi tipe bukan beban kerja. pedoman tersebut disempurnakan hanya faktor meningkatnya ancaman gangguan agar metode penghitungan juga memperhitungkan keamanan dan ketertiban saja, melainkan seberapa capaian kinerja atau kemampuan polda dalam besar penyelesaian gangguan keamanan dan menyelesaikan beban kerja tersebut. ketertiban masyarakat. terdapat tiga indikator penilaian dalam awal kapolri telah mengajukan usulan menentukan kenaikan tipologi polda yaitu kepada menteri para untuk peningkatan tipologi indikator umum, utama, dan penunjang. indikator polda. sebagai kementerian yang mengurusi dan faktor umum yang dinilai adalah kondisi umum berwenang terhadap kelembagaan, kenaikan tipe kewilayahan, geografi, demografi, luas wilayah, serta polda juga harus dilihat dari sektor perbaikan tata jumlah penduduk. adapun indikator utama meliputi kelola dan penerapan transparansi serta akuntabilitas. tugas pokok dari kepolisian, seperti pemeliharaan penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut keamanan dan ketertiban masyarakat. sementara dinilai dari capaian keberhasilan unit kerja dalam indikator penunjang berasal dari kesiapan sarana mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah dan prasarana, ketersedian personel, tata kelola, birokrasi bersih melayani wbk bbm). akuntabilitas, serta pelayanan publik. dijelaskan, kementerian para bersama mabes dengan kenaikan status tersebut, maka empat edisi lxi siau dang bisa polda tersebut selanjutnya dipimpin seorang kapolda png ke tra aan dengan pangkat inspektur jenderal irjen), sementara wakapolda dipimpin seorang polisi berpangkat tai brigadir jenderal. gia tp. menteri aman menegaskan, ada beberapa poin kunci dalam menentukan kenaikan tipologi polda. li, antaranya, capaian penyelesaian kerja, perbaikan menata kualitas pelayanan publik serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) dan wbk bbm polda tersebut. bip tidak hanya berdasarkan peningkatan beban ram tes kerja. sudah saatnya kita mulai menerapkan organisasi yang berbasis kinerja" ujarnya. asisten kapolri bidang perencanaan dan pegang nat wajib berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan pan layanan kepada masyarakat. jangan sekadar naik teng kan pangkat. lebih dari itu, komitmen harus diwujudkan nu. se) p , dan jaga kontinuitas," tegas bambang bambang mengingatkan, kementerian para beng psn juga bisa menurunkan tipe polda dari kalau aan nanti sudah naik menjadi tipe jangan sampai agt diturunkan. kalau turun yang malu bukan hanya polda, tapi juga masyarakat dan seluruh jajaran polri, tania tegasnya. peningkatan tipe polda, selain berdampak pada penguatan organisasi, sumber daya, personel, dan secara internal polri terus berupaya melakukan anggaran, tetapi juga berdampak pada penambahan reformasi birokrasi agar kinerja polri dapat beban anggaran apbn. untuk itu peningkatan tipe meningkat. salah satu pembenahan internal dalam tersebut harus membawa manfaat yang jauh lebih jangka pendek adalah merevisi kembali organisasi besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh agar struktur yang dibangun dapat membantu negara. menjawab tantangan tersebut. perlu kami tegaskan bahwa peningkatan tipe era perkembangan teknologi informasi yang tersebut harus membawa manfaat yang jauh lebih menuntut pemerintah untuk mengembangkan besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh sistem e government dalam melakukan negara," ujar aman. penyelenggaraan pemerintahan maka pemerintah menurutnya, apabila benefit yang dihasilkan lebih beserta jajaran instalasinya harus mulai mengubah kecil dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan, paradigma pelayanan publik yang konservatif maka peningkatan tipe polda dapat dikatakan tidak menuju kepada paradigma pelayanan publik berbasis memberikan konstribusi positif. elektronik dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. tanggungjawab besar polda selaku instansi pelayanan juga diharapkan dalam konteks kekinian, polri menghadapi meningkatkan penerapan sistem pelayanan berbasis banyak tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan elektronik. tingkat keberhasilan penerapan spe fungsi. secara eksternal polri saat ini masih berupaya ini depan akan menjadi salah satu indikator meningkatkan kepercayaan masyarakat. polri juga dalam menentukan prestasi dan kinerja polda yang menghadapi peningkatan gangguan keamanan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penilaian dalam ditandai dengan meningkatnya intensitas dan kualitas meningkatkan tipe polda. semakin tinggi indeks kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, spe maka semakin besar pula peluang polda separatisme dan terorisme. tersebut mendapat reward berupa kenaikan tipe. edisi lxi |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi lan universitas lampung fakultas teknik jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung senar telepon. fax. tano:drum sasa kaya aau, 1pp tka suharyo pf96207171987031002 tembusan rektor universitas lampung ketua program studi teknik sipilsipil pada semester ganjil tahun akademik fakultas teknik universitas lampung sol powiat ten mamawanasma ken kaki irs. pandang, m.t iva jaya giri putra pgj) perancangan stadion kampus lampung im. sushi muda wibawa, s.t,m.t ill a nada nabila firdaus paj) perancangan stadion kampus lampung ae: perancangan stadion kelak hendro basuki, s.t,m.t il a ricky tri wibowo pgj) kampus lampung panji kurniawan, s.t,m. ivb curiga lutfiani pgj) perancangan stadion kampus lampung perancangan stadion mm. timbullah susunan, s.t,m.t tia bidik budi santoso pgj) kampus lampung perancangan stadion yunita kesuma, s.t,m.t iii b agnes engel yani pgj) kampus lampung perancangan stadion nugroho ifadianto, s.t,m. il a im. irwan manasik nst pgj) kampus lampung perancangan stadion daud hanuman, s.t il a |lvo zahra zulkarnaen pgj) kampus lampung diana lisa, s.t,m.t silva ahmad saifuddin pgj) perancangan stadion ona, kampus lampung perancangan stadion dini ardilla, s.t,m.t il a wina wulandari pgj) kampus lampung ditetapkan bandar lampung lari agustus ih, nug suharno nx nip' yan |
sarolangun bupati sarolangun, menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian kabupaten sarolangun serta meningkatkan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada pihak ketiga, bahwa untuk penertiban pengelolaan dalam pengembangan usaha usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu dituangkan dalam peraturan daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf dan huruf perlu membentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum tirta sako batuah sarolangusarolangun, kabupaten tebo, kabupaten muaro jambi dan kabupaten.nyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum sako batuah kabupaten sarolangun. bab ketentuan umum dalam peraturan ini bupati adalah bupati sarolangun perusahaan daerah air minum tirta sako batuah yang selanjutnya disebut dam tirta sako batuah kabupaten sarolangperusahaan daerah air minumtirta sako batuah, setelah peraturan daerah ini diundangkan dan nama perusahaan daerah air minum tirta sako batuahpenyertaan modal pada dam tirta sako batuahdam tirta sako batuahdam tirta sako batuahdam tirta sako batuah. modal yang tertanam pada dam tirta sako batuah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan bab nilai penyertaan modal (d)' nilai penyertaan modal daerah pada dam tirta sako batuah sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam apbd besaran nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada selanjutnya akan atur dengan peraturan daerah kabupaten sarolangun.jumlah penyertaan modal keseluruhan dan jumlah penyertaan modal pertahun bab laba penyertaan modal (l) laba yang didapat pemerintah daerah dari penyertaan modal pada dam tirta sako batuah adalanketentuan pembagian laba dan, sistem laba bab ketentuan penutup peraturan daerah ini disebut peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum tirta sako batuah kabupaten sarolangunuact bupati sarolangun, ken basri agus undangan sarolangun pada tanggal war sekretaris daerah kabupaten bangun ir. bas yari pembina tk.kabupaten sarolangu, perkembangan, perekonomian kabupaten sarolangundaerah air minum tirta sako batuah kabupaten sarolangun. mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada pihak ketiga telah diatur akan tetapi perlu diatur lebih lanjut secara pemil sepenuhnya menjadi kewenangandaerah air minum tirta sako batuahms pkebakar, dan untuk dinas kebakaran berganti nama menjadi dinas pencegahan dan penanggulangan kebakaranbagian ketiga bidang pencegahan bidang pencegahan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup pencegahan. untuk . untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pencegahan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta pendataan, pemeriksaan dan pengawasan, penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta pendataan, pemeriksaan dan pengawasan, cc. pelaksanaan lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta pendataan, pemeriksaan dan pengawasan, d. uraian tugas kepala bidang pencegahan adalah sebagai berikut: menyusun rencana dan progam bidang penceganyuluhan dan pembinaan, serta pendataan, pemeriksaan dan pengawasegahan, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pencegahmembawahi: seksi penyuluhan dan pembinaan, dan seksi pendataan, pemeriksaan dan pengawasan. paragraf seksi penyuluhan dan pembinaan seksi penyuluhan dan pembinaan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi penyuluhan dan pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pencegahan lingkup penyuluhan dan pembinaan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyuluhan dan pembinaan mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup penyuluhan dan pembinaan, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penyuluhan dan pembinaan, pelaksanaan lingkup penyuluhan dan pembinaan yang meliputiyuluhan dan pembinaan. uraian . uraian tugas kepala seksi penyuluhan dan pembinaanuluhan dan pembinaan, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penyuluhan dan pembinaan, melaksanakan kegiatanyuluhan dan pembinuluhan dan pembindataan, pemeriksaan dan pengawasan seksi pendataan, pemeriksaan dan pengawasan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pendataan, pemeriksaan dan pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pencegahan lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pendataan, pemeriksaan dan pengawasan mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan, cc.dataan, pemeriksaan dan pengawasan. uraian tugas kepala seksi pendataan, pemeriksaan dan pengawasan adalah sebagai berikutdataan, pemeriksaan ddataan, pemeriksaan dan pengawasan, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pendataan, pemeriksaan dan pengawasan, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pendataan, pemeriksaan dan pengawasan, melaksanakandataan, pemeriksaan dantaan, pemeriksaan danpokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup pemadaman kebakaran. untuk: penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian operasi pemadaman dan pelatihan, penyusunan . penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengendalian operasi pemadaman dan pelatihan, pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadam. uraian tugas kepala bidang pemadam kebakaran adalah sebagai berikut: menyusun rencana dan progam bidang pemadam, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pemadammembawahi: seksi pengendalian operasi pemadaman, dan seksi pelatihan. paragraf seksi pengendalian operasi pemadaman seksi pengendalian operasi pemadaman dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengendalian operasi pemadaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pemadam kebakaran lingkup pengendalian operasi pemadaman. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengendalian operasi pemadaman mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengendalian operasi pemadaman, pelaksanaan lingkupdan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman. uraian tugas kepala seksi pengendalian operasi pemadaman adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang pengendalian operasi pemadpengendalian operasi pemadaman, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman, menganalisa data untuk bahan kajian pengendalian operasi pemadaman, melaksanakanmembuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang pengendalian operasi pemadamendalian operasi pemadlatihan seksi pelatihan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pemadam kebakaran lingkupfungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup pelatihan, penyusunan . penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pelatihan, pelaksanalatihan. uraian tugas kepala seksi pelatihan adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja seksi pelatlatihan, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pelatihan, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pelatihan, melaksanaklatilaticegahan dan penanggulangan kebakaran kota bandung. kepala dinas adalah kepala dinas pencegahan dan penanggulangan kebakarancegahan dan penanggulangan kebakaran bagian kesatu kepala dinascegahan dan penanggulangan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya. dalam . bagian kelima bidang penyelamatan bidang penyelamatan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup penyelamatan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penyelamatan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program lingkup penyelamatan dan evakuasi korban serta rehabilitasi dan rekonstruksi:pelaksanaan lingkup penyelamatan dan evakuasi korban serta rehabilitasi dan rekonstruksi: d. uraian tugas kepala bidang penyelamatan adalah sebagai berikut: menyusun rencana dan progam bidangpenyelamatan dan evakuasi korban serta rehabilitasi dan rekonstruk, mengkaji.elamatan, membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidangetapan membawakan: seksi penyelamatan dan evakuasi korban, dan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. paragraf seksi penyelamatan dan evakuasi korban seksi penyelamatan dan evakuasi korban dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi penyelamatan dan evakuasi korban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala penyelamatan lingkup penyelamatan dan evakuasi korban. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyelamatan dan evakuasi korban mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup penyelamatan dan evakuasi korban, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penyelamatan dan evakuasi korban, pelaksanaan lingkupdan evaluasi . evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelamatan dan evakuasi korban. uraian tugas kepala seksi penyelamatan dan evakuasi korban adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang penyelamatan dan evakuasi korelamatan dan evakuasi korban, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelamatan dan evakuasi korban, melaksanakanmembuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang penyelamatan dan evakuasi korbamatan dan evakuasi korb. kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang penyelamatan lingkup penyusunan program dan rencana kerja lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana, dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. uraian tugas kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang rehabilitasi dan rekonstrukrehabilitasi dan rekonstruksi, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi: menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, menganalisa . menganalisa data untuk bahan kajian rehabilitasi dan rekonstruksi: melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana, membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang rehabilitasi dan rekonstrukrehabilitasi dan rekonstruknam bidang sarana teknis bidang sarana teknis dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang sarana teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup sarana teknis. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang sarana teknis mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program lingkup pemeliharaan sarana teknis, pergudangan dan distribusi logistik, penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemeliharaan sarana teknis, pergudangan dan distribusi logistik, pelaksanaan lingkup pemeliharaan sarana teknis, pergudangan dan distribusi logistik, d. uraian . uraian tugas kepala bidang sarana teknis adalah sebagai berikut: menyusun rencana dan progam bidangmeliharaan sarana teknis, pergudangan dan distribusi logistik, mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bidang sarana teknis: membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidangteknis membawakan: seksi pemeliharaan sarana teknis, dan seksi pergudangan dan distribusi logistik, paragraf . paragraf seksi pemeliharaan sarana teknis seksi pemeliharaan sarana teknis dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pemeliharaan sarana teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala sarana teknis lingkup pemeliharaan sarana teknis. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemeliharaan sarana teknis mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup pemeliharaan sarana teknis, penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan sarana teknis, cc.meliharaan sarana teknis adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja pada seksi pemeliharaanmeliharaan sarana teknis, menyusun . menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana teknis: menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemeliharaan sarana teknis, menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pemeliharaan sarana teknis, melaksanakan pemeliharaan sarana teknis yang meliputimembuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum bidang pemeliharaanmeliharaan sarana teknispergudangan dan distribusi logistik seksi pergudangan dan distribusi logistik dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pergudangan dan distribusi logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sarana teknis lingkup pergudangan dan distribusi logistik. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pergudangan dan distribusi logistik mempunyai fungsi: penyusunan program dan rencana kerja lingkup pergudangan dan distribusi logistik, penyusunan . penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pergudangan dan distribusi logistikrgudangan dan distribusi logistik. uraian tugas kepala seksi pergudangan dan distribusi logistik adalah sebagai berikut: menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja bidang pergudangan dan distribusi logistirgudangan dan distribusi logistik, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pergudangan dan distribusi logistik, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pergudangan dan distribusi logistik, menganalisa data untuk bahan kajian pergudangan dan distribusi logistik, melaksanakrgudangan dan distribusi logistikgudangan dan distribusi logistikesekretariatan, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis: cc.ntang kepala bagian hukum dan ham, ifa (ol win setda adik mukhtarudin, sh, pembina nip:, menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaryang diberikan atasan sesuai. il. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsihi: sub bagian keuangan dan program, dan sub bagian umum dan kepegawaian: mengkoordinasikan ..menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, menyusun . |
layanan oto ha? oo menjaring asin berdaya saing dari redaksi menjaring asn yang berdaya saing wal november bank dunia merilis indeks kemudahan berusaha (berbisnis) atau fase doing business edb). hasilnya, dari negara yang disurvei, posisi indonesia melompat peringkat dari peringkat pada peringkat pada peringkat indonesia ini berada atas china dan india serta beberapa negara berkembang seperti afrika selatan filipina dan brazil kemudahan berbisnis menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan publik. peningkatan peringkat ini memang suatu pencapaian yang menggembirakan. namun itu belum cukup. persoalan paling mendasar seperti berbelitnya mekanisme pelayanan publik, ketidakjelasan biaya dan prosedur birokrasi dalam pelayanan perizinan adalah praktik yang mesti dihilangkan bila ingin menciptakan iklim yang sehat untuk investasi untuk mengubah keadaan ini, budaya birokrasi harus mengusung keterbukaan, akuntabilitas. dan partisipasi masyarakat. dengan budaya itu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat tumbuh. birokrasi merupakan salah satu kunci penggerak pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. aparatur sipil negara adalah salah satu aktor utama. layanan namun, hanya asn yang memiliki profesionalisme dan kompetensi yang mampu publi mewujudkan misi tersebut. untuk menjaring asn dengan kualifikasi tersebut, rekrutmen cons harus dijaga. untuk memastikan penerimaan cons sesuai target, seleksi conssejak awal pemerintah juga sudah memasang jaring untuk mencegah permainan kotor yang menghalalkan segala cara. pada lapis pertama, lowongan diumumkan secara rinci, mulai jabatansud untuk menjamin transparansi dan objektivitas, seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem computer assisted test cat). peserta yang dinyatakan lolos dan berada peringkat tiga terbaik dari setiap jabatan yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang skb). jaring pengaman yang berlapis ini merupakan keseriusan pemerintah mewujudkan transparansi dalam menjaring calon calon aparatur sipil negara (asn) sesuai dengan kompetensi, kualifikasi yang nantinya memiliki kinerja seperti yang dibutuhkan oleh negara. layananarang ada jin ananta antasari, wahid kahar, ajeng ratih listyorini agus santoso. reporter: geisha menuruti, telp. dan fax. jakarta aditya minato, bayu serangga, haryanto pratiwi kontributor: (wakil masing masing kedeputian), email: fotografer: geisha ryanurti, bayu serangga, desaineroga mukti, konsultan: spora comm @kempanrb @kempanrb @kempanrb kementerian para dinamika aa, ni! bit wara dari al. rak uut cena 153en hala br, can bad ve, ja n a rda dan kam nan pas jimat mma amn lie sak ng, wan pia idak ada satu pun lembaga negara jusuf kalla, mengajak semua elemen bangsa yang memiliki kekuasaan absolut, menjadikan sejarah sebagai fondasi untuk menatap memiliki kekuasaan yang lebih besar masa depan. mengingatkan, pelajaran yang sangat dari lembaga negara yang lain. tegas penting dari sejarah bangsa kita adalah kemerdekaan presiden jokowi pada sidang tahunan majelis bisa direbut, bisa diraih, bisa diproklamasikan permusyawaratan rakyat republik indonesia mpr karena semua anak anak bangsa bersatu. mampu ri) tahun gedung nusantara mpr dpr bekerjasama, mampu untuk kerja bersama dpd, jakarta, rabu, agustus lalu. modal persatuan indonesia yang kokoh itu, lanjut menurut presiden, inilah jati diri bangsa kita presiden, harus terus dijaga, dirawat, diperkuat. dalam bernegara, inilah kekuatan bangsa kita dalam dan harus jadi pijakan bersama dalam menghadapi menghadapi setiap tantangan. inilah keunggulan ujian sejarah berikutnya, yaitu memenuhi janji janji bangsa kita dalam menghadapi masa depan, ujarnya kemerdekaan untuk mewujudkan negara indonesia presiden yang hadir didampingi wakil presiden yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. edisi depan, menurut presiden, bangsa indonesia beberapa antara pertimbangan itu ada yang menghadapi tantangan yang tidak ringan. indonesia sangat kita perlukan untuk mempercepat pemerataan harus mengarungi samudera globalisasi, berhadapan pembangunan daerah daerah, seperti pertimbangan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, atas ruu tentang pengelolaan kawasan perbatasan dan menghadapi kemajuan inovasi teknologi yang negara dan ruu tentang kewirausahaan nasional serta destruktif. pengawasan atas pelaksanaan tentang desa," terang tapi, saya yakin dengan bersatu, kita akan bisa presiden. menghadapi semua itu. karena bangsa kita adalah presiden juga mengapresiasi bpk yang sejak tahun bangsa besar. bangsa kita adalah bangsa yang teruji. lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi badan angsa kita adalah bangsa petarung, tutur presiden. energi atom internasional periode hal itu, menurut presiden, bukan saja menjadi wujud pengakuan apresiasi lembaga negara internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat dalam kesempatan itu, presiden jokowi nama baik dan reputasi bangsa indonesia. menegaskan, untuk mewujudkan indonesia yang pada pembangunan bidang hukum, presiden jokowi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tidak mengemukakan, mahkamah agung terus berupaya lepas dari dukungan dan partisipasi aktif lembaga mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan lembaga negara. dan layanan publik. hingga semester pertama mengapresiasi kinerja lembaga lembaga berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain negara dalam setahun terakhir. mpr misalnya, terus sistem audio text recording dan mekanisme penghitungan berusaha menjembatani berbagai arus perubahan, biaya perkara sendiri secara elektronik guna makin pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, dan memudahkan layanan peradilan. (berbagai etika politik kebangsaan yang bertumpu sementara itu, mahkamah konstitusi, terus bekerja pada nilai permusyawaratan dan perwakilan, dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi. kekeluargaan, gotong royong dalam bingkai nkri. sampai pertengahan dari perkara yang diterima, sebagai pengawal ideologi, mpr teguh seluruhnya telah diputuskan oleh mk. beberapa menjaga pancasila sebagai pemandu kehidupan antaranya termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala bermasyarakat. berbangsa, dan bernegara. untuk daerah. itu, presiden menyambut baik, sikap mpr yang apresiasi juga disampaikan presiden jokowi atas berketetapan untuk bersinergi dengan unit kerja upaya komisi yudisial dalam memajukan akuntabilitas presiden untuk pembinaan ideologi pancasila yang peradilan tanah air. mengemukakan, telah ditetapkan berdasarkan peraturan presiden nomor menyelesaikan kasus advokasi hakim serta melakukan tahun pemantauan persidangan atas laporan masyarakat. sementara dpr juga terus melanjutkan reformasi juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kode internalnya demi menjadi lembaga representasi rakyat etik dan pedoman perilaku bagi hakim. sementara yang makin modern dan dipercaya. fungsi legislasi dalam pemeliharaan martabat peradilan, telah misalnya, dpr telah menyelesaikan ruu pada merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada hakim, prioritas program legislasi nasional tahun mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat. beberapa antaranya berkaitan langsung dengan semua capaian itu, lanjut presiden jokowi, seharusnya dukungan kelancaran program pemerintah selama tidak membuat seluruh elemen berpuas diri. karena seperti peningkatan ekspor non migas barang tantangan yang dihadapi sekarang ini dan depan dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan tidaklah ringan. kita masih dihadapkan dengan kemiskinan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk dan ketidakadilan: kita masih dihadapkan dengan investasi. ketidakpastian ekonomi global, dan kita juga masih adapun dpd, menurut presiden, terus dihadapkan dengan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan memantapkan peran konstitusionalnya sebagai terorisme," tegas presiden penampung dan penyalur aspirasi masyarakat untuk itu, presiden jokowi mengajak seluruh lembaga dan daerah. menyebutkan, hingga semester negara untuk menjadikan rakyat sebagai poros jiwa. saya pertama tahun dpd telah menghasilkan mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat pertimbangan terhadap ruu dan pertimbangan penderitaan rakyat. saya mengajak kita semua untuk berkaitan dengan anggaran serta hasil bergandengan tangan, bekerjasama, kerja bersama untuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," tertentu. pangkas presiden jokowi. (arl humas men para setkab) edisi dinamika anak hah sein tampak kebijakan nasional terhadap peningkatan mutu rsd satuan play haa saidi ara ara fti inna manan dns saran #uak uu2914s berubah status luka olet kemarahan vans potusiiati proses bisnis .# 2g) harus jelas menteri para aman abdur menerima buku putih asosiasi rumah sakit status kelembagaan rumah sakit daerah keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat ola aman rsd) yang semula sebagai perangkat daerah kedudukannya terpisah dari organisasi induk. armada dr. heru berupa lembaga teknis daerah ltd) seperti menurut menteri, dengan adanya perubahan riyadi, mph halnya dinas, berubah menjadi unit pelaksana status kelembagaan tersebut, maka perlu ada teknis (upt) dinas kesehatan. pengaturan proses bisnis yang jelas antar lembaga perubahan status kelembagaan rsd didasarkan yang menangani urusan kesehatan daerah. atas pertimbangan bahwa urusan pemerintahan khusus mengenai kelembagaan rumah sakit daerah dilaksanakan oleh dinas yang bertindak daerah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan sebagai regulator, pembina, dan pengawas presiden. sedangkan puskesmas akan diatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah," peraturan menteri kesehatan setelah mendapat ujar menteri para aman abdur, saat memberi pertimbangan menteri dalam negeri dan menteri pengarahan pada rakernas asosiasi rumah sakit para." ujarnya. daerah armada) jakarta. dikatakan, penataan kelembagaan merupakan dikatakan menteri para, dalam nomor bagian penting dalam reformasi birokrasi. struktur tahun tidak dikenal lagi lembaga teknis daerah. organisasi yang efektif harus sesuai dengan rumah sakit daerah merupakan bagian dari perangkat kebutuhan organisasi, menunjang dan mengikuti kelembagaan urusan kesehatan yang dipimpin oleh perkembangan misi dan strategi organisasi. dinas kesehatan. struktur memberikan pengelompokan fungsi karena sifat tugas rumah sakit melaksanakan yang paling logis dan cost effective serta tugas teknis operasional bidang pelayanan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber kesehatan, maka rumah sakit daerah ditetapkan daya lainnya terutama pemanfaatan teknologi sebagai upt dari dinas kesehatan," tegas aman. dalam organisasi. dengan penataan organisasi, meski demikian, aman berpesan, perubahan diharapkan terwujud organisasi pemerintah yang status kelembagaan ini, tetap tidak mengurangi tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses kualitas pelayanan kesehatan. dalam nomor (rightsizing). tahun disebutkan. meskipun berstatus sebagai selain itu, ibu aman, penataan ini juga upt, namun rumah sakit daerah diberikan otonomi bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas dalam tata kelola rumah sakit dan tata kelola medis. dan fungsi baik internal maupun eksternal pada dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit organisasi pemda, mengurangi fragmentasi tugas dan tata kelola klinis, rumah sakit daerah tetap dibina dan fungsi. selain itu, juga untuk menyempurnakan dan bertanggung jawab kepada dinas kesehatan. diferensiasi organisasi pemda agar lebih tepat dan sebagai upt, rumah sakit daerah merupakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mewujudkan organisasi yang bersifat mandiri, yaitu satuan kerja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, masing masing skp. (ags humas menpan) edisi sto spa uranus png it pewweunw yii queue sejak sew judul . wis1sis upe o 2bu3d uep veyeligax venin jag 3tepi undang sassy saya na saya ta, sii pak aw (ok aman "an asp k43 piety dia. ios (iunyiniw 3gnd wijen sya ap) jgn venue abjad sewuauad seg jeejuew yed wwe veyuagwaw uep veyisejuawajdwllo paduan areas meja) yen juga dijiwai ntida ues uap buka ise akui laj. ub8 uap "eueujapas jesodoad ujung kebun kew joj $toz yid3 auuerejluad week sds) sib09 juawdojanag 21geuegjsing puas ueledebuad eyed snyojuag uep wni dyn bue uelejjuad euayuy aundwadu bue ubur) ve3uap epaguag "eun new je3au je3a uses ue310 wajo ueyeib83uajasip bue jgn ligand upu queue abjad isenoui isyadwoy veyednua jul bto poem uoheaou| juswuisa09 28p3 eja isbaoui buku e4e99s jsn3 iin kelas sunsduejag jeyepuad under "si ueyisowoid leg region man bul yuswujamoh uowbaoluj nba g93o yao bye1e8 suajasip bue idul jun isuajajuoy eyed umum so) ubynyejip enjoy bali aga unten "gray jejiwi "yang yej huiluins jusuwujaa05) whom week ueyjdwenp eye bauyubu yoj usesdiey3uad lead aujnfuej, sn3eg tiga ian singel uga piety uoijba suka jeyipaid yedepusui ae| bauiseaoui easier g9io week 8unse siap 3ue e1p83u p1e3au i3eg duj juguluj9 ausnsnus jeuoiseujaju! uenyesuad jedepuawi nyala nji mep zigot "eis e1s yeol) ubxnye| eyo gp3 uye2) sue needed e83u!yas jojenouj led usnnyejip ye2) sue ede iseisaide3uaw sul e8nf e31 and isyadwoy queue abjad week eliaury uep isejsaid uementuiusw ijin uluran jad iseaouj doj oaeno red huda eun 3uo jopuaw jeep ju! isyadwoy deseyag venue lot e8buy #toz yep ijin ububaej isbaouj ligand buka joy #new yeul bue yigua isen ou| iseng! depressa) veynyejip isyarat uippnuewj ninik eja seoul elon ann away joey 'bto yoj iseaouj isyadwoy bug wji6 jeda eng (psn 'uippnuew pewwlunw mini veubaej isewjoju dosis upejoja sung uep uye ueyefigay mena naa 3tepi ynag uaysisy jean 'ues ueunfuad euajuy ue8uap jul3w3 menjajal buka iseng| saja atau ye8 ua) iwe iu! es,, "guy jejiwi yejualuad kedua eweselayag jd10) iustudojaaag pub uo4b i0d0) 3iwiouo27 uowdfiud5io yayenouu| jop pas aso1en3g yao eye je83uajasip iu! uee3ey squad bull round iog dinamika an: ana lembaga sa. editan jak mina tua teh aa, pelayanan tarik jan dls jam ba. rea sita ten aa saya iya bah tag usai ka," ame di pan pra "gn bee papa neon kementerian para menata kelembagaan penyelenggara pelabuhan kpop batam penyelenggaraan pelabuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas kpop) batam saat ini dilaksanakan bak secara bersama sama oleh kementerian perhubungan dan batam dengan membentuk ban ip) kantor pelabuhan batam. aan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, kami melakukan penataan kelembagaan ke i sak haa dalam penyelenggaraan pelabuhan kpop batam," aaa ujar menteri para, aman abdur, pada acara penandatangan keputusan bersama antara menteri para dara perhubungan dengan kepala batam jakarta. dijelaskan, selain untuk meningkatkan pelayanan, penataan kelembagaan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat nomor tahun batam melalui pembagian tugas. tentang pelayaran bahwa, 'dalam mendukung selanjutnya dikatakan, dalam hal format kawasan perdagangan bebas dapat diselenggarakan kelembagaan penyelenggara pelabuhan, kementerian pelabuhan tersendiri" perhubungan melakukan transformasi kelembagaan deputi bidang kelembagaan dan tata laksana kantor pelabuhan batam menjadi kantor syahbandar kementerian para, rini widyantini mengatakan, dan otoritas pelabuhan khusus batam. sedangkan penataan kelembagaan penyelenggaraan pelabuhan batam melakukan transformasi kelembagaan kpop batam telah melalui beberapa kali rapat kantor pelabuhan laut batam menjadi badan koordinasi, baik pada forum yang diselenggarakan pengelola pelabuhan khusus batam. oleh kementerian para, kementerian koordinator selain itu, batam dan kementerian bidang kemaritiman, maupun kementerian perhubungan bekerja sama dalam hal pertukaran data koordinator bidang perekonomian. dan informasi terkait keberangkatan dan kedatangan melalui rapat koordinasi tersebut, telah disepakati kapal dari dan menuju wilayah kawasan perdagangan pembagian fungsi dalam penyelenggaraan pelabuhan bebas dan pelabuhan bebas batam. guna menjamin kpop batam. fungsi keselamatan dan keamanan dasar pelaksanaan fungsi masing masing instansi, pelayaran oleh kementerian perhubungan: fungsi hari ini dilakukan penandatanganan keputusan pengusahaan dilaksanakan oleh batam: sedangkan bersama menteri perhubungan dan kepala batam fungsi penyelenggara pelabuhan dilaksanakan secara tentang tentang penyelenggaraan pelabuhan bersama sama oleh kementerian perhubungan dan kpop batam," jelasnya. (rr humas menpan) www edisi deputi kelembagaan dan tata laksana kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi para), rini widyantini, menyampaikan, komite olahraga nasional indonesia koni) bukan lembaga proses dan non struktural lns). saat ini kementerian para sedang mengevaluasi badan olahraga profesional indonesia kopi) dengan badan standarisasi dan uran akreditasi nasional keolahragaan blank). tidak ada rencana peleburan. yang benar, kami sedang melakukan proses evaluasi kopi dan blank. adapun terkait koni, kami tidak melakukan evaluasi karena bukan lns," tegas rini. berdasarkan hasil evaluasi, pada pemerintah telah membubarkan dua lns, yakni badan penanggulangan lumpur sidoarjo dan komisi plb penanggulangan aids nasional. berdasarkan hasil evaluasi juga, pada pemerintah telah menggabungkan konsil kebidanan dan konsil "khrancangan peraturan presiden yang mengatur kaki tersebut sudah sekretariat negara,ujarnya.lns. sebanyak lns dibubarkan tahun lns kesehatan, ini sebagai pelaksanaan amanat peraturan dibubarkan pada dan lns dibubarkan tahun perundang undangan, seperti konsil keperawatan dalam kurun waktu sampai pemerintah indonesia, konsil kefarmasian, dan konsil gabungan sudah membubarkan lns. samping itu, pemerintah tenaga kesehatan. penggabungan tersebut akan juga sudah melakukan transformasi kelembagaan. semua mendukung koherensi kebijakan, efektivitas dan kami lakukan dalam rangka mewujudkan kelembagaan optimalisasi organisasi, serta efisiensi sumber daya pemerintahan yang tepat fungsi (right function), tepat manusia dan anggaran. kebijakan ini sebagai salah proses (right process) dan tepat ukuran (right size), ungkap satu bentuk pelaksanaan reformasi kelembagaan. rini. sisi lain, nomor tahun tentang tenaga kelima lembaga pemerintahan yang melakukan kesehatan, mengamanatkan perlunya pengintegrasian transformasi tersebut adalah unit kerja presiden bidang konsil tenaga kesehatan yang terdiri atas konsil pengawasan dan pengendalian pembangunan ukp4) masing masing tenaga kesehatan. menjadi kantor staf presiden ksp), komite ekonomi rencana penggabungan lainnya yang akan nasional ken) menjadi komite ekonomi dan industri dilakukan pada adalah penggabungan komite nasional kein), badan pendukung pengembangan anti dumping indonesia kadi) dengan komite sistem penyedia air minum bppspam) menjadi badan pengamanan perdagangan indonesia kopi) menjadi peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan komite remisi perdagangan indonesia. air minum bppspam), badan koordinasi keamanan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi laut bakorkamla) menjadi badan keamanan laut birokrasi. pemerintah akan menggabungkan kadi (kamila), serta lembaga sandi negara lsn) dan fungsi dengan kopi. saat ini sedang proses harmonisasi keamanan informasi dari kementerian kominfo menjadi kementerian hukum dan ham," sambung rini. badan siber dan sandi negara bssn). (hs humas sebelumnya pemerintah sudah membubarkan menpan) edisi dinamika false lam amati sos sanga tag gg98 ken perasan dago adala sae ore blood ass boat ban hi: s9sa6 nd: skm yaa . aku menu pt win ina "@. an ina naa hai pan kap anta "d3 fuad sg: tata sad bi aan ana tah ana sea sig sada paman pn: aas. sil dea aan pp, te, mu. oak nga kas ungu nan mmm sed kta tia menteri aman menandatangani memorandum understanding dengan ketua dpp association public administration apa) eko prabowo kampus unair kementerian antena nun panen sea psi run sas desa tan gas dian yes rena ann per aje mang sera lara tpg run kolaborasi antara pemerintah dan perguruan hadir dalam acara tersebut deputi bidang tinggi bukan sekadar konsep dalam jurnal reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan atau buku perkuliahan semata. namun telah pengawasan, yusuf aceh, rektor universitas terealisasi secara nyata, bahkan pada urat airlangga, para guru besar dan akademisi yang nadi perbaikan tata kelola pemerintahan tanah tergabung dalam apa, serta sejumlah pejabat air. kondisi inilah yang membuat menteri para wilayah jawa timur. aman abdur bungah. kementerian para memegang peranan penting, pernyataan itu dia ungkapkan usai yaitu memastikan terciptanya birokrasi berkelas dunia menandatangani dengan ketua dpp indonesia dapat terealisasi. menurut aman, birokrasi berkelas association public administration apa) kampus dunia memiliki ciri antara lain, bersih dan bebas universitas airlangga, surabaya, september lalu. dari berbagai bentuk tindakan korupsi, akuntabel hal ini menyatukan dua entitas besar, yaitu dan berkapasitas tinggi, serta mampu menyediakan pemerintah, dalam hal ini kementerian para pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. sebagai leading sector sekaligus prime mover reformasi tugas tersebut adalah tugas besar. rencana birokrasi dengan perguruan tinggi, ujar aman. pembangunan jangka menengah nasional rpm) edisi ban sebagai syarat utama pencapaian pemerintah, alan keberadaan berbagai prioritas pembangunan. ken tak arm penta lanal tanpa prasyarat utama tersebut, target target pembangunan sulit di mendatangkan men eran jab jaka pembinaan, pendampingan, realisasikan. untuk itu, kementerian kebaikan yang dan asistensi kepada seluruh instansi para memastikan bahwa rekor luar biasa pemerintah pusat dan daerah. hal masi birokrasi berjalan pada semua bagi indonesia. ini dapat dilihat dengan banyaknya lini. baik pada pemerintah pusat, kementerian kepala daerah atau perwakilan penang dan para dengan, "evi encsnonen level staf dan setiap individu asn, deng apa untuk peskiiam bas ibunya menggenjot bae salah satu fokus utama kami sakit pemda. kontra juga menjineserin pada mempercepat reformasi aspek pembinaan sumber daya asn. birokrasi adalah dengan mendorong soal ini, memastikan, depan perbaikan manajemen kinerja yang berhak mengisi #salam ban instansi pemerintah melalui penguatan sistem publik adalah orang orang terbaik negeri ini. kami akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit). akan menampung sebanyak mungkin lulusan lulusan melalui sakit, menteri mendesak instansi pemerintah perguruan tinggi yang berprestasi menjadi pegawai untuk mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil negeri sipil. kami juga sedang mendesain skema atas setiap rupiah anggaran yang mereka gunakan. pembayaran gaji dan tunjangan kinerja yang layak instansi pemerintah tidak lagi hanya memikirkan dan sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan kinerja," besaran realisasi fisik dan serapan anggaran, tetapi ujarnya seraya menambahkan asn dapat menjadi sudah memikirkan apakah keberadaannya sudah profesi bermartabat dan bergengsi bagi para lulusan memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan terbaik tersebut. oleh masyarakat. dalam bahasa lain. kami pada aspek kelembagaan dan tatalaksana, mendesak instansi pemerintah untuk meningkatkan kementerian para juga terus memperbaiki efektivitas keberadaan mereka bagi masyarakat dan pola, struktur dan hubungan kelembagaan instansi pembangunan nasional," tegas doktor ilmu ekonomi pemerintah. pihaknya juga mendorong instansi islam unair itu. pemerintah untuk menerapkan pemerintahan berbasis bukan hanya itu. melalui sakit, juga mendorong elektronik (e government) dalam menyelesaikan instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensinya. berbagai tugas keseharian mereka. hal ini sebagaimana pesan presiden pada berbagai pada aspek pelayanan publik, kementerian para kesempatan, bahwa birokrasi tidak boleh boros. terus mendorong perbaikan pelayanan melalui berbagai birokrasi harus mampu memanfaatkan anggaran inovasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah. salah dan sumber daya yang ada secara bijak, sehingga satunya melalui mal pelayanan publik. kami tengah dengan anggaran dan sumber daya yang terbatas, membangun mal pelayanan publik, yang dalamnya target target pembangunan dapat tercapai secara akan beroperasi berbagai unit pelayanan publik yang memuaskan. memiliki kelebihan mudah diakses oleh masyarakat," hasil evaluasi kementerian para atas kata aman. pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi perpaduan pakar dan akademisi, akan pemerintah, baik pusat maupun daerah, diperkirakan mendatangkan kebaikan yang luar biasa bagi terdapat paling sedikit rp392 triliun anggaran indonesia. kementerian para siap membantu untuk pemerintah yang tidak digunakan secara efektif mengembangkan berbagai keilmuan. namun, menteri dan efisien sehingga tidak mencapai sasaran juga berharap penelitian dan kajian tersebut dapat pembangunan. hal ini disebabkan oleh pemilihan menghasilkan rekomendasi yang nyata bagi pemerintah aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah yang tidak dalam perjalanan memperjuangkan perbaikan tata kelola selaras dengan sasaran pembangunan. pemerintahan tanah air. tidak hanya sebatas kritik bahkan, beberapa instansi pemerintah tidak dan tulisan semata, pangkas aman. (ags humas mengetahui secara pasti manfaat atau hasil menpan) edisi dinamika rb: menteri para: kerja harus struktur dan ter ukur bni katon. nah sekte menata sdt era ser menara." pem saga ran ana ai: # . feri lan ama kat p3: kukira , (n? por akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten kota masih mendapat nilai bawah kabupaten kota masih harus terus menteri para mengatakan, rendahnya tingkat ditingkatkan. dari target capaian persen akuntabilitas kinerja kabupaten kota disebabkan kabupaten kota yang meraih predikat baik empat permasalahan utama. pertama, sasaran yang dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditetapkan tidak berorientasi pada hasil. kedua, sakit) baru tercapai ini artinya baru ukuran keberhasilan tak jelas dan terukur, ketiga, sebanyak dari kabupaten kota yang dievaluasi kegiatan tak berkaitan dengan sasaran, dan keempat, memeroleh nilai baik. rincian kegiatan tak sesuai tujuan kegiatan. dari hasil evaluasi sakit pemerintah kabupaten keempat permasalahan tersebut menciptakan kota tahun sebenarnya terjadi peningkatan nilai inefisiensi penggunaan anggaran. jika mengacu rata rata dibandingkan tahun sebelumnya. pada pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah rata rata nilai evaluasi skip kabupaten kota adalah dihitung, terdapat potensi pemborosan minimal 30x atau meningkat poin dari yang dari apbn apbd luar belanja pegawai setiap hanya tahunnya. walaupun terjadi peningkatan, rata rata angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih kabupaten kota tahun masih bawah rp392, triliun, tegas menteri aman. yang artinya masih berada pada kategori sebanyak menteri mengapresiasi sejumlah pemda yang kabupaten kota atau dari total seluruh berhasil mengimplementasikan sakit dengan baik. edisi saya sarankan kepala daerah segera melakukan replikasi instansi pemerintah yang sudah menerapkan sakit dengan baik," ujarnya. keberhasilan dalam implementasi sakit sangat berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. menteri aman mencontohkan, tahun pemerintah kota bandung berhasil menghemat '" pak anggaran sekitar atau setara dengan rp2 teng ran ta aisne: triliun melalui pengintegrasian sistem perencanaan, tak) uan penganggaran, dan manajemen kinerja. melalui pengintegrasian tersebut, kota bandung sis hp: ina melakukan focusing kegiatan yang berimplikasi pada ar, berkurangnya jumlah kegiatan menjadi kegiatan tahun menurun dibandingkan tahun tn! yang mencapai kegiatan. pemkot bandung juga berhasil mendorong praktik pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. menteri para juga mengingatkan, birokrat harus mengubah mindset dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari berikutnya pengukuran kinerja, yang dalamnya hasil kerja yang dilakukan. kita perlu bekerja secara ada proses penganggaran, pengukuran dan monitoring terstruktur dan terukur untuk kepentingan dan serta evaluasi. setelah itu baru melakukan kegiatan yang kesejahteraan rakyat. ujarnya. dilanjut dengan pelaporan kinerja. pelaporan kinerja untuk melihat bagaimana capaian selaras dengan hasil kinerja dan laporan pertanggungjawabannya sebelum sesuai amanat tahun tentang masuk pada tahap evaluasi. dalam proses evaluasi keuangan negara, tahun tentang sendiri pada akhirnya memberikan penilaian kinerja perbendaharaan negara dan tahun dan menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja serta tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung perencanaan hingga redistribusi anggaran. sistem inilah jawab keuangan negara. salah satu azas keuangan yang kemudian disebut dengan sistem akuntabilitas negara yang ditekankan adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit), ujar aceh. berorientasi pada hasil. secara teknis, sakit bagi pemda mengharuskan karena itu, akuntabilitas bermakna bahwa setiap instansi pemerintah membuat penyusunan setiap program atau kegiatan yang dilakukan rencana strategis yang selaras dengan rencana oleh penyelenggara negara harus dapat pembangunan jangka menengah daerah. agar selaras dipertanggungjawabkan hasilnya, dan dapat dirasakan dengan rpm, rpm tersebut juga harus direvisi. manfaatnya oleh masyarakat. dalam pelaksanaanya, evaluasi yang dilakukan deputi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur melibatkan badan pengawasan keuangan dan dan pengawasan kementerian para yusuf pembangunan, kemendagri, serta inspektorat instansi. aceh mengatakan, implementasi sakit sudah diatur pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dalam perpres tahun tentang sistem pemerintah telah diselenggarakan secara rutin setiap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. tahun. namun, kompleksitas penerapan sakit perpres tersebut mengamanatkan kementerian dihadapkan pada sulitnya merubah paradigma yang para melakukan koordinasi dan evaluasi melekat pada tiap pimpinan daerah untuk melakukan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. perubahan. komitmen dari setiap pimpinan daerah dalam pelaksanaannya, perencanaan kinerja menjadi pilar kunci untuk menerapkan sakit. merupakan bagian terpenting. dalam proses ini, dengan demikian, evaluasi akuntabilitas kinerja pokok pokok yang terkandung dalamnya antara lain instansi pemerintah merupakan tugas konstitusional penetapan tujuan atau sasaran, hubungan program kementerian para sebagai penggerak reformasi atau kegiatan dengan tujuan atau sasaran, indikator birokrasi dalam rangka mewujudkan gcg. humas kinerja. serta target kinerja. menpan) edisi daftarisi kaya beo sea: isi nie tan pan 2ah jan ka, ea hak m ban tea, inter ari left deret eme tanyamrike long koropstitii daya saing naik, akuntabilitas kinerja edb melompat kabupaten kota berpredikat baik rsd berubah status dua daerah proses bisnis harus jelas jawara sakit inovasi pelayanan publik seleksi cons lo) dikirim eiga kompetisi sengit peluang sempit (. penataan lembaga dua gelombang penerimaan optimalkan pelayanan seleksi cons lns tepat fungsi. proses, jaring berlapis dan ukuran mencegah kecurangan genjot sakit pemda, menteri aman: kementerian para tak seorang pun bisa bantu gandeng apa loloskan tes cons menteri para: fokus program gerakan bekerja harus terstruktur indonesia melayani dan terukur mal pelayanan publik mengejar top edb dinamika akuntabilitas kinerja69 akun stabilitas kinerja kabupaten kota atenkota berpredikat baik ari target kabupaten kota yang sementara kabupaten kota meraih predikat meraih predikat baik pada saat ini kabupaten kota berpredikat cc, kabupaten kota baru tercapai kendati demikian, berpredikat dan satu kabupaten dengan predikat dibanding rapor sakit jumlah untuk penyerahan rapor sakit regional ii, digelar kabupaten kota yang meraih predikat baik meningkat kantor gubernur provinsi jatim. provinsi jawa signifikan. tahun hanya kabupaten kota timur sudah beberapa kali meraih predikat dan berpredikat baik dari kabupaten kota yang melakukan pendampingan terhadap kabupaten kota dievaluasi. tahun jumlahnya meningkat menjadi wilayah provinsi ini. salah satu buahnya. kabupaten kabupaten kota dari kabupaten kota yang banyuwangi berhasil menyamai prestasi kota dievaluasi, atau naik menjadi bandung dengan predikat kementerian para juga sudah menyelesaikan kota pahlawan ini. menteri aman abdur evaluasi sakit kementerian lembaga dan pemerintah menyerahkan rapor akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi. namun kementerian para memilih kabupaten kota se kalimantan, bali, ntb, ntt, menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada lampung, dan jawa timur. regional ini kabupaten presiden. secara umum, kementerian lembaga badung, kota malang, dan kabupaten tulungagung yang berpredikat mencapai dari target meraih predikat bb. selain kabupaten kota meraih tahun sebesar untuk tingkat pemerintah predikat kabupaten kota meraih predikat cc, provinsi, capaiannya mencapai dari target kabupaten kota berpredikat dan satu kabupaten tahun sebesar berpredikat rapor akuntabilitas kinerja itu merupakan hasil penyerahan rapor akuntabilitas kinerja juga evaluasi yang dilakukan kementerian para dan digelar yogyakarta untuk regional iii yang terdiri badan pengawas keuangan dan pembangunan atas kabupaten kota se sulawesi, maluku, bpk) serta inspektorat pemerintah provinsi. maluku utara, papua, papua barat, jawa tengah. dan kota bandung yang tahun ini berhasil yogyakarta. kabupaten sleman, kabupaten bantul, memertahankan predikat menjadi tempat kabupaten kulon progo, serta kota yogyakarta meraih penyerahan lhe skip untuk regional yang meliputi predikat bb. selain itu, terdapat kabupaten kota kabupaten kota se sumatera, banten, dan jawa yang berpredikat kabupaten kota berpredikat barat. regional ada tiga kabupaten kota yang cc, kabupaten kota berpredikat dan masih berhasil mendapatkan predikat bb. yaitu kota tanjung ada kabupaten kota berpredikat humas pinang. kota sukabumi, dan kabupaten karimun. menpan) edisi dr. catenata dua usb , di: tap daerah jawara tea 25k sakit kai at, sgp spa tpi dee pemkot bandung telah mengimplementasikan individu, itu terlalu rentan. tapi dengan teknologi, sistem e budgeting untuk meningkatkan siapapun kepala dinasnya, tidak akan mengandalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan individu, karena kami sudah membuat sistem. anggaran. hal tersebut guna mencapai dalam waktu satu tahun kami agak lompat dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dan bermuara walaupun kami belum berharap secepat ata pelayanan publik yang lebih berkualitas. itu, tapi kami dinilai layak. intinya, strateginya adalah dengan e budgeting, anggaran siluman segera perbanyak kata kolaborasi, kurangi kompetisi, karena ditemukan. kalau dulu rencana detail itu ada kita ini nkri, ujar emil. akhir, sekarang berubah, detail ada awal proses sama halnya dengan kabupaten banyuwangi, permohonan anggaran. saat ini belanja langsung yang juga mengalami lompatan dalam implementasi kami kepada masyarakat menghemat satu sakit, dari predikat tahun menjadi triliun, kata walikota bandung ridwan kamil. indonesia, banyuwangi adalah satu satunya melalui pengintegrasian sistem perencanaan, kabupaten yang dapat penganggaran, dan manajemen kinerja, kota bandung bupati banyuwangi abdullah azwar anas melakukan focusing kegiatan yang berimplikasi berharap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini pada berkurangnya jumlah kegiatan dari tahun diharapkan kian mendorong kinerja aparatur. karena menjadi kegiatan tahun intinya yang dievaluasi adalah berjalannya sistem, pemkot bandung juga berhasil mendorong praktik bukan hasil one man show kepala dinas atau kepala pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem daerah. artinya ada transformasi. jadi ini bukan soal penganggaran berbasis kinerja. saat ini pemkot sistem yang bersifat administratif saja, tapi mengukur bandung juga telah menerapkan tunjangan berbasis kinerja, mengukur hasil program pembangunan," jelas kinerja. dengan menerapkan tunjangan berbasis anas. kinerja, pendapatan pegawai yang sering masuk dan berdasarkan perhitungan ini, lanjut anas, jarang masuk berbeda, yang mencapai target dan banyuwangi berhasil menghemat miliar atau tidak mencapai target beda, yang mencapai target dari total belanja langsung. namun, dengan tetapi objeknya sulit dan objeknya mudah juga beda. tetap berorientasi hasil dan program tetap menurut emil, kesuksesan kota bandung dalam berjalan. program kita sudah menganut azas money implementasi sakit juga didorong oleh teknologi follow result, berorientasi manfaat program!" informasi. kalau hanya mengandalkan pemahaman pacarnya. (humas menpan) edisi laporan utama bi: na, nih d.ded can pe. ang pa. vi. .d ai ai. ti , pada laki: mempan aman abdur (tengah) mus seleksi cons2017 lokasi tes cons kemenkumham kantor regional badan kepegawaian rain negara bkn) jalan pass ngurah rai, berdaya saing sebuah magnet besar, lowongan sebelumnya banyak berita bohong (hoax) yang cons yang dibuka pada tahun ini berseliweran tengah masyarakat, terutama melalui menyedot jutaan pelamar. setelah tiga media sosial. tahun moratorium penerimaan cons, meski beberapa hari pertama portal keempat pemerintahan jokowi membuka kembali instansi tersebut sempat down lantaran pembacanya ribuan lowongan bagi abdi negara. membludak, namun hal ini menunjukkan, masyarakat panselnas mencatat, tidak lama setelah sudah paham dan hanya mempercayai informasi diumumkan melalui portal resmi kementerian resmi. sebagai gambaran, ratusan ribu mengakses para, bkn, kementerian hukum dan ham informasi penerimaan cons portal kementerian serta mahkamah agung, masyarakat beramai ramai para dalam sepekan pertama. membuka website empat instansi tersebut untuk dalam proses pendaftaran, melalui laman ssrn. mengakses informasi. hal ini wajar, mengingat bkn.go.id pelamar diwajibkan menggunakan nomor edisi dn, tas "yg teja iyo tan sean animo ma induk kependudukan nik) yang tertera kartu verifikator kementerian hukum sampai tanda penduduk ktp) elektronik yang sesuai dan ham mengkonfirmasi negara (pns) dengan nik kartu keluarga. langkah ini kembali terdapat pelamar yang dilakukan, seperti halnya sudah diterapkan pada dokumennya (khususnya ijazah) masih tinggi. rekrutmen cons dari sekolah ikatan dinas tahun tidak dapat dibaca oleh sistem. jutaan pelamar lalu. panselnas penerimaan berkompetisi hari pertama pendaftaran online yakni cons mengimbau memperebutkan agustus berbagai keluhan dialami oleh kepada pelamar yang formasi yang calon pelamar. seperti halnya terjadi dalam daftarnya sudah disampaikan tersedia. kom pendaftaran cons sebelumnya, persoalan yang melalui portal ssrn bkn untuk petisi berulang paling banyak dikeluhkan masih terkait nomor mengunggah ulang dokumen sung sengit. induk kependudukan nik) yang tidak terdaftar persyaratan tersebut. pelamar datanya atau yang tidak ada datanya, dan nik yang harus melakukan upload berkas tidak keluar nomornya walaupun sudah melakukan dokumen kembali via https: pendaftaran online. ssrn.bkn.go.id file ulang, ujar kepala biro humas badan kepegawaian ridwan. negara bkn) muhammad ridwan mengatakan, ditambahkan, apabila sampai dengan batas waktu sampai pukul wib hari pertama pendaftaran, penutupan pendaftaran yang telah ditentukan, file ada sekitar akun yang masuk melakukan dokumen tersebut tidak dilengkapi, maka panitia pendaftaran dan antaranya sudah seleksi berhak membatalkan pendaftaran. pendaftaran mengunggah dokumen. menurut ridwan, pihaknya penerimaan calon pegawai negeri sipil cons) terus berkoordinasi dengan ditjen dukcapil lingkungan mahkamah agung ma) berakhir pada kementerian dalam negeri. agustus sedangkan bagi kementerian hukum dan ridwan menambahkan, pada hari pertama ham berakhir pada agustus pendaftaran web ssrn.bkn.go.id dapat diakses persyaratan tersebut merupakan salah satu syarat dengan baik dan tidak down. web pendaftaran untuk bisa lolos seleksi administrasi, yang selanjutnya alhamdulillah lancar, meskipun website resmi bkn dipanggil mengikuti tahapan seleksi kompetensi dasar sempat down," ibunya. (skd) dengan sistem computer assisted test cat). panselnas penerimaan cons terus untuk itu, pemerintah mengimbau kepada seluruh calon melakukan monitoring selama proses pendaftaran pelamar agar selalu memantau situs situs pemerintahan cons. seiring bertambahnya jumlah pelamar, resmi yang berkaitan dengan pendaftaran penerimaan kendala nik berangsur angsur terselesaikan. cons sehingga dapat selalu update ketika ada dari pelamar per senin tim informasi yang sifatnya mendesak. edisi laporan utama s5. pae peserta seleksi cons bersaing secara adil dan transparan untuk menjadi abdi negara. persaingan ketat gelombang pertama. jumlah pelamar cons tahun pembukaan lowongan cons tahap pertama dibuka ini mencapai orang. dengan untuk mahkamah agung sebanyak orang dan formasi yang tersedia sebanyak maka tingkat kementerian hukum dan ham sebanyak orang. persaingan dalam seleksi cons tahun ini adalah hingga penutupan pendaftaran secara online per orang berkompetisi memperebutkan satu formasi. agustus masing masing pendaftar tercatat rasio peminat cons periode pertama lebih orang dan orang. ketat dibanding rata rata gelombang penerimaan dari jumlah ini tergambar persaingan ketat tak bisa cons tiga tahun lalu. dari sisi jumlah pun cukup dihindari. saja peluangnya hanya persen dari besar. pada periode pertama ini, meski hanya pendaftar yang diterima sebagai pns atau satu formasi dua instansi, peminatnya sudah menyedot hampir berbanding orang. kemenkumham, peluang lolos juta orang. hanya persen alias kursi diperebutkan peminat. animo masyarakat untuk menjadi pns rupanya tengah pelaksanaan seleksi kompetensi dasar skd) tak pernah surut. sekadar membandingkan, pada cons dua instansi tersebut, awal september pemerintah penerimaan cons sebanyak orang kembali mengumumkan lowongan cons untuk instansi mendaftar instansi provinsi, kabupaten, pemerintah, terdiri atas kementerian, lembaga dan dan kota. bahkan, museum rekor dunia indonesia pemprov kalimantan utara. seleksi cons gelombang kedua mengantarnya sebagai rekor terbanyak rekrutmen ini memperebutkan kursi. pegawai secara online, para pelamar itu bersaing akan halnya dengan pembukaan lowongan untuk formasi. ini artinya orang harus gelombang pertama, pelamar pada gelombang kedua ini bersaing dengan pelamar. juga membludak. saat penutupan pendaftaran pada persaingan ketat salah satunya tergambar pada september pukul wib jumlah pelamar cons seleksi kementerian bumn. satu pelamar harus gelombang melalui web ssrn bkn mencapai berhadapan dengan pelamar. dari formasi orang. dibanding dengan jumlah formasi yang yang tersedia, ada peminat atau peluangnya tersedia, persaingannya pun menjadi semakin ketat, satu hanya persen. persaingan sengit juga harus kursi diperebutkan oleh orang. dilakoni para pelamar kementerian sosial. ada bila digabungkan dengan jumlah pelamar pada formasi diperebutkan oleh pendaftar atau edisi persen. namun, kementerian keuangan malah yakni meski formasi ini terbagi untuk banyak 'jadi instansi yang cukup lebar peluangnya: rasio kementerian dan lembaga. 'persaingannya hanya orang berbanding orang pemerintah masih membuka kesempatan bagi para dari formasi dengan pendaftar. pendaftar periode pertama (peserta kemenkumham dibukanya lowongan untuk calon penjaga dan ma) untuk mendaftar periode kedua dengan tahanan dan beberapa jabatan yang mensyaratkan menggunakan akun ssrn yang telah dibuat sebelumnya. pelamar dari lulusan sta sederajat, semakin selain memberikan kesempatan yang sama, langkah itu menambah membludaknya jumlah pelamar. belum bisa mengurangi antrean saat pendaftaran. namun, panitia lagi lowongan cons gelombang kedua yang dibuka cons tahap kedua mengimbau, jika ada pendaftar kementerian dan lembaga serta pemprov pada putaran pertama sudah dinyatakan lulus, mereka kalimantan utara awal september. diminta untuk tidak mendaftar lagi pada periode kedua. menurut kepala biro hukum, komunikasi, dan informasi publik kementerian pendayagunaan profesi impian aparatur negara dan reformasi birokrasi herman pns nampaknya menjadi profesi yang menggiurkan uryatman, adanya jeda penerimaan yang cukup bagi sebagian masyarakat. menurut herman suratan, ama sejak moratorium turut memengaruhi tingginya peminat cons pada menjadi bukti profesi antusiasme masyarakat mendaftar jadi cons. pns masih menjadi favorit masyarakat. pns dianggap formasi yang tersedia jauh bawah jumlah punya jaminan masa depan. mendaftar yang membludak, maka probabilitas lebih berkaca dari penerimaan cons tahun etat, kompetisi jadi lebih ketat, kata herman. kementerian keuangan masih menjadi kementerian yang namun, kata peranan, peluang lolos peserta paling banyak diincar oleh peserta. tahun ini ada cons tak hanya dilihat aspek proporsi persaingan formasi yang dibuka sebagai kementerian terbanyak yang ulah peminat. adanya tes akademik yang membuka lowongan. tahun ini ada formasi lowongan paengernakan computer assisted test cat) yang cons pajak atau setara persen dari seluruh lowongan berpatokan pada passing grade (nilai ambang batas), kementerian keuangan arus ditempuh oleh peserta. dari tes kompetensi selain kementerian keuangan, beberapa kementerian asar hingga kompetensi per bidang dari masing yang juga menjadi incaran banyak peminat antara lain asing kursi yang dipilih peserta. kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, dan sebelum masuk tahap ini, peserta harus kementerian pendidikan dan kebudayaan. tiga kementerian lolos saringan administratif alias seleksi kualifikasi ini mendapat kenaikan tunjangan kinerja sejak awal syarat yang mesti dipenuhi dari masing masing lowongan sebagai pns memang selalu menjadi bidang yang mereka minati. sebagai gambaran, dambaan banyak orang indonesia, dengan fasilitas dan seleksi cons kemenkumham, dari juta lebih jaminan yang tak dimiliki oleh pekerja swasta dan lainnya. minat, ternyata hanya ada pelamar yang para pelamar saat ini tentu berhitung meski peluangnya ulus seleksi administrasi. artinya, peluang kelulusan sempit, tapi kenyataannya masyarakat yang bekerja sebagai asing masing peserta menjadi lebih besar, yakni pns pada mencapai persen terhadap jumlah kursi diperebutkan oleh orang. penduduk. jumlah ini tentu masih akan terus diperebutkan namun, proses menjadi abdi negara tak lantas masa depan selagi profesi sebagai pns masih jadi menjadi mudah. tes akademik dengan sistem passing dambaan banyak orang indonesia. rade harus menjadi ujian yang harus dilewati para serta selanjutnya. terbukti, setidaknya ada ribu formasi berdasarkan kebutuhan melamar yang terpental pada periode pertama. meski penerimaan cons masing masing instansi demikian, mereka masih memiliki peluang mengikuti mendapatkan alokasi formasi yang berbeda beda. hal ini seleksi penerimaan cons putaran kedua. penerimaan disesuaikan kebutuhan pegawai masing masing instansi. gelombang dua dibuka untuk kementerian penerimaan cons tahun ini diselenggarakan lembaga dan pemerintah provinsi yaitu kalimantan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan jabatan utara. strategis (core business) yang mendukung nawacita sebagai sama halnya dengan pembukaan gelombang pengganti pns yang pensiun. samping itu, adanya tahap pertama, pendaftaran online cons tahap peningkatan beban kerja pada k l. kedua yang dibuka hingga september ini penetapan alokasi formasi cons atas dasar instansi peminatnya pun sangat tinggi apalagi jumlah total pemerintah memberikan data jumlah pegawai, yang formasi tak jauh berbeda dengan tahap pertama, memasuki masa pensiun dan jumlah kebutuhan dari tahun w edisi laporan utama j jj dari data tersebut, diseimbangkan antara menteri aman menjelaskan, sejak beberapa tahun data keduanya dan mempertimbangkan kemampuan lalu, pemerintah menerapkan moratorium cons. keuangan negara. dan saat ini jumlah pns yang pensiun mencapai formasi untuk misalnya, sebanyak untuk ribu pegawai per tahunnya. untuk itu, pemerintah calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama menerapkan sistem minus growth. dengan sistem dan peradilan tata usaha negara. untuk posisi calon ini kita hanya akan menerima tidak lebih dari ribu hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana pegawai dengan formasi khusus, ujarnya. syariah dan sarjana hukum islam. selain itu, lanjut dia, pemerintah tidak akan sedangkan formasi yang disediakan kementerian membuka formasi umum yang bersifat fungsional hukum dan ham meliputi jabatan, mulai dari ataupun administratif, namun hanya membuka formasi penjaga lembaga pemasyarakatan lapas) hingga analis khusus yang sangat diperlukan seperti petugas imigrasi keimigrasian. untuk daerah perbatasan, penjaga lapas dan hakim kuota untuk penjaga lapas mencapai empat belas karena jumlah kebutuhan yang diperlukan masih jauh ribu, dengan kualifikasi lulusan sta sederajat yang dari angka cukup. menguasai komputer. jabatan sipir menjadi prioritas depan, pemerintah juga hanya akan membuka karena peningkatan beban kerja kedua instansi formasi khusus yang sangat diperlukan seperti peneliti tersebut, dan banyaknya pns yang memasuki pensiun," untuk lipi, merekayasa teknologi untuk bppt, serta ujar menteri aman dosen untuk berbagai universitas negeri yang masih sebelumnya, masing masing instansi telah kekurangan tenaga pendidikan, ujar menteri aman. mengajukan analisis jabatan tanjab) dan analisis beban menteri para menyampaikan, pemerintah kerja abk) serta peta jabatan kepada kementerian daerah juga masih belum mencabut moratorium pendayagunaan aparatur negara dan reformasi cons, kecuali untuk provinsi kalimantan utara dan birokrasi para) melalui aplikasi e formasi. provinsi papua barat karena kedua provinsi tersebut sini, terlihat kebutuhan masing masing instansi. masih baru sehingga masih memerlukan asn untuk data melalui aplikasi e formasi dan kebutuhan memenuhi organisasi kerjanya. disinkronkan," ujar kepala bidang perencanaan selain harus memenuhi berbagai kriteria, sdm aparatur kementerian para syamsul rizal. pengadaan cons tahun ini diprioritaskan untuk e formasi adalah aplikasi yang berfungsi untuk pegawai yang mendukung program nawa cita. menyusun kebutuhan cons setiap tahunnya. aplikasi jenis jabatan yang mendukung nawacita dan ini sudah diterapkan kementerian para sejak rencana pembangunan jangka menengah nasional sistem ini merupakan salah satu program percepatan adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis reformasi birokrasi. dengan prioritas bidang pendidikan, kesehatan, aplikasi ini digunakan untuk mengetahui gambaran penanggulangan kemiskinan, pembangunan struktur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang infrastruktur, pembangunan poros maritim. ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah selain itu, juga pembangunan ketahanan energi, kekurangan kelebihan pegawai instansi pemerintah pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum, baik lingkungan kementerian, lembaga negara, dan program dukungan reformasi birokrasi serta pemerintah pusat maupun daerah. formasi khusus untuk kementerian lembaga yang tidak hanya untuk penerimaan cons, e formasi mempunyai lembaga pendidikan kedinasan, putra putri juga dapat digunakan untuk karir pns. untuk lulusan terbaik dengan pujian cum laude, penyandang penerimaan pns saat ini, dibuka untuk mengisi jabatan cacat disabilitas, serta putra putri berprestasi inti setiap instansi. contohnya kalau kementerian internasional. ristek dan itu jabatan intinya dosen. kalau lipi itu sesuai peraturan menteri para peneliti, jelasnya. lanjutnya dikatakan, untuk jabatan tentang kriteria penetapan kebutuhan pns dan pengadministrasi masih dilakukan moratorium. pelaksanaan seleksi cons tahun penetapan kebutuhan pegawai untuk setiap instansi pemerintah minus growth harus memperhatikan beberapa hal. kriteria itu antara pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan lain arah rencana strategis pembangunan, mandat publik yang prima serta profesional. untuk mencapai organisasi, jumlah pns yang memasuki batas usia target tersebut, pemerintah fokus meningkatkan kualitas pensiun, jumlah pns yang ada, rasio belanja pegawai dan kualifikasi aparatur sipil negara dengan menerapkan dalam apbd, karakteristik potensi daerah. serta strategi yang sesuai kebutuhan dan kemampuan negara. daerah otonomi baru. edisi jadwal pendaftaran online cons mahkamah agung agustus s.d agustus (ditutup pukul wib). kementerian hukum dan ham set won bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan aim dokter spesialis, dokter umum sarjana agustus s.d agustus (ditutup pukul wib), bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan diploma iii d in dan sta sederajat tin agustus s.d agustus (ditutup pukul wib), waspada penipuan baca info resmi hanya situs resmi pemerintah !!! situs kementerian para ri: cc. situs kementerian hukum dan ham situs mahkamah agung ri: pendaftaran online hanya melalui situs bkn: teh @kempanrb @kemenpar kementerian para sedangkan prioritas jabatan dalam pengadaan instansi pemerintah pusat juga diwajibkan cons, untuk instansi pusat adalah jabatan fungsional mengalokasikan dari putra putri papua dan papua dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti barat, yakni mereka yang menamatkan pendidikan sd, (core business) dari instansi dan mendukung nawacita smp, dan smu wilayah papua dan papua barat, atau serta rencana pembangunan jangka menengah berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak) asli nasional rpm). papua," ujarnya. untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk namun, apabila kebutuhan jabatan tersebut tidak guru, dokter, perawat, serta jabatan jabatan yang terpenuhi dari ketiga kriteria atas, dapat dipenuhi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ujar dari pelamar lain yang mendaftar pada jabatan deputi sdm aparatur kementerian pendayagunaan yang bersesuaian dan memenuhi nilai ambang batas aparatur negara dan reformasi birokrasi setiawan berdasarkan peringkat. wangsaatmadja. dalam lampiran peraturan menteri ini juga khusus untuk instansi pusat, lanjut setiawan, disebutkan bahwa penetapan kebutuhan jabatan (dialokasikan formasi untuk putra putri lulusan untuk atlet berprestasi nasional internasional terbaik (cumlaude dengan pujian) dari perguruan yang memenuhi persyaratan peraturan perundang tinggi paling kurang persen dari total alokasi undangan lingkungan kementerian yang formasi yang ditetapkan. namun perguruan tinggi membidangi urusan pemerintahan bidang pemuda harus terakreditasi unggul dan program studi dan olahraga. terakreditasi unggul pada saat lulus dan dibuktikan dalam pelaksanaan seleksi cons dilakukan dengan keterangan lulus cumlaude pujian pada ijazah berdasarkan prinsip prinsip kompetitif, adil, obyektif, atau transkrip nilai. transparan, bersih dari kkn, dan tidak dipungut biaya. pemerintah juga mengalokasikan formasi pelamar tidak dibebani biaya apapun dalam proses untuk penyandang disabilitas dengan kriteria yang seleksi cons, mulai dari pengumuman, pelajaran, ditetapkan oleh masing masing instansi sesuai penyaringan, pemberkatan, dan pengangkatan menjadi dengan kebutuhan jabatan. pns. (rr ags humas menpan) edisi laporan utama menerima seperti pendaftaran sebelumnya, calon wib mencapai orang. bila digabungkan pelamar hanya dapat mendaftar pada satu dengan jumlah pelamar pada gelombang pertama yakni instansi dan memilih satu jabatan. namun pelamar, maka pelamar cons tahun ini bagi pelamar yang sudah mendaftar pada mencapai orang. penerimaan putaran pertama kementerian hukum pelamar tersebut memperebutkan formasi, dan ham dan mahkamah agung) diperbolehkan yakni seleksi gelombang pertama sebanyak mendaftar kembali dengan menggunakan account formasi dan gelombang kedua formasi. kalau ssrn yang telah dibuat sebelumnya. diambil rata rata, maka satu jabatan diperebutkan oleh menteri menambahkan, apabila terdapat pelamar. pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah seleksi cons tahun ini dilaksanakan dalam dua dinyatakan lulus final diminta untuk tidak mendaftar gelombang. pada gelombang pertama hanya dua lagi pada penerimaan putaran kedua. instansi, yakni kementerian hukum dan ham dan jumlah pelamar cons gelombang yang mahkamah agung, sedangkan gelombang kedua terdiri melalui web ssrn bkn saat penutupan pendaftaran dari kementerian lembaga dan pemerintah provinsi pada tanggal sept hingga pukul kalimantan utara. daftar instansi pemerintah yang membuka lowongan consedisi mamg perekonomian kementerian bumn kementerian kuku kementerian pertahanan kejaksaan agung lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi) bawah tenaga nuklir nasional batan) arsip nasional republik indonesia anri) bawahwah narkotika nasional bnn) badan nasional penanggulangan terorisme bnpt) bawah sar nasional badan pemeriksa keuangan bpk) bawahwah pengawas obat dan makanan bawahkalimantan utara 55an " edisi pai peningkatan kapasitas sdn lea, singkatan kualitas many solo aas ice akan. tee mei om mat nii cafe ta nasa maga ap: wae mal , kue ptn ang rabi ketangan aer naga ski yaa naa kan ig) ufo ann maa talk laporan utama meninjau, menteri para berbincang dengan peserta seleksi kompetensi dasar skd) cons apn hak dit png teri pr) kau, yah kena pilang p . oo. seleksi cons jaring berlapis ketatnya persaingan dalam perebutan setiap instansi pemerintah juga harus memiliki kursi calon pegawai negeri sipil cons) hitung hitungan kebutuhan cons dalam tahun mendorong peserta tes mencari jurus depan. dalam mengajukan usulan, tidak bisa diantar sakti untuk bisa lolos. namun, sejak awal lengkung kementerian para, tetapi harus pemerintah sudah memasang jaring untuk mencegah dilakukan secara online, yakni melalui e formasi terjadinya permainan permainan kotor yang namun belum tentu usulan yang dilakukan secara menghalalkan segala cara. hasilnya, berbagai bentuk online itu pasti disetujui. kecurangan, mulai dari peserta yang membawa ada pertimbangan pertimbangan lain yang harus jimat hingga penggunaan joki pun terbongkar, dan diperhitungkan, seperti belanja pegawai dibanding berakibat gagalnya peserta meraih kursi cons. apbd, khususnya bagi pemerintah daerah. yang jaring pengaman itu sebenarnya sudah dimulai merah ini, belanja pegawainya sudah atas lima saat pengajuan usulan tambahan formasi cons puluh persen, sehingga tidak akan diberi formasi oleh masing masing instansi yang harus melakukan tambahan, ujar deputi sdm aparatur kementerian analisa jabatan (anja) dan analisa beban kerja abk). para setiawan wangsaatmadja seraya edisi yg. ing kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi saban nilai ambang batas skd seleksi tol "cons tahun sebagaimana nan bar dimaksud dalam yaitu: permenpanrb nomor aa: tahun @kempanrb @kemenpar kementerian para . menambahkan bahwa pertimbangan lain, tentunya b. kemampuan keuangan negara. liu it, pln haa man ana dalam pengajuan usulan cons, setiap instansi mb: juga harus mencantumkan secara jelas jabatan apa tt yang dibutuhkan, dan pendidikan apa yang akan at. dicari. setelah klip antara kedua pihak, barulah ijin sam prinsip diberikan, kemudian diumumkan mengenai adanya lowongan cons," ibu setiawanberdasarkan pengalaman, kelompok soal yang ini, lagi lagi pemerintah menetapkan nilai ambang paling banyak membuat peserta gugur adalah twk, batas minimal (passing grade). dari tiga kelompok yang minimal harus kalau ingin lanjut tahapan soal yang diujikan, yakni tes karakteristik pribadi selanjutnya. berbeda halnya bagi peserta yang tkp), tes intelegensi umum tiu) dan tes wawasan sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan percaya kebangsaan twk). untuk masing masing kelompok diri. dalam skd dengan sistem cat ini sangat soal, peserta skd wajib mencapai nilai masing masing transparan, sehingga tidak seorang pun bisa berbuat dan bawah itu, peserta akan gugur, curang. saya akan mengawal seluruh pelaksanaan meskipun secara akumulasi nilainya tinggi, tetapi ada skd ini, dan tidak akan mentolerir terjadinya salah satu ynag bawah ambang batas. kecurangan dalam bentuk apapun," tegas menteri skd yang menggunakan sistem computer para aman abdur. assisted test cat) ini tampaknya menjadi momok aman juga menuturkan, ketua mahkamah agung paling menakutkan bagi pelamar cons. betapa mengucapkan terimakasih karena seleksi ini sangat tidak, dalam skd sistem cat dengan bobot ini, transparan obyektif dan bebas dari calo. bahkan, seorang peserta dapat langsung mengetahui hasilnya ketua mengaku, dirinya tidak bisa membantu secara real time. anaknya yang juga mengikuti skd. siapapun tidak edisi laporan utama bisa mengintervensi hasil skd ini. anak gubernur dilakukan dengan baik. transparan, adil, obyektif, tidak sekalipun, kalau mau jadi cons harus ikut dan lulus dipungut biaya, serta tidak diskriminatif. tes, ujarnya. siapapun yang memenuhi kualifikasi dapat namun passing grade itu tidak berlaku bagi melamar. yang lulus seleksi akan diterima menjadi peserta seleksi dari formasi khusus, yakni sarjana cons. tidak ada lagi yang namanya titip meniti," cumlaude, putra putri papua dan papua barat, serta ujarnya. kaum disabilitas, yang akan dilakukan perangkingan. dikatakan, pendaftaran dilakukan secara online setelah skd dengan cat ini, peserta yang dan terintegrasi melalui panselnas, dan satu orang dinyatakan lolos masih harus mengikuti seleksi pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan. kompetensi bidang skb) yang memiliki bobot pelamar yang melakukan pendaftaran dua instansi namun tidak semua yang lolos passing grade bisa atau dua jabatan secara otomatis akan ditolak mengikuti skb. hanya tiga terbaik dari setiap jabatan oleh sistem. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi yang berhak mengikuti skb, lanjut setiawan. administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi setidaknya ada tiga jenis tes dalam skb. yakni dasar skd) dengan sistem computer assisted test substansi yang sesuai jabatan yang dilamar, yang cat). dilakukan dengan cat, kemudian psikosis, dan menteri menegaskan, seleksi ini bersifat wawancara. transparan dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. setelah selesai ujian, perserta akan reformasi birokrasi langsung mengetahui nilainya. jadi jangan percaya jauh jauh hari sebelum dibukanya pendaftaran, kalau ada pihak pihak yang menawarkan jasa bisa menteri para aman abdur mengumumkan meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah rencana pembukaan lowongan cons hal uang. jangan mau menjadi korban perkalian, ujarnya. ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan menteri aman menjamin, dalam seleksi cons transparansi dalam menjaring calon calon aparatur tahun ini tidak bisa melalui titipan atau faktor sipil negara asn) sesuai dengan kompetensi, kedekatan dengan seorang pejabat. bahkan anak kualifikasi dan nantinya diharapkan memiliki kinerja saya ataupun anak gubernur sekalipun tidak bisa seperti yang dibutuhkan oleh negara. langsung jadi pns. semua harus ikut dan lulus test," menteri aman abdur menegaskan, rekrutmen katanya saat memberikan kuliah umum sekolah cons merupakan langkah awal dalam reformasi tinggi ilmu agama islam stain) tan abdurrahman birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tanjung pinang kepulauan riau. yang baik. oleh karena itu, rekrutmen cons harus dalam seleksi kompetensi dasar skd) dilakukan wan sense (cat) penenang objektif mamasa transparan bebas lontaran sii lili ha bea meat men edisiaman abdur, sistem computer assisted test cat), lanjut peserta skd cons harus melewati passing grade sman, tidak memungkinkan seseorang termasuk tersebut, ujar kepala biro hukum, komunikasi pejabat sekalipun untuk melakukan intervensi. dan informasi publik kementerian para herman dikatakannya saat ini proses seleksi cons sudah suratan menggunakan teknologi komputer, bukan lagi dengan namun, tidak semua yang lolos passing grade kertas. hal tersebut menutup kemungkinan adanya bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang skb). curang seleksi cons. selain itu soal yang untuk satu jabatan, hanya ada tiga peserta yang diberikan kepada masing masing peserta seleksi lolos passing grade, yakni yang memiliki rangking tiga kompetensi dasar skd) berbeda satu, sehingga tidak besar. jadi kalau ada sepuluh orang yang lolos passing memungkinkan untuk saling menyontek. grade pada satu jabatan, maka tujuh orang lainnya dalam seleksi cons, mulai pendaftaran sampai terpaksa tidak dapat ikut seleksi tahap berikutnya. penetapan kelulusan bersifat obyektif, transparan, seorang peserta yang mendapat nilai tinggi tidak diskriminatif, serta tidak dipungut biaya. karena sekalipun, belum tentu lolos kalau ada salah satu dari apabila ada anak pejabat atau orang dekat ketiga kelompok soal yang nilainya bawah ambang pemerintahan yang ingin menjadi pns harus batas. sebaliknya, meski secara keseluruhan nilainya mengikuti seleksi dan lulus tes. dengan sistem cat hanya kalau memenuhi ambang batas tiga kemampuan seseorang dapat dilihat. kalau memenuhi kelompok soal, dia tetap lolos passing grade. imbang batas. peserta dapat melanjutkan tahapan karena itu, herman mengimbau agar peserta selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang atau seleksi lebih cermat dalam mengerjakan soal tes skb," ibunya. dengan sistem computer assisted test cat). setidaknya ada tiga kelompok yang dinilai dalam jangan sampai hanya mengejar jumlah nilai dari skb yakni substansi, psikosis dan wawancara. dua salah satu atau sebagian kelompok soal, tetapi pada kelompok pertama memiliki bobot masing masing kelompok soal lain skornya bawah passing grade," persen, sedangkan wawancara hanya persen. jelasnya. ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya passing grade ini tidak berlaku untuk peserta kecurangan dalam proses wawancara, seperti seleksi pada jalur khusus, yakni cumlaude, putra #dikhawatirkan banyak orang. wawancara bobotnya putri papua papua barat non calon hakim, serta sangat kecil, tegas aman. bagi peserta dari kelompok disabilitas. untuk ketiga menteri mengatakan, pihaknya akan terus kelompok itu akan menggunakan rangking, ibu pengawal pelaksanaan seleksi cons herman. karenanya, selalu berusaha hadir lokasi tes selain itu, menurut permen para untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan ini, untuk formasi jabatan dokter spesialis, penerbang, (lengan benar dan lancar tanpa ada gangguan. instruktur penerbang, rescue, anak buah kapal, pengamat gunung api, dan penjaga mercu suar, passing grade termasuk formasi untuk provinsi papua, provinsi melalui peraturan menteri pendayagunaan papua barat, dan kabupaten kota wilayah papua aparatur negara dan reformasi birokrasi para) dan papua barat, hasil seleksi kompetensi dasar nomor pemerintah menetapkan nilai didasarkan pada pemeringkatan rangking. ambang batas (passing grade) seleksi kompetisi dasar skd) cons passing grade tahun ini untuk transparan tes karakteristik pribadi tkp), untuk intelegensi seleksi kompetensi dasar skd) bagi calon umum tiu) dan untuk tes wawasan kebangsaan pegawai negeri sipil cons) dengan sistem computer tw). assisted test cat) tidak saja transparan, tetapi juga untuk bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya, obyektif akuntabel, bersih, dan kompetitif. peserta edisi laporan utama mere la! ek: is: fee sii beats kanal eni tenan biru pd, pai lan mason" pap adaa maa ea soe wah nani tanah uin oot yaa tak map pig ghe bes tpa imi pp. jak bee yang mengikuti tes berbasis komputer ini pun tetap tidak ada kesempatan kong kali kong. selain itu juga merasa nyaman, sekalipun tidak berhasil lolos passing memberikan motivasi bagi peserta lainnya," ujarnya. grade. meski tidak lolos, mempunyai kesan sendiri ramadhani seorang sarjana teknologi info saat mengikuti tes cons tahun ini. farhan matikan, menilai sistem cat ini transparan dan obyek menilai, sistem cat ini merupakan inovasi dan tif karena langsung menampilkan hasil. transparan perkembangan positif dalam seleksi cons tanah banget, yang lolos lolos, yang enggak nggak," air. ujar pria yang biasa dipanggil doni ini. baiturrahman jamil juga mengapresiasi mengaku lulus skd untuk jabatan analis sistem cat ini. meski menyandang gelar sarjana keimigrasian pertama kemenkumham. meski komunikasi, namun memilih untuk mendaftar baru pertama kali ini mengikuti tes cons, namun kemenkumham dengan ijazah sma karena menurutnya skd dengan sistem cat ini sangat formasinya lebih banyak. itu strategi saya, tapi transparan, dan dipastikan bisa menghindari ternyata yang daftar juga lebih banyak," ujarnya. kecurangan. mengapresiasi sistem cat ini karena mudah menurutnya, soal yang paling susah adalah tes digunakan, dan untuk menjawab tinggal klik. juga wawasan kebangsaan twk), karena soalnya seputar baru pertama kali mengikuti tes dengan sistem cat. sejarah dan peraturan peraturan, seperti tap mars namun jamil mengakui sulit memahami soal cerita berubahnya kapan, republik indonesia serikat, yang cukup panjang, sedangkan waktunya sedikit. dan sebagainya. itu yang paling susah dipelajari," sehingga tidak lulus dalam tes tahun ini. baca ibunya. sekali nggak dapet, baca lagi, baca lagi. kehabisan lain halnya dengan farhan kamal, yang juga waktu, akhirnya saya tidak lulus," ujarnya. melamar untuk formasi analis keimigrasian pertama seperti halnya doni dan farhan, jamil juga kemenkumham. tahun ini merupakan kali kedua mengapresiasi sistem cat. selain mudah digunakan, mengikuti tes cons. tahun farhan ikut seleksi sistem ini akan meminimalisir kecurangan dan kementerian keuangan yang juga sudah pakai cat. sogokan. jadi tes cons pada tahun ini dinilai lebih "cat bisa meminimalisir nepotisme, karena sangat obyektif dan transparan. transparan, hasilnya bisa dilihat saat itu juga. jadi edisi jangan curang digeledah dan langkah selanjutnya diserahkan tengah ketatnya persaingan seleksi cons, ada pihak yang berwajib. saja peserta yang mencari jalan pintas dan berbuat niat baik pemerintah untuk melaksanakan untuk curang agar lulus tes. untuk mengantisipasi terjadinya seleksi cons semestinya dibarengi dengan mewujudkan kecurangan, pihak panitia tak mau kalah. jaring kesiapan peserta seleksi dalam mengikuti tes. pelayanan pengaman telah disiapkan berlapis antara lain dengan bukan dengan berbuat curang, yang dipastikan publik yang memperketat pengawasan, sejak sebelum sampai saat bakal ketahuan. tidak ada tempat untuk berbuat baik harus pelaksanaan tes dengan sistem cat. curang dalam seleksi cons ini, ujar menteri dilakukan seperti yang dilakukan saat seleksi kompetensi para. dasar skd) dengan sistem computer assisted test masa cat) kantor regional bkn yogyakarta, sebelum kepercayaan publik birokrasi. masuk ruang cat, setiap peserta harus melalui ketua ombudsman amzulian rifai tidak pemeriksaan ketat beberapa kali, mengatakan sistem seleksi cons yang dilakukan mungkin pertama tama peserta dikumpulkan untuk lima tahun terakhir sudah menunjukkan memperbaiki mendapatkan arahan. kedisiplinan dalam berpakaian perbaikan. sudah mulai muncul kepercayaan pelayanan juga diperhatikan. peserta harus memakai sepatu masyarakat terhadap rekrutmen cons, publik tanpa fantovel, bukan sepatu ket. sampai sampai ada ujarnya dalam pertemuan dengan menteri memperbaiki peserta yang meminjam bertukar sepatu dengan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi petugas, karena dia memakai sepatu ket. birokrasi para) aman abdur jakarta. setelah itu dilakukan verifikasi ktp dan kartu amzulian rifai yang didampingi anggota ujian untuk mencocokkan foto dan wajah peserta ori alvin lie merupakan tamu menteri para yang hadir. jika sesuai, peserta melanjutkan tahap pertama yang diterima command center, sejak pemberian pin untuk mengerjakan cat. kemudian, launching beberapa waktu silam. peserta diperiksa badannya satu persatu. kunjungan ini dilakukan untuk mempererat pada saat pengarahan, peserta sudah diingatkan kerjasama antara kedua belah pihak khususnya untuk tidak membawa barang apapun selain ktp dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kartu ujian. jam tangan, usb, handphone, kunci tanah air. terima kasih atas respon positif kendaraan, gelang bahkan cincin harus dilepas dan bekerjasama untuk lapor," ujar menteri aman. dimasukkan dalam tas. jika saat pemeriksaan ada dalam kesempatan itu, menteri aman yang membawa barang barang selain ktp dan kartu didampingi oleh sekretaris kementerian para ujian, akan disuruh melepas dan memasukkannya dwi wahyu romaji, deputi kelembagaan dan dalam tas. tatalaksana rini widyantini, deputi sdm dekat ruangan tes, peserta wajib menitipkan aparatur setiawan wangsaatmadja dan sejumlah tas masing masing kemudian berkumpul kembali. pejabat eselon dan kementerian para. sebelum memasuki ruangan tes, peserta diperiksa menteri mengatakan, dengan menggunakan lagi. jika ada yang membawa barang lain selain ktp sistem computer assisted test cat), dan kartu ujian akan dianggap gagal dan tidak boleh pelaksanaan seleksi cons kini semakin objektif, mengikuti cat. transparan dan bebas dari kkn. saya yakin semarang, petugas berhasil menggagalkan sudah tidak ada celah lagi untuk melakukan keju praktik curang peserta tes cons sets tangan maupun adanya praktek perkalian," tegas hotel, semarang. seorang wanita ketahuan aman. menyembunyikan ponsel dan memakai headset ketua ombudsman menambahkan, untuk balik pakaiannya. mewujudkan pelayanan publik yang baik, harus peserta tersebut tidak boleh mengikuti skd. dilakukan perbaikan birokrasi. tidak mungkin salah satu petugas pemeriksa dari kanker bkn memperbaiki pelayanan publik tanpa memperbaiki yogyakarta menceritakan, pada penerimaan birokrasi," katanya. cons juga ada yang tertangkap melakukan pemerintah mempunyai tantangan besar kecurangan. untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. modus yang dilakukan sama seperti yang disamping memperbaiki kualitas sdm, rekrutmen dilakukan oleh peserta semarang. namun pada cons yang berjalan dengan baik juga akan saat itu, ketahuan setelah petugas mencurigai gerak mengubah stigma negatif masyarakat. (r byu geriknya saat mengerjakan tes. sehingga usai tes, humasmenpanrb) edisi laporan utama menteri para: ii. dena, tak skor tan ang pun bisa bantu bana sii lolos ain tes cons menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) aman abdur menyempatkan diri meninjau pelaksanaan seleksi kompetensi dasar skd) lingkungan kementerian hukum dan ham kantor regional bkn denpasar bali. pada kesempatan itu, menteri aman melihat proses tes dari awal hingga akhir. sebelum masuk ruang monitoring, menteri aman berbincang sejenak dengan beberapa peserta. menteri sempat melihat kartu ujian dari peserta dan melihat garis tangannya. coba sini lihat tangannya," ujarnya seakan melihat peserta tersebut akan lulus atau tidak. menteri aman seolah memecah ketegangan para peserta yang akan ikut tes. kemudian, menteri aman bergeser tempat tunggu. sana menteri berbincang dengan orang tua peserta yang sedang menunggu anaknya mengikuti tes. tempat tersebut, terdapat layar monitor untuk melihat hasil tes dari peserta yang telah selesai tes. setelah itu, menteri aman yang didampingi sekjen kementerian hukum dan ham bambang rantai ariyanto menuju ruang monitoring untuk melihat suasana skd anak wajah ceria, made wartinitampak bergegas keluar dari ruangan ujian setelah mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar skd) untuk instansi pedagang badan pemeriksa keuangan bpk)di hari kedua bertempat kanker bkn pada kamis mengetahui nilainya paling tinggi yakni made kartini pun tembus nilai mengungkapkan rasa bangganya. jujur saya sangat senang. asal udah memenuhi passing grade aja udah seneng, tertinggi skd apalagi nilai skd tertinggi bali, saya merasasangat bangga dan bersyukur," ungkapnya. bpk bali ditanya kepala bpk perwakilan provinsi bali drs. yulindra tri kusumo nugroho terkait ketertarikannya melamar cons bpk, perempuan single anak seorang pedagang ini mengaku selain karena bermanfaat untuk pengembangan kariernya depan dan sesuai dengan pendidikan terakhirnya yakni sarjana akuntansi, juga merasa tertantang dengan pekerjaan sebagai pns lingkungan bpk. edisi sekarang tahannya sangat ketat. dengan sistem sekarang ini, kita bisa memperoleh pegawai asn pilihan, dengan sistem seleksi terbuka sekarang ini tidak ada yang bisa membantu meloloskan. mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan yang dimiliki, aman abdur, menteri para dengan menggunakan computer assisted test cat). kembali, memang kamu berani?" lanjutnya. wanita saat itu, sedang berlangsung cat sesi pihak panitia tersebut berujar bahwa sebagai putri seorang tentara mengatakan bahwa sesi peserta yang lulus passing harus berani. grade hanya 30x. menteri aman tak lupa memberikan semangat kanker bkn melaksanakan skd sesi dalam kepada para peserta yang lain untuk terus belajar sehari dan diikuti oleh peserta per harinya. menghadapi tes cat. latihan dan belajar terus," ujarnya. ruang monitoring tersebut, menteri aman juga dapat sebanyak dari pelamar cons melihat hasil tes dari para peserta. hasil ini sama kementerian hukum dan ham dinyatakan lulus seleksi dengan apa yang disajikan tempat tunggu. disitu administrasi dan berhak mengikuti skd. peserta terdiri tertera nama peserta, nilai tiap materi tes dan juga dari lulusan s1, orang lulusan d3, dan nilai keseluruhan. sekarang tahannya sangat ketat. terbanyak dari lulusan sma sederajat sebanyak dengan sistem sekarang ini, kita bisa memperoleh pelaksanaan skd kualifikasi pendidikan dokter pegawai asn pilihan," tegas aman. spesialis, dokter umum dan sarjana mulai berlangsung lanjutnya dikatakan, dengan sistem seleksi senin, sampai dengan sistem terbuka sekarang ini tidak ada yang bisa membantu cat titik. lokasi pelaksanaan skd formasi meloloskan. mereka hanya bisa mengandalkan kemenkumham berlangsung serentak titik lokasi kemampuan yang dimiliki, ujarnya. yang tersebar seluruh wilayah indonesia. menteri aman juga berkesempatan melihat penyelenggaraan tes serentak dilakukan kantor proses verifikasi berkas dan pengukuran tinggi pusat bkn jakarta, seluruh kantor regional bkn, badan untuk pelamar dari sma diri kementerian unit pelaksana teknis upt) bkn, dan secara mandiri hukum dan ham taman budaya art center bekerjasama dengan pemerintah daerah beberapa titik denpasar. sana, menteri juga mencoba mengukur lokasi tes. tinggi badannya. sekjen kementerian hukum dan untuk memfasilitasi pelaksanaan seleksi kompetensi ham membantu mengukur tinggi badan menteri dasar skd) rekrutmen calon pegawai negeri sipil aman." wah saya lolos nih," tandanya. bkn sudah menyiapkan tim pelaksana cat para peserta juga diajak berdialog. kamu daftar bkn yang sudah dipersiapkan sejak awal pendaftaran sebagai apa?" tandanya kepada seorang wanita yang online dilakukan. pelaksanaan skd dengan cat bkn tengah mengikuti proses verifikasi berkas untuk juga melibatkan instansi yang dilamar, dalam hal ini menjadi penjaga lapas. kemudian menteri bertanya bekerjasama dengan kemenkumham. soal persiapan, made kartini mengatakan seleksi penerimaan cons dengan sistem cat sudah mempersiapkan sejak sebulan sebelum menurutnya sangat bagus, karena transparan dan skd dimulai. menghadapi skd, saya sudah nilainya dapat langsung diketahui peserta setelah mempersiapkan diri sejak bulan lalu. tak hanya belajar selesai mengerjakan ujian sehingga dapat meminimalisir dari buku yang saya beli terkait soal soal cons, tetapi kecurangan dan hasilnya pun murni hasil kerja keras juga dari materi yang saya peroleh secara online." peserta. meski demikian, menambahkan memang tidak perempuan asal buleleng ini juga mengaku tidak semua materi dalam buku maupun materi online mendaftar formasi cons instansi lain selain badan tersebut muncul dalam skd. pemeriksa keuangan. made kartini berhasil meraih sementara itu,saat ditanya kepala bagian nilai yang merupakan nilai tertinggi untuk formasi tata usaha kanker bkn istiyarno s.ip terkait umum bpk, dengan masing masing perolehan nilai pelaksanaan skd dengan sistem computer assisted tes wawasan kebangsaan tes intelegensi umum test cat), made kartini mengaku terkesan. dan tes karakteristik kepribadian irn) edisi liputan khusus hr: naa ula esia mel p." lp tan pria lgi aan sal lie bak kant ha. na: jae ten mpt weaker 301p, kan make bat ran ai: bri sifat fri ta. ain meat si! gi on. y in ntuk melakukan revolusi mental, asn harus mengubah budaya kerja. untuk itu diperlukan sedikitnya sepuluh perubahan. demikian ditegaskan menteri para aman abdur saat membuka rembuk nasional gerakan indonesia melayani, solo. menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi ciri budaya kerja yang baik lingkungan organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. pertama, kepekaan terhadap orang lain, yakni kepekaan terhadap para pengguna layanan, pemangku kepentingan, bawahan, atasan, pegawai lainnya, serta lingkungannya," ujarnya. ciri kedua, selalu tertarik untuk berinovasi. dalam hal ini diperlukan keterbukaan organisasi untuk memberikan kesempatan bagi pegawai dalam menyampaikan ide, gagasan baru, atau inovasi. keterbukaan ini akan mendorong berkembangnya praktik organisasi belajar, yang dipenuhi dengan pegawai pegawai yang inovatif, kreatif, dan cerdas yang menjadi aset paling berharga bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ciri ketiga, adanya keberanian untuk mengambil risiko. hal ini dilihat dari keberanian para pemimpin dalam mengambil risiko untuk keputusan keputusan strategis yang harus cepat diambil. risiko ini seringkali harus diambil demi kepentingan yang lebih bermanfaat masa mendatang. keempat, memperlakukan pegawai sebagai aset paling berharga bagi organisasi. menurut menteri, pegawai menjadi unsur penting bagi organisasi. karena itu, setiap pegawai termotivasi untuk memberikan kontribusi positif bagi organisasi, dan sebaliknya organisasi menjadi sumber inspirasi bagi pegawai untuk terus memberikan yang terbaik bagi organisasi. edisi workshop peningkatan kapasitas sdm aparat aa. dalam rang peningkatan kualitas pelayan: solo, agustus gak an, bong milih bap :'. laga gb jen tut ana ek kelima, adanya keterbukaan komunikasi bagi pegawai. yang bersantai santai, datang hanya untuk mengisi daftar dalam hal ini. pegawai harus memiliki akses yang luas untuk hadir, kemudian dalam waktu kerja yang bersangkutan tidak berkomunikasi dengan siapa saja yang dianggap memiliki melakukan apa apa, dan pulang tepat waktu. tidak boleh kompetensi dengan tujuan penyelesaian tugas tugas yang lagi ada pegawai yang mengobrol pada jam kerja dalam diberikan kepadanya. lorong lorong ruangan kerja. semua harus menunjukkan ciri keenam, yakni keharmonisan, keberatan hubungan kinerja, proaktif mencari tugas, tidak boleh menunggu antar pegawai dan kekompakan tim. dalam mendukung perintah. jika ditemukan permasalahan, cepat melakukan peningkatan kinerja pemerintah, diperlukan situasi dalam langkah langkah perbaikan. peningkatan kinerja ini berlaku organisasi yang penuh dengan keharmonisan, keberatan untuk seluruh pegawai, baik staf pelaksana maupun pejabat," hubungan, saling menjaga, kekompakan tim, dan kompetisi tegasnya. yang sehat. ketiga, harus diterapkan sistem reward and punishment. untuk menciptakan budaya kerja dengan ciri ciri menteri menghimbau agar seluruh instansi pemerintah atas, lanjut menteri, perlu dilakukan sejumlah perubahan. menerapkan sistem pemberian penghargaan bagi mereka pertama, kita harus mengubah cara kita melayani masyarakat yang berkinerja dan hukuman bagi mereka yang tidak mulai dari sisi perilaku para petugas, pegawai dan pejabat. berkinerja atau melakukan penyimpangan penyimpangan kita harus memiliki perilaku standar, mulai dari keharusan yang merugikan negara. setiap pejabat, lanjut aman, harus untuk selalu menunjukkan keramahan, ketulusan, diberikan target target capaian, dan jika tidak mencapai tersenyum, kepekaan, kedisiplinan, fokus, selalu mendengar, target target tersebut, maka pejabat tersebut harus siap menghormati, dan lainnya," ujarnya. untuk digantikan oleh mereka yang dipandang lebih mampu. kedua, kita harus lebih berkinerja. dalam hal ini, setiap berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. pegawai harus memiliki tugas yang jelas, sehingga setiap penghargaan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi pegawai dapat memberikan kontribusi kinerja pada unit juga dalam bentuk lainnya, seperti kesempatan untuk kerjanya dan pada masyarakat. tidak boleh ada lagi pegawai promosi yang lebih besar, kesempatan untuk meningkatkan edisi dinamika daya saing naik aya aing talk, wal november bank dunia merilis perdagangan lintas negara. indeks kemudahan berusaha (berbisnis) kawasan asia pasifik, indonesia menempati atau ease doing business edb). peringkat dalam kemudahan berbisnis. indonesia hasilnya, dari negara yang disurvei, berada satu peringkat bawah vietnam, dan satu posisi indonesia melompat tingkat dari peringkat peringkat atas china. untuk peringkat pertama pada peringkat pada dengan ditempati oleh singapura yang menempati peringkat posisi indonesia berada atas china dan dunia untuk kemudahan bisnis. sedangkan india afrika selatan filipina dan peringkat terbawah untuk kawasan asia pasifik adalah brazil timor leste. bank dunia membuat peringkat ini berdasarkan bank dunia juga menyebut indonesia berhasil beberapa indikator pencapaian sektor publik menjadi negara dengan kemajuan paling pesat dalam (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi usaha dan melakukan reformasi selama tahun terakhir asia investasi negaranya masing masing. dalam laporan pasifik. indonesia dinilai telah mengalami kemajuan yang bertajuk doing business reforming yang signifikan dalam menciptakan iklim kemudahan create jobs, yang diterbitkan oleh bank dunia. berbisnis. adapun, skor kemudahan berbisnis indonesia indonesia juga dinilai sebagai negara yang paling tahun ini mencapai atau naik dari pada cepat mengadopsi dan melakukan perbaikan tahun lalu. indikator reformasi bisnis versi bank dunia selama akhir september, world economic forum wef) tahun terakhir. juga menaikkan peringkat daya saing indonesia kepala perwakilan bank dunia indonesia, melalui global competitiveness index rodrigo chaves, mengatakan indonesia terus peringkat daya saing indonesia mendapatkan posisi mempercepat laju reformasinya dalam beberapa ke dari negara atau naik tingkat dari tahun terakhir dan upaya ini membuahkan hasil. peringkat sebelumnya. kenaikan peringkat daya saing kami memuji tekad pemerintah indonesia untuk indonesia panggung internasional itu merupakan memperbaiki iklim usaha negara mereka," ujarnya. buah kerja keras pemerintahan kabinet kerja bank dunia menyebut lebih dari separuh proses bawah presiden joko widodo dan wakil presiden reformasi dilakukan oeh pemerintah indonesia selama jusuf kalla yang fokus membangun infrastruktur empat tahun terakhir. adapun, dalam dua tahun berbagai daerah sekaligus berupaya menciptakan terakhir, indonesia berhasil melakukan reformasi, kemudahan berinvestasi. yang merupakan jumlah reformasi terbanyak dalam terkait dengan kenaikan edb, menteri satu tahun bagi indonesia. koordinator bidang perekonomian darmin nasution reformasi yang telah dilakukan jakarta dan mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, indonesia surabaya antara lain menurunkan biaya memulai menjadi negara yang cukup mudah untuk mengurus usaha turun dari menjadi pendapatan usaha. prestasi ini tak lepas dari kerja keras semua per kapita. biaya mendapatkan sambungan listrik pihak," ujarnya. juga menjadi lebih murah dengan mengurangi biaya menurut bank dunia, indonesia telah sambungan dan sertifikasi kabel internal. biaya memperbaiki indikator dalam kemudahan berbisnis. untuk mendapatkan sambungan listrik kini dari indikator itu adalah efisiensi memulai bisnis, akses pendapatan per kapita, turun dari jakarta, pasokan listrik, efisiensi pendaftaran properti, dengan proses permintaan untuk sambungan baru akses untuk kredit, perlindungan terhadap investor yang lebih singkat, listrik juga didapatkan dengan minoritas, efisiensi pembayaran pajak, dan efisiensi lebih mudah. edisi inovasi ancaman hukuman berat akan kai diberikan, jika ada antara bapak ibu sekalian yang tertangkap tangan tan melakukan penyimpangan! ket nai pap mpp snp ann haa pala kompetensi diri, kesempatan untuk harus bersih dari sampah, sehingga pelayanan yang dilaksanakan oleh unit memperoleh tantangan tugas yang tidak menimbulkan potensi banjir. kerjanya. lebih berat, dan lainnya. jalan jalan tidak boleh berlubang dan ketujuh, harus ada sinergi antara keempat, harus terus bebas dari macet yang parah. sistem seluruh instansi pemerintah dalam menyempurnakan sistem pelayanan transportasi publik harus nyaman dan mewujudkan target target kembang yang terkait dengan masyarakat. aman. rumah sakit harus benar benar nan. untuk mewujudkan bangsa dan satuan satuan kerja yang memperoleh memberikan pelayanan yang baik negara yang maju, harus melibatkan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. sekolah sekolah seluruh instansi pemerintah secara langsung kepada masyarakat harus juga harus memberikan pendidikan sinergis. seluruh instansi harus bekerja secara terus menerus memperbaiki yang berkualitas pada anak didik, dan sama dengan baik sesuai dengan tugas sistem pelayanan agar lebih cepat. sebagainya. dan fungsinya. satu langkah yang lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, keenam, seluruh jajaran pimpinan dilakukan instansi pemerintah tertentu dan memiliki kepastian hukum. tidak harus aktif memimpin perubahan. para akan memperkuat langkah yang akan boleh ada pungutan liar setiap pimpinan skpd pemerintah daerah dilakukan oleh instansi pemerintah unit pelayanan. ancaman hukuman adalah para menteri kecil yang yang lain. berat akan diberikan, jika ada diantara menjadi jajaran pemerintahan daerah. untuk membangun pemerintahan bapak ibu sekalian yang tertangkap yang menjalankan sebagian tugas dan yang bersinergi, memang semua tangan melakukan penyimpangan," fungsi pimpinan daerah. jajaran pimpinan harus menyingkirkan ibunya. karena itu, seluruh jajaran sikap ego sektoral, menghormati kelima, harus terus menerus pimpinan ini harus turut aktif peran instansi pemerintah lain, dan memperbaiki kualitas pelayanan melakukan perubahan untuk mengedepankan kepentingan publik. yang diberikan oleh pemerintah. memajukan masing masing daerah. kedelapan, mendorong penegakan jenis pelayanan ini antara lain adalah seluruh pimpinan skpd tidak boleh hukum. pemerintah daerah harus pelayanan kebersihan, pelayanan terlena dengan fasilitas kantor yang bekerja sama dengan aparat penegak transportasi, pelayanan pendidikan, diberikan kepadanya, tetapi harus hukum untuk menjalankan hukum pelayanan kesehatan, pelayanan bekerja keras mewujudkan target secara tegas, terutama dalam menjaga sosial, pelayanan ketenagakerjaan, target yang diberikan kepadanya, ketertiban dan keamanan masing pertamanan, dan lainnya. memimpin seluruh stafnya untuk masing daerah. penegakan hukum. jika ingin lebih maju dan bekerja dalam tim, aktif mendengarkan dimulai dari penegakan aturan sejahtera, maka pemerintah harus keluhan keluhan masyarakatnya, lalu lintas, penertiban penggunaan mampu menjaga kebersihan kota, dan secara terus menerus mencari lahan lahan publik untuk kepentingan memisahkan antara sampah organik terobosan dan inovasi inovasi untuk pribadi, perparkiran, tata kota, dan dan non organik. sungai sungai memperbaiki kinerja dan kualitas lainnya. edisi tian po. rusa nana evolusi mental terapi spstalisak rakan indonesia melawan ix, keji lara sa! nip tes tegas: hoa ain apa tj: tu sea irr mana drag nan mereka meli aan dna sen sel porn mah waka age mla see tan ima hpn aan (tah les mea pen dit tn! atm. kesempatan, mendorong partisipasi tidak boleh lagi ada hubungan ini sangat bermanfaat aktif masyarakat. pemerintah juga sebagai forum untuk mengetahui harus mendorong partisipasi aktif pegawai yang mengobrol anna jadi kelingi partisipasi akti pada jam kerja dalam apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk ikut memajukan lorong lorong ruangan masyarakat dan dunia usaha, atau daerah masing masing. bentuk sebaliknya mengomunikasikan bentuk partisipasi dapat dilakukan kerja. semua arus apa yang ingin dicapai pemerintah melalui antara lain: pembukaan menu akan biner aga ole sar gar memperoleh dukungan dari akses pengaduan yang harus secara proaktif mencari tugas, masyarakat dan dunia usah. langsung ditindaklanjuti oleh skpd tidak boleh menunggu rembuk nasional ini diikuti terkait: memberikan ruang ruang perintah jika ditemukan hampir peserta dari berbagai inovasi atau kreativitas kepada publik, permasalahan, cepat instansi pemerintah, baik pusat membuka kursus kursus keterampilan melakukan langkah maupun daerah. dalam acara ini gratis untuk mendorong wirausaha langkah perbaikan bertindak sebagai pembicara antara masyarakat, dan lainnya. lain kepala bpsdm kemendagri, kesepuluh, menjalin hubungan peningkatan kinerja ini staf ahli budaya kerja kementerian yang erat dengan para tokoh berlaku untuk seluruh para, dosen fisil ugm, masyarakat, tokoh agama, dan pelaku pegawai, baik staf kepala unit pelayanan terpadu ekonomi. pemerintah juga harus secara pelaksana maupun penanggulangan kemiskinan terus menerus melakukan komunikasi, pejabat, kabupaten sragen dan dari lsm konsultasi dan menjaga hubungan yang aman abdur, menteri para karsa institut sulawesi tengah. erat dengan para tokoh masyarakat, (ags humas menpan) tokoh amarna, serta pelaku ekonomi. edisi inovasi aan fokus program gerakan png indonesia melayani indonesia melawan gerakan indonesia melayani dilatarbelakangi permasalahan pelayanan publik tanah air yang utk belum memuaskan masyarakat, sehingga pemerintah perlu meningkatkan dan memperbaikinya. dengan adanya gerakan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah yang . ati memiliki tugas utama melakukan pelayanan umum. gerakan ini @' an esa dilakukan untuk memperbaiki eki li: ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. 2x: ya! menteri para aman abdur mengungkapkan, pihaknya telah mene takkan fokus program yang menjadi fokus dalam gerakan indonesia melayu ani, yakni peningkatan kapasitas sdm sertifikasi profesi, meningkatnya sdm al, serta peningkatan kesejahteraan asn, peningkatan penegakan disiplin, asn yang menduduki jabatan sesuai berbasis kinerja. penyempurnaan standar pelayanan standar kompetensi, dan meningkat fokus program peningkatan pen e gov, penyempurnaan sistem manajer nya kompetensi asn dalam pelayanan tegakan disiplin, yang dicirikan dengan men kinerja, peningkatan perilaku publik. menurunnya pelanggaran disiplin oleh pelayanan, deregulasi, debirokratisasi, untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, baik sipil, tni peningkatan penyediaan sarana dan sdm asn, kementerian para maupun aparat penegak hukum. prasarana unit pelayanan publik, pen berupaya mewujudkan profesional ketiga, penyempurnaan stan angkatan penegakan hukum dan aturan isme asn, melalui sembilan program. dar pelayanan e gov, dengan sasa bidang pelayanan publik, serta penetapan standar kompetensi ran program meningkatnya jumlah sistem penghargaan dan sanksi serta jabatan, pola karier dan pengemban kementerian, lembaga dan semua keteladanan pimpinan. gan karier, sertifikasi kompetensi yang menerapkan standar pelayanan deputi sdm aparatur kementerian jabatan: capacity building asn: sesuai ketentuan undang undang para setiawan wangsaatmadja diklat berbasis 'gap' kompetensi: tentang pelayanan publik. mengatakan, dalam rencana peningkat mutasi dan rotasi sesuai kompetensi: sasaran program lainnya adalah menit tan kapasitas sdm asn, yang ditandai pengukuran kinerja individu dan di giatnya sistem pelayanan yang inovatif dengan meningkatnya asn yang ber siklin: penguatan jabatan fungsi (e government), serta meningkatnya edisi menteri para mendapat mandat sebagai komedi melayani, sebagai r.m s a revolusi mental yang me kena liput gerakan kementerian, lembaga dan pemda yang area negara pelayanan publik yang berseri terintegrasi dengan sistem informasi ikat profesi lingkungan polri. pelayanan publik sipp) nasional. dan gerakan indo fokus program keenam adalah deputi pelayanan publik diah kesia bersatu. deregulasi, yang ditandai dengan natalis mengungkapkan, penyemu meningkatnya harmonisasi peraturan puraan standar pelayanan bertujuan perundang undangan, dan meningkat untuk memberikan kepastian, menit nya indeks kualitas kebijakan. dalam ikatan kualitas dan kinerja pelayanan pantas direplikasi oleh instansi atau harmonisasi peraturan perundang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. daerah lain. mereka yang dinilai baik undangan, dilakukan dua hal, yakni komponen standar pelayanan ter tersebut diikutsertakan dalam united pemetaan, revisi, dan harmonisasi diri atas service delivery dan manufact nation public service award unesa), terhadap peraturan perundangan turing. terkait service delivery meliputi sebuah kompetisi internasional paling undangan yang tumpang tindih. persyaratan, sistem, mekanisme dan bergengsi," ibunya. debirokratisasi merupakan fokus prosedur, jangka waktu pelayanan, keempat, penyempurnaan sistem program ketujuh, yang ditandai dengan biaya, produk pelayanan, serta peran manajemen kinerja. sasaran program meningkatnya kementerian, lembaga kanan pengaduan, saran dan masukan. ini adalah meningkatnya kementerian, dan pemda yang menyederhanakan adapun manufacturing mulai dari lembaga dan pemda yang akuntabel, proses pelayanan birokrasi, dan me dasar hukum, sarana dan prasarana, dan yang nilai reformasi birokrasinya singkatnya unit pelayanan publik yang dan atau fasilitas, kompetensi pelak baik. selain itu, juga meningkatnya menerapkan pembayaran nontunai. sana, pengawasan internal, jumlah penyelenggara negara yang monyet fokus program kedelapan adalah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan gunakan sistem manajemen kinerja. peningkatan penyediaan sarana dan keamanan dan keselamatan pelayanan, deputi reformasi birokrasi, akun prasarana unit pelayanan publik terma serta evaluasi kinerja pelaksana. fasilitas aparatur dan pengawasan suk untuk kelompok masyarakat rentan dalam program ini, sejumlah yusuf aceh mengatakan secara umum, dan berkebutuhan khusus. fokus kegiatan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang telah ber program kesembilan adalah peningkat kementerian para, antara lain kom predikat baik atas implementasi sakit tan penegakan hukum dan aturan petisi inovasi pelayanan publik yang untuk kementerian lembaga mena bidang pelayanan publik, yang ditandai digelar sejak tahun kompetisi ini pai sedangkan untuk tingkat dengan meningkatnya kepatuhan dan berawal dari kebijakan gerakan satu pemerintah provinsi, capaiannya telah penindakan terhadap pelaksanaan instansi satu inovasi, yang mewajibkan mencapai tentang pelayanan setiap instansi pemerintah membuat fokus program kelima adalah publik. minimal inovasi dalam setahun. peningkatan perilaku pelayanan. fokus penerapan sistem penghargaan tahun telah dihasilkan top program ini ditandai dengan menit dan sanksi serta keteladanan pimpinan tahun top dan tahun giatnya integritas penyelenggara merupakan fokus program kesepuluh. bertambah lagi top mereka negara, meningkatnya kualitas play hal ini dilakukan dengan menge merupakan bagian dari top yang anan publik. sasaran program lainnya bangka standar sistem penghargaan dihasilkan setiap tahun, yang dinilai adalah meningkatnya penyelenggara dan sanksi. (humas menpan) )biopic edisi inovasi mal pel publik mengejar top edb yeh snn ban jin ema lan kaa kia png ih) nat aji na, aaa bet no) pan ong snn hg, nina ann . akan hanya wacana. pembangunan mal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. pelayanan publik menjadi kenyataan. dengan terbentuknya mal pelayanan kehadiran mal khusus pelayanan publik publik, pengurusan izin tidak lagi dalam hitungan ini, kian memanjakan masyarakat yang hari, melainkan jam. bahkan, lanjutnya, presiden hendak mengurus perizinan, baik waktu, maupun berpesan agar izin investasi, izin ekspor tidak boleh biaya. menteri para aman abdur menegaskan, dipersulit. ini sudah jadi model dunia. saat ini mal pelayanan publik menjadi kata kunci untuk public service hall georgia dan azerbaijan paling meningkatkan ease doing business kode) atau baik dunia, tegasnya. demi mewujudkan cita cita kemudahan berusaha indonesia mata dunia. saat tersebut, kementerian para terus menggenjot pilot ini indonesia berada tingkat ke dunia dalam project mal pelayanan publik beberapa kota. hal kemudahan berusaha. target pemerintah, tahun depan peringkat ujarnya. jenis pelayanan jakarta pelayanan publik, kata aman, merupakan ujung jakarta akhirnya punya mal pelayanan publik. tombak reformasi birokrasi. karena itu hadirnya kamis. oktober, mal pelayanan publik dki jakarta mal pelayanan publik diharapkan meningkatkan resmi diluncurkan, jenis layanan langsung bisa edisi penandaan pemprov kepri, pemain. para, tengah ata lot project mal pelayanan publik batam tabah, surabaya, jakarta denpasar. . end pai lubuk pp . pp doa smeieelavyanan publik "kena pelayanan publik . provinsi jakarta lena kam pan mal snp sun ena mean sani mana la. mal diakses. menteri para aman abdur meresmikan dan bumi. tiga lantai tersebut. seluruh ruangan didukung oleh sarana dan ruang pelayanan mpp didesain dengan prasarana berkualitas dan sistem teknologi informasi modern, hangat, dinamis, dan alami sehingga bagi yang modern. sehingga menjanjikan kenyamanan masyarakat yang akan datang mengurus pelayanan warga yang hendak mengurus perizinan. sana bisa lebih nyaman. ruang pelayanan mpp mal pelayanan publik adalah terobosan yang terbagi tiga lantai, lantai terdiri atas lobby dan dilakukan oleh pemerintah guna memberikan reception, area tunggu, counter pelayanan, atm, kemudahan, kenyamanan, serta layanan pasti untuk layanan difabel, layanan ekspres, self service seluruh masyarakat yang akan mengurus perizinan counter dan loket pengambilan. dari seluruh aspek bidang kependudukan dan catatan lantai terdiri dari counter pelayanan, ruang sipil, usaha, keimigrasian, kepolisian, pajak dan prioritas, ruang konsultasi, self service counter, ruang retribusi, izin agraria dan tata ruang, utilitas listrik menyusui, area bermain anak, pojok testimoni, dan pln, bpjs, serta berbagai pelayanan publik lainnya bank dki, serta lantai terdiri dari ruang pelayanan dalam satu tempat. untuk memastikan pelayanan unit unit dari kementerian, lembaga negara, bumn, yang diberikan bebas pungli, seluruh biaya yang edisi inovasibermacam dalam sambutannya, menteri aman mengatakan bahwa mal pelayanan publik merupakan solusi atas pelayanan malpelayanan publik inovasi mal pelayanan publik berkonsep modern ini dki jakarta merupakan jawaban dalam mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga. dengan adanya mal pelayanan publik ini, maka seluruh jenis pelayanan publik baik dari tingkat layanan lantai pusat maupun daerah terintegrasi secara online." jelas izin pembangunan dan tata ruang menteri aman. izin aktivitas usaha pada pengoperasian perdananya mal pelayanan fast track service publik dki jakarta langsung memberikan jenis pick counter layanan, antaranya layanan kependudukan dan catatan sipil, perpajakan, retribusi, serta perizinan layanan lantai perumahan dan pertanahan. ada juga pengurusan layanan pertanahan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan, pembuatan layanan ajb sick oleh kepolisian, perpanjangan paspor, hingga priority service pengurusan listrik oleh pln lantai tiga gedung consultation room tersebut. dengan tagline setia solusi, empati, tegas, layanan lantai inovasi, andal) mal pelayanan publik siap melayani ditjen pajak masyarakat dki jakarta dan juga memiliki layanan ditjen bea cukai call center serta antar jemput izin bermotor ditjen administrasi hukum umum wajib). polda metro jaya pada kesempatan ini, juga sekaligus dilakukan pln distribusi jakarta raya penandatanganan kesepakatan bersama mal pelayanan badan pajak dan retribusi provinsi dki jakarta publik oleh menteri para dengan gubernur dki dinas dukcapil provinsi dki jakarta jakarta djarot syaiful hid, menteri hukum dan kanwil bpn provinsi dki jakarta ham madonna lalu, menteri agraria dan tata ruang bank dki sofyan djalil, wakapolda metro jaya brigjen pol drs. jasa raharja bpjs kesehatan purwa haryanto, perwakilan menteri keuangan, bpjs ketenagakerjaan perwakilan bpjs kesehatan, perwakilan bpjs ketenagakerjaan, dirut bank dki kresna mediasi, dirut kota surabaya jasa raharja budi setyarso, serta perwakilan pln. kota surabaya menjadi kota pertama indonesia kedepan, diharapkan seluruh pelayanan publik yang meresmikan mal pelayanan publik. walikota yang diberikan oleh seluruh lembaga baik pemerintah surabaya tri rismaharini bersama menteri para daerah, pusat, bumi, bumn, hingga perusahaan aman abdur meresmikan mal pelayanan publik yang swasta termasuk urusan pernikahan juga membuka terletak jalan kunjungan, genteng, gedung biola. layanannya mal pelayanan publik. risma menuturkan, hadirnya sarana ini dengan terwujudnya mal pelayanan publik ini, merupakan sinergi antara pemkot surabaya dengan diharapkan peringkat kemudahan berbisnis indonesia instansi layanan publik lainnya. masyarakatlah yang ease doing business) yang kini tertinggal jauh diuntungkan karen cukup datang satu gedung bisa peringkat bisa naik peringkat besar dan mengurusi semua. contoh kalau mau kerja biasanya bersaing dengan negara negara maju lainnya. gurus surat kuning dan surat kelakuan baik, itu satu turut hadir dalam peresmian mal pelayanan publik tempat sudah bisa dua duanya," kata risma. dki jakarta sekretaris kementerian para dwi menjelaskan, semua perizinan yang berkaitan wahyu romaji, deputi pelayanan publik diah natalis, dengan pemkot surabaya, sudah dilakukan mal dirjen imigrasi ronny some, serta para pejabat pelayanan publik tersebut dan tidak ada tempat lingkungan pemprov dki jakarta. lainnya. perizinan yang berkaitan dengan pemkot edisi surabaya) gak ada dilakukan luar gedung ini, par semua gedung ini. makanya gak ada orang yang berseliweran gedung pemkot." terang risma. risma menjabarkan, total ada perizinan dari sek organisasi perangkat daerah opd) pemerintah kota surabaya yang dilakukan sana. selain itu esa pelayanan polrestabes meliputi sim, sick dan surat tai aa: tanda laporan kehilangan juga sudah ada mall lg: tersebut. tak hanya itu, pelayanan djp kanwil pts provinsi jatim mulai dari membuat npp hingga ade lee membayarkan pajak juga bisa dilakukan sana. aje ditambah lagi pelayanan dam, pelayanan kependudukan, seperti ktp, akta kelahiran, perijinan besa ad, ketenagakerjaan, perizinan perdagangan juga ada. sementara itu, men pan rb, aman abdur, meyakini mal pelayanan publik bisa mengurangi praktik korupsi. itu tak lain karena siapa pun yang akan menjawab persoalan tersebut," ujarnya. ingin mengurus perizinan hanya bertemu dengan walikota batam, muhammad rudi menyatakan front desanya, seperti counter, tanpa harus bertemu mengemban tanggungjawab untuk membangun mal dengan pejabatnya pelayanan publik. dikatakan, rencananya mal pelayanan publik akan menggunakan gedung sumatera promotion batam centre yang berlokasi batam centre. pembangunan mal pelayanan publik semakin mendekati kenyataan. hal itu terlihat dari denpasar siap penandatanganan kesepakatan kerja sama antara deputi bidang pelayanan publik kementerian gubernur kepri nurdin basin, walikota batam pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi muhammad rudi dan kepala batam hartanto para) diah natalis meninjau gedung pelayanan publik reksodipoetro kapolda kepri, batam, rabu, akhir secara dharma, kota denpasar bali. kunjungan ini oktober. penandatanganan ini disaksikan menteri salah satu persiapan mewujudkan mal pelayanan publik para aman abdur yang didampingi deputi kota denpasar, ujar diah. pelayanan publik diah natalis, serta kapolda kepri diah natalis menjelaskan mal pelayanan publik tidak brigjen pol brigjen sam budigusdian. hanya menyajikan pelayanan pemerintah kota, tetapi menteri aman mengatakan, penandatanganan juga pelayanan dari instansi vertikal seperti kepolisian, itu menjadi momentum berharga guna memacu pertanahan, pajak, imigrasi maupun pelayanan lainnya. semangat pembangunan mal pelayanan publik indonesia mengadopsi pelayanan menyeluruh ini dari batam. momentum ini tidak boleh dilewatkan. azerbaijan yang lebih dulu menerapkan pelayanan seperti ini langkah awal yang harus kita teruskan. ini dan telah mendapatkan penghargaan dari pbb, yakni bermimpi itu tidak sulit, dan kita harus benar benar united nation public service award unesa). mewujudkannya," ujarnya. dengan adanya gedung secara dharma, pemkot penandatanganan ini juga menjawab denpasar telah mampu memberikan pelayanan tidak keragu raguan sebagian kalangan yang semula hanya untuk pelayanan pemerintah kota denpasar juga berpikir bahwa pembentukan mal pelayanan publik diluar pemerintah kota denpasar seperti bpjs. hanya wacana. namun dalam waktu singkat, batam sekda kota denpasar aan rai iswara menyambut dapat mewujudkan apa yang diimpikan oleh banyak baik rencana kementerian para yang menunjuk 'pihak selama ini. kota denpasar sabagai pilot pojok mal pelayanan kehadiran mal pelayanan publik batam ini publik. hal ini sesuai dengan komitmen walikota dalam juga dinilai sangat strategis, mengingat daerah ini mempermudah pelayanan pada masyarakat. untuk merupakan kawasan pertumbuhan ekonomi dan mendukung rencana tersebut, rai iswara akan terus berbatasan langsung dengan singapura. kalau menyiapkan diri memenuhi berbagai persyaratan dalam selama ini banyak pengusaha yang mengeluhkan ribet mewujudkan mal pelayanan publik. (ags dit (twi mengurus perijinan, maka mal pelayanan publik ini humas menpan) ( caa edisi masak sena pang atu? bea el, ane aka dag pata pel tee alat tea mena aia hei lan kt, iii thr bhi (amors "in kaa vin lia en, . pot samba. ga" aan pan rrt salin ya. aneh sana himne dea ban apa gam mmm aan selama tahun tinggal perth australia meski demikian, bukan berarti kita menjadi warga dan menjalankan studi doktoral, sudah "kelas dua" dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. beberapa kali saya merasakan efisiensinya pengelola rumah sakit pun tidak akan meminta kita pelayanan publik negeri kangguru ini. untuk membayar biaya pelayanan kesehatan terlebih bidang kesehatan salah satunya. dahulu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. negeri ini, setiap warga diharuskan pengalaman itu saya rasakan ketika ketika anak memiliki asuransi kesehatan. namun saya mengalami sakit. suatu pagi, sekitar pukul sebagai international student, asuransi kesehatan dinihari, anak saya risky, demam dan sesak nafas yang saya miliki adalah overseas student health cover hebat. saya segera membawanya ugd prince osc), dimana mekanisme yang digunakan osc margaret hospital. rumah sakit pemerintah ini berjarak berbeda dengan mekanisme asuransi kesehatan warga sekitar dari tempat kami tinggal. pada umumnya. osc lebih menekankan sistem dokter memutuskan anak saya harus dirawat reimbursement, dimana kita membayar dahulu biaya beberapa hari. serangan samanya butuh perhatian rumah sakit, dan kemudian pihak perusahaan osc khusus. selama dirawat, pihak tidak pernah akan mentransfer reimbursement rekening bank kita. meminta kepada kami untuk membayar apa pun. anak edisi atau sejarah bersama guru guru tersebut ruang perawatan. lalu bagaimana dengan pembayaran biaya rs? ternyata kami tidak harus melunasi pembayaran terlebih dahulu bila anak kami boleh dipulangkan. pihak pengelola mengirimkan tagihan biaya perawatan yang harus kami bayar sebulan setelah anak kami keluar dari rs. saat kami membuka amplop tagihan, jumlahnya ter nyata cukup besar. kami tidak mungkin mendalangi dulu dengan keadaan keuangan kami saat itu. kami kemudian melakukan komunikasi dengan dan pihak osc via email agar pihak osc yang langsung membayar tagihan tersebut rs. hal ini dimungkinkan, mereka tidak kaku dengan prosedur. urusan pembayaran pun selesai. ing kemudahan pelayanan juga dirasakan bidang pen perpajakan. setiap pertengahan tahun, warga menyan pay wet bak pakan laporan pajak. warga diminta melaporkan jumlah naa bana bia pajak penghasilan yang telah dipotong. warga yang . memiliki penghasilan bawah threshold tertentu akan menerima kembali jumlah pajak yang telah dipotong rekening bank mereka setelah menyampaikan laporan fa: pajak tersebut. uniknya, tak pernah ada kantor pajak sebagaimana tai sha juga kantor pemerintah pada umumnya yang dipenuhi nata oleh warga yang mengantre pelayanan. hal ini karena ski mat jaa "ama banyaknya pelayanan pemerintah yang sudah 'dipindah kan rumah rumah warga. pemerintah memberikan kemudahan kepada setiap aan warganya untuk mengurus berbagai hal. sehingga warga tidak perlu bersusah payah mendatangi kantor pemerintah. cukup menggunakan smartphone atau snn pena komputer, semua urusan bisa dilayani. penerapan government yang cukup maju membuat ank pelayanan publik sini bersifat interaktif. pemerintah tak sebatas membangun website, namun lebih memberikan kemudahan akses pelayanan, baik melalui website saya bahkan merasa nyaman saat dirawat. setiap ataupun aplikasi smartphone. hari, dalam beberapa jam sekali, datang sekumpulan kemudahan diberikan berbagai area pelayanan perawat yang menjadi 'pelawak' untuk menghibur publik, mulai dari urusan catatan sipil, pendidikan, pasien anak anak. kepemilikan kendaraan bermotor, pajak, kesehatan, satu atau dua orang dari mereka menggunakan perizinan, dan lain sebagainya. kostum badut. mereka juga membagikan mainan kondisi ini sangat berbeda dibandingkan negeri kepada pasien anak anak. tidak hanya itu, urusan kita. kantor kecamatan atau pun disdukcapil selalu belajar juga tidak ketinggalan. meski dirawat, pasien ramai didatangi warga untuk mengurus surat surat anak anak tetap dapat mengikuti pembelajaran kependudukan. antrean masyarakat pun berjudul. sebagaimana ketika mereka berada kelas primary tingkat kelurahan sampai rt rw pun begitu. hal yang school sd). setiap hari ada guru yang ditugaskan sama juga terjadi kantor samgat negeri kita. padahal, oleh department education western australia disini, perubahan kepemilikan kendaraan dan pembayaran untuk membimbing anak anak ini belajar ruang pajak kendaraan bermotor cukup melalui layar sentuh perawatan, maka, adalah hal biasa melihat anak anak smartphones. ini mewarnai, bermain kartu, ataupun belajar science dengan penerapan government, tentunya edisi ranking edb negara asean singapura kemudahan berusaha (e0odb) indonesia hong kong taiwan indonesia mengalami peningkatan rangking yang sangat tajam dalam tahun terakhir. posisi daya saing kemudahan berusaha indonesia pada edb berada pada peringkat malaysia dari sebelumnya hanya berada pada peringkat pada edb thailand jepang brunei darussalam sii mongolia vietnam anus, indonesia naik peringkat pada tahun china india naik peringkat png pada tahun filipina peringkat kamboja tahun myanmar timor leste akses perkreditan juga berhasil ditingkatkan berpendapatan tinggi anggota oecd hanya lima dengan dibentuknya biro kredit baru. perdagangan prosedur. lintas negara difasilitasi dengan memperbaiki indonesia juga melakukan perbaikan signifikan sistem penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai dalam menyelesaikan kepailitan, dan hal ini serta pendapatan bukan pajak, sehingga waktu merupakan pencapaian yang terbaik. pada untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses, dan tingkat pemulihan hanya sen untuk setiap dolar. mengirimkan dokumen saat mengimpor turun dari kini melompat secara signifikan sampai sen. jam menjadi jam. hasil dari survei edb yang menyangkut dalam hal pendaftaran properti, dilakukan dengan indikator tersebut mencerminkan perilaku pelaku pengurangan pajak transfer, sehingga mengurangi pelaku usaha dalam menghadapi peraturan dan biaya keseluruhan dari menjadi dari regulasi yang ada. nilai properti. sementara hak pemegang saham selain itu, dapat dilihat sektor sektor apa saja minoritas diperkuat dengan adanya peningkatan yang perlu pembenahan agar bisa meningkatkan hak, peningkatan peran mereka dalam keputusan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha perusahaan besar, dan peningkatan transparansi sehingga berinvestasi indonesia depannya perusahaan. akan semakin mudah. survei bank dunia juga mencatat, bidang meningkatnya edb indonesia diharapkan memulai usaha, indonesia telah melakukan delapan menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu reformasi, paling banyak dalam tahun sejak merangsang usaha usaha baru untuk tumbuh dan saat ini, untuk memulai bisnis baru jakarta lebih berkembang indonesia. pada gilirannya, dibutuhkan waktu hari, jauh lebih singkat diharapkan mampu meningkatkan produk domestik dibandingkan yang mencapai hari. namun, bruto yang pada akhirnya mampu meningkatkan untuk mendaftarkan bisnis baru masih tetap tinggi, daya saing nasional. (ags rr humas menpan) yaitu prosedur. padahal negara ekonomi edisi jalan pp" esi la. self service tea pala ati ns deni manja th ig bang han, bai jae aa saasortoboan tune transaction mami nae kanan tai. bela pi, nu, tama the aan ale princess ti) margaret ann pi! hospital exeres meat sani tang sih te: www hala healthcare yaa ternyata hal itu terjadi berkat sinergi antara meme malah tag lintah dengan masyarakat. pemerintah menyediakan infrastruktur yang lengkap dan memadai, seperti jalan, pedestrian dan sarana transportasi umum (bis, kereta banyak penghematan yang bisa dilakukan. dari efisiensi api dan monorail). sisi lain masyarakat berpartisipasi waktu, kita tidak perlu datang kantor pemerintah, aktif menjaga ketertiban jalan, serta membiasakan meninggalkan hal penting lainnya untuk mengurus jalan kaki dan menggunakan transportasi umum. sebuah dokumen. ini artinya kita bisa menghemat biaya untuk memantau lalu lintas, setiap sudut kota transportasi, mengurangi jumlah kendaraan jalan, sydney sudah dipasang cctv. yang tidak kalah penting dan mengurangi jumlah asn yang harus memberikan adalah penegakan aturan. setiap pelanggaran lalu lintas pelayanan. pemerintah juga tidak perlu membangun ditindak tegas dengan membayar denda. penindakan gedung pelayanan untuk melayani warga. pemrosesan atas pelanggaran lalu lintas dilakukan secara elektronik secara online juga memberikan kepastian proses dan sehingga denda secara otomatis dialihkan kepada biaya pelayanan. pelanggar. hal menarik lain yang patut menjadi perhatian dan transportasi publik sydney yang nyaman dicontoh, yakni layanan transportasi dan pengelolaan mewujudkan pelayanan publik yang baik bukan lalu lintas kota ini sangat ramah penyandang hanya berkat pemerintah, melainkan juga karena disabilitas. stasiun kereta, pemberhentian bis, adanya partisipasi aktif masyarakat. contohnya dalam dalam kereta dan bis, disediakan fasilitas dan tempat layanan transportasi publik sydney. jalanan kota khusus bagi kaum difabel. jumlah bukan lagi ukuran, metropolitan berpenduduk juta dengan luas wilayah setiap warga negara mendapatkan pelayanan terbaik. ribu kilometer persegi ini lancar dan bebas macet. bagaimana kondisi transportasi publik jalan menjadi ruang publik yang aman untuk digunakan, indonesia, seperti jakarta, bandung, surabaya bukan hanya oleh pemilik kendaraan melainkan juga serta kota kota besar lainnya? saatnya kita berbenah pejalan kaki. bersama. pemerintah dan masyarakat harus bahu edisi aa", rr beta kaset dil lga ane man tali rea tau sen skm tas mia benar a3a bee eng tai tea nat membahu. pemerintah bukan superman yang economic community. bisa mengatasi semua persoalan tanpa dukungan brood milik semua penduduk brood dan masyarakat, demikian juga masyarakat tidak bergantung pada setiap orang masyarakat untuk mencapai mungkin mendapatkan pelayanan yang bagus tanpa hasil yang diinginkan. brood council dan masyarakat akan te pemerintahan yang baik dan bersih. memiliki peran penting dalam advokasi bagi pemerintah pemerintahan adalah proses timbal balik antara negara bagian dan federal untuk mencapai hasil strategis pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan yang menjadi tanggung jawab mereka, seperti transportasi, kesejahteraan bersama. kalau bukan sekarang, pendidikan, layanan kesehatan dan kepolisian. nan kapan lagi kita berbenah. saatnya kita berubah dan ada dua langkah untuk mengukur seberapa sukses meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik. pencapaian visi daerah. pertama pengukuran kinerja utama. brood yang serba simpel sasaran strategis yang digariskan selama masa tahun setelah seminggu lebih mengelaborasi kerangka harus dapat dicapai. untuk mengukur apakah strategi telah teoritik seputar kebijakan publik dan evaluasi tercapai, digunakan format pelaporan yang simpel, dengan pelayanan publik, para peserta pelatihan monitoring update triwulanan dan ringkasan tahunan. ppa pelayanan publik dari kementerian para laporan akan mengidentifikasi perubahan signifikan institute for public policy and governance university yang dibuat selama periode tersebut untuk memastikan technology sydney ppg uts), mendapat pencapaian sasaran strategis sebagaimana digariskan. kesempatan mengunjungi the brood local selain itu. setiap akhir tahun brood council yang terdiri government, salah satu pemerintahan daerah dari pemerintah daerah dan perwakilan terpilih harus negara bagian new south wales. menyampaikan laporan akhir tahun kepada masyarakat, kantornya simpel, ruang tamu serta ruang rapat yang menguraikan pencapaian yang tercatat selama periode paripurna tempat berdiskusi dan berdebat antara tersebut. walikota, manajer birokrasi, para politisi dan warga langkah kedua, pengukuran kepuasan masyarakat masyarakat juga sangat simpel. dokumen rencana terhadap kemajuan. survei kepuasan masyarakat dilakukan strategis untuk tahun depan malah lebih setiap dua tahun untuk mengukur apakah masyarakat simpel. hanya lembar serta memuat tema dan merasa puas atau tidak dengan pelaksanaan dan kemajuan sasaran strategis. isinya pun mudah dipahami. pembangunan. visi brood yang dikemas dengan tajuk hasil survei tersebut juga menjadi umpan balik bagi brood adalah komunitas yang terhubung penentuan prioritas program masa depan. survei akan dengan baik, berkelanjutan, dan aman yang menilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan merangkul dan merayakan kerajaannya . sedangkan publik yang diberikan oleh brood council serta visi pemerintah daerah adalah membuat brood membenarkan prioritas dan aspirasi utama masyarakat. |bersemangat, sejahtera dan bangga akan sejarah bentuk negara indonesia memang berbeda dengan dan warisannya. adapun misinya: menciptakan australia. indonesia merupakan negara kesatuan sedangkan gaya hidup"berkualitas bagi warganya dengan australia negara persemakmuran yang menganut sistem mempromosikan keharmonisan dan keunggulan federal. namun dalam perspektif penyelenggaraan dalam penyampaian layanan". pemerintahan sejatinya memiliki tujuan yang sama, yakni ada lima tema pembangunan yang mereka mewujudkan negara kesejahteraan. kalau australia bisa kembangkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mengelola pemerintahan dengan simpel tetapi efektif dan kebahagiaan masyarakat, yakni sense community, efisien, maka indonesia pun pasti bisa, bahkan bisa jauh lebih leadership through innovation, sustainable natural baik. caranya mudah, kata pak menpan mah pakai jurus environment, accessible service and facilities, vibrant studi tiru . mas punk hs humas menpan) edisi kesehatan lan mea. kaa ke: has ben unpar mean tag ani toe sen silk ii, jitu ia nai embung, mual, muntah, sakit pada kuman bernama heliobacter pylori. kuman ini kerongkongan, dan bagian ulu hati. masyarakat merupakan satu satunya kuman yang mampu hidup indonesia biasa mengenalinya sebagai gejala dalam lambung. adanya kuman ini bisa menyebabkan penyakit maag. padahal, gejala tersebut bisa berbagai masalah dalam lambung. tidak hanya juga penyakit asam lambung. saking 'akrabnya' dengan penyakit maag, kuman ini dapat menyebabkan tumor jenis penyakit ini, masyarakat kerap menganggapnya pada lambung, bahkan kanker lambung. gaya hidup sepele. cukup menenggak obat maag atau bahkan tidak sehat juga dapat menjadi pemicu sakit maag. didiamkan begitu saja. penyakit maag dapat dibedakan menjadi dua jenis, padahal, bila dibiarkan, kedua jenis penyakit itu bisa yakni maag akut dan maag kronis. hal yang menjadi berujung kematian. dokter pembawa acara kesehatan, pembeda antara kedua penyakit tersebut adalah kontestan puteri indonesia asal maluku, jean waktu terjadinya keluhan tersebut. patty, dan artis senior didi peter, dikabarkan meninggal sakit maag kronis merupakan sakit maag yang karena penyakit ini. telah dikeluhkan sejak jauh jauh hari, atau sudah diderita dalam jangka waktu yang lama. sedangkan maag karena stres maag akut adalah penyakit maag yang muncul secara penyakit ini sering dianggap sindrom 'anak tiba tiba. mahasiswa' dan dianggap sepele. padahal, penyakit maag dapat menyebabkan komplikasi seperti penyempitan gejala dan penyebab kerongkongan hingga sulit menelan, esofagus barrel, ada bermacam gejala sakit maag. kasus yang atau terpapar asam lambung pada kerongkongan, hingga ringan, sakit maag ditandai dengan perasaan mual, 'bocornya' asam lambung hingga usus halus. adanya sensasi terbakar pada bagian perut dan sering dokter menyebutkan, penyakit maag merupakan bersenjata. namun pada kasus yang lebih lanjut, salah satu penyakit yang sering dikeluhkan oleh banyak sakit maag juga dapat ditandai dengan rasa sakit pada pasien, sakit maag atau dysplasia merupakan penyakit ulu hati, buang air besar dengan feses berwarna hitam, yang menyerang saluran pencernaan yaitu lambung. hingga muntah darah. penyakit ini disebabkan oleh luka pada lambung, apabila seseorang mengalami sakit maag dan stres, efek samping obat anti nyeri, dan infeksi dari diiringi dengan gejala gejala tersebut, orang tersebut edisi harus menjalani pengobatan lebih lanjut. gejala gejala asam lambung tersebut bisa saja mengindikasikan adanya kanker berbeda dengan penyakit maag, penyakit asam gastroesopha lambung atau tumor pada lambung. lambung atau gastroestophageal reflux merupakan seal reflux penyakit maag juga dapat diderita oleh siapa kondisi naiknya asam lambung menuju kerongkongan. disease saja, mulai dari anak anak, remaja, hingga lansia. penderita penyakit ini akan merasakan pahit yang pola makan yang tidak teratur dan kebiasaan muncul kerongkongan dan menimbulkan nyeri mengonsumsi makanan tidak sehat, seperti fast food pada ulu hati atau sensasi terbakar dada. gejala ini #sebagus loan makanan pedas, bisa menjadi penyebab. sering dianggap sebagai serangan jantung. penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari penyakit ini muncul karena tidak berfungsinya sprinter stres, berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, katup yang ada ujung lambung. katup bernama closed mengurangi konsumsi makanan junk food dan lower esophageal sprinter les) ini berfungsi makanan pedas, serta mengonsumsi banyak air putih sebagai pintu otomatis saat makanan atau minuman stomach hangat. lewat dan tertutup guna mencegah asam lambung selain itu, ada beberapa makanan yang harus dan makanan yang dicerna naik kerongkongan. dihindari ketika seseorang menderita penyakit maag. longgarnya les akan menyebabkan kebocoran tai misalnya keripik, makanan asam seperti jeruk dan asam lambung dan menyebabkan gejala karena healthy lemon, makanan ber msg (penguat rasa), makanan asam pencernaan itu bersifat korosif sehingga pedas, coklat, keju, dan makanan makanan berlemak. memungkinkan dinding saluran pencernaan terkikis penderita maag dapat mengonsumsi susu, tapi harus dan meradang. sprinter susu low fat supaya tidak menimbulkan perasaan asam lambung sebenarnya tidak langsung showing belah. menyebabkan kematian, tapi bisa menyebabkan penyakit maag, sering dianggap penyakit sepele, komplikasi organ lain dan bisa berujung serangan padahal bila diabaikan, penyakit ini dapat berubah jantung, stroke, pendarahan, infeksi. penyakit asam menjadi penyakit yang lebih serius seperti kanker lambung juga diketahui dapat memicu kanker lambung kita harus waspada bila terkena penyakit ini esofagus bila tidak mendapatkan penanganan serius terutama bila disertai dengan gejala gejala seperti dan segera. muntah darah, feses berwarna hitam, dan penurunan ada beberapa cara menjaga diri agar tidak gerd berat badan. terkena penyakit ini, seperti menjaga berat badan, hindari obesitas, jaga pola makan, hindari makanan berlemak dan yang memicu asam gej ala maag lambung. beberapa makanan yang memicu asam lambung adalah alkohol, kafein, cokelat, buah jeruk, dan makanan berbau maag memuji tajam. selain itu, merokok juga dapat dan asam murai sering memicu kala sala lambung perut hrg bersendyyia asam lambung ghana adalah dua kembung kat cah tol yag aan urang" langsung menyebabkan kematian, tapi penyakit yang lo, bisa menyebabkan komplikasi organ lain akan dan bisa berujung serangan jantung, menyerang stroke, pendarahan, infeksi. contoh kasus, saluran ketika asam lambung naik paru paru pencernaan. sil sehingga orang merasa sesak napas keduanya atau asma. kondisi ini menyebabkan berbeda penyakit kronis yang dikenal dengan istilah namun gastroesophageal reflux disease gerd). sama sama nyeri tidaknaesu beberapa gejala umum yang biasanya uluanibadaoa kan muncul adalah rasa sakit atau nyeri dada dianggap mah ara kekuatan nya dan perut, terasa pahit bagian pangkal sepele, jika ips mana mulut atau menuju tenggorokan. tak ditangani muntah jika sudah mengalami tanda tanda ini, dengan benar nga, ran pahit yang berasal disarankan untuk segera memeriksakan diri bisa berujung tenggorokan dan menyebabkan dokter terdekat. kematian. edisi integritas ii utan, yan haji agus salim ika saja haji agus salim menerima tawaran beasiswa kuliah kedokteran belanda, tentu ceritanya akan berbeda. namun, lelaki yang lahir pada oktober dengan nama mashudul hag (pembela kebenaran) ini nyatanya memang menolak beasiswa senilai gulden. apa old telanjur kecewa dengan sikap pemerintah saat itu yang dianggapnya diskriminatif. sebelum kesempatan beasiswa itu datang, agus salim yang pahlawan kelahiran sangat berhasrat kuliah kedokteran belanda, memang pernah agam, sumatera barat. ini mengajukan permohonan kepada pemerintah. hasilnya, ditolak. memiliki banyak peran padahal salim yang merupakan anak keempat sultan mohammad salim, belajar era perjuangan. tak hanya alim, seorang jaksa sebua pengadilan negeri, belajar naa png sekolah sekolah belanda dengan baik. berkat kecerdasannya, mendirikan sekolah, juga heri dalam usia muda, dia telah menguasai sedikitnya tujuh bahasa pra dunia pergerakan asing, belanda, inggris, arab, turki, perancis, jepang, dan jerman. politik dengan menjadi tokoh pada dia lulus hbs here burger school) atau sekolah syarikat islam dan merupakan menengah atas tahun pada usia tahun dengan predikat salah satu pendiri jong lulusan terbaik tiga kota, yakni surabaya, semarang, dan jakarta. islamieten bond. kecerdasan salim itu pula yang pada akhirnya menarik perhatian kartini, anak bupati jepara, kartini lantas mengirimkan edisi surat tertanggal juli kepada ny. panitia persiapan kemerdekaan indonesia ppi) pada abendanon, istri pejabat yang menentukan akhir kekuasaan jepang. ketika indonesia merdeka, pemberian beasiswa pemerintah. intinya, kartini dia diangkat menjadi anggota dewan pertimbangan meminta beasiswa yang diterimanya dialihkan untuk agung. kepiawaiannya berdiplomasi membuat dia salim. . anak muda itu namanya salim, dia anak dipercaya sebagai menteri muda luar negeri dalam sumatera asal riau, yang dalam tahun ini, mengikuti kabinet sjahrir dan serta menjadi menteri luar ujian penghabisan sekolah menengah hbs, dan negeri dalam kabinet hatta. sesudah pengakuan keluar sebagai juara. juara pertama dari ketiga tiga kedaulatan agus salim ditunjuk sebagai penasehat hbs! anak muda itu ingin sekali pergi negeri menteri luar negeri. belanda untuk belajar menjadi dokter. sayang ada julukan khusus kalangan diplomatik pada sekali, keadaan keuangannya tidak memungkinkan." agus salim dikenal. mereka menjulukinya the grand demikian petikan surat kartini. old man, sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya tak dinyana, pemerintah menyetujuinya. namun bidang diplomasi. sebagai pribadi yang dikenal apa lajur, salim sudah patah arang. menilai berjiwa bebas. dia menang dikenal tak mau dikekang pemberian itu karena usul orang lain, bukan karena oleh batasan batasan, bahkan dia berani mendobrak penghargaan atas kecerdasan dan jerih payahnya. tradisi minang yang kuat. tegas sebagai politisi, tapi salim pun menolaknya. sederhana dalam sikap dan keseharian. menjadi tokoh pergerakan salim pernah masuk dunia pergerakan bermukim berbagai kota tanah air. berpindah pupus harapan menjadi dokter, salim memilih pindah rumah kontrakan ketika surabaya, berangkat bedah, arab saudi, untuk bekerja yogyakarta, dan jakarta. rumah sederhana itulah sebagai penerjemah konsulat belanda pada dia menjadi pendidik bagi anak anaknya, meletakkan sana, dia memperdalam ilmu agama islam fondasi keagamaan yang kuat juga sikap nasionalisme pada syech ahmad khatib, imam masjidil haram dan penolakan terhadap pendidikan kolonial. sikap yang juga pamannya. selain belajar agama, juga yang menjadi bentuk pembangkangannya terhadap mempelajari diplomasi. sepulang dari bedah, salim kekuasaan belanda. agus salim wafat pada mendirikan hollandsche inlandsche school his), dan november dalam usia tahun. kemudian masuk dunia pergerakan nasional. adalah syarikat islam yang menjadi persinggahan awal karier politik salim. selain menjadi tokoh si, agus salim juga bea: mom cai merupakan salah satu pendiri jong erna pra sen masa aini ara islamieten bond. membuat .i ptn a. gebrakan untuk meluluhkan ana, (rn doktrin keagamaan yang kala ta, dalam kongres jong islamieten sen sta bond ke yogyakarta pada sia te. agus salim dengan san p5: persetujuan pengurus tes naa. sn jong islamist bond ina an, baya menyatukan tempat yak duduk perempuan dan tanna agar dua laki laki. ini berbeda ketua pap lan sebelumnya yang dipisahkan rna tabir: perempuan per ts. belakang, laki laki depan. ea. ' . ajaran dan semangat islam mea bari memelopori emansipasi men dang dika perempuan," ujarnya. pan tag peran penting salim sii lainnya adalah menjadi anggota edisi59 capaian utama " #, reformasi birokrasi kai ntuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan kabinet kerja, dalam tiga tahun ini terus memacu pelaksanaan reformasi birokrasi. terdapat peningkatan cukup signifikan dalam pencapaian berbagai agenda reformasi birokrasi. antara lain terlihat dalam capaian rata rata indeks reformasi birokrasi. setiap tahunnya terus meningkat. untuk kementerian lembaga, tahun sebesar tahun meningkat menjadi untuk bea kumara pemerintah provinsi. tahun sebesar meningkat menjadi pada adapun menteri pendayagunaan untuk pemerintah kabupaten kota, tahun sebesar dan tahun meningkat aparatur negara dan menjadi reformasi birokrasi sia apaan angan menteri para) terkait instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik , setiap tahun persentasenya meningkat tajam. pada untuk kementerian lembaga hanya tahun berikutnya terjadi lonjakan menjadi dan tahun mencapai grafik kenaikan juga terjadi pemerintah provinsi. tahun baru meningkat menjadi pada serta pada untuk pemerintah kabupaten kota juga meningkat. tahun mencapai bergerak naik, dari pada dan pada peningkatan indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja tersebut tidak lepas dari program terobosan yang mensinergikan keterlibatan multistakeholder, antara lain integrasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja: pembangunan performance based budgeting: penyederhanaan pelaporan pemerintah daerah: serta pelibatan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi lingkungan pemerintahan daerah. untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, pemerintah telah membubarkan lembaga non struktural lns). pada ada lns yang dibubarkan, tahun sebanyak lns dibubarkan, tahun sebanyak lns, serta ini sebanyak lns dibubarkan. dari pembubaran dua puluh tiga lembaga tersebut, pemerintah menghemat anggaran sebesar miliar. sisi lain, guna mengantisipasi kemajuan teknologi informasi serta memangkas birokrasi, mengefisiensikan anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. kementerian lembaga pemda terus berbenah dan melakukan transformasi penerapan government. dalam mendukung pengembangan wilayah perbatasan, terpencil dan terluar, pada hingga pemerintah telah mengangkat cons dalam formasi khusus seperti ptt dokter. bidan desa, guru garis depan, tenaga harian lepas dan tenaga bantu. pada ini pemerintah juga membuka dua tahap penerimaan cons. tahap pertama, membuka formasi untuk kementerian hukum dan ham, serta mahkamah agung. sedangkan tahap kedua, pemerintah membuka formasi untuk kementerian lembaga serta provinsi kalimantan utara. dari total formasi tersebut, formasi ditunjukkan bagi lulusan terbaik, untuk penyandang disabilitas dan formasi untuk putra putri papua dan papua barat. yang menarik, proses seleksi cons ini menggunakan computer assisted test cat), baik dalam seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang, sehingga pelaksanaannya berlangsung bersih, transparan, dan bebas kkn. untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah melalui kementerian para menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik. dari tahun tahun jumlah peserta meningkat signifikan. pada sebanyak inovator, tahun sebanyak inovator, tahun mencapai inovator, pada meningkat menjadi inovator. gebrakan lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, adalah pembangunan mal pelayanan publik. melalui mal ini berbagai pelayanan publik diintegrasikan dalam satu gedung. pelayanan publik menjadi lebih cepat, lebih ringkas dan lebih terjangkau. edisi lam kementerian. pendayagunaan aparatur neg" dan reformasi birokrat ng sae mer png wajah ak sia ea. du. a3: tae ia, ip. ad. napi papan nama baru, motivasi baru hasil karya para aparatur sipil negara asn) dapat lahir dari sebuah simbol yang besar. dinamika lil ala bai ssi fip insta maa wine mt, seh cas gi saba pai oma tegak terra lan) ser .d try nahi. han dah tilu ana pun ag," an? maan menteri aman didampingi jajaran pejabat pt. aspen dan pejabat kementerian para memotong tumpeng saat soft launching command center kementerian para. perkembangan teknologi dan informasi telah unc ing memengaruhi dan memicu perubahan yang sangat revolusioner dalam tatanan kehidupan manusia. pun dalam tata kelola pemerintahan. penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan government adalah zona sebuah keniscayaan, ujar menteri para aman abdur saat meluncurkan government kementerian para jakarta, rabu, oktober. kom eti menteri para menegaskan, saat ini dunia memasuki era connectivity dan internet think, dimana batasan ruang diterjang dan waktu dipersingkat. menegaskan, kementerian para ana sebagai penggerak utama reformasi birokrasi memiliki tanggung jawab untuk bisa menjadi role model nasional penerapan government. launching government ini adalah momentum aktualisasi edisi pia bem sia mewujudkan sea lincah, efektif lag tag dan efisien, me aka perlukan genera pan e government nan tea rner f3: sistematis. ke kan fitur fitur nova tif. siap menjadi role model. tanggung jawab tersebut, ujar aman. delapan inovasi launching e government ini, menurut aman dalam kesempatan yang sama, sekretaris abdur, untuk menegaskan posisi kementerian para kementerian para dwi wahyu romaji menjelaskan, yang sudah move zona kompetitif. melalui terdapat tujuh inovasi kementerian para dan satu penerapan government dalam tata kelola pemeran inovasi dari komisi aparatur sipil negara kain) yang tahan, kementerian para memiliki modal dan launching. inovasi itu antaranya command center, kesiapan optimal sebagai role model government office, salam, karpet, data, performance, nasional, sekaligus dapat memberi inspirasi kepada dan drc, serta sejati. instansi pemerintah lainnya untuk mengakselerasi menjelaskan, command center merupakan pusat penerapan government. kendali dan monitoring data pendayagunaan aparatur asn tidak hanya dituntut untuk inovatif, namun negara dan reformasi birokrasi. selain berfungsi sebagai juga harus informatif. untuk menghadapi tantangan sistem pendukung bagi pengambilan keputusan ini, perubahan tidak bisa lagi menunggu dari luar tapi pimpinan, command center" juga berfungsi sebagai harus dimulai dari dalam," jelasnya. media analisis dan ekspor informasi. kementerian para sebagai penggerak utama command center ini dilengkapi berbagai aplikasi (prime mover) reformasi birokrasi, menyadari betul dan perangkat berbasis teknologi informasi serta pentingnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan dukungan data yang terus diperbarui dan terintegrasi, akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan era sehingga menjadikannya sebagai tempat strategis. digital. command center juga dilengkapi berbagai fitur hal ini, kata menteri, merupakan modal utama penting seperti data spasial, visualisasi data multi layer, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. untuk dan ruang rapat dengan dukungan big screen," ujarnya. mencapai tujuan tersebut, dari tahun tahun melalui command center, kementerian para kementerian para terus berbenah dan melakukan dapat menentukan kebijakan pengelolaan asn, berbagai inovasi yang dibalut dalam inisiatif bertajuk manajemen kinerja dan pengambilan keputusan lainnya. menuju pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel" termasuk untuk role model inovasi pelayanan publik bisa ditampilkan melalui command center. edisi59 larva !sp3 oto jeep desde jenis loiyaja agung page jun imnviniw sawah u ssd) uep jeda 'uer jedsueu3 3ue queue seed ue3uag yen u2p yeon edad tiga ipeluaw keju kawan isejyojig isu2sui urbunysui| 188uy veuiduid uejegel ise jajal uep jeda anteseden urun$ekepuad 8tepi ueisiduad resume8uad e83ilyas u39 pub luw ood use aej teseguag masjid uesduegwanjad (eus bus pas jaj buka isewjojul 'novelis siapjoyaypis nanas sepeda eine uep jeda) year uses!jde unse sung ymn lajudula yoga| isi judul jag waw jun baris8unj j21u2) pudwwoj ueyiseibaj ulp bla3as buka baj ia) uep gam sipeg2g imn vejajuswam (desis) 88u!| ueuidwlg verger isxajas isexijd queue ae| iseyijde uge '(wedes a) gyn jaja uesundunjaw e8nf exe8an jibis anjesedy siwon queue ise vijay sasis eee baginya lag iseaouj "baru ui! eabuiis meuoiseu vep suap ueyisex8jul sesuai iseisajulua) eye kedap iu! deis imn laju yep eda living yun epe jeda sun ueuesawad madsen buah eyes elias idea wua ao8 leagues 'suasana "yn) uenfeduad cadas a4b10901 uejexapuad injejau exn yyejip ver ipa abad susun "gmn velojuswoy ue3un y3ui| iuo nyata sisegisg ryejuawad wwajsis aujewndo uweluswu week 8squad je3ues sue (3ojouya) inyenujseajul yejepe (dmg) jagung alanoday jajsesig uep j2juri jeg under . uom) sense buuojluon kelas tyga pib33uy uep objek33x ubbuesmej gym uep nym 'luar todas ebe83uy uep uji3am ubelbjiusi vep busway cadas eliduly ureueduayag (now npo edesagag visual bue sunday uep d8. try nia eliduix seroja buah isewjoju| dosis hep ueyunnj ja. r9) lan iseyijdy "ue1e33ue3uad uep early ureueduajad pn. lungsi isesijde ueyednisw sue saya3png paser go legal mangan 3duel nad a iseyijde yejepe aujnluejas ise aou| ujung infus me. unusual srinduaw uesungulgan i8ej ypu memesan fan, ira e88ilyas ueydeisip yes arenas eug end ese sejalur "atau soal jed28 kepala) suns8uej leme3ad jep eyiweulp veyipefluaw jeg a, . (madsen) unusual isubinsy uep ue3unej jep mas nyi) mee3an urlname badan uuepeg jep sesuai onn leme3ad jep ueyiseidojul suatu 'elemen3aday mesin we3flag isevijde injak jun seoul leyenda eg ey3lepas uesnyejip 1deep isisodsip e8july jeans uenfngasiad miuoipyaja sun sejijisey ide3dualis jas ninja en3ip eyed3s ueynyej buka je33 uep lay up8seni saxe jun yeun8ip jeep und laun has use3nuad 'uejeansiad 'urlemesaday bodies a "eme3ad menyuap! ney tegas indung jag use aej jedepuaj tu! iseyide week 9e3urland areas 1s8unjyjnw menyuap! nex endang iu! isbaouj uep jadwal ledegjag uue saya usuepnway 'les baduy a sede yejepe any isehouj bulu jbaoiddo jeep apsis uep jay dlw isesjelsos #a jag luas is8unj purba mulus uso)navy niiwsw (mins eju uep uo1s3unj vejegel ue3ulun) uedejauad imn "would n)es injejaw uesnyejip jeep snt7 )088ue usul"ld ue3tenay yey uedejauad isemisiuiwipe ukupan) sasis ue8u9g 'uejege! sejak uedejauad egois3unj ue3ulung lokal uep yee ybuewy 'iub meja 'de3is uedejauad 'seul deleted disbud uli esay wef uep uep ryapuaday ueyedniow (hvs eyes eje) uep uenfmasiad 'use3egwajay usejeuad 'laun uesegnuad aej jas elemen3aday isewjojui ue8ulung uedejsuad ndija wedes a bubat lol nyata jeans jad ise waj uedejauad imn velajusuisy bue queue ae| ueyedandaw iseaouj inews inn beliau depressa) ssapjoyayois uesenday eye3ulu 391o veydelauatu e3nf nvd juara wiwynig tea, kat gov cegah korupsi jala tiga sasaran reformasi birokrasi, yakni kab apes birokrasi yang bersih dan mp? ya)," ujar kepala biro hukum, menko polhukam komunikasi dan informasi publik kementerian para, herman suratan, pemerintahan pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama kabupaten kota menunjukkan peningkatan. indeks reformasi birokrasi kabupaten kota tahun perlu inovasi sebesar sedangkan tahun capaiannya meningkat sebesar point menjadi reformasi birokrasi tidak seperti membalikan menteri koordinator politik hukum dan keamanan menko telapak tangan, perlu proses. ada kalanya timbul polhukam) wiranto mengapresiasi terobosan yang telah riak riak yang mengganggu proses, tapi jangan dilakukan oleh menteri para aman abdur beserta lupa juga ada berbagai keberhasilan yang harus jajaran. terobosan berupa government kementerian para diapresiasi. contoh penerapan government diharapkan dapat menjadi acuan dan harus ditularkan kepada dalam tata kelola pemerintahan kota surabaya seluruh kementerian dan lembaga serta pemda. dan kabupaten banyuwangi. mudah|mudahan apa yang telah dibuat oleh pak menteri bukan hanya membuat pelayanan publik makin beserta tim dapat ditularkan kepada kementerian dan lembaga efektif dan efisien, tetapi juga mencegah korupsi lainnya. karena terobosan ini sangat bagus dan bermanfaat, dan pungli. tahun kementerian para ujarnya saat menghadiri launching government kementerian mewajibkan semua daerah menerapkan e govern para. ment, ujar herman. menko mengingatkan menteri aman agar tidak pernah implementasi government atau sistem berhenti berinovasi dan berkreasi, karena dinamika selalu ada pemerintahan berbasis eletronik spe) ini, akan mengikuti perkembangan zaman. dalam menjalankan roda meme mendorong tata kelola pemerintahan semakin rintihan, aparatur negara memerlukan inovasi. terbuka dan transparan, serta mempermudah wiranto mengibaratkan kementerian para seperti masyarakat mengakses berbagai layanan publik karburator sebuah mobil yang dapat menghidupkan mesin untuk tanpa harus bertatap muka langsung dengan pem bergerak. jika karburator tidak berfungsi, maka aparatur pun akan beri layanan. diam saja dan ketinggalan oleh aparatur negara lain. jangan untuk mendorong replikasi praktik baik terjebak dengan situasi yang ada, kita harus menciptakan inovasi. pelayanan publik tersebut, kementerian para, seperti kata presiden joko widodo, pemikiran kita itu harus out telah menetapkan kabupaten kota sebagai role the box," ujarnya. model pelayanan publik. menteri para aman abdur berharap, peluncuran gov untuk memacu kreativitas birokrasi, kementerian para ini mendorong integrasi data kementerian kementerian para setiap tahunnya lembaga melalui command center kementerian para. dengan menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan demikian seluruh data baik kepegawaian, akuntabilitas, organisasi, publik. hal ini sejalan dengan arahan langsung dan pelayanan publik dapat terlihat dalam command center. presiden kepada menteri para untuk integrasi ini dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi," mengoptimalkan pelayanan publik dan penerapan ujarnya. (byu humas menpan) government. edisi |
bahwa untuk melaksanakan ketentuan lln<lang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang. undang nomor tahun tentu,g penetapan per.man panel1n1ah pengganti ndan!> undang nomor tahun 1tentang per 1an undang9"(1undang nomor ahun tentang pemerintahan daerah menjadi undang u,,dang, kepala daerah meng~kai peraturan oae<ah tentang angg,ran pendapatan dan bel~a dae<ah apbd) kepada dewan pewakilan rakyat daerah dprd) untuk ~~be bama;. bahwa peraturan daerah tentang angg,. an pendapatan dan belanja daerah apbd) yang cfl3jul(an sebagaimana dimaksud dalam h\lui merupakan pe,wujudkan rencana kerja pemerintah daerah ahun yang dljabatcan kedalam kebijakan till!l apbd "'tl prioritas dan pla!cn _. yang closed antara meme,indah daerah1 dengandpr dpadatanggal bulan desember tahun2009: bahwa ben1as" <an pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf pe,tu menit,akan pera!ln1 daerah lenting pendapat dan belanja daerah kabupaten sarolangun talun angg3ran undang undang no= tahun tentang pembentukan kabupaten $,sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten mu.o famili, dan kabung t'"1w' jabung t. (l.emb,ran nen talun nomor tambahan lembaran neg"' nomor undang undang nomor tahun tentang pajak jmi dan bangunan lembaran negara tahun nomor tambah.m lembar.m negara nomo< sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun (l.emb,ran negara talun nomor tambahan lembaran negara nomor undang11 undang nomor tahun tentang p~ak daerah dan relrtbusl daerah lembaran negara tahun nomor tambahan l.lomba'an negara nomor sebab'*'1ana lelah <ubah dengan nomor talun lomba'an negara nomor nomor tan'bahan lembaran negara nomor teratur allsari.angin mengingat menimbang pemerintah kabupaten sarolangun .,., . 111_197_.,.e.a.,._.,. .,.,;z team2n nel;a'a t""' l,ora t,,,_ della'an nea norma und undang norma tahun tentang penyelenggara negara yang ber.;ih d'" 8bebas dari kon. . kolusi d'" neo6sme (kembar'" negara tahun toi' tambahan lembaran neg"'a nomor und~ang nomor tahun 1tentang keuangan neg"'a (tembakan negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor4286); undang und.ng nomor tahun teman,g per>bendahara negara (tambahan negara tahun no!rcr tambahan lembaran neg"'a jdq undang nomor tahun tentang persen11akan pera11r.1n peran~ .en'l>a"an ne9ara that11 norma tambahan lembu, . negara norma und mg undang norma tahun lelang pemberi<saan pengelolaan dan tanggung,r,lb kerang'" negara (kembar .n negara tahun nomor tambahan lereng"'an negara nomor ndao~ nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional negara tahun nomor tambahan lembaran negara noma undang undang norma tahun 1en1ang pref1tahan daerah (lembaran negara ahun non llnbahan lembar .n negara nomor sebagaimana telah diubah dengan undang undang noma tahun teman penetapan peraturan pemerintah enggan1i undang undang nomor tahun teman perubahan undang undang non tnm tentu,g pemerintahan over.ih mejadi undang~undang (tembakan negara tahu toi' tambahan lembaran negara nomor nomor tall tentang pe<'m>anga, keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (tembakan negara tahun nomor tambahan lembaran negara nome, detalle.ln pemerintah nomor tahun 1en1ang pel>insan dan pengawasan ala penyelenggaraan pref1ntah daerah (kembar nen tahun nom,r tambahan lembaran negara nomor pera1 lr31 pemerintah nomor tahun 1en1ang pajak daerah (tembakan negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor per3br.1n pemerintah toi' teh tentang rnlbusi daerah (lembap negara tahun noo' ol' tambahan lembaran negara nomor4139); per3br.ln pemerintah nomor tlm.rl 1en1ang kedutan dan keuangan pir!)inan ian anggota dewan perwakilan rakyat . (tembakan negara tahun nomor tambahan lembar .n nen nomor sebagaimana 1elah diubah dengan peraba.r1 pemerintah nomor tahun tentang perubahan alas pe<at\ kan pemerintah nomor tahun teman kedudll<an protokoler dan keuangan ~nan dan anggota dewan perwakilan raya (kembar negara tahun nomor tambahan l.emban negara nomor rp. rp. rp. rp. pendapatan daerah cana perimbangan lain lc pendapatan yang sah jumlah pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebagai berikut: pendapatan memutuskan menetapkan peraturan daerah kabur sarolangun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dtr191n persatu juan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabur"ll:n sarolangun f,r ,. !i:j:u" tali xis .:a,; badan layar l)!ua (\.emba'an neg,<a tahun no:ror tambahan lomba"al negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan (l.emban naga a tahun nomor tambahan lembaran negara nomor pen,uran pemerintah nomor tahun tentang pinjaman daerah (l.lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun lent!ng dana perimbangan lembaran negara tahun nomo< tambahan lembaran negara norma4575); peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistim informa~.~an standar pelayanan, minimal lomba an negara tahun nomor tambahan lomba an legal'a nomor peraturan menteri dalam eget' nomor ahun tentang perubahan alas peraturan menteri jalan negeri nomor ahun tentang pedoman pengelolaan keu'"1gan daerah; peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun tentang pokok. pokok pendek)lain keuangan daerah\ {lembu;nn daerah sen norma rp. .go9. rp. rp. dana bagi hasil pajak sejurrdah dana alokasi umum sejumlah dana alokasi khusus sejumlah pendapatan dawhsebagabnana dimaksud dalam terdiri dari: pendapatan asr, daerah sejuk!ah rp. dana perimbangan sel jumlah rp. lain lain pendapatan daerah yang sah sejumlah rp. pendapatan asli daerah sebab.,;mana diurnal<sud pada huruf te<din dari jenis pendapatan pajak daerah sejurrdah rp. retrlbu~ daerah sejumlah rp. hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sejurrdah rp. lair>4ain pendapatan asal daerah yang sejumlah rp. dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ht.ruf terdiri dart }jenis pendapatan rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. .16a079. rp. rp. .nl. rp. rp. rp. , ) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun ber1<ejaan jumlah pembiayaan netto pembiayaan daerah penempaan pengeluaran jumlah belanja surplus ( defisit) belanja langsung be!arja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal cl!a:i;i 6ela:ja tea._ belanja pegawai belanja sungai belanja $abadi belanja hibah belanja bantuan soga! belanja bagi hasi1 belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga penempaan sebagaimana dimaksud pada huruf le<dll dari jenis pembiayaan: sisa lebih per1111angan anggaran ta!u. anggun sebelumnya sil pa) sejarah rp. pengelola an sejumlah hal4 pembukaan daerah sebagaimana dimaksud dalam term'lft dat1: panel1maan sejumlah rp. h93. rp. rp. rp. .nl. b. bulan)a pegawai sejumlah bulan)a barang dan )asa sej\lelah belanja modal sejumlah 8larva langsung sebagaimana final<sud pada lulu dat1 jenis belanja: belanja pegas .i selama rp. bulan)a bunga sejumlah rp. berlari subsidi sejarah rp. belanja hibah sejarah rp. beta)a bantuan sosial sejumlah rp. \, belanja bagi hal sejarah, rp. belanja bantuan keuangan sejtrrlah rp. belanja tidal< menduga set.malah rp. rp. rp. belanja tidal< langsung sejumlah bulan)a t.langsung sejumlah dana bagi hal p,jal< sejarah rp. dana penyesuaian dan otonomi khusus sej< telah rp. !j' keuangan dari provinsi atau dat1 pole~ntah lainnya pcall belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ten!iri dari: rp. rp. tiba sejarah dana darurat se)"1llah =seleb~: ,~~ cm,~:,a"~~ ~ ~~aii.~,,g~ tidal< terpisahkan dari perahu.!n daerah ini, "<diri dari lampiran ring<akan apb0: lanang ring<asan ap8d men"1l1 urusan pemerintah!klan daerah dan organisasi; lampiran iii rincian apbd menllflll urusan daerah, organisasi, pendapatan, bela" dan pembiayaan; lanang rekapitulasi bulan men"1l1 urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan ke'lipatan: l.arr!>fran rekapitulasi belanja daerah un1uk ketela asan dan keterpaduan, san f>ernerinl man daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan nen; lar!>fran dalla' jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; lar!>ren vii daftar piutang daerah; l.oo1>nn viu daftar penyediaan modal pmiestaso) daerah; lampu'an daftar perl<iran penambahan dan pengurangan aset telah daerah; t.arc,iran daftar pei1citraan penambahan dan peng,angan asset lai mya; laporan g.~~~~=rn=i:1rn:~n~ l.amp'an xii daftar dana cadangan daerah; dan lampiran xiii daftar plfianan daerah dan ot,legasi daerah. pe~ua an sebagaimana dimaksud pada huruf let11iri dai jenis pembiayaan, pembentuk<an dana cadangan sejarah rp. penyertaan modal pem,,indah sejllnah rp. pembayaran pol<ok utang sejumlah rp. pemberian pinjaman daerah sejumlah rp. rp. penerimaan piutang daerah sejarah hasi ""'*""'"'~ yang disalin(an se rah rp. penerimaan pinjaman daerah sejumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman seri.sudah rp. r;,. nomor diundangkan sarolangun pada tanggal januari ditetapkan sarolangun pada tanggal januari peraturan daerah ini mulai be~aku pada tanggal diundangkan. agar setiap oo. rupa5 menetap j:kan penn tentang penjual,aran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan apbd. |
ns) polaaerah dengan penambahan bagian kerjasama daerah yang berada pada lingkup asisten pemerintahan, sehingg. i,:daerah.iantara dan ditambahkan paragraf baru yaitu paragraf dan disisipkan (tiga) baru yaitu 15b dan 15c, sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf bagian kerja sama daerah bagian kerja sama daerah dipimpin oleh seorang kepala bagiuntuk: penyusunan bahan rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup kerja sama luar negeri, kerja sama dalamluar negeri, kerja sama dalam negeri dan administrasi bagian, pelaksanaan kerja sama luar negeri, kerja sama dalam negeri dan administrasi bagian, pelaksanaan sama dalam sama luar negeri, kerja sama dalamkerja sama daerah adalah sebagai berikut: menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja bagian kerja samarja samaluar negeri, menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyelenggaraan kerja sama dalam negeri, menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup administrasi bagian dan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri.rja sama daerah, membawakan: sub bagian kerja sama luar negeri, dan sub bagian kerja sama dalam negeri. sub bagian kerja luarkerja sama luarluar negeri, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup kerja sama luar negeri, pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup kerja sama luar negeri, penyusunan laporan dan evaluasilingkup kerja samaluar negeri, melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan urusan kerja sama luarjkerja kerja sama dalamdalam negeri, cc. penyiapan . cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup kerja sama dalam negeri, pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup bina kerja sama dalam negeri, pelaksanaan ketatausahaan bagian, penyusunan laporan dan evaluasi kerja sama dalamlingkup kerja sama dalamdalam negerimonitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kerja sama daerah, melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan, j . melaksanakan ketatausahaan bagidengan aslinya (e kepada bagan hukum dan ham, . (ol win sedang nex npu adik mukhtarudin, sh.,mh. pembina nip. beberapa ketentuan dalam, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah dan penyelenggaraan kerjasama daerahpemerintahan mempunyai fungsi:, lingkup.asisten pemerintahan adalah sebagai berikut:, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada dan asisten pemerintahan membawakan: bagian pemerintahan umum, bagian hukum dan hak asasi manusia ham), bagian organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah: dan bagian kerja sama daerah. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: .: penyusunan bahan rumus, bina kelurahan serta tata pemerintahan dan otonomi daerah, cc. pelaksanaan bina kecamatan, bina kelurahan, serta, bina kelurahan, serta, bina kelurahan,x4) uraian tugas kepala bagian pemerintahan umum adalah sebagai berikut:, menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kelurahanpemerintahan umum, membawakan: sub bagian bina pemerintahan kecamatan, sub bagian bina pemerintahan kelurahan, dan sub bagian tata pemerintahan dan otonomi daerah. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sub bagian bina pemerintahan kecamatcamatcamatcamatan, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup bina pemerintahan kecamatan, pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup bina pemerintahan kecamatan, pelaksanaan fasilitasi pembinaan pemerintahan kecamatlimpahan walikota kepada camatcamat, melaksanakan fasilitasi pembinaan pemerintahan lingkup kecamatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat lingkup kecamatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kecamat, j .,bina pemerintahan kelurahlurahlurahan, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup bina pemerintahan kelurahan, pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup bina pemerintahan kelurahan, pelaksanaan fasilitasi pembinaan pemerintahlurah, penyusunan laporan dan evaluasi bina pemerintahlurahlurahan, melaksanakan fasilitasi pembinaan pemerintahan lingkup kelurahan, melaksanakan fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat lingkup kelurahan, melaksanakan fasilitasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum lingkuplurahlurah,lurah |
layanan bantai iri basi bela bingkai menuju birokrasi yang kompeten bersih dan melayani gara isa ia: . itulah banyuwangi, doing business membaik genjot lagikeperingkat kapita semesta tani reformasi birokrasi dinamika reformasi birokrasi ky)| rapor akuntabilitas kinerja pemerintah membaik wapres mirip orang tua mengambil rapor anaknya bupati tak bisa urus pendidikan, copot jengkol' nya melayani bukan sesuka hati layanan eta saya anti korupsi" salam wajib bagi pelaku birokrasi laporan utama kapita semesta percepatan reformasi birokrasi kelembagaan pemerintah ibarat hutan' liar' yang rusak' penataan struktur organisasi prioritas kementerian lembaga a39 penataan jumlah dan distribusi pns kita paksa buat analisa jabatan ham pengembangan sistem seleksi cons pengajuan formasi tetap ketat nag tes cons zero toleransi indah passing grade untuk kelompok soal dampak ganda tes cons pakai cat, lebih efisien dan akuntabel kapita semesta ramai ramai gelar promosi terbuka promosi terbuka politisasi birokrasi profesionalitas pns, tunjangan kinerja, dan efisiensi peningkatan integritas, kuncinya keteladanan pemimpin laporan khusus doing business membaik genjot lagi peringkat paket kebijakan kemudahan berusaha bidang, langkah starting business cukup hari rumitnya mendirikan perusahaan pt) dapur reformasi birokrasi mendekatkan reformasi birokrasi kepada jurnalis kurang bergaung karena tak nyambung wacana reformasi birokrasi kepegawaian ruu asn opini perubahan sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi good practices pelayanan publik bpptspm lutra baru dibentuk langsung diserbu pemohon maklumat pelayanan bpptspm berkantor di' bekas' gudang lutra harus melangkah lebih cepat terapkan tender online pertama kti pelayan publik no: pembangunan berbasis walikota batu edi rampok: pns tak mau berubah, tinggal saja itulah banyuwangi, lahir robot pulang bawa akta banjarbaru akan ikuti jejak banyuwangi hidayah rahim menjadi camat tanpa sogokan agus krisnanto lurah kripik bonggol pisang' pelindung: men pan dan rb, wakil men plas komunikasi publik reporter: suwardi, nurani, agus santoso, baby ireneext. fax. jakarta email: biro.humas@menpan. dinamika reformasi birokrasi yuan poin malang, dan universitas negeri reformasi birokrasi, antara sebelas maret surakarta. lain melalui kegiatan kegiatan y. dekan fakultas ilmu karya ilmiah. cara cara super administrasi umbra, bam ini diyakini bisa memotivasi bang supriyanto mengatakan, para mahasiswa untuk meng kegiatan mahasiswa ini meru gali dan memahami persoalan pakan rangkaian dies natalis birokrasi tanah air. unibraw, yang berlangsung tidak saja bagi yang sepanjang bulan oktober. duduk jurusan atau fakultas kami bersyukur, karena keg yang dekat dengan kebirokra ka. potanini mendapat dukungan sian, tetapi kalangan maha ja, dari kementerian para, siswa pada umumnya. bukan an ucapnya. tidak mungkin, karya tulis selain lki, humanistik mahasiswa itu pada giliran unibraw juga menggelar dis nya bisa direkomendasikan kursi dengan menghadirkan untuk pelaksanaan reformasi iyah fatwa, mahasiswi umm pemenang lki explosion pembicara staf ahli menteri birokrasi. para bidang manajemen kami menyambut baik lomba karya tulis yang ini, mahasiswa dapat menu suharto, walikota batu eddy penyelenggaraan lomba karya digelar humanistik ini dikemas bukan fungsinya sebagai agent rampok, pimpinan kpk, serta tulis ilmiah bagi mahasiswa dalam exhibition public change, agent control, mantan dekan fia unibraw seluruh indonesia, yang dis youth scientific writing comp iron stock, dan moral force. suharto selenggarakan oleh himpunan tition explosion) se indo terlebih, lanjut suwardi, kementerian zendaya mahasiswa jurusan ilmu ad kesia. kegiatan serupapernah tema lki ini sangat erat gunakan aparatur negara dan administrasi publik humanistik) diselenggarakan pada tahun dengan kebijakan pemeran reformasi birokrasi para) universitas brawijaya malang sebagai wadah ilmiah tah yang telah menetapkan mendorong mahasiswa untuk ini, ujar kepala bagian humas bagi civitasakademika dielu program percepatan rekor terlibat aktif dalam percepatan kementerian para suwardi. ruh indonesia. melalui tulisan masi birokrasi. tema ini terbagi menjadi empat sutera, yakni mewujudkan birokrasi nama ketua universitas judul kar tulis ketela gan bersih dan bebas dari kkn: kelompok peningkatan kapabilitas universitas from people leader solusi dan akuntabilitas kinerja bi muhammadiyah inovatif dalam mewujudkan lokasi: peningkatan kualitas makassar kepemimpinan yang baik, kredibel, pelayanan publik melalui dan bertanggungjawab inovasi pelayanan: dan herman bee ane ana pan finalis besar kepemimpinan yang baik, bai beda mirage peladen sutan praecox kredibel, dan bertanggung kkn korupsi kolusi nepotisme) jawab. makassar kegiatan ini meru sriwijaya melalui interpretasi teladan tangan mahasiswa dalam kepemimpinan aparatur negara membumikan gerakan rekor alah juara masi birokrasi, yang muncul birokrasi explosion sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap naga konsep juara explosion hanya. pemerintah memang aam tengah menggalang koalisi besar, termasuk kalangan pelaku juara explosion akademisi untuk mengawal gerakan reformasi birokrasi, ujarnya. (swd) layanan publik edisi xvii la. kapita semesta percepatan reformasi birokrat reformasi birokrasi reformasi birokrasi dapat diibaratkan sebagai sebuah sal rangkaian kereta api yang harus bergerak dari suatu stasiun forum cake dag batee yume stasiun berikutnya. untuk menghela rangkaian gerbong saat ini anggaran diklat terlalu ke gerbong itu diperlukan lokomotif, sebagai penggerak utama sai iban ilang iman dinas terlalu banyak. jadi sama (prime mover). dengan suatu keluarga yang tiap hari jalan jalan, tapi lupa menyeka kan halnya dengan ada16 lyangmelakukanper tangan, yakni'merekrut putera bahkan anaknya, lanjut menteri, reformasi birokrasi, sampingan, tiga diantaranya sudah puteri terbaik bangsa, dan meraih dalam pengembangan yang grand design nya selesai. kementerian para, dari kembali kepercayaan masyarakat, sistem e government, sebenarnya telah ditetapkan den deputi menjadi bkn dari jadi khususnya generasi muda. sudah seluruh instansi pemerintah gan peraturan presiden lan jadi bahkan, kemenag terkait dengan kewajiban menerapkan teknologi informasi. dan selanjutnya di rian bumn yang sebenarnya tidak mengangkat tenaga honorer k1, setiap tahun belanja mencapai kristalisasikan dalam program termasuk dalam prioritas, telah hanya sekitar persen dari rp12 triliun. sayangnya it nya ti percepatan reformasi birokrasi, merampingkan jumlah deputinya ribu yang memenuhi syarat. kita dak nyambung antara kementerian juga memerlukan mesin penggerak menjadi tegakkan kebenaran. jangan biar satu dengan k l dan pemda. utama sebagai menghela. dalam penataan jumlah kan orang bermain sulap sulaman, terkait dengan peningkatan ada empat hal, kalau di dan distribusi pns, telah terjadi tandas menteri. kualitas pelayanan publik, menteri laksanakan dengan benar sudah penurunan jumlah pns, dari menghela berikutnya adalah menyatakan sedih, karena pers cukup untuk menghela reformasi juta pada menjadi juta promosijabatan secara terbuka. anggaran daerah habis untuk birokrasi, yakni perampingan bi pada akhir tahun ini, peter langkah yang dimulai kementerian belanja pegawai. tapi pelayanan lokasi seleksi cons, promosi indah hanya merekrut ribu dari para, bkn dahlan, mendapat dasar masyarakat, kesehatan, pen terbuka, dan penerapan teknologi pelamar umum. untuk mendapat sambutan antusias dari semen didikan masih jauh dari harapan. informasi, ujar menteri zendaya kan formasi pun tetap diperketat, tarian lembaga dan pemda. masih ada yang gurunya cuma gunakan aparatur negara dan re seperti halnya ketika moratorium. awal awal sudah ada k l sehingga mereka menjadi guru formasi birokrasi azwar abubakar. kita paksa semua k l dan peter dan pemda yang tertarik dan akan super. satu guru mengajar kelas. saat ini, sudah ada beber indah daerah membuat analisa menggelar promosi terbuka. kita perlu betul betul perhatikan langkah nyata yang memberi jabatan, ujar azwar. profesionalisme pns juga hal itu, ujarnya. hatian greet reformasi birokrasi untuk seleksi cons, soal harus ditingkatkan. langkah yang belum lagi terkait dengan berjalan pada jalan yang benar. yang telah dibuat oleh konsorsium dilakukan dengan penyederha kemudahan berusaha (easy doing reformasi birokrasi telah berjalan ptn dienkripsi oleh lembang, naan diklaim. kalu dulu bulan, business). menurut azwar, masih pada track nya, ujar mantan men dikawal oleh bin dan polri, bpk, dibuat jadi bulan. dua minggu banyak sekali keluhan pengusaha teri lingkungan hidup emil salim. ombudsman, dan icw. ada k l kelas, dua minggu lapangan. dalam pengurusan perijinan apa yang dikatakan emil pemda yang pakai cat, ada yang jadi ada sharing pengalaman berbagai kementerian lembaga salim bukan isapan jempol belaka. masih pakai lik. dengan cara ini, tempat kerja, dan kampus. mereka dan pemda. tak pelak, yang harus dalam penataan struktur birokrasi, negara akan mendapat dua keun tidak sekadar menjadi siswa, tetapi menanggung bebannya tentu ma restrukturisasi juga bertujuan untuk mengurangi diferensiasilayanan publik edisi xvii e a aja ii. mo" aan . menteri para azwar abubakar syarikat, bukan pengusaha. se bersihkan pakai rins saja. bpk kedua lulus tiga mata pelajaran, triliun. buat semua daerah bab pengusaha tidak mau rugi. yang menghilangkan flex flex dapat nilai mahasiswa ketiga cost. tahun ini banyak belanja peningkatan transparansi hitamnya, pakai pemutih. kalau lulus semuanya dapat itulah barang, ada kementerian yang aparatur juga merupakan salah semua direndam pakai pemutih, kaitan antara kinerja dengan kita periksa. ada kementerian satu program percepatan rekor hancur kainnya, tambah azwar keuangan. secara keuangan yang sampai ada kontrak masi birokrasi. dalam hal ini ada beranalogi. semuanya bagus, tetapi secara honor honor). kementerian kegiatan yang harus dilakukan menpan, mendagri, men kinerja mahasiswa ketiga yang lain ada yang cuma kedepan k l dan pemda. keu, dan bappenas juga tengah terbaik. tidak boleh lagi. salah satu tugas berat, menyusun dokumen perencana untuk peningkatan kes apa yang dilakukan bpk yakni adalah clearance untuk naan. sudah masuk pada doku ejahterana pns, gaji pegawai tak untuk melakukan pemeriksaan pengangkatan pejabat eselon men audit berbasis kinerja. kita bisa naik banyak. paling paling itu bukan untuk mengolok obok sebab setiap eselon yang masuk sedang menyusun, satu laporan, persen, persen. kalau gaji po kementerian, tapi untuk mem tpa yang diketuai wapres satu dokumen, sehingga bisa kok dinaikkan dua kali lipat, apbn beritahu pada para menteri bah selalu dicek, rekeningnya pernah betul betul yakin bahwa setiap berat sekali. jadi yang dilakukan ada yang tidak pas cement gendut apa tidak. apakah sebe uang negara yang dikeluarkan dengan melalui tunjangan kin perannya. kemudian para menteri umumnya ada laporan, termasuk betul betul untuk kinerja. kerja. harus cek masing masing. isterinya. ada tiga orang mahasiswa. tak kalah pentingnya kita ini terlalu sering bikin pengawasan intern masing masing diberi uang satu adalah efisiensi anggaran. antara kegiatan hotel hotel, hanya pemerintah juga masih lemah. juta. mahasiswa pertama belikan lain dengan efisiensi honorarium untuk mencari uang juta, ada auditor, termasuk tas yang bagus sekali, nggak ada tim. menurut konsultan, ada yang tetapi negara rugi juta, negara daerah. mereka punya asosiasi, masalah. mahasiswa kedua, beli salah negeri ini, karena angga kena biaya juta. kalau bisa, tetapi ini seperti jeruk makan buku yang bagus sekali, dapat ran belanja kita besar terus. kita gunakan miliar dari miliar jeruk. auditor yang pusat dan dua buku. mahasiswa ketiga hasil pemeriksaan bpk untuk diklat. dengan menyerang yang daerah akan disinergikan. foto copy semua buku pelajaran. dari perjalanan dinas tahun lalu, gerakan rapat kantor, cement nantinya mereka akan menjadi waktu ujian, yang pertama lulus ada rp24 triliun pusat bisa brian para bisa hemat biaya kawan bpk. nanti bpk meme dua mata pelajaran. mahasiswa dipotong atau hampir hotel, (ags) layanan publik edisi xvii kat hias kang aa massa kelembagaan pemerintah seharusnya tidak lagi "aa dipandang seperti 'gajah gemuk' yang tidak dapat ani) mat ata bergerak. kelembagaan pemerintah harusnya bisa aa, ba menjadi mesin birokrasi yang menggerakkan secara sen alasan efektif (machinery government) untuk menyelesaikan man uan, setiap problem kebangsaan yang muncul dengan cepat, a. tepat, dan efisien, bukannya mesin birokrasi yang tan memberatkan. deputi kelembagaarrdan tatalaksana rini widyantini, sh., mpm ada kebanyakan literature empat, pembagian kewenangan antara semacam hutan 'liar' yang tidak tertata lama, pemerintah sering din pusat dan daerah. dengan baik. juga merupakan hutan katakan mempunyai peran hubungan antar lembaga se yang sudah 'rusak' akibat penanganan besar dalam menentukan pen layaknya mengarah pada simbiosis yang semena mena. perlu kerja keras capaian tujuan negara. tetapi mutualisme, yakni hubungan yang sal untuk menata ulang tatanan kelam literature kontemporer menyatakan, ing menguntungkan. lembaga negara bagian tersebut, ibu azwar. pemerintah seharusnya cenderung ber pusat, menurut azwar abubakar, dewasa ini, kementerian peran sebagai katalisator (steering) dari merupakan kepala sekaligus pengatur para bekerjasama dengan pada peran operator (rowing) peter ritme kebijakan daerah. adapun dae lembaga administrasi negara lan) indah hendaknya dapat berbagi peran rah merupakan tangan, badan, dan kaki, tengah berada dalam pusaran dengan sektor swasta dan masyarakat. yang kesemuanya mendukung langkah analisismachinery govern menteri pendayagunaan aparatur gerak. ketika hal ini berjalan dengan ment tersebut. saat ini tengah negara dan reformasi birokrasi azwar baik, maka langkah gerak menata dibangun arsitektur kelembagaan dan abubakar mengatakan, lebih penting sistem kelembagaan akan berperan peta kewenangan dari masing masing dari itu semua adalah menganalisis penting dalam mewujudkan negara hu kementerian lembaga. mana yang memang harus diurus kum yang kuat dan menyejahterakan, sementara dari sudut pandang pemerintah pusat, mana urusan peter ujarnya ketika menjadi pembicara kunci mikro, lanjut menteri, kementerian indah daerah, mana urusan swasta, dan dalam seminar nasional menata ulang lembaga ibarat perangkat yang stand lain lain. tatanan kelembagaan pemerintah alone. ada berbagai permasalahan pengaturan kelembagaan peter jakarta, senin kelembagaan pada masing masing in indah, menurut menteri, seharusnya dalam melakukan penataan status itu. ada tumpang tindih (overlap mempertimbangkan beberapa hal. per kelembagaan, sebagai bagian dari pros ping), fragmentasi fungsi, dan different tama, dinamika lingkungan strategis, reformasi birokrasi kelembagaan, sisi unsur dan level organisasi meru berupa major challenges: kedua, pen kementerian para melaksanakannya pakan symptom kelembagaan hampir usulan peraturan perundang undangan melalui pendekatan makro dan mikro. seluruh organisasi pemerintahan. dan penegakan hukum, ketiga, isu isu pada tingkatan makro, kelam menurut azwar abubakar, pi actual dalam kepemerintahan, dan ke bagian pemerintah dapat diibaratkan haknya tengah menuntaskan audit layanan publik edisi xvii lan) organisasi terhadap kementerian ps 7g, lembaga yang ditargetkan selesai dalam'tahun zee ini. luar itu, ada kia menata beberapa instansi pemerintah yang melakukan penyempurnaan organisasi ab dengan mengurangi sejumlah jabatan struktural, baik pada eselon ii, ill, maupun iv, perlu undang undang deputi kelembagaan dan tatalaksana kementerian para rini di, widyantini mengatakan, kementerian pap pendayagunaan aparatur negara dan naya reformasi birokrasi para) akan me nn. dusun naskah akademik ruu tentang kana prof jimmy asshiddigie, agung ginanjar sudarso, dan faisal basri sedang berbincang wig san bincang sesuai menjadi pada seminar nasional menata ular hukum dalam melakukan penataan kelembagaan pemerintah" ulang kelembagaan pemerintah, sebagai bagian dari pelaksanaan struktural lns) sebagai perwujudan terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas reformasi birokrasi bidang partisipasi masyarakat dalam peter dan fungsi, struktur organisasi yang kelembagaan. kami akan menjaring tahan. lns merupakan lembaga bervariasi, dan mandat yang diberikan masukan dari berbagai pihak untuk luar struktur organisasi instansi peter dalam peraturan perundang undangan menyusun naskah akademis ruu indah, yang bersifat independen serta belum mengatur secara komprehensif mengenai organisasi atau kelembagaan memiliki otonomi dalam menjalankan masing masing kewenangan organisasi pemerintah, ujarnya. mandatnya sesuai peraturan peran pemerintahan. untuk mendukung saat ini, terdapat (tiga dang undangan yang berlaku. kerang pelaksanaan tugas dan fungsi dari puluh empat) kementerian yang getarannya bersifat ad hoc, yang terdiri masing masing kementerian lembaga membidangi urusan tertentu dalam dari berbagai unsur sesuai dengan bi diperlukan adanya pengaturan menge pemerintahan. untuk mendukung uangnya," tambah rini, nai kejelasan mekanisme tata hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu untuk memberikan pelayanan kerja antar kementerian lembaga, bidang pemerintahan, presiden juga penyiaran radio dan televisi juga telah ujarnya lagi. membentuk lembaga pemerintah non dibentuk lembaga penyiaran publik menurut rini, untuk menata kementerian lpnk) yang merusak (lpp) berdasarkan undang undang ulang kelembagaan itu sangat perlu special agency, untuk melaksanakan nomor tahun tentang kan adanya payung hukum yang manga tugas dan fungsi spesifik tertentu penyiaran. lpp merupakan lembaga tur organisasi kelembagaan pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan penyiaran yang berbentuk badan secara menyeluruh sehingga dapat pemerintah yang dilaksanakan hukum yang didirikan oleh negara, memberikan kejelasan peta organisasi oleh kementerian. saat ini telah bersifat independen, netral, tidak baik dari kedudukan, tugas, fungsi, su dibentuk lpnk. selain itu, terdapat komersial, dan berfungsi memberikan sunan organisasi termasuk mekanisme lembaga yang dipimpin oleh peta layanan untuk kepentingan masyarakat. hubungan kerja antara kementerian bat setingkat menteri, yakni kepolisian dalam perkembangan, ber lembaga. mengingat, bahwa terdapat republik indonesia, sekretariat kabinet, variasinya karakteristik yang dimiliki beberapa lembaga yang telah diatur kejaksaan agung, tentara nasional oleh kementerian lembaga tersebut dalam bentuk undang undang, maka indonesia, dan badan intelijen negara. menimbulkan permasalahan, seperti payung hukum tersebut harus luar itu, juga terdapat lomba ketidakjelasan karakteristik dari nya berupa undang undang, tambah ga lembaga lain, yaitu lembaga non masing masing kementerian lembaga, nya. (ags bby) layanan publik edisi xvii restrukturisasi juga bertujuan untuk mengurangi diferensiasi ya lan)menjadi empat deputi. kebijakan tersebut nomor tahun lembaga pemerintah ditindaklanjuti dengan peraturan menteri non kementerian lpnk) ini melakukan para nomor tahun tentang perampingan dengan mengurangi jumlah organisasi dan tata kerja, yang mengurangi deputinya, dari deputi menjadi sedangkan jumlah pejabat eselon ii, dari menjadi kementerian bumn, jumlah eselon orang. sedangkan lan juga mengurangi jumlah dirampingkan dari menjadi yakni satu kedeputian dari lima menjadi tiga deputi, deputi dan staf ahli. sementara kedeputian bkn diciutkan dari berbeda halnya dengan restrukturisasi menjadi deputi. lipi, yang akan melakukan pengalihan ditambahkan, tiga k l masih dalam sebagian jabatan struktural eselon iii dan proses perampingan, yakni kementerian dalam jabatan fungsional. usulan tersebut dalam negeri, kementerian pertanian, dan sudah masuk kementerian para, dan saat arsip nasional republik indonesia anri). ini tengah dalam pembahasan. sementara adapun k l lainnya segera menyusul, yaitu kementerian perumahan rakyat kemenpora), kementerian pu, kementerian keuangan, saat ini juga sudah mendapatkan konsultan kementerian ppn bappenas, kementerian untuk melakukan evaluasi organisasi. hukum dan ham, kementerian kehutanan, banyak menteri yang sebenarnya ingin kementerian kelautan dan perikanan, mengedit kelembagaannya. jadi kita edit kementerian sosial, kementerian pendidikan kembali, apa yang perlu kita urus, apa yang dan kebudayaan, kementerian kesehatan, tidak perlu kita urus. jangan mengurus yang serta badan pengawas keuangan dan tidak perlu diurus, ungkap azwar abubakar, pembangunan bpk). menteri azwar abubakar pemerintah saat ini juga tengah menambahkan, pihaknya juga telah menyusun konsep arsitektur pemerintah pusat melakukan audit terhadap terhadap lembaga terutama untuk urusan pemerintahan yang non struktural lns), dengan hasil lns strategis, yaitu pada aspek pemerintahan diusulkan dibubarkan serta masih ada umum, pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat, lns dalam proses audit. audit dan evaluasi maupun pengelolaan sumber daya alam yang organisasi dilakukan sesuai tuntutan dan berkelanjutan. selain itu, pemerintah juga kebutuhan organisasi dan manajemen, yang melakukan pengurangan secara bertahap mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan terhadap eselon iii dan pada beberapa k l, evaluasi. agar dialihkan jabatan fungsional. pemerintah saat ini juga tengah luar k l yang menjadi prioritas menyusun konsep arsitektur pemerintah pusat untuk direstrukturisasi, ada empat k l yang terutama untuk urusan pemerintahan yang melakukan audit evaluasi kelembagaan atas strategis, yaitu pada aspek pemerintahan prakarsa sendiri, yakni badan tenaga nuklir umum, pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat, batan), kementerian bumn, kementerian maupun pengelolaan sumber daya alam yang perumahan rakyat dan lembaga ilmu berkelanjutan. selain itu, pemerintah juga pengetahuan indonesia lipi). melakukan pengurangan secara bertahap bahkan batan telah direstrukturisasi terhadap eselon iii dan pada beberapa k l, terlebih dahulu, dengan terbitnya perpres agar dialihkan jabatan fungsional. (bby) layanan publik edisi vii tan la: tt, ken ti) ng iup ana bae mann epa eng pai sena app ta. ar ad, tia aa, aa, ni tas" gar seh "imd hana pan, ug, man naa tea pan yel as ja. dg: tadi tian p2, wp. aug menteri pare azwar abubakar sedang berdialog dengan para tenaga honorer kategori yang sedang beraudiensi kementerian penataan jumlah dan distribusi pns penataan jumlah dan distribusi pns ditandai dengan kebijakan pemerintah moratorium cons mulai bulan september yang memberikan dampak cukup besar dalam manajemen sdm aparatur. kebijakan itu bertolak dari permasalahan pns yang sangat kompleks. bukan sekadar jumlahnya yang besar, tetapi lebih pada persebarannya yang tidak merata. ari segi jumlah, pns di dengan desember kebijakan hasil perhitungan tersebut harus indonesia pada bulan oktober tersebut dituangkan dalam peraturan sudah diserahkan kepada menteri tercatat sebanyak bersama menteri para, menteri dalam pendayagunaan aparatur negara dan dari jumlah itu, negeri, dan menteri keuangan tentang reformasi birokrasi paling lambat akhir pns antaranya penundaan sementara penerimaan calon desember bagi instansi yang belur tersebar instansi pemerintah pusat, pegawai negeri sipil, nomor. selesai menghitung jumlah kebutuhan sementara daerah sebanyak spb m.pan rb tahun pns, dilarang mengembangkan orang. persoalannya, persebaran pns dan pmk. menambah organisasinya dan tidak itu tidak sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan peraturan bersama diberikan alokasi tambahan formasi cons kualitas dan produktivitas masih rendah, tersebut yang sering disebut dengan peraturan bersama tersebut penggajian belum adil (berdasarkan beban moratorium penerimaan cons, pimpinan juga mengamanatkan agar seluruh kerja dan jabatannya), kesejahteraan instansi pusat dan daerah diminta instansi pemerintah menyusun proyeksi masih kurang, dan tunjangan kinerja menghitung kembali jumlah kebutuhan kebutuhan pns selama tahun depan, belum merata semua instansi. pns lingkungan masing masing yang pembunuhannya dilakukan secara moratorium cons secara selektif berdasarkan analisis jabatan dan analisis berkesinambungan, sasaran prioritas dimulai tanggal september sampai beban kerja. per tahun yang jelas sesuai kemampuan layanan publik edisi xvii dad keuangan negara. hasil proyeksi tersebut, menteri pendayagunaan aparatur negara daerah untuk lebih berkonsentrasi harus disampaikan kementerian pan tahun tentang pedoman menyusun perencanaan kepegawaian dan paling lambat tanggal juni penghitungan kebutuhan pegawai selama lima tahun depan, daripada berdasarkan beban kerja. sibuk menyiapkan usulan formasi tahun oo. berdasarkan hasil perhitungan, sedangkan untuk pemerintah lu) selanjutnya pimpinan instansi melakukan daerah, berpedoman pada peraturan faktanya, tahun tidak terjadi redistribusi, atau penyaluran satuan menteri negara pendayagunaan rekrutmen cons. nya, kebijakan organisasi yang membutuhkan pegawai aparatur negara dan reformasi birokrasi moratorium itu mengamanatkan agar sesuai dengan kompetensi instansi tahun tentang pedoman setiap instansi melakukan analisa jabatan masing masing. hasilnya, dilaporkan perhitungan jumlah kebutuhan pns untuk untuk menghitung kebutuhan pegawai kepada menteri para dan tembusan daerah, serta melihat kembali peraturan secara riil. syarat lain, belanja pegawai kepada tim reformasi birokrasi nasional. pemerintah tentang struktur masing masing daerah tidak boleh lebih untuk instansi pemerintah organisasi pemerintah daerah. dari persen dari apbd, yang keduanya pusat, penghitungan jumlah pegawai secara normatif, kebijakan ini sulit dipenuhi oleh banyak daerah. berdasarkan analisa jabatan dan beban memungkinkan adanya penerimaan akibatnya, pada akhir desember kerja berpedoman pada permen pan cons jabatan tertentu. namun ketika itu jumlah pns tinggal orang dan tahun tentang sekretaris kementerian para tasik karena pensiun, menyusul tidak adanya pedoman analisis jabatan dan keputusan riyanto mengajak pimpinan instansi penerimaan selama tahun (ags) kita paksa buat analisa jabatan menteri pendayagunaan melakukan pendidikan dan latihan (diklat) adilnya. dari ribu, setelah dilakukan aparatur negara dan untuk lebih analis jabatan seluruh audit kembali, hasilnya tinggal persen reformasi birokrasi indonesia. yang memenuhi syarat. kita tegakkan para) azwar abubakar tahun pemerintah membuka kebenaran. jangan biarkan orang bermain menilai, adanya mata rantai formasi cons dari jalur pelamar umum sulap sulaman, tegas azwar abubakar. yang putus, terkait dengan kebijakan sebanyak ribu. rinciannya, ribu untuk selain melalui seleksi, penataan juga moratorium. nya, satu sisi setiap pemda dan ribu untuk kementerian dilakukan melalui redistribusi. misalnya instansi wajib melakukan analisa jabatan lembaga. meskipun kebijakan moratorium kementerian keuangan yang membutuhkan dan analisa beban kerja untuk menentukan sudah dicabut, namun prinsip prinsip yang ribu pegawai, hanya diberi dari peta jabatan, tetapi pihak lain tenaga berlaku dalam kebijakan moratorium secara formasi umum. tapi menteri para analis jabatan yang ada pusat sangat umum masih berlaku. kita paksa semua menawarkan tambahan ribu lagi, terbatas. k l dan pemda buat analisa jabatan, ucap dengan mengambil atau merestrukturisasi faktanya, pusat tidak lebih dari menteri. pns yang ada seluruh daerah. kemenkeu orang. dengan jumlah itu, otomatis hasilnya, dari instansi yang akan mengkuliahkan mereka. pola pola mereka lebih cenderung menunggu mengajukan permohonan tambahan restrukturisasi seperti ini akan kita gunakan analisis jabatan yang disampaikan oleh formasi dari pelamar umum, hanya untuk menahan laju pertumbuhan pns, kementerian lembaga dan pemerintah yang diberikan. sementara daerah lanjut menteri. daerah. menurut azwar, hal itu tidak bisa tidak mengajukan tambahan formasi cons. contoh lain, ketika sebuah rumah dibiarkan. karena itulah sejak akhir umumnya instansi itu hanya merekrut dari sakit yang baru didirikan jakarta minta dilaksanakan diklat analisis jabatan bagi tenaga honorer kategori yang teksnya pegawai, yang dikabulkan hanya tenaga pegawai seluruh instansi pemerintah. bersamaan tanggal november. medis seperti dokter, dokter spesialis, dan setiap instansi setidaknya memiliki tenaga terkait dengan kewajiban perawat. sementara tenaga administrasinya analis jabatan minimal orang. untuk mengangkat tenaga honorer k1, menteri harus dipenuhi oleh kementerian itu, menteri langsung memutuskan untuk berkomitmen untuk berlaku seadil kesehatan. (ags) layanan publik edisi xvii "ima sistem seleksi cons pengembangan sistem seleksi pengajuan formasi tetap etat meskipun kebijakan moratorium cons sudah dicabut, namun pengajuan formasi tambahan cons tahun tetap ketat. dari pemda, hanya instansi yang mendapat formasi dari pelamar umum, karena sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. sebanyak instansi tidak mengusulkan tambahan formasi, dan instansi mengusulkan namun tidak diberikan formasi. banyak diantara instansi pemerintah yang memilih konsentrasi untuk menuntaskan honorer kategori k2). seleksi cons masih menjadi magnet yang mampu menarik etil sebagian elemen masyarakat a5. tanah air. jutaan warga ma syarikat, khususnya generasi a emas, muda pun tak ketinggalan untuk member taruhan nasibnya agar bisa diterima men pageh mela lea jadi pegawai negeri. nabi rr) wan sayangnya, masih banyak masyarat ola head ti sia kat yang dihinggapi dengan stigma bahwa peta dina aaa vig untuk menjadi cons bisa dengan cara cara aksi yang instan, tak perlu melalui testing. yang bei ili penting punya kedekatan dengan pejabat, anda sea ban ia atau sanggup membayar uang pelican, yang ana? tapa ane wat men nilainya cukup wah. konon ada bangsa ann aan pal psa pai juta rupiah. bahkan, saat ini pun lau three ana orang masih mempercayai hal itu. padahal, nana mena sejak tahun lalu pemerintah sudah sen ega abk membangun system seleksi cons gangster (aa hate dat: buka, bersih, obyektif, bebas dari kkn, dan tidak ada pungutan. negara lembang), yang bertugas men lokasi pengolahan soal itu. memang, tahun lalu seleksi cons awal sampai proses pencetakan soal. tidak sampai situ saja. setelah masih mengunakan system lembar jawa dalam pelaksanaan tes, masing selesai pengolahan, hasilnya diserahkan ban komputer lik). namun harus diakui masing peserta mendapatkan soal yang kepada pejabat pembina kepegawaian bahwa sudah banyak peningkatan yang berbeda sau sama lain, sehingga tidak ppk) masing masing instansi. namun, dilakukan untuk menutup celah celah jadi saling conte. setelah dilakukan tes bersamaan dengan penyerahan hasil itu, terjadinya penyelewengan, ataupun kompetensi dasar tkd), soal musnah panselnas cons sudah mengumpan nilai kecurangan kecurangan. soal dibuat oleh kan. selanjutnya ljk dikirim langsung melalui website kementerian para dan konsorsium perguruan tinggi negeri jakarta, untuk diolah tempat yang media online. hasil itu bersifat final, dalam ptn) untuk menghindari terjadinya terpusat, dan steril dari berbagai pihak. arti tidak bias berubah. kebocoran. ditambah lagi dengan ker taka jaringan telpon, internet dan tak pemerintah juga sudah menetapkan sama panselnas dengan lembaga sandi sembarang orang bisa keluar masuk passing grade kelulusan. ambang batas lava jgn)lan...dcivil sepeda intel, gerobak, dokar, kereta api, kapal dianalogikan dengan sebuah pertandingan sepak laut, pesawat terbang sampai pesawat ulang bola. menghela bagi kendaraan adalah mesin. begitu alik, semuanya memerlukan menghela agar mesin hidup, bbm cukup, bannya bagus, relnya benda benda tersebut dapat bergerak. pada pakem, bodinya bagus, tinggal bagaimana keinginan sebuah sepeda, ada pedal, gear, rantai, dan roda. pengendara. mau lari perjam, mau per untuk menghela, cukup dengan memutar pedal yang jam, atau lebih agar bisa mencapai tujuan dalam sudah terangkai dengan sistem, biasanya dengan waktu direncanakan. kaki, maka kendaraan roda dua itu akan berjalan. berbeda halnya dengan sepak bola, meskipun pada gerobak, biasanya pengelana sapi atau sapi. semua pemainnya bagus, kondisinya fit, belum tentu dokar, menggunakan kuda. bisa satu, dua atau empat. bisa meraih kemenangan. janganlah menang, untuk semakin banyak pengelana, maka kekuatannya bisa mencetak goal pun sangat tidak mudah. sebab pun semakin besar sehingga kecepatan bisa semakin seberang sana ada lawan yang bisa jadi lebih tinggi. bagus, dan sedang berada dalam kondisi puncak, lain halnya dengan sepeda motor, mobil, kereta permainannya kompak. ditambah lagi, 'dewi fortuna' api kapal laut, pesawat yang kekuatannya dari mesin. sedang berpihak kemana. meskipun memiliki pemain semakin besar mesin, semakin tinggi kekuatannya ke yakni supporter, belum tentu tim tuan rumah dan semakin cepat lajunya. namun semuanya juga bisa memenangkan pertandingan. memiliki konsekuensi, mulai dari bahan bakarnya, banyak factor yang ikut menentukan busi sampai pada ukuran bodi kendaraan bermesin kemenangan sebuah pertandingan. demikian juga itu. semakin besar cc nya, semakin banyak bbm dengan reformasi birokrasi. meskipun aturan sudah yang 'diminum'. semakin cepat kendaraan itu, juga ada, komitmen pimpinan kuat, sistem sudah dibuat memerlukan bodi yang kuat, agar tidak bermasalah sedemikian rupa agar birokrasi tidak keluar dari rel, tengah jalan. remunerasi sudah bagus, punishment sudah disiapkan bukan hanya kendaraan yang memerlukan dengan baik, kalau mindset dan culture asetnya menghela. meskipun istilahnya berbeda, dalam birokratnya belum mendukung, niscaya perjalanan sebuah kesebelasan juga memerlukan 'menghela'. bisa reformasi birokrasi juga akan tersendat. belum lagi kapten, bisa playmaker, bisa striker, bisa juga sosok dengan kekuatan pihak lawan yang tidak pernah pemain yang mempunyai nama besar, seperti mesjid diketahui seberapa besarnya, berapa pasukan yang barcelona, atau christian ronaldo real madrid. harus dihadapi, siapa lawan itu dan sebagainya. kalau sebuah arah dan tujuan kendaraan semua itu akan menjadi sandungan dalam ditentukan oleh pengendaranya, ada sopir, masinis, memuluskan reformasi birokrasi. pilot, sementara dalam sepak bola, tujuannya untuk reformasi birokrasi memang harus dipandang mencetak goal gawang lawan. dalam sepak bola, sebagai sebuah proses perubahan yang tidak arah bola tidak selalu depan, tetapi terkadang pernah ada habisnya. seperti mendaki gunung belakang, samping. terkadang dengan tendangan yang tidak ketahuan berapa tingginya, harus tetap keras, tidak jarang pula hanya dengan suntikan kuat dan konsisten untuk mendaki, meski kadang lemah. kadang melambung, kadang datar. sana harus menuruni tebing, kemudian mendaki lagi. juga banyak trik untuk mengelabui lawan, bahkan kuncinya, harus terus bergerak, agar lahar dingin wasit. meskipun demikian, tujuan akhirnya adalah pun siap menerpa dan mengubur kita. agar kita tidak meraih kemenangan, dengan mencetak goal ketinggalan kereta, tidak ditinggal kapal berlayar, tiket sebanyak banyaknya gawang lawan, dan menjaga tidak pesawat hangus, dan mendapat caci maki dari agar gawangnya tidak kemasukan goal. penonton karena kesebelasan kita siap siap menerima reformasi birokrasi bisa dianalogikan dengan kekalahan. reformasi birokrasi harus dijalani terus upaya menggerakkan sebuah kendaraan, bisa juga menerus. (swd) layanan publik edisi xvii 16s ero toleransi apa saja boleh berpendapat dan ly) menyampaikan pendapatnya tentang seleksi cons tahun baik yang sifatnya obyektif, mir ing, maupun yang mengapresiasi, namun pemerintah bertekad untuk menu sab bukan seleksi cons yang bersih, obyektif, per, ten transparan, adil, bebas dari kkn, dan tidak gg dipungut biaya. t5.g pemerintah mengapresiasi pihak pi van hak yang peduli, terlebih yang berpartisipasi dalam pencegahan tindak kecurangan dalam mama seleksi cons baik melalui pantauan maupun cara cara lain. pemerintah juga tidak menampik kemungkinan masih adanya pihak pihak yang berupaya untuk megha lang halangi, dan mengambil keuntungan pribadi dalam seleksi cons ini. serban namun hal itu tidak menyurutkan imo komitmen permarintabi tema kementerian para tasik riyanto sedang meninjau pelaksanaan tes cons dengan menggunakan cat. mewujudkan hajat nasional ini. kami tidak akan mentoleransi pihak pihak yang beru men dan bekerja keras, mulai dari penyu harus berhasil, tandanya. saha melakukan kecurangan dalam seleksi sunan soal, pencetakan, distribusi, juga terhadap pihak pihak yang minta to pns, mulai dari hulu sampai hilir ujar sek proses pelaksanaan ujian, pengiriman hasil long dan lain lain, silakan. tetapi hal itu ka retoris kementerian para tasik riyanto. tes, sampai pengolahan ljk, betul betul di lau peserta sudah belajar dengan seksama, faktanya, lanjut tasik, kementerian lakukan sesuai standar operating procedure mempersiapkan diri dengan baik. kalau para, bpk, bkn, kepolisian ri, lem sop) yang sudah ditetapkan. sistem yang semua itu sudah dilakukan, insya allah bisa sang, bppt terus menerus membangun kita bangun, mulai dari hulu sampai proses lulus. tetapi tanpa itu, tak bisa. kita ingin sistem seleksi cons yang akuntabel, bersih, pengolahan, tidak memungkinkan terjadinya wujudkan zero toleransi, ujar tasik riyanto transparan untuk memperoleh calon calon kecurangan itu," ujarnya. yang juga sekjen kopi ini. pns yang betul betul berkualitas dan sesuai tasik juga mengatakan, keberhasilan dia mengambil contoh, lokasi pen kebutuhan organisasi. bahkan panselnas seleksi cons ini merupakan pertaruhan olahan lik, orang telpon saja tak bisa kare seleksi cons sejak tahun merangkul dalam reformasi birokrasi. kalau seleksi sudah di jump. pengawasan juga berlapis, lsm bawah koordinasi indonesia corrupt cons gagal, merupakan sesuatu yangtidak melibatkan berbagai unsur. dalam proses tion watch icw) dan ombudsman untuk kondusif dalam melakukan upaya upaya ini berbagai kendala teknis harus dieliminir, turut mengawal pelaksanaan seleksi ini den reformasi birokrasi yang tengah digalakkan dan jangan ada yang main macam macam, gan caranya masing masing. hal itu tetap dewasa ini. kami sudah komit semua untuk karena sistemnya tidak memungkinkan. pen berlangsung hingga saat ini. meneruskan langkah yang benar. ini meru kawasan dan pengendaliannya yang sangat dikatakan, panselnas telah berkulit pakan momentum yang harus dikawal, dan ketat. (ags) keberhasilan seleksi cons ini merupakan pertaruhan dalam reformasi birokrasi. kalau seleksi cons gagal, merupakan sesuatu yang tidak kondusif dalam melakukan upaya upaya reformasi birokrasi yang tengah digalakkan layayu, ,axvii ls) passing grade untuk kelompok soal ie) sal pemerintah menetapkan nilai kisaran skornya sedangkan nilai untuk ambang batas (passing grade) intelegensi umum dan wawasan kebangsaan, kelulusan tes kompetensi dasar kalau salah (nol) kalau benar nilainya tkd) cons untuk pelamar (lima). umum. ketetapan itu tertuang meskipun memenuhi passing grade, dalam peraturan menteri pendayagunaan bisa saja peserta tidak lulus. sebab dalam aparatur negara dan reformasi birokrasi satu formasi hanya dibutuhkan orang, tetapi para) tentang nilai ambang yang memenuhi passing grade ada orang. batas tkd seleksi cons dari pelamar umum tentu yang akan diterima hanya mereka yang tahun nilainya paling tinggi. ini bisa terjadi terutama nilai ambang batas tkd merupakan bagi instansi yang tidak melaksanakan tes nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap kompetensi bidang (tkb). peserta ujian seleksi cons. peserta yang menteri para azwar abubakar memenuhi nilai ambang batas tkd dapat mengingatkan kepada para pejabat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. pembina kepegawaian instansi pemerintah dalam peraturan tersebut dibedakan penyelenggara seleksi cons, agar menentukan passing grade antara peserta tes dengan kelulusan tkd cons instansi masing masing, sistem computer assisted test (cat) dengan sesuai dengan ketentuan permen para lembar jawab komputer lik). nya, ini. (ags) jumlah soal antara keduanya juga berbeda. untuk cat, jumlah soalnya terdiri dari soal karakteristik pribadi, soal intelegensi passing grade sistem cat umum, dan soal wawasan kebangsaan. sedangkan tes dengan sistem ljk, jumlah kriteria nilai ambang batas nilai ambang batas soalnya ada yakni karakteristik pribadi soal, intelegensi umum soal, dan wawasan karakteristik pribadi kebangsaan soal, dari nilai maksimal tes seperti halnya passing grade tahun intelegensi umum lalu, tidak berdasarkan akumulasi nilai, tetapi dari nilai maksimal tes nilai setiap kelompok soal harus terpenuhi. wawasan kebangsaan untuk peserta tkd dengan sistem cat nilai karakteristik pribadi minimal harus mencapai dari nilai maksimal yakni yakni, passing grade sistem ljk sedangkan intelegensi umum, nilai minimnya dari nilai maksimal, dan kriteria nilaiambangbatas nilai ambang batas wawasan kebangsaan nilai minimnya adapun passing grade untuk peserta tkd karakteristik pribadi dengan sistem lik, nilai karakteristik pribadi 50x dari nilai maksimal tes minimal intelegensi umum minimal intelegensi umum penilaian untuk tes karakteristik wawasan kebangsaan pribadi tkp) tidak ada nilai (nol), tetapi layanan publik edisi civil sdn. ik) "al "an dampak au hmi ganda tes ss! eta not tes cons memiliki dampak ganda, esa asn man pan baik bagi peserta tes maupun bagi negara menteri para azwar abubakar, menyaksikan pengolahan lik test lens tahun jutaan anak muda yang men pemerintah, serta memiliki keterampi dalam tatanan regional maupun global, jadi peserta tes, mau tak lan, keahlian dan perilaku sesuai dengan dan kemampuan berbahasa indonesia mau harus belajar kembali tuntutan jabatan. secara baik dan benar. wawasan kebangsaan, yang selain tkd, cons juga harus lolos sedangkan tes intelegensi umum belakangan terasa kurang tkb yang hanya boleh diikuti oleh geser (tiu) untuk menilai kemampuan verbal, diminati. sedangkan keuntungan yang yang sudah lulus tkd. namun kisi kisi yakni kemampuan dalam menyamai diperoleh negara, selain mendapatkan materi tes kompetensi bidang, disusun kan informasi secara lisan maupun tulis, cons dari putera puteri terbaik bangsa, dan ditetapkan oleh masing masing in kemampuan numerik, yakni kejam juga meraih kembali kepercayaan ma stasi pembina jabatan fungsional. puan melakukan operasi perhitungan syarikat, khususnya generasi muda. penyusunan materi tkd dibuat angka dan melihat hubungan diantara berdasarkan pengalaman ujian oleh panitia seleksi nasional pengadaan angka angka. tiu juga dimaksudkan cons tahun tidak sedikit peserta cons yang dibantu oleh tim konsorsium untuk menilai kemampuan berpikir yang gagal mencapai ambang batas dari perguruan tinggi negeri yang logis, yakni kemampuan melakukan kelulusan (passing grade) tes kejam direkomendasikan oleh menteri pen penalaran secara runtut dan sistematis, puan dasar tkd) pada kelompok soal didikan dan kebudayaan. sedangkan serta kemampuan berpikir analitis, yakni wawasan kebangsaan. hal itu menjadi pelaksanaan tes secara terpadu dipaku kemampuan mengurai suatu permasalah catatan tersendiri, sehingga sejak jauh kan oleh k l dan pemerintah daerah. han secara sistematis. jauh hari para peserta diminta untuk menteri para azwar abubakar adapun tkp dimaksudkan un kembali belajar mengenai wawasan mengungkapkan, tes wawasan kembang tuk menilai integritas diri, semangat kebangsaan. saan (tkj) dimaksudkan untuk menilai berprestasi, kreativitas dan inovasi, pandai saja tak cukup sebagai penguasaan pengetahuan dan kejam orientasi pada pelayanan dan orang syarat untuk menjadi pns. dia harus puan mengimplementasikan nilai nilai lain, kemampuan beradaptasi, pengen memiliki karakteristik pribadi selaku pilar kebangsaan indonesia. materinya balikan diri, bekerja mandiri dan tun penyelenggara pelayanan kepada ma meliputi pancasila, undang undang tas, kemauan dan kemampuan belajar syarikat dan mampu berperan sebagai dasar bhinneka tunggal ika, dan berkelanjutan, kemampuan bekerja perekat nkri. selain itu juga memiliki nkri. nkri meliputi sistem tata negara, dalam kelompok, dan kemampuan intelegensi yang tinggi untuk pengen baik pusat maupun daerah, sejarah menggerakkan dan mengkoordinir tangan kapasitas dan kinerja organisasi perjuangan bangsa, peranan indonesia orang lain. (ags) pandai saja tak cukup sebagai syarat untuk menjadi pns. dia harus memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dan mampu berperan sebagai perekat nkri. layanan publik edisi xvii tis. bagan . .u la) gi. mata 20x. (ig par ata yen, gag ans tea ika hay pai gumi ad" yaa lai jul mei beer yz p pelaksanaan cat yang diselenggarakan oleh pemprov jawa timur. cons tahun ini, miliki unit cat. dari jumlah kan kepada masyarakat. testing sebagian besar masih itu, unit diantaranya tersebar nya bisa kapan saja, apakah dilaksanakan dengan kantor regional kanker). bkn atau lembaga yang daten sistem ljk, yang dalam dengan tersedianya unit tukan pemerintah. prakteknya lembu cat yang memadai, nantinya tes lain halnya kalau tes den tuhan energi dan perhatian yang cons bisa kapan saja. setelah gan sistem ljk. harus bikin soal, sangat besar. depan, pemeran lulus kuliah, dia mendaftar un menyiapkan lik, mengolah, men tah mendorong agar serbabisa tuk ikut tes. datanya langsung garasi, pengamanan distribusi menggunakan sistem computer masuk bank data cons, dan dan sebagainya. kalau dengan assisted test cat) yang lebih kalau ada k l atau pemda yang cat, peserta datang, duduk, efisien, akuntabel, dan obyektif. membutuhkan tinggal manga soal sudah ada, tinggal kerjakan. tahun ini, tercatat ada seki bukan permintaan, sesuai kuali yang penting bank soalnya sudah tar instansi pemerintah yang fiksi yang dibutuhkan. kalau siap, variannya semakin banyak. menggunakan cat. tahun depan sudah ada calon yang memenuhi mudah mudahan tahun depan kita upayakan semakin banyak kualifikasi, langsung dipanggil semua bisa menggunakan cat, yang pakai cat, sehingga perlu saja untuk wawancara. ini lebih ujarnya. ramai ramai, seperti ini, seperti efisien, akuntabel, dan obyektif, kendati demikian, tasik lebaran haji, ujar sekretaris ke ujar tasik. tidak menutup mata terhadap menteri para tasik riyanto. kementerian para akan beberapa daerah yang belum untuk mendukung weber selalu berkoordinasi dengan familier dengan komputer, kare hasilan sistem cat, bkn juga kementerian keuangan, berapa kondisi indonesia berbeda sudah menyiapkan tambahan formasi pegawai yang dibunuh beda. kalau jawa mungkin su infrastruktur. tahun depan, setiap kan setiap tahun. kalau dari awal dah bisa, tetapi untuk beberapa kanker bkn menyiapkan cat. sudah disetujui dan tercantum daerah mungkin perlu kerja sementara saat ini, bkn baru me dalam apbn, nantinya umum keras. (swd) layanan publik edisi xvii nina ata na. tagawa (ir mn: dean ga: i| les" un, wat sang j gap maan ka. "pn 5s mta" "ar lang una uan lan yee suasana wawancara merupakan salah satu tahapan dalam penerapan promosi terbuka kementerian para: ramai ramai gelar promosi terbuka tes pembuatan makalah yang harus ditulis tangan merupakan tantangan tersendiri bagi peserta tes promosi jabatan eselon kementerian para, senin asalnya, dalam men garuk kepala meskipun tidak gatal, tuk menuntaskan tugas tugasnya, jalankantugas sehari ada yang menyontek, ada juga yang menjelang berakhirnya tahun ang hari mereka hampiran mondar mandir toilet. tetapi garan pernah lagi melakukan ada pula peserta yang rampung pemandangan seperti itu hal itu. janganlah lebih duluan, dan menyisakan tidak hanya terlihat saat berulang menulis tangan sebanyak delapan waktu satu setengah jam dari tiga ujungnya tes penulisan makalah halaman seperti yang dipersyarat jam yang disediakan. mungkin dia dengan tulis tangan bagi pejabat kan, menulis tangan satu atau dua harus mengejar pesawat, karena eselon ii. hal serupa juga terjadi halaman saja rasanya sudah repot. sedang ada tugas luar kota. dalam tes penulisan makalah bagi wajar kalau banyak peserta maklum, para pesertates tersebut kandidat pejabat eselon yang terlihat sedikit kebingungan, ber umumnya merupakan pejabat sudah beberapa kali dilaksanakan topang dagu, ada juga yang garuk eselon iii, yang dikejar target un kementerian para. layanan publik edisi xvii las perkembangan itu sangat menggembirakan, karena hal itu merupakan salah satu pengungkit penting dalam reformasi birokrasi. promosi jabatan secara terbuka akan mendekatkan pada merit system, sehingga karir pns lebih terjamin. tantangan seperti memang harus bukan kementerian para saja yang dilalui. tak terkecuali bagi pelamar promosi telah melaksanakan promosi terbuka, terbuka untuk mengisi jabatan eselon tetapi sejumlah kementerian lembaga dan yang lowong kementerian para. pemerintah daerah juga melakukan hal yang setelah diumumkan website, dilanjutkan sama. pemprov dki jakarta, misalnya telah dengan tes secara online pada okto menggelar promosi terbuka untuk lurah dan ber november hasilnya, orang camat, dan kepala sekolah. langkah yang peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti lebih popular dengan istilah lelang jabatan tes pembuatan makalah pada senin itu, menurut kepala badan kepegawaian namun yang hadir hanya orang. daerah dki jakarta made karmayoga, akan dari peserta yang lolos tes online, terus dilakukan untuk mengisi jabatan peserta diantaranya merupakan pns dari jabatan strategis. provinsi jawa tengah yang berbagai instansi, baik pusat maupun baru saja memilih gubernur juga kelak daerah, sementara orang merupakan kanakan promosi terbuka untuk sekretaris pegawai kementerian para. ada pegawai daerahnya. dari kabupaten bangka barat, provinsi kementerian lembaga, juga sema gorontalo, provinsi banten, provinsi beng kin banyak yang melaksanakan promosi ja kulu, provinsi sumatra barat, provinsi bang batan secara terbuka. kementerian hukum ka, kabupaten lamongan, kabupaten bone, dan ham, baru saja mendapatkan seorang dan kabupaten sumedang. bahkan, salah dirjen dari hasil promosi terbuka. semen satu peserta promosi terbuka ini seorang tara badan kepegawaian negara bkn), juga mantan wakil walikota. membuka lowongan untuk beberapa posisi ada beberapatahapantes yang harus eselon selain itu masih banyak instansi dilalui oleh para peserta. setelah penulisan pemerintah pusat maupun daerah yang ten makalah, peserta mempresentasikannya gah merancang ancang menggelar promosi hadapan para penguji. setelah itu, bagi yang jabatan secara terbuka. dinyatakan lolos harus mengikuti assess tidak lama setelah keluarnya terbitnya ment center, dan adalah wawancara, para surat edaran menteri para peserta akan wawancara. sebanyak kementerian lembaga dan panel akan menyaring tiga orang un pemda melaporkan akan melakukan pro tuk masing masing jabatan, untuk diserah mosi jabatan secara terbuka. kan pejabat pembina kepegawaian ppk) menurut wakil menteri para untuk dipilih dan ditetapkan salah satu. eko prabowo, perkembangan itu sangat kalau kementerian, ppk nya menteri, se menggembirakan, karena hal itu merupakan dang provinsi oleh gubernur, kabupaten salah satu pengungkit penting dalam rekor oleh bupati, dan kota oleh walikota. se masi birokrasi. promosi jabatan secara ter tentara untuk pejabat eselon yang akan buka akan mendekatkan pada merit system, menetapkan adalah presiden. sehingga karir pns lebih terjamin. (swd) layanan publik edisi vii promosi terbuka '$ politisasi "politisasi men birokrasi promosi jabatan secara terbuka diyakini menjadi salah satu dari empat menghela utama gerbong percepatan reformasi birokrasi. menghela utama itu adalah perampingan birokrasi, selain seleksi cons yang transparan, promosi terbuka, serta penerapan teknologi informasi. kepala badan kepegawaian pejabat eselon kabupaten kota, dan sebanyak pejabat eselon ii.b dimutasi, negara bkn) dan kepala eselon provinsi, ujar women para diantaranya dengan status non job, disusul lembaga administrasi negara eko prabowo. mutasi pejabat eselon lil.a., diantaranya lan) yang saat ini menjabat, bukan rahasia lagi, dalam pemilukada non job. merupakan produk dari khususnya yang ada calon incumbent sering sebulan kemudian, plt. bupati promosi jabatan secara terbuka yang menjadi ancaman serius bagi birokrasi. kolaka kembali memutuskan pejabat pertama. tidak lama setelah kedua mendukung salah, tidak mendukung, salah, structural eselon il.b, orang diantaranya pejabat itu dilantik, terbitlah surat edaran bahkan netral pun salah. salah satu kasus non job. hal itu disusul dengan mutasi menteri para tentang yang sempat mengemuka adalah mutasi pejabat eselon iii.a, orang diantaranya tata cata pengisian jabatan struktural besar besaran yang dilakukan oleh plt. non job, pejabat eselon iii.b, orang yang lowong. surat edaran tersebut, kini bupati kolaka, provinsi sulawesi tenggara diantaranya non job, serta mutasi menjadi acuan bagi seluruh kementerian, yang dinilai sarat dengan pelanggaran. pejabat eselon iv, diantaranya non job. lembaga serta pemerintah daerah yang seorang pit. bupati tidak boleh pada gelombang mutasi tersebut, akan melaksanakan promosi jabatan secara melakukan mutasi pegawai dengan non menurut ruhaedin jamaluddin, kepala terbuka. job, menurunkan eselon. gelombang bkd kabupaten kolaka yang juga dimutasi keterbukaan dalam penempatan mutasi yang dilakukan plt. bupati kolaka dengan status non job, jumlahnya masih jabatan, diyakini sebagai gerbang itu mendorong sejumlah korban mutasi, sesuai dengan surat mendagri. pertama dalam meminimalisir berbagai terutama yang non job, ramai ramai namun surat tindak penyelewengan, penyalahgunaan mengadu kemendagri dan kementerian tanggal april yang ditandatangani oleh wewenang, serta kkn. hal itu juga bisa para. mereka menilai mutasi tersebut sekjen kemendagri atas nama mendagri itu, menghindari terjadinya penempatan tidak mendapat ijin dari mendagri, dan menyatakan tidak boleh memberhentikan seseorang dalam jabatan berdasarkan menabrak sejumlah aturan, sehingga harus pejabat structural (non job). selain itu, suka atau tidak suka (like and dislike). dibatalkan. tidak boleh melakukan penurunan eselon nya, dengan kondisi tersebut terbuka hingga akhir mei sebanyak (emosi), dan tidak boleh memindahkan lebar peluang bagi ppk untuk bertindak pejabat structural telah non job, pejabat structural menjadi pejabat tanpa mengindahkan ketentuan ketentuan terdiri dari orang eselon ii.b, pejabat fungsional. kepegawaian. kepentingan pegawai eselon ill.a, pejabat eselon i.b, dan kalau ternyata pelaksanaan mutasi diabaikan, tak mempedulikan karir pegawai pejabat eselon iv.a. padahal, mendagri tidak sesuai dengan peraturan perundang berdasarkan sistem merit. hanya mengijinkan mutasi bagi pejabat undangan, maka persetujuan menteri lebih dari itu, promosi terbuka itu structural, dan tidak boleh non job. dalam negeri akan dibatalkan, dan segala juga menghindarkan terjadinya politisasi gelombang mutasi itu berlangsung kebijakan kepala daerah terkait persetujuan birokrasi, yang selama ini banyak terjadi tidak lama setelah penetapan wakil bupati mendagri tersebut tidak sah. daerah. yang paling rawan adalah pejabat kolaka menjadi plt. bupati. tanggal april, ruhaedin menambahkan, layanan publik edisi xvii me. aa ta) maan inn mana lan pan poin feri (wira tri mas lam ptm uap tp lan mem hanna kana suasana ujian penulisan makalah dalam penerapan promosi terbuka untuk menduduki jabatan structural kementerian para. mutasi tersebut sarat dengan berbagai antara lain menegaskan kembali isi memisahkan simbiosis mutualisme antara pelanggaran. antara lain tidak ada (a) tentang pemerintahan birokrasi, politik, dan penegakan hukum itu. persetujuan dari mendagri, tidak ada daerah. korupsi dalam birokrasi pasti terkait dengan melalui proses badan pertimbangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala korupsi dalam politik, maupun dalam dan kepangkatan baperjakat). untuk daerah dilarang membuat keputusan yang penegakan hukum, ujarnya. jabatan eselon ii.b, tidak ada usulan dari secara khusus memberikan keuntungan salah satu penting dalam bupati (plt) kepada gubernur sultra. bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan pengisian jabatan adalah dilakukan secara pelanggaran lain, disinyalir ada tertentu, atau kelompok politiknya yang terbuka nasional untuk eselon dan ii. pemalsuan jabatan lama, pengalihan dari bertentangan dengan peraturan perundang karena jabatan tersebut merupakan kunci jabatan fungsional tertentu (guru dan undangan, merugikan kepentingan umum, terpenting dalam birokrasi, yang dalam tenaga kesehatan) jabatan structural. dan meresahkan sekelompok masyarakat, ruu asn disebut dengan jabatan pimpinan pengisian jabatan juga tidak memenuhi atau mendiskriminasikan warga negara dan tertinggi. mereka diharapkan menjadi syarat kepangkatan, statusnya tidak jelas. atau golongan masyarakat lain. lokomotif perubahan, agent change, ada pengisian jabatan oleh pns yang sakit menurut women prabowo, yang bebas dari kepentingan politik yang dan tidak pernah melaksanakan tugas, banyaknya instansi pemerintah yang parsial. bahkan ada pns yang sudah menjadi melakukan promosi jabatan secara untuk itu, promosi jabatan eselon tersangka dalam kasus tindak pidana terbuka sangat menggembirakan. sebab dan kementerian lembaga (k l) korupsi. itu merupakan salah satu pengungkit semestinya dibuka secara nasional melalui usut punya usut, turnya plt. bupati itu penting reformasi birokrasi, yang kini proses yang transparan, akuntabel, merupakan bakal calon bupati kolaka yang tengah menggelinding berbagai instansi obyektif, dan fair. dengan demikian, pejabat akan bertarung dalam pilkada. kami minta pemerintah. promosi jabatan secara dimaksud bisa moving dari daerah satu mendagri membatalkan kebijakan mutasi terbuka akan mendekatkan pada merit daerah lain, dari pusat:ke daerah, dan dari tersebut, dan mengembalikan pejabat system, sehingga karir pns lebih terjamin, daerah pusat, atau dari instansi pusat yang terkena dampak kebijakan posisi ujarnya. satu instansi pusat lainnya. ini salah satu semula, ujar ruhaedin. satu hal yang harus dipahami gagasan besar untuk memperkuat nkri. sebenarnya, mendagri telah semua pihak, antara birokrasi, politik dan cara baru, harapan baru ini diharapkan menerbitkan surat edaran sj, penegakan hukum itu selalu kait mengait. bisa mengurangi komputasi politik dalam tanggal desember dalam surat itu yang paling penting adalah bagaimana birokrasi, tutur eko prabowo. (bby) layanan publik edisi evil sad profesionalitas pns, tunjangan kinerja, dan efisiensi kinerja, gan efisiensi besarnya alokasi belanja aparatur, utamanya perjalanan dinas yang tidak diimbangi dengan belanja pendidikan dan latihan bagi pns merupakan kenyataan yang memprihatinkan bagi bangsa indonesia. nya, percepatan reformasi birokrasi menuntut profesionalitas pns, yang juga menuntut perbaikan remunerasi pegawai. bisa dipungkiri, setiap mengantongi tiket, alias duduk dulu baru anggaran. penghujung tahun hotel hotel didik. pentingnya diklat bagi aparatur selalu dipenuhi dengan mobil menteri azwar abubakar sering negara, seiring dengan percepatan mobil pelat merah, karena mengatakan, 'njomplangnya' anggaran reformasi birokrasi, khususnya dalam banyaknya instansi pemerintah perjalanan dinas dibanding dengan peningkatan kesejahteraan pegawai. yang tengah menggelar konsinyering, anggaran untuk diklat ini, ibarat sebuah dalam hal ini, seperti diakui menteri, kalau seminar, atau rapat rapat. suasana serupa keluarga yang tiap minggu jalan jalan dilakukan melalui peningkatan gaji (pokok) terjadi bandara, karena para abdi negara berwisata, tetapi anaknya tidak sekolah. akan membebani keuangan negara. karena tengah melaksanakan perjalanan dinas. kerusakan itu berbuah perintah itu yang dilakukan adalah memberikan sebuah fakta lagi, bahwa keikutsertaan menteri kepada bpk untuk melakukan tunjangan kinerja. 'umar bakrie' dalam kegiatan seperti itu audit terhadap belanja perjalanan memang, kementerian lembaga memberikan nilai tambah, karena mereka dinas beberapa kementerian lembaga. yang sudah menerima tunjangan kinerja, akan memperoleh uang harian, atau honor hasilnya memang tidak mengagetkan, sebagian besar diantaranya belum kalau menjadi narasumber. tidak ada karena banyak ditemui perjalanan dinas, menggambarkan kinerja pegawai secara yang salah, karena aturannya memang konsinyasi yang kurang efektif, bahkanada individu, tetapi organisasi. karena itu, menuntut demikian. yang lebar'. masih untung, hanya sedikit tunjangan yang diberikan juga belum sisi lain, menteri yang fiktif. hasil audit bpk itu memang persen. umumnya berkisar antara pendayagunaan aparatur negara dan bukan konsumsi publik, tetapi menjadi persen dibanding dengan tunjangan reformasi birokrasi azwar abubakar masukan bagi menteri kepala lembaga kinerja yang diberikan kementerian pernah dibuat tercengang, dengan untuk perbaikan instansi bersangkutan keuangan. jawaban salah seorang pns yang telah kemudian hari. dengan tunjangan sebesar itu, bekerja tahun sebuah instansi. saya namun tidak berhenti sampai disitu, pegawai tidak boleh lagi menerima honor baru sekali mengikuti diklat, yaitu diklat karena tahun akhirnya pemerintah honor berbagai kegiatan, yang sebelumnya pra jabatan, jawaban pegawai dimaksud. memangkas anggaran perjalanan dinas, menjadi penghasilan tambahan luar kasus itu hanya segelintir hingga sekitar persen. dana tersebut gaji. bahkan ada sementara pihak yang secuil dari sebuah potret besar birokrasi diharapkan bisa dialokasikan untuk menyindir kalau pegawai negeri itu gajinya tanah air. perjalanan dinas yes, diklat menambah dana diklat bagi pns, sehingga kecil, tapi motornya banyak. dari hasil tunggu dulu. sebab dengan perjalanan nantinya tidak ada lagi cerita cerita yang audit bpk seri yakni audit terhadap dinas akan mendapatkan dana segar, memuat menteri tercengang. pada belanja barang, ditemukan sebuah instansi sementara dengan diklat, banyak gilirannya, diklat bagi pns makin terarah, yang honor per bulan untuk seorang kesempatan (sesaat) yang hilang. efektif, sesuai dengan bidang tugas pejabat eselon sangat fantastis. dalam banyak kasus, untuk menduduki masing masing. bukan diklat sekadar dengan tunjangan kinerja jabatan struktural boleh saja belum untuk mengejar ketertinggalan penyerapan persen, diharapkan besarannya relatif layanan publik edisi xvii dinamika reformasi birokrasi por akuntabilitas kinerja pemerintah membaik wapres mirip orang tua mengambil rapor anaknya sad menteri pan azwar abu bakar didampingi mendagri gamawan fans menyerahkan lhe skip kepada menpora roy suryo akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah semakin membaik dalam lima tahun terakhir ini. tahun ini semakin banyak kementerian lembaga dan pemerintah provinsi yang mendapat nilai dan kapan yang lain menyusul tanggal desember ujar wakil presiden boediono saat nilai itu harus sudah lebih berat pemerintah kembali me memberikan sambutan dalam acara apda outcome atau capaian biner menyampaikan laporan hasil tersebut. hanya, bukan hanya sekadar dokumen evaluasi lhe) akuntabilitas wakil presiden mengapresiasi yang sesuai dengan aturan aturan. kinerja instansi pemerintah skip) kementerian lembaga serta provinsi hasilnya harus memberikan manfaat pusat dan pemerintah provinsi. pe yang telah meraih predikat dan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, penyerahan lhe yang digelar istana dan mengajak yang nilainya belum baik lanjutnya. wakil presiden itu mirip pembagian supaya menjadi lebih baik lagi. kapan boediono juga berpesan ke rapor sekolah sekolah. mirip naik peringkatnya," ujar wapres. pada menteri ppn kepala bappenas, orang tua yang sedang menunggu dalam kesempatan itu, dia menteri dalam negeri, menteri pembagian rapor anak anaknya, berharap agar depan ukuran pe keuangan dan menteri para agar layanan publik edisi xvii lu) me. sama dengan take home pay pns selama ini. tetapi uang yang dibawa pulang rumah adalah uang halal, bukan dari honor honor yang tidak jelas asal usulnya, ujar azwar abubakar. saat ini, sudah terdapat kementerian lembaga yang melaksanakan ama reformasi dan menerima tunjangan kinerja. tahun ini ada tambahan na" tes lagi k l yang akan menerima tunjangan kinerja, dan tinggal menunggu terbitnya peraturan presiden, ujar deputi reformasi tea birokrasi, akuntabilitas aparatur dan ng, pengawasan kementerian para, muhammad yusuf aceh. naga semakin banyaknya instansi pemerintah yang menerima tunjangan kinerja, sempat mengundang pertanyaan naa ma dari sementara kalangan. mereka khawatir bahwa tunjangan kinerja, yang notabene masuk dalam belanja pegawai akan membebani apbn. namun hal itu sudah diantisipasi sejak awal, agar tunjangan kinerja tidak aan menambah beban apbn. wakil presiden boediono selaku ketua komite pengarah reformasi birokrasi nasional korban) wanti wanti agar tunjangan kinerja diambil dari dana optimalisasi anggaran, seperti pemangkasan honor honor, efisiensi pat. pengadaan barang dan jasa, perjalanan wakil menteri para prabowo. dinas dan lain lain. semuanya akan difokuskan dalam tunjangan kinerja. pemberian tunjangan kinerja juga tentang sistem penggajian. perbaikan sebagai akibat menjalankan tugas tidak diberikan sembarangan, karena struktur penggajian berupa kenaikan kewajibannya, yang mengakibatkan tidak harus dikaitkan dengan kinerja pegawai secara berkala bagi pns dan pensiunan dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun. secara individual. sesuai dengan dan juga perbaikan sistem pensiun atau selain itu, juga diatur mengenai uang duka, tentang penilaian kinerja purna tugas. rpp ini diharapkan bisa pensiun bagi yang telah mengabdi kepada pegawai negeri, maka setiap pegawai ditetapkan menjadi dan diberlakukan negara dan memenuhi persyaratan yang harus membuat dan menandatangani menyusul ditetapkannya ruu asn menjadi ditentukan, serta hak hak lainnya yang sasaran kinerja pegawai skp). "skp undang undang. diatur dalam peraturan pemerintah. dibuat dan ditandatangani setiap awal pada ruu asn ditetapkan jaminan pensiun pns dan jaminan tahun, oleh pegawai bersangkutan dengan bahwa, pegawai negeri sipil berhak janda duda pns, serta jaminan hari tua atasannya, ujar women para eko memperoleh gaji, tunjangan, dan pns diberikan sebagai perlindungan prabowo. kalau skp tidak mencapai target kesejahteraan yang adil dan layak, sesuai kesinambungan penghasilan hari tua, yang telah ditetapkan, maka sanksi sudah dengan beban pekerjaan dan tanggung sebagai penghargaan atas pengabdian pns, menanti. (lihat majalah layanan publik jawabnya. dicatatkan pula, pegawai negeri diberikan dalam rangka program jaminan edisi berhak mendapat cuti, pengembangan sosial nasional. ketentuan tersebut selain pemberian tunjangan berbasis kompetensi, biaya perawatan, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang kinerja, pemerintah juga tengah menyusun tunjangan bagi yang menderita cacat undangan yang mengatur tentang pensiun rancangan peraturan pemerintah rpp) jasmani atau cacat rohani dalam dan dan tabungan hari tua. (ags) layanan publik edisi civil peningkatan integrity inya keteladanan mimpi presiden susilo bambang yudhoyono menegaskan, reformasi birokrasi bisa dikatakan berhasil, jika tidak ada lagi tindak pidana korupsi, dan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. pada saat yang sama, aparatur negara mampu bekerja secara efisien, responsif dan cepat, serta memiliki produktivitas yang tinggi. keberhasilan reformasi tersebut dikuatkan dengan sistem harus sama. memang, berbuat birokrasi sangat ditentukan pengawasan internal pemerintah yang konsekuen itu kerap kali pedih dan oleh perubahan pola sedang disusun rancangan undang berat. namun tidak ada keberhasilan pikir dan budaya kerja undangnya. pengintegrasian sistem tanpa pengorbanan, tambah azwar. para aparatur. pentingnya perencanaan, sistem penganggaran, dan women para eko prabowo 'reformasi birokrasi bertujuan untuk manajemen kinerja dapat meningkatkan mengatakan, dalam birokrasi banyak mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabilitas dan kinerja instansi individu yang berintegritas tapi rang baik, dan aparatur pemerintah pemerintah. lingkungannya tidak berintegritas, rang bersih dari korupsi, serta melayani untuk mewujudkan semua itu, sehingga individu yang berintegritas masyarakat dengan baik. aspek kepemimpinan menjadi faktor penentu akan tersisih. tugas kementerian para 'tersebut merupakan salah satu program keberhasilan reformasi birokrasi. adalah melakukan transforming dari percepatan reformasi birokrasi, dengan menurut azwar abubakar, yang individual kolektif integritas, sehingga membangun zona integritas menuju dibutuhkan adalah kepemimpinan yang terbentuk integritas institusi. dalam nbk dan bbm. pintar, berani dan berintegritas. berani kondisi patronase birokrasi indonesia, menteri para azwar abubakar saja tidak cukup. seorang penjinak integritas itu sangat mudah ditegakkan. mengajak para pegawai negeri bom itu tidak cukup hanya pintar, tapi kuncinya pada pimpinan yang memiliki 1ntuk segera melaporkan harta juga harus berani, dan harus nekad. integritas, ucapnya. kekayaannya kepada kpk, pimpinan tergantung situasi dan spesifikasi ditambahkan, bila kolektivitas instansi pemerintah juga diminta pekerjaannya, ujarnya beranalogi. pimpinan menerapkan integritas, sangat nemberlakukanwhistle blower system, diperlukan budaya unggul dan mudah untuk menggerakan pada tingkat membangun keterbukaan informasi perubahan mindset pimpinan, yang bawahan, karena patronase birokrasi ini publik, dan mencanangkan program sekaligus menjadi komandan. pemimpin sangat kental, kalau pimpinan memiliki pengendalian gratifikasi pada masing juga harus menjadi role model yang komitmen yang kuat. pendekatan masing instansi. dapat memberi contoh integritas, struktur penting, tapi lebih penting peningkatan kinerja organisasi lurus, bersemangat dengan perubahan, bagaimana menumbuhkembangkan jan peningkatan kinerja keuangan dan mampu menahan diri. pemimpin nilai, keteladanan, etika dan moralitas negara telah mulai terlihat sejumlah dituntut konsekuen dan konsisten, apa dari pimpinan (leadership from the top) kementerian dan lembaga. hal yang dikatakan dan yang diperbuat agar terus dijaga. (bby) memang, berbuat konsekuen itu kerap kali pedih dan berat. namun tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan layanan publik edisi xvii sea lani taman doing busi membaik king business gempal iz) l.j genjot lagi sering peringkat kemudahan berusaha indonesia tahun ini nama ini sebenarnya lompatan yang cukup m signifikan, dari asa dari rek ari negara yang disurvei bank dunia. namun angka cafe aan itu belum memuaskan, dan harus genjot lagi, dan sda .m ditargetkan tahun bisa ( kpa . eny pan posisi sewu naa pan laki san van yen pe a30 menteri para azwar abubakar, survei tentang kemudahan negara lain dunia, indonesiajuga posisi untuk tahun berusaha (easy doing berusaha menggaet investasi dari peringkat indonesia mengalami business) sepertinya sejak negara lain, dan sekaligus berusaha lompatan posisi telah membuat berbagai menggerakkan perekonomian lo dalam laporan yang titan negara untuk berlomba kal, dengan mendorong tumbuh ditangani managing director bank mengejar posisi yang lebih baik, berkembangnya wirausaha. namun dunia sri mulyani indrawi itu agar dipandang cantik oleh ma langkah itu sering terkadang oleh doing business merupakan syarikat dunia usaha, baik pemodal urusan birokrasi yang kurang ramah laporan tahunan seri sebagai local maupun manca negara. per bagi investasi. acuan kebijakan yang dirasakan du tingkat yang cantik itu rupanya telah betapa tidak. dalam lima nia usaha swasta, termasuk usaha menjadi magnet untuk menarik in tahun terakhir posisi.doing business kecil dan menengah. laporan itu vektor menanamkan modal suatu indonesia masih berkutat diatas menilai area regulasi bisnis negara. sebab, dengan masuknya angka tahun berada negara sebelumnya hanya modal maka ekonomi bergerak, posisi naik posisi pada negara yang disurvei. empat negara pengangguran berkurang, dan kemudian sedikit naik baru yang masuk dalam kajian kali tingkat kemiskinan pun menurun. anjlok lagi peringkat pada ini libya, myanmar, san marino, seperti halnya negara dna untuk sedikitturun dan sudan selatan. layanan publik edisi evil paket kebijakan kemudahan berusaha lgu)..iptek, lebih dari satu rencana aksi, ada juga kepada masyarakat. saya minta para pembayaran pajak dan premi asuransin bangunan, perizinan terkait dengan usaha harus menikmati proses yang lebih kebijakan ini, kata wakil presiden pendirian bangunan, serta perolehan cepat dan mudah., tambah wapres. te, sap tut tan tabu st. hat peran ne tata ban ag. lara aia . aga, an , ea, lag gta ata tea ai mma ie. lang tia sem oku tah ran nan mar spa haa mang adi psa ta. ana, ing . any bi. ba. tea bas ten layanan publik edisi xvii |") paket kebijakan kemudahan berusaha le) bidang, langkalistrik, lebih dari satu rencana aksi, ada juga kepada masyarakat. saya morita para pembayaran pajak dan premi asuransi,,,ri bangunan, perizinan terkait dengan usaha harus menikmati proses yang lebih kebijakan ini," kata wall presiden pendirian bangunan, serta perolehan cepat dan mudah., tambah wapres. bai wear maa denga jadi "da "aa apa. kenya beban. eme sea: tpa nat maan. aan man tang naa ae5, sai ipa pae dana ita "to 0g, jg. naa (aa layanan publik edisi xvii mlkenadankairdi indikator yang disederhanakan kebijakan itu, setiap rencana aksi memiliki penanggung jawab yang jelas. selain itu, ada tim pemantau bersama starting business yang terdiri atas unit kerja presiden dak date sta pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pan rb), badan resolving insolvency pengawasan keuangan dan pembangunan registering property lo. tak kalah pentingnya, adalah keterlibatan pemerintah daerah, yang merupakan ujung getting credit tombak pelayanan maupun pemberian izin izin yang berkaitan dengan kegiatan berusaha. getting electricity sebagai catatan, untuk saya minta menteri menteri teknis penyederhanaan prosedur juga akan penyambungan listrik dengan waktu hari juga turut mengawasi jajarannya hingga dilakukan dalam penyambungan tenaga tidak perlu penambahan trafo distribusi tingkat yang paling bawah daerah agar listrik untuk industry. dari catatan rekor dan tidak perlu pembangunan jaringan mendukung paket ini dan memudahkan kantor wapres, kamis, oktober tegangan rendah. adapun untuk hari, proses berusaha semua lini, kata pada prinsipnya women esdm dapat tidak perlu penambahan trafo distribusi, boediono menambahkan. menyetujui reaksi atas. dalam hal ini namun perlu pembangunan jaringan karena menyangkut pelbagai sektor, akan diperhatikan amplifikasi prosedur tegangan rendah. sedangkan hari, perlu upaya perbaikan ini juga melibatkan yang dapat dipersingkat, serta tidak penambahan trafo distribusi dan perlu koordinasi dengan lembaga negara membahayakan keamanan instalasi. pembangunan jaringan tegangan rendah. nonpemerintah, seperti mahkamah langkah yang akan dilakukan adalah agung dan bank indonesia. badan usaha penerbitan keputusan menteri esdm yang paying taxes insurance premium milik negara bumn) yang bertugas mengatur tata cara penyambungan tenaga penerbitan perdirjen pajak mengenai menyediakan telepon, listrik, dan air listrik sebagai turunan dari nomor sistem pelaporan pajak secara online minum juga turut terlibat langsung dalam tahun dan nomor tahun dengan penegasan tidak perlu rencana rencana aksi tersebut. tidak yang mencakup amplifikasi prosedur menyampaikan berkas laporan hardcore ketinggalan jamsostek, yang terkait penyambungan tenaga listrik. menkeu setuju, sementara dirjen pajak dengan pendaftaran tenaga kerja. selain itu juga perlu diterbitkan tengah menyusun perdirjen pajak. peningkatan peringkat kemudahan peraturan dirut pt. pln mengenaitatacara penerbitan perekrut pt. jamsostek berusaha difokuskan pada penyambungan listrik dengan waktu yang menegaskan bahwa pembayaran indikator yang peringkatnya atas. atau hari dari semula dicatat oleh ifc program jaminan sosial yang terdiri dari: langkah yang dilakukan dengan amplifikasi selama hari, dengan biaya sambungan jaminan hari tua, jaminan kematian, (penyederhanaan prosedur, waktu, dan rp, dan uang jaminan langganan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan biaya. ujl) rp, untuk industri dan rp. kesehatan hanya dilakukan kali tiap untuk bisnis. pada prinsipnya dirut bulan dari semula dicatat oleh ifc pt. pln dapat menyetujui reaksi atas. selama kali per bulan. (ags) seluruh rencana aksi itu harus sudah terlaksana pada bulan februari sehingga masyarakat indonesia yang ingin memulai kegiatan usaha harus menikmati proses yang lebih cepat dan mudah tata nan edisi xvii atau kami kol tran . tari pemain "una bra bn ppa nee tag ui hate minta! pelan ihe renata oia spa na. pan bay cal keenan aa, ati meta. are wrp iga gg saya eat "em tua ian ang maa jet nan ena era net tanu nara fax mea ang pan penang sea dgn era la. iga pagi satu pan tan lg. jet lie tar yi ba." sak jaga mah manga, pan pn, kena pena yara starting business cukup hari dalam hal ini ada sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan, antara lain penerbitan sejumlah perangkat peraturan perundang undangan. berdasarkan catatan rekor kantor wapres, kamis, oktober pada prinsipnya menakertrans menyetujui rencana aksi reaksi) berupa penerbitan penerbitan dan perpres mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial. intinya penyederhanaan proses penerbitan sup dan tdp secara simultan. beberapa terkait dengan persyaratan menjadi secara simultan hari kerja, dalam hal ini, kemenag akan berkoordinasi modal dasar dan modal disetor. dari semula pendaftaran tenaga kerja dengan kemendagri untuk implementasi namun revisi itu tidak berhenti sampai dicatat oleh selama hari dan pelaksanaan permendagri dimaksud. situ, karena masih perlu dilakukan kajian pendaftaran kepesertaan jamsostek salah satu ganjalan yang juga menjadi dengan forum grup discussion fgd), dan dicatat oleh ifc selama hari (simultan). catatan ifc adalah penerbitan perdatentang penyusunan naskah akademis amandemen persoalan lain yang masih dikeluhkan ptsp pemprov dki jakarta dan pelimpahan pt. adalah penerbitan surat ijin usaha kewenangan dari gubernur dki jakarta dengan implikasi berbagai prosedur perdagangan sup), yang dicatat oleh ifc kepada kepala ptsp. diharapkan hal bisa tersebut, proses starting business (memulai selama hari. rencana aksinya adalah terealisasi pada november berusaha) yang semula masih membutuhkan penerbitan peraturan menteri perdagangan, upaya lain adalah revisi waktu hari, akan dipangkas menjadi yang mengatur penerbitan sup dan tdp perseroan terbatas dalam rangka peniadaan hari. pemangkasan prosedur ini menjadi ptsp dapat dilakukan hari secara simultan. persyaratan modal dasar dan modal disetor, @quick wins reformasi birokrasi kementerian hal itu pada prinsipnya reaksi itujugatelah pada prinsipnya kemenkumham dapat lembaga yang terlibat dalam proses perijinan disetujui oleh wamena. menyetujui reaksi atas, revisi ini. permendagri akan digunakan sebagai tercantum dalam prolegnas butir hal itu sejalan dengan perintah wakil panduan bagi daerah dalam tata cara (sesuai website dpr ri) tanjakan mengubah. presiden boediono yang juga ketua komite layanan publik edisi i2013 mat. pengarah reformasi birokrasi nasional akte pendirian hadapan notaris. kedua korban), agar perbaikan doing business langkah itu memerlukan waktu hari. menjadi quick wins nasional. dalam hal ini setelah melalui berbagai koordinasi serta idak saja k l yang memiliki core business an, prosedur itu dapat dipangkas pemangkasan dalam urusan perijinan untuk memulai waktunya menjadi hari. berusaha, tetapi juga k l lain yang terkait untuk mendapatkan surat prosedur ini dengan doing business secara keseluruhan. keterangan domisili perusahaan dari sebagai gambaran, proses dalam pemda setempat, (benchmark dki jakarta) menjadi quick waris starting business saja ada langkah yang saat ini dibutuhkan rata rata hari. in perlu dilakukan dan melibatkan setidaknya prosedur ini diusulkan dihapus. reformasi birokrasi instansi, yakni kementerian hukum dan pengajuan sup dan tdp jam, perda, ditjen pajak, kas negara, pelayanan terpadu satu pintu ptsp) yang menteri disp, kemenakertrans, serta pt. jamsostek. saat ini dibutuhkan hari, akan dipangkas lembaga ang pada indikator ini, indonesia berada pada menjadi hari. sedangkan pendaftaran peringkat pada tahun turun kemenakertrans melalui dinas nakertrans, aan ulas terlibat dalam proses posisi pada dan untuk tahun akan dipangkas dari hari menjadi ini posisi hari. pemangkasan waktu juga dilakukan perijinan ini. langkah pertama dan kedua pada pengajuan permohonan kepesertaan merupakan domain kementerian dalam program jamsostek, yang saat hukum dan ham, namun tidak lepas ini masih memerlukan waktu hari, dari kehadiran notaris, yakni untuk diharapkan bisa dipercepat menjadi hari mendapatkan persetujuan penggunaan saja. ini akan dikomunikasikan dengan nama perusahaan, dan penandatanganan jamsostek, ibu suharto. fans) rekomendasi perbaikan easy doing business indikator starting business prosedur dan jumlah hari) benchmark dki jakarta hama eng peta memperoleh jasa notaris: memperoleh format standar akta hari kem. kum ham., pendirian perusahaan: mendapatkan persetujuan notaris penggunaan nama perusahaan secara elektronik (online dari kemenhub ham hari penandatanganan akta pendirian perusahaan hadapan hari kem. kum ham notaris mendapatkan surat keterangan domisili perusahaan dari dea" dihapus pemda pemerintah daerah setempat prosedur ini diusulkan dihapus) pembayaran penerimaan negara bukan pajak pnb) hari bank kas negara) pendaftaran permohonan persetujuan akta pendirian hari sau kem. kum ham mengajukan sup dan tdp ptsp hari hari pts mendaftar kemanekertrans melalui disnakertrans hari hari kemnakertrans mengajukan permohonan kepesertaan dalam program hari" hari? jamsostek jamsostek memperoleh npp dan npp dari kantor pelayanan pajak han" hari ditjen pajak jumlah hari bt. jamsostek prosedur dilaksanakan secara simultan denganprosedur sebelumnya layanan publik edisi xvii ugi nanga ana tag ca) bana sa, ak, naa bi tg, aa. via ban sn, uni hap . vi) yaa pena pa" me. aan sai ppa mma namun ari mma sea @ipi lia tai dea aa, 4g pen bm, mana nii lini: dela tel nota. net jami apebobeald ioi uji metana setara tutor tag lin ra" (ee mat tap aoi lil llt aaa toga porn tan pra bur arta beat mil tinta mat mania rs maan ran utassanj titan i edan apt perusahaan! phase beres jaa ella alan ika glen ena ena note! (ai sateeetim map ata peta pa sang aan sei karno roman smk mire ne (atur ijurare aah ame pan hah pai jaman ket att apli, membuat akte perusahan baris. karena pas photo direktur utama direktur (berwarnadan perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu berukuran 3x4 sebanyak lembar) .m embun akte perusahaan anda notaris. biasanya fotokopi npp direktur utama direktur akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak surat keterangan domisili usaha bidang apa, nama para pemilik modal, pengurus perusahaan fotokopi izin tertentu untuk usaha usaha tertentu seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris. fotokopi akte pendirian dan pengesahannya dari mendapatkan surat keterangan domisili pan usaha ini anda dapatkan dari kantor kelurahan sara sea pengaturan sir yes nota atau kantor kepala desa mana perusahaan anda gan kie yang berdomisili. berdasarkan surat ini, camat mengeluarkan surat y"& mengurus tanda daftar perusahaan top). tdp keterangan yang sama. untuk mendapatkan surat keterangan merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan. domisili, anda memerlukan salinan akte perusahaan anda. persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah. biasanya anda dipungut biaya administrasi. biaya administrasi tea ini bervariasi dari satu kelurahan kelurahan lain kelurahan. persyaratan untuk mendapatkan tdp adalah ai adakanjan2" mengisi formulir pengajuan tdp dengan materai medan npp anda mean salman fotokopi ktp penanggung jawab perusahaan direktur akte perusahaan dan surat keterangan domisili. biasanya basal pembuatan npp hanya butuh kira kira jam, bila anda pas photo direktur utama direktur (berwarna dan memasukkan berkas pagi hari kantor pajak, arda sudah 3x4 sebanyak lembar) mendapatkannya siang hari. selain itu, tidak ada biaya fotofcopy pwp direktur utama direktur administrasi yang perlu anda bayar. surat keterangan domisili usaha fotokopi izin tertentu untuk usaha usaha tertentu mendapatkan surat keputusan pendirian fotokopi akte pendirian dan pengesahannya dari perusahaan dari kementerian hukum dan ham. departemen hukum dan ham) ini biasanya diurus oleh notaris anda. notaris biasanya surat kuasa bila pengurusan dikatakan (dengan menyerahkan salinan akte perusahaan, surat keterangan materai rp6. dan ktp yang diberi kuasa domisili dan npp perusahaan anda untuk mendapatkan perusahaan. syarat pembuatan sup ea! ana melampirkan surat keterangan domisili perusahaan. melampirkan npp. perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi. mengurus sup relatif sama berbagai tempat. mampu akte benda perubahan atau perpanjangan tdp lampiran surat persyaratan untuk mendapatkan sup adalah permohananidan tdp yang tema). semua dokumen asli diperlihatkan pada saat pengajuan. sebagai berikut: mengisi formulir pengajuan sup dengan materai foto direktur utama atau pimpinan perusahaan (3x4) lembar fotokopi ktp pena jawab perusahaan direktur uta panggung mengisi formulir (menggunakan huruf balok cetak). layanan publik edisi evil2013 dapur reformasi birokrasi mendekatkan reformasi rasi kepada jurnalis pas sat ' | kan pi tak kenal maka tak sayang. tak kenal . srd asu reformasi birokrasi, maka jurnalis pun ae, tak akan menulis berita mengenai apa dan bagaimana reformasi birokrasi, (cs yang sebenarnya tengah berlangsung a. republik indonesia ini. wakil menteri para eko frasojo: kementerian para: han tulisan yang menarik media media massa cenderung masyarakat. pers hadir sebagai berupaya mendekat massa. namun materi tentang memilih untuk menulis penggal kontrol sosial, kan mendekatkan reformasi birokrasi dalam lan penggalan ujungnya saja. tidaklah mudah manga kebijakan peter format yang utuh, akan sulit birokrat korup, pns malas, pns jak jurnalis untuk menulis cerita indah yang sangat menjadi berita yang menarik. selingkuh, narkoba, pelayanan. mengenai tahapan tahapan, penting ini kepada jurnalis reformasi birokrasi bisa dilihat publik yang berbelit merupakan langkah langkah, ataupun kota. lain halnya dengan kasus kalau pelayanan publiknya bisa berita berita yang disenangi aturan aturan yang harus kasus korupsi, kecelakaan, pem dirasakan oleh masyarakat, jurnalis. berita berita seperti itu dilakukan dalam reformasi bubuhan, perkosaan, sensasi, kalau itu tidak bisa dirasakan memang sangat bersentuhan birokrasi sebuah instansi politik, yang selalu menjadi ba tidak kelihatan. langsung dengan keseharian pemerintah. layanan bti edisi xvii dinamika reformasi birokrasi segera mewujudkan laporan tung gal. saya harap tahun sudah perkembangan peraih nilai dan bisa diwujudkan sistem pelaporan pemerintah pusat tunggal, sehingga tidak merepotkan mana daerah, ucap wapres. uti sal era nee dalam laporannya, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi azwar pemerintah previrisi abubakar yang menyebut dirinya tia pede hasil absensi siswa siswa kelasnya secara apa adanya. saya menyan pakan laporan ini seperti siapa yang absen, siapa yang rajin sebagai mana tambah azwar. ditambahkan, nilai bt, yakni diy dan kalimantan adanya, ujar azwar yang disambut yang berpredikat sebanyak 40in timur, dan provinsi yang nilainya gelak tawa hadirin. stasi predikat sebanyak sehingga semuanya menjadi namun secara umum lhe skip tiga instansi provinsi tahun tahun ini terjadi perbaikan yang cu diakuinya, masih ada dua in provinsi yang meraih nilai baru kup signifikan, yang ditandai dengan stasi yang berpredikat sebanyak dan tahun baru semakin banyaknya instansi yang menurutnya, ini terjadi karena lap ada dua provinsi. sedangkan provinsi meraih predikat dan disebutkan, ran dari kedua instansi dimaksud yang meraih predikat sebanyak evaluasi dilakukan terhadap ke tidak lengkap. kalau tidak lengkap, pemerintah provinsi dan menteri lembaga dan pemeran apa yang akan dinilai, serah men predikat sebanyak lima pemerintah tah provinsi. teri ketika ditanya wartawan. provinsi tidak ada yang sebanyak enam kementerian kemajuan cukup signify mendapat nilai d, tambah azwar. lembaga memperoleh nilai kan juga terjadi dalam lhe skip menteri para azwar abuya dan instansi meraih untuk pemerintah provinsi. dari kar mengatakan, lhe skip bertujuan nilai tahun lalu, kementerian pemprov yang dievaluasi, me untuk mendorong peningkatan lembaga yang meraih predikat mang belum ada yang meraih nilai kualitas akuntabilitas kinerja sel baru tiga, dan yang nilainya ada namun ada dua provinsi yang meraih ruh instansi pemerintah, baik pusat kena lip ben aan ta. bet. dengan adanya lhe, pen diharapkan instansi yang dievaluasi ane tah pai margo ana inn akan melakukan perbaikan perbaikan ah. sena ara mae sem tap pan secara sistematis dan berkelanjutan pro siak rasi kua digital aparaturida karon ana anu pie" layanan publik edisi xvii dapur reformasi birokrasi teman ieee aan jurnalis meliput reformasi birokrasi: kerjasama kementerian pan hewan management systems international yoovojaaya, novemff "en mui nana vas, "ag aye kat pasar kan cah ak (re bat kenapa mao aina yah ane yati abdi (oa 2gp nan adala gas ah yes ato . ab, tea era ia . "idul men ep. ind spi .k nih nei "ig tan atm photo bersama peserta pelatihan jurnalis meliput reformasi birokrasi berwarna wakil menteri para eko prabowo: pelatihan dilakukan daerah yaitu yogyakarta, makassatidan medan. menyiasati hal itu, ujar wakil menteri para hasilan reformasi birokrasi, tapan nomor induk pegawai kementerian pendayagunaan eko prabowo dalam putaran nya, ancaman yang bisa nip). ini perlu pengawalan aparatur negara dan reforma pertama orientasi jurnalis menghambat reformasi bi dari ekstra dari masyarakat, birokrasi para) mencoba yogyakarta. lokasi, justeru banyak datang terutama pers.dan ngo, memperkenalkan kebijakan menurut women, peran dari dalam, yakni resistensi sehingga hajatan ini tidak ter pemerintah ini kepadakalan pers untuk menyampaikan yang sangat kuat. noda," ujarnya. gan jurnalis dari berbagai me informasi kepada masyarakat koalisi besar itu, menu sampai sekarang im dia. tahun ini diselenggarakan sangat diperlukan. demikian rut eko prabowo, semakin .age bahwa penerimaan cons tiga kota, yakni yogyakarta, juga pengawasan terhadap diperlukan karena pimpinan bisa dengan uang belum bisa makassar, dan medan. jalannya reformasi birokrasi, yang akan datang belum tentu sepenuhnya dihilangkan, dengan pelatihan,atau sehinggaisu reformasi birokrat memiliki komitmen terhadap karena banyak sekali yang ikut lebih tepatnya orientasijurna yang selama ini dianggap perubahan birokrasi: main dalamnya terutama lis ini'diharapkan para jurnalis kurang menarik, bisa tampak guru besar fisip ini para mafia, atau calo calo. memiliki pemahaman yang lebih seksi mata media. menambahkan, isu yang juga sisi lain, seleksi cons tahun mendalam lebih tentang re sinilah pentingnya memberi penting untuk terus dikawal ini merupakan pertama formasi birokrasi. selanjutnya, kangambaran utuh mengenai dan diawasi adalah memaksa han pemerintah, kalau gagal mereka lebih intensif dalam reformasi birokrasi, agar bisa naan seleksi cons. hajatan kepercayaan masyarakat term menjalankan fungsinya social menjadi acuan jurnalis ketika nasional ini melibatkan banyak ada pemerintah akan hilang. control, yang dari sisi lain akan mengkritisi reformasi bi pihak, memakan waktu dan salah satu komisioner sekaligus bisa menjadi agen lokasi," tambahnya. energy yang cukup panjang, ombudsman republik indo change dan pressure group sinergi antara peter mulai dari penetapan jum kesia kartini istiqomah menu bersama sama kekuatan lain indah dengan pers, termasuk lah formasi, penyusunan, turban bahwa forum ini sangat untuk terus mengkritisi kinerja lsm, akademisi, sertaelemen pencetakan, dan distribusi membantu kerja ombudsman. pemerintah atau birokrasi. masyarakat lain menjadi ko soal, pelaksanaan tes cpn situ banyak isu media yang tanpa kontrol, atau kritik dari alis besar (grand coalition) sendiri, pengolahan lembar bisa kami ditindaklanjuti, luar, birokrasi sulit berubah, dalam mendorong weber jawaban, sampai pada pen ujarnya. (swd) layanan publik edisi civil2013 dapur reformasi birokrasi keinginan pemerintah untuk mendekatkan isu reformasi birokrasi kepada jurnalis, tampaknya merupakan kerinduan bagi kalangan jurnalis, terutama yang sehari hari melakukan tugas daerah. yogyakarta, misalnya, wartawan sering kecewa bila berhadapan dengan humas pemerintah daerah. kami masih sulit mendapatkan informasi, ungkap emo dari sindo radio. . .a kp, penang keji p' ux, sia uap, men wil oo ara srs peserta pelatihan jurnalis peluru reformasi birokrasi sedang merumuskan rencana peliputan tentang reformasi birokrasi. senada disampaikan wis sama ternyata juga terungkap dalam serta perijinan. dari metro yogyakarta, pelatihan makassar dan medan. jurnalis yogyakarta, menyoroti yang sering kesulitan kalau dalam pelatihan jurnalis yang pelayanan pertanahan bpn yang berhubungan dengan para dikemas dalam bentuk diskusi itu, ba masih buruk, banyak liku liku dan tidak pejabat daerah. akibat gian akhir para jurnalis berhasil menu transparan. bahkan mereka berkasih nya, expose tentang reformasi birokrasi sun perencanaan liputan terkait dengan bulan, kalau tidak punya uang jangan sangat kurang. ini karena minimnya in isu isu reformasi birokrasi. setidaknya harap bisa mengurus sertifikat tanah. formasi," ujarnya. terdapat masing masing isu besar isu lain yang menjadi perhatian bukan yogyakarta saja para pe setiap kota yang ingin diungkap, yakni adalah pelayanan polri dalam hal pem kerja media kesulitan mendapatkan in pelayanan pertanahan, pelayanan sim, buatan sim, yang sampai saat ini belum formasi dari pejabat daerah. hal yang akte kelahiran, pelayanan kesehatan, berubah, praktek perkalian, tetap layanan bubuk edisi xvii dapur reformasi birokrasi marak. hal lainnya adalah pelayanan akte evan dari fajar makassar ingin meng disayangkan oleh para jurnalis, karena mer kelahiran yang masih sulit, mal praktek investigasi peran pelindo, karena disinyalir eka tidak mendengar langsung keluhan para dalam pelayanan kesehatan yang masih banyak permainan antara bumn itu dengan wartawan. selama ini, kurangnya pem sering terjadi serta buruknya pelayanan para pengguna jasa pelabuhan, antara lain beritakan tentang birokrasi karena sulitnya kesehatan, terutama bagi rakyat miskin. soal pelayanan sandar kapal. "mendapat akses dari pemerintah, terutama seringkali pengguna jamkesmas yang seringnya terjadi pemadaman listrik pemerintah daerah. saya baru mendapat terlunta lunta. ang sampai saat ini belum pernah herself informasi tentang percepatan reformasi bi isu besar lain yang ingin diungkap sahkan daerah itu juga menjadi isu besar lokasi yang begitu bagus, melalui paparan pers yogyakarta adalah pelayanan perigi makassar. padahal beberapa waktu sebe yang disampaikan oleh narasumber dari ke nan dengan liku lakunya. walaupun ptsp umumnya, makassar sangat jarang terjadi menteri para, ujar purnama dari radar sudah baik, tapi untuk menuju ptsp liku pemadaman listrik. bengkulu. lakunya sangat panjang. medan, wartawan isu besar yang bagi wartawan daerah, lanjutnya demikian halnya makassar, ma mengemuka adalah tanah ptpn yanghabis informasi ini sangat penting untuk meli salah yang ingin diungkap oleh wartawan masa hgu nya, menjadi bacakan, dan sela hat'apakah reformasi birokrasi ini sudah antara lain bisnis liang lahat, pelayanan masyarakat sekitar tidak kebagian. isu dijalankan atau belum daerah. bahkan sardar kapal pelabuhan, seringnya terjadi lain adalah seleksi cons, pembahasan apbd mereka juga baru mendengar tentang pilot pemadaman listrik, buruknya pelayanan yang selalu molor. project reformasi birokrasi pemerintah dae pertanahan, pelayanan rumah sakit, sampai secara garis besar para wartawan rah. padahal informasi ini sangat penting bisnis oknum tni, mengharapkan komunikasi tetap dijaga, bagi wartawan daerah, terkait dengan bisnis liang lahat dan berharap agar kementerian para wartawan meliput reformasi birokrasi kuburan, walaupun dikatakan kuburan selalu memberikan informasi kepada para juga sepakat untuk mengangkat isu isu ten gratis, tapi wartawan masih melihat pada wartawan sehingga infomasi tentang info tang birokrasi, pelayanan public, dengan prakteknya selalu bayar, mulai dari satu juta masi reformasi birokrasi selalu update. catatan perlunya selalu mendapat informasi hingga juta rupiah. ketidakhadiran pihak humas pemda yang akurat. (swd) mai peti nur pera asa par net bea un lema kota an mna drm latihan jurnalis meliput reform at5k jang menganalisis berita:bereaksi koran teka nani ban publik, layanan publik edisi xvii wacana reformasi birokrasi kepegawaian ruu asn rancangan undang undang tentang kemenkeu, kemenkumham, kemenkopol serta ruu tentang sistem pengawasan inter aparatur sipil negara asn) yang hukum, bkn, dan lan bersama sama meng pemerintah dan administrasi pemerintahan merupakan inisiatif dari dpr ri dan gelar rapat pembahasan pada tiap substansi. yang juga sedang dibahas sampai saat ini. sudah mulai digodok sejak tahun ruu asn ini dapat membantu mewujudkan setidaknya terdapat tujuh substansi menteri, wakil menteri, aparatur sipil negara untuk meningkatkan in penting dalam ruu asn, yang membedakan dan sekretaris kementerian pendayagunaan see parent, jali dengan undang undang nomor tahun lah, dengan memindahkan dari comfort zone aah. laka aparatur negara dan reformasi birokrasi competitive zone, juncto undang undang nomor tahu para) kerap kali mengatakan rapat bersama tidak jarang terjadi debat antara tentang pokok pokok kopesawaleru pimpinan dan anggota komisi dpr ri, agar pemerintah dan dpr rl hal selatan substansi utama tersebut dimulai dari kalo ruu tersebut dapat didorong terbit dalam tahun untuk membentuk ruu asn sebagai salah men, pengembangan pegawai, penempatan ini. pemerintah dan dpr ri terus membahas satu fondasi reformasi birokrasi yang kokoh. dalam jabatan atau promosi, kompensasi draft amp selain daripada nomor tahun pata disiplin dan enk ka, ser sun diri dari eks para, kemendagri, tentang pelayanan publik, naa tahun tentang kementerian negara, berikut perbedaan substansi antara undang undang pokok pokok kepegawaian dengan ruu asn: kepegawaian jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pns berdasarkan analisis jabatan dan ana ditetapkan dalam formasi rekrutmen sis beban kerja. farmasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan untuk jangka abk, seleksi, waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus pengangkatan) penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pns sebagaimana dimaksud pada dilakukan dilaksanakan untuk jangka waktu (lima) tahun yang diperinci per' (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran. pegawai negeri sipil diangkat dalan jabatan dan pangkat tertentu based pangkat formasi pemerintah pengadaan calon pns merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong sesuai kebutuhan peta jangka waktu tertentu based lowongan jabatan kebutuhan atas abk jangka waktu lima tahun untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar besarnya diadakan pengembangan setiap pegawai asn berhak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan peta pegawai pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada antara lain melalui pendidikan dan pesta wai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, diklat dan sekolah seminar, kursus, workshop, dan penataran keahlian, kemampuan, dan ketrampilan lanjutan) pengembangan diri sebagai hak pegawai asn tidak jelas disebutkan sebagai hak bentuk bentuk pengembangan diri pengangkatan pns dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga segan profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pan penempatan lembaga non struktural, dan pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif kalanzzs kat yang ditetapkanuntuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa dalam jabatan pns dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rev membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan promosi jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perutusan perundang undangan untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkat tan dalam jabatan dan kenalkan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja pengangkatan dan penetapan pns dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada digest kan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutusias untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pem oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. binaan pns dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan atau wilayah kerja basis karir terbuka kompetisi) basis karir tertutup layanan publik edisi xvii wacana oabenrana setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak ses pegawai negeri sipil berhak memperoleh: ual dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya kompensasi gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan 'ayal 2xa dangan beban pel gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produk kesejahteraan jawabnya: civitas dan menjamin kesejahteraannya. cuti: pengembangan kompetensi: untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kes biaya perawatan: ejahteraan pegawai negeri sipil tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalami dan sebaga obat ganjalan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun. program pensiun dan tabungan heri tua, asuransi kesehatan, tabungan pe uang duka: dan pan sea pensiun bagi yang telah mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud aan 5as hwan ran hak hak lainnya yang diatur dalan peraturan pemerintah dari penghasilannya. asal pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada pns serta.menjamin kesejahteraan pnsni yang meninggal dunia keluarganya berhak mem selain gaji sebagaimana dimaksud dalam pns juga menerima tunjangan sesuai dengan ketan peroleh bantuan tuan peraturan perundang undangan beban kerja tanggung bawah beban kerja, tanggung jawab, resiko pekerjaan kinerja manajemen pns diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas penilaian kinerja pns berada dibawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi masing pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. manajemen masing. untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembantu kinerja penilaian kinerja pns sebagaimana dimaksud pada didelegasikan secara berjenjang kepada nan sebagaimana dimaksud dalam diperlukan pns yang profesion atasan langsung dari pns. al, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya dapat juga dijadikan sebagai bahan tertimbang berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan penilaian kinerja pns penilaian kinerja pns dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada pada sistem prestasi kerja tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan man position based salary faat yang dicapai. career based system penilaian kinerja pns dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparanmanfaatdalam waktu (tiga) tahun berturut turut tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi. position and performance based salary promotion pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin pegawai neg pns yang melanggar disiplin dikenakan sanksi administratif. eri sipil tidak boleh bertentangan dengan dan penegakan rincian kode etik profesi undang undang dasar disiplin rincian sanksi pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dan etika dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan pemerintah ketentuan bersifat umum atas kode etik disiplin jaminan pensiun pns dan jaminan janda duda pns dan jaminan hari tua pns diberikan sebagai setiap pegawai negeri yang telah memenuhi pensiun perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas peng syarat syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun ardian pns, jaminan pensiun dan jaminan hari tua pns sebagaimana dimaksud pada mencakup jami nan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam rangka program jaminan sosial nasional. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku setelah undang undang ten pay you tang badan penyelenggara jaminan sosial berlaku efektif, sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku maka ketentuan mengenai pensiun dan tabungan hari tua dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pensiun dan tabungan hari tua. semangatnya fully funded opini (ca latar belakang kementerian pan dan hingga saat ini telah peraturan presiden republik indonesia menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan nomor tahun tentang grand untuk menjamin lancar dan terlaksananya ate raba design reformasi birokrasi program tersebut. ir, na" memaknai reformasi birokrasi sebagai jika dicermati secara seksama maka inti tag sebuah perubahan besar dalam paradigma dan kunci dari program reformasi birokrasi ini dan tata kelola pemerintahan indonesia. adalah perubahan. seluruh kementerian dan hal ini merupakan penegasan kembali tekad lembaga dituntut untuk melakukan perubahan pemerintah tentang pentingnya penerapan segala aspek kehidupan organisasinya prinsip prinsip clean government dan good masing masing. perubahan dimaksud tentunya p | png governance dalam pemberian pelayanan adalah perubahan menuju keadaan atau kepada masyarakat. selain itu juga sebagai kondisi yang lebih baik, dan merupakan upaya menjawab stigma buruk citra birokrasi perubahan yang berkelanjutan. dan aparatur negara yang selalu diidentikan dengan pelayanan yang lamban, malas, tidak perubahan dalam kerangka disiplin, tidak bertanggungjawab, dan bahkan program reformasi birokrasi disebut sebagai tempat subur praktek korupsi, yang dimaksud dengan perubahan kolusi, nepotisme kkn), yang pada akhirnya dalam konteks program reformasi birokrasi menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan yang pada kinerja birokrasi dan aparatur negara sifatnya mendasar, menyeluruh, menyangkut tersebut. segala aspek, dan memerlukan waktu yang dengan latar belakang kondisi seperti panjang. oleh karena itu selama proses inilah kiranya sudah tepat langkah yang perubahan berlangsung akan memerlukan ditempuh pemerintah untuk mulai membenahi upaya yang besar dan kesungguhan hati kinerja pemerintahan melalui pembenahan dari semua pihak yang terlibat dalamnya, kinerja seluruh kementerian dan lembaga mulai dari tingkatan terendah hingga tingkat sai og: aka indonesia. hal pulalah kiranya yang pimpinan. bekerja badan pengiklan den teneranea menjadi dasar pertimbangan terbitnya program reformasi birokrasi pada teknologi bppt). peraturan presiden republik indonesia dasarnya akan selalu menuntut dilakukannya nomor tahun tentang grand design perubahan setiap saat secara sistemik. karena reformasi birokrasi dan peraturan perubahannya bersifat sistemik maka setiap menteri negara pendayagunaan aparatur perubahan tersebut harus dikelola dengan baik negara dan reformasi birokrasi nomor mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, tahun tentang road map reformasi hingga evolusinya. perubahan yang dimaksud birokrasi dan sebagai instansi yang disini bukanlah perubahan yang asal berubah ditugasi untuk 'mengawal' reformasi birokrasi dari bentuk semula menjadi bentuk yang diseluruh kementerian dan lembaga ini maka berbeda atau perubahan yang sifatnya hanya layanan publik edisi xvi opini untuk kepentingan kosmetik saja, melainkan bersama atas kebutuhan perubahan penutup perubahan yang memang sudah direncanakan tersebut. pada fase ini peran pimpinan program reformasi birokrasi secara matang melalui proses analisis sangat diperlukan untuk menentukan arah seluruh kementerian lembaga dan dan kajian mendalam. analisis dan kajian perubahan yang diinginkan yang disesuaikan pemerintahan daerah kiranya sudah menjadi sangat penting karena akan menjadi dengan visi kepemimpinannya. bukan hal yang dapat ditawar tawar lagi. dasar dalam menentukan strategi dalam pimpinan harus mampu mengajak pemerintah pun dengan serius telah pelaksanaannya lapangan. dan menginspirasi para pegawai untuk menyiapkan berbagai perangkat hukum sebagai ilustrasi dapat digambarkan dapat keluar dari zona nyaman untuk meraih dan panduan teknis yang dapat menjamin bahwa kementerian lembaga yang memiliki impian baru yang ditawarkan menuju kondisi dan memfasilitasi berjalannya program jumlah pegawai ribuan orang dan tersebar yang lebih menjanjikan perbaikan. dan ini seluruh pemerintahan pusat dan pusat dan daerah, tentu akan menerapkan yang paling penting dalam fase ini adalah daerah. implementasi program reformasi strategi yang berbeda dengan kementerian harus diyakinkan akan adanya pemenuhan birokrasi setiap kementerian lembaga lembaga yang hanya memiliki jumlah kepentingan para pegawai yang berkaitan dan pemerintah daerah tentunya akan pegawai orang dan hanya berada dengan perubahan yang akan dijalankan sangat tergantung kepada strategi apa pusat saja. belum lagi jika hal ini dikaitkan tersebut. jika para pegawai tidak memperoleh yang akan diterapkan oleh masing masing dengan karakteristik dan tugas pokok dan kejelasan tentang hal tersebut maka akan kementerian lembaga tersebut. fungsi dari masing masing organisasinya. dan sulit mengajak mereka untuk menjadi bagian strategi implementasi tentunya akan yang paling membedakan perubahan biasa dan terlibat dalam perubahan yang akan sangat banyak variasinya mengingat masing dengan perubahan dalam kerangka program dijalankan. masing kementerian lembaga memiliki reformasi birokrasi adalah bahwa semua selanjutnya yang harus menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang perubahan tersebut harus terdokumentasi perhatian adalah pembangunan komitmen saling berbeda satu dengan lainnya. strategi secara baik, sehingga diharapkan perubahan ini untuk menjalankan perubahan itu sendiri. ini termasuk diantaranya pada pilihan untuk akan terus menjadi gerakan perubahan yang pimpinan menjadi panglima yang akan menjalankan perubahan secara sekaligus berkelanjutan. memastikan semangat perubahan yang terus dan komprehensif, atau secara bertahap meskipun perubahan merupakan berkobar menghadapi berbagai tantangan dan dan parsial. suatu proses alami dalam kehidupan, godaan sebagai akibat dari berbagai keraguan jika saja semua kementerian baik manusia maupun organisasi, pada akan keberhasilan perubahan yang akan lembaga sudah mulai menjalankan kenyataannya akan memunculkan dua dijalankan tersebut. penguatan komitmen program reformasi birokrasi sesuai harapan sikap yang berbeda lapangan. sikap yang ini harus terus menerus dilakukan sepanjang pemerintah, kiranya pada suatu saat akan pertama adalah yang serta merta menerima proses perubahan tersebut berlangsung. diperoleh berbagai kisah keberhasilan dari perubahan tersebut karena menganggap pimpinan juga harus memastikan bahwa berbagai strategi yang diterapkan. dan perubahan itu suatu keharusan dan bukan komitmen ini menjalar jajaran pimpinan semua itu pada akhirnya menuju satu pilihan. sedangkan sikap yang kedua adalah bawahnya mulai tingkat eselon hingga tujuan yang dicanangkan yaitu menuju yang menganggap perubahan itu sebagai eselon atau pemerintahan kelas dunia pada tahun suatu pilihan, artinya mereka boleh memilih hal ini sangat penting mengingat semoga. untuk tetap pada kondisi semula (status gu9) pimpinan lah yang memiliki kewenangan dengan menyadari berbagai konsekuensinya. perencanaan, penganggaran, sumber daya dengan pertimbangan akan adanya dua s'sap manusia dan fasilitas, yang mana sangat yang berbeda dan saling berlawanan inilah diperlukan untuk menunjang keberhasilan raf maka menjalankan perubahan memerlukan perubahan yang dijalankan tersebut. berbagai konsistensi, kesungguhan dan komitmen yang konflik dan pertentangan seringkali terjadi peraturan presiden republik indonesia kuat dari berbagai pihak yang terkait, paling selama berlangsungnya suatu perubahan, dan| nomor tahun tentang grand: tidak change sponsor, change agent, dan hal ini sudah tentu menjadi porsi pimpinan design reformasi birokrasi change participant. untuk dapat meredam dan mempersatukan ann ser berbagai perbedaan tersebut agar menjadi dag menata ena rena! peran pimpinan dalam perubahan sinergi dan kekuatan. aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk memulai suatu perubahan, suasana kondusif dan keberhasilan sah tahap paling awal yang harus dilakukan yang berhasil diciptakan pun (dalam biasa " ' lokasi 2ulu luas adalah pemberian penjelasan informasi disebut quick win) haruslah terus dijaga peraturan menteri negara pendayaeunaari kepada seluruh khalayak organisasi tentang dan selalu diwartakan seluruh tingkatan aparat kawara dan reformasi birokrasi mengapa suatu perubahan itu perlu dilakukan pegawai, agar semua pegawai mengetahui nomor tahun tentang pedoman dan apa yang perlu diubah. penjelasan ini status dan posisi dari perjalanan perubahan ala kanan program manajer mer perlu bahan sekaligus untuk mendapatkan pengakuan yang sedang dijalankan tersebut. medan layanan publik edisi xvi nawa good practices pelayanan publik aru dibentuk seru t. tn. maca fis mujahidin ibrahim, sekda kabupaten luwu utara warga masyarakat kabupaten luwu utara provinsi sulawesi selatan patut bersyukur menyusul pembentukan badan pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan penanaman modal bpptspm) akhir tahun lalu. dengan kehadiran lembaga baru itu, kini masyarakat bisa mendapat pelayanan perijinan maupun non perijinan dengan mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel. harapan itu tampaknya mereka yang datang bpptspm dilakukan oleh masing masing satuan bukan isapan jempol umumnya telah mendapat penyuluhan kerja perangkat daerah skpd), yang belaka. kini masyarakat sebelumnya, yang memang telah seluruhnya berlokasi satu kompleks sp) berduyun duyun dilakukan seluruh kecamatan yang perkantoran kabupaten lutra. masyarakat mendatangi bpptspm ada lutra. salah satu alasan warga yang ingin mendapatkan pelayanan tidak untuk mengajukan permohonan masyarakat mengurus sup adalah untuk perlu kesana kemari, karena perkantoran berbagai ijin, seperti sup, tdp, serta melegalisasi usahanya yang selama ini berkumpul satu kawasan. mirip berbagai ijin yang diperlukan dalam sudah dijalankan secara non formal. pelayanan satu atap, atau lebih tepatnya mengembangkan usaha. hingga saat setelah mereka memiliki sup, akses pelayanan satu kompleks. ini lebih dari lima ratus ijin yang telah mereka perbankan semakin terbuka. pembentukan bpptspm, menurut kami keluarkan. dari jenis, hanya jadi bisa mengajukan kredit untuk ibrahim, sebagai upaya untuk empat jenis yang dikenakan biaya, ujar mengembangkan usahanya, lanjut sekda. lebih mensinergikan pelayanan yang sekda kabupaten luwu utara lutra) pembentukan bpptspm ini sebelumnya ditangani oleh masing mujahidin ibrahim dalam percakapan dapat dikatakan terlambat. meskipun masing skpd. dengan hadirnya bpptspm, dengan awak majalah layanan publik demikian, bukan berarti sebelumnya diharapkan pelayanan menjadi lebih kantornya (baru baru ini. pemkab lutra tinggal diam. pelayanan efisien, efektif dan tidak ada pungli, cepat, layanan publik edisi xvii good practices pelayanan publik transparan, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan harapan masyarakat. has bpptspm lutra dibentuk dengan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja bpptspm. dengan a meri demikian posisinya sangat kuat, dan mengikat semua pihak, termasuk skpd yang sea selama ini menangani perijinan. namun disadari bahwa untuk menyatukan berbagai anh aa) kepentingan yang selama ini telah mengakar ya masing masing skpd, bukanlah pekerjaan 9gp yang mudah. sudah menjadi rahasia umum, kalau selama ini banyak skpd yang mati san nan pai matian mempertahankan agar tetap bisa gtr menangani perijinan. nya, sana pegawai bisa mendapatkan tambahan lan pendapatan. skpd yang menangani perijinan, umumnya juga menjadi pundi pundi pendapatan asli daerah (pad). hei dalam praktek, tidak sedikit pemda yang tidak secara penuh menyerahkan urusan perijinan kepada ptsp, ada ptsp yang berfungsi sebagai kantor pos, karena ea) age dia hanya berfungsi sebagai front office, ban kamar bagong dani yang menerima dokumen kemudian api! mendistribusikan kepada masing masing skpd. penandatanganan ijin masih dilakukan pada, oleh pimpinan skpd, bahkan ada juga ri), ijin dari skpd tertentu harus mendapat tandatangan dari bupati walikota. selain kam tidak ada kepastian waktu dan biaya, hal ini ran rawan terjadi kongkalingkong. namun harus diakui, banyak juga nga daerah yang sudah menerapkan ptsp secara penuh, dan semua perijinan ditandatangani oleh kepala ptsp. tidak ada campur tangan dari bupati walikota atau pejabat lain. salah satu contoh adalah kabupaten sragen, yang lumat pelayanan bpptspm belakangan bela kai memberikan pelayanan dengan berpedoman pada standar diikat sia. pelayanan minimal, standar operasional prosedur dan akan halnya dengan kabupaten kode etik bpptspm luwu utara utara, pena naa melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab juga ditindaklanjuti dengan pelimpahan aan wewenang melalui peraturan bupati dan memiliki integritas yang tinggi tentang pelimpahan kewenangan menyelenggarakan proses perizinan dengan mudah, cepat perijinan, non perijinan dan penanaman dan transparan modal kepada bpptspm. dengan demikian, badan ini menangani ketiga hal menciptakan suasana ruangan pelayanan yang bersih, se tersebut, mulai dari tahap permohonan juk dan nyaman sampai terbitnya dokumen dalam satu tempat. (ags) layanan publik edisi xvii hm good practices pelayanan publik era bekas' mui man gudang ag. ta, kao suasana kerja badan pelayanan perijinan terpadu satu pintu harapan itu demikian kuat, bahkan lutra. mereka juga memiliki warna yang menjadi sebuah tuntutan agar badan berbeda dengan pegawai skpd lain, karena yang dibentuk akhir tahun memang diperbolehkan memiliki seragam itu dapat secepatnya menempati khusus. ada yang berhasi, warna kemeja juga gedung baru. nya, sejak dioperasikan mengesankan suasana yang cerah, sehingga januari bpptspm lutra ditempatkan sempitnya ruang kerja sedikit banyak bisa satu local bersebelahan dengan dinas terobati. sempitnya ruangan juga semakin kependudukan dan catatan sipil dukcapil). menambah akrab dan kebersamaan para idealnya, sebuah unit dari luar tak tampak adanya tanda tanda pegawai. ya, baik bahwa dalam ruangan seukuran ruang meski dilayani ruangan yang layanan pupil berada kelas itu seluruh pelayanan perijinan sempit, namun warga masyarakat yang suatu gedung dengan dan non perijinan diproses oleh sekitar datang untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas yang memadai, pegawai. tampaknya tidak terganggu. keramahan tak pelak, meja pendaftaran yang petugas 'front office dalam memberikan para pegawai naa merupakan front office unit pelayanan penjelasan dengan kalimat kalimat yang nyaman bekerja, dan publik ini, pemohon yang datang harus santun merupakan sisi lain yang bisa menjadi masyarakat yang dilayani bersabar. ruangan yang tersedia hanya penawar keterbatasan ruangan. juga merasa diperlakukan muat untuk empat tempat duduk, dua untuk menurut sekda luwu utara baik. kali menunggu dan dua lainnya untuk pemohon ibrahim, pihaknya tengah mencari tempat engan baik. itu juga yang mendapat giliran dilayani. bagian yang dinilai cukup representatif untuk berupa kan harapan lain ruangan yang konon merupakan bekas bpptspm lutra. selain tempatnya harus sekitar pegawai badam gudang itu, sekitar orang pegawai representative, lokasinya juga harus lebih n. duduk menghadapi computer, atau laptop. strategis, sehingga masyarakat lebih mudah pelayan tan perijinan para pegawai ini sebelumnya bekerja dinas menuju bpptspm, ujarnya. tempa satu pintu yang berkaitan dengan perijinan, seperti pu, namun tampaknya untuk tahun dan penanaman modal perhubungan, perindustrian dan lain lain. ini, bpptspm lutra masih harus bertahan bpptspm) kabupaten meski para pegawai tampak pojok gedung gabungan dinas kabupaten berdesakan ruangan yang sempit, tetap lutra, dengan segala keterbatasan. untuk uwu ara ra). saja mereka memberikan pelayanan dengan bisa menempati gedung baru, harus sebaik baiknya. senyum dan sapa tetap dianggarkan dalam apbd tahun mendatang. menghiasi wajah para pegawai bpptspm jadi paling cepat tahun (ags) layanan publik edisi xii dinamika reformasi birokrasi para gubernur tengah na" menunggu penyerahan penghargaan lhe skip istana wapres ea! ad! more mat tea, gea gen dag sah pra (ea tape maa san sudut terong bma saji nae tek abon bean men: ka! adi tab tum set 0ate mami pra sja pan nach l. "tn (an an. t.a ki, ca! p g, alan her snn daftar instansi dan predikat lhe skip tahun instansi pusat instansi predikat. kementerian pertanian kementerian koordinator bidang . kementerian keuangan sekretariat jenderal mahkamah kementerian pendayagunaan konstitusi aparatur negara dan reformasi daan east dai o o o ' ' ' sea otnisrsilaas kementerian kelautan dan kementerian riset dan teknologi kerontokan perairan bakat perikanan badan pusat statistik bpr badan pengawasan keuangan badan pengkajian dan penerapan instansi predikat dan pembangunan teknologi sekretariat mahkamah agung komisi pemberantasan korupsi komunikasi dan kejaksaan agung badan pemeriksa kementerian hukum dan hak badan usaha milik kementerian sekretariat negara kementerian perhubungan kementan undangan kementerian pendidikan dan be kementerian kehutanan tertinggal kebudayaan kementerian koordinator bidang bekerja nan kesejahteraan rakyat rata klimatologi kanopi kremlin lembaga ilmu pengetahuan puma manoeonka indonesia lembaga kebijakan pengadaan laga toba dan badan koordinasi survei dan barang dan jasa pemerintah aa. pemetaan nasional badan badan sar nasional kementerian dalam negeri informasi geospasial kementerian perindustrian koordinasi penanaman dan kaban kementerian energi dan sumber nanang lan pelabuhan bebas batam kementerian luar negeri kementerian perencanaan dee remaja hata pembangunan nasional kementerian koordinator bidang balak tenaga kerja dan bata perekonomian keseharian perdagangan pelaporan dan analisis badan pertanahan nasional kementerian pekerjaan umum transaksi keuangan kepolisian negara republik badan tenaga nuklir nasional arsip nasional republik indonesia indonesia layanan publik edisi xvii good practice pelayanan publik tum lutra harus simpai melangkah lebih cepat padam near, luwu utara lutra), salah satu kabupaten provinsi sulawesi selatan yang ditetapkan na, hae tea "sm sebagai salah satu pilot project reformasi sen (ora test birokrasi pemerintah daerah, harus melangkah neng tt hp, tai damar par ara eren lebih cepat. wakil bupati luwu utara indah pun indian meski dalam beberapa hal su wakil bupati lutra indah putri han wakil presiden boediono, terutama dah sejalan dengan langkah indian mengakui, pihaknya masih kiper menyangkut perlunya champion dalam langkah reformasi birokrasi, bukan dukungan dan intervensi dari pusat reformasi birokrasi. sebab hal itu sejalan namun dalam beberapa terutama menyangkut kebijakan dan ang dengan upaya yang tengah dibangun daerah ini masih memerlukan saran. namun tidak ada kata lain kecuali lutra. baru saja kami melakukan rapat sejumlah langkah penyerangan. harus melangkah. siap atau tidak siap, mengenai perlunya dibentuk champion pilot project reformasi birokrat kami harus siap melaksanakan reformasi atau agen agen perubahan untuk men pemda ditetapkan dengan peraturan men birokrasi, ujarnya. awal pelaksanaan reformasi birokrasi teri para tentang pendeta sebelum ditetapkan sebagai pilot luwu utara, tambahnya. pan pilot project reformasi birokrasi bagi project rb, lutra memang telah kelak meskipun wapres menekankan pemerintah provinsi, pemerintah kabu kanakan berbagai langkah, seperti efisiensi bahwa champion itu lebih diarahkan paten, dan pemerintah kota. pemda yang anggaran melalui lembaga pengadaan kepada pucuk pimpinan, namun rencana ditetapkan sebanyak terdiri dari barang secara elektronik lpse) sejak pemkab luwu utara untuk membentuk provinsi, kota, dan kabupaten. kabu tahun yang mampu menghemat champion dari jajaran birokrasi tetap akan paten luwu utara merupakan satu satu hingga persen. tahun luwu utara dijalankan. indah setuju, bupati dan wakil kabupaten provinsi sulawesi selatan mendapat opini wajar tanpa pengecualian bupati harus memiliki komitmen tinggi bersama dengan kota makassar, dan pem wtp) dari badan pemeriksa keuangan melaksanakan reformasi birokrasi, dan ha prov sulsel yang ditetapkan sebagaipilot bpk), meskipun tahun lalu turun menjadi rus menjadi champion. namun, lanjutnya, project reformasi birokrasi pemda. wdp. kabupaten ini juga sudah kelak masa jabatan bupati terbatas, sehingga penetapan kabupaten sebagai pi kanakan survey indeks kepuasan masyarat perlu ada yang tetap menjaga seberang lot project memang merupakan usulan kat ikm) setiap tahun, dan skornya rata sungai reformasi birokrasi, yakni birokrasi dari pemprov, dengan memperhatikan rata (baik). itu sendiri. sejumlah pertimbangan. antara lain ad indah mengakui, tahun pi menjawab pertanyaan mengenai anya komitmen kuat bupati dan dprd, haknya masih mendapat nilai dalam target yang ingin diraih sebagai wakil prestasi yang pernah diraih, dan kedepan penilaian akuntabilitas kinerja dari semen bupati, ternyata sangat sederhana. saya diharapkan bisa menjadi acuan bagi dae tarian para. namun hal itu akan terus hanya ingin, kalau ketemu dengan warga rah lain sekitarnya. sudah pasti, dengan dibenahi, dan tahun ini ditargetkan bisa luwu utara nanti, mereka mengatakan terpilihnya menjadi pilot project, otomatis melompat menjadi terimakasih bu, karena kami telah tantangan pun semakin berat, dan harus wabup yang juga dosen fisip mendapatkan pelayanan yang baik dari dijalani dengan kerja lebih keras lagi. ini mengaku cukup surprise dengan ara pemerintah, tuturnya. fans) layanan publik edisi evil good practices pelayanan publik layanan pengadaan secara elektronik lpse) yang digunakan hingga saat ini. diungkapkan, pelatihan tot e procurement surabaya dilakukan selama online hari diikuti orang staf. mereka merupakan hasil seleksi dari skpd yang memiliki banyak paket pekerjaan. diutamakan bagi staf yang berpengalaman menjadi panitia lelang dan rta kti telah lulus ujian nasional sertifikasi pengadaan barang jasa dan menguasai komputer internet. ini dimaksudkan untuk kabupaten luwu utara semakin moncer setelah dua memberikan pelatihan bagi staf yang nantinya tahun berturut turut dan memperoleh dipersiapkan sebagai pengajar kepada seluruh penghargaan dari the fajar institute pro otonomi pele pnorypig dia yang tema dalam pengadaan barang jasa luwu utara, ujar ipo) sebagai daerah yang paling menonjol bara akuntabilitasnya. keberhasilan ini disusul dengan dalam pelaksanaannya, dinas penghargaan dalam bidang e procurement. kominfobudpar sebagai penyedia fasilitas jaringan menyediakan bandwidth, menara tahun ada empat kabur mekanisme kerja unit layanan pengadaan. hotspot kecamatan yang dapat diakses ten yang studi banding luwu setahun pasca studi banding oleh masyarakat dan warnet gratis bagi utara, yakni soppeng, luwu surabaya, tepatnya tanggal februari penyedia yang ingin mendapatkan pelatihan. sp) timur, wajo, dan kota palopo. dilakukan pembukaan secara resmi layanan setelah pelatihan bagi panitia, tahun pemda yang pelaku e procurement kabupaten luwu utara yang pelatihan sistem online juga dilakukan kan studi banding lutra bertambah, antara mengadopsi sistem dari pemkot surabaya terhadap penyedia barang jasa, bagi lain kabupaten luwu, tana toraja, pangkep, dilakukan melalui launching procurement. pengguna anggaran dan pejabat pembuat sidrap, barru, dan jeneponto. launching tersebut ditandai dengan komitmen ppk). untuk menunjang efisiensi prestasi yang diraih lutra berawal dari lelang perdana tujuh paket pengadaan dalam penggunaan anggaran, tender studi banding sekretariat procurement dengan nilai total rp6, milyar oleh bupati dipusatkan dengan membentuk ulp yang pemkot surabaya pada tanggal februari luwu utara, kemudian dilanjutkan dengan disandingkan dalam kegiatan pada bagian yang dipimpin langsung oleh bupati pelelangan seluruh paket yang nilainya diatas administrasi pembangunan. ini sekaligus dan diikuti sejumlah pejabat eksekutif dan juta. kabupaten luwu utara merupakan dilakukan untuk mengontrol kelengkapan legislatif. tujuannya untuk mengetahui lebih daerah pertama kawasan indonesia timur administrasi dan memudahkan koordinasi banyak informasi tentang e procurement yang menerapkan sistem tender on line, ujar terutama penyediaan kelengkapan data serta memperoleh gambaran secara lebih sekda lutra ibrahim. pelelangan lingkup pemda luwu utara. komprehensif dalam persiapan maupun alasan kuat yang melatarbelakangi tahun seluruh kegiatan pelaksanaan e procurement. pembentukan ulp ini tak lepas dari kenyataan dipusatkan ulp, baik penunjukan langsung, studi banding itu menghasilkan adanya beberapa orang terkait dalam pemilihan langsung, tender sistem line memorandum understanding mou) pengadaan barang jasa yang mendapatkan menggunakan fasilitas lpse, maupun jasa antara pemerintah kab. luwu utara dengan masalah hukum karena kesalahan administrasi konsultansi. fasilitas lpse yang disediakan pemkot surabaya, yang mengatur tentang dan adanya unsur kkn. pak bupati bekerjasama dengan lembaga sandi negara, adopsi e procurement melalui training berkomitmen kuat untuk memberantas kkn bpk, dan kpk digunakan, karena selain diakui trainers tot) bagi panitia barang jasa, luwu utara. penerapan e proc ini juga oleh pemerintah, juga menghemat biaya. bimbingan teknis e procurement bagi direspon baik oleh pimpinan skpd," tambah fasilitas ini juga memfasilitasi ulp dalam penyedia dan pengguna barang jasa. ibrahim. pelatihan bagi panitia ppk dan pejabat meski sudah mendapatkan guru dari tahun pemkab lutra pengadaan, sosialisasi peraturan yang surabaya, hal itu dianggapnya belum cukup. memutuskan untuk migrasi dari sistem yang terkait dengan pengadaan barang jasa serta desember lutra kembali melakukan dikembangkan oleh pemkot surabaya yang memberikan layanan konsultasi bila terjadi studi banding unit layanan pengadaan masih semi elektronik sistem full elektronik permasalahan dalam pengadaan barang ulp) pemkot banjar baru. kali ini tujuannya yang dikembangkan oleh lembaga kebijakan jasa. tim ahli pengadaan juga siap apabila lebih pragmatis, yakni untuk mempelajari pengadaan barang jasa pemerintah lopp). diperlukan memberikan keterangan bagi tim dasar dasar pendirian serta kelengkapan hal ini seiring dengan perubahan penyebutan penyidik maupun aparat penegak hukum. sarana prasarana yang dibutuhkan serta layanan e procurement berubah menjadi (ags) layanan publik edisi xvii pelayan publik pembangunan berbasis berawal dari pengalamannya sebagai sekretaris kota bontang, ir. adi darma, si. walikota bontang saat ini, menyadari bahwa ada keinginan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi pemerintah kota. ataupun pemerintah kota ket partisipasi masyarakat proliga) kepada se lewat program ini . selain kursi juga itu sudah meluncurkan ban tiap rt. karena bantuan stimulan besarnya mengadakan wireless dan perbaikan balai tuan dana block grant me lima puluh juta maka lebih popular dengan warga. dalam kesempatan dan waktu yang lalui kelurahan, ternyata masih program bantuan lima puluh juta untuk berlainan warga masyarakat menyamai dirasakan kurang tepat sasaran lebih dari kota bontang. pelan kan hal yang sama, seperti diungkapkan dan cenderung dirasakan tidak merata, karena curah program ini bukan tanpa tantangan, cahyono abu hasyim burhan mungkin pihak kelurahan sendiri melakukan karena program ini dianggap sebagai ban setyo serta arif masing prioritas yang belum tentu sesuai dengan ke tuan untuk ketua rt. masing warga dan kelurahan inginkan masyarakat. menurut kepala bappeda kota bon belimbing. tang, ir. zulkifli, yang ditemui tim ke seiring dengan terus meningkat menteri para cafe singapore, kota kan ekspektasi masyarakat, inovasi dari bontang program ini menjadi solusi masyarakat harus ditumbuhkan. antar dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur, harus difasilitasi untuk saling melakukan pul sosial, dan ekonomi masyarakat. proliga tukar informasi, sharing gagasan dan ide. baru berjalan tahun. pada tahun untuk itu aminuddin yang memimpin tim sad program dilakukan belum dilakukan priori penulisan inovasi pemerintah daerah men tag tas dan sepenuhnya diserahkan kepada ma usulkan gagasan sederhana untuk me syarikat sesuai dengan kebutuhannya. manfaatkan jaringan sosial facebook atau dalam tahun proliga diarahkan twitter sebagai sarana komunikasi antar untuk prioritas pembangunan infrastruk dalam rangka proliga ini. tur 60x dan sosial ekonomi sebesar 40x. testimoni keberhasilan dan foto th, penetapan prioritas ini sifatnya dinamis se yang bisa upload, akan menjadi member jalan dengan arah prioritas pembangunan ajaran yang penting dan ini akan merang kota bontang. sang tumbuhnya gagasan baru untuk walikota bontang zulkifli menambahkan, proliga ber mengembangkan program ini , tambah adi darma asal dari kehendak warga yang dirumuskan aminuddin. dalam rembug warga sebagai salah satu walikota bontang adi darma dan proses musrenbang. dalam skala yang be kepala bappeda zulkifli sependapat dengan berawal dari janji kampanyenya sar dan luas, program dilakukan oleh skpd gagasan sederhana ini, karena depan dalam pilkada walikota bontang kurang terkait. jadi ada dua saluran pembangunan, proliga ini akan terus berkembang sejalan dari tahun yang lalu, pemerintah kota yaitu melalui proliga dan program emban dengan meningkatnya kebutuhan masyarat bontang bawah kepemimpinan adi guna pemerintah kota. kat. dengan seluruh adi darma menyan darma meluncurkan program bantuan masyarakat kota bontang sudah pakan kepada tim kementerian para, dana stimulan program fasilitasi dan par merasakan manfaat langsung, salah sa bahwa program ini sudah dilirik oleh disipasi masyarakat proliga) kepada setiap punya dikemukakan oleh juharief, ketua pemda lain untuk datang dan berkeinginan untuk merencanakan dan melaksanakan kelurahan gunung bontang utara, untuk melakukan replikasi. tentu hal ini pembangunan sesuai dengan keinginannya pengadaan set kursi sudah dilakukan (un memerlukan kesiapan pemerintah kota sendiri dalam skala tertentu melalui ban tuk kepentingan warga). artinya aspirasi bontang untuk banyak menerima tamu dari tuan dana stimulan program fasilitasidan warga untuk hal kecil sekalipun terserap daerah lain. (sgt im bukit) layanan publik edisi xvii pelayan publik walikota batu edi rampok: pns tak mau berubah, tinggal saja va, birokrat khususnya pns muda untuk lebih komunikasi harus dibangun dengan para berperan lagi dalam membangun kota pegawai satu persatu. caranya, seperti men batu yang mempunyai kondisi cukup unik. adakan inspeksi langsung kantor kantor selain udaranya dingin, biografinya memiliki kelurahan, dan lain sebagainya. sumber daya alam yang sangat berpotensi alumnus fakultas ilmu administrasi menjadi kota wisata. kondisi alam kota yang fia) universitas brawijaya ini juga sangat seperti ini membuat para pns harus berger paham dengan potensi yang dimiliki oleh ota batu dikenal sebagai kota lebih aktif dan kondisional, ujarnya. kota batu. pesatnya perkembangan kota wisata, karena keindahan alam dan karena itu walikota mengatakan batu tidak luput dari peran para investor infrastrukturnya yang dibangun birokrat harus segera berubah. sasaran re yang menopang perekonomian kota apel itu. mengikuti keasrian alam kota itu. formasi birokrasi yang sebenarnya adalah birokrat tidak boleh menghambat investasi wisata buatan dibangun dengan mengubah pola pikir (mindset) dan budaya yang akan masuk kota batu, tengahnya. paduan serasi antara konsep pendidikan kerja (culture set) serta sistem manajemen wajar kalau pria bertubuh jangkung ini (education) dan konsep pariwisata (tourism) pemerintahan, termasuk kelembagaannya. mengubah perijinan yang sifatnya sangat ad yang bernama jawa timur park atau lebih kalau tetap tidak mau berubah, sudah administratif menjadi badan penanaman modal kenal dengan sebutan jatim park yang kini tinggal saja, tegasnya. dan investasi bumi). nya, perijinan ini menjadi primadona di.provinsi ini. pria yang lahir tahun silam ini juga membuat banyak orang terjebak dengan jatim park dinobatkan sebagai juara mengubah paradigma pns dilayani menjadi berbagai syarat, bahkan membuat orang kategori wisata buatan berskala besar pns melayani. pns harus memfungsikan kabur ketika hendak melakukan investasi. tingkat nasional. penganugerahan pengajar dirinya secara benar, dan sejauh mana kom bumi menjawab semuanya, hanya menu gaan ini dilakukan menteri pariwisata dan potensi pns saat ini, ibunya. rasi sedikit administrasi, tetapi lebih banyak ekonomi kreatif mari eka pangestu, bulan wali kota batu ini setiap hari men menangani prosedural tentang kelayakan september saya tidak menyangka evaluasi para pegawainya guna member usaha. investor tidak perlu lagi pemikir kota wisata batu sedemikian indah. kita baik sistem dan tata pemerintahan kota kan bagaimana meminta ijin kepada tokoh tidak perlu disneyland, ancol. cukup disini batu. melalui badan kepegawaian daerah daerah, tetangga, atau ketua rt. investor batu red), kata mari eka pangestu. bkd), bersama tim badan pertimbangan sudah harus memikirkan apa investasinya, buah manis tersebut diraih pemkot jabatan dan kepangkatan baperjakat) se bagaimana kualitasnya dan mana lokasi batu melalui cara yang tidak mudah. ibu tiap hari mengevaluasi kinerja para pns ya, ujarnya. tuhan perjuangan keras untuk membangun kota batu. baperjakat tidak hanya bekerja pria kelahiran manado ini, terus beru kota batu hingga menjadi seperti ini. salah sewaktu akan ada pelantikan saja, akan paya menggenjot pembangunan kota batu satunya dengan cara reformasi birokrasi, upa tetapi setiap hari mengevaluasi kinerja para menjadi kota wisata yang membanggakan untuk mengubah atau membuat birokrasi pns" ungkapnya. bersama seluruh masyarakat batu. karena menjadi lebih baik dari yang sudah ada, ujar karena itu edi selalu menjalin komuni prestasi membanggakan tersebut didapat walikota batu edi rampok dalam sebuah kasi dengan para pegawainya satupersatu. atas kerjasama masyarakat kota batu yang diskusi fakultas ilmu administrasi fia) uni dia memahami betul pentingnya sebuah fon sadar akan manfaat dan tujuan membangun veritas brawijaya malang baru baru ini. dasi kuat yang namanya komunikasi. bukan kota batu menjadi kota wisata. (cry hu ayah dua anak ini mengajak para hanya dengan kepala dinas saja, akantetapi masmenpan) layanan publik edisi xvii pelayan publik itulah laki itulah banyuwangi, lahir banyuwangi masyarakat kabupaten banyuwangi juni tidak perlu repot lagi dengan persoalan akta kelahiran anak anaknya. nya, pemerintah setempat telah menjamin setiap bayi yang lahir kabupaten tapal kuda itu langsung memiliki akta kelahiran, tanpa biaya alias gratis, yang langsung dicatatkan dalam kartu keluarga. syarikat, karena setiap anak yang lahir sudah harus memiliki nomor induk kependudukan (nik). surat tersebut berlaku seumur hidup, an dan menjadi identitas awal seseorang sebagai pps warga negara, yang selalu diperlukan seumur aje hidup, mulai dari pendidikan, kesehatan dan ")| pia ing sebagainya. dak namun disadari bahwa kenyataanya masih banyak daerah yang belum memberi kan pelayanan maksimal terhadap kebutuhan aji akta kelahiran. masyarakat juga sering tidak eny pan menyadari pentingnya akta kelahiran bagi anak anaknya, sehingga saat dibutuhkan untuk tok hang, masuk sekolah misalnya, baru repot menu rus. kalau kejadiannya seperti ini berarti harus melalui sidang pengadilan, yang perlu waktu sub dan biaya yang cukup besar. ingi dir women eko prabowo yang didampingi nya hai deputi pelayanan publik kementerian para tepat dirawat sudjono menambahkan, sesuai ke tentukan undang undang tentang pelayanan publik, pemerintah berkewajiban p | memberikan pelayanan terbaik kepada ma syarikat. pelayanan harus jelas syaratnya, wakil menteri para eko prabowo, menyerahkan akte kelahiran secara simbolis kepada salah jelas biayanya, kalau bisa gratis, dan ada satu warga masyarakat kab. banyuwangi. kepastian kapan selesainya, ujarnya. inovasi pelayanan publik yang dijuluki kesia best practices (praktek baik) pelayanan bupati banyuwangi azwar anna, lahir robot, pulang bawa akta keladi public pemerintah daerah, menurut guru dalam kesempatan itu mengungkapkan, den ran, itu mulai dirintis sejak silam, dan besar fisip lini akan dijadikan percontohan gan inovasi ini maka akta kelahiran diberikan peresmiannya dilakukan oleh wakil men tingkat nasional. karena studia mendorong gratis. sejak dirintis sekitar empat bulan silam, teri pendayagunaan aparatur negara dan pemda lain tanah air untuk meniup hingga sabtu sudah lebih dari reformasi birokrasi para) eko prabowo lokasi terobosan yang telah dilakukan pemkab warga yang menerima layanan ini. mereka puskesmas titik, banyuwangi, sabtu banyuwangi ini. kalau banyuwangi bisa, saya mengaku senang, karena nanti tidak perlu inovasi pelayanan publik yang dilakukan yakin daerah lain pasti bisa, ujar women. repot repot lagi mengurus akta kelahiran, kabupaten yang dipimpin abdullah azwar akta kelahiran merupakan salah satu tambahnya. anna ini baru pertama kalinya terjadi indo pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan ma diakui, untuk mewujudkan itu semua layanan publik edisi xvi! aura pelayan publik diperlukan koordinasi antar sector, khususnya berkomitmen untuk membantu menyukseskan agar saat lahir nanti tinggal memasukkan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, program ini. dalam form akta kelahiran yang sudah siap, dengan dinas kesehatan beserta seluruh para bidan pun kini memiliki peter tambah bupati. jajarannya. nya, produk itu berawal dari jaan tambahan, yakni melakukan pendataan selain bidan, seluruh puskesmas keberadaan ibu ibu hamil yang secara rutin para ibu hamil wilayah kerjanya. bukan dan puskesmas pembantu, sudah terhubung memeriksakan kandungannya kepada bidan hanya perkembangan bayi dalam kandungan, secara online dengan dinas dukcapil. akta desa. para bidan ini menjadi tangan kanan dari tetapi termasuk surat menyurat, seperti akta yang dibuat puskesmas, dicetak dukcapil, puskesmas, dan menginduk rumah sakit perkawinan, kartu keluarga, sampai per kemudian diantarkan tempat ibu yang daerah. namun yang terjadi banyuwangi, siapa nama anak yang akan lahir. jadinya melahirkan, secara gratis," ibu azwar an ternyata banyak rumah sakit swasta yang juga anak juga harus dipersiapkan sebelum lahir, nas. (ags humas menpan) banjarbaru akan ikuti jejak banyuwangi pala rel nan kota banjar baru segera mengikuti jejak kabupaten banyuwangi yang ten telah melaksanakan pelayanan akta met kelahiran secara online, "lahir robot, tab pulang bawa akta". ver. tan neta tilt layanan yang diberikan pencanangan pelayanan online love (aah ann banyuwangi, secara gratis bagimu akta kelahiran oleh wakil ben ika mud yang melahirkan ini menteri para eko prabowo ' . sangat membantu banyuwangi, sabtu pekanbaru. terciptanya tertib ad dikatakan, banjarbaru her administrasi kependudukan, seka terdiri dari kecamatan dan |(e ligue mendorong masyarakat, kelurahan. jarak terjauh aan khususnya ibu ibu melakukan paling jauh hanya menit sda pemeliharaan kehamilan. dari pusat kota. saat ini, walikota banjarbaru ru pelayanan publik kota itu zaitun noor mengatakan, dalam juga sudah berbasis teknologi waktu dekat pihaknya akan be infomasi, khususnya yang latar untuk meniru langkah yang dilakukan oleh badan pela uga telah dilakukan oleh kabupaten kanan perijinan terpadu satu walikota banjarbaru ruzaidin noor, bersama bupati banyuwangi banyuwangi. kami akan meniru pintu. unit pelayanan ini telah abdullah azwar anna, saat launching penerapan online akta pelayanan seperti banyu memberikan pelayanan kelahiran bagi pemkab banyuwangi. wangi. inovasi pelayanan akta perijinan. namun untuk kelahiran ini sangat menarik, pelayanan bidang lain masih ruzaidin noor enam matan yang disebut pelayanan kami akan mencobanya. saya bersifat manual. kami sudah bahkan, kota banjarbaru dalam terpadu kecamatan paten). yakin bisa, karena wilayah ban mengupayakan agar pelayanan waktu dekat juga akan menge kami akan aunchingpada awal terbaru tidak seluas bangunan dapat mengarah dalam seksi sebagian pelayanan dasar desember ucapnya. (bby gi", ujarnya sela sela acara waktu dekat ini, ibunya. yang kini ditangani bppt kaca humas menpan). lava nan bubuk edisi xvii pelayan publik hidayah rahim dua kelurahan kecamatan mampang prapatan, yakni kuningan barat, dan bangka mendapat predikat sebagai kelurahan yang sadar hukum. dua kelurahan itu mendapat penghargaan dari menteri hukum dan ham amir syamsuddin, bersama kelurahan lain dki jakarta, selasa penghargaan itu tentu sangat membanggakan, mengingat masih sangat sedikit kelurahan dan desa yang dikategorikan sadar hukum. dki jakarta, dari kelurahan hanya yang sadar hukum. secara nasional, run dari kelurahan dan desa, hanya diantaranya yang sadar hukum. ada beberapa kriteria dalam penilaian tag sadar hukum, antara lain pelunasan kewajiban ena membayar pbb minimal persen, tidak pa. . ada perkawinan usia dini tea aga angka kriminalitas dan narkoba rendah, serta tingginya kesadaran masyarakat atas kebersihan dan lingkungan. lepas dari sejauh mana keberhasilan dua kelurahan mampang prapatan meraih predikat sadar hukum, namun tidak berlebihan #eselon bri kalau para pamong wilayah itu merasa bangga. nya, para lurah dan camat dki jakarta yang merupakan produk lelang jabatan' sekitar enam bulan silam tengah dalam evaluasi. saya baru saja dipanggil oleh pimpinan untuk dievaluasi, ujar camat jadi lada hadiah rek shangri camat mampang prapatan hidayah rahim, hasil rekrutmen promosi terbuka yang percakapan dengan majalah layanan publik, dilakukan oleh gubernur dki jokowi. jakarta, selasa namun fisi, panggilan akrabnya, tidak mau mengklaim bahwa prestasi dua dalam menciptakan ketertiban umum, yang dialihfungsikan, ujarnya pria kelahiran kelurahan itu merupakan keberhasilannya. yang jakarta diatur dengan perda lamongan tanggal september ini. tetapi hal itu lebih sebagai buah dari kerja tahun tentang ketertiban umum. hal contoh yang paling banyak terjadi keras para lurah dan jajarannya. dia berharap ini merupakan tema yang diangkat dalam jakarta adalah trotoar yang dibuat untuk agar keberhasilan itu juga bisa menular tiga pembuatan makalah, saat fisi mengikuti lelang pejalan kaki, tetapi digunakan untuk berjualan. lain mampang prapatan. jabatan, perda itu dibuat karena memang dampaknya, terjadi kemacetan, sampah "sasaran hukum sangat diperlukan sana ada masalah, yaitu banyak fasilitas umum pun berserakan, dan keamanan lingkungan. layanan publik edisi xvii pelayan publik solusinya pedagang harus digusur. tetapi relawan, yang tergabung dalam pembantu tahun selalu bersosialisasi langsung harus dengan kemauan sendiri, ujarnya. penyuluh keluarga berencana rukun dengan masyarakat madani, membuatnya ternyata hal itu sejalan dengan warga ppkbrw). mereka itu tidak digaji, optimis bisa menjalankan tugas dan fungsi tindakan joko widodo ketika menjadi tetapi ibu ibu itu bekerja dengan ikhlas sebagai camat dengan baik. apalagi selama walikota solo, yang berhasil merelokasi menginformasikan dan mengajak ibu ibu ini tidak pernah terjadi konflik, baik terbuka ribuan pedagang kaki lima tanpa kekerasan, yang belum untuk ber kb. maupun tertutup. dan kini para pkl itu banyak yang berhasil akibatnya, selama tahun menjadi belajar dan mencari tahu mengenai menjadi pedagang yang sukses. namun pns, dari golongan lia sampai fiditetap assessment hai yang sebelumnya tidak fisi mengaku bahwa dia tidak tahu banyak sebagai penyuluh kb. bukan hal mudah pernah diketahuinya. tidak lupa tirakat, jokowi yang kini menjadi orang nomor bertahan dalam kurun waktu yang tidak berdoa kepada allah dengan sholat malam. satu dki jakarta. dia mengaku mengenal singkat itu. tetapi itu semua hanya bisa kegembiraan pun tak terbendung ketika jokowi melalui media elektronik. dilalui oleh pegawai yang tidak neko neko, fisi dinyatakan lulus menjadi camat. saya bagi alumnus ilmu pemerintahan misalnya selingkuh, judi, melanggar etika sangat senang karena saya menjadi camat fisil universitas darul ulum jombang itu, kepegawaian maupun masyarakat. mungkin tidak ada biaya sepeserpun yang saya jokowi merupakan sosok pemimpin yang karena itu, fisi tidak dimutasi. keluarkan, ucap fisi bangga. tulus, sederhana dan santun. dari auranya sampai akhirnya gubernur jokowi apa yang akan dilakukan sebagai saja kita tahu bahwa pak jokowi itu orang memerintahkan kepada pegawai yang camat juga sederhana. dia hanya ingin yang tulus, peduli, dan 'primer ibunya. memenuhi persyaratan untuk mengikuti masyarakat terlayani dengan baik, apa yang dikatakan ayah tigaanakini lelang jabatan bagi lurah dan camat. bukan kebutuhannya bisa terpenuhi. camat cukup beralasan. nya, selama tahun karena ambisi pribadi untuk meraih jabatan, juga harus hadir kalau diundang dalam menjadi pns, suami siti yuni studi ini selalu tapi alasan fisi ikut lelang jabatan lantaran acara acara kemasyarakatan. pada berurusan penyuluhan keluarga berencana kekagumannya terhadap kepemimpinan bulan ramadhan, dalam semalam dapat kb). masuk menjadi pns bawah naungan jokowi. jokowi itu bersih. saya yakin, jika menghadiri undangan tiga tempat, badan koordinasi keluarga berencana tingkat bawah mau bersih itu mudah. tetapi buka bersama, tarawih bersama dan bukan) tahun sebagai penyuluh kalau pimpinan atas tidak bersih, rasa lain lain. silaturahmi dengan masyarakat, kelurahan grogol selatan, kebayoran lama. rasanya kita yang bawah ibaratnya mau mulai dari tokoh masyarakat, kyai serta perubahan sistem pemerintahan bunuh diri, ucapnya. warga masyarakat lainnya dilakukan untuk dengan penerapan otonomi yang membuat fisi juga mengaku tidak terlalu membangun komunikasi yang baik memang pegawai bukan dimasukkan sebagai berangan angan dan tidak terlalu ambisius harus dilakukan. selama sebulan ramadhan pegawai pemda pada tahun tidak dalam hal karir. menjadi camat lebih karena penuh camat hadir pada setiap undangan. membuat fisi bergeser posisi lain. dia niatnya yang mau istiqomah, tidak ada alhamdulillah saya dikenal dan diterima tetap menjadi penyuluh kb, meskipun tidak keinginan yang muluk muluk, dan semua dengan baik, ujarnya. sedikit kawannya yang bergeser posisi, dijalani dengan ikhlas. bahkan sejak dulu baginya, persoalan sampah dan misalnya kelurahan dan sebagainya. sang isteri tidak mendukung kalau suaminya pelayanan kepada masyarakat harus dulu ada yang menawari saya untuk pindah menjadi pejabat. alasannya sederhana, menjadi prioritas. selain itu, diperlukan menjadi pejabat kelurahan. tapi dia minta menjadi pejabat itu identik dengan memiliki integritas dari para pegawai. itu bisa terjadi, uang pelican tiga puluh juta. saya tidak mau, isteri simpanan. mungkin lantaran adanya persaingan ucapnya. fisi memang merupakan camat hasil internal. mendidik kejujuran anak buah hadiah rahim tetap mencintai lelang jabatan yang tidak berasal dari camat boleh jadi merupakan tantangan yang pekerjaannya sebagai penyuluh kb. dia (definitif). hal itu disadari sepenuhnya. berat. fisi menambahkan, ada hal dalam bahkan merasa lebih berarti, bekerja bahu tetapi dengan bekal sebagai sarjana ilmu menjalankan tugas, yaitu harus komitmen membahu dan berkolaborasi dengan ibu ibu pemerintahan dan pengalamannya selama integritas dan loyalitas. (ags gin) saya yakin, jika tingkat bawah mau bersih itu mudah. tetapi kalau pimpinan atas tidak bersih, rasa rasanya kita yang bawah ibaratnya mau bunuh diri layanan publik edisi xvii pelayan publik agus krisnanto lurah kripik bonggol pisang' mera siapa bilang bonggol pisang tidak berguna. buktinya, kepala desa balungan, iga pri kecamatan karangdowo, kabupaten era klaten jawa tengah agus krisnanto berhasil asa mengolah bonggol pisang yang banyak maa mengandung serat itu menjadi keripik yang satuan nikmat disantap. kepala desa balungan, klaten jateng, agus krisnanto penggerak ekonomi warganya dengan kreativitasnya pengolahan bongkol batang pisang. diilhami dari sebuah ar desa balungan, ucapnya. pisang bisa menghasilkan sampai tiket saat berselancar dalam pelatihan yang dimulai kripik matang. saat ini kapasitas dunia maya, agus teror tahun iu, mereka mendapat produksinya baru berkisar sampai sesi mengembangkan pelatihan dan praktek langsungten per hari, ujar agus. kepala kripik bonggol pisang desa yang tang pembuatan aneka ragam kripik. desa balungan ini mengaku, sering dipimpinnya. nya, daerahnya diantaranya kripik bonggol pisang, mengantarkan sendiri produknya banyak bonggol pisang yang siang kripik pare, kripik jamur tiram, kripik dengan sepeda motor sampai solo, gap sebagai limbah. beberapa kali daun adas, kripik daun kemangi dan sukoharjo. dia juga mengenalkan mencoba membuat kripik bong kripik daun menyingkir, dan dendeng produk tersebut kantor pemeran gol pisang. tetapi hasilnya kurang jantung pisang. para peserta pelatih tah, dan melalui beberapa kerabat menggembirakan. rasanya aneh, han juga diberi pengarahan tentang nya luar jawa. bahkan dilihat pun tidak menarik, bagaimana cara berbisnis dengan rintisan ini diharapkan bisa ujarnya. bahkan ketika mengajak keahlian tersebut. membantu masyarakat terhindar ibu ibu pkk untuk bereksperimen, dengan modal dari ppm man dari keterpurukan, kesulitan hidup banyak yang lidahnya gatal gatal, dan diri pedesaan, dimulailah produksi dan himpitan ekonomi yang sering pesimis bonggol pisang itubisadio kripik. ibu ibu yang yang diberi pela menimpa warganya. nya, dalam lah menjadi makanan yang enak. than membentuk kelompok usaha beberapa tahun belakangan ini, karena penasaran, pak lurah dengan anggota orang, yang dina warga balungan yang mayoritas pe mendatangkan bibit dan istrinya, makan hanna , yang menurut tani, sering mengalami gagal panen purwanto dari bantul diy, yangtelah pak lurah artinya rejeki yang tidak berkepanjangan. kalau dibiarkan, berpengalaman bidang tersebut terparah payah. bukan tidak mungkin lima sampai untuk membimbing masyarakat desa produksi kripik terus berjalan, sepuluh tahun mendatang, orang tua balungan. kalau usaha ini bistum meski dihadapkan banyak kendala. tak mampu menyekolahkan anaknya, buh dan berkembang, saya berharap dari hasil perbincangan crew ma gizi buruk meningkat dan seteru bisa membantu ekonomi masyarakat salah layanan publik, satu bonggol nya, ujar agus krisnanto. intafags) layanan publik edisi xvii dari hati, sepenuh hati, dan hati hati. dinamika reformasi birokrasi maupun pemerintah daerah. lhe juga dalam mewujudkan tata pemerintah yang berfungsi melihat sejauh mana komitmen baik pusat maupun daerah tahun penerapan manajemen pemerintahan tahun mendatang. sebab evaluasi akun yang berbasis kinerja untuk mewujudkan fasilitas kinerja mencakup review dan pemerintahan yang akuntabel dan berpori evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, invasi pada hasil. aspek pengukuran kinerja, aspek pelapor akuntabilitas kinerja yang baik ran kinerja, dan aspek evaluasi kinerja dapat dilihat dari keselarasan antara ren internal, serta aspek capaian kinerja out cana dengan apa yang dicapai. laporan put dan outcome serta kinerja lainnya. capaian kinerja harus selaras dengan apa menurut deputi bidang rekor yang telah direncanakan sebelumnya. masi birokrasi, akuntabilitas aparatur karena itu, dia berharap agar pimpinan dan pengawasan kementerian par3 mempertahankan dan meningkatkan pre yusuf aceh, dalam lhe memuat saran dan dekat secara terus menerus. membaiknya rekomendasi perbaikan kepada instansi. nilai ini menunjukkan bahwa upaya pen dengan adanya lhe, diharapkan instansi buatan akuntabilitas kinerja berbagai yang dievaluasi akan melakukan per instansi pemerintah berjalan pada arah bahkan perbaikan secara sistematis dan yang benar. semua ini dapat terwujud berkelanjutan, ujarnya. pemerintah provinsi karena adanya peningkatan komitmen predikat skip dikelompokkan instansi predikat pimpinan, ujarnya. dalam kategori (memuaskan), yogyakarta ditambahkan, lhe ini juga dapat (sangat baik), (baik), (cukup baik kalimantan timur dijadikan masukan bagi penentu arah memadai), (agak kurang), dan kategori no, instansi predikat kebijakan pelaksanaan pembangunan (kurang). (ags) sumatra della kepulauan riau jawa tengah fur badan narkotika nasional cc sekretariat jenderal komisi nee badan pengawas tenaga nuklir nasional hak asasi manusia krama kalangan sel badan kepegawaian negara cc. sekretariat jenderal komisi pemilihan umum sulawesi utara badan intelijen negara aan bei amnisrah menyan no instansi predikat perpustakaan nasional 'o' ' ) perwakilan rakyat aceh sekretariat jenderal majelis sekretariat jenderal komisi sumatera utara permusyawaratan rakyat pengawas persaingan usaha sumatera barat badan kependudukan dan badan nasional penanggulangan cc 4d rau keluarga berencana nasional terorisme badan standardisasi nasional badan pengawas obat dan kulu lampung kementerian pertahanan makanan kepulauan bangka belitung kementerian agama badan nasional penanggulangan dki jakarta markas besar tentara nasional bencana jawa barat indonesia badan penanggulangan lumpur banten sidoarjo bali sek setara kabinet eta sekretariat jenderal dewan instansi predikat nusa tenggara timur pemakaian rakyat sekretariat jenderal dewan ketahanan kalimantan tengah lembaga sandi negara nasional sulawesi tengah kementerian pemuda dan badan pengembangan wilayah sulawesi selatan olahraga surabaya madura sulawesi tenggara sekretariat jenderal komisi badan nasional pengelola perbatasan maluku yudisial o instansi predikat badan nasional penempatandan a. gorontalo perlindungan tki in, badan pengawas penahan bian sintesis barat ombudsman republik indonesia maluku utara kementerian koperasi dan usaha ta, peran menengah tpa papua barat lembaga ketahanan nasional layanan publik edisi xvii dinamika reformasi birokrasi ubi jaa ye, tun nai mala udi ao tah "ae ita atm cnp lapan rapat koordinasi layanan dasar pelayanan publik kementerian pan bupati tak bisa pendidikan isa usus menteri pendayagunaan publiknya. dalam hal pelayanan publik ke syarat itu. untuk membuat sick, nanti aparatur negara dan menteri dan lembaga merupakan contoh nya juga harus online, supaya lebihefisien reformasi birokrasi bagi daerah. karena itu kita harus bukti dan efektif. para) azwar abubakar kan, ujarnya. untuk pelayanan kesehatan, menghimbau agar setiap dia mengambil contoh pelayanan puskesmas merupakan unit serpent kementerian dan lembaga k l) segera publik kepolisian, yakni surat veteran ing, karena tempatnya ada desa desa. memperbaiki sistem pelayanan publiknya. gan catatan kepolisian sick), yang masih setiap puskesmas minimalharus ada satu kita harus tahu malu kalau play dijadikan syaratdalam melamar sebagai orang dokter. tolong beri tahu saya, pede anan publik negara kita dinilai dunia masih calon pegawai negeri sipil cons). kenapa saan yang puskesmasnya belum ada dokter, kurang baik. kita harus segera berbenah, pelamar cons harus menyerahkan sick? berapa yang belum pns. bukan pushes na tuturnya padapembukaan rapat koordinasi apakah itu penting? tengahnya. hanya, kalau tidak ada dokter, tengahnya. layanan dasar pelayanan publik cement menurut azwar abubakar, hal itu ti menteri juga menyinggung masalah brian para, kamis dak terlalu penting, malah menambah pendidikan, yang dinilainya sifatnya urgen, menteri mengajak kementerian kerumitan proses pelajaran, mesin karena ini anak masalah bangsa. kalau lembaga agar memberikan contoh yang dibalik saja, kalaumereka sudah diterima negaramengeluarkan dana tigaratus troli kongkrit untuk memperbaiki pelayanan menjadi cons, barulah melengkapi per un, tapi tidak bisa menyediakan guru layanan publik edisi xvii dinamika reformasi birokrasi yang ada desa, itu zalim ucapnya. dicari bukan outcomenya, tapiincome," harapan anak anak yang ada tandas azwar. pedesaan adalah bisa menjadi pintar selain kelembagaan, perijinan dan tidak dibodohi lagi. kalau bupati juga diaudit, karena terlalu berbelit tidak bisa urus pendidikan yang ada belit. investor yang seharusnya dengan kita harus tahu malu daerahnya, copot jenggotnya, tutur mudah masuk, terkadang enggan men dia lagi. gurus perijinan, dan lebih memilih ber kalau pelayanan sebagai gambaran diungkap investasi negara lainnya, lantaran hal kan, jika guru mengajar enam kelas setiap sepele yang bisa merugikan negara. publik negara hari, mustahil para murid bisa kelak menteri para mengajak para kanakan ujian dengan. apa namanya ka peserta rekor agar memperbanyak titik kita dinilai dunia lau pelayanan dasar saja tidak bisa kita titik pelayanan yang dibutuhkan masyarat urus. kat. jika ada sebatang pohon yang berat masih kura pelayanan publik merupakan ujung sekali situ, masa tidak bisa dipindah dari birokrasi. tahan hulu, kan. kita ajak sepuluh orang untuk an baik. kita harus juga perlu dilakukan audit kelembagaan, kat sama sama, pasti bisa kita angkat. agar tidak kegemukan. lembaga sha kebersamaan itulah yang kita gali, segera berbenah, arusnya membuat input menjadi out ibu azwar beranalogi. (cry humas come. tetapi yang terjadi saat ini, yang menpan) melayani bukan sesuka hati jakarta kementerian pen dayagunaan aparatur negara para) mengadakan perti mean dengan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten wonogiri provinsi jawa tengah membahas tentang reformasi pelayanan publik. dalam kesempatan itu deputi bi dang pelayanan publik dirawat sudjono mengatakan, pelayanan birokrasi in ea donasi ini masih sangat buruk, terutama berkaitan dengan penerapan standar play anan, pelayanan harus sesuai standar. melayani itu dengan hati, bukan dengan sesuka hati, ujarnya kementerian pan pesan lan rb, jakarta, kamis teh untuk mengetahui kesenjangan aoa antara kondisi nyata penyelenggaraan noah" pelayanan dengan standar pelayanan, mira ak. an he mengingatkan semua pihak, termasuk ka hat hadi tag tangan dprd mengenai perlunya dilakukan mai evaluasi pelayanan publik secara terus deputi pelayanan publik dirawat sudjono menyerahkan buku inovasi daerah menerus. (gin humas menpan) kepada anggota dprd wonogiri layanan publik edisi evil tan ian aan na: dinamika ref parsel jai nya bkn tai sah tai. s5 tag hata eng. fan tuntas aaa tia "tg singa iyah fatwa, ma mahasiswa ilmu administrasi kan sertifikat yang ditandakan pan dewan yuri pada tanggal siswi universitas publik humanistik) fakultas gani oleh sekretaris cement oktober muhammadiyah ilmu administrasi fia) uniter brian para. kesepuluh universitas malang umm) situs brawijaya malang. kegiatan ini, menurut finalis adalah universitas akhirnya terpilih tema lki ini adalah ketua pelaksana explosion muhammadiyah malang, uni menjadi juara lomba karya strategi percepatan reformasi setya cinta, diikuti veritas brawijaya malang, tulis ilmiah lki) tingkat nasi birokrasi, sejalan dengan kbbi oleh peserta dari berbagai universitas jenderal seed onal explosion dengan akan kementerian zendaya perguruan tinggi seluruh irman purwokerto, universitas makalah berjudul saya anti gunakan aparatur negara dan indonesia. setelah diseleksi, sriwijaya, universitas negeri korupsi" salam wajib bagi reformasi birokrasi para), ada sepuluh besar yang lolos makassar, universitas mu pelaku birokrasi. yakni program percepatan menjadi finalis, ujarnya. se ahmadiyah makassar, uniter sedangkan juara di reformasi birokrasi. untuk itu, lanjutnya mereka memproses situs negeri yogyakarta (dua rebut oleh mahfud effendi finalis lki ini mendapat tarikan karya tulisnya dimana peserta), universitas negeri dari universitas brawijaya malang, dengan karya tulis mean daftar finalis sepuluh besar dan juara umkm dengan konsep in lomba karya tulis ilmiah (lki) tingkat nasional integrated one stop service explosion melalui link channieling programs untuk menuju diversity masyarakat ekonomi asean muhammad universitas penerapan integritas services system finalis besar adapun juara ketiga, husni negeri sebelas indonesia guna mewujudkan ditempati oleh akikah dari maret surakarta pemerintahan yang inovatif dan universitas jenderal soe responsif. firman purwokerto dengan mohammad universitas card technology card) upaya finalis besar karyanya berjudul service hobi negeri malang penyelesaian permasalahan birokrasi perbuatan kendaraan bermotor mena sebagai salah head untuk kemajuan indonesia. serta memes tapa, samarinda isti universitas pembelajaran bermakna melalui finalis besar berhasil menempati posisi antasari negeri soal cerita anti korupsi sebagai ketiga. yogyakarta pengaplikasian pendidikan karakter lki tingkat nasional pada materi persamaan linier explosion exhibition kelas viii smpn public youth writing com lisa widayanti universitas penanaman jiwa anti korupsi melalui finalis besar edition) negeri tayangan media future without sebuah kegiatan yang ber yogyakarta corruption untuk pemerintahan yang penggarapan oleh himpunan bersih layanan publik edisi xvii |
epresi perlu membentuk peraturan daerahsarolangun, pokok pokok pengelolaan keuangan daerah tentang peraturan daerah kab paten sarolangun nomor tahun bupatisarolaiigun mengingat menimbangpertama pengertian bab ketentuan umum pokok pokok menetapkan: peraturan daerahsarolangun" j.(). pengguna a.,>progra1benda1pap1pat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. piutang daerah adalahan apbd.}verse but sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output}{~ dan kegiatan skpd serta rencana pembiayaan selaku cermin th;satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah rkd}yang selanjutnya disebut adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satuasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu adalah apbd. apbd merupakan anggaran berbasis kinerja. apbd harus lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat periode apbd sama dengan tahun apbn yaitu januari sampai dengan desember. paspengelolaan keuangan daerah bagian pertama asas umum pengelolaan keuangan daerah lillasas umum d.an struktur.l' t\. pbd; penyusunan rkd, kua, pas, rka skpd dan rka ppilaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah:rang milik daerah , pengelolaan dana cadangan; pengelolaan utang daerah; pembinaan dan pengawasan pence1olahiekseneejawaban pelaksanaan apbd; dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahbagian ketiga koordinator1aku. bupati sebagai.1laksanakanbagian kedua pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan; bagian keempatu'i:>an dpa ppice1ua:ran a. ,mberikan persetujuan pengesahan dpa skpd, dpa ppinam1. l)pengujian. atas tagihan. dan. memerintahkan l)an anggaran belanja; melaksanakan anggaran skpd yang dipimpinnya; melakukan l)pengujian atas tagihan dan memerintahkan l)pengguna anggaran pengguna barang daerahtau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. bagian kesembilan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; meneliti kelengkapan spp up, spp gu dan spp tu yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; menyiapkan spmtau ppt. pasaipelaksana 'teknis kegiatan sk.rrrpurryai tugas. perlu dibawa1" kembali olehdan.darinya. apbd merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa (satu} tahun anggaran terhitung mulai tanggal januari sampai dengan desember. semua penerimaan dan pengeluaran daerah, baik dalam bentuk uang, barang dan atau4j~uan bernama:4jbab iii asas umum dan struktur apbd bagian pertama asas umum apbd1ain 1ain pendapatan as1i da.mbasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada. a.ya.t).an a.basil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran cicilan;ll)bagian ketiga pendapatansebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihanis peraturan bupati.encana alam; dana bagi hasil pajak dari provinsi; dana penyesuaian yang ditetapkan pemerintah; dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. kelompok pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruk meirpun dana bagi hasil; dana alokasi umum; dan dana alokasi khusus. jenis dana bagi basil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi basil pajak; dan bagi basil bukan pajak. jenis dana alokasi umum hanya terdiri atau~ri~ih nilai tukar rupiah terhadap mata. uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak:ljenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai; bunga; paragraf belanja tidak langsung belanja menurut.sosial.f3)subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terdugn.gi h.~ijenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal. paragraf belanja langsung,ajanan, dan penerimaan piutang atau pencairan dana cadangan. surplus apbd sebagaimana dimaksud dalam terjadi apabila anggaran pendapatan daerahu.bukan dalam bentuk program dan kegiatan pe1p1us atau defisit apbsisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya lpa; pencairan dana cadangan , hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman;pemerintah daerah; pembayaran pokok utang;.sit anggarajanam huruf digunakan,hpasa1klyertaan roda [investasi)(investasi) jangka pendek sebagaimana dimaksud pada mencakup deposit berjangka waktu (tiga}nyertaan modal (investasi)penyertaan modal investasi)lembaran negararagrafnerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalamerimaan piutanglainnya. paragraf pemberian pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah rpm untuk jangka waktu limab penyusunan rancangan apbd bagian pertama rencana kerja pemerintahan daeraharagraf pembayaran pokok utang penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalanb(investasi)l2)kebijakan umum apbd (i]ketentuan lebih lanjut mengenai rkd diatur dengan peraturan bupatilldimaksud pada sebagaimana masing masing. penyusunan renstra skpdrpm sebagaimana dimaksud dalam angka ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah bupati dilantikempat rencana kerja dan anggaran skpd tahun anggaran sebelumnya. l3) pembahasan prioritas dan p1ankebijakan umum apbd,prioritas dan plafon anggaran sementarrsetujuan bersama.pid menyusun rancangan peraturan daerah tentang apbd berikut dokumen pendukung berdasarkan i}1an nyancangan peraturan daerah kabupaten sarolangun ten , sebelum ditetapkan oleh bupati paling lambat tiga hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. b belas) hari terhitung se5ak diterimanya rancangan dimaksud. apabila gubenur tidak memberikan basil evaluasi dalam waktu (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka kepala daerah dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tentang apbd menjadi bupatipasa (ij(l} dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur bagi kabupatenbupati tentang apbd. pengambilan keputusan bersama dp.rd dan bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang a.agian kedua persetujuan rancangan peraturan daerah tentang apbd pasyempurnaan bapbd kabupaten, paling lambat tiga hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkannur untuk apbd kabupaten. gubernur menyampaikan b(l} paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ('. tang apbd. pelaksanaan pengeluaran atas pagu apbd tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam l6),pbd tahun sebelumnya. tim anggaran pemerintah daerah rrrelakukan verifikasi rancangan dpa skpd bersama sama dengan kepala e,kpd yang bersangkutan. [~), sejak ditetapkannya peraturan bupati tentang penjabaran apbd.{lbagian kedua penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran skp{l)laksanaan apbd bagian pertama asas umum pelaksanaan apbd kepala daerahselambat lambatnya tujuh hari kerja setelah dit {l) dilakukan selambat lambatnya tanggal desember tahun anggaran sebelum bagian ketiga pelaksanaan anggaran pendapatan daerah1laksanakan anggaran oleh kepala skpd selaku pengguna anggaran barangagian keempat pelaksanaan anggaran belanja daerahelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh ppid. semua penerimaan clan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.pd. untuk kelancaran pelaksanaan tugas sk.npenerimaan pinjaman daerah didasarkan pada1am bentuk mata uang asing dibukukan da1am nilai rupiah]perubahan apbd pasarvii laporan realis semester per.a.ma apbd dan perubahan apbd bagian pertama laporan realisasi semester pertama apbdbab viii ketatausahaan keuangan daerah bagian pertama asas umum ketatausahaan keuangan daerah paling lama tujuh hari setelah keputusan ten roses evaluasi dan penetapan rancangan pera ran daerah ten asa1iarnbatnya tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaeagian ketiga ketatausahaan bendahara penerimaban oleh pembantu bendahara penerimaan dan tau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala skppengeluaran;verse but melampaui pagu;3jermintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan spp up, spp gu, spp tu dan spp ls,. bendahara pengeluaran melalui pejabat ketatausahaan keuangan pada skpd mengajukan spp v1agian keempat ketatausahaan bendahara pengeluar, yang disampaikan kepada kepala daerah melalui ppid selambat lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. bab pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan laporan serta informasi penyelenggaraan pemerintahan daerahagian kelima akuntansi keuangan daerah ketentuan mengenai tata cara ketatausahaan bendahara pengeluaran diatur dengan peraturannyusunan ppd menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. ppd kabupaten mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan; tugas pembantuan , dankeuangan pelaksanaan apbd sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bpk se1lambat 1nyampaikan rancangan peraturan daerah ten enamefisit apbd dapat ditutup dari sumber pembiayaan ysa ce01n pertarungan anggaran s1laj daerah tahun sebelumnya; hencairan dana cadangan; tang apbd. defisit apbd sebagaimana dimaksud pada ditutup dengan pembiayaan netto. babi pengendalian defisit dan penggunaan surplus apbd bagian pertama pengendalian defisit apbmuatan informasi ppd kepada masyarakat merupakan ringkasan ppd dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian ppd kepada pemerintah bupati mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan; tugas pembantuan; dan tugas umum pemerintahakhir masa jabatan disampaikan kepada dprd paling lambat [akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan akhir tahun anggaran atau berjarak [satu) bulan, penyampaian akhir tahun anggaran disampaikan bersamaan dengan akhir masa jabatan. tugas umum pemerintahan. ppd kabupaten disampaikan oleh kepala daerah kepada menteri melalui gubernur. laporan sebagaimana dimaksud pada dan disusun dengan format sesuai peraturan perundang undangan dan disampaikan paling lambat (tiga]mua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. bab kekayaan dan kewajiban bagian pertama pengelolaan kas umum daerahberi.arakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang apbd. bagian kedua penggunaan surplus apbdlebih dari (dua belas) bulaninvestasi daerah]; bupati dengan persetujuan dprd untuk jumlah lebih dari (lima miliar rupiahiutang daerahgian kelima pengelolaan dana cadangansebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. barang milik daerah diperoleh atas , barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang undangan; barang yang diperoleh dari putusan pengadilan. bagian keempat pengelolaan barang milik daerah dan nonlebih lanjut mengenai pedoman investasi permanen permanen diatur dengan peraturan bupati. pinjaman daerahkupasi cairan uianggancan pana belanja bunga dalam anggaran belanja daerah. pinjaman daerah bersumber dari pemeran tah; pemerintah daerah lain; lembaga keuangan bank', lembaga keuangan bukan bank; dan masyarakat. (l)bagian keenam pengelolaan utang daeralam rangka meningkatkan kinerja. transparansi,_ dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.rd melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang apbd. pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah untuk kabupaten kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah. pejabat pengawasan intern tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pemerintah daerah, kecuali instansi yang bersangkutan. jabatan lain sebagaimana dimaksud termasuk menjadi anggota tim atau panitia dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan apbd. untuk menjamin kinerja atas pencapaian program programalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, 3abadrugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung verse but menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. l3)merintah daerah dapat membentuk blueabi1v pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan bupati. pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh bupat3abadsarolangun tahun nomor muhamad asyari ttd. sekretaris daerah kabupaten sarolangun, diundangkan sarolangun pada tanggal mei cekendra ttd. bupati sarolangun, ditetapkan sarolangun pada tanggal mei pas&1l9sarolangu"lanun ~:::> '(. nomor ber1 nomor .q ci1cab u:t dan dinyatakan tidak bela.ku. bab ketentuan pera han semua peraturan daerah yang berkaitan dengan pence1olahyang dimaksud dengan "tertib"yang dimaksud dengan "taat pada peraturan perundang undangan""efektif'efisien"transparan" ada jcukup jelas. ii. demi cukup jelas.perlu mengatur mengenai pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. pengaturan mengenai pokok pokok pengelolaan keuangan daerah tersebut sebagai wujud. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun tent ang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah"mahi cimahi aa. nomor tahun seri peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang nama jalan dan sarana umum kota cimahi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahota cimahi,nama jalan dan sarana umum, jalan umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu, sarana umum adalah fasilitas yang dibangun,dan sarana umum terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota: tempat olah raga, taman kota,pada ini ditetapkan dengan keputusan walikota, bab pemberian nama nama jalan dan sarana umum kota cimah, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat pancasila. nama nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, bab tata cara persetujuan penamaan pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik pemerintah kota ditujukan kepada walikota,walikotawalikota, pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan plat nama yang menjadi kewenangan kota dibiayai oleh pemerintah kota,ota. bab viii ketentuan pidana jl)ota cimahi yang telah ada dan tetap berlaku kecuali nama nama jalan dan sarana milik umum pemerintah kota tetapi belum ditetapkan dengan keputusan walikota harus menyesuaikperaturan daerah kabupaten bandung nomor tahun tentang nama jalan, taman, dan tempat rekreasi wilayahtai putusan sela nomor skinsengketa kewenangan lembaga negara, yang diajukan oleh: nama ginanjar kartasasmit pekerjaan ketua dewan perwakilan daerah republik (zr indonesia, n nnn alamat jalan gatot subroto nomor jakarta thi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dewan perwakilan daerah republik indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon, . . terhadap: presiden republik indonesia, beralamat jalan medan merdeka utara see jawa air s dewan perwakilan rakyat republik indonesia, beralamat jalan gatot subroto nomor jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai para memohon, . telah membaca surat permohonan pemohon .i.t55an anon disamping hal tersebut atas kami sampaikan pula, dalam pertemuan pimpinan dpd dengan presidenmaka untuk sementara pelaksanaan keputusan presiden nomor tahun ditunda, sehubungan dengan itu, dewan perwakilan daerah dpd) yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang beralamat jl. gatot subroto jakarta, dengan ini mengajukan permohonan agar mahkamah konstitusi yang memutuskan, apakah benar bahwa keputusan presiden nomor tahun tertanggal oktoberapabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana, n0non0n opened ono nenek onanaononnanananananaaanpakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan 25n02n205055 n0n0 lain allud sengketa kewenangan lembaga negara yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksud uudy kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. menimbang bahwa pemohon adalah dewan perwakilan daerah republik indonesia (yang untuk selanjutnya disebut dpd), merupakan lembaga negara seperti tersebut dalam uud yang kewenangannya diberikan oleh uud antara lain tersebut dalam dimana dpd mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemilihan anggota badan pemeriksa keuangan . menimbang bahwa pemohokeberatan dimaksud disebabkan karena memohon telah mengakibatkan kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana ditentukan oleh uuduo) 25an nana menimbang dengan memperhatikan uraian pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa presiden republik indonesia sepakat untuk sementara menunda pelaksanaan keputusan presiden nomor tahun bertanggal oktober tersebut dan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan, maka mahkamah memandang perlu mengeluarkan putusan sela dengan memerintahkan kepada para. . mengingat undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, 5n52n2n025 0nnn nan mengadili menetapkan sebelum memutus pokok perkara .ooioiii. memerintahkan kepada para memohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan keppres tahu sampai ada putusan mahkamah konstitusi republik indonesia, yang bersifat final dan mengikat mengenai hal tersebut, . demikianlah diputuskan dalam rapat pleno permusyawaratan hakim oleh (tujuh) orang hakim konstitusi pada hari jum'at, tanggal november dan diucapkan pada hari ini, senin,.a. mukti fadjar, sh.,ms., achmad rustandi, s.h., dewa gede laguna, s.h.,mh.a.s. jayabaya, s.h., llm. prof. h.a. mukti fadjar, s.h., ms. ttd. ttd. dr. hartono, s.h., m.cl. achmad rustandi, s.h. ttd. ttd. soedarsono, s.h. dewa gede laguna, s.h., mh. panitera pengganti, ttd. wiranto, s.h.,m. hum |
petunjuk penyusunan indikator raba kinerja utama bau inn (peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor per m.pan san negara kasi kementerian negara pendayagunaan aparatur negara main tim reformasi birokrasi nasionalpersentase kejadian gangguan ketenteraman dan hem ngtemtangan pal mmm 5s iii kualitas keamanan pidana jmantasusnarketta jumlah kesusarfoti yangtertangai |o stb teg3:ds aa (kualitas keamanan lainnya: jurusan kasuspelanggaranpenyakit masyarakat persentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat jumlah asus pelanggaran sumber dayaalam persentase kasus pelanggaran sumber daya alam yang man awan new pengembangan budaya daerah indikator kinerja reff kualitas budaya: jumlah grup kesenian aktif jumlah gedung kesenian jumlah perpustakaan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun jumlah atraksi budaya yang memadukan keragamanlitas keragaman budaya:ntitas nilai budaya: jumlah kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru dalam budaya kualitas nilai budaya: voa kuantitas kekayaan budaya: pet jumlah grup kesenian aktif jumlah gedung kesenian jumlah situs budaya jumlah kegiatan pertunjukan kebudayaan jumlah judul buku sastra produk daerah yang terbit jumlah perpustakaan jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan kualitas kekayaan budaya: jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman persentase peminjaman buku mengenai sastra dan budaya yang dipinjam dibaca dibandingkan dengan total koleksi perpustakaan yang dipinjam dibaca rata rata frekuensi masyarakat yang menyaksikan pertunjukan budaya rata rata jumlah pengunjung museum per bulan agar jumlah pengunjung perpustakaan per tahun lampiran: peraturan menteri . nomor l.coocooooooooooooooo.oo. tanggal .oooococoooooooooooo nama organisasi kementerian lembaga provinsi kabupaten kota tugas fungsi secocenenenasenenenesananananana nan asas nan aan aan ana nanas asan asas asas asas asas anna anakan indikator kinerja utama e lampiran: peraturan menteri .o. nomor . oo. tanggal .oooooooooooooooooooo nama unit organisasi sekretariat kementerian lembaga daerah tugas fungsi ad. ceoooooocooosecenenenenanan nan ana nana akan naa nan ana nanas asas asas asas anakan uas aaaaaa indikator kinerja utama pep man lampiran: peraturan menteri nomor? oo www. tanggal .cooooooo woooooooo nama unit organisasi direktorat jenderal skpd. tugas fungsi snceconenananannan anna mana aaaa nana sana anna ana aan ana anna nana aan indikator kinerja utama sel koo gema ri na) leon provinsi urusan indikator skpd peter tahan sasaran rpm kinerja utama penanggungjawab prioritas ye) kabupaten skpd tugas dan fungsi be| seaantesta satin pewnsansawae seberang melawan peraturan menteri kepala gubernur bupati walikota nomor: coco..ooo.ooo. keempat peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan . pada tanggal . menteri negara.iihsam,, dapat meningkatkan kinerja, dapat memilih alternatif terbaik: dsb.,latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah serta maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan inikriteria indikator kinerja yang baik serta bagaimana menggunakan indikator kinerja tersebut. bab penetapan indikator kinerja utama bab ini menyajikan pengertian tentang indikator kinerja utama, tujuan penggunaan indikator kinerja utama, langkah langkah yang dilaksanakan dalam rangka penetapan indikator kinerja utama, serta penerapan dan pengkomunikasiannya. bab pengembangan indikator kinerja utama sangat disadari bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan suatu instansi pemerintah adalah bersifat dinamis, untuk itu pada bab ini akan diuraikan bagaimana langkah langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan indikator kinerja ini agar selalu selaras dengan kebutuhan organisasi. lampiran: seperangkat contoh dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini akan disajikan seperangkat contoh indikator kinerja utama berbagai organisasi sesuai dengan fungsi dan atau urusan yang diemban oleh organisasi tersebut. patut disadari, bahwa yang disajikan adalah contoh dan bukan suatu patokan, sehingga contoh ini hanya berfungsi sebagai referensi dalam menetapkan indikator kinerja utama. pengertian indikator kinerja babberdasarkan pengertian pengertian atau definisi definisimodul sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, edisi kedua, lan, definisi dari ketentuan umum dalam peraturan pemerintah nomor tahun tim petunjuk penyusunan indikator kinerja utam"l(ar) menggambarkan sesuatu yang diukur dapat kuantifikasi dan diukur (my? dengan indikator: jumlah masyarakat yang melek huruf dalam tahun mencapai ax, tingkat partisipasi pendidikan masyarakat sd, slip, sta, pt) dalam tahun mencapai ak, tingkat ketersediaan sarana pendidikan dan tenaga pengajar dalam tahun mencapai ak.hilangk.jipcc. membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi unit kerja. citax mm: akan korpsperencanaan. indikator kinerja kan kinerja pengukuran kinerja nan pelaporan akuntabilitas kinerja kinerja tabung evaluasi kinerja instansi sam pemerintah eat bana pemantauan dan pengendalian merupakan kinerja pelaksanaan program ny akuntabilitas dan kegiatan kegiatan sama penetapan kap aan asg,ng: tai aan baal daa: bea pan anna bian palidentifikasi pengumpulan ken awal indikator kinerja. strategipenting' kriteria metadata me) tentang "la penentuan penerapannya,. diidentifikasikan target khusus perubahan dengan lebih cepat pelajari kegiatan dan strategi yang diarahkan dalam mengupayakan perubahan. ban age v2e home doraajaran menurunnya tingkat kematian balita anno selain piano nak sr) program cakupan imunisasi campak indikator satu imunisasi cakupan imunisasi sampai dengan hepatitis dua belas cakupan imunisasi bcg merupakan satu set cakupan imunisasi polio indikator kinerja angka kematian ibu untuk mengukur hamil melahirkan. keberhasilan banyaknya ibu hamil yang program imunisasi. memeriksakan diri sedini mungkin banyaknya posyandu aktif. rasio antara jumlah dokter dengan jumlah penduduk. tersedianya vaksin tepat waktu tersedianya tenaga untuk melakukan pelayanan dari rumahhierarki iku tingkat kementerian adalah indikator indikator yang digunakan untuk paca. nan mengukur berbagai keberhasilan tag pelaksanaan program #seon kematian krn program dan bee kkn pelaksanaan tanggung . jawab lainnya sesuai mata sela telan teja dengan peraturan san tambahan mencapai lag perundangan yang haa berlaku.dada bebatataakgihasadai akas ,.,daknya dalam renstra pun semestinya sudah ditentukan indikator kinerja yang dinentuan indikator kinerja pada dokumen penetapan kinerja dokumen penetapan kinerja, berdasarkan ca pelayanan minimalka get mda na: pennenidangan ema pan "an ana beta indikator otpaksate ranaotoo selatan bab kinerja utama, ema,real unit kerja mandiri bawahnya. penetapan oleh pimpinan tertinggi suatu @, altan kegiatan. ketepat performance monitoring, metode ini dimaksudkan untuk mengetahui manfaat input dalam 'studiesj untuk memahami mengapa.terjadi permasalahan dalam implementasi. midterm assessmentji.. kedua pedoman penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana tercantum pada lampiran,tersebut, instansi pemerintah akan dapat menyiapkan perubahan perubahan yang diperlukan:.rangksermane:. rapat, jan hendrik, pengantar logika, penerbit paniscus, yogyakarta.m perencanaan naa seperangkat contoh iku lembar kerja penyusunan iku contoh keputusan penetapan iku pendidikan kualitas pendidikan indeks pembangunan hanura angkamelkhuru diknas memutar pertama oli angkamelkhuu diknas mer nratarata: (narmamratratasd ona emtataratas oar efratarata sia (al) diknas angkarataratalamaseklah angka rata rata lama sekolah pada pendidikan kai angka rata rata lama sekolah pada pendidikan sa. titik kuattaspendidika! aneka persiba murai ap) diknas diknas angkapartsipasi kasar rp) diknas diknas angka penyerapan kasar ask) hanya untuk dan diknas mesra siasat s#. pan man rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia gettanpadeponditn dar rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia iii igo (kualitas sekolah dan ruang kelas: ' fasilitas terhadap jumlah sekolah fs) diknas kesehatan moaa pnansitharapantidup pef2 angka harapan hidup padasaatlahir ' nskaharapan hidup pageant usia candy: .rnemmcenema tmn oma #a ear mai kena kabupaten kota eks masi tahun (ribuan rupiah) naa lawa. ii masa angausaharapanmtup agapeaenspenatt sen. lom depkes ongapeaesreyaktac e gagapeserreyattp d oe| ngareaeapaatay ke gagakateracaaraatasanh agatanatar ardatematanfasarpert ooopenduaag hingga yematantarena pemaktnatara mp6 (ngafematantarenapenyaktttc oma fkaatematantarena penyakit angfafematantarena pemakan pakatsemburat uagakeembunan perdata teau des ser t# sea ingatdamrnksarpemboobedany ala depkes me. low depkes angka kematian ibu melahirkan per kelahiran mdg aap |osa poo depkes angka prevalensi anak anak bawah berat badan mdg mas man pesemtsetanyana madara sig | anmwalk muterowammeessewwemmamlan contes umat u proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih mdg son mam persentase ibu hamil yang mendapat tablet wcy| depkes tsi st: paman arm tem mala latar pur umt escapes pool depkes peobeker spesalspert ooo penduduk edges reobetertetamapeookeuaa | reoboregarertooompenaak resompaterpertun ooopendudk reontanpetnopadak oke reopeamatperttnompadak peoaugapeopadak oge|o pesan sentampert ooopendatk opa rasio ahli kesehatan masyarakat per depkes elsa hasi t kurs srawpasaa reoponrandupersatanbata perarmoj knliaassanole selandia biasa henennnn eso rumah saktperatuamperaak teen hain essen men roma persentase rumah sakit yang menyelenggarakan depkes meumanteasampwaam peseserorandu pumamadan taat persentase sarana kesehatan dengan kemampuan depkes nama (kualitas pelayanan: oo persentase penduduk yang memanfaatkan rumah depkes neo des . ppa . . persentase kecamatan| bebas' rawandsii)) o o depkes | . persentase populasi yang mengkonsumsi bawah batas mdg eka min men persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dani depkes #ansdassadssa men persentase desa yang mencapai universal child depkes mac man pesemtsetumanseat o0we (esetsetemartempatumanarat o0me st. oo, maa persentase desa terkena kejadian luar biasa klb) depkes memang san persentase murid sekolah dasar madrasah ibtidaiyah depkes kotatumisntomascdondsksnbs men persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan depkes engan hei men persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan depkes persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan depkes kematian persentase masyarakat yang merasa puas dengan bana doo jumlah komplain masyarakat tentang pengelolaan ea pasaran rea daftar isi daftar isi bab pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan sistematika pembahasan bab pengertian indikator kinerja pengertian indikator kinerja .mmm syarat dan kriteria indikator kinerja. tipe dan jenis indikator kinerja penggunaan indikator kinerja bab penetapan indikator kinerja utama pengertian indikator kinerja utama tujuan penggunaan indikator kinerja utama langkah langkah penetapan indikator kinerja utama pelibatan stakeholder penerapan indikator kinerja utama. joaftar pustaka lampiran !!! seperangkat contoh iku lembar kerja penyusunan iku contoh keputusan penetapan iku kehidupan beragama indikator kinerja reff kualitas kehidupan beragama: jumlah insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama jumlah da'l dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama kualitas pelayanan kehidupan beragama: jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan kualitas kehidupan beragama: jumlah da'l dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan jumlah insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama kependudukan dan tenaga kerja indikator kinerja reff kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan: angka laju pertumbuhan penduduk jumlah akseptor rasio penduduk yang bekerja angka partisipasi angkatan kerja kualitas kependudukan: proporsi penduduk dep angka laju pertumbuhan penduduk dep angka kepadatan penduduk dep kualitas keluarga: persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari persentase bayi yang mendapat asi ekslusif persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga kuantitas ketenagakerjaan:rsentase penduduk yang bekerja terhadap total me tatupertumbuhanangkatankeja do0ee persentase penduduk usia produktif terhadap total ses taupertumbuhan penduduk usa produk oep dep prospekesempatankera dep pertumbuhan penyerapantenagakena | dep angka ketergantungan dep jumlah permintaan tenagakeja rasio jumlah tenaga kerja tersedia terhadap jumlah (ma kualitas ketenagakerjaan rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan kentara rasio tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan kenakan persentase kejadian unjuk rasa yang berkaitan dengan ate pamen pama kualitas administrasi kependudukan: ' pemuda dan olah raga indikator kinerja reff kualitas pemuda dan olah raga: jumlah kebijakan nasional bidang olah raga yang telah ditindaklanjuti jumlah tokoh lokal dan nasional dari batanghari yang berusia dibawah tahun jumlah kegiatan olah raga masal dalam satu bulan persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum kualitas kebijakan pemuda: jumlah kebijakan nasional bidang pemuda yang telah ditindaklanjuti kuantitas kepemudaan: jumlah organisasi pemuda jumlah kegiatan kepemudaan kualitas kepemudaan: jumlah tokoh lokal dan nasional dari batanghari yang berusia dibawah tahun kualitas kebijakan olahraga: jumlah kebijakan nasional bidang olah raga yang telah ditindaklanjuti kuantitas keolahragaan persentase penduduk yang menjadi anggota klub asa persentase cabang olahraga yang menjalankan mengena ninnin tnn mcadonlindlask sasis: wana persentase masyarakat yang aktif melaksanakan kualitas keolahragaan persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali aam tempat ona pena persentase rekor nasional yang dikuasai oleh atlet man jumlah atlet daerah yang dikirim event olahraga ane ( #: sate kuantitas keolahragaan: resiofasiitas kolam renang per1000populasi persentase kecamatan yang mempunyai sarana spt. iptek indikator kinerja reff kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi: persentase penduduk yang menggunakan personal mdg computer persentase penduduk yang menggunakan internetmjumlah petani, wirausahawan dan industri yang memanfaatkan hasil litbang kuantitas ilmu pengetahuan danintelektual pertanian nomor ega kualtaspertanan irestehantamamanpangan proguksitanamampangn maju pertumbuhan produksitanaman pangan produktwtassektorbertanan persentase desa yang telah memenuhi swasembada las maa . enesesata stetaanmmm. kuattaspertanak jumlah jenis komoditi pertanian yang menjadi penodaan doremi seotegomi penghasantataratapetat resiopemenuhan kebutuhanpangan jumah volume hasi pertamantanaman pangan iuastehampertamantanamanpangan por bdarsektorpertaman lnisiabuineneawsniosn anne sen latalicankntskaear sony0: es uuuuey ud . (kualitas pertanian: jumlah produksi tanaman pangan (per jenis tanaman penigsbsinskaksiossdsti men jumlah luas areal untuk lahan tanaman pangan (per man rata rata produktivitas tanaman pangan per hektar asa taju perumbuhanproduksi tanaman pangan persentase kebutuhan ketahanan pangan yang dapat pemadam odasiperanandwan persentase desa yang telah memenuhi swasembada else bia t . ae. kuat peranan tuastahanrataratayang dmikipetat jumlah pesertapelatihanbidangpertanan (cadas wiskssslaidasi: menu uas peranan jumlah tempat pengolahan padi yang telah memmmtantag jumlah peternakan ayam yang telah menggunakan poin rasio petani yang memiliki dan mengolah lahan sendiri men volume hasttpanen tanaman hortikultura pera resiotahan perikanan danpetambakikan vetumehaslikanperha rasiopemenuhan dagingperkapta volume hasidagng perbulan pendapatanrataratapertahunpetemak | pendapatanrata ratapertahunpetamkebun tingkatproduktvtaskebun jumlah fenishasilkebun sampingan pertanian indikator kinerja reff kualitas agrobisnis: produktivitas sektor pertanian nilai investasi bidang agrobisnis kualitas pertanian: luas lahan tanaman pangan produksi tanaman pangan laju pertumbuhan produksi tanaman pangan produktivitas sektor pertanijumlah petani yang mengikuti pelatihan standarisasi hasil pertanian jumlah' jenis produk pertanian yang memenuhi standar hasil pertanian kualitas agrobisnis: kualitas agrobisnis: koperasi, perdagangan dan industri nndikatorkinerja | o9reff kualitas koperasi, perdagangan, dan kereenssaissdsannnnnnnnn senna persentase kredit kepada koperasi ukm terhadap total eeasdsss men .#? .y t8 ih. # kualitas koperasi, perdagangan, dan keeeanngstsssinsis men jumtankoperasiyangakit jumlah usaha keelyangakit jumlah usaha menengah bangkit jumtananggotakoperasiyangakit inn kualitas koperasi, perdagangan, dan were assassins men persentase usaha kecil dan menengah yang tertampung hee ensaiada men persentase koperasi yang telah mengalami peningkatan hindi kena persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya jumlah nilai volume perdagangan usaha kecil dan ear bl kualitas koperasi, perdagangan, dan our persentase total omzet industri kecil dan menengah rasasrpta omzet industri kecildonmenengah. eat kualitas koperasi, perdagangan, dan were asnandssnnnnnnnn nan jumlah ukm yang melakukan pameran dan promosi jumlah kontak pesanan dari luar batanghari kepada tewas taa oo3obh3 v sma kualitas koperasi, perdagangan, dan kerena jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak learn perdagangan t.a kualitas koperasi, perdagangan, dan kedinasan nnnnnnnnnnnn nan jumlah ukm yang memiliki hubungan kegiatan bisnis saman wahabinditnr batanghari jumlah dan jenis produk ukm yang dipasarkan luar hee eksis man kualitas koperasi, perdagangan, dan our jumlah aliran barang dan jasadaridaerahtm jumlehalranbarang danjasakedaerahtam jumlahnilareksporbarangdanjasa egg aan pemukiman dan perumahan indikator kinerja reffkuantitas pemukiman dan perumahan: rasio rumah layak huni rasio permukiman layak huni kualitas pemukiman dan perumahan:persentase rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik persentase rumah tangga yang tinggal rumah berlantai tanah. persentase rumah tangga yang tinggal rumah tanpa akses terhadap sanitasi. persentase rumah tipe sangat sederhana yang dibeli oleh keluarga berpenghasilan rendah rasio rumah layak huni rasio pemukiman layak huni persentase kepala keluarga yang belum memiliki rumah layak huni jumlah alokasi subsidi untuk perumahan dalam apbd skema kredit perumahan dari perbankan skema kredit pembangunan dan perbaikan perumahan dari perbankan rata rata lama pemberian keputusan mengenai permohonan bantuan kredit perumahan kei sumber daya alam dan lingkungan hidup kualitas sumberdaya alam dan lingkungan keroodatmnsknsiinditanni pencemaranudara angket kuattasudara tngatkuattsar pencemarantimban padat sampan b3) tingkat kebershantimbah tingkatpembuangan imbanindusti tingkat pembuangan iman pertambangan persentase desa yang telah mempunyai tempat endang men persentase perusahaan yang telah mempunyai pernah untan persentase perusahaan yang berpotensi sertifikat amdal rata rata produksi sampah yang tidak terangkut per jumlah kasus pelanggaran terhadap lingkungan rata rata tingkat pencemaran limbah pada air ejaan terbit sena tnayamauaamm jumlah kebijakan nasional yang telah ditindaklanjuti persentase perusahaan yang telah mempunyai kamper dan atm mp3 persentase desa yang telah mempunyai tempat ena ane men persentase perusahaan yang telah mempunyai lam pelayanan persentase perusahaan yang berpotensi sertifikat amdal rata rata tingkat pencemaran limbah pada air bana kena pencemaranudara tingkat kuattasudara pencemaran tingkatkuattasar see, sls nya amati mep sanam is rata rata tingkat pencemaran limbah pada air ask pencemaran" tngatkusitsar . . kualitas kawasan hutan: kerusakan hutan angka hot spot angka kebakaran hutan dan tahan rasio tebang pilih permudaan alam tn : a $ can ong era a22 by, peningkatan kesejahteraan sosial kualitas kesejahteraan sosial: indeks ketimpangan williamson indeks ketimpangan jumlah penduduk san persentase penduduk atn indeks kedalaman kemiskinan fasilitas teleponper kata persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor katana indeks pembangunan manusia pm) dep indeks kemiskinan manusia kh) dep persentase lansia yang tinggal rumah jompo atanangandenganjmantealtngakagmengemamemetama mamammememn b persentase lansia yang tinggal rumah jompoburn r rat persentase mantan penghuni penampungan sosial yang man tee:r:': :ian amp ' s jumlah panti sosial yang dikelola swasta jumlah donatur yang tercatat dalam pengelolaan ii. "'h c,ee uj jumlah panti sosial swasta yang mendapat pembinaan persentase mantan penghuni penampungan sosial yang ') abe bpa omi, ma. jumlah kelurahan yang telah memiliki hukum lidsingsisndisialonoadeis z7 latar belakang maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan sistematika pembahasan peningkatan pembiayaan pembangunan daerah indikator kinerja reff kualitas pembiayaan pembangunan daerah: jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah rasio pad terhadap total penerimaan apbd rasio pad terhadap total pengeluaran apbd rasio wajib pajak daerah dan jumlah penduduk tingkat capaian kinerja rata rata skpd kualitas pembiayaan pembangunan rasio pad terhadap total penerimaan apbd rasio pad terhadap total pengeluaran apbd kualitas pembiayaan pembangunan rasio wajib pajak daerah dan jumlah penduduk jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali kualitas pembiayaan pembangunan jumlah temuan pemeriksaan pada pelaksanaan apbd tingkat capaian kinerja rata rata skpd kuantitas pembiayaan pembangunan daerah: nilai sumber pembiayaan alternatif yang dapat disediakan percepatan pembangunan infrastruktur kualitas prasarana jalan raya rasio tempat pembuangan sampah tps) per satuan rata rata kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan eee tahun persentase desa yang telah dapat diakses dengan hindari sisnanangana men away kuantitas prasarana jalan raya: ' tingkat lhr jalan kabupaten dansa 'o jumlah desa yang tidak dapat dijangkau kendaraan jumlah desa yang telan memtikijalanaspal pn. mna. #di kuantitas jalan dan jembatan: ' pantangjalanyangterbangun panjangjalanyansterehabiitsi persentase panjang jalan perluas wilayah . kualitas jalan danjenbatan panjang jalan aspal dengan kualtasbak kualitas baik kualitas jalan aya persentase lampu pengatur lalu lintas yang bea dana rata rata kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau luka parah per penduduk per tahun jm. kuantitas prasarana jalan ray persentase desa yang telah dapat diakses dengan barang jumlah desa yang tidak dapat dijangkau kendaraan sein una kualitas pembangunan: nilai investasi didesa dan kecamatan (aa (kuantitas prasarana: ' penduduk rasio tempat pembuangan sampah tps) per satuan essen kkt g)) ffa na. indikator kinerja reff kualntlitas prasarana listrik: jumlah jam padam listrik kuantitas prasarana listrik: jumlah ukm yang mendapat bantuan kelistrikan kualitas prasarana listrik: rasio pelanggan pln yang pemakaiannya dibawah rata rata nasional indikator kinerja reff kualitas prasarana air minum:os? anne aj) kuanttasprasarawaar minum persentase rumah tangga rt) yang menggunakan air seksi kekanak persentase rumah tangga rt) yang memiliki akses mdg mandi iatosssisntasstsisndtantini.di e ooh ane .l urutan presaranaar minum rasio volume penjualan air dan produksi air bersih man retaratakadarkebersihan kualitas day ts (aa (kuantitas prasarana air minum: ' persentase rumah tangga rt) yang menggunakan air nn maa persentase rumah tangga rt) yang memiliki akses keemasan bian urutan prasaranaair minute jumlah kejadian penyakit yang disebabkan konsumsi air man s4. mmg (kuantitas prasarana air minum: ' rasiorasiokeuangan dam jumlah kelurahan kelompok yang menerima bantuan mm z5 . indikator kinerja reff kualitas prasarana telepon: persentase penduduk yang menggunakan hp telepon kuantitas prasarana telepon: persentase penduduk yang menggunakan persentase penduduk yang menggunakan telepon kuantitas prasarana telepon: jumlah sambungan telepon yang tersedia persentase kantor pemerintahan desa yang telah mempunyai sambungan telepon kuantitas prasarana telepon: persentase desa yang telah mempunyai jaringan telepon zr peningkatan dukungan tata ruang dalam pembangunan daerah kualitas perempuan banana o rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber jumlah bangunan yang sudah dibangun kawasan banget arah jumlah luas kawasan yang sudah dibangun sesuai keansenndama persentase bangunan rumah tinggal yang telah mempunatara iin mendikan bangtan i&$&&c&$i (kuantitas ke tataruang an: ' jumlah peserta sosialisasitataruang jumlah masukan dalam rangka penyempurnaan tata uas pam kuantitas ke tataruang an: persentase penggunaan tata ruang sesuai dengan perencanaan peruntukan kualitas ke tata ruang an: rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber hpl hgb rasio bangunan ber imb per satuan ketaatan terhadap rtrw jumlah pelanggaran terhadap penggunaan tata ruang kuantitas ke tata ruang an: peraturan perundang undangan yang mengakomodasi rencana tata ruang kab batanghari peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak ( monortergk rer kualitas perempuandanana angka genderrelated developmentindex angka gender empowerment measure ge persentase partisipasi perempuan lembaga ena rasiosswa perempuandibandnglakitak wog rasio angka melek huruf pada perempuan dibanding mdg : : ?: :'# mpe kualitas kesenjangan gender: ' ' angka gender related development index gdi) mad angka gender empowerment measure gem) indeks mad 'f'f,x aon endapan kualitas kesenjangan gender! persentase partisipasi perempuan lembaga rasio angka melek huruf pada perempuan dibanding mdg rarr: : oo ee e mbk: datar kualitas perlindungan perempuan dan rasio kdrt kualitas perlindungan perempuan dan persentase tenaga kerja dibawah umur angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja wanita kuantitas perlindungan perempuan dan anak: jumlah program yang secara khusus menangani wanita dan anak penciptaan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih indikator kinerja reff kualitas tata pemerintahan daerah: am. indeks kepuasan masyarakat indeks persepsi korupsi jumlah skpd yang menyusun laporan kinerja jumlah kasus kkn jumlah temuan pemeriksaan eksternal kuantitas pelayanan publik:muanperaturan jumlah skpd yang telah dievaluasi sook penguatan otonomi desa indikator kinerja reff kualitas otonomidesa yang telah memiliki standar pelayanan kuantitas lembaga kemasyarakatanpertemuan aparatur desa dengan masyarakat kualitas lembaga kemasyarakatan desa: jumlah masukan tentang pembangunan dari masyarakat jumlah masukan tentang pembangunan dari masyarakat yang diakomodasi kualitas desa: persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa pengembangan kesatuan bangsa, politik dan demokratisasi indikator kinerja reff kualitas kesatuan bangsa, politik, dan demokrasi: jumlah masalah kejadian terkait ketahanan bangsa jumlah masukan masyarakat yang diakomodasi dalam perdademokrasi: jumlah perda yang diusulkan jumlah perda yang diputuskan dprd pripemilihan: des rasio ketersediaan sarana dan prasarana pilkada jumlah sosialisasi tentang pilkada yang dilakukan kualitas ketahanan bangsa: jumlah masalah kejadian terkait ketahanan bangsa persentase perkawinan antar suku dibandingkan dengan total perkawinan kuantitas ketahanan bangsa: jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa pembenahan peraturan perundangan daerah dan pembinaan hukum adat omdikatorkinerja o | o9reff kualitas perundangan daerah dan hukum peedbudddddin nnn men jumlah tema dalam hukum adat yang diakomodasikan man jumlah pelanggaran terhadap hukum dan peraturan oo siiopedilesneen kuantitas perundangan daerah! daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang pol jumlah peraturan perundang undangan yang telah diakomodasikan dalam peraturan perundangundangan eta inetanevurara kualitas perundangan daerah jumlah perda yang bertentangan dengan peraturan penndangundayanyantaimtnegi jumlah perda yang bertentangan dengan kepentingan pedas jumlah pelanggaran terhadap perda (kuantitas peran bagian hukum: ' ' | jumlah perda yang diusulkan wakturataratapenyelesaan perda jumlah telaah dan kajian hukum yang disampaikan kepada bupati dprd kuantitas perundangan daerah: nun jumlah peserta sosialisasi hukum dan peraturan perundang undangan kuantitas perundangan daerah: den angan jumlah pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang undangan kuantitas hukum adat: jumlah kajian tentang hukum adat dalam kebijakan daerah jumlah tema dalam hukum adat yang diakomodasikan dalam perda kualitas hukum adat: jumlah aktualisasi nilai nilai hukum adat peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia indikator kinerja reff kualitas hukum dan ham: jumlah pelanggaran terhadap ham jumlah pengaduan masyarakat tentang pelanggaran ham jumlah pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hukum persentase permasalahan ham yang dapat diselesaikan bor persentase permasalahan hukum yang dapat diselesaikan kualitas kesadaran tentang hukum dan jumlah pengaduan masyarakat tentang pelanggaran ham jumlah pelanggaran ham jumlah pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hukum kuantitas hukum dan ham: rencana aksi hamlindungan masyarakat (lintas) indikator kinerja reff kualitas trampil dan lintas: angka kriminalitas angka kriminalitas yang tertangani jumlah demorata rata kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban per tahun per populasi kuantitas keamanan dan ketertiban:kualitas pelayanan: persentase laporan mengenai gangguan ketentetingkat ketenteraman dan ketertiban daerah daerah kualitas keamanan dan ketertiban: rata rata kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban per tahun per populasialam rangka pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gresik nomor tahun ten tang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa telah ditetapkanuntuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dalam kondisi bencana non alam corona viruses disease dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diubah;berdasarkan tahun tentang dalam lingkungan undang undang nomor daerah daerah mengingat pembentukembentukan peraturnomor indonesiatahun tentangmberhentian kepala desa pengangkatan, daperaturan bupati kabupaten gresik nomor tahun tentang pedoman teknis pengangkatan, pemilihan, dan pemberhentian kepala desa berita daerah kabupaten gresik tahun nomor memutuskan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati gresik nomor tahun pemilihan, menetapkan peraturan teknis tentang pedoman pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. beberapa ketentuan dalamberita daerah kabupaten gresik: panitia pemilihan kepala desa melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu (sembilan) hari. (la) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada sudah terdapat bakal calon yang mendaftar lebih dari (satu), maka panitia pemilihan kepala desa menutup pengumuman dan pendaftaran, untuk kemudian melanjutkan pada tahap berikutnya. apabila dalam jangka waktudua kembali dalam jangka waktu (sembilan) hari. apabila telah dilakukan pengumuman pendaftaran kembalitiga dalam jangka waktu (sembilan) hari. apabila pada masa pendaftaran ketiga sebagaimana dimaksud pada tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat bakal calon, panitia pemilihan kepala desa melaporkan kepada bpd. berdasarkan laporan panitia sebagaimana dimaksud pada bpd melaporkan kepada bupati melalui camat. bupati menunda berdasarkan laporan bpd, pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu pemilihan kepala desa berikutnya. waktu sebagaimana apabila dalam tenggangketentuan pada diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, panitia mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara calon kepala desa. penghitungan surat suara dilaksanakan tps setelah berakhirnya waktu pemungutan suara. dalam hal jumlah tps lebih dari (satu], penghitungan surat suara dilakukan melalui (dua) tahap, yakni: tahap pertama tps oleh pps; dan tahap kedua tingkat desa untuk rekapitulasi perolehan suara masing masing tps oleh panitia pemilihan kepala desa. ketentuan pada dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ketua panitia pemilihan kepala desa menjelaskan tentang keabsahan surat suara kepada para saksi sebelum dimulainya penghitungan suara. surat suara untuk pemilihan kepala desa dianggap sah, apabila surat suara ditandatangani oleh ketua pps dan dibubuhi stempel panitia pemilihan kepala desapada salah (satu) kotak segi empat yang memuat (satu) nomor, foto dan nama calon;dan nama calon; danara dinyatakan tidak sah apabila surat suara tidak ditandatangani ketua pps dan atau tidak dibubuhi stempel panitia pemilihan; terdapat tanda atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan; tanda lubang bekas colokan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan; tanda lubang bekas colokan terdapat pada lebih dari satu nomor, foto dan nama calon kepala desa; tanda lubang bekas colokan ada luar gambar kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa; tanda lubang bekas colokan ada dalam dan luar gambar kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa; surat suara yang rusak sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja; atau surat suara yang tidak dicoblos sama sekali. ketentuan pada dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:basil penghitungan suara. dihapus. ketua panitia pemilihan kepala desa menyerahkan berita acara pemungutan suara dan berita acara basil penghitungan suara kepada bpd paling lambat (satu) hari setelah selesai penghitungan suara. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:hanya pada (satu) tps, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan pada jumlah wilayah pemilihan yang lebih banyak diraih oleh calon kepala desa. pada pemungutan suara yang dilaksanakan hanya pada (satu) tps sebagaimana dimaksud pada kotak dibuat sesuai jumlah wilayah pemilihansuara penentuan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan urutan sebagai berikut: dalam hal jumlah dusun lebih dari (satu), maka penentuan kotak suara wilayah ialah berdasarkan dusun; dalam hal jumlah dusun hanya (satu), maka penentuan kotak suara wilayah ialah berdasarkan rukun warga rw); dan dalam hal jumlah rukun warga rw) hanya (satu), maka penentuan kotak suara wilayah ialah berdasarkan rukun tetangga rt)(satu) tps, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan jumlah kotak suara dengan suara terbanyak yang diraih oleh calon kepala desalebih dari (satu) tps, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan jumlah tps dengan suara terbanyak yang diraih oleh calon kepala desa; dalam hal penentuan calon kepala desa terpilih kotak jumlah keunggulan sebagaimana dimaksud pada atau berdasarkan keunggulan jumlah tpssuara berdasarkan suara sahsuara sahdalam kotak suara dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak. tata cara penentuan jumlah dan nama kotak suara berdasarkan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan penentuan jumlah dan nama tps sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam tata tertibbupati gresik, and akhmad yani diundangkan gresik pada tanggal efek. a v^ sekretaris daerah kabupaten resik, hul rachman. m.t. ir. achmad washi pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten gresik tahun nomor ttd ttd candi akhmad yanirogram 8th indonesia medical student summit (miss) ikatan senat mahasiswa kedokteran indonesia (isi) fakultas kedokteran universitas lampung dekan fakultas kedokteran universitas lampung menimbang il. bahwa bem badan eksekutif mahasiswa) perlu menyelenggarakan kegiatan miss bagi seluruh mahasiswa fakultas kedokteran indonesia yang termasuk dalam anggota isi bahwa nama nama tim ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan kegiatan miss bahwa untuk itu perlu ditetapkan denganv http mpm iv i11 tentang pengesahan konstitusi kbm unila: ad art isi tentang pengurus harian nasional hasil konsiderat munas isi nomonas isi i1 tentang penetapan tuan rumah miss isi tahun kepengurusan memperhatikan:tim kegiatan sg" miss isi fakultas kedokteran universitas lampung: kedua tim agar melaksanakan kegiatan missmiss keempat biaya kegiatan miss dibebankan kepada peserta serta keuangan tingkat universitas lampung dan fakultas kedokteran unila: kelimamiss fakultas keenam kedokteran universitas lampung: tim kegiatan miss bertanggungjawab langsung kepada dekan fakultas kedokteran universitas lampung, agustus a.n. dekan. wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, belts naa dr. dr. beta kurniawan, ked. kes. nip tembusan rektor, dekan: kepala bagian tata usaha: ketua prodi pendidikan dokter: ketua prodi farmasi: lingkungan universitas lampungshaft marwah ega chess selain sana siagian annisa salsabila nabila satwa wahana sekar anya cynthia wulan perdana deralitha militia safitri tyaradhia wanita entidad dana dan usaha koordinator triple almira wakil koordinator maya rizki amelia anggota rami pasti citra mendasari natasha damar nahiyah jamal jayanti afifah rizky tasya ivan nadya gantarialdha putri nagita ilham minum tania tamara hubungan masyarakat koordinator adinda riana wakil koordinator taufik hid anggota dwiki wijaya syaraf farid fahjackal ikhlas amal farah hadiah kaltihennah octavia salsabila almira shakira amalia pada amalia charity benda orlando falahdila ketika kirana dekorasi koordinator jihan anita wakil koordinator shania gerinda harga anggota andini aurelia sabrina andini sofia sinta dewi febrian aulia melana sunda bisa angela stefani melissa nikita prasasti ditetapkan bandar lampung pada tanggal agustus a.n: dekan . wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, kap dr. dr. oku ked. kes. nipiun. km. tanggal agustus perihal pengangkatan tim kegiatan indonesia medical student summit miss) ikatan senat mahasiswa kedokteran indonesia isi)bidang tata usaha makmur murid, s.e.) pembina bef unila dr. arif yudha prabowo, ked. kesekretariatan, unsur tenaga kependidikan siti suriah, s.ip., si. ketua) anomali.,sayur anggota) sangatg"kanfkunila@)yahoo.coms5. ked dr. ari wahyuni, ked dr. irwandi darwis, ked s1. gubernur bem unila militum fauzi ketua isi taufik supriatna, ked steering committee erika putri mardhatilah mahmud uzan zahra muti prasetyo wibowo abiyoso ramadhan januar ishak hutasoit muhammad layar nadya marshalita ketua kegiatan arief russia wakil ketua citra galih notasi hana nafkah beni wibowo sekretaris ivytha sugiarto wulan yuniarti bendahara juni hasbullah rara julia tembaga kesekretariatan koordinator hasan hadiah wakil koordinator desy kusumaningrum anggota rifai fadhil maulana dhaifany karisma fatimah balqis jika kyneissia gliselda salsabila tino nurladira caroline virgin putri acara koordinator farhan kamal asli wakil koordinator erry rizki amelia aft narinari anggota faris mu'taz cindy aisyclarissa rahmah jason amber putu devi achmad syifa khairunnisa hero annisa firma sabrina jessica hongaria lili yuma rizgillah berlian liwanty naufal attharig rahmat tridhandy saputra kabilah nur azizah wahana eva graceciela jika nurhardita pemasaran koordinator change hasan wakil koordinator ahmad aulia fadly anggota perempuan muhammad fauzan abdillah muhammad abdul goni afifah akar retno mareintika muhammad daffa attila aina salsabila muslim anggiani nanti lucky ikrar transportasi koordinator agustinus irianto wakil koordinator burundi adiwinoto minum anggota rahmat febrilia yasminanindita dewi atmaningsih berlian syukur arisan ninik ariana dwiki antena cindy ayu maret nimas nafkah nadila khairunnisa akhir primata mukmin made sherly almira aulia rara julia kemas yahya ardilla putri dian pratiwi angsa amelia raffi franklin daniel rinaldi marvel dima fitri dirga yudha prakasa bimo hosoda ilham nugroho danjen frans rio african made michael stefani feeling parryi jessicaisyah wakil koordinator anggota james abel natasha messensy dwi wulan novanto aliya bonita antar dunia aka fahri markas afif perlengkapan koordinator asep wahyudi wakil koordinator ariana aditif anggota asep wahyudi hari ghulam serra meiliawati ali hakim made dika agnes bintang kartika keamanan koordinator benny syahputra umay wakil koordinator sultan fadel anie melissa dwi mayang konsumsi koordinator shelby prabowo wakil koordinator mezzo agustin anggota ikhlas taufik yogi armando |
sealhatikan pelayanan angkutan penyeberangan yang berkesinambungan kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyebramemutuskan menetapkan peraturan bupatimenghubungkan jaringan jalan atau jaringannumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberanganseseorang atau badan usaha pengguna jasa angkutan penyeberangan.satuan kerja perangkat daerah teknis pelaksana urusan lalu lintas angkutan penyeberangan,kepulauan siau tagulandang biaro yang melaksanakan urusan lalu lintas angkutan penyeberangan. bab tarif angkutan menetapk, yaitu, angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam:(lima) meter dan sejenisnya. golongan kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang truk) tangkipengangkutan barang yang tidak berada atas mobil barang sebagaimana dimaksud dalam angka hanya berlaku pada lintas penyeberangan yang tidak memungkinkan untuk dilintasi kendaraan, pengangkutan alat alat berat besar dengan berat diatas (dua belas) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari skpd teknis dan penetapan tarif kelebihan berat atas ton ditentukan berdasarkan tarif barang dan space yang digunakan, pengangkutan kendaraan yang penggunaan ruang (space) melebihi standar ruang (space) untuk golongan kendaraan dimaksud, penetapan tarif ditentukan berdasarkan tarif golongan kendaraan tersebut ditambah dengan tarif ruang (space) lebih yang digunakan,pengangkutan b3, serta limbah wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari skpd teknis dan penetapan tarif ditentukan besarannya (dua) kali dari tarif golongan jenis kendaraan yang digunakan, khusus pengangkutan limbah sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki izin pengangkutan dari menteri perhubungan dan rekomendasi dari instansi terkait yang bertanggungjawab: pengangkutan danbagaimana ketentuan yang berlaku. pengemudi, kondektur nenek kendaraan sebagaimana dimaksud pada, viii dan sebanyak banyaknya (dua) orang, namun membayar turun wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda (dua) serta sepeda dikenakan tarif penumpang. tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakan penumpang dari penyelenggara asuransi. bab iii ketentuan lain lain pelaksankabupaten kepulauan siau tagulandang biaro. setiap pungutan yang berkaitan dengan tarif angkutan penyeberangan yang tidak diatur dalam peraturan bupati ini, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari skpd teknis. skpd teknisnor h . nyagulangdr. pai pai ge, 28m abs uts luka) gb? ix) kos ke) fe) ka) ke) fa) (aj kes ie) fl) sn: 2z@ (ej fej ka) fa) jasa ta) asi kad ang o233 ata a23 ke) ke2) yp " xn ke) ilor ye) tas) maa ni: har pe, tii eng kep, isg ke) k32) ko) 's) ito) i"e) ke) ini ito) tol (en) sol sys $ lan |
ieeeadalah badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten banyuwangi, kepala badan, adalah kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten banyuwangi: bab: mengkoordinasikan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana:ingkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas: menyusun rencana sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan rencana kerja badan, memfasilitasi, mengkoordinasikan, mengintegrasikan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak,arusutamaan gender mempunyai tugas: menyusun rencana sub bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan rencana kerja badan: cc. meningkatkan kesadaran, kepekaan dan kepedulian gender bagi masyarakat terutama perumus kebijakan, pengambil keputusan perencanaan dan penegak hukum: meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan: melaksanakan koordinasi, fasilitasi, mediasi, pemantauan dan evalu. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif genderpemberdayaan perempuan dan keluarga berencanamberdayaan perempuan danbidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang data, informasi dan institusi masyarakat: bidang pemberdayaan perempuankeluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang keluarga berencana: sub bidang keluarga sejahtera. bidang data, informasi dan institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang pengolahan data dan pelaporan, sub bidang advokasi, institusi dan perserta masyarakat. bidang pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak: sub bidang pengarusutamaan gendermberdayaan perempuan dan keluarga berencana, melaksanakan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana: cc. mengkoordinasikanngendalian terhadapmbinaan pegawai lingkungan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional lingkungan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanakeluarga berencana dan keluarga sejahtera bidang keluarga berencana kb) dan keluarga sejahtera ks) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan program: pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera: pengendalian program kesehatan reproduksi remaja: pengelolaan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga: pengelolaan pemberdayaan ekonomi keluarga, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya. kepala bidang dan mempunyai tugas: menyusun rencana bidang dan sesuai dengan rencana kerja badan: menyusun rencana kegiatan pelayanan dan k uppks), mengkoordinasikan kegiatan peningkatan partisipasi pria dan jaminan serta pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga: melaksanakan pengendalian program kesehatan reproduksi remaja dan ketahanan keluarga, menerima, menyimpan dan mengirim alat kontrasepsi (alofon) dan sarana perbekalan pelayanan untuk didistribusikan sarana pelayanan kbkeluarga berencana mempunyai tugas: menyusun rencana sub bidang keluarga berencana sesuai dengan rencana kerja badandukungan pelayanan rujukan, dukungan alat dan obat kontrasepsi:luarga sejahtera mempunyai tugas: menyusun rencana sub bidang keluarga sejahtera sesuai dengan rencana kerja badan, melaksanakan, menetapkan syarat syarat pembentukan kelompok uppks dan menetapkan pengembangan kualitas produk, pengembangan pendampingan kelompok uppks: melakukan dan mengendalikan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga:, informasi dan institusi masyarakat bidang data, informasi dan institusi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan institusi masyarkat. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang data, informasi dan institusi masyarakat mempunyai fungsi: pelaksanaan pengelolaan data, pengolahan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi: pelaksanaan analisa dan evaluasi informasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan, pelaksanaan program dan pengolahan laporan bidang informasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan, pelaksanaan kegiatan pembentukan, pengembangan dan pembinaan institusi masyarakat, pelaksanaan kegiatan peran serta institusi masyarakat, pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan data dan informasi lembaga pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya. kepala bidang data, informasi dan institusi masyarakat mempunyai tugas: menyusun rencana bidang data, informasi dan institusi masyarakat sesuai dengan rencana kerja badan::olahan data dan pelaporan, mempunyai tugas: menyusun rencana sub bidang pengolahan data dan pelaporan sesuai dengan rencana kerja badan: penyelenggaran pendataan keluarga dan menetapkan penggunaan data keluarga dari hasil pendataan: cc. menyelenggarakan orientasi petugas pendataan, menyelenggarakan administrasi pencatatan dan pelaporan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan keluarga sejahtera: melaksanakan penyusunan dan pengelolaan dan kegiatan kepada atasan. kepala sub bidang advokasi, institusi dan peran serta masyarakat, mempunyai tugas: menyusun rencana sub bidang advokasi, institusi dan peran serta masyarakat sesuai dengan rencana kerja badan, melaksanakan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat, melaksanakan penyerangan klarifikasi pertahanan institusi masyarakat pedesaan, melaksanakan penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat, melaksanakan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran serta institusi masyarakat pedesaan: melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan peran serta institusi masyarakat: melaksanakan pengembangan dan pemilihan media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, melaksanakan pengembangan prototype media komunikasi, informasi, dan edukasi, melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, menetapkan materi promosi jaringan pelayanan dan menyelenggarakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi program dan pemberdayaan perempulima bidang pemberdayaan perempuan bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas pokok : peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak pemasyarakatan kesetaraan dan keadilan gender, cc. perlindungan terhadap perempuan dan anak, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya. kepala bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas: menyusun rencana bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan rencana kerja badan: memfasilitasi pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan ana |
rena kesepakatan bersama antara pemerintah kota bengkulu dan pemerintah kabupaten tanah datar tentang kerja sama antar daerah dalam rangka pendayagunaan potensi daerah guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius nomor b. nomor 7kb btd pada hari ini rabu tanggal delapan bulan september tahun dua ibu dua pulih satu kami yang bertanda tangan bawah ini helmi hasan walikota bengkulu, berkedudukan jalan wr. suparman kelurahan pengiring permai kota bengkulu provinsi bengkulu, yang diangkat berdasarngkatan walikota bengkulu provinsi bengkulu,dua. , '' ' 'hr" m'(phsebagai berikut bahwa pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melaksanakan kerja sama antar daerah dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, bahwa pihak kesatu adalah pemerintah kota bengkulu yang dibentuk berdasarkandan sesuai dengan rpm kota bengkulu kota bengkulu memiliki visi kota bengkulu yang bahagia dan religius, apbd untuk rakyat , bahwa pihak kedua adalah pemerintah kabupaten tarian datardan sesuai dengan rpm kabupaten tanah datar tahun kabupaten tanah datar memiliki visi terwujudnya kabupaten tanah datar madani, yang berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah : bahwa dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi program para pihak dalam rangka mewujudkan visi para pihak dalam rangka pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut: y maksud dan tujuan maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan para pihak untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing masing dalam rangka pendayagunaan potensi daerah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius. tujuan kesepakatan bersama ini adalah mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan diwilayah para pihak dengan menyelaraskan dan mensinergikan peran para pihak melalui kerja sama antar daerah. objek kesepakatan bersamajl) ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi: administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa: pengendalian penduduk dan keluarga berencana: perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecilii.: keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi: harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, cc. penyediaan data dan informasi program unggulan daerah, dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui para pihaktur rincian dan mekanisme kerja sama serta hak dan kewajiban para pihak. dalam hal penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada para pihak dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah terkait. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dapat ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berdasarkan surat kuasapenandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari para pihak. dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang kesepakatan bersama ini, maka paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. dalam hal salah satu pihak inginingin mengakhiri kesepakatan bersama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran kesepakatan bersama yang dikehendaki. pembiayaan pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada para pihak sesuai dengan kewenangan masing masing. surat menyurat setiap komunikasi dan atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan kesepakatan bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan atau surat elektronik (surel e rail) pada alamat berikut: pihak kesatu: pemerintah kota bengkulu walikota bengkulu alamat jalan wr. suparman kelurahan pengiring permai kota bengkulu telepon e mail pihak kedua: pemerintah kabupaten tanah datar bupati tanah datar alamat jalan sultan alam bagagarsyah batusangkar telepon fax e mail penyelesaian perselisihan segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi kesepakatan bersama ini, maupun karena hal hal yang tidak tercantum dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. pcu hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam kesepakatan tambahan addendum),kabupaten tanah datarkedu pihak kesatu unas aa) ata teteaeinngno2. tka putra hasan manmbangan dan energimbangan dan energi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dirubah:tambangan dan energmbangan dan energotonomi daerah bidang pertambangancc. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertambangan dan energi. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas bidang pertambangan dan energi. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. bab sub dinas geologi dan pertambangan umum sub dinas pengusahaan dan pengawasan sub dinas migas, listrik dan pengembangan energmbangan dan energirtambangan dan energijl) bagian tata usaha membawakan sub bagian perencanaan sub bagian umum dan kepegawaian cc.urusan rumah tangga dan perlengkapan,geologi dan pertambangan umum sub dinas geologi dan pertambangan umum mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pemetaan geologi, pengamatan vulkanologi, pemberian bimbingan teknis pengambilan air bawah tanah, inventarisasi sumber daya mineral, melakukan jasa laboratorium, bimbingan teknis pengusahaan pertambangan, pengelolaan data hasil survei bahan galian, upaya konservasi bahan galian dan pencanangan pertambangan umum, urusan pengusahaan jasa penunjang jasa pertambangan umum dan pengelolaan peralatan eksplorasi. sub dinas geologi dan pertambangan umumgeologi dan pertambangan umum mempunyai fungsidisekitar pertambangan.pemboman air bawah tanah dan bimbingan teknis pengambilan air bawah tanah dan sumur bor,kata kecil. sub dinas geologi dan pertambangan umum membawakan seksi geologi, sumber daya mineral dan bimbingan pertambangan. seksi hidrogeologi dan geologi tata lingkunggeologi, sumber daya mineral dan bimbingan pertambangan mempunyai tugasuluhan dan bimbingan teknis usaha pertambangan umumpertambangan. seksi hidrogeologi dan geologi tata lingkungan mempunyai tugasdan bimbingan teknis pengambilan air bawah tanah dan sumur bor.skala kecil. sub dinas pengusahaan da" pengawasan (l) sub dinas pengusahaan dan pengawasan mempunyai tugas penyiapan bahan perizinan pertambangan, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemegang izin usaha pertambangan umum. sub dinas pengusahaan dan pengawasusahaan dan pengawasan mempunyai fungsi mengevaluasi dan menyiapkan bahan perizinan dan usaha pertambangan umum dan perusahaan jasa penunjang pertambangan. pembinaan pengawasan (keselamatan dan kesehatan kerja), lingkungan, eksplorasi,ri. penerapan standarisasi dan investasi dan pengawasan pelaksanaan reklamasi. menghitung, menganalisa, mengevaluasi dan mengawasi penerimaan daerah dari sub sector pertambangan umum. sub dinas pengusahaan dan pengawasan membawakan seksi pengusahaan dan perizinan seksi pengawasan cc. seksi iuran pertambangsahaan dan perizinan mempunyai tugas mengevaluasi dan menyiapkan bahan perizinan dan usaha pertambangan umum serta perusahaan jasa penunjang pertambangan. seksi pengawasan mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja), lingkungan, ek lokasi.isasi dan investasi, pengawasan pelaksanaan reklamasi. seksi iuran pertambangan mempunyai tugas menghitung, menganalisis, mengevaluasi dan mengawasi penerimaan daerah dari sub sektor pertambangan umum. sub dinas migas, listrik dan pengembangan energi pasat sub dinas migas, listrik dan pengembangan energi mempunyai tugas melaksanakan analisis data perusahaan jasa penunjang migas, proses perizinan migas dan ketenagalistrikan dan pembinaan pengusaha migas dan ketenagalistrikan serta pengembangan energi. sub dinas migas, listrik dan pengembangan energmigas, listrik dan pengembangan energi mempunyai fungsi melakukan pemantauan harga, kualitas, penyediaan dan pendistribusian bbm, lpg, minyak pelumasbm, lpg dan surat keterangan terdaftar migas., mempersiapkan proses permohonan teks, buku dan usaha penunjang tenaga listrik.sub dinas migas, listrik dan pengembangan energi: membawakan: seksi pjp migas dan ketenagalistrikan seksi bimbingan teknis migas dan ketenagalistrikan seksi k3, lingkungan migas dan ketenagalistrikip migas dan ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pemantauan harga, kualitas, penyediaan dan pendistribusian bbm, lpgm, lpg dan surat keterangan terdaftar migas. seksi bimbingan teknis migas dan ketenagalistrikan mempunyai tugas. mempersiapkan proses permohonan teks, buku dan usaha penunjang tenaga listrik. seksi k3, lingkungan migas dan ketenagalistrikan mempunyai tugaszi"oma nnn pmnmkera yaaa man mama wujud pnj mal sta evan ont yaa wsnonaa mainan nas bara uns hadis beda ketat ia panai uuburney ikat mal ker drs nyi on$ ikatan ana nusa vivi bnn ning senior yana (der mat mug van tka geser aryan rar da, bal nanah maa ala dapat way ana atap lupa yan panas arya i0ak jauh rear npl eun make cawhortikultura dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sawahluntoshortikultura babi ketentuan umum dalam peraturan daerah tawahlunto! situs'ung: init pelaksana teknis dinas vang selanjutnya disebut utd adalah: unit pelaksana teknis dinas pertanian tanaman pangan dan hortikuln:ra kabupaten sawahlunto sijunjung. bab kedudukan, tugas dan fungsi dinas pertanian tarian pangan dan hortikultura merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikulturaotonomi daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultur: pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, (&) pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura: pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. bab iii susunan organisasi dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari bagian tata usaha: bidang bina program, bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina usaha dan kelembagaan: bidang bina sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura: unit pelaksana teknishortikulturakeuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaianmd), pelaksanaan pengurusan raman karya dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan. bagian tata usaha terdiri dari suv bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan perlengkap, dan perlengkapan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi, dan menulis perbendaharaan serta pengelolaan inventaris aset dinas, bagian kedua bidang bina program pasa! bidang bina program mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana kerja bidang pertanian tanaman pangan dan hatiku!tua:gram menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program bidang tanaman pangan dan hortikultura, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pengkajian, dan pelaporan perkembangan data statistik bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyiapan bahan penyusunan laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura. bidang bina program terdiri dari seksi perencanaan kegiatan, data dan statistik, seksi monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan, data dan statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan perumusan rencana kerja dan program, proyek kegiatan, serta pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura, seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, proyek w kegiatan, serta menyajikan perkembangan data statistik bidang tanaman pangan dan hortikultura. bagian ketiga bidang bina produksi tanaman pangan dan hortikultura bidang bina produksi tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi dan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bidang binaduksi tanaman pangan dan hortikultura menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan, pembinaan, pedoman dan petunjuk teknis, pengawasan peredaran dan penggunan benihvbibit, penangkap benih bibit, dan balai benih bibit, penyusunan rencana kebutuhan benih' bibit, penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan produksi tanaman pangan dan hortikultura, penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis, penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan pengembangan teknologi tanaman pangan dan hortikultura, penyiapan bahan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura. bidang bin produksi tanaman pangan dan hortikultura terdiri: dari seksi produksi dan pengelolaan benih: seksi pengembangan tanaman pangan dan horpengelolaan benihanaman pangan dan hortikultura, penangkap benih bibit, balai benih bibit serta penyusunan rencana kebutuhan benih bibit, seksi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan peredaran dan penggunaan benih bibit. bagian keempat bidang bina usaha dan kelembagaan bidang bina usaha dan kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pedoman petunjuk teknis pembinaan usaha dan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina usaha pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha dar kelembagaan serta pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura: pelaksanaan usaha usaha dan kegiatan kegiatan dalam rangka pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura: pelaksanaan usaha dan pembinaan pemantapan sumber daya manusia, pelaksanaan. pelayanan dan.serta mengiventarisasi peluang investasi dan membangun pola kemitraan: menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pasca panen. bidang bina usaha dan kelembagaan, terdiri dari seksi pengembangan usaha dan perizinan: seksi pembinaan kelembagaan dan informusaha dan perizinan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengembangan usaha, pemasaran hasil, pengkajian peluang pasar, promosi, investasi, pengelolaan perizinan, bimbingan teknologi pengolahan hasil, pasca panen dan penyimpanan, serta bimbingan dan pengawasan paket anjuran dan standar mutu, seksi pembinaan kelembagaan dan informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan kelembagaan usaha tani, serta pengawasan, monitoring dan pemantauan harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta menyebarluaskannya. bagian kelima bidang bina sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura bidang bina sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan bimbingan sarana prasarana tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina sarana dan prasaransarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura menyelenggarakan fungsi penyiapan baran pedoman dan pembinaan, dan pendayagunaan peralatan alat dan mesin pertanian, pelaksanaan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyebaran teknologi pengendalian hama terpadu, pengendalian penggunaan pestisida serta pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengembangan lahan, konservasi lahan dan pemanfaatan air irigasi, kajian iklim dan tata guna air, bidang bina sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari seksi pengawasan pupuk dan pestisida, seksi pengembangan lahan dan asigawasan pupuk dan pestisida mempunyai tugas mengumpulkan bahan, melaksanakan bimbingan, pembinaan dalam upaya pengendalian opt, pembinaan teknis pengendalian prakiraan serangan opt anomaly iklim, pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida, pemantauan pupuk dan pestisida yang beredar kios kios, membuat prakiraan serangan opt setiap bulan dan musim tanam, seksi pengembangan lahan dan asinan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun bahan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan pengembangan lahan, konservasi lahan, pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai agroekosistem dan pemanfaatan air irigasi, kajian iklim dan tata guna air, pembinaan, teknik operasional peralatan alat dan mesin pertanian asinan). bagian keenam unit pelaksana teknis dinas. pasa!pertanian tanaman pangan dan hortikultura memiliki (empat) unit pelaksana teknis dinas utd) yaitu utd balai penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, utd alat dan mesin pertanian unit pelayanan jasa asinan asinan puja), utd balai benih tanaman pangan dan hortikultura dan utd laboratorium pengendalian hama terpadu pht) organisme pengganggu tanaman opt), susunan organisasi, tugasaan babi tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian. kepala svpasai uraian tugas kepala dinas dinyatakan tidak berlaku lagi. pasaprs. syamsurizal nip. lembaran daerah kabupaten sawahlunto sijunjung tahun nomor: |
era pembentukan surut organisasi mmo uni tentang yaya rja kan praja kasupaatan dies polisi amors selatan attpolis! pamong prajakantor polisi pamong praja yang telah adaundang nomor tahun tentang perubahanmenetapkan kabupaten pesisir selatan dan bupati pesisir selatan memutuskan peraturan daerah tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja polisi pamong prajaoperasional lapanganpesisir selatan: kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional polisi pamong praja kabupaten pesisir selantor polisi pamong praja bagian kedua kedudukan kantor polisi pamong praja kabupaten pesisir selatan adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten pesisir selatan dalam bidang polisi pamong praja. kantor polisi pamong praja kabupaten pesisir selatkantor polisi pamong praja kabupaten pesisir selatannyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, kantor polisi pamong praja mempunyai fungsi dibidang otonomi daerah cc. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputus :danuntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatas, kantor polisi pamong praja mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang polisi pamong praja sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi penertiban perizinan, penegakan hukum, penyidikan, pembinaan satuan polisi pamong praja dan ppn serta penyuluhan penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pengawasan, pengamanan, penertiban dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum lainnya perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan sdm satuan polisi pamong praja dan ppn: pelaksanaan administrasi dan tata usaha satuan polisi pamong praja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. bab iii susunan organisasi susunan organisasi kantor polisi pamong praja kabupaten pesisir selatan terdiri dari kepala kantor. sub bagian tata usaha. seksi pembinaan umum sumber daya manusia seksi pembinaan operasional. seksi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum unit pelaksana teknis upt). kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi dan tatakerja kantor polisi pamong prajakepala kantor kepala kantor mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi urusan pemerintah daerah dibidang kantor polisi pamong prajpolisi pamong praja. sub bagian tata usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusun program, urusan umum kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada diatas, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan rencana program melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan melaksanakan urusan keuangan, urusan umum tata usaha, rumah tangga dan administrasi kepegawaian pelaksanaan pelayanan administrasi dilingkupi satuan polisi pamong praja melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. bagian ketiga seksi pembinaan umum seksi pembinaan umum sdm dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. seksi pembinaan umum sdm mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk penyuluhan dan pembinaan kapasitas personil polisi pamong praja, ketentraman dan ketertiban serta perundang undangan, peraturan daerah serta keputusan bupati. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud seksi pembinaan umum sdm mempunyai fungsi perencanaan kebutuhan personil polisi pamong praja, diklat dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan dan ketertiban wilayah. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban dalam rangka menegakan peraturan perundang undangan, peraturan daerah dan keputusan bupati. bagian keempat seksi pembinaan operasional seksi pembina polisi pamong praja. seksi pembinaan operasional mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengawalan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada diatas, seksi pembinaan operasional mempunyai fungsi penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional pengamanan. penyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional pengawalan. penyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional kesamaptaan. bagian kelima polisi pamong praja. seksi ketertiban dan ketentraman mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan operasional penertiban serta penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada diatas, seksi ketentraman dan ketertiban melaksanakan fungsi menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan penegakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kebijakan daerah. mengkoordinasikan aparat ketertiban, tni, kepolisian dalam rangka penegakan hukum. melaksanakan penertiban perizinan dan penegakan peraturan daerah. melaksanakan operasional dan pengamanan dan tugas lain yang diberikan atasanpolisi pamong praja'satuan polisi pamong praja adalah jabatan eselon il. kepala sub bagian tata usaha dan para kepala seksi adalah jabatan eselon iv.akantor polisi pamong praja dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd kabupaten pesisir selatansatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat kabupaten pesisir selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. bab ketentuan lain lain penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dalam bentuk rincian masing masing pejabat struktural, fungsional dangak: seri: bahan struktur organisasi kantor lampiran peraturan salah kab. pes.selatan satuan polisi pamong praja nomor tertua kabupaten pesisir selatan tangga: pn:c nuo7) kantor sub bacaan tata jabatan usaha fungsional iv.a seksi s:ksi seksi pembinaan pembinaan pembinaan) ketentraman umum sdm operasional dan ketertiban umum iv.a iv. up1 bupati peti selatan pemadam kebakaran adan bit |
para uan data ata tiup tentang penentuan organisasi dan tanya kerja kemasan kabut pesisir selatan posisi semukabupaten pesisir selatan nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatkecamatan dalam kabupaten pesisir selatan perlu ditetapkan dalam suatu peraturan daerahorut:isusunan organisasi dan tata kerja kecamatan dalamt:: seksi adalah seksi pada kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi:truktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah kecamatan dalam kabupaten pesisir selatan. kecamatan sebagaimana dimaksud diatas adalah kecamatan koto terusan kecamatan bayang kecamatan nagari bayang utara kecamatan jurai kecamatan batang kapas kecamatan sutera kecamatan pengarang kecamatan ranah pesisir kecamatan lingga sari diganti kecamatan pancung soal kecamatan basa ampek balai tapan kecamatan lubang silat bab organisasi kecamatan bagian kesatu kedudukankecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum pemerintahan dan menangani sebahagian urusan wajib dan urusan pilihan dari pelaksanaan otonomi daerah serta melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada kecamatan melaksanakan fungsi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan nagari, pengawasan dan pembinaan teknis administrasi dan anggaran pendapatan dan belanja nagarimeliharaan pengamanan pasar inpres dan pasar nagari membina penyelenggaraan pemerintahan nagari: melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dapat dilaksanakan pemerintahan nagari pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan. ji. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi kecamatan terdiri dari camat. sekretariat kecamatan, membawahi sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian perencanaan dan program sub bagian pengelolaan keuangan. seksi pemerintahan. seksi ketertiban dan ketentraman umum seksi ekonomi pembangunan seksi kesejahteraan sosial. seksi pelayanan. kelompok jabatan fungsional! bagan susunan organisasi dan tata kerja kecamatkecamatan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab kelompok jabatan fungsional pada organisasi kecamatkepegawaian dan eselonering bagian pertamadilingkungan kecamatan adalah camat adalah jabatan struktural eselon ill.a sekretaris kecamatan adalah jabatan struktural eselon iii.b kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.a kepala sub bagian adalah jabatan struktural eselon iv.bll ketentuan peralihan camat, pejabat struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya camat, pejabat struktural lainnya dilingkungan pemerintah kecamatalam! september sekretaris daerah kabupaten pesisir selatan ito h.roman effendi,se, aca atan kabupaten pesisir selatan penjelasan umum berdasarkan undang ulrustaf yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan diwadahi dalam bentuk kecamatanbagan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan kabupaten pesisir nomor lampiran :peraturan daerah kabupaten pesisir selatan tahun tanggal september selatan premier camat eselon iii.a sekretaris kecamatan eselon ill jabatan uan peran keuangan fungsional kepegawaian dan program eselon iv.b eselon v.b eselon iv.b seksi seksi seksi seksi seksi pemerintahan ketertiban dan ekonomi pembangunan kesejahteraan pelayanan ketentraman umum sosial eselon iv.a season iv.a eselon iv.a eselon iv.a eselon iv.a bupati pesisir selatan oto nasrul abit beim pemerintahan nagari |
peraturan daerah kabupaten padang pariaman nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar ternak tana naa mama nama aan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati padang pariamanelayanan pasar ternak kategorikan kepada retribusi jasausahatertentu: bahwa dalam rangka meningkatkan dan atau menjamin kelangsungan jual beli ternak pasar ternak perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana pendukung dan penertiban pada lokasi pasar sehingga diharapkan pelayanan dapat terlaksana dengan baik. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimanaundang undang nomor tahun tentang penataan ruang.3164), peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang hukum,4retribusi pelayanan pasar ternak babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud daerah adalah kabupaten padang pariaman pemerintah daerah adalah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah kabupatenpasar ternak adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan hewan ternak ditempat jual beli ternak. ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat ,perkembangbiakarwajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi. masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari pemerintah padang pariaman. surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut skr adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlahnya retribusi yang berhutang. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar pajakretribusi kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokokuntuknya. surat ketetapan lebih bayar,nomor pokok wajib retribusi daerah npr) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagikanungutan biaya pada pasar ternak dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan pengaturan dan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan dipasar ternak oleh orang pribadi atau badan hukum guna melindungi kepentingan umum. tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan sehingga terdapat ketertiban, ketentraman dan keamanan agar setiap usaha kegiatan yang dilakukan pasar ternak dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tidak menimbulkan pertentangan dengan perundang undangan yang berlaku,. bab ill nama, objek dan subjek retribusi bagian pertama nama retribusi dengan nama retribusi pelayanan pasar ternak dipungutnya biaya sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan lokasi,sarana dan prasarana yang disediakan. bagian kedua objek retribusi objek retribusi adalah penyediaan lokasi, sarana dan prasarana tempat tempat jual beli yang meliputi terdiri dari: losternak loading los kandang inap pas ternak kesehatan ternak kartu ternak masuk ternak lokasi parkir kebersihan pasar keamanan pasar bagian ketiga subjek retribusi pasa! subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat dari sarana dan prasarana pada pasar ternak. bab golongan retribusi retribusi pelayanan ternak digolongkan sebagai retribusi jasa usaha tertentu. anan babi wewenang yang berwenang memungut retribusi pelayanan pasar ternak atas obyek retribusi yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk. bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa pada pasar ternak diukur berdasarkan frekuensi dan pemakaian sarana dan prasarana lokasi pasar ternaternak didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua penyediaan biaya pada bidang pelayanan pasarternak. bab viii struktur dan besarnya tarif retribusi struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis sarana dan prasaranayang disediak. biaya sebagaimana dimaksud padabelanja pemeliharaan sewa tanah, biaya listrik dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaanjasa. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan dana. struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan sebagai berikut bab wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat tempat pelayanan pasar ternak diberikan dan atau pada tempatan ditetapkan. babi masa retribusi dan saat retribusi terutang masaretribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun. jenis pelayanan satuan ukuran besar tarif pasar ternak los ternak sapi kerbau' kuda rp. ekor kambing domba rp. ekor loading ikaliturun naikdannaik rp. tuk ternak masuk sapi kerbau kuda rp. ekor kambing dan domba rp. ekor sapi kerbau kuda rp. ekor kandang inap kambing dan domba rp. ekor satu kali hari pasar rp. kali kebersihan pasar satu kali hari pasar rp. kali keamanan pasar roda dua rp. 'hati area parkir roda empat rp. hari roda enam dil rp. hari pas ternak sapi kerbau kuda rp, .500ekor kambing! domba rp. 50007ekor, sapi kerbau kuda rp. 'ekor kambing domba rp. .016ekor. kesehatan ternak sapi kerbau kuda rp. ekor kambing domba. rp. ekorraturan bupati. bab xii penetapan retribusiatau pejabat yang ditunjukretribusi berhutang berdasarkan skr atau dokumen yang dipersamakan, sproket dan skrdlbyang diajukan oleh wajib retribusi dengan secaratertulis dalam bahasaindonesia dan disertai dengan alasan alasanyangjelas. dalam hal wajib retribusi dapatwajib retribusi tertentu dapat menunjukkan jangka waktu itu menolak atau menambah besarnya retribusi terutang. apabila jangka waktu yangtertangguh apabila diterbitkansuratteguran. ada pengakuan ulang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. bab xvii pengawasan pengawasanatas pelaksanaan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan larangan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini adalah bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk untuk itu. bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran tertentu. untuk kepentingan penertiban dan pengawasan, bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan tahunan terhadap pelaksanaan kegiatan pada pasar terngai tersangkaataukurungan paling lama (tiga) bulan atau didenda rp. (tiga juta rupiah). tindak pidana yang dimaksud pada dan adalah tindak pidana pelanggaran. selain yang dari pelanggaran sebagaimana dimaksud dan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dituntut sesuai dengan perundang undangundang berlaku. bab xxii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala ketentuan,retribusi pelayanan pasar ternak penjelasan umum2001tentang retribusi daerah dan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah beserta perubahannya naka retribusi pelayanan pasar ternak merupakan salah satu retribusi daerah dantermasuk kategori retribusi jasa usaha tertentu. penyusunan peraturan daerah kabupaten padang pariaman tentang retribusi pelayanan pasarternak ini bertujuan untuk meningkatkan dan atau menjamin kelangsungan jual beli ternak dipasar ternak, sehingga penataan sarana dan prasarana pendukung dan penertiban pada lokasi diharapkan pelayannya dapatterlaksana dengan baik. dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas tentang retribusi pelayanan pasar ternak demi cukupjelas cukupjelas cukuoielas cukupjelas cukupjel!padang pariaman nomorjawaban pelaksanaan apbd53,menetapkan perwakilan rakyat daerah: peraturan daerah kabupaten padang pariaman nomor tahun tentang pokok pokok keuangan daerah..kabupaten padang pariaman tahuanggaran: neraca, laporanaruskas::gai berikut: anggaranpendapatan. dengan perincian sebagaiberikut: anggaranbelanjacit sejumlah rp. dengan perincian sebagaiberikut: surplus deficit setelah perubahan: anggaranpenerimaapembiayaan rp. netto setelah perubahan realisasi rp. selisihlebih kurang rp. neraca sebagaimana dimaksud pada huruf per31 desember sebagai berikut jumlahasset rp. jumlahkewajiban rp. cc. jumlahekuitasdana: laporan arus kas sebagaimana dimaksud huruf untuk tahun yang yang berakhir sampai dengan desember tahun sebagai berikut: saldo kas awal perljanuari2008 rp. arus kas bersih dari aktivitas operasi rp. arus kas bersih dari aktivitas investasi assetnonkeuangan: arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan:: lampiran| lampiran lampiran lampiran!.meme rintihan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.set tetap daerah daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap lainny nya. lampiran! daftar dana cadangan daerah: dan lampiran11 daftarpinjaman daerah lampiran neraca lampiranili laporanaruskas lampiran catatan atas laporan keuangan lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 2 |
menimbang mengingat peraturan daerah kabupaten agam nomor tahun tentang pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati agam., bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. maka perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten agam tentang pajak daerahagam nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten agam lembaran daerah kabupaten agam tahun nomor peraturan daerah kabupaten agam nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kabupaten agam tahun nomoragam: pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten agam: bupati adalah bupati agam;agam: dinas adalah dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten agam; kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten agam yat;_. rumah penginapan dan sejenisnya.. bar.reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame; reklame adalah benda.. dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum; pajak penerangan jalan adalah pajak alas penggunaan tenaga listrik. baik yang dihasilkan a21 sendiri maupun diperoleh dart sumber lain: air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan bawah permukaan tanah; pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air;atau nop pengganti: nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang selanjutnya disingkat npoptkp adalah batas nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenakan bpt; nilai perolehan objek pajak yang selanjutnya disingkat pop adalah nilai perolehan objek pajak yang dikenakan bpt.yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung. menyetor.. yang selanjutnya disingkat pop....;_teratur un; siykanya: bab jenis pajak daerah jenis pajak daerah, terdiri dari pajak hotel; pajak restoran: pajak hiburan; pajak reklame: pajak penerangan jalan: pajak mineral bukan logam dan batuan: pajak air tanah; pajak sarang burung walet: bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. bab pajak hotel bagian kesatu nama. objek dan subjek pajak. teks, internet, fotokopi, pelayanan cuci.. kondominium. dan sejenisnya:sa]otel pajak hotel yang terutang dipungut dalam daerah tempat hotel berlokasi bagian keempat kewajiban penggunaan bon penjualan bilkecuali ditetapkan lain dengan keputusan bupati. bagi wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetap1setiap wajib pajak hotel wajib melegalisasi perforasi bon penjualan (bill) kepada kepala dinas. bagi dan subjek pajak restoran dengan nama pajak restoran dipungut atassebesar.restoran yang terutang dipungut dalam daerah restoran berlokasi. bagian keempat kewajiban penggunaan bon penjualan billkecuali ditetapkan lain denganda dinas. bagi wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) yang. objek dan subjek dengan nama pajak hiburan dipungut atas. tari, dan atau busana: kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; sirkus. akrobat, dan sulap: permainan milyar, golf dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor. dan permainan ketangkasan; pertandingan olahraga. penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan bagi penyelenggaraan hiburan rakyat yang dilaksanakan secara tradisional tanpa. lari dan cara perhitungan pajak pasa]iburan yang terutang dipungut dalam daerah. bagian keempat kewajiban penggunaan karcis pasa] setiap penyelenggaraan hiburan wajib menggunakan karciskepala dinas. bagi wajib pajak yang wajib menggunakan karcis, tetapi tidak menggunakan karcis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) dari dasar pengenaan pajak. bagian kelima legalitas! karcis karcis sebagaimana dimaksud dalam harus mendapat pengesahan berupa legalisasi perforasi dari dinas. bab pajak reklame bagian kesatu nama. objek dan subjek pajak reklame dengan nama pajak reklame dipungut. stiker: reklame selebaran: reklame berjalan. termasuk pada kendaraan. reklame udara; reklame apung: reklame suara; reklame film s ide, dan reklame peragaan. dak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet.)tanpa menggunakan label merk produk.. pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. bagian kedua dasar pengenaan...besaran pajak berhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada dengan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud bagian ketiga daerah pemungutan dan masa pajak pajak reklame yang terutang dipungut dalam daerah. masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. tarif. tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuanpenerangan jalan yang terutang dipungut dalam daerahn aa. bb. ce. dd. ec. ff. gg. hh. il. ji. asbes; batu tulis: batu setengah permata: batu kapur: batu apung: batu permata: bentonit: dolomit; feldspar: garam batu (halte): grafit: granit andesit (batu gunung dan batu kali): gips: kalsit; kaolin; leuit; magnetit: mika; marmer; nitrat; obsidian; oker: pasir dan kerikil; pasir kuarsa; permit; prostat talk: tanah serap (filters earth). tanah diatom: tanah liat bahan dasar batu bata tawas (alum): tras: korosif; zeolit; basal: transit; dan..hasil penghitungan nilai jual sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusmineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut dalam daerah. bab pajak air tanah bagian kesatu nama, objek dan subjek pajak air tanah dengan nama pajak air tanah dipungut atas untuk keperluan industri kecil dan besar. hotel, restoran, pencucian mobil atau komersil! laingunaan, tarif dan cara perhitungair tanah yang terutang dipungut dalam daerah. bab pajak sarang burung walet bagian kesatu nama. objek dan subjek layak sarang burung walet meliputi sarang burung walet alami sarang burung walet budidaya sarang burung walet alami sebagaimana dimaksud huruf adalah sarang burung walet yang terdapat secara alami pada goa alam atau sejenisnya. sarang burung walet budidaya sebagaimana dimaksud huruf adalah sarang burung walet yang dikelola pada bangunan yang diperuntukkan khusus untuk itualami sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (tujuh persen) dari nilai jual sarang burung walet. tarif pajak sarang burung walet budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (sepuluh persen) dari nilai jual sarang burung walet. besaran pokokhitungan nilai jual sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga daerah pemungutan pajak sarang burung walet yang terutang dipungut dalam daerah. bab bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian kesatu nama, objek dan subjek dengan nama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungutrww jual beli:; penggabungan usaha: peleburan usaha: pemekaran usaha;; hak guna bangunan; hak pakai;: hibah adalah nilai pasar;empatdaerah pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut dalam daerah. bagian keempat masa pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunanmasa pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud adalah (satu) bulan kalendercuali transaksi yang pop bawah atau sama dengan npoptk]pajak berhutangbpt wajib menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan.. speed, skpd,. dan skpdkbt. skpd. skpdkbt, std.; skpdkbt;asa]..,.... bab xiv pajak.xvii ketentuan khusus pasa].dan peng. catatan.ys1. pajak yang berhutang berdasarkan peraturan daerah: peraturan daerah kabupaten agam nomor tahun tentang pajak hotel peraturan daerah kabupaten agmasih dapat ditagih dalamini mulai berlaku. maka peraturan daerah sebagaimana dimaksudmei bupati agam. indra cari diundangkan lubuk badung pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten agam., syafirman, nip. lembaran daerah kabupaten agam tahun nomor penjelasan atas peraturan daerah kabupaten agam, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah. pemberian kewenangan baru ini menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta perluasan objek pemungutan yang dapat dipungut oleh daerah. dengan undang undang nomor tahun ini beberapa jenis penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dialihkan menjadi penerimaan daerah, antara lain pajak air tanah pajak parkir pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan pengganti pajak pengambilan bahan galian golongan pajak sarang burung walet pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) disamping pemberian kewenangan baru bagi daerah, undang undang nomor tahun juga mengamanatkan bahwa terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan berdasarkan undang undang nomor tahun harus diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan undang undang nomor tahun untuk itu peraturan daerah kabupaten agam peraturan daerah kabupaten agam nomor tahun tentang pajak hotel peraturan daerah kabupaten alsetelah penetapan peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, namun ketetapan pajak yang berhutang dan ditetapkan dengan peraturan daerah diatas masih dapat ditagih dalam jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat berhutang. disamping itu. karena keterbatasan potensi daerah dan masih adanya aturan pelaksanaan yang belum ditetapkan pemerintah pusat. maka pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, belum dimasukan kedalam materi rancangan peraturan daerah ini. ll. dem]tidak menggunakan bon penjualan (bill)yang dimaksud dengan melegalisasi disini adalahtanpa dipungut bayaranntukan lain dengan keputusan kepala dinasecualikan darinyata nyata tidak dimanfaatkan secara komersial atau diperdagangkan untuk..diserahi tugaslepulauan tanimbar, menimbang bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahinambungan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional: bahwa makin meningkatnya pertambahan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi,cc. bahwa memperhatikan ketentuan huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mak. pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air sesuai ketentuan perundang undangan, dalam hal perlindungan sumber daya lahan dan air, pelestarian sumber daya lahan dan air, pengendalian kualitas lahan dan air, dan pengendalian pencemar:cc. proteksi, dan penyuluhan, bagian kedua insentif dan disinsentif pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada petanipemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatisebagaimana dimaksud pada wajib mengembalikan keadaan tanah : dinas pertanian, bappeda, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang,pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.nimbketentuan pidana setiap orang badan hukum yang melanggar ketentuan dan dipidana sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. peraturan pelaksanatanimbar nomor tahun tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ii.kepulauan tanimbar menilai perlu untuk melakukan inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada kepulauan tanimbarkepulauan tanimbarccc.epulauan tanimbaepulauan tanimbaepulauan tanimbargunatopografi, lereng, dan elevasi. cukup jelas cukup jelaskabupatenkabupatenykabupatenhuruf yang dimaksud opd yang tugas dan fungsinya dibidang pertanian adalah opengakepulauan tanimbarkepulauan tanimbar untuk periode kepulauan tanimbar untuk periode , identifikasi, dan penelitiaibantu oleh tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalamcc. rapat koordinasi tingkat kecamatan, dan hama dan penyakit secara terpadu,dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buru, mengingat bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa oleh organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari pemerintah daerah, maka dipancing perlu untuk membentuk struktur organisasi dan tata kerja sebagai wadah dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien; bahwa peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun 2sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehino.ref peraturan daerah kabupaten buru llr penyelenggara pemerintahan daerah. bupati adalah bupati buruuru. kepada badan adalah kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten buru. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok fungsional dalam badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional. unit pelaksana teknis dinas utd) adalah unsur pelaksana bawah pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang melaksanakan sebagian tugas operasional badan dilapangburu. bab iii kedudukan, tugas dan fungsidibidang pemberdayaan masyarakat dan administrasit\;gas pokokadministrasi pemerintahan desa. fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan desa; dimaksud pada badan desa mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan esa; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa; bab susunan organisasi susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa terdiri atas: kepala badan; sekretariat membawakan sub bagian kepegawaian dan umum; sub bagian perencanaan; dan sub bagian keuangan; bidang sosial budaya dan ketahanan masyarakat desa membawakan: sub bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa; sub bidang pengembangan sumber daya masyarakat desa; bidang usaha ekonomi masyarakat membawakan sub bidang pembinaan pengelolaan bantuan; sub bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa; bidang teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumberdaya alam membawakan: sub bidang pengkajian dan peningkatan teknologi tepat guna; sub bidang pemanfaatan sumber daya alam. bidang administrasi pemerintahan desa membawakan: sub bidang administrasi dan perangkat desa; sub bidang pembinaan keuangan dan aset desa; kelompok jabatan fungsional;unit organisasi dalam lingkup badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desai rberkala tepat waktunya. dalam menyampaikan laporan masing masing, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang i rberdasarkan masukan kepala badan sesuai ketentuan peratur. {4j kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon iv.a bab vii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, nku lembaran daerah kabupaten buru tahun oo8 uai dengan event uan peran f"r masuki diundangkan namea pada tanggai februari o15 snxnete rrs daerah kab aten buru41o) (2o1s) adji souls penjelasan atas peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun tentang pembantu}<an organisasi dan tata kerja badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten buru umum. berdasarkan dan undang undangdanmberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merupakan wadah salah satu unsur pelaksana pemerintah kabupaten buru dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desaperlu diadakan penyesuaian susunan organisasi sekretariat daerah kabupaten buru yang terdapat didalamnya bagian pemerintahan desaa14 tentang pemerintahan daerah, undang undang nomor tahun ol1,mberdayaan ivlasyarakat dan pemerintahan desa kabupaten buru. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ( rrlzrrn feldaturan daerahbadan, sekretaris badan yang membawakan sub sub bagian, kepala bidang, kepala sub bidangxml doo c>> azz 4ro ritel eh} ( i= a=@ <a .{o m7z t 6vs i=@ fie vtz c >f,i 3qoo prd arn> i<z fu@o >m t3p {>m o33 il!g >za :<o ;>> fifa; ut m>= (dz' oll 7m6= tita ?<c xry y2w to9 >zz ^ a (]fm> llm ez>a @>c >z@ ime 7u)z solo umbi66 foz ac<rl @m(, m<c ,>e o4a;\> >>o llr2 4x9i, i1>c dz :e"@ dh9 ;zz 'i>a =3z. r!lo o l >m= <nl, >,d qoc tro mx7 { n;i ;es r2 +xo m> il, =z(t 1va o9, mne !d>o pz>s6 mcd m(d 4ayx trk +. .l. m>^m zz> :ro^> 2qx oi c,o olio >mme '.r,d .r e}eh=t eee >xn \ o iaz;. >>fl z*a oei mr4 ere rb= @zy c.< i6* sl> c { |
bupati buru provinsi maluku peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun tentang pencabutan hurufmenimbang bupati buru,that huruf peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun tentang pajak hiburan, perlu mencabut huruf peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun 20ll tentang pajak hibur.yu.i l,2l huruf peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun otl tentang pajak hibuhiburan lembaran daerah kabupaten buru tahun 2oll nomor dengan persetujuan bersama dewan perbaiki,an rakyat daerah kabupaten buru dan bupati buru, menetapkan ketentuan nomor tahun buru tahun memutuskan peraturan daerah tentang pencabutan huruf peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun tentang pajak hiburan. huruf peraturan daerah kabupaten buru tentang pajak hiburan lembaran daerah kabupaten nomor o3ru! diundangkan namea pada tanggal november segera rrs daerah kab aten buru, lembaran daerah kabupaten buru tahun 2oi7 nomor noref peraturan daerah t]1t lfi masuki kabupaten buru, provinsi maluku.a. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan sekolah maupun luar sekolah untuk mendukung program pemerintah kota banjarbaru sebagai kota pendidikan dipandang perlu melakukan pembentukan unit pelaksana teknis dinas utd) sanggar kegiatan belajar skb) pada dinas pendidikan kota banjarbaru: bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf konsideran atas perlu menetapkan dengan peraturan daerah kota banjarbaru tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sanggar kegiatan belajarpenyelenggara pemerintah daerah kota banjarbaru, cc. kepala daerah adalah walikota banjarbaru: dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota banjarbaru, dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kota banjarbaru: kepala dinas pendidikan adalah kepala dinas pendidikan kota banjarbaru, unit pelaksana teknis dinas selanjutnya disingkat utd adalah sanggar kegiatan belajar dilingkungan dinas pendidikan kota banjarbaru yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai percontohan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dan pemuda, kepala utd sanggar kegiatan adalah kepala utd sanggar kegiatan belajar dilingkungan dinas pendidikan kota banjarbaru: kegiatanpelaksanatenaga fungsional adalah tenaga fungsional pamong belajar yang melaksanakan tugas pada utd sanggar kegiatan belajar dilingkungan dinas pendidikan kota banjarbaru, bab pembentukan kedudukan tugas pokok dan fungsi bagian pertama pembentukan dengan peraturan daerah kota banjarbaru dibentuk utd sanggar kegiatan belajar skb) kota banjarbaru. bagian kedua tugas pokok dan fungsi sanggar kegiatan belajar skb) mempunyai tugas pokok melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan pemuda berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kota banjarbaru sesuai peraturan dan perundang undangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sanggar kegiatan belajar mempunyai fungsi membangkitkan dan menumbuhkan kemauan dan kemampuan belajar masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat gemar belajar, memberikan motivasi dan membina masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik, tutor, fasilitator pembina pelatih dan instruktur dalam rangka kegiatan pendidikan luar sekolah dan pemuda, memberikan informasi dan kegiatan pendidikan luar sekolah dan pemuda, melaksanakan pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah dan pemuda: melaksanakan pengendalian mutu dan pendidikan luar sekolah dan pemuda: melaksanakan pengadaan sarana belajar muatan lokal pendidikan luar sekolah dan pemuda, melaksanakan penggandaan sarana fasilitas belajar pendidikan luar sekolah dan pemuda: dan pemuda, melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah dan pemuda: memantau dan meng dan pemuda: melaksanakan kegiatan ketatausahaan sanggar kegiatan belajar: bagian keempat kewenangan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada asal maka utd skb mempunyai kewenangan sebagai berikut (a) penyelenggaraan program program pendidikan luar sekolah, dan pemuda. (b) penyelenggaraan pelatihan,(c) penyelenggaraan bab iii organisasi bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi sanggar kegiatan belajar terdiri dari kepala: pelaksana tata usaha, cc. kelompok jabatan fungsional bagian struktur organisasi skb) sebagaimana dimaksud ini,kota banjarbaru. bagian kedua unsur unsur organisasi kepala sanggar kegiatan belajar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dan peraturan ini. kepala urusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sanggar. untuk menyelenggarakan tugas tersebut urusan tata usaha mempunyai fungsi. menyusun rencana, program dan pelaporan organisasi dan tata laksana,sanggar, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan pembuatan laporan. kelompok jabatan fungsional pamong belajar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional sanggar kegiatan belajar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.laksanakcc. membantu dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat: mempersiapkan bahan pembuatan percontohan program kegiatan pendidikan luar sekolah dan pemuda, melaksanakan pembuatan percontohan program kegiatan pendidikan luar sekolah dan pemuda: mempersiapkan bahlaksanakmantau dan mengevaluasi pelaksana, mempersiapkan bahan pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah, dan pemuda: mengevaluasi pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah, dan pemuda, melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, dan pemuda, mempersiapkan pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, dan pemuda, melaksanakan pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, dan pemuda, oo. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, dan pemuda, melaksanakan urusan penyediaan sarana dan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah, dan pemuda,, dan pemuda, mempersiapkan bahmelaksanakmantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikuu. menyusun bahan pelayanan informasi perkembangan kegiatan pendidikan luar sekolah, dan pemuda. bab bagian pertama kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas tersebut melaksanakan sebagian tugas utd sanggar kegiatan belajar sesuai dengan keahliannya sanggar kegiatan belajar,gian kedua tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, kepala sanggar kegiatan belajar, pelaksanaan tata usaha dan pejabat kelompok fungsional pamong belajaimpinan satuan organisasi dilingkungan utd sanggar kegiatan belajar, wajib mengawasi bawahan masing masing dan jik tugas bawahan. pimpinan satuan organisasi dilingkungan utd sanggar kegiatan belajar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta nya. pelaksana tata usaha dan kelompok jabatan fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala utd sanggar kegiatan belajar dan selanjutnya pelaksana tata usaha menghimpun dan menyusun sebagai laporan berkala kepala utd sanggar kegiatan belajar. dalam hal kepala utd sanggar kegiatan belajar sementara berhalangan maka kepala dinas pendidikan menunjuk petugas atas usul pelaksana kepala utd. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sanggar kegiatan belajar, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjarbaru melalui skpd dinas pendidikan. utd sanggar kegiatan belajar dapat menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat. bab pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian kepala sanggar kegiatan belajarutd skb banjarbaru dilingkungan dinas pendidikan kota banjarbaru pelaksana tata usaha kelompok jabatan fungsional pamong pamong pamong kf paud pls kesetaraan life skill pembinaan generasi muda walikota banjarbaru, ttd rudy relawan |
kjmy, 243m) partai gerakan perubahan indonesia partai garuda), dalam hal ini lha hal diwakili oleh: nky tamu nama ahmad ridha sabana jabatan ketua umumnama abdullah matsuri jabatan sekretaris jenderaldalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada maulana bundaran, s.h., agus prison, s.h., dan galih insan juri, s.h., advokat dari kantor hukum bundaran partners, yang beralamat gedung area cikini blok jalan cikini rayauraian atas, maka perlakuan yang sama hadapan hukum harus diartikan bahwa siapapun akan diperlakukan sama dengan standar hukum yang sama, dbahwa dengan demikian nomor tahun tentang pemilihan umum bertentangan dengan uudketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum bertentangan dengan uud menyatakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumvisi dan misi, mars dan hymne, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai gerakan perubahan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid indonesia: buktianggal maret yang dibuat hadapan notaris ilmuwan dekrit s., s.h., m.h.: bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .ah. tahun bertanggal aprilperiode . bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum nomor pl. kpt kpu bo3 kpu bselengkapnyapemohon, partai garuda, adalah peserta pemilu tahun yang berhak mengikuti pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, sehingga berhak pula mendapatkan kursi dpr. ri, dprd merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid provinsi, dan dprd kabupaten kota jika perolehan suaranya masing masing dapil memenuhi persyaratan: bahwa pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud telah dirugikan dengan berlakunya guo karena sangat mungkin terjadi pemohon tidak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan perlakuan yang adil hadapan hukum, jika perolehan suara pemohon daerah pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi dpr ri, akan tetapi oleh karenatentukan dalam guo, sehingga pemohon tidak mendapatkan kursi dpr ri: berdasarkan seluruh uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya atas, bertolak dari potensi kerugian yang akanyang dimohonkan pengujian, mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah jelas menerangkan potensi kerugian hak konstitusional yang akan dialamiemohon. dengan demikian, mahkamah berpendapatmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid penentuan perolehan kursi anggota dpr bertentangan dengan dan uud dengan alas ketentuan,kondisi tersebut didapatkan dengan susah payah, hal tersebut akan menjadi sia sia. dengandemikian juga konsep penyederhanaan partai politik yang ingin dicapai melalui pengaturan guo justru menimbulkan ketidakadilan, partai politik yang telah susah payah ikut pemilu kemudian dipangkas dan diberangus haknya untuk mendapatkan kursi dpr ri, sehingga menimbulkan kerugian bagi partai politik: bahwa ketentuan(empat persen) dengan partai politik yang juga perolehan suaranya sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi dpr dan suara sah nasionalnya mencapai (empat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid persen). dengan demikian prinsip parliamentary threshold bersifat diskriminatif karena telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap prinsip yang samaisu konstitusionalsubstansi permohonan yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah mengenai konstitusionalitas norma ambang batas penentuan perolehan kursi lembaga perwakilan (parliamentary threshold pt) cast dpr, sebagai berikut: bahwa norma parliamentary threshold sebagaimana ditentukan dalam secara substansi sama dengan norma yang dimuat dalam undang undang pemilihan umum sebelumnya, baik dalam undang undang nomor tahun maupun dalam undang undang.merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa terhadap norma parliamentary threshold sebagaimana diatur dalam dan telah dinilai konstitusionalitasnya oleh mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan putusan sebagai berikut: putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal februari dalam permohonan pengujian konstitusionalitas dengan menggunakan dasar pengujian dan dan serta uud dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. adapun pertimbangan hukum mahkamah untuk menolak permohonan tersebut antara lain sebagai berikut: kebijakan parliamentary threshold diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian: ketentuan mengenai adanya parliamentary thresholdparliamentary threshold untuk dapat memiliki wakil dpr.dasar pengujian dan dan dan uud yang kamarnya menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan ketentuan yang diatur dalam. adapun pertimbangan hukum mahkamah adalah karena pemberlakuan untuk dprd provinsi dan dprd kabupaten kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. merdeka barat jakarta fax emailmenggunakan dasar pengujian dan uud dengan amar menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. dalam pertimbangan hukumnya mahkamah berpendapat oleh karena permohonan ternyata tidak didasarkan pada dasar pengujian konstitusionalitas yang berbeda dari permohonan sebelumnya dan alasan alasan permohonan telah pula dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bertanggal agustus sehingga permohonan para pemohon dinyatakan bis idem. pengujian norma parliamentary threshold yang diatur dalam terakhir adalah melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi bertanggal mei dalam permohonan pengujian konstitusionalitas dengan dasar pengujian adalah dan dan serta dan uud dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon. dalam pertimbangan hukumnya mahkamah menyatakandengan demikian masih terdapat dasar pengujian yang berbeda yakni dan dan uud terhadap dasar pengujian yang berbeda tersebut, mahkamah antara lain menegaskan kembali dalam pertimbangan hukumnya bahwabahwa meski undang undang yang diuji dalam permohonan a.guo berbeda, akan tetapi norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh mahkamah melalui putusan putusan yang diuraikan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan parliamentary threshold untuk keanggotaan dpr, mana mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa hal tersebut berkaitan dengan politik penyederhanaan kepartaian dengan menyatakan open legal policy sepanjang tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. demikian juga dengan dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan guo yaitu dan uud telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan permohonan sebelum permohonan guo yang telah diputus melalui putusan putusan sebagaimana diuraikan atas. selain itu, alasan alasan permohon dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan putusan sebagaimana diuraikan atasadalahmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidtanggal februari sebagaimanaselanjutnya disebut keputusan kpu pl. kpt kpu!i1 bahwa dengan ditetapkannya pemohon sebagai peserta pemilu tahun maka secara lebih detail pemohon akan mengikuti pemilihan umum tiga tingkatan masing masing tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. bahwa dengan mengikuti pemilu tiga tingkatan tersebut, pemohon berhak pula mendapatkan kursi tiga tingkatan lembaga legislatif yaitu dpr ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota jika perolehan suara pemohon masing masing dapil memenuhi persyaratan. bahwa pengaturan dalam nomor tahun tentang pemilihan umum yang mengatur soal ambang batas parlemen berpotensi merugikan hak pemohon untuk mendapatkan kursi tingkatan dpr jika perolehan suara pemohon masing masing dapil memenuhi persyaratan. dengan demikian pemohon berpotensi mengalami kehilangan hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan hukummendapatkan perlakuan yang adil merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hadapan hukum jika ada perolehan suara pemohon daerah pemilihan tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi dpr tetapiatur dalam nomor tahun tersebut. bahwa jika nomor tahun tidak berlakbahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah nomor tahun tentang pemilihan umum yang berbunyi ri. bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah dan uud bahwa uud berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum bahwa secara sederhana ketentuan uud dimaknai sebagai prinsip bahwa segala hal dalam setiap aspek kehidupan bernegara diatur dengan merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku. bahwa prinsip utama negara hukum adalah keadilan, karena tujuan paling utama hukum adalah terciptanya keadilan itu sendiri. bahwa pengaturan kaidah hukum tentang tatanan manusia tidak hanya berpedoman kepada aturan baku yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan saja, melainkan juga berpedoman kepada segala norma dan nilai moral yang melekat kepada setiap warga negara dalam sebuah negara. bahwa hukum dalam konteks negara indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung nilai nilai keadilan yang ada didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia. bahwa sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri. bahwa negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan peraturan yang teratur dalam penerapannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan negara. bahwa dalam pelaksanaannya, keadilan dideskripsikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. pelaksanaan hak merupakan sebuah keharusan ketika kewajiban telah dilaksanakan. bahwa ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umumyaitu kursi dpr. bahwa dengan demikian jelas jika ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum bertentangan dengan ketentuan uud bahwa ketentuannomor tahun tentang pemilihan umum.merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kondisi tersebut didapatkan dengan susah payah, hal tersebut akan menjadi sia sia. bahwapartaihaknya untuk mendapatkan kursi dpr. jadi tidak timbul kerugian bagi partai politik. bahwa adalah sangat wajar persyaratan partai politik untukkusetiap tingkatan legislatif. bahwa hakim konstitusi maruarar siahaanmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid,. pengukuran dimaksud secara ketat, sebelum memberikan justifikasi atas pembatasan merdeka barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara seperti yang dimuat dalam undang undang ag?: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka argumentasi jika ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum adalah instrument untuk menyederhanakan jumlah partai politik dpr tidaklah tepatonteks kehidupan bernegara jaminan hukum yang adil dapat diartikan harus adanya pemenuhan hak warga negara yang telah melaksanakan kewajibannya. bahwa pemohon sebagai partai politik peserta pemilu berhak atas jaminan secara hukum untuk mendapatkan hak atas kursi dpr apabila perolehan suara pemohon telah memenuhi persyaratan untuk itu. bahwa jaminan secara hukum tersebut menjadi hilang dan tidak dapat dilaksanakan jika perolehan suara pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara nasional sebesar bahwa ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum tersebutmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddengan partai politik yang juga perolehan suaranya sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi dpr namun suara sah nasionalnya mencapai bahwa hakim konstitusi akil mochtarmerdeka barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgonama said syamsul bahri aa) pekerjaan wiraswasta alamat dusun purnama, desa durian range, kecamatan dara pane susoh, kabupaten aceh barat daya open nama drs. nafis manaf, m.m. pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan irigasi, desa kuta tinggi, kecamatan blang pidie, kabupaten aceh barat daya berdasarkan surat kuasa bertanggal maret memberi kuasa kepada kaharuddin, s.h., sulaiman, s.h., mistar, s.h., mutakhir, s.h., indra kamera, s.h., mila kesuma, s.h., fusi muharnina, s.h., beriman, s.h., rukyat, s.h., rica crinita, s.h., advokat penasihat hukum pada yayasan advokasi rakyat aceh yara), beralamat jalan pelangi nomor kp. keramat, banda aceab,putusan mahkamah agung sebagaimana dimaksud pada dan bersifat final dan mengikat. norma undang undang dasar sebagai alat uji negara indonesia adalah negara hukumlasan alasan pemohon dengan diterapkan guo bertentangan dengan uud karena: pemohon adalah calon pasangan calon bupati wakil bupati aceh barat daya yang telah ditetapkan oleh kip aceh barat daya dengan keputusan nomor pts kip kab tahun dan telah mendapatkadan telah dicetak dalam kertas pemilihan suara kabupaten aceh barat daya,nggugatundang undang nomor tahun bahwa pada tanggal januari komisi pemilihan umum republik indonesia telah menerbitkan surat nomor kpu merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perihal pengambil alihan pelaksanaan tugas kip kabupaten aceh barat daya kepada kip aceh dan kemudian menindaklanjuti surat kpu nomor kpu i pada tanggal januari komisi independen pemilihan kip) aceh tergugat) melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituangkan di: bahwa setelah kip aceh mengambil alih pelaksanaan tugas kip kabupaten aceh barat daya, pada tanggal januari kemudianbahwa pada tanggal yang sama yaitu januari tergugatmerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidngadu dari nomor urut bahwa tindakan kip aceh yang mencoret dan mengeluarkan pengadu dari daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati aceh barat daya tidak sesuai dengan undang undang karena:dalam, merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam angka peraturan pemerintah penganti undang undang yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadatabase partai politik kementerian hukum dan ham, untuk kepengurusan partai politik dewan pimpinan nasional partai keadilan dan persatuan indonesia yang tercatat dalam kementerian hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun (terlampir sebagai alat bukti), iran noor ketua umum), sekuel samson sekretaris jenderal), taku daeng tarawangsa wakil sekretaris jenderal), yang kesemuanya adalah pengurus partai politik yang mempunyai kewenangan dalam mengurus operasional keseharian partai keadilan dan persatuan indonesia, dan surat persetujuan dari dpn partai keadilan dan persatuan indonesia untuk pengadu sebagai calon bupati wakil bupati aceh barat daya telah sesuai denganmerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, pencopotan pengadutanggal februari kip aceh barat daya menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati wakil bupati berdasarkan keputusan kip kabupaten aceh barat daya nomor pts kip kab tahun2017yang dalamnya tidak mencantumkan perolehan suara pemohon: bahwa terhadap penetapan perolehan suara tersebut, pemohon pada tanggal februari mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan perolehan hasil pilkada mahkamah agung berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh dan pada tanggal maret mahkamah agung menolak permohonan pemohon yang dalam putusan nomor shp.kip dengan pertimbangan hukum bahwa objek permohonan bupati dan wakil bupati aceh barat daya yang diajukan oleh pemohon merupakan kewenangan absolut dari mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan walikota menjadi undang undang: bahwa akibat putusan ini pemohon menjadi bingung dalam ketidakpastian hukum, karena dalam yang diuji sangat jelas disebutkan bahwa pengajuan sengketa pilkada aceh diselesaikan oleh mahkamah agung, namun setelah diajukan mahkamah agung ternyata mahkamah agung menyatakan bahwa tidak menjadi kewenangannya. oleh karena itu, pemohon telah dirugikan akan yang diuji karena telah membuat pemohon dalam ketidakpastian untuk mencari keadilan dalam sengketa pilkada, hal ini juga akan terjadi demikian seterusnya depan aceh jika dan sejauh kalimat mahkamah agung masih pertahankan: bahwa jika mengacu padamerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi alat:, putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat: kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota wajib menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi. bahwa dikarenakan ada dua norma yang setara nilainya secara hukum yang mengadili objek yang sama tetapi berbeda penempatan kewenangan kelembagaannya yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon sebagaimana kepastian hukum merupakan salah satu jaminan yang diberikan dalam dan uud oleh karena itu pemohon ingin agar mahkamah konstitusi memberikan penafsiran norma hukum yang pemohon ajukan dalam guo untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pemohon jika akan mengajukan sengketa pilkada kedepan, dan ini bukan saja bagi pemohon tetapi juga bagi seluruh masyarakat aceh yang akan menjadi peserta pilkada nantinya: i. bahwa pemohon ingin agar penyelesaian sengketa pilkada aceh dikeluarkan dari kewenangan mahkamah agung sebagaimana bunyiwalaupunmerintahan aceh juga mengatur tentang kewenangan mahkamah agung untuk menyelesaikan sengketa pilkada aceh: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas keberadaan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh bertentangan dengan uud dan sehingga dengan demikian ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak tidaknya berlaku bersyarat dengan dimaknai mahkamah agung,nur . jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon maka tidak akan terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah aceh:nyatakan yang diajukan menjadi konstitusional bersyarat sepanjang kalimat mahkamah agung dalam guo tidak dimaknaimerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid:, merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemohorujukan oleh berlakunya undang undang yang memohonkan pengujiannya, merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiagung nomor shp.kip bukti fotokopi baliho dan kertas suara beberapa kecamatan yang disosialisasikan oleh kip aceh barat daya kabupaten aceh barat dorioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigosarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiyagmerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa pemohon menyatakan dirinya sebagai persetahun yang telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan pemilihan yang dipersyaratkan oleh komisi independen pemilihan kip)ipvide permohonan pemohon halamadilakukan koreksi atas keputusan kipip aceh nomor pts kip aceh tahun tentang koreksi atas keputusan kip kabupaten aceh barat daya nomor pts kip kab01isi!) dari calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati aceh barat daya. pencopotan pemohon dari daftar pasangan calon bupati wakil bupati dilakukan pada tanggal januari atau berjarak hari dari hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal februari merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid danihan bupati wakil bupatipenyelenggara pilkada aceh barat daya, bahwa pemohon mengajukan permohonan mahkamah agung sebagaimana dimaksud dalam kemudian mahkamah agung dalam putusan nomor shp.kipmahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sehingga hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengajuan sengketa pilkada aceh:, mengalami kerugian akibat adanya ketidakpastian hukum dalam hal pengajuan sengketa pilkada aceh, dimana yang diuji juga (vide perbaikan permohonan, halaman pada kesempatan yang sama, pemohon juga menjelaskan, .karena adanya yang diuji dalam yang mengatur penyelesaian sengketa pilkada mahkamah agung dan juga mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa pilkada mahkamah konstitusi sebelum terbentuknya badan merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid peradilan khususmencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah aceh barat daya (vide perbaikan permohonan, halaman bahwa, berdasarkan uraian pemohon tentang kualifikasinya maupun kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada angka angka angka dan angka atas, mahkamah berpendapat: bahwa apabila kasus nyata yang dialami pemohon dikonstruksikan maka secara singkat adalah dicoretnya pemohon dari daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten aceh barat daya tahun dengan demikian adalah wajar apabila pemohon tidak memperoleh suara dalam pemilihan dimaksud karena sudah bukan peserta, sehingga perkara guo bukanlah perkara sengketa hasil pemilihan. bahwa karena pemohon bukan merupakan pasangan calon bupati wakil bupati kabupaten aceh barat daya tahun maka sudah tentu pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh kip sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi syarat subject itis maupun object itis sebagaimana yang dipersyaratkan dan bahwa berdasarkan uraian pada huruf dan huruf atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo. seandainyapun pemohon memiliki kedudukan hukum, mahkamah berpendapat bahwa norma undang undang guo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga mahkamah tidak melihat adanya kerugian hak konstitusional apapun yang dialami oleh pemohon.udi isra saudi isra maria farida indrawi ttd. ttd. wahiduddin adams suhartono ttd. ttd. dewa gede laguna menahan mp. sitompul ttd. santo panitera pengganti, ttd anak agung dian orita merdeka sarat jakarta tab, empmohon maka kerugian konstitusional seperti yang dialihdan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh yang diuji pada perkara ini, karena: sebagai peryang dirugikan dalam proses pilkada aceh barat daya tahun dimana akibat kerugian dalam proses tersebut menyebabkan pemohon tidak mendapatkan suara dalam pemilihan kepala daerah aceh barat daya dan kemudian pemohon mengajukan permohonan mahkamah agung sebagaimana dimaksud dalam yang diuji dalam permohonan ini, mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara indonesia lainnya, kemudian mahkamah agung dalam putusan nomor shp.kip yangabsolut mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalamdalam hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengajuan sengketa pilkada aceh, dimana yang diuji juga merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid atas. sehingga, pemohon dirugikan dengan berlakunya yang diuji tersebut yang telah memberikan hak sebagai warga aceh untuk mengajukan penyelesaian sengketa pilkada mahkamah agung, namun tersebut tidak dapat digunakan mahkamah agung sebagaimana putusannya tersebut atas,.m.: gurun, penyampaian visi misi, debat kandidat dan telah lulus verifikasi bahkan telah ditetapkan oleh keputusan komisi independen pemilihan2016kemudian merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidyang jika merujukpencopotan pemohonu kepala daerahmerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penyelenggara pilkada aceh barat daya:urut ketentuan uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum ,buat ketidakpastian hukum bagi pemohon, karena adanya yang diuji dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh yang mengatur penyelesaian sengketa pilkada mahkamah agung,lam juga mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan mahkamah konstitusi sebelum terbentuk badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa pilkadaakan mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah aceh barat daya, oleh karena itu mahkamah apabila mengabulkan permohonan guo maka hak konstitusional pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada masa mendatang akan ada kepastian hukum: merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa jika pemohon dianggap bukan sebagai peserta pilkada dan tidak mempunyai legal standing, pemohon merujuk pada putusan mahkamah konstitusi yang pernpemerintahan aceh yang membuat pemohon pada situasi ketidakpastian hukum dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum aceh pemohon akan mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, khususnya yang berbunyi: peserta pemilihan gubernur wakil gubernurhterhadap tersebut, pemohon hanya mengajukan uji materi pada dan dengan berlakunya ketentuan guo telah menghambat hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam dan uud pun karena pemohon akan mencalonkan diri lagi pada pilkada selanjutnya kabupaten aceh barat daya: norma norma yang diajukan untuk diuji. norma materiil sebanyak (empat) yaitu: yang berbunyi: gubernurmerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoimbelajaran dalam jaringan dengan rahmat tuhan yang maha esa rektor universitas lampung, menimbang bahwa dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran, perlu mengembangkan pembelajaran dalam jaringan, bahwa pembelajaran dalam jaringan universitas lampung diperlukan untuk perluasan akses pembelajaran dan pengajaran dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran lulusmbelajaran dalam jaringatas persetujuan senat universitas lampung memutuskan: menetapkan peraturan rektor tentang pembelajaran dalam jaringan lingkungan unilaaaistem informasi akademik terpadu, yang selanjutnya disebut siakan adalah sistem informasi akademik unila. rencana pembelajaran semester, yang selanjutnya disingkat rps, adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahliabab tujuan dan fungsi bagian kesatu tujuan penyelenggaraan pembelajaran daring bertujuan untuk: memfasilitasi mahasiswa mendapatkan akses kegiatan pembelajaran daring berbasis aneka sumber dalam suatu komunitas belajar, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran dalam mencapai skl yang dinyatakan dalam rumusan cpl yang direncanakan, dan memberikan fleksibilitas interaksi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. bagian kedua fungsi penyelenggaraan pembelajaran daring berfungsi untuk: sebagai suplemen, komplemen, atau substitusi pembelajaran luring, sebagai inisiasi penyelenggaraan program materi terbuka dan atau mata kuliah terbuka unila, sebagai pendukung penyelenggaraan program pjj perguruan tinggi. bab iii ruang lingkup pembelajaran daring diselenggarakan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. pembelajaran daring dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan unila. pembelajaran daring dapat diterapkan oleh setiap program studi unila. pembelajaran daring dapat diterapkan untuk semua jenjang pendidikan unila. bab penyelenggaraan bagian kesatu umum penyelenggaraan pembelajaran daring wajib memperhatyelenggaraan pembelajaran daring unila mengacu pada sistem penjaminan mutu internal unila. penyelenggaraan pembelajaran daring dalam persentase akses materi dan interaksi daring terdiri atas: fasilitasi web, antara sampai dengan dimana pembelajaran secara luring tapi dosen menyediakan rps dan materi ajar secara daring siakan, bauran blended, antara sampai dengan dimana proses pembelajaran dan atau penilaian pembelajaran diselenggarakan secara luring dan daring, baik secara bersamaan atau tidak bersamaan sebagai bagian tak terpisahkan dari metode pembelajaran dan metode pemberian tugas baik terstruktur dan atau mandiri untuk satu mata kuliah, atau daring penuh, lebih dari dimana proses pembelajaran dan atau penilaian pembelajaran diselenggarakan sepenuhnya secara daring, penyelenggaraan pembelajaran daring penuh sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilaksanakan untuk pjj dan atau saat kondisi darurat bencana yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara luring. standar penyelenggaraan pembelajaran daring dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan secara lokal, nasional dan global, rektor, dekan, dan direktur pascasarjana bertanggungjawab atas tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan pembelajaran daring. bagian kedua mahasiswa mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring wajib terdaftar dalam siakan sebagai peserta mata kuliah. bagian ketiga dosen dosen dalam pelaksanaan pembelajaran daring mengampu mata kuliah pada semester berjalan sesuai dengan surat keputusan rektor, dekan atau direktur pascasarjana. dosen sebagaimana dimaksud pada wajib berstatus dosen akademik aktif suatu program studi tertentu unila. bagian keempat mata kuliah mata kuliah dalam pembelajaran daring harus tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik terjadwal. pembelajaran daring dapat berupa materi terbuka dan atau mata kuliah terbuka. rencana pembelajaran daring menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rps mata kuliah dan dapat diakses dalam siakan. bagian kelima metode metode pembelajaran daring disesuaikan dengan karakter mata kuliah danpl. metode pembelajaran daring menekankan pada belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar. metode pembelajaran daring menekankan padabagian keenam capaian pembelajaran lulusan cpl pembelajaran daring sama dengan cpl pembelajaran luring. bahan belajar pada pembelajaran daring sama dengan pembelajaran luring. penjaminan mutu pembelajaran daring menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penjaminan mutu pembelajaran unila. ketua program studi bertanggung jawab atas pembelajaran daring yang diselenggarakan program studi. bab sarana dan prasarana sarana dan prasarana penyelenggaraan pembelajaran daring menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh unila, fakultas atau dosen dan mahasiswa secara individu. lp3m bersama dengan upt tik bertanggung jawab dalam menjamin semua komponen penyelenggaraan pembelajaran daring termasuk piranti keras, piranti lunak dan standar operasional prosedur untuk dikembangan, dioperasikan dan dipelihara secara layak. lp3m bersama dengan upt tik wajib mempersiapkan langkah langkah darurat dalam mengantisipasi apabila sarana dan prasarana pembelajaran daring yang disediakan unila tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. bab pengakuan kredit pengakuan kredit pembelajaran daring dihitung berdasarkan beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam sks. pengembangan dan implementasi pembelajaran daring dihitung sebagai beban kerja dosen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii evaluasi rektor melakukan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran daring setiap akhir semester. wakil rektor bidang akademik melaporkan penyelenggaraan pembelajaran daring kepada rektor setiap akhir semester. dekan direktur pascasarjana melaporkan penyelenggaraan pembelajaran daringpembelajaran daring tingkat prodi kepada rektor melalui dekan direktur pascasarjana setiap akhir semester. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan rektor yang berkenaan dengan pembelajaran daring dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan rektor inia an, s.h. nip |
nad) bupati bangkalan provinsi jawa timur peraturan bupati bangkalan,lan nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran lembaran daerah kabupaten bangkalan tahun nomor aa), sebagaimana telah diubah diubah dengseri a).apns sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk: pegawai negeri sipil yang ditugaskan luar instansi pemerintahan baik dalam negeri maupun luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya, pegawai negeri sipil penerima uang tunggu, pegawai negeri sipilbadan layanan umum daerah. pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. pejabat negara adalah meliputi bupati dan wakil bupati. pegawai non pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf angkaa.peraturan perundang undangan. tunjangan hat negara, dandan pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintahanan yang menerapkan pola pengelolaendernydna lauketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut6. (dua puluh enam20. (dua puluh juta rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut3. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). ketentuan diubahpriltv, sitlsubiati, aa pembina tingkat nip. |
ataan pasar rakyat dan toko swalayan, serta untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kemudahan dalam berusah. bab. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini,wasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai pemerintejaringypermarketgrosir yang berbentuk, dapat digugat atau menggugat depan hakim. bab . bab perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyatentuk perlindungan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam meliputi memastikan pelaksanaan ketentuan jam kerja bagi toko swalayan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, tidak memberikan rekomendasi pendirian toko swalayan baru dengan jarak kurang dari meter dari pasar rakyat, bentuk pemberdayaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam meliputi revitalisasi pasar rakyat, pelatihan pelayanan prima, cc. pelatihan perdagangan on line (e commerce), mengupayakan sumber sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang pasar rakyat sesuai ketentuan yang berlaku. bab iii penyusunan kajian sosial ekonomi penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakerah, penyerapan tenaga kerja daerah: penyerapan. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi umkmhypermarket, departmen store dan grosir yang berbentuk permulaayang memenuhi persyaratan sebagai berikut berbadan hukum: memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya. bab pendirian minimarket berjejaring rekomendasi dari dinas yang membidangi urusan perdagangan terhadap pendirian minimarket berjejaring diberikan dengan mempertimbangkan ketentuanjarak minimarket berjejaring dengan pasar rakyat dan toko sejenis yang lebih kecil skala usahanyapadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah dalam satu kecamatan. perkembangan . perkembangan pemukiman baru sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhatikan tingkat pertumbuhan perumahan baru dalam satu wilayah kecamatan. aksesibilitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhatikan pembangunan jalan dalam satu wilayah kecamatan. dukungan ketersediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana umum selain jalan dalam satu wilayah kecamatan. ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: jarak minimarket berjejaring dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling dekat (lima ratus meter), jarak minimarket berjejaring yang berlokasi jalan arteri dengan toko sejenis lebih kecil yang berizin yang telah ada sebelumnya, paling dekat (lima puluh: dan jarak minimarket berjejaring yang berlokasi jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan dengan toko sejenis lebih kecil yang berizin yang telah ada sebelumnya, paling sedikit (seratus. izin sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf antara lain berupa nomor induk berusaha, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha, dan atau perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut:. sarana umum sekurang kurangnya berupa toilet kamar mandi, sarana kesehatan p3k) dan tempat sampah. bab sanksi administratif setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan mengenai jam kerja, dan atau kewajiba dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan, pembekuan izin usaha, cc. pencabutan izin usaha, dan pemberhentian penutupan kegiatan. setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha toko swalayan yang tidak memiliki, dikenakan sanksi berupa: peringatan, pemberhentian penutupan kegiatan sementara, dan cc. pemberhentian penutupan kegiatan permanenkuan izin usaha dilakukan terhadap toko swalayan yang telah memiliki izin yang tidak mengindahkan peringatan ketiga dalam jangka waktu selama (sepuluh) hari kerja, cc. pencabutan izin usaha dilakukan terhadap toko swalayan yang telah memiliki izin yang tidak mengindahkan sanksi pembekuan izin usaha. pencabutan . pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf disertai dengan pemberhentian penutupan usaharhentian penutupan kegiatan sementara dilakukan dalam hal pelanggar tidak mengindahkan peringatan ketiga dalam jangka waktu selama (sepuluh) hari kerja, cc. pemberhentian penutupan kegiatan permanen dilakukan terhadap toko swalayan yang tidak memenuhi ketentuanlas bupati pati provinsi jawa tengahbadan. individu dan atau keluarga yang terkena bencana sosial, dan individu yang meninggal dunia dan masuk kategori penduduk keluarga miskin. bab pelaksanaan dan ketatausahaan: fotokopi. fotokopi nomor pokok wajib pajak bendahara skpd, nomor rekening bendahara skpd, hasil revi dari inspektorat daerah. kuasa bud menerbitkan sp2d berdasarkan spp dan spm tu. dokumen sebagaimana dimaksud pada dan diterbitkan paling lambat (satu) hari. dalam hal dalam satutata cara pelaksanaan dan ketatausahskpd terkait. pengadaan barang jasa dapat dilakukan oleh skpd terkait setelah dpa dpp skpd ditandatangani. proses pengajuan btt untuk keperluan mendesak yang belum dianggarkan adalah sebagai berikut: skpd terkait terkait, bupati menetapkan keputusan bupati tentang persetujuan penggunaan btt yang disusun oleh skpd, atas dasar keputusan bupati, skpd melakukan pergeseran anggaran dari anggaran btt kepada belanja skpd sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang perlukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud padaperubahan rka skpd untuk dijadikan dasar pengesahan dpptata cara pelaksanaan dan ketatausahaan btt untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan luar keadaan darurat bencana dan keperluan mendesak kepada belanja skpd terkait, dilakukan,barang jasa dapat dilakukan oleh skpd terkait setelah dpa skpd dpp skpd ditandatangani. tata cara pelaksanaan dan ketatausahaan btt untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya, dilaksanakan sebagai berikut: skpd unitdihampiri:dan bukti bukti lain yang sah. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, skpd unit skpd pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan btt kepada ppid, berdasarkan . berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud padatata cara pelaksanaan dan ketatausahaan btt untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: kepala skpd terkait mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya kepada bupati, permohonan yang telah disetujui bupati diajukan kepada ppid selaku bud dengan dihampiri dokumen: surat pernyataan tanggung eterai secukupnya dari calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, fotokopi rekening calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dans, kuasa bud menerbitkan sp2d berdasarkan spp dan spm ls, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diterbitkan dalam (satu) hari. bab pertanggungjawaban dan pelaporan pertanggungjawaban dan pelaporan btt untuk mendanai tanggap darurat, dilakukan dengan tahapan: bendahara pengeluaran skpd terkait mencatat setiap penggunaan dana tidak terduga yang dikelolanya pada buku kas umum tersendiri, kepala. kepala skpd terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan btttt yang dikelolanya kepada ppid selaku bud dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dan bukti bukti pengeluaran yang sah disimpan skpd masing masing. pertanggungjawaban dan pelaporan atas pendan pelaporpertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalubupati tentang pedoman pelaksanaan apbd. pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui btt untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan: penerima bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya,dan kepala.ppid selaku bud dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi btt untuk mendanai keadaan darurat bencana dilakukan oleh skpd yang melaksanakan sub urusan bencana dan skpd terkait. monitoring dan evaluasi btt untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan oleh skpd terkait. monitoring dan evaluasoleh kepala skpd terkait. monitoring dan evaluasi btt untuk mendanai bantuan sosial dilakukan oleh.peraturan perundang undangan. bab vii pengawasan skpd terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan btt. inspektorat daerah melakukan revibagian hukum, to, sh. per5ina tingkat nip,adaan. keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi skpd yang melaksanakan sub urusanmaksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan. bab. bab iii penganggaran btt digunakan untuk menganggarkan pengeluarantt dianggarkan pada skpd dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama btgunaan btt dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari btt program dan kegiat.tt adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat bencana ditetapkan oleh bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat bencanaberkenaan, seperti: belanja pegawai, antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, dan belanja barang dan jasa,tt untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari btt belanja skpd unit skpd terkait. dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran btt kepada belanja skpd unit skpd terkait. dalam hal terjadi pergeseran anggaran btt belanja skpd unit skpd terkaitrealisasi anggaran bagi pemerintah daerah. pengajuan btt melalui pergeseran anggaran dari btt belanja skpd unit skpd terkait sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri rab yang telah dihitung secara cermat. rab sebagaimana dimaksud pada memuat kajian menyeluruh keadaan darurat bencanarkait kepada bupati untuk dilakukan verifikasi oleh tapi. hasil verifikasi yang telah disetujui tapi sebagaimana dimaksud padaindividumberdayaan masyarakat dan despemberdayaan masyarakat dan deselenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknisnyusunan pedoman dan supervisimberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna, penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi, penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna, pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan wilayah kabupatenkelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragrafusahausaha ekonomi masyarakat mempunyai fungsi penyusunan program kerja dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, penyelenggaraan . penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, cc. penyelenggaraan pengkajian bahan dan penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi peningkatan produksi, mutu dan pemasaran, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan keuangan, penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pelaksanaan koordinasi dengan dinas koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatbidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf bidang pengelolaan keuangan dan aset desa bidang pengelolaan keuangan dan aset desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan keuangan dan aset desa mempunyai fungsingelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan . penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan pengkajian penyusunan pedoman, supervisi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset desapengelolaan keuangan dan aset desa, il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang pengelolaan keuangan dan aset desarahmat diundangkan subang pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten subang,yoon ryong, sh., m.h. padansubang. kepala dinas adalah kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten subang. sekretariat adalah sekretariat dinas pemberdayaan masyarakat dan des sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desdan mengkoordinasikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desamberdayaan masyarakat dan desa, cc. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desamberdayaan masyarakat dan desapembinaan pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan barang daerah serta umum dan kepegawaian, cc. penyelenggaraan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkap.rutinkegiatan dinas, dan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatanmengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaianpenyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, bb.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. pemerintahan desa bidang pemerintahan desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan teknis kebijakan pemerintahan desa. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pemerintahan desa mempunyai fungsi perencanaan .merintahan desa, penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi penyusunan pedoman tata pemerintahan desa, cc. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa, perangkat dan administrasi pemerintahan desa, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penataan dan pengembangan desa, penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pemerintahan desa: penyelenggaraan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan, pelaksanaerintahan desa, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang pemerintahan desa, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragrafkelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat mempunyai fungsi penyusunan rencana program kerja bidangprogram kerja bidang kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna, cc. penyelenggaraan . |
salinan bupati lamongan provinsi jawa timuperaturan daerah kabupaten lamongan nomor tahun tentang desa, perlu menetapkan pendirian, kepengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran badan usaha milikantara lain alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, d.antara lain a.antara lainantara lain untuk desa diwilayah pesisirb.d.pembubaran bum desaunit usaha milik bum desa yang berbentuk perseroan terbatas, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan. dalam hal unit usaha milik. unit usaha milik bum desa sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan pembubaran. pembubaran unit usaha bum desa lebih lanjut diatur dalam peraturan subyek kerjasama, obyek kerjasama, jangka waktu: hak dan kewajiban, pendanaan: ' setiaplui organisasi perangkat daerah terkait melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola bum desa dalam penyelenggaraan kegiatan bum desa. pengawasan melekat dilakukan oleh bpd terhadap pemerintah desa dalam penyelenggaraan kegiatan bum desa terkait tugas dan tanggungjawab bpd selaku pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa.nyelenggaraan kegiatan bum desa berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. bab ketentuan lain lai(l) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan bupati ini sejak peraturan bupati inibupati lamongan, ttd. fadli diundangkan lamongan pada tanggal measian hukum, ag, yosef dwi, prihatin nipelolaan keuangan desa berita daerah kabupaten lamongan tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pendirian, kepengurusan, dan pengelolaan, sertaala desa adalah pimpinan penyelenggara kegiatan(sembilan)melalui musyawarah desbersama adalah usaha usaha yang berkembang atau dikembangkan masyarakat desa yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, misalnya pasar desa, himpunan penduduk pemakai air minum hitam), gerakan terpadu pengentasan kemiskinan gardu raskin), program peningkatan kebudayaan masyarakat ppkm), usaha ekonomi desa simpan pinjam ued sp), pengembangan usaha agribisnis pedesaan uap), pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir temp), kelompok usaha bersama kue), program pengembangan ekonomi kawasan ppen), kelompok tani oktan), kelompok peternak pokok), lembaga keuangan mikro bukan bank koperasi dan usaha usaha ekonomi lainnyke: dan lembaga keuangan mikro dengan penyertaan modal usaha dari bum desa sebesar (enam puluh persen)(l)mempunyai tugas a.terdiri dari ketua: sekretaris: bendahara: dan atau ketua unit usaha. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada mempunyai tug(l)ketua unit usaha sebagaimana dimaksud pada huruf apabila bum desa mempunyai lebih dari (satu)untuk menjadi pelaksana operasional adalahd artterdiri daridan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. bagian ketiga modal bum desa modal bum desa dapat bersumber dari penyertaan modal desa, dan atau.simpanan atau modal masyarakat desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama antara bum desa dengan pemilik modal yang bersangkutan. naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pelaksana operasionalantara lain |
bi'pati iai.,aig prodi tiri'r menimbang mengingat dengan rahmat tt'han yang ilaha esa bupati malang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan alokasi dana desa da::laksanaan alokasi dara desa dengan peraturan bupati; undang undang nomor talun tentang pembentukan daerah daerah i(kabupaten lingkungan propinsi jawa timur bed}, jawa barat dan daerah istimewa yo$ jri pemerintahan daerah (l nti'rat bi'pati ualiiiyg tohor2i taifun teiitaxg pex)bait pel.iii(saitaait ai.orasi data desas); undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (t baran negara republik lndonesia tahun nomor tambaltambahnomor talun tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa berita daerah kabupaten malang tahun nomor seri d); menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan ai lokasi dana desa. aab iteteit,ruang i'uum pa3almutus afl: bupati adalah bupati malang. sekretaris daerah adalah}.rakyat setempat dalam sistem p2rr ditetapkan secara demokratis. pelaksana tehlsanal<an pengelolaan keuangan desa. l4. bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi kedua nga untuk menatausahakan keuangan desa. l5 hu (enam) tahun. l6. rencana kerja pemerintah desa selanjutnya disingkat rkp desa ada.lah penjabaran dari rpm desa untuk jangka walau (satu) tahun. badarmesej terap!jrg diterima kabupaten malang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten malang setelah dikurangi dana alokasi khusus. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sel,lanjutnya disebut lpp desa adalah laporan atau penyelenggaraan pemerintahan desa selama (satu) talun anggaran berdasarkan rencana ke{a pembangunan desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada kepala daerah. nomor pokok wajib pajak dengan pengguna ganda yang selanjutnya disebut dengan npp dengan pengguna ganda ada.lah npp yang dimiliki oleh lebih dari (satu) wajib pajak, dimana (sembilan) digit pertama mempunyai nomor yang sama tetapi entitas berbeda dari bukan merupakan wajib pajak dengan status cabang istna kan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. pa3al pedoman pelaksanaan add sebagaimana tercantum dalam ia.peran dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah<an dari peraturan bupati ini. bab pedoman pelaksana,a,n add bab iii ketel{tuan peituti'o12 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten ma]arg nomor tahun oo6 tentang alokas.lam berita daerah kabupaten malang. ditetapkan pada rendra kresna malang tttt'tt diundangkan malang pada tanggal ttl abdi'l malik berita daerah kabupaten ma.lang tahun s"; lampiran peraturan bupati mat.ang nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan ai,lokasi dana desa pedoman palaksaiiaai{ alokasi data desa l.ter belakang dalam rangka laksana kan ketentuan dalam undang undang nomor tahun o14 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan lal<santan undang undang nomor tahun tentrang sarana,aan keuangan add merupakan bagian yang tida lnrtp plaats pengguna.an add mendorongsemangatdesenbalisasi; adil, transparan dan akuntabel; pasti, dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatan; memberikan stimulan dan insentif bagi desa. tirt lat; meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaanarakat; meningkatkan pendapatan d sa dan masyarakat desa melalui bum desa. b.r.add pemerintah kabupaten mengalokasikan dana add paling sedikit 10olo {da desa dan perangkat desa; dan suriah penduduk desa, aruna kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. 8a!ara! dunia! ai)d; belanja apa,ratu dan operasional pemerintahoo.ooo.0oo,o0 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 6solo (enam puluh keseratus) add yang berjumlah rp. o.ooo.ooo,oo (li era ratus juta rupiah) sampai dengan rp. o0. .0oo,oo (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50o o (lima puluh keseratus) add yang berjumlah lebih dari rp. oo.o00. ,o0 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan rp. oo.ooo.ooo,oo (sembilan ratus juta rupiah) digunakan n maksimal 4solo (empat puluh persatu s); dan add yang berjumlah lebih dari rp. .0oo, (sembilan ratus juta rupa}r) digunakan ma maksimal 30olo (tiga puluh keseratus). pengalokasian batas maksimal s bagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan mempertimban span efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dar letal geografis. besaran penghasilan tetap per bulan sebagai berikut: kepala desa: (a) minimal rp. (b) maksimal rp. ooo.oo0, sekretaris desa selain pns paling sedikit (tujuh puluh keseratus) dari penghasilan tetap kepala desa; dan perangkat desa selain sekretaris desa pa ling sedikit oo " (lima puluh keseratus) dari penghasilan tetap kepala desaunjang san dan penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari apb desa dalditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran, berdasarkan kemampuan keuangan desa serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemberdayaan masyarakat. khusus pemberdayaan masyarakat dibidang pekerjaan n umur dialokasikan minimal rp. oo.oo0.00o, (seratus juta rupa}l) sampai dengan rp. o.ooo.ooo, (seratus lima puluh juta rupiah) untuk infrastruktur pedesaan. petunjuk terlarglan lmc pencari den penyaluran lccn kepala skpd atau unit kedua selaku verifikator mengajukan permohonan kepada ppid dengan dilapisi dokumen persyaratan sebagai berikut: permohonan penyaluran tahap (30pl") pada triwulan keduaperaturan desa tentang apb desa tahun be{ntah, desa sekretariat daerah kabupaten malang; rab infrastuktur pedesaan; keputusan kepala desa tentang penetapan ppid; fotokopi rekening kas desa rangkap (empat); fotokopi npp rendah.ra desa; fotokopi ktp kepala desa dari bendahara masing masing rangkap (empat); akuntansi penerimaan yang ditandatangani oleh kepala desa dar bendahara desa rangkap (empat) yang asli diatas materai rp. o, (enam ribu rupa.l) sebagaimana tercantum dalan bentuk dan format pada lampiran peraturan bupati ini. permohonan pengajuan pencairan tahap 140old pada triwulan ketiga dan tahap iii (3o%) pada triwulan keempat, menggunakan surat pengantar c6mat dengan dihampiri laporan perkembangan atau realisasi fisik dari penggunaan add tahap sebelumnya. pelaksanaan ai)d perencanaan proses perencanaan diawali dengan musala rah desa yang berupa{an forum pertemuan musyawarah dan dipimpin oleh kepadl dimana add merupaka ,wiki iim dinas pendapatan, pengelola,ri tim penggerak pkk, ketua rw rt dan tokoh masyarat kat, membahas: pelaksanaan kegiatan dan penjadwalannya; pembagianpelaksanaan pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang tel"<an dan apabila te.t ,l.lan pajak sesuai peraturanserta.nggungiawaban dari para setiap bulan diwajibkan membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan; setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan. p.lgendrlls! pen pendakian dilakukan melalui: pemantauan pelaksanaan kegiatan pemantauan atau monitoring pel,laksanakan kegiatan sangat diperlukan mulai awal kegiatan esai al<hir kegiatan dengan tujuan agar tidak tejadi kesalahan dalan pelaksanaan kegiatan. pemantauan dilakukan oleh kepala desa, pipe pelaporan laporan pelaksanaan kegiatan dia.bukan setiap semester paling lambat pada bulan juli dan akhir tahun paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. tembusan surat per nggungiawaban dan bukti bukti pengelola ran yang sah disampaikan kepada camat. pembinaan dan pengawasan pembina;r inspektorat kabupaten malang dan pelaksana koordinasi kabupaten malang. evaluasi evaluasi dil,lakukan untuk menilai hasil pel,asalk!. pengaduan dan penanganan masalah setiap pengaduan dan keluhan dari masyarakat ditangani secara berjenjang tingkat desa oleh kepala desa dan pkd, tingkat kecamatan oleh camat dan tim pembina add kecamatan, tingkat l(kabupaten oleh pelaksana koordinasi add.l bagi desa yang tidal hall,au add beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pengelolaan add yaitu: meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa; berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas dalam kegiatan ekonomi; meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintahan desa:nya swadayamasyarakat; tingkat penyerapan tenaga kerjberkembangnya dusun dusun terpencil. terjadinya peningkatan pendapatan asli desa. \r, p.t{,layanan kepada masyarakat dan pembangunan dead dapat segera tercapai. rei{dra kreasi{a lampiran peraturan bupati main nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan add bentuk dan format kwttansi nomor sudah terima dari banyaknya uang untuk pembayaran pemerintah}i kai}paten mai ang permohonan pencarian bantuan keuangan alokasi dana desa add) tanpa . (.o o) talun anggaran . . untuk desa . kecamatan terbilang mengetahui, kepada desa malang, . . ppid desa . benda}]ara mater rp. nama lengkap nama lengkap rupiah ., bentuk dan format berita acara hasil musyawarah desa berita acara hasil musyawarah desa . pada hari ini, tanggal talun .bertempat balai desa kecamatan telah dilaksanakan musyawarah desa guna membahas penggunaan add ?ahun . dihadiri sebanyak . orang terdiri dari wakil kecamatan, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, tim penggerak pkk, ketua rukun warga rw), ketua rukun tetangga rt) penggunaan add talun . adalah sebagai berikut bidang penyelenggaraan pemerintahan desa rp. ., bidang pelaksanaan pembangunan desa rp. . bidang pembinaan kemasyarakatan rp. . . bidang pemberdayaan masyarakat rp. . bidang tak terduga rp. . selanjutnya penggunaan untuk masing masing kegiatan sesuai ketentuan petunjuk teknis operasional add. demikian berita acara ini dibuat sebagai pedoman operasional kegiatan ketua bpd kepala desa mengetahui, jumlah rp. camat rendra kresna |
bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomor tahun tentang pedoman pola karier jabatan struktural lingkungan pemerintah kabupaten buru bupati buru, menimbang bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tugas pemerintahan kabupaten barru, diperlukan pegawai negeri sipil yang profesional, kreatif, bertanggung ; bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten buru;a332\; peraturan pemerintah nomor tahun ooo tentang pengadaan pegawai negeri sipil lembarannomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a192|7|oi9l; peraturan pemerintah nomor tahun oa9finalge. 2o25; peraturan kepala badan kepegawaian ngc"ra nomor tahun ol1 tentang pedoman pen5susunan pola karier pegawai negeri sipil2oll tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil; memutuskan:sumber daya manusia kabupaten buru. badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disebut baperjakat adalah badan tertimbang jabatan dan kepangkatan pemerintah kabupaten buruurrburun jabatan sampai dengan jabatan tertinggi. penetapan pns adalah penetapl2. kenaikan pangkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada pns atas prestasi dan pengabdiannya. pembinaan karier pnsmimpin suatu satuan kerja perangkat daerah. pendidikkedalam jabatan fungsional atau sebaliknya. perpindahan jabatan secara verticnburu. keputusan bupati adalah keputusan bupati buru. pedoman pola karier pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten buruyang telah memenuhi syarat syarat sesuai ketentuan per buru. pedoman pola karier pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam dapatpril ot7 pj. bupati buru,[, diundangkan namea pada tanggal april ol7 sb baris daerah kabupaten buru, para koordinasi kepala bpsdm kabar hukum berita daerah kabupaten buru tahun 2oi7 nomor ?'i setahu lampiran peraturan nomor tanggal tentang bupati buru tahun 2oi7 april 2ol7 pedoman pola struktural kabupaten buru karier jabatan lingkungan pemerintah pendahuluan latar belakang aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan good gouernaruce bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (corporate guerre luerre ly\buruburu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai jenjang dan kompetensinya;; menyelaraskan kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten buru; menciptakan iklim kerja yburuwarnburu; tahapan pengembangan karier; pola pembinaan penempatan pns; kenaikan pangkat pns; pengangkatan dalam jabatan struktural perpindahan pns; pendidikan dan pelatihan diklat) pns; disiplin kerja pns; penilaian kinerja pns; pemberhentian pns; ii. pola karier pns lingkungan pemerintah kabupaten buru alur karier pns lingkungan pemerintah kabupaten buru umum sesuai ketentuan yang berlakuburu adalah sebagai berikut: jabatan pengawasan, administratur atau setara dengan jabatan struktural; jabatan pimpinan tinggi pratama. jabatan struktural sebagaimana dimaksud angka (satu) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;otv d tv e > .*.> iva iv c _ > iii ic iii b iii a iii b ttr c i d ila rtl rrb rr d ii a jabatan struktural eselon eselon ii jpt. pratama eselon iii jab. administrator eselon iv jab. pengawas persyaratan jabatan struktural pusat provinsi karier puncak pendidikan minimal atau pendidikan diatasnya diutamakan pengalaman jab.min pada jab.es berbeda dan min thn pa.da jab.es masa gra min tahun diklat pim setingkat (duduk) pendidikan usia max tahun seb. bup pengalaman jab.min dlm jab.es yang perbedaan min thn dalam jab.es masa kerja min tahun diklaim iii setingkat (duduk) pendidikan min sma sederajat usia max tahun seb. bup pengalaman jab.min dalam jab yang berbeda masa kerja min tahun diklaim iv setingkat (duduk) pendidikan min mp sma d3 d4ls1 usia max tahun diklat prajabatan t3l@ t4lo, fo1 pns l"g)). setiap pns masih dalan masa percobaan antara (nol) sampai dengan (satu) atau (dua) tahun dengan status cons. c){satu}{ ilb). pendidikan dan pelatihanjabatan pengawas){{ii ild) pendidikan dan pelatihan mengikuti diklatpin tingkat dapat diikutsertakan diklatpin tingkat iii.{struktural}u. pengembangan karier pegawai negeri sipil lulusan strata l tahapan pengenalan t\gas masa kerja pengenal tran tugas dimulai dari {nol} sampai dengan (empat) tahun. setiap pns mulai mengenal tugas pokok dan fungsi unit kedu.la) sampai dengan penata muda tingkat {iii b). pendidikan dan pelatihan lulus diklat prajabatantahapan penguasaan t\gas masa kedu] sampai dengan penata tingkat (iii d]; dapat dipromosikan pada jabatan struktural eselon iii jabatan administratur){iii d) sampai dengan pembina tingkat [v b] pendidikan dan pelatihan mengikuti diklaim tingkat iii dapat diikutsertakan pada diklaim; dapat dipromosikan dalam jabatan struktural eselon jabatan pimpinan tinggi pratama); tahapan pemantapan masa kerja pemantapan dimulai dari {vlb) sampai dengan pembina utama madya vld). pendidikan dan pelatihan mengikuti diklaim tingkat ii; dapat mengikuti pendidikan formal {; pola pembinaan karier pns pembinaan karier pns dilaksanakan dalam,n;karier penjelasuru serta tugas tugas yang akan dilaksanakan oleh cpnsipns. pembekalan sebagaimana diatur dalam pedoman orientasi pnsan aart peka4 aan arg ada diklat pr4diklat kepemimpinan diklat iristructural diklat ini wajib diikuti oleh pns yang telah diangkat dalam jabatan eselon {jabatan diklat tesis diklat ?etpendidikan formal dilaksanakan untuk meningkatpenugasan khusus diberikan kepada pns atas kompetensi yang dimilikinya untuk menambah wawasan pns yang beras*ikutan serta terminasi dilakukan untuk mengatasi "post power s5dome"penempatan pns cons setelah lulus prqjabata.n dapat diangkat menjadi pns dan mengawali kariernya pada jabatan strukturs$e.salmage'}a yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya menurut surat tanda tamat belajar atau \a"ah yang baru diperolehnya, apabila: didasarkan pada keputusan t\gas belajar atau izin belajar dari pejabat yang berwenang; telah memiliki ijazah' sekurang kurangnya (satu) tahun; diusulkan oleh kepala opd;penyesuaian tja"ah harus dilakukan secara berjenjang berdasarkan ipar.ah yang dimiliki dan formasi kebutuhan pegawai organisasi. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ija,ah sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan dan atau dikoordinasikan oleh badan pegar*rain daerah. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalan jabatan strukturburu serendah renda.hanya menduduki pangkat {satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan; sehat jasmani dan rohani; eselon jenjang pangkat, gol ruang jabatan terendah tertinggi pangkat gol ruang pangkat go1 ruan ii. pembina utama muda pembina utama madya jabatan tinggi pratama atau setara dengan sekda ii.b pembina tki rvb pembina utama muda iv c jab. pimpinan tinggi pratama atau setara dengan kepala dinas, kepala badan, inspektur, sekretaris dprd iii.a pembina nla pembina tk. rtk.i rrr d pembina jabatan administratur atau setara dengan kepala bidang, sekretaris camat, sekretaris stool penata ill c penata tk. rrr d jabatan pengawas atau setara dengan kepala seksi, kepala subbab, kepala subsid, kepa1a utd lurah iv. penata muda tk. fir b penata ilc jabatan pengawas atau setara dengan sekretaris lurah, kasubbag kecamatan memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; memiliki kompetensi yang dibutuhkan; lulus seleksi calon pejabat struktural; memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela;buru;;;l), dan kepala opd mengusulkan pns yang akan mengikuti seleksi kepada ketua baperjakat c.q. bkd selaku sekretariat baper akan; adapun jika tidak ada usulan dari opd, maka bkd selaku sec;ctural dapat dimulai dari eselon v.a dengan pangkatljabatan pengawas) sesuai persyaratan dan rumpun jabatan, dengan pangkatlt panitia seleksi(; memiliki pengetahuan urun mengenai penilaian kompetensi. panitia seleksi berjumlah ganjil paling banyak (sembilan) orang dan paling sedikit (lima) orang dengan perbandingan panel dari internal 45oh; persyaratan administrasi, antara lain;; alamat atau nomor [telepon sekretariat panel yang dapat dihubungi;;qsa; penetapan minima ;;; hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh tim penilai kepada panitia seleksi; wawancara akhir dilakukan oleh panitia seleksi dengan men5r; apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan instansi yang terkait;;;; pejabat pembina kepegawaian(ada uraian dan (gubernur; tabel persyaratan jabatan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan sekda eselon alla kategori jabatan pemantapan persyaratan uraian pangkat gol tertliat kepemimpinan sudah mengikuti diklaim iii; diutamakan telah mengikuti diktatpim ii. pengalaman jabatan sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratqlqa q,tar1 secara dengan e solo:t ii b paling singkat (dua) tahun; menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara deng44 eselon ii b yang berb_eda paling sedikit (dua) kali; masa kerja masa kerja paling singkat (earn belas) tahun hukuman tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman disiplin berat dalam (dua) tahun teralrtrlal hasil penilaian kinerja semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalan (dua) tahun terakhir tingkat pendidikan paling rendah sarjana si) diklat kepemimpinan sudah mengikuti diklaim iii; diutamakan telah mengikuti diklaim pengalaman jabatan sed44g menduduki jabat4 administrator atau setara dengan jabatan eselon iii ajang singkat (dua) tahun; menduduki jabat4 administrator atau setara dengan jabatan eselon lll yang berbeda paling sedikit (dua) kali; masa kerja masa kedua paling singkat (enam belas) tarun hukuman tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman disimpan berat dalam (dua tahun terakhir tes kompetensi memiliki compete esf dasar tan drfrefitar:is dinas sekretaris badan kepala kantor camat eselon ift. (iii d) (dua|fil b paling singkat (dua) tahun; masa kerja masa kerja paling sing!<at (dua belas) tahun hukuman tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dalam (dua) tahun terakhir kompeten meski kiliompef eirladar yengaipef biii b kategori jabatan pemantapan persyaratan uraian pangkat go1 ruang paling rendah (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan yaitu penata iii c) dua) tahun hasil penilaian kinerja semua unsur penilaian prestasi keq'a paling kurang; masa kerja masa kerja paling singkat2 (dua belas dengan dinas kasual pada bagian iv a pengembangan kepala seksi kasubiel persyaratan uraian pangkat gol ruang palingrendah (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, yaitu penata muda tk. (ii ilb) (dua) tahun hasil penilaian kinerja semua unsur penilaian prestasi kerja pa1; masa ke{a masa kerja paling singkat (delapan) tahun hukumadengan kasubbag. pada kecamatan sekretaris kelurahan kasubbag. pada utd upt rv b]afg atrofi.rudal, seru penata ilat {dua) ta}run hasil penilaian kinerja semua unsur penilaian prestasi keduriah men; masa ig4a masa kedua paling singkat (earnctural jabatan administratowarnmberhentian dalam jabatan struktural administratur dan pimpinan tinggi pratama) pemberhentian pns dari jabatan struktural (administrator dan pimpinan tinggipratama) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. dasar pemberhentian pns dari jabatan structural (administratur dan pimpinan tinggi pratama) sebagaimana dimaksud angka (l) adalah karena mengundurkan diri dari jabatan; mencapai batas usia pensiun; diberhentikan sebagai pns; diangkat dalam jabatan lain; cuti luar tanggungan negara, kecuali cuti luar tanggungan negara karena persalinan; mendapat tugas belajar lebih dari (enam) bulan dan meninggalkan tugas secara penuh; adanya perampingan kelembagaanor dan pimpinan tinggi pratama) karena: melanggar peraturan disiplinburu;urubagitinggi pratama)hricht)or dan pimpinan tinggi pratama) tertentu yang terakhir didudukinyaurr. sesuai dengan rekomendasi bupati selaku pejabat pembina kepegawaianuru. perpindahan pns dalam lingkungan pemerintah kabupaten buruburuuruburu berusia maksimal (empat puluh lima) tahun,setinggi tingginya memiliki pangkat golongan utang penata muda ila), dikecualikan untuk tenaga kesehatan, pendidikan danjabatan fungsional tertentu setinggi tingginya memilikipang)<at golongan ruang penata tingkat (ii ild]buruqns. cons yan.lor dan pimpinan tinggi pratama) lingkungan pemerintah kabupaten buru terdiri dari diklaim tingkat untuk jabatan administratur atau setara dengan eselon iv; diklaim tingkat iii untuk jabatan administratur atau secara dengan eselon iii; diklaim tingkat untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan eselon ii.\gas belajar diberikan dengan ketentuan pns yang memiliki jabatan struktural pimpinan tinggi pratama) (administratur dan pejabat struktural yang akan ingin melanjutkan studi lanjut melalui status t\; sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia; telah mempunyai masa kerja sekurang kurangnya (lima) tahun sejak ditetapkan menjadi ns. pegawai yang mengikuti tugas belajar baik yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten buru maupun dari pihak donatur lain, wajib mengabdi pada pemerintah kabupaten buruburu dan atau yang berasal dari pihak donatur lain) kepada pemerintah kabupaten buru; pendidikan yang diikuti merupakan kebutuhan jurusan yang diprioritaskan oleh pemerintah kabupaten buru; art org animation so) biaya tugas belajar dapat berasal dari ;; rentang jeda waktu untuk melanjutkan studi dari tingkatan akademik sma d3 s1belajar memperoleh keputusan la; diusulkan oleh kepala opd dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;; program studi yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;'t organization iso); biaya izin belajar berasal dari biaya sendiri; tidak menggangu pelaksanaan tugas dan dilaksanakan luar jam kerja; rentang jeda waktu untuk melanjutkan studi dari tingkatan jenjang akademik sl, dan s3) ditentukan paling singkat (dua) tahun;pns yang telah menyelesaikan belajar, ijazah;nya tidak sertaberhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. dalam hal pejabayang berwenang menghukum tidak segera mengambil tindakan atau membiarkan pelanggaran4buruwajib men5rbersangkutan. pengaturan mekanisme dan pedoman penilaian kinerja diatur dalam peraturan bupati tersendiri. pemberhentian batas usia pensiun pns pejabat administratur atau setara dengan pejabat eselon iv, iii adalah lima puluh delapan) tahun dan batas usia pensiun pejabat tinggi pratama adalah (enam puluh) tahun. perhitungan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada angka(l); pensiun atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; adanya penyederhanaan organisasi;hricht); melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. penutup pola karier pns lingkungan pemerintah merupakan kebutuhanyang mendasar untuk dijadikan pedoman sehingga dapat menjadi dasar pengembangan karier r.undang undangan yang berlaku, perubahan organisasi pemerintahan, donna, standar, prosedur dan kriteria. |
bupati lamongan pro vin timur peraturan bupati lamongan nomor tahun tentang salinanmenimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamongan, bahwa sehubungan dengan ditetapkannyamaka tambahan persyaratan dokumen pemilihan paket pekerjaan konstruksi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati nomor tahun perlu dilakukan pencabuperhatikan~si berita daerah kabupaten lamongan tahun nomor tanggal maret memutusmaret ditetapkan lamongan pada tanggal maret bupati lamongan, ttd. yuhronur efend |
keputusan rektor universitas lampung nomor k83 un26 pn.kesatu menetapkan tim dan narasumberdan hasproses kegiatan pelatihan applied approach aa). ketiga narasumber kegiatan pelatihan applied approach aa) bagi dosen iib darmajaya bertugas sebagai materi dalam kegiatan pelatihan applied approach aa). keempat tim dan narasumber pelaksanp3mn bugpas universitas lampung, (gt lan tembusan mat akin,. para wakil rektor: nip195706291986031002 para kepala biro, universitas lampung. doc: amat, bnunilanhtl 201nsk lp3mn23.a lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor k83tim dan narasumber kegiatan pelatihan applied approach aa) bagi dosen iib darmajaya.jawab pefprwseamaata dr. seni munifatuliah, hum. hl c ketua naas sean wahyu eko sulistiono, s.t., sc. hl b sekretaris nana sumardi, pd. ii d aa. dra. resmi nl d anggota eli sahara, sos. ul d anggota gunawan haryono hi b anggota desiadini adil, md. pegawai kontrak anggota erat oo f franchise agustina, s.h., m.h. pegawai kontrak anggota ditetapkan bandar lampung tor universitas lampung, aas, mat akin,, ini doc: amat, enunilanhtl 2011nsk lisanarasumber pelaksanir. hariadhi mat akin, m.p. iv e narasumber prof. dr. bujang rahman, si. vyc narasumber nan benar sua prof. dr. ir. murtad, si. iv c lida purba, s.t., sc., ph. iv b narasumber prof. bambang setiyadi, ph. iv b narasumber ima taman seng posnya prof. dr. agus sumatra, si. iv c narasumber naa daa mma aah dr. undang rosyidi, pd. iv c narasumber dr. abdurrahman, ti d narasumber milano ardi muhammad, s.t., m.t. ii b dr. pujian, pd. ii d narasumber papan mean armament: lana dr. setyarini, si. iv a narasumber kem ama dr. seni munifatullah, hum. narasumber wahyu eko sulistiono, s.t., sc. iii b ditetapkan bandar lampung aas rektor universitas lampung, no, hariadhi mat akin ini doc: amat, baunilanhtl 2012nsk lp3mn23.m |
no, salinan lifos for for voor| s2) buku guru kelas9 bahasatnggis oo app aan petasan kemamoabenan pompa pop kesehatan 2jos |or for voor| se) buku guru kelas seni budaya )o bu 2jos |or for voor| ss) buku guru kelas9 prakarsa oo set00| 2jos |or for voor| sc) bukusiswaketas1 tempat: dirikan o dua 2jos |or for voor| bukusiswaketas1 tema2: kegemaran o | buku 2jos |or for voor| se) bukusiswaketas1 tema3: kegiatan oo buka loco anos jos for joon so| dut silakan temali kewargaai oma pp) lo2o2n| anos jos for joon so| dut sswaiktas tema pengatamanai ) ) mma ppp 2jos |or for voor| bukusiswaketas1 tema' lingkungan bersih, ) ) | )9buku sapa for jon atasan tema pedadeandanmamamang dwi pop) sekitar 2jos |or for voor| 9o| bukusiswaketas1 tema8: peristiwa alam ) | buku 2jos |or for voor| 9a| bukusiswaketas2 tema1: hidup rukun buku 2jos |or for voor| 9s| bukusiswaketas2 tema2: bermain lingkungan ) | buku 2jos |or for voor| 9c| bukusiswaketas2 tema3: tugas sehari hari oo buku 2jos |or for voor| bukusiswakelas2 tema4: hidup bersihdansehat ' ) | buku 2jos |or for voor| os) bukusiswaketas2 tema5: pengalaman bui o2o| also jon jos for buta siswa kets tama kerawatevangan tumbuhan buas ppp 2jos |or for voor|roo| bukusiswaketas2 tema7: kebersamaan bui jon pon mean ena peranakan dan bentangan tan aja for (on aoi etis kaltara tom menemani tumintandantran 2jos |or for voor|ro| buku siswa kelas tema bendawi sekitar oo ) bui 2jos |or for voor |ron| buku siswa kelas tema: kewajibandan haku ) buku 2jos |or for voor|r00| bukusiswa ketawa temasicuca bui 2jos |or for voor|ror| buku siswa kelas3 tema energia perubahannya ' | buku 2fos for |or voor ros) buta siswa kelas tema perkembangan teknologi o | buku 2jos for for for|ioo| bukusiswa kelas3 tema8: praja muda karana ' | buku 2jos for for for|iro| bukusiswa kelas4 tematik indahnya kebersamaan | buku 2jos for for for|iri| buku siswa kelas4 tema2: selalu berhemat energi o ) | buku w000| 2jos for for for|ir2| buku siswa kelas tema: peduliterhadap makhluk hidup buku 2jos for for for|ira| buku siswa kelas tema berbagai pekerjaan | buku wol 2jos for for for|ire| bukusiswa kelas4 temas: pahlawan buku woo0l 2jos for for for|irs| buku siswa kelas4 tema citarcitaku o | buku aja jos jar) bat imun inda kerang tata ppp 2jos for for for|ai7| buku siswa kelas tema8: daerah tempat tinggaiku o | buku 2jos for for voor|ire| bulu siswa kelas tema kayanya negeriku ) | buku buku siswa kelas tema organ gerak hewan pap penah sam pop 2jos for for for|i20| bukusiswa kelas5 tema2: udara bersih dan kesehatan buku 2jos for for voor|i2i| bukusiswa kelas5 temas: makanan sehat 'o | buku 2jos for for for|i22| bukusiswa kelas tema: sehati penting | buku wol 2jos for for voor|za| buku siswa kelas tema ekosistem buku 2jos for for voor|a2e| buku siswa kelas tema panas dan perpindahannya ' o | ' buku 2jos for for voor|r25| buku siswa kelas tema peristiwadalam kehidupan | buku 2jos for for voor|12o| buku siswa kelas tema: lingkungan sahabat kita o | buku 2jos for for for |a27| buku siswa kelas tema benda bendawi sekitar kita buku 2jos for for voor|r2s| buku siswa kelas tema selamatkan makhluk hidup ) ) | ) buku 2jos for for voor|a20| buku siswa kelas tema persatuan dalam perbedaan buku 2jos for for voor|aso| buku siswa kelas tema tokoh dan penemuan | buku 2jos for for for|aai| buku siswa kelas tema: globalisasi oo buku 2jos for for voor|aa2| bukusiswa kelas terasi wirausaha) buku 2jos for for voor asal buku siswa kelas tema menuju masyarakat sejahtera buku 2jos for for for buku siswa kelas tema kepemimpinan buku 2fos for for for|ras| buku siswa kelas terasi buku buku 2fos for for for fase) buku siswa kelas tema menjelajah angkasaluar ' )| buku apa jonas tangan7 rakitan asinan keragaman daa ppp lol io1 buku siswa kelas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan buku 2jos |or for voor|ise| bukusiswa kelas7 bahasaindonesia oo ) buku 2jos |or for voor|isa) bukusiswa kelas7 matematika semester1 buku 2fos |or for voor|i4o| buku siswa kelas7 matematika semester2 buku 2jos |or for voor|adi| buku siswa kelas7 ilmu pengetahuan alam semester o ) | buku 2jos |or for voor|i42) buku siswa kelas7 ilmu pengetahuan alam semester2 buku 2jos |or for voor|isa| bukusiswa kelas7 ilmu pengetahuan sosial 'o ) ) | )? buku 2jos |or for voor|isa| bukusiswa kelas7 bahasatnggris oo jon jos pon asa aan ken enda damai batasan prp kesehatan 2jos |or for voor|iac| bukusiswa kelas7 seni budaya bu 2jos |or for voor|ia7) bukusiswa kelas7 prakarsa semester1 oo buku 2jos |or for voor|iss| bukusiswa kelas7 prakarsa semester2 | buku apa fpi joni fso|) buku tag pendiam pena dan kewaransanaan| 2jos |or for voor|iso| bukusiswa kelas8 bahasaindonesia oo buu 2jos |or for voor|asi| buku siswa kelas8 matematika semester1 bui 2jos |or for voor|as2| buku siswa kelas8 matematika semester2 bui 2jos |or for voor fasa) buku siswa kelas 8ilmu pengetahuan alam semester o ) | ) buku 2jos |or for voor|ase| buku siswa kelas 8ilmu pengetahuan lama semester2 buku 2jos |or for joo fasa) buku siswa kelas ilmu pengetahuan sosial ' )| bui 2jos |or for voor fase) buku siswa kelas8 bahasatnegris buta jon fase bahan mendikan damai obasandan prp 2jos |or for voor|ise| bukusiswa kelas8 seni budaya ' bui 2jos |or for voor|aso| buku siswa kelas prakarsa semester1 oo ) bui 2jos |or for voor|1co| buku siswa kelas prakarsa semester2 bui apa jas istana gtasitan assinganearanganan io1 io1 buku siswa kelas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan buku 2jos |or for voor|rc2| buku siswa kelas9 bahasatndonesia buta idi kesehatan zon| also (ox jor joo| ditanya dat hama also lor lo1 oog buku guru kelas pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti buku guru kelas iii pendidikan agama kristen dan budi pekerti buku guru kelas iii pendidikan agama katolik dan budi pekerti also lor lo1 oog buku guru kelas iii pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti also lo1 lo1 logo buku guru kelas pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti pekerti lolos lor lo1 logo buku guru kelas pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti buku guru kelas vii pendidikan agama kristen dan budi pekerti buku guru kelas vii pendidikan agama katolik dan budi pekerti lolos lor lo1 too buku guru kelas vii pendidikan agama buddha dan budi buku pekerti lolos lor lo1 logo buku guru kelas vii pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti lolos lor lo1 1oo3 buku guru kelas viii pendidikan agama kristen dan budi buku pekerti also lo1 lo1 logo buku guru kelas viii pendidikan agama katolik dan budi buku pekerti lolos lor lo1 logo buku guru kelas viii pendidikan agama buddha dan budi buku pekerti lolos lor lo1 loo3 buku guru kelas viii pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti pan pan pan pan lol io1 buku guru kelas pendidikan agama buddha dan budi pekerti buku idkena1 lo1 buku siswa kelas pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti buku siswa kelas iii pendidikan agama islam dan budi pekerti 2los for fox oos| buku siswa kelas iii pendidikan agama kristen dan budi pekerti 2los for fox ooa| buku siswa kelas iii pendidikan agama katolik dan budi pekerti buku siswa kelas iii pendidikan agama hindu dan budi pekerti lolos lor lo1 logo buku siswa kelas iii pendidikan agama buddha dan budi buku pekerti lolos lor lo1 logo buku siswa kelas iiilolos lor lo1 logo buku siswa kelas pendidikan agama buddha dan budi buku pekerti lolos lor lo1 logo buku siswa kelas pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti 2los tlolos lor lo1 loo32los jsama appa amar mama sajvii pendidikan agama islam dan budi pekerti lolos lor lo1 logo buku siswa kelas vii pendidikan agama kristen dan budi buku pekerti lolos lor lo1 logo buku siswa kelas vii pendidikan agama katolik dan budi buku pekerti buku siswa kelas vii pendidikan agama hindu dan budi pekerti lolos lor lo1 logo buku siswa kelas vii pendidikan agama buddha dan budi buku pekerti sab pepe maa sal buku siswa kelas viii pendidikan agama islam dan budi pekerti also lor lo1 oog buku siswa kelas viii pendidikan agama kristen dan budi buku pekerti also lor lo1 oog buku siswa kelas viii pendidikan agama katolik dan budi buku pekerti buku siswa kelas viii pendidikan agama hindu dan budi pekerti lolos lor lo1 buku siswa kelas viii pendidikan agama buddha dan budi buku pekerti lolos lor lo1 oo3 buku siswa kelas viii pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti lol io1 buku siswa kelas pendidikan agama islam dan budi pekerti buku lol io1 buku siswa kelas pendidikan agama kristen dan budi pekerti buku lol io1 buku siswa kelas pendidikan agama katolik dan budi pekerti buku lol io1 buku siswa kelas pendidikan agama hindu dan budi pekerti buku idi lolos lor lo1 buku siswa kelas pendidikan agama buddha dan budi buku pekerti idi also lo1 lo1 logo buku siswa kelas pendidikan agama khonghucu dan budi buku pekerti sakan sesuai dengan aslinya kepala6bagian hukum bupati pati, ipa bea medal dan tx, ttd. aa)penanggungjawab pengelola keuangan, setelah uraian kode rekening honorarium tim ukpga staf penunjangasuransi kesehatan, uraian kode rekening belanja premi asuransi nelaymembelai, setelah uraian kode rekening kursi kerja uks, ditambah (duumumagama,sepalbagian hukum sitlsubiati, pembina tingkat nip. t9720424honorarium pengurus barang pembantu total aset s.d miliar ken ilo2 log lo1 honorarium pengurus barang pembantu total aset diatas per bulan miliar s.d miliar ilo2 lo2 lo1 honorarium pengurus barang pembantu total aset diatas per bulan miliar s.d miliar ajo2 |o2 |o2 foo1| setara asuransi kesehatan 2oa1| jon |oa (io voor| matanya tarmstkurus sintasypsntian pelatihan dasar cons bagi golongan dan golongan iii yang ioo1| dilaksanakan secara blended learning atau distance learning orang los log i1o loo1! pelatihan kepemimpinan nasional tingkat ii) dengan metode orang blended learning atau distance learning ilo2 log loo1 pelatihan kepemimpinan administrator tingkat iii) dengan orang metode blended learning atau distance learning los log i1o loo1! pelatihan kepemimpinan pengawas tingkat iv) dengan metode orang blended learning atau distance learning 2joz |os |oz food| etana modal meubetatr ao2a| | alma solor joa| any personal komputer gaon aon for bor mobil memmamosatmamtmam al foo for joo mamagewaremai ama awal foo for poor mamasewaramaa sam ama sao foo for poor mamagewaremaa sam ama awal foo for joon mamagewaramag sam pama sal foo for orl mamagewaremag pool awal foo for orl vol mamasewaremao sam asma sal foo for orl amri pase aoa| s| also for joon af magma tempat maa pamor aoa| also for poor of mutu urutan tema2 kesamaan dao aoa| foo for poor atu protege tema kepang aoa| foo for poor sal atu urutan teman kevargaa botol aoa| alas for poor mutu urutan temas pengamanan ago soo) aon jos for aa) dibina serai tema benda belanda tanaman agol ale for joo tamu ounotme remasipersamantam maa asal alas for poor tune kan tema teman rutan dom loop also for voor| uno ame tema bemamartngamgana maa sej aoa| also for poor uno tema tugas setan nan maa aoa| alas for joo soft gun tema stamp beragam serat maa aon alas for voor| sofa uno tame tema pengamanan maa mesej aoa| alas for joo anta gun tema merawat hewan dan tempuran maa aon alas for joon 2af putu uno ame tema kebersamaan inn ozon anos jon jos poo man ena perumahan dan perkembangan ale for joo 2n| guru kta tema menyerang tambunan dan hewan maa aoa| sb alas for orl gumukeasatemasipemanai sarana dom san jos jor for voor| buku guru kelas3 tema kewajibandan haku buku 2jos for jor voor| buku guru kelas3 temas: cuaca dua s0) 2jos for jor voor| buku guru kelas3 tema energi dan perubahannya | buku 2jos for jor voor| buku guru kelas tema perkembangan teknologi) buku 2jos joi jor voor| s1| buku guru kelas3 tema' praja muda karna ) | buku 2jos for jor voor| buku guru kelas4 tema indahnya kebersamaan buku 2jos for jor voor| ss) buku guru kelas tema selalu berhemat energi ) | buku 2jos for jor voor| sal buku guru kelas tema: peduliterhadap makhluk hidup) buku 2jos for jor voor| 8s| buku guru kelas tema4: berbagai pekerjaan buku 2jos for jor voor| buku guru kelas4 tema5: pahlawan dua 2jos jo1 jor voor s7| buku guru kelas4 tema cita cita dua lol for for ae) baku our tas tema indahnya keragaman inersia sum prp lo2o0| 2los for foot so| guru kelas tema daerah tempat tinggal dua mbp osn| jos jor jor oor| ao| buku guru kelas tema kayanya negeriku baka lol jos for jos poor gerakan 2jos for jor voor| buku guru kelas tema2: udara bersih dan kesehatan ) ) | buku 2jos for jor voor| buku guru kelas5 teman: makanan sehat ) ) | buku 2jos for jor voor| 4a| buku guru kelas tema4: sehati penting buku 2jos for jor voor| as| buku guru kelas5 tema ekosistem dua 2jos for jor voor| buku guru kelas5 tema panas dan perpindahannya ) | buku 2jos for jor voor| a7| buku guru kelas tema peristiwa dalam kehidupan buku 2jos for jor voor| buku guru kelas5 tema' lingkungan sahabat kita ) | buku 2jos for jor joon buku guru kelas tema benda bendawi sekitar kita buku 2jos for jor voor| so| buku guru kelas tema selamatkan makhluk hidup ) ) | buku 2jos for for voor| si| buku guru kelas tema2: persatuan dalam perbedaan | buku 2jos for jor voor| s2| buku guru kelas6 temas: tokoh dan penemuan buku 2jos for for foot ss| buku guru kelas tema4: globalisasi dua 2jos for jor voor| sal buku guru kelas6 temas: wirausaha buku 2fos for for voor| ss| buku guru kelas tema menuju masyarakat sejahtera buku 2jos |or for voor| sc) buku guru kelas tema7: kepemimpinan buku 2jos |or for voor| s7) buku guru kelas tema8: buku buka 2jos |or for voor| se) buku guru kelas tema menjelajah angkasaluar oo )? buku l.a| aon jon jos joon so|) butar guru kets pendirian cast dan kewarganegaraan ata ppp 2jos |or for voor| co| buku guru kelas7 bahasatndoneia buku 2jos |or for voor| ci) buku guru kelas7 matematika 2jos |or for voor| buku guru kelas7 imu pengetahuan alam buku 2jos |or for voor| ca) buku guru kelas7 pengetahuan sosial 'o | buku 2jos |or for voor| ce) buku guru kelas7 bahasatnggis oo ooo| aon for jon pool saleh peta kahaan pom ppp kesehatan 2jos |or for voor| ce) buku guru kelas7 seni budaya o bum w00| 2jos |or for voor| buku guru kelas7 prakarsa bum apa) aja jet (on sef gum kan tensi pncstagan kenangan 2jos |or for voor| co) buku guru kelas8 bahasatndoneia o | buku 2jos |or for voor| buku guru kelas matematika 2jos |or for voor| ti) buku guru kelas8 imu pengetahuanalam buku 2jos |or for voor| buku guru kelas imu pengetahuan sosial ' | buku 2jos |or for voor| ta| buku guru kelas8 bahasatngeis o bui aon jon jon anakan pendilandaaman okbasartan dow pop 2jos |or for voor| buku guru kelas8 seni budaya 2jos |or for voor| buku guru kelas8 prakasa for jou jon rif sus gumraargpensitan pancingan kewaramesman data 2jos |or for voor| 7e| buku guru kelas bahasatndoneia buru 2jos |or for voor| buku guru kelas matematika bui 2jos |or for |oor| so| buku guru kelas imu pengetahuanalam bui 2jos for for voor| 8i| buku guru kelas pengetahuan sosial o | buku |
salinan dana, las bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahun tentang kartu identitas anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari (tujuh belas)patif, desain, dan penerbitanzin tinggal tetap orang tuanya. bagian. bagian kedua desain kia desain ki dan fotokopinip. lampiran peraturan bupati pati nomor tahun tentang kartu identitas anak desain kartu identitas anak penerbitan kia tidak disertai dengan perekaman biometrik atau sidik jari penduduk, karena bangko kiamenerus e ea pad ma, mansicpanta avo total ketebalan kartu layer mikron bupati pati, ttd. haryanto pat sesuai dengan aslinya mah bela bagian hukum setda yubiati, sh, membina tpati yang selanjutnya disebut dinaskabupaten patidan sebagai kartu yang memberi fasilitas tertentu oleh stakeholder terkait. babi. bab iii pemanfaatan kia untuk memaksimalkan pemanfaatluar daerah. pemanfaatan kia adalah pemberian keringanan fasilitas kepada anak meliputi kesehatan,patiorang tua wali, dan fotokopi fotokopi kutipan akta kelahiran, pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak (satu) lembar, fotokopi orang tua wali, dan fotokopi ktp el kedua orang tu fotokopi paspor dan izin tinggal tetap, fotokopi orang tua, fotokopi ktp el kedua orang tua, untuk anak baru lahir sampai dengan usia (lima) tahun tanpa pas foto, dan untuk. |
tama tadelegasian penandatanganan naskah dinas kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil, makasurat, dan cc. perjanjian. ketentuan ditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:., dan keputusan penetapan pegawai negeri sipil tugas belajar. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.perjanjian tentang pemberian tugas belajar, dan surat izin penggunaan gelar akademiksataikikasi elektronik bagian hukum setda kab. kudus salinan tag kanghubungan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja dinas perhubuhuburupakan lalu lintas dan angkutan jalan, mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, cc. bidanglalu lintas dan angkutan jallalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidangbidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, 'mengoordinasikan penyusunmenyelenggarakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, menyelenggarakan kegiatan survey penelitian dan analisis dampak lalu lintas, pengkajian ruas jalan, dan pemberian pelayanan rekomendasi analisis dampak lalu lintas andalan) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, mengoordinasikan program program dalam kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan tingkat daerah, menyelenggarakan penyediaan data dan informasi pelayanan perhubungan atau pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang umum, menelaah hasil sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan wewenang yang dilimpahkan, il. melaksanakan perumusan hasil survey dan evaluasi pelayanan jasa angkutan jalan pada masing masing trayek (jalur) secara berkala sebagai konsep kebijakan kepala dinas terhadap perubahan atau pengembangan jaringan trayek, menyelenggarakan pembinaan terhadap pengusaha dan awak kru angkutan umum dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat angkutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan pengguna jasa angkutan jalan, memfasilitasi pengoperasian kegiatan usaha jasa angkutan berdasarkan hasil penelitian, pemantauan lapangan, ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan atasan untuk meningkatkan kelancaran pelayananlalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: seksi lalu lintas: seksi angkutan jal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi lalu lintasalu lintas sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi lalu lintaslalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, melaksanakan penyusunan dan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan berdasarkan hasil penelitian dan pemantauan lapangan, ketentuan peraturan perundang undangan serta kebijakan pimpinan, melaksanakan kegiatan pengamanan rutin pada tempat tempat yang dipandang rawan terjadi kecelakaan dan juga secara insidentil pada kegiatan kegiatan tertentu agar terwujudnya keamanan, kelancaran dan ketertiban, melaksanakan kegiatan operasi laik jalan kendaraan bermotor jalan melalui kegiatan operasi penertiban dalam rangka meningkatan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, melaksanakan kegiatan survey penelitian dan analisis dampak lalu lintas andalan) serta menganalisis hasil penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan untuk menentukan ruas jalan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyiapkan data informasi sebagai bahan pemberian pelayanan rekomendasi penggunaan jalan luar kepentingan lalu lintas, il. menyiapkan bahan penyusunan penetapan rencana kelas jalan jalan kabupatalu lintasjalan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksiangkutan jalan sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksiangkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan, trayek pedesaan, wilayah operasi angkutan orang dan tarif kelas ekonomi trayek daerah, melaksanakanatan kawasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan kewenangan yang dilimpahkan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan angkutan khusus serta rekomendasi pemberian izin bongkar muat barang jalan, melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha maupun awak kru angkutan umum dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat angkutan untuk menciptakan ketertiban, kelancaran dan keselamatan pengguna jasa angkutan jalan, melaksanakan pendataan dengan mengadakan survey secara berkala berkaitan dengan pelayanan angkutan sesuai dengan izin yang diberikan kepada masing masing trayekdan halteselamatan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bidang keselamatan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pelaksana keselamatan dan sarana dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dipimpin oleh kepala bidangselamatan danbidang keselamatan dan saranakeselamatan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan bidang keselamatan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, cc., pengendalian dan pembinaan bidang keselamatan dan saranaselamatan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalanselamatan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dasar sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang keselamatan dan sarana prasarana, menyelenggar: menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor agar terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, menyelenggarakan numpang uji berkala bagi kendaraan bermotor dari luar daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan agar terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, mengarahknyelenggarakan kegiatan pembatasan dan penghapusan kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan wewenang yang dilimpahkan, melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas melalui pembinaan dan sosialisasi keselamatan dalam berlalu lintaslamatan danterdiri atas, dan kelompok jabatan fungsionallamatan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. seksi keselamatandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi keselamatanelamatankeselamatan: melaksan, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan kategori yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, melaksanakan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan guna meningkatkan kedisiplinan tertib berlalu lintas bagi remaja dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, menyusun bahan kerjasama dengan pihak stakeholder maupun swasta dalam upaya pembinaan dan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jaelamatansarana prasaranaseksi sarana prasaranasarana prasaranasarana prasaranaujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor agar terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, melaksanakan pengawasan dan pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak swasta melalui koordinasi dengan instansi terkait dan bengkel yang telah mendapatkan pengesahan dari direktorat jenderal perhubungan darat, menyiapkan bahlaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana perlengkapan jalan agar tetap berfungsi dengan baik, melaksanakan registrasi dan inventarisasi kendaraan tidak bermotor dengan mengadakan survei dan pendataan kendaraan tidak bermotor wilayah daerah, melaksanakan penilaian teknis penghapusan terhadap kendaraan bermotor (scrapping)hubu bagan susunan organisasi dinas perhubungan kabupaten kudus subbagian subbagian (aaa perencanaan, umum dan kelompok jabatan evaluasi, pelaporan kepegawaian fungsional dan keuangan bidang bidang lalu lintas dan keselamatan dan sarana prasarana lalu angkutan jalan lintas angkutan jalan seksi keselamatan lalu seksi angkutan jalan lintas dan angkutan jalan seksi sarana prasarana seksi lalu lintas lalu lintas dan angkutan jalan bupati kudus, triaiiuauaiiui,.ai kelompok jabatan kelompok jabatan ttd fungsional fungsional . ttt tttt hartonolalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: seksi lalu lintas, seksi angkutan jalan, dan kelompok jabatan fungsional, bidang keselamatan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri: dan kelompok jabatan fungsional,etaprumusankebijakan,gendalian dan pelaporadministrasi dinaembangkan inovasmenuju pelayanan publik yang berkualitas, mempelajari dan menelaah permasalahrhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, j . menyelenggarakan pengelolaan keselamatan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, menyelenggarakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten, il. memberikan rekomendasi perizinan bidang perhubungan serta rekomendasi analisis dampak lalu lintas berdasarkan wewenang yang dilimpahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan upaya peningkatan pendapatan asli daerah pad) dan pengawasan atas penagihan retribusi daerahoo |
tag ata kab yelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan rakhmat tuhan yang maha esa bupati ogan ilir, menimbang bahwa sistem pengendalian internal akan melengkapi pengendalian eksternal yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan yang diterapkan seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah guna menghindarkan penyelenggara negara dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana bahwa untuk efektif dan efisien dalam penerapan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam kabupaten ogan ilir maka peraturan bupati ogan ilir nomor tahun dan peraturan bupati ogan ilir nomor tahun perlu diadakan peninjauan dan perubahan.bagianpenyelenggaraan spip sesuai tahapan tersebut dilaksanakan pada tingkat entitas dan tingkat aktivitas. tahap persiapan penyusunan peraturan bupati tentang pedoman penyelenggaraan spip untuk penyelenggaraan spip, sesuai peraturan perundang udangan bupati menetapkan pedoman umum penyelenggaraan spip yang mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan spip yang diterbitkan oleh bpk sebagai instansi pembina spip berdasarkan nomor tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah. pedoman penyelenggaran spip ini dimaksudkan untuk mengakselerasi penyelenggaraan spip baik tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. tanggung jawab mengoperasionalkan spip berada setiap tingkatan manajemen sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing. untuk itu, pemahaman (knowing) mengenai spip terutama wajib dikuasai oleh setiap pejabat struktural semua tingkatan manajemen. pedoman penyelenggaraan spip ini akan terus disempurnakan mengikuti dinamika perkembangan pemerintahan dan pembangunan masa depan, namun penyempurnaan tersebut tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan pedoman yang diterbitkan oleh bpk sebagai instansi pembina spip. pemahaman knowing). pemahaman (knowing) adalah tahapan untuk membangun kesadaran (awareness) dan persamaan persepsi mengenai spip yang dilaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan spip baik tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. kegiatan ini dimaksudkan agar setiap pimpinan berbagai tingkat manajemen dan seluruh staf mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang penyelenggaraan., penjelasan peranan bpk dan inspektorat dalam spip, pengertian spip, uraian unsur dan subunsur spip, ruang lingkup penerapan spip, dan pemahaman atas seluruh tahapan penyelenggaraan spip, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. pemahaman (knowing) atas spip tidak hanya dilakukan pada awal penerapan spip saja, namun harus dilaksanakan untuk setiap tahapan penyelenggaraan spip, sejak kegiatan pemetaan (mapping), penyusunan rencana tindak pengendalian rtp), pembangunan infrastruktur pengendalian (forming), internalisasinya (forming), dan pengembangan berkelanjutan (performing).perbaikan peran sarana infrastruktur kebutuhan media target waktu lingkungan dali agung inf esai rencana monitoring pengendalian kelemahan atas engencarian yang jawab informasi omu penyelesaian masih diperlukan nikahi infrastruktur pengendalian yang telah ada telah dilaksanakan) loo lal rtp atas perbaikan lingkungan pengendalian sub unsur penegakan menyusun kode etik integritas dan nilai etika pedoman perilaku) tidak memadai, karena lan mensosialisasikan bupati memantau masih perlu perbaikan pada seluruh penyelesaian dalam hal pegawai dan pihak lain penyusunan pedoman pengembangan pemda belum menyusun (masyarakat, rekanan, pedoman dan pelaksanaan integritas dan nilai pedoman perilaku bagi han instansi lainnya) perilaku kode rapat sosialisasi pedoman etika, seluruh pegawai dimana dijelaskan bdd etik pegawai kerja tahun perilaku mengkomunikasikan nilai bagaimana prakteknya nilai etika dan dalam situasi sehari penekanan kembali ari, melalui berbagai pentingnya integritas dia dan nilai etika majalah buletin internal, papan pengumuman, situs resmi) serta melakukan penandatanganan pedoman perilaku oleh seluruh pegawai penyusunan dan menyusun sistem penerapan kebijakan penilaian kinerja dan yang sehat tentang sistem penghargaan dokumen pembinaan sumber pemda belum memiliki (reward) bagi seluruh badan sistem penilaian bupati memantau daya manusia cukup sistem penilaian kinerja dan pegawai unit kerja kepada kinerja dan penyusunan dokumen memadai, namun masih sistem penghargaan yang terdokumentasi wajan sistem sistem penilaian kinerja perlu perbaikan pada evaluasi kinerja pegawai (reward) bagi seluruh han benar benar dan penghargaan dan sistem dan kompensasi atas pegawai unit kerja yang diterapkan dalam diklat pegawai unit rapat penghargaan kinerja terdokumentasi kenyataannya daerah kerja kerja pegawai unit kerja api meningkatkan perwujudan peran api perannya dalam bupati memantau yang efektif cukup inspektorat belum memiliki kegiatan revi atas penyusunan pedoman memadai, namun masih pedoman pelaksanaan efisiensi dan revi atas perlu peningkatan peran revi atas efektivitas kegiatan efisiensi efektivitas api dalam efisiensi efektivitas dan melakukan pelaksanaan memberikan keyakinan pelaksanaan evaluasi atas aspek program kegiatan dan yang memadai atas ketaatan, kehebatan, program kegiatan dan efektivitas tomat pedoman revi atas efisiensi, dan efektivitas pedoman revi atas penerapan spip kabur rapat efektivitas penerapan pencapaian tujuan efektivitas penerapan spip secara periodic ten kerja spip catatanogan ilirpengendalian kebutuhan media target waktu rencana pencapaian tujuan gung informasi kamu penyelesaian monitoring kelemahan atas yang masih jawab nikahi infrastruktur diperlukan pengendalian yang telah ada telah dilaksanakan) |a3 rtp atas perbaikan atas tujuan entitas tingkat pemerintah daerahskpd nama tingkat entiencapaian tujuan entitas tingkat skpd catatan indralaya oktober kepala bappeda kabupaten ogan ilir tid desain rencana tindak pengendalian (rtp) level manajemen aktivitas kegiatan program lintas skpd nama tingkat aktivitas program linlintas skpd catatan indralaya), oktober kepala skpd koordinator program lintas ttd desain rencana tindak pengendalian (rtp) level manajemen aktivitas program skpd nama tingkat aktivitas programskpd catatan indralaya), oktober) kepala bidang kepala bagian ttd desain rencana tindak pengendalian (rtp) level manajemen aktivitas kegiatan tematik nama tingkat aktivitas kegiatan tematiksarana kelemahan risiko infrastruktur peran kebutuhan dia target waktu rencana pencapaian tujuan masih kada informasi komunikan penyelesaian monitoring kelemahan atas infrastruktur tan pengendalian yang telah ada telah dilaksanakan) a02 boa |9go rtp atas perbaikan kegiatan tematik rtp atas evaluasi internal, hasil penilaian mayoritas indralaya), )pelayanan nama tingkat aktivitas kegiatan pelayanlingkungan perbaikan sarana infrastruktur peran pengendalian dan kebutuhan dia target waktu rencana pengendalian agung jaa risiko pencapaian informasi komunikan penyelesaian monitoring yang masih jawab tujuanpelayanan indralaya), (dokumen anggaran nama tingkat aktivitas kegiatan dokumen anggardokumen anggaran indralaya oktober kepala sub bidang kasus seksi tid pemahaman (knowing) dapat dilakukan melalui: sosialisasi sosialisasi diberikan oleh bpk atau inspektorat atau pimpinan pada skpd. kegiatan sosialisasi dilakukan ketika pemerintah daerah atau skpd baru pertama kali akan menerapkan spip atau dapat berupa kegiatan berulang untuk tujuan penyegaran kembali. metode yang digunakan bergantung pada kebutuhan instansi, antara lain: pengarahan kantor sendiri. diskusi panel, lokakarya, atau seminarpemerintah daerah atau skpd dapat mengikutkan pejabat dan atau staf dalam diklat yang diadakan oleh bpk atau menyelenggarakan diklat tersendiri. dalam hal penyelenggaraan diklat dilakukan sendiri, skpd bekerja sama dengan pusdiklatwas bpk dan atau perwakilan bpk setempat. diklat spip meliputi diklat pemetaan (mapping) berupa pelaksanaan kegiatan cee, kegiatan penilaian resiko, penilaian tingkat mayoritas spip: diklat penyusunan rencana tindak pengendalian rtp), dan diklat pengembangan lebih lanjut spip performing) berupa evaluasi terpisah. focus group discussion fgd) kegiatan ini bertujuan untuk membangun persamaan persepsi antara seluruh pimpinan dan staf setelah mendapat sosialisasi spip. fgd terutama dilakukan pada tahapan pemetaan (mapping) baik untuk pelaksanaan cee maupun csa untuk penilaian resiko, dan penyusunan rencana tindak pengendalian rtp). fgd dipandu oleh inspektorat yang bertindak sebagai fasilitator. fasilitator fgd bertugas untuk memfasilitasi, mengarahkan, dan memberikan pemecahan kepada peserta fgd dalam rangka cee, penilaian resiko (csa), dan penyusunan rtp. diseminasi diseminasi berbagi informasi yang terkait dengan spip dilakukan dengan menggunakan media internet, multimedia, atau sarana informasi komunikasi lainnya. adapun yang didesiminasikan adalah hasil kegiatan pemetaan, penyusunan rtp, hasil kegiatan penyusunan penyempurnaan kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman dan internalisasinya, serta kegiatan pengembangan spip lebih lanjut. diseminasi dilakukan kepada pimpinan dan staf yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan spip baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. pemetaan mapping) pemetaan mapping) adalah suatu kegiatan tahap awal namun berkelanjutan yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi terkini pengendalian intern pada instansi pemerintah. kegiatan pemetaan dilakukan pada tingkat entitas dan tingkat aktivitas yang mencakup:l harus tingkat mayoritas spip bagian gambaran umum penilaian tingkat mayoritas spip pengertian tingkat mayoritas maturity level) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah spip) dalam bagian ini menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan spip dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. bagian ini juga menjadi dasar perumusan rekomendasi peningkatan kematangan penyelenggaraan spip. maksud dan tujuan lampiran ini diharapkan menjadi acuan dan panduan untuk: menentukan tingkat mayoritas penyelenggaraan spip. merumuskan strategi peningkatan mayoritas penyelenggaraan spip dalam periode waktu tertentu oleh pemerintah daerah kabupaten kota dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan spip. mengomunikasikan kondisi mayoritas pengendalian intern kepada stakeholders intern dan eastern. meningkatkan kesadaran pemerintah kabupaten kota tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaianruang lingkup pedoman ini meliputi penilaian mayoritas secara utuh, baik dari unsur unsur pembentuk spip maupun fungsi, unit organisasi dalam suatu pemerintah prov kab kota. mayoritas suatu unsur spip diharapkan tidak jauh berbeda dengan mayoritas unsur lainnya. dengan demikian, ruang lingkup pedoman ini meliputi: pemilihan subunsur yang dapat mewakili unsur spip namun cakupannya adalah tingkat organisasi pemerintah daerah seluruh tahapan perkembangan proses dan kegiatan pengendalian yang menunjukkan mayoritas penyelenggaraan spip. struktur mayoritas penyelenggaraan spip struktur mayoritas spip dapat dilihat dari kerangka kematangan spip dan definisi yang menunjukkan karakteristik dasar masing masing tingkat kematangan spip baik dilihat menurut spip secara utuh maupun menurut unsur unsurnya. tingkat mayoritas penyelenggaraan spip tingkat mayoritas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahkerangka mayoritas spip berpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. tingkatan dimaksud setara masing masing dengan level dan setiap tingkat mayoritas. dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan instansi pemerintah, kapasitas penyelenggaraan spip dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan instansi pemerintah. sesuai dengan definisi spip yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, semakin luas lingkup atau semakin kompleks proses operasional kegiatan dalam organisasi pemerintah daerah maka kapabilitas sistem pengendalian harus semakin tinggi. tingkat mayoritas spip ini merupakan kerangka kerja untuk menandingkan ukuran, sifat dan kompleksitas pemerintah daerah dengan efektivitas dan kapabilitas sistem pengendalian isterinya. karakteristik tingkat mayoritas penyelenggaraan spip setiap tingkatan mayoritas spip mempunyai sifat dasar masing masing yang dapat secara nyata membedakan satu tingkat dari lainnya, walau karena proses berkelanjutan terdapat persinggungan. sifat dasar tersebut dapat terlihat dari karakteristik umum masing masing tingkatan sebagaimana terlihat pada tabel v.i. tabel v.i. karakteristik tingkat mayoritas penyelenggaraan spip tingkat karakteristik spip (ntonwibe kebal dan pori tang, pasukan belum ada infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek praktek pengendalian internpada tingkat ini pemerintah daerah, belum melibatkan berkembangterdefinisiang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.terkelola selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu dan terukurtingkat karakteristik spip porprovfokus penilaiannomor tahun terdapat lima unsur, subunsur sebagai fokus penilaian seperti diikhtisarkan pada gambar v.i. selanjutnya, masing masing subunsur mempunyai indikator mayoritas dalam suatu gradasi yang meningkat mulai dari tingkat belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, hingga tingkat optimum. gambar v.i. fokus penilaian tingkat mayoritas spip perasaan penilaian risiko pemantauan kondusif sistem informasi delegasi akses rincian indikator penilaian tiap subunsur untuk tiap tingkat mayoritas terdapat dalam bagian bila kuesioner survai mayoritas penyelenggaraan spip. penilaian tingkat mayoritas penyelenggaraan spip berikut: tabel v.i. bobot fokus penilaian sub unsur) jumlah sub bobot sub jumlah bobot unsur unsur unsur lingkungan pengendalian kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi penetapan skor mayoritas spiptingkat mayoritas spip. interval skor tingkat mayoritas spip adalah sebagaimana tercantum dalam tabel tabel v.i. interval skor tingkat mayoritas spip tingkat mayoritas interval skor belum ada kurang dari skor x1, s d kurang dari skor berkembang sid kurang dari skor sid kurang dari skor terukur dan terkelola s d kurang dari skor antara s d skor s5) bagian mekanisme penilaian tingkat mayoritas penyelenggaraan spip tingkat mayoritas penyelenggaraan penyelenggaraan spip ditentukan oleh tingkat mayoritas masing masing unsur spip. tingkat mayoritas unsur spip lebih rinci ditentukan oleh fokus mayoritas yaitu subunsur yang terkandung pada masing masing unsur spip dan seluruhnya berjumlah buah subunsur spip. masing masing subunsur mempunyai parameter atau indikator mayoritas sehingga terdapat buah parameter mayoritas spip yang disusun bergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum). penilaian tingkat mayoritas penyelenggaraan spip secara operasional dilakukan dengan mengukur indikator atau parameter yang paling tepat menggambarkan tingkat mayoritas spip tersebut.daerahdaerah tahap persiapan sebelum melakukan kegiatan penilaian, tim assessor perlu melakukan beberapa langkah persiapan yang mencakup: penetapan satuan kerja sebagai sampel: penyiapan tim assessor, penetapan rencana tindak (action plan) penilaian: dan presentasi awal (entry meeting) berupa pemaparan rencana tindak penilaian. langkah langkah persiapan secara rinci diuraikan sebagai berikut: penetapan satuan kerja sebagai sampel sebelum menetapkan tim assessor, langkah awal yang harus dilakukan dalam kegiatan penilaian mayoritas spip suatu pemerintah daerah adalah menetapkan sampel satuan kerja perangkat daerah skpd) yang dianggap dapat mewakili tingkat entitas. kriteria pemilihan sampel adalah memerhatikan faktor faktor risiko, antara lain besarnya jumlah anggaran, jumlah personil, dan kompleksitas kegiatan. selain itu, sampel terpilih juga melihat pada keterwakilan karakteristik fungsi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terkait fungsi layanan publik, fungsi pengawasan internal, fungsi penunjang seperti pengelola keuangan aset dan kepegawaian. pembentukan tim assessor penetapan sampel akan dapat mempengaruhi jumlah tim assessor dan lamanya pelaksanaan penilaian. besar kecilnya jumlah tim disesuaikan dengan jumlah sampel perangkat daerah yang dipetakan, ukuran, dan kompleksitas satuan kerja tersebut. penilaian dilakukan oleh tim yang para anggotanya memahami spip. tim yang akan melakukan penilaian ditetapkan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh sekurang kurangnya pejabat eselon ii. disamping tim assessor, perlu ditetapkan pula petugas yang akan melakukan fungsi quality assurance terhadap pelaksanaan penilaian. petugas tersebut harus memiliki pemahaman yang baik tentang spip dan penilaian tingkat mayoritas. penyusunan rencana tindak action plan) setelah surat tugas disampaikan, tahap persiapan selanjutnya adalah menyusun rencana tindak (action plan) pelaksanaan penilaian. kerangka acuan kerja ini nantinya akan disampaikan kepada kepala daerah untuk disepakati sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas penilaian. rancangan rencana tindak (action plan) penilaian paling tidak memuat hal hal, sebagaimana diuraikan pada pedoman ini. rencana kebutuhan sumber dayasusunan tim penilaian dari tim fasilitator penilaian dan tim ahli dari bpk jika diperlukan dan tim ahli, sebelum dibahas dan disetujui oleh kepala daerah. pemaparan rencana tindak action plan) rancangan rencana tindak (action plan) penilaian dipaparkan kepada kepala daerah dan pejabat kunci lingkungan instansi pemerintah terkait. pemaparan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan atas rancangan rencana tindak (action plan) dan memperoleh persamaan persepsi antara tim penilai dengan pimpinan dan para pejabat kunci lingkungan instansi pemerintah, sehingga pelaksanaan penilaian dapat tercapai dengan optimal. hasil pemaparan kepada pimpinan dan para pejabat kunci lingkungan instansi pemerintah tersebut didokumentasikan dengan baik oleh tim assessor, sedangkan rencana tindak (action plan) yang sudah dibahas dapat berubah atau dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemaparan. tahap penilaian penilaian pendahuluan tingkat mayoritas spip lingkungan pemerintah daerah. penilaian dilakukan berdasarkan persepsi pihak yang mewakili terhadap indikator pada setiap unsur penilaian mayoritas spip. responden yang mewakilimayoritas spip survai persepsi mayoritas spip dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner survai mayoritas spip sebagaimana tercantum dalam bagian iii.a. format survai dapat dituangkan dalam bentuk worksheet elektronik atau dalam bentuk lembaran kertas. (a) teknik survai persepsi langkah langkah utama survai persepsi mayoritas spip dapat dilakukan secara panel (bersama sama) maupun secara tersendiri (individual): jika dilakukan secara panel: mengumpulkan responden dalam suatu forum panel: semua responden diharapkan mengistim penilai menjelaskan kepada responden yang telah ditentukan dan dikumpulkan sebelumnya, bahwa semua responden diharapkan menyepakatsesuai petunjuk pengisian survai, forum panel menjawab tiap tiap pertanyaan dalam formulir survai. jawaban dalam bentuk ya atau tidak pengisian kuesioner dapat dipandu oleh tim penilai. tim penilai mencatat jawaban dalam kuesioner survai mayoritas spip metode individu: kuesioner disebarkan kepada masing masing responden yang telah ditentukan sebelumnya: sesuai petunjuk pengisian survai, responden menjawab tiap tiap pertanyaan dalam formulir survai. jawaban dalam bentuk ya atau tidak yang mewakili persepsi atas pertanyaan terkait dan mengirimkannya tim penilai, tim penilai melakukan validasi terhadap jawaban dalam kuesioner survai mayoritas spip. jika terdapat jawaban ya pada suatu tingkat, namun ternyata tidak pada tingkat bawahnya, dianggap sebagai jawaban yang tidak konsisten sehingga jawaban ya tadi untuk sementara diganti menjadi tidak . (b) penetapan responden penetapan responden untuk survai persepsi mayoritasdaritim agar mengupayakan jumlah seluruh sampel respondenmayoritas spip survai persepsi merupakan diagnosa awal tingkat mayoritas spip suatu pemerintah prov kab kotav.ii. berikut adalah contoh jawaban kuesioner yang konsisten. tabel v.ii. contoh jawaban kuesioner konsisten revi kinerja pertanyaan apakah organisasi unit organisasi unit kerja saudara telah memiliki dokumen penetapan kinerja (pk tapin) yang ditetapkan secara formal?merintah daerah telah memenuhi tingkat berkembang, dan juga telah memenuhi tingkat (rintisan). kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemda:v.ii. jawaban ya pada tingkat dan tingkat dikategorikan sebagai jawaban yang tidak sesuai karena pemerintah kabupaten belum memenuhi tingkat dan validasi dilakukan dengan konsep konservatisme. karena jawaban tidak pada tingkat maka jawabanlevel tabel v.ii. contoh jawaban kuesioner yang tidak konsisten revi kinerja pertanyaan vi) apakah organisasi unit organisasi unit kerja saudara telah imi akan pentas koo akan yng ditetapkan secara formal? telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan? evaluasi atas efektivitas lingkungan pengendalian control environment evaluation cee) lingkungan pengendalian dalam suatu instansi pemerintah banyak mengandung muatan yang bersifat soft yaitu berupa komitmen, arahan, perilaku, teladan, dan tindakan manajemen lainya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. karakteristik soft dalam lingkungan pengendalian ini menimbulkan kompleksitas dalam melakukan penilaian efektivitas lingkungan pengendalian. lingkungan pengendalian terkait dengan faktor manusia, sehingga penilaian harus dilaksanakan secara obyektif untuk mendapatkan hasil yang optimal. evaluasi atas efektivitas lingkungan pengendalian cee) bertujuan untuk mengenali risiko bawaannya (inherent) dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek aspek dalam lingkungan pengendalian yang berpengaruh dalam penilaian risiko, yaitu subunsur subunsur lingkungan pengendalian yang masih membutuhkan perbaikan atau penyempurnaan. perbaikan dan penerapan atas subunsur subunsur lingkungan pengendalian akan memperkuat penyelenggaraan spip baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. kegiatan cee hanya dilakukan pada tingkat entitas khususnya pada entitas pemerintah daerah, sedangkan untuk entitas skpd dan tingkat aktivitas kegiatan cee tidak perlu dilakukan. pada tingkat entitas pemerintah daerah, bupati melalui sekretaris daerah menunjuk inspektorat sebagai pelaksana kegiatan cee. keluaran dari kegiatan cee adalah hasil pemetaan atas kondisi subunsur lingkungan pengendalian yang masih membutuhkan penyempurnaan atau penguatan lingkungan pengendalian yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen rencana tindak pengendalian, serta ditindaklanjuti dengan penyusunan penyempurnaan infrastruktur lingkungan pengendalian yang diperlukan (forming), internalisasinya (forming), dan pengembangan lebih lanjut (performing). untuk pelaksanaan kegiatan cee secara rinci bupati menetapkan pedoman teknis pelaksanaan cee. penilaian resiko dengan pendekatan control self assessment csa) penilaian resiko wajib dilaksanakan pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. penilaian resiko meliputi kegiatan identifikasi resiko dan analisis resiko, termasuk melakukan identifikasi ada tidaknya infrastruktur pengendalian yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas atas rancangan dan penerapan infrastruktur pengendalian yang sudah ada berupa kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman, serta alat pengendalian lainnya. dalam melakukan penilaian resiko tingkat entitas maupun tingkat aktivitas harus mempertimbangkan hasil pelaksanaan kegiatan cee yang dilakukan sebelum kegiatan penilaian resiko, hasil audit bpk dan api, dan sumber informasi publik lainnya seperti media massa. kegiatan identifikasi resiko akan menghasilkan register resiko, sedangkan kegiatan analisis resiko akan menghasilkan peta resiko (level resiko), skala penanganan resiko, daftar infrastruktur pengendalian yang belum ada sehingga perlu ditambahkan, serta daftarsehingga perlu diperbaiki disempurnakan. revi kinerja pertanyaanmayoritas spip baik yang didapat dari pengisian secara panel maupun pengisian secara individu. untuk jawaban awal kuesioner sebelum validasi, kuesioner yang tidak konsisten tetap disimpan sebagai kertas kerja untuk pertimbangan dalam rangka pengujian bukti. perhitungan skor awal mayoritas spip survey persepsi mayoritas spip pemerintah daerah atas merupakan diagnosa awal tingkat mayoritas spip suatu pemerintah daerah. berdasarkan jawaban responden atas kuesioner mayoritas tersebut, tingkat mayoritas spip pemerintah daerah telah dapat dihitung dan ditetapkan sementara dalam enam tingkatan atau setara masing masing dengan level dan dalam perhitungan ini, hanya satu jawaban akhir yang di entry atau diproses untuk menetapkan mayoritas pemerintah daerah. langkah utama perhitungan skor adalah sebagai berikut: (a)mayoritas spip sebagaimana tercantum dalam bagian iii.b. untuk jawabanyang sudah valid lakukan entri dalam masing masing kolom responden r), pastikan bahwa semua jawaban terhadap subunsur mayoritas dalam dimaksud sudah terisi,:indikator mayoritas spip. pengujian bukti mayoritas spip hasil awal survamelalui kuesioner lanjutan, wawancara, revi dokumen, atau observasi dengan mengacu matrik operasional pada bagian il. namun assessor dapat memilih salah satu metode yang paling sesuai yang dapat memenuhi jawaban pengukuran parameter subunsur tersebut. pengumpulan bukti mayoritas spip dilakukan untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa hasil survai persepsi mayoritas spip telah mencerminkan kondisi tingkat mayoritas spip yang sebenarnya. hasil survamayoritas untuk hasil survai persepsi mayoritas spipbutir jawaban kuesioner (sensus) sesuai pertimbangan profesional tim penilai. pengujian bukti mayoritas spip dilakukan kepada tingkatan satuanmayoritas disimpulkan secara berjenjang. simpulan pertama dilakukan atas satuan kerja perangkat daerah, untuk kemudian disimpulkan pada tingkat pemerintah daerah. penyimpanan pada tingkat pemerintah daerah memerhatikan hal hal sebagai berikut: terhadap fokus penilaian (parameter) yang bersifat umum, dalam artian harus dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah, penyimpanan didasarkan pada modus dari hasil validasi pengujian bukti mayoritas. terhadap fokus penilaian (parameter) yang bersifat khusus, dalam artian hanya dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah tertentu, penyimpanan didasarkan pada hasil validasi pengujian bukti mayoritas yang diperoleh dari satuan kerja perangkat daerah tersebut. fokus penilaian (parameter) yang bersifat khusus dengan satuan kerja perangkat daerah terkait diuraikan dalam tabel v.ii. tabel v.ii. fokus penilaian dan satuan kerja terkait no| fokus penilaian satuan kerja skp terkait kompetensi badan kepegawaian daerah pemerintah daerah pemerintah daerah pemerintah daerah pemerintah daerahmayoritas spip sebagaimana tertuang dalammayoritas spip telah benar adanya serta memastikan bahwa jawaban dimaksud terpenuhi secara substansi. sesuai pendalaman jawaban dapat dilakukan dengan berbagai teknik yaitu: kuesioner lanjutan untuk meyakinkan jawaban responden secara lebih spesifik dengan menggunakan kuesioner lanjutan mayoritas spip: wawancara untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari sumber yang berkompeten dan terkait dengan substansi dengan menggunakan panduan wawancara, c)revi dokumen untuk meyakinkan keberadaan (eksistensi) dan substansi dokumen dengan menggunakan panduan revi dokumen: observasi untuk meyakinkan berjalannya proses pengendalian dengan menggunakan panduan observasi. pengumpulan bukti pendukung survai mayoritas spipmayoritas spipassessorpemilihan fokus mayoritas yang akan diuji terdapat parameter yang menjadi populasi parameter mayoritas yang akan dipilih dengan subunsur atau area mayoritasmayoritas spip. pertimbangan tersebut antara lain sudah memasukkan dalam daftar parameter terpilih yaitu: parameter yang bernilai atau yang memiliki nilai ekstrim (seperti misalnya jawaban yang ekstrim seperti semuanya ya atau tidak untuk satu area atau fokus mayoritas padahal tim penilai mempunyai bukti yang nyata nyata menolak jawaban tersebut. fokus mayoritas dengan jawaban yang parameternya mendapat jawaban yang tidak konsisten dan material responden dalam kuesioner mayoritas spip. terhadap fokus mayoritas yang mendapat jawaban atau hasil survai mayoritas spip yang konsisten dilakukan secara uji petik (sampling) atas responden maupun jawaban survai:mayoritas (sensus)mayoritas terkait dan mengidentifikasi teknis pengumpulan data yang sesuai dengan parameteadalah sebagai berikut: berdasarkan jawaban atau hasil kuesioner persepsi mayoritas, tentukan fokus mayoritas yang akan dieksplorasi atau dialami, pilih teknik pengumpulan bukti untuk masing masing jawaban, berdasarkan teknik terpilih tersebut, lakukan pengumpulan data sesuai referensi yang ada (kuesioner lanjutan, panduan wawancara, panduan revi dokumen, dan panduan observasi)mayoritas ataupun parameter mayoritas. penetapan sampling responden sampling responden dalam kegiatan pengujian bukti diambil dari responden terpilih yang kompeten pada tahapan survai mayoritas. kuesioner lanjutadata dengan kuesioner. tujuan penggunaan kuesioner lanjutan kuesioner lanjutan bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik ataukuesioner langkah utama penggunaan kuesioner lanjutakuesioner lanjutan: (b) tetapkan jumlah responden kuesioner sesuai kerangka sampling responden, (c) distribusikan kuesioner sesuai penetapan responden dan lakukan pemantauan terhadap mengembalikannya, (d) validasi dan tabulasi hasil kuesioner, (ewawancarawawancara. tujuan penggunaan panduan wawancarawawancara langkah utama penggunaan panduan wawancarawawancara: (b) tetapkan jumlah responden wawancara sesuai kerangka sampling responden, (c) lakukan pertemuan dengan pimpinan atau pegawai yang akan diwawancarai dan jelaskan substansi wawancara: (d) pelajari masing masing parameter pemandu dan lakukan wawancara dengan substansi sebagaimana parameter pemandu, (e) tabulasikan hasil wawancara, (frevi dokumemerintah daerah membuatnya. jika ketentuan atasnya tersebut telah cukup rinci mengatur kegiatan pemerintah daerah dan tidak perlu diuraikan lebih rinci lagi, maka pemerintah daerah dianggap telah memiliki kebijakan prosedur terkait parameter mayoritasrevi dokumen, (b) dapatkan dokumen sebagaimana telah ditetapkan dalam parameter pemandu, (c) lakukan analisis substansi dokumen, apakah telah sesuai dengan parameter pemandu, (d) buat simpulan hasil revi dokumenobservasiobservasi. tujuan penggunaan observasiobservasi langkah utama penggunaan panduan observasiobservasi, (b) pelajari masing masing parameter observasi kemudian identifikasi unit kerja mana parameter tersebut berada, (c) lakukan observasi dengan mengidentifikasi jejak pengendalian dan kegiatan pic pada proses yang diamati: (d) lakukan analisis atas observasi apakah telah sesuai dengan substansi parameter pemandu, (e) buat simpulan hasil observasipenyimpanan tingkat mayoritastingkat mayoritas indikator penyimpanan tingkat mayoritas indikator bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir jawaban tiap tiap indikator mayoritas yang menuntun simpulan pada skor dan tingkat mayoritas spip pemerintah prov kab kota. langkah penyimpanan tingkat mayoritas indikator langkah utama penyimpanan tingkat mayoritas adalah sebagai berikut: lakukan entry ulang untuk hasil survey awal. jika hasil pengujian bukti menunjukkan bahwa semua kriteria terpenuhi maka simpulan adalah ya atau setuju dengan level mayoritaslevel mayoritas dari hasil survai dan disimpulkan berada pada level dibawahnya: lakukan perhitungan skor sesuai jawaban dan bobot yang telah ditentukan. penyusunan laporan penilaian hasil:: buat laporan hasil penilaian tingkat mayoritas spip pemerintah daerah.evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil audit bagian gambaran umum latar belakang pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan terhadap kinerja sistem pengendalian intern pemerintah untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan efektif. pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan (on going monitoring), evaluasi terpisah (separate evaluation), tindak lanjut rekomendasi hasil audit, dan revi lainnya. pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. pemantauan pengendalian intern itu, pada dasarnya adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan perbaikan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. auditor internal secara berkala harus mampu menyediakan informasi mengenai berfungsi atau tidaknya pengendalian intern, dengan perhatian yang lebih besar pada evaluasi rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern. oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah harus memahami bahwa: penilaian atau evaluasi atas spi adalah sesuatu hal yang penting dilakukan. pihak yang dapat melakukan penilaian tersebut adalah pihak yang tidak terkait dengan kegiatan dan independen. dalam penilaian atas spi, fokus perhatian yang besar diarahkan kepada rancangan desain dan operasional dari pengendalian intern. rancangan dan operasional dari pengendalian tersebut merupakan tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah. pemantauan atas kinerja sistem pengendalian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi. pedoman teknis ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi. pengertian evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil prestasi suatu kegiatan dengan rencana, standarmakna kata "terpisah", lebih ditekankan pada pelaku evaluasi yang berbeda dari pelaksana kegiatan pengendalian yang dievaluasi. dengan demikian, evaluasi terpisah adalah kegiatan membandingkan kinerja sistem pengendalian dengan standar yang seharusnya dan dilakukan oleh pihak luar unit kerja instansi pemerintah yang melaksanakan sistem pengendalian. dalam konteks penyelenggaraan spip, pengertian evaluasi terpisah adalah kegiatan membandingkan pelaksanaan spip dengan standar yang telah ditentukan dalam daftar uji atau instrumen lain, yang telah ditetapkan pimpinan instansi pemerintah atau pelaksana evaluasi terpisah. evaluasi terpisah mencakup penilaian yang dilakukan secara terpisahpada tiap komponen sistem pengendalian intern. evaluasi terpisah yang diatur dalam pedoman ini, dilakukan secara independen oleh inspektorat melalui revi atau pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara reguler berkala, dalam rangka membantu pimpinan untuk mengetahui lebih awal permasalahan yang sedang terjadi, sehingga dapat meminimalkan dampak atau akibatnya. frekuensi pelaksanaan evaluasi terpisah merupakan kebijakan manajemen, namun dalam menentukannya, manajemen hendaknya mempertimbangkan hasil pemantauan berkelanjutan, pengendalian yang ada, serta penilaian risiko yang dilakukan, serta kejadian yang ada, baik dalam maupun luar instansi tersebut. hasil pelaksanaan evaluasi terpisah adalah simpulan mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. semua pelaksana evaluasi terpisah akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian intern. oleh karena itu, instansi pemerintah harus segera menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian, yang diyakini akan meminimalkan terjadinya penyimpangan yang sama masa datang. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revi lainnya adalah upaya untuk memastikan bahwa temuan audit dan revi lainnya telah dan segera diselesaikan. hal ini dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revi lainnya yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah. tujuan dan manfaat evaluasi terpisah melalui revi atau pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern bertujuan untuk menilai kinerja sistem tersebut apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya. dengan adanya evaluasi terpisah tersebut, diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dari pengendalian yang dirumuskan oleh manajemen, menentukan penyebab gagalnya aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi. evaluasi terpisah juga dimaksudkan untuk menilai efisiensi prosedur yang telah ditetapkan manajemen. prosedur yang tidak efisien akan dikomunikasikan kepada manajemen untuk diperbaiki. selanjutnya, tindak lanjut dilakukan atas setiap rekomendasi yang dihasilkan oleh evaluasi terpisah. tujuannya adalah untuk memperbaiki dengan segera kelemahan sistem pengendalian intern. bila evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasinya diterapkan dengan baik, instansi pemerintah akan mendapatkan manfaat, yaitu: menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan. menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. meningkatkan efektivitas pengamanan aset. dipenuhinya ketentuan yang berlaku. tercapainya tujuan instansi pemerintah. parameter penerapan parameter penerapan penyelenggaraan evaluasi terpisah adalah sebagai berikut:, misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau perampingan instansi pemerintah, atau perubahan operasional,,tim evaluasi terpisah, serta kegiatannya. inspektorat dalam melaksanakan evaluasi terpisah harus memiliki sumber daya, kemampuan (kompetensi dan pengalaman yang cukup), dan independensi yang memadai. tim evaluasi terpisah harus memahami bagaimana pengendalian intern instansi pemerintahj)) proses evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya sehingga hasil evaluasi terpisah dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada instansi pemerintah yang evaluasi maupun kepada pimpinan manajemen. kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya. terhadaphal hal penting dalam penerapan tindak lanjut rekomendasi audit dan revi lainnyasertatingkat entitas pemerintah daerah pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat entitas pemerintah daerah akan dilakukan oleh badan perencanaan dan pembangunan daerah dengan pelibatan seluruh skpd lingkungan pemerintah daerah dengan mendapatkan asistensi dari inspektorat dan atau bpk. (a) identifikasi resiko kegiatan identifikasi resiko tingkat entitas pemerintah daerahpm. (b) analisis resiko kegiatan analisis resiko tingkat entitas pemerintah daerah harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan sasaran strategis dalam rpmpmentitas skpd pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat entitas skpd akan dilakukan oleh masing masing skpd dengan pelibatan seluruh pejabat struktural skpd dentitas skpdenstraenstra. (b) analisis resiko kegiatan analisis resiko tingkat entitas skpd harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan sasaran strategis dalam renstraenstra., langkah langkah penerapan penerapan sub unsur evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit pada suatu instansi pemerintah merupakan bagian yang melekat pada tahap penyelenggaraan spip. penerapan sub unsur ini, ditandai dengan adanya kebijakan instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara terpisah terhadap sistem pengendalian intern yang ada, perencanaan dan pelaksanaan evaluasi terpisah, diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi dari evaluasi tersebut, serta tindak lanjut dari hasil audit dan revi lainnya. pedoman ini memberikan panduan dalam melakukan evaluasi terpisah dalam tiga tahap utama, yaitu: tahap persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yang ditujukan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan. tahap pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas hasil pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan internalisasi. tahap pelaporan, merupakan tahap pelaporan kegiatan dan upaya pengembangan berkelanjutan. tahap persiapan penyiapan peraturan, sdm, dan rencana pelaksanaan evaluasi tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan spip pemerintah daerah. berdasarkan peraturan penyelenggaraan spip, selanjutnya pemerintah daerah membuat rencana pelaksanaan evaluasi yang antara lain memuat: tim evaluasi terpisah, jadwal pelaksanaan kegiatan: waktu yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan: dan pihak pihak yang terlibat. pemahaman knowing) tahap ini, diawali dengan mengkomunikasikan pentingnya aktivitas evaluasi terpisah kepada pihak yang terkait, yang mencakup pengertian, maksud dan tujuan, kapan dilaksanakan, siapa yang dapat melaksanakan, dan hasil yang dapat diperoleh. mengomunikasikan pentingnya evaluasi terpisah akan menghasilkan kesamaan persepsi dan kepedulian pentingnya kegiatan evaluasi terpisah. instansi pemerintah dapat memberikan pemahaman dan komitmen seluruh pegawai melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan (diklat), pelatihan kantor sendiri pks), dan sebagainya. pemetaan mapping) setelah dilakukan sosialisasi pemahaman tentang evaluasi terpisah, maka perlu dilakukan suatu pemetaan terhadap evaluasi terpisah yang dijalankan instansi pemerintah. pemetaan dilakukan untuk melihat keberadaan infrastruktur spip dalam bentuk kebijakan dan prosedur evaluasi terpisah dan tindak lanjut evaluasi terpisah yang sudah diimplementasikan pada instansi pemerintah. dengan pemetaan evaluasi terpisah akan diketahui kondisi yang memerlukan perbaikan (areas improvement). pemetaan dilakukan dengan cara: melakukan inventarisasi atas struktur, kebijakan, prosedur operasi baku standard operating procedure sop), dokumentasi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan sistem informasi yang telah ada dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan mendasarkan pada hasil penilaian tingkat mayoritas penyelenggaraan spip. selanjutnya data yang diperoleh perlu dilakukan uji silang (cross check) untuk memastikan validitasnya. keterlibatan seluruh pegawai pada saat pengumpulan data ini sangat diperlukan guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai evaluasi terpisah. melakukan inventarisasi identifikasi atas struktur, kebijakan, dan prosedur evaluasi terpisah yang seharusnya ada dan dilaksanakan oleh instansi. struktur, kebijakan, dan prosedur evaluasi terpisah yang seharusnya ada mengacu pada butir butir yang terdapat pada hasil penilaian tingkat mayoritas penyelenggaraan spip. membandingkan antara kondisi struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada (butir dengan kondisi yang seharusnya ada (butir b). hasil pembandingan ini merupakan daftar pertanyaan pengendalian (dari hasil penilaian tingkat mayoritas penyelenggaraan spip) yang belum ada dilaksanakan oleh instansi (negative list). negative list ini merupakan areas improvement aoi) secara umum yang perlu dibangun oleh instansi dalam tahap berikutnya (tahap pelaksanaan). tahap pelaksanaan pengumpulan data informasi revi dokumen revi dokumen merupakan langkah pertama pengumpulan data informasi yang diperlukan, sebelum menggunakan cara lainnya. langkah yang dilakukan dalam revi dokumen adalah sebagai berikut: tentukan dokumen yang diperlukan terkait dengan informasi yang diperlukan untuk pemenuhan kriteria tersebut. hal hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan dokumen adalah: nama spesifik yang digunakan instansi untuk dokumen terkait kriteria. dokumen apa yang perlu dianalisis. bagaimana memperoleh dokumen tersebut. dapatkah suatu dokumen menjadi bukti (evidence). apakah isi dokumen tersebut rahasia atau memuat hal hal yang sensitif. susun daftar permintaan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengujian pemenuhan kriteria dan setiap aspek penilaian setiap komponen sistem pengendalian intern. tandatangani formulir daftar permintaan dokumen dan sampaikan kepada setiap unit kerja yang terkait: pantau penerimaan dokumen dengan menggunakan formulir monitoring penerimaan dokumen: revi dan analisis dokumen yang diperoleh serta buat kesimpulannya. simpulan mencantumkan penjelasan mengenai pemenuhan suatu kriteria, baik dan segi keberadaannya maupun muatan substansinya, berdasarkan data yang ada dalam dokumen, dan mengidentifikasi data informasi yang masih diperlukan dengan validasi lebih lanjut melalui kuesioner, wawancara atau observasi, didokumentasikan analisis yang dilakukan dan hasil revi dokumen dalam formulir kertas kerja revi dokumen, revi berjenjang terhadap kertas kerja revi dokumen. kuesioner penggunaan teknik pengumpulan informasi melalui kuesioner jika informasi tidak dapat tidak cukup diperoleh melalui revi dokumen, dengan langkah sebagai berikut: tentukan permasalahan yang akan diuji melalui kuesioner dan data informasi yang diperlukan untuk memenuhi kriteria yang dimaksud, tentukan jenis kuesioner yang akan digunakan. (apakah kuesioner dengan pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, atau pertanyaan dengan jawaban berskala): pertanyaan tertutup adalahkuesioner dengan pertanyaan atau pernyataan tertutup digunakan jika: evaluation dapat mengantisipasi atau meramalkan lebih dahulu jawaban yang akan diberikan:pertanyaan yang diajukan menyangkut hal hal yang mudah dikategorisasikan. pertanyaan terbuka adalahkuesioner dengan pertanyaan terbuka digunakan:adalahkuesioner dengan pertanyaan berskala digunakansiapkan pertanyaan dan susun dalam formulir daftar pertanyaan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah:apat menggunakan berbagai metodologi yang akan diuraikan lebih lanjut pada suplemen pedoman. lakukan revi berjenjang atas draft kuesioner. lakukan uji coba pertanyaan kepada beberapa orang terbatas sebagai responden. diskusikan dan mintakat pendapat dari para responden terbatas tersebut tentang pertanyaan yang kurang memenuhi syarat, pertanyaan yang sulit dan menimbulkan berbagai penafsiran, banyaknya jumlah pertanyaan yang diajukan dan kecukupan waktu yang diperlukan untuk menjawab. perbaiki kuesioner berdasarkan masukan dari para responden terbatas. buat surat pengantar kuesioner setelah dilakukan revi lebih dulu secara berjenjang. perbanyak dan distribusikan kuesioner kepada para responden dan membuat daftar penerima kuesioner. kumpulkan hasil kuesioner dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis responden dalam bundel order penyimpan kuesioner. buat daftar pengembalian kuesioner dan menghitung tingkat pengembalian kuesionernya. jika tingkat pengembalian kurang memenuhi jumlah sample maka dilakukan penambahan responden. ulangi kegiatan penyebaran kuesioner. tabulasikan hasil kuesioner dengan memperhatikan agar setiap jawaban dikelompokkan berdasarkan kriteria dan komponen. selanjutnya lakukan validasi dan analisis untuk penentuan skor dan menyimpulkan hasil kuesioner. didokumentasikan proses tabulasi dan hasil kesimpulan kuesioner dalam formulir tabulasi hasil kuesioner untuk menentukan kriteria yang pembunuhannya masih memerlukan pendalaman melalui wawancara dan observasi. wawancara gunakan teknik pengumpulan informasi melalui wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur sebagai pelengkap teknik pengumpulan informasi lainnya dan mengklarifikasi jawaban kuesioner, dengan langkah sebagai berikut: tentukan topik permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara. rumuskan susun sejumlah pertanyaan secara tertulis untuk wawancara yang terstruktur. tentukan jenis dan jumlah responden yang akan diwawancarai. buat kesepakatan mengenai kesediaan waktu untuk diwawancarai dan lakukan wawancara serta buat nobulan hasil wawancara. simpulkan hasil wawancara dalam kertas kerja wawancara. lakukan revi kertas kerja wawancara secara berjenjang. observasi gunakan teknik pengumpulan informasi melalui observasi (jika diperlukan), sebagai berikut: catat proses dan hasil simpulan observasi dalam dokumentasi formulir kertas kerja observasi. dokumentasi dapat dibantu dengan menggunakan kamera, recorder, dan lain lain, lakukan revi kertas kerja observasi secara berjenjang. pengolahan data kumpulkan, tabulasikan dan analisis data yang telah diperoleh dari revi dokumen, kuesioner, wawancara, atau observasi untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi, tabulasikan data hasil revi dokumen dengan cara memberi nilai antara sampai dengan sesuai dengan kondisi yang ada berdasarkan tingkat pemenuhan dari setiap kriteria dalam scorecard evaluasi tabulasikan data hasil kuesioner dengan cara: pertanyaan tertutup beri nilai untuk setiap jawaban (a) untuk jawaban y t maka skor nilai diberikan berdasarkan mayoritas jawaban, jika mayoritas menjawab (ya) maka nilainya adalah sebaliknya jika mayoritas menjawab (tidak), maka nilainya adalah (b) untuk jawaban y bs t maka skor dilakukan perhitungan dengan cara membobol masing masing jawaban. nilai untuk jawaban adalah belum sepenuhnya diberi nilai tidak diberi nilai (c) untuk jawaban pilihan seperti beri kode perhitungan dilakukan berdasarkan jawaban yang valid. pertanyaan dengan jawaban berskala sampai dengan diberi skor secara proporsional: (ntx0. )#(n2x0. )#(n3x0. )#(n4x0. )#(n5x1) (nl#n24n34n4 4n5) contoh: bagaimanakah kualitas pengawasan yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah? pilihan jawaban: skala tidak baik skala kurang baik skala cukup baik skala baik skala sangat baik hitung jawaban yang valid, misal yang menjawab skala responden skala responden skala responden skala responden skala responden simpulkan hasilnya dengan cara mengalikan bobot dengan jumlah setiap skala yang dipilih responden, dijumlahkan hasilnya dan bagi dengan jumlah responden. tabulasikan data hasil wawancara dengan cara: untuk kriteria yang hanya dapat dipenuhi dari hasil wawancara, simpulkan berdasarkan jawaban mayoritas. untuk hasil wawancara sebagai validasi dari metode sebelumnya: hasil wawancara menguatkan simpulan kuesioner, jika jawaban wawancara dan kuesioner konsisten. jika jawaban wawancara dan kuesioner saling bertentangan maka jawaban wawancara telah mengoreksi hasil kuesioner. tabulasikan data hasil observasi dengan cara menyimpulkan hasil observasi yang telah dilakukan. simpulan yang diperoleh akan menguatkan hasil dari metode pengumpulan data lainnya. pembuatan simpulan hasil evaluasi kompilasi hasil simpulan setiap data yang diperoleh melalui revi dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dalam formulir kertas kerja review simpulan pemenuhan parameter, formulir scorecard evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern. formulir yang digunakan lihat suplemen pedoman ini. lakukan analisis dan simpulkan tingkat capaian pemenuhan dari setiap parameter yang ada berdasarkan seluruh data informasi yang diperoleh dari revi dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi. capaian kriteria diberikan sesuai dengan tingkat pemenuhan rata rata hasil penilaian dari revi dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi, yaitu antara sampai dengan cantumkan capaian parameter dalam kolom pada. kalian bobot masing masing parameter dengan tingkat capaiannya untuk mendapatkan skor nilai dari setiap parameter. hasil perkalian dimasukkandijumlahkan skor nilai seluruh parameter yang adatentukan kategori tingkat kecukupan yang dicapai instansi berdasarkan perhitungan pada langkah atas dengan mengacu pada metodologi evaluasi, dikelompokkan kelemahan pada kategori kelemahan rancangan: ketiadaan rancangan pengendalian missing control design) ketidaksesuaianjketidakcukupan rancangan dengan tujuan pengendalian kelemahan pelaksanaan penerapan pengendalian yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rancangan kelemahan pada personil yang melaksanakan pengendalian. susun rekomendasi perbaikan berdasarkan kelemahan yang ada. lakukan revi atas simpulan hasil evaluasi beserta dokumentasi kertas kerja evaluasi secara berjenjang. pembahasan dengan pimpinan instansi lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan pihak terkait untuk memperoleh masukan sebelum merangkum hasil evaluasi secara keseluruhan guna dipaparkan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi. hal ini dimaksudkan untuk memastikan simpulan serta meningkatkan kualitas rekomendasi agar dapat diterapkan. pemaparan hasil evaluasi materi pemaparan minimal memuat informasi mengenai latar belakang dan dasar penugasan, pengertian dan tujuan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, metodologi yang digunakan, dan hasil evaluasi. pemaparan merupakan sarana menyampaikan apresiasi terhadap dukungan pimpinan instansi atas terlaksananya evaluasi dan untuk mendiskusikan hal hal positif dalam penyelenggaraan spip, serta hal hal yang masih perlu mendapat perhatian dan usulan saran rekomendasi perbaikan. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revi lainnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan revi lainnya merupakan bagian dari unsur pemantauan (monitoring), yang merupakan salah satu kekhasan dari sistem pengendalian intern pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun faktor faktor yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut: peran pimpinan instansi pemerintah beberapa hal yang perlu dibangun oleh pimpinan instansi pemerintah agar prosedur tindak lanjut audit dan revi lainnya dapat berjalan secara efektif: kebijakan dari pimpinan instansi pemerintah tentang pentingnya prosedur tindak lanjut audit dan revi lainnya harus dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan unit bawahnya, sedapat mungkin kebijakan dan mengomunikasikan kebijakan tersebut diperbarui setiap awal tahun anggaran. pimpinan instansi pemerintah harus menunjuk salah satu pimpinan unit bawahnya yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, pemberian tanggapan, dan proses perbaikan yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti hasil audit serta revi lainnya. pimpinan instansi pemerintah dapat meminta api untuk membantu pelaksanaan tindak lanjut yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian intern instansi pemerintah. pimpinan instansi pemerintah menetapkan pedoman tertulis, yang berisinya tindakan perbaikan. pedoman tersebut dikomunikasikan kepada seluruh pejabat unit bawahnya untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pimpinan unit yang ditunjuk. kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap unit dilaporkan secara berkala kepada pimpinan instansi pemerintah. monitoring atas efektivitas pelaksanaan tindak lanjut perlu dilakukan untuk mencegah agar temuan yang sama tidak berulang dalam organisasi instansi pemerintah. penilaian risiko atas temuan audit dan revi lainnya pimpinan instansi pemerintah harus segera merevisi dan mengevaluasi temuan audit dan revi lainnya, sehingga dapat diberikan penilaian prioritas risiko dalam melakukan tindak lanjutnya. apabila pimpinan instansi pemerintah tidak melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan revi lainnya, maka hal tersebut akan meningkatkan level risiko dari organisasi pada proses penilaian risiko. langkah langkah yang diperlukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam melakukan revi atas temuan audit, hasil penilaian, dan revi lainnya, yaitu: mengidentifikasi temuan audit dan hasil revi lainnya berdasarkan jenis temuan dan prioritas tindak lanjutnya, berdasarkan signifikansi temuan dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pengendalian intern, memastikan bahwa setiap rekomendasi sudah bersifat spesifik, dapat diterapkan (applicable), dan memenuhi asas kemanfaatan (cost benefit analysis). dalam hal terdapat rekomendasi yang tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, pimpinan instansi pemerintah segera menginformasikan dan mengomunikasikan secara tepat dan cepat kepada pimpinan instansi auditor atau perepis terkait. memetakan rekomendasi temuan audit dan revi lainnya yang menarik perhatian berdasarkan nilai signifikansi temuan, serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan, kaitannya dengan pengamanan aset instansi pemerintah, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, serta adanya potensi menimbulkan masalah hukum kemudian hari. mengidentifikasi pejabat yang mengoordinasikan tindak lanjut dan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut, pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut temuan audit dan revi lainnya beberapa komponen aktivitas pengendalian yang harus dibangun dan dipelihara oleh pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut temuan audit dan revi lainnya, yaitu: setiap instansi pemerintah harus mempunyai pedoman tertulis yang memuatosedur tindak lanjut harus dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin, terutama untuk temuan audit dan revi lainnya yang memiliki nilai signifikan, memengaruhi penyajian laporan keuangan, berkaitan dengan pengamanan aset instansi pemerintah, memengaruhi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, serta berpotensi menimbulkan masalah hukum kemudian hari. pejabat yang ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut, membuat daftar rencana tindak lanjut, yang berisi temuan temuan audit dan revi lainnya, serta jenis rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pejabat terkait, waktu pelaksanaan tindak lanjut, dan hasil atau output dari tindak lanjut yang dilaksanakan. terdapat mekanisme pelaporan berkala dari pejabat yang mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut, serta komunikasi yang efektif dengan unit atau instansi yang melaksanakan audit atau revi lainnya. mengomunikasikan tindak lanjut hasil audit dan revi lainnya mengomunikasikan tindak lanjut merupakan kegiatan yang melibatkan pimpinan instansi pemerintah dan pejabat unit bawahnya dengan tim dan pimpinan unit instansi yang melaksanakan audit atau revi lainnya. beberapa hal yang perlu dibangun dalam mengomunikasikan tindak lanjut hasil audit dan revi lainnya adalah: komunikasi yang efektif harus dibangun dengan tim audit tim revi pada saat pelaksanaan audit. pimpinan instansi pemerintah dan pejabat unit terkait dengan proses audit dan revi lainnya harus memastikan keandalan temuan hasil audit atau revi lainnya pada saat pembahasan temuan tersebut dengan tim audit atau tim revi. pimpinan instansi pemerintah dan pejabat unit terkait harus mengapresiasi temuan temuan hasil audit atau revi lainnya yang bersifat memperkuat sistem pengendalian intern, dan mendiskusikan dengan tim audit tim revi terkait mengenai permasalahan yang ditemukan. dalam hal temuan hasil audit dan hasil revi lainnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak tepat, maka informasi berupa tanggapan atas hasil audit dan hasil revi lainnya supaya segera disampaikan kepada tim audit tim revi, dan diupayakan adanya persepsi yang sama mengenai permasalahan tersebut, sehingga dicapai kesepakatan bahwa temuan hasil audit dan hasil revi tersebut tidak perlu ditindaklanjuti. pimpinan instansi harus memberi perhatian terhadap semua temuan hasil audit dan hasil revi lainnya, yang sudah disepakati dan harus segera ditindaklanjuti. untuk mencapai tindak lanjut yang efisien dan efektif, pimpinan instansi pemerintah atau pejabat unit terkait, terlebih dahulu dapat melakukan konsultasi dengan pimpinan instansi yang mengaudit atau merevisi. pimpinan instansi pemerintah dalam kesempatan pertama segera menginformasikan kepada pimpinan instansi yang melakukan audit dan revi lainnya, berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah atau unit bawahnya. pimpinan instansi pemerintah harus memiliki database yang mencatat semua informasi hasil audit dan hasil revi, berdasarkan laporan hasil audit dan hasil revi yang diterima dari instansi unit yang melakukan audit dan revi lainnya. database tersebut di update berdasarkan tindak lanjut hasil audit dan revi lainnya yang telah dilaksanakan dan disetujui oleh instansi yang melakukan audit dan revi lainnya. hasil updating database tersebut dilaporkan oleh pejabat yang mengoordinasikan tindak lanjut hasil audit dan revi lainnya kepada pimpinan instansi pemerintah. pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dan revi lainnya merupakan tahap penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, dengan maksud untuk memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan telah dapat memperbaiki kondisi yang tidak diharapkan, atau menghilangkan penyebab dari kelemahan, serta memberikan penekanan kepada pimpinan instansi pemerintah atau pejabat unit bawahnya bahwa dengan sudah dilaksanakannya tindak lanjut atas temuan hasil audit dan hasil revi tersebut, maka temuan yang sama diharapkan tidak terjadi berulangulang tempat yang sama. beberapa hal yang harus dibangun dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dan hasil revi adalah: pimpinan instansi pemerintah bersama sama dengan pimpinan instansi unit yang melaksanakan audit dan revi lainnya, secara berkala melakukan koordinasi untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dan hasil revi lainnya. untuk efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit, pimpinan instansi pemerintah dapat mendelegasikan tugas pemantauan tersebut kepada pejabat unit bawahnya. cc. secara berkala pejabat unit yang mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tindak lanjut, melaporkan hasil tindak lanjut hasil audit dan revi lainnya kepada pimpinan instansi pemerintah. pimpinan instansi pemerintah harus melakukan analisis yang cukup terhadap temuan temuan hasil audit dan revi lainnya yang tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas. hasil analisis tersebut dapat digunakan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk memutuskan alternatif tindak lanjut yang harus dilakukan agar perjalanan temuan audit dan revi lainnya menjadi tuntas, dan kegiatan organisasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. pimpinan instansi pemerintah juga harus melakukan evaluasi yang cukup atas efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, yang dilakukan dengan maksud agar kondisi yang menunjukkan kelemahan sistem pengendalian intern dan penyebab dari kelemahan yang ditemukan, sudah dapat diatasi serta mencegah agar permasalahan yang sama tidak terulang dalam pelaksanaan kegiatan yang samalintas pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas program lintas akan dilakukan oleh skpd koordinator program lintas dengan melibatkan seluruh skpd pendukung program lintas dan dalam pelaksanaannyalintas harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan program lintas sebagaimana telah ditetapkanlintas. (b) analisis resiko kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas program lintas harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan program lintaslintasskpd pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas program skpd akan dilakukan oleh kepala bidang bagian masing masing skpd. kegiatan penilaian resiko tersebut dengan melibatkan pejabat eselon bawahnya. dalam pelaksanaan kegiatan penilaian resiko tersebut mendapatkan asistensi olehskpd harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan program skpd sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen renstra, baik program utama maupun programskpd. tahap pelaporan setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh hasil kegiatan evaluasi harus disusun dalam bentuk laporan. laporan ini terpisah dari laporan berkala yang dibuat oleh pimpinan instansi pemerintah, tetapi bagian dari pelaporan tentang penyelenggaraan spip secara keseluruhan. laporan hasil evaluasi terpisah, sekurang kurangnya memberikan informasi sebagai berikut: susun draft laporan hasil evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan memperhatikan hasil pemaparan pembahasan dengan pimpinan instansi. apabila ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target tujuan kegiatan tersebut, agar penytbupati ogan ilir ilyas panji alam lampiran vformat rencana desain dan lampiran laporan penyelenggaraan spip rencana desain penyelenggaraan spip isian tahapan dan kegiatan merupakan contoh untuk entitas pemdaskpd bappeda bidang bagian sekretariat tahun anggaran lembar . tahapan kegiatan indikator target tahun keterangan penyelenggara ke quick wins bulan) persiapan pemahaman sosialisasi pedoman knowing) penyelenggaraan spip kesaaaiaas nna daa mapping) penyusunan menyusun rtp infrastruktur rtp pengendalian untuk penguatan lingkungan pengendalian sesuai hasil cee penilaian pelaksanaan penilaian tingkat tingkat matuirtas spip tingkat entitas mayoritas pemda jangka pendek tahun) persiapan pemetaan melakukan kegiatan penilaian mapping) resiko untuk sebagian sasaran strategis dalam rpm penyusunan menyusun rtp infrastruktur rtp pengendalian sebagian sasaran strategis sesuai hasil penilaian resiko pelaksanaan pembangunan merumuskan, membahas, dan infrastruktur menetapkan infrastruktur forming) pengendalian berupa perkara yang perlu ditambahkan diperbaiki hasil cee dan penilaian resiko sesuai rtp internalisasi penerapan infrastruktur forming) pengendalian dan melaksanakan money secara berkala atas efektivitasnya pengembang penyempurnaan kembaliatas ojo iii ditemukannya efektivitas berkelanjutan penerapan seluruh infrastruktur performing) pengendalian yang telah ditetapkan pelaksanaan pembangunan perumusan dan menetapkan infrastruktur infrastruktur pengendalian (hasil forming) kegiatan cee dan penilaian resiko) yang diperlukan dalam bentuk peraturan daerah serta mensosialisasikan mendiseminasi kan.serta mensosialisasikan mendiseminasi kan kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai. pengembang pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data resiko berkelanjutan yang terpadu dengan performing) pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja sasaran strategis rpm seluruh skpdlampiran laporan penyelenggaraan spip isian kegiatan merupakan contohtahun anggaran nanananananaa periode pelaporan bulanan triwulanan tahunan pilih salah satu) lembar . indikator kemajuan volume tahapan dan penyelenggaraan bukti volume capaian kegiatan spip dokumen yo) persiapan slam knowing) sosialisasi perkara tentang pedoman penyelenggaraan spip diklat spip bagi pejabat eselon dan iii ppa ya resiko daa mapping) pelaksanaan ajaran poo pop penilaian resiko mayoritas pop rtp penyusunan dokumen rtp untuk penguatan lingkungan pengendalian penyusunan dokumen rtp untuk perbaikan infrastruktur pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengendalian forming) penyusunan kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lain sesuai rtp penyusunan kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lain sesuai rtp yang menjadi wewenang instansi yang lebih tinggi beaben evaluasi internal tindak lanjut hasil audit bpk dan atau api cc. pelaksanaan evaluasi terpisah lo. ) (bupati ogan ilir ilyas panji alapedoman, dan, aat pengendalian gin sesuai rtp yang menjadi wewenang instansi yang lebih tinggi aas bagpelaksanaan evaluasi intai tindak lanjut mess dan atau api pelaksanaan evaluasi terpisah anu)rani alam scanned cam scanner mence ben beban tidak tercapainya target tujuan kegiatan tersebut, agar snang ily alam scanned cam scanner daftar risiko, status dan peta risiko saran terhadap prioritas pengendaliannya. but selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemilik risiko, dalam halpeta ilyas alam uuu7:ee scanned cam scanner www tea tee tmnnnne penyusunan laporan penilaiandaerah. uang yan ilyas ranji alam scanned cam scanner (b) analisis resiko kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas program skpd harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan program skpd, baik program utama maupun programskpd, baik program utama maupun programtertentu bersifat tematik pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas kegiatan tertentu bersifat tematik akan dilakukan oleh skpd yang menyelenggarakan kegiatan tematik tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki. kegiatan penilaian resiko untuk kegiatan kegiatan bersifat tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan dari pemerintah daerah. kegiatan penilaian resiko tersebut melibatkan pejabat eselon bawahnya yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. dalam hal kegiatan tematik melibatkan sebagian atau seluruh skpd, kegiatan penilaian resiko juga melibatkan unsur skpd yang lain dengkegiatan tertentu yang bersifat tematik harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan kegiatan tematikbersifat tematik. (b) analisis resiko kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas kegiatan tertentu yang bersifat tematik harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan kegiatan tematiktematikiharusare uang ilyas alam scanned cam scanner api telah melaksanakan tidak pernah pengawasanberbasis jarang risiko. sering rutin tapi telah melakukan evaluasi atas tidak pernah efektivitas jarang spip secara periodik. sering rutin api telah melakukan pengujian tidak pernah keuangan jarang secara periodik sering rutin tapi telah melakukan evaluasi tidak pernah pelaksanaan pengendalian internal jarang secara periodik sering rutin api telah melakukan revi atas tidak pernah kepatuhan jarang hukuman aturan lainnya sering rutin temuan dan saran rekomendasi belum pengawasan api ptelahditindaklanj uti sebagian kecil sebagian besar hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait uv pimpinan instansi telah membina| tidak pernah hubungan jarang kerja ayangbaikdenganinstansi organisasi sering lain yang memiliki keterkaitan| rutin pimpinan instansi telah membina tidak pernah hubungan jarang kerjayangbaikdenganinstansiyangterkait sering atas rutin fungsipengawasanfinspektorat, bpk, dan bpk) u" " j j mais neg ily alam scanned cam scannertahun anggaran gnpetaananeneeaanaa naa indikator kinerja satuan 1t4|yt |?p keterangan output outcome) |t |t tana yaa ( t resiko masalah level skor baru level keterangan sdh resiko resiko teridentifikasi atau baru) d ( t saga efektivitas keterangan pengendalian rancangan penerapan rancangan penerapan ( rencana tindak lanjut oeo ' indralaya),jau jp. luas andy alam scanned cam scanner tingkat aktivitas kegiatan pelayanan pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas kegiatan pelayanan akan dilakukan oleh skpd yang menyelenggarakan pelayanan. kegiatan penilaian resiko tersebut dengan melibatkan pejabat eselon bawahnya yang terkait secara langsung dengan pelayananilaian resiko dapat melibatkan skpd yang terkait langsung dalam proses pelayanan. pelaksanaan kegiatan penilaian resiko kegiatan pelayanan tersebut mendapatkan asistensi dari badan perencanaan dan pembangunan daerah atau inspektorat. (a) identifikasi resiko kegiatan identifikasi resiko tingkat aktivitas kegiatan pelayanan harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelayanan tersebutpelayanan. (b) analisis resiko kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas kegiatan pelayanan harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan kegiatan pelayananpelayanandalam dokumen anggaran pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas kegiatan kegiatan dalam dokumen anggaran akan dilakukan oleh kepala seksi kepala subbagian masing masing skpd dengan pelibatan pegawai kunci (key person) pada seksi subbagian. (a) identifikasi resiko kegiatan identifikasi resiko tingkat aktivitas kegiatan dalam dokumen anggaran harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan kegiatan kegiatan tersebut, baik kegiatan utama maupun kegiatan. (b) analisis resiko kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas kegiatan dalam dokumen anggaran harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatankegiatan dalam dokumen anggaran, baik kegiatan utama maupun kegiatanuntuk pelaksanaan penilaian resiko dengan pendekatan csa baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas bupati menetapkan pedoman teknis penilaian resiko sebagaimana disajikan dalam lampiran iiiilaian resiko lingkungan instansi pemerintah dan peraturan kepala bpk nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan control self assessment csa) untuk penilaian resiko. penilaian tingkat mayoritas penilaian tingkat mayoritas (maturity level assessment) spip dilakukan oleh inspektorat dan bersifat penilaian mandiri. penilaian mandiri tersebut bermanfaat untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan spip dan sekaligus memetakan penerapan subunsur subunsur spip dalam penyelenggaraan spip yang telah berjalan pada pemerintah daerah. penilaian tingkat mayoritas penyelenggaraan spip yang dilakukan oleh inspektorat bertujuan juga untuk menentukan level mayoritas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan spip dan mengidentifikasi area improvement aol) subunsur subunsur spip yang memerlukan perbaikan, serta memberikan rekomendasi perbaikan atau peningkatan tingkat mayoritas. pelaksanaan kegiatan penilaian tingkat mayoritas spip oleh inspektorat harus mendapatkan penjaminan mutu (@quality assurance) dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan. dalam hal inspektorat belum siap melaksanakan penilaian tingkat mayoritas spip, dapat meminta asistensi dari bpk selaku instansi pembina spip. untuk pelaksanaan penilaian tingkat mayoritas spip, bupati menetapkan pedoman teknis penilaian tingkat mayoritas spip sebagaimana disajikan dalam lampiran peraturan bupati ini. penyusunan rencana tindak pengendalian hasil dari kegiatan pemetaan (mapping) baik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta yang menghasilkan identifikasi atas infrastruktur pengendalian yang perlu ditambahkan dan atau diperbaiki, harus dituangkan dalam dokumen rencana tindak pengendalian rtp). rtp memuat infrastruktur pengendalian yang belum ada sehingga perlu dibangun ditambahkan dan atau sudah ada tetapi memerlukan perbaikan (baik dalam rancangan substansi kebijakan maupun penerapannya) untuk mengatasi resiko resiko teridentifikasi yang menghambat pencapaian tujuan sasaran baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, skpd penanggung jawab, dan jangka waktu penyelesaian. dokumen rtp harus mengidentifikasi rencana penambahan dan atau perbaikan infrastruktur pengendalian yang harus diselesaikan dalam jangka segera, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. selain itu, dokumen rtp juga harus mengidentifikasi infrastruktur pengendalian yang memerlukan kewenangan instansi pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pemerintah pusat). tingkat entitas pemerintah daerah rapat penyusunan dokumen rtp tingkat entitas pemerintah daerah dipimpin langsung oleh bupati atau didelegasikan kepada sekretaris daerah dengan melibatkan seluruh skpd yang terkait langsung dengan penyusunan infrastruktur pengendalian yang perlu dibangun dan atau diperbaiki. dokumen rtp ditandatangani oleh bupati atau sekretaris daerah dan disampaikan kepada skpd terkaitentitas skpd rapat penyusunan dokumen rtp tingkat entitas skpd dipimpin langsung oleh kepala skpd dengan melibatkan seluruh pejabat struktural pada skpd tersebutlintas rapat penyusunan dokumen rtp tingkat aktivitas program lintas dipimpin langsung oleh bupati atau didelegasikan kepada sekretaris daerah dengan melibatkan skpd koordinator program lintas dan seluruh skpd pendukung program lintas. dokumen rtp ditandatangani oleh bupati atau sekretaris daerah dan disampaikan kepada skpd koordinator program lintas dan skpdskpd rapat penyusunan dokumen rtp aktivitas program skpd dipimpin langsung oleh kepala bidang dengan melibatkan seluruh pejabat struktural bawah kendalinyatertentu bersifat tematik rapat penyusunan dokumen rtp tingkat aktivitas kegiatan tertentu bersifat tematik yang dipimpin langsung oleh kepala skpd yang menyelenggarakan kegiatan bersifat tematik dengan melibatkan pejabat struktural pada skpd tersebut. dalam hal kegiatan tematik melibatkan sebagian atau seluruh skpd, kegiatan penyusunan dokumen rtp selain melibatkan kepala bidang bagian pada skpd bersangkutan perlu juga melibatkan unsur skpd yang laipelayanan rapat penyusunan dokumen rtp tingkat aktivitas kegiatan pelayanan dipimpin langsung oleh kepala skpd dengan melibatkan seluruh pejabat struktural skpddokumen rtp dapat melibatkan skpd yang terkait langsung dalam proses pelayanayang menyelenggarakan pelayanandalam dokumen anggaran dokumen rtp tingkat aktivitas seluruh kegiatan yang ada dalam dokumen anggaran dibuat dan ditandatangani oleh kepala seksi kepala subang serta disetujui oleh kepala bidang. kepala bidanguntuk penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian rtp) baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, bupati menetapkan pedoman teknis penyusunan rencana tindak pengendalian rtp)yelenggaraan kegiatan pengendalian lingkungan instansi pemerintah dan peraturan kepala bpk nomor tahun tahap pelaksanaan tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan spip dengan mempertimbangkan areas improvement (aoi) yang dihasilkan pada tahap sebelumnyauntuk tujuan pengendalian, seperti kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang dibangun untuk mengatasi resiko teridentifikasi(baik dari segi rancangan substansi kebijakan maupun penerapannya) sesuai dengan permasalahan permasalahan yang diungkap dalam aoi hasil dari kegiatan pemetaan memutuskan: menetapkan peraturan bupati ogan ilir tentang pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ogan ilir ini yang dimaksud dengan pemerintah kabupaten ogan ilirogan ilir bupati adalah bupati ogan ilir. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah ogan ilir yang merupakan koordinator penyelenggaraan spip baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas yang bertanggung jawab langsung kepada bupati ogan ilirnganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan, pencatatan, monitoring dan pengawasan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintah daerah. perangkat daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan spip pada tingkat entitas perangkat daerah, tingkat program lintas, tingkat kegiatan tematik, kegiatan pelayanan, dan kegiatan dalam dokumen anggaran kabupaten ogan ilir. cee, penilaian resiko, dan penilaian tingkat mayoritas spip) maupun. pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan sesuai hasil yang telah disepakati pada tahap sebelumnya, jangka waktu penyelesaiannya, serta skpd yang ditetapkan sebagai penanggungjawab dalam penyusunannya sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana tindak pengendalian rtp), dengan memperhatikan azas biaya manfaat. azas biaya manfaat menekankan pada biaya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur pengendalian tersebut tidak boleh melebihi manfaat yang akan dirasakan. dalam rangka proses pembangunan infrastruktur pengendalian yang diperlukan tersebut, pemerintah daerah dan atau skpd terkait kebijakan yang akan dibuat. infrastruktur pengendalian yang sudah dibangun dan ditetapkan selanjutnya harus didokumentasikan dengan baik. tingkat entitas pemerintah daerah infrastruktur pengendalian pada tingkat entitas pemerintah daerah dapat berupa peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang lebih tinggi (), maupun peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sendiri seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran, dan instruksi kepala daerah. pada umumnya, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat sudah memberi penjelasan yang jelas dan terang mengenai obyek yang diatur, sehingga dalam hal yang demikian, pemerintah daerah tidak perlu membuat peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah, kecuali peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat tersebut mengharuskan pemerintah daerah harus membuat aturan pelaksanaannya. jika infrastruktur pengendalian yang akan dibuat memerlukan kewenangan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi untuk membuatnya, maka bupati harus menyampaikan lebih lanjut hal tersebut kepada instansi pemerintah tersebut. biasanya infrastruktur pengendalian seperti itu terkait dengan resiko resiko yang bersifat eksternal yang tidak mudah untuk dikendalikan oleh pemerintah daerah. proses penyelesaian atas pembangunan infrastruktur yang seperti itu biasanya memerlukan waktu yang sangat lamaoleh bupatitingkat entitas skpd infrastruktur pengendalian pada tingkat entitasuntuk penyusunan kebijakan berupa surat edartingkat aktivitas program lintas pelaksanaan program lintas pada umumnya mengacu pada beberapa peraturan seperti peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. program lintas seperti itu biasanya melibatkan baik kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. hal ini dilakukan agar pelaksanaan program lintas tersebut dapat berjalan secara efektif. infrastruktur pengendalian yang diperlukan berupa peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang lebih tinggi seper, atau peraturan daerah provinsi, dan peraturan gubernur. untuk pelaksanaan program lintas yang bersifat lintas lembaga tersebut pemerintah daerah juga harus menyiapkan peraturan pelaksanaan sebagai pendukungnya yang dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran, atau instruksi kepala daerahmaka diperlukan penyiapan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang untuk selanjutnya memerlukan dukungan penerbitan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah seluruh sebagian kabupaten kota provinsi tersebutmaka infrastruktur kebijakan yang diperlukan cukup berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau instruksi kepala daerah. bupati menunjuk skpd koordinator program lintas untuk menyusun rancangan kebijakan dimaksudtingkat aktivitas program skpd infrastruktur pengendalian pada tingkat programbidang bagian skpd harus menyampaikan hal tersebut kepada kepala skpd untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada bupati untuk diterustingkat aktivitas kegiatan tertentu bersifat tematik infrastruktur pengendalian pada kegiatan tertentu bersifat tematiktematikkegiatan tematik melibatkan sebagian atau seluruh skpd, kegiatan penyusunan rancangan kebijakan dapat melibatkan unsur skpd yang lain. tingkat aktivitas kegiatan pelayanan infrastruktur pengendalian pada kegiatan pelayanpelayananrancangan kebijakan dapat melibatkan skpd yang terkait langsung dalam proses pelayanan. tingkat aktivitas kegiatan dalam dokumen anggaran infrastruktur pengendalian pada kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggarseksi subbagian dari skpd yang mengkoordinasikan kegiatan tersebutseksi submasing masing kepala bidang skpd. internalisasi (forming) internalisasi merupakan proses yang dilakukan untuk menjadtelah dirumuskan dan ditetapkan pada tahapan sebelumnya (forming) menjadi kegiatan operasional sehari hari yang ditaati oleh pejabat setiap tingkatan manajemen dan seluruh pegawai. pelaksanaan proses internalisasi juga memasukkan tahap pemahaman (knowing) berupa sosialisasi dan diseminasi atas kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada tahapan sebelumnya (forming). setelah kegiatan sosialisasi dan diseminasi dilaksanakan, maka penerapan seluruh kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman tersebut harus dipastikan berjalan dengan baik dan mencapai hasilnya. untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, pemerintah daerah dan atau skpd dapat melaksanakan tahapan pemahaman (knowing) pada tahapan internalisasi (forming) ini dengan juga menyelenggarakan diklatstandar, dan pedoman tersebut. selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman yang sudah dibuat, pemerintah daerah dan atau skpd terkait. sekretaris daerahpemerintah daerah dan tingkat program lintas. sedangkan masing masing kepala skpd terkaitskpd, tingkat program skpd, kegiatan tematik, kegiatan pelayanan, dan tingkat kegiatan dalam dokumen anggaran. pengembangan berkelanjutan performing) setiap infrastruktur pengendalianbentuk bentuk resiko selalu berubah dan bertambah sesuai perkembangan dinamika pembangunan nasional, regional, dan global. oleh karenanya, infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan bentuk lainnya yang memuat pengendalian yang sudah usang (obsolete) dan tidak efektif lagi dalam mengantisipasi dan mengatasi resiko resiko yang baru tersebut harus diganti ditambahkan dengan bentuk pengendalian baru yang lebih efektifpimpinan setiap tingkatan manajemen pada pemerintah daerah atau skpdkegiatan evaluasi internal (pemantauan berkelanjutan), tindak lanjut hasil audit bpk dan api, dan kegiatan evaluasi terpisah. evaluasi internal evaluasi internal dimaksudkan utamanya untuk mencari sebab sebab ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja dari sasaran strategis, program, dan kegiatan yang pada umumnya berupa resiko resiko yang menghambat pencapaian tujuan dan penyebabnya. tingkat entitas pemerintah daerahpembangunan jangka panjang rpmbadan perencanaan dan pembangunan daerah setiap triwulan yangpmpemerintah daerah selanjutnya ditindaklanjuti oleh sekretaris daerahentitasstrategis renstraskpd setiap triwulan dan dipimpin langsung oleh kepala skpd serta dihadiri oleh seluruh pejabat struktural skpd. pelaksanaan evaluasi internalenstra. evaluasi internal untuk lingkup ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi atas pelaksanaan program skpd dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran renstra skpdskpd selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepalalintaslintas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen rpmuntuk pelaksanaan program lintas yang bersifat lintas lembaga dimana pemerintah daerah juga dilibatkan,bupati bupati bupatievaluasi internal diselenggarakan oleh skpd koordinator setiap triwulan dan dipimpin langsung oleh kepala skpd koordinator serta dihadiri oleh seluruh kepala skpd pendukung program lintas. pelaksanaan evaluasi internal mendasarkan pada laporan kinerja triwulanan masing masing skpd pendukung program lintasprogram lintas selanjutnya ditindaklanjuti oleh skpd koordinator program lintasskpd sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen renstrauntuk lingkup ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi internal atas pencapaian target kegiatan kegiatan untuk mencapai sasaran renstra. evaluasi lingkup ini diselenggarakan oleh skpd setiap bulan dan dipimpin langsung oleh masing masing kepala bidang bagian skpd serta dihadiri oleh seluruh kepala seksi kepala sub bagian. pelaksanaan evaluasi internal mendasarkan pada laporan kinerja program bulanan masing masing bidang bagian. format evaluasi internal lingkup ini disajikan pada lampiran bagian .b. hasil pelaksanaan evaluasi internal tingkat program skpd selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing masing kepala bidang bagiantertentu bersifat tematiktertentu bersifat tematikselenggarakan oleh skpd pelaksana kegiatan tematik setiap saat diperlukan dan dipimpin langsung oleh kepala skpd yang berwenang menangani kegiatan tematik tersebut dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural terkait kegiatan tersebuttertentu bersifat tematik selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala skpd yang berwenang menangani kegiatan tematikpelayanpelayanlaksanakan setiap bulan oleh skpd yang menyelenggarakan pelayanan dan dipimpin langsung oleh kepala skpd dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural skpd yang terkait langsung dengan pelayananevaluasi internal juga melibatkan skpd yang terkait langsung dalam proses pelayanpelayanan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala skpd yang menyelenggarakan pelayanandalam dokumen anggardalam dokumen anggarpada lingkup ini dilaksanakan setiap bulan oleh masing masing pejabat eselon setiap bidang bagian pada skpd. pelaksanaan evaluasi internal pada lingkup ini mendasarkan pada laporan kinerja kegiatan bulanan masing masing kepala seksi kepala subbagisebagaimana ada dalam dokumen anggaran selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing masing kepala seksi kepala sub bagian yang berwenang menangani kegiatan tersebutdak lanjut hasil audit tindak lanjut hasil audit dapat berasal dari kegiatan audit badan pemeriksa keuangan bpk) dan atau api. tindak lanjut hasil audit difokuskan pada temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern pada baik yang terjadi pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. pada umumnya temuan hasil audit terkait kelemahan sistem pengendalian intern oleh bpk dan atau api terjadi pada tingkat aktivitas. hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil audit bpk dan atau api tingkat aktivitas (program lintas, program skpd, kegiatan tematik, kegiatan pelayanan, dan kegiatan dalam dokumen anggaran) selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing masing yang difokuskan pada perbaikan penyempurna atau penambahan infrastruktur pengendalian baru yang disebabkan oleh resiko baru yang belum teridentifikasi oleh skpdtindak lanjut hasil auditevaluasi terpisah evaluasi terpisah merupakan bagian dari kegiatan subunsur pemantauan yang dilakukan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan spip baik tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. evaluasi terpisah dilakukan oleh inspektorat. hasil dari evaluasi terpisah tersebut akan ditindaklanjuti oleh masing masing skpd dengan membuat rencana tindak pengendalian. tindaklanjut yang dilakukan adalah untuk memperbaiki menyempurnaevaluasi terpisah oleh setiap skpd. skpd membuat laporan penyelenggaraan spip dan menyampaikannya kepada bupati melalui sekretaris daerahdan tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya. laporan penyelenggaraan spip yang disampaikan kepada bupati setiap triwulan melalui sekretaris daerah mengikuti format sebagaimana disajikan dalam lampiran vii peraturan bupati ini. keseluruhan proses tahapan penyelenggaraan spip sejak persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas disajikan secara lengkap pada lampiran bagian badan perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya disingkat bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang bertindak sebagai pelaksana harian penyelenggaraan spip ditingkat entitas pemerintah daerah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah. inspektorat adalah inspektorat kabupaten ogan ilir sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati ogan ilir melalui sekretaris daerah dan bertindak sebagai instansi pembina spipp tingkat entitas adalah penyelenggaraan spip pada tingkatan pemerintah daerah, atau unit mandiri yang meliputi aspek strategis yang menjadi tanggung jawab walikota dan aspek organisasional yang bersifat manajerial yang menjadi tanggungjawab eselond dan pedoman, serta alat pengendalian lainnya yangesiko resiko yang mungkin akan dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. bagian kebijakan dan strategi penyelenggaraan spip kebijakan penyelenggaraan spip kebijakan penyelenggaraan spip adalah sebagai berikut: penyelenggaraan spip dilaksanakan baik tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. penyelenggaraan spip tidak dilakukan secara hoc dengan membentuk tim satgas spip baik tingkat entitas pemerintah daerah maupun entitas skpd, tetapi langsung diselenggarakan oleh pimpinan masing masing instansi. penyelenggaraan spip tingkat entitas dan tingkat aktivitas dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada instansi. bupati menetapkan jenis kegiatan tertentu yang bersifat tematik pada skpd yang ditunjuk dalam rangka penyelenggaraan spip untuk kegiatan tertentu bersifat tematik setiap tahunnya. kepala skpd menetapkan dan menyampaikan kepada bupati desain penyelenggaraan berdasarkan skala prioritas penyelenggaraan spip secara bertahap yang direncanakan instalasinya masing masing pada awal tahun anggaran dengan memperhatikan strategi penyelenggaraan spip sebagaimana diatur dalam peraturan ini. khusus untuk kegiatan tertentu bersifat tematik juga harus memperhatikan instruksi bupati mengenai penetapan jenis kegiatan tematik setiap tahunnya. kepala skpd wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan spip sesuai desain penyelenggaraan yang direncanakan kepada bupati. laporan penyelenggaraan spip oleh kepala skpd terdiri dari laporan penyelenggaraan spip pada tingkat entitas skpd dan tingkat aktivitas sesuai desain penyelenggaraan yang direncanakan. bupati menunjuk sekretaris daerah untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan spip tingkat entitas pemerintah daerah dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan spip seluruh skpd sekretaris daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan spip tingkat entitas pemerintah daerah dibantu oleh badan perencanaan dan pembangunan daerah. sekretaris daerah dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan spip seluruh skpd sehari harinya dibantu oleh satgas spip kabupaten lahat. sekretaris daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan spip pada tingkat entitas pemerintah daerah serta tingkat skpd secara berkala kepada bupati. inspektorat melakukan pembinaan dalam keseluruhan tahapan penyelenggaraan spip baik tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. dalam melakukan tugas pembinaan tersebut, inspektorat dapat mengkonsultasikannya kepada bpk selaku instansi pembina spip. strategi penyelenggaraan spip strategi penyelenggaraan spip secara umum adalah sebagai berikut: untuk memperoleh hasil yang efektif, maka seluruh kegiatan penyelenggaraan spip harus dianggarkan oleh masing masing skpd pada setiap tahapan penyelenggaraan spip (persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan) sesuai desain penyelenggaraan secara bertahap yang direncanakan instalasinya masing masing berdasarkan skala prioritas penyelenggaraan spip dan kemampuan sumber daya yang ada. penetapan skala prioritas penyelenggaraan spip secara bertahap pada tingkat entitas dan tingkat aktivitas ditetapkan dalam kerangka waktu tertentu sejak penerapan peraturan ini yaitu: jangka segera quick wins hari atau bulan), jangka pendek tahun), dan jangka panjang tahun) adalah sebagai berikut: untuk tingkat entitas pemerintah daerah, skala prioritas penyelenggaraan spip secara bertahap yang harus dilakukan oleh sekretaris daerah selaku koordinator penyelenggaraan spip adalah: @quick wins melakukan kegiatan sosialisasi peraturan bupati tentang pedoman penyelenggaraan spip kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai. melaksanakan kegiatan cee untuk mengetahui efektivitas subunsur lingkungan pengendalian yang masih memerlukan penguatan. kegiatan cee berikutnya dilaksanakan kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan pimpinan. menyusun dokumen rencana tindak pengendalian rtp) untuk seluruh subunsur lingkungan pengendalian yang memerlukan penguatan. melaksanakan kegiatan penilaian mayoritas spip sebagai pemetaan awal dan mengukur tingkat kematangan dalam menyelenggarakan spip pada pemerintah daerah. jangka pendek melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk sebagian sasaran strategis yang tercantum dalam rpmsasaran strategisrumuskan dan menetapkan infrastruktur pengendalian (hasil kegiatan cee dan penilaian resiko) untuk sebagian sasaran strategiskepala daerah serta mensosialisasikan mendiseminasikannyapmrumuskan dan menetapk serta mensosialisasikan mendiseminasikan. melakukan, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan lainnya serta mensosialisasikan mendiseminasikan kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai.pm seluruh skpd. melakukan pengembangan lebih lanjut atas penyelenggaraan spip tingkat entitas pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. untuk tingkat entitas skpdsasaran strategisenstraenstra masing masing skpd. melakukanuntuk program lintas skala prioritas penyelenggaraan spip secara bertahap yang harus dilakukan oleh kepala skpd koordinator program lintas adalah: @quick wins melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk sebagian program lintas yang tercantum dalam dokumen rpminta dan atau skpd maupun skpd pendukung program lintas yang terlibat dalam pelaksanaan program lintasprogram lintaskpd koordinator program lintas dan masing masing skpd pendukung program lintasprogram skpd skala prioritas penyelenggaraan spip secara bertahap yang harus dilakukan oleh kepala bidang bagian adalah: @quick wins melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk sebagian program skpdluruh program utamaprogramsecara terpadu dengan pembangunan sistem untuk penyelenggaraan spip pada tingkat entitas skpd dan tingkat kegiatan skpd (kegiatan dalam dokumen anggaran)kegiatan tertentu bersifat tematikluruh kegiatan tematik sesuai penetapan bupati setiap tahunny, serta seluruh skpd terkaittematik skpd dan seluruh skpd terkaitpelayanankegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh skpd sesuai dengan jenis pelayanan yang dimilikikegiatan pelayananjenis kegiatan pelayan dan seluruh skpd terkait dengan pelayananpelayandalam dokumen anggaran skala prioritas penyelenggaraan spip secara bertahap yang harus dilakukan oleh kepala seksi kepala sub bagian adalah: @quick wins melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk seluruh kegiatan skpd yang tercantum dalam dokumen anggarankegiatan skpd yang tercantum dalam dokumen anggarformat desain penyelenggaraan spip sesuai skala prioritasmasing masing tingkatan penyelenggaraan spip disajikan secara lengkap pada lampiran bagian lampiran bagian proses penyelenggaraan spip tingkat entitas dan tingkat aktivitas persiapan perlu pedoman penyelenggaraan spip penyusunan pedoman penyelenggaraan spip diklat spip sosialisasi seminar pemahaman knowing) pemetaan mapping) evaluasi lingkungan infrastruktur pengendalian cee) pengendalian register resiko penilaian tingkat mayoritas usulan kebijakan, prosedur, standar, pedoman, alat pengendalian lain penyusunan rtp skpd penanggung jawab jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan internalisasi forming) pengembangan berkelanjutan infrastruktur performing) forming sosialisasi diseminasi evaluasi internal perumusan infrastruktur penerapan kebijakan, pengendalian induk kegiatan prosedur, standar, tindak lanjut pama pedoman hasil audit biak evaluasi kebijakan, terpisah prosedur, standar, update register resiko pedoman, dan alat dan peta resiko asistensi pengendalian lain perbaikan infrastruktur didokumentasikan pengendalian pelaporan.i.ooeesakkkknnank tahun anggaran pannaanananaaannaan nan san ets peta para era (era jar (ra jet mangan output outcome daa tea dan dana resiko masalah kor awal level level keterangan dang kai teridentifikasi atau baru) tot yoh efektivitas keterangan pengendalian rancangan penerapan rancangan penerapan a55. man ''''''#'' '' '' ' na) indralaya), indralaya,. oktober bupati ogan ilir ilyas panji alamdoman sistem pengendalian intern pemerintah bagian kesatu umum peraturan ini sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah. pedoman penyelenggaraan spip sebagaimana dimaksudkedua lingkungan pengendalian bupatin spip lingkungan pemerintah kabupaten. kepala perangkat daerahbupati ini. lingkungan pengendalian dan control environment evaluation (cee) gambaran umum lingkungan pengendalian latar belakang lingkungan pengendalian sebagai salah satu unsur spipdalam instansi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. lingkungan pengendalian merupakan unsur pengendalian intern yang memberikan fondasi bagi empat unsur pengendalian intern yang lain. dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik, instansi pemerintah perlu terlebih dahulu mengetahui kondisi lingkungan pengendalian yang ada. dengan mengetahui kekuatan maupun kelemahan lingkungan pengendalian, maka instansi pemerintah akan dapat secara efesien dan efektif memperbaikinya sehingga penyelenggaraan spip dapat lebih baik. pengertian lingkungan pengendalian dalam tahun penjelasan lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. kewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian bagi pimpinan instansi pemerintah dinyatakan dalam tahun yangoin sampai dengan atas merupakan delapan subunsur lingkungan pengendalian. dalam setia subunsur lingkungan pengendalian tersebut, terdapat dua jenis pengendalian, yaitu hard control dan soft control. hard control adalah tipe pengendalian internal yang telah lazim ditemui dan dinilai oleh auditor. hard control biasanya bersifat formal, objektif dan dapat diskualifikasi. karena itu, pengendalian tipe ini mudah dibuktikan keberadaannya. sementara itu soft control didefinisikan sebagai pengendalian yang didasarkan pada faktor faktor yang intangible sebagai kejujuran dan etika. pengendalian pengendalian ini bersifat informal dan cenderung subjektif serta tidak dapat kuantifikasi. pengendalian tipe ini lebih sulit dibuktikan keberadaannya dengan prosedur audit yang biasa dilakukan. contoh contoh dari hard control dan soft control kedelapan subunsur lingkungan pengendalian antara lain sebagai berikut: tabel contoh hard control dan soft control pada subunsur lingkungan pengendalian sunan fari contoh sot commas etika sesuai dengan etika dan integritas yang tinggi komitmen terhadap anggaran pengembangan pegawai memiliki skill dan kompetensi kompetensi pegawai pengalaman yang dalam dipa dpa dibutuhkan kepemimpinan yang standard operating pimpinan kondusif procedures sop) mempertimbangkan risiko penyusunan surat dalam pengambilan keputusan pimpinan keputusan mampu mempermudah identifikasi risiko pendelegasian uraian tugas pokok dan tanggungjawab dan wewenang dan fungsi masing masing akuntabilitas tanggung jawab yang pegawai dikomunikasikan dan tepat dimengerti dengan jelas kebijakan sumber perekrutan pegawai perekrutan pegawai yang daya manusia sdm) dengan kualifikasi tertentu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme peran aparat audit oleh inspektorat inspektorat yang berfungsi pengawasan internal baik yang mampu pemerintah api) mencegah penyimpangan yang efektif hubungan kerja yang memorandum hubungan kerja yang baik dengan instansi understanding kondusif dengan instansi pemerintah terkait dengan instansi terkait terkait control environment evaluation cee) pengertian cee evaluasi lingkungan pengendalian cee) merupakan kegiatan evaluasi atas lingkungan pengendalian suatu organisasi. evaluasi lingkungan pengendalian menggunakan pendekatan control self assessment csa). cara terbaik untuk memahami kondisi lingkungan pengendalian, terutama soft control, adalah dengan berada dalam organisasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. pendekatan csa dapat memberikan penilaian ataskondisi lingkungan pengendalian dalam waktu yang relatif singkat, sertamelibatkan peran aktif orang orang yang berada dalam lingkungan tersebut. tujuan cee tujuan cee adalah untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada pada suatu organisasi dibandingkan dengan kondisi ideal (framework) dari masing masing subpelaksanaan cee evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dilaksanakan oleh inspektorat sebagai fasilitator. output cee kegiatan cee akan menghasilkan dua output utama, yakni: peta kelemahan lingkungan pengendalian peta kelemahan lingkungan pengendalian yang menunjukkan identifikasi subunsur lingkungan pengendalian yang lemah. rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian adalah komitmen pimpinan instansi untuk memperbaiki kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi. perbaikan lingkungan pengendalian dilakukan dengan memperbaiki langsung kelemahan lingkungan pengendalian. perbaikan pada tingkat ini sebagian besar akan berupa soft control, namun juga tidak meninggalkan perbaikan hard control. faktor pendukung keberhasilan cee keberhasilan pelaksanaan cee bergantung sepenuhnya pada dukungan pimpinan instansi pemerintah kepada staf bawahnya untuk bisa bersikap terbuka, jujur dan bebas dari tekanan dalam penilaian yang dilakukan staf terhadap faktor faktor lingkungan pengendalian. hasil cee yang terlalu dipengaruhi oleh pimpinan instansi pemerintah kurang bermanfaat untuk memperbaiki lingkungan pengendalian. pimpinan instansi pemerintah diharapkan mau mendengar dan mengetahui permasalahan yang ada pada lingkungan pengendalian agar permasalahan itu dapat diperbaiki. waktu pelaksanaan cee pelaksanaan cee dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah penilaian risiko. pilihan atas kapan cee dilaksanakan akan tergantung kepada pertimbangan dan atau kebutuhan pimpinan instansi terhadap penyelenggaraan spip unit kerjanya. bagian langkah kerja cee tahapan cee cee dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai berikut: gambar tahapan cee penilaian lingkungan pengendalian memerlukan kehati hatian agar dapat memperoleh gambaran yang otentik, valid dan tidak bias, mengingat tingkat subjektivitas dan sensitivitasnya cukup tinggi. langkah kerja berikut dirancang untuk melaksanakan penilaian lingkungan pengendalian serta merancang perbaikannya secara efektif dalam waktu yang singkat. tahapan pelaksanaan cee meliputi: tahapan persiapan tahapan ini meliputi persiapan internal yang dilakukan fasilitator serta pembahasan awal antara fasilitator dengan pimpinan instansi pemerintah terkait persiapan pelaksanaan cee tahapan pelaksanaan tahapan ini merupakan pelaksanaan langkah langkah kerja cee tahapan pelaporan tahapan ini hasil cee dilaporkan oleh fasilitator kepada pimpinan instansi pemerintah. persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan cee, fasilitator melakukan beberapa persiapan agar pelaksanaan cee berhasil. persiapan tersebut berupa: persiapan internal oleh fasilitator sebelum cee dilaksanakan, beberapa persiapan perlu dilakukan oleh fasilitator. hal hal yang perlu disiapkan fasilitator adalah: pembentukan tim fasilitator penyiapan bahan bahan (prisoner dan formulir formulir) pengumpulan data awal (hasil csa penilaian risiko jika sudah dilaksanakan, berita berita tentang instansi pemerintah yang dievaluasi) pembahasan awal dengan pimpinan instansi pemerintah fasilitator melakukan pembahasan awal guna mempersiapkan secara lebih baik teknis pelaksanaan survei dan workshop. hal hal yang perlu dibahas dengan pimpinan adalah sebagai berikut: tujuan kegiatan cee fasilitator memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan pimpinan instansi pemerintah mengenai tujuan cee sehingga mereka mengetahui apa yang akan dihasilkan dari proses yang akan dilaksanakan. dari penjelasan dan diskusi diharapkan adanya komitmen pimpinan instansi terhadap hasil cee ruang lingkup yang akan direvisi fasilitator membahas dengan pimpinan instansi ruang lingkup evaluasi lingkungan pengendalian yang akan dilaksanakan. ruang lingkup dapat ditetapkan pada organisasi secara keseluruhan atau hanya pada bagian unit tertentu dari organisasi instansi pemerintah. peserta fasilitator dan pimpinan instansi menyepakati siapa yang menjadi peserta untuk kegiatan: survei cee survei cee dilakukan pada saat pelaksanaan langkah ke dari cee yakni menilai kondisi lingkungan pengendalian gambar dan peserta survei adalah pegawai yang telah berada unit yang dievaluasi dalam suatu jangka waktu yang cukup untuk mengenal suasana kerja unit tersebut. jumlah responden memperhatikan keterwakilan unit yang akan dievaluasi. dari survei persepsi kepada para pegawai mengenai kondisi lingkungan pengendalian yang ada instansi mereka diharapkan diperoleh gambaran kondisi lingkungan pengendalian. diskusi pembahasan hasil cee pembahasan hasil cee dilakukan dalam langkah kerja cee yang yaitu membahas hasil cee dan merancang rencana perbaikan lingkungan pengendalian. pihak pihak yang ikut dalam diskusi pembahasan tersebut adalah fasilitator yang melakukan cee dan pihak instansi pemerintah yang dievaluasi. agar diskusi efektif, jumlah peserta diskusi berkisar antara sampai dengan org. peserta ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi bersama sama fasilitator. penentuan peserta dilakukan dengan memperhatikan: keterkaitan peserta dengan kondisi permasalahan lingkungan pengendalian yang akan dibahas pegawai yang memiliki pemahaman fungsional dan teknis materi yang dibahas pegawai yang kemungkinan akan ikut terlibat dalam rencana perbaikan lingkungan pengendalian tersebut masa mendatang pengambilan keputusan terkait dengan kondisi dan perbaikan kelemahan lingkungan pengendalian tersebut. untuk efektivitas pelaksanaan pembahasan peserta dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang akan dibahas, stuktur organisasi atau pertimbangan lain. peran dan tanggung jawab peran fasilitator maupun peserta perlu disepakati sebelum proses cee dilaksanakan. dari pihak fasilitator harus jelas siapa yang harus mengumpulkan data, menyiapkan kuesioner, memandu pengisian kuesioner, rekapitulasi jawaban kuesioner, melakukan wawancara, dan menganalisa dan menyimpulkan hasil penilaian. dari pihak peserta juga perlu ditetapkan siapa saja yang akan mengisi kuesioner, siapa saja yang akan diwawancara, siapa yang bertanggung jawab sebagai contact person bagi penyediaan data untuk keperluan evaluasi dan lain lain. selain itu juga perlu dibicarakan pembiayaan akomodasi serta penyediaan fasilitas dan peralatan. waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan cee disepakati antara fasilitator dan pimpinan instansi pemerintah terkait. umumnya, pelaksanaan cee adalah dua hari kerja efektif. pada hari pertama dilakukan pengumpulan data data untuk kebutuhan langkah pertama serta pembagian kuesioner serta rekapitulasi hasil kuesioner. kebutuhan data dokumen terkait fasilitator melakukan pembahasan awal dengan pimpinan instansi guna memperoleh data data terkait identifikasi permasalahan lingkungan pengendalian. hal hal yang dibahas adalah sebagai berikut: hasil audit dari internal auditor tersebut terhadap instansi yang dievaluasi hasil audit dari eksternal auditor terhadap instansi yang dievaluasi masukan masukan lainnya dari inspektorat terhadap risiko lingkungan pengendalian instansi yang dievaluasi mengumpulkan hasil csa penilaian risiko yang sudah dilakukan penekanan pentingnya komitmen pimpinan dan keterbukaan pegawai keberhasilan proses cee sangat tergantung pada keterbukaan kebebasan pegawai untuk mengeluarkan pendapat permasalahan lingkungan pengendalian. pada tahap ini, fasilitator melakukan hal hal sebagai berikut: menjelaskan kepada pimpinan mengenai pentingnya komitmen pimpinan untuk mendorong dan memberikan kebebasan kepada para pegawai untuk mengemukakan pendapat menegaskan kepada pimpinan tidak adanya tekanan kepada para peserta atas pengungkapan kondisi lingkungan pengendalian. pelaksanaan cee penilaian lingkungan pengendalian harus dilakukan secara komprehensif mengenai kemungkinan adanya kelemahan dan kekuatan lingkungan pengendalian. secara ringkas langkah kerja cee terlihat pada gambar dan sebagai berikut: gambar langkah kerja cee (cee sebelum penilaian risiko) gambar langkah kerja cee (cee setelah penilaian risiko) langkah kerja pertama dan kedua akan menghasilkan peta kondisi lingkungan pengendalian. langkah kerja ketiga akan menghasilkan rencana perbaikan lingkungan pengendalian. selain itu, kelemahan lingkungan pengendalian tersebut akan dikaitkan dengan hasil penilaian risiko dan kegiatan pengendalian.gambar menunjukkan pengait hasil cee dengan penilaian risiko jika pelaksanaan cee dilakukan sebelum penilaian risiko, sementara gambar menunjukkan pengairan cee dengan penilaian risiko jika cee dilakukan setelah penilaian risiko. perbaikan lingkungan pengendalian dapat berupa perbaikan soft control dan hard control. perbaikan hard control antara lain berupa penyusunan kode etik ataupun perbaikan sop kebijakan, sementara perbaikan soft control antara lain pada perbaikan budaya organisasi (corporate culture), mindset ataupun perilaku. menilai hard controls dalam rangka menilai elemen lingkungan pengendalian yang merupakan hard controls, misalnya kebijakan sdm, penilaian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang sama seperti dengan prosedur audit atas tipe pengendalian internal lainnya. penilaian juga bisa menggunakan metode csa jika memungkinkan. menilai soft controls lingkungan pengendalian merupakan unsur kunci dari pengendalian internal karena unsur lainnya akan sangat tergantung dan terpengaruh. tanpa adanya lingkungan pengendalian yang kuat, aktivitas pengendalian yang sangat canggih sekalipun dapat menjadi tidak efektif. oleh karena itu, walaupun penilaian soft controls jarang sekali disentuh oleh aktivitas pengawasan internal selama ini, sangatlah penting untuk dilakukan revi yang teliti atas soft controls karena: kelemahan dalam lingkungan pengendalian bersifat persuasif atau menyebar. misalnya penetapan staf yang tidak kompeten akan mengakibatkan kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang secara lebih lanjut dapat mengakibatkan organisasi rentan terhadap kecurangan. tidak terdapatnya lingkungan pengendalian yang baik akan mendorong pegawai melakukan perilaku yang tidak baik. identifikasi permasalahan lingkungan pengendalian pada tahap ini fasilitator mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi tentang kondisi lingkungan pengendalian yang mungkin dapat diperoleh dari sumber sumber berikut ini: hasil audit dari bpk maupun api yang mengindikasikan adanya kelemahan ataupun kekuatan lingkungan pengendalian. terhadap hasil audit, fasilitator mendapatkan informasi hasil audit, antara lain dengan melakukan: evaluasi dokumen fasilitator mempelajari laporan hasil audit beberapa tahun terakhir yang dianggap relevan dan mengidentifikasi hasil audittindak lanjut hasil audit revi untuk memastikan apakah informasi tersebut masih valid dan relevan hasil riset yang telah ada yang bisa dikaitkan dengan lingkungan pengendalian instansi pemerintah terkait. terhadap hasil riset, fasilitator antara lain dengan melakukan: evaluasi dokumen fasilitator mempelajari laporan hasil riset terkait instansi yang dievaluasi dengan kondisi saat dilakukannya evaluasi. berita terkait instansi pemerintah yang dievaluasi fasilitator mengumpulkan berita berita terkait organisasi yang dievaluasi baik dari koran, majalah, internet maupun media lainnya. berita tersebut bisa berupa berta yang bersifat negatif (misalnya kasus hukum, dugaan kkn, keluhan masyarakat tentang pelayanan instansi pemerintah terkait) maupun berita yang bersifat positif (misalnya prestasi penghargaan yang diterima oleh instansi pemerintah maupun individu didalamnya, komentar positif tentang instansi tersebut). hasil wawancara dengan pimpinan dan staf instansi pemerintah yang dievaluasi, maupun wawancara dengan stakeholder dari instansi tersebut (masyarakat, perusahaan, instansi pemerintah lainnya). fasilitator melakukan wawancara untuk memperoleh informasi informasi terkait permasalahan lingkungan pengendalian dan juga persepsi berbagai pihak tersebut antara kondisi lingkungan pengendalian instansi yang dievaluasi berbagai hasil revi evaluasi yang pernah dilakukan atas penyelenggaraan spip dan sumber sumber data lainnya. salah satu sumber informasi berupa revi evaluasi atas penyelenggaraan spip adalah laporan diagnostic assessment (da) spip. selanjutnya fasilitator melakukan: evaluasi dokumen fasilitator mempelajari laporan diagnostic assessment da) instansi yang dievaluasi khususnya bagian mengenai lingkungan pengendalian.. beberapa hal menjadi pertimbangan fasilitator yang membuat hasil tersebut tidak lagi relevan adalah: periode pelaksanaan yang sudah terlalu lama, pergantian pimpinan yang dianggap telah merubah kondisi lingkungan pengendalian, perubahan struktur organisasi. dari informasi informasi tersebut atas, selanjutnya fasilitator melakukan klasifikasi informasi dalam delapan subunsur lingkungan pengendalian.pengklasifikasian tersebut dilakukan dengan menguraikan masing masing informasi yang diperoleh tersebut dalam kolom hasil pada form elp1 bagian iii.a), kemudian memberikan tanda pada masing masing kolom subunsur lingkungan pengendalian yang memiliki keterkaitan dengan informasi tersebut. selanjutnya fasilitator menyimpulkan apakah terdapat permasalahan dan atau kekuatan pada masing masing subunsur lingkungan pengendalian. jika suatu subunsur terkait dengan satu atau beberapa informasi positif (kekuatan) maka fasilitator akan menyimpulkan bahwa pada subunsur tersebut terdapat kekuatan lingkungan pengendalian. kesimpulan tersebut juga didukung dengan uraian yang merangkum berbagai permasalahan kekuatan yang ada pada suatu subunsur. menilai kondisi lingkungan pengendalian pada tahap ini fasilitator melakukan penilaian atas hard control dan soft control dengan melakukan survei persepsi atas kondisi lingkungan pengendalian. langkah langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: penjelasan awal survei persepsi simpulan sementara hasil cee penjelasan awal cee diawali dengan penjelasan oleh fasilitator tentang kegiatan survey yang akan dilaksanakan, peran masing masing perserta, dan jadwal. selanjutnya fasilitator menjelaskan pemahaman tentang lingkungan pengendalian dan keterkaitan evaluasi lingkungan pengendalian dengan tahapan implementasi spip berikutnya. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan spip sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan mendapat penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala perangkat daerah wajib mengoperasionalisasikan rencana tindak pengendalian dan mengintegrasikan penyelenggaraan spip secara langsung kedalam proses manajemen diberbagai tingkatan. kepala perangkat daerah yang tidak menyelenggarakan spip sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan atas penyelenggaraan spip oleh kepala perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga sosialisasi peraturan bupati ini wajib disosialisasikan kepada seluruh pejabat struktural perangkat daerah serta pegawai asn dilingkungan pemerintah kabupaten. bupati dapat meminta pendampingan dari bpk selaku instansi pembina spip untuk melaksanakan penerapan peraturan bupati ini. bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ogan ilir ini mulai berlaku berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor dicabut dinyatakan tidak berlaku pelaksanaan survei persepsi untuk memperoleh gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian, langkah yang akan dilakukan oleh fasilitator adalah dengan melaksanakan survei persepsi pegawai atas kondisi lingkungan pengendalian instansi mereka. survei persepsi ini perlu dilakukan karena para pegawai adalah orang orang yang merasakan secara langsung kondisi lingkungan pengendalian yang ada instansi mereka. survei persepsi ini memberikan informasi kondisi lingkungan pengendalian yang diperoleh dengan memahami apa yang dialami dirasakan pegawai. pelaksanaan survei merupakan paper based survey yaitu menggunakan kuesioner cee dalam lampiran pada bagian iii.d. kuesioner ini bersifat umum. sebelum menggunakannya, fasilitator perlu menyesuaikan kuesioner dengan kondisi unit yang dievaluasi, penyesuaian antara lain mencakup istilah, nomenklatur organisasi dan lainnya untuk menghindari kemungkinan pemahaman yang berbeda bagi setiap responden. sebelum kuesioner dibagikan, fasilitator menjelaskan kepada responden tentang struktur kuesioner dan cara menjawabnya. sebaiknya seluruh responden dikumpulkan dalam satu ruangan agar memudahkan penjelasan serta pengumpulan hasil kuesioner akan lebih cepat. fasilitator menabulasi jawaban para peserta dalam formulir elp petunjuk pengisian tabulasi dan formulanya terdapat dalam lampiran bagian iii.b. setelah fasilitator selesai melakukan tabulasi, dibuat simpulan dari setiap pertanyaan yang telah menggambarkan memadai tidak memakainya masing masing atribut elemen subunsur lingkungan pengendalian serta memadai tidak memakainya subunsur lingkungan pengendalian itu sendiri. dalam rangka mempercepat pelaksanaan survei persepsi dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih interaktif. simpulan sementara hasil cee fasilitator membuat sintesis (analisis dan kesimpulan) atas hasil elp dan elp sintesis ini masih bersifat sementara karena masih memerlukan analisis dan pembahasan lebih lanjut dengan pimpinan instansi untuk dapat menjadi kesimpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian. bagi hasil elp dan elp menunjukkan hasil yang sama, maka hasil tersebut langsung menjadi simpulan sementara atas kondisi lingkungan pengendalian. kesimpulan yang sama ini adalah misalnya jika elp2 menunjukkan hasil yang tidak memadai dan elp1 menunjukkan terdapat permasalahan lingkungan pengendalian, begin juga sebaliknya. jika hasil elp dan elp2 tidak sama, maka fasilitator perlu menggali lebih dalam melalui focus group discussion atau mengumpulkan data lanjutan. simpulan tersebut dituangkan dalam form elp bagian iii.c) sebagai bahan pembahasan dengan pimpinan instansi pemerintah. menyusun rencana perbaikan lingkungan pengendalian cee pada dasarnya merupakan self assessment, sehingga dengan telah adanya identifikasi kekuatan dan kelemahan lingkungan pengendalian maka pimpinan instansi pemerintah harus menyusun rencana aksi dalam rangka perbaikan kelemahan lingkungan pengendalian. fasilitator dan pimpinan instansi pemerintah secara bersama sama membahas rencana perbaikan apa yang akan dilaksanakan. pembahasan dilakukan terbatas pada pimpinan instansi dan pejabat lainnya yang relevan. pembahasan cee dengan pimpinan dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan akhir antara fasilitator dengan pimpinan instansi pemerintah atas kondisi lingkungan pengendalian dan komitmen pimpinan terhadap rencana tindak perbaikannya. langkah langkah yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah sebagai berikut: fasilitator mempersiapkan bahan pembahasan berdasarkan hasil form elp dalam format presentasi. fasilitator membuka diskusi dengan memaparkan hasil sementara cee kepada peserta diskusi. masing masing peserta diminta memberi komentar atas simpulan sementara tersebut. fasilitator membahas dan melakukan validasi bersama sama dengan pimpinan instansi terkait perbedaan hasil elp dan elp2 serta hal hal lainnya terkait dengan hasil sementara cee nobulan mencatat kesepakatan atas kesimpulan akhir mengenai kondisi lingkungan pengendalianyang ada instansi tersebut fasilitator mengarahkan diskusi untuk merancang rencana perbaikan kelemahan lingkungan pengendalian nobulan mencatat kesepakatan rencana perbaikan kelemahan lingkungan pengendalian. kesepakatan tersebut dituangkan fasilitator dalam form elp bagian iii.d) rencana tindak dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama yaitu: prioritas dan tidak prioritas. rencana tindak prioritas adalah rencana tindak yang perlu segera dilakukan oleh manajemen karena sudah terjadi permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan pengendalian, menjadi sumber risiko bagi pencapaian tujuan, ataupun dianggap penting oleh pimpinan instansi. rencana tindak tidak prioritas adalah rencana perbaikan lingkungan pengendalian meskipun belum terjadi permasalahan ataupun dianggap belum memerlukan tindak segera oleh pimpinan instansi pada akhir sesi diskusi, fasilitator membacakan hasil kesepakatan. nobulan rapat kemudian ditandatangani oleh seluruh peserta diskusi pembahasan hasil cee selanjutnya fasilitator mendokumentasikan rencana perbaikan ini dan membuat kesepakatan dengan manajemen (agreed action plans) mengaitkan hasil cee dengan penilaian risiko pelaksanaan cee merupakan bagian dari implementasi spip secara keseluruhan karena lingkungan pengendalian merupakan landasan bagi unsur unsur spip lainnya. oleh karena itu hasil dari cee, dalam hal ini kondisi lingkungan pengendalian yang ada, harus mempertimbangkan dalam proses csa rancangan implementasi unsur unsur spip lainnya. secara ideal, pelaksanaan cee dilakukan sebelum pelaksanaan csa unsur unsur spip lainnya. dengan demikian pada saat rancangan implementasi unsur unsur spip lainnya, kondisi lingkungan pengendalian sudah diketahui sehingga dapat dipertimbangkan kekuatan dan kelemahannya dalam rangka penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring. dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk memulai implementasi spip dari csa penilaian risiko dan csa kegiatan pengendalian terlebih dahulu. oleh karena itu, pengairan hasil cee dengan unsur unsur spip lainnya tergantung kepada kapan cee dilaksanakan, apakah sebelum atau sesudah csa penilaian risiko dan csa kegiatan pengendalian. pengairan hasil cee dengan proses csa penilaian risiko ataupun csa kegiatan pengendalian dilakukan oleh para peserta fgd csa yang merupakan pimpinan staf instansi pemerintah. fasilitator memandu pengait tersebut dengan menyajikan hasil cee yang perlu diketahui oleh para peserta fgd, kemudian melakukan fasilitasi diskusi pengairan cee dengan csa penilaian risiko kegiatan pengendalian. cee dilakukan sebelum penilaian risiko dalam hal cee dilaksanakan sebelum penilaian risiko, maka pada saat proses identifikasi risiko, kondisi lingkungan pengendalian menjadi salah satu sumber acuan bagi peserta diskusi csa dalam mengidentifikasi risiko instansi ataupun kegiatan. dengan demikian, risiko yang teridentifikasi telah mempertimbangkan kondisi lingkungan pengendalian. risiko yang telah mempertimbangkan kondisi lingkungan pengendalian ini akan dibuat rancangan kegiatan pengendaliannya pada csa kegiatan pengendalian, disusun rancangan informasi dan komunikasinya pada csa informasi dan komunikasi serta disusun rancangan monitoringnya pada csa monitoring spip cee dilakukan setelah penilaian risiko bila cee dilaksanakan setelah penilaian risiko, maka peserta focus group discussion (fgd) csa akan melakukan finalisasi rancangan kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan pengendalian. bila kondisi lingkungan pengendalian yang terkait dengan suatu risiko lemah, maka dapat dirancang kegiatan pengendalian tambahan jika dianggap kegiatan pengendalian yang telah dirancang sebelumnya belum memadai akibat lemahnya lingkungan pengendalian. pengairan hasil cee dengan penilaian risiko dapat dituangkan dalam formulir elp bagian iii.e). selanjutnya, fasilitator menuangkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan. pelaporan hasil cee setelah seluruh langkah kerja cee dilaksanakan maka fasilitator menyusun laporan tertulis yang ditujukan kepada pimpinan instansi. dalam pelaporan perlu diperhatikan apakah kelemahan yang teridentifikasi berupa soft control dan hard control. oleh kerena masalah soft control sangatlah sensitif, melaporkannya secara langsung sebagaimana kelemahan hard control akan cenderung mempermalukan orang orang yang terkait, khususnya pimpinan, sehingga dapat mengurangi kerjasamanya dalam proses selanjutnya. oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, pelaporan kelemahan yang terkait dengan soft control dapat juga dilakukan secara verbal kepada pimpinan. ada beberapa alasan untuk ini, yaitu: soft control menyangkut subjektivitas. lebih sulit untuk secara menyakinkan membuktikan keberadaan kelemahan soft control. kelemahan soft control adalah sensitif. pimpinan instansi yang terkait mungkin akan merasa diserang dan hubungan baik antar fasilitator dan instansi tersebut akan terganggu. pelaporan kelemahan soft control dalam beberapa kasus akan dapat mengakibatkan instansi tersebut terkena masalah hukum jika ternyata pelaporan secara verbal secara persuasif dapat membuat pimpinan instansi mengambil tindakan perbaikan, maka sesungguhnya tujuan evaluasi lingkungan pengendalian telah tercapai. kelemahan dari pelaporan yang bersifat verbal adalah cenderung mengurangi persepsi akan pentingnya kelemahan lingkungan pengendalian tersebut. pelaporan secara formal akan memberikan pimpinan instansi catatan permanen atas informasi kelemahan lingkungan pengendalian. dengan demikian perlu dikombinasikan antara penyusunan laporan secara formal serta penyampaian secara verbal pimpinan instansi. penyampaian secara verbal kepada pimpinan instansi dengan teknik komunikasi yang baik akan lebih mampu meyakinkan mereka tentang pentingnya perbaikan lingkungan pengendalian, sementara penyampaian laporan dalam bentuk formal akan memberikan persepsi pentingnya masalah kelemahan lingkungan pengendalianserta adanya dokumentasi bagi pimpinan instansi. laporan hasil cee dibuat dalam bentuk surat. laporan dibuat secara ringkas dan menekankan langsung pada kelemahan lingkungan pengendalian secara rencana perbaikannya. namun sebelum laporan tersebut disusun oleh fasilitator, perlu dilakukan penyampaian hasil serta pembahasannya dengan pimpinan instansi pemerintah. pembahasan ini telah dilakukan melakukan melalui langkah kerja cee format laporan hasil cee adalah sebagai berikut: dasar pelaksanaan cee memuat dasar pelaksanaan cee pemerintah daerah satker. contoh nota kesepahaman, surat penugasan, dan lain lain. unit instansi pemerintah yang dievaluasi menguraikan gambaran umum mengenai instansi yang dievaluasi, tingkat instansi yang dievaluasi dan gambaran singkat mengenai instansi unit instansi tersebut tujuan sasaran, ruang lingkup dan metodologi cee menjelaskan tujuan pelaksanaan cee, ruang lingkupnya serta metodologi yang digunakan dalam cee pelaksanaan cee lingkungan instansi yang dievaluasi menjelaskan uraian pelaksanaan cee instansi yang dievaluasi, berupa waktu, tempat, langkah kerja, jadwal pelaksanaan, hambatan pelaksanaan dan lain lain. hasil evaluasi lingkungan pengendalian menguraikan kesimpulan atas kondisi lingkungan pengendalian berupa kekuatan dan kelemahannya rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian menjelaskan rencana tindak dan jadwal perbaikan yang telah disepakati antara fasilitator dan pimpinan instansi pemerintah. laporan cee disusun oleh fasilitator dan disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah yang dievaluasi. bagian lampiran cee form elp hasil identifikasi permasalahan lingkungan pengendalian lai lao aj. kesimpulan (uraikan hasil penilaian risiko lingkungan pengendalian, baik kekuatan maupun kelemahannya. buat simpulan atas setiap subunsur lingkungan pengendalian yang terkait (terdapat permasalahan, terdapat kekuatan) petunjuk pengisian kolom sudah jelas kolom diisi dengan uraian singkat hasil pengumpulan dan analisa data terkait kondisi lingkungan pengendalian instansi pemerintah yang dievaluasi. uraian tsb dapat berupa permasalahan persepsi negatif yang merupakan indikasi adanya kelemahan lingkungan pengendalian maupun prestasi persepsi positif yang mengindikasi kekuatan lingkungan pengendalian yang ditemukan dari berbagai sumber data tersebut. kolom diisi dengan sumber data atau uraian kolo misalnya laporan hasil audit bpk xxxx tglxxx atau berita koran xxx kolom diisi dengan keterkaitan antara masing masing subunsur lingkungan dengan uraian pada kolom s.d jika keterkaitan tersebut menunjukkan adanya kelemahan lingkungan pengendalian maka diisi dengan simbol kolom jika keterkaitan tersebut menunjukkan adanya kekuatan lingkungan pengendalian maka diisi dengan simbol form elp rekapitulasi hasil kuesioner cee penegakan pengembangan integritas dan lo. lee integritas dan nilai etika ill nilai etika ill ill ill pengkomunikasia nilai nilai ill etika ill ill isamoeganmatema (oo pipi integritas dan nilai etika pengawasan atas pelaksanaan |. tell integritas dan nilai etika lelet ill ill ill penanganan atas pelanggaran ill ill ill komitmen identifikasi atas kebutuhan www lilit terhadap kompetensi lilit kompetensi ill organisasi mempekerjakan ill individu yang memiliki kompetensi ill ill ill ill ill valuasi alas kompetensi pegawai ill iii kepemimpinan gaya kepemimpinan yang beliti yang kondusif mempertimbangkanrisikodalam mencapaitujuanorganisasi (cs opo betis betis pimpinan instansi menetapkan elo tujuan pengendalian intern pimpinan mengikuti disiplin proses tujuan dalam mengembangkan tujuan pengendalian intern pembentukan penetapanstrukturorganisasi struktur yang tepat bli organisasi yang sesuai a t kebutuhan menjaga agarstrukturorganisisi benang pegangan iii seharusnya verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi pendelegasian pimpinan mengawasi proses dea poo wewenang dan pengendalian internal tanggung jawab pendelegasian otoritas dan e83 tere yang tepat tanggung jawab pengendalian intern secara tepat mes lele lele) penetapan secara jelas batasan elit pendelegasian kewenangan lelet penyusunan dan penetapan kebijakan sdm iii penerapan or. lieiiti kebijakan yang beliti sehat tentang betis pembinaan teri sumber daya ore berinti manusia penerimaan dan retensi pegawai beli didasarkan pada prinsip prinsip letih integritas dan kompetensi yang diperlukan berinti pelatihan yang cukup bagi para ojo pegawai or3 ora seite ora beliti evaluasi kinerja pegawai dan ordo petit kompensasi atas kinerja beli |o ora8 perwujudan api memberikan keyakinan peran api yang yang memadai atas ketaatan, efektif kehebatan, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan maan pan doc ill dini alarm risiko api mampu memelihara dan bletiiti meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas fungsi es rute instansi pemerintah letih bei beri betina hubungan kerja terkait mekanisme saling uji dan nian yang baik dengan saling dukung dengan instansi pemerintah yang terkait terkait petunjuk pengisian kolom sudah jelas kolom sudah jelas kolom disimpulkan dari kudus penilaian cee atas masing masing atribut elemen (kolom pada subunsur terkait (memadai, cukup memadai, kurang memadai, tidak memadai) kolom sudah jelas kolom disimpulkan dari modus kesimpulan per pertanyaan yang terkait dengan masing masing atribut elemen (memadai, cukup memadai, kurang memadai, tidak memadai) kolom sudah jelas kolom disimpulkan berdasarkan atas modus jawaban dari responden (memadai, cukup memadai, kurang memadai, tidak memadai) kolom diisi berdasarkan jawaban responden ats kuesioner cee. nilai mencerminkan paling tidak memadai, sementara nilai menunjukkan nilai yang paling memadai form elp simpulan sementara hasil cee aan nilai etika kemana moo oo o|ooo kompetensi ketaatan joo kondusif struktur organisasi taman dan tanggung jawab saman pengembangan sdm pengawasanintrnal hubungan kerjayangbaik too petunjuk pengisian kolom diisi delapansubunsur lingkungan pengendalianberdasarkan formulir elp. jika tidak terdapat permasalahan kekuatan atas suatu subunsur berdasarkan hasil elp maka tidak perlu diisi untuk sumbunsur tersebut kolom diisi dengan uraian simpulan subunsur lingkungan pengendalian yang terdapat permasalahan maupun kekuatan kolom diisi dengan analisis fasilitator atas kondisi masing masing subunsur lingkungan pengendalian berdasarkan hasil elp dan elp jika hasilkeduanya sejalan, maka fasilitator akan menyimpulkan sesuai dengan hasil tersebut. jika hasilnya tidak sejalan maka diperlukan pertimbanganprofesional fasilitator untuk mengambil simpulan sementara untuk nantinya dibahas lebih lanjut dengan pimpinan instansi guna memperolehpertimbangan dan data lebih lanjut sehinggadapat dihasilkan simpulan akhir. kolom diisi dengan simpulan fasilitator atas kondisi masing masing subunsur lingkungan pengendalian sesuai dengan koloform elp rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian penegakan integritas dan nilai etika komitmen terhadap kompetensi app kepemimpinan yang kondusif ea struktur organisasi egg naa ns. nn. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab www (oa onnnooeeeeeenerenennoeemeeenerenanaaammemmmeeee na. kebijakan pengembangan sdm pengawasan internal na hubungan kerja yang baik www ' ' 5s. inn petunjuk pengisian kolom sudah jelas kolom diisi dengan subunsur lingkungan pendakian dan rencana tindakan perbaikan lingkungan yang direncanakan atas subunsur tersebut kolom diisi dengan uraian simpulan masing masing subunsur lingkungan pengendalian (memadai, cukup memadai, kurang memadai, tidak memadai)dianggap prioritas oleh pimpinan instansi pemerintah terkaittidak dianggap prioritas oleh pimpinan instansi pemerintah terkait form elp pengairan hasi cee dengan csa penilaian risiko (cee sebelum csa penilaian risiko) cee sebelum csa penilaian risiko petunjuk pengisian kolom sudah jelasdalam mengidentifikasi risiko, dipertimbangkan kondisi lingkungan pengendalian yang menjadi salah satu sumber risiko. kolom diisi dengan kegiatan pengendalian yang dirancang untuk menangani risiko cee setelah csa penilaian risiko dan csa petunjuk pengisian kolom sudah jelas.kolom diisi dengan kegiatan pengendalian yang dirancang untuk menangani masing masing risiko. rancangan kegiatan pengendalian ini belum memperhatikan hasil ceekolom diisi dengan subunsur lingkungan pengendalian yang terkait dengan masing masing risiko. hanya subunsur yang berdasarkan hasil cee lemah saja yang dikaitkanhal ini karena pada saat identifikasi risiko,kelemahan lingkungan pengendalian telah dipertimbangkan. kolom diisi dengan rancangan kegiatan pengendalian untuk menangani risiko. rancangan kegiatan pengendalian ini telah mempertimbangkan kelemahan lingkunganpengendalian hasil cee surveicontrolenvironmentevaluation cee) pengantar bapak ibu yang terhormat, terimalickmark untuk pilihan yang paling tepat. apa posisi anda saat ini? pejabat struktural pejabat fungsional tertentu cu) pejabat fungsional umum staf. petunjuksilakan ditanyakan kepada fasilitator. pernyataan pilihanjawaban penegakanintegritasdannilaietika pimpinan telah memberikan keteladanan dalam tidak pernah hal integritas ketika pada tingkahlaku sehari jarang hari sering selalu telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik, belum ada pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) sedang disusun sudah ada sudah ada dimutakhirkan rekan rekan kerja telah berperilaku sesuai tidak ada dengan nilai nilai integritas dan etika sebagian kecil pegawai sebagian besar pegawai seluruh pegawai pegawai telah memperoleh penghargaan yang tidak pernah sepadan dengan prestasi kerjanya jarang sering selalu penghargaan yang diberikan kepada para sangat tidak memadai pegawai telah cukup memadai untuk| tidak memadai menghindari godaan untuk melanggar hukum, memadai aturan organisasi dan nilai nilai etika sangat memadai dokumen pernyataan aturan perilaku telah tidak disampaikankepada seluruh pegawai disampaikan tanpa penjelasan disampaikandengan penjelasan disampaikan dengan penjelasan danpelatihan jika diperlukan dalam sosialisasi aturan perilaku telah dijelaskan tidak pernah disosialisasikan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi jarang sehari hari sering rutin kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tidak pernah tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga jarang (masyarakat, rekanan, instansi lainnya) sering rutin media organisasi (majalah buletin internal, tidak pernah papan pengumuman, situs resmi, dan lain lain) jarang telah menginformasikan pelaksanaan aturan| sering perilaku oleh para pegawai rutin seluruh pegawai secara rutin telah tidak pernah menandatangani pernyataan aturan perilaku jarang, sebagian pegawai rutin, sebagian pegawai rutin, seluruh pegawai pernyataan aturan perilaku telah dibaca oleh tidak semua pegawai sebagian kecil sebagian besar semua pernyataan aturan perilaku telah dipahami oleh tidak pernah semua pegawai sebagian kecil sebagian besar pimpinan telah memantau apakah seluruh tidak pernah dipantau pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan jarang perilaku sering selalu telah terdapat fungsi khusus dalam instansi tidak ada yang melayani pengaduan masyarakat atas ada, tapibelum berfungsi pelanggaran aturan perilaku ada, tapibelum optimal ada dan sudahoptimal pimpinan instansi telah mendapat informasi atas tidak pernah kepatuhan pelaksanaan aturan perilaku jarang instansi sering selalu pelanggaran aturan perilaku telah ditindaklanjuti tidak pernah sesuai ketentuan yang berlaku jarang sering selalu investigasi atas pelanggaran aturan perilaku tidakpernah dilakukaninvestigasi telah dilakukan oleh petugas yang kompeten dan dilakukan oleh petugas yang tidak independen kompeten dan tidak independen dilakukan oleh petugas yang tidak kompeten atau tidak independen ommmemermdamompen instansi telah memiliki strategi rencana tidak memiliki kompetensi yang berisikan standar kompetensi sedang disusun yang dibutuhkan oleh instansi untuk ya, telah disusun melaksanakan tugas dan fungsinya ya, disusunsesuai kebutuhan strategi tujuan instansi idm yang memadai telah tersedia untuk sangat kurang melaksanakan strategi dan perencanaan kurang memadai organisasi cukup memadai memadai kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi tidak ada uraian kompetensi instansi telah didefinisikan secara tepat. sebagian kecil posisisudah dibuat uraian kompetensinya sebagianbesarposisi sudah dibuat uraian kompetensinya sudah dibuat uraian kompetensi setiap posisi dengan tepat para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan sangat tidak setuju kompetensi dan pengalaman mereka tidak setuju berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi setuju tersebut sangat setuju pimpinan instansi bapak ibu telah memiliki sangat tidak setuju pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas tidak setuju pada hal hal teknis tertentu saja setuju sangat setuju kompetensi sdm telah dipantau secara efektif tidak pernah jarang sering selalu dan terjadwal telah terdapat perencanaan pelatihan yang belum ada memberikan pemahaman kepada pegawai atas dalam proses penyusunan kegiatan dan fungsi bagian lainnya sudah ada tapi belum diformalkan sudah ada dan diformalkan pelatihan yang memadai telah selalu dilakukan tidak pernah sebelum pegawai menduduki posisipenting jarang sering selalu instansi telah memiliki rencana kaderisasi staf belum ada yang kompeten untuk menduduki posisi posisi dalam proses penyusunan penting sudah ada tapi belum diformalkan sudah ada dan diformalkan dokumentasi tentang prosedur penilaian sangat tidak setuju kompetensi pegawai telah memadai dan tidak setuju dimutakhirkan secara periodik setuju sangat setuju assessment penilaian kompetensi dari individu tidak pernah kunci telah dilakukan secara periodik dan jarang didokumentasikan secara lengkap sering sangat sering evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai telah tidak pernah dilakukan secara periodik jarang sering sangat sering kepemimpinanyangkondusif pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah sangat tidak setuju selalu menekankan pentingnya pencapaian tidak setuju tujuan pengendalian internal setuju sangat setuju pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam sangat tidak setuju pengambilan keputusan dan sering tidak setuju mendiskusikannya dalam rapat setuju sangat setuju gaya dan "tone" kepemimpinan yang kondusif sangat tidak setuju telah dirasakan baik dalam maupun luar tidak setuju organisasi setuju sangat setuju pimpinan telah membentuk dan memfungsikan sangat tidak setuju satgas spip, inspektorat atau unit organisasi tidak setuju tertentu untuk mendorong penerapan spip setuju sangat setuju pimpinan telah menekankan pentingnya sangat tidak setuju penerapan spip dalam setiap kegiatan organisasi tidak setuju setuju sangat setuju pimpinan telah mengkomunikasikan secara sangat tidak setuju efektif tujuan pengendalian intern kepada para tidak setuju pegawai yang terkait setuju sangat setuju pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan sangat tidak setuju pegawai terkait dalam proses penetapan tujuan tidak setuju pengendalian intern setuju sangat setuju pembentukanstrukturorganisasiyangsesuaidengankebutuhan struktur organisasi telah dirancang sesuai sangat tidak setuju dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya. tidak setuju setuju sangat setuju seluruh unit organisasi telah mempunyai sangat tidak setuju kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat tidak setuju waktu. setuju sangat setuju risiko yang muncul dari keberadaan struktur| sangat tidak setuju organisasi telah diperhitungkan pimpinan tidak setuju instansi setuju sangat setuju struktur organisasi yang ada telah sangat tidak setuju mempermudah penyampaian informasi risiko tidak setuju setiap bagian setuju sangat setuju struktur organisasi telah dilengkapi dengan| sangat tidak setuju bagan organisasi yang menjelaskan peran dan| tidak setuju tanggung jawab masing masing pegawai setuju sangat setuju uraian tugas untuk masing masing pejabat kunci sangat tidak setuju telah ditetapkan dan dimutakhirkan tidak setuju setuju sangat setuju proses validasi atas tingkat kehandalan, tidak pernah keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu jarang sistem informasi telah dilakukansecara berkala sering selalu pendelegasianwewenangdantanggungjawabyangtepat pimpinan telah melakukan revi dan evaluasi tidak pernah secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jarang jawab bawahannya terkait spip sering selalu dalamsetiapraker rapi, pimpinan telah secara tidak pernah rutin membahas efektivitas penyelenggaraan jarang spip sering rutin pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sangat tidak setuju telah ditetapkan dan didokumentasikan secara tidak setuju formal setuju sangat setuju kriteria pendelegasianwewenang telah tepat sangat tidak setuju tidak setuju setuju sangat setuju pejabat kunci (key management) yang diberi sangat tidak setuju kewenangan telah memahami tanggung jawab tidak setuju danwewenangnya setuju sangat setuju kewenangan telah direvisi dan dimutakhirkan tidak pernah secara periodik jarang sering selalu wewenang dan tanggung jawab telah sangat tidak setuju dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh tidak setuju pegawai setuju sangat setuju batasan kewenangan telah diverifikasi dan diuji tidak pernah jarang sering rutin proses dan tingkatan otorisasi telah tidak pernah dilaksanakan sesuai ketentuan jarang sering rutin penyusunandanpenerapankebijakanyangsehattentang pengelolaan pembinaansumberdayamanusia instansi telah mempunyai kebijakan dan tidak ada prosedurpengelolaan sdm ada bilajawaban tidaknya ,langsungkenomor7 kebijakan dan prosedur pengelolaan sdm belum tersebut telah didokumentasikan secara formaldisosialisasikan kepada seluruh sebagian kecil pegawai sebagian besar seluruhnya kebijakan dan prosedur pengelolaan sdm belum tersebut telah dipahami oleh seluruh pegawailengkap (sejak rekrutmen sampai sebagian kecil dengan pemberhentian pegawai) sebagian besar seluruhnya kebijakan dan prosedur pengelolaan sdm belum tersebut telah dimutakhirkan sesuai kebutuhan sebagian kecil sebagian besar seluruhnya pimpinan telah menetapkan standar rekrutmen belum pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan sebagian kecil sebagian besar seluruhnya pimpinan telah menetapkan pola mutasi dan| belum promosi pegawai sesuai dengan persyaratan| sebagian kecil jabatan dan direvisi secara periodik sebagian besar seluruhnya setiap sdm yang akan ditempatkan dalam posisi sangat tidak setuju kunci telah mempertimbangkan integritas dan tidak setuju kompetensinya setuju sangat setuju instansi telah menempatkan sdm pada posisi belum kunci melalui fit and proper test dan sebagian kecil management assessmentcenter( mac) sebagian besar seluruhnya, skcc. kegiatan pengendalian. informasi dan komunikasi. pemantauan pengendalian intern. program pelatihan telah disusun berdasarkan sangat tidak setuju analisis kebutuhan diklat (trainingneedsanalysis) tidak setuju setuju sangat setuju setiap pegawai telah mendapatkan kesempatan belum yang cukup untuk mengikuti program pendidikan sebagian kecil dan pelatihan sebagian besar seluruhnya program pelatihan yang terselenggara telah sangat tidak setuju mendorong perilaku yang baik dan kesadaran tidak setuju ber spip setuju sangat setuju instansi telah mengalokasikan anggaran yang sangat tidak setuju memadaiuntuk pengembangan sdm tidak setuju setuju sangat setuju instansi telah mengikutsertakan pegawai dalam belum diklat kepemimpinan dan interpersonal skill. sebagian kecil sebagian besar seluruhnya instansi telah memiliki sistem penilaian kinerja tidak ada dan sistem penghargaan (reward) yang ada didokumentasikan. sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan belum (reward) tersebut telah diterapkan sesuai| sebagian kecil ketentuan. sebagian besar seluruhnya instansi telah memberikan berbagai belum penghargaan atas kinerja dan produktivitas sebagian kecil pegawai unit kerja. sebagian besar seluruhnya perwujudanperanaparatpengawasaninternpemerintah( api)yang efektif api telah melakukan revi atas tidak pernah efisiensi efektivitas kegiatan secara periodik. jarang sering rutin api telah memberikan peringatan dini kepada sangat tidak setuju pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan tidak setuju fungsi instansi pemerintah. setuju sangat setuju j|api telah berperan dalam fasilitasi tidak pernah penyelenggaraan spip instansi. jarang sering rutin api telah melaksanakan pengawasan berbasis tidak pernah risiko. jarang sering rutin api telah melakukan evaluasi atas efektivitas tidak pernah spip secara periodik. jarang sering rutin api telah melakukan pengujian keuangan tidak pernah secara periodik jarang sering rutin api telah melakukan evaluasi pelaksanaan tidak pernah pengendalian internal secara periodik jarang sering rutin api telah melakukan revi atas kepatuhan tidak pernah hukuman aturan lainnya jarang sering rutin temuan dan saran rekomendasi pengawasan belum api telah ditindak lanjuti sebagian kecil sebagian besar hubungankerjayangbaikdenganinstansipemerintahterkait pimpinan instansi telah membina hubungan tidak pernah kerja yang baik dengan instansi organisasi lain jarang yang memiliki keterkaitan operasional sering rutin pimpinan instansi telah membina hubungan tidak pernah kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas jarang fungsi pengawasan (inspektorat, bpk, dan bpk) sering rutin bupati ogan ilir ilyas panji alam lampiran irisiko bagianpemda), baik tingkat pusat maupun daerah walikotalgianda. mengingat bahwa renstra dan rkt tersebut hanya teroperasionalisasi melalui skda dan skpd, identifikasi tentang kelemahan spip dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupunsda maupun skpdskpd yang akan diperbaiki termasuk mengidentifikasi dalamnya subunsur lingkungan pengendalian. bagiandadad. penetapan konteks organisasional tujuan pemda secara operasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan skpd lingkungannya. tujuan skpddaskpdskpd:skpdskpd, rkt deskripsi pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedangkamataman kualitas pelayanan signifikan rendah, tanpa ada komentar .j signifikan tetapi pegawai instansi mewaspadai adanya defisiensi fetbamas umum dan pegawai organisasi memuaskan sangat pelayanan turun sangat jauh bawah standar yang diterima signifikantidak pernah (jarang terjadi kemungkinan terjadinya sedang kemungkinan tinggi terjadi hampir pasti tinggjadian tunggal kejadian berulang probabilitas) frekuensi kemungkinan terjadi sangat diabaikan probabilitas sangat kecil, tahun depan mendekati nol mungkin terjadi kecil kemungkinan tetapi tidak jarang sekali diabaikan probabilitas rendah, tetapi lebih dalam tahun besar dari pada nol mungkin kemungkinan kurang dari pada kadang terjadisekali tetapi kadang dalam tahun masih cukup besar probabilitas kurang dari pada tetapi masih cukup tinggi mungkin terjadi mungkin tidak terjadi atau sering kira kira peluang sekali dalam setahun dapat terjadi sangat. pengembangan spip harus memperhatikan manfaat biaya pengembangan spip, sifat kekhususan desain penyelenggaraan spip, dan keterbatasan kompetensi auditor internal dalam menguatkan penyelenggaraan spip. ruang lingkup penyelenggaraan spip ruang lingkup penyelenggaraan spip adalah: tingkat entitas meliputi entitas pemerintah kota dan skpd lingkungan pemerintah daerah. entitas pemerintah daerah penyelenggaraan spip tingkat entitas pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah sesuai dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). entitas satuan kerja perangkat daerah skpd) penyelenggaraan spip tingkat entitas skpd bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dan sasaran skpd sesuai dokumen rencana strategis renstra). tingkat aktivitas meliputi program lintas, program skpd, kegiatan tertentu yang bersifat tematik, kegiatan pelayanan, dan seluruh kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran pada masing masing skpd. program lintas penyelenggaraan spip tingkat aktivitas program lintas bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan program lintas sesuai dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). program lintas misalnya adalah program ketahanan pangan dan kerjasama penyediaan infrastruktur. penyelenggaraan program lintas melibatkan beberapa skpd, bahkan pemerintah daerah lainnya, dimana bupati mendelegasikan kewenangannya dengan menunjuk skpd tertentu sebagai koordinator untuk keberhasilan pencapaian tujuan program lintas tersebut. skpd koordinator program lintas bertanggung jawab langsung kepada bupati dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada bupati melalui sekretaris daerah. program skpd penyelenggaraan spip tingkat aktivitas program skpd bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan program masing masing skpd sesuai dokumen rencana strategis renstra) dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam dokumen rencana strategis. penyelenggaraan program skpd merupakan tanggung jawab kepala skpd yang didelegasikan kepada kepala bidang yang menanganinya. kepala bidang yang menangani program tersebut bertanggung jawab langsung kepada kepala skpd dan melaporkan pelaksanaan program bawah kendalinya kepada kepala skpddan sedang nga kadang kadangsangat sering sedang tinggi sangat sangat sangat tinggi tinggi tinggi sering sedang sedang tinggi sangat sangat tinggi tinggi sangat jarskpd: bagian:cc.:keterangan metode pp60) teknik identifikasi kualitatif brainstorming kualitatif kuantitatif facilitated workshop prakiraan dan perencanaan what if case scenario strategisi':dalam bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penyelenggaraan perencanaan program peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penyelenggaraan fasilitasi peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pada bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan petahanan paetahanan paputusan presiden nomor tahun tentang dewanpercepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal beritatahanan pangan kabupaten subang. kepala dinas adalah kepala dinas ketahanan pangan kabupaten subang. sekretariat adalah sekretariat dinas ketahanan pasanaan teknis bidang ketahanan pangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangtahanan pangetahtahanan pangan, penyelenggaraan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan, cc. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas tugas bidang ketahanan pangtahanan pa.kelompok jabatan fungsionaldalam ini,.ajsimpeg), cc. penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan penatalaksanaan dinas,untuk menyelenggarpenyusunan program kerja dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang ketersediaan, dan penanggulangan kerawanan pangan, cc. penyelenggaraan fasilitasi bidang ketersediaan dan kerawanan panganbidang ketersediaan dan kerawanan pangan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, membawahi kelompok jabatan fungsionalnyenyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi, cadangan dan pengendalian harga pangan. untuk menyelenggarakan tugas pokokcc. penyelenggaraan fasilitasi distribusi, cadangan dan pengendalian harga pangan, penyelenggaraan pelayanan informasi pangan dan hargadistribusi dan cadangan pangan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang distribusi dan cadangan pangan, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragrafpenganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan. untuk .menimbang dan pemerintah republik islam pakistantapan tarif bea masuk atas barang 1por dalam rangka mendukungelah; bahwa dengan telah meratifikasinya protocol amend the pref esprotokol perubahan perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah mengingat republik indonesia clan pemerintah republik islam pakistan) melaluio nip dalam rangtariff uraian barang des caption goods bea masuk peta code peta import duty ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan fish, fresh child, excluding fish f1lets and ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari other fish eat heading pos herring lupa hangus, lupa pal asli), teri herring lupa hangus, c up pallasii), engraulis spp .), sarden cardinali harus, anchovies engraulis spp .), marines sardinia sardinops spp .), marginella shrine la spp. rising ilchardus, sardinops spp.), marginella shrine la atau surat seratus spm.thus makarel sumber spp .), rising surat seratus seratus combo1s, sumber austin.laosicus, sumber mackerel sumber scombrus, sumber austrnlasicus, japonicus makar indian rastrelliger spp sumber japonicus indian mackerel raster figur seerfishes scomberomorus spp .}. makarel ack dan spp .), seer fishes scomberomorus spp .), jack and makarel kuda brachyurus spp .), acts, crevalles hor mackerel brachyurus spp. ack crevalles cari spp.), coba rachycentron canada bawal cara spp.), coba rachycentron canada), silver putih kampus spp.), pacific suara colo abis sara), pomfrets kampus spp.), pacific suara co o abis scans decay terus spp .), captain ma lotus vil usus sara), scans decapterus spp.), captain ma lotus todak dihias gladius katakana euthynnus villosus), swordfish dihias gladius katakana affinis monitor satria spp.), marlin, ikan layar, euthynnv.s a finis monitor sarda spp. martins, spearfish istiophoridae tidak termasuk sisa ikan sailfishes, spearfish (lstiophoridae), excluding edible yang dapat dimakan dari subbox sampai fish off subheadings .91to0302. dengan makarel sumber comb11. .s, sumber mackerel scomberscombrus, sumber o austmlasicus, scomberjaponicus) australasica, scomberjaponicus) ikanncorhynchus hockey salmon (red salmon) oncorhynchus neraka neraka salmon pasifik lainnya oncorhynchus other pacific salmon oncorhynchus gorbuscha, nchs such, oncorhynchus oncorhynchus kisutch, oncorhynchus mason and mason dan oncorhynchus rhodurus oncorhynchus rhodurus) salmon atlantik sa mo salah) dan salmon atlantic salmon sa mo salah) and dance dance hecho hecho salmon hecho hecho trout sa mo trutta, oncorhynchus miss, trout sal trutta, oncorhynchus miss, oncorhynchus clar jd, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynclw lain lain other a idae, scophthalmidae dan solida, scophth.amida and catharinae excluding citlwridae rtius hippoglossoides, halibut reinhardtius hippoglossoides, hippoglossus nippon usus, hippoglossus stenolepis hippoglossus hippoglossus, hippoglossus stenolepis place pleuronectes plntessa place pleuronectes plates sole so ea spp. sole so ea spp. tur bots serta maxima turbo serta maxima\ lain lain other tuna (dari genus thunnus cakalang atau stripe tunas (of the genus thunnus skipjack stripe bellied bonita euthynnus katsuwonus pelamis), bellied bonita euthynnus katsuwonus pelamis), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari excluding edible fish off subheadings pos sampai dengan pos tariff uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty f4) albacore atau tuna sirip panjang thumbs albacore longfinned tunas thunnus lalunya) lalunya) tuna sirip kuning thunnus albacares yellowfin tunas thunnus albacares}thymius, thw111us orientalis) thynnus, thunnus on'analis) tuna sirip biru atlantik thunnus thynnus atlantic buletin tunas thumbs thynnus) tuna sirip biru pasifik thunnus orientasi) pacific buletin tunas thunnus oriental harus, anchovies engkau is spp.), marines sardinia sardi110ps spp.), marginella shrine la spp.), rising pilchardus, sardinops spp .), marginella marginella atau surat seratus seratus), mackerel sumber spp.), rising surat seratus seratus), scombrus, $bomber australasica, sumber mackerel sumber scombrus, sumber australasica, japonicus), makarel indian rastrelliger spp.), sumber japonicus)i indian mackerel rastrelliger seerfishes scomberomorus spp.),jack dan horse spp .), seerfishes scomberomorus spp.), jack and mackerel tahun1s spp.), acts, crevalles cara horse mackerel brachyurus spp .), jack, crevalles spp.), coba rachycentron canada bawal putih cara spp.), coba rachycentron canadian), silver pn.pus spp .), pacific suara colon.bis sara), scans pomfrets pinus spp.), pacific suaraal ots dihias gladius katakana euthynnus affinis), villosus swordfish dihias gladius katakana monitor saldo spp.), marlin, ikan layar, spearfish euthynnus affinis), monitor sarda spp .), martins, (lstiophoridae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat sailfishes, spearfish istiophoridae), excluding edible dimakan dari subbox sampai dengan fish off subheadings makarel sumber scombrus, sumber mackerel sumber scombrus, sumber australasica, scomberjaporzicus) australasica, scornber makarel pasifik sumber japonicus) pacific mackerel sumber japonicus) a: cod gadis m01 hua, gadis opac, gadis cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus macrocephalus tilapia oreochromis spp.), catfish pangasius tilapia oreochrornis spp .), catfish pangasius spp., silon.1s spp., claris spp., jctalurus spp .)i ikan spp., seluruh spp., claris spp., ictalurus spp. carp mas ciri11us spp., crassus spp., cyprus spp., crassus spp., ctenopharyngodon cte11ophmluuyngodon piceus, cat a cat a, mylophan jngodon piceus, cat cat a, label spp., label spp., osteochilus hasselti, leptobarbus osteochilus hasselti, leptobnrbus howdeni, howdeni, megalobra111a spp.), sidat anguilla spp.), mega obama spp. rels anguilla spp. nile perch nile perch latest niloticusne, fish the families bregmacerotidae, euclid j1thyidae, adidas, mncrouridae, helanonidne, euclichthyidae, adidas, macron dae, helanonidae, merlucciidae, a!bridge dan muraenolepididae selain merlucciidae, mon dae and muraenolepididae, other cod gadis mertua, gadis opac, gadis than cod gadis rnorhua, gadis opac, gadis macrocepl1alus) macrocephalus) herring lupa hangus, lupa pallasii), teri herring lupa hangus, lupa pallasii), engkau is spp .), sarden sardi pic arus, anchovies engraulis spp.), marines sardinia sardinops spp .), marginella shrine la spp .), rising pi harus, sardi110ps spp.), marginella shrine la atau surat seratus seratus mackerel sumber spp. rising surat seratus seratus combo.1s, sumber australasica, sumber mackerel sumber ncomms, sumber austrafasicus, dapo11ius makarel indian rastrelligerspp.), scomberjaponicus), indian mackerel rnstrelliger seerfishes scomberomon.1s spp.), ack dan horse spp.), seerfishes scomberomorus spp.),jack and mackerel trachwus spp.), jack, crevalles garan horse mackerel trachums spp.),jack, crevalles spp.), coba rachycentron cmwdum), bawal putih cara spp .), coba rachycentron canada), silver pm11pus spp.), pacific sau1y colo ois sara scans pomfrets kampus spp.), pacific sau1yellitus dihias gladius katakana euthynnus affinis villosus), swordfish dihias gladius), katakana monitor satria spp.), marlin, ikan layar, spearfish euthynnus affinis monitor sarda spp. martins, istiophoridae sailfishes, spearfish istiophoridae) lain lain other ikan !au marine fish teri sto echo1us spp., coi ia spp., setipinna anchovies stolephorus spp., cilia spp., spp., lycothrissa spp. and thryssa spp., setipinna spp., lycothn ssa spp. and thn jasa s ., encrasicholina spp. encrasicholina spp.fish diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan bring, other than edible fish off yang dapat dimakan herring lupa hangus, lupa pallasii) herring lupa hangus, lupa pal asli) cod gad mertua, gad opac, gad cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephala1s macrocephalus teri e11rau is s .) anchovies engraulis soo.) pos tariff uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty ill tilapia oreochromis spp. catfish pangasius tilapia oreochromis spp.), catfish pangasius spp., si urn spp., c arias spp., ictaluros spp. ikan spp., si urn spp., claris spp., jctaluros spp .), carp mas cyprus spp., cassius spp., cyprus spp., cassius spp., ctenophan jngodon ctenoplwn jngodon piceus, cat a cat a, mylophan jngodon piceus, carla carla, label spp.nma spp.), sidat anguilla spp.), megalobrama spp.), rels anguilla spp.), nile perch nile perch latest niloticus) dan gabus comma spp. latest niloticus) and snakehead channa spp.) lain lain other: ikan laut marine fish lain lain otherikan, ekor clan peru fish heads, tails and mass perut ikan: fish mass cod cod lain jain other lain lain other: cod cod krustasea, berkulit maupun tidak, hid ; not cooked before during the smoking krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, process; crustaceans, shell, cooked beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air streaming boiling water, whether not garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan child, frozen, dried, salted bring; floors,: lobster karang dan udang laut besar lainnya rock lobster and other sea catfish pali palinwus spp., panuliros spp., kasus spp spp., panuliros spp., kasus spp diasapi smoked lain lain other lobster thomas spp lobsters maros sppmoluska diasapi, dimasak maupun molluscs, whether shell not, whether not tidak sebelum atau selama proses pengasapan; cooked before during the smoking process; tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, floors, meals and pellet molluscs, fit for layak untuk dikonsumsi manusia. human consumption. cumi cumi dan sotong cattle fish and squid hid ossi 111ncrosoma, sevilla spp.) dan sotong ommastrephes macrosigma, sevilla spp.) and squid ornmastrephes spp., loligospp., nototodams spp., sepioteuthis spp.) spp., loligospp., nototodaros spp., sepioteuthis spp lain lain other: dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam dried, salted bring: cumi cumi sepia officinalis, russia cattle fish sepia officinalis, rossi macrosigma, sevilla spp.) dan sotong ommastrephes macrosigma, sevilla spp.) and squid ommastrephes spp., logo spp., nototodaros spp., sepioteuthis spp spp., logo spp., nototodaros spp., sepioteuthis spp.) korma, buah ara, nanas, alpukat, jambu, mangga dates, figs, pineapple, avocado, ganas, dan manggis, segar atau dikeringkan. ranges and mangosteens, fresh dried. karma dates jambu, mangga clan manggis: ganas, ranges and mangosteens mangga ranges os.os buah jeruk, segar atau dikeringkan. citrus fruit, fresh dried. orange: oranges: segar fresh dikeringkan dried mandarin (termasuk pangeran dan saksama}; mandarin (including tangerines and natsumes); clementine, walking clan buah jeruk hibrida clementine, wilkins and similar citrus hybrids semacamnya mandarin {es lemon, citrus diminum) dan limau lemon citrus lion, cites diminum) and times citrus aurantifolia, citrus latifolia) cites aurantifolia, citrus latifolia: lemon citrus lion, cit limonurn) lemon cites lion, cites diminum) limau citllls auranhfolia, citrus latifolia) times citrus aurantifolia, citllls latifolia) lain lain other anggur, segar quince, fresh. apel apples pir years quince quince pos tariff uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty illberas. rice. beras berkulit (padi atau gabah) rice the musk (paddy rough) gabah dikuliti used (brown) rice beras setengah giling atau digiling seluruhnya, semi killed wholly killed rice, whether not disorot atau dikalahkan maupun tidak polished glazed beras pecah broken rice dari jenis yang digunakan untuk makanan kind used for animal feed hew lain lain other o; wafer wars, whether not containing cocoa; komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok communion waters, empty cache kind untuk keperluan farmasi, sealing waters, rice suitable for pharmaceutical use, sealing waters, paper dan produk yang semacam itu.; wafel dan wafer sweet biscuits;clan wafer waf!products semacam itu tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, not containing added sugar, honey, eggs, fats, lemak, keju atau buahkacang, kacang tanah clan kacang lainnya, nuts, ground nuts and other seeds, whether not dicampur maupun tidak:other nanas: pineapplefruit juice (including grape must) and vegetable tidak difermentasi dan tidak mengandung juice, fermented and not containing added tambahan alkohol, mengandung tambahan gula spirit, whether not containing added sugar atau pemanis lainnya maupun tidak. other sweetening matter. jus orange orange juice:! apple juice dengan nilai bri.x tidak melebihi prix value not exceeding lain lain other jus tmpon, actinium cranberry actinium macrocmpon, vacciripos taru uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty ill lain jicesetil alkohol ; ethyl volumenya;utilasi:lain lain other tembakau belum dipublikasi; sisa tembakau. manufactured tobacco;oriental oriental type jen; tembakau tobacco substitutes; "homogenised" "homogenisasi" atau "dibentuk kembali"; "constituted" tobacco;tembakau pipa air yang dijelaskan pada catalan water pipe tobacco specified subholding note subbox pada bab ini this chapter lain lain other: dikemas untuk penjual j: tembakau "homogenisasi" atau "dibentuk homogenised" "constituted" tobacco kembali":sub bab sub chapter unsuro o login iodine fluorin; bromin fluorine; bromin; asam hydrogen chloride (hydrochloride acid);orosi fat chlorosulphuric acid karbonat; peroksokarbonat (perkarbonat); carbonate; peroxocarbonates (percarbonates);pos tariff uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty hidrogen peroksida, dipadatkan ~lo lain lain othersteril materials (including steril absorbable surgical yang pat menyerap) dan tisu steril berserikat dental warns) and steril tissue adhesive for unt menutup luka bedah; laminasi steril dan surgical wound closure; steril laminasi and steril laminasi steril yang dapat menge bang; laminasi tents; steril absorbable surgical dental haemostatik gigi atau bedah steril yang dapat haemostatics; steril surgical dental adhesion menyerap; bedah steril yang dapat steril absorbable surgical dental yan; steril menyerap; penata gigi atau bedah steril surgical dental adhesion barrier whether not berpcrekat, dapat menyerap maupun tidak absorbable lain lain other zat penyamak organik sintetis; zat penyamak synthetic organic tanding substances; inorganic anorganik; preparat penyamak, mengandung zat tanding substances; tanding preparations, penyamak alami maupun tidak; preparat whether not containing natural tanding mengandung enzim untuk penyamakan substances; enzimatik preparations for pre pendahuluan. tanding. zat penyamak organik sintetis syn their organic tanding substances oo o lain lain other d; preparat not chemical defined; preparations specified sebagaimana dirinci dalam catatan dari bab ini note this chapter based synthetic yang berasal dari bahan pewarna organik organic coloring matter; synthetic organic sintetis; produk organik sintetis dari jenis yang products kind used fluorescent digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen brightening agents luminophores, whether atau sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia not chemical defined. tertentu maupun tidak. bahan pewarna organik sintetis dan preparat yang synthetic organic colour dalam bab ini this chapter bahan celup asam; jordan dyes and padanya; bahan celup jordan dan ola han yang preparations based theron ibu dari padanya bahan celup asam acid dyes lain lain other bahan celup reaktif clan preparat yang reactive dyes and preparation based theron dari padanya produk organik sintetik dari jenis yang digunakan syn their organic products kind used o sebagai bahan pencemerlang fluoresen fluorescent brightening agents lain lain other: lain lain othermedicaments), including onscreen sun tan terhadap sinar matahari; preparat manipur atau preparations; mancur pedicure preparations. pemikir. preparat rias bibir lip make up preparation preparat rias mata eye make up preparations preparat manipur clan pemikir mancur and pedicure preparationsmerawat anti acne preparations dan losion lainnya untuk waj atau kulit other face skin cream and notions lain lain other. bahan lain. dari polimer etilena polymers ethylene dari polimer propilena polymers propilena dari polimer stirena polymers sirene dari polimer vinil klorida polymers vinyl chloride mengadu bah pelat tidak kurang dari containing weight not less than menurut beratnya plasticisers platuk kendaraan kind sed motor cars (including stationuntuk atau lori kind used buses worries pos tari! uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty ill dengan laba tidak melebihi width not exceeding lain lain otherbinokular cases, camera cases, musical senjata sarung pistol dan kemasan semacam itu; instrument cases, gun cases, bolsters and similar tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman containers; travelling bags, isolated food bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, beverages bags, toilet bags, rucksacks, handball, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, shopping bags, wallet, purse, map cases, kantong tembakau, tas perkakas, tabutler cases and similar containers, kulit saaperboard, wholly mainly covered karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus with such materials with paper. bahan sebut atau dengan kertasgagang including those without handle dengan permukaan luar dari kulit samak with outer surface leather composition dari kulit komposisi leather dengan permukaan luar lembaran plastik with outer surface meeting plastics atau dari tekstil textile materialsas untuk digunakan dalam specially designed for use sports o olahraga lain lain other sarung tangan pelindung kerja protective work gloves ~1o lain lasepatu bot; mat boot places; math sabuk dan ness pengaman untuk industri industrial safety belts and harness string atau jalinan dari kulit samak dari jenis leather strings chords kind used for kind used machinery oo o mesin atau perangkat mekanis . maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6mm. pohon jenis konifera confertus dari kayu tropis tropical wood meranti merah tua meranti merah muda dan dark red meranti, light red meranti and meanin lain other:dan jen snya and the like batang korek api match splits stik pengen, stik krim dan sendok krim candy sticks, ice cream sticks and ice cream spons kip dan screen bingkai dan gagangnya fans and handscreens, frames and handles serta bagian dari bingkai clan gagang therefore, and parts thereof manik manik untuk doa prayer beads tusuk gigi toothpicks lain lain other els clan sejenisnya and the like pos tariff uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty batang korek api match splits, and parts thereof:not disiapkan untuk penjualan eceran.oo o melebihi nomor metriklclecitex more (not exceedingoo o: ukuran tiap benang tunggal desires measuring per single yan decided more atau lebih (tidak melebihi nomor metrik tiap (not exceeding metric number per single yan) benang t.: serat disisir ukuran tiap benang tunggal kurang dari measuring per single yan less than o dcbenang kapas (selain benang jahit}, mengandung cotton yan (other than sewing thread, kapas kurang dari menurut beratnya, tidak benang tunggal, dari serat disisir single yan, bombed fires ukuran desires atau lebih (tidal< measuring decided more {not exceeding melebihi nomor metriklain lain other pos tarif uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty ill kain tenunan dari kapas, mengandung kapas woven fabric cotton, containing o o atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak more weight cotton, weighing not more lebih g m2 than g m2 tidak dikelantang unleashed dikelantang breached: dicelup: died: tenunan polos, beratnya tidak lebih dari plain leave, weighing not more than g m g m': tenunan polos, beratnya lebih dari g m1 plain leave, weighing more than g mi.2 tidak dikelantang unleashed dikelantang breached:o .ll2 g m . tidak dikelantang unleashed dikelantang breached1 weighing not more than g m"o lain lain other beratnya lebih dari weighing more than g m'.0o obenang kekuatan tinggi dari poliester, tekstur high tenacity yan polyester, whether notlebih dari teks single yan more than tex nan lainnya, dengan ung filamen nil other woven fabric, containing o more atau poliamida lainnya o atau lebih menurut weight filaments nylon other polyamides beratnya: tidal< dikelantang atau dikelantang: unleashed breachedkain tenunan lainnya, mengandung filamen other woven fabric, containing more poliester o atau lebih menurut beratnya:o atau lebih menurut beratnya weight synthetic filaments dicetak printed pos tariff uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty kain tenunan lainnya1: kapas: dicelup died .0o opoliester polyester o2 melebihi g m2. tidak dikelantang atau dikelantang:.0o og m2 melebihi g m2thread thread will, including cross will, sila dari serat staple poliester polyester staple fires karpet dan penutup lantai gabungkan dengan perekat without left assembled means adhesive (bold).clan kain terry semacam itu}:alas dari jenis yang dikenal. an untuk kertas backing kind used for electrical insulting isolasi listrikclan dengan lebar tidak faster and width not exceeding 111melebihi lain j: dari kain bukan tenunan nonwoven fabriclast111eric menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang yan but not containing rubber thread karet lain lain other pos tari! uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty ill' slips, petticoats, briefs, malam, piyama, gaun rumah, pakaian mandidan anak perempuan, rajutan atau kaitan. shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan t shirts, singles and other tests, united atau kaitan. crocheted. dari kapas cotton: untuk pria atau anak laki laki forid laki, dari rami, linen for men boys, rami, linen silk atau sutra untuk pria atau anak lal<i laki, dari bahan for men boys, other textile materials lainnya lain lai. similar articles, united crocheted.; bagian dari garmen atau bagian dari crocheted;clbertali, trousers, bib and brace overall, breaches and celana panjang sampai lutut dan celana pendek shorts (other than swimmer). (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki laki. setelan: suits ensemble: ensembleberpenutur trousers, bib and brace overall, breaches and depan clbib dan brace overall bib and brace overall lain lain otheari kain l6201.ll to6201.os tariff uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty ill; garmen track suits, ski suits and swimmer; other lainnya.other garment, women's girls': perempuan: dari kapas; bagian dari other made clothing accessories;:kapas cotton dari serat buatan man made fires dari kain bukan tenunan non woven fabric lain lain other linen untuk tempat tidur lainnya: other bed linen dari kapas cottolinen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari toilet linen and kitchen linen, terry telling ten telling atau kain ten semacam itu, dari similar ten fabric, cotton kapascl; kendi kaca pengawet; goods; preserving jars glass; shoppers, kids and sumbat, tutup dan penutup lainnya dari kaca. other closures, glass. ampul ampoules o sumbat, tup dan penutup lainnya shoppers, kids and other closures pembuluh, pipa dan profitnot dan ujungnya tidak diusir threaded pipe end pipa bor lainnya other drill pipe dengan yield strength kurang dari psi with yield strength less than psi and not clan u_ujungnya tidak diusirthan kurang dari psi dan ujungnya tidak diusirjenis yang digunakan untuk pipa line pipe ind used for oil gas pipelines penyaluran minyak atau gas dilas, dari bajpos tarif uraian barang description goods bea masuk peta code peta import dutytranded wire, ropes, cables, planted bands, sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi sings and the like, iron steel, notcl .0o o dengan diameter tidak melebihi exceeding sekrup, baut mur, sekrup rel, kait sekrup, paku crews, boatsbaja. steel. barang berulir threaded articles seruclwashes mur: nuts:lain lain other:lainnya dari besi atau baja. other articles iron steel. ditempa atau <lica, tetapi tidak dikerjakan lebih forged stampede, but not further worked lanjutdari kawat besi atau baja articles iron steel wire lain lain other: sirip kemudi kapal ships' rudder cerek clan cawan untuk pengumpul lateks sports and cups for latex collection pelindung clan kelam baja stainless dirakit stainless steel clamp assemblies with rubber oclan alat and pipe fitting kelengkapan pipa pembakar unse unse burgers sepatu kuda; pacu pada bot pengendara horseshoe;ce1the pada mesin industri makanan kehutanan1kind used for agriculture, horticulture oo o perkebunan atau kehutanan forestry lain lain other: flick knife atau pisau pegas; pisau berburu, flick knives spring knives; hunting knives, pisau selam dan pisau pramuka; pisau lipat dengan diving knives and scouts' knives; pennies with pan ang bilah pisaunya atau lebih blades more length lain lain other:e:anri lari logam tidak mulia handles base metal pos tariff uraian barang description goods masuk peta code peta import duty pisau cukur dan silet (termasuk blank silet dalam razor and razor blades (including razor blade bentuk strip). blanks strips). pisau cukur razor silet cukur, termasuk bla silet dalam bentuk safety razor blades, including razor blade bla nks alur: strips silet burmu cincang, pis and mining knives, paper knife s); mancur kertas); set dan instrumen untuk manipur atau pedicuer knives, letter opener, terasing knives, pencil o penajam pencil dan bilahnya sharpeners and blades therefore set clan instrumen untuk manipur atau pemikir mancur pedicure sets instruments .0o o (termasuk kikir kuku) (including nail files) lain lain other oclaljelectrical operated), base metal; clasps and tidak mulia; kunci jepit dan bingkai dengan frames with clasps, incorporating locks, base kunci jepit, kunci terpasang, dari logam tidak metal; keys for any the forging articles, mulia; anak kunci untuk semua barang tersebut, bermotor kunci jenis yang digunakan untuk perabotan locks kind used for furniture kunci lainnya other locks nci jepit clan bingkai dengan kunci jepit, kunci clasps and frames with clasps, incorporating locks terpasang bagian parts arsip clan lemo dari tembaga a.ta timbal copper lead lain lain other pompa untuk cairan, dilengkapi ngan alat ukur pumps for liquids, whether not fitted with maupun tidak; elevator cairan. measuring device; liquid elevators. pompa yang dilengkapi atau dirancang untuk pumps fitted designed fitted with dilengkapi lengan alat pengukur measuring device pompa tangan, selain yang dimaksud dari subbox hand pumps, other than those subholding pompa bahan bakar, pelumas atau media fuel, lubricating cooling medium .ta pera ngai langsung, sela pompa dengan other than pumps with shafts common with the poros yang dignacompressor and fans; ventilation recycling angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau . dilengkapi dengan saringan maupun tidak. pompa vakum vacuum pumps pos tari! uraian barang description goods bea masuk peta code peta import duty pompa udara yang dioperasikan dengan tangan hand foot operated air pumps atau kaki:: kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda air compressor mounted wheeled chassis for untuk ditarik towing kipas: fans:lengan keluaran tidak melebihi exceeding kipas meja cl; heat listrik atau lainnya;:perabotan lainnya {perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; other refrigerating freezing equipment; heat pompa panas pumps: bagian: parts:for the goods subholding atau lain lain other mesin pencuci piring; mesin untuk dish washing machines; machinery for cleaning membersihkan atau mengeringkan botol atau drying bottles other containers; machinery kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, for filling, closing, sealing labelling bottles, menutup, menyegel atau memasang label pada cans, boxes, bags other containers; machinery botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan for capturing bottles, jars, tubes and similar lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput containers;wrapping itu; mesin mengepak atau pembungkus lainnya machinery); machinery for berating beverages. (termasuk mesin pembungkus heatshrink);la botol, kaleng, kotak, kantong bottles, cans, boxes, bags other containers; at.au kemasan lainnya; mesin penutup dengan machinery for capturing bottles, jars, tubes and selaput pala botol, guci, tabung clan kemasan similar containers; machinery for berating beverages semacam itu; mesin untuk mengatasi minuman mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya other packing wrapping machinery (including (termasuk mesin pembungkus heat shrink) heat shrink wrapping machinery , not ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos specified included elsewhere this chapter; lain pada bab ini; kolam renang dan padding swimming pools and padding pools. pool. ski salju clclan perlengkapan golf lainnya golf clubs and other golf equipment barang clan perlengkapan untuk tenis meja articles and equipment for table tennis raket. tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, tennis, badminton similar brackets, whethero pos tarif code uraian barang description goods bea masuk peta peta import duty: barang dan perlengkapan untuk latihan and dan pemberat popok untuk bayi dan barang makin liners for babies and similar articles, semacam itu, dari bahan apapun.aring dari pulp, cell losearing dari paper, paper pulp, celluloid padding webs serat selulosa celluloid fires lain jitu. gan aslinya kepala biro umum .bdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kerinci, menimbang bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah berperan penting dalam menetukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan efektif, efesien, dan tepat sasaran perlu ditetapnjelasan atas peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang (ipjp) daerah kabupaten kerincikerincikerincikerincikerinci digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rpm daerah kabupaten kerinci pada masing masing tahapan dan periode rpm daerah kabupaten kerinckerinci. tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang ipjp daerah kabupaten kerincikerincirinci yang selanjutnya disebut bupati adalah kepala daerah kabupaten kerincirincikerincidaerahums bupati blor, bupati dibantu oleh satuan polisi pamong praja: bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja, serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap struktur organisasi satuan polisi pamong praja kabupaten blora yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten blora nomor tahunraman bab illserta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana sekretariat, membawakan subbagian program subbagian keuangan subbagian umum bidang penegakan produk hukum daerah, membawakan aa seksi pembinaan dan pengawasan: dan seksi penindakan. bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, membawakan seksi ketentraman dan ketertiban: dan seksi perlindungan masyarakat. bidang penanggulangan bencana, membawakan seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan dan seksi rehabilitasi dan rekonstruksatpolnegara kabupaten blora nomorputro nugroho diundangkan blora pada tanggal pebruari sekretaris dana atenpasai pasai cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas pasai cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten blora nomor bas zrl (lo asa sal sasi lil oon ss2 iii iegangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sawahluntossijunjungawahlunto sijunjung nomor tahun tentang izin gangguan sudah tidak sesuaretribusi izin gangguan, mengingatksihukum:depan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang disingkat skrdkbyizin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan lokasi yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. pasai: yang:, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperolehizin tempat: retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud meliputi: biaya administrasi, biaya survey lapangan bentuk danjen usaha yang dikenakan izin gangguan ditetapkan dengan keputusan bupati, indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan sebaga:lau seluruh biaya penyelenggaraan pemeran izin,hukum sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud wajib memiliki izin tempat usaha, bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi pasai besarnya tarifdigolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: luas rp. luas s d rp. luas s d rp. luas rp. bab viasurat pendaftaran objek retribusi daerah), serta tata cara pengisian dan penyampaian sport sebagaimana dimaksud pada aya: ditetapkan dengan peraturan bupati bab x tata cara pemungutan (l)atur dengan peraturan bupati. bab xvi tata cara penagihanjelas, dalam ha!skrdkbt dan skrdlb diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwahutang: apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada )tfindak pidana sebagaimana dimaksud adalah tindak pidana pelanggaran. ri lembaran daerah kabupaten sawahluntossijunjung tahun nomor sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ham paritas,gangguan penjelasan umum bahwa sebagai tindak lanjut dari padlain ganggu, perkembangan perekonomian masyarakat dan mengintensifkan sumber sumber pendapatan asli daerah. umum itu perlu dilakukan perubahan nomor tahun tentang retribusi izin gangguan dengan suatu peraturan daerah. penjelasan demi!pasat cukup jelas tambahan lembaran daerah sawahluntossijunjung nomor sel ati kabupaten |
salinan mani nan bupati tuban provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten tuban nomor tahun tentang cagar budaya dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tuban, menimbang bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan untuk merawat kesejarahan dan menghormati identitas budaya sebagaimana telah diamanatkan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa perkembangan zaman dan peradaban telah mengubah pola pikir masyarakat dalam melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya daerah, sehingga rentan untuk meluncurkan nilai nilai keaslian dan ciri khas cagar budaya itu sendiri, bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelestarian cagar budaya melalui upaya perumusan kebijakan sesuai kewenangan yang diatur dalampelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah berwenang: menetapkan etika pelestarian cagar budaya peringkatperingkat daerah, menetapkan peringkat cagar budaya peringkat daerah: menetapkan dan mencabut status cagar budaya peringkat daerah, menyusun peraturan pelestaribidang cagar budaya, mengelola kawasan cagar budaya, mendirikan atau membubarkan lembaga pelaksana bidang pelestarian, penelitian, dan museum, jdih.tubankab.go.idmelaksanaoo. menetapkan batasbagian maupun seluruhnya. bab kriteria dan penggolongan cagar budaya benda, bangunan, atau struktur dapat ditetapyang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada dapat berupanda bergerak atau tidak bergerak, dan merupakan kesatuan atau kelompok. jdih.tubankab.go.id bangunan atau struktur cagar budaya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padhusus benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang berdasarkan penelitian dinyatakan memiliki arti khusus bagi masyarakat daerah, dapat ditetapkan menjadi cagar budaya meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan jdih.tubankab.go.id bab pencarian dan penemuan cagar budaya bagian kesatu pencarian cagar budaya pemerintah daerahsetiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan atau pengangkatan darat dan atau air setelah mendapatkan izin dari kepala dinas. pencarian sebagaimana dimaksud pada dan hanya dimaksudkan untuk kepentingan penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan atau penguasaan terhadap benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua penemuan setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya wajib melaporkan kepada dinas atau instansi terkait paling lama (tiga puluh) hari sejak penemuan. dalam hal penemuan tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat mengambil alih benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi yang diduga cagar budaya. jdih.tubankab.go.id untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam dinas atau instansi terkait melakukan kajian terhadap objek penemuan. dalam hal objek penemuan ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada penemu berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah daerah. dalam hal objek penemuan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada memiliki jenis yang sangat langka, rancangan yang unik, dan jumlah yang sedikit, penguasaannya dialihkan kepada pemerintah daerah. dalam hal objek penemuan yang ditetapkan sebagai cagar budaya tidak memiliki jenis, rancangan, dan jumlah sebagaimana dimaksud pada pemilihannya dapat diberikan kepada penemu. ketentuan lebih lanjut mengenai kajian atas penemuan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bab vii pemilikan dan penguasaan cagar budaya setiap orang dapat memiliki benda, bangunan, struktur, dan atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. pemilikan sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh melalui hadiah, tukar menukar, jual beli, hibah, pewarisan, dan atau berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, kecuali terhadap cagar budaya yang dikuasai oleh pemerintah daerah. jdih.tubankab.go.id pemerintah daerah mempunyai hak penguasaan terhadap cagar budaya yang pemiliknya telah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris atau tidak mengalihkan kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah, dengan cara mengambil alih sesuai tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. seluruh kawasan cagar budaya daerah dikuasai oleh pemerintah daerah, kecuali kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun. pemerintah daerah secara serta merta menguasai cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya. setiap orang yang memiliki cagar budaya dapat mengalihkan pemilihannya kepada orang lain atau dialihkan untuk dikuasai oleh pemerintah daerah. pengalihan pemilikan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui hibah, waris, hadiah, jual beli, tukar menukar, ganti rugi, dan atau putusan atau penetapan pengadilan. pengalihan untuk dikuasai oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada wajib didahulukan atas pengalihan pemilikan cagar budaya. cagar budaya yang telah dikuasai oleh pemerintah daerah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihanjdih.tubankab.go.id setiap orang yang melakukan pengalihan atas pemilikan cagar budaya peringkat daerah baik sebagian maupun seluruhnya, wajib mendapatkan izin dari bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. setiap orang yang memiliki cagar budaya paling lama (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada dinas atau instansi terkait. dalam hal pemilik tidak melakukan pelaporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat menguasai cagar budaya untuk dikelola guna kepentingan pelestarian cagar budaya. benda, bangunan, dan atau struktur cagar budaya bergerak yang dikuasai oleh pemerintah daerah atau dimiliki oleh setiap orang dapat disimpan dan atau dirawat museum. pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda, bangunan, dan atau struktur cagar budaya bergerak sebagaimana dimaksud pada menjadipelestarian cagar budaya yang disimpan dan atau dirawat museum sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang museum. jdih.tubankab.go.id dilarang dimusnahkan atau dilelang., dapat dilindungi secara mandiri oleh lembaga yang melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang undangan atau meminta bantuan kepada dinas. setiap orang yang memiliki cagar budaya dan melakukan pelindungan terhadap cagar budaya yang dimilikinya sesuai peraturan perundang undangan, berhak mendapatkan kompensasi atau insentif dari pemerintah daerah. insentif sebagaimana dimaksud pada berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, atau insentif dalam bentuk lain sesuai peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi dan insentifbab viii tim ahli cagar budaya untuk kepentingan pelestarian cagar budaya. pemerintah daerah membentuk tim ahli cagar budaya yang bertugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dalam penetapan, penggolongan, dan atau penghapusan cagar budaya. jdih.tubankab.go.id tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada berjumlah paling banyak (lima) orang yang terdiri atas berbagai ahli lintas disiplin ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang undangan. tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada diangkat berdasarkan keputusan bupati dengan masa kerja paling lama (lima) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, keanggotaan, dan tata cara pengangkatan tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. dalam hal tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam belum terbentuk, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan atau penghapusan cagar budaya kepada tim ahli cagar budaya provinsi jawa timur. bab register daerah cagar budaya bagian kesatu pendaftaran setiap orang yang memiliki cagar budaya wajib mendaftarkan kepada dinas tanpa dipungut biauntuk dikuasai oleh pemerintah daerah. setiap orang yang tidak memiliki cagar budaya dapat berpartisipasi melakukan pendaftaran atas benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. dinas melakukan pendaftaran terhadap cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya atau cagar budaya yang dikuasai objek pendaftaran. jdih.tubankab.go.id pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan secara elektronik dan atau non elektronikidentifikasi dan diklasifikasi guna kepentingan pengkajian dalam rangka memberikan penilaian kelayakan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi yang didaftarkan dan dilakukan pengkajian, wajib dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya selama proses pengkajian. pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan, dilaksanakan secara mandiri oleh kurator. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada wajib diserahkan kepada tim ahli cagar budaya untuk dilakukan penilaian. bagian ketiga penetapan tim ahli cagar budaya memberikan rekomendasi kepada bupati untuk menetapkan cagar budaya, dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam menyatakan layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. bupati dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada menetapkan status cagar budaya dengan keputusan bupatierah sebagaimana dimaksud dalam dapat ditetapkan sebagai cagar budaya dengan keputusan bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. penemu benda, bangunan, dan atau struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah daerah. pemilik cagar budaya yang dicatatkan dalam register daerah cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam berhak memperoleh: surat keterangan status cagar budaya, dan surat keterangan pemilikan berdasarkan bukti yang sah. bagian keempat pencatatan pemerintah daerah membangun sistem register daerah cagar budaya untuk mencatat cagar budaya. benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan geografis yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya harus dicatat dalam register daerah cagar budaya. koleksi museum daerah yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dicatat dalam register daerah cagar budaya. ketentuan lebih lanjut mengenai register daerah cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. jdih.tubankab.go.idmeringkatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: peringkat nasional, peringkat provinsi, dan cc. peringkat daerah.peringkat nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf lanskap budaya, dan atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah. cagar budaya peringkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam hurufjdih.tubankab.go.id langka jenisnya, unik rancangannyaperingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufbagian keenam penghapusan bupati dapat melakukan penghapusan terhadap cagar budaya yang tercatat dalam register daerah cagar budaya. penghapusan sebagaimana dimaksud pada hanya dilaksanakan untuk menindaklanjuti penghapusan cagar budaya dalam register nasional cagar budaya yang lokasinya berada daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. penghapusan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam haljdih.tubankab.go.id penghapusan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan tanpa menghilangkan data dalam register daerah cagar budaya berserta dokumenlakukan pencatatan ulang dalam register daerah cagar budaya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dan pencatatan kembali sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pelestarian cagar budaya bagian kesatu umum pelestarian cagar budaya dilaksanakan melalui kegiatan: pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. kegiatan pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tenaga ahli pelestarian berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, teknis, dan administratif serta memperhatikan etika pelestarian. kegiatan pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan dengan:, dan didukung pendokumentasian sebelum dilaksanakannya kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. jdih.tubankab.go.id pemerintah daerah dapat memberikan dukungan teknis dan atau kepakaran kepada setiap orang yang akan melakukan upaya pelestarian cagar budaya yang dimilikipemerintah daerah melakukan pelindungan terhadap cagar budaya daerah. selain pelindungan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan terhadap cagar budaya baik yang dimiliki maupun tidak dimilikinya. pelindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan melalui kegiatan: penyelamatan, pengamanan, cc. penetapan zonasi, pemeliharaan, dan atau pemugaran. paragraf penyelamatan penyelamatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dimaksudkan untuk: mencegah kerusakan karena faktor alam dan atau manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai nilai yang menyertainya yang dilaksanakan dalam keadaan normal atau keadaan darurat: dan jdih.tubankab.go.id mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan atau penguasaan cagar budaya secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilaksanakan dalam keadaan normal atau keadaan darurat, setiap orang wajib melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimilikinya dalam keadaan darurat atau keadaan yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. pemerintah daerah dan atau setiap orang dapat memindahkan cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah tempat lain yang lebih aman untuk menjamin keutuhan dan keselamatan cagar budaya dengan tetap berada bawah koordinasi tenaga ahli pelestarian. pemerintah daerah dan atau setiap orang yang melakukan tindakan penyelamatan dengan cara pemindahan sebagaimana dimaksud pada wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, dan kerusakan baru. pelaksanaan penyelamatparagraf pengamanan pemerintah daerah melakukan pengamanan terhadap cagar budaya yang dikuasai atau cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya. setiap orang wajib melakukan pengamanan cagar budaya yang dimilikinya untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak rusak, hancur, hilang, atau musnah. jdih.tubankab.go.id selain pelindungan dengan cara pengamanan oleh pemerintah daerah dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada dan masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengamanan terhadapsanakan dengan cara memberikan pelindung, menyimpan, dan atau menempatkannya tempat yang terhindar dari gangguan manusia dan bencana alam. pelaksanaan pengamansetiap orang dilarang memindahkan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi yang ada daerah baik seluruh maupun bagian bagiannya kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya. setiap orang dilarang merusak dan atau mencuri cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya dari kesatuan, kelompok, dan atau letak asal. setiap orang dilarang memisahkan dan atau memindahkan cagar budaya peringkat daerah baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari bupati. setiap orang dapat membawa cagar budaya luar daerah baik sebagian maupun seluruhnya hanya untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan atau pameran setelah mendapatkan izin dari bupati. jdih.tubankab.go.iddalam peraturan bupati. paragraf penetapan zonasi dalam melaksanakan pelindungan cagar budaya, pemerintah daerah menetapkan batas batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi yang didasarkan pada hasil kajian. pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi sebagaimana dimaksud paddengan keputusan bupati sesuai dengan keluasan situs atau kawasan cagar budaya daerah. sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada mengatur fungsi ruang pada cagar budaya secara vertikal dan horizontal yang terdiri atas: zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan atau zona penunjangmasyarakat daerah. pelaksanaan penetapan zonasiparagraf pemeliharaan setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimilikinya yang dikuasainya, baikterhadap cagar budaya yang berasal dari air dilakukan perawatan sebagaimana dimaksud padalaksanaan pemeliharaparagraf pemugaran pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak,jdih.tubankab.go.iddokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai tingkatannya. pelaksanaan pemugarbagian ketiga pengembangan paragraf umum pemerintah daerah melakukan pengembangan cagar budaya daerah sebagai upaya peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya melalui kegiatan: penelitian, revitalisasi: dan adaptasi. jdih.tubankab.go.idkebudayaan dan pariwisata nomor tahun dan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pelestarian kebudayaan, peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor prt m tentang bangunan gedung yang dilestarijdih.tubankab.go.id pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dilaksanaharus: disertai pendokumentasian,dari bupati, dan atau izin dari pemilik apabila cagar budaya yang akan dilakukan pengembangan bukan merupakan miliknya sendirhuruf diatur dalam peraturan bupati. paragraf penelitian untuk kepentingan pengembangan cagar budaya, pemerintah daerah melakukan penelitisanasanakan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau secara berdiri sendiri. jdih.tubankab.go.id proses dan hasil penelitian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat untuk kepentingan promosi cagar budaya. paragraf revitalisasi pemerintah daerah melakukan revitalisasi potensi situs atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan atau lanskap budaya berdasarkan kajian. revitalisasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi cagar budaya. revitalisasi sebagaimana dimaksud pada dan harus memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah dan mempertahankan ciri khas budaya lokal. setiap orang dilarang mengubah fungsi situs dan atau kawasan cagar budaya peringkat daerah baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dari bupatiatur dalam peraturan bupati. paragraf adaptasi pemerintah daerah dan atau setiap orang dapat melakukan adaptasi terhadap bangunan atau struktur cagar budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini sepanjang tetap mempertahankan: jdih.tubankab.go.idtanah situs atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi. adaptasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan carapelaksanaan pengembangan cagar budaya melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasibagian keempat pemanfaatan pemerintah daerah dan atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan terhadap cagar budaya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, sosial, kebudayaan, dan atau pariwisata. pemanfaatan koleksi berupa cagar budaya museum dilaksanakan untuk sebesar besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan atau pariwisata. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan atau analisis mengenai dampak lingkungan apabila berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan. jdih.tubankab.go.id untuk kepentingan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan melalui kegiatan promosi cagar budaya berupa: dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana, dan atau cc. pelatihan. selain pemanfaatan melalui promosi oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada setiap lembaga pendidikan daerah juga dapat melakukan promosi melalui: edukasi kepada masyarakat, dan atau pengajaran berbasis muatan lokal yang berkaitan dengan cagar budaya daerah, bagi peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang sekolah menengah pertama atau sederajat. pemanfaatan melalui kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat identitas budaya serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula untuk kepentingan tertentu. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari: bupati untuk cagar budaya yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya peringkat daerah, atau masyarakat hukum adat untuk cagar budaya yang dimilikinya secara turun temurun. setiap orang yangjdih.tubankab.go.id pemerintah daerah dapat menghentikan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada dalam hal pemilik dan atau pihak yang melakukan pemanfaatanpada keadaan semula seperti saat sebelum dimanfaatkan. biaya pengembalian sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada pemilik dan atau pihak yang melakukan pemanfaatan cagar budaya. setiap orang dapat melakukan pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang ditetapkan sebagai peringkat daerah setelah mendapatkan izin dari bupati. setiap orang dapat melakukan pemanfaatan dengan cara mendokumentasikan cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan komersial setelah mendapatkan izin dari: bupati untuk cagar budaya yang dikuasai oleh pemerintah daerah: atau pemilik cagar budayahuruf serta dan huruf diatur dalam peraturan bupati. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam sampai denganbab kerjasama untuk mendukung pelaksanaan pelestarian cagar budaya, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, atau pihak ketiga. kerjasama sebagaimana dimaksud pada meliputi: penelitian cagar budaya, promosi cagar budaya, cc. pengembangan sistem register daerah cagar budaya, dan atau bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam perjanjian sesuai syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan. bab xii partisipasi masyarakat masyarakat wajib berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya daerah. partisipasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: upaya melestarikan cagar budaya daerah sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan daerah ini, pengawasan terhadap pelestarian cagar budaya, dan atau cc. penyampaian informasi atau laporan terjadinya penelantaran, pencurian, perusakan, dan atau pemusnahan cagar budaya. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. jdih.tubankab.go.id bab xiii pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dalam pelestarian cagar budaya daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada berupa: pendidikan dan pelatihan pelestarian cagar budaya bagi masyarakat daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya daerah, dan cc. pemberian insentif kepada masyarakat dan atau orang perseorangan yang melakukan pelestarian cagar budaya daerah. bupati dapat melakukan pengawasan terhadap pelestarian cagar budaya daerah, meminta laporan kepada masyarakat, melakukan evaluasi atas pelestarian cagar budaya daerah, atau memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat melibatkan masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan bidang pelestarian cagar budaya. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. jdih.tubankab.go.id bab xiv larangan setiap orang dilarang secara melawan hukum membawa, memindahkan, menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau memusnahkan cagar budaya daerah. setiap orang dilarang melaksanakan pelestarian cagar budaya daerah, secara bertentangan dengan peraturan daerah ini. setiap orang dilarang secara melawan hukum melakukan: perubahan data dalam sistem register daerah cagar budaya, manipulasi data dalam sistem register daerah cagar budaya, penghilangan penghapusan data dalam sistem register daerah cagar budaya, dan atau perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat aksesnya sistem register daerah cagar budaya. setiap orang dilarang mendirikan bangunan zona inti dan zona pengembang dalam kawasan cagar budaya. bab pembiayaan pembiayitas. jdih.tubankab.go.id sesuai kemampuan keuangan daerah. bab xvi penyelesaian perselisihan perselisihan dalam pelestarian cagar budaya, para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui proses peradilan. bab xvii sanksi administratif setiap orang yang terdiri atas: penyegelan, penyitaan, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran, atau jdih.tubankab.go.id tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran terhadap pelestarian cagar budaya yang diatur dalam peraturan daerah iniatau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran, melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran, melakukan penyitaan terhadap barang dan atau surat yang berkaitan dengan pelanggaranjdih.tubankab.go.iddinas adalah dinas yang menangani bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, kepala dinas adalah kepala dinas yang menangani bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahrajdih.tubankab.go.id bab xix ketentuan pidana setiap orang yang melanggar ketentuan paalsetiap orang yang melakukan pelanggaran bidang pelestarian cagar budaya yang tidak diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang undang tentang cagar budayregion hukum loss, serta kabupaten tuban sma sekretariat daerah urie hands, sh. kita macagar budaya umumberdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun negara dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan dengan cara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya. sebagai perwujudan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut, angka undang undang nomor tahun tentang cagar budaya menjelaskan bahwaa kabupaten tuban sebagai daerah otonom yang sangat lekat sekali dengan sejarah masa lalu khususnya pada masa masa kejayaan kerajaanadapun cagar budaya yang tersebar beberapa lokasi kabupaten tuban, sejauh ini yang teridentifikasi berjumlah cagar budaya yang terdiri atas benda cagar budaya sebanyak benda, bangunan cagar budaya sebanyak bangunan, struktur cagar budaya sebanyak struktur, dan situs cagar budaya sebanyak situs. oleh karena itu, melihat banyaknya jumlah dan pentingnya pelestarian terhadap cagar budaya tersebut, makapemerintah daerah kabupaten tuban, dan pemanfaatan cagar budaya yang ada wilayah kabupaten tuban agar cagar budaya yang merupakan warisan dan kekayaan budaya serta identitas budaya masyarakat kabupaten tuban dapat terjamin keberadaanya sesuai bentuk dan muka aslinya. dengan demikian, perlu membentuk peraturan daerah kabupaten tuban tentang pelestarian cagar budaya yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dan pedoman tunggal dalam pelaksanaan pelestarian budaya kabupaten tubankearifan lokal adalah bahwa pelestarian cagar budaya dilaksanakan dengan memperhatikan ciri khas dan kekhususan daerah. yang dimaksud dengan di air adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa. jdih.tubankab.go.id cukup jelas. cukup jelas.atauatau struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. jdih.tubankab.go.id huruf yang dimaksud dengan berdiri bebas adalah bangunan atau strukturbangunan atauyang dimaksud dengan kawasan meliputi kampung dan koridor. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas jdih.tubankab.go.id yang dimaksud memiliki jenis yang sangat langka adalah bahwa cagar budaya dimaksud sudah jarang ditemukan. yang dimaksud rancangan yang unik adalah bahwa rancangan bangunan cagar budaya tersebut memiliki rancang bangun yang tidak mudah ditiru, tidak mudah pudar. yang dimaksud dengan tidak memiliki jenis, rancangan dan jumlah adalah bahwa cagar budaya dimaksud berbeda corak dan ragamnya sehingga tidak dapat disamakan dengan ang lainlokaljdih.tubankab.go.idjdih.tubankab.go.idtubankab.go.iddaerah adalah cagar budaya peringkat daerah yang ditetapkan oleh bupati. daerah adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh daerahfinansialjdih.tubankab.go.idjdih.tubankab.go.idmpublikasikannya kepada masyarakatdaerahjdih.tubankab.go.idjdih.tubankab.go.idmaksud, dan tujuan pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan asas, dan kearifan lokal. peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi: pemerintah daerah, orang perseorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, dalam pencarian, penemuan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya daerah, baik cagar budaya yang ada darat maupun air. pelestarian cagar budaya bertujuan untuk: melestarikan cagar, ekonomi, ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan guna mempertahankan kearifan lokal daerah, jdih.tubankab.go.id meningkatkan harkat dan martabat bangsadan mempromosikan potensi cagar budaya daerah kepada masyarakat. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: tugas dan wewenang pemerintah daerah, kriteria dan penggolongan cagar budaya, cc. pencarian dan penemuan cagar budaya, pemilikan dan penguasaan cagar budaya, tim ahli cagar budaya, register daerah cagar budaya, pelestarian cagar budaya, kerjasama, partisipasi masyarakat, larangan, pembiayaan, il. penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi: oo. ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana. bab tugas dan wewenang pemerintah daerah pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya mempunyai tugasjdih.tubankab.go.id |
sg, ar, pada hari ini kamis tanggal dua puluh tiga bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu banda aceh, yang bertanda tangan bawah iri: hary sudarto, yang diangkat berdasarkan surat keputusan presiden tba tahun tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi madya lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, berkedudukan jalan medan merdeka barat nomor jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia kementerian komunikasi dan informatika, untuk selanjutnya disebut pihak kesatu. ii. eka putra bupati tanah datar, yang diangkatdalam jabatannyasinergi ini disebut para pihak, dan masing masing disebut pihak. para pihak kedua para pihak terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa pihak kesatu adalah unit kerja bawah kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi gan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika: bahwa pihak kedua adalah unsur penyelenggarara pihak dalam melaksanakan nota kesepakatan sinergi' tentang informasi dan transaksi elektronik1 tahun tentang cipta kerja, peraturan pemerintah nomor tahun tentang kerja sama daerah: peraturan presiden nomor tahun tentang kementerian komunikasi dan informatika: peraturan presiden nomor tahun tentangtanah datar nomor tahun tentang pembentukan dar susunan perangkat daerah: berdasarkan hal hal tersebut diatas, para pihak setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam nota kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut: maksud dan tujuan maksud nota kesepakatan sinergi ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan kerja sama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika kabupaten tanah datar. para pihak kesatu para pihak kedua tujuan dari nota kesepakatan ini adalah untuk terciptanya kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika kabupaten tanah datar. objek sinergi objek nota kesepakatan ini adalah program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bawah program digital talent scholarship dts) kabupaten tanah datar. lokasi sinergi lokasi nota kepe ikatan ini terbatas pada wilayah kabupaten tanah datar. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepakatan ini: peningkatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi dan informatika melalui penyediaan pemimpin digital, talenta digital dan literasi digital: pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan, dan cc. kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. tugas dan tanggung jawab tugas dan tanggung jawab' pihak kesatu: menyediakan instruktur pelatihan: menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi: dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan pihak kedua. tugas dan tanggung jawab pihak kedua: mensosialisasikan dan menginformasikan program pelatihan, dan menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan. pelaksanaan ketentuan lebih lanjut pelaksanaan nota kesepakatan ini dituangkan dalam rencana kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan' dari nota kesepakatan ini. pelaksanaan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada para pihak sepakat menunjuk pejabat pelaksana sebagai berikut: pihak kesatu menunjuk kepala balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian komunikasi dan informatika medan: dan pihak kedua menunjuk kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten tanah datar. para pihak kesatu para pihak kedua pembiayaan segala pembiayaan untuk pelaksanaan nota kesepakatan ini bersumber dari anggaran para pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. jangka waktu nota kesepakatan sinergi ini berlaku dalam jangka waktu (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat (dua) bulan sebelum berakhirnya nota kesepakatan sinergi ataukatan sinergi ini harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya, paling lambat (satu) bulan sebelumnya. keadaan kahar keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam nota kesepakatan sinerginya nota kesepakatan sinergi ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis daripaling lambat (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut. apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsungsinergi ini.ara pihak kesatu para pihak kedua penutup nota kesepakatan sinergi ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap (dua) bermeterai cukup masing masing untuk para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak kedua, pihak kesatu, tahu sem fb426ajx211099701 eka putra hary sudarto lampiran nrencana kerja peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika kabupaten tanah datar pihak kesatu pihak kedua badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia pemerintah kabupaten tanah datar komentar' komunikasi dan informatika sumber tahun tugas dan tanggung jawab no) program kegiatan dana jadwal pihak kesatu pihak kedua output outcome memberikan informasi memfasilitasi dan pelaksanaan pelatihan berdasarkan kompetensi dan kepada pihak kedua isikan keterampilan terkait jadwal pelaksanaan pelaksanaan dts (tempat, vocational school graduate academy sga) lai dts peserta dan opd terkait) ana menyelenggarakan kegiatan digital entrepreneurship academy dea) drs (narasumber, tenaga daa aga (ta ako laksamana peel ana tere thematic academy kabupaten tanah| kementerian sesuai kesepakatan kanesaap tan penyediaan bimbingan dan nara mara datar government transformation academy gta) datar kominfo para pihak sertifikat bagi peserta) pelatihan untuk bidang konsunikasidan fresh graduate academy fga) inn orang peserta informatika profesional academy pro inn talent scouting academy tsa) digital leadership academy dla) pihak kesatu pihak kedua hary sudarto eka putra |
sana nahinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten paser. sekretariat adalah sekretariat pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahumahan, kawasan permukiman dan pertanahcc. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatkebijakan seksi pengembangan kawasan, pelaksanaan penetapan izin lokasi serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun kasih) lingkungan siap bangun fisika) kabupaten, pelaksanaan penyiapan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan jalan lingkungan, saluran drainase, bangunan serba guna, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan sarana umum lainnya, pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten, pelaksanaan penyiapan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan kerjasama dan investasi bidang pengembangan kawasanembangan kawasan, pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pengembangan kawasan kabupaten, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan baru kabupaten, il. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pengembangan kawasan kabupaten, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengembangan kawasan. paragraf seksi sarana prasarana lingkungan permukiman seksi sarana prasarana lingkungan permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana prasarana lingkungan pemukiman. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sarana prasarana lingkungan permukiman menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana prasarana lingkungan permukipemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam membangun lingkungan permukiman wilayah kabupaten, pelaksanaan kegiatan sanitasi, kelestarian air dan lingkungan permukiman, pelaksanaan teknologi pengolahan air limbah, pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembuatan jalan lingkungan dan drainase permukiman, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, pelaksanaan penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh wilayah kabupaten, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sarana prasarana lingkungan permukiman,dan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi sarana prasarana lingkungan permukiman. bagian keempat bidang dan seksi paragraf bidang pertanahan bidang pertanadaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pertanadaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian sengketa tanahadaan dan pemanfaatan tanah, sertaelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanahan, pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanahan, penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana pertanahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pertanahan, dan pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang pertanahan. bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: seksi pengadaan dan pemanfaatan tanah, dan seksi penyelesaian sengketa tanah. paragraf seksi pengadaan dan pemanfaatan tanah seksi pengadaan dan pemanfaatan tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan dan pemanfaatan tanah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengadaan dan pemanfaatan tanah menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengadaan dan pemanfaatanpelaksanaan kebijakan seksi pengadaan dan pemanfaatan tanah, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengadaan dan pemanfaatan tanah, pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengadaan dan pemanfaatan tanah, pelaksanaan pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan tanahadaan dan pemanfaatan tanah, pelaksanaan inventarisasi penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absence, pelaksanaan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah milik dikuasai pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pengadaan dan pemanfaatan tanah, il. penerbitan izin lokasi dan izin membuka tanah,dan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengadaan dan pemanfaatan tanah. paragraf seksi penyelesaian sengketa tanah seksi penyelesaian sengketa tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian sengketa tanah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penyelesaian sengketa tanah menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelesaian sengketapenyelesaian sengketa tanah, pelaksanaan penetapan subyek dan penyelesaian masalah tanah dan tanah kosong serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, pelaksanaan penyelesaian konflik dan sengketa tanah garapaneksi penyelesaiannerima, menelaah dan mengevaluasi laporan ataupun pengaduan sengketa tanah pada tingkat kecamatan, memfasilitasi musyawarah antar pihak pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan, il. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penyelesaian sengketa tanah,dan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi penyelesaian sengketa tanahilbdiberita deaubbagian sekretariat adalah subbagian subbagian pada sekretariatumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dalam struktur perangkat daerah atau posisi unit organisasi dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dalam struktur organisasi dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanah, kawasan permukiman dan pertanumahan, membawakanbidang kawasan permukiman, membawakan: seksi pengembangan kawasan, dan seksi sarana prasarana lingkungan permukiman. bidang pertanahan, membawakan: seksi pengadaan dan pemanfaatan tanah, dan seksi penyelesaian sengketa tanah. unit pelaksana teknis dinas: dan sg.umahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahnyelenggarakan fungsi: penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah, penetapan kebijakan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, cc. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan,perangkat daerahadministrasi keuangan yang meliputi ketatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi, pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran lingkungan dinas, pelaksanaan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis dinas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam hal ketatausahaan keuangan lingkungan dinas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan,dan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian keuangan. bagian kedua bidang dan seksi paragraf bidang perumahan bidang perum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perumrencana pembangunan jangka panjang ipjp) dan rencana pembangunan jangka menengah rpm) perumahan dan fasilitasi percepatan pembangunan perumahan, pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berdampak loka) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah untuk korban bencana dan kondisidan bantuan pusat serta pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten, pelaksanaan program pengembangan perumahan secara kontinyu dpembangunan gedung (sbg), pelaksanaan mengkoordinasikan,menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr): il. pelaksanaan penyusunan dan penyediaan basis data perumahan, menyelenggarakan kegiatan dengan sumber dana dari pemerintah pusat bidang perumahpelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perumahan, dan pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang perumahan. bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada terdiri atasparagraf seksi pembangunan dan pengembangan perumahan seksi pembangunan dan pengembangan perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembangunan dan pengembangan perumahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembangunan dan pengembangan perumahan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembangunan dan pengembang: cc. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiat, pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat (rumah layak huni), rumah susun dan pembangunan septic tank tandon untuk masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dan rumah khusus rumah nelayan (kawasan pesisir) dan desa desa terpenci:, pelaksanaan falitiltasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan yang berdampak lokalmengkoordinasikan rencana penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dengan sub unit kerja lain lingkungan dinas, pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pembangunan dan pengembangan perumahan kabupaten, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan perumahan kabupaten, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan, dan il. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pembangunan dan pengembangan perumahan. paragraf seksi pembinaan perumahan seksi pembinaan perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan perumahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan perumahan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinarencana penyelenggaraan pembinaan perumahan dengan sub unit kerja lain lingkungan dinas, membentuk pihak swasta dalam menerapkan standar perumahan, memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan perumahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembinaan perumahan, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pembinaan perumahan. paragraf seksi pertamanan dan pemakaman seksi pertamanan dan pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan pertamanan dan pemakaman. untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada seksi pertamanan dan pemakaman menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pertamanan dan pemakakoordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman, pelaksanaan penyiapan bahan penetapan peraturan daerah norma, standar, prosedur dan kriteria spk) pertamanan dan pemakaman berdasarkan spm yang disusun pemerintah, pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan ruang terbuka hijau) dan tempat pemakaman umum tpu), pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan pengembangan pertamanan dan pemakaman daerah, penyusunan rencana induk pengembangan pertamanan dan pemakaman daerah, pelaksanaan koordinasi rencana penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman daerah, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengembangan pertamanan dan pemakaman daerah, melaksanakan penggunaan serta pengawasan pertamanan dan pemakaman, il. pelaksanaan inventarisasi pertamanan dan pemakaman daerah, pelaksanaan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman umum, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pertamanan dan pemakaman, dan oo. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi seksi pertamanan dan pemakaman. bagian ketiga bidang dan seksi paragraf bidang kawasan permukiman bidang kawasan pemukimembangan kawasan, serta sarana prasarana lingkungan pemukiman. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kawasan pemukimembangan kawasan, serta sarana prasarana lingkungan pemukiembangan kawasan, serta sarana prasarana lingkungan pefasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu) kawasan pemukiman tingkat kabupaten, pelaksanapenyelenggaraan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umu (psu) kawasan permukiman wilayah kabupaten, pelaksanaan penerbitan izin kumuh dengan luas dibawah (sepuluh) hektar, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan pemukiman kabupaten berdasarkan spk, melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasimukiman, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kawasan pemukiman, dan pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman. bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: seksi pengembangan kawasan, dan seksi sarana prasarana lingkungan pemukiman. paragraf seksi pengembangan kawasan seksi pengembangan kawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kawasan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan kawasan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kawas |
anis wali kota baubau provinsi sulawesi! tenggara peraturan wali kota baubau nomor: dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota baubau, menimbang bahwa sebagai pelaksana,ubau. pemerintah daerah adalah pemerintah kota baububau. wali kota adalah wali kota baubau. wakil wali kota adalah wakil wali kota baubau. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota baubau. kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja kota baubaurtibmelakukan penyidikan. petugas pengawas internal yang selanjutnya disingkat pti adalah anggota petugas pengawas internal pada satuan polisi pamong prajaegenap upaya dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana, serta upaya kegiatan dalam membantu aparat pemerintah memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penegakan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja operasional penegakan produk hukum daerah, pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman petunjuk teknis dan pelaksanaan penindakan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran penegakan produk hukum daerah, pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil penindakan terhadap pelanggaran penegakkan produk hukum daerah: pengelolaan administrasi penyidik pegawai negeri sipil ppn): penyusunan berkas penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran penegakan produk hukum daerah dan peraturan pelaksanaannya, pelaksaan pembinaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikhubungan antar lembaga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian hubungan antar lembaga terhadap pelanggaran atas peraturan daerahrencana kerja dan program kerja operasional hubungan antar lembaga, pelaksanaan hubungan antar lembaga terhadap pelanggaran penegakan produk hukum daerah, pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil hubungan antar lembaga terhadap pelanggaran penegakan produk hukum daerah: penyusunan koordinasi terhadap hubungan antar lembaga: pelaksanaan kerjasama dalam rangka hubungan antar lembagabimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum lainnya terhadap produk hukum daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi bimbingan dan penyuluhan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja operasional bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah: pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan: pengumpulan dan menganalisa data sumber daya aparatur untuk bahan pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait bidang bimbingan dan penyuluhan, pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan, pelaksanaan evaluasi drumusan kebijakan teknis bidang perlindungan pembinaan dan pelatihan anggota lintas satuan kerja lembaga perangkat daerah untuk pelayanserta petunjuk teknis operasional perlindungan masyarakat: pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat:: pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dibidang perlindungan masyarakat: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bidang perlindungan masyarakat terdiri atas (tiga) seksi yaitu seksi data dan informasi. seksi pelatihan dan mobilisasiatlinmas. seksi data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pelanggaran kegiatanrta petunjuk teknis operasional pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman petunjuk teknis dan pelaksanaan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penyiapan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penyiapan bahan penyusunan rencana pendataan dan informasi perlindungan masyarakatpokok dan fungsinya. seksi pelatihan dan mobilisasi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan dan mobilisasi untuk pelayanan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja serta petunjuk teknis operasional pelatihan dan mobilisasi, penyiapan bahan data potensi dan karateristik sosial budaya masyarakat, penyiapan bahan penyusunan potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat, penyiapan bahan rencana optimalisasi dan pengerahan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi petugas pelatihan dan mobilisasi dalam penanggulangan bencana, penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan pelatihan anggota lintas dan mobilisasi, penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelatihan dan mobilisasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas jain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. seksi bina potensi masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis danrencana program kerja seksi bina potensi masyarakat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas: pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja seksi bina potensi masyarakat: cc. penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan masyarakat: perumusan kebijakan serta memfasilitasi kegiatan penyuluhan dan pembinaan potensi masyarakat: pelaksanaan program pembinaan potensi masyarakat dalam mendukung program kerja agar mencapai sasaran yang yang ditetapkan: pelaksanaan kegiatan bidang bina potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku: penyusunan rencana koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang tugas bina potensi masyarakat, pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya secara periodik, pemberian saran, usul dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjutnam unit pelaksana satpol pp) unit pelaksana satpol dapat dibentuk pada kecamatankepala seksi ketentraman dan ketertiban. bagian ketujuh kelompok jabatan fungsional dilingkungan satuan polisi pamong prajadilingkungan satpol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satpol sesuai dengan keahlian dan kebutuhatpol pp jawab kepada kepala satpol ppgian kedelapan kelompok jabatan pelaksana kelompok jabatan pelaksana dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, kelompok jabatan pelaksana terdiri atas aparatur sipil negara yangatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang udangan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana tentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab tata kerja kepala satuan pol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan kepala opd lainnya dibawah pimpinan wali kota, kepala satuan pol dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur: kepala satuan pol dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan sistem pengendalian intern, kepala satuan pol pp, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian dalam melaksanakan tugasnya masing masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan amplifikasi baik dalam lingkungan kantor maupun antar satuan organisasi lingkup pemerintah daerah dan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya, kepala satuan pol pp, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian bertanggungjawab memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya: kepala satuan pol pp, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. dalam hal kepala satuan berhalangan, maka sekretaris melaksanakan tugas kepala satuan sesuaisatuan dapat menunjuk kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mewakili kepala satu, kepala satuan diangkat dan diberhentikan oleh wali kota setelah mendapat persetujuan dari gubernur: sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh wali kota atas usul sekretaris daerah, kepala satuan merupakan jabatan eselon il.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama: sekretaris dinas merupakan jabatan eselon atau jabatan administrator: kepala bidang merupakan jabatan eselon iii.b atau jabatan administrator:: penjabaran uraian tugas masing masing jabatan struktural dan jabatan pelaksana akan diatur kemudian dengan peraturan wali kota. bab vii penutup dengan berlakunya peraturan wali kota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja satuan pol yang bertentangan dengan peraturan wali kota iniuman wali kota baubau, thamrin diundangkan baubau pada tanggal, gandar om sekretaris dae baubau, para koordinat! instansuunit kerja para kapas. organisasi kgs.toon rani mustar ikasunpd ketemhalaaa berita daerah kota baubau tahun nomorperundang undangan. unit pelaksana satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut satpol adalah satuan kerja pelaksana tugas satuan polisi pamong praja lingkup kecamatabaubaugian pertama kedudukan satuan polisi pamong praja adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kota baubau. satuan pol dipimpin oleh seorang kepala satuan yang beradasatuan polisi pamong praja terdiri atas kepala satuan polisi pamong praja: sekretariat bidang ketertiban umum dan ketentraman: bidang penegakkan peraturan daerah, bidang perlindungan masyarakat: unit pelaksana up) satpol kelompok jabatan fungsional: kelompok jabatan pelaksanmelalui sekretarigas pokok dan fungsi bagian kesatu kepala satuan kepala satuan mempunyai tugas membantu wali kota dalam memimpin pelaksanaan tugas, memberikan pedoman serta pengarahan terhadap penyelengaraan urusan pemerintahan bidang polisi pamong praja yang mencakup kota: pelaksanaan tugas lainnyasatpol dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan, protokol, hukum serta urusan pendidikan dan pelatihsatpol pp, pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, cc. pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat,satpol pp: (dua) sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan programmbinaan dan koordinasi serta penyelengaraan kegiatan penyusunan formasi pengangkatan, mutasi, pengembangan, pembinaan ketatausahaan dan, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan pengolahan administrasi umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja: pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat surat naskah dinas, pengelolaan dokumentasi dan kearsipan, pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat rapat satpol pp: pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat, pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, kebersihan dan ketertiban kantor: pelaksanaan pengelolaan kekepegawaian, pembinaan umum pegawai, pengembangan karir serta disiplin pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap: pelaksanaan pengawasan jam kerja dan kehadiran pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran serta melaksanakan administrasi keuangan, menyiapkan bahan dan menghimpun data dari bidang sebagai mana dalam penyusunan program dan anggaran satuan polisi pamong praja serta bahan penyusunan pelaporan. untuk melaksanakan tugas: pengumpulan peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan: cc. ketatausahaan dan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, pengadministrasian dan akuntansi pengelolaan keuangan: penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan: penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan gan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan program kerja, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan masing masing bidang, pelaksanaan penyusunan laki, rka, dpa dpp, senja, renstra dan ppd: pengembangan program kegiatan, penyusunan pelaporan, publikasi program dan kegiatan: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bagian ketiga bidang ketertiban umum dan ketentraman bidang ketertiban umum dan ketentraman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satpol dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan yang meliputi ketertiban umum dan ketentraman. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang ketertiban umum dan ketentraman mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: perumusan dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan institusi lain bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: pelaksanaan fasilitasi dan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakatketertiban umum dan ketentraman terdiri atas (tiga) seksi yaitu seksi operasi dan pengendalian, seksi ketertiban umum: seksi kewaspadaan diniengendalian dalam rangkarencana dan program kerja operasional pengendalian, pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi pengendalian: pelaksanaan pengendalian operasional satpol dalam penunjang pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat: pelaksanaan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan pengamanan wali kota, wakil wali kota, tamu pemerintah daerah dan tamu negara, pelaksanaan pembinaan dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan pembinaan dalam rangka operasi dan pengendalian: penyiapan bahan dan data serta menyusun laporan seksi operasi dan pengendaliketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan penegakan perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama antar lembaga dan institusi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi ketertiban umum mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja serta petunjuk teknis operasional, terkait ketertiban umum: pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman petunjuk teknis dan pelaksanaan ketertiban umum, penetapan rumusan kebijakan, mediasi, komunikasi dan kerjasama pengendalian ketertiban umum: penyiapan dan menyusun konsep dan bahan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum: pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama antar instansi terkait, penyusun pedoman bahan fasilitasi kegiattugas pokok dan fungsinya. seksi kewaspadaan dini mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengumpulan data sebagai bahan untuk persiapan kewaspadaan dini. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kewaspadaan dini mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana program seksi kewaspadaan dini berdasarkan peraturan yang berlaku, penyiappengawasan dan pengendalian kegiatan seksi kewaspadaan dini berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas: pengorganisasian kegiatan kewaspadaan dini sebagai bahan informasi bagi instansi pemerintah maupun masyarakat: pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi kewaspadaan dini untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya: penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan seksi kewaspadaan dini untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan dalam menentukan kebijakan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. bagian keempat bidang penegakan peraturan daerah (l) bidang penegakan peraturan daerah mempunyai tugas menyusun rencana program penegakan peraturan perundang undangan daerah, melakukan pembinaan pengawasan, sosialisasi dan penindakan preventif non musisi dan musisi terhadap pelanggaran perda berkali: melakukan pengembangan, pengkajian kebijakan penegakan peraturan daerah penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan daerah, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan instansi lain dibidang penegakan peraturan daerah, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penegakan peraturan daerah: pelaksanaan fasilitasi dan patroli penegakan peraturan daerah: pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang penegakan peraturan daerah, ks) pelaksanaan penegakan peraturan daerah terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah: pelaksanaan sosialisasi perda perkara yang memuat sanksi, penyelenggaraan penegakan perda perkara melalui pemberlakuan sanksi secara pro musisi: pelaksanaan fasilitasi administrasi ppn penegak perda: pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya penyidik pegawai negeri sipil ppn) penegak perda, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil ppn) penegak perda: perencanaan, pengaturan dan pengawasan::nyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan berdasarkan ketentuan perundang undangan: pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah: pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat atau badan hukum: penyusunan rencana kerja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan: penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran peraturan daerahtugas pokok dan fungsinya. bidang penegakan perundang undangan daerah terdiri atas (tiga) seksi, yaitu seksi penegakan: seksi hubungan antar lembaga, seksi bimbingan dan penyuluh. seksi penegakan mempunyai tugas melaksanakan penindakan kepada. |
(xe,dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magelang, menimbang:dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah daerah memberikan jasa pemanfaatan ruang dan agar pemanfaatan ruang tersebut selaras dengan aspek tata ruang, keamanan serta kepentingan umum, diperlukan pelayanan pengendalian dan pengawasan yang dapat dipungut retribusi oleh pemerintahdaerah yang pemungutannyatahun anggaran berkenaan dan. bab xvkabupaten magelang umum menara telekomunikasi merupakan sarana komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat daerah guna menunjang kelancaran komunikasi, khususnya komunikasi dengan menggunakan telepon seluler. dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut diperlukan pemanfaatan ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah. pemanfaatan ruang daerah untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi harus selaras dengan aspek tata ruang, keamanan serta kepentingan umum. untuk menjaga keselarasan pemanfaatan ruang dengan aspek aspek tersebut diperlukan pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerahmanfaatan ruang daerah untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi serta pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang tersebut, merupakan objek retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten kota. untuk memberikan dasar hukum terhadap pemungutan retribusi pengendalian dan pemanfaatan menara telekomunikasi, makahak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupu dan kartu langgandinasa17retribusi pengendalian dan pengawasbidangi urusan telekomunika yaitu penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio amatirendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah: mengendalikan pemanfaatan ruang daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara, dan meningkatk: nama objek dan subjek retribusi, golongan retribusi:pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan: penghapusan piutang retribusi: insentif pemungutan retribusi, penyidikan, dan oo. ketentuan pidana. bab nama, objek, dan subjek retribusi dengan nama retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang daerah guna penyelenggaraan menara. objek retribusi adalah pemanfaatan ruang daerah untuk menaradaerah untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak digunakan untuk telepon seluler. bab golongan retribusi retribusi pengendalian dan pengawasan menpengendalian dan pengawasan menara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tp2mt. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian menara serta pembentukan tp2mt sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupativiii tarif retribusi tarif retribusi ditetapkan sebesar (dua persen) setiap tahun dari nilai jual objek pajak bumi dan bangunan menara yang bersangkutan. retribusi dipungut setiap tahun. hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan daerah dan harus disetor seluruhnya kas umum daerah. bab wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat menara didisetiap wajib retribusi, wajib membayar retribusi yang terutang pada bendahara penerimaan dinasamengenai tata cara pembayaran retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya. ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diatursudah atau kurang dibayar. |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi ha, universitas lampung dik fakultas teknik pin jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telepon. fax. laman: hitp: eng.unila.ac.rapkan bandar lampung apa tanggal agustus yan eni ag tembusan rektor universitas lampung ketua jurusan teknik elektro unila. ybs untuk dilaksanakan no| . dosen wolitemewsu nama mhs mpm dr. ir. sri ratna sulistiyanti, m.t. nip bambang prayoga dharma adi putra arya rusyandi dimas nugroho rizky dwiguna utama widiastuti ariana aaa no| . dosen all. .i nama mhs .npm semadi, s.t., m.t. nip naufal adjie diantara |okta caesar ferdyansyah reza aditya ramadi hendrik ilham fajar budaya andika lutfi khairul anam im. sugi auto timbal dwi kurnia dosa work taufan ajy reza rahmat mulya iv. adi setiawan peoouo#mk trevor kamamss o meter aam mt, nip manda juniantara pra merikusumawati mohamad rizki alam mohammad faris muhamad rijal sidik muhamad sidik efek te mas umi merdeka, st, nip muhammad bayu ramadhan anggi saputra nisbah nusantara dedy dian fernando parvus riakima akbar setiawan 23ajar agustin busa gigi septian dwi saputra o o| lihat muhammad gofar .o.o71 paul ahmad tadi muhammad'ham rahmat adhitya ran fadilah raja hadiah salam (kira milan filia er tdf eng yul martin st, nip renta sugar riko you nainggolan satria nugraha haris shandy novi epanubanurdara sinungga ruth rizky asia muhammad naura tat hana iko sampa no| |. nama oo . mpm |etti duniawi, s.t., m.t. nip im. kharisma bayu aji mohamad hardy lazuardi dellaturesha eni juliana theo aulia akbar nurdafrilah utama syariful azis yogalvandi natasha adenina riko ardiansyah sinaga greta bandar lampung sektor pada tanggal agustus kaka, ( #$ ah, sofiarng svp39629717 toooseapk koe ama mtb nam jir. abdul haris, m.t. nip bangkit gigih brian akbar bunga nirmala cahya julio maulana muhamad ikhsanudin hasan irham |. mus dosen "ji solo sess nama mhs tmp agus riyanto, s.t.,m.t., ph. nip abdurrahman alhofiki babussalam ahmad diberi rani dona roda doni suryadi rifai maulana ilham jaya mahendra prof. dr. ahmad saudi samosir, s.t.,m.t. nip adhitya oktaviandra adibarmawan adrian affan muttagin asing prabowo agustinus satrio amirudin oo. bola ana dr. ing. ardian uluan, s.t., sc. nip rahmat ramadhan ratih ningtiyas susanto taufik@nurrohman teguh iman vincentius rinaldo |wiki no| oo . domba dr. eng. charles harahap, s.t., m.t. nip pira sanjaya wardhana tha hilman hakim nadila dina mashima amat wiki saputra lima nikita pi7is031006 ronaldo crazy harun i7is031009 ayu setara dr. eng. diah permata, s.t.,m.t. nip malik maulana arief hid header aziz mahmud rafi aria ageng wicaksono eev restu sangat tamara mizig sentani |iman yusuf wali barat wibowo |. dop jha ane ttm dr. ng. dikpride desa, s.t., m.t. eden hasil adri nip biaya adrian edi supriyanto arsy hasyim nursing alias abdillah yusuf maulana adam panji adiinjunando lm ir. emir hasbullah, eng raas sidin nip pink nata pratama ricky prianggoro adhyaksa dwi octavia michelin radian putri prabowo wahyu tulah andreas bagaskoro im. nadila umar no| dosen nol namai dr. eng. endah komalasari, s.t., m.t. nip khairul anwar kresna sony wijaya mai bannalezatull taufik rohani hasbullah rahman muhammad adnan no) down tual hama mti s.|. "pm dr. eng. f.x rinto setyawan, s.t., m.t. nip cosine cindelege antara putri | septian wulandari ridwan kurniawan dede supriatna fajar haryanto dian andriana syarif hiduplah muslimin helmi rizki azhari agung kurnia prayoga trisistian meiradhika ' | ade safitri ricky rachman nusa ' jabal yunani muhammad bayu saputra tiga mutia dosen no| nama mhs dr. eng., helmy fitriawan, s.t, sc. nip |ikan maulana rizky widya ariyanto utami rizky saputra robby anggara rohyanudin rudi hermansyah sahrulkais san dosen no|l nama mhs (br. henry b.h. sitorus, s.t, mt. nip lucida aditya kurniawan |m. dwiganda kristiawan im. khoirullabal muhammad kurniawan wiki muhammad @yum melainkan cervina |m. kevin rambang alam no| dosen tno, nama mhs npm herlinawati, t., m.t. nip anita effendi nyoman krishna widhiyasa putu marta wahana ibnu maulana yusuf ilham setia budi penalty fasih ridho zulkarnain dipamadya kalinya billy firrizgi ahmad mubarak jonathan tri handoko no| dosen nol nama mhs o . dr. herman halaman sinaga, t., m.t. nip feri yulianto papan pan bless valentin jauhari will rendi rinaldi zuri trinandani kky ardiansyah utomo no| dosen nol nama mhs npm henri gusmedi, s.t., m.t nip ilorenita rotasi wind gede putu vicky setyawan nafa assina zahra eko wenang nurcahyo pandu gilang pratama ditukar prasetya rizkikamadan muhammad faris alaihi desi rahma utami afra alfarizi nafis wilsoni luwiyanto no| dosen nol nama mhs npm akhirudin, s.t., sc, ph. eng. nip muhammad zaki susanto anas anggur wicaksono muhammad firmansyah syamsudin fatimah azmi rahmat ramadhan |sara marissa putri ariel alberta clinton puji ayuninglestari no|. dosen nol nama mis npm dr. eng. lukman hakim, s.t., sc. nip i. |benny prisma |an rinaldi pratama muhammad david dose nof nama mhs to npm dr. ing. melvin, s.t., m.t. nip mario joshua yoga putra pratama yunita bahari yusuf affandi andi aulia rahman andrew aditya berlian reina yahya |lis suhani nof born tno nama mes. misa susanto, s.t.,m. sc., ph. nip bambang sutrisno ibrahim ali muhammad alamiah ikhwan pamungkas relio tommy gallery |indra loan simatupang antonio sinaga dosen no| nama mhs ir. noer soedjarwanto, m.t, nip nandi andrean abdul rahman malik eko damaruloh candi rusdiantara ekson yulian jihad ramadhani aa nan sea zebra, s.t.,m.t. nip wayan aldiano muhammad bagus muhammad boy tanjung muhammad hanif muhammadigbal ' mira safitri achmad fariz setiawan ricky supriyadi sipahutar andika adidaya stefan desierto marusu segala | muhammad rizki im. adi syahputra fans ridho dinata muhammad yusuf sambil no| dosen nol nama mhs npm dr. sri purwiyanti, st, mt, ph. nip rizky widianto bintang anugrah barasuara raffi dwi rahmat muhammad abdul hafiz risky budilkhsani nanda aulia uefa abdul rasyid aan men aa, |
english aa, inovasi pelayanan publik tahun public service innovations kementerian indonesia english inovasi pelayanan publik tahun jai se. publicservice innovations hang entertain novas provinsi inovasi ga, kementerian pendayagunaan aparatur negara web) ministry administrative and bureaucrat ge reform, republic indonesia nu, maaninovasi cegugus passing drugs the patient's home) pemerintah kabupaten banyuwangi district government banyuwanginovasi pelayanan publik tahun pemerintah kabupaten merauke district government merauke layanan free hotspot layanan internet pp. gratis untuk masyarakat) free hotspot services free internet services for citizens) internet bukan hal baru bagi sebagian some people indonesia, the internet penduduk nkri, berdasarkan wilayah geografisnya, longer foreign thing. based its geographic! masyarakat pulau jawa paling banyak menggunakan area, java island has the biggest number internet internet yakni persen. selanjutnya sumatera user which percent, followed sumatera persen, kalimantan persen, sulawesi percent, kalimantan percent, sulawesi persen, bali nusa persen, maluku papua percent, bali nusa percent, and maluku persen. sampai dengan tahun provinsi papua percent. the papua papua memiliki jiwa penduduk dan terbagi province has inhabitants and divided dalam kabupaten kota dan kampung. into regendieslcities and villages. merauke kabupaten merauke dengan luas wilayah regency with area km2 overseas km2 membawahi distrik, kelurahan dan districts, sub districts and villages. kampung. kabupaten merauke merupakan salah merauke one the agencies papua satu dari kabupaten papua yang memiliki which has the largest area among other agencies wilayah terluas diantara kabupaten kota lainnya. cities. according disdukcapil department jumlah penduduk kabupaten merauke per tanggal population and civil registration), the population desember menurut disdukcapil berjumlah merauke december amounted jiwa, atau sekitar persen dari jumlah people, about percent the penduduk indonesia. total population indonesia. pengguna dari data diskominfo kabupaten based the data from diskominfo merauke pada tahun sebanyak aparatur department communication and information) sipil negara dan masyarakat umum merauke regency, state civil apparatus menggunakan jaringan internet yang disediakan and general public use the internet network pemerintah daerah kabupaten merauke. pengguna provided the merauke regency government. internet melalui telepon seluler sebanyak internet users via cellular phones were pelanggan telkom sebanyak sehingga total while telkom customers were therefore, the pengguna internet merauke sebanyak total internet users merauke people orang atau sekitar persen penetrasi pengguna around percent penetration internet users internet kabupaten merauke, merauke regency sampai tahun sebanyak warnet until many internet cases menyebar kota merauke, pengguna internet saat spread throughout merauke, internet users that itu berasal dari pelajar sd, smp sma, mahasiswa, time varied from students elementary school, guru, dosen, perusahaan kecil sampai menengah, middle school, high school, university teachers, kabupaten akan jua lecturers, and small ala yang berasal dari medium companies. distrik dan kampung pemerintah kabupaten merauke some teachers went sengaja datang dana man far going the kota dikarenakan city because there was ditempat asalnya internet available belum tersedia the place they came internet. sebelum densitas sapa from. before tahun fasilitas treehotspo free internet service for internet gratis bore villages did not exist yet. untuk kampung jap even though there might belum ada, walau " havebeena klik (regency mungkin pernah naa nk. internet service center), terdengar adanya kedua bg: ap. did not work properly klik pusat layanan tan, aka and now longer internet kecamatan) exists. there was also namun tidak berjalan uga village program called sebagaimana mestinya some income| desa pinter program dan sekarang sudah (aan that provides internet tidak ada lagi. pernah pink service for villages) ada juga program naas but the program from desa pinter punya central government did internet) namun not run expected and program dari pemerintah pusat ini tidak berjalan longer exists. there was also milik (regency sebagaimana diharapkan dan sudah tidak ada lagi. internet service center cars) but the end, all ada juga milik mobil pusat layanan internet services have been stopped because the program kecamatan) dan ujung ujungnya semua layanan telah was problematic from central government. hentikan karena program dari pusat bermasalah. merauke regency feel that most internet programs kabupaten merauke selama ini merasakan bahwa from the central government missed its target program internet dari pusat kebanyakan tidak and were sustainable, and during installation tepat sasaran dan tidak berkelanjutan, dimana saat villages, the related agencies were never involved. pemasangan kampung kampung, kabupaten tidak consequence, agencies took the decision pernah dilibatkan. sehingga kabupaten mengambil take over the function distributing the internet keputusan untuk mengambil alih fungsi penyebaran the people, the village level and will carry out internet masyarakat, sampai tingkat kampung dan the program continuously. akan dilaksanakan secara berkelanjutan seeing the number internet users melihat jumlah pengguna internet merauke regency that still below percent, kabupaten merauke yang masih dibawah persen, the local government through diskominfo provides pemerintah daerah melalui diskominfo memberikan free internet service the public. internet centers layanan internet gratis untuk masyarakat, dan are placed public places the regency diletakkan tempat tempat umum kota merauke merauke and even villages that have not been sampai dengan kampung kampung yang belum reached internet services provided operators dijangkau layanan internet oleh operator seperti such telkom telkomsel. this service called telkom maupun telkomsel. layanan ini diberi nama freehotspot free internet for the public). freehotspot internet gratis untuk masyarakat) with this service, people can access the internet dimana masyarakat dapat mengakses internet using smartphones personal computers. what menggunakan media smartphone atau laptop, yang unique about this service that people obtain unik dari layanan ini adalah bagaimana masyarakat user and passwords access the internet mendapatkan user dan password untuk mengakses network. retrieve them, they just need jaringan internet, yaitu dengan cara sms keyword text certain keywords and will replied the tertentu dan akan dibalas oleh server secara otomatis, server automatically the usage limit hours limit pemakaian jam per nomor telepon per hari. per telephone number, per day. people who want masyarakat yang ingin mengakses lebih dari jam access more than hours must register the harus mendaftar system menggunakan ktp dan system using e ktp (electronic card) and will akan verifikasi oleh admin diskominfo, setelah verified admins diskominfo. after verification, verifikasi masyarakat dapat menggunakan akses people can access the internet hours day. internet jam sehari. before fiber optic network was not merauke sebelum tahun belum dikenal yet known merauke, and all internet access still jaringan fiber optic, dan semua akses internet masih used satellite networks through sat. for those menggunakan jaringan satelit melalui sat, untuk who have never accessed the internet through yang belum pernah mengakses internet melalui sat sat, here the little overview. internet access via sedikit kami berikan gambaran, akses melalui sat sat has its advantages and disadvantages. the memiliki kekurangan dan kelebihan, kekurangannya disadvantages are that very expensive rent, adalah harga sewa yang sangat mahal, kecepatan has low internet speed, and unstable depending internet yang rendah, tidak stabil tergantung dengan the weather. however, can installed almost cuaca namun kelebihannya bisa dipasang hampir anywhere indonesia territory even the forest. dimana saja wilayah nkri sampai hutan sekalipun. since kominfo merauke regency has melalui dinas komunikasi dan informatika kominfo) provided free internet services villages known kabupaten merauke, sejak tahun memberikan the people freehotspot. this service uses layanan internet gratis untuk kampung atau lebih wireless network which was originally installed kenal masyarakat dengan freehotspot. layanan public locations, with user request indicators ini menggunakan jaringan wireless yang awalnya starting from june december dipasang pada lokasi keramaian, dengan indikator many user requests for internet users. request user mulai juni sampai dengan the uniqueness this service that people desember sebanyak permintaan user ohtainauser dand password access the internet akun pengguna internet. network testing certain keywords and the text keunikan dari layanan ini adalah bagaimana will responded the server automatically. the masyarakat mendapatkan user dan password untuk usage limit hours per telephone number, per mengakses jaringan internet, yaitu dengan cara sms day. those who want access more than hours keyword tertentu dan akan dibalas oleh server secara must register the system using ktp kk (family otomatis, limit pemakaian jam per nomor telepon card) and will verified admins diskominfo. per hari. masyarakat yang ingin mengakses lebih dari after verification, people can access the internet jam harus mendaftar system menggunakan ktp with time limit. dan akan verifikasi oleh admin diskominfo, the implementation freehotspot setelah diverifikasi masyarakat dapat menggunakan began points area merauke akses internet tanpa batasan waktu. mandala, libra, kominfo the market). implementasi freehotspot dimulai sejak freehotspot began installed villages tahun pada kawasan kota merauke sebanyak and blank spot districts (areas with cellular titik mandala, libra, kominfo pasar), pada tahun telephone signal and electricity from the state mulai dipasang kampung dan distrik blank electricity company pln)). these places are spot (belum ada sinyal telepon seluler, belum dialiri districts maling and kaba km) and listrik dari pln) sebanyak distrik maling km) village demande km maling district). dan kaba km) dan kampung( demande one district naukenjerai km), the service has km distrik maling), tahun sebanyak distrik been installed personnel from diskominfo, but naukenjerai km) dengan sifat ujicoba dikerjakan still the trial version. kabupaten oleh tenaga dari diskominfo. before freehotspot, people districts and dampak yang dirasakan masyarakat sebelum villages were isolated due the coexistence adanya freehotspot merupakan distrik dan telephone signal and the internet. demande kampung yang terisolir tanpa sinyal telepon, tanpa village did not even have electricity from pln and internet bahkan kampung demande belum ada pln had rely solarcell. after the availability hanya mengandalkan solarcell. setelah ada internet free internet for the public, receiving and sending gratis untuk masyarakat seperti terjadi loncatan information becomes extremely faster than before. yang sangat cepat dalam menerima dan mengirim output generated from the innovation free informasi. internet service freehotspot for the villagers are: output yang dihasilkan dari inovasi freehotspot the availability free internet services for the layanan internet gratis untuk masyarakat kampung public. diantaranya people become smarter. tersedianya layanan internet gratis untuk villages are now free from confinement and masyarakat. open information and communication (smart masyarakat menjadi lebih cerdas (smart people) village). kampung terbuka dari isolasi informasi dan this program certainly considered successful komunikasi (smart village) initiative accessibility blankspot villages. program ini tentunya dinilai berhasil membuka freehotspot villages were built aksesibilitas pada kampung blankspot dan pada tahun permanently and has been budget for dibangun 4titik kampung freehotspot secara focal papuan indigenous villages receive this permanen dan telah dianggarkan untuk freehotspot access kampung lokal orang asli papua yang akan menerima akses freehotspot ini. janai yejoyas jeyjepua) bue ying "yejoyasuag deja jun yue news sepeda uejedwasay logwaui nyeri sen ,,ip uey ipad ubur ej "efuuednpiyay up6unsbuejay jun" wouoya pulley under en) bueno njyuegwaw eliayag " pareuruds buram anyam angs oo) invasi) guier leg dayung uajedngey s3duri sy) 3mby siuspnis ayi ijp smoke nya uenejnday jae ueyipipuad ueyinluejau yeon sejak,, sdiajos jeuoieimpi uonjipuod jeijubui moj uep yejoyas sound neue pure ueg dbpedia) ,enam jay) anp gol ,squared day aay) asnesag jun upyipipu sg,, ubur abjad osgraw jaya ajusbey dayung sino doi june then rengas ueyedniaw ,nekad sejak,, phone pue jo uoneinpi,, apimojg 2diatas (sx) eksis uejeibay ay1 dwi dene ay) ,nekad seja y,, juga ueyeunbbuaw upper jelajah apsis yougov ,suap)s ssn upduap meja 12es eksis uexeunbip bue nekad ubnouyr buru jean juapuadaput pajuawajawi ppen jelajah jadwal yejepe nuri seon "., nubuat tags bulu jean ayj burysiy ase day) aim sjuapngs seja aej ucjeps yejoyas jag leden deja jeb pass eyj 1e0g ais buruleaj ndelag ems mpeg jun uenejnday b160a6 isipuoy sejak wesboid ss) ,nyeri sejak,, au) lensa upi bagi bue queue fej nes yes pale obejadiydle uo1puo jeydpiboab sejak buuepisuod haploid ajgissod eyj sep pesan yep1 guas eksis ipeliay bue sipuu jeg buissiw s1uapnya ay) phone 'hadiah8s ayi sebuah ejekan jeep xpn eksis selesai sering pus pavel pbbulyas 'ewe bue nem leyynjngwaw 'eng aau) dosis jam baj j0ubi aay) usipinyo bueno nyuegwaw nej pesan basis j2es butuleoj au) sjadwey aiweb ju) unm yey lepas uednpiyay lunuawaw ey6uei powa buol jo) ae3 usia)iyi week nej en) bueno useljayad muegwaw jun padu ajip nyi jiyiny aureus ye upp jnyibuaw jnejawu sees en) jap burysiy way day quote uap1yo jay) bueno "uefejau yejepe veweyebuad eje wijwaw 2ye) squared 3y| ubulsysi yom pkuwnwn day6ueg uayedngey uengjnday jaga mduabay dayung nunwwod @uj "spesi iweipuaw hue ynpnpuad 's| yefuegas end ciri yum polisi gns) upjewpisy sisisuo9 yeun! sebuah uejewesay uep jual bue spuejybiy pue 'pas 'pej y9ns ,uo isu uebununbad uep 1nej resep nie isuawlg 28jul, umum ababab dayaburg uajedngey ueyednuawl 'dayung uayedngey nyp2d sepoy uenejnday uep auafeybueg uajedngey wad kabupaten ina! esta edit aa, bang eri haa nn, lia jasa hina fb, gas ak lan b5. oleh pemerintah maupun yang dikelola masyarakat the target kelas perahu" program is: dengan tidak diskriminatif dalam memberikan all elementary students who fishing and drop layanan dan bersifat ramah anak outs kecamatan lubang, tupabbiring utara untuk kegiatan layanan kelas perahu" all students junior high school who fishing sasaran kegiatan pada: and drop outs kecamatan lubang tupabbiring seluruh siswa sekolah dasar sd) yang melaut utara dan yang putus sekolah kecamatan lubang, the implementation kelas perahu" tupabbiring utara conducted independently assisted classroom seluruh siswa sekolah menengah pertama smp) teacher lesson teacher based the schedule yang melaut dan putus sekolah kecamatan the say. for the students who are about sailing, lubang, tupabbiring utara he she could see the teacher advance teacher pelaksanaan kelas perahu dilaksanakan could assist higher the boat depending the secara mandiri dibimbing oleh guru kelas atau guru 39rement under the sequence: mata pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran student receive student cookbook based the pada hari itu, bagi siswa yang akan melaut dapat material they are learning memperoleh bimbingan pada saat dia berada student could work their cookbook while daratan menemui guru atau guru dapat membimbing and after sailing. ng perahu siswa sesuai dengan kesepakatan class, students submit the cookbook and listen dari guru dan siswa dengan langkah langkah sbb: the teacher's explanations. siswa mendapatkan lembar kegiatan dari guru tae asik sesuai materi yang disejajarkan tahun2018 sebelum semudah tung tee aga aer pam ae. ena sea eng tan siswa dapat mengerjakan lks saat melaut before the implementation kelas perahu: ataupun saat tiba kembali dari melaut from the data there are elementary school saat tiba kelas, siswa mengumpulkan lks dan and junior high school students who were sailing, mendapatkan bimbingan guru students are drop outs and did nat continue smpn menekan merasa their study. after the implementation kelas min anna perahu: students receive learning service that their sebelum pelaksanaan kelas perahu: dari data motivation increased, from yang ada terdapat siswa dan smp daerah the outputs kelas perahu" ara follows kepulauan yang melaut dan terdapat siswa yang sah putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan the availability the data regarding students who jenjang lebih tinggi. setelah pelaksanaan kelas sailing lubang tupabbiring utara perahu: siswa mendapatkan layanan pembelajaran, the socialization kelas perahu" service sehingga motivasi siswa meningkat, menurunnya lubang tupabbiring utara jumlah siswa yang putus sekolah karena melaut, the availability students cookbook dari turun menjadi implement kelas perahu" service from jhs adapun output dari kelas perahu" sebagai the implementation learning kelas perahu berikut ini. using cookbook. tersedianya data peserta didik yang melaut the implementation monitoring and evaluation lubang tupabbiring utara kelas perahu" services. sekolah lubang tupabbiring utara aga the increasing participation rate schools tersusunnya lembar kegiatan siswa layanan lubang tupabbiring utara kelas perahu" dari tingkat dan smp decreasing the number drop outs lubang terselenggaranya pembelajaran kelas perahu" tupabbiring utara dengan menggunakan lks improving the learning service provided the terlaksananya monitoring dan evaluasi layanan teacher without discrimination. kelas perahu" improving the cooperation between parents and manfaat dari layanan kelas perahu school. meningkatnya angka partisipasi sekolah daerah kepulauan lubang tupabbiring utara menurunkan angka putus sekolah daerah inovasi pelayanan publik tahun kabupaten yr: aya par pet it ti kenakan sen it po nanti oia age: am. jari yi teman bea kepulauan lubang tupabbiring utara the sustainability kelas perahu service: meningkatkan layanan pembelajaran dari guru the commitment between the regional tanpa diskriminatif government continue this program. meningkatkan kerjasama orang tua dan pihak the support from the regional house sekolah representatives pangkep regency improve keberlanjutan layanan kelas perahu: the teacher's competence. adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk there cross sector partnership with pmp senantiasa melakukan keberlanjutan improving teacher quality adanya dukungan dari dprd kab. pangkep untuk provide the educational budgeting for inclusive peningkatan kompetensi bagi guru education dpa department education. adanya kemitraan dengan lintas sektor dengan the existence mayor regulation about pmp dalam peningkatan kualitas guru, inclusive education adanya anggaran pendidikan inklusif pada dpa the implementation kelas perahu" service dinas pendidikan will conducted using the related budgeting implemented kecamatan lubang sang. pangkep ass tentang tupabbiring either through the meetings k3s, kkg, maks, mgm pelaksanaan layanan kelas perahu" untuk tahun akan dilaksanakan pada kecamatan lubang tupabbiring dengan menggunakan dana yang relevan untuk dapat dilaksanakan pada kecamatan lubang tupabbiring baik melalui pertemuan k3s kkg, maks, mgm. ag: dalam $x pemerintah kabupaten rote ndao gerakan lakamola anan sio faktanya desa memiliki berbagai permasalahan reality,, , berdasarkan data statistik didapatkan based statistical data, therethat sumbawa) sebagai salah satu kecamatan has villages has several issues regarding village sumbawa yang memiliki desa memiliki beberapa governance that need addressed before kabupaten isu permasalahan yang parigi desa program dihadapi berkaitan wang implemented. dengan tata kelola sesi some issues faced desa sebelum di: his men lantung district are implementasikannya ngak followed: there are still program parigi desa. ben lot people wha adapun beberapa isu baja sae sar are not satisfied with permasalahan yang gt snn pat the public services, dihadapi kecamatan bunga there are still people lantung, seperti masih who feel marginalized banyak masyarakat sana aga accessing and merasa tidak puas fa, pas feeling the benefits dengan pelayanan panas pln ur, development, there publik, masih ada ex, aan mon are still issues illegal masyarakat yang george at. levis public services, merasa ter marginalkan eri mpoeioh centralized service that dalam mengakses dan aio none yang, causes people travel merasakan manfaat sek oma mbah eh nas far the citylregency pembangunan, nisa adik, access the service, sentralisasi pelayanan hindi pena enak: and the chiefs who yang masih lebih sia akan kgi are not close their banyak pusat kota! sen pemain people and not sync kabupaten sehingga san with the spirit the haw jauh harus pan pole. kota, dan pemimpin were bnn responding this, kurang dekat' dengan tenar dem necessary masyarakat dan bara semmutisik l have innovation tidak sesuai dengan ata sena that relevant the semangat saatnya problem maximizing masyarakat merasa existing local wisdom. memiliki pemerintahnya. supported community based empowerment menanggapi hal tersebut, maka kami berpikir effort, active community involvement, and diperlukan adanya suatu inovasi yang relevan synergy between the village, district, and central terhadap permasalahan dengan memaksimalkan government, initiated innovation called kearifan lokal yang ada. berbekal sebuah usaha parigi si desa, abbreviation pel layanan pemberdayaan yang berbasis masyarakat dan sha terinteg rasa setiap desa (literally translated keterlibatan masyarakat aktif, sinergitas pemerintah integrated services day for every village). desa, kecamatan hingga pemerintah pusat, maka apart from being new and has never been kami menginisiasi sebuah inovasi bernama parigi si implemented anywhere, this innovation able desa, singkatan dari pel layanan sha terinteg rasa answer multidimensional problems simultaneously, setiap desa. selain baru dan belum pernah flexible, and can modified even more. parigi diterapkan dimanapun, inovasi ini mampu menjawab si desa which stands for pel layanan sha multidimensional permasalahan secara bersamaan, terinteg rasa setiap desa ongoing program bersifat fleksibel, dan bisa dimodifikasi lebih hebat. which all the services originally held the parigi si desa singkatan dari pel layanan sha district, from the district office from upt terinteg rasa setiap desa ialah sebuah program unit pelaksanaan teknis translated technical berkesinambungan dimana semua pelayanan yang implementation unit), moved held villages ada kecamatan, baik yang dilaksanakan kantor sub districts. with one condition, which onearigi si desa parigi si desa pemerintah kabupaten sumbawa district government sumbawa top inovasi pelayanan publik tahun camat maupun semua upt yang ada diwilayah day for one village. the district chief and higher kecamatan tersebut dilayani desa kelurahan. subordinate well each representative the dengan ketentuan, satu hari satu desa. camat dan upt and other competent organizations will carry perangkatnya serta masing masing perwakilan upt out scheduled services villages. parigi si desa dan organisasi lain yang berkompeten melaksanakan defined the ability regulate and improve pelayanan desa yang telah dijadwalkan tersebut. the condition the public corresponding their parigi si desa diartikan sebagai kemampuan needs meeting the needs priority scale mengatur dan memperbaiki kondisi masyarakat short, medium, and long term. sesuai kebutuhannya dalam pemenuhan kebutuhan this was initiated not only effort skala prioritas dijangka waktusingkat, menengah, improve achievement and performance but also dan panjang. asa concrete spirit bring services public hal ini diinisiasi bukan hanya dalam usaha close possible, easily possible, concise meningkatkan capaian dan kinerja namun juga possible, quickly possible, and simple semangat konkrit untuk mendekatkan pelayanan possible. addition, the emotional bond between kepada masyarakat sedekat mungkin, semudah different levels government and the people mungkin, sesingkat mungkin, secepat mungkin, dan will increasingly intertwined, what cal! sesederhana mungkin. selain itu ikatan emosional founding attachments. each village gets turn antar tingkatan pemerintah dengan masyarakatnya every week. like the district lantung, akan semakin terjalin, atau dengan bahasa familiar scheduled that lantung village, pada village, kami sebut founding attachment. setiap desa mual village, and sepuluh village get turn once mendapat giliran satu kali seminggu. seperti week tuesday friday. meanwhile, monday kecamatan lantung, terjadwal desa lantung, desa used the district chief evaluate the weekly pada, desa mual, dan desa sepuluh mendapat performance and discuss the issues villages and giliran satu kali dalam seminggu hari selasa districts for one week running. jumat, hari senin digunakan oleh camat untuk parigi si desa has literal meanings, which is: mengevaluasi hasil capaian kinerja dan membahas pal layanan service): the process meeting permasalahan permasalahan yang ada desa dan (a's. setiikse direct kecamatan selama satu minggu berjalan tersebut. tana can also mean activities results that can parigi si desa memiliki makna secara offered institution other party harfiah, yaitu: sha day): one day, working hours pel layanan: proses pemenuhan kebutuhan keentegkas nasa asli melalui aktivitas orang lain secara langsung. saree nana anan dapat juga berarti aktivitas atau hasil yang dapat men dim sean also process coordinating various tasks ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain var! tersebut. sha ri: satu hari, jam kerja orang ang partai sama pan ara together and not contradict each other achieving meat esa bulat. juga merupakan proses mengkoordinasikan berbagai setiap desa every village): everysetiap desa: the achievement skip (long term masing masing desa. contraception) accepts increased and adapun dampak parigi si desa selama kat bas was meilnenatay appointed tahun, ben pbb meningkat the pioneer skip mop, villages develop capaian akseptor mkp meningkat dan pad amar him kampung ak: camat langsung ditetapkan sebagai pelopor tourism village, apbd village income and mkp mop. penerapan model desa membangun expenditure budget) obliged allocated for kabupaten dengan sempurna, kampung pelangi: kampung building roads and drainage agro tourism wisata, spedes wajib membangun jalan dan village, model village, organic vegetable agro, drainase y6: desa agro wisata: kampung the kecamatan mandiri pangan movement: model: agro sayuran organik: gerakan kecamatan reducing drop out rates students mandiri pangan, menurunkan angka anak health services health facilities increased sekolah hingga pelayanan kesehatan more complete administration, good and fasilitas kesehatan meningkat hingga problematic financial reports, developing tourist pengadministrasian lebih lengkap, laporan keuangan destinations such menang indah sepuluh, lampau yang baik dan tidak bermasalah, pengembangan perang, bin lavender, bin rain lampau babak, destinasi wisata menang indah sepuluh, lampau and tiu angin, development internet networks perang, bin lavender, bin rain lampau babak, for the public: website tiu angin: pengembangan jaringan internet bagi and other online services: media collaboration, masyarakat luas, website dan company cooperation and pt. pokdarwis all layanan online lainnya, kerja sama media, kerja sama villages, and one product for one home. perusahaan dan pt, pokdarwis semua desa, one although was only implemented for year product one home. and entering its second year, parigi si desa, has meski baru dilaksanakan selama tahun been relocated many other places sumbawa dan menginjak tahun kedua, parigi si desa, telah regency both partial participatory modification direplikasi banyak tempat lainnya kabupaten and flexible comprehension. those places are: sumbawa baik secara parsial partisipatif modifikasi districts langka, empang, moyo hilir, topang, maupun komprehensif fleksibel. tempat tersebut, moyo hulu, and alas. the consistency and quality antara lain: kecamatan langka, kecamatan its rigorous planning, implementation, and empang, kecamatan moyo hilir, kecamatan topang, thorough evaluation are always maintained kecamatan moyo hulu, dan kecamatan alas. setiap each stage. this program continues carried tahapan selalu dijaga konsistensi dan kualitas out continuously step step. guarantees and perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ketatnya. support its structure, policy, finance and step step program ini terus dilakukan secara system have been obtained from institutions and berkesinambungan dan berkelanjutan. jaminan dan organizations that are directly indirectly involved. dukungan secara struktur, kebijakan, keuangan, dan fund allocation more indirect allocation sistem telah didapatkan dari lembaga lembagadan such program financing that has link. social organisasi organisasi yang terlibat secara langsung and economic support also obtained from other maupun tidak langsung. alokasi dana lebih bersifat non formal institutions the community. cultural pada alokasi tidak langsung seperti pembiayaan support was also shown the contribution program yang memiliki tautan. dukungan bidang lats lembaga adat tanah samawi translated sosial dan ekonomi juga didapatkan dari lembaga institution samaran customs) which took part lembaga non formal lainnya masyarakat. its role address socio cultura! needs and the dukungan budaya juga ditunjukkan dengan ibunya development cultural arts.sumbawa gs: pemerintah kabupaten sumbawa parigi sl desa faktanya desa memiliki berbagai permasalahan reality:l. berdasarkan data statistik didapatkan based statistical data, others.(sumbawa) sebagai salah satu kecamatan that has villages has several issues regarding sumbawa yang memiliki desa memiliki beberapa village governance that need addressed kabupaten dili wala seakan welcome agrowisata lase aa kampung ng aan desa pantun" uji ye. sih |. sat isu permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan before the parigi desa program implemented. tata kelola desa sebelum implementasikannya some issues faced lantung district are program parigi desa. adapun beberapa isu followed: there are still lot people who are permasalahan yang dihadapi kecamatan lantung, not satisfied with the public services, there are still seperti masih banyak masyarakat merasa people who feel marginalized accessing and tidak puas dengan pelayanan publik, masih feeling the benefits development: there are still ada masyarakat yang merasa ter marginalkan issues illegal levis public services, centralized dalam mengakses dan merasakan manfaat service that causes people travel far the city pembangunan, sentralisasi pelayanan yang masih regency access the service, and the chiefs who lebih banyak pusat kota kabupaten sehingga are not close their people and not sync with masih jauh harus kota, dan pemimpin "kurang the spirit the pole. dekat' dengan masyarakat dan tidak sesuai responding this, dem necessary dengan semangat saatnya masyarakat merasa haven innovation that relevant the problem memiliki pemerintahnya. maximizing existing local wisdom. supported menanggapi hal tersebut, maka kami berpikir community based empowerment effort, active diperlukan adanya suatu inovasi yang relevan community involvement, and synergy between terhadap permasalahan dengan memaksimalkan the village, district, and central government, kearifan lokal yang ada. berbekal sebuah usaha initiated innovation called parigi si desa, pemberdayaan yang berbasis masyarakat dan abbreviation pel layanan sha terinteg rasa keterlibatan masyarakat aktif, sinergitas pemerintah setiap desa (literally translated integrated desa, kecamatan hingga pemerintah pusat, maka services day for every village). apart from kami menginisiasi sebuah inovasi bernama parigi si being new and has never been implemented desa, singkatan dari pel layanan sha terinteg rasa anywhere, this innovation able answer setiap desa. selain baru dan belum pernah multidimensional problems simultaneously, flexible, diterapkan dimanapun, inovasi ini mampu menjawab and can modified even more. parigi si desa multidimensional permasalahan secara bersamaan, which stands for pel layanan sha terinteg rasa bersifat fleksibel, dan bisa dimodifikasi lebih hebat. setiap desa ongoing program which all parigi si desa singkatan dari pel layanan sha the services originally held the district, from inovasi terinteg rasa setiap desa ialah sebuah program the district office from upt unit pelaksanaan berkesinambungan dimana semua pelayanan yang teknis translated technical implementation ada kecamatan, baik yang dilaksanakan kantor unit), moved held villages sub districts. camat maupun semua upt yang ada wilayah with one condition, which one day for one kecamatan tersebut dilayani desa kelurahan. village. the district chief and his!her subordinate dengan ketentuan, satu hari satu desa. camat dan well each representative the upt and other perangkatnya serta masing masing perwakilan upt competent organizations will carry out scheduled dan organisasi lain yang berkompeten melaksanakan services villages. parigi si desa defined the pelayanan desa yang telah dijadwalkan tersebut. ability regulate and improve the condition parigi si desa diartikan sebagai kemampuan the public corresponding their needs meeting mengatur dan memperbaiki kondisi masyarakat the needs priority scale short, medium, and sesuai kebutuhannya dalam pemenuhan kebutuhan long term. skala prioritas dan jangka waktu singkat, menengah, this was initiated not only effort dan panjang. improve achievement and performance but also hal ini diinisiasi bukan hanya dalam usaha concrete spirit bring services public meningkatkan capaian dan kinerja namun juga close possible, easily possible, concise semangat konkrit untuk mendekatkan pelayanan possible, quickly possible, and simple kepada masyarakat sedekat mungkin, semudah possible. addition, the emotional bond between mungkin, sesingkat mungkin, secepat mungkin, dan different levels government and the people sesederhana mungkin. selain itu ikatan emosional will increasingly intertwined, what cal! antar tingkatan pemerintah dengan masyarakatnya founding attachments. each village gets turn akan semakin terjalin, atau dengan bahasa familiar every week. like the district lantung, kami sebut founding attachment. setiap desa scheduled that lantung village, pada village, mendapat giliran satu kali seminggu. seperti mual village, and sepuluh village get turn once kecamatan lantung, terjadwal desa lantung, desa week tuesday friday. meanwhile, monday pada, desa mual, dan desa sepuluh mendapat used the district chief evaluate the weekly giliran satu kali dalam seminggu hari selasa performance and discuss the issues villages and jumat, hari senin digunakan oleh camat untuk districts for one week running. mengevaluasi hasil capaian kinerja dan membahas parigi si desa has literal meanings, which is: permasalahan permasalahan yang ada desa dan peta kedua sangga kecamatan selama satu minggu berjalan tersebut. par ika akan men dab needs through other people's activities directly parigi si desa memiliki makna secara can also mean activities results that can harfiah, yaitu: offered institution other party. sha pel layanan: proses pemenuhan kebutuhan day): one day working hours. terinteg ras! melalui aktivitas orang lain secara langsung. integrated): assimilation become unity and dapat juga berarti aktivitas atau hasil yang dapat whole one that. can also process ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain coordinating various tasks, functions, and parts tersebut. sha ri: satu hari, jam kerja such way that can work together and not terinteg rasa: pembauran hingga menjadi contradict sach other achieving goals and kesatuan yang utuh dan bulat. dapat juga objectives. setiap desa every village): every merupakan proses mengkoordinasikan berbagaiyo, the achievement skip (long term setiap desa: masing masing desa. contraception) accepts increased and adapun dampak parigi si desa selama the district chief was immediately appointed the pioneer mkp mop: villages develop kabupaten tahun, yaitu: penerimaan pbb meningkat impeccably, for example kampung pelangi, capaian akseptor mkp meningkat dan tourism village, apbd village income and camat langsung ditetapkan sebagai pelopor expenditure budget) obliged allocated for mkp mop penerapan model desa membangun building roads and drainage agro tourism dengan sempurna, kampung pelangi: kampung village, model village, organic vegetable agro, wisata, spedes wajib membangun jalan dan the kecamatan mandiri pangan movement: drainase desa agro wisata: kampung reducing drop out rates students model, agro sayuran organik: gerakan kecamatan health services health facilities increased mandiri pangan, menurunkan angka anak more complete administration: good and sekolah hingga pelayanan kesehatan problematic financial reports: developing tourist fasilitas kesehatan meningkat hingga destinations such menang indah sepuluh, lampau pengadministrasian lebih lengkap, laporan keuangan perang, bin lavender, bin rain lampau babak, yang baik dan tidak bermasalah, pengembangan and tiu angin, development internet networks destinasi wisata menang indah sepuluh, lampau for the public: website perang, bin lavender, bin rain lampau babak, and other online services: media collaboration, tiu angin pengembangan jaringan internet bagi company cooperation and pt. pokdarwis all masyarakat luas, website keclantung.com dan villages: and one product for one home. layanan online lainnya, kerja sama media, kerja sama although was only implemented for year perusahaan dan pt, pokdarwis cernua desa, one and entering its second year parigi si desa, has product one home. been relocated many other places sumbawa meski baru dilaksanakan selama tahun regency both partial participatory modification dan menginjak tahun kedua, parigi si desa, telah and flexible comprehension. those places are: direplikasi banyak tempat lainnya kabupaten districts langka, empang, moyo hilir, topang, sumbawa baik secara parsial partisipatif modifikasi moyo hulu, and alas. the consistency and quality maupun komprehensif fleksibel. tempat tersebut, its rigorous planning, implementation, and antara lain: kecamatan langka, kecamatan empang, thorough evaluation are always maintained kecamatan moyo hilir, kecamatan topang, kecamatan each stage. this program continues carried moyo hulu, dan kecamatan alas. setiap tahapan out continuously step step. guarantees and selalu dijaga konsistensi dan kualitas perencanaan, support its structure, policy, finance and pelaksanaan dan evaluasi ketatnya. step step system have been obtained from institutions and program ini terus dilakukan secara berkesinambungan organizations that are directly indirectly involved. dan berkelanjutan. jaminan dan dukungan secara fund allocation mare indirect allocation struktur, kebijakan, keuangan, dan sistem telah such program financing that has link. social didapatkan dari lembaga lembaga dan organisasi and economic support also obtained from other organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak non formal institutions the community. cultural langsung. alokasi dana lebih bersifat pada alokasi tidak support was also shown the contribution langsung seperti pembiayaan program yang memiliki lats lembaga adat tanah samawi translated tautan. dukungan bidang sosial dan ekonomi juga institution samaran customs) which took part didapatkan dari lembaga lembaga non formal lainnya its role address socio cultural needs and the masyarakat. dukungan budaya juga ditunjukkan development cultural arts. dengan ibunyapemerintah kabupaten takalar (ut)jumlah anak indonesia rata rata dari the amount children indonesia about total penduduk indonesia atau sekitar the total population indonesia around orang dan usia sekolah merupakan masa keemasan persons. school age known the untuk menanamkan nilai nilai perilaku hidup bersih golden age nurture the values live clean and dan sehat pubs) sehingga berpotensi sebagai agen healthy. thus, this age potential the agent perusahaan untuk mempromosikan pubs, baik change promote the values either the school dilingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. environment, family, and society. currently, there saat ini indonesia terdapat lebih dari are public, private, religious schools sekolah negeri, swasta maupun sekolah agama dari with different levels indonesia. berbagai tingkatan. since school age the optimal age teach usia anak sekolah merupakan masa keemasan the values live clean and healthy, schools are untuk menanamkan nilai dan pola perilaku hidup supposed have standardized facilities bersih dan sehat pubs). lingkungan sekolah support the implementation the sales. not selayaknya harus memiliki standar sarana dan only the students, but the teacher and all the prasarana yang dapat mendukung tercapainya educational staff should also understand about pubs. pendidikan dan tenaga kependidikan juga the values. perlu memahami pubs. school environment are expected provide lingkungan sekolah selayaknya harus standardized facilities promote clean and healthy memiliki standar sarana dan prasarana yang dapat lifestyle. educators and also the educational mendukung tercapainya pubs. pendidik dan tenaga staff should also comprehend the values. from kependidikan juga perlu memahami pubs. dari elementary school none the tidak satupun sekolah yang memobilisasi schools mobile the students involve the peserta didiknya terlibat dalam penerapan pola implementation clean and healthy lifestyle. perilaku hidup bersih dan sehat pubs). fasilitas the amount the toilet not equal the ratio jamban sekolah tidak mencukupi rasio peserta didik, the students, clean water not available, there air bersih tidak tersedia, dan berbagai penyakit arestill many environmental based diseases such berbasis lingkungan seperti diare, dbd, ipa dan diarrhea, dbd, ipa. besides, the students also did peserta didik belum terlibat dalam kegiatan bersih not involve clean and healthy activities school. sehat sekolah. kabupaten ns men aaa ann berdasarkan permasalahan tersebut, tahun based the problem above, muncul inovasi yang diberi nama papa innovation occurred called "papa sehat" sehat papan kontrol kesehatan sekolah). papa papan kontrol kesehatan sekolah health sehat" merupakan penerapan metode pelibatan control board school). papa sehat" the peserta didik dalam melakukan monitoring secara implementation the values that involve the partisipatif. program ini memberdayakan siswa, guru, students participating monitoring. involves dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, students, teachers, and the surrounding society dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih order make them realize, willing, and able sehat serta berperan dan aktif dalam mewujudkan practice healthy lifestyle and actively contribute sekolah sehat. tak hanya dalam hal mempraktikkan, create healthy school. not only that, but also tapi juga mampu mengedukasi dan menginvasi educate and innovative the students, teachers, and peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan surrounding society improve their own health. sekolah dalam meningkatkan kesehatannya. one the way controlling the students health caranya dengan mengontrol kesehatan peserta simple health control board school. didik dalam bentuk papan kontrol kesehatan yang the try out was conducted sdn. dibuat secara sederhana. kalukubodo (class kecamatan galesong selatan. uji coba dimulai pada sdn. kalu the students are consisted people male subordo (kelas kecamatan galesong selatan. and female). the students participated the jumlah peserta didiknya sebanyak orang laki process making the health control board laki orang dan perempuan orang). peserta the class using simple equipment and reusable didik berpartisipasi dalam pembuatan papan kontrol ingredients, such plywood, manila canton, hvs sehat kelas dengan menggunakan alat sederhana paper, marker, glue, scissors, colorful thumbtack dan bahan bekas seperti triple, karton manila, kertas and some reusable goods such cigarette box, hvs, spidol, lem, gunting, paku payung berwarna, reusable plastic class, ice cream stick, and invitation dan barang bekas lainnya yang bisa dimanfaatkan paper. health general was chosen under the seperti pembungkus rokok bekas, gelas plastik criteria 'clean, neat, have leadership and able bekas, stik krim, dan kertas undangan bekas. influence their friends live clean and healthy: jenderal sehat dipilih dengan kriteria berpenampilan this innovation has been implemented niall passes. ada sal erna mara kayu bana drg hd. ban felliliman iia dah pan manan, pil penang janji angg) ana sonenannna diksi dont kamang iiriitit ali sea je: san maa ana nona weh bersih, rapih, dapat memimpin dan mempengaruhi through this activity, students gain their temannya untuk ber pubs. pada tahun inovasi confidence, responsibility. honesty. and grow their ini berhasil diterapkan disemua kelas bahkan sampai active participation. this attitude becomes the tingkat gugus. capital for the students become the agent pembelajaran yang diperoleh dari inovasi ini, change implementing clean and healthy lifestyle peserta didik terbangun rasa percaya diri, tanggung school, home, and the society jawab, kejujuran, dan menumbuhkan partisipasi before the existence papa sehat innovation, aktif. sikap ini menjadi modal bagi peserta didik the students sdn. kalukubodo have untuk menjadi agent change dalam penerapan low awareness and knowledge clean and pubs sekolah, rumah dan masyarakat. healthy lifestyle, for example throwing rubbish sebelum adanya inovasi papa sehat, peserta everywhere, drinking raw water, not washing their didik sdn. kalukubodo, tingkat kesadaran hands before eating, and defeating outside the dan pemahaman peserta didik akan perilaku toilet. consequently, the students were prone hidup bersih dan sehat masih rendah, misalnya diarrhea. representative unicef once visited masih banyak peserta didik yang sering buang the school and complained about school condition sampah sembarang tempat, minum air yang that used very dirty saying, this school tidak dimasak, tidak mencuci tangan pakai sabun goat pen?" sebelum makan, buang air besar sembarangan abs) sehingga peserta didik rentang terkena diare. kondisi lingkungan sekolah yang sangat kotor sampai mendapat hiburan dari salah seorang perwakilan unicef yang menyatakan ini sekolah atau kandang kambing ?". kabupaten setelah edukasi papa sehat", pemahaman after the education papa sehat", the peserta didik tentang pubs sekolah semakin baik. students" comprehension about clean and healthy sekolah yang memiliki sarana sanitasi yang bersih lifestyle getting better. school started have dan layak menjadikan peserta didik tidak lagi malas better sanitation facility, cleaner and proper sekolah dengan alasan sakit sehingga proses students' longer used the excuse being pembelajaran kelas semakin baik dan menjadikan sick for not attending school (they used anak berprestasi. that because the school was dirty). eventually papa sehat" terus dikembangkan the teaching and learning process improves and peserta didik) se kabupaten takalar students being more motivated than ever. kabupaten barru, dan luwu utara juga mereplikasi. papa sehat" being developed further bahkan inovasi ini telah diperkenalkan pada elementary school students) around kegiatan sharing pembelajaran oleh konsorsium malaka regency barru regency and luwu program wise (unicef, dubai care, care, dan utara. even this innovation has been introduced save the children's) provinsi nusa tenggara the sharing pembelajaran activity the consortium timur dan papua. wise program (unicef dubai care, care, and inovasi papa sehat masih berlanjut hingga save the children's) nusa tenggara timur saat ini. keunikan inovasi ini mampu menarik setiap and papua. orang, baik pelaku dalam dunia pendidikan maupun this innovation being continued until yang lainnya dalam kabupaten,luar kabupaten now. the uniqueness the innovation has granted dalam provinsi sulawesi selatan sendiri, maupun peoples attention, either from the educational kabupaten luar sulawesi selatan pemerintah world others from the inside outside the kabupaten takalar dalam hal ini dinas pendidikan regency, south sulawesi province. for this program, kabupaten takalar telah menganggarkan apbd takalar has set budget allocation tahun sampai dengan tahun million for the sake the juta untuk keberlanjutan program ini. programs sustainability kegiatan papan kontrol sehat kelas ini health board control activity has been replikasi beberapa kabupaten kota sulawesi relocated several regenciesl cities south selatan maupun luar provinsi, dimana kami sulawesi and other areas outside south sulawesi. diundang untuk sharing pembelajaran yang the writer was invited learning and sharing fasilitasi oleh care dan save the children program explain the learning activity facilitated provinsi nusa tenggara timur dan provinsi papua care and save the children nusa tenggara dengan menerapkan papa sehat ditempat mereka, timur and papua province implement papa seperti yang dilakukan kabupaten jayapura sehat their areas. the teachers were invited provinsi papua. para guru diajak untuk melihat dan take look and directly practice the use health mempraktekkan langsung papan kontrol sehat kelas board control one the class and duplicate the salah satu sd smp satu atap negeri doromena innovation papa sehat the eastern areas distrik epaper, kabupaten jayapura. tujuannya indonesia. derni mereplikasi inovasi papa sehat yang sama kawasan timur indonesia. ban contentsrompi mas bin rumah pintar masyarakat bintuni) rompi mas bin people bintuni's smart home)inovasi pelayanan publik tahun pemerintah kabupaten teluk bintuni district government teluk bintuni in" rompi mas bin rumah pintar masyarakat bintuni) rompi mas bin people bintuni's smart home) teluk bintuni merupakan salah satu bintuni bay one the agencies that has the kabupaten yang memiliki perusahaan gas yang largest gas company the province west papua, terbesar provinsi papua barat tetapi hal ini tidak but this not line with the development sejalan dengan perkembangan pendidikan yang education around that seems lacking involvement dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam the people. this due people's habits and dunia pendidikan. hal tersebut, karena kebiasaan remote geographical location the district. based masyarakat dan letak geografis distrik yang sulit bps central bureau statistics) data dijangkau. berdasarkan data bps, tahun angka the number illiterates bintuni bay regency was buta huruf kabupaten teluk bintuni tercatat and literacy rates plummeted sebanyak yo. dan pada tahun angka around meanwhile, the gross enrollment buta huruf menurun tajam yaitu sekitar rate gre) for the elementary level sementara angka partisipasi kasar apk) pada tahun was .14y6, for junior high school, untuk tingkat tercatat sebanyak ,14y6, .25y4 for high school, and for tertiary smp sebanyak sma sebanyak dan institutions. perguruan tinggi sebanyak education development bintuni bay with meskipun demikian, pembangunan population people encounters number pendidikan kabupaten teluk bintuni yang obstacles, inducing the low involvement and berpenduduk jiwa menemui sejumlah awareness parents education. addition, kendala, diantaranya masih rendahnya keterlibatan difficult geographical conditions and the lack dan kesadaran orang tua dalam dunia pendidikan. available educational infrastructure are also major selain itu, kondisi geografis yang sulit serta minimnya obstacles. this leads the absence enrollment sarana prasarana pendidikan yang tersedia juga education and the big number dropout. based menjadi kendala utama. hal ini menyebabkan jumlah bps data the number residents aged penduduk yang tidak bersekolah maupun angka years who did not school anymore putus sekolah masih cukup tinggi. berdasarkan data (dropped out school) was while the bps, pada tahun jumlah penduduk usia number people who never attended school tahun yang tidak sekolah lagi (putus sekolah) was yo. sebanyak sedangkan jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah tercatat sebanyak kabupaten ian ape pp sii gangga tran (ag dapat sea tak ang |. ana mm. san guna mendorong peningkatan sumber daya order encourage the improvement manusia kualitas, maka kehadiran inovasi rumah human resources quality, bintuni's smart home pintar masyarakat bintuni rompi mas bin) sangat innovation rompi mas bin) created. this diperlukan. karena rumah pintar tersebut berusaha smart home tries collaborate three important mengkolaborasikan tiga komponen penting, yaitu components, namely school, family community sekolah, keluarga masyarakat, dan pemerintah. and the government. the purposes bintuni's ada pun tujuan rumah pintar masyarakat bintuni, smart home include improving reading, writing, antara lain meningkatkan kemampuan membaca, counting, and english skills, increasing children's menulis, berhitung calistung) dan bahasa inggris, reading interest, improving computer skills for meningkatkan minat baca anak, meningkatkan the public and the village and district officials. kemampuan keterampilan komputer bagi addition, the presence this smart home masyarakat maupun aparat kampung, dan distrik. expected child friendly home. selain itu kehadiran rumah pintar ini diharapkan rompi mas bin, reading, writing, and dapat menjadi rumah ramah anak. counting are not the final goal the program. dalam kegiatan rompi mas bin, kesintasan preparing and accompanying children and the calistung bukanlah tujuan akhir dari program. people more advanced and competitive akan tetapi juga menyiapkan dan mendampingi the society and not left behind receiving anak anak dan masyarakat untuk lebih maju dan education information are also important aims berdaya saing masyarakat dan tidak ketinggalan the program. through this activity, rompi mas dalam menerima informasi pendidikan. melalui bin prepared centers book, playground, stage, kegiatan ini rompi mas bin menyiapkan sentra and computer. that children and people are able learn rompi mas bin together. forever, tpp par kami kanan sea ar, buku, sentra bermain, sentra panggung dan sentra rompi mas bin was made child friendly place, komputer, sehingga anak anak dan masyarakat meaning that not only provides complete facilities bersama sama belajar rompi mas bin, selain for children, but also child friendly tutor services itu rompi mas bin dibuat sebagai tempat yang and tutor assistants, children feel comfortable ramah anak maksudnya bukan hanya penyediaan learning rompi mas bin. fasilitas yang cukup lengkap tetapi juga pelayanan currently, bintuni's smart home two tutor dan asisten tutor yang ramah anak sehingga districts with high rate illiterates. the mentioned anak anak merasa nyaman belajar berlama lama districts are babi district with population rompi mas bin. people and beritagar district with population untuk saat ini rumah pintar masyarakat people. the presence smart homes bintuni berada dua distrik yang teridentifikasi highly appreciated the public, can seen angka buta huruf masih tinggi. kedua distrik from the high number visitors. babi, the tersebut, yaitu distrik babi dengan jumlah penduduk number visitors the smart home average jiwa dan distrik beritagar dengan jumlah people per month, while beritagar, the penduduk jiwa. kehadiran rumah pintar average number visitors was people per tersebut sangat diminati masyarakat, hal ini terlihat month. the presence bintuni's smart home tingginya jumlah pengunjung yang datang. has even become exciting alternative place distrik babi, jumlah pengunjung rumah pintar rata education for children other than school. this rata sebanyak orang per bulan. sedangkan can seen from the number children visitors distrik beritagar, rata rata jumlah pengunjung around children per day. before, the children tercatat orang per bulan. bahkan kehadiran would just play after school ordained their parents rumah pintar masyarakat bintuni telah menjadi the garden sea. tempat pendidikan alternatif yang mengasyikkan bagi kabupaten anak anak selain sekolah. hal ini terlihat dari jumlah before there was smart home, most village anak anak yang berkunjung sekitar anak per hari. and district officials were unable operate karena sebelumnya anak anak hanya bermain saja computers. with this innovation, the authorities usai waktu sekolah atau ikut orang tua kebun have the opportunity learn operate computer. maupun laut. therefore, helps improving village and district sebelum ada rumah pintar, sebagian besar government services the public. the number aparat kampung maupun distrik tidak mampu computer learning participants smart homes mengoperasikan komputer. namun dengan adanya babi and beritagar districts are people each. rumah pintar para aparat mempunyai kesempatan the awareness public towards education untuk belajar komputer. sehingga dapat membantu increased from the total population dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan people beritagar district. today, the kampung maupun distrik kepada masyarakat. people's understanding education has changed. jumlah peserta pembelajaran komputer rumah people start encourage children study the pintar distrik babi dan serigala masing masing smart home. fact, the success one family sebanyak orang. usually transmitted other families. families and kepedulian masyarakat terhadap pendidikan communities provide opportunities for children meningkat dari menjadi7095 dari jumlah actively participate activities bintuni's smart masyarakat jiwa distrik beritagar. saat home rompi mas bin). consequence, the ini pemahaman masyarakat tentang pendidikan number people who were not able read, sudah berubah. masyarakat mendorong anak write, and count well and did not understand untuk belajar rumah pintar masyarakat. bahkan information technology it) can decreased. keberhasilan satu keluarga biasanya kemudian people are also eager learn bintuni's smart ditularkan keluarga yang lainnya. keluarga dan home rompi mas bin) because the services are masyarakat memberikan kesempatan bagi anak provided for free and children not spend their anak untuk aktif mengikuti kegiatan rumah pintar time just playing. masyarakat bintuni rompi mas bin), sehingga seeing the positive impact bintuni's smart menekan angka masyarakat yang belum lancar home, the bintuni bay regional government membaca menulis dan berhitung calistung) dan committed develop this innovation, one which paham informasi teknologi it). masyarakat juga increasing the number smart houses bersemangat belajar rumah pintar masyarakat several other districts. ensure that rompi mas bintuni rompi mas bin) karena pelayanan diberikan bin activities can run and sustainable, the local secara gratis dan anak anak tidak menghabiskan government through the department education waktunya hanya dengan bermain. and culture dinas dikbudpora) who works with melihat dampak positif yang ditimbulkan education partners from tangguh lng major rumah pintar masyarakat bintuni, pemerintah daerah multinational project involving the development teluk bintuni berkomitmen untuk mengembangkan six gas fields the wiriagara) represented inovasi tersebut, salah satunya dengan menambah the cpc team program holders. jumlah rumah pintar beberapa distrik lainnya. untuk memastikan agar kegiatan rompi mas bin dapat berjalan dan berkelanjutan maka pemerintah daerah melalui dinas dikbudpora yang bekerjasama dengan mitra pendidikan dari lng tangguh dengan ini diwakili oleh tim cpc sebagai pemegang program. pemerintah kabupaten timor tengah utara nd district government north central timor raskin pola pkp padat karya pangan) raskin pola pkp solid food pattern) kabupaten timor tengah utara merupakan north central timor regency one the salah satu kabupaten provinsi nusa tenggara agencies east nusa tenggara province with timur dengan luas wilayah km2 dan area km2 and has agricultural land memiliki lahan pertanian seluas ha. pada ha. before innovation, the total tahun sebelum inovasi, jumlah penduduk population north central timor regency was kabupaten timor tengah utara sebanyak people households, with total jiwa atau kk, dengan jumlah masyarakat farmers and underprivileged petani sebanyak jiwa dan jumlah keluarga families one measure poverty miskin sebanyak miskin atau y4. the inability the community meet the basic salah satu ukuran kemiskinan yakni ketidakmampuan needs clothing, food, and shelter. this condition masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sandang, poverty has impact all aspects the lives pangan dan papan. kondisi kemiskinan ini regional people, berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat regarding the high poverty conditions, daerah. well the central government's program the memperhatikan kondisi kemiskinan yang farm giving rice for the poor raskin) low tinggi, serta adanya program pemerintah pusat price, the north central timor district government berupa pemberian beras miskin dengan harga terus recognized the reality that the farmers received the yang murah, pemerintah kabupaten timor tengah rice with low price rp. from the normal utara melihat realita bahwa masyarakat petani price rp. kg) without doing anything, while menerima raskin dengan ganti uang atau membayar the potential land available (dry land covering beras dengan harga murah rp. kg dariharga and wetland area ha) normal rp. kg) tanpa mengerjakan sesuatu, not handled properly the community and left sedangkan lahan potensial yang ada (lahan kering abandoned. this condition results lower working seluas dan lahan basah seluas morale because being given cheap rice, the ha) tidak diolah dengan baik oleh masyarakat dan other hand, the productivity agricultural land dibiarkan terlantar. hal ini mengakibatkan semangat tends low because supported the kerja masyarakat mejadi rendah karena diberikan cultivation gardens with slash and burn patterns beras murah, dilain pihak produktivitas lahan and shifting cultivation that agricultural land kabupaten ian ae kdi lag and tel yaa, lan tenan, saga pa, sea (aa tah" aki te ata das tai haa desi tegar pertanian pun cenderung menjadi rendah karena becomes damaged, high surface erosion and ditunjang pula oleh pengerjaan kebun dengan pola damage forests. tebas bakar dan perladangan berpindah sehingga recognizing the above issues, the lahan pertanian menjadi rusak, tingginya erosi regent north central timor. raymundus permukaan dan rusaknya hutan. sau fernandes, and the deputy regent, melihat persoalan atas, pada tahun aloysius kobe, sos initiator through the bupati timor tengah utara, bapak raymundus sau agriculture office the leading sector, made fernandes, s5. serta wakil bupati, bapak aloysius innovations raskin program solid patterns kobe, sos sebagai inisiator melalui dinas foodstuff (raskin pola pkp) which pertanian sebagai leading sektor, membuat inovasi program that converts the raskin program from program raskin pola padat karya pangan the central government then replaced the raskin pola pkp) yakni suatu program yang regency government with labor intensive pattern mengkonversi program raskin dari pemerintah pusat where the regency government bears the price yang awalnya masyarakat menebus dengan harga rp. with the obligation the recipient yang murah kemudian oleh pemerintah kabupaten community cultivated agricultural land with the diganti dengan pola padat karya pangan dimana target adding land area relyear pemerintah kabupaten menanggung harga terus meet food needs and increase family income beras rp. ka dengan kewajiban masyarakat changing the farming pattern which completed penerima mengolah lahan pertanian dengan target with slash and burn pattern become garden penambahan luas lahan are tahun guna model for the agroforestry system prioritizing mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan environmental conservation. pendapatan keluarga dengan merubah pola bertani yang semula dilakukan dengan pola tebas bakar the pkp raskin pattern program creative dan perladangan berpindah menjadi model kebun and innovative poverty reduction program menetap sistem wanatani yang mengutamakan timor tengah utara district and the first model pelestarian lingkungan. indonesia since was implemented program raskin pola pkp merupakan program because: penanggulangan kemiskinan kabupaten timor itis different model the raskin program tengah utara yang kreatif dan inovatif serta from the national raskin program, where most merupakan model pertama indonesia sejak people receive raskin with change money dilaksanakan pada tahun karena low price rp. while through merupakan model pelaksanaan program raskin raskin food solid patterns, people receive yang berbeda dari program raskin nasional, raskin with change work pattern their dimana umumnya masyarakat menerima raskin own garden increase family income, while dengan pola ganti uang dengan harga terus yang the price raskin rp. subsidies murah yakni rp. kg sedangkan melalui the ttu regency government. raskin pola padat karya pangan, masyarakat the addition permanent plantation land menerima raskin dengan pola ganti kerja each target household beneficial rts pm) kebun sendiri guna meningkatkan pendapatan every year covering area known keluarga, sedangkan harga terus raskin rp. through the measurement the area the disubsidi oleh pemerintah kabupaten garden the village committee. ttu. every farmer has permanent garden that they adanya penambahan lahan kebun menetap manage using agroforestry systems for food pada setiap rumah tangga sasaran penerima crops and longevity plants. manfaat rts pm) setiap tahun seluas farmers who receive benefits from the raskin yang diketahui melalui pengukuran luas kebun pkp program can master the agroforestry oleh komite desa. system cultivation technology. the application setiap petani memiliki kebun menetap yang this technology can overcome the effects dikelola dengan sistem wanatani untuk tanaman climate change. pangan dan tanaman umur panjang. the implementation this program petani penerima manfaat program raskin pola includes preparation, signing, and verification pkp dapat menguasai teknologi budidaya poor households rtm), planning activities and sistem wanatani. penerapan teknologi ini dapat implementation phases which include raskin mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi. distribution and garden work. this program pelaksanaan program ini meliputi kegiatan supported the active role the coordination persiapan, penandatanganan dan verifikasi rumah team and technical team starting from the district tangga miskin rtm), perencanaan kegiatan level the village level well the village dan tahap pelaksanaan yang meliputi kegiatan committee with their respective duties and roles. pendistribusian raskin dan pengerjaan kebun. the budget needed for the implementation program ini didukung oleh peran aktif tim koordinasi this program from rp. dan tim teknis mulai dari tingkat kabupaten sampai central government raskin tingkat desa serta komite desa dengan tugas dan subsidy budget rp. and from peran masing masing. anggaran yang dibutuhkan district government rp. untuk pelaksanaan program ini sejak tahun hingga sebesar rp. anggaran subsidi raskin pemerintah pusat sebesar rp. dan dari pemerintah kabupaten sebesar rp. lan kemkomin embun? merendam near aai aren map. ann tap vote bbi ari rare pep tai hai aka ten bala ai, pekan aini sd apa sina maa fan "sn tag kp, manah na ket nan dan nnis tan saat maa remi ate saito pan tai ran #ca y ) ana. ba) pks an dan ina ran papua anak unnes ann abs onar nan dampak dari program ini yakni menurunnya the impact this program the decline angka kemiskinan yang semula menjadi the original poverty rate (in tahun adanya tambahan kebun the addition rtm gardens covering rtm seluas ha tahun dan penerapan sistem ha yearend the application agroforestry systems wanatani pada desa kelurahan yang tersebar villages district spread over sub districts. kecamatan. pada tahun luas olahan lahan the area processed dry land reached kering mencapai (meningkat dari (an increase from the tahun lahan yang ditanami tanaman umur land planted with longevity plants was panjang sebanyak pohon dari trees from types plants), rice jenis tanaman), pengerjaan sawah meningkat field work increased ha) compared ha) dibandingkan tahun dan produktivitas and agricultural productivity, especially pertanian khususnya tanaman jagung meningkat corn, increased tons ha, and rice crops menjadi ton ha, dan tanaman padi meningkat increased tonslha from the previous year. menjadi ton dari tahun sebelumnya. program this program continues because the main ini terus berlanjut karena merupakan program utama program rpm dalam rpm tahun they received the provision ofa budget the salah satu dukungan dari pemerintah daerah ttu regional government through the dpa the adalag adanya penyediaan anggaran oleh pemda ttu regency agriculture service mounting rp. ttu melalui dpa dinas pertanian kabupaten ttu starting from both sebesar rp. mulai dari tahun for rice redemption and operational activities the sampai tahun baik untuk penebusan beras pkp pattern raskin program. the raskin program dan operasional kegiatan program raskin pola pkp food solidarity patterns will continue program raskin pola padat karya pangan akan terus implemented until accordance with the dilaksanakan sampai dengan tahun sesuai north central timor district reid. dengan rpm kabupaten timor tengah utara tahun fp. fa) pemerintah kabupaten trenggalek rel district government trenggalekgelas mempesona hati gerakan lansia gelas mempesona hati (short for gerakan lansia sehat mewujudkan masyarakat peduli persoalan sehat mewujudkan masyarakat peduli persoalan kesehatan hari tua nanti) adalah suatu kesehatan hari tua nanti, translated healthy wujud perumusan solusi kebijakan pelayanan seniors movement create caring society towards publik terhadap masalah aktual masyarakat health old age) form saluran far public yang menggunakan pendekatan sistematik service policy actual problems the society that dan partisipatif. tingginya prevalensi masalah uses systematic and participatory approach. the kesehatan lansia yang kemudian diidentifikasi akar prevalence seniors health problems high. permasalahannya yaitu faktor faktor penyebab later identified that the root cause this issue rendahnya minat menjaga dan memeriksakan the low interest maintaining and checking the kesehatan lansia. dengan menggandeng pemangku health the seniors. operating with relevant kepentingan terkait, termasuk memadukan ukp stakeholders, including integrating ukp usaha usaha kesehatan perseorangan) dan ukm usaha kesehatan perseorangan translated individual kesehatan masyarakat) yang biasanya terpisah health enterprises) and ukm usaha kesehatan menjadi satu interface pelayanan lansia tahun masyarakat translated public health enterprises) keatas) dan pra lansia tahun) terpadu, gelas which are usually separated into one integrated senior mempesona hati berhasil mengurangi prevalensi service interface years old and older) and pre masalah kesehatan lansia secara nyata. senior years old), gelas mempesona hati struktur ageing population merupakan successful reducing the prevalence senior health cerminan dari semakin tingginya rata rata usia problems significantly harapan hidup uhh). tingginya uhh merupakan the aging population structure reflection salah satu indikator keberhasilan pencapaian the higher rate average life expectancy ale). pembangunan nasional terutama bidang high rate ale success indicator achieving kesehatan. sejak tahun memperlihatkan national development, especially the health sector adanya peningkatan uhh indonesia dari from increase ale happened tahun menjadi tahun dan proyeksi tahun indonesia from years years, and the mencapai tahun. kabupaten expectation that will reach trenggalek tahun sekitar atau years. trenggalek regency around kabupaten trs na: sman! napi apa mean ses se. mam ssa lek sil ma. merubamaan pelukan iia lah pot reg gets, lis salt, aga aneh en tan parkir . yel sen jiwa wilayah puskesmas trenggalek adalah lansia or4, people the area trenggalek puskesmas dan uhh meningkat setiap tahunnya. (health center) were seniors and ale increased every banyaknya masalah kesehatan yang dihadapi, year. hendaknya lansia memiliki kepedulian yang tinggi the high number health problems that are terhadap kesehatannya. tetapi, berdasarkan hasil faced the seniors should able raise their survei mawas diri smd) tahun desa awareness towards their health. however, based kelurahan wilayah kerja puskesmas trenggalek the results the self awareness survey didapatkan akses layanan kesehatan untuk lansia sas) villages sub districts, was found that masih sangat rendah yaitu akses layanan access health services for seniors the vicinity kesehatan yang rendah ini dipengaruhi oleh trenggalek puskesmas still very low, which beberapa faktor. faktor tersebut yaitu: this difficult access health services influenced jumlah posyandu lansia yang masih minim several factors, namely posyandu). the number posyandu (pos layanan terpadu, kunjungan rumah bagi lansia rishi yang belum translated integrated service center) for seniors berjalan maksimal kunjungan rumah). still very few posyandu). aduan masyarakat tentang alur poli lansia yang home visits for seniors aged with health panjang puskesmas trenggalek. problems have not run optimal home visits). pendekatan holistik memadukan diantaranya people's complaints about the long administration perluasan akses melalui posyandu tambahan dan flow senior's clinic trenggalek puskesmas. menggugah minat kader posyandu gelas perak holistik approach integrated several things, perluas akses kesehatan), serta memberi preferensi namely expansion access through additional akses titik layanan primer puskesmas berupa posyandu and raising the interest posyandu waktu tunggu yang lebih singkat atau fast pass volunteers gelas perak perluas akses kesehatan, inovasi tea mini lab food security mini lab food security pemerintah kota bandung city government bandungkelas imun ibu muda) puskesmas padang pasirbin 6in1 pemerintah kota surabaya city government surabaya top inovasi pelayanan publik tahun gelas perunggu persingkat waktu tunggu), translated expanding health access), well pelayanan rumah bagi lansia kondisi khusus gelas giving access preference primary service points timah tindak rumah), serta pemasyarakatan puskesmas the form shorter waiting times budaya gemar senam bersama dengan peran kader fast pass gelas perunggu persingkat waktu posyandu dan elemen pembina masyarakat lainnya tunggu, translated shortening waiting time), seperti camat, pkk, danramil, kapolsek, kades dan home service for seniors with special conditions lurah, tokoh masyarakat dan ormas gelas emas gelas timah tindak rumah, translated energik, mandiri dan sehat). home service), and also habituating healthy activity keistimewaan gelas mempesona hati joint exercise that can done together with terletak pada perumusan masalah yang mampu posyandu volunteers and other parties insulting mengidentifikasi akar permasalahan, kemampuan community development activities such the district mengosongkan peran pemangku kepentingan chief, pkk (community organizations that empower kombinasi upaya persuasif dan pembenahan women participate indonesia's development, kualitas operasional internal puskesmas, sehingga danramil (part the array that are placed districts upaya preventif tidak dilihat hanya dari satu and have has direct contact with district officials and sudut pandang. sasaran program inovasi gelas civilians), police chief, village sub district chief, public mempesona hati" adalah figure and community organizations gelas emas tasaomuren sahur kes energik, mandiri dan sehat, translated energetic, independent, and healthy). pealalsia tutur kar the brilliance gelas mempesona hati lies keluarga lansia, masyarakat, serta lembaga its formulation problems that are able identify masyarakat dan pemerintah untuk the root causes the problem, the ability lingkungan kondusif bagi pemberdayaan encourage the role stakeholders combination lansia. persuasif efforts and the improvement program inovasi ini merupakan program satu the internal operational quality puskesmas, satunya kabupaten trenggalek. program inovasi preventive measures are not seen from single gelas mempesona hati" kreatif dan inovatif perspective only. the targets the innovation dalam hal: program gelas mempesona hati" are: bersifat komprehensif. disebut komprehensif seniors (age years old and older karena melibatkan beberapa program baik pre seniors (age years old) upaya kesehatan perseorangan ukp) maupun upaya kesehatan masyarakat cc. families the senior, public, and community ukm) puskesmas. program ini juga and government institutions order selaras dengan peran puskesmas yaitu create conducive environment for senior's melaksanakan upaya promosi, preventif dan kuratif. this innovation program the only program trenggalek regency. the innovation program part bea bea gelas mempesona hati" creative and maupun pengobatannya. terdapat pemberdayaan masyarakat, berupa amp extension, this program comp defensive kader instruktur senam dan kader deteksi involves several programs both dini gigi lansia. personal health enterprises ukp) and terdapat arisan gigi palsu bagi lansia yan public health enterprises ukm) puskesmas. "raba yang this program also aligned with the role puskesmas, which implement prototipe, preventive and creative efforts. kabupaten manfaat program ini dapat mendekatkan dental and oral health services for seniors, both hubungan antara puskesmas dengan masyarakat screening and treatment. khususnya sasaran lansia karena program inovasi community empowerment the form ini tidak hanya dilakukan didalam gedung tapi volunteers who will instructions exercises and juga diluar gedung. selain itu pula mendukung help doing early dental check ups the seniors. kesehatan lansia dengan dilakukannya aktifitas arisan for ventures for the seniors who need them fisik secara rutin, yaitu senam. senam ini mengatasi pengen sa: lisan kind lottery which members permasalahan pada lansia, yaitu gerakan tubuh naa terbatas karena kurang gerak, depresi karena dua kurang sosialisasi masyarakat, serta penurunan uas pa, daya tahan tubuh. the benefit this program strengthening peningkatan kunjungan sebanyak lebih dari relationship desa puskesmas and the public, seribu frekuensi, peningkatan konsultasi gizi lansia especially the senior citizens, because this innovation program done not only inside the puskesmas, but melebihi persen, posyandu lansia dan kader also outside forever, supports the health lansia yang terlipatganda, adalah indikator kongkrit sen carrying fessreka who dam keberhasilan inovasi ini. sebagai bupati, saya sangat regularly. this exercise overcomes health problems mengapresiasi kreativitas dan dedikasi kepala dan comriionly suffered seniors such limited body pengurus puskesmas trenggalek dalam berinovasi, movements due lack movement. depression cat settchigat serta kerangka heroik i i selayaknya due lack socialization the community and menjadi motivasi untuk melahirkan lebih banyak lagi decreased body immune inovasi dalam melayani dan menjawab kebutuhan masyarakat. concrete indicators the success this innovation are the increase visits more than invasi gelas mempesona hati ini telah one thousand frequencies, the increase nutrition diterbitkan kepala puskesmas trenggalek consultation the seniors more than percent, pada tahun rai diharapkan walaupun terjadi and the increase number posyandu and pergantian pimpinan puskesmas trenggalek, volunteers for seniors. the regent really appreciate kah inda lan mempesona hati ini teka the creativity and dedication the head and officials berlanjut kental upaya replikasi moga trenggalek puskesmas innovation. prompts inovasi gelas mempesona hati antara isi: that this spirit and mindset should the motivation menerima kunjungan dari bagian organisasi generate more innovation serving and answering sekretariat daerah kabupaten bantul untuk the needs the public. kaji banding inovasi pelayanan publik tanggal this gelas mempesona hati innovation has been benarkan issued the decree the head the trenggalek menerima kunjungan peserta diklat pim puskesmas expected that the innovation kabupaten trenggalek untuk pemaparan visits program gelas mempesona hati will continue integritas dan program inovasi pelayanan publik despite the change leadership trenggalek maret puskesmas. activities related replication efforts gelas mempesona hati include: receiving visit from the regional secretariat bantul regency comparison review about public service innovation december receiving visit from education and training participants pim trenggalek for the presentation integrity visitation and public service innovation program march pemerintah kabupaten tulungagung ape district governmentinovasi instagram instalasi gawat darurat instagram innovation the abbreviation modern) telah menyelesaikan beberapa penanganan instalasi gawat darurat modern modern kegawatdaruratan rumah sakit (intra hospital). emergency room has successfully settled segera! pengembangan instagram untuk penanganan emergency cases hospital (intra hospital). the kegawatdaruratan pra rumah sakit dengan development instagram handling pre hospital diciptakan inovasi public safety centre pso). emergency treatment helped through the response time kegawatdaruratan jantung invention public safety centre psg) innovation. tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam response time handling heart emergency mengenali kegawatdaruratan jantung. efektifitas cases required the direct contribution from the instagram dan pelayanan pra rumah sakit dengan society acknowledging the situation. the psc belum tercapai baik apabila tidak dilakukan effectively instagram and pre hospital treatment sinergitas antara masyarakat dan tim emergency. through psc relies the synergy between the selain itu, risiko kematian akibat serangan society and emergency team. jantung tidak terlepas dari response time dalam besides, the death risk heart attack really mendapatkan pertolongan yang tepat dan depends the response time acquiring the right cepat. masyarakat mempunyai peran penting and fast treatment. society plays important role dalam mengenali gejala awal serangan jantung, noticias the early symptoms heart attack, mengetahui akses pelayanan yang cepat untuk understanding the access fast service handling penanganan kegawatdaruratan jantung. heart attach emergency cases. permasalahan terkait penanganan the emerging issues regarding heart kegawatdaruratan jantung kabupaten emergency cases are guide vary. the high rate tulungagung cukup beragam. tingginya angka death caused heart attack was around kematian akibat serangan jantung sebanyak persons year. this was probably due the late pasien pertahun, hal ini kemungkinan disebabkan treatment and the availability pre hospital oleh keterlambatan penanganan dan belum treatment provided. besides, there integrated tersedianya sistem pertolongan pra rumah sakit. acute coronary syndrome team available along dalam hal ini sepanjang perjalanan menuju rumah the journey the hospital. sakit serta belum adanya tim syndrome koronasi akut yang terintegrasi kabupaten tulungagung. kabupaten mung art ara (ga milik: nama aa. s1. nez untuk mengatasi permasalahan diatas order solve the issues above, rsud rsud dr. isak berinisiatif pemerintah kabupaten dr. isak public regional hospital dr. tulungagung membuat terobosan pelayanan isak proposed the regional government jantung terintegrasi, kemudian inisiatif tersebut tulungagung regency create breakthrough for didukung penuh oleh kepala daerah bupati lan integrated heart treatment service. this program tulungagung. setelah dilakukan koordinasi dengan fully supported the mayor tulungagung dinas kesehatan dan instansi lain yang terkait, bupati regency. for the preparation, the hospital tulungagung menetapkan surat keputusan bupati cooperate with the health department and tulungagung nomor tentang other related institution. after that, the mayor tim manajemen response time kasus sindroma tulungagung regency issued the decree the coronary akut ska) masyarakat. mayor tulungagung regency number sejak tahun kabupaten tulungagung about the management team telah memiliki sebuah sistem yang menjamin response time for acute coronary syndrome case keselamatan, keamanan dan kenyamanan seluruh the society masyarakat, yaitu psc public safety center) lengkap since tulungagung regency have dengan berbagai sarana prasarana maupun regulasi. system ensure the health, safety, and prosperity pusat komando sistem ini lantai igd rsud the society, itis called psc public safety center) dr. isak tulungagung dengan nomor panggilan along with the necessary facilities and regulation. darurat yang dilengkapi dengan the head command system located the sistem pelayanan pra rumah sakit terintegrasi dan rsud isak floor with the emergency cal! berbasiskan teknologi informasi tingkat tinggi. number also equipped sentuhan terhadap pembenahan internal staf with high tech integrated pre hospital service medis fungsional kardiologi, staf medis fungsional system. the internal development the functional alas pes ketat stupa wali man tin psn kak yel tas, vir sin nee eta dad, wna. ser uye aoa lean part aa, ian ait and sen neng olx: san nala mf) "aa mati" drag papa, ds, $$ aan pasi alt ah: perah sig ae? tu pan spesialis emergency dan manajemen korporasi medical staff cardiology, functional medical rsud dr. isak memungkinkan inovasi laskar staff emergency specialist, and corporation dapat terbentuk dan berjalan dengan cepat dan management rsud dr. isak allows the laskar lancar. setelah inovasi laskar implementasikan, innovation established and function well. after masyarakat tulungagung dan juga masyarakat lain laskar innovation successfully implemented, the yang sedang berada kabupaten tulungagung community tulungagung city and tulungagung bisa mendapatkan kepastian terhadap kemungkinan regency gain some insurance when heart attack kejadian serangan jantung. may occur. strategi keberhasilan layanan syndrome the strategy used ensure the success koronasi akut terintegrasi laskar) yaitu integrated acute coronary syndrome service memberikan pertolongan sejak dini secara cepat, usually refer layanan syndrome koronasi akut tepat dan akurat. ketepatan dankecepatan dalam terintegrasi laskar) giving fast, correct, and penanganan pasien gawat darurat jantung dimulai accurate help. the accuracy and promptness sejak pra rumah sakit yang terintegrasi dengan tim handling the patient started from pre hospital ska dan igd modern. hal ini merupakan salah satu treatment that integrated with ska team and faktor penentu dalam kesembuhan dan menghindari modern system. this the key factor ensuring kecacatan bahkan kematian. the patient's health and avoiding disablement pelayanan ini juga dapat diakses oleh even death, masyarakat diluar kabupaten tulungagung. bagi this service can also accessed the masyarakat diluar kabupaten tulungagung dan society outside tulungagung regency. for people jarak tempuh yang jauh menelpon arahkan outside tulungagung regency, the caller will fasilitas kesehatan yang terdekat dengan instruksi directed the nearest health facility under the penanganan dari call center. alur ini juga gunakan instruction from the call center. this sequence untuk pelayanan rujukan dari fasilitas kesehatan used for reference serviced for the health facility yang menemukan kasus serangan jantung koroner. that indicated the coronary heart cases. kabupaten m0002 moa mmm petir. yaa g tka ai lengan sma "is patih animo pete maia aan pri hasil monitoring, analisa dan evaluasi based the monitoring, analysis, and implementasi inovasi laskar akhir tahun evaluation the implementation laskar angka mortalitas penyakit jantung turun dari innovation the mortality rate from heart menjadi pasien. attack decreases from patient patient. untuk menjamin keberlanjutan inovasi order maintain the sustainability laskar yang terintegrasi dengan inovasi instagram laskar innovation that integrated with dan inovasi psc, telah ditetapkan peraturan daerah instagram and psc innovation, the regional kabupaten tulungagung nomor tahun government tulungagung regency enacted tentang pelayanan publik dan dengan penganggaran regulation number about the public service melekat pada sistem penganggaran rencana bisnis with the budget allocated from business budget anggaran rba) maupun rencana strategi bisnis plan rencana bisnis anggaran rbi) and business rsb) ppk blue rsud dr. isak tulungagung. strategy plan rencana strategi bisnis rsb)) ppk inovasi laskar yang terintegrasi dengan blue rsud dr. isak tulungagung. inovasi instagram dan inovasi pelayanan pra the innovation laskar integrated with rumah sakit dan psc kabupaten tulungagung instagram and pre hospital service psg) innovation telah dijadikan pembelajaran oleh para dokter tulungagung regency has become the subject ahli jantung indonesia. pada tanggal maret study the cardiologist indonesia. march diadakan seminar nasional dan live demo seminar and live demo proctorship proctorship rsud dr. isak tulungagung. para ware conducted rsud dr. isak tulungagung. peserta menjadikan model inovasi laskar rsud the participants used laskar innovation the isak tulungagung untuk dikembangkan rumah model developed further their hospitals. sakit masing masing. mona depth pemerintah kota bandung mini lab food security kegiatan pengawasan mutu dan keamanan quality and safety fresh food control (rice, pangan segar (beras, daging, telur, susu, ikan, meat, egg, milk, fish, vegetables, and fruits) sayuran, dan buah buahan) adalah kegiatan yang essential activity increase the quality and sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu safety the food iin order fulfill the criteria dan keamanan pangan, agar memenuhi kriteria halal, halal, safe, damaged, and healthy. the aman, utuh, dan sehat haus). tujuan dilakukannya objective conducting quality and safety fresh kegiatan pengawasan mutu dan keamanan food control ensure the protection for the pangan segar adalah memberikan perlindungan society, the consumers, upon the quality and kepada masyarakat selaku konsumen atas jaminan safety the fresh food consume. mutu, kualitas dan keamanan pangan segar yang the concern regarding the safety fresh dikonsumsi. food bandung was initially occur due the permasalahan keamanan pangan segar huge amount stores selling fresh food that kota bandung disebabkan oleh banyaknya tempat consist modern markets and traditional penjualan pangan segar terdiri dari pasar modern markets. based the survey, there are lot dan pasar tradisional, masih ditemukannya kasus dangerous chemical usage fresh food penggunaan bahan kimia berbahaya pada pangan the problem is, none the market has the segar, belum ada satupun pasar modern dan pasar facility mini lab food security. besides, the tradisional yang mempunyai mini lab food security, number the officer the department food terbatasnya petugas yang dimiliki dinas pangan dan and agriculture limited. the officers also pertanian kota bandung, belum sahamnya pegawai have limited knowledge and awareness the divisi fresh pasar modern tentang tata cara dan importance fresh food safety, and there pentingnya keamanan pangan segar dan belum officers allocated conduct supervision and adanya petugas pada pasar tradisional yang bertugas inspection the food safety, melakukan pengawasan dan pemeriksaan keamanan therefore, department food and pangan segar. agriculture bandung city created innovation dengan adanya permasalahan tersebut atas order improve the service fresh food dinas pangan dan pertanian kota bandung membuat safety providing mini lab food security satu inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan modern and traditional markets" keamanan pangan segar dengan penyediaan the supervision and inspection fresh food mini lab food security pasar modern dan pasar through the use mini lah fod security with tradisional rapid test modern and traditional markets pengawasan dan pemeriksaan keamanan the first one ever indonesia. the program was pangan segar melalui penyediaan mini lab food legally started since the signing agreement security dengan rapid test pasar modern dan pasar contract between the regional government kota keenam hatta pangan pepe kelana mega telahdilengkapi . mega bia per telah dilengkapi nias andaikata pasar modern mini lab mini lab pasar modern carrefour food msm food maen bei" ietahditengkapi security telah dilengkapi snn mak mini pai lab (o) ". aap anan so0d tah bgi datang pai bea wa, po. tana mmc tradisional merupakan yang pertama indonesia. bandung with the director pasar bermartabat penandatanganan nota kesepakatan bersama antara who manages traditional markets, along with the pemerintah kota bandung dengan dirut pasar leaders holding company modern market. bermartabat yang mengelola pasar tradisional, the tests consist kinds rapid test, those dan dengan pimpinan holding company pasar are chlorine test (widening substances) rice, modern menjadi awal dilaksanakannya pemeriksaan pesticide residue vegetables and fruits, durante keamanan pangan segar mini lab food security test (chicken carcass test), halal test (park detection dengan mengunakan macam rapid test (tes cepat) kit) beefimeat, peroxide test the skin and yaitu uji chlorine (pemutih) pada beras, residu other parts meat, borgx test meat and fish, pestisida pada sayuran dan buah, durante test (uji formalin test fish and fruit. ayam bangkai) pada ayam, halal test (pork detection the implementation was started the kit) pada daging sapi, peroksida test pada kulit dan enactment and the socialization the regulation bagian lain dari sapi, corak test pada daging dan ikan, from the mayor bandung number formalin test pada ikan, dan buah. about the inspection food mini lab food tahapan pelaksanaan diawali dengan dibuat security modern and traditional market. after dan disosialisasikannya peraturan walikota bandung that, the government signed the agreement nomor tahun tentang pemeriksaan contract, compose the technical guidance, pangan pada mini lab food security pasar modern conducting training, building the facility mini lab dan pasar tradisional, dilanjutkan penandatanganan food security for the modern and traditional market, nota kesepakatan bersama, penyusunan pedoman handing over the banner and bag kit for modern teknis, pelatihan, tersedianya mini lab food security market. for the implementation, the government holding company pasar modern dan pasar provide assistance, monitoring, and evaluation for tradisional, pengadaan dan penyerahan perlengkapan the department food and agriculture officer, the mini lab food security untuk pasar tradisional dan report the inspection result sent through the penyerahan banner, tas kit untuk pasar modern. application e wasit an pendampingan, monitoring dan evaluasi petugas go.idle wasit. the inspection mini lab food dinas pangan dan pertanian, pelaporan hasil security shows positive result, the department pemeriksaan melalui aplikasi e wasit http food and agriculture should send the sample dispangtan.bandung.go.id e wasit. apabila accredited laboratory. outputs rom the existence ditemukan positif pada mini lab food security maka mini lab food security are follows: dinas pangan dan pertanian wajib mengirimkan sample healthy lifestyle consuming fresh food free laboratorium terakreditasi. adapun output dari dangerous chemical substances one the ketersediaan mini lab food security diantaranya adalah indicator that the socialization and training fresh gaya hidup sehat berupa mengkonsumsi pangan food safety inspection mini lab food security has segar yang terbebas dari bahan kimia yang berbahaya been conducted well. menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan through the existence mini lab food security sosialisasi dan pelatihan pemeriksaan keamanan pangan jin modern and traditional market allow wider segar mini lab food security dilaksanakan dengan baik. supervision and higher intensity food quality dengan pelaksanaan mini lab food security inspection. that, there transfer knowledge pasar modern dan pasar tradisional jangkauan between the laboratory officer the staff mini pengawasan dan intensitas pemeriksaan mutu pangan lab food security segar semakin luas jangkauannya. dengan demikian meanwhile, the effects mini lab food terjadi transfer knowledge dari petugas laboratorium security holding company modern market dinas kepada petugas mini lab food security pasar and traditional market are modern dan pasar tradisional asi the government improving the sedangkan dampak tersedianya mini lab food supervision and inspection the safety fresh security holding company pasar modern dan food. rana tana for society: giving the sense safety for the untuk pemerintah meningkatkan pelayanan society bandung well protect the society pengawasan dan pemeriksaan keamanan pangan consumer from the use dangerous chemical segar, untuk masyarakat memberikan rasa aman substances fresh food. bagi masyarakat kota bandung, dan melindunginya masyarakat selaku konsumen dari penggunaan bahan siaran unparoing thnesaraty kimia berbahaya pada pangan segar society's trust towards the safety fresh ood, and the competitiveness fresh food untuk stakeholder meningkatnya keamanan product either modern traditional market. pangan, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan kira gema mmblaku roda ancaman pangan segar, dan daya saing produk pangan segar pada wadimonal cakar jali aga pasar modern dan pasar tradisional. lan ebessoopeaalak tap int tee bah sustainable development, that improving the penyediaan mini lab food security pasar quality life indonesia . this innovation modern dan pasar tradisional sejalan dengan salah initiated due the fact that bandung consumer's satu tujuan program pembangunan berkelanjutan yaitu area, that fresh food commodity sent "meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia", from outside bandung. with the existence mini inovasi yang dilaksanakan karena berlatar belakang lab food security every market and distributor's bahwa kota bandung merupakan daerah konsumen, agent, the safety fresh food bandung sehingga komoditas pangan segar didatangkan guaranteed free from dangerous chemical deri luar kota bandung, dengan tersedianya inilah substances, pesticide residue, fake meat (replaced food security setiap pasar modern, pasar tradisional york), and the heroin het' fresh chicken dan agen distributor maka keamanan pangan segar kota bandung dapat terlindung dari pengunaan bahan kimia berbahaya, residu pestisidapada pangan segar, pemalsuan daging sapi dengan daging celeng, kota ear rep kan aka s5. basa tea ke, . ih pri pg. (s8 ma, me" met aah aa. beredarnya daging ayam trem (bangkai). through the use mini lab food security dengan penyediaan mini lab food security, dinas department food and agriculture struggle pangan dan pertanian berusaha meningkatkan kinerja improve the performance their service pelayanan dalam pengawasan mutu pangan segar supervising the quality fresh food markets pada pasar modern dan pasar tradisional meskipun despite the limited facilities and access. this dengan beberapa keterbatasan yang dimiliki. dengan program allows more effective and efficient penyediaan mini lab food security berkerja sama mechanism food inspection, since society not dengan pasar modern dan pasar tradisional pelayanan need laboratory examine the security pemeriksaan keamanan pangan segar dapat lebih and the safety the food. efektif dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu mini lab food security program really laboratorium dinas pangan dan pertanian untuk feasible relocated, because: the equipment memeriksa keamanan dan kwalitas pangan segar. and chemical ingredients are easy get, the test peluang replikasi mini lab food securitysangat learn, the use rapid test allow fast dimungkinkan sekali karena peralatan dan bahan kimia result, and the result can checked application rapid test tersedia dan mudah didapat, pemeriksaan wasit mudah pelajari dan mengunakan rapid test, wasit petunjuk teknis pengujian, thus society pemeriksaan cepat hasilnya, dan pengunaan rapid test can easily learn how use rapid test. dapat dilihat aplikasi e wasit bandung.go.id e wasit petunjuk teknis pengujian, sehingga masyarakat dapat mempelajari cara pengunaan rapid test. ban contents.xu nge inovasi pelayanan publik tahun pemerintah kota bogor city governmentpengelolaan sumber daya manusia sdm) good human resources management hr) yang baik lingkungan pemerintahan merupakan the government one attempt create the 2nd salah satu bentuk upaya dalam rangka mewujudkan point nawa cita declared joko widodo jusuf nawa cita ke dari pemerintahan joko widodo kala, which stated making the presence jusuf kala yaitu: membuat pemerintah tidak absen government the effort constructing clean, dengan membangun tata kelola pemerintah yang effective, trusted and democratic governance. bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. salah one the biggest challenges human resource satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sdm management governmental environment lingkungan pemerintahan adalah bagaimana how place the right person the right position. menempatkan orang yang tepat posisi yang for more than candidates for structural tepat ( placing the right person the right officials the municipality bogor, there was position ). unforgettable hears when those structural bagi lebih dari calon pejabat struktural officials inaugurated december lingkungan pemerintah kota bogor, pelantikan started with the mention the same names pejabat struktural pada desember for two different positions the same position menyisakan cerita tak terlupakan. hal itu berawal mentioned repeatedly with different names. after dari penyebutan beberapa nama yang sama pada investigation was conducted, the 'incident' was dua jabatan yang berbeda atau jabatan yang sama the result filling the structural positions bogor disebutkan berulang dengan nama yang berbeda. municipality that had only relied simple tools usut punya usut, 'insiden' ini berawal dari pengisian like microsoft excel. jabatan struktural lingkungan pemerintah kota following that occurrence, bogor bureau bogor yang selama ini hanya mengandalkan alat national civil service and state apparatus bantu sederhana berupa microsoft excel. resources development badan kepegawaian setelah kejadian itu, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan kota bogor bpsdm) bpsdm) the leading sector, began think sebagai leading sector, mulai memikirkan langkah about the steps inhabiting that 'incident' not agar insiden' ini tidak terulang kembali. pembuatan happen again. making information technology aplikasi berbasis teknologi informasi yang telah based applications that have been developed since kota dikembangkan sejak tahun menjadi pilihan the choice solutions. relying the solusi. dengan mengandalkan kemampuan ability programmers the data employee orang programmer pada sub bidang data dan and information sub division bpsdm, anas informasi pegawai bpsdm, lahirlah anas go clear was born comprehensive decision go clear, sebuah sistem pendukung keputusan support system for filling the structural positions. komprehensif untuk pengisian jabatan struktural. this application was created without using any aplikasi ini lahir tanpa menggunakan anggaran budget and without the help any third party. apapun dan tanpa bantuan pihak tiga manapun. the strength this application its features kekuatan aplikasi ini adalah fitur fiturnya that are able deal with the problem structural yang mampu menangani permasalahan pelantikan inauguration. one them auto warning jabatan struktural. salah satunya auto warning system that will issue color indicators when system yang akan mengeluarkan indikator warna employee proposed fill position. the ketika seorang pegawai diusulkan untuk mengisi red color indicates that the nominated employee suatu jabatan. warna merah mengindikasikan cannot fill the position, yellow indicates that the pegawai yang dicalonkan tidak dapat mengisi nominated employee not recommended jabatan tersebut, warna kuning mengindikasikan till the position and the green indicates that the pegawai yang dicalonkan tidak direkomendasikan nominated employee can fill the position. this untuk mengisi jabatan tersebut dan warna hijau feature can used potent contention for the mengindikasikan pegawai yang dicalonkan dapat bkspsda there are prospective structural officials mengisi jabatan tersebut. fitur ini bisa dijadikan who are 'forced' take the position due bahan argumentasi yang kuat bagi bkspsda jika certain cause for example political intervention. ada calon pejabat struktural yang dipaksakan' karena misal ada intervensi politik. maa kota bogor an, go clear bpsdm tan kota ran bogor anita ah sejak digunakan, aplikasi ini mampu since the time employed, this application mereduksi dengan signifikan kesalahan pengisian has been able significantly reduce the errors jabatan struktural seperti golongan atasan yang filling structural positions such supervisor who lebih rendah dari bawahan, dua jabatan diisi oleh are lower than subordinate, two positions filled satu orang, satu orang mengisi dua jabatan dan one person, one person filling two positions pengisian jabatan kosong lebih diprioritaskan and filling vacant positions priorities with dengan tersedianya menu jabatan kosong. fitur the availability vacant office options. other lainnya, manual sorting juga memungkinkan features, manual sorting also allows public service baperjakat untuk memilih calon pejabat struktural appointments board badan pertimbangan jabatan yang lebih kompeten seperti jika ingin mengisi dan kepangkatan baperjakat) select candidates jabatan struktural pada dinas tertentu sistem for structural officials who are more competent mampu melakukan sorting para calon pejabat they want fill structural positions. means struktural dengan latar belakang pendidikan system, possible sorting out candidates teknologi informasi. bahkan salah satu fiturnya for structural officials having information yaitu classification sempat mendapat penghargaan education backgrounds technology. even one seminar internasional bidang komputer sains its features which classification had received sebagai jurnal dengan presentasi terbaik. award international seminar computer sejak aplikasi ini digunakan awal tahun science the best presentation journal. sudah tidak lagi ditemukan penyimpangan for the time when this application was dalam proses pengisian jabatan struktural. tidak operated early there has not been found ada lagi orang yang menjabat jabatan, atau any irregularities the process filling the jabatan diisi oleh orang. setiap pejabat struktural structural positions. there person serving yang dicalonkan diuji oleh sistem apakah telah positions, position filled people memenuhi ketentuan pengisianjabatan struktural anymore. each structural official nomination yang berlaku, sehingga tidak lagi ditemukan examined the system whether has fulfilled golongan atasan lebih rendah dari bawahan. the requirements for filling the prevailing bpsdm juga dengan sangat mudah memberikan structural position not: there superior argumentasi terkait intervensi politik jika ada calon who has lower constraint than the subordinate pejabat struktural yang 'dipaksakan', auto warning lead. bpsdm also able give reasons related system dari aplikasi ini akan menolak pengisian political intervention there are prospective jabatan struktural tersebut. otomasi laporan sistem structural officials who are 'forced" suit juga dapat dengan cepat diunduh dari sistem particular position. the auto warning system dalam format spreadsheet excel. from this application will turn down fill the pembelajaran yang dapat diperoleh dari structural! positions. automation system report program ini meliputi can also downloaded once from the system placing the right person the right position. excel spreadsheet format. pentingnya dukungan pemangku kepentingan. ical man that can obtained teknologi informasi terbukti dapat membantu pal denga proses pengisian jabatan struktural. placing the right person the right position. penerapan government adalah hal yang tidak the importance supporting stakeholders. dapat terelakkan. information technology proven able basis data kepegawaian yang valid dan lengkap assist the process filling structural akan mendukung terciptanya layanan layanan pesan kepegawaian berbasis on line yang baik. the application government inevitable. kota mengembangkan aplikasi sendiri terbukti lebh valid and complete personnel database will efektif dan efisien. support the formation good on line starring bekerja tanpa pamrih merupakan perbuatan services. mulia. developing own application has proven aplikasi ini masih akan terus dikembangkan. more effective and efficient. salah satu pekerjaan rumahnya adalah aspek legal. working without hoping any return noble anas go clear belum memiliki payung hukum deed, sebagai dasar pengisian jabatan struktural this application will continue lingkungan pemerintah kota bogor. sedangkan developed. one its homework the legal dari sisi keamanan informasi pengamanan yang aspects. anas go clear does not have any ada cukup terbatas dari sisi enkripsi password legal backing the basis for filling structural saja. tentu saja, masih banyak cara lain untuk positions bogor municipality. other aspect mengamankan data aplikasi ini yang cukup sensitif. the weak security secure the information luar pengembangan yang terus dilakukan, available, still relies the password encryption aplikasi ini telah menarik perhatian badan only. course, there are many other ways kepegawaian pendidikan dan pelatihan kota secure this application data that are guide subtle. cilegon saat berkunjung bpsdm kota bogor apart from the ongoing development, this tahun kabar baiknya, aplikasi anas go clear application has attracted the attention cilegon sudah mulai direplikasi oleh bpp kota cilegon. bureau national civil service and state apparatus resources development when visiting bogor bpsdm the good news that the anas go clear application has begun relocated cilegon bpp pemerintah kota cimahi kawasan cimahi technopark dalam perkembangannya, terdapat beberapa its development, there are several factors faktor yang menyebabkan para pelaku industri kecil that have caused mes survive menengah( ikm) usaha kecil menengah ukm) dapat various economic crises that occur indonesia, bertahan dalam berbagai krisis ekonomi yang terjadi inducing the following: indonesia, diantaranya sebagai berikut: generally ikm ukm sides produce consumer umumnya para pelaku ikm ukm menghasilkan and service goods that are close the needs barang konsumsi maupun jasa yang dekat dengan the community: kebutuhan masyarakat, ikm ukm utilize local resources, para pelaku ikm ukm umumnya memanfaatkan businesses sme sme entrepreneurs are sumber daya lokal, generally supported their own funds (not bisnis pelaku ikm ukm umumnya ditopang oleh loans from banks). dana sendiri (bukan pinjaman dari bank). seeing this phenomenon, the city melihat fenomena tersebut, pemerintah kota government cimahi very focused and cimahi sangat fokus dan konsisten dalam upaya consistent its efforts develop the local pengembangan ekonomi lokal khususnya bagi para economy, especially for sme5. addition, pelaku ikm ukm. selain itu pula pemerintah kota cimahi government also strives create cimahi juga berupaya untuk melahirkan wirausaha new entrepreneurs based innovation and baru berbasis inovasi dan teknologi. kebijakan ini technology. this policy certainly line with tentu sejalan dengan kondisi kota cimahi yang nyaris the condition cimahi which barely has the tidak memiliki potensi sumber daya alam sda), potential natural resources sda), but the namun sisi lain memiliki sumber daya manusia other hand has abundant human resources sdm) yang cukup melimpah. dengan luas wilayah hr). with total area cimahi which only kota cimahi yang hanya dan jumlah penduduk hand population people (data sebanyak jiwa (data pada tahun maka can concluded that cimahi has dapat disimpulkan bahwa kota cimahi memiliki high level population density. tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. dynamic data that exists nowadays shows data dinamis yang ada saat ini, menunjukkan the number ikm ukm cimahi mud jumlah para pelaku ikm ukm yang ada kota ikm ukm. the majority business: cimahi adalah sebanyak pelaku ikm ukm. men are creative economic clusters, inducing pelaku usaha tersebut mayoritas merupakan para telematika animation clusters, food beverage pelaku pada usaha pada kluster ekonomi kreatif, cluster: textile and textile product tpt) clusters diantaranya: kluster animasi telematika: kluster and craft clusters. these clusters are accordance makanan minuman: kluster tekstil dan produk tekstil with the policies cimahi government relating tpt) serta kluster kerajinan. kluster kluster ini sesuai the development the local economy pel). dengan kebijakan pemerintah kota cimahi berkaitan kota caterpillar oya covrautit tar aj fat gap business comuunny ikal mma terre tes dengan pengembangan ekonomi lokal (pel). the development pattern ikm ukm pola pengembangan pembinaan ikm ukm development cimahi before this innovation kota cimahi sebelum adanya inovasi ini, berupa was the form coaching training that pelatihan pembinaan yang bersifat tidak terintegrasi was not integrated and seemed sporadic. dan terkesan sporadic. sebagai akibatnya tidak result, the level success cannot dapat terukur tingkat keberhasilannya. selain itu measured. addition, various activities have juga berbagai aktivitas tersebut belum dilaksanakan not been carried out special integrated dalam suatu kawasan khusus yang terintegrasi, serta area, and have not involved the participation belum melibatkan peran serta para stakeholders stakeholders a b c g) permanently and optimal (a b c g) secara permanen dan optimal. techno park's development concept cimahi focused efforts increase the competitiveness konsep pengembangan techno park kota saath data cimahi terfokus pada upaya peningkatan daya ikm (are siman ang mieereanan saing para pelaku ikm ukm kota cimahi serta par naa hewan aka (eter penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi (start up). pages kasa saba up). melalui konsep kolaborasi quadruple helix yaitu ken jai jos kolaborasi antara: akademisi, pebisnis, pemerintah, ara pegal aa ang dan komunitas, kawasan cimahi techno park dapat kamu. menjadi hub dari pola kolaborasi become hub this collaboration pattern. the two main programs run cimahi technopark dua program utama yang dijalankan cimahi are acceleration programs and incubation technopark saat ini adalah program akselerasi dan programs. the ikm ukm acceleration program program inkubasi. program akselerasi ikm ukm program intended for ikm ukm entrepreneurs. merupakan program yang diperuntukkan bagi para while the business and technology incubation pelaku ikm ukm. sedangkan program inkubasi bisnis program program that aims produce dan teknologi merupakan program yang bertujuan innovative new technology based entrepreneurs top inovasi pelayanan publik tahun untuk menghasilkan wirausaha baru inovatif berbasis carried out cimahi technopark area cimahi teknologi yang dilaksanakan kawasan cimahi technopark building and bit). technopark gedung cimahi technopark dan bita) previously there was absence sebelum adanya inovasi adalah belum special area medium create permanent adanya suatu kawasan khusus sebagai media untuk collaboration among all stakeholders the effort menciptakan kolaborasi yang permanen antara develop ukm ikm cimahi. and after the seluruh stakeholders dalam upaya pengembangan innovation program carried out, there the ukm ikm kota cimahi, setelah adanya inovasi existence special area medium create adalah adanya suatu kawasan khusus sebagai media permanent collaboration among all stakeholders untuk menciptakan kolaborasi yang permanen the effort develop ukm ikm cimahi antara seluruh stakeholders dalam upaya the development concept cimahi techno pengembangan ukm ikm kota cimahi park has now become one the flagship programs konsep pengembangan cimahi techno cimahi and will carried out continuously, park saat ini sudah menjadi salah satu program indicated the cimahi techno park development unggulan kota cimahi dan akan dilaksanakan program that has been accommodate the secara berkesinambungan, hal ini terindikasi dengan pmid documents and the cimahi government program pengembangan cimahi techno park yang strategic plan, supported the existence sudah terakomodir dalam dokumen rpm dan 'institutions management, regulation, and all renstra pemerintah kota cimahi, dengan didukung "relevant stakeholders. dengan sudah adanya kelembagaan pengelolaan, cimahi technopark seeks bring some regulasi, serta dukungan seluruh stakeholders yang creativity and innovation effort improve the terkait. local economy empowering ikm ukm such as: cimahi technopark berupaya memunculkan cimahi technopark becomes integrated beberapa kreativitas dan inovasi dalam upaya data center and information service that can meningkatkan perekonomian lokal dengan accessed ikm ukm players cimahi memberdayakan para pelaku ikm ukm, yakni which includes: training information, mentoring, cimahi technopark menjadi pusat data dan 'licensing, promotions, exhibitions, etc layanan informasi terintegrasi yang dapat diakses cimahi technopark provides free thematic para pelaku ikm ukm kota cimahi yang meliputi: and scheduled business consulting and technology informasi pelatihan, pendampingan, perizinan, services for the ikm ukm entrepreneurs promosi, pameran, dll, cimahi, involving academics and practitioners cimahi technopark menyediakan layanan resource sons, konsultasi bisnis dan teknologi tematik dan terjadwal cimahi technopark hub that will connect secara gratis bagi para pelaku ikm ukm kota cimahi, the interaction between stakeholders involved dengan melibatkan pihak akademisi dan praktisi the development ikm ukm cimahi: sebagai narasumbernya, innovative program incubation and cimahi technopark sebagai pusat penghubung acceleration carried out cimahi technopark, hub) yang akan menghubungkan interaksi antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengembangan ikm ukm kota cimahi: program inovatif adalah inkubasi dan akselerasi yang dilaksanakan cimahi technopark, uu. bae sara pan ram n y tama man hi! sini aga tea ata pagi berbagai kegiatan pelatihan, seminar, various training activities, seminars, workshop, konsultasi bisnis dan teknologi, promosi, workshops, business and technology consultations, pameran dll, yang diselenggarakan pada gedung promotions, exhibitions etc., which are held the cimahi techngpark tidak bergantung hanya kepada cimahi technopark building not depend only dana apbd kota cimahi saja, namun juga berasal cimahi apbd funds, but also come from creative dari dana swadaya komunitas kreatif, dari anggaran community selfi help funds, from the community pengabdian masyarakat yang berasal dari perguruan service budget originating from universities, tinggi, apbn pemerintah pusat maupun yang bersifat central government apbn and corporate social corporate social responsibility csr) dari kalangan responsibility csr) from business institutions, pebisnis, the development cimahi techno park dalam pengembangan konsep cimahi techno concept, there are several documents regulations yang telah tersedia, diantaranya master plan, tim pib team, regulations regarding the institution pib, perhal tentang kelembagaan upt cimahi techno ypt cimahi techno park, regulations concerning park, perhal tentang kawasan cimahi techno park, the cimahi techno park area, well the sop serta sop ataupun pedoman pendukung lainnya yang other supporting guidelines that can relocated. sifatnya sangat replikasi. with the existence these documents, the dengan adanya dokumen dokumen tersebut, naa cancer likely carried out. indications towards this maka peluang replikasi konsep ini sangat mungkin has direction have been clearly seen with the many dilaksanakan. indikasi arah tesebut sudah nan hanya visits cimahi technopark both nationally and terlihat jelas dengan banyaknya kunjungan internationally (example: working visit from the cimahi technopark baik dalam lingkup nasional lgi pia dra internasional (contoh: kunjungan kerja sdomenakadeean mena page sea university sweden working visit from academics dari pemerintah belgia, kunjungan kerja dari lund and practitioners from japan) university swedia, kunjungan kerja dari unsur akademisi dan praktisi dari jepang). pemerintah kota madiun dari sakato rata rata kelas mayoritas siswa sdn the average score students sdn wonorejo kecamatan taman kota madiun dibawah wonorejo, district taman, madiun mostly below kriteria kesintasan minimal kkm). hal ini terjadi the minimum completeness criteria kkm). this karena kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab happens because the lack discipline and siswa. selain itu adanya kenakalan siswa menunjukkan student responsibility. forever, the delinguency kurangnya pendidikan karakter pada siswa sdn students shows lack character education. wonorejo. namun untuk memberikan pendidikan although give character education students karakter pada siswa tidaklah mudah, diperlukan will hard, more preventive and sustainable pendekatan yang lebih preventif dan berkelanjutan. approach needed. providing good role models memberikan tauladan yang baik merupakan salah one the best approaches for students. salah bentuk pendekatan yang tepat bagi siswa. providing good role models for students' from untuk memberikan tauladan yang baik pada anak grade until primary schools, needs special anak usia kelas s.d. sekolah dasar membutuhkan communication methods that are understandable. cara komunikasi khusus, komunikasi yang mudah this case, characters cannot formed but are dipahami oleh siswa. dalam hal ini karakter tidak stimulated. this line with the minister dapat dibentuk namun ditumbuhkan dengan education and culture regulation rangsangan. hal ini sejalan dengan peraturan menteri concerning the growth characteristics. every pendidikan dan kebudayaan nomor tahun school must comfortable and inspiring place tentang penumbuhan budi pekerti. setiap sekolah for students, teachers, and education staff. harus menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif ding a ling teng teng), the sdn bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. wonorejo school beli rang. thursday morning teng teng teng bel sekolah sdn showed minutes. all the students arrived wonorejo berbunyi. kamis pagi waktu menunjukkan time. the students were eager towards pukul menit. tak terlihat satupun siswa the school field. only takes less than five datang terlambat. siswa siswa bersemangat menuju minutes the students line nearly without lapangan sekolah. hanya diperlukan waktu tidak any loud signals from the teacher. they know kurang dari lima menit siswa berbaris rapi tanpa where their classes are. with loud voice and ada aba aba keras dari guru. mereka tahu mana their enthusiasm sing the indonesia raya song barisan kelas mereka masing masing. dengan suara three stanza, ppk march and sit quietly listen lantang dan semangat mereka menyanyikan lagu dari sakato. indonesia raya tiga stanza, mars ppk dan duduk kota track ahh aha naa kala plan aan mar ben san atas aan pena kat. aas tap tone ter gak eng ana kena made peti nas rin ea" anas ag, tan bia pen sa sang "nk sun led nia) ban men kara ai . tha a . tenang untuk mendengarkan dari sakato. there were books and pens, but still, tidak ada buku, tidak ada pena siswa students could sit quietly and enjoy the duduk tenang dan santai menikmati indahnya beautiful sound the storyteller. the tale read alunan suara pendongeng. dongeng yangdibacakan that day entitled lil the butterfly". everyone pada hari itu berjudul lil kupu kupu . fokus was listening with slightly curious face about mendengarkan dengan wajah sedikit penasaran the story. they enjoyed the tale read mrs. tentang jalannya cerita yang. mereka menikmati della they were the main characters dongeng yang dibacakan oleh della, seolah the tale. olah mereka lah pelaku utama dari dongeng tersebut. then, came the time when everyone tiba saat yang ditunggu, pendongeng mulai has waited for the storyteller offer dari menawarkan bintang dari sakato yang setiap sakato stars. the storyteller distribute the stars hari dibagikan. wow laris manis seperti kentang @very day. wow, selling well like french fries, they goreng, mereka begitu tertib berbaris untuk sekedar can nearly line answer questions from the menjawab pertanyaan dari pendongeng. tidak lupa storyteller. dari sakato pin was also given pin dari sakato sebagai kebanggan siswa sdn asa pride forstudents sdn apin wonorejo juga turut dihadiahkan. pin yang sangat very expensive, not because the price but mahal, bukan karena harga melainkan karena sulit aan tea get it, the pin can obtained any class. focus, ana discipline, being able ritel tales bisa didapatkan oleh siswa kelas berapa saja. fokus, "audi disiplin, mampu menjawab atau menceritakan that are read even sympathetic friends can kembali dongeng yang dibacakan atau bahkan 9et the pin. simpati kepada teman bisa mendapatkan pin after that, all students enter the classroom sereh nearly without running anywhere after the tidak selesai sampai disitu, siswa masuk dari sakato finished. the classroom, they kelas dengan tertib tanpa yang apa ban ma, selesai dari sakato. dalam kelas, mereka langsung membuka buku dari sakato dan imitasi the positive characters and avoid bad aan bae inovasi pelayanan publik tahun public service innovations kon menulis kembali dengan bahasa mereka sendiri. characters. menulis karakter positif yang harus ditiru dan karakter that the activity dari sakato, jelek yang harus dihindari. morning fairy tale every tuesday, thursday, itulah kegiatan dari sakato, dongeng saturday that has been implemented since pagi hari selasa, kamis, sabtu yang sudah diterapkan dari sakato technique show good sejak tahun dari sakato merupakan cara role model and moral value the students with untuk menanamkan tauladan kepada para siswa fun and easy way understand. forever, the yang disampaikan dengan cara menyenangkan dan target elementary school students from grade mudah dipahami oleh siswa. apalagi sasarannya grade adalah murid kelas sampai dengan kelas dari sakato innovation foster dari sakato adalah inovasi dalam positive characters, and then solves the problem menumbuhkan karakter positif sehingga masalah the average grade students" low grade nilai rata rata kenaikan kelas siswa yang rendah who are not discipline, delinguency, and lack yang disebabkan oleh ketidak disiplin, kenakalan responsibility, dari sakato innovation dan kurangnya tanggung jawab siswa dapat school creative effort build students" positive ditanggulangi. inovasi dari sakato merupakan character upaya kreatif sekolah untuk menumbuhkan karakter dari sakato innovation school positif siswa. creative effort install good morals. because inovasi dari sakato merupakan upaya then storytelling, storyteller always interact kreatif sekolah untuk menanamkan moral yang baik. with students asking what students can learn karena akhir mendongeng, pendongeng selalu and imitasi the positive characters. thus, two berinteraksi dengan siswa. juga menanyakan way communication has created. this kind karakter positif apa yang harus ditiru. sehingga, technique different from students watch stories tercipta komunikasi dua arah. ini sangat berbeda jika via television downloads fairy tale using siswa dibiarkan menonton cerita melalui televisi atau their gadget which means they got one way mengunduh aplikasi dongeng pada gadget. sebab, communication, they not understand the kegiatan menjadi satu arah sehingga siswa belum good the bad character imitasi. this has mengerti bagian mana yang baik atau buruk untuk become great reason use storytelling fairy ditiru. inilah yang mendasari penggunaan dongeng tales because the main target this innovation karena sasaran utama dari inovasi ini adalah siswa students from grade grade (age kelas sampai dengan kelas (usia tahun). years). dua tahun ini perolehan nilai rata rata rapat the past two years, the average value meningkat. artinya dari siswa dengan rata rata the report card has increased which means that kelas belum memuaskan menurun menjadi from students with satisfactory hal itu disebabkan meningkatnya kedisiplinan siswa grade average decreased this shows dengan jumlah keterlambatan menjadi sampai the increase students" discipline not coming dengan siswa per hari, bahkan tidak ada sama late until students per day, even one sekali. pun dengan menurunnya tingkat kenakalan arrives late. also, the decreasing level student siswa hasil menunjukkan bahwa tingkat kenakalan delinguency showed that within month the pada peserta didik dalam satu bulan berkurang students were reduced cases each month menjadi kasus setiap bulannya dengan rata rata with average days delinguengy each per hari kenakalan dalam setiap kelasnya. class. inovasi dari sakato mampu menggerakkan partisipasi siswa, wali murid maupun masyarakat (mahasiswa yang magang). jadi pendongeng tidak kota aa. sei (ta gi nev7) pakan ni iup "ui anak wika (ga la" oi. hanya sebatas guru, tapi siswa, wali murid dan dari sakato innovation can mobile masyarakat. sehingga peran orang tua, guru dan the participation students, parents and the masyarakat dalam membentuk karakter positif anak community (students who are intens). hence, mewadahi dalam dari sakato. ketika karakter storyteller are not just teachers, but also siswa sudah terbentuk menjadi karakter positif maka students, parents and communities. the role nilai akademik siswa pun akan meningkat. parents, teachers and the community shaping keberhasilan inilah yang sudah mulai direplikasi positive character the child has embodied sdn panduan. melalui sosialisasi dari dari sakato. students" character sakato delapan dan satu smp. ketika disiplin, nas trained into positive character then the tanggung jawab, dan keberhasilan inilah yang academic aspects students will increase. this sudah mulai direplikasi sdn panduan. melalui success has begun follow sdn panduan. sosialisasi dari sakato delapan dan satu the socialization dari sakato directed smp. ketika disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran eight elementary school and one middle school. mulai tumbuh pada siswa maka peningkatan nilai when students are discipline, responsible, and akademik pun bisa diraih. honest, increase academic aspects can banyak hal bisa direplikasi dari kegiatan heed. mendongeng ini, salah satunya yang sudah there are the moral value that students dikembangkan adalah keberadaan rumah can imitasi from this storytelling activity, one dongeng. rumah ini berisi tentang kumpulan which has been developed the existence dongeng dongeng yang sudah diarsipkan, property, the household (rumah dongeng). this buku buku tulisan siswa yang berisi rangkuman house has collection stories, property, dongeng dan bintang dari sakato. student writing books with fairy tales and dari sakato stars. pemerintah kota padang city governmentngka kematian ibu aki) dan angka maternal mortality rate mmr) and infant kematian bayi akb) merupakan salah satu mortality rate imr) are the indicators health indikator dari derajat kesehatan yang juga that becomes part sustainable development merupakan salah satu target yang telah ditentukan goals sdg5). dalam sustainable development goals sdg$). one the causes maternal death the salah satu penyebab kematian ibu adalah mother too young, has too many kids, the range yaitu terlalu muda, terlalu banyak anak, time between pregnancies too soon, too terlalu dekat jarak kehamilan dan terlalu tua old. based the survey ski the rate pada saat hamil. hasil survey ski tahun teenage pregnancy the age scale angka kehamilan remaja pada kelompok usia reached from pregnancies. pregnancies tahun mencapai dari kehamilan. during the age twice risky facing kehamilan usia tahun beresiko kali death during pregnancy times and labor. lipat mengalami kematian saat kehamilan dan data acquired from padang pasir health center persalinan. puskesmas), maternal mortality rate zero, while data puskesmas padang pasir pada tahun there are three cases infant deaths. from the kasus kematian ibu tidak ada dan kasus three cases none the cases occur from kematian bayi sebanyak kasus. dari kasus teenage mother (under january kematian bayi tahun tidak terdapat kematian yo. infant dead from year old mother. based berasal dari ibu usia dibawah tahun. pada the verbal autopsy conducted the doctor and bulan januari muncul kasus kematian bayi midwife padang pasir health center, the death umur bulan dari ibu muda yang berumur was caused meningitis and lungs. the bay didn't tahun. hasil otopsi verbal yang dilakukan oleh receive any optimal medication due the lack dokter dan bidan puskesmas padang pasir kematian knowledge and awareness health. disebabkan oleh meningitis dan paru paru. bayi pregnancy case women under years old tidak mendapat pengobatan yang optimal karena may occur any social group (low, middle, and kurangnya pengetahuan, dan kepedulian terhadap high class society). yet, the most risky group kesehatan. teenagers from low class society. happens due kasus kehamilan pada usia dibawah the narrative that marriage one way ease tahun bisa saja muncul dari kelompok sosial mana family's burden. besides, drop outs teenagers are saja (miskin, menengah dan kaya). akan tetapi most likely trapped free sex. since they have kelompok sosial yang paling beresiko adalah low awareness reproductive health, treatment kota kal sid gan. ai. remaja dari keluarga miskin. hal ini terjadi karena pregnancy, childbirth, and baby's treatment, mereka menganggap pernikahan sebagai salah might hamper the health the mother and the satu solusi untuk mengurangi beban keuangan baby keluarga. selain itu pula remaja putus sekolah imun class, abbreviated from ibu muda juga mudah terjerumus dengan pergaulan dan young mother), facilities help young seks bebas, pendidikan yang rendah sehingga mothers who face social prejudice from the society pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan and provide the facilities learn together about reproduksi, perawatan kehamilan, persalinan dan their pregnancies and how take care their penatalaksanaan bayi dan balita. infant. imun class also managed solve the kelas imun merupakan sarana untuk problem faced young mothers about health merangkul imun yang mengalami stigmatisasi and the required treatment during pregnancies, dimasyarakat dan sarana belajar bersama bagi ibu postpartum, and breastfeeding. also helps the hamil dan ibu balita dalam usia muda. kelas imun young mothers able treat their baby and juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah join family program (kb). this program also has yang dihadapi oleh ibu ibu muda terutama tentang other unique activities, such inviting the family kesehatan dan perawatan selama kehamilan, nifas members (husband, parents parent in law) order dan menyusui serta mampu memberikan perawatan make the family actively contribute care and kepada bayi dan wanitanya dan langsung mengikuti support the mother and the baby. imun class program kb. hal unik lainnya adalah mengundang has successfully deemed appreciation from anggota keluarga lainnya seperti suami, mertua dan pelapor khusus dewan ham pbb far health sector orang tua, agar anggota keluarga dapat berperan and from mr. darius pura for female teenagers aktif memberikan perhatian dan dukungan pada and young mothers about reproductive health. ibu hamil, bayi dan balita terutama kesehatannya. imun class was conducted through the kelas imun ini mendapat apresiasi dari pelapor following stages: planning, implementation, khusus dewan ham pbb untuk kesehatan mr. monitoring, and evaluation. the planning was darius pura dalam hal akses remaja putri dan ibu started recording the data pregnant teenagers muda terhadap kesehatan reproduksi. and young mothers (under years old), making kelas imun dilaksanakan melalui tahapan with the keynote speaker, comparing the list perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan activities. the class consists meetings with evaluasi. kegiatan perencanaan dimulai dari the materials about pregnancy obstetrician, pendataan ibu muda hamil dan mempunyai balita how build samawi family sarinah, masalah dengan usia ibu dibawah tahun, membuat and rahmah) the member religious mou dengan narasumber, menyusun rencana affair office padang barat, child's health pelaksanaan kegiatan. pelaksanaan kelas imun pediatrician, and other health related materials berlangsung kali pertemuan, dengan materi the medical staff the health center. order tentang kehamilan oleh dokter spesialis kebidanan, measure the young mother's knowledge membina keluarga samawi sarinah, masalah health, protest administered. the end the dan rahmah) oleh kua kecamatan padang class, post test also given the participants. barat, kesehatan anak oleh dokter spesialis anak monitoring and evaluation activities are conducted dan materi kesehatan lainnya oleh petugas monthly and being recorded the book kia kesehatan puskesmas. untuk mengukur tingkat ibu kia kesehatan ibu dan anak mother's and pengetahuan imun tentang kesehatan, sebelum child's health) kelas dimulai dilaksanakan protest. pada akhir kelas dilaksanakan post test. kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebulan sekali bawah koordinator kia ibu. gor kota saja men sam net taman 2g" "0g ya mea mei: sebelum adanya kelas imun terdapat before the existence imun class, there kasus kematian bayi dari imun, setelah berjalan baby death case coming from young mother. kelas imun sejak tahun sampai dengan after the program running, even until sekarang tidak ada kasus kematian bayi dan ibu now, there any cases infant maternal dari kelompok umur imun. sebelum pelaksanaan death case from young mother. before imun kelas imun pengetahuan ibu terhadap kesehatan class was implemented, the percentage young rendah dan setelah kelas imun pengetahuan mother with low health knowledge and ibu yang rendah menurun menjadi kelas imun then decreased imun class also managed juga menurunkan kasus kek (kurang energi kronik) decrease the case chronic fatigue pregnant pada imun yang hamil, serta terpantaunya kondisi young mother, also help supervisi the health kesehatan ibu dan anak. condition the mother and the child. kelas imun pertama kali dilaksanakan maret imun class was initially conducted march dan berlanjut sampai dengan sekarang. total and still running until now. total, kelas yang telah dilaksanakan angkatan, dengan there are three matches have been conducted jumlah peserta orang sebanyak orang, with the total participants participants sebanyak orang dan sebanyak participants and participants orang), dan akan tetap dilanjutkan pada tahun this program will ket running the berikutnya, bahkan akan diintegrasikan dengan following year, and even will integrated with program kegiatan perangkat daerah lainnya. other programs other regions. inovasi kelas imun telah direplikasi the innovation imun class has been beberapa puskesmas kota padang. replikasi relocated many health centers padang dilakukan dengan memodifikasi sasaran kegiatan, city such blimbing klaster health center puskesmas belimbing klaster, puskesmas ikut koto and ikut koto kelas bumi resmi health center. kelas bumi resmi. this replication conducting making several adjustments the target. top inovasi pelayanan publik tahun pemerintah kota parepare eksistensi pelayanan kesehatan gratis terintegrasi) call centre undang undang republik indonesia nomor the law the republic indonesia number tahun tentang kesehatan menyatakan regarding health states that health bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia human right and one the elements welfare dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus that must accomplished accordance with diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa indonesian ideals. effort maintain and indonesia. dalam upaya untuk memelihara dan improve the highest level public health carried meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang out based the principle non discrimination, setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip participatory and sustainable. emergency nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. health care facilities, both government and private dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, are obliged provide health services protect baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan patients' lives and prevent disability. pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa parepare city with area pasien dan pencegahan kecacatan. km2 administrative divided into four) districts kota parepare dengan luas wilayah and twenty two) villages, the topographic km2 secara administratif terbagi menjadi empat) classification approximately percent the kecamatan dan dua puluh dua) kelurahan. area hill mountainous and the rest plain. the klasifikasi topografi kurang lebih persen population parepare city was luas daerahnya merupakan daerah perbukitan people men and women). there pegunungan dan sisanya daerah datar. jumlah are still some places where access transportation penduduk kota parepare pada tahun sebanyak difficult, causes people hard arrive jiwa (laki laki dan perempuan healthcare fatalities. the period masih terdapat beberapa tempat yang the percentage poverty parepare fluctuated akses transportasinya kurang lancar yang membuat the percentage need people masyarakat sulit untuk menjangkau fasilitas pelayanan then increased kesehatan. dalam kurun waktu tahun based south sulawesi province health! persentase tingkat kemiskinan kota parepare profile data there were visits berfluktuasi. persentase penduduk miskin sebesar health service facilities parepare city daan ame mud meningkat menjadi which and were hospitalized before almost all patients with indications berdasarkan data profil kesehatan provinsi hospitalization who experienced emergency sulawesi selatan tahun jumlah kunjungan situation were only helped the general public fasilitas pelayanan kesehatan kota parepare and were evacuated clinic and hospitals using sebanyak sebanyak dimana public transports, some even used motorbikes kota man (h1 bu snap aa, dirawat inap. sebelum tahun rickshawsipedicab. hampir seluruh pasien dengan indikasi rawat the emergency health service system still inap yang mengalami situasi emergency hanya prompts many problems. most emergency cases ditolong oleh masyarakat awam dan dievakuasi have not been handled trained health personnel dirujuk puskesmas dan rumah sakit dengan the pre hospital stage. there are trained menggunakan mobil angkutan umum, bahkanada health workers and special ambulance provided yang menggunakan sepeda motor atau becak. the government carry out the initial handling sistem pelayanan kesehatan gawat darurat victims who experience emergency situations masih menimbulkan banyak masalah. sebagian that jump directly the place patient's house. besar kasus gawat darurat belum ditangani oleh the health office parepare made tenaga kesehatan terlatih pada tahap pra rumah breakthrough the innovations free health sakit. belum adanya tenaga kesehatan terlatih dan services integrated call center existence ambulance khusus yang disediakan oleh pemerintah call center this program based untuk melakukan penanganan awal korban yang the initiation mayor parepare observing mengalami situasi emergency yang langsung terjun the fact that there emergency service lokasi kejadian rumah penderita. trained health workers and special ambulance dinas kesehatan kota parepare melakukan who immediately move the location case terobosan berupa inovasi pelayanan kesehatan emergency. calling via landing gratis terintegrasi call centre eksistensi cellular telephone telkomsel) toll free. then the call centre program ini atas inisiasi bapak team doctors, nurses midwives, and drivers walikota parepare dengan melihat fakta bahwa headed the location and arrived less than belum ada layanan emergency oleh tenaga kesehatan minutes, and the services provided were free. the terlatih dan ambulance khusus yang langsung terjun mayor parepare launched this innovation dilokasi jika terjadi kasus emergency. dengan hanya october inovasi pela menelpon melalui telepon rumah atau telepon this innovation carried out with the ball seluler telkomsel) bebas pulsa. selanjutnya tim yang pickup" system, provide services quickly for terdiri dari dokter, perawat bidan, dan driver menuju people who need primary health care that lokasi dan tiba kurang dari menit, dan pelayanan emerging. technical teams are doctors, nurses yang diberikan gratis. pada tanggal oktober midwives, and drivers within minutes after inovasi ini launching oleh walikota parepare. information entering the telephone service inovasi ini dilakukan dengan sistem jemput will arrive the place the patient, which this bola , untuk memberikan pelayanan secara cepat telephone service charge. bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan this innovation integrated variety free kesehatan utamanya yang bersifat emergency. health services that not burden the cost tim teknis yang terdiri dari dokter, perawat bidan the community, besides emergency services also dan driver dalam hitungan menit setelah informasi provide free health check up services friday, masuk layanan telepon akan sampai non emergency services for people who visit tempat kejadian rumah penduduk, dimana untuk call center post, and ambulance services. penggunaan layanan telepon ini tidak dikenakan the overall service coverage from biaya telepon. inovasi ini mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan gratis yang tidak membebani biaya bagi before this innovation, patients who got masyarakat, disamping pelayanan emergency juga emergency situation were helped the community memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan and evacuated clinic and hospitals public gratis jumat peduli, pelayanan non emergency bagi transport cars. after the implementation this masyarakat yang berkunjung posko call centre innovation, the patients who are emergency dan pelayanan ambulance jenazah. adapun situation were helped trained health workers cakupan pelayanan secara keseluruhan dari tahun and evacuated referred hospitals health centers using ambulance. looking the fact that this innovation sebelum inovasi ini, hampir seluruh pasien has contributed significantly increase public yang mengalami situasi emergency ditolong oleh awareness accessing health services. the presence masyarakat dan dievakuasi puskesmas dan rumah this innovation has answered the needs the sakit dengan mobil angkutan umum. setelah inovasi people parepare city and has been known ini sebagian besar pasien yang mengalami situasi its free call center ensure that call emergency ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih center services run ongoing basis, the dan dievakuasi dirujuk rumah sakit puskesmas budget availability proposed the health office menggunakan mobil ambulance. through the sub national development planning dengan melihat fakta yang ada bahwa agency parepare and also the availability inovasi ini telah memberikan andil yang cukup besar competent human resources through increasing dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam competence with education and training. mengakses layanan kesehatan. kehadiran inovasi ini telah menjawab kebutuhan masyarakat kota parepare dan telah dikenal dengan telepon grafisnya call centre untuk memastikan agar layanan call centre ini berjalan secara berkelanjutan maka ketersediaan anggaran yang diusulkan oleh dinas kesehatan melalui bappeda kota parepare dan juga ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten melalui peningkatan kompetensi sdm melalui pendidikan dan pelatihan. maru da . tang rem iia una 2nd #. tan j2" na: tai sai halal an, mp3 aa naa bis "ang enak tin pena beji kue dalam hal replikasi inovasi ini, sudah ada order implement the same innovations, beberapa daerah yang berkunjung dan berminat several regions that have visited and are interested untuk melakukan hal yang sama, adapun daerah doing the same thing. the regions that have yang telah melaksanakan kaji banding antara lain carried out comparative studies include the barru dinas kesehatan kabupaten barru, dinas kesehatan district health office, the district health office, kabupaten garut dan dinas kesehatan kabupaten garut and selayar islands district health office. kepulauan selayar. coincide with the 409th anniversary pada tahun bertepatan dengan hut makassar city, the mayor makassar also kota makassar walikota makassar juga launched emergency call call center for the melakukan launching emergency call atau call makassar region. some big cities have also applied centre untuk wilayah makassar. dan beberapa cal! centers such jakarta and surabaya. kota besar juga sudah mengaplikasikan call centre the kominfo.go.id website january seperti jakarta dan surabaya. pada website the ministry communication and information kominfo.go.id tanggal januari kementerian through the minister communication and komunikasi dan informatika melalui menteri kominfo information diantara: provides call center diantara: menyediakan layanan call center services which serve serve citizens emergency yang berfungsi untuk melayani warga dalam situasi situations. darurat. kementerian hukum dan ham sus. ministry lawanone the assets the satu kunci ketahanan ekonomi suatu negara maju, economic sustainability developed country, karena perputaran perekonomian dunia dikuasai the global economic order prevail aset harta benda bergerak tak berwujud dengan total percent intangible assets, while intangible assets persen,sedangkan harta benda berwujud sebesar are percent. one the intellectual property that persen. salah satu kekayaan intelektual yang perlu has preserve copyright. according law dilindungi adalah hak cipta. sesuai tahun copyright the exclusive right the hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta creator multiply his works give permission untuk memperbanyak ciptaannya atau memberi izin for without diminishing the restrictions based untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan the prevailing laws and regulations. promoting pembatasan menurut peraturan perundang undangan the copyright registration, the directorate general yang berlaku. untuk mendorong pencatatan hak cipta intellectual property dki) initiate the use dalam hal ini direktorat jenderal kekayaan intelektual system that has been developed since dki) melakukan inovasi melalui sistem yang telah improving some based what stakeholder dikembangkan sejak tahun dengan melakukan needs. berbagai perbaikan sistem sesuai dengan kebutuhan the innovation provided the dki line stakeholder. with the sustainable development goals and inovasi yang diberikan oleh dki kepada publik the nawacita nine hopes) the president memberikan dampak yang selaras dengan tujuan jokowi providing quick, safe, accountable, pembangunan berkelanjutan dan nawacita pemerintah effective, efficient and it based, services. the last presiden jokowi dengan memberikan pelayanan process the copyright registration took publik yang cepat, aman, akuntabel, efektif dan efisien days more. now, contrast, takes only serta berbasiskan ti, pencatatan hak cipta yang dulunya (ane) day using cryptographic technology with diselesaikan dengan waktu hari atau lebih dapat security access which has been verified the dipangkas seminimal mungkin hanya dengan waktu cyber body and national encryption agency bssn) (satu) hari menggunakan teknologi kriptografi yang and integrated with simponi and intellectual memiliki keamanan akses yang telah terverifikasi oleh property automation system people can access badan siber dan sandi negara serta telah terintegrasi real time. using this system, the percentage dengan simponi dan intellectual property automation copyright registration among academics and system sehingga data dapat diakses secara real time. research institutions increasing. dengan adanya sistem ini maka kenaikan prosentase pencatatan hak cipta dikalangan akademisi dan lembaga penelitian meningkat. pemerintah kota surabaya 6in1 surabaya adalah salah satu kota besar surabaya one the major cities indonesia. jumlah penduduknya mencapai juta indonesia. this city, with population that reaches jiwa. luas kawasannya sekitar hektare. millions, covers area hectares terdapat kecamatan dan kelurahan kota and are divided into districts and sub ini. dari jumlah warga yang demikian besar itu, tiap districts. with number citizens that big, hari terdapat banyak permohonan untuk layanan normal that every day there are many requests administrasi kependudukan dinas kependudukan for civil registry services the department civil! dan pencatatan sipil dispenduk dapil). dispenduk registry dispenduk dapil). dispenduk dapil dapil adalah instansi yang unik. sebab, semuawarga very important institution, because all surabaya surabaya membutuhkan pelayanan, sejak dia baru residents need its service since they were born unit! lahir sampai meninggal. pengurusan administrasi they passed away. the demand for civil registry kependudukan dinas ini selalu membludak. services this department always too many khususnya, pada enam jenis layanan kependudukan. handle, particular, six types services. the layanan yang ada meliputi layanan surat pindah services include services for moving in, moving masuk, pindah keluar, akta kelahiran, akta kematian, out, birth certificates, death certificates, marriages perkawinan, dan perceraian. and divorced. jumlah pengurusan akta kelahiran dalam sehari the number birth certificate requests rata rata permohonan. jumlah pengurusan akta average requests day. the number kematian dalam sehari rata rata permohonan. death certificate registered per day average jumlah pengurusan surat pindah masuk surabaya applications. the number move in registrations dalam sehari rata rata permohonan. jumlah surabaya average applications per pengurusan surat pindah keluar dari surabaya rata day. the number move out registrations from rata permohonan. sedangkan, jumlah pengurusan surabaya average applications per day akta perwakilan (non islam) dispenduk dapil per meanwhile, the number marriage certificate bulan mencapai permohonan. sedangkan, (non muslim) registrations dispenduk dapil jumlah pengurusan akta perceraian per bulan per month reaches applications. last. the mencapai permohonan. number divorce certificate registrations per tingginya jumlah pengurusan berkas month reaches applications. kependudukan dispendukcapil melahirkan the high number civil registrations sejumlah masalah. adapun permasalahan yang dispendukcapil results number problems, dimaksud antara lain: volume antrian dinas include the long queue the civil registry office kependudukan dan catatan sipil selalu padat setiap especially weekdays, the long queue leads hari kerja, banyaknya jumlah antrian menyebabkan the emergence lot brokers, the existence kota aplikasi pendaftaran kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota surabaya ta: kelahiran kematian pindah datang use pindah keluar perkawinan perceraian malah oam merana maraknya calo, keberadaan calo membuka peluang brokers opens opportunities for illegal levis, pungutan liar, dan berkas berkas menumpuk and big piles files stacked dispenduk dapil dispenduk dapil sebagai bagian dari proses verifikasi. waiting verified. addition, economically selain itu, kelompok miskin, buta huruf, penyandang underprivileged, literate, disabled, and senior cacat, lanjut usia (lansia) yang memiliki keterbatasan, citizens who have limitations are having difficulties merasa kesulitan karena jumlah petugas dispenduk because the number employees dispenduk dapil tidak bisa leluasa mendampingi. dapil limited and therefore cannot personally masalah masalah tersebut diatasi dengan guide them the office. inovasi pengurusan surat pindah masuk, however, these problems are able pindah keluar, akta lahir, mati, kawin, dan cerai solved with in innovation online registration online). inovasi tercetus dari niat baik moving in, moving out, birth, death, marriage, memberi kemudahan akses layanan publik dibidang and divorce). the innovation came from administrasi kependudukan. pihak pemerintah kota good intention for providing easy access public juga mendapat manfaat sebagai imbas optimalisasi services the field civil registry. the city reformasi birokrasi. semua layanan jadi lebih efektif government also benefits from the optimization dan efisien. manfaat bagi masyarakat antara lain, bureaucrat reform. all services become more efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. masyarakat tidak effective and efficient. meanwhile, benefits for perlu lagi datang kantor dispenduk dapil. the public include efficiency, time, energy, and selain itu pula masyarakat tidak perlu antri costs. people longer need come dispenduk panjang, calo dan pungutan liar terhapus dengan dapil office. sendirinya, proses pengurusan bisa menjadi ringkas, they also not need queue long, brokers kelompok warga yang butuh bantuan untuk andillegal levis are automatically eradicate, the berkonsultasi bisa mendapatkan jawaban atas registration process can concise, those who permasalahannya secara komprehensif. sebab, need help consult can get answers the pengurusan atau verifikasi berkas bisa dilakukan problem comprehensive. with this program, top inovasi pelayanan publik tahun kelurahan dan kecamatan, dan petugas sana file management verification can done sudah disesuaikan rasionya dengan jumlah penduduk districts and sub districts. this efficient because wilayah itu. konsep inovasi ini adalah "berkas the number officers district and sub district jalan secara online. tidak seperti dulu, warga yang offices adjusted the number citizens that berjalan mengurus berkas dari loket loket. saat ini, area. the concept this innovation running mereka yang ingin mengurus surat pindah masuk, file online. previously, was the citizens who need bisa mulai melakukan proses pendaftaran berkas from one counter the others the dan pengunggahan berkas saat masih daerah registration. now, those who want file move in asal. kondisi ini memudahkan bagi mereka yang letter can start the registration and file uploading ada luar kota. the place they come from. this system makes melalui inovasi ini, masyarakat cukup easier for those who live out the city: melakukan upload atau unggah berkas secara online. with this innovation, people only need verifikasi untuk layanan akta kelahiran dan akta upload their documents online. verification for kematian cukup dilakukan kelurahan. sedangkan birth certificate services and death certificates can verifikasi untuk layanan surat pindah masuk dan done sub district offices, while verification pindah keluar cukup dilakukan kantor kecamatan. for the service moving and moving out letters adapun verifikasi untuk layanan perkawinan can done district offices. dan perceraian memang masih harus datang for verification marriage and divorce dispenduk dapil. tapi, bila dulu mereka harus datang services, still has done dispenduk dapil setidaknya tiga kali dalam proses pendaftaran, office. however, previously they had come verifikasi, dan pengambilan akta, saat ini mereka least three times for the registration, verification, cukup datang dua kali untuk perkawinan (verifikasi and collecting the certificate, now they just need dan pengambilan akta), dan satu kali untuk come twice for marriage (verification and collecting perceraian (saat verifikasi, bisa langsung melakukan certificate) and once for divorce (verification and pengambilan akta). collecting the certificate the same time) semua persyaratan yang diminta sama. all the requirements are the same. however, namun, melalui inovasi atau hampir ini, through this hampir innovation, masyarakat bisa melakukan dari rumah. verifikasi people can from home. through the pun tidak perlu jauh jauh dispenduk dapil. pada verification process, people not need awal dicetuskan inovasi ini tahun layanan far dispenduk dapil office. the beginning yang tersedia adalah pengurusan akta kelahiran, akta when this innovation was launched kematian, surat pindah masuk, dan surat pindah the available services were for birth certificates, keluar. pada dilengkapi dengan layanan death certificates, move in letters and move out perkawinan dan perceraian. letters only. the services marriage and inovasi ini dukung oleh peralatan kios. divorce were added. hingga saat ini,e kios tersebar kantor kelurahan this innovation supported kiosk kecamatan puskesmas dan kantor pemerintahan equipment. today, kiosk are spread lainnya. kios adalah alat pendukung bagi the offices sub districts, districts, and puskesmas mereka yang tidak punya akses internet. meski (integrated health center) and other government demikian,inovasi ini bisa diakses dimanapun ditanah offices. kiosk support tool for those who air. khususnya,bagi mereka yang ingin pindah masuk not have internet access. the good thing that surabaya this innovation can accessed anywhere the peluncuran aplikasi ini juga menuai country. especially, for those who want move pujian dari berbagai pihak termasuk kementerian surabaya. pendayagunaan dan aparatur negara dan reformasi the launch the application recaps birokrasi karena dianggap termasuk terobosan dalam praises from various parties including the ministry bidang percepatan pelayanan publik. pemerintah kota state apparatus empowerment and bureaucrat kota surabaya juga berusaha melakukan pengembangan reform because considered breakthrough pengembangan sehingga pelayanan administrasi the field accelerating public services. the kependudukan bisa lebih optimal dan mudah. government surabaya also makes efforts rencananya, semua pelayanan akan dibuat online. improving services civil registry and make termasuk, pengurusan perubahan kk. more efficient and easier. the plan make sejak masyarakat bisa mendapatkan every service online, including civil registry service. akta kelahiran bayi yang baru lahir, beserta perubahan since people can obtain birth certificates kartu keluarga kk) langsung dari rumah sakit fasilitas and family certificates right from the hospitals kesehatan bidan yang sudah bekerjasama dengan health facilitiesimidwives that cooperate with dispenduk dapil. mereka tidak perlu mendaftarkan dispenduk dapil. they not need register diri secara online. cukup dengan menyerahkan ktp themselves online, they just need hand the kedua orang tua dan surat nikah, pelayanan akta cards and the marriage certificate the parents. kelahiran beserta perubahan bisa langsung jadi birth certificates and family certificates can dalam sehari. pihak keluarga bisa membawa akta issued just day. the family can collect them kelahiran dan baru ketika pulang dari pusat when leaving from the health center. generally, this layanan kesehatan itu. secara umum, program ini program also uses online media, although the ones juga memakai media online, meski yang memproses who process them are the employees hospitals pengurusan adalah petugas rumah sakit puskesmas health centers imidwives that are cooperate with bidan yang sudah bekerjasama dengan pemerintah the city government. this service then known kota. layanan ini kemudian dikenal dengan page page paket hemat, translated economical atau paket hemat. package. pemerintah kota surabaya pahlawan ekonomi dan pejuang muda surabaya merupakan salah satu kota besar surabaya one the major cities indonesia. tak ayal, kota ini memiliki banyak indonesia. doubt, this city has many social persoalan sosial. kota pahlawan masih bisa problems. the city which called city dijumpai keluarga miskin. walaupun kepala heroes, poor families can still found keluarganya memiliki pekerjaan, kebutuhan hidup everywhere. even though the head the mereka masih belum bisa terpenuhi secara optimal. family has job, their life needs are still not kondisi ini membuat pemerintah kota pemkot) optimal fulfilled. this condition makes the surabaya melakukan inovasi. maka, tercetuslah city government pemkot) surabaya created inovasi pahlawan ekonomi. program ini berfokus such innovation program. this program pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga called economic heroes. this program focuses miskin. para ibu rumah tangga dari keluarga miskin empowering housewives from poor families memiliki potensi besar. mereka bisa menjadi mesin housewives from poor families have great kedua perekonomian rumah tangga. potential. they can the second source program inovasi pahlawan ekonomi dan the household economy. pejuang muda menjadikan keluarga miskin sebagai the innovation program economic target utama dalam rangka menggerakkan roda heroes and young fighters makes poor families ekonomi mereka. uniknya, dalam terobosan ini, the main target order move their pemkot surabaya tidak menggelontorkan anggaran economic. uniquely, this breakthrough, the secara langsung. pemkot surabaya hanya bertindak surabaya city government did not give the sebagai regulator dan fasilitator kegiatan. mereka budget directly. surabaya city government only diberi jalan untuk mengembangkan bisnis skala acts regulator and fasilitator the program usaha mikro kecil dan menengah umkm). para they are given way develop businesses peserta diberi pelatihan, hingga pendampingan the scale micro, small and medium sampai tahap pengemasan, promosi dan enterprises msm es). the participants were pemasaran produk. pendampingan bersifat given training, and mentoring the stage komprehensif membuat masyarakat lebih optimistis product packaging, promotion and marketing. menjalankan usaha. comprehensive assistance makes people more kegiatan roadshow, pasar rakyat, malam optimistic about running business. awarding makin memantapkan ruang promosi road show activities, community markets, bagi para pelaku usaha. apalagi, event event until having awarding nights these are gan kota toto ap . nian, alan menata men pai arogan tan pan ragi amp vine mang laga tan . ang syah com tee pen tea aan bea sae cena eni maag adhi lah hana sana aka peter maa sta" eng nga sean setan ken man naa aga lyon tersebut disisipi dengan beragam lomba kreatif. strengthen the promotion space for business iklim kompetisi menciptakan pelaku pelaku usaha people. forever, these events are inserted yang tahan banting dan inovatif. data yang dirilis variety creative competitions. the dance pusat data pahlawan ekonomi dan pejuang muda, competition creates business men who are transaksi road show tembus juta. resilient and innovative. data released the jumlah ini naik dari tahun dengan heroes the economy and young fighters transaksi mencapai juta. jumlah center, road show, the transactions rose transaksi tahun ini mengalami kenaikan through rp. million. this number rose dari transaksi tahun yang mencapai from with transactions reaching juta. pada kenaikan terlihat lebih rp. million. the number transactions signifikan, menjadi miliar. showing increase inovasi ini juga bekerjasama dengan from the transaction which reached perusahaan e commerce dan facebook. bahkan, million. the increase showed facebook memiliki agenda rutin untuk memberi more significant, billion. pelatihan pada para peserta. para peserta juga this innovation also works with e commerce mendapat pelatihan dari pihak otoritas jasa and facebook companies. fact, facebook has keuangan dan bursa efek indonesia bidang routine agenda for training participants. the pembiayaan dan investasi. dengan demikian, participants also received training from the umkm surabaya pun bisa global, digital, financial services authority and the indonesia dan financial. pemkot memberikan kemudahan stock exchange the areas financing and dalam proses perizinan dan legalitas. misalnya, investment. thus, even surabaya msm can pembuatan sup penerbitan sertifikat produk global, digital, and financial. the industri rumah tangga, dan lain lain. sebulan sekali, city government provides convenience the lokasi pelatihan dan seminar, pemkot membuka licensing process and legality for example, stand stand perizinan tersebut. making business license, issuing certificates terbentuknya kerjasama dengan banyak home industry products, and others. once ina pihak menjadikan program ini memiliki masa month, the training and seminar location, the depan yang gemilang. sebab, para pelaku usaha city government opened the licensing boots. dan pemkot mendapatkan mitra yang berkomitmen the formation cooperation with many dan berkompeten. pahlawan ekonomi dan pejuang parties has made this program have bright muda juga sudah mengantarkan sejumlah produk future because, business people and the city untuk dipasarkan pesawat citilink. oleh karena government get committed and competent kemasannya yang sudah menawan, sejumlah partners. economic heroes and young fighters makanan ringan hasil buah tangan ibu ibu surabaya have also delivered number products bisa menjadi pilihan favorit penumpang citilink. marketed citilink aircraft. because program inovasi pahlawan ekonomi dan the attractive packaging, number snacks pejuang muda menjadikan keluarga miskin sebagai from the hands surabaya's mothers can target utama dalam rangka menggerakkan roda citilink's favorite passenger choice. ekonomi mereka. uniknya, dalam terobosan the surabaya community who care about ini, pemkot surabaya tidak menggelontorkan poverty eradication are invited participate anggaran secara langsung. pemkot surabaya implementing the activities the field. they hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator include independent institutions, business kegiatan. komunitas masyarakat surabaya yang consultants, banks and the private sector. peduli pada pemberantasan kemiskinan diajak the private sector has stake preparing untuk ikut berpartisipasi menjadi pelaksana the activities budget. they are invited care kegiatan lapangan. mereka antara lain lembaga through the provision corporate social independen, konsultan bisnis, perbankan, dan responsibility funds. swasta. pihak swasta memiliki andil dalam penyiapan after experiencing development from year anggaran kegiatan kegiatan. mereka diajak untuk year, precisely the economic heroes" peduli melalui pemberian dana corporate social innovation experienced expansion because responsibility. was added the young fighters innovation. setelah mengalami perkembangan dari tahun longer make housewives targets. rather tahun, tepatnya pada inovasi pahlawan makes all people from various background their ekonomi mengalami perluasan karena ditambah targets. this way, people's living standards can dengan inovasi pejuang muda. tak lagi menjadikan continue increase. the program also involves ibu ibu rumah tangga sebagai sasaran. melainkan, the community, the private sector, and other menjadikan semua masyarakat dari berbagai latar elements surabaya society participate belakang sebagai targetnya. dengan cara ini, taraf alleviating poverty. hidup warga bisa terus meningkat. program ini juga the number memes participating melibatkan komunitas, pihak swasta, dan elemen #economic heroes and youth fighters continues masyarakat surabaya lainnya untuk berpartisipasi increase significantly. the first year mengentaskan kemiskinan. there were more than msm jumlah umkm yang menjadi peserta participating the training. while until pahlawan ekonomi dan pejuang muda terus the number reached meme5. these, bertambah secara signifikan. pada tahun pertama leading business products have been sold kota a. facebook kan) digital marketing financial literacy pahlawan ekonomi pejuang muda surabaya aj) una pai ask pp, par uaa yan . . atau jumlah umkm yang ikut pelatihan international markets and products tak lebih dari umkm. sedangkan hingga that have national and asean standards. tahun jumlahnya mencapai umkm. well main business products marketed dari jumlah tersebut, sebanyak produk usaha east java. there are also around unggulan sudah dijual pasar internasional dan independent products that are almost every produk yang yang sudah berstandar nasional day production. dan asean. serta produk usaha utama yang its development, many local governments dipasarkan jawa timur. juga ada sekitar made visits surabaya and did comparative produk mandiri yang hampir setiap hari produksi. studies overview this program: among those dalam perkembangannya, banyak pemerintah are from other cities the islands java, daerah yang melakukan kunjungan surabaya dan kalimantan, nusa tenggara, sulawesi, sumatra, studi banding untuk melihat program ini. baik yang and even papua. their response positive. the berasal dari pulau jawa, kalimantan, nusa tenggara, surabaya city government also ready sulawesi, sumatera, bahkan papua. respon mereka invited discuss and share experiences about positif. pemkot surabaya pun siap untuk diajak the implementation strategy this program. berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang strategi ojk once invited representatives economic pelaksanaan program ini. ojk pernah mengajak heroes and young fighters resource perwakilan pahlawan ekonomi dan pejuang persons community empowerment events muda untuk menjadi narasumber dalam acara jakarta. this innovation considered successful pemberdayaan masyarakat jakarta. inovasi ini the aspects financial and institutional dinilai sukses aspek manajemen keuangan dan management. kelembagaan. opo inovasi pelayanan publik tahun pemerintah kota surabaya city governmentiof surabaya tahu panas tak takut kehujanan, tak psi takut kepanasan) tahu panas not afraid rain, nor heat) surabaya memiliki luas sekitar surabaya has area about ha. ha. kota ini tergolong metropolitan karena this city classified metropolitan because its pertumbuhannya yang pesat. jumlah penduduknya rapid growth. the population per adalah jiwa. terjadi peningkatan people. there was increase population jumlah penduduk sebesar pada tahun when compared and jika dibandingkan dengan tahun dan sebesar when compared pada tahun jika dibandingkan dengan one the challenges growth big cities tahun salah satu tantangan dari pertumbuhan the emergence persons with social welfare kota besar adalah munculnya para penyandang problems pks there are many types pks. masalah kesejahteraan sosial pks). ada banyak among them are poor families who certainly have jenis pks. antaranya adalah keluarga miskin many social problems. yang sudah pasti memunyai banyak persoalan sosial. one the problems that arise the salah satu persoalan yang muncul adalah availability decent housing for residents. there belum tersedianya hunian yang layak bagi warga. are still residents who not have houses that are masih ada warga yang tidak memiliki rumah yang liable and comfortable. houses that are not fit layak huni dan nyaman. rumah yang tidak layak live create many problems from various aspects. huni menciptakan banyak masalah dari berbagai from the social aspect, the guardian tends aspek. dari aspek sosial, penghuni cenderung insecure and ashamed socialite. children minder dan malu untuk bersosialisasi. anak anak students whose parents cannot afford financial atau pelajar yang orangtuanya tidak mampu dan and their houses are hobby, are not confident rumahnya kumuh, tidak percaya diri untuk mengajak invite their friends play and come the house. kawan kawannya bermain dan datang rumah from security aspect, habitable houses have itu. dari aspek keamanan, rumah tidak layak huni many threats. for example, the house can suddenly memiliki banyak ancaman. misalnya, rumah itu bisa collapse, threatening the safety residents. the tiba tiba ambruk sehingga mengancam keselamatan house can also leak when rains, even floods. so, penghuni. rumah itu juga bisa bocor saat hujan, not comfortable for residents. bahkan kebanjiran. sehingga, tidak nyaman bagi penghuni. inovasi pelayanan publik tahun kota oleh karena itu, terpenuhinya kebutuhan therefore, the fulfillment housing needs rumah yang layak huni bagi warga sudah menjadi for residents has become priority program the program prioritas pemerintah kota surabaya. surabaya city government. the existence decent keberadaan hunian layak merupakan kebutuhan housing primary need create comfortable primer untuk menciptakan kawasan tempat tinggal living area for resting, wells being means yang nyaman untuk beristirahat, serta menjadisarana family education, showing socio cultural values pendidikan keluarga, persemaian nilai nilai sosial and improvement quality life. budaya dan peningkatan kualitas hidup. tahu panas innovation creative and inovasi tahu panas merupakan program innovative development program because pembangunan yang kreatif dan inovatif karena based community participation (community berdasar partisipasi masyarakat (community based based development). the community involved development). masyarakat dilibatkan melalui ukm through the local ukm, the party that setempat, sebagai pihak yang menerima swakelola receives self management from the surabaya dari pemkot surabaya. jadi, dalamnya, terjadi city government. so, it, there optimization optimalisasi melalui peningkatan rasa kebersamaan through increasing sense togetherness and dan persaudaraan. tenaga kerja yang dimanfaatkan brotherhood. the workforce utilized also comes pun berasal dari warga setempat. demikian pula from local residents, likewise the procurement pengadaan bahan bangunan. building materials. kegiatan ini dirumuskan dan dilaksanakan this activity was formulated and implemented dengan menggunakan pendekatan bottom up, using bottom approach, which the mana pelaksanaan kegiatan lapangan dilakukan implementation activities the field was atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, wulandari carried out the initiative and aspirations kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan the community, ranging from planning, pengawasan pelaksanaan pembangunan. meski implementing supervising the implementation memang, pihak pemerintah kota surabaya selalu development. although indeed, the surabaya ikut melakukan monitoring dan evaluasi lapangan. city government always participates monitoring masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan and evaluation the field, community has dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan very important role and required actively kegiatan ini involved the implementation this program. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan rumah the implementation fulfilling decent layak huni dilakukan melalui inovasi tahu panas housing needs scar led out through tahu anas tak takut kehujanan, tak takut kepanasan), kegiatan not afraid rain, fear overheating), perbaikan rumah tidak layak huni melalui program habitable home improvement activities through rehabilitasi sosial daerah kumuh. ini merupakan the slum area social rehabilitation program. this salah satu upaya peningkatan kondisi pemukiman one the efforts improve the settlement dan sosial masyarakat kota surabaya, mana and social conditions the people surabaya, penanganannya dilakukan secara terpadu baik where the handling carried out integrated dalam hal perbaikan fisik lingkungan, sosial maupun manner both terms physical, social and ekonomi masyarakat lingkungan perkampungan. economic improvement the community the neighborhood. kementerian hak cp! teatimtar suara sistars sera gang level inovasi pada pelayanan permohonan the level innovation online copyright pencatatan hak cipta online dengan teknologi registration services with cryptographic kriptografi yang dilakukan oleh direktorat jenderal technology conducted the directorate general kekayaan intelektual dki) mengalami perubahan dari intellectual property dki) brings change pelayanan konvensional yang diberikan pelayanan from conventional services internet based elektronik berbasis internet (online). terobosan baru electronic services (online). the innovation yang juga dilakukan adalah pada tidak lagi menerima longer accepting the registration the works with permohonan pencatatan ciptaan dengan metode traditional methods: the variations are the service konvensional, dimana perubahan yang terjadi pada procedures and service times the change the prosedur pelayanan dan waktu pelayanan. perubahan media. the uniqueness and innovation developed yang terjadi hanya pada medianya saja. keunikan dan dki the application copyright registration inovasi yang dikembangkan dki adalah permohonan has implemented the latest information and pencatatan hak cipta sudah menggunakan peralatan communication technology equipment that peralatan teknologi informasi dan komunikasi terkini has been integrated with simponi ministry yang telah terintegrasi dengan simponi kementerian finance, using verified cryptographic technology keuangan, menggunakan teknologi kriptografi yang bssn, data recording has also combined with telah terverifikasi oleh bssn, data pencatatan juga the intellectual property automation system can telah terintegrasi dengan sistem intellectual property accessed real time. automation system yang dapat diakses secara realtime. online copyright registration system sistem pencatatan hak cipta secara online with cryptographic technology web based dengan teknologi kriptografi merupakan sebuah application that has two feature, user and admin. aplikasi berbasis web yang mempunyai dua buah there are several stages that the user should entitas, yaitu user dan admin proses yang harus follow they can get the copyright certification. dilalui oleh user untuk melaksanakan sertifikasi hak first, the applicant opens the main page the cipta ada beberapa tahap, pertama pemohon masuk information system and goes the requirements halaman utama sistem informasi. kemudian menu check the conditions for the application membuka menu syarat untuk mengetahui apa saja copyright registration letter. after the applicant pena tega tag ig, ari pia kek laporan meghan iii lana teen tea gg (mamak is. dalam program ini masyarakat memiliki this program the community has peran yang sangat penting dan dituntut untuk very important role and required actively terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan involved. the successful implementation this ini. keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini berbasis program based the tri daya pattern, those pola tri daya, yaitu pertama, daya manusia atau are first, human power development and pengembangan dan pemanfaatan sumber daya utilization human resources the surrounding manusia lingkungan sekitar. kedua, daya usaha environment. the second business power the atau pengembangan usaha kecil menengah development small and medium enterprises lingkungan itu. warga miskin sasaran diarahkan the environment. the target poor are directed untuk memiliki usaha kecil yang sehat dan berkualitas, have healthy and quality small businesses, for misalnya, toko kelontong, jasa menjahit, dan jasa example, grocery stores, sewing services, and cake membuat kue. bila rumahnya bersih, pelanggan making services. the house clean, then the pun bisa berdatangan. ketiga, daya lingkungan customers can arrive. and last environmental atau peningkatan kondisi fisik lingkungan yang power improvement the physical condition lebih sehat dan lebih estetik. dengan adanya tahu heather and more aesthetic environment. panas, kualitas hidup masyarakat miskin yang with the tahu panas program, the quality awalnya memiliki rumah kumuh, jadi terangkat. life the poor who originally had slum warga yang rumahnya diperbaiki memeroleh manfaat house was changed. residents whose houses sosial. yang bersangkutan menjadi lebih percaya were repaired received social benefits. the diri dalam bersosialisasi masyarakat. ancaman person concerned becomes more confident yang mungkin terjadi bila rumah rusak, seperti specializing the community. threats that may kebanjiran atau sewaktu waktu bisa ambruk, dapat occur the house damaged, such flooding crop4 kota lah ,. pose final asy aa, al, pes pat tea "la . ku" la. dihindarkan. persoalan sanitasi dan sirkulasi udara collapse, can avoided. sanitation and yang seharusnya memenuhi standar kesehatandapat air circulation issues that should meet health ditangani dengan lebih optimal. standards can handled more optimal. dalam perkembangannya, sudah banyak units development, there have been many kunjungan dari daerah lain yang ingin melihat visits from other regions who want view the konsep tahu panas. dinas sosial selalu terbuka concept tahu panas program. the social dan dengan senang hati berbagi pengalaman pada service always open and happy share pada mereka. sebab, secara prinsip, program ini bisa their experiences with them because, its prime dilakukan oleh semua pemerintah daerah. meskibisa principle, this program can carried out all jadi, mekanisme atau konsep dasar yang digunakan local governments although the basic mechanism berbeda. namun, tujuannya sama, meningkatkan concept used different. however, the goal kualitas hidup melalui ketersediaan tempat tinggal the same, improving the quality life through the yang layak. availability decent place live. pemerintah kota tegal &#, city government tegal gadis song malam layanan dengan inovasi simultan bagi pengasingangka buta aksara atau putus sekolah literacy dropout rates according menurut data dinas pendidikan dan kebudayaan data from the office education and culture kota tegal disdikbud) propinsi jawa tengah disdikbud) tegal, central java province tahun berkisar orang, yang terbagi approximately people who are allowed kecamatan. sedangkan data jumlah pengarang sub districts. among those, the number terminal adalah sebanyak orang. ada yang hackers bus terminals people. some buta aksara dan putus sekolah dari jenjang sd, smp them were literate and dropped out from dan sma smk. elementary school, junior high school and high pada tahun walikota tegal sudah school vocational school. mencanangkan program kerja kerja kerja yaitu the mayor tegal had already launched tegal cerdas dalam buku panduan. salah satu program namely tegal cerdas within work, misi tegal cerdas diantaranya adalah bagaimana work, and work agenda", guidebook. one pemberantasan buta aksara dan pendidikan the tegal cerdas missions how eradicate andragogi. pendidikan sepanjang akan benar literacy and setting andragogy education. benar dirasakan ketika langsung berbaur dengan lifelong education will truly seen when directly masyarakat lansia. keberadaan tbm sakit perti single with the elderly. the existence tbm yang telah diresmikan walikota tegal komplek sakit perti which has been instead the layar terminal tegal, berdempetan dengan toilet umum, tegal tegal terminal complex closely next berbaur antara pengarang lansia usia hingga public toilets, there many elderly aged tahun, sopir, penjual warung lengko dan lain years, drivers, lengko warung sellers and lain. setiap harinya mereka berlompatan pada others are sodializing together. every day they setiap bus yang datang untuk menjual barang jump bus that comes sell items that are yang bukan miliknya. mereka hidup kehidupan actually not their. they live aimlessly, lack masyarakat yang tidak jelas indikatornya, nilai etika ethics and aesthetics values (or serampangan dan estetikanya (bahasa tebalnya "serampangan"). tegal language). suasana kehidupan masyarakat terminal yang the atmosphere the terminal with low berlatar belakang pendidikan rendah, putus sekolah, education, school dropout, unemployment, pengangguran, miskin, anarkis dan berkarakter poverty, anarchism and others bad character will buruk, jelas akan memberikan efek negatif clearly give negative effect the environment, terhadap lingkungannya, karena mereka tidak because they not understand the rules and how kota aa "un nan maa pai ti, lan me: tin t., jaa. paham pada aturan yang berlaku dan bagaimana tosocialize with others. the attention from the etika bersosialisasi. sehingga dirasa perlu adanya government really needed this case the office perhatian dari pemerintah dalam hal ini dinas education and culture, especially providing pendidikan dan kebudayaan, terutama dalam education services the public accordance with memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat the mandate the law national education sesuai dengan amanat undang undang tentang systems article paragraph which regulates sistem pendidikan nasional yang the management non formal education rules). mengatur tentang pengelolaan aturan pendidikan considering the condition, the manager the non formal). menimbang pada kondisi tersebut public reading park taman bacaan masyarakat maka pengelola taman bacaan masyarakat tbm) bmj this case tbm sakit perti compelled dalam hal ini tbm sakit perti merasa terpanggil more active and innovative providing untuk lebih aktif dan inovatif dalam memberikan education services needed the community, layanan pendidikan yang dibutuhkan kepada especially those the tegal city terminal. masyarakat terutama masyarakat yang berada the simultaneous service provided terminal kota tegal. tbm sakit perti terminal community very layanan simultan yang diberikan oleh tbm appropriate and valuable for the hackers and sakit perti lingkungan masyarakat terminal the others because can change the community adalah sangat tepat dan sangat berguna bagi level from low category decent. gadis song pengarang dan warga masyarakat sekitar karena malam layanan dengan inovasi simultan dapat merubah masyarakatnya dari masyarakat bagi pengarang dan masyarakat lansia terminal yang dikategorikan rendah menuju layak. gadis services with simultaneous innovations for song malam" layanan dengan inovasi simultan hackers and the elderly society bus terminal) bagi pengarang dan masyarakat lansia terminal) has succeeded providing services, those are: telah berhasil memberikan layanan, yaitu eradication ignorance, terminating loan sharks memberantas kebodohan, memutus rentenir practicing entrepreneurship, and providing melatih berwirausaha, dan memberikan informasi community service information that being layanan masyarakat agar sadar hukum dan bela able aware law and country defense. negara. some ways are taken providing services beberapa cara ditempuh dalam pemberian the community that neighborhood visiting layanan kepada masyarakat lingkungan terminal and giving direct socialization the terminal b3, dan 2al pal ag, per bn. jdi ssi yaitu dengan cara mendatangi dan memberikan community and organizing various activities sosialisasi langsung masyarakat terminal dan involving the terminal community through: menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bicycle and literacy motorbikes melibatkan masyarakat terminal melalui education skills and cooperative sepeda dan motor literasi mental health consultation pendidikan ketrampilan dan pengoperasian law and drugs awareness: and konsultasi bimbingan mental information service center sadar hukum waekeiag serta the output this activity are: pusat layanan informasi the establishment schools terminal output kegiatan ini adalah the formation literacy activist community terbentuknya sekolah terminal komunitas penggiat literasi literasi) terbentuknya komunitas pegiat literasi kopi the setting the pre cooperative cutting literasi) down struggling moneylenders' practice terbentuknya pra koperasi untuk memutus establishment information services for praktik yang mencekik jasa rentenir personality and legal consultation terbentuknya layanan informasi untuk konsultasi this public service innovation activity line kepribadian dan hukum with the sustainability objectives the economic, kegiatan inovasi layanan publik ini sejalan education and welfare sectors. however, dengan tujuan keberlanjutan dari sektor ekonomi, practice, this innovation also encountered segera! pendidikan dan kesejahteraan. namun demikian obstacles its implementation since not easy dalam praktek lapangan, inovasi ini juga menemui change the negative mindset into positive beberapa hambatan dalam pelaksanaanya. karena working spirit the terminal community. almost tidak mudah merubah pola pikir negatif menjadi all terminal residents are students dropping out semangat kerja positif pada masyarakat terminal. from school, who have tendency anarchist, hampir semua penghuni terminal adalah siswa have changing passion (sometimes jealous, inovasi pelayanan publik tahun kota pendidikan tera tio ekonom leo |. aa" eta pin han" nana naya iya nata setobagalakmdin layanan dengan "gn aji inovasi simultan! bagi pee anak pengarang dani masayarakat lansia aji rea terminal tak sig informasi perlindungan hukum drop out sekolah, yang memiliki kecenderungan sometimes lazy) carrying out planned activities. untuk bersikap anarkis, memiliki semangat musiman through the gadis song malam activities, (kadang semangat, kadang malas) dalam melakukan the government able provide new color aktivitas yang sudah direncanakan. the life the terminal community. this melalui kegiatan gadis song malam aligned with the program (unicef), namely pemerintah mampu memberikan warna baru pada sustainable development (sd gs). simultaneous kehidupan masyarakat terminal. hal ini sejalan service gadis song malam supports the dengan program pbb (unicef) yaitu pembangunan government efforts promote publics' reading berkelanjutan sustainable development goal gs). and making reading becomes public. planning layanan simultan pada gadis song malam and learning directly from the terminal life, mendukung upaya pemerintah dalam gerakan the implementation simultaneous innovation memasyarakatkan membaca dan membacakan services can also support nawa cita, for the point masyarakat. dengan terjun dan belajar dari improving the quality life the hackers kehidupan terminal yang penghuninya kaum and creating elderly' self reliance the terminal marginal, pelaksanaan layanan inovasi simultan society manifestation nation's character ini dapat juga mendukung nawa cita yaitu revolution. the gadis song malam program meningkatkan kualitas hidup para pengarang dan also implemented the tbm program mewujudkan kemandirian warga lansia terminal unit and has been tried out the bms the sebagai perwujudan dari revolusi karakter bangsa. tegal the form bicycle and motor community layanan gadis song malam dapat juga dipakai oleh service, literacy and pre cooperative services, and satuan program tbm dan sudah uji cobaan information services. kepada tbm tbm kota tegal tentang layanan komunitas sepeda dan mater literasi dan layanan pra koperasi dan layanan informasi. gea top inovasi pelayanan publik patung018 a61 nasa mann las dam seed ek kah car end tree taun tang sat ker, ata sae san emang edi pan nek dosa tape pap. abang was penahan aim sena ana pama yana, mea ban nan nd san keke apa naa bana pena abis tak su. anne her ana sau panas aan matan pane mmr mea doa hah bse mana aan ara sea yee aang ui! ena una nee dusta anal idea sa5 arena area selai mali ame nata tea eee per serta lan in) iya bea nai mat bale manan: mon tip ira patas ain ara hana: benar naa bebek eaa erna pete kep png ea pen banter aki kala wita pan pen dilaut tan paten ban ana pan era bana nan, aan ketika mena ski tae pen tena aan man pas dia enteng ona! naa media aga jae ten bab setan kpn sab aan ann lena ana kan cia hat ear asi pia ter jaket lesi #neraka aan pkn tail! tata apa pa) an bae pen ai, ng ah, baar eni pan ppp sani naa cha tel tata yaa elang aga ane sea yah heran anang hse sana maa nan nan can ken ngan mas mud ann kan ena bebe kaya dapt sena nan bae beats see enter near? laen anna ken lala senat tapa lana ppa dna pe. yaa! aa mena hap pena ana add) nang angsa pan aha dan saga pt, set ket nou pena pre nate ann sah vega: jera bai: ega hewan ena lag pan aan enak are eat men nenek nusa pop3 sie ipin naa raba meli naa dina aka semasa g30 ga kanan aka penta (an na. juta utan mti ole ap inovasi pelayanan publik tahun publicservice innovations2018 testimoni tim panel independen tpi) dan tim evaluasi te) kompetisi inovasi pelayanan publik lingkungan kementerian lembaga, pemerintah daerah, bumn, dan bumi tahun tes testimoni prof. dr. eko prabowo, mag.rer.publ. dekan fia universitas indonesia, ketua tim independen reformasi birokrasi nasional dean the fia university indonesia, chair the independent national bureaucrat reform team kompetisi inovasi pelayanan publik tahun merupakan ajang untuk mempromosikan berbagai hasil reformasi birokrasi instansi pemerintahan, potensi untuk merealisasikan inovasi instansi pemerintah lainnya, serta mewujudkan kesadaran dan komitmen pejabat untuk melayani masyarakat sebaik baiknya. penghargaan terhadap best innovations ini bukanlah akhir atas prestasi, tetapi perjuangan awal menciptakan berbagai inovasi berikutnya. pilihan inovasi ini dilakukan oleh panelis yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas tinggi. saya mengucapkan selamat kepada kementerian para dan semua instansi yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. the public service innovation competition event promote the various results bureaucrat reform government agencies, the potential duplicate innovations other government agencies, and realize the awareness and commitment officials serve the community well possible. this award for best innovations not the end achievement, but the initial struggle create the next variety innovations. the choice innovation done panelis who have high credibility and capability. congratulate the ministry para and all agencies participating the public service innovation competition. arti mete lani prof. dr. siti euro, m.a. us peneliti lipi dan anggota tim independen reformasi birokrasi nasional gaga s0 lipi researcher and member the independent national bureaucrat reform team berbagai bentuk inovasi pelayanan publik terbaik yang termuat dalam buku ini menarik untuk dibaca. selain bisa menjadi acuan, buku ini dapat menginspirasi para calon inovator, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah tentang pentingnya menciptakan pelayan publik yang inovatif, inovasi pelayanan publik tahun testimoni efektif, efisien, kompetitif, dan bermanfaat untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. dalam dunia yang semakin kompetitif, kerja kerja inovatif semakin diperlukan dan bahkan merupakan suatu yang niscaya. there are variety forms public service innovation contained this book that are interesting read. addition being able become reference, this book can inspire prospective innovators, both ministries, institutions and regional governments about the importance creating innovative, effective, efficient, competitive, and useful public servants for the acceleration development and people's welfare. increasingly competitive world, innovative work increasingly needed and even necessary ane ll. ir. seneng grenade, m.b.a.. saya berharap inovasi tersebut terus dapat berkesinambungan, sehingga layanan publik indonesia terus meningkat. this year the fif top inovasi pelayanan publik tahun pas online hakcpta . verifikator mae da: mana cipta yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan qualifies with the data, she needs insert surat pencatatan hak cipta. setelah pemohon the copyright registration menu that the mengumpulkan yang dibutuhkan untuk mendaftar system can process it. the input complete, the langkah selanjutnya adalah mengingatkan data pada system (admin) will process the next step. menu daftar hak cipta. selesai input data maka sistem however, the data incomplete, the admin akan memprosesnya, jika data yang dibutuhkan belum will notify the applicant complete the form. lengkap maka sistem (admin) akan meminta pemohon the admin processes the applicant's data for untuk melengkapinya. jika lengkap maka sistem akan further verification plenitude. furthermore, memproses. dalam hal ini yang berkewenangan the copyright registration will approved. the adalah admin. admin mengelola data pemohon untuk applicant can print the certificate individually. selanjutnya diadakan verifikasi kelengkapan formalitas. the benefits this online copyright permohonan pencatatan ciptaan akan approve dan registration with cryptographic technology are, pemohon dapat mencetak sendiri sertifikat ciptaan. efficiency for the stakeholder the speed, ease manfaat yang yang didapat setelah adanya and time efficient recording and registration pencatatan online hak cipta dengan teknologi process, efficient and accurate, where the kriptografi ini adalah efisiensi,dimana kecepatan dan validation the data and verification results are kemudahan serta efisien waktu dalam pencatatan dan real, valid, precise and open, flexible, where registrasi menjadi kebutuhan stakeholder, efisien dan submission copyright registration not limited akurasi,dimana validasi informasi pencatatan dan hasil place and time, monitored means the status verifikasi yang benar, valid dan tepat serta transparan the copyright registration can checked and dapat lakukan, fleksibel, dimana pengajuan the applicant has electronic archive facility with pencatatan hak cipta tidak dibatasi tempat dan cloud system storage, information security that waktu, terpantau,dimana permohonan pencatatan has been supported cryptographic technology hak cipta yang diajukan dapat dicek statusnya dan and has been certified the siber agency and pemohon memiliki fasilitas arsip elektronik dengan testimoni . sak semisal pes bea. nee, nurjaman mochtar sai wartawan senior dan ceo digital vertikal horisontal senior journalist and ceo digital vertical horizontal menurut penilaian subjektif saya yang istimewa dari sinodik tahun ini adalah inovasi pahlawan ekonomi dan pejuang muda kota surabaya), kota surabaya), simbad pmi disnakertrans provinsi jawa timur), bimantara kabupaten klungkung), dan free hotspot kabupaten merauke). inovasi inovasi ini benar benar memberi solusi dan inspirasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. kalau tidak percaya silahkan cek. according rny special subjective assessment from this year sinodik the innovation economic heroes and young fighters surabaya city), surabaya city), simbad pmi disnakertrans east java province), bimantara klungkung regency), and free hotspot merauke regency). these innovations truly provide solutions and inspiration carrying out public services. you don't believe, please check. maka nan ame pence sean wawan sehari, ph. konsultan inovasi kebijakan, dosen dan ketua program studi magister ben ilmu sosial fisip universitas brawijaya keran yanti policy innovation consultant, lecturer and chair the social sciences snn ran fisip study program inovasi pelayanan publik merupakan ruang festival para champion sektor publik yang bersedia mendedikasikan diri dan karya inovasinya untuk kemanfaatan publik. bisa dibayangkan bila pelayanan publik hanya mengandalkan perubahan bersifat linier, tanpa melakukan berbagai terobosan inovatif, peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan perluasan akses pelayanan hanya akan jadi angan angan masyarakat. maka, kompetisi inovasi pelayanan publik menjadi salah satu instrumen efektif untuk 'menegur' institusi publik yang terlelap tengah masyarakat yang semakin sigap menyuarakan perbaikan pelayanan publik berkelanjutan. inovasi pelayanan publik tahun testimoni public service innovation likely festival space for public sector champions who are willing dedicate themselves and their innovative work the benefit the public. conceivable public services rely solely linear changes, without making various innovative breakthrough, improving quality, affordability, and expanding access services will only become people's imagination. therefore, the public service innovation competition one the effective instruments for teprimanding public institutions that have been sleeping beauty mode society that increasingly eager voice the improvement sustainable public services. aaa tulus abadi, s.h. ketua pengurus harian lki chairperson lki daily management inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan kementerian para adalah suatu terobosan yang amat positif. pertama, untuk mendorong kementerian lembaga untuk terus meningkatkan pelayanannya, kedua, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan dan juga anggaran. dan ketiga, untuk menggali potensi pendapatan negara sektor pelayanan publik. selain itu, inovasi pelayanan juga untuk mendorong adanya standar pelayanan pelayanan publik sehingga menciptakan standar pelayanan publik yang terukur. oleh karena itu, inovasi pelayanan ini menjadi tolok ukur untuk masing masing kementerian lembaga melakukan inovasi pelayanan publik. inovasi semacam ini perlu dipertahankan, dengan disertai evaluasi dan monitoring dari hasil inovasi. public service innovation organized the para ministry very positive breakthrough. first, encourage ministries institutions continue improve their services, second, increase transparency and accountability services and also the budget. and third, explore the potential state revenues the public service sector. addition, service innovation also encourage service standards public services create measurable public service standards. therefore, service innovation benchmark for each ministry institution innovative public services. this kind innovation needs maintained, accompanied evaluation and monitoring the results innovation. top inovasi pelayanan publik tahun testimoni dr. reply harun, s.h., m.h., ll.m praktisi dan pengajar hukum tata negara practitioner and teacher constitutional law ketika pelayanan publik negeri ini masih banyak masalah, inisiatif yang dilakukan oleh kementerian para ini patut diapresiasi. kompetisi inovasi pelayanan publik yang dikerjakan oleh kementerian para, yang tahun ini masuk kali kelima, tentu bukan satu satunya panas untuk mengobati problem akut pelayanan publik. namun, paling tidak, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi trigger mechanism bagi institusi institusi pelayanan publik yang tersebar seantero negeri ini untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. mimpi kita bersama, tentu saja, semoga pelayanan publik kita menjadi champion, tidak hanya dibandingkan dengan masa lalu, melainkan pula disandingkan dengan pelayanan publik negeri negeri lain yang sudah maju. when the public service this country has still lot problems, this initiative carried out the ministry para should appreciated. the public service innovation competition carried out the ministry para, which this year entered the fifth time, certainly not the only palace treat acute problems public services. however, least, this activity expected trigger mechanism for public service institutions spread throughout the country continue innovative improving public services. our dreams are together, course, hopefully our public service will champion, not only compared the past, but also juxtaposed with public services other developed countries. mar suryopratomo ketua tim panel dirut metro director metro berbagai kasus korupsi yang terungkap merupakan salah satu gambaran bahwa perizinan masih dijadikan komoditas. masyarakat dipaksa untuk menyuap apabila ingin dilayani. inovasi pelayanan publik merupakan cara untuk mendobrak kebiasaan buruk tersebut. ternyata banyak terobosan yang sudah dilakukan birokrasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. sebanyak inovasi inovasi pelayanan publik tahun testimoni pelayanan publik terbaik pada tahun merupakan contoh dari perubahan besar yang dilakukan aparatur sipil negara. kita harus terus mendorong lahirnya inovasi inovasi yang lebih melayani karena inilah yang akan menjadi modal untuk mendorong pembangunan, menciptakan efisiensi, dan akhirnya melahirkan kesejahteraan. various corruption cases revealed are one the features that permit still commodity people are forced bribe they want served. public service innovation way break these bad habits. turned out that there were many breakthrough that had been made the bureaucracy provide the best service the community. the best public service innovations are examples the major changes made the state civil apparatus. must continue encourage the birth innovations that are more serving because this what will become the capital encourage development, create efficiency, and ultimately bring prosperity. bnn dra. sri haruki indah suksmaningsih, m.p.a. be ketua dewan pembina lki chair the lki board trustees penguji yang diuji itulah yang saya rasakan ketika turut serta menetapkan pemenang inovasi layanan publik yang masuk top yang dilakukan oleh kementerian para tahun mengapa? karena begitu saya katakana bahwa inovasi ini pantas masuk top tentu sesuai dengan keyakinan saya dan berdasarkan pengetahuan, bidang minat saya dan profesi saya sebagai pembela konsumen. tidak hanya negeri sendiri tapi juga tingkat internasional. mendadak sontak sembilan orang tim panel independen sesama menyeleksi dari top inovasi yang semuanya mengagumkan itu, langsung menjadi penguji saya. reason nya apa? mengapa? inovasi ini juga sama sebarannya? ini juga memenuhi gs. inilah bagian menegangkan bagi saya. beliau beliau ini sungguh pandai dan professional, expert bidangnya, menjunjung keadilan dan etika. pertanyaannya sering tak terduga: diperlukan argumen yang cerdas untuk ini. sungguh bagian pekerjaan yang menegangkan bagi saya dan masih dilanjutkan dengan perdebatan.antar penguji membuat perdebatan ini menjadi penuh kesungguhan. beruntung ketua tim nya wise, mengakhiri perdebatan dengan azas kebersamaan. dan ini juga tak kalah penting: tidak ada. intervensi apapun dan siapapun. kondisi yang membuat saya begitu confident dan bertanggung jawab dalam menentukan top yang terpilih ini. admin yra. tested examines" what felt and called when participated determining the winners public service innovations that were included the top conducted the para ministry top inovasi pelayanan publik tahun testimoni why? because soon say that this innovation deserves enter the top certainly fits beliefs and based knowledge, area interest and profession asa consumer defender. not only own country but also the international level. suddenly nine independent panel team fellow selectors from the top innovations, all which were amazing, immediately became examines. what the reason? why like that? this innovation the same the novelty? also fulfill gs. this the tense part for me. really smart and professional, expert his field, holding justice and ethics. the question often unexpected, smart argument needed for this. was tense part the work for and still continued with debate. the examines made this debate full sericusness. lucky the chairman's team wise, ended the debate with the principle togetherness. and this less important: nothing. any intervention and anyone. this condition makes confident and responsible determining this chosen top. admin yra. eng insya prof. dr. ir. andi niartiningsih, m.p universitas hasanuddin hasanuddin university wassalam alaikum wr. wb. tahun kedua bergabung sebagai tim evaluasi dalam program sinodik kementerian para semakin membuat saya kagum dengan makin tumbuhnya semangat masyarakat yang demikian besar dalam melahirkan inovasi baru, berbagai macam inovasi muncul baik yang lahir berdasarkan tuntutan kemajuan dan perubahan maupun yang berbasis kebutuhan masyarakat. semangat ini harus terus ditumbuhkan dan didukung dengan memberi ruang yang luas agar semakin berkembang, sehingga seluruh komponen terkait harus saling bekerja sama dan mendukung agar inovasi yang lahir dapat terus eksis dan berkelanjutan. peace upon you, and allah mercy and blessings. the second year joining the evaluation team the ministry para's sinodik program further impressed with the growing enthusiasm such large community giving birth new innovations, various kinds innovations emerged, both born based the demands progress and change and based community needs. this enthusiasm must continue foster and supported giving broad space grow, that all related components must work together and support each other that the innovation that born can continue exist and sustainable. inovasi pelayanan publik tahun net nh) vi) pe prof. dr. ila payung, m.a. ham universitas negeri jakarta jakarta state university inovasi dalam layanan publik merupakan keniscayaan, tidak saja untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat yang dilayani tetapi juga memberi nilai tambah bagi perekonomian dan kualitas sosial. layanan inovatif tidak selalu identik dengan pemanfaatan teknologi canggih tetapi kreativitas dalam mengoptimalkan sumber daya menjadi kata kunci terwujudnya layanan prima. semangat dan budaya melayani inilah yang tergambar dari kompetisi inovasi pelayanan publik yang digelar kementerian para. setiap tahun terlihat peningkatan jumlah, variasi, dan kualitas inovasi. demikian juga dalam hal sebaran inovasi, kita tidak hanya menemukan inovasi perkotaan. hari ini semangat berinovasi dan budaya melayani sudah dapat dirasakan pada layanan publik berbagai wilayah indonesia. innovation public services necessity, not only provide comfort and certainty for the people served but also add value the economy and social quality. innovative services are not always synonymous with the use advanced technology, but creativity optimizing resources the key word for the realization excellent service. this enthusiasm and culture service reflected the public service innovation competition held the para ministry. every year there increase the number, variety and quality innovation. likewise terms the distribution innovation, not only find innovation cities. today the spirit innovation and culture service can felt public services various regions indonesia. top inovasi pelayanan publik tahun testimoni lo. . petis prof. dr. august tae ferdinand, d.b.a. on, universitas diponegoro mimisan erbereis diponegoro university membaca dan menyaksikan semua pola inovasi pelayanan publik yang ada negeri ini sungguh terasa kita sedang berada dalam sebuah pusaran proses transformasi yang memunculkan organisasi publik yang sungguh melayani. terasa kini inovasi bukanlah monopoli pebisnis. terasa kini inovasi tidak saja menjadi milik orang swasta". terasa sungguh inovasi mulai menjadi jiwa siapa saja, walau pada tingkat sangat mikro. semakin nyata kita menuju indonesia yang semakin melayani. terima kasih kementerian para yang berhasil mendorong masyarakat mulai menginvasi kehidupannya. reading and witnessing all the patterns innovation public services that exist this country really feels are vortex the transformation process that has led public organizations that truly serve. feels now that innovation not business monopoly. nowadays, feels that innovation now not only belongs private people" yet feels truly starting become the soul anyone, even very micro level. therefore, makes the more real are towards indonesia which increasingly serving the others. thank you the ministry para for successfully encouraging people start innovation their lives. nan pan prof. dr. drs. jusuf irianto, com. guru besar administrasi negara fisip dan ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat, universitas airlangga professor fisip state administration and chair the society for community service, airlangga university rezim tata kelola yang baik (good governance) mengirim sebuah pesan serius bagi pemerintah agar memberi layanan publik terbaik secara transparan dan penuh dengan pertanggungjawaban. inovasi pelayanan publik merupakan salah satu bentuk respons pemerintah terhadap pesan serius tersebut dengan mengembangkan berbagai skema layanan mutakhir yang high distinctive, melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para), jajaran pemerintah inovasi pelayanan publik tahun testimoni dari pusat hingga daerah terus dipacu mengembangkan inovasi. kini sudah mulai tampak wajah birokrasi indonesia yang kian berseri dalam melayani masyarakat. jika inovasi pelayanan publik terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, daya saing bangsa indonesia bukanlah sekadar impian, namun, saya allah, justru segera berubah menjadi kenyataan. good governance regimes send serius message for the government provide the best public services transparent and full accountability. public service innovation one form the government's response this serious message developing various distinctive high end service schemes. through the ministry administrative reform and bureaucrat reform para), the ranks the government from the center the regions continue encouraged develop innovation. now the face the indonesian bureaucracy has begun appear increasingly radiant serving the community. the innovation public services continues carried out consistently and continuously, the competitiveness the indonesian nation not just dream, however, allah's words, will soon turn into reality. ag: dr. gabriel lele, s.i.p., si. jan universitas gajah mada gajah mada university innovative perish! derasnya arus demokratisasi, globalisasi, dan digitalisasi menghadirkan sejumlah tantangan yang membutuhkan respons strategis dan sistematis. pola pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik lara harus ditinggalkan dan inovasi atau terobosan menjadi alternatif yang tak terelakkan. oleh karena itu, mendorong, mengembangkan, dan memperkuat inovasi pemerintahan dan pelayanan publik adalah inisiatif strategis yang harus terus digalakkan berbagai lini dan sektor publik. semoga kompetisi inovasi pelayanan publik semakin relevan dan signifikan menuju indonesia yang makin bermartabat. innovative perish! the rapid flow democratization, globalization and digitalization presents number challenges that require strategic and systematic response. the old pattern governance and public service management must abandoned and innovation breakthrough become inevitable alternative. therefore, encouraging, developing, and strengthening government innovations and public services are strategic initiatives that must encouraged various lines and the public sector. hopefully the public service innovation competition increasingly relevant and significant towards increasingly signifies indonesia. top inovasi pelayanan publik tahun testimoni susi dwi harijanti, s.h., ll.m., ph. universitas pajajaran pajajaran university lomba inovasi pelayanan publik yang rutin diselenggarakan oleh kedeputian pelayanan publik kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menjadi salah satu program yang memiliki arti penting karena beberapa hal. pertama, lomba ini dapat digunakan sebagai cara untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum masyarakat indonesia. kedua: lomba ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja administrasi negara dalam melakukan pelayanan karena dapat dijadikan "pintu masuk dalam melakukan penilaian melalui proposal serta kunjungan lapangan. termasuk didalamnya memastikan bahwa undang undang pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. ketiga: lomba ini merupakan salah satu bentuk penghargaan (reward) yang diberikan oleh negara terhadap penyelenggara atau pelaksana yang telah melakukan pelayanan dengan baik. the public service innovation contest that routinely held the deputy for public services ministry administrative reform and bureaucrat reform one program that has important meaning for several reasons. first, this competition can used way ensure that public services are carried out order achieve the general welfare the indonesian people. second, this competition can used means evaluate" the performance the state administration conducting services because can used "entrance conducting assessments through proposals and field visits. this includes ensuring that the public service act competition carried out accordance with the purpose its establishment. third: this one the forms rewards given the state organizers implemented who have performed well inovasi pelayanan publik tahun testimoni dr. zakaria wahab, m.b.a. universitas sriwijaya ana sriwijaya university alhamdulillah robbie alamin. sebuah penghargaan yang tinggi dapat terlibat sebagai tim evaluasi sinodik, karena dapat memberikan kontribusi dalam keikutsertaan membangun pelayanan publik yang ramah, mudah diakses, dan cepat. ada peningkatan signifikan menyangkut kualitas pelayanan publik selama beberapa tahun terakhir. pengalaman verifikasi lapangan membuat kita sebagai bagian masyarakat patut memberi apresiasi menyaksikan pemimpin daerah yang sangat antusias berinovasi dalam memberikan solusi. dengan antusiasme yang sama, mudah mudahan berbagai inovasi yang ada dapat disosialisasikan dan direplikasi modifikasi kreatif oleh berbagai kementerian lembaga dan instansi daerah lainnya. alhamdulillah robbie alamin . high appreciation can involved the sinodik evaluation tram, because can contribute the participation building friendly, accessible and fast public services. there has been significant increase regarding the quality public services over the past few years. field verification experience makes part the community deserve appreciate watching regional leaders who are very enthusiastic innovation providing solutions. with the same enthusiasm, hopefully various existing innovations can localized and relocated creative various ministries institutions and agencies other regions. : : : ::: m b w w)) dr. abdurrahman, hum. universitas indonesia university indonesia kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian para mampu memunculkan inovasi inovasi layanan baru bagi masyarakat. kompetisi tersebut merupakan satu inovasi karya anak bangsa bagi kemajuan bangsanya melalui layanan bagi masyarakatnya. the public service innovation competition that organized the para ministry able bring new service innovations the community. the competition innovation the nation's citizens for the progress their nation through service for their people. top inovasi pelayanan publik tahun kementerian proses pencatatan hak cipta ben nov nan aug feb sep sep sep proses pencatatan| penyimpanan sistem cloud, keamanan informasi country code, the process copyright yang telah didukung dengan teknologi kriptografi dan registration can completed within (one) telah tersertifikasi oleh badan siber dan sandi negara, day, contribution the added value the proses pencatatan hak cipta dapat diselesaikan dki that has applied information technology dalam waktu (satu) hari, kontribusi kepada that the right information the right people nilai tambah dki yang telah menerapkan teknologi the right time, can provide reliable, accurate, informasi agar the right information the right people complete, structured and organized information, the right time, dapat menyajikan informasi yang integration, dki can improve structured and andal,akurat,lengkap,terstruktur dan terorganisir, good data completeness and lineages. integrasi, kelengkapan dan keterkaitan data yang this system has changed and developed terstruktur dan baik dapat ditingkatkan oleh dki since the first time was designed accomplish sistem ini mengalami pengembangan sejak user needs. dki will continue producing other pertama kali dilakukan perancangan sistem sesuai innovations following the latest technology. dengan kebutuhan user. dki akan terus melakukan the online copyright system will developed not inovasi sesuai dengan trend teknologi. sistem hak cipta only web based but also mobile based android online akan kembangkan tidak hanya berbasis web and ios) that the stakeholders will accessible tapi berbasis mobile (android dan ios) sehinggapara register the copyright and the system can pemangku kepentingan akan lebih mudah untuk downloaded and installed smartphone device. mendaftarkan hak cipta dan sistem dapat didownload with the successful system online copyright dan install perangkat smartphone. dengan registration indonesia, the ario african berhasilnya sistem pencatatan hak cipta secara online regional intellectual property organization) has indonesia, pihak ario african regional intellectual requested dki conduct benchmarking related property organization) telah meminta kepada dki the concept development and how use untuk melakukan benchmarking terkait konsep the online copyright registration system with pengembangan dan how use sistem pencatatan cryptographic technology. hak cipta online dengan teknologi kriptografi. testimoni dn dr. linda damayanti, m.t. universitas indonesia university indonesia pengalaman pertama kali jadi evaluation untuk proposal inovasi pelayanan publik tahun sangat berkesan. sebagai sosiolog, penilaian pelayanan publik inovatif sekaligus belajar dan salut dengan ide ide baru yang mampu meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. inovasi penanaman nilai nilai pada anak anak sekolah dasar melalui dongeng merupakan inovasi yang menarik. guru, murid, dan orang tua berkolaborasi merubah perilaku siswa arah positif. intervensi pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kehidupan petani desa klungkung mampu memutus rantai ekonomi tengkulak dengan kerja sama antar stakeholder. melakukan sesuatu yang baru, berbeda, dan bermanfaat bagi masyarakat luas berhasil meningkatkan pelayanan publik. terbukti mampu bersaing dan menang tingkat dunia merupakan kebanggaan bangsa. the first experience being evaluation for the public service innovation proposal was very impressive. sociologist, the assessment innovative public services well learning and saling with new ideas that can improve the socio economic life the community: innovation planting values elementary school children through fairy tales interesting innovation. teachers, students, and parents collaborate change student behavior positive direction. district government interventions improving the lives farmers klungkung village are able break the middleton's economic chain with inter stakeholder cooperation. doing something new, different, and useful for the wider community managed improve public services. proven able compete and win the world level the pride the nation. dr. djoko haryanto, m.s. universitas indonesia university indonesia kompetisi inovasi pelayanan publik kip) tahun yang diselenggarakan kementerian para menunjukkan hasil yang sangat memuaskan baik dari segi peningkatan jumlah peserta dan kualitas inovasi yang dihasilkan. hal tersebut menunjukkan manfaat yang signifikan dari penyelenggaraan kip terhadap inovasi pelayanan publik tahun testimoni peningkatan pelayanan publik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah sehingga masyarakat luas memperoleh pelayanan yang semakin baik. salah satu aplikasi inovasi yang masuk dalam top adalah rancang aron rsud kabupaten banyuwangi yang melibatkan mitra gojek dalam memberikan pelayanan antar obat langsung alamat pasien sehingga mampu mempersingkat waktu tunggu rumah sakit. selamat dan sukses kepada kementerian para atas keberhasilan penyelenggaraan kip public service innovation competition kip) the organized the para ministry showed very satisfactory results both terms increasing the number participants and the quality the innovations produced, this shows significant benefit from the implementation kip towards improving public services various central and regional government agencies that the wider community gets better services. one applications innovation included the top rancang aron banyuwangi district hospital which involves gojek partners providing drug delivery services directly the patient's address shorten waiting time the hospital. congratulations and success the para ministry for the successful implementation the kip nmr prof. dr. marginata, m.m. hye rektor universitas gunadarma chancellor gunadarma university berbagai perubahan dan percepatan yang terjadi dalam bidang pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan adanya berbagai inovasi. program sinodik telah memberi semangat dan darah baru dengan berkembangnya sistem pelayanan publik yang sudah ada, semoga depan akan semakin lebih banyak lagi inovasi dan program replikasi inovasi yang sangat berguna bagi kita semua. various changes and acceleration that occur the field public services can only done with the presence various innovations. the sinodik program has given new spirit and blood the development the existing public service system. hopefully the future there will more innovations and innovation replication programs that are very useful for all. top inovasi pelayanan publik tahun tad inovasi pelayanan publik tahun public services innovations komite play publik telah bernas tahun waktu vand cukup diam inan per diksi publik, dari desa dan tampak meng ng!rkd men tan dan perlu ter diupayakan adalah kualitas, berlanjut prof. dr. kristiani birokrasi berkelas kompetisi nov layanan publik menunjukkan perkembangan yang sangat apa kepakan. orientasi peserta kompetisi bergerak semakin terarah bukan sama menu target capaian kompetisi, yaitu perluasan pelayanan publik yang prima, cepat, murah, dar pelan kerena map hbarmlka makanan esa putra, s.h., hum. efektif dan edisi tri @sirosis ym. pelayanan publik ank top inovasi pelayanan publiktahun public service innovation an. top inovasi pelayanan publik tahun xiv hlm. cm."ye kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ministry environment and forestry silk"( sistem informasi legalitas pp kayu): menjawab tantangan global perdagangan kayu legal silkthe ministry forestry and environment kehutanan (dahulu departemen kehutanan) (previously department forestry) developed sejak tahun mengembangkan dan and implemented silk (http: silk.menolak. mengimplementasikan silk (http: silk.menolak. go.id) since the platform issuing the go.id) sebagai platform penerbitan dokumen document timber legality insurance part jaminan legalitas kayu sebagai bagian dari realizing silk timber legality verification implementasi silk sistem verifikasi legalitas kayu) system) order fulfill the requirements set untuk pemenuhan persyaratan pasar ekspor atas sporting market. this program set fulfill the kayu legal dari hutan yang dikelola secara lestari, export market requirement legal wood that sekaligus untuk mendukung pemberantasan should processed through green production pembalakan liar. inovasi silk ini menggantikan (environmental friendly), well support the penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu eradication illegal logging the new innovation oleh badan revitalisasi industri kehutanan baik) silk was intended replace the issuance melalui mekanisme endorsement' yang mempunyai legality guarantee document from revitalization beberapa keterbatasan terkait cakupan, dan forestry industry department badan revitalisasi sebagainya. industri kehutanan baik) through the mechanism sejak november dalam kerangka endorsement which found have several perjanjian fleet vpa forest law enforcement, 'imitation terms coverage, etc. governance and trade voluntary partnership since november based the agreement)" antara indonesia dan uni eropa, frame work fleet vpa agreement forest law dokumen legal' diakui dan disetarakan menjadi enforcement, governance and trade voluntary fleet license lisensi fleet untuk pemenuhan partnership agreement)' between indonesia persyaratan ekspor produk perkayuan seluruh and european union, document legal" wilayah teritori uni eropa. capaian ini membawa acknowledged and equalizer fleet license" indonesia menjadi negara pertama dan satu satunya order fulfill the requirement sporting wooden dunia yang telah menerbitkan lisensi fleet. product the entire european union countries. dengan dokumen lisensi fleet, eksporproduk kayu this breakthrough has made indonesia become indonesia uni eropa tidak dikenakan pemeriksaan the first and the only country the world that uji tuntas seluruh pelabuhan tujuan uni eropa. issuing fleet license. using fleet license, the pengakuan yang sama juga diperoleh dari australia export wood from indonesia european union dalam kerangka regulasi pemerintah australia not require due diligence test every harbor tentang illegal logging prohibition act ipa)" kementerian sms yag jai: mee lsi merang organ" penganan demam rig het, peta oea pen ang asah ke. sedang seret nge silk dapat diakses oleh publik dan seluruh european union. the same acknowledgment pemegang hak akses, dan diimplementasikan was also given australia mentioned the tanpa tatap muka dengan para pemohon, sehingga regulation australian government about illegal menjamin proses yang murah, singkat, cepat, efisien, logging prohibition act lpa)'. dan bebas dari pungutan liar korupsi. sistem on line silk can accessed publicly and especially silk beroperasi jam, dapat diakses dimana the member. the systemic online that the saja melalui internet, dan tersambung dengan process becoming cheaper. simpler, faster more sistem lintas kementerian terkait inatrade" efficient, and free illegal fees corruption. the kementerian perdagangan dan ins' online system silk operated and can kementerian keuangan), sehingga memungkinkan accessed everywhere through the internet. eksportir dapat memproses ekspor setelah dokumen connected with intra ministry system inatrade' legal dan lisensi fleet diterbitkan. dokumen the ministry trade and ins the ministry v legal lisensi fleet dapat diterbitkan dan diterima finance). this system allows exporter process sistem ins dalam kisaran waktu jam sampai the export after fleet license issued. v legal dengan kurang lebih hari kerja sejak permohonan fleet license can issued and received diajukan oleh eksportir. hal tersebut lebih cepat dari ins system about hours day after the tata waktu yang ditetapkan sesuai peraturan silk exporter send the application. this way faster selambat lambatnya (hari) kerja sejak permohonan than the time required silk regulation that diajukan. silk juga tersambung langsung dengan the issuance "no later than working days after otoritas yang berkompeten competent authority! the application filed'. silk also connected the ca) negara tujuan negara uni eropa, competent authority! the targeted country sehingga memungkinkan segera dilakukannya the fleet license online order mitigasi the verifikasi dokumen lisensi fleet secara online untuk problem that may occur during export. meminimalkan hambatan ekspor. mahi kita tuha anak ngk kyt pom ata "ai dir neha tante pen iu, ng: ayi aan ar, dis alta, mudi wna bel gaa binaan ann bu? sig unpad sang lha pengelolaan portal silk diatur melalui the management sil portal regulated peraturan menteri kehutanan p18 menhub the regulation the ministry forestry ruang lingkup pelayanan silk meliputi: p18 menhub the scope services informasi verifikasi legalitas kayu secara online dan silk are follows: the online information penerbitan dokumen legal dalam kerangka wood legality verification: and the issuance ins. pelayanan portal silk diberikan kepada legal document ins framework. the publik dan pemegang hak akses yang terdiri dari service silk portal provided publicly and for kelompok kelompok: pemerintah, kan, the authorized member, such as: government, lembaga penilai dan lembaga verifikasi independen kan, independent assessment and verification lp&vi), pemegang sertifikat silk, eksportir, institution lembaga penilai dan lembaga otoritas kompeten negara tujuan ekspor, dan verifikasi independen lp&vi), silk certificate pemantau independen lsm). holder, exporter, competent authority the dalam rangka pemahaman publik atas silk, targeted export countries. and independent khususnya bagi lembaga penerbit dokumen v legal supervisor ngo). dan kepada para pelaku eksportir produk perkayuan, order ensure public's comprehension dilakukan serangkaian sosialisasi system silk silk, especially for the issue legal document sentra sentra industri antara lain jakarta, banten, and wood exporter, series socialization were semarang, banten, bali, samarinda, surabaya, conducted the central industrial areas such dan lainnya. sosialisasi menyangkut regulasi dan jakarta, banten, semarang, banten, bali, merasionalisasi silk untuk penerbitan dokumen samarinda, surabaya, etc. this socialization not v legal, disamping untuk mendapatkan masukan only discuss about the feasibility and reliability untuk kehandalan dan kemudahan pemanfaatan current silk system and gain suggestions upon silk it, but also about regulation and the operational silk issuing the legal document. kementerian untuk koneksitas dengan otoritas regarding the connection the competent berkompeten uni eropa dalam kerangka fleet authority european union fleet vpa ri vpa ri uni eropa, pada tahun telah dilakukan european union framework, agreement kesepahaman mengenai pemberian hak akses contract was made the the right access the kepada para otoritas berkompeten uni eropa. importir eu. until recently, the right access pada tahun juga dilakukan kajian pemberian has been given countries european union. hak akses kepada importir uni eropa. sampai the system used silk and silk now saat ini, hak akses dalam silk diberikan kepada being relocated the certification system otoritas berkompeten negara uni eropa. iso indonesian sustainable palm oil system), sistem silk dan silk sedang diaplikasikan especially regarding the requirement fulfillment dalam sistem sertifikasi iso indonesian sustainable terms the legality and origin the product. palm oil sistem), khususnya terkait dengan iso certification for palm oil commodity that aspek pemenuhan jaminan legalitas produk dan has been acknowledge indonesia but has not penelusuran asal usul produk. iso merupakan been accepted european union. the reason sertifikasi untuk komoditi kelapa sawit yang diakui was mainly regarding the environmental issues, indonesia, tetapi masih ditolak oleh pasar transparency, and the credibility the certification uni eropa, khususnya dikaitkan dengan aspek system. therefore the ministry economy sector kelestarian lingkungan dan aspek transparansi coordinator trying enhance the regulation dan kredibilitas sistem sertifikasinya. untuk itu iso referring silk system that has been kementerian koordinator bidang perekonomian acknowledged and accepted european union sedang mendorong penyempurnaan regulasi iso and australia. silk has covers the verification dengan merujuk pada sistem silk yang sudah standard (criteria, indicator, and verified) and diakui dan diterima pasar uni eropa dan australia. the institutional standard comprehensive that regulasi silk yang mencakup standar verifikasi managed fulfill the requirements terms (kriteria, indikator, dan verified) dan kelembagaannya green production (environmental friendly), social secara komprehensif mencakup seluruh aspek preservation, and environmental preservation. kelestarian produksi, kelestarian sosial (dan budaya) silk and silk has become the reference for dan kelestarian lingkungan. the development certification framework silk dan silk juga menjadi rujukan bagi wood legality and tracing the origin product pengembangan skema sertifikasi jaminan legalitas several countries like china, vietnam, malaysia, kayu dan penelusuran asal usul produk beberapa laos, myanmar, thailand, ghana and chile. those negara seperti china, vietnam, malaysia, laos, countries are also the process negotiation myanmar, thailand, ghana dan chile. negara with european union gain acknowledgment negara tersebut juga sedang dalam proses negosiasi issue fleet license. dengan uni eropa untuk dapat memperoleh pengakuan untuk menerbitkan dokumen lisensi fleet. x5 kementerian luar negeri menikah untuk melindungi (menikam) telah sabah merdeka dan berintegrasi after sabah gained independence and dengan federasi malaysia pada agustus integrated with the federation malaysia perekonomian sabah mulai maju august the economy sabah began pesat yang bersumber dari hasil hutan dan kebun. progress rapidly with the source from forest masa itu, banyak warga indonesia (mayoritas products and gardens. that time, many dari suku bugis) yang datang untuk mencari kerja indonesians (the majority whom were bugis dan kemudian menetap sabah. sampai tahun tribe) came find work and then settled pengawasan perbatasan nunukan tawau sabah. until supervision the nunukan sangat lemah, sehingga mudah bagi warga negara tawau border was very weak, making easy indonesia wni) untuk masuk dan bermukim for indonesian citizens wni) enter and settle sabah. sabah. jumlah wni dan pekerja migran indonesia the number indonesian citizens and pmi) sabah saat ini diperkirakan mencapai indonesian migrant workers (or pekerja migran orang, dimana lebih dari setengahnya indonesia pmi) sabah currently estimated tidak memiliki dokumen yang sah. keberadaan more than half them not have any wni tanpa dokumen yang menetap lama sabah legal documents. the existence document less mendatangkan permasalahan yang kompleks. indonesian citizens who have lived sabah has sebagai contoh, masalah yang ditimbulkan oleh wni brought complex problems. one the problems pmi yang tinggal sabah, adalah pernikahannya caused indonesian citizens living antar sesama wni maupun dengan warga negara sabah their marriage not only with indonesia asing wna) malaysia filipina. karena tidak memiliki citizens but also with foreigners malaysia the dokumen dan pernikahan yang dilakukan tidak philippines citizens). because they not have any tercatat secara resmi, maka berpotensi menciptakan documents and their marriages are not officially permasalahan baru khususnya terkait hak hak dasar registered, thus has the potential create new dan pendidikan bagi anak anak yang lahir dari problems especially related the basic rights and perkawinan tersebut. education for the children born from that marriage kebijakan pemerintah federasi malaysia the policy the government the federation adalah melarang pekerja menikah dan memiliki anak malaysia prohibit married workers and menambah rumitnya permasalahan ketenagakerjaan have children, adding the complexity labor sabah. namun, sektor perekonomian sabah problems sabah. however, sabah's economic sangat tergantung pada sektor perkebunan sawit sector highly dependent the labor who kementerian te me ika nikah pem men boawangomnraara ken kam benar aan far sonar tpewaai ama nat "ny smart tena, neng akh baik bar png au) nan yang bersifat labour intensive, dan kekurangan work intensive oil palm plantation sector jumlah pekerja. hal ini menyebabkan pemerintah that causes sabah government tum blind eye sabah seakan menutup mata terhadap keberadaan the existence document less indonesians masyarakat indonesia tanpa dokumen sabah. stayed there. menghadapi permasalahan yang kompleks facing this multifaceted problem, based ini, berdasarkan hasil kerja sama antara kementerian the summit result between the ministry foreign luar negeri kemlu) dan mahkamah agung affairs kemlu) and the supreme court mari) pada tahun sepakat untuk memberikan indonesia (or mahkamah agung republik indonesia bagi pengadilan agama jakarta pusat melakukan mari) both are agreed give permission sidang pengesahan perkawinan (isbat nikah) for the central jakarta religious court hold kantor perwakilan luar negeri. program marriage ratification session (or isbat nikah) meni kah untuk melindungi menikam) bertujuan the indonesian representative office overseas. untuk melindungi dan memberikan kepastian the marrying protect program menikam) hukum serta menjamin hak wni baik orang tua aims protect and provide legal certainty and maupun anaknya yang berada luar negeri. guarantee the rights indonesian citizens both konsulat jenderal republik indonesia kjri) parents and their children who are abroad. kota kinabalu telah menyelenggarakan program consulate general the republic indonesia menikam sejak tahun sebanyak (tujuh) (kiri) kota kinabalu has held the menikam kali dan sebanyak pasangan wni pmi telah program since for (seven) times and many mengikuti program menikam kiri kota kinabalu. indonesian citizens pmi have participated selain itu, kiri kota kinabalu juga melakukan the menikam program the indonesian pengesahan pencatatan sipil bagi pasangan non consulate general kota kinabalu. addition, muslim pada tahun dan yang diikuti oleh the indonesian consulate general kota kinabalu pasangan wni pmi non muslim. also carried out civil registration registration for non malem couples and followed dalam pelaksanaannya kiri kota kinabalu melalui fungsi konsuler melakukan koordinasi dengan oma ena tour its implementation, the consulate general para guru maupun pihak manajemen ladang dengan the republic indonesia kota kinabalu through menggunakan media komunikasi yang tersedia its consular coordinates with the teachers and the seperti media sosial dan surat pemberitahuan untuk management using available communication memberitakan rencana penyelenggaraan isbat media such social media and notification nikah dibeberapa kesempatan, dikarenakan daftar letters report the plan implement tunggu yang sangat panjang data dan persyaratan ratification session (or isbat nikah). there isa calon peserta sudah diterima oleh para guru atau long waiting list data and the requirements pihak manajemen ladang selaku coordinator. prospective participants that have been dalam waktu yang bersamaan, kjri kota kinabalu received the teachers the management melakukan koordinasi dengan pihak mahkamah the fields coordinator. the same time, the agung (mari) dan pengadilan agama jakarta indonesian consulate general kota kinabalu pusat terkait jadwal penyelenggaraan kegiatan. coordinated with the supreme court indonesia dengan dilaksanakannya program menikam (mari) and the central jakarta religion court mengakibatkan meningkatnya jumlah wni pmi planning the schedule for organizing activities. yang telah memiliki buku akta nikah sehingga the implementation the menikam program has mempermudah mereka untuk melakukan resulted increase the number indonesian pengurusan dokumen resmi lainnya (seperti citizens who already have marriage akta kelahiran anak surat bukti pencatatan certificate book, making easier for them manage kelahiran, ijazah, ktp, kartu keluarga, paspor, dsb): other official birth certificates, bata bea naa air kal cepat han per citizens who not register their marriages the lahir dari perkawinan tersebut, serta mengurangi resiekand pelan area terjadinya perkawinan siri. hasil tata perkawinan sangatlah penting the occurrence siri (documented) marriage. marriage registration very important because are peristiwa tersebut berupa sal this the starting point for the birth better lahirnya generasi bangsa yang lebih baik. apabila generation nation. both parents have the nya men document from the early time they got married, the rat nat lan children born from that marriage will protected their rights and can get decent education. mandapatkarpencidikar yang leaks perak riya then, documented indonesian citizens can enjoy wni berdokumen bisa menikmati pilihan pekerjaan better job choices and reduce poverty indonesia yang lebih baik dan mengurangi tingkat kemiskinan wit lari indonesia: the implementation marriage listed activities the indonesian representative dengan pelaksanaan kegiatan pengesahan office, then the indonesian citizens will find: perkawinan perwakilan ri, maka menimbulkan efficiency: easy and cheap because the efek berikut bagi wni: efisiensi mudah dan distance closer coming the indonesian murah karena jaraknya lebih dekat untuk datang representative than returning indonesia perwakilan daripada kembali indonesia that can reduce the high transportation cost. sehingga bisa menekan biaya transportasi yang security: the republic indonesia representatives tinggi. keamanan perwakilan akan memastikan will ensure they are safe and secure during the trip mereka aman dan selamat selama perjalanan and are not subject inspection the policeman dan tidak terkena pemeriksaan dari polisi dan immigration authorities for not being documented. pihak imigrasi karena tidak berdokumen. bonus bonus: after getting the marriage certificate setelah mendapatkan buku akta nikah, disaat book, the same time they can take care kementerian 22an na css neo aw. tgn pagi tah fc. hit kinabalu cara menara hb. gegar pan saba yaa ica bab tangan tobat nikah pir in sma nite tok kung iba. pan wana usa rae man lama asean obat kan lana saat yag ka. maan hah mua ira yang bersamaan bisa mengurus surat bukti the birth registration document for their pencatatan kelahiran bagi anak anak yang lahir children who were born from the marriage. dari perkawinan tersebut. malaysia, program menikam diinisiasi malaysia, the menikam program was first pertama kali oleh kjri kota kinabalu dan kemudian 'initiated the indonesian consulate general diikuti oleh konsulat republik indonesia tawau pada kota kinabalu and then followed the consulate tahun program menikam, diharapkan dapat the republic indonesia tawau the dilakukan perwakilan lain yang menghadapi menikam program expected carried out permasalahan serupa. other indonesian representatives that face similar problems. an, kementerian luar negeri ( : ministry foreign affairs nia, jarum pentul" jadi relawan musium pp . itu penting dan gaul) ija jarum pentul" being the museum's volunteer crucial and cool) museum kaa sebagai upt direktorat asian african museum aac), the diplomasi publik kemlu menjalankan tugas dan integrated service unit directorate public fungsi untuk melestarikan nilai nilai kaa kepada diplomacy ministry foreign affairs, functions masyarakat umum baik dalam negeri maupun preserve the values aac among the public mancanegara. untuk mendukung tugas dan society, both for domestic and international society. fungsi dimaksud, museum kaa menerapkan order support and facilitate the intended strategi belajar inovatif yang menjadi produk utama objective above, aac museum implemented pelayanan publik museum. innovative learning strategy their main product pada tahun jumlah pengunjung ihe museum public service. museum adalah orang. pasca peringatan the total visitor the museum tahun kaa tahun ruang pameran tetap people. after the 50th anniversary aac museum kaa direnovasi total. alat peraga koleksi the permanent exhibition room was fully dirancang interaktif dan menarik. berbagai koleksi renovated. they also designed interactive and baru terkait peristiwa kaa dipamerkan. alhasil, interesting props. many new collection regarding jumlah pengunjung meningkat. tahun aac were exhibited. consequently, the amount pengunjung beranjak naik menjadi orang. visitors went up. the the amount visitors hingga tahun angka pengunjung museum increased people. the amount kaa terus meningkat hingga mencapai visitors was gradually elevated orang. akan tetapi, tingkat kepuasan pengunjung people. however, the satisfaction rate the visitors museum kaa terhadap pelayanan publik menurun. towards the public service aac museum were rendahnya tingkat kunjungan itu berhubungan decreased. the low rate satisfaction was caused dengan ketersediaan sdm dan fasilitas yang tidak the imbalan amount huan resource and seimbang dengan jumlah pengunjung. facility compare the amount visitors. untuk itu, museum kaa sebagai upt therefore, asian african museum aao), direktorat jenderal informasi dan diplomasi publik the integrated service unit directorate kemlu yang menjalankan tugas dan fungsi untuk public diplomacy ministry foreign affairs melestarikan nilai nilai kaa kepada masyarakat which functions preserve the values aac umum baik dalam negeri maupun mancanegara among the public society both for domestic and menerapkan inovasi jarum pentul yang merupakan international society, began implement jarum akronim dari jadi relawan museum itu penting dan pentul innovation. jarum pentul stands for jadi gaul. jarum pentul mempromosikan kebiasaan relawan museum itu penting dan gaul being inovasi layanan publik tahun kementerian baru bahwa tang museum volunteer gung jawab pengen essential and cool". tangan museum this program tidak melulu oleh intended educate museum tetapi juga al mri the society that the oleh masyarakat, maan nenek namanaarsa responsibility terutama generasi teratai taking care the muda. kt) museum note museum kaa ana solely belongs the mengimplementa sak museum but also the ikan jarum pentul bia society, especially the melalui sahabat mu na, pai young generation. sum kaa (sama) aac museum yang dimotori oleh implemented jarum klab educator. se pentul through bagai salah satu kab kepada wen sahabat museum yang bernaung sa tebe kaa (sama) hebat museum kaa, bep tag ipc aac museum's klab educator telah comrade acid) melibatkan banyak kas "3m 'initiated educator relawan muda dan club. one the sejumlah klab sm p7n clubs that operates kaa lainnya. mereka ps. aac museum's tak hanya mendapat ing comrade. this club pembekalan pen n has managed ketahuan sejarah involve many young kaa tapi juga teknik "nngnnng ayu volunteers together edukasi museum. with the other dengan begitu alhasil partisipasi mereka untuk acid clubs. the volunteers not only get mendukung museum kaa dalam melakukan pen briefing the history aac, but also about the puluhan nilai nilai kaa kepada pengunjung muse education technique the museum. that, their dapat optimal. partisipasi mereka diwujudkan participation supporting aac museum would melalui pengembangan strategi belajar museum run optimal. their participation are reflected yang senantiasa mengutamakan unsur pengalaman, through the learning strategy development atmosfir, dan pelayanan. the museum which always priorities exposing dampaknya, dalam sinergitas itu museum the intended experience, creating the right kaa mampu menampilkan kisah sejarah kaa atmosphere, dan providing the best service. dengan lebih menarik untuk pengunjung museum the result, such synergy managed dengan cara diperagakan, seperti kejadian, aturan, successfully deliver the historical story aac dan urutan peristiwa sehingga pengunjung dapat more interesting manner the visitors using melihat proses atau cara kerja kaa, seperti dalam the props while explicating the events, regulations, acara night the museum, bandung historical study and the series event, this allows the visitor games, dan weekend tour service. capture the process the mechanism aac, such during the night the museum, bandung historical study games, and weekend tour service program. patut inovasi pelayanan publik tahun public service innovations kn: kanan ment mem , belaka kai eno maa tepi tah fa: ib berkat inovasi jarum pentul museum kaa was thanks jarum pentul innovation kini sudah dikenal sebagai museum perintis program that aac museum currently recognized the publik indonesia. selain itu, museum kaa juga telah pioneer museum that promotes public program diganjar sejumlah penghargaan, yaitu friendly museum indonesia. besides, aac museum have also dari komunitas jelajah pada tahun museum received various acknowledgment, such terbaik lingkungan kementerian lembaga tni polri friendly museum from komunitas jelajah universitas bumn dari kementerian pendidikan dan the best museum under the supervision ministry kebudayaan padatan dan dua kalisebagai institution museum from the ministry education fun museum dari komunitas jelajah pada tahun and culture the best museum among the dan sejak tahun museum kaa telah governmental offices ministerial institutional berkomitmen mempertahankan jarum pentul sebagai national army state owned companies) from the salah satu instrumentasi pendukung pelayanan publik. ministry education and culture the republic jarum pentul terbukti berpeluang dapat indonesia twice acknowledgment direplikasi museum lain, seperti museum geologi fun museum from komunitas jelajah and dan museum sri badug kota bandung. replikasi since museum has committed dilakukan dengan penyesuaian dan adaptasi terhadap maintain jarum pentul one their instrument karakter koleksi museum, sdm, fasilitas, dan supporting the public service. masyarakat setempat mana museum itu berada. jarum pentul proven feasible relocated other museums, such geology museum and sri badug museum bandung. this replication made adjusting the system the character the collection, human resources, facility, and the surrounding society where there museum located, kementerian kang yaa hak ssi bel pen pte ana toh keluaran konkret yang mendukung keberhasilan the concrete outcomes from the success inovasi dan pelayanan publik ini adalah antara lain this innovation and public service are gaining some diperoleh hal hal positif yang antaranya: positive effects follows: the improvement peningkatan kualitas pengunjung museum (keragaman the visitor's quality (heterogeneity the visitor's agregat pengunjung), trendsetter baru remaja aggregate): the growing trendsetter for the berkunjung museum kaa, dan peningkatan teenagers visit aac museum and the publikasi museum kaa media sosial hasil unggahan increasing publication aac museum social pengunjung museum kaa. media the results the visitors update posts museum kaa telah sejak tahun aac museum. berkomitmen mempertahankan participatory public since aac museum has been committed sebagai salah satu instrumentasi pendukung pelayanan maintain parcipatoru public one the publik. hal itu telah terbukti bermanfaat dalam supportive instrument public service. has mendukung tugas dan fungsi museum kaa dalam proven effective supporting the duty and melestarikan nilai nilai kaa. function aac museum preserving aac values. kota bandung konsep participatory public bandung, the concept participatory telah diterapkan oleh museum geologi kurun waktu public has been implemented geology museum terakhir. demikian pula halnya museum sri badug recently. does sri badug museum that has yang juga telah mencoba menerapkan konsep sejenis started apply the similar concept earlier. kemudian hari. konsep participatory public berpeluang participatory concept feasible relocated direplikasi museum sejenis dengan penyesuaian similar museum with some adjustment and (adjustment) dan adaptasi adaptation) terhadap adaptation the nature their collection, karakter koleksi, sdm, fasilitas, dan masyarakat human resources, facilities, and the surrounding setempat. community.re are not enough social service institutions intelektual indonesia tidak diimbangi dengan support some people with intellectual disabilities jumlah lembaga pelayanan sosial yang tersedia. indonesia. consequence, they not receive akibatnya, banyak penyandang disabilitas intelektual services that impact them risk being tidak menerima pelayanan sehingga beresiko vulnerable and deprived. based the menjadi rentan dan miskin. berdasarkan survei national socio economic survey, only sosial ekonomi nasional menunjukkan, dari people with intellectual disabilities out penyandang disabilitas intelektual hanya have received services. the bina orang yang menerima layanan. gravity social rehabilitation center bbrsbg) balai besar rehabilitasi sosial bina gravity bbrsbg) kartini temanggung accepted people kartini temanggung, jumlah rata rata pendaftar who register because the limited capacity. tiap tahun orang akan tapi hanya diterima bbrsbg kartini temanggung karena keterbatasan kapasitas. administered the shelter workshop peduli" tahun bbrsbg kartini temanggung program. this innovation systematic effort meluncurkan program shelter workshop providing non institutional based services for peduli . inovasi ini adalah upaya sistematis dalam people with intellectual disabilities the society menyediakan layanan berbasis non institusional bagi that not have access for the services reduce penyandang disabilitas intelektual masyarakat inequality service provision while reducing yang tidak memiliki akses layanan untuk mengurangi vulnerability and poverty. ketimpangan penyediaan layanan sekaligus shelter workshop peduli conducted menghilangkan kerentanan dan kemiskinan. villages with high population intellectual shelter workshop peduli" dilaksanakan disabilities where the community consider desa dengan populasi tinggi penyandang social problem. this model aims create self disabilitas intelektual yang dan masyarakat help community that supports the development menganggapnya sebagai masalah sosial. model ini people with intellectual disabilities carry out daily bertujuan untuk mewujudkan sebuah komunitas living activities and practice some work skills swadaya yang membantu mengembangkan using local potential and local wisdom. the further kemampuan penyandang disabilitas intelektual shelter workshop peduli, the collaboration must dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari established between various stakeholders hari dan mempraktikkan beberapa keterampilan both government and private institutions. the kerja dengan memanfaatkan potensi lokal dan government acts fasilitator and responsible kearifan lokal. untuk keberlanjutan shelter for the follow up program services. private kementerian kena aa, anu ama! gnu raj ana ketam, laa ine ik pan sel pan sen workshop peduli, harus dibangun kerjasama yang institutions distribute csr programs support melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik capital, production, and marketing. pemerintah maupun swasta. pemerintah berperan stages activities with program socialization, sebagai fasilitator dan bertanggungjawab atas community support, the formation the layanan program tindaklanjut. lembaga swasta shelter workshop peduli" accommodate mendistribusikan program csr untuk mendukung community participation and organizing activities permodalan, produksi, dan pemasaran. were formed and developed using the name tahapan kegiatan dengan sosialisasi program the purposes the community with potential dukungan masyarakat, pembentukan shelter capres, village officials, community leaders involved workshop peduli untuk mewadahi partisipasi productive economic activities. furthermore, masyarakat dan mengorganisasikan kegiatan they have obtain the budget planning for dibentuk dan dikembangkan dengan nama sesuai implementation the shelter workshop peduli, aspirasi masyarakat dengan personil kader kader minister the program planning and management, potensial, aparat desa, tokoh masyarakat dilibatkan arrange the schedule activities and prepare the dalam kegiatan ekonomi produktif. selanjutnya location business center. the organizer trained, dilakukan pembuatan ad art shelter workshop facilitated and accompanied them that they can peduli, penentuan program kerja, jadwal kegiatan become mentors, instructor, mentoring capres serta penentuan lokasi sentra usaha. mereka dilatih, for persons with disabilities and able assist difasilitasi serta didampingi agar dapat menjadi productive economic businesses independently. pembimbing, instruktur, kader pendamping bagi the establishment shelter workshop peduli penyandang disabilitas dan mampu melakukan center production activities for people pendampingan usaha ekonomi produktif secara with disabilities. the main activity producing mandiri. shelter workshop peduli dibentuk math, rooms, souvenirs, splash batik, placement, sebagai sentra kegiatan produksi bagi penyandang and other more. accordance with the schedule, disabilitas dengan aktivitas utamanya bimbingan people with intellectual disabilities are going keterampilan produktif (seperti membuat keset, accompanied and trained parents and capres sapu, souvenir, batik cepat, tatakan, dll). sesuai make goods and sell them the market. jadwal yang telah ditentukan, penyandang disabilitas intelektual datang dengan didampingi orang tua the number people with intellectual dan kader untuk mengikuti bimbingan dan dilatih disabilities who join this program significantly untuk membuat produk barang yang laku pasar. increased. before the implementation shelter jumlah penyandang disabilitas intelektual workshop peduli, the participants were yang dilayani meningkat secara signifikan. sebelum and after the program, increased ada shelter workshop peduli penerima manfaat people during the same period. the evaluation berjumlah orang, setelah ada, meningkat the innovation shows that recipients menjadi orang pada kurun waktu yang sama. succeed performing daily activities, developing evaluasi inovasi menunjukkan penerima skills and doing productive activities, manfaat berhasil melakukan aktivitas sehari hari, can develop and increase income, and mengembangkan keterampilan dan aktivitas were actively participated and have savings. the produktif, dapat mengembangkan dan result shows the increase skills and production meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi activities all people with intellectual disabilities aktif dan memiliki tabungan. dengan meningkatnya after following the shelter workshop peduli. keterampilan dan aktifitas produksi, seluruh produces more vulnerable and poverty (zero penyandang disabilitas intelektual lokasi shelter vulnerable). zero vulnerable condition where workshop peduli tidak apalagi yang mengalami people with intellectual disabilities can activities kerentanan dan kemiskinan (zero vulnerable). daily living adl) and carry out productive zero vulnerable ialah kondisi dimana penyandang economic businesses such batik, handicrafts, disabilitas intelektual dapat melakukan aktifitas ''stock, and many more. people with intellectual keseharian adl) dan melakukan usaha ekonomi disabilities have the income finance their living produktif seperti membatik, kerajinan, beternak, needs and help the family economy independently. dsb, penyandang disabilitas intelektual memiliki the success the program benchmark penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidupnya for other regions for its implementation. starting dan membantu perekonomian keluarga secara with the bursa shelter workshop peduli blitar mandiri. district early which was attended local keberhasilan program tersebut menjadi governments, provincial governments, community benchmark bagi daerah lain untuk penerapannya. leaders, families persons with disabilities, and diawali dengan sosialisasi shelter workshop community social organizations. the positive ngopaginova kementerian peduli oleh bursa kabupaten blitar pada response from the blitar regional government awal tahun yang dihadiri oleh pemerintah visiting bbrsbg kartini temanggung daerah, pemerintah propinsi, tokoh masyarakat, discuss the replication plan for the kampung keluarga penyandang disabilitas, organisasi peduli program. blitar district social service and sosial masyarakat. respon positif dari pemerintah community elements conducted comparative daerah blitar dengan mengunjungi bbrsbg kartini study sambung rose caring workshop shelter. temanggung untuk melakukan diskusi rencana magetan district. then the blitar social service replikasi program kampung peduli. dinas sosial held meeting the village resapombo, doko kabupaten blitar dan unsur masyarakat mengadakan district, which was attended all components studi banding shelter workshop peduli the community form management sambung rose, kabupaten magetan. selanjutnya kampung peduli. the management join day dinas sosial blitar mengadakan pertemuan technical guidance the resapombo village desa resapombo kec. doko, yang dihadiri oleh hall inviting experts from bbrsbg, brawijaya seluruh komponen masyarakat untuk membentuk university, and the blitar trade service. kepengurusan kampung peduli, kepengurusan yang the seriousness establishing shelter sudah terbentuk diikutkan bintik selama hari workshop peduli showed blitar social service balai desa resapombo dengan mengundang giving funds the shelter workshop peduli narasumber dari bbrsbg, universitas brawijaya, dan committees join the technical guidance bbrsbg dinas perdagangan blitar. keseriusan membentuk ang comparative studies administration and shelter workshop peduli berkelanjutan, dinas business development the selomerto village sosial blitar membiayai pengurus shelter owned enterprise, kec. girimarto wonogiri. workshop peduli mengikuti bintik bbrsbg dan shelter workshop peduli program first studi banding tentang pengelolaan administrasi dan administered the bbrsbg kartini temanggung pengembangan usaha badan usaha milik desa ang since until now the wonosobo district selomerto, kec. girimarto wonogiri. social and community empowerment office program shelter workshop peduli dari share budget with bbrsbg kartini temanggung bbrsbg kartini temanggung yang kemudian sejak and allocated stimulan budget for productive tahun sampai dengan sekarang dinas sosial economy businesses for people with intellectual dan pemberdayaan masyarakat desa kabupaten disabilities with participants with intellectual wonosobo setiap tahun mengalokasikan anggaran disabilities watumalang district, leksono stimulan usaha ekonomi produktif untuk district, selomerto district, sukoharjo district. penyandang disabilitas intelektual sharing budget the wonosobo district social and village dengan bbrsbg kartini temanggung, dalam community empowerment office held sharing program shelter workshop peduli dengan jumlah budget empower people with intellectual penyandang disabilitas intelektual kecamatan disabilities through the shelter workshop peduli watumalang, kecamatan leksono, kecamatan warung district, wonosobo. they set tali kasih selomerto, kecamatan sukoharjo. pada tahun shelter workshop and make commitment dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat with the wonosobo bappeda, wonosobo national desa kabupaten wonosobo mengadakan sharing education agency, wonosobo tourism office, and budget untuk pemberdayaan penyandang disabilitas indonesia power. intelektual sebanyak orang melalui shelter workshop peduli kecamatan warung, kabupaten wonosobo dengan membentuk shelter workshop peduli tali kasih dan membangun komitmen dengan bappeda wonosobo, dinas nakertrans wonosobo, dinas pariwisata wonosobo, dan indonesia power. kepolisian negara republik indonesia papeda" rumah masyarakat papua penuh damai) kabupaten jayapura yang memiliki wilayah jayapura regency, which has very wide area yang sangat luas dan dihuni oleh masyarakat and inhabited heterogeneous communities yang heterogen, salah satu tantangan yang face real challenge particularly communication nyata adalah jalur komunikasi yang masih parsial line among the community, government and antara masyarakat, pemerintahan dan polres jayapura regional police. this problem causes jayapura,sehingga menimbulkan respon yang slow response solve every issue security, lambat untuk menindak lanjuti setiap permasalahan society order and others. kamtibmas dan masalah lainnya. respond this challenge, early untuk menjawab tantangan tersebut, jayapura regional police together with the local pada awal tahun polres jayapura bersama government and amateur radio organization pemerintah daerah dan radio komunitas orasi) indonesia organisasi amatir radio indonesia memandang perlu adanya suatu rumah untuk orasi) noticed the need for home for sinergitas komunikasi yang ditindak lanjuti dengan communication collaboration which was followed adanya papeda rumah masyarakat papua the papeda rumah masyarakat papua penuh damai). papeda merupakan suatu sistem penuh damai community house for peaceful yang bangun untuk meningkatkan komunikasi papua). rim papeda system created improve antara masyarakat dan kepolisian dengan communication between the community and membangun jembatan berupa frekuensi kamtibmas the police building line the form mass yang mengintegrasikan sistem komunikasi radio frequency that integrated the handy talkie radio masyarakat dengan sistem komunikasi radio communication system society with jayapura polres jayapura atau instansi lainnya sehingga police radio communication system other meningkatkan respon cepat terhadap laporan dan agencies improve the rapid response pelayanan kepada masyarakat serta diintegrasikan reports and services the community. this juga dengan patrol papeda, siar papeda dan communication line integrated also with patrol public address mobile sebagai langkah preemptif papeda, siar papeda and public address dan preventif. mobile presumptive and preventive step. papeda adalah rumah masyarakat" papeda community house" guna mencapai papua yang penuh damai. inovasi created accomplish peaceful papua. the untuk menciptakan jembatan komunikasi yang innovation construct the previously single sebelumnya berjalan masing masing, menjadi communication lines become synergized through bersinergi melalui frekuensi kamtibmas dengan the frequency community security (keamanan dasar komunikasi dua arah, proaktif serta mudah dan ketertiban masyarakat kamtibmas) with the lembaga rumah masyarakat papua frekuensi neto aren maret lemak np. sana diterima oleh masyarakat dan merupakan konsep twa way communications basis, being practice pendekatan preventif, preventif dan represif dengan and easily accepted the community. also mengintegrasikan berbagai kegiatan optimalisasi concept communication which takes pre tugas rutin kepolisian yang diemban oleh satuan empire, preventive and depressive approaches bimas, satuan lalu lintas, sub bag humas, integrating various activities optimized the bhabinkamtibmas serta masyarakat itu sendiri, routine police duties which are carried out serta mengedepankan sinergitas tni, basarnas, bimas pembinaan masyarakat community bnpb, damkar dan pemerintah daerah yang terlibat advancement units, traffic unit, public relations didalam upaya menciptakan keamanan ketertiban unit, community police officer bhabinkamtibmas) masyarakat. papeda ini terdiri dari radio and the community itself, well promoting pancar ulang rpu) papeda, patrol papeda, the alliance with national army, national search public address mobile, duta papeda dan and rescue agency badan nasional pencarian siar papeda. dan pertolongan basarnas), indonesian national beberapa hal kenapa polres jayapura bersama board for disaster management badan nasional masyarakat dan pemerintah daerah membuat penanggulangan bencana bnpb), fire fighters papeda yaitu: sebagai rumah bersama pemadam kebakaran damkar) and regional dalam berkomunikasi yang tidak membedakan governments which involved efforts create ras,suku,golongan dan agama, memangkas public order security. this papeda consists of, jarak,waktu dan biaya antara masyarakat,pemerintah radio lancar rpu) papeda, patrol dan polres jayapura, penggunaan teknologi papeda, public address mobile, papeda sederhana yang tepat guna,murah dan efisien, ambassador and) papeda siar, meningkatkan respon cepat polres jayapura dan some the reasons why jayapura regional instansi lainnya dalam melayani masyarakat. police hand hand with the community and kunci utama dari papeda adalah jembatan local government creating papeda are: komunikasi yang dihubungkan oleh frekuensi joint house communication that does not kamtibmas yang disenergikan, kemudian ditindak differentiate race, ethnicity, class and religion, lanjuti quick response dari berbagai stakeholder. cutting the distance, time and cost between adapun pendekatan yang dilakukan antara lain the community, government and jayapura police memodifikasi dan menyempurnakan teknologiyang station, using simple technology that telah ada dengan membuat jembatan komunikasi effective, cheap and efficient, increasing dan bersinergi dengan berbagai pilar pilar yang ada the jayapura district police rapid response kabupaten jayapura. papeda memiliki and other agencies serving the community. nilai tambah tersendiri dengan menjadi "rumah" the main basis papeda the communication untuk menampung berbagai macam suku, ras dan line connected the frequency the mass agama sehingga menciptakan kerukunan, hal ini security services, then followed quick responses mempermudah untuk menyelesaikan permasalahan from various stakeholders up. yang ada masyarakat. papeda suatu the approaches taken among others are: pendekatan kemandirian yang terjangkau mendapat modifying and refining existing technology digunakan semua kalangan dan tidak tergantung creating communication bridges and synergizing terhadap perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. with various props jayapura regency. papeda yang sudah berjalan selama satu papeda has its own added value being tahun ini bersifat kemitraan dan partisipatif. dengan home accommodate various ethnic groups, papeda dapat mempersingkat waktu informasi races and religions create harmony, ketika masyarakat melaporkan permasalahan dari this makes easier solve problems menit menjadi menit, hal ini meningkatkan waktu heterogeneous the community. papeda respon dan penanganan yang cepat dan tepat independent approach that affordable and dari menjadi polres jayapura dan can used all parties and not dependent stakeholder lainnya sar, bpbd, dinas perhubungan, telecommunications service providers. damkar, rumah sakit dan tni). dengan adanya papeda which has been running for one papeda ini telah meningkatkan kepercayaan years partnership and participatory features. masyarakat terhadap polri karena meningkatnya using papeda can shorten information penyelesaian masalah kamtibmas sebesar time when people usually report problems and dari tahun sebelumnya. got the response minutes, now becomes sampai saat ini papeda masih fokuskan minutes. this increases time response done wilayah perkotaan yang meliputi wilayah hukum jayapura police and other collaborators national polsek sentani kota, polsek sentani timur dan polsek army, national search and rescue agency sentani barat dengan pertimbangan kompleksitas badan nasional pencarian dan pertolongan permasalahan perkotaan dan sebagai salah satu basarnas), indonesian national board for disaster barometer keamanan kabupaten jayapura. management badan nasional penanggulangan output papeda adalah terintegrasinya bencana bnpb), fire fighters pemadam kebakaran sistem informasi melalui frekuensi kamtibmas damkar), hospitals, and transportation service). dengan stakeholder tni, sar, damkar, bpbd, falls into fast and precise handling from perhubungan) yang ada kabupaten jayapura with the existence this papeda, untuk merespon semua informasi dari masyarakat, has increased public trust the national police mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat the police have been able increase resolving sehingga secara bersama sama dapat mampu security issues from the previous year. mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan papeda now still focused urban problema terhadap masyarakat juga mampu areas which include the jurisdiction sentani kota mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema police station, east sentani police station and west serta mampu memelihara kamtibmas. sentani police station with consideration the teknologi sederhana, partisipatif, kemitraan dat the rooms the city and one dan keterbukaan informasi merupakan semangat the security barometer jayapura regency dari papeda, hal tersebut merupakan jaminan the output papeda is: integrated untuk keberlanjutan dan replikasi. untuk saat ini information system through kamtibmas wilayah hukum polsek sentani kota, polsek sentani frequency with collaborators national army, lembaga barat dan polsek sentani timur menjadi national search and rescue agency badan nasional pencarian role model pengembangan dari program dan pertolongan basarnas), indonesian national board for papeda. tahun merupakan disaster management badan nasional penanggulangan tahun kedua pelaksanaan papeda bencana bnpb), fire fighters pemadam kebakaran yang merupakan tahun pengembangan damkar) and regional government) jayapura regency dan tahun replikasi, papeda akan respond all information from the community, mulai kembangkan wilayah hukum creating police partnership with the community that yaitu polsek epaper, polsek nimbokrang, able detect symptoms that can cause community polsek pemboran dan polsek delta. problems well able get solutions anticipated papeda juga dipersiapkan untuk pondasi problems and able maintain community security. komunikasi dan informasi dalam rangka menyongsong pemilu presiden tahun simple technology, participatory, partnership and dan pekan olahraga nasionaltahun information disclosure the spirit papeda. isa dimana kabupaten jayapura menjadisalah guarantee for sustainability and replication. for the time satu venue pon being, the sentani kota police station jurisdiction, sentani barat police station and east sentani police station are role models for the development the papeda program. this the second year the implementation papeda which the year development and the year replication. papeda will begin developed into jurisdictions namely epaper sector police, nimbokrang district police, pemboran sector police and delta district police. papeda also prepared for the foundation communication and information order meet the presidential election and national sports week where jayapura regency becomes one the main venues poinovasi pelayanan publik tahun p" g kepolisian negara republik indonesia nag indonesian national police tee membangun pelayanan publik patroli in4 edukasi brimob polda jambi pada suku anak dalam rimba merangin jambi pakthe emerging dispute that frequently occur anak dalam sad) atau orang rimba atau suku kubu between suku anak dalam sad) orang rimba dengan warga masyarakat telah memakan korban suku kubu with the surrounding community jiwa. dari tahun hingga tercatat telah has caused some victims. from orang meninggal dunia dikarenakan adanya was recorded that have died the clash and bentrok dan konflik diantara kedua kelompok. conflict between the communities. seeing such melihat situasi demikian, satuan brimob polda jambi situation, regional mobile brigade corps police melalui detasemen pelopor yang berkedudukan headquarter jambi commonly abbreviated kabupaten merangin memiliki inisiatif untuk brimob polda jambi through detachment that berperan langsung dalam memberikan solusi located merangin regency initiated directly dengan memberikan pembinaan berupa edukasi involve solving the matter conducting education dan pembelajaran kepada warga sad yang telah for suku anak dalam who domicile the area bermukim wilayah yang sering terjadi bentrok prone conflict. the target the brimob patrol atau konflik. sasaran patroli brimob adalah wilayah the areas with high originality rate, one yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, salah them suku anak dalam sad) settlement area. satunya adalah area pemukiman sad yang berada therefore, brimob patrol use trail bike order sekitar pemukiman warga masyarakat. untuk itu, cover sad settlement areas that located patroli brimob menggunakan sepeda motor trail the inland areas merangin regency. dapat menjangkau wilayah pemukiman sad yang aside the lack socialization and berada pedalaman wilayah kabupaten merangin. communication, sad community still try hold disamping kurangnya sosialisasi dan their tradition membangun" the tradition live komunikasi, warga sad sendiri masih memelihara moving from place place. brimob initiated tradisi membangun" atau tradisi berpindah pindah conduct education for sad community order tempat dalam waktu lama. satuan brimob berinisiatif help them socialite with the surrounding society melakukan pembinaan dan edukasi kepada warga live along side side, thus wil! improve the sad bertujuan warga sad bisa berbaur dengan stability safety and order among the society. warga masyarakat sehingga dapat hidup seiring therefore, brimob, along with the society tried dan berdampingan, sehingga berdampak terhadap develop the facilities educate sad, that rumah stabilitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pintar. expected that the existence rumah kamtibmas). untuk itu, satuan brimob bersama pintar sad community would willing leave their lembaga aan. ne, tin tag pai sa, aaa tari! et, jaw lina pel, kana lan mak @a. a. ran ata hita si) sni ppa ang baki sana rumah! pintar ksb team suku dalam dea sad) art tan sae nga nat seni sni sat masyarakat mengajak untuk membangun sebuah membangun" tradition and stay permanently sarana pembinaan dan edukasi yaitu rumah succeed, would ease the process education, pintar. dengan harapan adanya rumah pintar warga supervision, and development the args. the sad dapat meninggalkan tradisi membangun dan education process sustainable and structured tinggal menetap sehingga mudah untuk dilakukan program that obliged the community attend pembinaan dan pengawasan serta pembangunan. the program twice week eight times proses edukasi warga sad berjalan secara kontinyu month. currently, there are three big groups dan terprogram dengan pertemuan dua kali dalam sad who have been educated pemenang, seminggu atau delapan kali dalam sebulan dan merangin regency with around families, saat ini telah tereduksi tiga kelompok besar sad persons total. yang berada kecamatan pemenang, kabupaten the initial approach, brimob took merangin dengan jumlah kepala keluarga mencapai intense approach the head the tribe, dengan total sekitar orang. temanggung. brimob member tried give some awal pendekatan satuan brimob kepada suggestions, information, and the advice the beberapa kelompok sad adalah melalui proses importance education and awareness law. pendekatan yang intens dengan kepala suku atau finally, temanggung allowed brimob member temanggung. kepada temanggung anggota brimob give education conducting socialization and selalu memberikan masukan masukan, informasi, dan tectureon law the time, sad community started pentingnya sebuah pendidikan serta pengetahuan feel the positive effect. not only the adults will hukum. akhirnya anggota brimob diberikan izin receive education but also the children are ought dan waktu untuk memberikan edukasi berupa attend the program. brimob along penyuluhan dan pengetahuan hukum. berjalannya with the citizen managed successfully build waktu dan dampak postif telah dirasakan oleh warga rumah pintar" the area sad tribe desa tak ig p3 rumah pintar saga si) wani kat ame pas bt dua ona ten dia kedua! pal nun sad cantelan disadari manfaatnya tidak hanya untuk pauh menang spa that has become the education para warga dewasa yang memerlukan pengetahuan site now. namun anak anak sad pun diwajibkan mengikuti brimob unit not only provide regular edukasi oleh anggota brimob. pada tahun education for the tribe, but also inviting the anggota brimob bersama warga sad dan masyarakat governmental institution organizationingo who telah berhasil membangun sebuah "rumah pintar" focus educational and environmental issues kawasan pemukiman sad desa pauh menang spa give some help, either terms material yang hingga saat ini menjadi tempat edukasi belajar. activities involving suku anak dalam tribe. for the satuan brimob disamping memberikan edukasi example, organization distributed school books dan pembelajaran yang rutin, satuan brimob juga and other kinds book sad settlement areas mengajak instansi pemerintah atau organisasi kec. pamenang merangin regency, the event was lsm pemerhati pendidikan dan lingkungan untuk attended the mayor merangin regency and memberikan bantuan baik material maupun kader pelopor satbrimob polda jambi. kegiatan yang melibatkan warga suku anak dalam. many changes and positive impact sebagai contoh tahun diadakan kegiatan experienced the surrounding society who live pembagian buku pelajaran sekolah dan buku buku along sad community, the changes are: there pengetahuan lainnya oleh kelompok lsm pemerhati physical conflict and dispute that unable pendidikan pemukiman sad spa kec. pamenang solve though mediation law anymore. often kab. merangin dihadiri bupati merangin dan kader times, brimob members act the mediator pelopor satbrimob polda jambi. fasilitator solving the problem between sad banyak perubahan situasi dan dampak positif community and surrounding society with the yang terjadi lingkungan warga masyarakat yang regional government. they longer stock hidup berdampingan langsung dengan warga their membangun tradition, the tribe has started sad. perubahan tersebut meliputi tidak ada understand bahasa indonesia, calculation, how lagi bentrok fisik atau sengketa yang tidak bisa read, temanggung now able use handphone. diselesaikan dimediasi baik secara adat maupun so, once they face problem the temanggung can hukum. seringkali petugas brimob berperan sebagai inform thesituation the police officer, especially mediator atau fasilitator dalam rangka menyelesaikan brimob polda jambi that situated merangin permasalahan warga sad baik dengan masyarakat regency. during the education process, brimob sekitar ataupun pemerintah daerah. warga sad and regional government work together along tidak lagi melakukan tradisi membangun, warga sad with organization such warsi, pundi sumatra, telah paham dan mengerti berbahasa indonesia, and other related institution who focus helping berhitung dan membaca. anak anak sad telah the lives isolated tribe. diterima bersekolah sekolah formal dan dampak lembaga spt ia, tentang kia (& ama daa ben sd, tea bm) nyata saat ini, temanggung sad telah mampu currently, there are three big groups sad menggunakan handphone ponsel sehingga setiap pemenang, merangin regency that has joined the permasalahan yang terjadi lingkungannya dengan education program from brimob education patrol cepat diinformasikan kepada petugas kepolisian program. later, would developed cover khususnya satuan brimob polda jambi yang berada other sad group merangin regency that are still kabupaten merangin. dalam pelaksanaan edukasi being retouched. the outputs this program are: warga sad ini, satuan brimob bekerjasama dengan the occurrence socialization and harmonic pemerintah daerah dan menggandeng lembaga communication between sad community and the swadaya masyarakat pemerhati lingkungan hidup surrounding community, the implementation seperti warsi, pundi sumatera dan beberapa education and learning strategy from brimob for instansi terkait untuk menjaga dan memperhatikan sad community: the development rumah kehidupan suku terasing. pintar the place sad learn and gain saat ini sudah tiga kelompok besar sad knowledge, especially for the children. pamenang, kabupaten merangin yang telah terbina brimob education patrol program has dengan program patroli edukasi brimob, selanjutnya contributes positive effect many aspects akan berkembang dan menjangkau pada kelompok such the stability safety and order, well kelompok sad lainnya kabupaten merangin community and educational aspect merangin dan sekitarnya yang belum tersentuh. output dari regency. this case, has been proven that there kegiatan ini adalah terwujudnya sosialisasi dan change mindset among sad community komunikasi yang harmonis antara warga sad dan based the way life that use primitive warga masyarakat setempat, terwujudnya proses and progressing modern soon. for the edukasi dan pembelajaran oleh satuan brimob example, they used refuse wearing clothes, kepada warga sad, terwujudnya rumah pintar and now they are willing wear complete set sad tempat belajar dan menimba ilmu bagi warga clothes. sad, terutama anak anak warga sad. program patroli edukasi brimob telah memberikan dampak yang positif pada segala aspek baik bidang kamtibmas, bidang kemasyarakatan maupun bidang pendidikan kab. merangin. dalam hal ini dapat terwujud perubahan mindset warga sad dari pola hidup yang masih primitive lambat laun berubah menjadi modern, sebagai contoh yang sebelum edukasi warga sad belum menggunakan pakaian lengkap, maka setelah mendapatkan edukasi telah berpakaian lengkap. pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta provincial government jakarta capital special region cek dan sadari cegah kanker serviks pp.donesia merupakan negara berkembang indonesia developing country committed yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas improving the quality its human life according hidup manusianya sesuai nawa cita ke presiden 5th point nawa cita declared president republik indonesia, termasuk didalamnya kualitas republic indonesia, which including kesehatan perempuan indonesia. sementara itu, hal the quality indonesian women's health. ini juga sejalan dengan sustainable development furthermore, this also line with the 3rd point goals gs) nomor yaitu mengurangi angka sustainable development goals gs) reducing kematian prematur akibat penyakit tidak menular premature mortality due non communicable ptm) salah satunya kanker leher rahim. diseases ptm), ane them cervical cancer. iva inspeksi visual dengan asam asetat) iva inspeksi visual dengan asam asetat visual merupakan salah satu dari dua hal yang penting inspection with acetic acid) one two important untuk deteksi dini kanker serviks selain papsmear. wings for early detection cervical cancer beside dengan keunggulannya yang mudah, murah, pap smear. considering its advantages being cepat serta hasil pemeriksaan yang dapat langsung easy, cheap, fast and the results examinations diketahui pada saat itu juga, menjadikan iva that immediately known the same time, iva satu satunya metode pilihan sehingga dapat becomes the only method that mostly chosen menurunkan angka kesakitan serta kematian akibat "reduce morbidity and mortality caused cervical kanker serviks. sayangnya cakupan program iva cancer. unfortunately the iva program coverage puskesmas kecamatan senen masih sangat rendah senen community health center jakarta berbagai upaya pun dilakukan, termasuk still very low various efforts were carried dengan penyuluhan masyarakat, faktanya out, including counseling the community, yet angka capaian iva tidak kunjung mengalami fact the iva achievement rate did not show perubahan yang signifikan. perilaku masyarakat any significant changes. the behavior people yang belum memprioritaskan kesehatan dan who have not priorities health and their low rendahnya kesadaran mereka menjadi kendala awareness keeping their health major utama dalam pencapaian target. hal inilah yang obstacle achieving the target. this what membuat petugas kesehatan berusaha proaktif makes health workers try actively bring iva mendekatkan pelayanan iva masyarakat tanpa services closer the community without waiting menunggu secara pasif kesadaran mereka. namun for their consciousness. however, the availability tidak tersedianya data akurat wanita usia subur accurate data fertile women wus wanita wus) sebagai sasaran periksa, menyebabkan usia subur) the target the examination made provinsi petugas kesehatan kerap kesulitan memetakan the health workers difficult map the target lokasi sasaran yang belum diperiksa iva. locations which had not been received iva test. berdasarkan masalah diatas, puskesmas seeing the above problems, senen community senen berinovasi menciptakan aplikasi pemetaan health center has created innovation the form wus berbasis internet bernama maple mapping internet based application mapping wus online senen). aplikasi ini melibatkan masyarakat, which called maple mapping online senen). dalam hal ini kader kesehatan, untuk memasukkan this application involves the whole community, data wus aplikasi maple s. melalui aplikasi particularly the health workers, entry wus data maple petugas kesehatan lebih mudah dalam into the maple s application. through the maple menentukan lokasi wus yang belum maupun sudah application, the health workers find easier diperiksa iva, serta memetakan lokasi pelayanan determine the location wus who have already iva secara tepat dan efektif. sejak peluncurannya been tested iva and those who have not. pada bulan juli maple telah menampung addition, the aid this application the iva ribuan data wus yang sangat bermanfaat dan service locations can plotted appropriately dapat diolah untuk berbagai keperluan seperti and effectively since its launch july penelitian dan lain sebagainya. sementara itu, maple has accommodate thousands wus inovasi hibiscus healthcare innovation mobile data that are very useful and can processed for service for community senen) yang merupakan various purposes such for research and others. modifikasi mobil tua menjadi mobil iva, hadir untuk meanwhile, the innovation hibiscus healthcare melengkapi inovasi maple sebagai sarana jemput innovation mobile service for senen community) bola untuk mendekatkan akses masyarakat yang which modification old car into iva car belum diperiksa iva sesuai data yang telah dipetakan created complement maple innovation asa oleh aplikasi tersebut. practice way bring public access the people aplikasi maple adalah inovasi pertama based the data mapped the application. indonesia yang hadir menyediakan peta sasaran the maple application the first innovation periksa iva. inovasi ini sangat inovatif karena indonesia providing target map check mengedepankan pentingnya peran sebuah data. the iva coverage distribution. emphasizes berbekal data yang lengkap maka sebuah program the importance the role the data gathered. akan mudah diukur, dievaluasi dan memudahkan equipped which, the program will easily petugas dalam menentukan strategi penyelesaian measured, evaluated and become guidance for program tersebut. selain sebagai pemetaan, aplikasi officers determine the strategy for completing it. maple juga membuat sistem pencatatan menjadi aside from mapping, the maple application also lebih efektif dan efisien sehingga mengurangi makes the recording system more effective and banyaknya 'human error". selain itu, data yang efficient reduce the number human tersimpan dalam database dapat dikembangkan errors" addition, data stored the database can untuk keperluan lain seperti penelitian maupun developed for other purposes such research inovasi lainnya. aplikasi maple dibuat and others. the maple application made using menggunakan website puskesmas senen yang telah the existing website senen community health ada sebelumnya, sehingga tidak dibutuhkan banyak center that there need for having biaya dalam realisasinya. additional cost create it. inovasi mobil hibiscus pun memiliki hibiscus car also has its own unique, including keunikan tersendiri, antara lain membantu peran helping the role community health center puskesmas dalam meningkatkan derajat kesehatan improving public health through prototipe and masyarakat melalui upaya promosi preventif preventive ways: and also practice effort serta secara proaktif melakukan pelayanan provide health services the public without kesehatan masyarakat tanpa menunggu massively waiting for community awareness. secara pasif kesadaran dari masyarakat. selain addition, the hibiscus car has served various other itu, mobil habibie memiliki berbagai macam fungsi functions such dental mouth services, health lain seperti pelayanan gigi mulut, penyuluhan counseling, test school snacks and on. this kesehatan, pemeriksaan jajanan sekolah dan lain good use accordance with the mission the sebagainya, sesuai dengan misi dinas kesehatan dki jakarta health office provide direct services dki jakarta untuk menyediakan pelayanan langsung the community masyarakat. such fortune for having maple and berkat maple dan hibiscus, lebih dari hibiscus more than wus have been wus telah dilakukan iva, diantaranya carried out iva test: people which were ditemukan lesi pre kanker dan telah dikrioterapi found have pre dangerous lesions and have sehingga menyelamatkan mereka dari kanker ganas undergone chemotherapy. thus saving them yang dapat mengakibatkan kematian. hal ini sejalan from malignant cancers that can sad mortal. dengan program sdgs nomor yaitu mengurangi this line with the 3rd point sdgs program, angka kematian prematur akibat penyakit tidak which reduce premature mortality due menular ptm) salah satunya kanker serviks. inovasi non communicable diseases ptm), one which ini juga berhasil meningkatkan angka cakupan iva cervical cancer. this innovation also succeeded per tahun wilayah kecamatan senen (dari increasing the number iva coverage per year tahun pada menjadi tahun pada senen district from year selain itu, penghargaan diamond diberikan pada year result, the diamond award kedua inovasi ini pada kompetisi mutu tingkat given these two innovations the national nasional tmpn level quality competition (tmpn inovasi ini membantu menekan biaya yang this innovation also helps reducing costs that mungkin terjadi apabila tidak dilakukan deteksi might occur early detection and treatment dan penanganan kanker secara dini. biaya yang cancer done, the costs needed for undergoing diperlukan untuk kemoterapi akan jauh lebih murah cryotherapy will much cheaper than the provinsi . . bea "aj . nana mela kain aa. ba) tan) ki. ke. dibandingkan pasien kanker ganas stadium lanjut costs spent patients with advanced malignant yang terlambat dideteksi. mereka yang mengalami cancer which late detect. those who have kanker stadium lanjut akan menambah biaya advanced cancer will increase the health costs for kesehatan pemerintah untuk bedah, kemoterapi surgery, chemotherapy radioterapi not only maupun radioterapi jika pasien menggunakan for the patient using bpjs badan penyelenggara bpjs. sedangkan mereka yang berkecukupan juga jaminan sosial social insurance administration akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk organization) but also for those who are fluent. penanganan kanker stadium lanjut. they will also incar large amount money for inovasi maple s tetap berkesinambungan treating advanced cancer. karena dibantu dengan peran lintas sektor dan maple s innovation remains sustainable manajemen puskesmas yang terus mensosialisasikan because assisted the role cross sector pentingnya inovasi ini. disambut hangat oleh ibu and management puskesmas pusat kesehatan negara ariana joko widodo, inovasi ini membantu masyarakat community health service) which menekan biaya yang mungkin terjadi apabila will continue socialite the importance this tidak dilakukan deteksi dan penanganan kanker innovation. and this such innovation early secara dini. biaya kemoterapi akan jauh lebih murah welcomed the first lady ariana joko widodo. dibandingkan terapi pasien kanker ganas stadium lanjut yang terlambat dideteksi. pa. tar top batan ikan pemerintah provinsi daerah khusus ibukota tes provincial government jakarta capital special region niki tn. .y. pelaksanaan program jaminan kesehatan the implementation the indonesian national nasional ukn) sejak tahun mempunyai health insurance jaminan kesehatan national dampak yang berarti bagi pelayanan rsud koja. jkn) since has significant influence health dampak yang dimaksud salah satunya adalah services koja hospital. one the impacts peningkatan jumlah kunjungan pelayanan rawat increase the numbers outpatient's visit jalan sehingga terjadi peningkatan antrian pasien that leads the queue patients starting from mulai saat pendaftaran hingga pengambilan obat. registration taking out the medicine. innovation inovasi dibutuhkan terutama untuk meningkatkan needed primarily increase the speed service kecepatan pelayanan dengan tetap memperhatikan while paying attention access and service quality. akses dan mutu layanan. using information technology novel menggunakan teknologi informasi menjadi option flow the outpatient services reduce pilihan untuk alur proses pelayanan rawat jalan the gugus. service system with self registration dalam rangka mengurangi antrian pasien. sistem and then integrate with care owned social pelayanan dengan self registration dan melakukan insurance administration organization badan integrasi sistem dengan care milik bpjs kesehatan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bpjs selaku penyelenggara program jkn menjadi pilihan. kesehatan) the organizer jkn program sistem yang dimaksud dinamakan sipil doyan might option. the system which referred jalan, berupa penyediaan sistem pelayanan yang sipil doyan jalan form providing unggul dan berstandar memberikan hak kepada superior and standardized service system giving pasien untuk memilih sendiri waktu pelayanan integrated information technology system. dan dokter yang melayani dengan bantuan sistem before the implementation sipil doyan teknologi informasi yang terintegrasi. jalan, there are some problems arsen such permasalahan sebelum implementasi sipil the process registering patient manually doyan jalan antara lain proses pendaftaran pasien that causes long queue, participant eligibility dilakukan secara manual sehingga mengakibatkan letter surat eligibility peserta sep) still requires antrian panjang, surat eligibility peserta sep) masih manual legalization bis kesehatan officers and memerlukan legalisasi secara manual oleh petugas the patient does not get any information about bpjs kesehatan dan pasien tidak mendapatkan when they will checked and the name the kepastian waktu dan nama dokter yang akan doctor who will check. memeriksanya! the self register machine koja hospital pada anjungan daftar mandiri rsud koja information technology which equipped with disediakan peralatan teknologi informasi dengan this sipil doyan jalan application provided provinsi eman lan bei kanal tag tn aan ben naa mglbpe sal aplikasi sipil doyan jalan untuk digunakan used patients register. the first thing pasien mendaftarkan diri, dengan cara me tap kan tapping the barcode section the jkn kis bagian barcode kartu jkn kis pada scanner, lalu card the scanner, then selecting the clinic and pilih klinik dan waktu pelayanan serta dokter sesuai service time and the doctor desired the monitor keinginannya pada layar monitor. selanjutnya akan screen. next, the sep and the queue number card tercetak sep dan kertas nomor antrian periksa dokter check the intended doctor will printed. yang dituju. kertas nomor antrian akan digunakan the queue number card will used patients pasien untuk menunggu giliran diperiksa dokter wait for their turn examined doctor dan mengambil obat. pasien yang belum lancar and take medication. patients who are not yet menggunakan peralatan teknologi informasi akan accustomed the registration using this dibantu petugas rsud koja untuk mendaftarkan. new technology equipment will assisted sistem ini diproses melalui sistem komputer koja regional hospital staff. yang sudah bridging dengan sistem bpjs mesin this system processed through computer anjungan daftar mandiri adm) dimana pasien system that has been linked the bpjs system dapat memilih poliklinik yang dituju, dokter the self register machine anjungan daftar yang akan melayani dan waktu pelayanan yang mandiri adm) machine where patients can choose diinginkan. sistem ini terbukti dapat menyelesaikan the intended clinic, the doctor who will check masalah dengan memangkas tahapan pendaftaran, them and the desired service time. this system has mempersingkat waktu dan memberikan hak kepada proven able solve problems cutting off pasien untuk memilih dokter dan waktu pelayanan. the registration steps, shortening time and giving satu persatu masalah tersebut dapat diatasi dan patients the right choose doctors and service sistem ini terus dikembangkan dan disempurnakan times. one one these problems are overcome demi menciptakan pelayanan yang cepat, nyaman, and this system continues developed and efektif, efisien dan berkualitas. refined create quick, comfortable, effective, untuk mempercepat pelayanan pendaftaran, efficient and qualified services. manajemen rsud koja juga menyiapkan (satu) chicken the registration services, koja mesin khusus untuk pendaftaran pasien baru, regional general hospital management has dimana setelah dia mendaftarkan diri adm, prepared (one) machine for new patients sma itsrny expectation have more innovations many aspects for our country. drs. syafruddin, top inovasi pelayanan publik tahun tempelkan barcode kartu bpjs akses kis kis pilih klinik yang dituju dengan sentuhan pilih waktu pelayanan dengan dokter yang diinginkan pada scanner pada monitor ena amen nan amma pai pilih kuna ipa yang eta anda tom eka nya btn mei also noo . taat ambil kertas antrian periksa dokter dan sep survei kepuasan sistem pendaftaran ama aan ltd mau col mama oak anna anna. poliklinik bedah urologi ppi kesehatan pelayanan sen nun kertas antrian maan periksa dokter dilanjutkan dengan pencocokan identitas sesuai registration, after which they can register ktp dan pemberian nomor rekam medik oleh the adm and then followed matching their petugas rsud koja dan disiapkan (dua) mesin identities per their citizenship identity card kartu khusus untuk pendaftaran pasien lanjut usia, pasien tanda peduduk ktp) which list they will berkebutuhan tertentu dan ibu hamil given medical record number koja regional dari survei kepuasan pelanggan, pasien public hospital officers. the management has also yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai equipped two) registration machines specially hal ini menggambarkan bahwa tujuan dari for elderly patients, special needs patient and dibuatnya sipil doyan jalan dapat diterima oleh pregnant women. pasien atau pelanggan rsud koja. selanjutnya akan based the customer satisfaction survey, dikembangkan inovasi pada tahapan pelayanan patients wha expressed their satisfaction and rawat jalan yang lain, seperti pendaftaran perjanjian contentment were this illustrates that the waktu pelayanan, e medical record, pengiriman hasil goal making sipil doyan jalan program can pemeriksaan penunjang laboratorium, radiologi, accepted patients customers koja dll) dengan e mail, dan delivery service obat. hospital. for the next step, this innovation will developed other stages outpatient services, such registration service time agreements, e medical records, delivery supporting examination results laboratory, radiologi, etc.) via e mail, and medicines delivery services. nop inovasi pelayanan publik tahun provinsi alur pendaftaran sipil doyan jalan sena bb. siapkan kartu tempelkan bagian barcode sentuh layar sentuh layar monitor benar kis kis yana monitor dan jih. dan bijih dekat akses pada mesin scanner klinik yang dituju waktu praktek hari ini kai lali kkal pn. me nan diserahkan bagian. kepuasan pelanggan penunjang nat saat ini sipil doyan jalan telah direplikasi currently doyan jalan sipil services pada pelayanan pasien rawat jalan puskesmas have been relocated for outpatient services kecamatan koja dengan modifikasi yang disesuaikan koja community health center pusat kesehatan dengan kondisi dan situasi pelayanan puskesmas masyarakat puskesmas) with modifications that sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. are adjusted the conditions and situation keberhasilan rsud koja dalam menurun puskesmas the first level health facility. kan waktu tunggu pendaftaran pasien, menyebar the success koja district hospital kanakan alur pendaftaran rawat jalan dan plummeting patient registration waiting time, memberikan kepastian waktu pelayanan akan simpleflying the outpatient registration path diteruskan dengan mengembangkan inovasi and providing assurance service time will pada sipil doyan jalan ini, diantaranya adalah continued fostering the innovations this manajemen rsud koja memastikan inovasi sip doyan jalan, among others are: koja ini tetap berlanjut adalah dengan mengeluarkan hospital management ensures that this innovation surat keputusan direktur tahun will remain issuing director's decree tentang kebijakan pelayanan unit sistem informasi concerning the service policy the manajemen rsud koja, pengembangan fitur management unit the koja hospital information farmasi dan pemeriksaan diagnostik. pengembangan system, the development pharmaceutical ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian features and diagnostic examinations. this pengunjung dalam kepastian waktu mendapatkan development intended ensure the visitors obat dan dilakukan pemeriksaan penunjang the certainty about the time get the medicine diagnostik. hal ini agar waktu konsultasi dengan and the time get diagnostic support checks pengunjung akan lebih efektif dan lebih berkualitas. that the consultation time with the patients will more effective and qualified. aka pemerintah provinsi jawa tengah provincial government central java tempa daya jiwa sistem terapi paripurna melalui | .ment soedjarwadi hospital recovering from the physical boyband returning touts social function gangguan jiwa, terlebih gangguan jiwa mental illness, especially severe mental berat masih menjadi masalah serius yang harus disorder has become serious issues that require mendapatkan perhatian semua pihak, tidak hanya the attention fram many stake holders. not dokter dan rumah sakit saja tapi juga keluarga dan only the responsibility the doctor and hospital, lingkungannya bahkan dinas instansi yang terkait. but also the family, society, and even the related walaupun penanganan medis terhadap orang institution. though medical treatment has dengan gangguan jiwa odg) telah dilakukan been given mentally disorder patients such dalam bentuk pengobatan rawat inap, rawat jalan, patient, outpatient, and rehabilitation dan rehabilitasi berbagai layanan kesehatan, many health services, but often times are still masih terdapat berbagai masalah terkait pengobatan dealing with the medical treatment issues for odg. masalah tersebut antara lain berupa odg mentally ill people. those problems are hospital yang sering mengalami kekambuhan dan remisi admission (an episode when patient who had (rawat inap berulang rumah sakit), stigma dari been discharged from hospital admitted again keluarga dan masyarakat yang diberikan pada within specified time interval), stigma from family odg, serta berkurang atau hilangnya produktivitas and society, lack productivity either times pada saat sakit dan bahkan dalam kehidupan sehari when healthy, those problems will eventually hari pada saat tidak sakit. berbagai masalah tersebut affect the quality their life. akan berdampak mengurangi kualitas hidup odg). order solve the problems above, untuk mengatasi masalah masalah tersebut, regional mental hospital dr. rm. soedjarwaedi rumah sakit jiwa daerah dr. rm. soedjarwadi developed innovation called tempa daya jiwa mengembangkan inovasi tempa daya jiwa sistem sistem terapi paripurna melalui pemberdayaan terapi paripurna melalui pemberdayaan pada pada orang dengan gangguan jiwa) holistik orang dengan gangguan jiwa), yaitu sistem terapi therapeutic system empowerment people paripurna dimulai saat pasien masuk kerumah sakit, with mental disorders, that holistik therapeutic name, pulang dan kesinambungan pemantauan system started from when the patient initially selama rumah. tempa daya jiwa memberikan enter the hospital, during the hospitalization, kuan adi la. na: pr , nan rela stal td thang panti usia, tua pri pengen pan . ppa a 1g: aan tes lx: his pan ban mena dn, ran". maa pam bea (ana, ld. bei ga. bpr papa bea omg umpak tan aan nilai hoa sya, aa, taman any, kao, kes: . tn: ima sap sagu bana laki (erna gaya pda sex fin san lu, gea pep tapak pele pan ap kana "tai masi gea una nina abi hasil dalam peningkatan kesehatan fisik dan mental until being discharged and continuously through serta meningkatkan kemampuan odg dalam the supervision home. tempa daya jiwa kemandirian. kemampuan odg dalam berproduksi indicated some good results the improvement rumah memberikan dampak positif dalam the patients' physical and mental health memupuk rasa percaya diri. odg bisa kembali well increase their independen. the ability lingkungan sosialnya dan kemampuan ekonominya mental illness people produce something meningkat. home help boost their confidence. the patients terapi produktivitas berupa terapi ketrampilan could eventually return their social environment bagi odg. diantara sesi terapi dilakukan kunjungan and their economy capability improved. rumah untuk pendampingan dan mentoring bagi this program intended conduct odg dan keluarganya serta advokasi sepihak productivity therapy terms skill therapy for pemerintah desa, kecamatan dan puskesmas. people with mental disorder. sering the therapy dirumah, pasien dibantu untuk membuat pojok session, there isa home visit provide assistance produksi sebagai tempat berkarya bagi odg dalam and mentoring for the patients and their family mempraktekkan ketrampilan yang didapat dirumah well advocacy the regional institution such sakit termasuk memberikan modal usaha bagi odg the head the village, district, health center. yang tidak mampu. hasil karya odg pasarkan home, the patient was helped build production langsung melalui galeri hasil karya rehabilitasi dan corner their place work practicing what secara online melalui website toko.rsud soedjarwadi. they have learnt the hospital. they also received com. galeri hasil karya rehabilitasi juga didaftarkan some aid their capital for unfortunate patients. dinas perdagangan umkm kabupaten klaten their production will directly exhibited galeri sebagai kelompok usaha kecil. hasil karya rehabilitasi gallery rehabilitasi's work) and through online website toko.rsud soedjarwadi.com. galeri hasil karya rehabilitasi has also been registered the department trading sme klaten regency small enterprise. mea ata, mn. bh! snsd 3g ag (si gt bp. dat ta, desa natal pan sat jas kena terapi modalitas setelah inovasi den aan mana sdn naa pasien odg yang mengikuti dicare pada the patients who attend the dicare would akhirnya mendapatkan ketrampilan berproduktifitas gain new skill produce goods from their coach dari pendamping rehabilitasi sesuai dengan accordance their skill. that the patients tingkat keterampilannya sehingga pasien mampu are able produce something both during their menghasilkan sebuah produk saat terapi rumah therapy the hospital and when they are home. sakit maupun kegiatan berproduksi rumah. the hospital also provide the facility sell their rumah sakit memfasilitasi penyaluran hasil produksi product through galeri hasil karya rehabilitasi rehabilitasi secara online maupun secara langsung rehabilitasi's work gallery next the patient's dengan menyediakan tempat rumah sakit dengan registration room. when the patient home, the nama galeri hasil karya rehabilitasi sebelah ruang program advocating the patient build their pendaftaran pasien. dirumah pasien dilakukan working corner. group patient who are ready advokasi untuk keluarga membuatkan pojok productive again will registered small produksi bagi odg sebagai ruang berproduksi enterprise the department trading and sme bagi pasien dan keluarganya. bagi pasien yang klaten regency, tidak mampu rumah sakit memfasilitasi dalam pemberian modal berproduksi bagi pasien dan keluarganya. kelompok odg yang sudah mampu berproduktifitas daftarkan sebagai kelompok usaha kecil dinas perdagangan dan umkm kabupaten klaten. provinsi inovasi dan kreatifitas dalam menjawab this innovation and creativity help solve masalah tersebut adalah pengukuran tingkat the problem by: measuring the productivity produktivitas sebelum dan setelah selesai sesi terapi rate before and after the therapy session based dengan instrument. comprehensive occupational some instruments, comprehensive occupational therapy evaluation cote) oleh tenaga okupasi therapy evaluation cote) occupational therapy terapi, terapi produktivitas, kunjungan rumah officer, productivity therapy, home visit, (home visit), pembinaan komunitas odg providing assistance for people with mental illness dan pendaftaran kelompok produksi dinas and registering their production the department perdagangan dan umkm, dan pojok produksi trading and sme: building working corner rumah pasien odg the patients' home. pada tahun tingkat produktivitas odg the productivity people with yang mengikuti tempa daya jiwa meningkat mental illness who join tempa daya jiwa program dibuktikan dengan perbaikan skor cote increased according their improving score comprehensive occupational therapy evaluation) cote comprehensive occupational therapy dan perbaikan gejala sehingga menurunkan evaluation) and their betterment terms their kekambuhan serta rawat inap berulang rumah symptom that decrease the possibility recurrence sakit. stigma dari keluarga terhadap odg menurun and admission. the stigma the family towards seiring dengan meningkatnya keterlibatan keluarga the patient gradually decreases since they directly selama proses terapi tempa daya jiwa. odg involve during the therapy process. the patients yang memiliki keterampilan dari proses terapi ini who gained new skill could also teach their family mampu mengajarkan kepada keluarga dekatnya produce something independently. dan berproduksi secara mandiri, tempa daya jiwa innovation contributes inovasi tempa daya jiwa ini memberikan the success the treatment rejo dr. rm. keberhasilan perawatan odg rsud dr. rm. soedjarwadi since not only decrease the soedjarwadi berupa tidak hanya menghilangkan possibility recurrence, but also retrieve gejala (pulih dari sakit), tetapi juga kembalinya back their productivity building their own odg untuk berdaya guna dan produktif, yaitu working corner home and sell their products bahwa odg mampu membuat pojok produksi galeri hasil karya rehabilitasi either through rumahnya dan pemasaran hasil produksi tersebut offline online store. the cooperation with the galeri hasil karya rehabilitasi rsud dr. rm. patient's family works more effective there soedjarwadi baik secara langsung maupun online. any improvement the link between stakeholders kemitraan dengan keluarga odg akan lebih the government among the different sectors efektif bersamaan dengan penguatan jejaring dan start from the scale regency, sub district, and stakeholder aparat pemerintahan lintas sektor dan until villages. program dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai this program has gained the attention from dengan tingkat desa. similar hospital, rsi marzuki mahdi bogor program ini telah menarik minat dari rumah conduct comparative study the end sakit sejenis yaitu rsj marzuki mahdi bogor untuk about the empowerment program for the patient, melakukan studi banding pada akhir tahun start from the therapy process until the technical tentang pelaksanaan program pemberdayaan odg stage. the work the patients frequently mulai dari proses terapi dan teknis pelaksanaannya ordered foreign students who once visit rsud. rumah sakit maupun komunitas untuk rm. soedjarwadi, and then being sent philippine. diterapkan nya tersebut. hasil karya odg juga beberapa kali dipesan oleh mahasiswa mancanegara yang pernah melakukan kunjungan rsud.rm. soedjarwadi untuk rsud.rm. soedjarwadi selanjutnya dijual kembali negara filipina. pemerintah provinsi jawa timur ko provincial governmentjawa timur memiliki banyak daerah east java has many mountainous areas, pegunungan. salah satunya berada kabupaten including situbondo. terms its commodity, situbondo. berdasarkan kesesuaian komoditi,tidak there are not many crops, either horticulture banyak ragam tanaman yang cocok untuk ditanam field crops, suitable cultivated highland dataran tinggi meter atas permukaan areas meter above the sea surface (dpl). laut (dpl), baik yang masuk kelompok tanaman plants that being cultivated highlands are hortikultura maupun perkebunan. tanaman yang expected deliver two basic benefits. ada dataran tinggi mesti memiliki dua manfaat first, holds the ground that functions fundamental. prevent erosion. the other hand, possesses satu sisi, harus menjadi penahan erosi. economic value. therefore, can cultivated sehingga menjadi benteng yang mencegah and contribute the income source for the local terjadinya tanah longsor. sisi lain, harus memiliki community. one the crops that bring both nilai ekonomis. sehingga bisa dibudidayakan dan benefits arabica coffee. menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi even so, order produce arabica coffee masyarakat setempat. salah satu jenistanaman yang with international quality standards, therearea lot masuk dalam kategorisasi adalah kopiarabika. consider during the cultivation process, there meski demikian, harus diakui pula untuk are many complicated requirements the do menciptakan kopi arabika yang berkualitas dengan and don'ts" start from the termination, farm, kelas dunia, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. cultivation the field, until the post harvesting apalagi, kopi arabika memerlukan persyaratan process, especially processing the beans. budidaya yang relatif rumit mulai pembenihan, fact, the processed beans resulted from the post farm, budidaya kebun hingga penangananpasca harvesting process has not able bring prosperity panen dan pengolahan hasilnya.v pengelolaanpasca the farmers. before government intervention panen masih belur memberikan kesejahteraan bagi the farmers used sell their coffee para petani kopi. sebelum intervensi dilakukansejak locally. mostly they sell the form green para petani masih menjual biji kopi secara beans. whereas, coffee beans are required lokal. sebagian besar berupa green bean alias biji processed further and could elevate the price kopi hijau. padahal, biji kopi masih harus melewati until times higher, for example the roasting proses lanjutan untuk mendapatkan harga kali process turning the beans into coffee powder. lipat. misalnya proses sangrai untuk jadi roasted the innovation arabica cabinet were core bean atau diproses untuk menjadi kopi invented among situbondo society order assist lang, burdjay joy pengisap sem weibo ayy adu ssadoid ekuador ili npov jenfuaw jeep tekad ebe jey jujur docs jou day jay| ssadoid buedueiip eye jau ige 'wir) pun guegwad wbanjsuemop ayi wesjison ayi woj 1jets eyed yuayjag tepi ulu nine uep eigene idol buinpoid sebelas jje span0) rasisme ejojabuaw euauey iyenoul debuts iul wejboig sj! suis oaijeaouui ale wel60o1d sil "ievoispujajui pyung areuoneujajui boisei jana jen nya week xiegial jexipaid ay2none jaya 2y1 pui ylejaw buas opuognjis sun aey idol "kabau jen ayi mla yal ayo opuoniis seminary e65uly ueyyeg 'seni yew ynjuasip buka seed ajeuoneulajui umum jja sew dag aaa utwelja) uep sn6eg uxw opuognyis sewnfey rabbi buka6 ose jay iew sj) sambil june6 (2x0j idol nine 1eda jabar bue wouoya opuognyis s8yj0) sewnfey d0y wijen poj jeanduad injejaw eyes aset usesajyefasay bale ay1 buruaddey mimpi6 jiwouoda ueyleybuluaw dn66ues yes jul 1ees 266u1y uep isen dy) woii uses ajusdsoid s,edad ay) loz kelas ueyeuesyejip ten bola bumoidu jnyssadons jap isu jua endo sig peron idol ayi 'pue 1of pelipis sem bold sisi ynpoud ueryiwap ue6uag "idol yejobuad usai eje ando uenjueg uep 'uejnluejaysag ueburdwepuad 'heyne paonpoud ued jed0y ay) 'ej oja soo) 'uey ipipuad 'ugunjnfuad wesboid sebuah visual buissadoid ay1 buipmoid pue @dues issue iui iseaouj auyelaep eye| ueyjewndobuaw afgeulejsns bullet) toei npa uo!jezijeidos jeep tekad seed neue jelas emblem ebe 'se lune prod pepusjui wei6oid siy| pu, jay) kesemek efusnsnux 'opuognyis 12y ase aliando oo) jailed ay) pue ujung wod jeda ay1 sebuah tipe eigen jau ige ise las tee tp bae en) pake aaa. ega tana net sia ira bag sen sia ip. ajang sala ui aan, can rea tun ton anta gag ke, maan ee" sep dan ena peer, peran nea size tpb erp pks eka la maag ae) tai pat kan ani ted oli ara san sana sae dim sena ana mei ssi bmn arya betah peta aaaa bea una abi san tia oase sa, laka evil usu pes ati tae nana tung apt nanang sem ta. tah isian penang enam nan keras peranan ag) lemah senen oma ama ada java nya magnet jan geng eta vo. an: kan ta: cap eren ora spg organic ara ser tai tai jperialiy caka jawa robusta gan ik. banyumas 2gg|| gie banyumas nanas kayumasip kayu ane aan tn. tama san ana pee an sisi mars peng pan penakut kelemahan banda" rsc gu get gan egi nanya krl esa langsung ekspor dan mampu menghasilkan produk farmers produce coffee worth sporting and hilir, baik kapi sangrai maupun kopi bubuk kemasan. manage produce downstream product, either serta, berkembangnya warung kopi dari bahan baku roasted coffee beans package coffee powder. biji kopi lokal dan gerai gerai penjualan kopi bubuk this program also contributes development arabika bercitarasa tinggi. cafe that use local coffee beans their main para petani diperkenalkan dengan dunia ingredients and coffee stores with high qualified global dengan cara mengikutkan mereka dalam coffee powder. seminar atau pameran internasional. selanjutnya, furthermore, this program also introduces mereka mengembangkan sayap melalui promosi the farmer the global world taking them produk, baik secara online maupun offline. saat ini seminar and international exhibition. this would kompleks perkebunan juga menjadi laboratorium motivated the farmer expand their business hidup dan destinasi wisata edukasi, bagi siapapun promoting their product online offline. yang ingin belajar tentang kopi arabika. currently, the plantation complex has become kabinet arabika juga bisa terus berlanjut live laboratory and education tourist destination karena didukung dengan kesiapan segala aspek. for everyone eager learn about arabica coffee. aspek keuangan, para petani sudah memiliki the success arabica cabinet also akses permodalan sejumlah bank melalui kredit supported the readiness every aspect. lunak. aspek sosial dan ekonomi, program terms financial, the farmers already have the ini jelas menguntungkan. aspek budaya dan access gain capital from number banks lingkungan, program ini sesuai dengan kearifan through getting soft loans. terms social and lokal dan potensi alam situbondo. sedang aspek economic aspects, this program line with the kelembagaan dan peraturan, para petani sudah society's local custom and the natural potential diberi pendampingan agar mengurus legalitas situbondo. while terms institutional and usaha. sementara pemerintah provinsi jawa timur policy aspects, the government also help the telah memberi atensi dengan alokasi anggaran farmers process the legality their business. teu swa tam pan taun bos ban ak: yan in, ben nan provinsi: pp: ek) mma man net, sala wii bat nga atu natal "xa hana ttu tau sil cng sana sea eng tiba nag, nga an pagi semen sea ne, n a is, tipu ga! (ag lin maan span sad e. tea sab gil "aa tiga hai gan setan aden aan kf, naa sad mn, bea sana arun apn ea, ukuran r.a. aaa sda apbd selama berjalannya program. dalam artian, even, the regional government east java also baik eksekutif maupun dprd sudah sepakat untuk gave their attention providing budget allocation menjaga kontinuitasnya. throughout the program. other words, both saat ini para petani sudah mandiri. pihak dinas the executives and the house rep reseniatives perkebunan sekadar melakukan monitoring rutin together maintaining the continuity sana, selain tetap memberikan bantuan bantuan this program. lain yang diperlukan. namun secara garis besar the moment, the farmers has been able para petani sudah mampu mengatasi masalahnya work independently. the plantation service only sendiri. apa yang sudah dilakukan situbondo conduct regular monitoring and provides any help telah direplikasi sejumlah daerah, antara lain necessary. but, the farmers have been able solve kabupaten bondowoso, jember, probolinggo, their problems independently. this program, that pasuruan, lumajang, dan kabupaten tulungagung. has been successfully conducted situbondo, has also been relocated other regions, such bondowoso regency, jember, probolinggo, pasuruan, lumajang, and tulungagung regency. dinasti pelayanan publik tahun maan alam tpa ita minas sera era prof. dr. diah natalis, mba. deputi bidang pelayanan publik aan engan the deputy public serviceinovasi pelayanan publik tahun pemerintah provinsi jawa timur simbad pmi sarana informasi dan pelayanan terpadu pekerja migran indonesia) image bekerja keluar negeri yang rumit dan considering some disreputable pictures birokratis, mahal dan biaya yang tidak transparan working abroad such complicated bureaucracy, serta kurangnya pemahaman alur bekerja yang expensive and not transparent costs well aman dan prosedural masih menjadi kendala lack understanding safe and procedural penerapan program penempatan tenaga kerja workflows, hard implement the placement indonesia luar negeri jawa timur. perbaikan program indonesian migrant workers east tata kelola telah dilakukan diantaranya melalui java. some improvements public governance perbaikan layanan dokumen pra penempatan have been carried out, including improvements yang masih dianggap rumit dan birokratis, akses pre placement document services that are informasi sangat terbatas dan banyak dikuasai oleh still considered complicated and complex, access calo, biaya tinggi dan tidak transparan. hal ini pula information that very limited, high and not yang menyebabkan sebagian masyarakat jawa transparent costs, and many are controlled timur memilih alasan jalur bekerja sebagai pekerja brokers. those things cause some people east migran non prosedural atau menggunakan calo. java choosing work other countries non salah satu solusinya, dinas tenaga kerja procedural migrant workers use brokers. dan transmigrasi prov. jatim membuat inovasi one the solutions, the regional office layanan publik dengan nama sim padu pmi sarana manpower and transmigration department east informasi dan pelayanan terpadu pekerja migran java province has created government service indonesia). program sim padu pmi, melalui surat innovation within name sim padu pmi sarana keputusan menpan tpi. tanggal informasi dan pelayanan terpadu pekerja migran juni telah ditetapkan sebagai top inovasi indonesia information and integrated services pelayanan publik. indonesian migrant workers). this sim padu pmi layanan ini berisikan sarana ruang informasi, program, issued with the decree the minister konsultasi dan pengaduan yang terintegrasi dengan administrative reform tpi. layanan pelatihan sertifikasi serta layanan terpadu dated june has been designated satu atap lisa) pekerja migran indonesia. sarana the top public service innovation. ini diharapkan mampu mengurangi keterbatasan the program contains all information, akses informasi kerja luar negeri, membantu facilitating any consultations and complaints that adanya kepastian alur, waktu dan transparansi biaya are integrated with training certification services layanan dokumen melalui sarana layanan terpadu and the one stop integrated service lisa) satu atap lisa), serta upaya upaya pemberdayaan indonesian migrant workers. its facility expected pekerja migran indonesia yang purna tugas untuk reduce the limited access work information pengelolaan remitansi dan aktivitas ekonomi secara abroad, assisted with certainty procedure, produktif. time and costs transparency document service provinsi sena mep ruang layanan infromasi suasana layanan konsultasi sel tea mau max ara suasana pelayanan help desk suasana pelayanan lisa ptsp layanan inovasi sim padu pmi ini termasuk through one stop integrated services lisa) layanan yang unik, karena dari unit lembaga facilities, well efforts empower indonesian pelayanan khusus pekerja migran indonesia, migrant workers who are retired manage satu satunya indonesia yang memiliki layanan remittances and economy activities productivity. terpadu yang berisi layanan informasi kerja, this sim padu pmi innovation service also sertifikasi kompetensi, layanan dokumen perijinan comprises unique services, because among units satu atap dengan instansi utama dan instansi specialized service agencies for indonesian migrant pendukung. layanan ini juga memadukan informasi workers, this the only service indonesia that untuk pemberdayaan remitansi pekerja migran pas integrated services containing job information indonesia purna tugas. langkah kunci untuk services, competence certification, one stop licensing menjaga kualitas layanan inovasi sim padu pmi, document services with main agencies and dilakukan melalui penerapan motto budaya kerja supporting agencies. this service also integrated (mudah, aman dan terlindungi), menjaga spiritual information empower the resistance indonesian komitmen untuk memberikan layanan sepenuh hati, migrant workers after duty. the key step maintain terus memperbaiki diri untuk memenuhi harapan the quality sim padu pmi innovation services pelanggan. selain itu langkah kunci lainnya carrying out through the application the dilakukan melalui pembangunan sarana prasarana work culture slogan (easy, safe and protected), gedung layanan terpadu satu atap lisa), akses maintaining the spirit and commitment provide informasi, konsultasi dan pengaduan melalui services wholeheartedly, and continuously jaringan online improving themselves meet customer expectations. atau serta penerapan zona addition, other key steps are carried out through integritas bebas gratifikasi". the setting one stop integrated service hasil nyata inovasi yang paling dirasakan lisa) infrastructure building, access information, perubahannya oleh masyarakat adalah peningkatan consultation and complaints via the online network komitmen pelayanan, tersedianya sop standar http: p3tki pelayan sebagai dasar operasional pelayanan jatim.go .id) and the implementation the gravity yang baku, layanan dokumen pra penempatan free integrity zone . inovasi pelayanan publik tahun ppt aau jae more olalolalembaas menawungagaa ten au. da. te: "ff ia) mad? kunjungan disnaker prov. bate "ek disnaker ina mama ppi twin ti, pala penghargaan dar pang bilik bea kan) kunjungan kunjungan dirjemlmigrasi lebih transparan, dengan biaya dan waktu pasti. the real result innovation that has been melalui sarana informasi, konsultasi dan pengaduan, got the community was the improvement masyarakat menjadi lebih paham hak, kewajiban dan service commitment, the availability standard resiko jika memilih bekerja luar negeri. sedangkan operational procedures standard basis melalui layanan pemberdayaan,i pekerja migran service operational, the transparency pre indonesia purna kerja lebih memiliki pengetahuan, placement document services, and also more informasi dan kemampuan pengelolaan remitansi definite costs and time. through this facility untuk kegiatan kegiatan produktif. holding all information, consultation and output dari program ini meliputi complaints, people become more aware their meningkatnya jumlah pengunjung sebanyak rights, obligations and risks they choose work dan jumlah pekerja migrant yang abroad. while through empowerment services, ditempatkan naik sebanyak mampu indonesian post employment migrant workers memangkas birokrasi pelayanan panjang, yang have more knowledge, information and ability memakan waktu lama, banyak syarat dokumen dan manage remittances for their productive activities. tidak ada standar pelayanan yang baku dalam the output this program includes satu atap layanan. sebelumnya untuk mengurus follows: increase the number visitors dokumen butuh waktu selama bulan, sekarang and the number migrant workers mampu dipangkas dalam hari. khusus pelayanan placed much the ability paspor dari minggu, mampu diselesaikan dalam cut the long service bureaucracy, which takes hari kerja, biaya pengurusan dokumen long time, many document requirements and penempatan tarifnya pasti dan transparan, standardized service into one service way. pria mampu mengurangi penipuan dan perdagangan the establishment this program, take care orang serta pengiriman pekerja migran indonesia documents, took months, but now can non prosedural sebesar .699h dan pekerja migran done day. for making passport, needed yang bermasalah ditempat kerja sebesar weeks, but now can completed diakhir tahun meningkatkan capaian index working days, the cost ranging the tariff kepuasan masyarakat ikm) sebesar menjadi placement documents fixed and transparent: (atau naik point). able reduce fraud and trafficking persons nas inovasi pelayanan publik tahun provinsi kerja luar negeri itu pilihan, jadi profesi atau modal produktif ips. ala # j8. aa ". cp, layanan sim padu pmi: cari, konsultasi, sen urus dokumen keterampilan asuransi dan berangkat inovasi inisudah direplikasi disnaker well sending non procedural indonesian kab. tulungagung. sedang yang lainnya migrant workers and troubled migrant workers work menjadi benchmarking pendirian layanan the end increasing the achievement terpadu satu atap provinsi banten dan the community satisfaction index (or index kepuasan yogyakarta. hal hal yang dapat direplikasi masyarakat ikm) (or points up). antara lain komite untuk melakukan this innovation has been relocated the regional pelayanan public terhadap pekerja migran district manpower and transmigration department yang mudah, cepat, murah dan transparan tulungagung. this also being benchmarking set for sesuai prinsip prinsip pelayanan publik yang the launch one stop integrated service banten and baik, penerapan zona integritas bebas yogyakarta. the aspects that can relocated include gratifikasi, pembuatan layanan untuk the commitment carry out public services for migrant kepastian dari aspek waktu dan biaya, workers theatre easy fast, cheap and transparent according sarana informasi, konsultasi dan bantuan the principles good public services, the application pelatihan sebagai bentuk intervensi dan gravity free integrity zones, the making sop services menghadirkan fungsi pemerintah untuk for certainty terms time and cost, information menyiapkan dan melindungi pekerja facilities, training consultations and assistance form migrant secara optimal, branding intervention and presenting government functions promosi informasi pekerjaan pekerjaan prepare and protect migrant workers optimal, branding formal untuk mendorong penempatan promotion information formal jobs encourage the pekerja migrant lebih cerdas, terlindungi placement smarter, protected and prosperous migrant dan sejahtera. workers. sede james sebuah 1ngasih eyed inipun "urjemeuad meme ese w sel eyed efuuednpiuay bunynpuaw jun vesejeusad ujung lee ueynjisaw ijeybul jas uesejpujad sajisip ue6 judo)ee1) uap ifpi vejemejad nji pasien us|o 'jewish b193s skep anies sea jay3 holds oo) spie mesej2u jad sosbud ueynyejaw jun ieg uendwew model1dsal sauna us)y hansip alojelidsal xep jay yao vengegasip bwejnja) nga ja) serbu saing joy bule @l0jasa jeou sado1d salip sebuah meg oneway "epe gue pueseseid fuogendsal wuojsad age 3y1 anjigeui upp 'copies uenyejabuad uji uenleway sebuah ay) anp ajuiew ssesysip alojesidsan ujm ueyununyp 3deep ueydeseyip iul meg menyewa uap siuejui 3yi sinyonjiseljui pur dey uin gas ibisuobu jis jui demi guen keg pue buas sselboud ayj panas ueieway eye jelaga) bueguunfuad yes yes uey oo) kepada below judul yendsopy ednuaw uesejeujad san jal ia) jeiluosu jis jui misi uin) mis jui jeju ajeyowi lemes buni dijiwai sejelas rjuewjey 66nan juj sioimiliuo jsabbig ayi iuo ssa. sip exn ini end yes yeung uep adi) 11yes yew mojedsay mis jejeuobu amelia) eyed jaw bue gsm puan #is maju sby 'urjubuiijey minos rgyal sud james jun upyeipafuawi bue h 31yes yenny upu e| ay1 pue jenson alih ends sun ad ujispujagan jojeyipui nes uses eyed jal saisusju jejeuosn app mold jey) dia jas uejeway buy sedeujag jun uesegaga yiu jenson ss3 dins ayi jojeapui suo aw 1deep ifeq news yep1 ejefua) unse aye jow judul ayj bulyjesig copas segar sebuah ay) folha ueb sergey jje 10u ajussedde ing sedekah hyun yey lefundwaw aus jelas meg asy types1g any pinoy auendnied jey week issue wey uelyiwad resep ipeluaw sergey 'susun bulyulyi sis ayi sawit28g buka end tur yeh eseybue segar bug ian uru uap iea ajay bully pom sy) suu veybungny e11y guas gunung eye pula yeung uo 124j09 siomsup asli vegemel news ,ub segala y,, ,des upy wopssh,, eny dum, eda,, yeiy ,,e jean budaya),, eyj iyiwaw epe jie bul, puisi noa .pji8,, remedy ,,kuning pig, jebuapualu 2ija epe pom sy) jay noa sym pui noa apod stop uejixid nun bue edy sedeusag jun use jem yjealg orsay ay3 bola segel agar lulus jeep ifeq news tepi) eje aja) (le 10u apuasedde jng may ayang oo) 3ybu aya unten segar sebuah sedeusag jun xey lesund any pinoy ieg sisi subway waw ausnyeyas aeg iul wej2p eisnusia| (sedang mlanopay ssa1sig a1o3di1o s219d9) gh! (dinas kaanoday ssaagsig koyeaidsay sa1geg) gig julu!ije minos juswuisnod |lijuimo urjejas upjubuiijen isi yejuiw ad, provinsi gawat napas respiratory distress one merupakan salah satu the biggest causes infant penyumbang terbesar angka mortality. help the patients kematian bayi. continuous with this kind illness, positive airway pressure breathing aid needed. one cap) merupakan alat ad those breathing aids that bantu napas yang dapat commonly used cap, memberikan tekanan positif continuous positive airway yang kontinu. dengan pressure cap) breath aid penggunaan cap sebagai fa" that can provide continuous alat bantu napas terbukti positive pressure which dapat memperbaiki kondisi proven able improve the bayi permasalahan yang baby' condition. the problem ada adalah sebelum tahun that before the ruang rawat intensif neonatal intensive care unit neonatal rsud ulin masih ulin district hospital still belum memiliki unit cap did not have any cap unit. sama sekali, karena tidak because the availability tersedianya cap, perawatan cap head boxes are used bayi dengan distress nafas care baby with respiratory hanya menggunakan distress supply the baby's gearbox saja untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi oxygenation needs. using this method, the result bayi. hal ini mengakibatkan perawatan bayi bayi becoming very suboptimal and thus leading toa dengan distress nafas menjadi sangat tidak optimal. fairly high mortality rate neonatal intensive care. kondisi ini mengakibatkan angka kematian yang until now the neonatal intensive care unit ulin cukup tinggi ruang rawat intensif neonatal. district hospital has only three units cap bubble hingga saat ini ruang rawat intensif neonatal rsud which were recently obtained this number ulin hanya memiliki tiga unit cap bible yang baru far below the number units expected didapat pada tahun jumlah tersebut sangat support infant care with respiratory distress which jauh bawah jumlah unit yang diharapkan dapat amounts around babies each year. menunjang perawatan bayi dengan distress nafas based these factual conditions, such yang berjumlah sekitar hingga bayi setiap innovations that are gas, and affordable are seek tahunnya. help babies breathe normally. alternative berdasarkan pada kondisi faktual ini, dibuatlah method making simple, easy and cheap cap inovasi yang mudah, terjangkau, dan dapat bird can developed. bird isa breathing aid that menolong bayi untuk bernapas dengan normal. expected help improving health services for untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan handling babies with respiratory distress many metode alternatif pembuatan cap bird yang hospitals, especially district hospitals nursing sederhana yang dapat dibuat sendiri dengan health centers with limited facilities. bird can mudah dan murah. bird adalah alat bantu napas produce peep (positive end respiratory pressure) yang diharapkan dapat membantu meningkatkan which positive end respiratory pressure useful pelayanan kesehatan. pelayanan ini khusus untuk maintain the remaining air the alveoli the menangani bayi bayi dengan gawat napas banyak end expiration and develop collapsed alveoli. rumah sakit terutama rumah sakit kabupaten thus can avoid fatigue for baby attempt ataupun puskesmas perawatan dengan fasilitas breathe normally. terbatas. bird dapat menghasilkan peep (positive end respiratory pressure) yakni suatu tekanan positif akhir ekspirasi berguna untuk mempertahankan tan, ana kei lema sa. namu man man anri yan fila ee sea mena biang esa ten san hina sisa udara alveoli pada akhir ekspirasi serta bird very efficient because the mengembangkan alveoli yang kolaps. dengan manufacturing process easy and can done demikian dapat menghindarkan kelelahan bayi alone, well economical because the price dalam usahanya untuk bernapas normal. much cheaper than the existing car the cost bird sangat efisien karena proses needed for making bird approximately rp. pembuatannya yang mudah dan bisa dilakukan while cap bubble sold the market sendiri, serta ekonomis karena harganya jauh lebih requires price around rp. murah dibandingkan cap yang ada. biaya yang precure complete set. diperlukan untuk pembuatan bird kurang lebih bird has been implemented ulin district sedangkan cap bubble yang hospital and several other district hospitals south dijual pasaran membutuhkan harga sekitar rp. kalimantan such martapura, tanjung, amuntai untuk pengadaan satu set cap and pelaihari. the use bird ulin hospital bubble lengkap. has been shown reduce infant mortality dus bird telah diimplementasikan rsud ulin respiratory distress from (in dan beberapa rumah sakit kabupaten lainnya (in kalimantan selatan seperti martapura, tanjung, amuntai dan pelaihari. penggunaan bird rsud ulin terbukti menurunkan angka kematian bayi karena gawat napas dari (tahun provinsi (tahun since the use bird the nica sejak digunakannya bird pada tahun neonatal intensive care unit) ulin district nica neonatal intensive care unit) rsud ulin, hospital, the infant mortality rate nica ulin angka kematian bayi nica rsud ulin dapat hospital can minimize. expected that the meminimalisasi. diharapkan penggunaan cap lining use ulin cap can implemented all other dapat diimplementasikan seluruh unit pelayanan health service units, especially the district kesehatan lainnya, khususnya kabupaten atau puskesmas (health centres). puskesmas dengan perawatan. from the benefit cost aspect, bird has dari aspek benefit cost, bird terbukti sebagai proven effective, efficient, safe, and alternatif alat bantu napasyangefektif,efisien,aman, cheaper alternative breathing apparatus, dan lebih murah, sehingga pengalamannya jauh that its procurement much easier than the lebih mudah dibandingkan dengan cap bubble. cap bubble. the benefits are proven the manfaatnya terbukti dengan adanya penurunan decrease infant mortality due respiratory angka kematian bayi akibat gawat napas icu manga tek rsud ulin banjarmasin, dan dapat digunakan seluruh kabupaten dan puskesmas rawat inap pan dengan fasilitas terbatas. order make this method sustainable anjadikar mensdasind seba saat standard the neonatal intensive care unit ulin bisa migas hospital, regulation the form permanent standar yang berkelanjutan ruang rawat intensif merang yanoseaditresihsse breonna mag neonatal rsud ulin, telah dibuat suatu regulasi is.the basis fara lsgifimars imglemeemeion sta pee sana ulin hospital, the implementation procedure may dlm bar sasana kah then submitted the director the ulin district prosedur pelaksanaan tersebut kemudian diajukan mesir belegaltalkeed! thema minikino kepada direktur rsud ulin untuk ditandatangani cap has been ratified standard operating secara penggunaan cap ulin telah disahkan procedure sop) the neonatal intensive care unit menjadi suatu standar operasional prosedur sop) ulin regional hospital since march tesla addition, socialization was also conducted with sera data star all expert doctors and medical staff within district ing cap ulin, medis lingkup department kesehatan anak rsud menit deparamendreganging aus ulin mengenai penggunaan cap ulin. b2. pemerintah provinsi sulawesi selatan provincial governmentekspor komoditi perikanan sulawesi selatan fishery commodity export south sulawesi merupakan yang terbesar indonesia timur. negara the biggest western indonesia. the destination tujuan ekspor produk perikanan antara lain uni country for fishery commodity european union, eropa, rusia, usa, china, afrika, japan, korea, russia, usa, china, africa, japan, korea, and vietnam dan negara asia lainnya. salah satu syarat other asian country. one the requirements utama ekspor hasil laut adalah sertifikat pengujian for sporting seafood quality testing. south mutu. sulawesi selatan, sertifikasi pengujian sulawesi, the certification quality testing mutu dilakukan oleh balai penerapan mutu produk managed balai penerapan mutu produk perikanan ppp). perikanan ppp). namun dalam pelaksanaan sertifikasi terdapat however, there are two issues occur during dua masalah utama, yakni waktu pelayanan the implementation, those are the slow service and pengujian yang lama dan sertifikat pengujian harus the terms that require the applicant collect the diambil langsung oleh pemohon. bagi pemohon certificate themselves. this due the extra sertifikat, datang lagi kantor ppp butuh upaya effort that the applicant should take when going ekstra, karena: (a) lokasi kantor upt yang jauh dari ppp office: fa) the office located the pusat kota dan berada pinggiran jalan tol, (b) suburb, the highway: (b) the place hard kondisi akses jalan macet dan rusak: (c) waktu yang access due the traffic and the damaged rad, (c) harus dialokasikan jam) oleh pemohon untuk the applicants require investing hours their mengambil sertifikat pengujian mutu. time only collect the certificate. pada akhir inovasi sejuta ikan" the end the innovation sejuta hadir untuk menjawab masalah tersebut ikan" million fish was enacted order atas. inovasi ini memecahkan masalah dengan solve the problems above offering some memperkenalkan sejumlah kebaruan. hal baru novelis the system. not only could significantly itu antara lain mempercepat proses pengujian minimize the time needed processing the laboratorium dan mengantarkan langsung sertifikat certificate, but also provide the service deliver kepada masyarakat pelaku usaha perikanan. selain the certificate the applicants. not mention, itu, inovasi pelayanan ini sangat simpel sehingga this innovation provide simple bureaucracy that the pemohon tinggal menyampaikan melalui telepon, applicants can directly file their application through short message service dan whatsapp tentang waktu phone calls, short message service, and whatsapp penyelesaian pengujian dan alamat pengantaran gain the information regarding the estimated sertifikat. layanan pengantaran ini tanpa pungutan testing time and verify the address for delivery biaya. petugas pengantar sertifikat menggunakan without any additional cost it. this service ama san provinsi kendaraan roda (dua) dilengkapi identitas khusus free charge. the delivery officer distributed the agar mudah dikenali. certificate two wheeled vehicle while wearing pelaksanaan inovasi dimulai dari tahap identity attributes that people can notice them persiapan yaitu membuat perencanaan dan directly. melakukan sosialisasi internal, menyiapkan sumber the implementation this program was daya manusia yang komponen, menyiapkan sarana started from the planning and conducting internal prasarana antaranya sistem local areal network dan socialization, preparing the competent human kendaraan roda dua yang dilengkapi dengan identitas resources, preparing the facilities including local khusus. selain itu membuat sop baru, melakukan area network and two wheeled vehicle with penyebarluasan informasi dan kerjasama dengan pihak special identity attributes. furthermore, the ketiga dalam pelaksanaan inovasi. survei kepuasan government also provided new sop distributed masyarakat juga dilakukan untuk mengevaluasi tingkat the information, and cooperate with third keberhasilan dalam pelaksanaan inovasi sejuta party running the program. the government ikan". also administered society's satisfaction survey setelah satu tahun lebih inovasi ini dijalankan, evaluate the program. this survey was also sejumlah manfaat sudah dirasakan masyarakat. meant evaluate the success rate implementing waktu pengujian yang sebelumnya hari, sejuta ikan" innovation program. diringkas menjadi hari. pengantaran sertifikat one year after the implementation, the lebih efektif dan efisien. proses penerbitan sertifikat society started feel the benefits resulted from pengujian lebih mudah dan cepat serta terdapat the program. the quality testing which used last kepastian waktu penerbitan sertifikat. dampak lainnya for6 days, not gets shorten days. the adalah meningkatnya jumlah pemohon dan sertifikat system delivering the certificate considered pengujian yang diterbitkan. keluhan publik pun more effective and efficient. the process turun dengan sendirinya. masyarakat pelaku usaha issuing the certificate now easier and faster, perikanan tinggal menyampaikan melalui telepon, especially the estimated time issuance also short message service sms) dan whatsapp tentang being informed the applicants. other impacts waktu penyelesaian pengujian dan alamat pengantaran that occur are more people starting apply far sertifikat. selanjutnya petugas langsung mengantar the certificate thus the more certificates are issued sertifikat pengujian kepada pemohon. layanan consequently. that, public complaint begin pengantaran ini tanpa pungutan biaya (gratis). decrease. the society, particularly fisheries, can inovasi sejuta ikan" merupakan program directly gain information about the estimated yang berkelanjutan. hal ini sejalan dengan tugas dan issuing date and report their address through fungsi ppp sebagai lembaga pengujian dan lembaga phone calls, short message service sms) and sertifikasi sistem mutu. untuk menjamin program whatsapp. after that, the officer will deliver the berjalan secara berkelanjutan maka diambil langkah certificate the applicants. this service free langkah strategis antaranya mempertahankan charge. akreditasi sebagai lembaga pengujian iso iec the innovation sejuta ikan" dan lembaga sertifikasi sistem mutu sustainable program. this line with the iso sni serta pengembangan inovasi responsibility and function ppp testing and pelayanan jemput sampel pengujian produk perikanan. quality certification institution. order ensure the sustainability the program, ppp also plan some strategic move, those are maintaining their accreditation isomer testing institution, and also iso sni quality certification institution, well developing the innovation providing shuttle service for sample collecting intended for the product testing.pan sebelum inovasi sejuta ikan kena nan uan kar tea alt kakak mel nan mep saat atase nda masyarakat pelaku usaha membawa pemohon menyerahkan permohonan sampel pengujian pengujian bim "ul iat psi maa kane duh men waktu pelayanan sertifikat pengujian hari pemohon masyarakat pelaku usaha) mengambil sertifikat pengujian mutu inovasi ini bisa menjadi inspirasi bagi semua this innovation may serve the inspiration for lembaga sertifikasi pengujian mutu produk hasil all certification institution throughout indonesia, perikanan seluruh indonesia terkhusus indonesia particularly eastern indonesia, order expand timur agar produk perikanan indonesia tetap mendunia. the market indonesian fishery product selain itu, inovasi sejuta ikan" merupakan internationally. besides, sejuta ikan" innovation bagian penting dari pelaksanaan perjanjian kerjasama also part the cooperation agreement pengujian antara dinas kelautan dan perikanan testing between marine and fishery service provinsi sulawesi selatan dengan balai besar karantina south sulawesi with fish quarantine and inspection ikan, pengendalian mutu keamanan hasil perikanan agency balai besar karantina ikan, pengendalian sulawesi selatan nomor bp3mph mutu keamanan hasil perikanan) south sulawesi dkp tertanggal januari selama kedua number: bp3mph o1 dkp institusi ini ada, maka inovasi ini akan terus dilakukan. january long both institutions remain untuk memastikan inovasi sejuta ikan" exist, this innovation program will keep running. berjalan secara berkelanjutan maka diambil langkah order maintain the sustainability langkah sebagai berikut mempertahankan sejuta ikan" innovation program, ppp took akreditasi dan sertifikasi sebagai lembaga pengujian some strategies follows: maintaining the isomer dan lembaga sertifikasi sistem accreditation and certification isomer mutu iso sni dengan program surveillance testing institution and iso sni setiap tahun oleh komite akreditasi nasional, quality certification institution through the pengembangan inovasi pelayanan jemput sampel surveillance program conducted annually the nat inovasi pelayanan publik tahun provinsi sesudah inovasi sejuta ikan is jik pl) ti) a33 pisa prada. rasa ein petugas menjemput sampel pengujian waktu pelayanan sertifikat pengujian hari me sed sal sea au. f. pan ata tee see kreasi petugas mengantar sertifikat pengujian mutu pengujian produk hasil perikanan yang merupakan national accreditation committee, developing pengembangan dari inovasi sejuta ikan" yang the innovation providing shuttle service for dimulai pada program inovasi ini merupakan sample collecting intended for the product testing pelayanan pengambilan sampel pengujian. pemohon the extension sejuta ikan" innovation tidak lagi harus mengantar sampel produk perikanan that will started this innovation kantor bp3mph, tetapi, cukup memasukkan meant pick the testing sample. therefore, the permohonan pengujian melalui fax, email maupun applicants longer need deliver the sample media sosial selanjutnya petugas pengambil contoh their fishery product bp3mph office. instead, melakukan penjemputan sampel dan dilakukan they only need file their application for testing pengujian sesuai parameter uji dari pemohon serta via fax, email, social media, after that, the officer dilakukan pengantaran sertifikat pengujian mutu will pick the sample conduct the testing hasil perikanan, membuat sistem online pelayanan process according the parameter proposed sertifikasi pengujian mutu hasil perikanan yang the applicants, and the resulted quality testing rencananya akan dilaksanakan pada tahun certificate will delivered the applicants, building online certification service system for fishery product quality testing service that projected completed top inovasi pelayanan publik tahun pemerintah provinsi sumatera barat c provincial government west sumatera bakaba sebagai upaya menurunkan pp. angka kematian bayi bakaba effort reduce infant mortality rate penyumbang angka kematian bayi low birth height babies lbw) the prime terbanyak adalah bayi berat lahir rendah. bbl). cause infant mortality. the problem that often masalah yang sering muncul bbl merupakan arises from lbw the maturity various akibat ketidakmatangan berbagai sistim organ, organ systems. problems such hypothermia, sehingga bbl butuh adaptasi yang luar biasa shortest breath, stop breathing, cardiac arrest, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. milk (lactose) intolerance, low endurance and high masalahnya seperti hipotensi, sesak nafas, henti blood sugar levels due stress. therefore lbw nafas, henti jantung, tidak toleransi minum, needs extraordinary adaptation maintain its daya tahan yang rendah serta kadar gula darah survival, those babies also require medical support yang tinggi akibat dari stres. oleh sebab itu bbl and intensive care. membutuhkan alat alat pendukung medis dan bakaba' program innovation that perawatan yang intensif. provides helpful environment through the inovasi bakaba adalah inovasi yang kangaroo care method pmk) done the memberikan lingkungan yang kondusif melalui fathers because the absence the mothers. perawatan metode kangguru pmk) yang dilakukan nasabah innovation aims help bbl adaptation oleh bapak karena ketidakhadiran ibu. inovasi maintaining life outside the womb. the bakaba bakaba bertujuan membantu adaptasi bbl dalam program strategy improve the fathers' role mempertahankan kehidupan luar rahim. program for caring the lbw that usually has been carried bakaba adalah strategi meningkatkan peran bapak out the mothers. this program can replace the dalam perawatan bbl yang selama ini dilakukan mother's role because her absence due the oleh ibu. program ini dapat menggantikan posisi ibu sickness, critical condition, being separated karena ketidakhadirannya karena kondisi ibu yang because referral death. sakit, kritis, terpisah akibat rujukan dan kematian nasabah innovation activities include: making kegiatan inovasi bakaba meliputi regulations, dissemination information, providing pembuatan regulasi, sosialisasi, pemberian information and education communication kie) komunikasi informasi dan edukasi kie) kepada fathers and other families, implementing pmk, bapak dan keluarga lainnya, pelaksanaan pmk, maintaining and fulfilling the needs other perawatan dan pemenuhan kebutuhan bayi babies, providing place for mothers the lainnya. penyediaan tempat rawat gabung bagi ibu perinatology room and post treatment monitoring ruang perinatologi. monitoring dan evaluasi pasca and evaluation. perawatan. penurunan angka kematian bayi dari menjadi tahun penurunan angka provinsi bee nan sn. oo sm. . han angka kematian aa basi m13s kematian bayi titi mean jam ib! tee, are latin "di ker "gs mg. sewu ka: yea han pabean oo, min nun pe" bw: ena kasa eng debat bra ale show, expo kana workshop neonatal procedure aan sosialisasi bakaba ana mma yg! g1) ah be. rsud dr. achmad mochtar bukittinggi cz7 jalan or. pirai gukitdnggi sumatera barat) telepon sunting ub2p kan. babe fan maa daa pekan jadikan budaya ah, aga gaya kek depan see, sa, dt. peran sudi sa) tmp, nang anton malu korupsi se) achmad octa bunting jii tan bsa. rivai bukittinggi ter mba kan, ha. bo. yan basa ann kam mma ima e1s kematian bayi jam dari menjadi undergoing the above programs, there peningkatan kepuasan pasien dari menjadi significant decrease infant mortality from yo, rata rata lama hari jawatan lebih pendek 2017and the decrease infant menjadi hari dari hari. mortality hours from there program bakaba" adalah suatu strategi also increase patient satisfaction from optimalisasi atau peningkatan pemberdayaan dari and average length day shorter peran bapak dalam perawatan bbl. peran yang treatment from days days. selama ini hanya cenderung untuk pemenuhan the bakaba" program optimization finansial semata sekarang ditingkatkan dalam strategy enhancement fathers' role perawatan bayi baru lahir. "bakaba" merupakan lbw care. from the previous role for finansial modifikasi dari pelaksanaan perawatan metode fulfillment only, now has been enhanced kangguru yang biasanya dilakukan oleh ibu dalam caring newborn. bakaba" modification inovasi ini pmk dilakukan oleh bapak. kegiatan the implementation kangaroo method care ini didasari juga karena kesulitan menghadirkan which usually done the mother but this ibu untuk perawatan bayinya, hal ini disebabkan innovation pmk carried out the father. this kondisi ibu dalam keadaan sakit, terpisah jauh activity also based the absence mothers for dari ibu akibat bayi saja yang dirujuk serta ibunya the care their babies, because the condition meninggal pasca persalinan the mother state illness, apart from the bakaba" merupakan upaya dalam mother due the baby being referred and her memberikan lingkungan yang kondusif mother died after childbirth. dukungan psikologi, aman dan nyaman pada bbl bakaba" effort provide supportive agar lebih dapat bertahan untuk menurunkan environment, psychological support, safe and angka kematian bayi dengan meminimalkan comfortable for lbw more able survive stresor yang dapat mencederai otak bbl serta reduce infant mortality minimizing stresses mengoptimalkan tumbuh kembang. mekanisme that can injure lbw brain and optimized growth been benar ag, pasi sat ara tas pen pama ka pa, ora rta ian ag: les aga apu tea manga ea. kar pan. mal ban akad tea sea fan maket ben tah tana sika ka: tiga pem dan kaa ae. nai jani tar. pai temp iman mochtar aah tana nata tie isa, yang terjadi pada program bakaba" sebagai and development. berikut )memberikan suplemen stimulasi yang the mechanism that occurs the bakaba menyenangkan, mengurangi stimulus yang program follows: giving pleasant berlebihan, mekanisme yang terjadi padaprogram stimulation supplement, reducing excessive "bakaba" sebagai berikut memberikan asuhan stimulus, the mechanism that occurs perawatan yang berlangsung continue atau terus the bakaba" program providing nursing menerus baik selama jawatan maupun nanti saat continuously until returning home. kembali kerumah. tag naa this innovation continues developed inovasi ini terus dikembangkan dengan providing budget for improvement, adding penyediaan anggaran untuk perbaikan,penambahan equipment and increasing human resources and peralatan serta peningkatan sdm dan sosialisasi socialization the public. maximum support kepada masyarakat. dukungan maksimal dari from the provincial government and the health pemerintah provinsi dan dinas kesehatan dan peran office and active participation the father greatly serta aktif bapak sangat menentukan keberhasilan determines the success bakaba" innovation. inovasi bakaba ini. this innovation can relocated because very inovasi ini dapat direplikasi karena cost effective, easy empowering parents sangat hemat biaya, mudah dilakukan dengan and providing maximum results. socialization memberdayakan orang tua dan memberikan innovations the community and stakeholders hasil yang maksimal. sosialisasi inovasi kepada through seminars, neonatal workshops, training, masyarakat dan stakeholder melalui kegiatan internship, comparative studies and through the seminar, workshop neonatal, pelatihan, magang, learning process for health students who practice study banding serta melalui proses pembelajaran both inside and outside west sumatra province. bagi mahasiswa kesehatan yang praktek baik dari dalam maupun luar provinsi sumatera barat. an) pemerintah kabupaten banyuwangi district government banyuwangipoor and need outpatients get the highest obat mendominasi keluhan masyarakat kepada impact because they not have adequate money rsud blambangan. tahun waktu tunggu purchase prescription other drugstores, they pelayanan obat terlama mencapai menit. necessarily have wait for the medicine long instalasi farmasi menjadi unit dengan indeks waiting list until the afternoon with state pain. kepuasan masyarakat terendah rsud blambangan abdullah azwar anas the head dan resep lolos mencapai pasien banyuwangi district creates innovative idea. miskin mendapatkan dampak terbesar, karena tidak that collaborative design with third parties memiliki biaya untuk membeli obat apotek lain, who can help deliver medicines the patient's mereka mau tidak mau harus menunggu obatnya home. the involvement these third parties selesai dilayani sampai sore dalam kondisi menahan expected remove the waiting time component rasa sakit. prescription services that patients can gagasan inovatif diberikan oleh bupati and rest home. banyuwangi, bapak abdullah azwar anas. this new idea has been introduced neither berupa rancangan kolaborasi dengan pihak ketiga the pharmaceutical service system indonesia yang dapat membantu menghantar obat rumah other countries. there safeguard procedure pasien. keterlibatan pihak ketiga ini diharapkan guideline regarding the involvement third dapat menghapus komponen waktu tunggu dalam parties courier for hospital medicine services pelayanan obat, sehingga pasien bisa langsung with patients. hence, this innovation had become pulang dan beristirahat rumah. special discussion indonesian pharmacy gagasan baru ini belum dikenal dalam community. there are various concerns about the sistem pelayanan kefarmasian indonesia dan risk potential incidents different patients juga luar negeri. belum ada guideline prosedur treated, incorrect education and mismanagement pengamanan tentang keterlibatan pihak ketiga medicines during the delivery process. with the sebagai kurir pelayanan obat rumah sakit dengan support the banyuwangi regency government, pasien. karena itulah, inovasi ini sempat menjadi the rancang aron" team continued consult pembahasan khusus dunia kefarmasian indonesia. related parties. after the long process for months, muncul berbagai kekhawatiran mengenai resiko they finally succeeded formulation new system potensi terjadinya insiden salah pasien, salah involving third parties but guaranteed safe for edukasi dan salah penanganan obat selama proses patients. penghantaran. dengan dukungan pemerintah kabupaten banyuwangi, tim rancang aron" kabupaten tag pas mena senat shi yak anto cad ny ti kah saat yana ata tana be. ema ben. terus melakukan konsultasi kepada pihak terkait, "rancang aron" abbreviation the setelah aktif berjuang selama bulan, akhirnya anticipation group prevent long queue berhasil merumuskan sistem baru dengan melibatkan sending medicines patient homes. the word pihak ketiga namun terjaga keamanannya bagi rancang aron the using language means pasien. get well soon. present the aron design" "rancang aron" adalah singkatan dari has been developed into several services: gugus antisipasi cegah antrian panjang dengan home pharmacy care pharmacists, antar obat rumah pasien. kata rancang appreciation has been given various parties aron dalam bahasa using berarti lekas sembuh. for this service, among them has been presented saat ini rancang aron telah dikembangkan innovative regional program for eradication menjadi beberapa pelayanan tuberculosis, the world health ministerial home pharmacy care oleh apoteker, conference moscow. apresiasi telah diberikan berbagai pihak atas drug delivery go jek, which has been layanan ini, diantaranya telah dipresentasikan running for more than times. sebagai program inovatif daerah untuk radiasi rancang aron innovative design tbc, pada konferensi tingkat menteri kesehatan because authorized break the established dunia moscow tahun pharmaceutical service system without reducing penghantaran obat oleh go jek, yang the quality and safety the medicine for patients. telah berjalan lebih dari kali layanan. pharmaceutical services are the authority the rancang aron inovatif karena mampu pharmaceutical profession, particularly pharmacists mendobrak sistem pelayanan kefarmasian yang telah assisted pharmaceutical technical workers establish tanpa mengurangi jaminan kualitas dan according the knowledge gained from higher keamanan obat bagi pasien. pelayanan kefarmasian education for least years. involving third parties top inovasi pelayanan publik tahun hari me, st: lha inna eau nag wi, aa, mat. bel aru ing: i z pp. ant pang ll, |. inn mama sad aan tem per kala, sig jae ka merupakan kewenangan profesi farmasi yaitu medicine delivery new indonesia. thus, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian the pharmaceutical community cannot process sesuai pengetahuan yang didapat dari pendidikan because considers that this can increase the tinggi selama minimal tahun. melibatkan pihak risk clinical incidents related medication ketiga dalam penghantaran obat merupakan hal medication error. while the regulation requires baru indonesia. dan masyarakat farmasi tidak the elimination the lightest potential that dapat menerima karena menganggap bahwa, hal ini endangered the patients. rancang aron dapat meningkatkan resiko terjadinya insiden klinis successfully formulated and sets clear limits terkait obat medication error. sementara peraturan the authority pharmacists and third parties. mewajibkan peniadaan potensi sekecil apapun yang with detailed series drug delivery pos from membahayakan nyawa pasien. rancang aron the need pass the training the reporting berhasil merumuskan dan menetapkan batasan yang and evaluation process, can ascertained that jelas mengenai kewenangan apoteker dan pihak the guarantee security for patients obtained. ketiga. dengan rangkaian spo penghantaran obat the rancang aron" program succeeded yang detail dari keharusan lulus pelatihan hingga reducing complaints about prescription waiting proses pelaporan dan evaluasi, dapat dipastikan time increasing ikm from terwujudnya jaminan keamanan bagi pasien. describing drop from program rancang aron berhasil elimination medicine waiting time for patients menurunkan keluhan tentang waktu tunggu obat delivered and the average waiting time for drugs menjadi peningkatan ikm dari menjadi for other patients minutes (finished resep lolos turun dari menjadi drugs and connections), and the longest waiting terhapusnya waktu tunggu obat untuk time minutes. pasien yang diantar dan rata rata waktu tunggu obat bagi pasien lain menjadi menit (obat jadi dan racikan), dan waktu tunggu terlama menit. enya, kabupaten . na: mne amy man nubuat basis. output dari kegiatan ini meliputi home the output this activity includes: home pharmacy care oleh apoteker, penghantaran obat pharmacy care pharmacists, medicine delivery oleh go jek, berdirinya drop delivery, berdirinya go jek, the establishment drop delivery, the shelter go jek halaman parkir rumah sakit umum establishment gojek shelters the parking daerah blambangan dan mitra penghantaran yang blambangan regional general hospital and tereduksi mengenai obat. selain dampak langsung educated delivery partners medicines. addition diatas, pelaksanaan program rancang aron" the direct impacts above, the implementation menghasilkan dampak positif berantai, diantaranya, the rancang aron" program has positive peningkatan semangat dan kinerja petugas farmasi impact the chain, including, increasing the seiring turunnya keluhan pasien, kemudahan enthusiasm and performance pharmacy officers bagi keluarga pasien rumah sakit yang ingin patients complain, ease for families patients menikmati makanan tertentu dan menggeliatnya hospitals who want have certain foods and usaha pedagang makanan disekitar rumah sakit stretch the food merchant business around the dengan fitur go food, peningkatan pendapatan hospital with go food features, increased income bagi mitra go jek dan kemudahan bagi pasien yang for go jek partners and ease for patients who tidak memiliki sarana transportasi pribadi. not have private transportation facilities. program ini telah direplikasi oleh rsud genteng hospital has conducted the same genteng pada desember dan pusat program december and also pertamina pada maret dan rumah sakit lain pertamina central hospital march the yang telah meminta konsep program rancang other hospitals that have requested the concept aron" dengan berkunjung seperti rsud santo the gagang aron" program visiting daeng, pasang, jeneponto dan rsud wonosari santo daeng, pasang, jeneponto, and wonosari dan ketua dprd jembrana. maupun permintaan regional general hospital and jembrana regional melalui email diantaranya oleh rsud koesnadi parliament speaker. well requests via e mail, bondowoso, pendidikan universitas airlangga, including koesnadi bondowoso hospital, rsud tuban dan sebagainya. airlangga university education hospital, tuban hospital and many other.pe ministry foreignnor inovasi pelayanan publik tahun pemerintah kabupaten klungkung bimantara beli mahal jual murah) peningkatan produksi padi selain untuk increase rice production beneficial mendukung ketahanan pangan (ketersediaan beras) not only support national food security (rice nasional, juga merupakan salah satu upaya untuk availability), but also increase the income welfare meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani farmers and their families. however, the increase dan keluarganya. namun peningkatan produksi production achieved harvest time fact yang dicapai pada saat panen, kenyataannya belum has not brought farmers the improvement welfare membawa petani pada peningkatan kesejahteraan that they expect. therefore, klungkung regency tersebut. untuk itu, kabupaten klungkung melalui through the agriculture service tries make dinas pertanian, berupaya untuk melakukan suatu breakthrough innovation through tne buy high, terobosan inovasi melalui program aksi beli sell low bima juara)" mahal jual murah bima juara)". bima juara effort empower farmers bima juara merupakan upaya pemberdayaan making agreement between kud village unit petani dengan membuat kesepakatan antara kud cooperative) and farmers through kelompoktani dengan petani melalui kelompoktani subak, dimana (farmers organization) subak, which kud kud berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga committed maintain the stability grain prices, gabah, dengan cara membeli gabah petani dengan buying farmers' grain prices higher than harga yang lebih mahal dari harga pasar. sementara the market's. the other hand, kud through kud melalui kerjasama dengan asn, bumdes collaboration with asn state civil apparatus) maupun toko swalayan berusaha untuk menjaga makes bumdes village business enterprises) and stabilitas harga beras, bahkan berupaya untuk bisa supermarkets maintain the stability rice prices, menjual beras dengan harga yang lebih murah dari and even try sell rice prices lower than the harga pasar. market's. pelaksanaan program ini diawali dengan the implementation this program was terbitnya surat keputusan bupati klungkung preceded the issuance the decree the nomor h20 tentang pembentukan regent klungkung number: h20 kelompok kerja pendistribusian beras lokal kepada concerning the establishment ofa working group pegawai negeri sipil lingkup pemerintah daerah for the distribution local rice civil servants kabupaten klungkung, tanggal pebruari the regional government klungkung regency, selanjutnya bupati klungkung mengeluarkan surat february after that, the regent edaran tentang pembelian beras lokal petani oleh klungkung issued circular letter dated march pegawai negeri sipil pns) dan guru pemerintah advise civil servants pns) and teachers kabupaten klungkung, tertanggal maret klungkung regency purchase local rice from kabupaten "an dis bian pasir . ngan mena" gpr ons reo0e una tang sii tag can song asa yaa sa lan ta ta. mhs merujuk kepada kedua surat tersebut atas maka local farmers. referring the two mentioned pokja pendistribusian beras lokal melakukan sejumlah letters, the working group for local rice distribution pertemuan baik dengan petani melalui subak, conducted number good meetings with farmers dengan kud, pegawai negeri sipil dilingkungan through subak, kud, civil servants klungkung pemerintah kabupaten klungkung melalui kopi, through kopi indonesian organization whose bumdes maupun dengan sejumlah toko swalayan, members consist civil servants, bumn state yang selanjutnya menghasilkan kesepakatan yang business enterprises) employees, bumi (regional dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama per business enterprises) and subsidiaries, and village tanggal april dari perjanjian kerjasama government apparatus), bumdes and number yang telah ditandatangani tersebut, petani sebagai supermarkets, which subsequently resulted unsur utama atau fokus dari program inovasi ini, agreement cooperation april based mempunyai peran sebagai penyedia gabah dalam the signed cooperation agreement, farmers bentuk iklan. sementara kud sebagai lembaga the main element focus this innovation yang berperan dalam pembelian gabah hasil program, have role provider annulled produksi petani akan membeli gabah petani dengan rice that sold per kilo. kud institution harga yang memadai sesuai dengan harga pasar, that plays role the purchase annulled rice bahkan lebih tinggi dari harga pasar. gabah hasil produced farmers will buy farmers' annulled produksi petani selanjutnya diproses untuk menjadi rice market prices and even higher. the grain beras lokal klungkung. then processed become klungkung local rice. uniknya program ini adalah pada kesepakatan the brilliant thing about this program the antara kud dengan petani lewat subak, dimana agreement between kud and farmers through kud berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga subak, which kud committed maintain gabah, bahkan berupaya untuk bisa membeli gabah the stability grain prices and even try buy pee rana sei sah kl " . tn, anu aoa yaa bem ta, pan kane jai bs, ki: sat men tuna mug pil eri eka aur run ora peppbaa pas bak mai ta" pro pera reg ngo see permainan kota era naga o33 ka" sae jana nabla base p. ain ha, mena pot pos. petani dengan harga yang lebih mahal dari harga the grain price that more expensive than pasar, sementara dari sisi pemasaran produksi the market's. meanwhile, marketing wise, kud berasnya, kud melalui kerjasama dengan asn, through cooperation with asn, bumdes and bumdes maupun toko swalayan berusaha untuk supermarkets strive maintain the stability menjaga stabilitas harga beras, bahkan berupaya rice prices and even try sell rice prices lower untuk bisa menjual beras dengan harga yang lebih than the market's. other parties involved this murah dari harga pasar. innovation program are civil servants, bumdes and pihak pihak lain yang terlibat dalam program supermarkets whose job make local people inovasi ini, diantaranya pns, bumdes dan toko become consumers local rice. meanwhile, the toko swalayan, mengoptimalkan agensinya untuk local rice distribution working group facilitate menjadi konsumen dari beras lokal yang dihasilkan. the process this program run well and sementara kelompok kerja pendistribusian beras sustainable. lokal, memfasilitasi agar proses dalam program ini the results this activity are, the stability berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. grain prices can maintained, even farmers output kegiatan ini adalah stabilitas harga can sell the rice higher than the market5, there gabah dapat dipertahankan bahkan petani bisa change the way farmers selling their menjual gajahnya lebih mahal dari harga pasar, produce, previously, the grain sold per tebasan ada perubahan prilaku petani dalam menjual hasil (the grain sold before harvest time), now produksinya, dalam hal ini gabah dalam bentuk sold per kilo, the business activities kud iklan tidak lagi menjual hasil produksinya dalam are increasing due the purchase grain and bentuk tebasan, aktifitas usaha kud semakin selling rice, kud' income also increases, bertambah karena adanya usaha beli gabah dan there advantage for the people klungkung jual beras sehingga pendapatan kud menjadi regency because they can purchase rice with stable bertambah, ada keuntungan masyarakat price and and rather cheaper than the price kabupaten klungkung karena bisa memperoleh the market. kabupaten harga beras yang stabil dan cenderung lebih improve the existence farmers murah dari harga pasar. this program, accordance with constitution untuk meningkatkan eksistensi petani dalam concerning the protection and keberlanjutan program ini, sesuai dengan empowerment farmers farmer organizations, nomor tahun tentang perlindungan dan the regional government through the department pemberdayaan petani kelompok tani, pemerintah agriculture seeks assist them with programs daerah melalui dinas pertanian berupaya melakukan activities that have been funded from the pendampingan dengan program atau kegiatan routine budget apbd il, apbd and apbn yang telah terdapat dari anggaran rutin apbd ii, (apbd regional revenue and expenditure apbd maupun apbn. pendampingan dilakukan and apbn state revenue and expenditure). dalam bentuk diseminasi teknologi pertanian dan assistance carried out the form agricultural juga fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana technology dissemination and also facilities and produksi pertanian, serta aspek pemasaran hasil infrastructure for agricultural production. the produksi petani, pemerintah daerah memerankan aspect marketing the farmers' production, the aktifitas koperasi unit desa kud) untuk penyerapan regional government plays role village unit gabah petani secara langsung. pihak kud sebagai cooperative kud) buy farmer grain directly partner dalam program inovasi ini juga didampingi the kud partner this innovation program oleh pemerintah daerah dengan modal penyertaan was also accompanied the regional government yang fasilitasi melalui dinas koperasi usaha kecil with capital facilitated the department menengah dan perdagangan. pendampingan cooperative for small and medium enterprises terhadap kud juga dilakukan dengan fasilitasi and trade. assistance kud also carried out sarana prasarana produksi lewat csr. dan yang fadilitating production infrastructure through penting pula telah dilakukan oleh pemerintah csr corporate social responsibility). last, the daerah inpres tahun tentang kebijakan important thing that has been done the regional pemerintah dalam pengadaan gabah beras dan government inpres president's instruction) no, penyaluran beras oleh pemerintah) adalah fasilitasi concerning government policies the dalam pemasaran beras lokal hasil produksi kud. procurement grain rice and the distribution rice the government) facilitating local rice marketing produced kud. pemerintah kabupaten klungkung district government klungkung implementasi toss tempat olah p .he increasing midden not comparable tidak sebanding dengan sarana dan prasarana the facilities and infrastructure waste pengelolaan sampah dimana tempat pengolahan management which the final waste processing akhir sampah tpa) dengan luas yang site tpa) with area banjar berada banjar sente kecamatan dawan tidak sente, dawan subdistrik cannot accommodate dapat menampung sampah sehingga mengalami garbage that over capacity due over capacity akibat over load. maka pada overload, december the sente tanggal desember tpa sente secara tpa officially ceased operations and was closed resmi berhenti operasional dan ditutup oleh the klungkung regent. bupati klungkung. waste management has done optimizing pengelolaan sampah dilakukan dengan the existing system, known the reduce, mengoptimalkan sistem yang sudah berlaku yaitu reuse, and recycle method, the waste bank dengan metode reduce, reuse dan recycle managed the integrated waste processing bank sampah yang dikelola tempat pengolahan site test) has not been able answer the sampah terpadu test ternyata belum bisa problem midden klungkung regency menjawab persoalan persamaan kabupaten there need for innovation breakthrough klungkung sehingga perlu adanya terobosan overcome the situation. inovasi untuk mengatasi situasi tersebut. the previous situation has already predicted situasi tersebut diatas sudah diprediksi since the beginning thus, various sejak awal tahun sehingga berbagai metode methods processing waste has conducted pengolahan sampah telah dijajaki sampai akhirnya until the klungkung district government pemerintah kabupaten klungkung memutuskan decided implement the local! waste place untuk menerapkan metode tempat olah sampah toss) method establishing cooperation with setempat toss dengan menggalang kerja pln technical colleges and pt. indonesia power sama dengan melibatkan sekolah tinggi teknik through series surveys and feasibility studies pln dan pt. indonesia power melalui serangkaian first. survey dan studi kelayakan terlebih dahulu. toss waste management through the toss merupakan pengelolaan sampah peuyeumisasi method fermentation organic melalui metode peuyeumisasi atau fermentasi and non organic waste tub made wood sampah organik maupun non organik dalam and bamboo with meter utilizing suatu bak yang terbuat dari kayu dan bambu yng bio activator obtained from leachate from wet kabupaten berukuran meter dengan memanfaatkan organic waste enriched with various micro bio aktivator yang diperoleh dari cairan lindi organisms effective compose waste sampah organik basah yang diperkaya dengan relatively short time days, then cropped berbagai mikro organisme yang efektif untuk and made briguettes pellet which have terdekomposisi sampah dalam waktu yang value kilocalories equivalent relatif singkat yakni hari, selanjutnya young coal. therefore, people can use the fuel dicacah dan dibuat briket ataupun pellet yang for store generating generators electricity memiliki nilai kilo kalori atau setara dengan through the gamification process. series the batu bara muda sehingga bisa dimanfaatkan process the sewage treatment above can sebagai bahan bakar kompor bahkan bisa done the source waste generation because digunakan sebagai bahan bakar generator does not require large area land, can pembangkit listrik melalui proses gasifikasi. reduce the cost waste transportation and cut serangkaian proses olah sampah tersebut diatas the waste processing time when usually took bisa dilakukan pada sumber timbunan sampah months with osaka composing days karena tidak membutuhkan lahan yang luas with the peuyeumisasi method. toss can cut sehingga dapat mengurangi biaya transportasi the waste transportation costs and after sorting sampah dan memangkas waktu pengolahan out all types domestic waste can processed sampah yang semula bulan dengan memposting that leaves residue. the process series osaka menjadi hari dengan metode through this method fulfill the concept zero peuyeumisasi tersebut. toss bisa memangkas waste management and waste energy biaya transportasi sampah dan setelah melalui global concept that becomes strategic issue pemilahan semua jenis sampah domestik bisa solid waste management. diproses sehingga tidak menyisakan residu. gema santi toss klungkung district serangkaian proses melalui metode ini memenuhi has signed cooperation agreement between konsep zero waste management and waste the government klungkung regency and energy sebagai konsep global yang menjadi isu the pln technical high school jakarta and pt. strategis dalam manajemen persamaan. indonesia power ensure the sustainability toss gema santi kabupaten klungkung the program. telah melakukan penandatanganan perjanjian the benefit processing waste through kerja sama antara pemerintah kabupaten the local waste site toss) the trimming klungkung dengan sekolah tinggi tehnik pln transportation costs and processing time well jakarta dan pt. indonesia power untuk menjamin the creation new sources income for the keberlanjutan program inovasi tersebut. village, also new and renewable energy sources benefit dari inovasi tersebut dengan for power plants with power mengolah sampah melalui tempat olah sampah part populist electricity villages setempat toss) adalah pemangkasan biaya across indonesia can duplicate and implement transportasi dan waktu pengolahan juga this innovation with capacity only terciptanya sumber pendapatan baru bagi desa within year indonesia able build small serta sumber energy baru dan terbarukan bagi scale development with total value pembangkit listrik dengan kekuatan which means the target for the construction sebagai bagian dari listrik kerakyatan. apabila new power plant proclaimed desa diseluruh indonesia bisa menduplikasi indonesian president joko widodo can dan menerapkan inovasi ini dengan kapasitas achieved, maka dalam waktu tahun indonesia the implementation gema santi toss mampu membangun pembangkit skala kecil innovation klungkung aimed primarily dengan nilai total haliniberartitarget overcoming the problem solid waste pembangunan pembangkit listrik baru the closure the sente tpa along with the angela, ear mba ai kaa tu, gen gam pd: mei sang kata "ai ph. ybs! a14 saga lu, to, yang dicanangkan bapak presiden joko social impacts that can occur. consequently, widodo bisa tercapai. the existence this innovative program can implementasi inovasi toss gema santi guaranteed replication all villages kabupaten klungkung ditujukan utamanya klungkung and work with parties using adalah untuk mengatasi persoalan persamaan cooperation agreement between the klungkung sebagai akibat ditutupnya tpa sente beserta regency government fasilitator and dampak sosial yang bisa terjadi sehingga "regulator keberlanjutan program inovasi ini bisa dijamin the output this activity includes, saving eksistensinya dengan mereplikasi untuk semua the cost transporting waste processing, desa kabupaten klungkung mengikat para concrete example gunakan village, where pihak dengan kesepakatan kerja sama antara previously cost rp. per day pemerintah kabupaten klungkung sebagai transport garbage tpa. nevertheless, after fasilitator dan regulator. the implementation the toss method, output kegiatan ini diantaranya adalah longer needed because the waste processed penghematan biaya transportasi pengolahan from its generation test toss gunakan sampah, sebagai contoh konkret adalah desa village, waste stereotypes that are identical gunakan dimana sebelumnya mengeluarkan with dirty, filter, smell and source problems biaya sewa dump truk rp. perhari begin change because the adoption untuk mengangkut sampah tpa dengan innovation this waste management method, penerapan metode toss kini tidak diperlukan economic benefits can felt more where lagi karena sampah diolah sumber timbulnya briguettes pellet the final result yakni test toss desa gunakan, stereotipe processing waste can sold pt. indonesia i tani uu, paul hop kabur, san say yon tan uh, asa na: taman maa tari try uus p3: pas sang sma wati inn ann sampah yang identik dengan kotorjorok,badan powers fuel for the pltu generation machine sumber masalah secara berangsur pandangan owned. masyarakat mulai berubah dengan diterapkannya the toss method for the management inovasi dalam metode pengelolaan sampah ini, waste into energy has become widely known keuntungan secara ekonomis lebih bisa dirasakan after the success klungkung district applied dimana briket atau pellet sebagai hasil akhir tis method the scale the published area. pengolahan sampah bisa dijual pt. indonesia therefore, until now the stt pln has been power sebagai bahan bakar mesin pembangkitan asked duplicate tangerang regency. the peta yang dimiliki. ministry environment and forestry also asks metode toss untuk pengelolaan sampah back the normalization ciliwung times. menjadi energi telah dikenal secara luas setelah this shows that the toss innovation with the keberhasilan kabupaten klungkung menerapkan peuyeumization method assessed general metode ini untuk skala kawasan dipublikasikan application. sehingga sampai saat ini pihak stt pln telah diminta untuk mereplikasi kabupaten tangerang dan permintaan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk mem back normalisasi kali ciliwung. hal tersebut menunjukan bahwa inovasi toss dengan metode peuyeumisasi ini dinilai aplikabel secara umum. more pemerintah kabupaten lumajang blood jek pengawal nyawa masalah yang dihadapi oleh unit pmi the problem faced the lumajang red kabupaten lumajang adalah unit tidak dapat cross unit that the they cannot guarantee the menjamin kualitas pelayanan darah terutama pada quality bloo especially the distribution proses distribusi. sistem distribusi darah selama process. the blood distribution system has been ini dilakukan oleh keluarga pasien, mereka harus carried out patients' families, they have menunggu kurang lebih jam dan membawa wait for about hours and bring the blood sendiri darah tersebut rs. akibatnya unit the hospital. the unit cannot guarantee the tidak dapat menjamin darah yang ditransmisikan safety the blood because the temperature ini tetap terjaga keamanannya, karena suhu controlled during distribution. the tools and tidak terkontrol, alat dan cara distribusi darah methods blood distribution are also not tidak sesuai dengan standart pelayanan darah, accordance with the standard blood service, mengakibatkan darah akan rusak ketika tiba resulting blood damage when arriving the rumah sakit, bukan lagi kesembuhan yang didapat hospital. instead helping curing the patient, melainkan bertambahnya kesakitan diderita oleh might even worsen their pain pasien. blood and blood products play important darah dan produk darah memegang role health care. the availability, safety and peranan penting dalam pelayanan kesehatan. easy access blood and blood products must ketersediaan, keamanan dan kemudahan akses guaranteed. accordance with the world terhadap darah dan produk darah harus dapat health assembly wha), the ability fulfill their dijamin.hal tersebut sesuai dengan world health own needs for blood and blood products (self assembly wha), bahwa kemampuan untuk sufficiency the supply blood and blood mencukupi sendiri kebutuhannya atas darah dan products) and the guarantee its security produk darah (self sufficiencyinthe supply blood one the important goals national health and blood products) serta jaminan keamanannya services. merupakan salah satu tujuan penting pelayanan blood distribution services the process kesehatan nasional. healing patients have been rather ineffective, layanan distribusi darah dalam proses coefficient, and not security wise guaranteed. kesembuhan pasien selama ini kurang efektif, the blood distribution system experienced efisien, dan terjamin keamanannya. sistem the patient's family itself very favorable distribusi darah yang dilakukan oleh keluarga because they have wait for about hours long pasien sendiri sangat tidak menguntungkan karena and bring the blood the hospital themselves. kabupaten mereka harus menunggu kurang lebih jam dan asa result, the indonesian red cross's blood membawa sendiri darah tersebut rumah sakit transfusi unit utd) lumajang regency rs). akibatnya unit transfusi darah utd) palang cannot guarantee that the blood transfusi merah indonesia pmi) kabupaten lumajang tidak remains fresh. controlled temperature and dapat menjamin darah yang ditransmisikan ini tools and methods blood distribution that tetap terjaga keamanannya. suhu yang tidak are not accordance with blood transfusi terkontrol, alat dan cara distribusi darah yang service standards will damage blood. the tidak sesuai dengan standar pelayanan transfusi high expectations from families for recovery darah akan mengakibatkan darah menjadi rusak patients then not achieved. graphs ketika tiba rumah sakit. harapan yang tinggi customer complaints regarding blood dari keluarga untuk kesembuhan pasien tidak transfusi services lumajang regency from terwujud. grafik komplain pelanggan terhadap showed that complaints pelayanan transfusi darah kabupaten lumajang were directed the speed aspect and mulai tahun sampai menunjukkan complaints the blood safety quality. komplain ditujukan pada aspek kecepatan blood jek" the life saviour service dan komplain pada aspek keamanan kualitas innovation blood delivery from utd darah. hospitals and answers the problem above. blood jek pengawal nyawa adalah today, the patient's family not need wait inovasi layanan antar darah dari utd rumah long utd. they simply need request blood sakit. kehadiran pengawal nyawa ini menjawab bringing request form and the patient's masalah yang ada. saat ini keluarga pasien tidak blood sample and completing the administrative perlu menunggu lama utd. mereka cukup process utd. this process only takes melakukan permintaan darah dengan membawa minutes. the blood will delivered utd formulir permintaan dan sampel darah pasien employees directly the hospital room where serta menyelesaikan proses administrasi utd. the patient being treated. this service proses ini hanya membutuhkan waktu menit. carried out hours without additional fees darah akan diantar oleh petugas utd langsung for all hospitals lumajang. blood. jek uses ruang tempat pasien dirawat. layanan ini motorcycles equipped with large box with dilakukan jam tanpa biaya tambahan untuk liter capacity which can filled with seluruh rumah sakit wilayah lumajang. blood. two small coolboxes places store blood jek menggunakan sepeda motor yang dilengkapi bags. each toolbox equipped with control dengan box besar dengan kapasitas liter form and digital thermometer control the bagian belakang yang dapat diisi dua toolbox storage temperature according the type kecil sebagai tempat penyimpanan darah. masing blood product that carried, masing toolbox dilengkapi dengan formulir kontrol blood jek the life saviour innovation dan termometer digital untuk mengontrol suhu concrete step the implementation the penyimpanan darah sesuai dengan jenis produk sustainable development goals darah yang dibawa. gs), which good health goals. one inovasi blood jek pengawal nyawa the goals goal reduce the maternal merupakan langkah kongkrit dalam pelaksanaan mortality rate mmr) below per sustainable development goals gs) live births lb). bleeding one factor the yaitu goals kesehatan yang baik. salah high mmr, the speed and safety blood satu target dari goals ini adalah mengurangi delivery services needed. blood jek also angka kematian ibu aki) hingga bawah per line with targets goal which partnerships kelahiran hidup (kh). perdarahan adalah achieve goals. utd lumajang was salah satu faktor tingginya aki, maka diperlukan one the utd accompanied vee armstrong, inovasiinovasi$dki jakartkecepatan dan keamanan pelayanan transfusi consultant for good manufacturing practice darah. blood jek juga sesuai dengan target gmp) from australian red cross the pada goals yaitu kemitraan untuk mencapai implementation gmp blood transfusi tujuan. tahun utd lumajang termasuk salah services. the purpose this assistance satu utd yang dampingi oleh vee armstrong, strengthen the implementation gmp blood konsultan good manufacturing practice gmp) dari transfusi services, especially the blood australian red cross dalam implementasi gmp distribution system. pelayanan transfusi darah. tujuan pendampingan one focus this mentoring the blood tersebut adalah untuk memperkuat pelaksanaan distribution system. blood jek the simplest gmp pelayanan transfusi darah, khususnya pada blood distribution system that has applied the sistem distribusi darah. concept gmp blood service. the purpose salah satu fokus materi dalam pendampingan mentoring gmp consultants from australian ini adalah system distribusi darah. blood jek red cross strengthen the facilities and merupakan system distribusi darah paling implementation gmp blood services, sederhana yang sudah menerapkan konsep gmp especially the blood distribution system pelayanan darah. tujuan dilakukan pendampingan blood jek" the life saviour. oleh konsultan gmp dari australian red cross the outputs this activity includes adalah untuk memperkuat sarana dan pelaksanaan blood jek has been decided blood gmp pelayanan darah khususnya pada system distribution service for lumajang regency distribusi darah blood jek" pengawal nyawa. which was ratified through decree the output dari kegiatan ini diantaranya head lumajang red cross utd pmi number adalah blood jek telah diputuskan sebagai utd dated january sarana distribusi darah kab lumajang yang concerning blood distribution service, disahkan melalui surat keputusan kepala utd blood distribution section has been formed pmi kabupaten lumajang nomor within the organizational structure lumajang utd tanggal januari tentang red cross utd along with the main tasks pelayanan distribusi darah, telah terbentuk and functions that have been created and subbab distribusi darah pada struktur organisasi disseminated the introduction blood, utd pmi kab. lumajang beserta tugas pokok there has been joint agreement mou dan fungsi yang sudah dibuat dan disosialisasikan blood distribution services between the state kepada pengantar darah, telah ada kesepakatan private hospital and lumajang red cross blood bersama atau mou tentang layanan distribusi transfusi unit regarding blood distribution darah antara rumah sakit negeri swasta dan unit services. transfusi darah pmi kabupaten lumajang tentang blood jek the first innovation indonesia pelayanan distribusi darah. that easy realize, the operating costs are blood jek adalah inovasi pertama low but have big impact patient recovery, indonesia yang mudah dilakukan, biaya several red cross utd have relocated these operasionalnya rendah tetapi berdampak innovations, inducing utd banyuwangi besar pada kesembuhan pasien. beberapa unit regency, blitar city probolinggo city ponorogo transfusi darah pmi sudah mereplikasi inovasi regency, and bondowoso regency. december ini antara lain utd pmi kab banyuwangi, kota utd pmi lumajang together with the blitar, kota probolinggo, kab ponorogo, dan state apparatus empowerment and bureaucrat kab bondowoso. pada bulan desember tahun reform ministry semen pan rb) were given utd pmi lumajang bersama kementerian the opportunity presentation about pendayagunaan aparatur negara dan reformasi blood jek" makasar, south sulawesi. the birokrasi semen pan rb) diberi kesempatan south sulawesi provincial government followed untuk memaparkan blood jek makasar this information with the blood jek kabupaten al sat aa, iin maa ( saad asasi nadi man yos, maan! . . ." wil. pan res blood jek preman rp. inn kamar ope hana salak aan been pn . it ena memakai mena bri p sulawesi selatan. pemerintah provinsi sulawesi replication plan regenciesicities. the blood. selatan menindaklanjuti paparan tersebut dengan jek video was played the health ministry rencana replikasi blood jek kab kota. video the asia pacific economic cooperation apel) blood jek kembali ditampilkan oleh kementerian meeting. apec quality workshop changing kesehatan pada pertemuan asia pacific economic blood establishment culture culture cooperation apec), apec quality workshop change , held december changing blood establishment culture jakarta was attended and witnessed culture change yang diselenggarakan pada representatives from apec countries and tanggal desember jakarta yang several utd indonesia. june dihadiri serta disaksikan oleh perwakilan dari lumajang red cross utd represents indonesia negara apec dan beberapa utd indonesia. make poster presentation the international tanggal juni utd pmi kabupaten society blood transfusi isbn) congress lumajang mewakili indonesia untuk melakukan toronto canada. presentasi poster international society blood transfusi isbn) congress toronto kanada. dia pemerintah kabupaten luwu utara sk) district government north luwu antennata care hipnoterapi antennata care hypnoterapi angka kematian ibu kabupaten luwu maternal mortality rate north luwu utara termasuk tertinggi (tiga) provinsi regency the third highest south sulawesi sulawesi selatan. tahun sebanyak kasus, province. there were cases, increasing meningkat tahun sebanyak kasus, dan cases, and reached cases. tahun sebanyak kasus. faktor penyebab factors that caused these events are pregnant kejadian tersebut adalah ibu hamil mengalami women experiencing nemesis (nausea) both mild nemesis (mual) baik ringan maupun berat, keluhan and severe, complaints headaches, heartburn sakit kepala, sakit ulu hati serta beban psikologis and psychological burden pregnant women ibu hamil menghadapi persalinan. facing childbirth. berawal dari keprihatinan terhadap keluhan starting from the concerns about the ibu hamil atas mengalami nemesis (mual) complaints pregnant women over are baik ringan maupun berat, keluhan sakit kepala, having mild severe nemesis (nausea), complaints sakit ulu hati serta beban psikologis ibu hamil headaches, heartburn and psychological burden menghadapi persalinan yang menjadi penyebab facing childbirth which the cause maternal angka kematian ibu dan bayi. tahun kab. and infant mortality. north luwu regency luwu utara penyumbang tertinggi (tiga) was the 3rd highest contributor south sulawesi provinsi sulawesi selatan untuk angka kematian province for maternal! mortality rate. occurred ibu, yaitu tahun sebanyak kasus, tahun for cases, were cases, sebanyak kasus, dan tahun sebanyak cases kasus. the government makes innovation untuk mengatasi masalah tersebut, maka overcome the issues known hypnotherapy dibuat inovasi antennata care hipnoterapi. antennata care. this innovation one way inovasi ini merupakan salah satu cara untuk mentally adjust pregnant women ready mempersiapkan mental ibu hamil agar siap face childbirth and relieve sick mothers' complaints. menghadapi persalinan dan menghilangkan the service carried out with relaxation methods keluhan sakit ibu hamil. pelayanan dilaksanakan and eft emotional freedom techniques) through dengan metode relaksasi dan eft emotional endorphin tapping and endorphin touching freedom teknigues) melalui teknik endorphin techniques. this innovation very useful for tapping dan endorphin touching. inovasi ini sangat pregnant women and modernity mothers because dirasakan manfaatnya oleh ibu hamil dan ibu bersalin all complaints pregnant women can reduced kan, kia teu ang agar sa. psa sa karena semua keluhan ibu hamil dapat dikurangi and even eliminated that the activities and bahkan dihilangkan, sehingga aktifitas dan asupan nutritional intake pregnant women and babies gizi ibu hamil dan bayi dalam kandungan dapat the womb can fulfilled and mothers when terpenuhi dan ibu pada saat menghadapi persalinan, facing childbirth are more psychological prepared. lebih siap secara psikis. the hyonotherapy anc method starts from the metode anc hipnoterapi ini dimulai dari qualification stage, which provide information tahap kualifikasi yaitu memberikan informasi the method hypnosis pregnant women metode hipnosis kepada ibu hamil selama proses during the hyonotherapy process, then taught hipnoterapi, selanjutnya diajarkan olah nafas breathing breathing normally naturally dengan cara bernafas secara normal alami dan and the long breathing. then pregnant women nafas panjang. kemudian ibu hamil dibantu dengan are supported with pregnant yoga movements gerakan yoga hamil (khusus untuk pasien ibu hamil), plates (specifically for pregnant women patients). kemudian dilanjutkan dengan olah pikiran dengan then proceed with the thought process inviting cara mengajak pasien untuk menuruti perintah patients obey unconscious command, then alam bawah sadar, kemudian pasien ibu hamil pregnant women are asked calculate the scale diminta untuk menghitung skala keluhan yang complaints experienced. furthermore, playing dialami. selanjutnya dilakukan relaksasi dengan music combined with surrender affiliation memperdengarkan musik yang dipadukan dengan the creator relaxation. the next stage the afirmasi keparahan kepada sang pencipta. tahap stage restructuring through hyun eft (release selanjutnya adalah tahap restrukturisasi melalui emotions from the body), then continued with hino eft (pelepasan emosi dari dalam tubuh), endorphin tapping. there are still complaints, kemudian dilanjutkan dengan endorphin tapping. continued with endorphin touching hyonotherapy. jika masih ada keluhan dilanjutkan dengan hipnoterapi endorphin touching. pelaksanaan antennata care hipnoterapi antennata care implementation hyonotherapy desa dilaksanakan secara berkala setiap bulan the village carried out periodically every month kelas ibu hamil dengan cara mengumpulkan the class pregnant women collecting all semua ibu hamil yang desa tersebut kemudian pregnant women who the village are then diberikan informasi terkait kesehatan reproduksi given information related reproductive health dan kesehatan pendukung lainnya yang dapat and other supporting health that can affect the mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang development fetal growth and safe delivery janin dan persalinan aman oleh pelaksana program implementing maternal health programs kesehatan ibu dan anak, program gizi masyarakat, and children, community nutrition programs, program kesehatan lingkungan, program kesehatan environmental health programs, occupational kerja dan olahraga serta program promosi health and sports programs and health promotion kesehatan pemberdayaan masyarakat. sedangkan community empowerment programs. whereas untuk puskesmas pelaksanaan anc hipnoterapi the community health care (clinic), the dilaksanakan sesuai jadwal baik perorangan maupun implementation the hyonotherapy anc per kelompok tergantung kondisi pasien dan carried out according the schedule both permintaan dari desa yang belum memiliki sumber individuals and groups depending the condition daya terlatih. the patient and requests from villages that pihak lain yang turut membantu adalah kepala not have trained resources. puskesmas melalui musyawarah masyarakat desa other parties who join this program are the mmd) kepada tokoh masyarakat, tokoh agama head the community health center through dan pkk desa dan kecamatan untuk berperan village community consultation mmd) aktif dalam mendukung persalinan ibu hamil community leaders, religious leaders, and village fasyankes. hasil dari mmd tersebut, ditindaklanjuti and sub district family welfare play active oleh bidan desa dengan melakukan kunjungan role supporting the delivery pregnant women rumah ibu hamil untuk memberikan pelayanan health facilities. the results the mmd were kesehatan dan penempelan sticker identitas tempat followed the village midwifa making persalinan ibu hamil. home visit pregnant women provide health adapun dampak yang dihasilkan dari inovasi services and attacking the identity stickers for the ini adalah menurunkan dan menghilangkan place birth pregnant women. keluhan ibu hamil sebanyak orang dari the impacts this innovation are: reduce ibu hamil yang dilayani dengan persentase and eliminate complaints pregnant women keberhasilan y5, angka kematian ibu many people from pregnant menurun dari kematian tahun menjadi women served with success rate, kematian tahun tersedianya petugas maternal mortality rate decreases from deaths kesehatan terlatih, yakni dokter puskesmas, deaths availability bidan puskesmas, dan bidan desa. trained health workers, they are clinic doctors, keberlanjutan dari program inovasi ini clinic midwives, and village midwives. terus dikembangkan dengan membuat kegiatan the sustainability this innovative program pelatihan kepada tenaga bidan desa sebanyak continues developed conducting training orang dalam dpa dinas kesehatan tahun activities for village midwives many people sehingga sampai saat ini sudah terdapat tenaga the health service dpa hence, now kesehatan terlatih anc hpnoterapi dan sebagai there have been trained anc hypnotherapy bahan monitoring dan evaluasi, puskesmas wajib health workers and material for monitoring melaporkan kegiatan tersebut setiap bulan and evaluation, community health center are dinas kesehatan. selain itu pula kegiatan anc obliged report these activities every month berbasis hipnoterapi yang awalnya hanya fokus the health service. addition, the activities pada program kia, saat ini sudah melaksanakan the hypnotherapy based anc which only focused pena peg pena san pena batak biapaten lng inn aa ga dia aa ra papa maka fusi ben mag dub sana han kantor sen pengembangan kegiatan menjadi sinergitas the mch program, have now carried out the program kesmas kia, gizi, kesehatan lingkungan, development activities into the community kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi health program synergy mch, nutrition, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat) dalam environmental health, occupational health and kelas ibu hamil. semua puskesmas memiliki bidan sports, and community health and empowerment andalan yang mampu mengembangkan lebih baik promotion) pregnant mothers classes. all health keilmuannya dalam memberikan pelayanan kepada centers have reliable midwife who can develop ibu hamil, seperti puskesmas masamba ada bidan their knowledge better providing services didi yang mampu menghipnotis pasien yang putus pregnant women, such the masamba health asa terhadap kehamilannya hingga sembuh. center. there didi midwife who can hypnotize patients who are desperate for their pregnancy recover. pemerintah kabupaten malang district government malangsalah satu kontribusi program dalam one contribution family planning program mendukung program prioritas nasional bidang kb) supporting national priority program kesehatan adalah menurunkan angka kematian health sector reducing maternal mortality rate ibu aki) dan angka kematian bayi akb) melalui (mmr) and infant mortality rate imr) through pemakaian kontrasepsi. tetapi saat ini rata rata the use contraception. however, the current cakupan kesehatan nasional masih angka average national participation still 60y2. sedangkan kesehatan ber kabupaten malang meanwhile, participation malang regency sebesar aki adalah kematian ibu selama mmr the number mothers' death during hamil, melahirkan dan masa nifas. aki indonesia pregnancy, childbirth, and puerperium. mmr masih tinggi, setara dengan negara negara miskin indonesia still high, equivalent third world seperti bangladesh, india, pakistan, dan lain lain. countries such bangladesh, india, pakistan, etc. tahun aki masih sekitar per mmr still around per kelahiran. jauh dari target per births. far from the target per kelahiran. perilaku reproduksi menjadi penyumbang births. reproductive behavior called aki dalam hal ini 4t: hamil terlalu banyak, terlalu contributor mmr: pregnancy that rapat, terlalu muda, dan terlalu tua. survei too many, too close, too young, and too old. demografi dan kependudukan menunjukkan the demographic and population survey sekitar aki terjadi akibat melahirkan terlalu showed that around mmr occurred muda tua dan terlalu muda, dan sekitar due giving birth too old and too young, and akibat kehamilan karena terlalu banyak (lebih dari about due pregnancy that too many anak). berdasarkan data yang bersumber dari dinas (more than children). based the data sourced kesehatan provinsi jawa timur, aki provinsi jawa from the health department east java province timur mencapai per kelahiran hidup. the mmr east java reached per angka ini mengalami penurunan dibandingkan live births. this number has decreased compared tahun yang mencapai per which reached per live kelahiran hidup. sedangkan aki kabupaten births. whereas mmr malang regency malang tahun sebesar kh. amounted live births. angka kematian bayi akb) kabupaten infant mortality rate imr) malang malang telah melampaui target nasional, yakni regency has exceeded the national target, namely 1000kh dan 1000lb 1000lb and 1000kh walaupun demikian, lb8 even so, the highest cause penyebab kematian tertinggi pada bayi baru lahir death newborn the case low birthweight sea kabupaten home galery prof contact contraceptive for woman risk dinas pengenalan penduduk kelurga dermaga merdeka tomat ma. malang bela fan. san beranda lapan kan mean penata adalah kasus bbl bayi dengan berat badan lahir babies born mothers with poor quality rendah) yang dilahirkan oleh ibu ibu dengan pregnancies, for example due infectious, non kwalitas kehamilan yang buruk, misalnya karena infectious, congenital diseases, due poor menderita penyakit menular, tidak menular, bawaan nutritional status, which actually diagnosed early atau dengan status gizi buruk, yang sebenarnya can beneficial. the pregnancy can postponed apabila dapat ditemukan lebih dini akan dapat first and therefore, the opportunity lower the ditunda dulu kehamilannya, maka peluang untuk imr more malang regency still highly possible lebih menurunkan lagi akb kabupaten malang done. masih sangat mungkin untuk dilakukan. order accelerate the achievement dalam rangka percepatan pencapaian the sustainable development goal's gs), tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable deemed necessary establish innovative development goals gs), dipandang perlu policy support the achievement the 3rd menetapkan kebijakan inovatif guna mendukung goal good health and welfare) and the sth goal tercapainya pada tujuan ke kesehatan dan gender equality). the innovation initiated dr. kesejahteraan yang baik) dan tujuan ke hadi puspita, the head department population kesetaraan gender). inovasi yang prakarsai oleh control and family planning malang regency, dr. hadi puspita selaku kepala dinas pengendalian the proper use contraception for women penduduk dan keluarga berencana dprk) risk contra war for short. effort pemerintah kabupaten malang, adalah melalui reduce maternal mortality rate mmr) and infant penggunaan kontrasepsi yang tepat pada wanita mortality rate (imr). top inovasi pelayanan publik tahun beresiko tinggi contraceptive women risk) contra war targeted for fertile women yang disingkat dengan contra war, sebagai aged years old who are married, who are upaya dalam menurunkan kematian ibu hamil dan not participated family planning program but melahirkan (aki) dan kematian bayi lahir baru (akb) not pregnant unset need), who have have kelompok sasaran contra war ini ditujukan had certain diseases (such lung tbc, hepatitis bagi wanita usia subur beresiko tinggi usia virus, cardiac anomaly, malignant, mumps, tahun yang telah menikah, belum ikut dan hypertension, lack energy, etc.) and those who tidak dalam keadaan hamil unset need), yang have risk factor being too young (x20yo) sedang atau pernah menderita penyakit penyakit being too old yo), including 1ose who have tertentu dan atau sedang menjalani pengobatan had history pregnancy that too close tertentu, (misal tbc paru, hepatitis virus, kelainan years), too many children) have had high jantung, keganasan, gondok, hipertensi, kurang risk pregnancy, energi kalori dll.), serta mempunyai faktor resiko the strategy used this innovation seperti usia terlalu muda ( 20th) atau terlalu tua carry out community based active surveillance th), termasuk wanita yang pernah memiliki for childbearing aged women caw)a high riw kehamilan dengan jarak terlalu rapat (x2 th), risk, who have not had family planning and are mempunyai anak terlalu banyak atau pernah not state pregnancy, who have have mengalami resiko tinggi pada kehamilannya. had certain diseases and or are undergoing strategi yang digunakan dalam inovasi ini certain treatments. innovation contra war adalah, melaksanakan surveilans aktif berbasis proper contraception for women high risk masyarakat bagi wanita usia subur wus) contraceptive for women risk) activity beresiko tinggi, yang belum ber dan tidak that begins with planned, integrated, continuous dalam keadaan hamil, yang sedang atau pernah active surveillance childbearing aged women menderita penyakit penyakit tertentu dan atau suffering from certain diseases that highly sedang menjalani pengobatan tertentu. inovasi rising pregnancies. encourages them use contra war kontrasepsi tepat bagi wanita contraception properly during the healing period resiko tinggi contraceptive for woman risk) from the disease. through contra war, merupakan kegiatan yang diawali dengan surveilans expected that the problem maternal deaths and aktif terencana, terpadu, berkesinambungan pada newborn deaths can solved, because solves wanita usia subur menderita penyakit tertentu yang the problem from the source. berdampak pada kehamilan beresiko tinggi untuk this program has been implemented since the menggunakan kontrasepsi secara tepat selama masa beginning throughout malang regency penyembuhan penyakitnya. melalui contra war the impact this activity can seen from the diharapkan dapat memecahkan permasalahan following data which before the program terjadinya kematian ibu dan kematian bayi lahir implementation (before the mmr baru, karena yang dilakukan adalah dari hulu . malang regency: live births national program ini telah dilaksanakan sejak awal achievement: lb, mdg' target: tahun diseluruh wilayah kabupaten malang. lb), while the imr malang regency: dampak dari kegiatan ini dapat dilihat dari data live births national achievement: berikut ini dimana sebelum pelaksanaan program lb, mds target: lb), and after sebelum tahun aki kabupaten malang program implementation (by the end the kelahiran hidup pencapaian tingkat malang regency: live births nasional kh, target national achievement: mdg kh) sedangkan akb kab malang target: lb), while the imr malang kelahiran hidup pencapaian nasional district: live births national achievement: target mdg' kh) dan 1000lb, mds target: lb). sesudah pelaksanaan program pada akhir tahun kabupaten pan bia . jaw: bem ga jon sosialisasiiprogram contra war bagian dan desa dan perawatjponkesdes puskesmas kepanjen|kab malang aki kab. malang kelahiran order ensure the continuity contra hidup pencapaian nasional war program, special activities has been allocated target mdg' kh) sedangkan akb each field the department population kab malang kelahiran hidup pencapaian control and family program dprk) malang nasional kh, target kh) regency government. addition, the central guna menjamin keberlanjutan program ini, government through bappenas indonesian masing masing bidang pada dinas pengendalian ministry national development planning) has penduduk dan (dprk) pemerintah kabupaten assisted the government malang regency malang telah menganggarkan kegiatan kegiatan computing plans for budgeting for maternal khusus yang menunjang keberlangsungan program health based integrated rights the dprk contra war. selain itu pemerintah pusat melalui and related sectors. bappenas telah membantu pemerintah kabupaten order follow this activity, malang dalam menyusun rencana penganggaran representatives the bukan east java have kesehatan ibu berbasis hak terintegrasi pada dprk' planned duplicate the contra war program for serta lintas sektor terkait. regencles cities east java, bukan has planned guna menindaklanjuti kegiatan ini, perwakilan duplicate the program for all provinces, training bukan provinsi jawa timur telah merencanakan trainers for the implementation contra war replikasi program contra war bagi kabupaten program has been carried out for the provincial kota jawa timur: bukan telah merencanakan widya iswara (trainers the government) bukan replikasi program contra war bagi seluruh provinsi, throughout indonesia. telah dilaksanakan training trainer pelaksanaan program contra war bagi para widya iswara bukan provinsi indonesia. |
stp) an) raman tan peraturan bupati bekasi nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah bupati bekasi, menimbang bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pajak daerah terkait dengan pemeriksaan pajak daerah semula ditetapkan peraturan bupati nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah,terhadap peraturan bupati dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dan peninjauan kembali, bahwa guna melengkapi ketentuan ketentuan dalam pemeriksaan pajak daerah serta menyesuaikan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut diatas, perlu disusun kembali tata cara pemeriksaan pajak daerah, cc. untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kabupaten bekasi nomor tahun tentang pajak daerah, guna mengatur hal hal yang bersifat teknis dalam pemeriksaan pajaktugas pemeriksa pajak. bagian keempat kewajiban dan kewenangan pemeriksadan laporan keuangan yang menjadi objek p: menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan:dan laporan keuangan yang menjadi objek pajak daerah serta meminjamkannya kepada petugas3,a.atau diterbitkan,pemberitahuan,delapan peminjaman dokumen dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakiga(laporan pajak secara online berita daerah kabupaten bekasi tahun nomorlam jangka waktu (tiga) haritiga) haribagian kesembilan penyegelan (l)s5)pulsebagian dua belasigdu6t" .l&, ,,,,, yang selanjutnya disebut benda, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola pajak daerahabupaten bekasi. pemeriksaperangkat daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan bidang bagian ketiga empatkelebihan pengembalibagian kelima , danbanenammberian ppd secara jabatan: penghapusan ppdl,tugas pemeriksa pajak. bagian ketigab.b.berikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan, dan ataubeebagian keenamtujuhdelape.tata cara pemeriksaan pajak daerah berita daerah kabupaten bekasi tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidakananalisis resiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang beresiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajaky daerah kabupaten bekasi jhosu berita daerah kabupaten bekasi tahun nomormeriksa yang tergabung dalam tim pemeriksa pajak daerah. pemeriksa ditetapkan dengan keputusan bupati terhadap satu wajib pajak.bupati. ono bab iii pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagian kesatu ruang lingkupbagian kedua kriteriaesiko. terdapat keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan data yang diperoleh, diantaranya hasil perekaman data transaksi usaha wajib pajak, dan laporan inavoice, bill atau dokumen lain yang dipersamakan yang diperoleh dari pihak lain. analisis re kepatuhan menyampaikan speed, kepatuhan dalam melunasi utang pajak, cc. penelitian speed, laporan omzet, inavoice atau dokumen lain yang dipersamakan, baik yang disampaikan langsung oleh wajib pajak atau yang diunggah melalui sistem aplikasi pajak daerah,dan wajib pajak yang belum dilakukan pemeriksaan pajak daerah |
lampiran peraturan bupati jember nomor tahun tanggal juli persyaratan pengajuan permohonan pencairanpakta integritas kepala desa dengan bermeterai cukup foto copy npp foto copy nomor rekening kas pemerintah desa yang sah.foto copy keputusan kepala desa tentang tim pengelola kegiatanmembiayai kegiatan fisik infrastruktur) dokumen perencanaan teknis rab) yang legalisasi oleh upt dinas bina marga setempatahap iiiyan pemerintah kabupaten jember kecamatan . namenetti no, sereesenan telp ennootn teeiiiiii(40x) sebesar rp. (terbilang.) tahap sebesar rp. (terbilang.) tahap sebesar:mengetahui, yang membuat pernyataan camat. kepala desa. materai nama nama surat pernyataan tanggung jawab yang bertandatangan dibawah ini nama sennenannnnnsnnann anna identitas ktp pereanenanennnnnan. terbilang .neenterannnananaan tekdiiang ser oo) tahap sebesar rp. senenenanananann siang lee cocok.o.o.) tahap iii sebesar senenanennnnnennnanan tetdiiang.cbooo oo) bantuan dana tahap . sebesar su. terbilang.) telah kami terima, sehingga sisa bantuan dana yang tersedia adalah sebesar rp. ee.ecooooooo.ooo. terbilang woo.)kom. mengetahui, yang membuat pernyataan camat. kepala desa. materai nama namdana desa dd) tahap . (. desa. kecamatan . tahun rp. jumlah uang leenerennny tgboroe. mengetahui membenarkan yang menerima, kepala desa .oo. bendahara desa .oo oo. mengetahui, camat coco. mo.ode rekening kegiatan pagu anggaran nona seetetannanann tghraresentenes kepala desa .o. bendahara desa . mengetahui, camat woo. daftar rekapitulasi permohonan penyaluran keuangan belanja dana desa (dd) desa .e.e.e. kecamatan .cooooro. triwulan. tahun anggaran permintaan rekening desa pencairan s d pencairan s d pet uas octa ente setan yap hakhan jane enam rekening anggaran sekarang .karang rannnmonnnnan kepala desa enonanntnnnnannnn bendahara desa rnnnannnannnnaan tahun anggaran nnnnnnnnnnnnnanan bulan nnnnnnnnnnnnnanan kode 5po sisapagu (oa a # . ii$ tama jiosnagarisendaara m l (am penerimaan (am tugu hah mm# ala a la dea nan man (oo amanah mean kenananannannan tgl. kepala desa .oo. bendahara desa .ooc. snnannannnnannann mengetahui, nnanannnnnanannnn camat oo. nip neo rencana penggunaan dana desa (dd) desa . kecamatan . tahun tee mengetahui, penetasan, blora kepala desa woo. bendahara desa . mengetahui, camat .o.oc##o. lampiran peraturan bupati jember nomor tahun tanggal jul sera pemerintah kabupaten jember permohonan penyaluran dana desa tahap . ( . sebesar rp. srescereenesenseaaa: pemerintah desa . kecamatan. tahun anggaran pemerintah kabupaten jember sekretariat kabupaten laporan pemungutan dan penyetoran pajak tahun tahap . penerima dana: desa . kec. alamat jember jumlah anggaran rp. rencana penerima: tahap rp. . tahap rp. see.ooo.coo. tahap rp. .e.ooo.co. pajak yang akumulasi pajak jenis pajak tanggal setor jumlah tahap sebelumnya| s d tahap ini aan rp) uu apem t tu l uvu ou peng p p liu lucu uou apa yw lw lio spa p w p wv w bela p pw l u o ou oo umah a00 menyetujui, jember, . kepala desa . bendahara desa. tan pemerintah kabupaten jember kecamatan c.c.ccocanaanaa. alamat jember jumlah anggaran rpasscsnseneatn rencana penerimaan tahap rp. eco. tahap rp. se. tahap rp. s.voodtahap pengeluaran tahap ini s d ditetapkan dlm apb desa tetapkan dlm apb de: sebelumnya s d tahapan tanggal jumlah sebelumnya s d tahap ini tahap ini lom lom lom low rp) rp) rp) rp) jember, menyetujui, bendahara desa . kepala desa. pemerintah kabupaten jember kecamatan ee. laporan penggunaan dana desa dd) apbd tahun lembaga penerima dana desa . alamat snasenananananann jumlah anggaran rp. erecosennatantel? ball lil aaa aaa too too aaa aaa too too aaa aaa jumah menyetujui, jember, ae.ecmomimm kepala desa .o.o. bendahara desa. khusus untuk pencairan dana bank jatim aa, aga pemerintah kabupaten jember permohonan pencairan dana desa tahap . (. sebesar rp. so. pemerintah desa . kecamatan.o.ooo. tahun anggaran pemerintah kabupaten jember btn kecamatan . nnnnanea no, cnn telp, annnnntenan ennnnaan peranan tghesnan.: nomor . kepada sifat penting yth. sdr. pimpinan pt. bank jatim cabang jember lampiran . perihal pencairan dana desa dd) tahap. tahun desa snnnnsnanannananaaa jumlah s d bulan lalu rp. sen nnnnnnennanaaan jumlah yang diminta rp. snnnnannnanananaaan sisa anggaran rp. ennnannnaooo. dengan tim pengelola kegiatan desa. nomor pada hari ini. tanggal. dan menanenannannaannanaanaa instansi dan menanenannannaannanaanaa dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan surat keputusan bupati jember nomor .e.ordo.dan menanenannannaannanaanaa dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan surat keputusan kepala desa . nomor #r.mean. ngga l.ooo:cbooopemerintah kabupaten jember far daa kecamatan . san desa .ana senananang, than. nomor s.c. berdasarkan peraturan bupati jember nomor tahun tentang perubahan peraturan bupati jember nomoryaa pemerintah kabupaten jember yah kecamatan .c. nanenerannann no, tnnnannnn telp, pnnanneenan tenananan!!ws!tana tlrnnnnnaaneenmnamereti no, ensnnanaen telp, erannannen menannnnanannanan jumlah yang diminta snanannnntanaaan sisa anggaran snanannnntanaaan nama dan rekening bank neentennnnnnap penanamans! foto copy npp ! foto copy nomor rekening kas pemerintah desa yang sah. foto copy keputusan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa. pakta integritas kepala desa dengan bermaterai cukupsis!dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. lrnamanng blank mna sekretaris tim verifikasi ketua tim verifikasi kasubbag. pendapatan dan kekayaan desa kepala bagian pemerintahan desa (nama) (nama) mip, senar yan pemerintah kabupaten jember kecamatan . namenetati no, sereesenan telp ennootn ternatnnnnnnnnnadalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah jo. peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, perlu mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa,doman dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja desa apb des): cc. bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf dan perlu diatur dantata cara pengajuan perubahan apb desa adalah sama dengan tata cara penetapan apb desadan pertanggungjawab:dua ketatausahaan dan pertanggungjawab(ppid):erimaan, buku kas harian pembantu. laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tahunan disusun oleh bendahara desa dan dilaporkan kepada kepala desa, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada atas, harus dihampiribukti atas penyetoran dan atau kas negara, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal desember bab viiidesa membantu kepala desa dalamrancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala desa kepada bpd untuk dibahas bersama paling lambat (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhirbagian kedua penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbdtujuanserta penguatan kelembagaan, rincian penggunaan alokasi dana desa dijabarkan dalam daftar usul rencana kegiatan du rkd) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apb desa, azadasarkan nilai bobot desa bds) selanjutnya disebut alokasi dana proporsional (add) yang dihitung dengan rum dan variabel tertentu, terdiri dari beberapa variabel, antara lain kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, jumlah penduduk dan luas wilayah. besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada atas, untuk add adalah sebesar (enam puluh persen) dan untuk add sebesar (empat puluh persen) dari jumlah add: seluruh kegiatan yang didanai darlembaga kemasyarakatan desa dan dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum, alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil musyawarah. bagian ketiga mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa add), pemerintah desa membuka rekening giro pada bank jambi cabang pembantu muara sabak, kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati melalui camat berdasarkan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan setiap triwulan dan dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan dengan memberikan rekomendasi, berdasarkan persetujuan bupati tanjung jabung timur melalui tim fasilitasi kabupaten mengetahui dan menyetujui dan meneruskan berkas permohonan berikut laporannya kepada pengguna anggaran pos bantuan ppid pada dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah dead):,: bank mentransfer alokasi dana desa rekening giro pemerintah desa berdasarkan sp2d ls yang diterbitkan kuasa bendahara umum daerah (bud): mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam apb des dilakukan secara bertahap triwulan, selanjutnya hanya dapat dilakukan apabila pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan penggunaan alokasi dana desa triwulan sebelumnyad, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati,an desa serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar (tujuh puluh persen) belanja aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: tunjangan penghasilan aparat desa pad): tunjangan dan biaya operasional bpd: cc. biaya operasional sekretariat pemerintahan desa, pengadaan pakaian dinas, biaya perjalanan dinas kepala desa dan sekretaris desa, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: bantuan operasional program pokok pkk: pengembangan usaha ekonomi desa simpan pinjam, penyertaan modal usaha masyarakat melalui bum desa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan: bantuan biaya kegiatan sosial budaya kemasyarakatan: teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana fasilitas umum, pembangunan dan rehab kantor kepala desa, kegiatan lainnya yang dianggap penting berdasarkan skala prioritas bagian kelimainitandatangani kepala desa diteruskan tim pendamping tingkat kecamatan sebagai laporancg. tim fasilitasi tingkat kabupaten. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten dan tim pendamping, pelatih, membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desadalam meliputi: memfasilitasi penyusunanad, pelaksanaan dan pertanggung jawaban apb desa pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja desa dilakukan oleh badan permusyawaratan desa bpd): pengawasan terhadap pelaksanaan add juga dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri dan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. bab tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi penanggungjawab administrasi keuangan desa pajak) atau bendaharawan desa bertanggungjawab atas administrasi pengelolaan keuangan desa sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa: apabila terdapat penyimpangan karena alasan pribadi maka manjadi beban dan tanggungjawab bendahara desa secara pribadi, penyimpangan yang dilakukan karena kebijaksanaan pemerintah desa, maka kepala desa wajib mempertanggungjawabkannya kepada bpd: terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam dan diselesaikan berdasarkan aturan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang berlaku serta peraturan perundang undangan yang terkait dengan penyimpangan dimaksud, yang meliputi: lampiran tentang format anggaran pendapatan dan belanja desa. lampiran tentang rincian anggaran pendapatan. lampiran iii tentang rincian anggaran pembiayaan. lampiran tentang format buku kas umum. lampiran tentang format buku kas pembantu perincian objek penerimaan. lampiran tentang format buku kas pembantu perincian objek pengeluaran. lampiran vii tentang format buku kas harian pembantu, dan lampiran viii tentang format buku pajak. bab xiiig pedoman umum alokasi dana desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. semua ketentuan yang mengatur mengena dtofebruari perihal pengelolaan keuangmenimbang bahwa dalam rangka upaya pelaksanaan program tahunan pemerintah desa dipandang perlu menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf atas, perlu diatur anggaran pendapatan dan belanja desa .ooooooooooooo. tahun anggaran yang ditetapkan dengbupati tanjung jabung timur nomor tahun tentang pedoman umum pelaksanaan alokasi dana desa tahun keputusan bupati tanjung jabung timur nomor tahun . tentang isi kesesuaian dengan bupati tentang pengangkatan kepala desa). dengan persetujuan bersama badan permusyawaratan desa en center taat dan memutuskan menetapkan peraturan desa .ooooooocooooooooooocooooooooo. tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran babsumber pendapatan dan kekayaan menetapkan peraturan bupati tanjung jabung timur tentang pedoman pengelol: camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja, ketentuan umum dalam peraturan desa ini yang dimaksud daerah adalah desa.o. pemerintah desa adalah pemerintahan desa kepala desa adalah kepala desa .ooocooocoo oopemerintah desa atau kepala desa dan perangkat desa. peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa dan badan permusyawaratsebesar rp. yang terdiri atas pendapatan desa sebesar belanja desa: belanja langsung sebesar belanja tidak langsung sebesar pembiayaan desa sebesar bab iii rincian anggaran pendapatan dan belanja desa anggaran pendapatan belanja desa sebagaimana tersebut padlangsung sebagaimana tersebut pada angktidak langsung sebagaimana tersebut pada angkat huruf dirinci lebih lanjut dalam lampiran iii peraturan desa ini, anggaran pembiayaan desa sebagaimana tersebut pada angka huruf dirinci lebih lanjut dalam lampiran peraturan desa ini, lampiran sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan bagian yang tidak melepaskan dari peraturan desa ini. bab pelaksanaan peraturan desa hal hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan peraturan desa ini diatur lebih lanjut oleh keputusan kepala desa. bab penutupesakepala desa diundangkan muara sabak pada tanggal februarimerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaku,peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa danh) yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa:,, normatas, mempunyai kewenangan, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan apb desa, menekan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, cc.lakukan pengawasan melekat terhadap pendapatan dan belanjaatau membantu kepala desa dalam, apb desa, perubahan apb desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan ppb desa. kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. bab struktur apbddiatas,: bantuan keuangan dar pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya: hibah sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikatatas, adalah, cc.cana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran utang. bab penyusunan rancangan apbd: rpm desa sebagaimana dimaksud pada atas ditetapkan paling lambat (tiga bulan setad sekretaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang apb desa berdasarkan pada rkp desa sebagaimana format dalam lampiran peraturan bupati ini d bupati sebagaimana dimaksud pada atas, harus menetapkan evaluasi rancangan apb desa paling lama (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan apb desmpaid semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi: pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membangu penggunaan bukti tersebuttas,perubahan apbd:, penggunaan siapa tahun sebelumnya dalam perubahan apb desakeadaan darurat sebagaimana dimaksud pada hurufluar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi kead seratus), prosentase (lima puluh per seratus) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam apb desa. |
remas walikota binjai provinsi sumatera utara peraturan walikota binjai nomor tahun tentang grand design pembangunan kependudukan kota binjai tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota binjai, menimbang :bahwa, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat kota binjai, perlu menyusun grand design pembangunan kependudukanrand design pembangunan kependudukandengan pembangunan kependudukan lembaran negememutuskan menetapkan peraturan walikota tentang grand design pembangunan kependudukan kota binjai tahun bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini,yang selanjutnya disingkat adalah perangkat daerah kota binjaijdih.binjaikota.go.id penduduk. penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal kota binjaijdih.binjaikota.go.id bab il. bab maksud dan tujuana efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. tujuan disusunnya peraturan walikota ini yaitumewujudkan keluarga ybab iii sistematika gdp disusun dengan sistematika sebagai berikut babi pendahuluan bab kondisi geografis dan kewilayahan babi kondisi kependudukan saat ini babiiaerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. pengendalian gdp daerah dilaksanakan oleh tim pengendali yang dibentuk dengan keputusan walikota. unsur tim pengendali terdiri pd instansi vertikal terkait dan unsur koalisi indonesia untuk kependudukan dan pembangunan daerah jdih.binjaikota.go.id timsesuai dengan aslinya kepala bagian hukum walikota binjai, sekretariat daerah kota binjai ttd salmadeni, muhammad idham nip.an jan tahunokumen persyaratan penyaluran dana desas i | seed ana (ek ramit, sh., mh. pembinanokwari provinsi papua barat tahun diajukan oleh ara im) nama drs. bernard senat honesta, m.h.: nata alamat jl. bali kampung ambon, jaan jatuh rt. rw. kelurahan manokwari timur, kecamatan manokwari barat: nama andreas wam, s.h.: alamat kampung warriors indah, rt. rw. kelurahan warriors indah, kecamatan mani:fans tanggal desember dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten manokwari yang beralamat jalan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id merdeka papua barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu kab. mkw dalam hal ini memberikan kuasa kepada yasin jamaluddin, s.h., janes sihaloho, s.h., yuli kurniawan, s.h., b.p. beni dirty sinaga, s.h., rando tambunan, s.h., anton febrian, s.h. dam arif suherman, s.h., kesemua advokat, berkewarganegaraan indonesia dan berkantor pada yasin jamaluddin rekan, yang beralamat hukum menara bank btn 19th floor, jalan gajah mada nomor jakarta pusa2 n n none mn. memohon nama emas paulus landasan sos. ec. dev.: alamat jl. awamori, kel. awamori, distrik manokwari timur kabupaten manokwari papua barat: nama drs. edy budaya, alamat jl. pahlawan, komp. dam manokwari. kab. manokwari papua barat: adalah pasangan calon bupati dan calosk adv je tanggal, januari dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada emiliano jimmy s.h., advokat pengacara, dengan nomor induk advokat perawi pada kantor advokat dan konsultan hukum jimmy ell, s.h. dan rekan, yang beralamat jalan trikora rosi, ruko haji bau) nomor kabupaten manokwari provinsi papua barat, untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai ,manokwari tahun yang diumumkan pada hari senin tanggal desember sekitar pukul wit, yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara pasangan nomor urut emas paulus landasan dan edi budaya pasangan nomor urut pemohon memerintahkan kepada keputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwmanokwari nomor. pts kpu kab. mkw lllagustus bukti berita acara nomor bagi tentang penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten manokwari tahun tanggal agustus bukti surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari nomor pts kpu kab. mkw vii1 tentang penetapan nomor urut pasanganggal agustus bukti berita acara nomor bagi tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati manokwari tahun tanggal agustus bukti daftar hadir penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati manokwari tahun bertanggal agustusdb kwk) tanggal desember bukti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kabupaten manokwari tahun model db 1kwk) bukti berita acara penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten manokwari tahun nomor ba xi1 tanggal desember bukti keputusan kpu kabupaten manokwari nomor pts kpu kab. mkwuktanggal desember bukti surasurat dari tim relawan manokwari baru nomor p tim bw xii calon bupati dan wakil bupati kabupaten manokwari periode kepada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ketua bawaslu kabupaten manokwari, perihal laporan pelanggaran pemilukada i2pemohon dalam mengajukan permohonan yang dalam serialnya menyatakan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum. kabupaten manokwarselanjutnyadalam petitumnya pada poin ke pemohonperihal permohonan, polita dan petit pemohon atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perkara dalam permohonan guo adalahmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kepala daerah kabupaten manokwari pada hari senin tanggal desember (vide bukti tn bukan(vide bukti ti bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk mengadilikarena bukan merupakan objek yang dapat diajukana.terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf b.lain itu, dalam permohonannya pada halaman huruf pemohon mendalildan halaman huruf mendalilkan tentang pelanggaran administrasi pemilukada , yang mana kedua dalil permohonan pemohon baik merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tentangmaupun tentang pelanggaran administrasi pemilukada bukan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara guo, mengingat secara limitation mahkamah konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaradudukan hukum legal standing) pemohon bahwa: bahwa permohonan yang dapat diajukan kepada mahkamah konstitusi harus memenuhi ketentuan undangselain itu, terdapat juga putusan mahkamah konstitusi yang serupa yaituokwari berjumlah jiwa penduduk sesuai dengan dak2 tertanggal april yang diterima dari kpu (vide bukti tb sehingghasil perolehan suara masing masing peserta pemilihan bupati dan wakil bupati manokwari tahun berdasarkan penetapan memohon adalah sebagai berikut nama pasangan calon jumlah suara prosentase ym.h dan andreas wam, s.h seriatus adolf rumfabe, s.h., m.h. dan rusak kambuaya dan rusak kambuaya merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] bahwa terhadap perolehan diatas, memohon akan menguraikan selisih suara antara pemohon dengan peroleh suara terbanyak dengan perhitungan sebagai berikut bahwa dari suara terbanyak adalah sebesar dengan rumus perhitungan sebagai berikut sedangkan selisih suara antara pemohon dengan suara terbanyak adalah bahwa berdasarkan hitungan tersebut diatas, selisih suara antara pemohon dengan suara terbanyak lebih dari yaitu sebesar oleh karena itu, permohonan pemohon tidak bahwamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. memohon mahkamah konstitusi. tenggang waktu mengajukan permohonanada pukul wit, sedangktahun yang diumumkan pada hari kamis tanggal desember pukul witahun iipermohonan pemohon didaftarkan pada tanggal desember pukul wib (vide bukti tn sehingga telah melewati tenggang waktu (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimansebagaimana telah memohon uraikan diatas, yang menjadi dasar pengajuan (objek) dalam perkara ago berdasarkan kewenangan mahkamah konstitusidan busehingga yang seharusnya menjadi dasar perhitungan bagi tenggang waktu kadaluarsa pengajuan permohonan adalahahwa oleh karena objek perkara guoadalah pada tanggal desember jam dan oleh karena pemohon mendaftarkan pada tanggal desember pukul wib, maka permohonan harus dinyatakan lewat waktu pendaftarobscura libel) bahwa pemohon dalam uraian permohonannya yang menjelaskan tentang kewenangan mahkamah konstitusi pada halaman hurufkabupaten manokwari nomor:yang diumumkan pada hari kamis tanggal desember pukul wit : bahwa kemudianselanjutnya pemohon dalam petit kedalil dalil pemohon sebagaimana memohon uraikan diatas, membuktikan antara polita dan petit tidak ada kesesuaian dan saling bertentangan sehingga membuat permohonan pemohon tidak jelas kabur: bahwa dalam dalil permohonan pemohon pada halaman huruf menyatakapemilih suara suara suara suara tetap nomor nomor nomor nomor dpt) urut urut urut iii urut manokwari rka manokwari tertua era aja manokwari kap manokwari santa rn mani rapi |59s9 side tanah tepak warfare 36ee total presentase pap vii kop cent jek bahwa tabel perhitungan suara menurut pemohon adalah keliru, karena seharusnya jumlah perolehan suara pemohon adalah suara bukan suara sebagaimana hitungan pemohon, oleh karena itu pemohon telah keliru dalam melakukan penghitungan suara yang mengakibatkan penghitungan suara menurut pemohon menjadi tidak jelas kabur. selain itu hitungan suara pemohon sebesar suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam posisinya tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan mengada ada, bahwa ketidak belasan permohonan pemohon juga dapat dilihat dari dalil dalil dalam polita pemohon yang justru mendalilkan soal pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif serta merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelanggaran administrasi yang secara jelas bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. sifat obscura libel (ketidakjelasan) polita dan petit ini semakin nyata mengingat bahwa dalam petitumnya pemohon menuntut pembataltidak ada hubungannya sama sekali dengan uraian dalam polita pemohon. ii. dalam pokok perkara pendahuluan dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum, maka rezim pemilihan kepala daerah secara serentak dimulai beberapa daerah (propinsi dan kabupaten) dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaran oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota dengan diawasi oleh panitia pengawas pemilihan umum propinsi dan panitia pengawas pemilihan umum. memohon dalam hal ini selaku penyelenggara pemilihan umum kabupaten manokwari mengemban tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas asas dan prinsip yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan melibatkan koordinasi terhadap pihak pihak yang akan mengamankan pelaksanaan pemilihan umum baik itu bawaslu maupun kepolisian. secara singkat, memohon telah melaksanakan tahapan tahapan yang harus dilakukan sebagai pemenuhan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kabupaten manokwarielah dilaksanakan pada hari minggu tanggal juli sampai dengan selasa tanggal juli selama proses pendaftaran berlangsung, sebanyak (delapan) pasangan bakal calon yang mendaftar. delapan bakal calon tersebut sebagai berikut hari minggu, juli pukul wit pasangan bakal calon dr. bastian sahabat, th, ma, dan rusak kambuaya,pks, demokrat gerindra,hari senin, juli pukul wit pasangan bakal calon drs. bernard senat boneftar, m.h dan andreas wam, datang kantor kpu kabupaten manokwari untuk mendaftar.nin, juli pukul wit pasangan bakal calon seriatus adolf rumfabe, sh.,mh dan salome christina sawah, datang kantor kpu kabupaten manokwari untuk mendaftarlasa, juli pukul wit pasangan bakal calon emas paulus landasan, sos., cc. dev dan drs. edi budayanasdem, pkb, pdi p, hanura, pan, pkpi.pada hari terakhir pendaftaran, tanggal uli pukul wit pasangan bakal calon robert hammer dan sekuel landasan datang kantor kpu kabupaten manokwari untuk mendaftar dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan, tetapi dalam proses verifikasi oleh kpu kabupaten manokwari, berkas persyaratan mereka tidak didapati surat rekomendasi dari dpp gerindra, demokrat, dan nasdem. dan seperti diketahui oleh kpu kabupaten manokwari bahwa ketiga partai tersebut telah mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bakal calon yang telah mendaftar terlebih dahulu dan berkas persyaratan pendaftaran mereka dikembalikan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran. pada waktu yang hampir bersamaan, pukul wit pasangan bakal calon ishak landasan dan khalid sales kantong juga pasangan bakal calon manuel menu dan didi lukas serta bakal calon viktor juventus may, hut. datang kantor kpu kabupaten manokwari untuk mendaftar tetapi mereka semua tidak memiliki rekomendasi dari partai politik dan partai politik yang dimaksud telah digunakan oleh pasangan bakal calon yang telah mendaftar terlebih dahulu. keempat pasangan bakal calon yang datang pada hari terakhir pendaftaran ini kesemuanya dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran. penetapan calon setelah melalui tahapan pendaftaran, memohon mengeluarkan nomor pts kpu kab. mkw il tahun tentang penetapan pasangan calon dan berita acara nomor ba viii tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati manokwari, serta penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati manokwari berdasarkan surat keputusan nomor pts kpu kab. mkw vii tahun dan berita acara penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati manokwari sesuai dengan berita acara nomor ba vii1 (vide bukti ta ta ta ta dengan hasil sebagai berikut emas paulus landasan, sos., cc. dev dan drs. edi budaya pasangan calon nomor urut drs. bernard senat boneftar, m.h dan andreas wam, pasangan calon nomor urut seriatus adolf rumfabe, sh.,mh dan salome christina sawah, pasangan calon nomor urut dr. bastian sahabat, th, ma, dan rusak kambuaya,penetapan pasangan calon, dapat memohon sampaikan bahwa tidak terdapatiterjadi sengketa penetapan pasangan calon. bahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, tidak terdapat terjadi sengketa, baik itu sengketa pemilihan pt. tun dan mahkamah agung (tidak terjadi sengketa tun pemilihan) pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten manokwari telah dilaksanakan pada hari kamis, desember pukul wit sampai dengan pukul wit, dengan dihadiri oleh saksi saksi pasangan calon, ppd dan panas kabupaten, sebagai berikut saul benny supit, maman hermawan, feri kamerun, dan suharto kadmaerubun saksi pasangan calon emas paulus landasan, sos., ec. dev dan drs. edi budaya pasangan calon nomor urut fonda fontana, decora kader, jonas barangan, andreas kamu saksi pasangan calon drs. bernard senat boneftar, dan andreas wam, pasangan calon nomor urut cc. amirudin marajabessy, saksi pasangan calon seriatus adolf rumfabe, sh.,mh dan salome christina sawah, pasangan calon nomor urut ayub siren, marten sinergi, hery rubin, selfianus naa saksi pasangan calon dr. bastian sahabat, th, ma, dan rusak kambuaya, pasangan calon nomor urut nikodemus radar, pd, mm, basalis bolak, sh.mh dan fetus rumahan, sos, ketua dan anggota panas kabupaten manokwari, samuel inarkombu, martinus num, marine afasedanya, untung catur, titik dari ppd manokwari barat, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id zeta luther rumahan, boy h.m. rumahan, fransium korona dari ppd manokwari timur, ayub maksim, charles rumaikewi, senar wanna, moses sarapan dari ppd manokwari selatan, ii. marten dowansiba, nathaniel miring, jhon agenda, zakaria dowansiba dan karel landasan dari ppd manokwari utara: j. rumfabe, sh, yosef longsor, diskon indo, serius mayor, dan benzena. ello dari ppd warfare, timotius banggai, jefri unsur, topianus warfandu, marten mayor, salmon mayor, rileks aparat dari ppd tanah rubuh: id. naiki, frederik obat, hadi masuk, titik juanda, frans mou, sangat, dari ppd pradi, ismail, foram pakai, tandirerung syamsuddin, dan spora sasaki dari ppd mani: lambert makamkan, nixon remainder, orpheus kasi, dominus kasi, timotius montis, yusuf api dari ppd side: oo. alex tambrauw panas distrik side.jumlah dpt jml dpt yang menggunakan hak pilih jumlah tb jml tb yang menggunakan hak pilih i. jml tb jumlah jmlml sisabahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten manokwari berlangsung lancar, tetapi hanya saksi dari pasangan calon nomor urut yang menandatangani berita acara yang tertuang dalam formulir model db1 kwk dan db kwk, ada saksi yang mengajukan keberatan yang tercatat dalam formulir model db2 kwk. meskipun proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten manokwari berjalan dengan lancar dan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi oleh masing masing ppd tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut dan namun pada saat penandatangan berita acara model db1 kwk dan formulir db kwk, mereka mengajukan keberatan kepada memohon dan tanggapan atas keberatan tersebut adalah memohon meminta untuk mengisi keberatan tersebut dalam formulir model db2 kwk, bahwa semua saksi pasangan calon dan panas kabupaten manokwarmanokwari dengan tanda terima formulir model db5 kwk. pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten manokwari tanggal desember (vide bukti ti saksi pasangan calon nomor urut dan mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara (vide bukti t1 tetapi pada hari minggu, desember pukul wit bertempat aula kpu kabupaten manokwari saksi pasangan calon nomor urut atas nama amirudin marajabessy dan saksi pasangan calon nomor urut atas nama ayub siren dan marten sinergi datang dan menjelaskan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pasangan calon dan bersedia untuk mencabut keberatan yang tertuang dalam formulir model db2 kwk dan bersedia untuk menandatangani berita acara model db1 kwk dan model db kwk. setelah mendengar penjelasan ketiga saksi dari pasangan calon tersebut maka ketua kpu kabupaten manokwari menerima dan mengapresiasi hal tersebut dan diakhiri dengan penandatangan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id formulir model db kwk dan formulir model db1 kwk. hadir pada pertemuan ini adalah ketua dan anggota kpu kabupaten manokwari, anggota bawaslu kabupaten manokwari atas nama basalis bolak, sh.mh dan fetus rumahan, sos juga kasat intel polres manokwari mewakili kapolres manokwari. tanggapan terhadap permohonan bahwa segala yang didalilkan oleh memohon dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawabpelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati manokwari tahun telah dilaksanakan oleh memohon sesuai dengan mekanisme dan ketentudaftar pemilih tetap adalah dpt hasil pencernaan ulang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati manokwari tahun adalah sebanyak (seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus duapuluh satu) sebagaimana suratdan berita acara nomor ba xi tentang penetapanpemilih kabupaten manokwari (vide bukti tb tbmanokwari nomor: ba viii tertanggal agustus tentang penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten manokwari tahun bahwa berdasarkan keputusan komisi. pemilihan umum kabupaten manokwari. pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut sesuai dengan pts kpu kab. mkw vii tahun dengan tanggal penetapan agustusmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa jumlah tps kabupaten manokwari sebanyak (empat ratus) yang tersebar sembilan distrik kabupaten manokwari, yaitu jumlah dpt distrik manokwari barat adalah (enam puluh delapan ribu lima puluh satu), jumlah dpt distrik manokwari timur adalah (enam ribu sembilan ratus empat puluh enam): jumlah dpt distrik manokwari selatan adalah (sebelas ribu enam ratus delapan belas), jumlah dpt distrik manokwari utara adalah (tiga ribu seratus enam puluh tujuh): jumlah dpt distrik warfare adalah (lima ribu empat ratus sembilan puluh satu): jumlah dpt distrik tanah rubuh adalah (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh: jumlah dpt distrik pradi adalah (sebelas ribu lima ratus sembilan), jumlah dpt distrik mani adalah (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua), jumlah dpt distrik side adalah (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh). bahwa adapun perolehan suara yang sah untuk masing masing pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati manokwari tahun berdasarkan keputusan kpu provinsitertanggal desember (vide bukti ti menetapkan sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut sdr emas paulus landasan, sos, dev dan sdr drs. edy budaya dengan perolehan suara sebanyak (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut sdr bernard boneftar, dan andreas wam, dengan perolehan suara sebanyak (dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga:) pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut sdr dr. bastian sahabat, th, dan rusak kambuayadua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan): pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut sdr seriatus adolf rumfabe, sh. dan christina sawah, dengan perolehan suara sah (seribu tujuh ratus dua). bahwa kemudian pemohon dalam permohonannya pada halaman hurufdistrik jumlah perolehan perolehan perolehan perolehan pemilih suara suara suara suara nomor tetap nomor nomor nomor urut (dpt) urut urut urut iii ka, barat selatan manokwari ken timur (as mas utara rapi |o00000000 side ( | hee rubuh warfare o|oo ooh eta bona suara bahwa memohon menolak dengan tegas perhitungan perolehan suara pemohon sebanyak (lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara sebagaimana diuraikan dalam permohonan pemohon dalam halaman huruf dan bagian petit poin halaman bahwa dalam gugatannya, pemohon tidak bisa menguraikan dan membuktikan dasar penghitungan sehingga mendapatkbanyak (lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara dengan persentase sebesar bahwa pemohon dalam gugatannya telah dengan tegas mengakui perhitungan suara yang dilakukan oleh memohon setiap distrik yang terdiri dari distrik sebagaimana dalam dalil memohon uraikan dalam poin atas, namun yang mengherankan bagi memohon adalah dari penghitungan atas jumlah perolehan suara dari pemohon disemua distrik adalah (dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga suara) dan bukan (lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara sebagaimana dialihkan pemohon. pemohon sangat jelas keliru dalam melakukan perhitungan yang sangat fatal, hal ini membuktikan bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon selain tidak berdasar secara hukum juga terkesan tidak serius dalam merumuskan permohonan dan merupakan pelecehan terhadap penyelenggara pemilu dan persidangan yang mulia ini: bahwa dalil dalil pemohon selain masalah persentase penghitungan suara haruslah dikesampingkan dikarenakan hal tersebut bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana dinyatakuat dengan putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu x111 dan perkara nomor puu xiii bahwa dikarenakan dalam undang undang sudah diatur secara limitation maka hal tersebut tidak bisa disimpan lagi oleh mahkamah konstitusi karena bertentangan dengan huruf yang menyatakan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dalam kata dapat dilaksanakan diartikansosiologis maupun yuridis. apabila dihubungkan dengan asas tersebut atas, maka seharusnya mahkamah konstitusi melaksanakan perintah undang undang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai asas pembentukan peraturan perundang undangan atas dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap undang undang yang secara tegas dan jelas membatasi kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana uraikan atas, bahwa memohon berpendapat bahwa dalil dalil gugatan yang diajukan pemohon yang bukan ranah mahkamah konstitusi haruslah dikesampingkan, namun memohon secara moral perlu menanggapi tuduhan tuduhan pemohon dalam gugatannya sebagai berikut: tentangditentukan. bahwa pemohon dalam permohonannya pada halaman poin menyatakan,adi , bahwa memohon menolak dalil dalil pemohon tersebut, karena memohon tetap melaksanakan pencoblosan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mengingat bahwa memohon tetap melaksanakan pencoblosan pada tanggal desember dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id telah melakukan upaya pembenahan terkait kesalahan yang dianggap ada, bahwa memang benar pada tanggal desember sekitar jam wit telah dilakukan pencoblosan kampung pradi barat, distrik mani, yang di inisiasi oleh oknum tokoh masyarakat setempat bersama dengan anggota pps, namun hal tersebut segera dibenahi dan diambil tindakan sepatutnya oleh memohon yang bekerjasama dengan panas dan pihak kepolisian (vide bukti tc bahwa memohon bersama sama dengan panas dan pihak kepolisian pada pukul wit tanggal desember mendatangi tps kampung pradi barat, distrik mani setelah mendengar keterangan petugas kpps, masyarakat serta saksi yang berada lokasi dengan segera menyatakan membatalkan proses pencoblosan tersebut, bahwa. kemudian petugas kpps dan oknum yang diduga bertanggungjawab melaksanakan pencoblosan suara pada pukul .00wit tanggal desember telah diamankan oleh pihak kepolisian polres manokwari) untuk dimintai keterangan (vide bukti tm adapun petugas kpps lama diganti seketika dengan petugas kpps baru yang dibantu oleh ppd untuk kemudian melanjutkan proses pencoblosan suara. bahwa selain mengamankan petugas kpps lama yang melakukan pencoblosan suara, aparat kepolisian juga mengamankan kertas suara dan hasil perhitungan yang telah dilakukan. dengan demikian pencoblosan dan penghitungan dilanjutkan pada hari itu juga, desember dan menghasilkan perhitungan suara yang sesuai dengan kondisi faktual. tentang beberapa tps undangan pencoblosan dilakukan dengan scan. bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman poin dan sangatlah mengada ada dan tidak benar karena memohon tidak pernah mengeluarkan undangan pencoblosan yang dilakukan dengan scan (good non), merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa selain itu perlu memohon sampaikan bahwa dalil dalil pemohon mengenai distrik distrik yang diduga mendapatkan undangan pencoblosan dengan scan adalah dalil dalil yang mengada ada mengingat bahwa kabupaten manokwari tidak ada' tidak dikenal adanya distrik mano dan distrik manokwari sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam dalilnya pada poin halaman, bahwa dalil pemohon tentang adanya juga merupakan dalil yang tidak relevan dan berdasar, karena sepatutnya pemohon melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada. panas dan pihak kepolisian dalam hal terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada. adapun memohon sendiri senantiasa telah melaksanakan proses pemilukada sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlakurkait dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman poin yang pada intinya menyatakan bahwa . memohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih beberapa tps wilayah bebadiberikan undangan pemilih (c6 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kwk) oleh kpps tps kelurahan sow, distrik manokwari adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada, bahwa memohon telah mengeluarkan undangan pemilih kwk) sejumlah sesuai dpt keseluruh distrik yang terdapat kabupaten manokwari) (vide bukti tb bahwa selain itu perlu memohon sampaikan bahwa dalil dalil pemohon mengenai tps kelurahan sow distrik manokwari yang diduga tidak mendapatkan undangan pemilih kwk) adalah dalil dalil yang mengada ada mengingat bahwa kabupaten manokwari tidak ada tidak dikenal adanya distrik manokwari, (vide bukti tb bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (voltaire seiten) pula bahwa secara geografis, wilayah papua termasuk manokwari merupakan wilayah yang luas dengan medan yang sulit ditempuh, sehingga penempatan tps distrik distrik dimaksud telah sangat diperhitungkan oleh memohon dan bukan dilakukan untuk menghilangkan hak pilih dari warga yang akan melakukan pemilihan suara, bahwa secara keseluruhan dalil dalil pemohon dalam halaman poin s d juga tidak menguraikan hubungan yang jelas antara potensi penambahan suara dalam hal terjadinya pelanggaran sebagaimana dialihkan oleh pemohon, mengingat memang tidak ada pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh pemohon dan bila memang ada tidak ada pula jaminan dan kepastian bahwa pemilih akan memilih mencoblos pemohon sehingga berpengaruh pada perolehan suara secara keseluruhan. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tentang pelanggaran administrasi pemilukada. bahwa terkait tuduhan pelanggaran administrasi juga merupakan sesuatu yang mengada ada, yang mana dalam tema utamanya menyatakan bahwa dalam pemilukada terjadi pelanggaran administrasi namun dalam uraian dalilnya. tidak ada menyebutkan menjelaskan pelanggaran administrasi manakah yang dituduhkan oleh pemohon. dalam uraian dalilnya pemohon justru menguraikan soal pelanggaran pidana yang notabene memiliki asas pertanggungjawaban sendiri dan tidak pula menyebutkan adanya keterlibatan dari memohon selaku penyelenggara: bahwa berdasarkan koordinasi dan informasi yang diperoleh memohon dari pihak kepolisian bahwa memang benar pihak kepolisian telah bertindak dan menangkap seorang oknum pelaku yang diduga melakukan money politics tps kampung side jaya, distrik side, namun dalam proses hukum yang berlangsung belum dapat di identifikasi apa motif dari pelaku serta bertindak atas permintaan pasangan calon yang mana, bahwa penetapan pelaku sebagai tersangka atas dugaan money politic tidak serta merta membatalkan, mengingat hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu sampai dengan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalamahwa jika memang tindakan money politic tersebut telah terjadi dan dilakukan oleh oknum oknum tertentu maka harus dibuktikan pula oleh pemohon apakah tindakan money politics tersebut mempengaruhi perolehan suara pemohon, berapa keseluruhan jumlah uang yang beredar dalam proses money politics serta berapa banyak warga yang memilih berdasarkan arahan ataupun iming iming pemberian uang tersebut, bahwa penangkapan tersangka yang diduga melakukan money politic merupakan tindakan tertangkap tangan dan bukan hasil dari pelaporan pemohon. tindakan tersebut merupakan hasil koordinasi memohon dengan pihak kepolisian untuk menjaga setiap tps serta demi terlaksananya proses pemilukada yang jujur dan adil: bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka memohon telah melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati manokwari tahun sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, bahwa terkait dengan pelanggaran administratif yang didalilkan oleh pemohon, selain tidak terbukti dan tidak beralasan hukum hal tersebut bukanlah ranah sengketa pilkada yang penyelesaiannya merupakan kewenangan mahkamah konstitusi melainkankan kewenangan dari panwaskada dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia dkpp ri). ii. petit bahwa berdasarkan uraian yang telah memohon sampaikan tersebut diatas, maka memohon memohon kepada majelis mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara agobenar adalah sebagai berikut nama pasangan calon prosentase ( drs. bernard saat boneftar, m.h dan andreas wam, s.h seriatus adolf rumfabe, s.h., m.h. dan rusak kambuaya dr. bastian sahabat, th., ma, dan rusak kambun sebagai berikut: ta petikan keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor pts kpu.prov vii tentang pengangkatan ketua komisi pemilihan umum kabupaten manokwari ta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari nomor pts kpu kab. mkw viii berita acara nomor ba vii tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten manokwari tahun ta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari nomor pts kpu kab. mkw viii tahun merdeka barat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigotiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua):urut nomor (satu) adalah atau jumlah perolehan perolehan perolehan perolehan pemilih suara suara suara suara tetap nomor nomor nomor nomor (dpt) urut urut urut iii manokwari barat manokwari selatan timur manokwari utara rapi tanah rubuh warfare |. total presentasenetapan nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati manokwari tahun ta berita acara nomor ba vii tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati manokwari tahun ta surat komisi pemilihan umum kabupaten manokwari nomor kpu kab. mkw x11 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang, tertanggal desember tb(beserta lampiran). tb keputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari nomor pts kpu kab. mkw xitb berita acara nomor ba xi tentang penetapan daftar pemilih tetap dpt) hasil pencernaan ulang pemilihan bupati dan wakil bupati manokwarinokwari tahun tps kampung pradi barat distrik manibaratgal desember distrik manokwari timurutaragal desember distrik manokwari selatantanah rubuh. merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] tganokwari tahun tertanggal desember tldaftar hadir para pihak yang memiliki kepentingan.)m rekomendasi nomor panas kab. mkw il tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang tps anggora, kelurahan amban distrik manokwari barat, tertanggal desember tm rekomendasi nomor: panas kab. mkw il tentang pelanggaran pencoblosan surat suara mendahului waktu pencoblosan pada tanggal desember tps kampung pradi barat distrik mani, tertanggal desember tnnn presentasi perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati manokwari tahun merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] tn penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun mahkamah konstitusi republik indonesia. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait telah mengajukan keterangan tertulisjika pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara oleh memohon,dan perhitungan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa dari seluruh uraian dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon, sama sekali tidak merinckedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa tanggapan pihak terkait terhadap dalil pemohon dalam angka romawi (dua) tentang kedudukan hukum pemohon mulai huruf (a) sampai dengan huruf (g) sebagai berikut bahwa alasan alasan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut sangat tidak teliti, mulai dari surat keputusan memohonyang diterbitkan oleh memohon pada tanggal desember pukul tetapi diuraikan oleh pemohon pada poin huruf (g) bahwa surat keputusan tersebut diumumkan oleh memohon pada tanggal desember pukul wit. sehingga objek gugatan menjadi salah alamat, bahwa tanggapan pihak terkait atas penghitungan suara versi pemohon sebagaimana tabel huruf (f) sebagai berikut bahwa pihak terkait telah menggunakan beberapa jenis merek kalkulator untuk menjumlahkan angka perolehan suara pemohon dari sembilan) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id distrik yang didalilkan oleh pemohon dengan total suara pemohon suara pada angka romawi (dua) huruf (f) namun hasilnya tidak sama sebagaimana dalil pemohon. dengan demikian kami menolak dalil pemohon tersebut karena tidak berdasar hukum:kabupaten manokwari mahkamah konstitusi. sebab, sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun maupun peraturan mahkamah konstitusi nomor tahu, bahwa sesuai surat keputusan memohon,tanggal mei bahwa jumlah penduduk kabupaten manokwari adalah jiwa, sehingga kabupaten manokwari termasuk kategori sebagaimana ketentuan huruf (a) peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa daftar pemilih tetap kabupaten manokwari tahun adalah sebagaimana surat keputusan memohonbahwa sesuai hasil penetapan perolehan suara yangperolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait). jumlah perolehan suara pemohon sebanyak suara dan pihak terkait memperoleh suara sebanyak suara. dengan demikian antara pemohon dan pihak terkait memiliki selisih suara sebanyak suara, sehingga apabila prosentasikan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait, maka selisih suara antara pemohon dan pihak terkait sebesar sehingga menurut pihak terkait permohonan pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi sebagaimana amanat huruf (a)huruf (a). tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa kami menolak seluruh dalil pemohon pada angka romawi iii huruf (a) sampai dengan huruf (c) karena tidak berdasarkan fakta hukum: bahwa penetapan perolehan suaradengan demikian, tenggang waktu jam (tiga kali dua puluh empat jam), bahwa memohon juga telah melakukan rapat pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada tanggal desember yang mana dalam keputusan tersebut pihak terkait ditetapkan sebagaiterpilih,.sebab sampai pada batas waktu x24 jam pengajuan keberatan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh memohon sebagaimana huruf (b) diatas, tidak ada keberatan yang dilakukan oleh pemohon maupun pasangan calon lain yang memperoleh suara dibawah pihak terkait mahkamah konstitusi, d. bahwa permohonan pemohon baru diajukan kepada mahkamah konstitusi pada tanggal desember, sehingga pengajuan permohonan pemohon bertentangan dengan undang undang nomor tahun juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun permohonan pemohon kabur obscura libel) permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) dengan alasan bahwa pemohon dalam uraian polita permohonannya mendalilkan objek permohonan adalah surat keputusan memohon tanggal desember dan tanggal desember namun dalam petit pemohon memohon kepada mahkamah, untuk membatalkan surat keputusan tanggal desember dengan demikian menurut pihak terkait, objek permohonan pemohon salah alamat dan tidak jelas obscura libel).karena surat keputusan memohon yang benar adalahtanggal desember pukul wit waktu indonesia timur): merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon mendalilkan terjadi kecurangan dengan cara mobilisasi masa,money politik,intimidasi tempat pemungutan suara tps) tetapi pemohon tidak merincikan mana terjadi kecurangan yang telah dilakukan? dengan cara seperti apa? oleh siapa? berapa banyak? dan tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga apa yang dialihkan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. ii. dalam pokok perkara bahwa pihak terkait perlu menyampaikan kepada majelis hakim konstitusi dan seluruh hadirin yang hadir dalam persidangan yang terhormat ini bahwa tahapan pelaksanaan pemilukada kabupaten manokwari papua barat, berjalan dengan aman, damai dan lancar bahkan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten manokwari semua saksi pasangan calon yang hadir termasuk saksi dari pasangan calon pemohon berteriak bungkus yang artinya tidak ada persoalan dari perolehan suara masing masing pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat kelurahan tps, pleno suara tingkat distrik maupun pada saat pleno tingkat kpu kabupaten manokwari: bahwa pihak terkait merincikan perolehan suara tiap pasangan calon bupati dan wakil bupati pada saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kpu kabupaten manokwari sebagaimana tabel (satu) dan rekapitulasi suara tingkat distrik (sembilan) distrik pada kabupaten manokwari sebagaimana tabel sebagai berikut tabel data perolehan suara pihak terkait pada saat rekapitulasi tingkat kpu kabupaten manokwari. dev dan drs. edy budaya nomor urut andreas wam, nomor urut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sasak kambuaya nomor unit) seriatus adolf rumfabe, sh,mh dan suara christina sawah, nomor urut bukti p.t. tabel data perolehan suara pihak terkait pada saat rekapitulasi tingkat distrik manokwari baratdan suarautaraselatantanah rubuhwarfarshpradfek kambuaya nomor uni) tabel data perolehan suara pihak terkaitpada saat rekapitulasi tingkat distrik mansidtimurpemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten manokwari pada hari senin, tanggal desember pada pukul wit tahun dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten manokwaripropinsi papua barat yang diumumkan pada hari jumat tanggal desember sekitar pukul wit, dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten manokwarisuara budayamengenai pelanggaran yang dilakukan pihak terkait pada angka ,dan adalah menurut pihak terkait alasan pemohon tidak benar dan mengada ada tanpa didukung bukti hukum yang kuat: bahwa dalil pemohon huruf angka huruf angka ,huruf angka dan dapat pihak terkait tanggapi sebagai berikut bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon tersebut sebab pencoblosan yang dilakukan oleh salah satu oknum petugas kpps tersebut sebenarnya dilakukan pada tanggal desember pada pukul. wit bukan pada tanggal desember kemudian memohon suda melakukan pergantian kpps pada hari itu juga dan telah dilakukan pencoblosan ulang sehingga surat suara yang telah color sebelumnya telah dibatalkan oleh memohon dan diganti dengan surat suara baru oleh memohon dan dilakukan pencoblosan ulang oleh pemilih pada tps tersebut.sehingga tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa surat suara yang suda dicoblos oleh salah satu oknum kpps tetap digunakan dan dihitung oleh memohon. dan dalil pemohon angka dan kabupaten manokwari tidak ada namanya distrik mano dan distrik mar sehingga pihak terkait memohon kepada majelis hakim konstitusi untuk mengesampingkan dalil pemohon tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh memohon maupun pihak terkait. dan alasan pemohon huruf angka dan adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum: bahwa tanggapan pihak terkait atas dalil pemohon huruf angka dan bahwa pihak terkait memohon kepada mahkamah untuk menolak seluruh dalil pemohon tersebut karena tidak berdasar hukum: dengan demikian menurut pihak terkait, jumlah suara pemohon sebesar suara yang dialihkan oleh pemohon dalam permohonannya adalah tidak berdasar bukti dabertanggal desember pukul witmi pt sebagai berikut: pt :. ppt . komisi pemilihan umum kabupaten manokwarlampiran daftar hadir undangan pasangan calon nomor urut, dan pt . komisi pemilihan umum kabupaten manokwarmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id lampiran daftar hadir undangan pasangan calon nomor urut, dan pt keputusan kpu kabupaten manokwari nomor19 pts kpu kab. mkw tahun tanggal meikabupaten manokwari adalah jiwa pt keputusan kpu kabupaten manokwaript presentasi perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati manokwarsurat keputusan kpu kabupaten manokwari nomor pts kpu kpu kab. mkwpukul wit.manokwari nomor pts kpu kab. mkw x11 hari kamis, tanggal desember pukul wit wib) (vide bukti bukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal januari pemohon antara lain berkenaan dengbupati dan wakil bupati manokwari tahun menjelaskan bahwa pengajuan permohonan didasarkan keputusan kpu kabupaten manokwari yang diumumkan pada hari senin tanggal desember pukul wit (vide bukti dan bukti bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon, memohomenyampaikan bahwa penetapan rekapitulasi penghitungan suara bupati dan wakil bupati manokwari ditetapkan pada tanggal desember pukul wit (vide bukti ti bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon, pihak terkaitturut menerangkan penetapan perolehan suara oleh memohon diumumkan pada tanggal desember pukul wit (vide bukti ptyang terungkap dalam persidangan d pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak (dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) suara. bahwa berdasarkan keputusan memohon tanggal desember yang diumumkan pada hari senin tanggal desember sekitar pukul wit,tahun berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut: emas paulus landasan, s.sos, m.cc.dev dan drs. edi budaya: drs. bernard senat boneftar, m.h dan andreas wam, s.h: dr. bastian sahabat, th., th. dan rusak kambuaya, seriatus adolf rumfabe, s.h, m.hmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwatentukan. bahwaia), bahwa kertas suara yang telah color tersebut, tidak dibatalkan atau tetap hitung, sedangkan tindakan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. bahwa beberapa tps undangan pencoblosan dilakukan dengan scan. tps arrowi, kelurahan pasir putih, distrik mano dan tps dan kelurahan rosi, distrik mar : bahwa beberapa distrikalah satu distrik,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idberikan undangan pemilih (c6 kwk) oleh kpps tps kelurahan sow distrik manokwari ,bahwa,rmohonan. banyak tps tutup oleh kpps pukul wit, sedangkan seharusnya ditutup pada pukul wit. tentangnokwari tahun telah melanggar adanya praktek politik uang money politic) dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut (satu) salah satu contohnya adalah tps kampung side jaya, distrik side :tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iduntuk money politic ini, terdapat tersangka yang sudah tangkap oleh kepolisian terkait money politic yang dilakukan oleh pasangan nomor urut bahwa,,olangun provinsi jambi tahun diajukan oleh: nama muhammad model tab taka alamat jalan mana nomor rt rw. pena kelurahan pasar sarolangun kecamatan sarolangun, jambi nama musharsyah alamat gaung tujuh rt rw. kelurahan talang serdang kecamatan mendingin, kabupaten sarolangun,satu), berdasarkan surat kuasa khusus nomor kp zaa ! tanggal februari memberi kuasa kepada zul arman aziz, s.h., wiki handayani, s.h., m.h., adrian bayu kurniawan, s.h., m.h., khairul, s.h., gusti dwi setiawan, s.h., dan adrian efendi, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor zul arman aziz, s.h. associates, beralamat jalan persada raya nomor menteng dalam,n . pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten sarolangun, beralamat komplek perkantoran gunung kembang, kabupaten sarolangun, provinsi jambi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk mk!! tanggal maret memberi kuasa kepada muhammad dahlan samosir, s.h., m.h., dan deddy yuliansyah, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor advokat muhammad dahlan samosir dan rekan, beralamat jalan sersan anwar bay rt. kelurahan kenali besar kecamatan alam baratl. nama drs. cek indra alamat jalan r.a. kartini, rt. muara sawah, kelurahan dusun sarolangun, kabupaten sarolangun, provinsi jambi nama hillalatil badai alamat jalan cenderawasih kelurahan talang bakung, kecamatan paal merah, kota jambidua),abdullah, ag., novitriana royal, s.h., dimas pradana, s.h., aan sudirman, s.h., iskandar, s.h., dan pistol, agesa danau serdang, tidak ada berita acara dan tidak ada pla desa karang mendapatilltidak ada cap stempel, dan tidak ada pla . desa kadang melintang (vide bukti tps tidak ada cap stempel, tps tidak ada cap stempel: cc. tps ill tidak ada cap stempel: tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada pla desa lamban digitalcc. tps illtidak ada cap stempel dan tidak ada pla desa lubuk napal (vide bukti tps tidak ada cap stempel dan ada kejadian khusus dengan catatan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara tps yakni tidak sesuai antara dengan surat suara yang ada didalam kotak sebanyak sedangkan sebanyak dan ada selisih (sembilan belas) suara, tps tidak ada cap stempel dan tidak ada plant: cc. tps iii tidak ada berita acara model kwk dan tidak ada kwk pla merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmuara danaumekar sarisepuhccdesa lubuk sayaukitbenar dan tidak ada plantputihkecamatan pauh (vide bukti td. desa batu amparbkucidesa pengibngkal buliuhko besar dan tidak ada pla desa samdanau serdkarang mendapat tpskadang melintamban digitalnapal tps tidak ada cap stempel kpps adalah benar dan ada kejadian khusus dengan catatan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps yakni tidak sesuai antara dengan surat suara yang ada dalam kotak sebanyak sedangkan sebanyak dan ada selisih sembilan belas) sumodel kwk dan tidak ada c1 kwk plant adalah tidak benar. desa pengibarpangkal bulikelurahan pauhpintasd. tps tidak ada cap stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian. desa taman bandungkecamatan batang asai (vide bukti desa batin pengembang (vide bukti tps tidak ada cap stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian: tps model kwk berita acara pemungutan tidak terlampir. batu empang (vide bukti seluruh berkas lengkap hanya satu tps. bukit berantai (vide bukti tidak ada plant hanya satu tps. bukit kalimat uluko besarberita acaraadalah tidak benar. desa semarpintastaman banduang asai (vide bukti td. bathin pengembmodel kwk berita acara pemungutan tidak terlampirempang seluruh berkas lengkap hanya satu tps adalah tidak benar. bukit berantai tidak ada plant hanya satu tps adalah tidak benar. bukit kalimat ulumelampirkan plant adalah tidak benar,salah tidak melampirkan plant, kwk terlampir tidak cap stempel dan hanya satu tps adalah tidak benar. datuk nan dubukit salah (vide bukti tidak melampirkan plant, kwk terlampir tidak cap stempel dan hanya satu tps. datuk nan duo. kasino (vide bukti tps tidak melampirkan plant, kwk terlampir tidak cap stempel, b.kasino ilirlubuk bangka. lubuk bangkaair duacubanpemuat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps c. gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota, berita acara pemungutan suara c kwk tidak terlampir adalah tidak benar. padang seringgankan gedang vide dan plant tidak ada adalah tidak benar, kwk terlampir tidak cap stempel adalah benar.salak,c1den anomtps tidak melampirkan plant, kwk terlampir tidak cap stempel. muara air dua (vide bukti tps kwk terlampir tidak cap stempel: tps tidak melampirkan plant, kwk terlampir tidak cap stempel. muaro cuban: cc. tps iiiuaro pemuat (vide bukti tps kwk terlampir tidak cap stempel, berita acara pemungutan suara c kwk tidak terlampir. padang seringpangan baru (vide bukti tps tidak melampirkan plant, kwk terlampir tidak cap stempel. pekan gedapanjaarioban tps tidak terlampir data apapun adalah tidak benarpada tps lengkapambak ratuarolangun (vide bukti td. aur gadingada berita acara c1 kwk plant adalah tidak benar dan tidak ada cap stempel pada berita acara hasil penghitungan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo. tps tidak ada plant, tidak terlampir berita acara pemungutan suara adalah tidak benar dan tidak ada cap stempel model c1iloo. pulau salak baru (vide bukti tps tidak ada plant, kwk terlampir tidak cap stempel:: tps plant tidak ada, dan kwk terlampir tidak cap stempel. raden anom (vide bukti tps tidak ada plant, kwk terlampir tidak cap stempel: tps kwk terlampir tidak cap stempel, cc. tps iii kwk terlampir tidak cap stempel. rantau panjangimpang narioungai bau, berani dalamberanisarolangunkas lengkap. gunung kembadang panjtps tidak ada plant, kwk terlampir tidak cap stempel. sungai beban (vide bukti tps tidak terlampir data apapun, tps tidak ada plant, kwk terlampir tidak cap stempel. sungai kepada (vide bukti tps lengkap, tps tidak ada plant, kwk terlampir tidak cap stempel. tambak ratu (vide bukti tps kwk terlampir tidak cap stempel: b. tps kwk terlampir tidak cap stempel. kecamatan sarolangun (vide bukti . aur gading (vide buktiiii tidak ada berita acara c1 kwk plant, dan tidak ada cap stempel pada berita acara hasil penghitungan suara, tps tidak ada cap stempel pada model c kwk, dan pada plant, tps tidak ada cap stempel model c1 kwk, dan tidak ada plant:, tps tidak ada cap stempel model c1 kwk, dan tidak ada plant: tps vii tidak ada plant, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ididutiidak ada data apapun adalah tidak benar. pasar sarolangunccdan model kwk berita acara tidak terlampir adalah tidak benar. tps plant tidak ada dan model kwk berita acara tidak terlampir adalah tidak benar. tps tidak ada berita acara kwk adalah tidak benar dan model kwk rinciansarolangun kembang merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgotps viii tidak ada plant, tidak terlampir berita acara pemungutan suara,xii tidak ada plant, dan tidak ada cap stempel model c1 kwk, tps xiii tidak ada plant, dan tidak ada cap stempel model c1 kwk, tps xivoo. tps xvi tidak ada plant, dan tidak ada cap stempel model c1 kwk, tps xvii tidak ada plant, dan tidak ada cap stempel model c1 kwk. berani dalam (vide bukti tps plant tidak ada, dan tidak ada cap stempel pada model kwk, tps tidak ada pla berani (vide bukti tps plant tidak ada, dan tidak ada cap stempel pada model kwk, tps plant tidak adakamaralabang. tps plant tidak ada adalah tidak benar. ccidak ada data adalah tidak benar. ginting a. desa baru (vide bukti tps plant tidak ada, dan tidak ada cap stempel pada c1 kwk, tps plant tidak ada, dan tidak ada cap stempel pada c1 kwk. dusun sarolangun (vide bukti tps tidak melampirkan c kwk berita acara pemungutan suara, dan model kwk terlampir tidak ada cap stempel: b. tps plant tidak ada dan model kwk terlampir tidak ada cap stempel, cc. tps iii plant tidak ada, dan tidak ada cap stempel pada model kwk, d.vii berkas lengkap. gunung kembajung tanjung tps plant tidak ada dan tidak ada model kwk berita acara pemungutan suara adalah tidak benar. tps plant tidak ada adalah tidak benar. kecamatan mendingin (vide bukti td. bukit penangananh baru tps tidak ada data adalah tidak benar.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmudosimpamudo, tps vii plant tidak ada dan model kwk terlampir tidak ada cap stempel: tps viii plant tidak ada dan model kwk terlampir tidak ada cap stempel. ladang panj, cc. tps ill. hiducc.. panti (vide bukti tps plant tidak adartapatiute jaedingidata adalah tidak benar. mendingin pasarlengkap, ada cap stempel pada seluruh berkas adalah benar. cc. tps lengkap, ada cap stempel pada seluruh berkas adalah benar. mendingin tuuara kepaljaypemikiratps plant tidak ada dan model kwk terlampir tidak ada cap stempel: cc. tps iii tidak ada data apapun. pasar sarolangun (vide bukticc. tps imodel c1 kwk berita acara tidak terlampir, tps tidak ada berita acara c1 kwk, model c1 kwk rincian tidak cap stempel: 9g. tps v. sarolangun kembmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idketimuranrangkirangking simpsimpang kertapatika maju tps lengkap dan ada cap stempelngai batangsungai rotan tps lengkap dan terdapat cap stempel adalah benar. talang serdaman dewa tps lengkap dan ada cap stempel adalah benar. tps lengkap dan ada cap stempel adalah benar. tps tidak ada plant adalah tidak benar dan cap stempel pada berita acara sertifikat dan rincian suara adalah benar. kecamatan air hitam (vide bukti td. bukit subang dan ada cap stempel pada berita acarmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgovii plant tidak ada, dan tidak ada cap stempel pada model c kwk, tps v. sukamaraih aserikepaybarvvjk. tps xic1il. tps xvabangultang kabaurung tips1ingkat (vide bukti td. argosaribukit bumi rayamurahbaung (vide bukti tps ic1 plant tidak ada, tps iic1 plant tidak ada: tps iii plant tidak ada, dan model kwk terlampir tidak ada cap stempel: tps plant tidak ada, dan model kwk terlampir tidak ada cap stempel: tps plant tidak ada data. ginting (vide bukti tps ic1 plant tidak ada, dan model kwk terlampir tidak ada cap stempel, tps plant tidak ada, dan model kwk terlampir tidak ada cap stempel. ujung tanjung (vide bukti tps plant tidak ada dan tidak ada model c kwk berita acara pemungutan suara, tps plant tidak ada. kecamatan mendingin (vide bukti bukit penanganan (vide bukti tps tidak ada cap stempel pada plant: tps tidak ada cap stempel pada plant: cc. tps ill tidak ada cap stempel pada plant: tps tidak ada cap stempel pada pla batalang mas, ada tetapi tidak ada cap stempel rincian penghitungan tidak ada dokumennya tidak benari, dan ada sertifikat penghitungan dan rincian tetapiisar singkat tps tidak ada berkas dan dokumen adalah tidak benaryo lebarh baru (vide bukti tps tidak ada datf.mudo (vide bukti tps tidak ada cap stempel pada model c1 kwk: tps tidak ada cap stempel pada model c1 kwk. gurusertifikat penghitungan dan rincidamaianndang saliwangi.n tuomudernntegedhin vii bangun jaya vide buktpenyamdalamute jaendingidata. mendingin pasarada cap stempel pada seluruh berkas: cc. tps iii lengkap ada cap stempel pada seluruh berkas. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id libur membeberkas adalah tidak benar. muara latih tps plant tidak ada adalah tidak benar dan berita acara, sertifikat,urun tibuaya vide bukti hanya satu tps dan tidak semua berkas baik berita acara plant, sertifikat plant maupun lampiran plant adalah tidak benar. pulau lintang vide buktiberita acara plant, tidak berita acara kwk adalah tidak benar tidak ada cap pada berkamelaka, tidak berita acara kwk adalah tidak benar dangedang tps tidak ada semua berkas adalah tidak benar tps tidak ada semua berkas adalah tidak benar cc. tps tidak ada plant adalah tidak benar dansemua berkas adalah tidak benar suka jadi tps tidak ada plant adalah tidak benar dan ada cap adalah benar. tanjung merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo tps tidak ada berita acara plant, tidak ada plant adalah tidak benar dan ada cap stempeliijanjung gagakketimbangmancur tps tidak ada berita acara plant, tidak ada plant adalah tidak benar dan tidak ada cap stempel pada berita acara kwk, sertifikat kwk dan lampirankecamatan limun (vide bukti td. berikutmangmendingiuara kepaljaylubuk mendorongmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoabversontlimunmentalnapal melintca karyapemikiraetimurapandamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idggasemua berkas baik berita acara kwk, sertifikat kwk, lampiran kwk, lampiran kwk dan plant adalah tidak benar. suka damamerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgojung radeemangglmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgocermin nan gedang (vide bukti td. tengtigo merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgorendimpanguka maju (vide buktimbang tinggiramatkali tps tidak ada berita acara kwk, tidak ada plant adalah tidak benar dan berita acarancakrekam hubuk rekamkampung tujuhhalaman dalam permohonan pemohon menyatakan memohon sengaja tidak memberikan undangan kepada pemilih yang berada sebagian kecamatan kabupaten sarolangun apa yang dibanggakan oleh pemohon itu adalah tidak benar, hal ini dapat dibuktikan dari c7 kwk terhadap permohonan pemohon pada poin b,c itu tidak benar, jika ada pemilih yang tidak mendapat undangan akan tetapi dia terdaftar dalam dpt, maka dapat melakukan pencoblosan dengan mengisi formulir atb vide bukti tb. bahwa pada halaman dalam permohonan pemohon menyatakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh memohon sebagai berikut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menurut pemohon, memohon telah melakukan rekayasa pemalsuan surat model tps jumlah pemilih tps kelurahan sungai benteng kecamatan singkat, pemilih yang menggunakan ktp elektronik sebanyak pemilih pada kosong, hal tersebut sangat tidak benar karena jumlah pemilih yang menggunakan ktp elektronik tersebut dicatat dalam baccbahwa menurut pemohon dalam permohonannya hal poin yang menyatakan memohon selaku penyelenggara pilkada tidak netral dalam menjalankan tugas itu tidak benar. pada saat rekapitulasi perhitungan suara dihadiri oleh (dua) orang saksi dari masing masing pasangan calon dan tidak benar memohon mengabaikan begitu saja keberatan keberatan yang diajukan oleh saksi paslon (satu) karena setiap keberatan tetap kita ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. vide bukti tddan penghitung(vide bukti bahwa berdasarksarolangunungai batang (vide bukti tps tidak ada plant, ada cap stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara:, tps tidak ada plant, dan ada cap stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara. sungai rotan (vide bukti tps lengkap dan terdapat cap stempel. talang serdtaman dewa (vide bukti tps lengkap dan ada cap stempel: tps lengkap dan ada cap stempel:. kecamatan air hitam (vide bukti bukit subang (vide bukti tps tidak ada plant, tidak ada cap stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara: tps tidak ada plant, dan tidak ada berita acara, terlampir dan tidak ada cap stempel pada. k. bahwa menurut pemohon dalam permohonannya hal poin adalah tidak benar. memohon ada mengadakan kegiatan sosialisasi dengan kelompok pemilih keagamaan yaitu kelompok yasinan ksu mandiri yang bertempat rumah kediaman sdr. yulius aran ketua pps) desa sungai baung kecamatan batang asai pada tanggal desember yang dihadiri oleh anggota kelompok asian ksu mandiri, ketua dan anggota ppk kecamatan batang asai, ketua dan anggota pps desa sungai baung kecamatan batang asai. seluruh peserta sosialisasi menerima uang transport sebanyak rp. per orang. vide bukti tc. i. bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan menurut pemohon dalam permohonannya hal pada poin adalah tidak benar dan pada saat pemungutan suara tps tersebut tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi. bahwa menurut pemohon adanya dugaan money politik oleh pasangan nomor urut (dua) diseluruh desa kabupaten sarolangun dalam permohonan halaman sampai huruf point dan adalah bukan kewenangan memohon karena itu merupakan kewenangan panas dan gakumdusuara tingkat kabupaten sarolangun tahun pada tanggal februari menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarolangun yang benar adalah sebagai berikut nama pasangan calon perolehan suara drs. muhammad model musharsyah nomor urut pemohon) drs. cek indra hillalatil badai nomor urutb tc td. sampai dengan td. dan td. yang telah disahkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal maret sebagai berikut: bukti ta. fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarolangun nomor pts kpu kab pilbup tanggal oktoberfotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarolangun nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pts kpu kab pilbup tanggal oktober tentang penetapan nomor urut pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati dan wakil bupati sarolangun tahun bukti tb. fotokopi berita acara nomor dukcapil tanggal mei tentang serah terima data agregat kependudukan perkecambahan dak2) semester tahun fotokopi berita acara nomor dukcapil tanggal juli tentang serah terima daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) pemilihan secara serentak, fotokopi dokumen model a3 kwk daftar pemilih tetap kecamatan sarolangun kelurahan dusun sarolangun tps fotokopi dokumen model a3 kwk daftar pemilih tetap kecamatan sarolangun desa berani tps fotokopi dokumen model a3 kwk daftar pemilih tetap kecamatan singkat kelurahan sungai benteng tps fotokopi dokumen model a4 kwk daftar pemilih pindahan kecamatan singkat kelurahan sungai benteng tps fotokopi dokumen model c7 kwk daftar hadir pemilih tps kelurahan sungai benteng kecamatan singkat, fotokopi berita acara nomor ba pilbup tanggal oktober tentangsarolangun tahun dan fotokopi berita acara nomor ba pilbup x11 tanggal desember tentang rapat pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati sarolangun tahun bukti tc. fotokopi surat perintah tugas nomor spt kpu srl pilbup tanggal november untuk melaksanakan tugas monitoring penetapan rekapitulasi disp tingkat kecamatan dan sosialisasisarolangun tahun fotokopi undangan nomor kpu kab x1 tanggal nov undangan sosialisasi pemilih segmen keagamaan, fotokopi dokumen daftar hadir. daftar hadir panitia dan peserta sosialisasi kelompok yasinan ksu mandiri desa sungai baung: fotokopi dokumen bergambar photo dokumentasi kegiatan sosialisasi keagamaan, fotokopi dokumen akuntansi. tanda terima transport peserta sosialisasi pemilih keagamaan kelompok yasinan ksu mandiri. bukti td. fotokopi dokumen c1 kwk pla kumpulan photo c1 kwk plant diseluruh tps per kecamatan dalam wilayah kabupaten sarolangun bukti td. fotokopi dokumen c kwk, c1 kwk dan lampiran. kumpulan c kwk, c1 kwk dan lampiran diseluruh tps per kecamatan dalam wilayah kabupaten sarolangun bukti td. fotokopi dokumen c2 kwk. kumpulan c2 kwk keberatan saksi) diseluruh tps per kecamatan dalam wilayah kabupaten sarolangun bukti td. fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarolangun nomor hk. kpt kpu kab pilbupfotokopi berita acara nomor ba pilbup ll tanggal februaarolangun dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sarolangun tahun fotokopi dokumen db2 kwkkabupaten sarolangun.arolangun tahun yang memenuhi syarat berdasarkandbukti pt . bahwa pada hari rabu tanggal februari memohon dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten sarolangupasangan perolehan calon suara suara suara atau setara pihak terkait suara jumlah suara suarapt pihak terkait telah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati sarolangu!sarolangun tahun mahkamah konstitusi republik indonesia, ii. dalam eksepsi pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) bahwa berdasarkan ketentuan huruf tahun huruf pmk tahun diatur: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgokabupaten sarolangun, adalah sejumlah jiwa jiwa berdasarkan data dari dukcapil kabupaten sarolangun, sehingga syarat persentase perbedaan suaranya adalah sebesar yotanggal februari yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut: bawa dice man suara atau set,555h, bahwa meskipun pemohon. adalah pasangan calon urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarolangurolangun mahkamah konstitusi. dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. permohonan pemohon lewat waktu (dasawarsa)etentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam dan pmk nomor tahun yangyaitu pukul sampai dengan pukul bahwa memohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari rabu tanggal februari pukul wib, berdasarkanahwa tenggat waktu pengajuan permohonan mahkamah konstitusi adalah hari kerja sejak penetapan memohon, sehingga batas waktu paling lambat untuk pengajuan mahkamah konstitusi adalah pada hari jumat tanggal februarifebruari pukul wib, bahwa meskipun dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal februari namun kuasa hukum pemohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan tanggal maret telah menyatakan bahwa benar permohonan baru didaftarkan pada tanggal februari pukul merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dan pmk nomor tahun(dasawarsa)'sarolangumerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id cc. tps iii tidak ada plant, terlampir dan tidak ada cap stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara,sertifikat, dan rincian penghitungan ada tetapi tidak ada cap stempel: 9g. tps vii tidak ada plant, dan ada cap stempel pada berita acara, sertifikat, dan rincian suara: tps viiij. desa baru arolangun.arolangmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.sarolangun tahun kabupaten sarolang.sarolangun bahwa pihak terkait sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sarolanguarolangun tahun dan telah mengikutinya tahapan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sarolangumemohon poin hal. s d hal. yang pada pokoknya memohon dituduh tidak melengkapi seluruh kelengkapan perlengkapan pilkada akan pihak terkait tanggapi meskipun hal merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tersebut merupakan kewenangan memohon untuk menjawabnya, namun akan pihak terkait tanggapi karena pihak terkait juga mengetahui fakta fakta yang terjadi selama dalam proses tahapan pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten, bahwa pada saat pemungutan suara pada seluruh tps kabupaten sarolangun sampai dengan proses penghitungan suara tingkat tps berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun saksi pasangan calon pemohon tps pada saat pleno rekapitulasi tingkat tps yang mengajukan keberatan ataupun mengisi form keberatan saksi terhadap permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonannya, bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kecamatan, saksi pasangan calon pemohon yang hadir dalam pleno rekapitulasi pun tidak ada yang mengajukan keberatan, bahkan sampai dengan pleno tingkat kabupaten, saksi pasangan calon pemohon tidak mengajukan keberatan atau mengisi form keberatan model db2 kwk. justru saksi pemohonlah yang pada saat pleno rekapitulasi berupaya untuk menghambat jalannya pleno dengan cara pada sesi akhir proses pleno saksi pemohon tidak hadir dan meminta menunda pleno hari berikutnya dengan alasan sakit, sebagaimana tercatat dalam form catatan kejadian khusus model db2 kwk bukti bahwa terhadap dalil pemohon poin hal. yang menuduh bahwa memohon tidak membagikan undangan kepada mata pilih yang berada sebagian kecamatan kabupaten sarolangun adalah tidak benar dan mengada ada. meskipun para pemilih tidak diberikan undangan berupa namun apabila namanya terdaftar dalam dpt, pemilih masih dapat melakukan pencoblosan setiap tps sesuai dengan ktp yang bersangkutan, dengan menunjukkan ktp suket dan asli. @uod non seandainya pun benar padahal tidak bahwa kpps melarang pemilih yang tidak memiliki dan namanya terdaftar merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dpt untuk memilih, sudah sangat dipastikan saksi pemohon tps akan melakukan keberatan, namun setelah pihak terkait klarifikasi bahwa seluruh tps kabupaten sarolangun, tidak ada satupun saksi pemohon yang mengajukan keberatan. tuduhan ini baru pemohon permasalahan setelah pemohon tahu bahwa perolehan suara pemohon jauh dibawah perolehan suara pihak terkait: bahwa mengenai pemilih yang tidak dibagikan undangan adalah simpatisan pemohon adalah tidak benar dan hanya asumsi pemohon semata, dan adil. @uod non, seandainyapun benar padahal tidak apabila terdapat pemilih yang tidak diberikan undangan tidak dapat dipastikan akan memilih pemohon atau pihak terkait, bahwa terhadap dalil pemohon poin hal. mengenai tuduhan adanya pernyataan dari istri tim sukses pihak terkait yang menyatakan bahwa suaminya melakukan pencoblosan sebanyak kali adalah tidak benar dan mengada ada. faktanya adalah setelah pihak terkait klarifikasi bahwa seri. yuli tidak pernah membuat pernyataan bahwa suaminya mencoblos sebanyak kali, namun dia pernah diminta tanda tangan kertas kosong oleh tim sukses pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon menghalalkan segala cara untuk menuduh pihak terkait melakukan pelanggaran, meskipun pihak terkait tidak melakukan pelanggaran. bukti. mengenai tuduhan perangkat desa berani mengumpulkan warga rumah sdr. nur dan memaksa warga untuk mencoblos pihak terkait adalah tidak benar, faktanya bahwa setelah pihak terkait klarifikasi bahwa perangkat desa berani tidak pernah mengumpulkan warga dan memaksa untuk memilih pihak terkait. terlebih perolehan suara pihak terkait desa berani kalah jauh dibawah pemohon. @uod non, seandainyapun benar padahal tidak, seharusnya pemohon melaporkan hal tersebut bawaslu kabupaten, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan mengenai hal tersebut, bukti yang diajukan oleh pemohon hanya berupa surat pernyataan atas nama jhon effendi yang dibuat setelah pemohon tahu perolehan suaranya jauh dibawah perolehan suara pihak terkait, bahwa terhadap dalil pemohon poin hal. mengenai adanya penganiayaan terhadap saksi pemohon atas nama hj. romani binti junaidi karena menegur simpatisan pihak terkait karena melakukan pengarahan untuk memilih pihak terkait adalah tidak benar dan mengada ada, faktanya adalah hj. romani berselisih paham dengan saudara kandungnya atas nama partisi, dikarenakan hj. romani mengintimidasi dan mempengaruhi pemilih untuk memilih pemohon. hj. romani mengintimidasi warga kelurahan libur memberi tps dusun kukus dengan cara apabila tidak memilih pemohon maka warga tidak boleh melewati akses jalan dusun kukus karena jalan tersebut adalah hibah dari keluarga hj. romani, hal tersbut dapat dibuktikan bahwa tps dusun kukus pihak terkait kalah kebolehannya dengan pemohon, dengan demikian dalil pemohon guo tidak terbukti: bahwa terhadap dalil pemohon poin hal. mengenai anggota kpu atas nama ali wardhana membagikan uang desa sungai baung kecamatan batang asai adalah tidak benar dan mengada ada, bahwa setelah pihak terkait klarifikasi, kedatangan ali merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id wardhana hanya untuk menghadiri acara yasinan saja dan tidak pernah mengajak warga yang datang untuktuduhan money politic yang dilakukan oleh pihak terkait adalah tidak benar dan mengada ada, seandainyapun terjadi pembagian uang, sudah seharusnya pemohon melaporkan hal tersebut bawaslu karena pelanggaran politik uang adalah ranah kewenangan bawaslu untuk menyelesaikannya, bukan mahkamah konstitusi. bahwa terhadap dalil pemohon poin hal mengenai tuduhan adanya pemberian uang sebesarangan pihak terkait, bahwa terhadap dalil pemohon poin hal mengenai adanya pembagian kupon seluruh kabupaten yang dituduhkan kepada pihak terkait adalah tidak benar, justru hal tersebut adalah suatu tindakan yang mengarah pada black campaign yang ditujukan kepada pihak terkait dan hal tersebut sudah pihak terkait laporkan bawaslu kabupaten sarolangun, bukti bahwa terhadap dalil pemohon poin hal mengenai tuduhan pemberian uang desa guruh baru kecamatan mendingin yang dilakukan oleh soleh adalah tidak benar. bahwa dalil pemohon tidak jelas menyebutkan kepada siapa uang itu diberikan dan apa korelasinya dengan perolehan suara. @uodtuduhan sapi yang memberikan uang sebesar (seratus ribu rupiah) untuk mencoblos paslon desa sungai baung, kec. batang asai, adalah tidak benar. bahwa dalil pemohon tidak ada korelasinya dengan perolehan suara dan bukti yang diajukan oleh pemohon hanyalah surat pernyataan yang dibuat setelah pemohon tahu bahwa dirinya kalahpemberian uang sebesar (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh sdr. azis yang merupakan simpatisan paslon desa sungai baung, kec. batang asaitimses pihak terkait membagi bagikan uang untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id setiap orang yang hadir pada pertemuan bpk. prayitno desa meranti baru, kec. mendingi mengenai hal tersebuteorang yang bernama sapi pada tanggal februari memberikan uang sebesar rp. dan diperintahkan untuk mencoblos nomor urut desa sungai baung kec. batang asai adalah tidak benar dan mengada ada desa guruh baru kec. mandianginadanya pemberian uang sejumlah rp. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id'ajar smp dan belum memiliki ktp ataupun surat keterangan lainnya sdr. tangani memberi amplop berisi uang sebesar untuk dibagi bagikan kepada masyarakat untuk memilih paslon dan sampai saat ini uang tersebut masih disimpan oleh sdr. wadi desa pulau salak baru kec. batang asal. bahwa dalil pemohon guo adalah tidak benar dan mengada ada, namun @uod non seandainya pun benar padahal tidak, pemohon telah menyatakan bahwa uang tersebut masih disimpan oleh sdr. wadi dan tidak dibagi bagikan kepada warga sehingga tidak ada akibat yang timbul dari pemberian uang tersebut dan tidak ada korelasinya dengan hasil pemilihan, bahwa terhadap dalil pemohon poin hal mengenai adanya tuduhandesa lubuk bangka kec. batang asai mengenai adanya tuduhanyang hanya berdasarkan pernyataan dari sdr. mashup dan seri. akidah mengenaiadalah tidak benar karena desa bukit kalimat ulu hanya ada tps sehingga tidak ada tpsadalah tidak benar. @uodjerniubuk seringbaung kec. batang asai justru pemohon terhadap dalil pemohon poin hal mengenai adanya tuduhanangan nomorkembang kec. batang asai justru pemohonsarolangun, dimana tuduhan pemohon kepada pihak terkait dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sarolangun, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsarolangunihak terkait telah melaporkan asn atas nama arbani ilyas ahmad. s.st., kes yang memberikan dukungan kepada pasangan pemohon dan mengajak orang seorang untuk mendukungihak terkait telah melaporkan asn atas nama muhammad mirza ag. yang memberikan dukungan kepadaemohon juga melibatkan asn yang lainnya yaitu prof. sukar selaku dosen uin sulthan thaha saifuddin jambi yang juga merupakan ketua mui kabupaten sarolangun dalam setiap pertemuan kampanye pemohon dengan warga masyarakat selalu menyatakan bahwa dia adalah pendukung nomor urut dan menyatakan bahwa apabila pasangan calon nomor menang maka saya akan berhenti sebagai ketua mui saat ini juga , pada saat pertemuan dengan warga kecamatan bathin viii kelurahan libur memberi sebagaimana bukti rekaman video dari menit s d menit bukti dan juga merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dalam setiap pidatonya kampanye pemohon beberapa tempat, prof. sukar selalu menghujat dan menebar fitnah pasangan pihak terkait: bahwa pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarolangun tahun secara nyata dan terang terangan telah melibatkan direktur bumi serumpun psiko untuk memenangkan pemohon, yang salah satunya adalah melibatkan drs. neng ahmad yang merupakan dalam susunan tim sukses berkedudukan sebagai pengarah dan tindakan yang dilakukan oleh drs. neng ahmad adalah mengarahkan bawahannya untuk mendukung pasangan nomor urut dan aktif dalam tim pemenangan pasangan nomor urut hal tersebut telah pihak terkait laporkan bawaslu kabupaten sarolangun dengan nomor laporan lp pil.bup xi1 bahwa pemohon juga melakukan pelanggaran menjanjikan imbalan dengan cara melakukan kontrak politik dengan masyarakat kelurahan gunung kembang dengan menjanjikan apabila pemohon menang maka akan ada imbal balik yang diterima masyarakat dengan syarat dapat memenangkan pemohon, sehingga kelurahan gunung kembang, pasangan calon pemohon memperoleh suara terbanyak. (buktiart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgosarolangun nomor hk. kpt kpu kab pilbup ukti pt fotokopifotokopitertanggal oktober bukti pt fotokopi berita acara nomor ba pilbup i1 tentangtertanggal februari bukti pt fotokopi surat keputusan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten sarolangun tentang susunan personalia tim kampanye koalisi partai pengusung drs. muhammad model musharsyah, se, bukti pt fotokopi keputusan bupati sarolangun nomor eda tentang penetapan perubahan atas keputusan bupati nomor eda tentang penetapan pengangkatan direktur utama, direktur operasional, direktur umum, dan direktur administrasi dan keuangan perusahaan daerah serumpun psiko, tertanggal november bukti pt foto pengurus bumi sarolangun a.n neng ahmad, sekaligus tim dan juru kampanye saat pertemuan pasangan nomor urut bukti pt fotokopi kontrak politik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut dengan masyarakat kelurahan gunung kembang: bukti pt fotokopi surat panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarolangun tentang penerimaan laporan, tertanggal februari bukti pt fotokopi surat panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarolangun nomor bawaslu prov. ja. pm. tertanggal februari bukti pt foto dosen iain sultan tahu a.n prof. sukar, sekaligus menjabat sebagai ketua mui kabupaten sarolangun terlibat aktif dalam pemenangan dan kampanye pasangan calon nomor urut bukti pt fotokopi surat pernyataan a.n juliana, tertanggal maret bukti pt video kampanye pemohon yang melibatkan asn atas nama prof. sukar untuk kepentingan pemenangarolangun nomor.merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgosarolangun tahun diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarolangun nomor hk. kpt kpu kab pilbup lwibkamis, februari pukul wib dan hari jumat,serta eksepsi lain dari memohon dan pihak terkait serta pokok permohonanya dari memohon dan eksepsi pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id lubuk kepayaccntawai barmentawai ulmatang kabapemurungkecamatan singkat (vide bukti argosari (vide bukti tps ic1bukit bumi rayamurabukit talang masada tetapi tidak ada cap stempel, rincian penghitungan tidak ada dokumennytigoi. tps vixsar singkat (vide bukti tps tidak ada berkas dokumenart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoyolebarperdamaiaendang sarliwangolangun. dengan demikian pemohon memenuhi ketentuan juncto pmksarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id fmpang nidbentegedang (vide bukti tps iciart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kecamatan bathin viii (vide bukti bangun jayaatu penyamdusun dalamibur membertidak ada berkas, baik berkas c1 plant, berita acara c1 kwk, sertifikat c1 plant, lampiran c1 pla muara datnuru. pulau buaya (vide bukti hanya (satu) tps dan tidak ada semua berkas baik berita acara c1 plant, sertifikat c1 plant maupun lampiran c1 pla pulau lintang (vide bukti tps tidak ada c1 plant, tidak ada berita acara c1 plant dan ada cap: tps tidak ada c1 plant, tidak ada berita acara c1 plant, tidak ada cap pada semua berkas, cc. tps iii tidak ada berita acara c1 plant, tidak ada berita acara c1 kwk, tidak ada cap pada semua berkas. pulau melaka (vide bukti tps tidak ada c1 plant, tidak berita acara c1 plant, dan tidak ada cap pada semua berkas, tps tidak ada c1 plant, tidak ada berita acara c1 kwk, dan ada cap. rantau gedang (vide bukti tps tidak ada semua berkas, tps tidak ada semua berkas, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps iii tidak ada c1 plant, tidak ada cap pada semua berkas, tps tidak ada semua berkas. suka jadi (vide bukti tps tidak ada c1 plant dan ada cap. tanjung (vide bukti tps tidak ada berita acara c1 plant, tidak ada c1 plant, dan ada cap stempel pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk, tps tidak ada c1 plant dan ada cap pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk, cc. tps iiidan ada cap pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk, tps tidak ada c1 plant, dan ada cap pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk: tps viiviiitanjung gagak tps tidak ada c1 plant dan ada cap pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk teluk ketimbang) tps tidak ada c1 plant dan ada cap pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk) cc. tps tidak ada c1 plant dan ada cap pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk) d. tps tidak ada c1 plant dan ada cap pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk) teluk mancur (vide bukti tps tidak ada berita acara c1 plant, tidak ada c1 plant, dan tidak ada cap pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk kecamatan limun (vide bukti berikutdemang (vide buktilubuk mendorong (vide bukti. marburversmonti. muara limun (vide buktimuara mentalada cap pada berita acara c1 kwk, serikat c1 kwk dan lampiran c1 kwk). napal melintangpanca karya (vide bukti. pulau pandarangga (vide bukti tps tidak ada c1 plaberita acara c1 kwksemua berkas baik berita acara c1 kwk, sertifikat c1 kwk, lampiran c1 kwk dan c1 pla merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suka damaanjung radeemanggusecara langsung mahkamah konstitusi(untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati sarolangun) nama pasangan calon perolehan suara pasangan nomor urut pemohon) pasangan nomor urutilkada kabupaten sarolangun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemala. kecamatan cermin nan gedang (vide bukti teng: tps tidak ada c1 plant, dan tidak ada rincian penghitungan suara, dan c1 kwk tidak ada cap. teluk tigoeluk rendambang tinggi, cc. tps tidak ada c1 plant, dan tidak ada rincian penghitungan suara, dan c1 kwk tidak ada cap. sungai keramat. sekali (vide bukti tps tidak ada berita acara c1 kwk, tidak ada c1 plant, dan berita acara tidak ada cap. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pemuncakhilir (vide bukti tpskampung tujuh, kwk terlampir tidak cap stempel. bahwa dari data yang pemohon sampaikan tersebut atas, hampir dipastikan seluruh kecamatan (sebanyak kecamatan) yang ada kabupaten sarolangun jambi, telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat fatal dan tidak tertata dengan baik dalam melaksanakan pilkada tanggal pebruari serta hampir seluruh data data perhitungan suara yang masuk memohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum keabsahannya dan hal ini sangat merugikan pemohon selaku paslon nomor urut selaku peserta pilkada untuk wilayah kabupaten sarolangun. bahwa dengan tidak dibubuhkan cap stempel untuk seluruh kwk hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri tahun tentang pedoman tata naskah dinas lingkungan pemerintah kabupaten kota, sebagaimana diketahui kwk tersebut adalah naskah negara yang keabsahannya haruslah dibubuhi cap stempel memohon, tidak adanya cap stempel pada kwk hampir diseluruh tps yang ada kabupaten sarolangun, dapatlah dipastikan hal tersebut bertentangan dengan azas azas tata naskah kedinasan terutama azas keamanan yaknimemohon sengaja tidak memberikan undangan kepada mata pilih yang berada sebagian kecamatan kabupaten sarolangun. bahwa tentang undangan berupa ini walaupun para mata pilih tidak diberikan undangan berupa dapat melakukan pencoblosan setiap tps sesuai dengan ktp yang bersangkutan, akan tetapi pihak kpps ditempat tps tidak memberikan ijin untuk melakukan pencoblosan bagi mata pilih yang tidak mendapat undangan walaupun nama mereka tercantum didalam dpt dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id daftar hadir berupa padahal mata pilih yang tidak mendapat undangan tersebut adalah simpatisan pemohon. bahwa tindakan memohon tersebut justru merugikan secara signifikan hasil perhitungan suara perolehan suara bagi pemohon dan menguntungkan paslon bahwa memohon tidak pernah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang berhak untuk memilih tentang prosedur dan tata cara pemilihan baik sebelum pelaksanaan pemilihan, pada pelaksanaan pemilihan dan pada saat hasil perhitungan suara, yang seharusnya sosialisasi tersebut merupakan tanggung jawab memohon untuk mendapatkan hasil pilkada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. adanya kecurangan yang dilakukan memohon bahwa adanya rekayasa pemalsuan surat model tps jumlah pemilih yang hadir tps kelurahan sungai benteng, kecamatan singkat yang menggunakan ktp elektronik sertifikat perolehan suara tulis dilaporkan sebanyak (enam puluh tujuh) pemilih, padahal sebenarnya sesuai daftar hadir pemilih yang mengunakan ktp elektronik adalah kosong tidak ada. vide bukti daftar hadir pemilih tps kelurahan sungai benteng, kecamatan singkat saat diadakan rekapitulasi kecamatan singkat tidak ada dalam kotak suara tetapi diduga berada rumah ketua kpps tps atau rumah sdr. lurah kelurahan sungai benteng dikarenakan pada saat itu lurah yang merupakan perangkat desa ikut memfasilitasi penggunaan ktp tersebut untuk memilih. hal ini terungkap saat rekapitulasi kantor kecamatan singkat, dan ini jelas melanggar aturan yang berlaku bahwa semestinya semua arsip dokumen harus berada dalam kotak suara dan disegel, bahwa atas kejadian pemalsuan tersebut atas, sangat jelas pilkada yang diadakan oleh memohon untuk seluruh. wilayah kabupaten sarolangun adalah cacat hukum, dimana bukti bukti merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo yang pemohon ajukan mempunyai validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kejadian baik sebelum pelaksanaan pilkada, pada saat pelaksanaan pilkada tanggal februari serta setelah pelaksanaan pilkada (rekapitulasi perhitungan suara) seluruh tps kabupaten sarolangun telah terjadi penyimpangan yang sangat masif, yang merugikan pemohon sebagai salah satu paslon nomor urut (satu). d. bahwa memohon selaku penyelenggara pilkada kabupaten sarolangun tahun tidak netral dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bahwa selaku penyelenggara pilkada kabupaten sarolangun tahun netralitas anggota kpu kabupaten sarolangun terlihat tidak netral dan adanya keberpihakan kepada paslon sangatlah jelas dan nyata, hal ini pada saat rapat perhitungan suara pada tanggal februari bahwa seluruh keberatan keberatan yang diajukan oleh saksi dari pemohon paslon diabaikan begitu saja oleh memohon, serta pada saat permohonan penundaan sidang perhitungan suara yang dimohonkan oleh saksi pemohon paslon mengingat: sudah larut malam dan untuk dilanjutkan keesokan harinya (hari kamis tanggal februari diabaikan oleh memohon, alasan tersebut sangatlah tidak lazim mengingat batas waktu akhir perhitungan suara tingkat kabupaten sarolangun adalah tanggal februari disamping hal tersebut atas perlu kiranya pemohon sampaikan kepada yang mulia majelis pemeriksa perkara guo, bahwa seluruh anggota kpud kabupaten sarolangun masih kerabat dekat dari paslon hal inilah yang membuat ketidaknetralan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada kabupaten sarolangun tahun kecurangan tersebut secara sistemik telah terjadi baik pra pilkada, maupun pasca pilkada: bahwa adanya kecurangan tps desa berani dalam yang pada waktu pencoblosan, ketua tps dengan sengaja membuka merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo surat suara dan memberi tanda menggunakan kuku dan tanda tersebut terdapat pada kolom paslon vide: bukti bahwa salah satu contoh yang sangat nyata dan masif terjadi tps desa berani dalam, hal ini membuktikan pilkada kabupaten sarolangun tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari undang undang pilkada: bahwa berdasarkan surat pernyataan dari istri tim sukses paslon urut yang bernama yuli yang mana suaminya yang bernama mail pada tanggal februari telah melakukan pencoblosan sebanyak (tiga) kali tiga desa, yaitu desa sungai baung, desa kampung lubuk, dan desa simpang raya (vide bukti 9g. bahwa berdasarkan surat keterangan dari masyarakat tanggal februari ada seorang warga dari desa berani yang bernama andes tidak terdaftar dalam dpt, maupun dalam surat keterangan suket), warga desa yang bernama andes tersebut diperbolehkan oleh pihak panitia pemungutan suara desa berani untuk melakukan pencoblosan sebagaimana layaknya orang yang mendapat undangan c6, walaupun telah mendapat protes oleh warga lain (vide bukti bahwa berdasarkan keterangan dari masyarat desa berani pada tanggal februari perangkat desa yakni kepala desa kades), sekretaris desa sekdes) mengumpulkan rumah kediaman salah satu warga yang bernama sdr. nur yang pada intinya perangkat desa tersebut memaksa warga untuk mencoblos paslon pada saat pilkada tanggal februari (vide bukti bahwa berdasarkan keterangan dan pernyataan dari masyarakat desa bukit berantai yang bernama sdr. jhon effendi, pada tanggal desember seluruh perangkat desa bukit berantai yang diketuai oleh kepala desa yang bernama sdr. sirkuit yang pada intinya kades tersebut menyuruh masyarakat untuk memilih paslon pada saat pilkada tanggal februari (videlaporan polisi nomor tbl jmb res.srl sek.bathinviii, adanya penganiayaan terhadap saksi paslon yang bernama hj. romani binti junodi. saksi tersebut dianiaya karena menegur simpatisan paslon yang melakukan pengarahan kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya agar memilih paslon (vide bukti k. desa sungai baung, kec. batang asai bahwa sdr. area'i menghadiri acara yasinan alm latief dirumah ketua rt. pada acara yasinan tersebut dihadiri oleh sdr. yulius aran yang menjabat sebagai ketua pps desa sungai baung, ketua ppk batang asai yang bernama alamin dan anggota kpu kabupaten sarolangun yang bernama ali wardhana. setelah acara yasinan tersebut selesai, kemudian sdr. ali wardhana membagi bagikan amplop yang berisi uang dengan arahan untuk memilih paslon (vide bukti il. bahwa adanya pembiaran serta kurangnya kontrol dari memohon selaku menyelenggarakan pemilihan umum kabupaten sarolangun berkaitan dengan tempat pelaksanaan pencoblosan tps, dimana terbukti pada tanggal februari tps desa siliwangi, kecamatan singkat, kabupaten sarolangun, perhitungan suara dilakukan dirumah ketua kpps yang bernama bapak nazir yang pada saat perhitungan suara tersebut tidak diketahui oleh umum dan dalam suasana tertutup. hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. ahmad nasson tanggal februari yang merupakan warga desa pelawan jaya, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun. (vide bukti money politic oleh pasangan nomor urut bahwa tingginya perolehan suara pasangan nomor urut pada pilkada kabupaten sarolangunmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id telah melakukan kejahatan politik uang seluruh desa kabupaten sarolangun, antara lain: desa ginting, kec. sarolangun bahwa adanya pemberian uang sebesar rp. ,lon pada pilkada tanggal februari (vide bukti adanya kupon diseluruh desa kabupaten sarolangun bahwa kupon tersebut dilakukan oleh paslon dimana kepada pemegang kupon tersebut dapat menukarkan: kain sarung musnah dan peci jilbab uang sejumlah rp. (dua ratus ribu rupiah) bagi yang mencoblos paslon pada pemilihan tanggal februari dan tertera nomer handphone simpatisan paslon (vide bukti desa guruh baru, kec. mendingin bahwa adanya pemberian uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh bapak soleh yang merupakan simpatisan paslon (vide bukti desa sungai baung, kec. batang asai bahwa berdasarkan surat keterangan sdr. samawseratus ribu rupiah) untuk mencoblos paslon (vide bukti desa sungai baung, kec. batang asai bahwa adanya pemberian uang sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh sdr. azis yang merupakan simpatisan paslon (vide bukti desa meranti baru, kec. mendingin bahwa sekiranya pukul wib timses paslon yang bernama dinata membagi bagikan uang sebesar rp. (seratus lima merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id puluh ribu) untuk setiap orang yang hadir pada pertemuan bpk. prayitno (vide bukti desa sungai baung, kec. batang asai bahwa berdasarkan surat keterangan seri yusmawatlima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos paslon (vide bukti desa guruh baru, kec. mendingin bahwa berdasarkan surat. pernyataan dari sdr. haryanto menyatak. (vide bukti desa sungai batang, kecamatan mendingin bahwa adanya pemberian uang sejumlah rp. (seratus lima puluh ribu rupiah)lajar smp dan belum memiliki ktp ataupun surat keterangan lainnya (vide bukti desa pulau salak baru, kec. batang asai bahwa berdasarkan pernyataan sdr. wadi ketua rt. pada malam senin tanggal mei beliau telah dipanggil oleh sar. taron, kepala desa pulau salak baru rumahnya dan diberi amplop berisi uang sebesar rp. untuk dibagi bagikan kepada masyarakat untuk memilih paslon sampai saat ini uang tersebut masih disimpan oleh sdr. wadi (vide bukti desa lubuk bangka, kec. batang asai bahwa berdasarkan pernyataan dari(vide bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desa bukit kalimat ulu, kec. batang asai bahwa(vide bukti bukti dan bukti desa bukit kalimat ulu, kec. batang asai berdasarkan pernyataan dari sdr. mashup dan seri. akidah,(vide bukti dan bukti desa sungai baung, kec. batang asai bahwa(vide bukti desa sungai beban, kec. batang asai bahwalon (ecara hukum hasil perolehan suara pilkada cabup dan cawabup kabupaten sarolangun tahun cacat hukum dan terjadi pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistemik, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelanggaran mana menurut pemohon dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif yang justru merugikan pemohon serta melanggar azas pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia sebagaimana yang diharapkan oleh undang undang (vide dan undang undang dasar adapun pelanggaran tersebut dapat pemohon uraikan sebagai berikut: pelanggaran memohon bahwa memohon sengaja tidak melengkapi seluruh kelengkapan perlengkapan pilkada bahwa memohon sengaja tidak melengkapi seluruh dokumen hasil perhitungan surat suara yakni berupa dokumen c1 kwk plant, dokumen model. bahwa seluruh dokumen tersebut tidak diberi cap stempel kpps setiap desa, hal ini merata disetiap kecamatan, salah satunya dibuktikan dengan surat yang dibuat oleh sdr. dede priests, jabatan sebagai ketua kpps tps desa panti, kecamatan sarolangun vide bukti dan juga terdapat kecamatan pelawan (vide bukti desa sungai merah kecamatan pelawan (vide bukti tps tidak ada cap stempel kpps dan tidak ada plant, tps tidak ada cap stempel kpps dan tidak ada plant, cc. tps iii tidak ada cap stempel, tidak ada plant, dan tidak ada berita acara c1 kwk, tps tidak ada cap stempel, tidak ada plant, tps tidak ada cap stempel, tidak ada plant: tps tidak ada plant, tidak ada cap stempel, dan tidak ada berita acara c1 kwk.memerintahkan secara hukum kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh wilayah kabupaten sarolangun: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten sarolangun, jambiberkas keputusan kpu kabupaten sarolangun nomor hk. kptfotokopi berkasbukti fotokopi berkas keputusan kpu kabupaten sarolangun nomor kpu kab tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati sarolangun tahun bukti fotokopi surat keterangan yang buat sdr. dede priests, jabatan sebagai ketua kpps tps satu), desa panti kecamatan sarolangun yang menyatakan bahwa tps tersebut tidak tersedia stempel kpps sebagai keabsahan c1 kwk yang diserahkan kepada saksi pasangan calon nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarolangun, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idelawan yang berjumlah (empat belas) desa, bukti fotokopi berkas model c kwk desa sungai merah, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah (enam) tps, bukti fotokopi berkas model c1 kwk desa rantau tenang, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun berjumlah (dua) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa pulau aro, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa penengah, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa pematang kolom, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah (enam) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa pelawan jaya, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah (ima) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desapasarmuara danau, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah (dua) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa mekar sari, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah (ima) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk lubuk sepuh, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah (tujuh) tps, bukti fotokopi berkas model c1 kwk desa lubuk saya, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo (dua) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa bukit, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah (tujuh) tps, bukti fotokopi model c kwk desa batu putih, kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun, berjumlah (limauh yang berjumlah desa: bukti fotokopi berkas model c kwk desa batu ampar, kecamatan pauh, kabupaten sarolangun, berjumlah (dua) tps: bukti fotokopi copy berkas model c kwk desa batu kucing, kecamatan pauh, kabupaten sarolangun, berjumlah (dua) tps: bukti fotokopi berkas model c1 kwk desa danau serdangkarang mendapat, kecamatan pauh, kabupaten sarolangun, berjumlah (ima) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa kadang melintlamban digital, kecamatan pauh, kabupaten sarolangun, berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa lubuk napalengibarngkal buliuh, kecamatan pauh, kabupaten sarolangun, berjumlah (enamseko besarsemarsepintastaman bandung, kecamatan pauh, kabupaten sarolangun, berjumlah (dubatang asai yang berjumlah desa: bukti fotokopi berkas model c kwk desa batin pengembangatu empangberantaikalimat uluukit salahdatuk nan duo, kecamatan batang asai, kabupaten sarolangun berjumlah (empat) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa kasinokasino ilir, kecamatan batang asai, kabupaten sarolangun berjumlahlubuk bangka, kecamatan batang asai, kabupaten sarolangun berjumlah (empat) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa muara air dumuara cuban, kecamatan batang asai, kabupaten sarolangun berjumlah (empat) tps, bukti fotokopi berkas model c1 kwk desa muara pemuat, kecamatan batang asai, kabupaten sarolangun berjumlah (satu) tps. (tidak ada berita acara pemungutan suara): bukti fotokopi berkas model c kwk desa padang seringpangan baru, kecamatan batang asai, kabupaten sarolangun berjumlah (satu) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa pekan gedang, kecamatan batang asai, kabupaten sarolangun berjumlah (empat) tps, bukti (satu) lembar copy berkas desa pulau salak baru c1 kwk berjumlah (empat) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa raden anomrantau panjaimpang nariaueban, kecamatan batang asai,kepadatambak ratu, kecamatan batang asaiarolangun kabupaten sarolangun yang berjumlah desa, bukti fotokopi berkas model c kwk desa aur gading, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah (tujuh belas) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa berani dalam, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah (dua) tps, bukti fotokopi surat pernyataan dari suherman dan ahmad hadir serta berkas model c kwk desa berani, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah (enam) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa barugunung kembang, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah (delapan) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa ladang panjang, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah (enam) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa hidung, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah (lima) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa panti, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah.sarolangun kembang, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah (sepuluh) tps: bukti fotokopi copy berkas model c kwk desa suka sari, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah (empat belas) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa sungai abang, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa sungai baung, kecamatan sarolangun, kabupaten sarolangun berjumlah tiga) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa gintingujung tanjung, kecamatan sarolangunmendingin kabupaten sarolangun yang berjumlah desa: bukti fotokopi berkas model c kwk desa bukit penangananbatang baruh baru, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (enam) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa gurun baru, kecamatan mendingingurungurun tuo simpangjati baru, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (tiga) tps, bukti (satu) lembar copy berkas model c kwk desa jati barujernang barkertapati kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (tiga) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa kute jae, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (satu) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa mendinginmendingin pasarendingiuara kepalmeranti baru, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (tigameranti jaypemikiranketimuran barurangkingrangking simpangsimpang kertapati, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (satu) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa suka majsungai batang, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (empat) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa sungai rotan, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (satu) tps: bukti fotokopi copy berkas model c kwk desa talang serdang, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (dua) tps, bukti fotokopi copy berkas model c kwk desa taman dewa, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun berjumlah (tigair hitam kabupaten sarolangun yang berjumlah desa, bukti fotokopi berkas model c kwk desa bukit subang, kecamatan air hitamsepuluh) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa barjernihlubuk sering, kecamatan air hitam kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa lubuk kepayang, kecamatan air hitam kabupaten sarolangun yang berjumlah (empat) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa mentawai baru, kecamatan air hitam kabupaten sarolangun yang berjumlah (enam) tps: bukti fotokopi berkas desa mentawai ulu, kecamatan air hitam kabupaten sarolangun yang berjumlah (empat) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa pematang kabapemurung, kecamatan air hitam kabupaten sarolangun yang berjumlah (tigaingkat kabupaten sarolangun yang berjumlah desa, bukti fotokopi berkas model c kwk desa argobumi rayamurah, kecamatan singkat kabupaten sarolangun yang berjumlah (empat) tps: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo desa rantau tenang, kecamatan pelawancap stempel, dan tidak ada pla desa pulau aro, kecamatantidak ada cap stempel, dan tidak ada pla desa penegak (vide bukti tps tidak ada cap stempel: b. tps tidak ada berita acara c1 kwk, tidak ada cap stempel: cc. tps iii tidak ada berita acara c1 kwk, tidak ada cap stempel. desa pematang kolomtps iii tidak ada cap stempel, dan tidak ada plant:vii tidak ada cap stempel, dan tidak ada pla desa pelawan jaya (vide buktibukit talang mastigo, kecamatan singkat kabupaten sarolangun yang berjumlah (sembilan) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa pasar singkatpayolebar, kecamatan singkat kabupaten sarolangun yang berjumlah (sepuluh) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa perdamaianendang iliwangi, kecamatan singkat kabupaten sarolangun yang berjumlah (enam) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa simpang nibung, kecamatan singkat kabupaten sarolangun yang berjumlah (lima) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa sungai bentengsungai gedang, kecamatan singkat kabupaten sarolangun yang berjumlah (limbathin viii kabupaten sarolangun yang berjumlah desa: bukti fotokopi berkas model c kwk desa bangun jaybatu penyambung, kecamatan bathin viiidua) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa dusun dalam, kecamatan bathin viii kabupaten sarolangun yang berjumlah (empat) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa libur memberi, kecamatan bathin viii kabupaten sarolangun yang berjumlah (enam) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa muara datpenurun, kecamatan bathin viii kabupaten sarolangun yang berjumlah (dua) tps, bukti lembaran kertas kosong bermaterai karena pemohon tidak mendapatkan bukti kwk dan berkas lainnya yang terletak desa pulau buaya: bukti fotokopi berkas model c kwk desa pulau lintang, kecamatan bathin viii kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa pulau melakrantau gedang, kecamatan bathin viii kabupaten sarolangun yang berjumlah (satu) tps, bukti fotokopi berkas model c kwk desa suka jadtanjung, kecamatan bathin viii kabupaten sarolangun yang berjumlah (sepuluh) tps: bukti fotokopi berkas model c kwk desa tanjung gagakteluk ketimbang, kecamatan bathin viii kabupaten sarolangun .yang berjumlah (empatteluk mancur, kecamatan bathin viiilimun kabupaten sarolangun yang berjumlah desa, bukti fotokopi berkas desa berikut, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi berkas demang, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (dua) tps, bukti fotokopi berkas desa lubuk mendorong kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (empat) tps: bukti fotokopi berkas desa menabung, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi desa versi, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps: bukti fotokopi desa monti, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps: bukti fotokopi desa muara limun, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps: bukti fotokopi desa muara mental, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps:. bukti fotokopi desa napal melintang, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi copy desa panca karya, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi desa pulau pandan, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi desa rangga, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (lima) tps, bukti fotokopi desa suka damai, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps: bukti fotokopi desa tanjung raden, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi desa temanggung, kecamatan limun kabupaten sarolangun yang berjumlah (empat) tps, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi desa pemalang, kecamatan limuncermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah desa, bukti fotokopi desa tengah, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (dua) tps: bukti fotokopi desa teluk tigo, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (dua) tps, bukti fotokopi desa teluk rendah, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (dua) tps, bukti fotokopi desa tambang tinggi, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi desa sei keramat, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (satu) tps, bukti fotokopi desa sekali, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (satu) tps, bukti fotokopi desa pemuncak, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi desa lubuk rekam hilir, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (tiga) tps, bukti fotokopi lubuk rekam, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (lima) tps, bukti fotokopi desa kampung tujuh, kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yang berjumlah (empat) tps, bukti fotokopi berkas laporan lsm jambi corruption watch jcw) mengenai ada nya rekayasa pemalsuan surat model tps desa sungai benteng kecamatan singkat:pak syarif hiduplah, mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh ketua tps tps desa berani dalam, kecamatan sarolangun: bukti fotokopi surat pernyataan antara mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh sdr. mail telah melakukan pencoblosan sebanyak (tiga) kali desa sungai baung, desa kampung lubuk, dan desa simpang raya, bukti fotokopi surat pernyataan sdr. azwar mengenai pelanggaran pilkada yang terjadi desa berani berkaitan dengan warga desa yang bernama andes yang tidak terdaftar dalam dpt tps dan tidak ada suket tetapi diperbolehkan untuk mencoblos, bukti fotokopi surat pernyataan bapak sony dari desa berani kecamatan sarolangun mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kades dan sekdes selaku perangkat desa dan memaksa masyarakat untuk memilih paslon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan dari masyarakat desa bukit berantai yang bernama sdr. jhon effendi pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa yang bernama sirkuit untuk memilih paslon nomor urut bukti fotokopi surat laporan polisi nomor tbl jmb res.srl sek.bathinviii mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh simpatisan paslon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan bertanda tangan materai oleh sdr. area'i mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kpu yang bernama ali wardhana dengan membagi bagikan amplop berisi uang dengan arahan untuk memilih paslon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan sdr. ahmad nasson tertanggal februari mengenai pelanggaran yang terjadi tps desa siliwangi, kecamatan singkat yang mana perhitungan suara dilakukan dirumah ketua kpps yang bernama bpk. nazir, bukti fotokopi surat pernyataan dari sdr. abdullah agung mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh sekdes selaku perangkat desa ujung tanjung yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bernama hadirin: bukti fotokopi kupon hadiah dari simpatisan paslon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh simpatisan paslon dengan memberikan kupon dengan adanya hadiah atau uang yang dapat ditukarkan apabila masyarakat kabupaten sarolangun mencoblos paslon pada saat pilkada februari bukti fotokopi surat pernyataan dari susilowati mengenai pelanggaran pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh bapak soleh desa guruh baru yang merupakan simpatisan paslon bukti fotokopi surat pernyataan sdr. samawi mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh seseorang yang bernama sapi yang merupakan korban batang asai tim paslon bukti fotokopi surat pernyataan dari ibu umi kalsium pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang bernama azis dengan memberikan sejumlah uang dan menyuruh masyarakat untuk memilih paslon bukti fotokopi surat pernyataan sdr. buwono mengenai pelanggaran dengan membagi bagikan sejumlah uang yang dilakukan oleh timses paslon yang bernama dinata, bukti fotokopi surat pernyataan seri yusnawati mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh sapi yang merupakan korban batang asai tim paslon bukti fotokopi surat pernyataan sdr. haryanto mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh simpatisan paslon yang memberikan undangan kepada masyarakat yang namanya tidak terdaftar dalam dpt, tidak mempunyajulia mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh simpatisan paslon dan adanya pemilih yang masih berstatus sebagai pelajar smp dan tidak memilikwadi, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh kades taron dengan memberikan uang sejumlah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rp. (satu juta satu ratus ribu rupiah) kepada masyarakat desa pulau salak baru untuk memilih paslon bukti fotokopi surat pernyataan dari masyarakat yang bernama mus mulyadi, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh simpatisan paslon dengan memberikan uang sejumlah rp. (empat puluh ribu) untuk mencoblos paslon ce hilal): bukti fotokopi surat pernyataan dari masyarakat yang bernama idrisyussuamashup,akidahrina ashita, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh simpatisan paslon yang bernama dari yang bekerja sebagai guru dengan memberikan uang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sejumlah rp. (tiga puluh ribu rupiah) untuk memilih paslon bukti fotokopi surat pernyataan dari masyarakat yang bernama orbital, mengenai pelanggaran money politik yang dilakukan oleh anggota kpps yang bernama sahat dengan memberikan uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos paslon urut bukti fotokopi surat pernyataan dari masyarakat yang bernama yusuf ali berikut dpt tahun model a3 kwk desa mentawai baru dan jernih kecamatan air hitammaret dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maretnyebutsarolangunii. kedudukan hukum (legal standing) memohonetentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentasemenydasarkan permohonan dari pemohon kabupaten sarolangun pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan data kependudukan sebanyak dengan jumlah penduduk jiwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tahun sementara yang dijadikan acuan memohon dalam menetapkan jumlah penduduk kabupaten sarolangun adalahyang diserahkan prof. dr. sudan arif fakrulloh,sh. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dirjen kependudukan dan catatan sipil kepada husni kamil manik ketua komisi pemilihan umum, jumlah penduduk kabupaten sarolangun jiwa, pelanjut berita acara penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) nomor: ba pilgub xi1 tanggal desember sebanyak pemilih dengan perincian pemilih jenis kelamin laki laki sebanyak pemilih dan pemilih jenis kelamin perempuan pemilih (vide bukti tb. bahwasebagaimana keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarolangun nomor: hk. kpt kpu kab pilbup olangun tahun tertanggal februari bahwa(vide bukti td.cc. tps iii tidak ada berita acara c1 kwk tetapi hanya surat pengantar yang ditandatangani oleh kkp kepada pps, dan tidak ada cap stempel serta tidak ada plant, tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada plant: tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada pla desapasar pelawan (vide bukti tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada plant: b. tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada plant,muara danaudesa mekar saridan tidak ada plant, tps tidak ada plant, tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada pla desa lubuk sepuh (vide bukti tps tidak ada berita acara c1 kwk, dan tidak ada plant tps tidak ada plant cc. tps iii tidak ada berita acara c1 kwk, dan tidak ada plant tps tidak ada plant merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bupati dan walikota, huruf yaitu yo0 suara (total suara sah dari kedua pasangan calon dalan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarolangun tahun suara. sehingga selisih suara yang dapatpasangan nomor urut drs. cek indra dan hilalatil badai menduduki peringkat pertama suara terbanyak memperoleh suara, pasangan nomor urut drs. muhammad model dan musharsyahcek indra dan hilalatil badai dengan pasangan calon nomor urut drs. muhammad model dan musharsyah) adalah sebesar suara suara suara.(vide bukti tb. bahwa mengac atau sangat jauh melebihi dari ambang batas yan ditentukan oleh undang undang dan peraturan mahkamah konstitusi yaitu batas maksimal y6itu sudah selayaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak, cc.olangun nomor hk. kpt kpu kab pilbupdengan demikiaoleh kpu kip provinsi kabupaten kotmahkamah konstitusi seharusnya sampai dengan hari jum'at tanggal februari pukul wib. sedangkan pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi pada hari senin tanggal februari pukul wib dan teregistrasi php bup xv tertanggal maret pukul wib. dengan demikian membuktikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan undang undang sebagaimana diatur junto dan pmk sehingga permohonan dari pemohon tidak dapat diterima dan harus ditolak. iv. gugata dan masif. bahwa pemohon telah mendalilkan soal kesalahan hasil penghitungan suara oleh memohon didalam pokok permohonannya, kemudian didalam polita pemohon menyebutkan pelanggaran penggelembungan dpt dan pelanggaran money politik. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idilkada bupati dan wakil bupati kabupaten sarolangunokok permohonan pendahuluan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarolangun tahun :ada masalah berlangsung aman sesuai dengan tahapan. tahapan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal september sampai september ada dua pasangan calon yang mendaftarkan diri yaitu pasangan drs. cek indra dan hillalatil badai serta pasangan calon drs. muhammad model dan musharsyah yang kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon. (vide bukti ta. untukpada tanggal oktober dengan nomor: ba pilbup sedangkan dpt berjumlah pemilih, yang ditetapkan pada tanggal desember dengan berita acara nomor: ba pilbup x1l (vide bukti tb. tahapan sosialisasi dilaksanakan sejak dimulainya tahapan hingga berakhir masa kampanye tanggal februari sosialisasi sendiri dilaksanakan dengan menyebarkan baliho, spanduk, umbul umbul, pamflet, leaflet, selebaran, kalender termasuk pertemuan tatap muka dengan pemilih pemula, keagamaan, disabilitas, kaum marginal, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ormas, termasuk melibatkan media sosial, media online, media cetak koran, televisi dan radio. (vide bukti tc. begitu juga dengan tahapan kampanye dilaksanakan sesuai. dengan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tahapan, sejak tanggal oktober sampai tanggal februari masing masing pasangan calon tidak melaksanakan kampanye rapat umum akbar dan hanya melaksanakan kampanye bentuk lainnya, seperti kampanye dialog termasuk pertemuan terbatas dan debat pasangan calon. terakhir, tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari desa, kecamatan hingga rekapitulasi tingkat kabupaten secara umum berlangsung aman dan damai. hal ini ditandai dengan tidak adanya laporan kecuranganterbanyak pasangan calon ditingkat kabupaten.. bahwa pemilihan bupati dan wakil bupatisarolangun (vide bukti ta. nomine ski tanggal isi penetapan pts kpu oktober penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati sarolangun pada pilbup pemilihan bupati dan wakil bupati sarolangun tahun bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarolangun (vide bukti ta. nomor tanggal isi penetapan pts kpu oktober penetapan nomor urut pasangan calon pada pemilihan bupati dan pilbupsarolangun (vide bukti ta. met mar kpt kpu penghitungan perolehan suara kab pilbup dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati sarolangunsarolangun tahun ditingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten sarolangun(vide bukti td. paslon1 paslon2 kecamatan drs. muhammad drs. cek indra model dan dan hillalatil musharsyah badai jaman | jon dasa ame aetengah masyarakat,sarolangun(enam puluh sembilan koma empat puluh tiga persen) (vide bukti tb. bahwa dalil pemohon pada halaman poin yang membantah hasil penghitungan suara, dapat memohon jawab sebagai berikut: bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara masing masing pasangan calon yang diajukan pemohon mahkamah konstitusi sebagaimana dicantumkan pada tabel halaman adalah benar, sesuai dengan. (vide bukti td. bahwa selisih suara perolehan masing masing pasangan calon disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh memohon secara terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak benar, karena sampai dilakukannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan, tidak ada satupun laporan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif dari pemohon yang dilakukan oleh memohtentang dalil pelanggaran dibanggakan pemohon, adalah tidak benar, dapat memohon jawab sebagai berikut: bahwa memohon sengaja tidak melengkapi seluruh kelengkapan perlengkapan pilkada yang dibanggakan pemohon adalah tidak benar. bahwa apa yang dibanggakan pemohon bahwa memohon sengaja tidak melengkapi seluruh dokumen hasil perhitungan surat suara yaitu berupa dokumen c1 kwk plant, dokumen, adalah tidak benar. bahwa seluruh dokumen tersebut tidak diberi cap stempel kpps disetiap desa hal ini merata disetiap kecamatan, salah satunya dibuktikan dengan surat yang dibuat oleh sdr dede priests, jabatan sebagai ketua kpps tps desa panti kecamatan sarolangun dan juga terdapat sejumlah kecamatan adalah benar. hal ini mengacu pada undang undangkiss serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calosaksi yang hadir. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan pelawan (vide bukti td. desa sungai merahtps tidak ada berita acara c1 kwk, dan tidak ada plant tps tidak ada berita acara c1 kwk, dan tidak ada plant tps vii tidak ada berita acara c1 kwk, dan tidak ada plant desa lubuk sayaberita acara c1 kwk, tidak ada cap stempel, dan tidak ada pla desa bukitd. desa batu putih (vide bukti tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada plant tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada plant cc. tps illtidak ada cap stempel, dan tidak ada plant tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada plant tps tidak ada cap stempel, dan tidak ada pla kecamatan pauh (vide bukti desa batu ampar desa batu kucingdesa rantau tenangpulau ardan tidak ada berita acara c1 kwk adalah tidak benar. desa penegakberita acara c1 kwkcap stempel kpps adalah tidak benar. tps tidak ada berita acara c1 kwk adalah tidak benar, dan tidak ada cap stempel kpps adalah tidak benar. desa pematang kolommerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo9gelawan jayamerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgodesaasartelah ditetapkan besaran tarif bea masuk antidumping atas barang impor berupa produk polyester staple fiber psf) dari negara india, republik rakyat tiongkok, dan taiwolyester staple fiber psf) yang dikenakan bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud dalam huruf amujaini heewww jain. shared e:ia aran dikenakan bea masuk antidumping. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal april uwwjin.keenkowarksian nixlakukanmelaluidasarkan persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam surat nomor: m.kt. tanggal oktober bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara yang terkait dengan d gedung keuangan negara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap wilayah kerja yang ditetapkanmengubah. u.b. ganga pena plt. kepala bagian admin istri kementerian biro umum tameng andriawmegkn semarang gkn semarang nama lokasi wilayah kerja gkn surabaygkn makassar gkn manado gkn mamuju gkn ambon gkn biak gkn sorong nama lokasi wilayah kerja gkn jayapura gknra pit. kepala bagian administrasi kem entertain biro umum vg and nsy say nin9730213 yomengingat; bahwa guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan hukum penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi, maka jamselanjutnya disebut pelaku saha adalah pelaku usaha sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya atas rpl0 miliar dan omzet tahunannya atas rp50 miliaras dari cam pur tang pihak lain, yang mempunya1 fungsi, tugas, pengaturan, pengawasan, penyidikan bagaimana undang undang mengena1 keuangan. dan wewenang pemeriksaan, dan dimaksud dalam otoritas jasa badan jaman. imbal jasa penjaminan loss limit yang selanjutnya disingkat ijp loss limit atau prem1an diubah dan diantara dan disisipkan (satu) yakni (3a), serta diantara dan disisipkan (satu) yakni (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut:tau bunga imbalan sehubungan dengan pinjaman modal kerja sebagaimana tercantum dalam per jan j1an penjaminan sertifikat pen pemulihan ekonomi nasional. (3a) dalam hal terdapat restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada penjaminan atas pinjaman yang direstrukturisasi dapat diberikan span jang tidak menambah nilai penjaminan. pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau mempekerjakan tenaga kerja minimal (seratus) orang. (4a) dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada termasuk dalam kategori sektor yang ditetapkan melalui surat menteri, jumlah tenaga kerja sebagaimana yang dipersyaratkan pada minimal berjumlah (lima puluh) orangkan satu yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: penerima jaminan merupakan perbankan dengan kriteria: bank umum; dnilai penjaminan yang dapat dijamin, dituangkan dalam per jan jian pen jaminan sertifikat pen jaman antara penjamin dengan penerima jaminan. nilai penjaminan yang dapat diberikan oleh penjamin sebagaimana dimaksud pada dapat lebih kecil dari plafon pinjaman. ketentuan dan diubahijp sebagaimana dimaksud pada(lima miliar rupiah) sampai dengan s0. (lima puluh miliar rupiah), ijp yang dibayarkan sebesar (seratus persen); untuk pelaku usaha dengan nilai penjaminan lebih dari sseratus persen); tau untuk pelaku usaha dengan nilai penjaminan lebih dari rp300. o0, (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan rpl. (satu triliun rupiah), ijp yang dibayarkan: sebesar (delapan puluh persen) dan (dua puluh persen) dibayarkan oleh pelaku saha untuk penjaminan yang diterbitkan periode april sampai dengan juli tau sebesar (tujuh puluh persen) dan (tiga puluh persen) dibayarkan oleh pelaku ijp nilai pen ; kemampuan pemerintah melalui menteri dalam menyediakan alokasi belanja pembayaran ijp; dan atau data dan informasi pendukung lainnya, antara lain proyeksi non performing joan npl), besaran porsi penjaminan, batasan joss limit, dan jangka waktu pinjaman.clan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka pelaksanaan penjaminan pemerintah, lei sebagai penjamin clan pii bagai pelaksana dukungan loss limit termasuk pelaksanaan pen jaman bersama, dapat menerima penyertaan modal negara tuk meningkatkan kapasitas usaha sesuaisanakan penugasan untuk memberikan dukungan loss limit sebagaimana dimaksud dalam pii dapat mengenakan ijp loss limit kepada lei. ijp loss limit sebagaimana dimaksud pada dibayarkan oleh pemerintah melalui menteri. ijp loss limit sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan formula, yaitu besaran ijp loss limit= tarif ijp loss limit nilai penjaminan. besaran tarif ijp loss limit sebagaimana dimaksud pada ditetapkan untuk pertama kali oleh menteri melalui surat. terhadap besaran tarif ijp loss limit sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan evaluasi clan penyesuaian oleh menteri setiap (tiga) bulan. penyesuaian besaran tarif ijp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui surat menteri. besaran tarif ijp loss limit dan penyesuaian saran tarif ijp loss limit bagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan memperhatikan: keputusan mengenai kebijakan pen jaman bagaimana dimaksud dalam laporan keuangan pii; kemampuan pemerintah melalui menteri dalam menyediakan alokasi belanja pembayaran ijp loss limit; dan atau data dan informasi pendukung lainnya, antara lain proyeksi nonperforming loan (npl), besaran porsi penjaminan, batasan loss limit, jangka waktu pinjaman, biaya overhead dan marga. ijp loss limitdiserahkan oleh lei kepada pemerintah. pelaksanaan tagihan dimaksud pada regresi bagaimana dilakukan melalui penerima jaminan tau pihak pengelola regresi yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini menteri. terjamin wajib memenuhi regresi sebagaimana dimaksud pemantauan atas regresi pemerintah dilakukan oleh pii bagaimana dimaksud dalam huruflustrasi kementerian ., r h :;.l.::; pembayaran bunga kredit imbalan margin pembiayaan dari pelaku saha kepada penerima jaminan dapat dibayarkan akhir periode pinjaman;; sektor industri pelaku usaha terdampak; lokasi usaha pelaku usaha termasuk wilayah yang berisiko; perputaran usaha pelaku usaha terganggu; dan atau kredit modal kerja sulit diakses oleh pelaku usaha; berbentuk badan usaha; merupakan debitur existing dan atau debitur baru dari penerima jaminan; tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan memiliki performing loan lancar (kolektibilitas atau kolektibilitas posisi per tanggal februari; merupakan pinjaman modal kerja baru atau tambahan baru pinjaman modal kerja paling sedikit (lima miliar rupiah) dan paling banyak rpl. (satu triliun rupiah) untuk seluruh pihak yang terafiliasi; diberikan kepada: satu penerima jaminan kepada satu terjamin;; bat tanggal;tahun yang dihitung secara akumulasi termasuk pen jaman sebelumnya; dan dalam hal pinjaman mendapatkan pen jaman yang diberikan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan jatuh tempo paling lambat tanggal desember maka tenor penjaminan tersebut dapat diperpanjang paling lama; metode pertukaran data yang dilakukan antara lei dengan penerima jaminan; batas penerapan skema penjaminan bersyarat (case case coverage) dan penjaminan otomatis bersyarat conditional automatic coverage);pelaku usaha melalui penerima jaminan mengajukan permohonan pen jaman kepada penjamin dengan melampirkan bukti persetujuan pemberian pinjaman i. pii melakukan verifikasi data transaksi pen jam jan jian kerja sama dengan penerima jaminan. terhadap pen jambagai berikut: surat permohonan pembayaran ijp sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi ii;muan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili lei; surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi vi; salinan sertifikat penjaminan; clclclan laporan hasil verifikasi dari pii. pelaksanaan penyu j1cl;ri terjamin kepada penjamin. atas pengakuan regresi sebagaimana dimaksud huruf dilakukan perjanjian antara terjamin, penerima jaminan, dan penjamin untuk menyerahkan regresi tersebut kepada pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemeran tah. penjamin. jaman yang belum disampaikan hingga tanggal pengajuanbesar bagaimana dimaksud dalam kepada pemerintahpii melakukan analisis berdasarkan peraturan internal piisetiap (dua) bulan sejak awal penjaminan pemerintah atau setiap awal tahun anggaran dengan dilengkapijaminan yang belum disampaikan hingga tanggal pengajuan.; porsi risiko yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui menteri;; rincian tagihan klaim; surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi vi; dan akuntansi atau bukti penemuyu j1i. contoh format surat permohonan pembayaran ijp nomor lampiran hal kepada yth kop surat perusahaan penjamin . (tern pat) . tanggal) . satu) berkas permohonan pembayaran imbal jasa penjaminan. diisi nama perusahaan pen jam.in) . ..a pemilik rekening (diisi rekening perusahaan penjamin) npp (diisi nomor pokok wajib pajak perus.apaan penjamin) bank nomor rekening (diisi nama bank tempat rekening perusahaan penjamin)iii. contoh format surat permohonan pembayaran ijtanggal) . satu) berkas permohonan pembayaran imbal jasa penjaminan loss limitdiisi nama perusahaan penanggung loss limit) . .sebesar iv. contoh format surat permohonan pembayaran klaim dukungan blackto(tanggal) . satu) berkas permohonan pembayaran klaim dukungan blacktop loss limit penjaminan program pen diisi jabatan kuasa pengguna anggaran) . . (diisi tempat kedudukan kuasa pengguna anggaran) . . sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan program pen oleh . . diisi nama perusahaan penanggung loss limit) .sebesar ((diisi nama direksi perusahaan penanggung loss limit) contoh format rincian tagihan ijp program penjaminan pemerintah nama tgl& nomor tgl& nomor lampiran surat tagihan ijp nomor . (diisi nomor surat) rincian tagihan imbal jasa penjaminan program pen dari . (diisi nama perusahaan penjamin) . status akad jenis bank pinjaman debitur nominal pinjaman sertifikat akad penyalur debitur penjaminan pinjaman kredit baru rill supresi keuangan plafon outstanding sektor usaha: . (diisi nama sektor usaha) . sektor usaha: . (diisi nama sektor usaha) . sektor usaha: (diisi nama sektor usaha) . jumlah nilai porsi tagihan penjaminan penjaminan ijp. (diisi nama perusahaan penjamin) . direksi, (diisi nama direksi perusahaan penjamin) vi. contoh format surat pernyataan tanggung jawab mutlak ka nama jabatan lembaga limit) . (diisi dengan nama pejabat yang bertanggungjawab) . (diisi jabatan pejabat yang bertanggung jawab) . . (diisi dengan penjamin perusahaan penanggung loss menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: perhitungan . . (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) sebesar . . . . (diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar; apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kelebihan atas pembayaran . . jawab menteri keuangan republik indonesia, ttd. s~i mulyani indrawi salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum u.b. kepala bagian tri.in 1st h1.si kementer2003 tentang advokat terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun diajukan oleh: mr) nama ikhwan fahrojih, s.h. naa tempat tanggal lahir lamongan, februari pan temp pekerjaan advokat alamat perum taman anyelir blok nomor kelurahan kalimulya, kecamatan cilodong, kota depok. sebagai n ll. pemohon nama aries budi cahyono, s.h. tempat tanggal lahir mojokerto, juni pekerjaan advokat alamat jalan raya tlogomas nomor malang sebagai . pemohon il: nama mualim bisri, s.h. tempat tanggal lahir malang, november pekerjaan advokat alamat jalan margojoyo nomor desa mulyoagung rwo2 kecamatan dau kabupaten malang sebagai . pemohon iii, nama idris sopan ahmad, s.h. tempat tanggal lahir indramayu, juli pekerjaan advokat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god alamat jalan raya sumberwudi rt desa sumberwudi kecamatan karanggeneng, lamongan sebagai non nnn nenek ann nen unseen pemohon iv: dalam hal ini pemohon dan pemohon iii berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari 2015memberi kuasa kepada ikhwan fahrojih, s.h., suyanto, s.h., victor santoso sandiaga, s.h., dan idris sopan ahmad, s.h., advokat dan atau konsultan hukum pada kantor hukum isn law firm, dalam hal ini memilih domisili hukum alamat perum taman anyelir blok nomor kelurahan kalimulya kecamatan cilodong kota depok, baik bersama sama ataupun sendiri bertindak, perhimpunan advokat indonesia perawi), asosiasi advokat indonesia aai), dan kongres advokat indonesia kai): mendengar keterangan ikatan advokat indonesia kadin), membaca keterangan ahli para pemohon serta saksi pihak terkait aai, dan perawi, mendengar dan membaca keterangan ahli pihak terkait perawi: memeriksa bukti bukti para pemohon, pihak terkait kadin, aai, dan perawi, membaca kesimpulan para pemohon, pihak terkait kadin, aai, dan perawdarat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id perawi cacat hukum oleh karena pengamatan pengurusnya (in cast ketua umum perawi) dilakukan secara tidak transparan (tidak ada voting oleh anggota atau peserta musyawarah advokat seperti padabahwa sistem pemilihan one man one vote sudah direkomendasikan bahkan sudah menjadi kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan pertemuan yang diikuti oleh oleh para tokoh advokat senior, para deklarator perawi, para pengurus (delapan) organisasi pendiri perawi, bahkan juga diikuti oleh tokoh tokoh perawi dan kai sendiri menjelang munas perawi tahun dalam rangka mencari titik temu agar organisasi advokat kembali bersatu, bahwa pertemuan pertemuan yang dimaksud antara lain: pada tanggal januari telah diadakan pertemuan antara perawi kai mahkamah agung, dan dalam pertemuan tersebut direkomendasikan agar diadakan munas kongres dengan sistem pemilihan one man one vote (bukti p4): pada tanggal februari dilakukan pula pertemuan para deklarator perawi dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain untuk menjamin hak advokat maka setiap advokat harus mempunyai hak dipilih dan memilih (one man one vote), karenanya harus diadakan munaslub perawi untuk merubah anggaran dasar perawi" (bukti p5): pada februari dilakukan pula pertemuan lanjutan para deklarator perawi dan pengurus organisasi pendiri perawi, dan menghasilkan beberapa rekomendasi salah satunya (bukti p6): untuk mewujudkan bersatunya kembali para advokat ada (dua) opsi yaitu: bertitik tolak kepada anggaran dasar perawi dimana untuk mengakomodasi masing masing advokat sebagai anggota perawi yang memiliki hak suara (one man one vote), maka harus merubah ketentuan mengenai utusan cabang (vide sehingga terlebih dahulu diadakan munaslub perawi untuk merubah anggaran dasar perawi. munaslub perawi dapat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god diadakan antara lain dengan keputusan dewan pengurus nasional dpn) perawi: atau bertitik tolak pada deklarasi pendirian parade pada tanggal desember dimana para deklarator atau organisasi pendiri membentuk panitia bersama untuk menyelenggarakan musyawarah nasional advokat indonesia. selain itu juga telah juga telah dilakukan pertemuan lanjutan pada tanggal maret oleh para deklarator pendiri perawi, dan menghasilkan opsi untuk pelaksanaan mempersatukan advokat indonesia, yaitu (bukti p7): opsi pertama, yaitu (delapan) organisasi advokat sebagai pendiri perawi, sepakat untuk mengikuti munas perawi, dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama yaitu: munas perawi mengubah perawi yang pokok pokok perubahannya adalah: pemungutan suara dalam munas perawi dilakukan melalui pemilihan langsung pemilihan semi distrik dengan sistem satu orang satu suara: perumusan dan penjelasan lebih lanjut tentang tata cara, persyaratan dan pelaksanaan pemilihan langsung pemilihan semi distrik dirumuskan dan dituangkan dalam ad art perawi yang baru. masa jabatan ketua dpn perawi hanya (tiga) tahun, tidak berturut turut: munas perawi berikut pemilihan langsung pemilihan semi distrik, diadakan paling lambat (dua) tahun atau dalam tahun dengan mengusulkan ad art perawi yang baru. munas perawi memilih ketua umum dpn perawi dengan masa jabatan (dua) tahun yaitu s d dan dibentuk tim perumus ad art, ketua umum dpn perawi yang terpilih dalam munas perawi kepengurusannya harus memperhatikan penempatan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god il. opsi kedua. munaslub perawi dengan acara: perubahan ad art perawi dibentuk tim perumus ad art. sistem pemilihan dengan pemilihan langsung pemilihan semi distrik dengan sistem satu orang satu suara dan berlaku mulai tahun perpanjangan masa jabatan ketua umum dpn selama (dua) tahun terhitung dari s d pemilihan langsung pemilihan semi distrik dengan sistem satu anggota satu suara diadakan tahun ill. opsi ketiga. munas advokat indonesia atau bahwa ternyata dalam munas perawi tahun suara suara untuk menyelenggarakan munas dengan sistem one man one vote one value hanya ditampung dalam rapat pleno yang merekomendasikan untuk dilakukan perubahan perawi selambat lambatnya tahun setelah munas perawi salah satunya untuk mengatur tentang one man one vote one value, namun rekomendasi tersebut tidak kunjung dilaksanakan hingga saat ini, perawi tidak pernah diubah hingga kini, dan perpecahan terus berlangsung, rumusan dan tidak jelas dan terbuka untuk ditafsirkan tidak sesuai dengan kejelasan tujuan pembentukan, sehingga bertentangan dengan 28d uud dan merugikan hak konstitusional para pemohon bahwa ketentuan dan advokat,:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godyaitu (bukti p8): munas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari (setengah) jumlah anggota perawi yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang utusan cabang ) sesuai dengan ketentuan ini. apabila forum tidak tercapai, munas diundurkan untuk waktu sedikitnya (enam) jam, dan setelah itu munas dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh .forum dan selanjutnya munas dapat mengambil keputusan keputusan secara sahyang mempunyai hak suara dalam munas adalah utusan cabang dengan ketentuan sebagai berikut: setiap (tiga puluh) anggota perawi suatu cabang memperoleh (satu) suara dengan ketentuan maksimum suara untuk cabang tersebut adalah (dua puluh lima) suara: untuk kelebihan (dua puluh) anggota perawi atau lebih atas kelipatan (tiga puluh) anggota perawi diberi tambahan (satu) suara, penentuan utusan cabang dilakukan dalam rapat anggota cabang yang khusus diadakan untuk itu: para utusan cabang dalam munas dipimpin oleh ketua dpc atau yang ditunjuk sebagai wakilnya.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godini tidak menggunakan sistem one man one vote (bukti p9): bahwa perpecahan internal anggota perawi bukan hanya potensial melainkan telah terjadi dalam munas ketiga perawi makassar, dimana baru (dua) hari berjalan yaitu tanggal maret terjadi deadlock karena sebagian peserta menuntut diterapkan sistem pemilihan one man one vote one value, sementara sebagian lainnya menghendaki sistem perwakilan, pada akhirnya munas perawi ketiga makassar dinyatakan ditunda oleh ketua umum perawi otto hasibuan sampai (tiga) atau (enam) bulan mendatang karena berpotensi ricuh (bukti p10): bahwa menurut prof. saudi isra', sh, mh. mengapa sering dan acap kali ada norma yang menimbulkan problem tingkat praktik. menurut beliau masalah yang terjadi dalam praktik itu bisa bermula dari norma yang ada dalam ketentuan undang undang. makanya beliauapa pun bentuknya. prof. saudi juga menyitir buku yang ditulis oleh seorang ahli legislasi frank cross, yang berjudul the theory and practice statutory interpretation , menyebutkan ada problem munculnya masalah masalah dalam norma pada perumusan legislasi. pertama,ia mengatakan ada problem latar belakang pembentuk undang undang itu sendiri. ini bisa dipahami bahwa pembentuk undang undang kadang kandang tidak semuanya memahami problem hukum yang sedang mereka rumuskan. nah, karena tidak semuanya memahami, makanya kemudian potret dari norma yang dihasilkan itu. lalu kemudian dia berpikir yang penting norma selesai dulu, nanti kalau ada problem bisaerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god masalah itu, kemudian bisa diselesaikan oleh hakim yang membencinya. kalau dibawa konteks kita, tentu ini ada mahkamah konstitusi. jadi itu yang ditulis oleh frank cross dalam bukunya tersebut, yang memang bicara soal bagaimana menafsirkan undang undang (bukti p11):idakjelasan pengaturan tentang organisasi advokat mengakibatkan kerugian konstitusional yang dialami para anggota profesi advokat (in casupara pemohon) yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, karena para pemohon selalu berada dalam ketidakjelasan, bahkan mendirikan organisasi advokat sesuai dengan tafsir mereka sendiri, pada akhirnya lahirlah (dua) organisasi advokat yang sama sama mengklaim sebagai organisasi advokat yang sah berdasarkan advokat padahal advokat hanya memerintahkan pembentukan satu satunya organisasi advokat, bahwa majelis hakim mahkamah konstitusi sebagai the sole interpreter the cons situation harus meluruskan ketidakjelasan pengaturan tersebut, untuk menghentikan pelanggaran hak hak konstitusional pada anggota profesi advokat (in casupara pemohon) dan untuk mempersatukan kembali organisasi advokat: ketentuan dan advokat bertentangandengan 28e dan uud bahwa pemilihan pengurus pusat organisasi advokat (in cast ketua umum dpn perawi) hakekatnya adalah wujud pengejawantahan kedaulatan anggota profesi advokat dalam organisasi advokat, dan menjadi forum merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id tertinggi yang dimiliki organisasi advokat sehingga pelaksanaannya harus benar benar dapat menyuarakan keinginan murni anggota profesi advokat, apalagi bagi anggota profesi advokat organisasi advokat adalah wadah tunggal dan satu satunya (artinya tidak ada pilihan lain bagi setiap anggota profesi advokat kecuali menjadi anggota satu satunya organisasi advokat itu), karena itu demokrasi langsung dengan one man one vote one value adalah kualitas demokrasi paling tinggi yang paling dapat mewakili suara murni anggota profesi advokat, apalagi sebagai profesi terhormat (office nobile) yang telah memiliki kompetensi dan integritas sudah seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat indonesia. untuk menyelenggarakan demokrasi langsung secara damai dan bermartabat, apalagi demokrasi langsung bagi masyarakat umum indonesia sudah diterapkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, gubenur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota bahkan untuk pemilihan kepala desa, bagaimana mungkin organisasi profesi advokat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi bahkan kompetensi dan integritas tertentu tidak lebih baik penerapan demokrasi nya dibanding dengan masyarakat umum, alasan bahwa jumlah advokat sudah semakin banyak sehingga secara teknis sulit dilaksanakan pemilihan one man one vote one value adalah alasan yang tidak berdasar, karena banyak sistem pemilihan yang dapat diterapkan mengadopsi sistem pemilihan secara umum:u?:uperawi dan sementara anggota profesi advokat lainnya (in casujaminan atas hak suara yang sama bagi setiap advokat dalam memilih pengurus organisasi advokat juga dijamin dalam konvensi internasional, pada convention: basic principles the role lawyers ditegaskan antara lain pengurus organisasi advokat dipilih oleh anggota sendiri, adapun bunyi lengkap ketentuan tersebut adalah sebagai berikution integrity. the executive body the profesional association shall elected its members and shall exercise its function without external interference adapun terjemahan bebasnya sebagi berikutbahwa perlakuan ketentuan dan advokat yang ditafsirkan dengan pemilihan secara perwakilan juga bertentangan dengan konvensi internasional tentang hak mendapat perlakukan yang sama hadapan hukum sebagaimana diatur dalam universal declaration human rights dan international convention civil dan. political rights, sebagai berikut: universal declaration human rights: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi . international covenant civil dan political right. all persons are equal before the law and entitled without any discrimination the equal protection the law. thuhukum yangberdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata telah terjadi pertentangan antara ketentuan dan advokat dengan ketentuan perubahan uud maupun konvensi international yang menjamin perlakukan yang sama bagi setiap orang hadapan hukumrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pada tanggal februari 2015aret dengan nomor puu xiii dan telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yangnomor18 tahun tentang advokat adalah konstitusional sepanjang dibacamenyatakan nomor18 tahun tentang advokat adalah konstitusional sepanjang dibaca: ketentuan mengenai susunan organisasi advokat dan tata cara pemilihan pengurus.anggaran rumah tangga tp pemohon dan kuasa hukum pemohon bukti fotokopi hasil pertemuan perawi k al mahkamah agung bertanggal januari bukti fotokopi hasil pertemuan deklarator perawi bertanggal februari bukti fotokopi hasil pertemuan deklarator perawi dengan para pengurus perawi bertanggal februari bukti fotokopi hasil pertemuan lanjutan deklarator perawi tanggal maret merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bukti fotokopi anggaran dasar perawi s.d. selain itu, para pemohon juga mengajukan seorang ahli yaitu sumaliyang telah menyerahkan keterangannya tertulis bertanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli akan memberikan keterangan terkait dengan sistem pemilu pada umumnya dan kesesuaiannya untuk dipergunakan dalam pemilihan pada organisasi profesi khususnya organisasi profesi advokat, pemilihan atau pemilu hakekatnya bertujuan untuk menjaga agar rotasi kekuasaan berlangsung secara damai dan penguasa pimpinan pejabat terpilih memiliki legitimasi yang kuat sehingga tidak mudah dijatuhkan, dalam sistem pemilihan pemilu dikenal sistem pemilihan langsung dan sistem pemilihan tidak langsung (perwakilan), kecenderungan perkembangan indonesia khususnya pasca reformasi sistem pemilihan yang banyak dipakai adalah sistem pemilihan secara langsung, karena sistem ini lebih legitimate dan demokratis khususnya untuk jabatan tunggal (bukan kekuasaan kolektif), seperti presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada umumnya sistem pemilu yang dikenal dunia adalah sebagai berikut: first past the post voting system single member plurality relative majority atau simple majority) formula pluralitas ini biasa dipakai dalam pemilihan wakil tunggal, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket. sistem ini didesain untuk memilih satu kandidat pemenang, bukan beberapa pemenang untuk satu daerah pemilihan, dan yang perlu diingat pemilih hanya memilih kandidat bukan partai politiknya. block vote electoral system pemilih mempunyai pilihan (votes) sebanyak jumlah kursi yang diperebutkan distriknya dan biasanya bebas memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi partai politik. pemilih menggunakan hak pilihnya sebanyak (atau sedikit) kursi yang diperebutkan seperti yang mereka inginkan. sistem ini digunakan yordania, mongolia, filipina dan thailand. party block vote pbv) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god alternative vote two round system trs) proportional representation pr) list proportional representation system the single tranferable vote sto mixed member proportional mmp) sistem pemilihan ketua umum dpn perawi tidak selalu harus dipersepsikan dilaksanakan dengan berkumpul dalam satu forum, melainkan dapat pula mengadopsi sistem pemilihan pada umumnya, misalnya sistem pemilihan langsung one man one vote one value dengan model first past the post voting system single member plurality simple majority), dimana pemilihannya dilaksanakan secara langsung seluruh dpc atau dpd perawi indonesia secara serentak, dengan calon yang sama yang telah ditetapkan sebelumnya, adapun pertimbangan pemilihan sistem one man one vote one value dengan model simple majority dalam pemilihan ketua umum dpn perawi adalah sebagai berikut: dalam sejarah perjalanan organisasi advokat pemilihan dalam satu forum menimbulkan potensi konflik yang tinggi, pada ujungnya menimbulkan perpecahan, sehingga tujuan pemilihan yaitu untuk melakukan rotasi kekuasaan secara damai dan legitimate potensial tidak tercapai, dengan bertambahnya jumlah anggota profesi advokat potensi tersebut akan semakin tinggi, fakta terbaru adalah munas perawi makassar, maret dimana dalam munas tersebut terjadi deadlock dan perawi terpecah menjadi tiga kubu: pemilihan dengan sistem one man one vote one value, dengan mengadopsi model simple majority dimana pemilihannya dilakukan setiap dpc atau dpd perawi seluruh indonesia secara serentak, memperluas akses anggota profesi advokat untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua umum dpn perawi: pemilihan dengan sistem one man one vote one value dengan model pemilihan simple majority juga menjamin legitimasi ketua umum dpn perawi terpilih: pemilihan secara langsung dengan sistem one man one vote one value dengan model simple majority juga untuk mengantisipasi jumlah advokat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang semakin banyak, dimana bila pemilihannya diselenggarakan dalam satu forum dengan jumlah utusan yang semakin banyak akan potensial menimbulkan gesekan yang tak jarang menimbulkan perpecahan organisasi advokat: pemilihan secara langsung dengan sistem one man one vote one value dengan mengadopsi model simple majority menurut ahli sangat sesuai dengan karakteristik organisasi advokat, dimana keanggotaan profesi advokat yang memiliki hak untuk memilih dapat dipertanggungjawabkan, karena untuk dapat menjadi anggota profesi advokat harus melalui syarat syarat yang ketat, antara lain pendidikan khusus profesi advokat pipa), lulus ujian profesi advokat, magang selama (dua) tahun, disumpah oleh pengadilan tinggi dan memiliki kartu keanggotaan profesi advokat, dengan demikian pemilih dalam pemilihan ketua umum dpn perawi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mudah dimanipulasi: berbeda halnya dengan organisasi masyarakat ormas) atau parpol, dimana pada umumnya keanggotaannya tidak terlalu teridentifikasi dengan baik, karena syarat menjadi anggota hanya ketika telah memegang kta, sedangkan kta dapat diperoleh dengan mudah, ketika misalnya diterapkan sistem one man one vote one value pada ormas atau parpol maka potensi manipulasi pemilih sangat tinggi, berbeda halnya dengan perawi, dimana syarat keanggotaannya diatur secara ketat dengan bukti keanggotaan yang dapat dipertanggungjawabkan: sebagai perbandingan organisasi profesi yang telah menerapkan sistem pemilihan one man one vote one value adalah organisasi profesi ikatan plat pejabat pembuat akta tanah), dalam art dinyatakan bahwa anggota berhak memilih dan dipilih: menurut pengamatan ahli yang selalu menjadi sumber masalah terjadinya perselisihan dan akhinya berujung pada perpecahan adalah masalah sistem pemilihan ketua umum dpn perawi. pada desember ketika awal terpilihnya saudara otto hasibuan sebagai ketua umum dpn perawi secara aklamasi oleh perwakilan (delapan) organisasi profesi advokat, advokat senior adnan buyung melayangkan surai terbuka yang isinya meminta perawi dibubarkan karena tidak demokratis dan tidak transparan dalam pemilihan ketua umum dpn perawi. pada akhirnya adnan buyung nasution dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god beberapa advokat senior lainnya mendirikan kongres advokat indonesia( kai).( burung nasution minta perawi dibubarkan) menjelang munas perawi pontianak juga dilakukan pertemuan para tokoh advokat untuk menyatukan perawi dan kai, dan salah satu "kata kunci" terjadinya islah adalah bila perawi merubah anggaran dasar nya untuk melakukan pemilihan ketua umum dpn perawi dengan sistem one man one vote one value, pada munas perawi ii, perawi justru terpecah secara internal menjadi (tiga) kubu, yaitu kubu jennifer gersang, kubu otto hasibuan dan kubu luhut panganan dan hamper dekat ketua aa1) karena itu sangat penting artinya bila putusan dapat mengatasi permasalah perpecahan dalam rangka melaksanakan perintah advokat untuk hanya dibentuk satu satunya organisasi advok bahwa terhadap anggapan para pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan kerugian konstitusional yang dialaminya didasarkan pada ketidakjelasan ketentuan guo menunjuk satu wadah organisasi advokat. padahal, organisasi advokat terdiri atas banyak organisasi dan guo yang mengatur tentang organisasi advokat mengakibatkan kerugian, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil karena dengan sistem perwakilan yang diterapkan perawi telah mendiskriminasi sebagian anggota profesi advokat casupara pemohon, sebagaimana ketentuan anggaran dasar perawi dan sementara, anggota profesi advokat lainnya casupara pemohon tidak diberikan hak suara untuk memilih.ndang undang dasar terhadap anggapan para pemohon tersebut atas, menurut pemerintah, hal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tersebut bukan merupakan isu konstitusionalitas pemberlakuan undang undang terhadap undang undang dasar namun isu penerapan atau implementasi norma undang undang guo. berdasarkan pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu xi terhadap ketentuan undang undang guo mengenai organisasi advokat, mahkamah konstitusi menyatakan karena undang undang.undang undang advokat tidak memastikan, apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankanundang undang advokat serta kenyataan pada wadah profesi advokat, menurut mahkamahua kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut dan undang undang dasar berdasarkan ketentuan guo undang undang advokat peranan wadah tunggal organisasi advokat adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, pembinaan profesi, pendidikan profesi advokat kepada para anggotanya agar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum berpraktik sebagai advokat yang berkualitas dan professional,. berdasarkan pertimbangan atas, menurut pemerintah masalah keberatan pemohon atas ditunjuknya perawi sebagai wadah tunggal organisasi advokat adalah keliru karena berdasarkan pertimbanganelapan kewenangan tersebut. sehingga atas anggapan pemohon, yang mendalilkan dengan adanya ketentuan guo menyebabkan organisasi profesi advokat lainnya tidak mendapatkan hak suara, tidak terbukti karena perawi bukan satu satunya organisasi profesi advokat yang dapat melakukan beberapa kewenangan, tetapi organisasi profesi advokat lainnya bisa melakukannya. berdasarkan uraian atassudah sepatutnya lah permohonan para pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak diterimaki kedudukanbahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan dan undang undang advokat yang menyatakan, dan yang menyataoleh para pemohon dianggap bertentangan dengansehubungan dengan dalil para pemohon yang pada intinya, mendalilkan ketentuan guo tidak jelas karena dengan memberikan satu satunya organisasi wadah profesi adalah perawi, sehingga secara salah perawi dengan menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, mengakibatkan kerugian terhadap para pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dan para pemohon selalu berada dalam ketidakjelasan. bahkan mendirikan organisasi advokat sesuai dengan tafsir mereka sendiri, yaitu perawi dan kai. pemerintah menjelaskan sebagai berikut.dihadapan hukumperlu memiliki wadah atau organisasi profesi. bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang guo maka lahirlah perawi sebagai organ tunggal yang ditunjuk sebagai organ tunggal profesi advokat untuk melaksanakan delapan kewenangan dari undang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god undang guo yang selanjutnya sebagai organisasi mempunyai anggaran dasar yang mengatur mekanisme aturan tentang organisasi profesi advokat, antara lain mengenai sistem pemilihan ketua umum organisasi advokat. berdasarkan uraian atas dan dengan hasil putusan mahkamah konstitusi yang terdahulu yaitu putusan nomor puu iii nomor puu iv bertanggal november dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bertanggal juni terhadap anggapan para pemohon terkait dengan ketidakjelasan ketentuan guo. menurut pemerintah anggapan tersebut sama sekali tidak terkait dengan isu konstitusionalitas pemberlakuan undang undang melainkan implementasi norma dari undang undang advokat. dalam tata cara pemilihan ketua umum dalam organisasi advokat sebagai kewenangan yang menjadi wewenangnya. berdasarkan uraian atas, mengenai kedudukan hukum para pemohon dan pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix dan putusan mahkamah konstitusi terkait undang undang advokat lainnya. menurut pemerintah mengenai fungsi organisasi tunggal adalah bukan satu satunya profesi advokat melainkan organisasi tunggal yang menjalankan delapan kewenangan yang diatur dalam undang undang advokat, sehingga tidak menutup terbentuknya organisasi profesi advokat lainnya dalam menjalankan kewenangan berdasarkan asas asas yang diatur dalam undang undang advokat. terhadap anggapan para pemohon yang mendalilkan ketentuan guo tidak jelas karena menyebabkan hak suara dari profesi advokat lainnya tidak tertampung. menurut pemerintah keberatan para pemohon merupakan masalah implementasi norma bukan isu konstitusionalitas norma undang undang guo terhadap undang undang dasar karena ketentuan guo sudah berulang kali telah ditafsirkan secara jelas dan adil oleh mahkamah konstitusi dari beberapa putusan sebagaimana diuraikan atas. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan perwakilan rakyatmemberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para pemohon yang terdiri atas ikhwan fahrojih, s.h. pemohon merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id sekaligus penerima kuasa dari pemohon dan pemohon iii suyanto, s.h., m.h., dan victor santoso sandiaga, s.h., adalah warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan atau konsultan hukum. bahwa dalam bagian kedudukan hukum para pemohon hanya menjelaskan mengenai hak suara yang dimiliki setiap advokat casupara pemohon dalam memilih pengurus perawi, cast ketua umum perawi dan implikasi dari tidak diberikan hak suara kepada setiap advokat atau casupara pemohon dalam memilih pengurus perawi atau cast ketua umum perawi, tetapi tidak menjelaskan mengenai dalam undang undang dasar yang memberikan hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut, serta dan undang undang advokat yang dianggap para pemohon telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya mengenainilai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang mahkamah konstitusi dan berdasarkan putusan nomor puu lii1 dan putusan nomor puu v dalam pokok permohonan bahwamenurutbahwa menyatakan dan jenis peraturan perundang undangan. bahwa ketentuan undang undang advokat yang mendelegasikan peraturan mengenai susunan organisasi. advokat untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god advokat terhadap danago:itetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara yuridis telah memenuhi ketentuan lampiran teknik penyusunan peraturan perundang undangan nomor dan nomor undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa ketentuan undang undang advokat yang tidak mengatur mengenai susunan organisasi advokat, termasuk tata cara pemilihan kepengurusannya dengan memberikan hak suara yang sama kepada semua advokat, casupara pemohon, melalui system one man one vote, tetapi mendelegasikan pengaturan mengenai hal tersebut kepada para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimaksudkan untuk menghormati profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam memilih pengurus organisasi advokat, termasuk tata cara pemilihan kepengurusannya tanpa campur tangan pihak luar. bahwa menurut pemohon, ketentuan dan undang undang advokat yang telah dimaknai secara kurang tepat oleh perawi dalam dan dan anggaran dasar perawi yang justru membentuk sistem pemilihan yang tidak menjamin kesetaraan hak atas suara bagi setiap advokat, one man one vote dalam pemilihan pengurus perawi atau cast ketua umum perawi hanya berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dari ketentuan undang undang advokat dan tidak berkaitan dengan konstitusionalitas dan undang undang advokat. bahwa dalam petit, para pemohon memohon kepada majelis hakim konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil dengan menyatakan, yang berarti para pemohon telah menghapus frasa satu satunya dan frasa yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang undang ini dalam undang undang advokat, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara polita dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god petit karena dalam polita para pemohon tidak menguraikan alasan alasan mengenai penghapusan frasa tersebut. bahwa dengan tidak diuraikan alasan alasan mengenai penghapusan frasa tersebut oleh para pemohon, maka dpr tidak memandang perlu untuk menyampaikan keterangan mengenai hal dimaksud. bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan undang undang advokat tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar menimbang bahwa pihak terkait, perhimpunan advokat indonesia perawi),telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal mei dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidanganpada tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: perawi satu satunya organisasi advokat. dalil para pemohon bahwa paling tidak ada organisasi advokat yang sama sama mengaku sebagai satu satunya organisasi advokat berdasarkan undang undang advokat tidak benar dan haruslah diluruskan karena berpotensi mengarahkan masyarakat pada tatanan berpikir yang keliru. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang advokat dikatakan, advokat hanya ada satu atau satu satunya organisasi advokat, yaitu dalam sekarang itu perhimpunan advokat indonesia yang telah dibentuk dan didirikan oleh organisasi advokat disebutkan dalam undang undang nomor tahun karena itu, pernyataan para pemohon bahwa dua organisasi advokat yang mengaku sebagai satu satunya organisasi advokat merupakan pernyataan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mengikuti perkembangan keadvokatan. bahwa ada tiga argumen untuk mendukung pendapat terkait perawi, yaitu: pendirian. subjek hukum yang mendirikan organisasi advokat. hanya ada satu organisasi advokat. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god waktu pendirian. dalam undang undang nomor tahun tentang advokat ditentukan bahwa dalam waktu paling lambat dua tahun setelah berlakunya undang undangapril kai didirikan pada mei dinyatakan para pemohon dalam dalilnya, dari segi waktu, pendirian kai telah lewat waktu karena kai tidak memenuhi syarat sebagai organisasi advokat. subjek hukum yang mendirikan. sesuai undang undang nomor tahun ada delapan organisasi advokat yang melakukan tugas sementara dibentuknya organisasi advokat, yaitu kadin, aai, ipni, hari, spi, akhir, kpm, api. kedelapan organisasi advokat inilah yang mendirikan perawi. para pemohon sendiri mengakui dalam angka dalilnya. bahwa kai dideklarasikan oleh empat organisasi advokat, yaitu ipni, kadin, hari, dan api. khusus untuk kadin, yang sah bawah kepemimpinan otto hasibuan, pada waktu itu tidak pernah mendirikan atau mendeklarasikan kai karena telah mendeklarasikan pendirian perawi. hanya ada satu organisasi advokat.satu organisasi advokat. karena itu, kai bukanlah organisasi advokat dimaksud undang undangdalam putusan nomor yang menegaskan bahwarelevan dipersoalkan konstitusionalitasnya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam putusan nomor yang menegaskan bahwa perawi sebagai organ negara, dalam arti seluas luasnya, yang bersifat mandiri, yang memiliki kewenangandipersoalkan konstitusionalitasnya. dugaan perpecahan organisasi profesi advokat bukan karena one man one vote. bahwa dugaan perpecahan perawi bukan karena one man one vote. karena itu, haruslah dicari fakta hukum sesungguhnya. dari alasan alasan para pemohon dari huruf angka sampai dengan dapatlah diketahui bahwa ada upaya untuk melakukan pemilihan ketua umum perawi dengan one man one vote dan berdirinya kai karena persoalan one man one vote. pernyataan para pemohon tersebut atas, tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum. sebab, beberapa permohonan mahkamah atau gugatan pengadilan negeri, baik itu yang mengajukan, yang mengaku advokat bawah naungan kai atau telah dilantik sebagai anggota kai, namun seringkali dipertanyakan statusnya dalam persidangan pengadilan. yang menjadi inti permohonan pada mahkamah konstitusi bukanlah bukan soal one man one vote, tetapi permintaan pada mahkamah konstitusi untuk pembatalan norma dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, yaitu perawi satu satunya sebagai organisasi advokat atau terkait perawi. dengan pembatalan tersebut, kai diakui sebagai organisasi advokat, maka kai mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat, melakukan pengujian, dan pengangkatan. bahwa hal atas, diketahui dari permohonan dan atau gugatan putusan bawah ini, yaitu: dalam putusan nomor diajukan para pemohon yang mengaku merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god anggota kongres dan mengaku advokat yang lulus atas ujian yang diselenggarakan oleh kai, tetapi tidak dapat berbicara karena tidak disumpah oleh pengadilan tinggi. para pemohon menyatakan bahwa undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan undang undang dasar karena itu harus dibatalkan. inti petitumnya dari pemohon itu, ialah: menyatakan bahwa undang undang advokat bertentangan dengan undang undang dasar ii. menyatakan undang undang advokat nomor tahun tidak mempunyai kekuatan mengikat. dalam perkara nomor yang diajukan oleh para pemohon yang mengaku bawah naungan kongres advokat indonesia kai) permohonan tersebut secara singkat merupakan upaya untuk melakukan pembatalan terhadap sejumlah undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan undang undang dasar petit dari pemohon atas, yaitu: ii. menyatakan juncto undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar ii. menyatakan juncto undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan mengikat. dalam perkara nomor diajukan oleh para pemohon yang mengaku sebagai lulusan anggota kongres advokat indonesia kai) yang kemungkinan besar tidak lulus dalam ujian yang dilakukan oleh perawi. permohonan ini secara singkat merupakan upaya untuk melakukan pembatalan terhadap undang undang nomor tahun yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar inti petitumnya, ialah menyatakan undang undang nomor tahun sepanjang menyangkut frasa satu satunya dianggap bertentangan dengan undang undang dasar dalam perkara nomor pdt. pn. jkt. pst, mana pihak pihak, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yaitu h.f. abraham amos, jamur sebagai para penggugat, perhimpunan advokat indonesia sebagai tergugat iv. ketua mahkamah agung sebagai tergugat ketua pengadilan tinggi sebagai tergugat il, dewan pengurus kongres advokat indonesia sebagai tergugat iii. petit para penggugat pada intinya menyatakanli yang tidak mematuhi putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii perbuatan tersebutmahkamah dengan putusan perkara nomor dengan paparan atas, tidak benar dalil para pemohon bahwa karena one man one vote tidak dilaksanakan, maka kai berdiri dan terjadi perpecahan advokat. bahwa mengenai klaim perpecahan perawi yang disebut para pemohon ada keterkaitan dengan one man one vote, perlu ditambahkan bahwa dalam sejarah organisasi advokat, dugaan alasan perpecahan tidaklah dalam kaitan dengan one man one vote. yang tidak bisa dipungkiri, yaitu: bahwa para advokat dahulu ingin bersatu dalam satu wadah yang memang akhirnya dijadikan norma dalam undang undang advokat. karena itu tidak bicara dan bukan soal one man one vote. ii. sebagian advokat tidak pernah mengakui dengan lapang dada bahwa kalau ada seorang telah terpilih sebagai ketua umum dan mendukung untuk perkembangan advokat. fakta yang ditemukan para pemohon one man one vote untuk rencana penyatuan antara perawi dengan kai tahun bahwa para pemohon mencoba membukakan soal one man one vote dalam kaitan dengan rencana penyatuan antara perawi dengan kai tahun sebagai fakta yang memperkuat argumen untuk dikabulkan permohonan norma undang undang advokat dengan menarasikan pertemuan (diketahui dari angka sampai posisinya). perlu diluruskan yang ditemukan oleh para pemohon, meskipun dengan frasa one man one vote, namun tidaklah dalam konteks sebagaimana merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god caramemilih ketua umum dalam munas, dari paparan bawah ini. wacana one man one vote dikemukakan para pemohon berkaitan dengan telah sebagian pengurus organisasi advokat perawi yang dahulu mendirikan perawi, menyatakan keluar dari perawi dengan berbagai alasan yang justru berpotensi melemahkan kedudukan advokat dan kemudian mendirikan kai. kai telah melakukan pendidikan dan pengangkatan advokat, namun dalam pendampingan pemeriksaan kepolisian dalam mewakili klien dalam persidangan pengadilan, anggota kai tersebut tidak diperbolehkan berbicara. karena tidak disumpah pengadilan tinggi sesuai dengan undang undang advokat. lulusan yang berlatar belakang pendidikan hukum advokat yang telah mengikuti pipa perawi, lulus ujian mempunyai status sebagai advokat. namun facto, kai memang ada dan telah melakukan pendidikan dan ujian dan mengangkat advokat meskipun tidak sesuai dengan undang undang advokat. maka pertemuan yang disajikan para pemohon berkaitan dengan hal tersebut, yaitu bagaimana jalan keluar atas masalah tersebut. maka akhirnya, ketua umum perawi dr. otto hasibuan dan presiden kai indra tahun lubis menandatangani piagam nota kesepahaman tanggal juni dalam nota kesepahaman dalam penandatanganan nota kesepahaman dihadiri oleh mahkamah agung yang disaksikan ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia, menteri hukum dan hak asasi manusia, perwakilan kapolri, dan perwakilan jaksa agung pada tanggal juni inti kesepahaman itu untuk pengajuan untuk menjadi penumpahan advokat melalui terkait perawi. permohonan one man one vote dan pelaksanaan sistem atau tata cara pemilihan ketua umum perawi bukan kewenangan mahkamah konstitusi, tetapi kewenangan musyawarah nasional atau dalam hal ini munas. untuk memastikan apakah dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar sejauh tidak dibuat norma kaitan dengan norma berintikan one man one merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god vote untuk pemilihan ketua umum perawi, sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor tertanggal mei dan putusan mahkamah konstitusi nomor serta putusan mahkamah konstitusi nomor juga bahwa kewenangan konstitusionalitas dimaksud undang undang mahkamah konstitusi yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, yaitu: i. adanya hak kewenangan konstitusionalitas pemohon yang diberikan oleh undang undang dasar ii. hak dan atau kewenangan konstitusionalitas pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya undang undang yang dimohon pengujian. iii. kerugian konstitusionalitas tersebut harus bersifat spesifik dan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak ada atau tidak lagi terjadi. bahwa dari hal hal atas, substansi permohonan para pemohon tidak menjadi kewenangan mahkamah konstitusi karena substansi permohonan dari para pemohon bukan masalah konstitusionalitas, namun yang menjadi substansi persoalan adalah timbulnya masalah antara pemohon dengan memohon, terkait perawi dalam pelaksanaan sistem atau cara pemilihan ketua umum perawi. bahwa selain atas, sesuai undang undang tentang pembentukan perundang undangan materi muatan yang harus diatur dalam undang undang, yaitu:a. peraturan suatu undang undang diatur dengan undang undang.b. pengesahan perjanjian internasional tertentu.c. tindaklanjutatasputusan mahkamah konstitusi,dan atau permohonan kebutuhan hidup masyarakat. bahwa dari kewenangan mahkamah konstitusi dan materi muatan dimuat dalam undang undang atas, dapatlah dipastikan bahwa soal one man one vote bukan kewenangan mahkamah konstitusi. oleh karena itu, yang dimohonkan para pemohon tidak perlu dibuat dan harus dibuat dalam satu undang undang dalam norma undang undang advokat. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa pemilihan dan tata cara pemilihan ketua umum. tidaklah kewenangan mahkamah, tetapi merupakan kewenangan musyawarah nasional yang menjadi lembaga tertinggi yang mengambil keputusan pada perawi. bahwa ditegaskan lagi bahwa mengenai one man one vote tidaklah materi dalam pengujian terhadap norma pada mahkamah karena hal tersebut merupakan materi yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam kehidupan atau dinamika dalam organisasi. konkritnya, substansi yang diajukan para pemohon adalah hal hal yang akan dibicarakan dan atau diputuskan oleh perawi pada musyawarah nasional yang akan ditentukan pada waktunya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga perawi. sistem one man one vote telah dilaksanakan secara berjenjang. bahwa sistem one man one vote telah dilaksanakan dalam pemilihan ketua umum perawi secara berjenjang. bahwa pelaksanaan sistem atau cara pemilihan ketua umum perawi telah diatur antara lain dalam anggaran dasar perawi, yaitu: berbunyi, tiap tiap cabang berhak mengajukan sebanyak banyaknya tiga orang calon ketua umum dengan ketentuan bahwa munas akan melakukan pemilihan calon ketua umum yang calonkan oleh sedikit sedikitnya lima cabang. ii. berbunyi, calon ketua umum tersebut cabang dipilih oleh rapat anggota cabang yang khusus untuk itu oleh dpc, kemudian dpc mengajukan nama calon ketua umum tersebut dalam pemilihan munas. iii. berbunyi, tata cara pemilihan ketua umum akan diatur lebih lanjut dalam peraturan rumah tangga. bahwa sistem one man one vote dalam pemilihan ketua umum sebenarnya telah dilaksanakan dan diakomodir dalam rapat anggota cabang, dewan pimpinan cabang yang dihadiri oleh anggota perawi cabang. mana setiap anggota cabang dalam pemilihan suara munas untuk memilih ketua umum, mana untuk perhitungan suara atau vote mewakili anggota sebagai utusan dari cabang munas dengan maksimal suara, hal mana diatur dalam anggaran dasar perawi. jadi, dalam rapat anggota merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god cabang tersebut, setiap anggota perawi mempunyai satu suara untuk memilih calon ketua umum perawi munas. para pemohon tidak mengalami kerugian. bahwa mengenai kerugian karena tidak dengan menggunakan sistem one man one vote, sebagai warga negara tertentu para pemohon mempunyai hak untuk mengajukan mahkamah ini. namun bila argumennya hanya menyatakan tidak tenang karena dalam pemilihan ketua umum tidak dengan sistem one man one vote, tentu hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan karena penyebab ketidaksenangan tersebut bukanlah sebagai salah satu hal yang pasti. lagi pula, dari argumen pihak terkait atas, dugaan perpecahan kalangan advokat ternyata tidaklah karena soal one man one vote. bahwa dengan argumen atas, tidaklah didapatkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksud para pemohon dengan berlakunya undang undang advokat karena kerugian konstitusionalitas seperti yang didalilkan para pemohon tidak jelas. bahwa tidak anti one man one vote sejauh dipertimbangkan tiga hal. pertama, hal tersebut merupakan kewenangan mahkamah ii. kedua, bila mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangannya, mahkamah sepatutnya mempertimbangkan sebagai suatu yang terbaik untuk advokat. kami berpendapat bahwa sistem one man one vote tidak perlu diputuskan oleh mahkamah karena hal tersebut diputuskan anggota organisasi profesi yang notabene disebut sebagai noble profession, sebagai noble profession, cara pengurusan organisasi dalam hal ini pemilihan ketuanya diserahkan kepada kesepakatan para anggota. iii. ketiga. bahwa tidak ada satu organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan (ormas) serta organisasi politik partai politik indonesia yang jumlah anggotanya telah berjumlah puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang menggunakan sistem one man one vote memilih ketua umumnya, sebagaimana dikehendaki oleh para pemohon, tetapi dengan pemilihan sistem pemilihan one man one vote dewan pengurus. jumlah anggota perawi yang tersebar seluruh indonesia hingga saat ini berjumlah telah memilih calon ketua umum secara one man one merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godtersebut maka para pemohon menyampaikan bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon, dengan melihat kedudukan para pemohon sebagai berikut: bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang telah diangkat oleh perawi perhimpunan advokat indonesia) sebagai advokat berdasarkan ketentuan advokat: bahwa oleh karena itu para pemohon mutasi mutans menjadi anggota perawi sebagai satu satunya organisasi advokat: bahwa sebagai anggota perawi, seharusnya setiap anggota profesi advokat (in cast para pemohon) memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama, tidak didiskriminasi atas dasar apapun termasuk dalam memilih pengurus pusat perawi cast ketua umum dpn perawi) oleh karena setiap anggota profesi advokat sama sama telah melalui ujian syarat syarat kompetensi tertentu sesuai dengan advokat, dan tidak semua orang yang ingin menjadi advokat dapat diangkat menjadi advokat kecuali telah melalui serangkaian syarat syarat kompetensi tersebut dan dinyatakan lulus, sehingga organisasi profesi advokat berbeda dengan organisasi masyarakat (ormas) pada umumnya atau partai politik, yang tidak mempersyaratkan kompetensi tertentu, sesuai dengan standar yang ditentukan oleh advokat: bahwa hak hak konstitusional para pemohon tersebut juga dijamin dalam. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat , menyatakan bahwasejak menjadi anggota perawi, hak konstitusional para pemohon telah dilanggar karena tidak pernah diberikan hak suara untuk ikut memilih pengurus pusat perawi (in cast ketua umum dpn merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god vote dalam rapat anggota cabang. organisasi profesi seperti kadin, idi, ini, dan ikatan ilahi menganut sistem perwakilan, bukan one man one vote. organisasi parpol, misalnya golkar, pdip yang mempunyai anggota puluhan ribu atau ratusan ribu anggota menentukan bahwa tata cara pemilihan ketua umumnya dilakukan dengan cara perwakilan, bukan one man one vote. berdasarkan hal hal atas, sistem pemilihan ketua umum sekarang ini tidaklah diskriminatif. sebab setiap anggota atau advokat perawi telah memilih calon ketua umumnya1945. demikian bila dalam pemilihan ketua umum menggunakan sistem perwakilan,sebagaimana disepakati anggota perawi yang dituangkan dengan mekanisme dan tata cara ditentukan dalam anggaran dasar, bukanlah bersifat perlakuan yang bersifat diskriminatif atau . dan bertentangan dengan undang undang dasar dari fakta fakta atas dan dalam kaitan dengan penundaan munas perawi makassar, kita menyaksikan dengan jelas bagaimana kejadian tersebut didramatisir dan diarahkan karena one man one vote, serta bagaimana advokat mengklaim diri sebagai ketua umum perawi, serta dengan paparan para pemohon bahwa advokat menjadi tiga kubu. padahal munas perawi belum dimulai. namun, seorang peserta langsung mengaku sebagai ketua umum dan beberapa orang mengatakan membentuk caretaker. penundaan munas perawi makassar adalah karena alasan keamanan yang tidak kondusif, yang seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh advokat yang menyatakan diri sebagai profesi mulia, noble profession. hal hal tersebut perlu disikapi dan diputuskan mahkamah dengan arif agar tidak membuat situasi advokat yang selama ini sudah mulai dibenahi, antara lain dengan sistem pengangkatan advokat yang terpercaya. kesimpulan. perawi satu satunya organisasi advokat. dugaan perpecahan organisasi bukan karena one man one vote. fakta yang dikemukakan para pemohon one man one vote, untuk rencana penyatuan antara perawi dengan kai tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam sistem pemilihan ketua umum sekarang ini, tidaklah diskriminatif, sebab setiap anggota atau advokat perawi telah memilih calon ketua umum para pemohon tidak mengalami kerugian. permohonan one man one vote dalam pelaksanaan sistem tata cara pemilihan ketua umum perawi bukan kewenangan mahkamah, tetapi kewenangan munas perawi. sistem one man one vote telah dilaksanakan secaraberjenjang. i2.6j menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pihak terkait perawibar association), yang disingkat dengan perawi, padaimana ng., s.h., notaris jakarta (yang selanjutnya disebut sebagai anggaran dasar perawi), bukti pt fotokopi peraturan rumah tangga perawi prt perawi), tanggal april bukti pt bukti fisik tidak diajukan, bukti pt bukti fisik tidak diajukan, bukti pt fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma v tertanggal mei bukti pt fotokopi piagam perhimpunan advokat indonesia perawi) dan kongres advokat indonesia kai) nota kesepahaman yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal perawi dan presiden dan kai, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god diketahui dan disetujui ketua mahkamah agung ri, tanggal junipenerimaan verifikasi calon advokat kongres advokat indonesia, tanggal september bukti pt bukti fisik tidak diajukan: bukti pt bukti fisik tidak diajukan: bukti pt bukti fisik tidak diajukan, bukti pt fotokopi putusan pengadilan negeri jakarta pusat dalam perkara perdata nomor pdt. pn. jkt. pst, bukti pt fotokopi relatas pemberitahuan isi putusan pengadilan tinggi dki jakarta nomor pdt pt.dki. juncto nomor pdt. pn. jkt. pst, tanggal februari selain itu, pihak terkait perawi mengajukan seli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pihak terkait perawi muhammad arif setiawan bahwa menurut pemohon guoyang kemudian mengakibatkan telah ditafsirkan secara salah oleh perawi atau pihak terkait dalam anggaran dasar perawi, khususnya mengenai tata cara pemilihan ketua umum yang menggunakan sistem pemilihan tidak langsung atau perwakilan dpc dan tidak menerapkan sistem one man one vote. sehingga menurut pemohon hal tersebut telah menghilangkan kedaulatan anggota profesi advokat casupara pemohon dalam organisasi advokat dalam pemilihan ketua umum dan bahkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam beberapa bagian permohonan disebut sebagai penyebab perpecahan perawi sebagai wadah organisasi profesi advokat. menurut ahli, kehidupan profesi termasuk dalamnya profesi bidang hukum sebagaimana halnya profesi advokat, suka atau tidak suka diatur setidaknya oleh macam norma, yaitu berupa peraturan yang bersifat internal atau self regulation dan yang bersifat eksternal atau external regulation. sebagaimana juga ditentukan dalam bagian pembukaan kode etik advokat bahwa advokat sebagai profesi yang terhormat, yang dalam menjalankan profesinya berada bawah perlindungan hukum undang undang dan kode etik. self regulation atau internal regulation diwujudkan dalam bentuk kode etik profesi dan peraturan peraturan internal lainnya yang ditentukan organisasi profesi tempat para tempat para anggota profesi berhimpun, seperti dalam bentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga. disebut sebagai self regulation atau internal regulation karena kode etik dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu dibuat dari dan untuk kelompok profesi dan oleh karena itu juga akan dipertahankan oleh kelompok profesi itu sendiri manakala ada anggotanya yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap self regulation tersebut atau dalam hal menjalankan kegiatan wadah organisasi profesi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab organisasi profesi. kode etik tersebut dimasukkan sebagai norma yang dibuat untuk mengatur para anggotanya agar dalam menjalankan tugas profesinya berpegang teguh pada kehormatan dan kepribadian advokat yang didasarkan pada prinsip prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, keterbukaan, saling menghormati, menghargai sesama advokat, maupun penegak hukum yang landas yang tidak kalah pentingnya, setiap advokat wajib. norma yang mengatur kehidupan advokat yang bersifat external regulation, keberadaannya tidak dibuat oleh kelompok profesi advokat, namun oleh pihak eksternal atau luar kelompok profesi advokat, yaitu negara melalui proses legislasi yang oleh karena itu perwujudannya dalam bentuk peraturan hukum atau peraturan perundang undangan. dalam hal ini undang undang nomor tahun tentang advokat dan undang undang lain yang terkait dengan itu. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god undang undang advokat tersebut sekaligus merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan advokat sebagai satu entitas kelompok profesi bidang hukum yang tidak hanya diakui secara facto namun juga secara jure. bahwa kaitan antara external regulation dalam arti hukum baik yang berupa undang undang advokat atau pun undang undang yang lain dengan kode etik advokat sangatlah erat, dimana ada bagian yang murni mengatur persoalan etika, ada juga yang murni mengatur norma hukum. namun dalam beberapa hal, bisa jadi suatu perbuatan diatur dalam dua norma sekaligus, yaitu beberapa hal sering kali suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan advokat dapat berspektrum ganda yaitu selain melanggar hukum, dapat pula sekaligus melanggar kode etik. kelompok profesi sebagaimana halnya juga profesi advokat memerlukan wadah organisasi yang kuat dan berwibawa, sehingga wajar apabila undang undang advokat mengatur keberadaan organisasi advokat ini dengan seksama. sehubungan dengan adanya ketentuan dalam anggaran dasar perawi yang menentukan sistem pemilihan dengan model perwakilan melalui wakil atau utusan dari dpc perawi yang dikaitkan dalam huruf huruf dan huruf undang undang dasar menurut para pemohon seharusnya melalui model one man one vote, sehingga setiap anggota, khususnya pemohon dapat memilih secara langsung tanpa melalui perwakilan dalam dpc perhimpunan advokat indonesia dalam pengamatan ahli, tidak pernah sekalipun menghalangi atau melarang para pemohon untuk memilih dan atau dipilih sebagai ketua umum dpn perawi sepanjang hal tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan dan undang undang advokat dan anggaran dasar perawi. justru, melalui anggaran dasar itulah hak para pemohon nantinya akan terpenuhi. menurut ahli, guo justru menguatkan eksistensi advokat dan organisasi advokat untuk menentukan sendiri mengenai bagaimana menyusun organisasi advokat melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi advokat. kewenangan tersebut diberikan melalui mekanisme pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang undang advokat berdasarkan pendelegasian wewenang tersebutlah para advokat melalui organisasi advokat mengatur susunan organisasi advokat yang antara lain tercermin dari anggaran dasar perawi bahwa yang menentukan bahwa munas adalah sah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota perawi yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang sesuai dengan ketentuan gudang selanjutnya munas dapat mengambil keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. bahwasedangkan menurut yang mempunyai hak suara dalam munas adalah utusan cabang dengan ketentuan bahwa setiap anggota perawi suatu cabang memperoleh satu suara dengan ketentuan maksimal suara untuk cabang tersebut adalah suara. bahwa pemohon menginginkan agar mahkamah konstitusi memberikan putusan yang menyatakan, keberadaan undang undang advokat sebagai konstitusional sepanjang dimaknai bahwabebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat,dan menyatakan undang undang nomor tahun tentang advokat adalah konstitusional sepanjang dibaca ketentuan mengenai susunan organisasi advokat dan tata cara pemilihan pengurusrumah tangga. bahwa menurut ahli ketentuan dalam undang undang advokat sudah diberikan pengertian yang jelas, khususnya yang berkaitan dengan siapa yang dimaksud organisasi advokat, setidaknya yang dapat diikuti ahli dari beberapa putusan yang telah memberikan tafsir resmi melalui beberapa putusannya bahwa yang dimaksud organisasi advokat satu satunya adalah perawi. hal itu setidaknya dapat ditemui dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii dimana diuji dan dan undang undang advokat, dan juga dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv dengan demikian maka undang undang advokat tersebut tidak perlu ditafsirkan lagi. diangap jelas. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa menurut ahli suatu norma sebagaimana halnya norma yang tercantum dalam merupakan norma yang sudah jelas, yang dengan demikian tidak perlu ditafsirkan lagi karena dikhawatirkan justru akan menjadi sesat, yang dengan demikian secara doktrin justru dilarang untuk ditafsirkan baik dalam rangka untuk mengurangi dan atau menambah karena justru akan semakin menjauhkan dari perumusan norma sebagaimana yang dimaksud oleh pembuat undang undang. bukankah undang undang advokatnya sendiri telah memberikan pendelegasian wewenangnya agar penyusunannya kepada organisasi advokat atau dalam hal ini adalah perawi yang diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi advokat. bahwa pemohon beranggapan hasil salah satu munas perawi tahun yang sudah merekomendasikan perubahan anggaran dasar perawi bahwa pemungutan suara dalam munas melalui pemilihan langsung atau semi distrik dengan sistem satu orang satu suara, namun hingga sekarang hal tersebut belum dilaksanakan. maka menurut ahli permasalahannya justru semakin jelas bahwa yang dipersoalkan bukan masalah konstitusionalitas undang undang advokat, namun semakin terang pada persoalan benarkan pengurus dan atau khususnya ketua dpn perawi periode yang dimaksud telah tidak menjalankan keputusan munas yang dengan demikian mekanismenya bukan melalui uji materi mahkamah konstitusi, namun melalui mekanisme organisasi advokat untuk meminta pertanggungjawaban. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masalah tersebut sudah diatur mekanisme penyelesaiannya dalam anggaran dasar perawi, sehingga tidak perlu uji mahkamah konstitusi. saksi pihak terkait perawi shalih mangaka sitompul bahwa munas perawi tahun terpilih secara aklamasi dr. otto hasibuan, s.h., m.m., sebagai ketua umum dpn perawi periode karena pada saat itu kandidat saingan ketua umum yang lain salah satu antaranya adalah deni kailimang mengundurkan diri dari pencalonan ketua umum perawi. dalam persidangan munas perawi dibagi menjadi tiga komisi, komisi komisi dan komisi pada sidang komisi mewacanakan bahwa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemilihan munas berikutnya menggunakan system one man one vote, akan tetapi keputusan komisi tersebut tidak menjadi keputusan ple bahwa setelah munas pertama tersebut sampai dengan munas kedua yang diadakan makassar, yaitu tanggal sampai maret yang lalu, tidak pernah dalam rapat rapat, dpn, baik rapi, maker, dan lain sebagainya, tidak pernah dibicarakan tentangan man one vote tersebut pada saat munas kedua tersebut mulailah gaduh dibicarakan mengenai one man one vote itu. rekan saksi dari aai mengangkat persoalan ini dalam munas tersebut. padahal, kepengurusan perawi, mana aai sebagai salah satu pendiri perawi tidak pernah mengutarakan menyangkut mengenai one man one vote ini dalam semua sidang sidang yang ada atau rapat rapat yang ada perawi. pada masa jabatan ketua umum aai denny kailimang tahun sampai pernah melahirkan anggaran dasar yang mengatur menyangkut mengenai one man one vote secara murni, mana dengan sistem distrik, yaitu bahwa pemungutan suara tiap tiap dpc dpc. tetapi tidak dilaksanakan itu dalam masanya denny kailimang, dia hanya tinggalkan untuk kemudian dilaksanakan pengurus berikutnya. tahun munas aai, dan pada masa jabatan humphreys dirasa bahwa norma ini agak sulit dilaksanakan, maka diusulkanlah maker pada yang dilaksanakan oleh aai agar tersebut diubah. pandangan tersebut dibicarakan lebih lanjut dalam rapi tahun menyangkut mengenai khususnya one man one vote tersebut dan juga perpanjangan masa jabatan kepengurusan dpp yang diadakan tanggal sampai dengan juni jakarta. rapi tersebut menyetujui usulan dari alan kemudian karena ini menyangkut anggaran dasar, haruslah diubah dalam munas atau munaslub. maka aai kemudian mengadakan munaslub pada tanggal sampai dengan oktober denpasar, bali. mana diubah menyangkut dua hal tadi, yaitu tidak diberlakukan one man one vote sebagaimana diatur dalam anggaran dasar sebelumnya, kembali anggaran dasar yang ada, yaitu yang punya hak suara yang hadir munas tersebut. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god thomas tampubolon mekanisme pemilihan ketua kai pada saat itu adalah kesepakatan para ketua organisasi yaitu kadin, aai, hhrm, ipni, akhir, spi, dan hari. tanggung jawabnya adalah agar berusaha menjadi organisasi yang melaksanakan ujian profesi advokat yang sebelumnya dilaksanakan oleh mahkamah agung melalui pengadilan tinggi, dan membentuk undang undang advokat. setelah undang undang advokat hadir, lahirlah asosiasi pengacara syariah indonesia api. pembentukan perawi diserahkan kepada masing masing organisasi melalui mekanisme masing masing organisasi untuk membentuk wadah satu satunya sebagai mana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tetang advokatdan dibentuklah perhimpunan advokat indonesia yang kemudain disepakati ketua koordinator dari komite kerja advokat indonesia yaitu dr. otto hasibuan menjadi ketua umum perawi pertama. pada saat munas pontianak tahun sistem yang sama diberlakukan, terpilihlah dr. otto hasibuan sebagai ketua umum secara aklamasi. pada munas kedua barulah muncul masalah mengenai one man one vote yang sebelumnya pernah munculkan tetapi dimunculkan. berdasarkan pengalaman saksi, kegaduhan terjadi karena adanya keinginan untuk menjadi ketua umum. pemilihan ketua umum kai hanya bersyarat tahun menjadi advokat, sehingga semua advokat yang sudah menjadi advokat minimal tahun dapat mendaftar sebagai ketua umum. berbeda dengan organisasi organisasi advokat luar negeri yang mekanismenya sudah jelas dan terdapat beberapa syarat menjadi ketua umum. pertemuan para tokoh advokat senior untuk membentuk satu satunya organisasi advokat adalah pertemuan para organisasi pendiri yang kemudian menyepakati bersama pembuatan anggaran dasarnya yang kemudian pemilihan ketua umum ditentukan melalui utusan utusan yang dipilih. mencoba menerapkan one man one vote dengan cara membuat anggaran dasar pada kepemimpinan denny kalimat, tetapi tidak dilaksanakan pada masanya, meminta untuk dilaksanakan pada merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id kepengurusan selanjutnya. setelah kaji bahwa sistem ini tidak bisa dilaksanakan karena berbatasan dengan dana. menurut saksi bahwa apa yang sekarang diatur perawi adalah lebih demokratis karena memperhatikan semua cabang cabang semua anggota seluruh indonesia. menimbang bahwa pihak terkait, asosiasi advokat indonesia aai), telah menyampaikan keterangan dalam persidangan masing masing pada tanggal juni 2015penerapan pemilihan dalam perawi sekarang ini adalah menggunakan sistem pemilihan dengan perwakilan atau melalui utusan dari tiap dpc yang dirasa belum mencakup keseluruhan anggota perawi,misal dalam dpc jakarta pusat beranggota orang akan tetapi hanya diwakili oleh orang. bahwa aai melihat sistem pemilihan yang diatur dalam anggaran dasar dengan cara sifat memilih utusan tidak bisa diterapkan dan harus ada perubahan. dengan adanya sistem one man one vote, satu anggota memberikan satu suara lebih dapat dipertanggungjawabkan, lebih konstitusional dan bisa membuat perubahan kepada organisasi para advokat. bahwa aai melihat harus ada perubahan dalam undang undang nomor tahun sehingga bisa menjadi acuan agar ada dasar yang kuat bagi para advokat menyalurkan aspirasi dengan menambahkan frasa yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga namun juga ditetapkan dengan sistem pemilihan one man one vote yaitu satu advokat dengan satu hak suara. bahwa dalam undang undang nomor tahun undang undang tentang advokat dikatakan organisasi advokat merupakan satu satunya wadah profesi advokat yang'namun belum mengikuti perkembangan demokrasi negara indonesia. norma tersebut dianggap tidak tegas dan menjadi masalah mendasar dan menjadi faktor yang menyebabkan kenapa demokrasi tidak. berjalan sebagaimana yang diinginkan. berdasarkanhal tersebut, diharapkan agar sistem one man one vofeharus dimaknai dalam, aya undang undang merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id perawi): bahwa pelanggaran hak hak konstitusional para pemohon terjadi karena advokat khususnya dan(in cast ketua umum dpn perawi),, ketentuan dan juga tidak sesuai dengan asas asas pembentukan peraturan perundang undangnn banana sau apa kejelasan rumusan bahwa jaminan hak untuk memilih pengurus pusat (in cast ketua umum dpn perawi) bagi setiap anggota profesi advokat (one man one vote one value) sebenarnya telah diisyaratkan dalammerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god nomor tahun tentang advokat. dalam teknisnya one man one vote bisa dilaksanakan dengan elektronik it, berdasarkan kartu anggota advokat ber nomor lid. i2.8j menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pihak terkait, asosiasi advokat indonesia aai). bukti p.p.t. fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti p.p.t. fotokopi akta perubahan asosiasi advokat indonesia aai) nomor tertanggal maret yang dibuat dihadapan notaris plat stephan maria liliana, s.h., serta s.k. men.keh ham r.i .ht. tertanggal juli akta perubahan ). bukti p.p.t. fotokopi akta pernyataan pendirian asosiasi advokat indonesia nomor tanggal mei yang dibuat dihadapan notaris plat stephan maria liliana, s.h. berdasarkan s.k. men.keh ham r.i ht. tanggal juli akta pendirian ). bukti p.p.t. 4a fotokopi kartu tanda pengenal advokat atas nama dua orang dari pemohon terkait yaitu i. sholeh ali, s.h., nia. ii. timotius tumbuh simbolon, s.h., nia. bukti p.p.t. 4b fotokopi kartu tanda pengenal advokat atas nama pemohon terkait yaitu ii. sabar simanjuntak, s.h., nia. ii. mandi john gersang, s.h., nia. iii. robert parade napitupulu, s.h., nia. iv. luciano govinda, s.h., nia. bukti p.p.t. 4c fotokopi kartu tanda pengenal advokat atas nama pemohon terkait yaitu i. jimmy mokolensang, s.h., nia. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ii. astro gersang, s.h., nia iii. afrizal, s.h., nia iv. yohanes sri rahardjo, s.h., m.h., nia bukti p.p.t. 4d fotokopi kartu tanda pengenal advokat atas nama pemohon terkait yaitu ii. timbul pahala hutapea, s.h., nia ii. jou hasim waiting, s.h., m.h., nia iii. andhika wisnu prabowo, s.h., nia iv. darwin aritonang, s.h., nia. bukti p.p.t. fotokopi keputusan sidang komisi dalam musyawarah nasional perawi tertanggal mei pontianak keputusan sidang komisi munas perawi ! ). bukti p.p.t. fotokopi keputusan musyawarah nasional perawi tanggal april s.d. mei munas perawi tentang pengesahan kesimpulan sidang komisi menjadi keputusan munas dalam sidang pleno iii musyawarah nasional perawi, tertanggal mei keputusan munas perawi ). bukti p.p.t. fotokopi somasi terbuka pemohon terkait surat kabar tribun timur, tertanggal maret halaman bukti p.p.t. fotokopi somasi terbuka pemohon terkait surat kabar harian fajar tertanggal maret halaman bukti p.p.t. fotokopi judul berita one man one vote atau ada munas perawi tandingan , sumber dari jone man one vote i atau ada munas perawi tandingan, tertanggal pebruari bukti p.p.t. 9b fotokopi judul berita munas perawi makassar ricuh, pimpinan sidang dikejar peserta , sumber dari nas. ii. perawi.di. makassar. ricuh. pimpinan. sidang. dikejar. peserta,tertanggal maret bukti p.p.t. 9c fotokopi judul berita ratusan anggota perawi demo tuntut hak memilih , sumber dari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god anggota perawi demo tuntut hak memilih , tertanggal maret bukti p.p.t. 9d fotokopi judul berita pemilihan ketum perawi one man one vote , sumber dari one man one vote ,tertanggal maret bukti p.p.t. 9e fotokopi judul berita munas ricuh, perawi pecah jadi tiga kubu , sumber dari http: unas ricuh perawi pecah jadi tiga kubu, tertanggal maret bukti p.p.t. 9f fotokopi judul berita ricuh, munas perawi ditunda bulan kemudian, sumber dari o ricuh munas perawi ditunda bulan kemudian,tertanggal maret bukti p.p.t. 9g fotokopi judul berita kandidat ketum sesalkan penundaan munas perawi , sumber dari kandidat ketum sesalkan penundaan munas perawi, tertanggal maret bukti p.p.t. fotokopi pengumuman koran dengan judul panggilan munas perawi tahun pekanbaru surat kabar kompas, tertanggal mei halaman bukti p.p.t. fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tertanggal oktober selain itu, pihak terkait aai mengajukan dua orang saksestetika run, sh. bahwa pada saat munas pertama pontianak saksi hadir sebagai utusan dari perawi jakarta pusat dan mendapat tugas komisi bagian perubahan anggaran dasar. bahwa dalam komisi tersebut sudah disepakati bahwa mekanisme pemilihan ketua perawi dalam sistem one man one vote, lalu memberikan mandat kepada dpn perawi dalam tempo dua bulan untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan dilaporkan dalam rakernas namun sampai saat ini belum melakukan perubahan. bahwa saksi datang sebagai utusan munas pertama pontianak, dan datang sebagai peninjau pada munas kedua makassar. dalam munas pontianak sudah terbagi dalam tiga komisi dan diputuskan adanya one man one vote, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan secara utuh, yang hanya dilaksanakan pada setiap cabang saja. dalam munas kedua makassar juga tidak berjalan lancar karena munas tidak dibuka dan tidak ditutup secara benar. bahwa pada saat munas makassar terlihat keterlibatan tni polisi dengan masuk dalam ruangan. munas makassar tidak adanya keributan yang besar melainkan hanya pembukaan dan penutupan munas tidak dilakukan secara baik, sehingga membingungkan peserta munas. studi dipanggang bahwa tidak pernah terungkap daya keberatan pada saat munas kedua pontianak. selanjutnya barulah pada munas tahun muncul wacana perubahan yang sempat gagas pada munas kedua pontianak. bahwa malam paripurna pada saat munas makassar sempat tertunda sehari dan ada gangguan dari pihak luar yang teridentifikasi sebagai bukan anggota munas yang menyebabkan dibubarkannya munas makassar tutup dengan terburu buru. lalu saksi menjelaskan bahwa tidak ada yang membantah persoalan sistem one man one vote yang dimulai dari cabang. menimbang bahwa pihak terkait, ikatan advokat indonesia kadin), telah menyampabahwa permohonan pemohon tidak masuk dalam ranah untuk pengujian mahkamah konstitusi dan menurut kadin permasalahan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan adanya sistem pemilihan dalam musyawarah nasional perawi dengan sistem one man one vote adalah kewenangan perawi yangdiatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah rumah tangga perawi. bahwa saat ini organisasi advokat termasuk kadin, diberi kewenangan untuk mendirikan satu satunya organisasi advokat. pada saat itu kadin mencari pendapat dari seluruh anggota kadin seluruh indonesia, sehingga pada tahun kadin menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa kadin pontianak. bahwa para anggota sepakat bahwa nantinya akan dibentuk satu satunya organisasi advokat yang disepakati namanya adalah perhimpunan advokat indonesia. bahwa permasalahan terjadinya perpecahan organisasi advokat, bukan akibat adanya permasalahan sistem pemilihan organisasi advokat one man one vote. dalam anggaran dasar perawi setiap kali akan dilaksanakan musyawarah nasional perawi, maka menurut ketentuan anggaran dasar perawi setiap cabang, setiap dewan pimpinan cabang perawi harus menyelenggarakan rapat anggota cabang, mana seluruh anggota perawi berpartisipasi secara aktif. hak hak anggota perawi disalurkan dalam rapat anggota cabang perawi. bahwa persoalannya adalah anggota perawi sampai saat ini kuranglebih ada orang. pendistribusian tentang cara cara pemilihan calon ketua umum dilaksanakan dalam rapat anggota cabang. setiap orang anggota, diwakili oleh satu utusan yang untuk jadi peserta. dalam anggaran dasar perawi, bahwa dari setiap cabang yang anggotanya lebih daripada orang, maka hanya diberi untuk menjadi peserta orang sehinggapersoalan one man one votejustru diterapkan dari bawah dengan dengan model rapat anggota cabang. bahwa perpecahan dalam munas perawi yang tidak one man one votesudah dilaksanakan yang kedua kali. pertama dilaksanakan pada tahun pontianak dan kedua dilaksanakan pekanbaru dan yang menjadi persoalan bukanlah persoalan sistem pemilihannya, tetapi memang adasegelintir orang yangingin mendapatkan satu jabatan tertentu, tetapi tidak mampu, sehingga dia membuat cara cara tertentu, sehingga seolah olah organisasi advokat ini merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menjadi pecah. bahwa kadin tetap mendukung bentuk single bar, satu satunya organisasi advokat adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan juga tujuannya adalah tidak lain untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan. bahwa apabila bentuk organisasi advokat menjadi kultivar, maka justru tidak akan ada perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan. kadin adalah satu satunya yang menjadi anggota international bar associationnamunkarena perawi dibentuk maka kadin merelakan keanggotaan organisasi advokat indonesia diserahkan kepada peradisehingga dengan demikian saat ini perawi mewakili negara indonesia menyertakan keanggotaannya international bar association. bahwa kadin sebagai organisasi yang paling tua mempunyai kepedulian terhadap kelangsungan dunia advokat. kadin tidak hanya bertindak atau hanya sebagai organisasi profesi advokat tetapi kadin ini juga adalah sebagai organisasi perjuangan. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pihak terkait kadinli sebagai berikut: bukti pt fotokopi anggaran dasar dan peraturan rumah tangga ikatan advokat indonesia kadin): bukti pt fotokopi deklarasi pendirian perhimpunan advokat indonesia perawi), bukti pt fotokopi pemberitahuan panitia musyawarah nasional perhimpunan advokat indonesia, bukti pt fotokopi bantahan dan somasi panitia musyawarah nasional perhimpunan advokat indonesia perawi), bukti pt fotokopi panggilan munas perawi tahun pekanbaru: i2. menimbang bahwa pihak terkait, kongres advokat. indonesia kai),telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal juli merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id 2015dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan mahkamah tanggal juli ,republik indonesiagolapada101101101. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godmidari kami selakutusan mahkamah konstitusi nomomerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god (bukti p3), bahwa one man one vote one value secara historis juga pernah dilaksanakan dalamsehingga hal tersebut menginspirasi para anggota profesi advokat untuk diterapkan sistem one man one vote one value dalam pemilihan ketua umum dpn perawi dengan pembaharuan sistem misalnya sistem one man one vote one value dengan sistem semi distrik, calon ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh dpn perawi, kemudian calon calon tersebut dipilih secara langsung dpc dpd masing masing secara serentak dengan pemungutan suara oleh setiap anggota profesi advokat, kemudian jumlah suara seluruh indonesia dihitung dan suara terbanyak dengan penyebaran minimal sekian daerah ditetapkan sebagai ketua umum dpn perawi, hal tersebut karena jumlah advokat sudah semakin besar sehingga tidak efektif lagi bila pemilihannya dilakukan melalui musyawarah nasional dalam satu forum untuk semua anggota profesi advokat, sistem tersebut juga untuk mendekatkan akses setiap anggota profesi advokat dalam pemilihan ketua umum dpn perawi karena cukup datang dpc dpd masing masing: bahwa perawi ternyata tidak melaksanakan ruh atau semangat yang terkandung dalam ketentuan advokat, malah menggunakan sistem perwakilan dalam pemilihan ketua umum dpn perawi: bahwa tidak diberikannya hak konstitusional para anggota profesi advokat (in cast para pemohon) dalam pemilihan pengurus pusat (in cast ketua umum dpn perawi) dengan sistem one man one vote one value telah mengakibatkan terjadinya perpecahan dan perselisihan berkelanjutan internal anggota profesi advokat hingga saat ini, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god! undang undang, cast undang undang nomor tahun tentang advokat (para pemohon adalah para advokat. yang juga merupakan anggota perawi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god.: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ,somali yangyang dimohonkan pengujian bertentangan dengan uud (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara,aprilmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god:: i3, i3. menimbang terhadap permohonan guo, pihak terkait ikatan advokat indonesia (leadingi3.n god i3merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id)imerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idkonstitusionalitas norma tetapi merupakan persoalan implementasi norma akibat tidak dipenuhinya semangat yang terkandung dalam norma undang undang yang dimohonkan pengujian pada pelaksanaan pemilihan pimpinan organisasi advokat. oleh karenanyaehingga para anggota profesi advokat (in cast para pemohon) tidak mendapatkan ketenangan karena selalu dibayang bayangi konflik dan atau perselisihan antar anggota profesi advokat sendiri, sehingga tidak dapat sepenuhnya menjalankan amanat advokat yang memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, dimana untuk menjalankan amanat tersebut dibutuhkan satu satunya organisasi advokat sebagai wadah tunggal advokat indonesia, sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bukti p4) namun secara facto justru terdapat lebih dari satu organisasi advokat. bahwa perpecahan karena tidak diberikannya hak konstitusional para anggota profesi advokat (in cast para pemohon) dalam memilih pengurus pusat organisasi advokat (in cast ketua umum dpn perawi) juga telah mengakibatkan citra para advokat (in cast para pemohon) sebagai profesi mulia (office nobile) menjadi tercoreng mata masyarakat, karena sejatinya profesi advokat justru diharapkan oleh masyarakat menjadi pihak yang dapat memfasilitasi dan memperjuangkan penyelesaian perselisihan secara damai tengah tengah masyarakat, namun justru internal anggota profesi advokat sendiri selalu menunjukkan konflik dan perselisihan terbuka dan seolah tidak dapat menyelesaikan persoalannya secara damai, bahwa perpecahan organisasi advokat akibat tidak diberikannya hak konstitusional para anggota profesi advokat (in casupara pemohon) dalam memilih pengurus pusat (in cast ketua umum perawi) dengan sistem one man one vote one value bukan lagi terjadi antar organisasi advokat yaitu perawi dan kai, namun telah terjadi internal perawi sendiri, dimana dalam munas perawi makassar, terpecah menjadi tiga kubu, yaitu kubu pimpinan charateker terdiri dari luhut pangaribuan, hamper dekat dan hasanuddin nasution yang akan menyiapkan munas dengan sistem one man one vote, kubu juniper gersang yang telah mengklaim terpilih sebagai ketua umum dpn perawi karena telah dipilih secara aklamasi oleh dpc dan kubu otto hasibuan yang menunda pelaksanaan munas hingga sampaerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god,dan para pihak terkait atau kuasanya. ketua, ttd. arief hid anggota anggota, ttd. ttd. anwar usman santo ttd. ttd. suhartono materialis akbar ttd. ttd. wahiduddin adams menahan sitompul ttd. ttd. maria farida indrawi dewa gede laguna panitera pengganti, ttd. hani dhani merdeka bari jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gai bulan kedepan (bukti p5), bahwa bila yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi tidak memberikan tafsir konstitusional bersyarat atas dan advokat yang menegaskan hak konstitusional para anggota profesi advokat (in casupara pemohon) untuk memilih pengurus pusat organisasi advokat (in cast ketua umum dpn perawi) dengan sistem one man one vote one value maka perselisihan dan perpecahan antar anggota profesi advokat akan terus berlangsung dan salah satu tujuan utama pembentukan advokat, yaitu terbentuknya satu satunya organisasi advokat sebagai wadah tunggal advokat indonesia tidak akan tercapai, dan para anggota profesi advokat (in casupara pemohon) akan terus dirugikan hak konstitusional nya, bahwa dalam pertemuan para tokoh tokoh advokat, pimpinan (delapan) organisasi advokat pendiri perawi dan tokoh tokoh perawi dan kai sendiri telah terjadi kesepahaman, bahwa kai dan perawi akan bersatu menjadi satu satunya organisasi advokat dengan syarat sistem pemilihan pengurus pusat perawi (in cast ketua umum dpn perawi) dilaksanakan dengan sistem one man one vote one value namun sayangnya aspirasi tersebut tidak dilaksanakan perawi hingga kini sehingga perpecahan masih terus terjadi, sehingga apabila yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi memberikan tafsir konstitusional bersyarat yang menegaskan bahwa setiap anggota profesi advokat memiliki hak suara dalam memilih pengurus pusat organisasi advokat (in cast ketua umum dpn perawi) maka perpecahan dan perselisihan akan dapat dihilangkan dan tujuan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat akan dapat terwujud, namun bila tidak, maka perpecahan akan terus terjadi bahkan akan semakin tinggi eskalasinya, alasan alasan permohonan ruang lingkup yang diuj. meningkatkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun goddasar konstitusional yang dijadikan batu ujalasan alasan permohonan one man one vote merupakan solusi mempersatukan perpecahan kembali organisasi advokat bahwa saat ini terdapat paling tidak (dua) organisasi advokat yang sama sama mengaku sebagai satu satunya organisasi advokat berdasarkan advokat, yaitu perhimpunan advokat indonesia perawi) dan kongres advokat indonesia kai), padahal advokat hanya mengamanatkan pembentukan satu satunya organisasi untuk setiap advokat indonesia, bahwa ihwal perpecahan (dua) organisasi tersebut adalah karena ketidakpuasan dari sebagian anggota profesi advokat atas proses pemilihan pengurus pusat perawi (in cast ketua umum dpn perawi) yang dilaksanakan tanpa proses yang terbuka dan demokratis, dengan memberikan hak suara yang sama bagi setiap anggota profesi advokat (one man one vote one value) dalam memilih pengurus pusat perawi (in cast ketua umum dpn perawi), bahwa ketidakpuasan tersebut kemudian mewujud dalam bentuk deklarasi kongres advokat indonesia kai ) pada tanggal kai lahir dari deklarasi (empat) organisasi profesi advokat, yaitu ipni, kadin, hari,ganggap pembentukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god |
gas kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi (an universitas lampung dik fakultas teknik jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telepon. fax. tae laman: hitp: eng.unila.ac.id keputusan dekan fakultas teknik universitas lampung nomor: 27s: dosen sebagaimana tersebut pada:ra tanggal agustus (es pan skg pas pee dea uji ang) tembusan bia rektor universitas lampung ketua jurusan teknik kimia unila. ybs untuk dilaksanakan arief prasetyo septian adji pratama ditetapkan bandar lampung nggak agustus akan, lap) bentik p39620717 oo2nama nol nama simparmin ginting, s.t., m.t. nip marissa mira kurnia juri nur pauliani arman suryalllahi adrian yoga pratama fitrotunnisa alamiah hertantri yulia rahim riayunia sari no| nama dosen ne| nama mahasiswa npm ir. azhar, m.t. debut indah nip kis nita arya putri nama dosen nol nama mahasiswa npm kaharuddin, s.t., sc. tri yuni susanti nip andy fini ardhan haryanto nadya mustika insani chandra wahyu naufal pangestu utomo amelia christyanti ' anggun sukma sarira humaine nama dosen no| nama mahasiswa npm dr. lida purba, s.t., m.t. nip jalan bahar fahmi alia putra fakih aulia ferry mayasari garis eka putra |ida husnayain jennifer mentari ' ' teguh widya perkasa ' nama dosen no| nama mahasiswa npm yuli dari, s.t., m.t. nip johanna fransisca muhammad awan deni bambang salam karim natalia ariska br. bang novanto ari sekentianan| nukegustin nurul lezat hadiah okta dimana ester lina dipanggang no| nama dosen no| nama mahasiswa npm panca nugrahini f., s.t., m.t. nip rini martina rahmat siti primi maulana ikhsan hasibuan| rizky octavia . febrian uli lubis muhammad fahri hutan enda pepaya fajar rimba buana nama dosen no| nama mahasiswa npm muhammad hanif, s.t., m.t. muhammad bakal pasha nip siska otorita you lemari mela sari nur adhitya yulianto panitia ansor anastasia virginia krisan into rizki nugroho taufan kamal indah pratiwi gultom hayyuningsih candi afrizal jihan falah argon maria uefa dimas ali wijaya no| nama dosen no| nama mahasiswa npm heri rustamaji, s.t., eng. aef nurtendron nip yahya badan ashari ardian nol nama dosen e no| nama mahasiswa npm firmansyah, s.t., m.t. immanuel nainggolan nip firman hadi pranata ' menanda eka wahyu putri ayu anita fransisca salsabila bangun ali sakti nasution elit evita sari halimatuzzahra fikri muhammad clarisalsmi desa dodi putra nol nama dosen ne| nama mahasiswa npm edwin azwar, s.t., d., m.t.a., ph| eka febrianingsih nip |lima sari yassin nurfigih miliar asha bio turunlah kayu father zahra siti khoiriah muhammad aldhafa raih alfa kritikan mutiara no nama dosen nol nama mahasiswa npm) donny lesmana, s.t., sc. nip agus sukarno alih yuli setiawan ancastami anggi pratiwi ani laila annisa muda astro pratiwi atika maharani dellainesta wind chairunnisa evy kita sari ahmad rahmad sulfa khalifa dewi ' nama dosen nol nama mahasiswa mo) lia misteri, s.t., m.t. no| nama nip fadhil soraya firstiando muda hermawan |indah lestari kiki fatal dewi afrizahanggara roof suprayogi marcelo aditya emilia anggiani nita pita sari nuri santri cecilia nia rehmalem no nama dosen nol nama mahasiwa npm dr. eng. dewi agustina irigasi, s.t.) agnes saharan | nip agung firmansyah aif pratama jauhari angga kusuma jaya annisa akhyar annisa utami aulia chanzia chairul umam dapat tua parutan dimas setiawan yuni aprica tiara cahya putri no| nama dosen nel nama mahasiswa npm) dr. henti utami, s.t., m.t. pavitra salsabila nip pula wardhana yuni puspita sari tiara andini muhammad bachtiar puput dwi ratna sari reza nuri yolanda dika putri nadia ayu rifai veni tri agustin yoga riyanto wild naufal jika merana puspita wijayanto nama dosen nol nama mahasiswa dr. joni agustin, s.t., sc. nip samuel alfredo annisa fitria pista panji asmara rizki makes suwardi luar akar | muhamad zainal abidin luthfi noviriani krisdiyansyah fernando meirinaldo somalia ' rio risk simbolon trisha puti ne nama dosen nol nama mahasiwa npm dr. rilis hermina, s.t., sc. romli maraton husna nip sabda agung darmawan nadia agusan putri restu hingga sherly putri berani putu suwandewi |
tenan layagunaan aparatur diy buku riil., . pari tar bean pama (ein menetapkan undang undang tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawaididiatas ini, dibiayai oleh suatu dana pension yangdi dengan: janda, ialah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia: ketentuan menjadi berbunyi sebagai berikut untuk menjamin kelancaran penyelenggara diundangkan jakarta pada tangga!il.enensi bagi semua pegawai.pasaipemerintahrang geyang, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima per cukup jelasri lain::., tentang dasar perkawinantentang masa kerja: waktu bekerja sebagai anggota abri: kajian dan kesejahteraan pegawai negeri sipil: dan' ief,undangberkati t yang bersangkutan bersalah.kanengucapan sumpah'dha untuk penganut agama buddha.pikir yang sama: masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam pemerintahan republik indonesia pada masa perjuangan fisik: masa berjuang sebagai veteran pembela kemerdekaan: jabatan yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas sesuai denga tersebut diatas, tugas ini dilakukan oleh kepala kantor urusan pegawai. pwap menimbang bahwa perbaikberlaku sejak tanggal tersebut,cc. baran negar' ditetapkan kembali menurut daftar a.i sampai dengan a.vii serta daftar b.i dan b.ii terlampir. pokok pensiun yang ditetapkan berdasar peraturbersama dengan departemen keuangan. hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan pemerintahanberdasarkan peraturan gaji pegawai negeri tahun p. tahun yang berlaku dari tgl. sampai dengan tgl. lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tanggal maret daftar a.gl yang sederajat dengan golongan pps pokok pensiunan keadaan terhitung keadaan pada terhitung urut pada mulai urut mulai (lama) lama baru baru s d s d s d s d s d s d sid s d s d s d s d s d s d lies s d s d s d s d s d s d s d s d s d keatas ts. s ! pps pokok pensiun pokok pensiun mor weaoaanpap hyun keacaawpana terhitung mulai mulai rut lama) wariga ulama war1974 baru baru sia jas a87 sia jasa sao isa |io |s9g sia si3 ear sia diese sid ta9i9 sia sia a58 sia |20re sia sia sia oes sia |gesa sid |aor8 tapa sia da071 a37 sia sid sid sid sid sia sio |i336 sia a42 sid sia sid sid sid lang5 jari sia z7es visas a48smas papa ter tun mor soal npan terhitung mulai mulai rut (lama) bangsa rut (lama) 1ang7a baru baru sid sia jaga jasa sad sia jins sid |i226 tanpa sid s d sid yang sid |3re9 sid sia sid |ai98a sia jas asal |areulama) baru baru sid sid sid tsa4 sid l81g sid sid sid sid sid t:) sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid 4a9a sid sid sid sya sid sid sid s d f3) sid sid sid sid |a9e7 sid sid sid sid s167 sid sid sid keatas sid tunjangan keluarga, tunjangan kejahatan dan lain lain tunjangan. di pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai atautebaskeadaan morsid sid sid sid s n pada terhitung mor keadaan pada terhitung mulai mulai rut (lama) yan1974 rut (lama) baru baru sid sid sid sid sid sid sid sid s d sid sid sid sid sidaan pada terhitung mor keadaanpada terhitung mulai lu) mulai rut (lama) rut (lama) baru baru sid sid sid s d sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid 3b00 sid sid 1m8 sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid |i8a5 sid sid sid sid sid keatas lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tanggal barasoaanpapa hyung mor keaoaanpaoa ter tun mual mulai rut (lama) wangsa rut (lama) varia74 baru baru sid pelik sid sid sid sid |is00 |anss sio0 tass7 tests |a287 lie |ies |5agg sya ssg9 sid sid dhe99 |3ss2 dies8 sso0 3ees sa00 l2013 3too massa |3r2s am7a| en00 |a780 ses |are4 tamat 3g0s eso0 2a11 jasa dosa es00 |does an21 jar2 aya |2s28 bar azas |asas ang0 |a2se sid sid lasso jago7 sia sea jasa 7a00 |akses sia |as2r keatas a10iiipensiun pororpensun keadaan moreco sid sid sid sid sid sid sid sid sid |ea8 sid sid sid sid sid sid sid keatas geo sid lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tanggal maret daftar ilaaa pao ter hitung mor keadaan papa terhitung mulai mulai rut (lama) rut (lama) baru baru sid |aise8 aza sid sid a76 s28 sid sid sid sid esa sid sid sid sid sia sid |arah sya sia sid s d sid sid sia |asia!li pps pokok pensiun pokok pensiun mor keadaanpada terhitung mor keadaanpada terhitung in) mulai iu) mulai rut lama) rut (lama) baru baru sid b68 sid sad sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid |i495 sid sid sid sid sid sid 3r48 sid sid sid sid sid sid s ! tahun m955 d sid sid sid sid sid sid sid sid sid sia sid s d sid sid 57w sid sid 5b0d sid sid said sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid dt04 sid sid sid sid sid sia a268a.ivtahunokp pensiun pensiun keadaan mor pada terhitung keadaan paca terhitung mulai mulai rut (lama) rut (lama) baru baru sid s d gas asas jasa sid sid a26 sia sid sid |a73 ta1m8 isis sid s d sid sid sid sid s d tesla sid sid l14t9 sid jb17 sid keatas |as0o sid lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tanggaixeapaanpa terhitung mor keadaan papa terhitung mulai mulai rut (lama) jarig7a rut ulama) ular1974 baru baru sid sia dasi 7a0 sia so1 sid isi sia sia |esi sia sid a31 sia aoi sia |a9s1 sia sid sid sia 13a0 sia sia |10s1 sia sia d4101 sid sia sja sid sia sia |as01 sid sia |ias1 sia sioaanpana terhubung mor daa npa terhitung mulai mulai rut (lama) wangsa rut (lama) baru baru sid sia |asa sid |g92s sei sia sa2 sid |ioo8 |a153 sid sid sid sid sid a7a9g sid sid da94 sid sid sid sid sid sid sid i3ras sya sid sia a29(mpaoa tun mor kea daanpana terhitung r97a mulai mulai rut (lama) vagina rut (lama) uang7a baru baru sid lists 3nes 4gon |ar88 dasa sid |a294 sid |3sa8 ine sid jaga sid t2108 |372s 3g8a sia 39a2 sia |as38 sia tata sid |ais8 sid |aca6s sia |a2i2 sid lakes sia sia |asia jasa sia daa2g dag sid asa siarokpensun pokok pensiun keadaan mor pada terhitung mor keadaan pada terhitung mulai iu) mulai rut ulama) rut (lama) baru baru sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sad &ca |s0o9 sid sid sid sid b00 sid sid sid sid |g29 sid keatas sidreagan pao ter hitung mor keadaan papa terhitung mulai mulai rut llama) rut (lama) 14p1974 baru baru sid 6b0 sid sid a72 sid |a7a sid sid sid sid sia sid sid sid sid sid sid sia sid sid sid sid siain d d s d sid s tan pokok pensiun mor keaoaanpaoa ter racun mor soal papa terhitung in) mulai mulai rut (lama) rut (lama) an974 baru baru sid |aro4 issn sia ai752 sid |ai804 tass sid sid s d sid a90 sia 3seg sid |3s29 |3s72 sid |2ne8s sid sid sia sid sid |3sea sid sad 2sa3 sia 380d sid jarak ar95 sid |ar96 sia sia jaga sid sia |a3oo sia |a3s2 |asal |4as6 sia 4so7 |aso. tahun tahun yang berlaku dari tanggal sampai dengan tanggal dengan disertai salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian sebagai pegawai negeri. daftar riw pekerjaan yang disusun disahkan oleh pejabat badan negara yang berwenang untuk mem berhentikan pegawai negeri yang bersangkutan..asli maupun turunan atau kutipand0. poxokpensiun porokpensin keadaan mor pada terhitung mor keadaan pada terhitung mulai mulai rut ulama) rut (lama) baru barupada terhitung mori keadaanpada terhitung mulai mulai rut (lama) ar1974 rut (lama) 1a baru baru sd sid sid bc0 s d sid sid sid sid asas sig 6e9 sid sid jasa sad sia org less sid sid sid sia sid sid |i2080 sia sid s d sid |asso sid keatas |iso2keadaan papa ter hitung mor sapaan papa terhitung mulai mulai rut (lama rut (lama) baru baru sid sid sid sid jaa sid sid sid sid anis sid sid s d sid s d |2sei sid sad sid sid sid sid sid sia sid sid sid sid sid sid 3ra4 s d jae11 sig s d |i889 sid sia |ai985eapaanpapa terhitung mor keadaanpana terhitung mulai mulai rut ulama) rut ulama) varr97a baru baru sid |asli |anis 30sa sia sia dasi sia |ati3 jiao sia jalan sia r604 sid saga sd. 16e2 |iee3 |a3a5 sid |ada sia jar sia asi sia lasi sia 1g diss3 sia sid sia |aos0 s d aras a8e7 sia |aza3 sia sya sid sid sia janai sid sid jago a15 sid jar? sid sid |azis sid sid sid l2sa9 |agar sid jasa sid dag |agar keatas sid lampiran peraturan pemerintah republik indonesia.viilampiranrokpensm keadaan mor pada terhitung mor keadaan pada terhitung mulai mulai rut (lama) ya1974 rut (ulama) baru baru sid sid sad akok pensiun keapaanpaoa ter hitung mor kea daanpaoa terhitung mulai mulai rut (lama) 1ar1974 lama) 4f1974 baru baru sid sja sid a01 sid jae sia sid sid sia sid iy0at sid |minor sid |2a01 sia are1 sia |2say sia sia sia jasa sid jiao1 jae1 sid ja2sgi sia sid jasa sia ja6ar sid sid sid 3r40 jaran xa4 sia |i881 sid jagaiii pokok pensiun pokok pensiun mor keadaanuk)an pokok pensiunan per per per per urut lama baru urut lama baru ika s d s d s d s d s d sid sid s d sid s d sid s d sid s d sid s d sid s d sid sid sid sid s d s d sid s d s d s d s d s d sid s d | 3401s a3. s d s d sid s d s d sid sid .b01 s d sid s d s d s d sid sid sid sid ton sid s d s d sid sid sid b.iberakhirnya hak pensiun pegawai,hak atas pensiun janda duda apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri istri) nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanitari bersuami meninggiatas beristri lebih dariterhitung urut (lama) (baru) s d s d sid sid s d sid sid s d s d s d sid s d keterangan sid s d s d s d s d sid s d s d s d s d s d s d sijkeadaan papa terhitung nomor mulai keterangan urut atau1974 (lama) (baru) sid s d sid sid s d seo s d sid sid sid sid sid sid s d s d sid s d 1032sat. s d s141. a37sarana 4aroma1asiiii pps pokok ens o | keadaan pada terhitung nomor mulai keterangan urut (lama) (baru) at s d s d sid sid s d s d s d sid s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d sid s d s d s d s do eren keadaan terhitung nomor pada mulai urut keterangan (lama) (baru) s d sid s d s d s d s d sid s d s d sid s d s d s d s d sid s d s d s d s d sid sid sid s ps (pp! duda anak yatim piatu yang ditetapkan berdasarkan pps (pp. menurut golongan keadaan papa terhitung nomor mulai keterangan urut (lama) (baru) s d s d s d s d s d s d s d s d sid s d s d s d s d s d sid sid s d s d sid s d sid s d s d s d s d keataskeadaan pada terhitung nomor mulai keterangan urut (lama) (baru) s d sid s d s d s d s d s d sid sid s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d sid s d s d sid s d s d s d s d s iil pokok |pensiun | terhitung nomor keadaan pada mulai urut (lama) (baru) lai s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d sid sid sid sid s d peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tanggal maret daftar.i|. pokok pensiun keadaan papa terhitung nomor mulai keterangan urut (lama) (baru) s d s d sid s d s d sid s d sid sid s d sid s d sid s d sid s d s d s d s d s d s d s d s d s d s dpresiden republik indonesia menimbang bahwa besama presentase dan perincian penggunaan iuran iuran yang dipungut dari pegawai negeri dan penerima pensiun, sebagai mana diatur dalam keputusan presiden nomor tahun dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini dan oleh sebab itu perlu ditinjau kembali. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan kembali besarnya persentase dan perincian penggunaan iuran iuran yang dipungut dari pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pension untuk membiayai usaha usaha dalam bidang kesejahterorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus putus nilainya. besarnya pensiun janda duda besarnya pensiun janda duda sebulan adalah (tiga puluh enam maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing masing istri adalah (tujuh puluh dua keseratus) dibagi rata antara istri ist satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing masing golongan anak yang seayah seibu pensiun duda diberikan kepada anak (anak anaknya). untuk membiayai usaha usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran sebesar (sepuluh keseratus) dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut (empat keseratus) untuk iuran dana pension, (dua tiga perempat keseratus) untuk iuran pemeliharaan kesehatan: (tiga seperempat keseratus) untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan. bagi para penerima pensiun tetap dipungut iuran sebesar (lima keseratus) dari pensiun pokok untuk penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan. turun dana pensiun yang dimaksud dalam huruf dikelola oleh suatu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. menunggu terbentuknya badan hukum yang dimaksud dalam iuran dana pensiun tersebut disimpan pada bank milik pemerintah yang ditentukan oleh menteri keuangan. lurah pemeliharaan kesehatan yang dimaksud dalam huruf dan dikelola oleh badan penyelenggara dana pemeliharaan kesehatan pusat sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden nomor tahun lurah tabungan hari tua dan perumahan yang dimaksud dalam huruf dikelola oleh suatu badan hukum yang akan dibentuk oleh pemerintah. menunggu terbentuknya badan hukum yang dimaksud dalam iuran tabungan hari tua dan perumahan tersebut dikelola oleh perusahaan umum negara tabungan asuransi pegawai negeri perum aspen) yang dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor pelaksanaan pemungutan dan penyetoran iuran iuran yang dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut bagi pegawai negeri sipil pusat, pejabat negara, dan penerima pensiun yang gajinya pensiunnya dibayar melalui dan atas beban anggaran belanja negara, dilakukan oleh direktorat jenderal anggaran departemen keuangan: bagi anggota angkatan bersenjata republik indonesia dan pegawai negeri sipil dalam lingkungan departemen pertahanan keamanan, dilakukan oleh departemen pertahanan keamanan: bagi pegawai negeri sipil pusat diperbantukan pada daerah otonom dan pegawai negeri sipil daerah, dilakukan oleh direktorat jenderal anggaran departemen keuangan, yang langsung memperhitungkan memotong dari subsidi per imbangan keuangan pemerintah kepada daerah otonom yang bersangkutan: bagi pegawai lainnya, termasuk pegawai perusahaan negara bank milik pemerintah yang menjadi peserta dari usaha usaha dalam bidang kesejahteraan pegawai negeri, dilakukan oleh instansi yang ditunjuksejak berlakunya keputusan presiden ini, keputusan presiden republik indonesiaoeharto jenderal tni aidetelah diubah sebesar rp, (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan",c, para peraturan pemerintah republik indones!ri (istri istri) yang berhak menerima pensiun janda bagian pensiun janda samping anak (anak anak) dari istri (istri istri dan golongan anak (anak anak) seayah seibu termaksud.cc. belum nikah atau belum pernah nikah. pendaftaran istri suami anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda duda pendaftaran istrilistri istri) suami anak (anak anak)ri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap tiap istri yang terdaftar. jikalau hubungan perkawinan dengan istri suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah istri suami itu dihapus dari daftar istri ist kalpiah) sebulan kalah agung, adalah rp. (tujuh ! ::: berkedudukan sebagai pegawai negeri, adalah rp.dd. soeharto diundangkan jakarta pada tangga!:elapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulip)anak anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan istri (isti istri) suami yang terri (istri istri anak (anak anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda.ersebut tidak diterima lagi. pasai apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan ist angkutan mengajukan surat permintaan kepada kepala kantor urusan pegawai, dengan disertai surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib: salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib cc. daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang. berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan:" negara tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan pemerintah republik indonesia, tentang perubahan teratur pemerintah nomor tahun tentang hak keuangan administratif jaksa agung, panglima angkatan ber senjata, dan gubernur bank indonesia sebagaimana telah diubah dengan per te ti:: tunjangan lainnya. tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan presiden. bab lengkap8ayalnnon tertinggi sebesar (tujuh puluh lima keseratus) dari dasar pensiun. angkutan diberhentikan: atau diangkat lagi menjadi pejabat negara eksekutif. penghentian pembayaran pensiun sebagai mana dimaksud dalam dilakukan: pada akhir bulan kedua setelah penerima pensiun meninggal dunia:duta"ra! dunia, nkementerian negara pendayagunaan aparatur negara buku viii himpunan peraturan perundang undangan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.k kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri surat keputusan dudukan sebagai duta besar lbbp yang kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatan nya : penerima pensiun menurut keputusan pejabat badan yang berwenang dinyatakan salah pelaku kan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar1945. dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam maka surat keputusan pensiun dicabut. k. pengabdiannya kepada negara, sudah selayaknya bagi duta besar luar biasa dan ber . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas... cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.didan angkutan dan penginapan bagi isteri suami yang sah dan anak yang sah dari almarhum,:.n masa jabatannya, 'almar rumah yang bersangkutan. dalam hal ini tangga! kematiannya dianggap sebagai tanggal pem perhentian yang bersangkutan. cukup jelas. mulai bulan berikutnya sampai dengan bulan kedua setelah duta besar lbbp yang ber bandar. cukup jelas, cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas... cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negera republik indonesia nomorgawaipembayaran utkeputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor tahun1996!mudanya kepala badan administrasi kepegawaian negara, menimbang bahwa dengan berlakunyaaka sebagai petunjuk pelaksanaannya,1statichak keuangan administratif duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dilaksanakan berdasarkan peraturan per undang undangan yang berlaku.salinrsebut dalam lampiran keputusan ini. apabila dalam melaksanakan keputusan ini dijumpai kesulitan, dapat ditanyakan kepada kepala badan admin nil mei kepala badan administrasi kepegawaian negara ttd skenario lampiran keputusan kepala badan admin nitrasi kepegawaian negara nomor 0o9tahun tanggal 22meidahuluan umum dengan peraturan pemerintah nomor tahun telah ditetapkbagai petunjuk pelaksanaannya, dipandangketentuan pelaksanaan ini antara lain mengatur mengenai tata cara permintaan dan pemberian pensiun: serta pembayaran dan penghentian pembayaran pensiun bagi mantan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh serta janda mudanya. tujuan ketentuan pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi pejabat yang melaksanakgertian dalam keputusan ini yang dimaksud dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang selanjutnya disingkat duta besar lbbpjabat negara eksekutif yaitu: presiden wakil presiden republik indonesia. menteri negara, termasuk jaksa agung, panglima angkatan bersenjata republik indonesia dan gubernur bank indonesia yang diberi kedudukan setingkat dengan menteri negara. duta besar lbbp. kepala daerah wakil kepala daerah.sejak keberangkatan menuju tempat tugasnya sampai dengan tanggal bulan berikutnya yang bersangkutan berhenti dengan hormat, tewas atau wafat. isteri pertama adalah isteri yang paling lama dinikahi tanpa terputus oleh perceraian. janda duda mantan duta besar lbbp adalah janda duda yang pada saat mantan duta besar lbbp meninggal dunia masih terikat dengan pernikahansp4 adalah surat permintaan pembayaran pensiun pertama. kpps adalah surat keterangan penghentian pembayaran sementara. karir adala kartu identitas pensiun. kp2 adala kartu pembayaran pensiun. yang berhak mendapat pensiun. yang berhak mendapat pensiun adalah duta besar lbbp yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. janda duda mantan duta besar lbbp yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat pensiun janda adala isteri yang pertama. umpamanya saudara ahmad badawi, adalah duta besar lbbp mesir. pada tanggal januari menikah dengan ny. aminah, kemudian tanggal juli menikah lagi dengan ny. hanafi. dalam hal demikian, maka yang berhak menerima pensiun janda adala isteri pertama yaitu ny. aminah. saudara drs. joo amors duta besar lbbp prancis, pada tanggal mei menikah dengan ny. sundari dan kemudian tanggal agustus menikah lagi dengan ny. maimun. pada tanggal desember ny. sundari cerai, tetapi tanggal januari mereka rujuk kembali. pada tanggal desember saudara drs. joo amors meninggal dunia. dalam hal demikian yang berhak menerima pensiun adala ny. maimun. anak kandung yang sah mantan duta besar lbbp. dalam hal mantan duta besar lbbp meninggal dunia sedangkan tidak mempunyai isteri suami yang berhak menerima pensiun janda duda, atau apabila penerima pensiun janda duda mantan duta besar lbbp kawin lagi, atau meninggal dunia, maka anak mantan duta besar lbbp tersebut berhak menerima pensiun dengan ketentuan belum mencapai usia (dua puluh lima) tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap: atau cc. belum pernah kawin. umpamanya saudara prof. dr. budi susanto duta besar lbbp belanda, telah menikah dengan ny. sri akun tanggal september dalam perkawinan tersebut mempunyai seorang anak bernama budi satrio lahir agustus yang hingga sekarang masih kuliah, belum bekerja dan belum menikah. pada tanggal agustus prof. dr. budi susanto meninggal dunia. kemudian ny. sri akun menikah lagi dengan direktur bank swasta bernama joko andomasih tangal januari dalam hal demikian, maka pensiunnya diberikan kepada anaknya yaitu saudara budi satrio. ii. besarnya pensiun. besarnya pensiun pokok duta besar lbbp adalah (satu keseratus) untuk tiap (satu) bulan masa jabatan dengan ketentuan sekurang kurangnya (enam keseratus) sebanyak banyaknya (tujuh puluh lima keseratus) dari dasar pensiun. umpamanya saudara drs. bajuri pada tanggal mei dilantik sebagai duta besar lbbp india dan berangkat negara tujuan juni tetapi kemudian tanggal oktober diangkat menjadi direktur utama pt. pertamina dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan duta besar lbbp tersebut. dalam hal demikian, perhitungan masa jabatan sebagai duta besar lbbp sampai dengan akhir oktober tidak diperhitungkan sebanyak bulan, tetapi diperhitungkan bulan karena minimum sehingga besarnya pensiun rp. rp. setiap bulan. saudara dr. maksud berangkat negara inggris sejak pebruari setelah pada tanggal januari dilantik sebagai duta besar lbbp inggris. tahun masa jabatan nya diperpanjang untuk yang kedua kalinya hingga pebruari dalam hal demikian, perhitungan masa jabatannya adalah maret sampai dengan maret tidak diperhitungkan sebanyak tahun atau bulan, tetapi dalam menetapkan pensiun yang dapat diperhitungkan hanya bulan, karena pensiun tertinggi yc. sehingga besarnya pensiun rp. rp. setiap bulan. duta besar lbbp yang diberhentikandan atau rohani yang disebabkan dalam dan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar (tujuh puluh lima keseratus) dari dasar pensiun. disamping itu yang bersangkutan berhak menerima tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. besarnya pensiun janda duda adalah (setengah) dari pensiun yang berhak diterima oleh almarhum suami almarhumah isterinya. umpamanya saudara bhakti siregar, pernah menjabat duta besar lbbp australia selama tahun dan terhitung mulai tanggal april diberikan pension sebesar rp. rp. , setiap bulan. apabila saudara bhakti siregar, meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah diberikan pensiun janda sebesar rp. rp. setiap bulan. apabila duta besar lbbp tewas, maka besarnya pensiun janda duda adalah (tujuh puluh dua keseratus) dari dasar pensiun. umpamanya saudara dr. bagus putu alit adalah duta besar lbbp india. pada tangga! maret yang bersangkutan dipanggil presiden jakarta, tetapi sewaktu dalam perjalanan menuju airport new delhi mendapat kecelakaan, sehingga yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. pada waktu itu yang bersangkutan meninggalkan seorang isteri yang sah bernama luh puspawangi. oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. maka yang bersangkutan dinyatakan tewas. sehingga kepada jandanya diberikan pensiun janda sebesar rp. rp. setiap bulan, besarnya pensiun anak adalah sama dengan besarnya pensiun janda duda. iv. yang berwenang menetapkan pemberian pensiun.umpamanya saudara prof. dr. bambang permadi diangkat menjadi duta besar lbbp inggris sejak januari dan pada tanggal maret diberhentikan dengan hormat sebagai duta besar lbbp. dalam hal demikian, maka pemberian pensiunnya ditetapkan dengan keputusan presiden. pensiun bagi mantan duta besar lbbp yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum pebruari ditetapkan dengan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara. umpamanya saudara mayjen mulyadi diangkat menjadi duta besar lbbp pakistan tanggal juli dan diberhentikan dengan hormat dari jabatan duta besar lbbp tersebut tanggal agustus dalam hal demikian, maka pemberian pensiunnya ditetapkan dengan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara. pensiun janda duda anak mantan duta besar lbbp ditetapkan dengan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara. penetapan kembali pensiun pegawai atau pensiun janda dudmbatalan pensiun janda dudaand duda bagiantata cara permintaan dan pemberian pensiun. pemberian pensiun duta besar lbbp yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sejak pebruari usul permintaan pensiun duta besar lbbp diajukan oleh menteri luar negeri atau sekretaris jenderal departemen luar negeri kepada presiden dan temuannya disampaikan kepada kepala badan administrasi kepegawaian negara dengan ketentuan masing masing dihampiri: data mantan pejabat negara,terangan pembalinan fotokopi sah surat nikah. sp 4a, dibuat menurut contoh seperti tersebut dalam anak lampiran i c. kpps, dibuat menurut contoh seperti tersebut dalam anak lampiran d. pasfoto ukuran 3x4 sebanyak (enam) lembar yaitu (dua) lembar dilekatkan pada masing masing mantan pejabat negara yang bersangkutan, yang masing masing akan dilekatkan: pada asli petikan surat keputusan pensiun untuk yang bersangkutan: pada tembusan petikan surat keputusan pension untuk cabang pt. aspen persero), pada karir: pada kp2. setelah menerima tembusan usul permintaan pensiun, kepala badan administrasi kepegawaian negara meneliti data calon penerima pensiun duta besar lbbp dan mencegah adanya penetapan pensiun rangkap dengan pensiun pejabat negara eksekutif lainnya, serta menyiapkan naskah rancangan keputusan presiden mengenai pemberian pensiun duta besar lbbp. kemudian selambat lambatnya dalam waktu (satu) bulan. setelah menerima tembusan permintaan pensiun tersebut, kepala badan administrasi kepegawaian negara harus sudah menyampaikan naskah keputusan presiden tersebut kepada presiden, dibuat menurut contoh seperti tersebut dalam anak lampiran i e. surat keputusan pemberianpemberian pensiun mantan duta besar lbbp yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum pebruari mantan duta besar lbbp yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum pebruarif dan dihampiri: data mantan pejabat negara, dibuatputusan pem purat pernyataan tidak pernah menjadi warga negara asing, dibuat menurut contoh seperti tersebut dalam anak lampiran i g. surat keteranganyang dibuat oleh bakorstanasda setempat bagi yang diberhentikan sebelum tahun salinan fotokopi sah surat nikah. sp4a pasfoto ukuran 3x4 sebanyak (lima) lembar, yaitu: (satu) lembar dilekatkan pada foto dituliskan namanya sendiri, pada karir: pada kp2. permintaan pensiun tersebut beserta laporannya disampaikan kepada kepala badan administrasi kepegawmberian pensiun janda duda mantan duta besar lbbp. janda duda mantan duta besar lbbp yang diberhentikan dengan normal dan jabatannya,i dan dihampiri data janda duda mantan pejabat negara, menurut contoh seperti tersebut dalam anak lampiran i j. salinan fotokopi sah surat keputusan pengangkatan sebagai duta besar lbbp. surat pernyataan melaksanakan tugas almarhum suami almarhumah isterinya sebagai duta besar lbbp,kud negara dan pemerintah dari bakorstanasda setempat, bagi yang berhenti sebagai duta besar lbbp sebelum tahun salinan fotokopi sah surat nikah atau apabila surat nikah hilang, maka harus ada surat keterangan dari dua orang saksi yang mengetahui pernikahan tersebut yang disahkan oleh pamong praja serendah rendahnya camat. surat keterangan kematian almarhum suami alma rumah isterinya yang dibuat oleh pamong praja serendah rendahnya camat. yang dimaksud benar benar masih janda duda dari almarhum suami alma rumah isterinya adalah selama menjadi janda duda dari almarhum suami almarhumah isterinya tidak pernah nikah lagi dengan orang lain. sp4b, dibuat menurut contoh seperti tersebut dalam anak lampiran il. kpps, bagi duta besar lbbp yang meninggal dunia dalam jabatannya sejak pebruaritersebut diatas beserta tampilannya disampaikan kepada kepala badan administrasi ke pegadrmintaan pensiun janda duda duta besar lbbp yang tewas. untuk mendapatkan pensiun janda duda yang tewas, sekretaris jenderal departemen luar negeri mengajukan permintaan pensiun yang disampaikan kepada kepala badan administrasi kepegawaian negara dengan dipimpin kopi sah surat keputusan pengangkatan sebagai duta besar lbbp: surat pernyataan melaksanakan tugas almarhum suami almarhumah isterinya sebagai duta besar lbbp dari menteri luar negeri atau sekretaris departemen luar negeri, dibuat menurut contoh seperti tersebut dalam anak lampiran i k: berita acara tentang kecelakaan yang menimpa duta besar lbbp yang bersangkutan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan dari dokter (visum repertum), bahwa duta besar lbbp tersebut telah meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan yang menimpa dirinya: surat keterangan penugasan apabila diperlukan, umpamanya duta besar lbbp yang ditempatkan negara saudi arabia, tetapi yang bersangkutan meninggal dunia paris. dalam hal demikian perlu adanya surat keterangan penugasan, apabila pada waktu mengajukan permintaan sudah lebih dari hari sejak tewasnya almarhum suami almarhumah isterinyadari bakorstanasda setempat, bagi yang meninggal dunia sebelum tahun salinan fotokopi sah surat nikah, sp4b: kpps:, (empat) kjanda duda dari penerima pensiun mantan duta besar lbbp, diajukan kepada kepala badan administrasi kepegawaian negara melalui kepala cabang pt. aspen persero) setempat, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran i m dengan dihampirikopi sah surat keputusan pensiun mantan duta besar lbbp almarhum suami almarhumah isterinya. salinan fotokopi sah surat nikah, apabila pernikahan nya terjadi setelah menerima pensiun duta besar lbbp. pe, nn sepentingtetap cchal hal terseadahal hal luar biasa yang tidak belum diatur undang undang ini, diputus oleh presidendu :, boediono lembaranu menteri pendidikan dan kebudayaanbatas usia pensiun guru besar dapat diperpanjang sampai dengan (tujuh puluh) tahun: bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan tinggi,: bahwa sehubungan tersebut sub dan sub atas, dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun guru besar dan pengangkatan guru besar emeritus: mengingat undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun nomor tahun nomor tahun nomor tahun keputusan presiden republik indonesia nomor tahun nomor tahun sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor tahun nomor tahun keputusan menteri pendidikan dan ke budayawan nomor 0222c tanggal september memutuskan menetapkan keputusan center!i pendidikan dan kebudayaan republik indonesia. batas usia pensiun guru besar dan guru besar madya dapat diperpanjang sampai dengan (tujuh puluh) tahun, apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam keputusan ini. guru besar dan guru besar madya yang telah mengaku hari masa jabatannya karena pensiun, dapat diangkat kembali menjadi guru besar emeritus perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai penghargaan istimewa dari senat perguruan tinggi, apabila yang bersangkutan me menuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam keputusan ini. persyaratan perpanjangan batas usia pensiun guru besar dan guru besar madya sebagai mana dimaksud dalam meliputi: yang bersangkutan satu satunya guru besar atau guru besar madya pada program studi perguruan tinggi yang bersangkutan atau diperlukan oleh perguruan tinggi berdasarkan rasio dosen dengan mahasiswa dan jumlah sks mata kuliah yang diampu oleh yang bersangkutan atau mempunya: sehat jasmani dan rohani untuk me laksanakan tugas mengajar dan penelitian sekurang kurangnya sks ekivalen, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil, mengajukan permohonan perpanjangan batas usia pensiun kepada menteri pendidikan dan kebudayaan: memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp dua tahun terakhir dengan nilai sekurang kurangnya baik untuk semua unsur, dan mendapat persetujuan senat perguruan tinggi. persyaratan pengangkatan guru besar emeritus sebagaimana dimaksud dalam adalah memilik atau memiliki kepemimpinan yang menonjol atau me tunjukkan jasa luar biasa bidang pendidikan tinggi: kesediaan yang bersangkutan untuk diangkat kembali menjadi guru besar emeritus: dan diusulkan senat perguruan tinggi. tata cara pengusulan perpanjangan batas usia pensiun guru besar dan guru besar madya dilakukan sebagai berikut: guru besar dan guru besar madya yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada menteri pendidikan dan kebudayaan melalui rektor universitas institut' ketua sekolah tinggi dan diajukan secara berjenjang. ketua jurusan bersama korps dosen membahas keperluan guru besar dan guru besar madya dan mengkaji persyaratan yang dimiliki oleh guru besar dan guru besar madya yang bersangkutan sebagai per timbangan untuk diajukan kepada senat fakultas atau senat sekolah tinggi, senat fakultas menelaah kebenaran kebutuhan dan pemenuhan persyaratan yang ditentukan dan memberikan pertimbangan kepada senat universitas institut tentang perlunya perpanjangan batas usia pensiun yang bersangkutan, senat universitas institut'memperpanjang batas usia pensiun guru besar dan guru besar madya perguruan tinggi yang bersangkutan yang telah dinilai memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya (dua belas: rektor universitas institut' ketua sekolah tinggi mengajukan usul perpanjangan batas usia pensiun guru besar dan guru besar madya kepada menteri pendidikan dan kebudayaan dengan tembusan beserta lampiran kepada direktur jenderal! pendidikan tinggi, selambat lambatnya (sembilan dengan memperhatikan pertimbangan senat sebagai mana dimaksud dalam angka dengan melampirkan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil: surat permohonan dari guru besar dan guru besar madya yang bersangkutan, untuk diperpanjang batas usia pensiun nya. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp (dua) tahun terakhir, surat persetujuan senat perguruan tinggi. direktur jenderal pendidikan tinggi atas dasar tembusan sebagaimana dimaksud dalam angka memberikan pertimbangan kepada menteri pendidikan dan kebudayaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam dan kebutuhan guru besar dan guru besar madya yang memiliki ilmu yang diperlukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan: menteri pendidikan dan kebudayaan menyetujui atau menolak usul perpanjangan batas usia pensiun guru besar dan guru besar madya selambat lambatnya (enam) bulan sebelum guru besar dan guru besar madya mencapai batas usia pensiunngangkatan guru besar emeritus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sebagai berikut: ketua jurusan bersama korps dosen membahas rencana pengfakultas atau senat sekolah tinggi, senat fakultas menelaah perlunya peng universitas institut, senat universitas institutpengangkatan guru besar emeritus perguruan tinggi yang ber angkutan bagi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam rektor universitas institut' ketua sekolah tinggi mengajukan usul pengangkatan guru besar emeritus kepada menteri pendidikan dan kebudayaan dengan tembusan beserta lampiran kepada direktur jenderal pen didikan tinggi dengan memperhatikan perti tangan senat sebagaimana dimaksud dalam angka dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan yang ber angkutan untuk diangkat kembali men jadi guru besar emeritus, surat usul senat perguruan tinggi. direktur jenderal pendidikan tinggi atas dasar tembusan surat sebagaimana maksud dalam angka memberikan per timbangan kepada menteri pendidikan dan kebudayaan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam menteri pendidikan dan kebudayaan menyetujui atau menolak usul pengangkatan guru besar emeritusari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh departemen lain atau lembaga pemerintah non departemen berlaku ketentuan sebagai mana tercantum dalam dan dengan ketentuan usulan yang bersangkutan diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang ber angkutan kepada menteri pendidikan dan kebudayaan berdasarkan usul. rektor universitas institut ketua sekolah tinggi. dan dengan tembusan kepada direktur jenderal pendidikan tinggi sebagai mana dimaksud dalam butir tata cara memperoleh perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat yang telah menduduki jabatan guru besar dan guru besar madya, berlaku ketentuan sebagai mana tercantum dalam peraturan peralihan,al mulai berlakunya undang undang ini, dinai pensiun'keatas menjadi rupiah penuh.tata cara pengangkatan guru besar emeritus perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dan pengangkatan sebagaimana maksud dalam diusulkan oleh penyerang gara perguruan tinggi yang bersangkutan kepada menteri pendidikan dan budaya melalui koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta berdasarkan usul rektor universitas institut' ketua sekolah tinggi dengan tembusan beserta lampiran kepada direktur jenderal pendidikan tinggi:i tetapkan dengan keputusan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan untuk perpanjangan batas usia pensiun guru besar dan guru besar madya sebagaimana dimaksud pada dibuat sekurang kurangnya dalam rangkap (tujuh) untuk yang bersangkutan: presiden: cc. kepala badan administrasi kepegawaian negara, direktur jenderal pendidikan tinggi: kepala kantor perbendaharaan dan kas negara: pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan: tertinggal. guru besar dan guru besar madya yang diangkat sebagai guru besar emeritus memiliki hak memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas kerja sesuai dengan guru besar dan guru besar madya yang belum pensiun. guru besar emeritus berhak hadir dan mengeluarkan pendapat dalam rapat senat perguruan tinggi: guru besar emeritus mempunyai wewenang membimbing dosen dan peserta program pasca sarjana, mengajar dan atau dapat memberi saran pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi: guru besar emeritus tidak dapat diangkat sebagai unsur pimpinan fakultas atau perguruan tinggi: guru besar emeritus bertanggung jawab bidang akademis, sarana, prasarana dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksana tugas serta menjaga etika profesi norma dan kaidah keilmuan serta nama baik korps guru besar. pada saat berlakunya keputusan ini, guru besar dan guru besar madya yang mencapai batas usia pensiun kurang dari (enam) bulan dapat menyampaikan usul untuk memperoleh per pandangan batas usia pensiun sampai dengan tanggal desember keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal mei menteri pendidikan dan kebudayaan ttd prof. dr. ing. warisan djoyonegoro salinan keputusan ini disampaikan kepada menteri negara pendayagunaan aparatur negara: sekretaris jenderal departemen pendidikan dan kebudayaan: inspektur jenderal departemen pendidikan dan kebudayaan: semua direktur jenderal dalam lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan: kepala badan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan, departemen pendidikan dan kebudayaan: rektor universitas institute ketua sekolah tinggi seluruh indonesia: koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta seluruh indonesia: kepala badan administrasi kepegawaian negara: semua sekretaris direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan departemen pendidikan dan kebudayaan: semua kepala biro, direktur, kepala pusat, dan inspektur dalam lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan: komisi dewan perwakilan rakyat republik indonesia: ketua badan pemeriksa keuangan: kepala kantor perbendaharaan dan kas negara setempat. di) ran keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor tahunkeatas dan janda duda serta pem pmemperhatikan surat menteri sekretaris negara nomor set. neg pers. um tanggal oktober memutuskan. sipil yang berpangkat pembina tingkat golong ruang iv b atas dan janda duda serta pembayarannya. bab ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:.ongn, dan iv. pimpinan instansi setelah menerima daftar nominatif dan dpp berkewajiban pelaku f: apabila data sudah benar segera ditandatangani:dibaca kemudian atasnya ditulis data yang benar dan para, menulis dengan jelas alamat sekarang, dan alamat yang dikehendaki setelah pensiun, mengisi formulir sp 4a, menyerahkan formulir kpps dan surat permintaan spp kepada bendahara wan gaji untuk diselesaikan setelah diisi dengan lengkap, ditanda tangani dan disahkan oleh pimpinan unit kerja pegawai negeri sipil yang bersaing hutan, dpp lembar kesatu dan lembar kedua dikirim kepada pimpinan instansi dihampiri 'sp 4a angkutan. selambat lambatnya (delapan) bulan sebelum pegawai negeri sipil yang bers ima puluh enam) tahun, karena menduduki jabatan tertentu sehingga batas usia pensiunnya kiper , pimpinan instansi segera menyiapkan dpp sesuai data yang bersangkutan surat permintaan spp cc. sp 4a kpps untuk dikirim kepada presiden dan tembusan kepada kepala badan admins rasi kepegawaian negara. bagian kedua pegawai negeri sipil yang belum mencapai " (jakarta disahkan jakarta pada tanggal agustus pada tanggal agustus sekretaris negara republik indonesia presiden republik indonesia alamsyah soeharto mayor jenderal t.n.i jenderal t.n.is rasi kepegawaian negara (enam) bulan sebelum ' pohonan secara tertulis kepada presiden melalui pimpinan instansi yang ber :ii!normalab angkutan. kenaikan pangkat pengabdian sebagai !!di: ketua mereka: instansi indukan bersangkutan: kepala badan administrasi ke pegad bayaran gaji dengan lampiran surat permintaan spp: kantor tata usaha anggaran setempat, kantor cabang pt. aspen (per seroy bagairagukdalam hal sister suami penerima pensiun tidak belum tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun janda mudamohonan petikan ke il surat keputusan dimakll surat keputusan foto copy surat keputusan pensiun foto copy surat nikah pas foto ukuran laporkan penerima pensiun yang telah meninggal dunia, kepada kepala badan administrasi kepegaw pensiun pegawai negeri sipil serta janda mudanya sepanjang tidak berdentangadministrasi kepegawaian negara ttd waskita reksosoedirdjo nip. s1) abi keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor tahun1992b keatas dan janda duda serta pem penjelasan undang undang tahun tentang pensiun pegawai! dan pensiun janda duda pegawai penjelasan umumy, maka dalam undang undang ini diatur telah mencapai usia sekurang kurangnya tahun memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang kurangnya tahun dan,diadakan perkecualian dari syarat usia dan masa kerja termaksud diatas ini, memperhatikan surat menteri sekretaris negara nomor set. neg pers. um tanggal oktober memutuskan: b atas dan janda duda serta pem bayarannya bab ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengann ,u!ai, iii, dan iv. pimpinan instansi setelah menerima daftar nominatif dan dpp berkewajiban melakuve apabila data sudah benar segera ditanda tangani,baca kemudian atasnya ditulis data yang benar dan para: cc. menulis dengan jelas alamat sekarang, dan alamat yang dikehendaki setelah pensiun: mengisi formulir sp 4a: menyerahkan formulir kpps dan surat permintaan spp kepada 'benda harapan gaji untukdiselesaikan setelah diisi dengan lengkap, ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan unit kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dpp lembar kesatu dan lembar kedua dikirim kepada pimpinan instansi dihampiri spansangkutan. selambat lambatnya (delapan) bulan sebelum pegawai negeri sipil yang ber lima puluh enam) tahun, karena menduduki jabatan tertentu sehingga batas usia pensiunnya diper. pimpinan instansi segera menyiapkan dpp sesuai data yang bersangkutan surat permintaan spp sp4a kpps untuk dikirim kepada presiden dan tembusan kepada kepala badan administrasi kepegawaian negara. bagian kedua pegawai negeri sipil yang belum mencapai bistrasi ke pegadaian negara (enam) bulan sebelum smohonan secara tertulis kepada presiden melalui pimpinan instansi yang bers,!ii arsangkutan. kenaikan pangkat pengabdian sebagaii ketua mereka: instansi induk yang bersangkutan: kepala badan administrasi kepegawbayaran gaji dengan lampiran surat permintaan spp, kantor tata usaha anggaran setempat: kantor cabang pt. aspen (persero bagai ragupasai dalam hal isteri suami penerima pensiun tidak belum tercantum dalam surat keputusan yaitu dalam hal hal luar biasa yang diatur dalam huruf dan cc,ansila. maka dari itu peraturan pensiun pegawai negeri rli., sebagaimana dikehendaki menurut undang undang pokok kepegawaian no,pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun janda duda ! pohonan petikan ke li surat keputusan demak surat keputusan foto copy surat keputusan pensiun cc. foto copy surat nikah pas foto ukuran 3x4laporkan penerima pensiun yang telah meninggal dunia, kepada kepala badan administrasi ke pegadan pensiun pegawai negeri sipil serta janda mudanya sepanjang tidak bertentanganbadan administrasi kepegawaian negara ttd. waskita reksosoedirdjo nip. badan administrasi kepegawaian negara lampiran keputusan kepala badan administrasi bank) kepegawaian negara jakarta nomor tahun tangga! maret daftar pegawai negeri sipil yang mencapai usia tahun dalam bulan sid instansi induk jenis kepegawaian propinsi kabupaten koda jenis masa gaji gol masa tgl unit pokok pensiun lalu elsa? isis jujur jala bulan tahun: tan ann bnn ben ben igetoooo get tinsnek gag bi8 ko, #ig eta list keamanan . s,9e3,z83 pen konon bag33, beragama 9x30 2rp33101 ia3e das karena giddduwor: bes eba petunjuk pengisian data perorangan calon penerima pensiun pns permasalah data yang tertulis dalam dpp ini. jika terdapat perbedaan data yang tertulis dalam dpp ini dengan data yang sebenarnya, coretan data yang salah tersebut dan tulis data yang benar atasnya dengan ketentuan bahwa yang dicoret tetap dapat terbaca, kemudian bukti perbaikannya dilampirkan dalam dpp ini. bagi yang memiliki pengalaman bekerja sebelum diangkat sebagai pns, agar bukti sah pengalaman bekerja dilampirkan. apabila ada keberatan tentang pengabdian supaya dicoret dan dilampirkan surat pernyataan keberatan dari atasannya pimpinan instansi secara tertulis. yang ditulis anak yang belum mencapai usia tahun, belum bekerja dan belum pernah menikah. tulislah alamat tempat tinggal saudara sekarang dan alamat yang dikehendaki setelah pensiun secara lengkap rtrw, nomor rumah, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kotamadya dan propinsi) tempat yang telah ditentukan. setelah ditandatangani kemudian dikembalikan dengan melampirkan pasfoto (lima) lembar ukuran menghadap depan tanpa tutup kepala. lampiran iii keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor tahun tanggal maret surat permintaan pembayaran pensiun pertama tunjangan pertama dan tabungan hari tua (persero) negara penerima pensiun saat ini pejabat negara eksekutif non eksekutif, perintis kemerdekaan, akan pernah menerima pensiun pns abri sendiri atau gaji ons abri nomor pensiun rangkap (bagi alamat setelah pensiun kelurahan desa kecamatan kotamadya kabupaten uang pensiun diminta untuk dibayarkan melalui ""): bank . wo. woo. anne tntenaaa kantor cabang pt. aspen (persero) kantor pos dan giro .oo some rekening .pada bank . rekening .pada sentral giro . rekening . pada sentral giro . dengan ini mengajukan permintaan pembayaran pensiun pertama dan tabungan hari tua tht). apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar, saya bersedia dituntut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan bersedia mengganti semua kerugian pt. aspen (persero). calon penerbit pensiun kepada nama tersebut atas telah diberikan hak pensiun dengan tanggal. momo l.o.ooo wo. woo sentana wraannnnsnnnntananana mulai bulan . pensiun pokok sebesar . pemohon, pejabat penerbit pensiun nama jelas, tanda tangan, cap (anaanannannnnanaananananna ne) tiga jari tangan kiri coret yang tidak perlu: ") isi salah satu yang diinginkan: tht hanya dibayarkan kepada peserta yang mempunyai hak. png formulir ini harap ditulis sendiri oleh yang bersangkutan dalam rangkap tempat) dalam pengurusan pembayaran santunan pemohon tidak beban biaya dalam bentuk apapun, dan formulir ini dapat diperoleh secara cuma cuma gratis. perhatian bagi pns pejabat negara tembusan pensiun tunjangan, berpasfoto surat keterangan penghentian pembayaran spp) definitif dari kpk setempat penerbit instansi spp definitif (dua) lembar pasfoto, ukuran 3x4 cm, tanpa tutup kepala kpt kartu peserta aspen) pengangkatan pertama il. bagi pkriknip petikan (dua) lembar pasfoto, ukuran tanpa tutup kepala ii. bagi anggota veteran petikan asli: (dua) lembar pasfoto, ukuran tanpa tutup kepala salinan fotokopi pengakuan sebagai veteran republik indonesia yang disahkan oleh serendah rendahnya lurah kepala desa surat keterangan tidak mampu (miskin) yang ditandatangani oleh serendah rendahnya lurah kepala desa iv. pembayaran uang pensiun tunjangan dilakukan setelah pt. aspen (persero menerima daftar nominatif pensiun tunjangan dan penerbit yang bersangkutan apabila penerima pensiun adalah anak yatim piatu yang masih bawah umur permohonan ditandatangani oleh walinya dengan melampirkan surat perwalian yang sah nomor tulis nama pns, pej. neg, abri, vet, dan yang berhak atas pensiuntunjangan. dalam hal penerima, pensiunftunjangan adalah ahli warisnya (janda duda atau anak) tulis nama ahli waris dimaksud nomor cukupjelas nomor tulis nama pns, pejabat negara, abri, perintis kemerdekaan, veteran dan penerima u.t. yang berhak atas pensiun tunjangan nomor cukupjelas nomor cukup jelas nomor cukupjelas nomor cukupjelas nomor diisi apabila penerima pensiun menerima pembayaran pensiun! tunjangan lebih dari satu jenis pensiun nomor tulis open dari kelompok pensiun rangkap dimaksud nomor cukupjelas nomor apabila penerima pensiun meminta pembayaran uang pensiun melalui rekening pada bank giro pos, pembayaran uang pensiun dibayarkan melalui rekening tersebut lampiran keputusan kepala badan admin istri!i kepegawaian negara nomor tahun1992 tanggal maret kepala kantor instansi barat keterangan nomor krennretenananerananu anna, penghentian sementara lampiran (kpps) kepala kantor sta nsi .o.c. woo maan menerangkan bah .ooo. wo # woman anna kepada . nip npp . lahir tanggal.coo. pangkat gol. penererannananan aliansi loe memes kan mencapai batas usia pensiun pada tanggal . sehubungan dengan itu gaji terakhir akan dibayarkan sampai dengan bulan. (dengan perincian sebagai berikut: gajipokok sen enenmenennanenaan tunjangan isteri suami rprannnoenananannannnn tunjangan anak rpr snnangannakatnannn tunjangan perbaikan penghasilan tpp) srenaranennannntae tunjangan beras penaneneenennenanaa tunjangan jabatan rp. sensanvanenennnannnn tunjangan khusus ph) rp. anasaseratennnnann tunjangan penghasilan minimum tpm) rp. jumlah kotor rp. ana nanananaaan dengan potongan potongan sebagai berikut lurah wajib rpo sana pajak penghasilan pph) rp. potongan lain lain rp. jumlah potongan rp. nnnnonatatan gaji bersih rp. senar nnsenntaan bahwa pemberian dan pembayaran pensiun dilakukan kepaddibawah ini berbeda dengan peraturan lama (undang undang tahun yang tidak memuat ketentuan tentang batas umur minimum untuk penentuan hak atas pensiun), dimdiluar kemamp dan pensiun pegawai terendah sebulan dinaikkan dari menjadisebulan berturut mempunyai hutang hutang kepada negara jumlah dan jenis hutang jumlah potongan catatan sewa rumah rp. snnsecnseecanann cicilan kendaraan rp. ancnagenaneitan kelebihan gaji rp. sana ranecnssnaan lain lain rp. sarana jumlah hutang rp. senen cnnencenatan jumlah sudah dibayar rp sensacoatetasean potongan perbulan rp. snsnnannnanatana sisa hutang rp. snnananenerataternama isteri suami anak| tgl. lahir tgl. nikah a.n. kepala kantor instansi bendaharawan gaji nama jelas disampaikan kepada lembar pertama kepada kepala kantor pt. aspen (persero) . lembar kedua (yang bersangkutan) .oooooooo woooooooo lampiran keputusan kepala badan admin nitrasi kepegawaian negara nomor: tahun1992 tanggal maretadministrasi kepegawaian negara tanggal tanggal mulai gaji masa pen lahir imenjadicalon pokok :kerja didi jabatan sera isereuu pegawai terakhir sun kan rang pensiun catatan untuk keperluan pensiun, kami lampirkan pasfoto dan masing masing pegawai sebanyak (lima) kembar ukuran cm, tanpa tutup kepala. lampiran keputusan kepala badan ami nitrasi kepegawaian negara nomor tahun1992 tanggal maret nomor: jakarta, lampiran kepada perihal usul pemberhentian dengan yth. bapak presiden republik hormat sebagai pegawai indonesia negeri sipil dengan hak pensiun nip oenogntenenennanntananantanana jakarta bersama ini kami sampaikan dengan hormat usul pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun atas nama .oooooooooo.o.o prananngnaaann sebagai bahan kelengkapan dari pegawai tersebut atas, maka dengan ini disampaikan, data perorangan calon penerima pensiun dpp) sp 4a kpps surat permintaan spp (sp kpp) demikian untuk digunakan sebagai bahan dalam mengambil keputusan. a.n. menteri pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi tinggi negara pimpinan lembaga pemerintah non departemen tembusan kepala badan administrasi kepegawaian negara jakarta lampiran vilinstansi aheamaesaak nipis seri karpet lpavorameowmuma issue bataafse lon meri arak pe (pensiun tmt pokok janda duda dari rp, rp. dibulatkan rp. meme 42alamat sesuompensun nomor anna nan mann nana aman kepala badan administrasi kepegawaian negara lampiran viiitama daan jenis kelamin se masa kerja (tahun naa gusi pokok pangkamgolruang gea os) masa kerja tahun apl chi pokok beats pap kepala badan administrasi kepegawaian negara lampiran keputusan kepala badan mi istri kepegawaian negara nomor tahun tanggal maret badan administrasi kepegawaian negara nomor jakarta, lampiran perihal kenaikan gaji berkata kepada yth. kepala kantor perbendaharaan negara biro keuangan bagian keuangan pemda kepada badan administrasi kepegawaian negara memberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat syarat lainnya kepada nama nip pangkat jabatan kantor tempat gaji pokok lama atas dasar skp terakhir gaji pangkat yang ditetapkan oleh pejabat tanggal nomor tanggal mulai berlakunya gaji tersebut masa kerja golongan pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh gaji pokok baru rp. berdasarkan masa kerja dalam golongan mulai tanggal diharap agar sesuai dengan keputusan presiden tahun kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru. an. kepala badan administrasi kepegawaian negera deputi mutasi kepegawaian tembusan surat ini disampaikan kepada ketua badan pemeriksa keuangan. pegawai yang bersangkutan. tertinggal lampiran keputusan kepala badan admin istri kepegawaian negara nomor tahun tanggal maret1992 laporan penerimaan pensiun pegawai dan pensiun janda duda surat keputusan isotop pembayaran pensiun pegawawpensiun tanggal janda duda karena") kepala kantor instansi pembayar pensiun coret yang tidak perlu. alasan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor tahunkepala badan administrasi kepegawaian negara, menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, dipandang perlu menetapkan surat keputus an pensiun janda duda dari pensiunan pegawai negeri sipil, sebelum pensiunan yang bersangkutan meninggal dunia, bahwa untuk mengatur tata cara penetapan surat keputusan pensiun janda duda pensiunan pegawai dan tata cara pembayarannya, perlu diatur dengan surat keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negar pensiun pokok pensiunananak anak) yatim piatu telah disederhanakan. apabila pegawai yang tidak beristapaatang gung pulaanakuan terhadap penerima pensiun tunjangan yang hilangbri menjadi perusahaan perseroan persero) lembaran negara tahun nomor tbl. nomor tbl., keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan penetapan pensiun pokok pegawai negeri sipil! dan janda mudanya: memutuskan menetapkan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negaradalam keputusan ini yang dimaksud dengan pensiunan pegawai negeri sipil, ialah pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun yang surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya belum diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun termasuk pensiunan bekas knil, bekas polisi yang pensiun sebelum november yang berhak menerima pensiun janda duda ialah isteri suami sah menurut hukum dari penerima pensiun pegawai negeri sipil. janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pensiunan pegawai negeri sipil pria yang meninggal dunia, isteri pensiunan bekas knil yang dinikahi sebelum pensiun, dan isteri bekas polisi yang berhak menerima pensiun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pensiunan pegawai negeri sipil wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain. kepala badan administrasi kepegawaian negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan surat keputusan pensiun janda duda pensiunan pegawai negeri sipil tanpa menunggu laporan kematian dari janda duda yang bersangkutan. penetapan pensiun janda duda sebagaimana dimaksud dalam yaitu penetapan pensiun janda duda dari pensiunan pegawai negeri sipil yang pensiun sebelum januari penetapan pensiun janda duda dari pensiunan pegawai negeri sipil golongan ruang v a bawah yang pensiunnya ditetapkan belum berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun surat keputusan pensiun janda duda sebagaimana dimaksud dalam berlaku dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pensiunan pegawai negeri sipil yang bersangkutan meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, kecuali bagi penerima pensiun janda knil, berlaku pada bulan penerima pensiun tersebut meninggal dunia. surat keputusan pensiun janda duda disampaikan kepada penerima pensiun pegawai negeri sipil. bagi pensiunan pegawai negeri sipil yang meninggal dunia sebelum surat keputusan pensiun janda duda diterima yang bersangkutan, maka surat keputusan pensiun janda duda langsung diserahkan kepada janda duda yang bersangkutan. bagi pensiunan pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, kepada janda mudanya atau ahli warisnya diwajibkan melaporkan kepada pt. aspen (persero) atau pt. sabri (persero), untuk mendapatkan pembayaran pensiun janda duda dan uang duka wafat dengan menunjukkan asli surat keputusan pensiun janda mudanya serta menyerah kan asli surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil. foto copy salinan surat keterangan kematian almarhum almarhumah yang ditandatangani disahkan oleh serendah rendahnya lurah kepala desa. surat permintaan pembayaran pensiun pertama sp b). surat pengesahan tanda bukti diri spt). surat keterangan keadaan kedutaan. pas foto hitam putih ukuran 3x4 cm, sebanyak (tiga) lembar. bagi penerima pensiun pegawai negeri sipil yang meninggal dunia sebelum berlakunya keputusan ini, surat keputusan pensiun janda mudanya ditetapkan sesuai dengan surat edaran bersama kepala badan administrasi kepegawaian negara dan direktur jenderal anggaran nomor se dan nomor se. a tanggal april bagi penerima pensiun pegawai negeri sipil yang anggota keluarganya meninggal dunia, menikah lagi, atau mempunyai anak lagi, setelah surat keputusan pensiun janda duda ditetapkan, diwajibkan segera melaporkan kepada kepala badan administrasi kepegawaian negara melalui pt. aspen (persero) atau pt. sabri (persero) disertai bukti yang diperlukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh tersebut dalam lampiran prosedur dalam keputusan ini berlaku juga bagi penyelesaian pensiun janda duda pensiunan pegawai negeri sipil golongan ruang iv b atas. penetapan pensiun janda duda sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan bersamaan dengan penetapan penyesuaian pensiun pokok pegawai negeri sipil dalam satu surat keputusan sebagaimana contoh tersebut dalam lampiran ii. ketentuan ketentuan teknis pelaksanaan keputusan inj dapat ditetapkan oleh kepala badan administrasi ke pegadaian negara, direktur jenderal anggaran dan direktur utama pt. aspen (persero) atau direktur utama pt. sabri (persero)administrasi kepegawaian negara ttd. waskita reksosoedirdjo nip. lampiran keputusan kepala badan admin nitrasi kepegawaian negara nomor tahun tanggal september formulir pendaftaran isteri suami anak (untuk penerima pensiun pegawai) ket. nama ttg keterangan tentang penerima pensiun pegawai anak tanggal ibu ayah tanggal tanggal larangan samaran pewaantana arca tanaman yang bertanda tangan tensartann sana penasaran sea samaran nem3! kercaoaceaanaan krananaan sarana pnanuasan sec panama namakedil:. perasan sasana penataan tawanan mean tempat gl lahir . aratantaan sana penataan tanam sentana nipnpp nano eraansann rencana ara canaan sana rara tgl surat pnanannaan havana ananta santan onar keputusan pensiun pantura tanam kanan anakan sana pokok pensiun . isteri pensiun terhitung isteri isteri isteri nama tandatangan:. nama kecil tempat tgl lahir disahkan tanggal tanggal nikah nomor len. ora ran man nana tanggal pendaftaran tanggal cerai tanggal wafat alamat tanda tangan cap jempol tangan kiri a.n. kepala badan administrasi kepegawaian negara deputi mutasi kepegawaian u.b. lampiran ii! keputusan kepala badan admin nitrasi kepegawaian negara nomor tahun tanggal september penyesuaian pensiun pokok pegawai negeri sipil dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan penetapan janda mudanya keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor: kepala badan administrasilam peraturan pemerintah nomor tahun dan sekaligus menetapkan pemberian pensiun janda duda pensiunan yang bersangkutankepala badan administrasi kepegawaian negara nomor tahun keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor tahun memutuskan: menetapkan pertama menyesuaikan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil yang nama nya tersebut bawah ini sebagai berikut: tangga surat keputusan pensiun nomor tanggal tmt gol.ruang mkg terakhir mkg tahun bulan dasar pensiun (pp. th.) pensiun pokok terkahir sebulan sebulan sebulan isteri suami ) nama tgl. lahir tgl. perkawinan keterangan anak kandung ata tenansurat keputusan ini, diberikan pensiun pokok masing masing sebesar dari rp. (dibulatkan disesuaikan) rp. sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia,pensiun. jika janda duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak yang berusia bawah tahun, tidak berpenghasilan sendiri dan belum lem, terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan kematian. khusus untuk janda bila yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang sebelumnya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah. ketiga khusus mengenai anak anak yang tercantum dalam surat keputusan yang berhak pensiun janda duda adalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan. keempat apabila isteri suami yang tercantum dalam surat keputusan cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran atau kematian anak) setelah ditetapkan suratkeenam apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, makdengan alamat sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,, yang antara lain mengatur pemberhentian dengan hormat sebagai pns dengan mendapat hak pensiun,, pengadaan pns buku ii) dan wewenang pengangkatan,,mberhentian pns buku viiimberhentianan mengenai pemberhentian pns ini, dapat dijadikang sdm aparatur dy5. ramai e.i nabiah, pegawai negeri sipil pusat, pegawai daerah otonom, pegawai perusahaan bank negara , dimaksudkan juga gaji menurut pangkat anumerta. huruf sampai dengan dan cukup jelasberbanreglement voor bijzondere leerkrachten) yang juga dibiayai oleh pemerintah, sambil menunggu peninjauan pensionreglement voor bijzondere leerkrachten. cukup jelas. cukup jelas. tembusan keputusan ini disampaikan kepada kepala tua kepala kantor cabang pt. aspen (persero), pt. sabri (persero) kepala kanwil bank tertinggal. ditetapkan pada tanggai a.n. kepala badan administrasi kepegawaian negara tag im ::: cc. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pem ppranata nuklir utama muda: pranata nuklir utama pratama: pranata nuklir madya:sarana: pengawas radiasi madya: pengawas radiasi muda:pekan sar::pasa!, pustakawan utama pratama: cc. pustakawan madya:pekan ni, teknisi pemeriksa pajak muda, dan teknisi pemeriksa pajak madya:, berlaku ketentuan tentang batas usia pension bagi pegawai negeri sipil pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.kanlian pensiun dimaksud gmember : 304t)!ti mei: pemeriksa bea dan cukai muda: pemeriksa bea dan cukai madya: cc.perpanjang sampai dengan (enam puluh) tahun.wol:: sandman madya: sandman utama pratama: sandmanuga pegawai di yaitu kewajiban negara yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. pembayaran pensiun, maka departemen departemen lembaga lembaga pemerintah negara harus segera mulai menyusun daftarkesah mengenai usia tanggal lahir, masa kerja pensiun serta nama, tanggal kelahiran istri anak anak pegawai. yaa f! juli presiden republik indonesia ttd. soeharto ie) mpgagen: bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun ager pand agen madya: agen madya tingkat cc. agen madya tingkat ii: agen utama mady ttd. soeharto pelan t:a. bahwa dalam peraturan pemerintah nomor32merekayasa: bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun merekayasarekayasa dalam jenjang ahli merekayasa madya: ahli merekayasa utama. batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan (enam puluh lima tahun. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan merekayasa dalam jenjang merekayasa muda: merekayasa madya: ahli merekayaspe.besarnya pensiun pegawai sebulan ditetapkan sebesar (tujuh puluh lima keseratus) dari gaji pokok dengan maksud agar pegawai dapat ditetapkan prosentase prosentase yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan dalam ini. hentikan pegawai negeri yang bersangkutan tentang member berkumpul daftar riw pekerjaan yang. disahkan oleh pejabat yang berwenang. menyampaikan kepada kepala kantor urusan pegawai, daftar riw pekerjaan yang memuat juga tempat'd aturan pemerintah nomor tahun tentang hak keuangan administratif kepala daerah! empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebulan: wakil kepala daerah tingkat ii, adalah rp. (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebulan: kepala daerah tingkat ii, adalah rp. (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebulan, wakil kepala daerah tingkat ii, adalah rp. (tigae! admins gratis kepala daerahtiga kali diubah, ter satu juta rupiah) sebulan: wakil kepala daerah tingkat ii, adalah rp. (delapan ratus ribu rupiah) sebulan: kepala daerah tingkat ii, adalah rp. (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan: wakil kepala daerah tingkat ii, adalah rp. (enam enisian p:.puluh lima) tahun bagi pegawai negeri sipil: memangku jabatan::inggi tinggi negara:: eselon dalam jabatan struktural yang tidak termasuk dalan angka dan eselon dalam jabatan strukturalmilik taman kanak kanak, pemilik sekolah dasar, dan pemilik pendidikan agama: guru yang ditugaskan secara penuh pada sekolah dasar. jabatan lain yang ditentukan oleh presiden:s d cukup jelastikanditahun tentang, hakim agama pada pengadilan agama tingkat banding:.diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atauidana penyelewengan pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat bagai pegawai negeri sipil karena melanggar sumpah janji pegawai negeri sipil, sumpah jabatan negeri atau, peraturan disiplin pegawai negeri sipilanpe huatau cc. menerus, di: yang berlaku. bab ii!, :: perpanjang tiap tiap kali paling tama (satu) tahun. pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh lebiherima uang tunggu diwajibkan: melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali lambat lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu: senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu jabatan negeriungguakantebas dari jabatannya untuk paling tama (satu) tahun dengan mendapat.,: setiap pemberhentian pegawai negeri sipil, berlaku terhitung sejak akhir bulapi belum dikeluarkan surat keputusan pemberhentiannya sebag, tambahan lembaran negara nomor cc. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian penghasilan kepada pegawai:pegawai negeri yang berhubunganndiundangkan jakarta soeharto pada tanggal september menteri sekretaris negara republik indonesia ttd. sudharmoho, s.h. lembaran negara republik indonesia tahun nomortahun tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas. ketentuan dalam ini berlaku juga bagi calon pegawai dan pensiudari golongan anak (anak anak) yang bersangkutan. berdasarkan ketentuan pada iniri anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda duda perlu diadakan untuk menjamin hak mereka memudahkan tata usaha, serta pula untuk mempercepat penjelaspenjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pemberhentianlagtama (satu) tahun,ri lain lain yang serupa dengan itu. laksanakber hatian kesehatannya. pegawai negeri sisi! yang tidak lagi memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam ini dan, k harus selalu maka pegawai negeri sipil yang lebih itu disalurkan pada satuan organisasi negara yang lainnya. cukup jelas.rataranyata melanggar sumpah janji atau melanggar peraturan disiplin. pegawai negeri sipil yang berat dan menurut pertimbang, lihatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan berhentikan dengan hormat atau tidakharus pula kiper timbang huruf jab'dan atau pemerintah sudah menyalahi sumpahnya sebagai pegawai negeri sipil. oleh karena itu pegawai negeri sipil yang demikian harus diberhentikan tidak dengannkesehat. negeri sipil yang telah dinyatakan dengan.chen ikan pembayaran gajinya. cukup jelas.eri, suami, atau anak yang sah. apabila setelah jangka waktu.. huruf cukup jelas. huruf apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggakanakan pegawai negeri sipil tersebut telah memiliki masa kerja pensiun kurang kurangnya (sepuluh) tahun tetapi belum mencapai umurakan. tahun. cukup jelas. cukup jelas. penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil,huruf pelaporan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, dilakukan melalui saluran hierarki. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. adalah karena dituduh melakukan sesuatu tindak pidana, oleh sebab itu belumpegawai yang bersangkutan. s d cukup jelasan pokok kepegawaian. dalam hal keputusan,cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. sampai dengan cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor fan tae peraturan pemerintah tahun tentang pemberhentian pemberhentian sementara pegawai negeri. presiden republik indonesia, menimbang .a. undang undang dasar, .b. undang undang tahun lembaran negara tahun mendengar presidium kabinet dikira, memutuskan pertama mencabut peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun kedua menetapkan peraturan pemerintah tentang pem p dalam hal perang seorang pegawai negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut peraturan inilima puluh keseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir. jika belum terdapat petunjuk petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya perang atas berjumlah paling rendah rp. (dua ratus rupiah) ternyata pegawai yang dikenakan member hentian sementara menurut harus diambil tindakan pemberhentian, sedang perhentian sementara menurut jika perlu diambil tindakan harusegawai yang bersangkutansekretaris negara republik indonesia mcd. ichsan.kepentingan jawatan. namun," cukup jelas cukup jelas cukup jelas. nya diperln jabatan dan sehingga keuangan negara secara tidak wajar beban terus dengan pembayaran sebagain penghasilannya. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sat, menimbang bahwa berhubung dengan belum menutupinya tenaga jaksa terutama yang berpengalamanhuruf dan peraturan pemerintahanyang dapat didaftar untuk hak atas pensiun, adalah hanya anak (anak anak) dari istri (istri istinny maksud dalam huruf dan peraturan pemerintahan nomor tahun tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, kiper panjang menjadi soeharto tn.it lambiek nahattands, s.h. htsandman: bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun sandman cc. sandman pratama, sandman muda: sandman madya, sandman utama pratama:pemakai nafi ag! b. eselon deputi eselon sekretaris: staf ahli: direktur, kepala puskenaikan sebesar bagi pensiun pegawai termaksud di termasuk lembaran negara tahun eos menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia kepada yih. para pejabat pembina kepegawaian pusat para pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi para pejabat pembina kepegawaian kabupaten kota tempat surat edaran nomor, antara lain dinyatakan bahwa bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan eselon dan eselon dapat diperpanjang batas usia pensiunnya dari (lima puluh enam) tahun sampai dengan (enam puluh) tahun. namun dalam pelaksanaannya masing masing pejabat pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah menetapkan kebijakan yang berbeda beda, sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembinaan karier pegawai negeri sipil yang bersangkutan. sehubungan dengan hal tersebut atas, maka agar terdapat kesatuan persepsi dan kejelasan mekanisme serta untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembinaan karier pegawai negeri sipil, perlu kami tegaskan hal hal sebagai berikut: pada prinsipnya perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud peraturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang wewenang peng angkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil adalah merupakan kewenangan dari masing masing pejabat pembina kepegawaian lingkungan instalasinya masing masing, kecuali bagi para pejabat eselon dan jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang undangan ditentukan sebagai kewenangan presiden. perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat eselon dan eselon (didasarkan pada: mempertimbangkan proses kaderisasi lingkungan instansi pemerintah yang bersangkuta.ccinstansi yang bersangkutan mengajukan usul pemberhentian dari jabatannya kepada preside"emenetapkan pemberhentian dari jabatannya. dengan berlakunya surat edaran ini maka ketentuan perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat struktural eselon dan eselon yang diatur sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat edaran ini. bagi pegawai negeri sipil yang mengaku jabatan tertentu yang batas usia pensiunnya telah ditetapkan secara limitation dalam undang undang, tidak berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka danenam) tahun atau lebih sampai dengan (lima puluh delapan) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah (lima puluh delapan) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh badan pertimbangan jabatan dan pangkat baperjakat) instansi yang bersangkutan.delapan) tahun atau lebih, maka batas usia pensiunnya sampai dengan (enam puluh tahun) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh baperjakat instansi yang bersangkutan. demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya. ditetapkan jakarta tanggal maret menteri negara pendayagunaan aparatur negara, taufik effendi tembusan yth. presiden republik indonesia kepala bkn. menteri sekretaris negara republik indonesia jakarta, desember nomor m. setneg perihal batas masa tugas dan maksimum usia pensiun pegawai negeri sipil pns) yang menduduki jabatan struktural eselon dan yang terhormat, para menteri kabinet indonesia bersatu jaksa agung para kepala lembaga pemerintah non departemen para pimpinan kesekretariatan lembaga negara para gubernur para bupati dan walikota tempat melaksanakan arahan presiden berkenaan dengan adanya usulan tentang perpanjangan masa tugas dan batas maksimum usia pensiun bagi beberapa menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen pada masa kabinet gotong royong, dengan hormat kami sampaikan hal hal sebagai berikut ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, mengatur bahwa pns yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pns: batas usia pensiun sebagaimana dimaksud adalah tahun. bagi pns yang menduduki jabatan struktural eselon dan batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan (enam puluh) tahun. ketentuan tersebut atas mengandung pengertian bahwa pns yang menduduki jabatan struktural eselon dan tidak secara otomatis dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan tahun, melainkan harus dilakukan secara selektif, dengan memperhatikan aspek: kesehatan, kompetensi, dan kinerja yang bersangkutan, serta kaderisasi dan kebutuhan organisasi: perpanjangan batas usia pensiun tersebut, dilakukan sesuai ketentuan peraturan per undang undangan yang berlaku, yang hanya dapat dimungkinkan sampai dengan usia tahun dan tidak diperpanjang lagi. berdasarkan ketentuan atas, maka presiden mengambil kebijakan tidak akan memenuhi permohonan usulan perpanjangan masa tugas dan batas usia pensiun pejabat eselon dan yang telah mencapai batas maksimum usia pensiun tahun. kami berharap, kebijakan presiden atas, akan menjadi acuan dan pedoman kita bersama. menteri sekretaris negara yusril iha mahendra tembusan presiden wakil presiden menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia jakarta, oktober kepada yth para menteri kabinet gotong royong sekretaris negara kepala bin jaksa agung kepala kepolisian republik indonesia kepala lembaga pemerintahan non departemen sekretaris jenderal lembaga tertinggi dan tinggi negara para pimpinan kesekretariatan komisi dewan badan para gubenur para bupati walikota tempat surat edaran nomor se m.pan tentang perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil dalam rangka penetapan pegawai negeri sipil untuk memperoleh tenaga yang lebih segar dan potensial serta mengurangi perbedaan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang undangan pemberhentian pegawai negeri sipil, bersama ini disampaikan hal hal sebagai berikut peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, dan mengatur bahwaadalah (lima puluh enam) tahun. bagi pejabat eselon dan dalam hal tertentu, perpanjangan batas usia pensiun yang dimaksud dapat diperpanjang sampai dengan (enam puluh) tahun. hal hal yang perlu diperhatikan dalam perpanjangan batas usia pensiun sebagai berikut perpanjangan batas usia pensiun setinggi tingginya (enam puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi. perpanjangan batas usia pensiun diatas (lima enam) tahun sampai (enam puluh) tahun menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian. sesuai kebutuhan instansi masing masing dan tata cara perpanjangan dalam huruf s d surat edaran ini. perpanjangan batas usia pensiun dilakukan setiap tahun berdasarkan keputusan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat) instansi masing masing. pegawai negeri sipil yang bersangkutan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan belum ada penggantinya. pegawai negeri sipil yang bersangkutan memiliki kinerja yang sangat baik, sehingga layak dijadikan panutan dilingkungan instalasinya. pegawai negeri sipil yang bersangkutan menduduki jabatan yang sangat strategis dan belum ada pengganti nya berdasarkan persyaratan sesuai peraturan perundang undangan dibidang kepegawaian. pemberhentian pegawai negeri sipil karena mencapai batas usia pensiun dan pemberhentian karena setelah melalui masa perpanjangan batas usia pensiun lebih lanjut, maka harusatau tidak dilakukan perpanjangan batas usia pensiun. apabila penetapan perpanjangan batas usia pensiun tidak sesuai dengan ketentuan ini yang merupakan penegasan peraturan tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang berlaku, maka sesuaiala badan kepegawaian negara dapat melakukan tindakan administrasi yang berupa peringatan teguran cc. pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian. demikian, untuk menjadi maklum. menteri pendayagunaan aparatur negara ttd faisal taman tembusan yth presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesia kepala badan kepegawaian negara. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia jakarta, juli nomor m.pan lampiran perihal batas usia pensiun bup) pemberhentian pegawai negeri sipil eselon dan eselon kepada yth. menteri koordinator, menteri negara pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara pimpinan lembaga pemerintah non departemen gubernur, bupati walikota seluruh indonesia sehubungan dengan masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sebagai eselon dan ii, dengan ini kami beritahukan bahwa ketentuan yang tertuangbatas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil adalah tahun. batas usia pensiun bagi pejabat eselon dan dapat diperpanjang sampai dengan tahun, dengan pertimbangan keahlian dan pengalaman yang diperlukan serta memperhatikan keadaan kesehatan yang bersangkutan. seng presiden republik indonesia instruksi presiden republik indonesia nomor tahun tentang batas usia pensiun (peremajaan tahun) presiden republik indonesia menimbang bahwa untuk menyusun dan memelihara aparatur negara jang dan mampu melaksanakan tugas dengan sempurna, dipandang perlu mengeluarkan instruksi tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun, bagi mereka jang telah memenuhi ketentuan, sesuai dengan peraturan perundang undangan jang berlaku: mengingat undang undang dasar undang undang dasar nomor tahun undang undang dasar nomor tahun undang undang dasar nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomo tahun menginstruksikan kepada para menteri dan pimpinan lembaga non departemen dengan demikian, perpanjangan batas usia pensiun bukan merupakan hak pegawai negeri sisi, akan tetapi berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi. demikian agar menjadi maklum. menteri negara pendayagunaan aparatur negara anwar supriyadi tembusan yth. presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesia ne) badan kepegawaian negara nomor v. jakarta oktober sifat lampiran kepada perihal batas usia pensiun bagi yth. menteri pendidikan nasional pns yang menduduki menteri jabatan penilik pendidikan marten agama masyarakat, penilik olah raga pemuka, dan penilik jakarta kebudayaan. dengan ini diberitahukan dengan hormat hal hal sebagai berikut: berdasarkan dan peraturan pemerintah nomor tahun batas usia pensiun pegawai negeri sipil adalah (lima puluh enam) tahun dan memangku jabatan tertentu dapat diperpanjang sampai dengan (enam puluh) tahun antara lain bagi pengawas sekolah lanjutan tingkat atas, dan pengawas sekolah lanjutan tingkat pertama. penilik taman kanak kanak, penilik sekolah dasar, dan penilik pendidikan agama. dalam surat edaran kepala bank nomor tanggal pebruari tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, angka iii, nomor huruf dinyatakan bahwa pengertian penilik pendidikan masyarakat, penilik olah raga pemuka, dan penilik kebudayaan. dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang tenaga pendidikan, dinyatakan bahwa tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik pengawasberdasarkan keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, yang dimaksud dengan dasar dan menengah. berdasarkan ketentuan tersebut atas dapat disimpulkan sebagai berikut sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun dan keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor jabatan pengawas sekolah lanjutan tingkat atas, pengawas sekolah lanjutan tingkat pertama, penilik taman kanak kanak, penilik sekolah dasar,dan penilik pendidikan agama berubah menjadi pengawas sekolah. batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tersebut huruf dapat diperpanjang sampai dengan (enam puluh) tahun. penilik pendidikan masyarakat, penilik olah raga pemuka, dan penilik kebudayaan, tidak termasuk pengawas sekolah sebagaimana tersebut dalam huruf sehingga batas usia pensiunnya adalah (lima puluh eam) tahun dan tidak dapat diperpanjang sampai dengan (enam puluh) tahun. sehubungan dengan hal tersebut atas, maka sejak adanya surat ini ketentuan dalam angka iii, nomor huruf surat edaran kepala bank nomor se tanggal februari dinyatakan tidak berlaku. demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kepala badan pengawasan negara prison tjiptoherijanto tembusan, yth menteri negara pendayagunaan aparatur negara: semua gubernur: semua bupati walikota. badan kepegawaian negara nomor v. jakarta, mei sifat penting kepada lampiran: yth. gubernur jawa tengah perihal kebijakan pensiun usia tahun semarang propinsi jawa tengah. menunjuk surat saudara inspektur wilayah propinsi jawa tengah nomor tanggal april perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut dalam dan nomor tahun tentang pemberhentian pegawai negeri sipil jo. nomor tahun antara lain disebutkan bahwa pegawai negeri sipil telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud, adalah (lima puluh enam) tahun: batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan tertentu dapat diperpanjang samapai dengan (tujuh puluh) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan guru besar profesor):jabatan lain yang ditentukan oleh presiden. (enam puluh) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan antara lain eselon dan eselon ii: dokter yang ditugaskan secara penuh pada lembaga kedokteran negeri sesuai dengan profesinya, guru sd, slip, sta.. dalam penjelasan dan nomor tahun jon nomor tahun disebutkan ditinjau dari sudut fisik pada umumnya usia (lima puluh enam) tahun: bagi jabatan jabatan tertentu diperlukan pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dan pengalaman, dimana pegawai negeri sipil yang demikian ini pada umumnya sangat terbatas jumlahnya dan sebahagian terdiri dari mereka yang telah berusia (lima puluh enam) tahu atau lebih. berhubung dengan itu maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, batas bissehatannya: pegawai negeri sipil yang tidak lagi memangku jabatan tersebut dan tidak ada lagi rencana untuk diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi, maka diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. dalam nomor tahun jo. nomor tahun disebutkan. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ini, dilakuni hubungan dengan tugasnya. dalam waktuberdasarkan hal hal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut: perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tertentu dapat dilakukan, tetapi bukan merupakan keharusan. dalam hal pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tertentu yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang, apabila akan diberhentikan tersebut agar diberitahukan sebelumnya kepada yang bersangkutan. perlu kami sampaikan, dalam hal saudara tidak akan memperpanjang batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang sekarang telah menduduki jabatan tertentu lingkungan saudara sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun jo. nomor tahun diminta agar tetap memperhatikan kondisi sosial sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif yang dapat mengakibatkan keresahan dan mempengaruhi pelaksanaan tugas tugas pemerintahan. demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. kepala badan kepegawaian negara prof. dr. prison tjiptoherijanto tembusan, yth ibu wakil presiden republik indonesia, sebagai laporan: menteri dalam negeri dan otonomi daerah: menteri negara pendayagunaan aparatur negara: semua gubernur, inspektur wilayah propinsi jawa tengah, semarang: semua bupati walikota. (3mutuskan menetapkandaftar isi hal. kata pengantar .o.voodoo oom mna daftar .ooooooooo woo nana undang undang nomor tahun tentang pensiun janda duda pegawai negeri sipil . instruksi presiden republik indonesia nomor tahun tentang batas usia pensiun peremajaan tahun) . undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian .o.coco wocbooo.9o2 . senen kene nenek enam iii untuk pertama memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal juli para pegawai negeri sipil jang mendjadi wewenang nja jang pada tanggal juli itu telah mencapai usia tahun atau lebih. bagi mereka jang pada tanggal juli telah mencapai usia tahun atau lebih, tetapi belum memiliki masa kerja pensiun, di berhentikan dengan hormat dan diberikan uang tunggu berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun sampai mencapai masa kerdja pensiun sesuai dengan ketentuan ketentuan alat undang undang nomor tahun bagi pegawai sipil jang termasuk golongan pangkat jang mendjadi wewenang presiden segera diusulkan pemberhentiannya dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun oleh masing masing menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan non departemen kepada presiden, apabila pegawai jang bersangkutan telah mencapai usia tahun atau lebih: bagi pegawai negeri sipil jang pada tanggal juli belum mencapai usia tahun segera diberhentikan diusulkan oleh para menteri dan pimpinan lembaga non departemen masing masing, mulai akhir bulan pegawai jang bersangkutan mencapai usia tahun. pengecualian terhadap ketentuan batas usia tahun termasuk angka s d dictum pertama ini, hanja berlaku bagi pegawai negeri sipil jang dipekerjakan setara penuh (full time) dalam jabatan, hakim pada mahkamah agung jang harus berhentikan dengan hormat sebagai |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung fakultas teknik tan jl. prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung nama telp. fax . keputusan dekan fakultas teknik universitas lampung nomor un26. pp.alam rangka menunjang proses akreditasi program studi teknik geodesi fakultas teknik universitas lampung perlukan adanya borang akreditasi fakultas teknik universitas lampung: bahwa agar borang akreditasi dapat disusun dengan baik dan benar dipandang perlu adanya tim penyusun: cc. bahwa untuk itu dipandang perlu adakp tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali rektor universitas lampung:pertama nama nama timsunan personalia sebagaimana tersebut dibawah ini, ketua ir. suyanto, m.t. sekretaris ir. fauzan murda, m.t. anggota citra dewi, s.t., m.t. romi fadly, s.t., m.t. eko rahmad, s.t., m.t. armin, s.t., m.t. ir. geleng merangin angin, m.t. ir. idharmahadi adha, m.t. ir. margaret well, m.t. dr. eng. alexander purba, m.t. kedua tim sebagaimana tersebut pada dictum kesatu bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan borang akreditaskoloni kaya suparno tembusan: ppa (nee rektor universitas lampung: ketua program studi teknik geodesi unila ybs untuk dilaksanakan. |
polri terbanyak loloskan inovasi top menuju birokrasi yang bersih, kompeten dan melawan una sea span men atas fta nett "nun un ag. gan laten pasaran" sad ak, ara" bay ata aan spa ia nu, dan ian" tung ha? btn kat ke, ang park pa, .uf tvs otd nat pin jai .i pagi pra en, ah: aaa pra adam mei met .$ tan np, porn spl laba laut paru riana pom und sed ing 3d eni cina kai ptn ami ata teja pena" erat tan aau mau pp. pen nda man psa bai mani ben apn kementerian pendayagunaan sebagai wakil kepala kepolisian syafruddin dilantik oleh presiden aparatur negara dan reformasi republik indonesia waka polri). joko widodo menjadi menteri birokrasi para) berganti kendati demikian, haluan kapal tetap pendayagunaan aparatur negara dan nahkoda, dari aman abdur tangan mengarah tujuan yang sudah reformasi birokrasi para) istana syafruddin, yang sebelumnya menjabat ditetapkan sebelumnya. negara, pukul rabu jaka . . apa yang sudah dilaksanakan pal menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) syafruddin man akan didampingi istri menerima ucapan selamat dari presiden joko widodo dan ariana joko widodo dilan akan karena usai pelantikannya sebagai menteri para istana negara, rabu programnya cukup baik. terbukti meskipun sudah beberapa kali mengejar, minimal menyamai kinerja opini publik tehadap berinteraksi dengan pendahulunya pak aman. pelayanan publik dan sejumlah petinggi kementerian visi kementerian para untuk meningkat drastis, para, namun syafruddin tetap mewujudkan aparatur negara yang in. istri rendah hati. mohon kedatangan berkepribadian, bersih, dan kompeten idea! saya dan istri dan beberapa teman, untuk mencapai kualitas pelayanan mungkin akan bertandang kesini publik yang berkinerja tinggi adalah dapat diterima dengan baik, ucapnya. visi yang perlu diwujudkan. hal ini pun mengisahkan ketika untuk mendukung program nawacita pada hari yang sama, langsung dipanggil presiden istana bogor, presiden joko widodo guna lebih dilakukan serah terima jabatan selasa malam. dikatakan, presiden melayani masyarakat. sertijab) kantor kementerian jokowi berpesan, semua program kepada syafruddin, aman abdur para. apa yang sudah dilaksanakan yang sudah dijalankan oleh pak mengharapkan agar capaian capaian pak aman akan dilanjutkan karena menpan sebelumnya, harus tetap kementerian para dapat terus programnya cukup baik. terbukti dijalankan. kami akan menyelesaikan ditingkatkan. hal ini untuk menjawab opini publik tehadap pelayanan publik yang tersisa, ibu pria kelahiran aspirasi masyarakat dan tantangan meningkat drastis," ujar komisaris makassar tanggal april ini. global yang menuntut birokrasi jenderal polisi syafruddin. presiden melalui menteri yang makin responsif dan melayani. sertijab ini ditandai dengan sekretaris negara prayitno, lanjut saya berharap capaian capaian penyerahan memori jabatan berupa syafruddin, memberikan apresiasi kementerian para dapat dilanjutkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada aman abdur sebagai salah dan terus ditingkatkan," ujarnya. sebagai menteri para dari aman satu menteri dengan kinerja yang sejauh ini kementerian para abdur kepada syafruddin. baik. untuk itu, menegaskan akan telah berupaya melakukan berbagai pur pelindung: menteri para, penanggung jawab: sekretaris kementerian para, pemimpin umum: mudzakir, dewan redaksi: didik noorciiatmoko, eddy syah putra, herman stiryatman. devi ananta, pemimpin redaksi: suwardi, wapemred: wasit, sekretaris redaksi: geisha ryanurti, repel: t.p: agus santoso, reporter: bayu serangga, bartanius deny, aditya minato, aldi prima putra, nadya fitriyani, hary sariawan, desain grafis: aldi prima putra, bartanius dony, nadia citra utami, administrasi: deity bharat nandiwardhana, mutiara suci nasution, yunita sholickah, distribusi, promosi dan pemasaran: ahmad antonio, ida bagus vega alamat redaksi: biro hukum, komunikasi informasi publik kementerian pan dan reformasi birokrasi lam jl. end. sudirman kav telp.dan fax. jakarta email: majalahlayananpublik@menpan,go.id g pet tg. ban yee tai ah) ki, tai yang lebih penting lagi, ternyata anggapan bahwa asn tidak bisa proses pelaksanaan presentasi dan kebutuhan masa mendatang. wawancara top inovasi pelayanan pubis melakukan terobosan kantor kementerian para. kompetisi biasanya hanya bicara dan hanya menerapkan soal layanan saat ini. tetapi sekarang sudah banyak yang memikirkan business usual, hadapan tim panel independen. bagaimana masa yang akan ternyata tidak benar. sementara itu ketua tim datang, ibu indah. begitu banyak inovasi independen reformasi birokrat secara kuantitas, tahun ini yang baru, nasional lea pa: seh ran pick inovasi yang diajukan dan masuk wawan sehari. mendung cha inovi pimpinan instansi penyelenggara sinodik sebanyak inovasi, akademisi universitas imp penyelenggara yang kemudian diseleksi oleh tim oia pelayanan publik merupakan bentuk brawijaya malang aan evaluation. jumlah ini menurun dian komitmen kuat pimpinan yang sangat ding tahun yang mencapai dibutuhkan dalam reformasi birokrasi inovasi. namun menurunnya selain itu, kehadiran pimpinan jumlah pengajuan inovasi ini tidak presiden direktur metro juga sebagai bentuk apresiasi dan berarti penurunan kualitas. walau suryo promo yang sudah beberapa perhatian terhadap jajarannya. jumlahnya tidak sebanyak tahun kali menjadi anggota tim panel reformasi birokrasi harus berasal lalu, namun saya melihat bahwa independen menilai, inovasi semakin dari kepemimpinan yang kuat," ibu kualitas inovasi inovasi yang ikut berkembang dan banyak daerah juga mantan wakil menteri para ini. dalam kompetisi ini meningkat, ujar sudah belajar dari daerah lainnya. guru besar fakultas ilmu sosial anggota tim panel independen kip yang lebih penting lagi, ternyata dan politik universitas indonesia fisip wawan sehari yang merupakan anggapan bahwa asn tidak bisa ui) ini melihat adanya peningkatan akademisi dari universitas brawijaya melakukan terobosan dan hanya penciptaan inovasi pelayanan yang malang ini. menerapkan business usual, ternyata memudahkan masyarakat. ini weber tidak benar. begitu banyak inovasi hasilan yang menjadikan pelayanan itu tidak terjebak rutinitas yang baru, ujarnya. semakin transparan, akuntabel, proses satu hal yang menarik, hadirnya terciptanya banyak inovasi ini yang cepat, dan tidak berada ruang kip yang sudah berlangsung sejak juga tidak lepas dari peran, dukungan, yang gelap," ujarnya. tahun ini membuktikan bahwa serta komitmen dari para pimpinan kip menyisakan pekerjaan aparatur sipil negara asn) tidak lagi instansi. dalam tahapan wawancara rumah bagi para inovator, khususnya terjebak dalam rutinitas. anggapan ini, ada tiga gubernur, empat kapolda, bagi pemerintah daerah yang bahwa asn hanya melakukan sekjen kementerian lembaga. bupati mengalami pergantian pimpinan pekerjaan yang bersifat business dan walikota, kepala dinas yang pasca pilkada serentak baru baru ini. usual terpisahkan. mempresentasikan inovasinya nya, tidak jarang kepala daerah buletin reformasi birokrasi edisi ke yang baru memiliki kebijakan baru, mengkhawatirkan keberlanjutan dari inovasi pelayanan publik ini dan cenderung mengabaikan inovasi kebijakan ini. jangan sampai ganti akan dibukukan untuk kepentingan yang sudah ada era kepala daerah bupati atau walikota, berganti juga publikasi dan memudahkan daerah sebelumnya. kebijakannya, sehingga program tidak lain melakukan replikasi. buku ini juga untuk itu, ketua pengurus harian berlanjut, tegas tulus. sebagai bentuk apresiasi bagi para yayasan lembaga konsumen indonesia deputi pelayanan publik inovator yang masuk top lki) tulus abadi mendorong seluruh kementerian para diah natalis sedangkan penghargaan untuk perda membentengi inovasi itu mengatakan, pemerintah akan top diharapkan bisa diserahkan dengan peraturan daerah, sehingga memberikan penghargaan kepada oleh presiden dalam rangkaian kepala daerah baru tidak akan top yang rencananya akan acara international public services begitu saja menghilangkan inovasi diserahkan oleh menteri para. (ips) forum pada bulan november yang sudah ada. yang masih agak seperti tahun tahun sebelumnya, top mendatang. humas menpan) polri terbanyak loloskan inovasi top "op inovasi pelayanan paling banyak meloloskan inovasi daerah lain yang juga menempatkan terdiri dari yang lolos dalam top sementara banyak inovasinya dalam kompetisi inovasi dari kementerian, pemprov dki jakarta meloloskan ini adalah sulawesi selatan, dengan inovasi dari lembaga, inovasi empat inovasi. delapan inovasi, ntb dengan dari pemerintah provinsi, meskipun pemprov jawa timur inovasi, papua barat dengan dua inovasi dari pemerintah kabupaten, hanya berhasil menempatkan dua inovasi, sementara sulawesi utara dan inovasi dai pemerintah inovasi, namun ada inovasi lain dan sulawesi tenggara masing masing kota. dengan enam inovasi, polri dari kabupaten kota jawa timur satu inovasi. inovasi dari papua sudah merupakan instansi (lembaga) yang yang masuk dalam top kali ini. masuk dalam kelompok inovasi polri.top inovasi pelayanan publik tahun top inovasi pelayanan publik tahun kementerian kementerian energi dan sumber daya using baraseger solusi hemat energi bagi industri kecil pusat penelitian dan pengembangan mineral menengah teknologi mineral dan batubara, badan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral hukum dan hak asasi aplikasi indeks kinerja obh badan pembinaan hukum nasional manusia kab hukum dan hak asasi pencatatan hak cipta online dengan teknologi kriptografi direktorat jenderal kekayaan intelektual manusia kementerian kelautan dan perikanan jezika imut pisan jendela informasi karantina ikan dan mutu stasiun karantina ikan, pengendalian penuh inspirasi dan pesan): melayani anda sampai anda minta mutu, dan keamanan hasil perikanan lagi kelas bandung, badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan bandung kementerian komunikasi dan sippa hati sistem perizinan online dan pelayanan prima direktorat jenderal penyelenggaraan pos informatika ditjen ppi hebat andal berbasis teknologi informasi) dan informatika kementerian luar negeri menikam menikah untuk melindungi): pelayanan pengesahan konsulat jenderal republik indonesia perkawinan isbat nikah) bagi wni luar negeri kota kinabalu, sabah, malaysia kementerian luar negeri jarum pentul jadi relawan museum itu penting dan gaul) museum konferensi asia afrika, direktorat diplomasi publik, direktorat jenderal informasi dan diplomasi publik edisi buletin reformasi birokrasi no, instansi judul inovasi unit inovasi pelayanan publik kementerian lingkungan hidup dan silk sistem informasi legalitas kayu): inovasi untuk menjawab direktorat jenderal pengelolaan hutan kehutanan tantangan global perdagangan kayu legal produksi lestari kementerian pekerjaan umum dan flip fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan berbasis pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan rakyat sistem elektronik) perumahan kementerian perindustrian dalang katon daur ulang kemasan minuman karton) balai besar pulp dan kertas, badan penelitian dan pengembangan induksi kementerian riset, teknologi, dan pjj pendidikan jarak jauh) universitas indonesia: upaya dalam universitas indonesia pendidikan tinggi memperluas jangkauan pendidikan berkualitas kementerian riset, teknologi, dan simone sistem informasi monitoring dan evaluasi) program, biro perencanaan, sekretariat bendera' pendidikan tinggi kegiatan, dan anggaran kementerian sekretariat negara monitoring penanganan pengaduan masyarakat asisten deputi pengaduan masyarakat. deputi bidang hubungan kelembagaan can kemasyarakatan kementerian sekretariat negara three wonderful journey: hutan kota kemayoran pusat pengelolaan komplek kertiayaran kementerian sosial mencapai nol kerentanan penyandang disabilitas intelektual balai besar rehabilitasi sosial bina grata melalui shelter workshop peduli kartini temanggung kementerian sosial pesona surga pelayanan kesejahteraan sosial anak berbasis panti sosial asuhan anak alabama jami keluarga) lembaga badan koordinasi penanaman modal layanan cepat izin investasi jam) deputi bidang pelayanan penanaman modal badan pusat statistik bikin asik jambi terkini dalam aplikasi statistik) badan pusat statistik provinsi jambi badan penyelenggara jaminan sosial mobile jkn: layanan dalam satu genggaman kedeputian bidang strategi, perencanaan. kesehatan dan keamanan teknologi informasi, direktorat teknologi informasi kepolisian negara republik indonesia samgat antar pulau direktorat lalu lintas, kepolisian daerah kepulauan riau kepolisian negara republik indonesia sick online dan sick keliling online kepolisian resor kota sidoarjo, kepolisian daerah jawa timur kepolisian negara republik indonesia brem kamtibmas: upaya proaktif polres madiun menyelesaikan kepolisian resor madiun, kepolisian daerah permasalahan kamtibmas dan kamseltibcar lantas jawa timur kepolisian negara republik indonesia pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan stok, serta direktorat lalu lintas, kepolisian daerah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan metro jaya jalan swdklu) dengan drive thru samgat jakarta selatan kepolisian negara republik indonesia papeda rumah masyarakat papua penuh damai) kepolisian resor jayapura, kepolisian daerah papua kepolisian negara republik indonesia membangun pelayanan publik melalui patroli edukasi brimob satuan brigade mobil, kepolisian daerah polda jambi pada suku anak dalam rimba merangin jambi jambi lembaga ilmu pengetahuan indonesia intip dau (information racer intellectual property and pusat inovasi document accountability inquiry) provinsi pemerintah provinsi daerah istimewa post dan samgat desa: solusi terbaik layanan anda dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, yogyakarta dan aset daerah pemerintah provinsi dki jakarta cek dan sadari cegah kanker serviks dengan aplikasi puskesmas senen, dinas kesehatan maple s dan mobil deteksi kanker hibiscus) pemerintah provinsi dki jakarta katrol peningkatan kuantitas air olahan pam pala perusahaan daerah air minum dki jakarta instalasi pengolahan air pejompongan) pala pemerintah provinsi dki jakarta ptsp goes mall: sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah provinsi dki jakarta sipil doyan jalan sistem pilih dokter dan waktu pelayanan) rumah sakit umum daerah koja pasien rawat jalan peserta jkn kis pemerintah provinsi jawa barat mekar motivator ketahanan keluarga) dinas pemberdayaan perempuan, berlin dungan anak, dan keluarga berencana pemerintah provinsi jawa tengah tempa daya jiwa sistem berapi paripurna melalui rumah sakit jiwa daerah dr. pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa): berobat rsud soedjarwadi soedjarwadi sembuh jiwa raga dan kembali fungsi sosialnya pemerintah provinsi jawa timur kabinet arabika kolaborasi pembinaan ekonomi terpadu kopi dinas perkebunan arabika) pemerintah provinsi jawa timur simbad pmi sarana informasi dan pelayanan terpadu pekerja was tenaga kera dan transmigrasi migran indonesia) buletin reformasi bros sss ke b instansi judul inovasi unit inovasi pelayanan publik pemerintah provinsi kalimantan bird babies respiratory distress recovery device) rumah sakit umum daerah ulin selatan pemerintah provinsi nusa tenggara marine smart patrol sebagai sistem informasi pengawasan dinas kelautan dan perikanan barat kawasan konservasi perairan pemerintah provinsi nusa tenggara penyelamatan plasma nutfah ntb sebagai varietas unggul balai pengawasan dan sertifikasi benih barat nasional melalui pendaftaran dan pelepasan varietas hortikultura pertanian, dinas pertanian pemerintah provinsi riau penyusunan ppd laporan penyelenggaraan pemerintahan biro pemerintahan dan otonomi daerah, daerah secara elektronik) sekretariat daerah pemerintah provinsi sulawesi selatan sejuta ikan sertifikasi pengujian mutu hasil perikanan) agar balai penerapan mutu produk perikanan, produk perikanan sulsel tetap mendunia dinas kelautan dan perikanan pemerintah provinsi sulawesi merger puisi tabu mendudukkan regulasi perizinan tingkat dinas penanaman modal dan pelayanan tenggara pusat, provinsi, kota, dan kabupaten) terpadu satu pintu pemerintah provinsi sulawesi utara ods hebat operasi daerah selesaikan kemiskinan hasilkan badan perencanaan pembangunan daerah empowering berbasis data terpadu) pemerintah provinsi sumatera barat bakaba sebagai upaya menurunkan angka kematian bayi rumah sakit umum daerah dr. achmad mochtar pemerintah provinsi sumatera empek ikan belida eyecamp project: inisiatif kontra kebutaan rumah sakit khusus mata selatan bergerak keliling daerah) kabupaten pemerintah kabupaten bangka simpanan cantik sistem pelayanan cepat akurat dan tepat rumah sakit umum daerah depati bahrain medik) pemerintah kabupaten banyuwangi rancang aron gugus antisipasi cegah antrian panjang dengan rumah sakit umum daerah blambangan antar obat rumah pasien) pemerintah kabupaten bogor sikerei sistem pengujian kendaraan bermotor) dinas perhubungan pemerintah kabupaten bogor stilisasi dashboard ketersediaan tempat tidur untuk rumah sakit umum daerah ciawi meningkatkan pelayanan rawat inap pemerintah kabupaten gresik batas petir obati tuntas penderita mdr) rumah sakit umum daerah ibnu sina gresik pemerintah kabupaten klungkung bimantara beli mahal jual murah) dinas pertanian pemerintah kabupaten klungkung implementasi toss tempat olah sampah setempat) dinas lingkungan hidup dan pertanahan pemerintah kabupaten kutai klik kelola listrik komunal muara tenggelam) dinas energi dan sumber daya mineral kartanegara pemerintah kabupaten kutai simpel bpjs sistem pendaftaran on line poliklinik terintegrasi rumah sakit umum daerah aji batara kartanegara bpjs) agung dewa sakti pemerintah kabupaten lamongan tani jago lamongan: membangun daulat jagung dari daerah dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pemerintah kabupaten lumajang blood jek pengawal nyawa unit transfusi darah pmi pemerintah kabupaten lumajang gebrakan pagi berseri puskesmas randuagung, dinas kesehatan pemerintah kabupaten luwu utara antennata! care hipnoterapi dinas kesehatan pemerintah kabupaten madiun simpatik anak cerdik siswa pemantau jentik oleh anak anak puskesmas klagenserut, dinas kesehatan yang cerdik) pemerintah kabupaten malang percepatan penurunan aki dan akb melalui program contra dinas pengendalian penduduk dan keluarga war contraceptive for women risk) berencana pemerintah kabupaten merangin geser mewah gerakan bersama mengembalikan lahan x peti kecamatan pangkalan jambu menjadi sawah secara partisipatif) pemerintah kabupaten merauke layanan free hotspot layanan internet gratis untuk dinas komunikasi dan informatika masyarakat) pemerintah kabupaten mojokerto gemar bertasbih gerakan masyarakat berantas paru, puskesmas bangsal, dinas kesehatan rumah kader paru) pemerintah kabupaten muara enim rumah umkm gerbang serapan badan perencanaan pembangunan daerah pemerintah kabupaten muara enim silakan deh layanan keuangan dan aset daerah) badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah kabupaten mukomuko membangun jejaring surveilans pasif puskesmas penarik, dinas pertanian pemerintah kabupaten nagekeo penggunaan kalender murni bagi pasangan usia subur pada puskesmas manga, dinas kesehatan puskesmas manga pemerintah kabupaten nganjuk pondasi pilar pemberdayaan dan pelibatan organisasi puskesmas nganjuk, dinas kesehatan masyarakat untuk dukungan asi pilar) pemerintah kabupaten pangkajene kelas perahu dinas pendidikan dan kepulauan edisi ke buletin reformasi birokrasi instansi kidul inovasi unit inovasi pelayanan publik pemerintah kabupaten pinrang pelan itu bagus pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dinas peternakan dan perkebunan dan gangguan reproduksi sapi) pemerintah kabupaten rote ndao gerakan lakamola anan sio dimas pertanian pemerintah kabupaten sanggau posyandu remaja dinas kesehatan pemerintah kabupaten sinjai mlm iva sadis: satu wanita menyelamatkan wanita lamanya dinas kesehatan pemerintah kabupaten sumbawa parigi desa kecamatan lantung pemerintah kabupaten sumbawa spk sibuk sister pelayanan kesehatan jiwa berbasis buku puskesmas taliwang, dinas kesehatan barat kontrol) pemerintah kabupaten tabanan angkutan siswa trans serasi kabupaten tatanan. angkutan kota dinas perhubungan sekaligus angkutan sekolah, solus: angkutan aman. nyaman selamat dan sejahtera pemerintah kabupaten takalar buah sabar pembuangan limbah sederhana dan puskesmas bulukunyi, dinas kesehatan bermanfaat): solusi lingkungan sahat pemerintah kabupaten takalar papa sehat (papan kontrol kesehatan): kontrol kesah sdn kalukubodo, dinas pendidikan peserta didik sekolah menuju indonesia sehat pemerintah kabupaten tapin mamasa tapin mandiri, sejahtera. dan agamis) perencanaan badan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang terintegrasi penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten teluk bintuni koteka masjahtra komunitas ekonomi kreatif menuju dinas pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sejahtera) kampung pemerintah kabupaten teluk bintuni rompi mas bin rumah pintar masyarakat bintuni dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten timor tengah raskin pola pkp padat karya pangan) dinas pertanian utara pemerintah kabupaten trenggalek gelas mempesona hati gerakan lansia sehat mewujudkan puskesmas trenggalek, dinas kesehatan masyarakat peduli persoalan kesetiaan hari tua nanti) pemerintah kabupaten tulungagung laskar layanan syndrome koronasi akut terintegrasi) rumah sakit umum daerah dr. isak kota pemerintah kota bandung satria pemberi kemudahan membayar pajak badan pengelolaan pendapatan daerah pemerintah kota bandung mini lab food security dinas pangan dan pertanian pemerintah kota banjarmasin iwak kota inovasi wadah budidaya ikan menggunakan kolam dinas ketahanan pangan, pertanian, dan terpal) perikanan pemerintah kota bogor anas clear aplikasi nominatif jabatan struktural badan kepegawaian dan pengembangan government clear) lingkungan pemerintah kota bogor yang sumber daya aparatur aplikatif dan akuntabel pemerintah kota bogor smart aplikasi layanan perizinan yang sederhana, mudah, dinas penanaman modal dan pelayanan akuntabel, ramah dan tepat waktu) terpadu satu pintu pemerintah kota cimahi kawasan cimahi technopark sebagai pusat layanan terpadu upt cimahi technopark pengembangan ekonomi lokal kota cimahi berbasis inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui kolaborasi quadruple helix pemerintah kota madiun dari sakato sdn wonorejo, dinas pendidikan pemerintah kota magelang siap uji sebagai upaya peningkatan pelayanan pengujian dinas perhubungan kendaraan bermotor pemerintah kota padang kelas imun ibu muda) puskesmas padang pasir puskesmas padang pasir, dinas kesehatan pemerintah kota parepare eksistensi pelayanan kesehatan gratis terintegrasi) call dinas kesehatan centre pemerintah kota pasuruan peterpan pelayanan terpadu pemenuhan hak sipil anak) dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kota probolinggo pelita abah pemanfaatan limbah tahu sebagai alternatif dinas lingkungan hidup bahan bakar murah dan ramah lingkungan) pemerintah kota surabaya bin! dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kota surabaya pahlawan ekonomi dan pejuang muda dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan. dan perlindungan anak pemerintah kota surabaya tahu panas tak takut kehujanan, tak takut kepanasan): dinas sosial kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh pemerintah kota tegal gadis song malam layanan dengan inovasi simultan bagi dinas pendidikan dan kebudayaan pengasone dan masyarakat lansia terminal) buletin reformasi briwras desire f3! angan yel ten pan nd. tana kaa, aah tn, bina mean bpn satu deputi sdm lgu ps) sad daftekedi ni rek hentian pelayanan pud iik mai tana sebal pan web tal kar dau ala yak una" tania kena ana kam, lomba tenis meja sai dante sekretariat! a ham lg" a ber ugt fan aan bana lam oa) nara utan ta, big, (to a mama rp3 sdn min me) ta" kh: ki. tea "ag defile kedeputian kelembagaan dan tata laksana delle sekretariat tah lomba futsal) pan "ha aa ben aan pre g ine detil kedeputian rb, lomba some ng, akuntabilitas aparatur dan pengawasan li "ad tan sang ari man dt. akan maa. par? nya lomba voli sewaan sid jaga ba. lomba badminton amdalah peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan kelembagaan meme rintihan yang menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) syafruddin. efektif dan efisien, pembangunan penegak hukum seperti kejaksaan, birokrasi sangat signifikan," ujarnya smart asn dalam kepolisian, pengarah ban marang2 pergi menteri panen ken pemasyarakatan, kini bersinergi. djalil mengharapkan bisa melanjutkan rangka mewujudkan bidang kelembagaan, dari program program kementerian para semeru tahan tahun sampai saat ini, terdapat yang sudah berjalan. tinggal satu kelas dunia world lembaga non struktural lns) tahun lagi. kalau bisa melaksanakan. class government), yang telah disederhanakan dengan insya allah hasilnya akan bagus, dan peningkatan melakukan penggabungan dan tengahnya. pelayan nan publik. pembubaran. dalam were apresiasi untuk aman amir jaga sumber daya manusia aparatur, telah datang dari kepala badan kepegawaian dilakukan perbaikan dengan sasaran negara bkn) bima hari wibisono. terwujudnya rekrutmen asn yang menurutnya, banyak perubahan yang langkah terobosan. berbagai langkah makin kredibel, transparan dan akun didorong oleh aman selama menjadi terobosan tersebut telah bergulir dan tabel setelah tahun moratorium. menteri para, sehingga dari sisi sudah dirasakan manfaatnya oleh pelayanan publik juga makin manajemen asn menjadi jauh lebih baik. banyak kementerian lembaga dan mendapat apresiasi masyarakat, sementara itu, ketua komisi pemerintah daerah. terutama dengan makin banyak aparatur sipil negara kain) setidaknya ada empat prog berdirinya mal pelayanan publik sofia effendi menilai aman abdur ram besar yang dijalankan dalam berbagai daerah. meningkatnya sebagai menteri yang dalam masa memperbaiki tata kelola pemerintahan. pelayanan publik tak hanya bermakna jabatannya bisa menaikkan kinerja keempat program tersebut adalah meningkatnya manfaat dan pelayanan birokrasi tingkat. tidak ada yang peningkatan efektivitas dan efisiensi bagi masyarakat melainkan juga bisa menyangkal, perbandingan birokrasi, mewujudkan kelembagaan berarti berubahnya cara pandang dan dari negara, diukur dari indeks pemerintahan yang efektif dan efisien, pikir aparatur negara dalam melayani efektivitas pemerintahan, indonesia pembangunan smart asn dalam warganya arah yang lebih baik, mengalami kenaikan signifikan selama rangka mewujudkan pemerintahan ujarnya. kepemimpinan aman. fokus yang kelas dunia world class government), meskipun aman abdur hanya harus dilakukan pengganti pak aman dan peningkatan pelayanan publik. dua tahun memimpin kementerian adalah peningkatan pelayanan publik dalam program penguatan para, namun sejumlah capaian yang dan sdm aparatur, ibunya. reformasi birokrasi, antara lain diraih pantas mendapat apresiasi. apresiasi dan ucapan terimakasih dilakukan dengan pembangunan zona menteri agraria dan tata ruang atr) pantas disampaikan kepada seorang integritas menuju wilayah bebas kepala badan pertanahan nasional) aman abdur yang selama dua tahun dari korupsi wbk) dan wilayah bpn) sofyan djalil menilai, pria terakhir telah menorehkan berbagai birokrasi bersih melayani bbm). kelahiran padang pariaman tanggal terobosan dalam reformasi birokrasi. program ini menjadi gerakan masif februari sebagai menteri yang selamat datang jenderal syafruddin berbagai instansi pemerintah baik paling tepat. dalam dua tahun ini, dan terimakasih pak aman. humas pusat maupun daerah. khusus instansi pencapaian percepatan reformasi menpan) buletin reformasi birokrasi emisi ke para nge ane wala ba pe wah aas nina na. mag sejak agustus mantan wakapolri syafruddin dilantik menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para), wakapolri sehari sebelumnya, aman abdur telah mundur dari jabatannya sebagai menteri. kepala lemdiklat riw penugasan dalam dan luar negeri polri traffic police officer orientation malaysia traffic police officer course granted university london, inggris peace building gam aceh and republic indonesia with vice presiden the republik indonesia world conference disaster risk sendai, japan. jica counterpart training course community policing,tokyo japan konsep university scholarship cooperation seoul, south korea australian federal police cooperation canberra. australia. ktt apec manila, filipina inp delegation leader senior officer leader gokdcoast, asistralla. inp delegation leader, benchmarking bavaria police munich germany. kadin inp delegation leader program benchmarking fbi academy profesi dan antico and land police academy, u.s.a pengamanan kapolda inp delegation leader, for diplomatic bilateral meeting hanoi polri kalimantan vietnam selatan inp delegation leader program following up the community police project. jica with npa tokyo, japan. wakapolda inp delegation leader program cooperation about counter sumatera utara terrorism and transnational crime amman, yordania inp delegation leader conference asian osaka, bangladesh. kapolres inp delegation leader program conflict social rohingya jaktim polda yangon, myanmar. metro jaya inp delegation leader first organization islamic cooperation's summit science and technology kazakhstan nuklir polda inp delegation leader the with asean ministerial leader lulus metro jaya transnational crime ammo), and 2nd sarrurirrve manila sekolah filipina menengah inp delegation leader conference the 9th developing: pimpinan istanbul, turkey polri inp delegation leader, leader with alp headquarter, australian at ajudan institute police management aim) and afp college canberra pi, wapres and sydney australia inf delegation resting with national police agency japan about kapolres mau training camp far counter terrorism jepang tanjung periuk opening ceremony winter olympic incheon south korea, polda metro jaya kastil process conference peace building, kabul afghanistan meeting program oca regional forum pram penh lulus perguruan tinggi cambodia: ilmu kepolisian leader delegation meeting building islamic wasatiyah with grasi syaikh al azhar cairo, mesir, lulus akademi delegation meeting daisy aan games, being, china and kepolisian pyongyang north korea, ecw . sat dunia, kem atu satunya dunia, kementerian para diapresiasi dorong instansi pemerintah berorientasi hasil asih banyak instansi nga pemerintah dunia yang tidak fokus pada outcome yang harus dicapai, melainkan hanya fokus pada output saja. namun, "at ai: kementerian pendayagunaan . aparatur negara dan reformasi tara nan birokrasi para) merupakan satu . . seni satunya institusi yang fokus terhadap masalah perbaikan sistem manajemen tata pemerintahan yang berorientasi terhadap hasil. pakar performance based management dari victoria university wellington. mew sena prof. evan berman sebagai narasumber dalam rapat koordinasi persiapan evaluasi: nang saya ketahui selama sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit), reformasi birokrasi rb) dam doa ini, kalian adalah satu satunya integritas zi) tahun jakarta, kamis dunia yang melakukan evaluasi untuk mendorong perbaikan sistem pemerintahan menuju pemerintahan fin ?. ag berorientasi hasil, ujar pakar "in performance based management dari victoria university wellington, new zealand, prof. evan berman yang hadir sebagai narasumber dalam dai rapat koordinasi persiapan evaluasi tea sistem akuntabilitas kinerja instansi ni, deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan kunwasij kementerian para yusuf aceh dan pakar performance based management dari kena victoria university wellington, new zealand, prof. evan berman berbincang bincang tidak ada satu dengan peserta rapat koordinasi persiapan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi instansi bisa mencela pemerintah sakit), reformasi birokrasi rb), dan zona integritas zi) tahun jakarta. kamis sahkan kompleksitas per kesalahan sendiri, pemerintah sakit), reformasi turki, dan beberapa negara lainnya, tetapi harus bekerja birokrasi rb), dan zona integritas tapi tidak menemukan sebuah sama dengan instansi zi) tahun jakarta, kamis institusi yang melakukan apa yang lainnya untuk men telah dilakukan oleh kementerian ini," capai perubahan anna melakukan kunjungan beberapa negara, van memberikan apresiasi arah yang lebih baik, yang namun tidak pernah melihat apa tinggi terhadap apa yang telah yang telah dilakukan kementerian dilakukan oleh kementerian para para, saya telah melakukan khususnya deputi reformasi kunjungan beberapa negara seperti birokrasi, akuntabilitas aparatur, thailand. taipei, hongkong, filipina, dan pengawasan kanvas) buletin reformasi birokrasi edis! ke yusuf aceh. menimbulkan yang lebih baik, tegas evan. menanggapi pernyataan evan. kompleksitas permasalahan yang sementara itu, deputi kanvas aceh juga menjelaskan bahwa dihadapi oleh setiap negara dan yusuf aceh, mengungkapkan bahwa kementerian para pada tanu instansi pemerintah didalamnya terus evaluasi yang dilakukan bukanlah akan melakukan evaluasi terhadap mengalami perubahan dan bergerak mencari kesalahan dari setiap lebih dari ribu objek evaluasi dengan cepat secara dinamis untuk objek evaluasi, tetapi memberikan evan mengatakan bahwa kita satu menghasilkan outcome yang menjadi pendampingan dan menunjukkan satunya dunia yang melakukan tuntutan masyarakat. bagaimana cara memperbaikinya. evaluasi demi perbaikan sistem tidak ada satu instansi bisa satu tujuan evaluasi kita adalah pemerintahan, kita yang memberikan menyelesaikan kompleksitas membantu mereka. inu bukan tentang pendampingan, kita harus bangga permasalahan sendiri, tetapi harus bagaimana mencari kesalahan mereka, dengan itu katanya. (ris humas bekerja sama dengan instansi lainnya tapi menunjukkan bagaimana cara menpan) untuk mencapai perubahan arah memperbaikinya. ungkap aceh. aa. kerjasama ini diprioritaskan pada pemberian dukungan infrastruktur teknologi informasi bau dan komunikasi dan yna keamanan informasi bau uap dalam penyusunan sao dn, kebijakan spe, be syafruddin, komisaris pena jenderal polisi tas pena menteri para syafruddin dan kepala bssn djoko setya menunjukkan naskah usai penandatanganan nota kesepahaman antara kementerian para dengan bssn, kantor pelayanan publik. ben tekarnet ena. menteri para syafruddin mengatakan, sebagai lembaga tin katakan yang memiliki tugas melaksanakan keamanan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, spe, kementerian mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur pan gandeng bssn yang terkait dengan keamanan siber, peran bssn dalam penerapan spe sangat diperlukan, khususnya kementerian pendayagunaan elektronik spe). hal itu perlu dalam keamanan informasi. kam negara dan reformasi dilakukan mengingat peran spe kerjasama ini diprioritaskan pada birokrasi menggandeng badan sangatlah penting dalam reformasi pemberian dukungan infrastruktur siber dan sandi negara bssn) birokrasi, guna memberi kemudahan, teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan keamanan mempercepat dan mengefisiensikan dan keamanan informasi dalam informasi dalam pengembangan birokrasi pemerintahan, yang penyusunan kebijakan spe, ujarnya sistem pemerintah berbasis berujung pada peningkatan kualitas dalam acara penandatanganan nota size a buletin reformasi birokrasi kesepahaman antara kementerian urn para dengan bssn, kantor bssn, jakarta menteri syafruddin menambah kan, penandatanganan nota dea kesepahaman ini dimaksudkan mana pi: sebagai upaya bersama untuk ot, memanfaatkan kapasitas dan sumber ne: ceo daya yang dimiliki kementerian para dan bssn. tujuannya untuk sak meningkatkan sinergitas kinerja para "pa pihak untuk kepentingan nasional serta mendukung upaya percepatan fr, pembangunan nasional. menteri para syafruddin, kepala bssn djoko setya, sekretaris kerentanan pages mantan wakapolri ini juga dwi wahyu romaji, deputi bidang kelembagaan dan tata laksana rini widyantini sekretaris utama bssn syahrul mubarak berbincang bincang usai penandatanganan nota mengatakan bahwa nota kesepahaman kesepahaman antara kementerian para dengan bssn, kantor bssn. jakarta juga bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kerja sama antara tik secara nasional sebagai bentuk menyebabkan risiko keamanan berupa kementerian para dengan bssn. ketahanan keamanan spe serta ancaman yang semakin meningkat adapun ruang lingkupnya mengenai meningkatkan kinerja birokrasi kedua oleh sebab itu kementerian panas spe, keamanan siber dan persandian, belah pihak yang didukung dengan perlu mengantisipasi ancaman dan serta program reformasi penyelenggaraan spe. efek jangka melakukan pengamanan terhadap birokrasi lainnya. kerjasama panjangnya, kerjasama ini nantinya teknologi yang digunakan. salah ini juga diperlukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan satu langkahnya dengan melakukan membuat sistem keamanan publik terhadap penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah siber pada penerapan spe pelayanan publik berbasis elektronik yang bergerak pada bidang keamanan secara nasional, serta yang aman dan andal," pangkatnya. siber yakni bssn. memfasilitasi kebutuhan sementara itu kepala bssn disebutkan, agenda utama dari tai kemapanan informasi djoko setiap mengatakan pemain penandatanganan ialah tentang lingkungan kementerian jabatan teknologi terkini seringkali keamanan data dengan implementasi para, jelasnya. sertifikat elektronik, dimana spe menteri berharap, menjadi agenda prioritas utama. dengan kerjasama ini agenda utama dari implementasi sertifikat elektronik dapat melindungi penandatangan nan merupakan wujud dari perlindungan aset informasi dan we: data dan informasi dari aspek ialah tentang pa. integritas dan otentikasi. keamanan data menurutnya, pemanfaatan dengan implementasi sertifikat elektronik pada spe fr. sertifikat elektronik, kementerian para akan dimana spe menjadi menciptakan pelayanan pemerintah agenda prioritas yang gee esa kabar dan tidak utama. implement tasi berbelit. selain itu manasi waktu pemrosesan data, jaminan sertifikat elektronik otentikasi data, integritas, anti berupa kan wuj dari penyangkalan dan kerahasiaan yang snn perlindungan data ada dalam sertifikat elektronik mampu dan informasi dari mendorong tersedianya data yang bta aspek integritas dan otentikasi. layanan, pangkatnya. (byu humas menpan) buletin reformasi birokrasi risiko pertama indonesia: penegakan hukum terintegrasi seca elektronik pertama kali dalam sejarah pengadilan negeri, dan lembaga mengakibatkan prosesnya menjadi p hukum tanah air, pemasyarakatan kabupaten kurang efektif dan efisien. dengan empat lembaga penegak hukum situbondo menjadi prototype atau adanya sistem penegakan hukum situbondo mengintegrasikan role model bagi seluruh kantor kantor yang terintegrasi secara elektronik sistem penegakan hukum secara dan unit unit lainnya seluruh ini, akan tercipta kesamaan gerak elektronik. integrasi itu meliputi indonesia melalui pembangunan zona langkah penanganan perkara menjadi penyelidikan pada polres, sistem integritas menuju wilayah bebas lebih lebih efektif, efisien, dan penuntutan pada kejaksaan negeri korupsi wbk) wilayah birokrasi terkoordinasi dengan baik dan selaras dan sistem peradilan pada pengadilan bersih melayani bbm). dari hulu sampai hilirnya. negeri, serta sistem pembinaan pembangunan zona integritas diharapkan, sistem ini dapat pemasyarakatan pada lembaga merupakan salah satu upaya direplikasi oleh seluruh daerah pemasyarakatan lapas). kementerian para dalam indonesia, sehingga akan kementerian pendayagunaan mendorong percepatan pelaksanaan memperkuat supremasi hukum aparatur negara dan reformasi reformasi birokrasi. sesuai dengan dan rasa keadilan indonesia, birokrasi para) mengapresiasi permen para no: tentang meningkatkan integritas terwujudnya inovasi yang selama pedoman pembangunan zona penegak hukum, serta mencegah ini didorong dan menghimbau integritas menuju wbk dan bbm penyimpangan dan permainan daerah lain untuk melakukan lingkungan instansi pemerintah. hukum. jika diterapkan dengan hal serupa. sistem penegakan tahun polri telah baik, hal ini dapat meningkatkan hukum terintegrasi ini akan dapat berhasil menciptakan unit kerja kepercayaan masyarakat kepada meningkatkan integritas penegak percontohan yang mendapatkan pemerintah, kepercayaan investor hukum dan mencegah penyimpangan predikat wbk, dan unit kerja kepada indonesia yang pada dan permainan hukum, yang percontohan diantaranya yang gilirannya akan meningkatkan pada gilirannya akan berdampak mendapatkan predikat bbm. kesejahteraan seluruh rakyat pada meningkatnya kepercayaan tahun ini, usulan yang masuk indonesia. masyarakat kepada pemerintah. kementerian para sebanyak wakil jaksa agung ardiansyah beberapa waktu lalu, telah unit kerja, dan ada unit kerja yang menjelaskan bahwa upaya dilakukan penandatanganan berpotensi wbk. pengintegrasian sistem penegakan memorandum understanding keberhasilan reformasi birokrasi hukum antara lembaga tidak tentang integrasi dan tubuh polri ternyata membawa mungkin terjadi tanpa ada komitmen percepatan penanganan perkara kabar baik bagi lembaga penegak para pimpinan lembaga masing oleh kejaksaan negeri, pengadilan hukum lainnya. kejaksaan agung masing. selain itu dukungan serta negeri, polres, dan lapas situbondo telah mengusulkan unit kerja. pendampingan dari kementerian dan pembangunan unit kerja mahkamah agung unit kerja, dan para juga menjadi semangat percontohan nasional zona integritas kementerian hukum dan ham dalam mewujudkan integrasi sistem situbondo, senin hal unit kerja yang akan disurvei dan tersebut. tanpa bimbingan dan ini merupakan yang pertama dalam evaluasi. pendampingan kementerian para perjalanan penegakan hukum disadari, penegakan hukum hal ini sulit terwujud, hal tersebut republik indonesia. dan penanganan perkara selama juga sesuai dengan arahan menteri kementerian para berharap ini sering terfragmentasi, berjalan para yang ingin adanya perbaikan kejaksaan negeri, kepolisian resor, sendiri sendiri, tidak menyatu, yang kualitas pelayanan publik," katanya. edisi ke a buletin reformasi birokrasi sekilas top eksis pelayanan publik alah satu upaya untuk tahun ini, kip kembali mempublikasikan portal mendorong peningkatan digelar. tercatat sebanyak dari menpan.go.id selama han dan kualitas pelayanan publik, proposal inovasi pelayanan publik tanggal juni sejak tahun pemerintah yang didaftarkan melalui sinodik. dimaksudkan untuk mendapatkan mengeluarkan kebijakan one agency dari jumlah itu, terdapat tanggapan dari masyarakat, one innovation' yang mengharuskan inovasi dengan status telah diajukan berupa opini dukungan maupun seluruh instansi pemerintah membuat admin kementerian para. keberatan terhadap top minimal satu inovasi setiap tahun. setelah dilakukan seleksi administrasi, karena tidak ada keberatan. maka kebijakan itu diimplementasikan sebanyak inovasi dinyatakan pemerintah menetapkan top dengan penyelenggaraan kompi lolos tahap penilaian proposal. inovasi pelayanan publik dengan isi inovasi pelayanan publik selanjutnya, tim evaluasi melakukan keputusan menteri para kip), dengan maksud inovasi penilaian proposal terhadap selanjutnya. para inovator yang baik dapat direplikasi oleh inovasi tersebut, dan menghasilkan yang masuk top wajib mengikut instansi lain. lebih dari itu, kebijakan inovasi kepada tim panel presentasi dan wawancara dengan itu diharapkan bisa meng independen. tim panel independen dari tangga! ubah mindset dan culture set aparatur melalui pembahasan secara juli untuk diseleksi negara, menjadi pegawai yang intensif, akhirnya tim panel dan dipilih menjadi top humas berkinerja dan melayani masyarakat. independen menetapkan top dan menpan) powo apresiasi untuk pimpinan top uang sriwijaya yang berada tiga gubernur. yakni gubernur jawa salah satu indikator penting dalam lantai kantor kementerian timur, gubernur jawa tengah, dan penilaian. kehadiran pucuk pendayagunaan aparatur gubernur sumatera barat, wakil pimpinan itu menjadi salah satu poin negara dan reformasi birokrasi gubernur, empat kapolda, yakni tersendiri dalam penilaian," ujarnya. para) menjadi ajang unjuk kepulauan riau, jambi, jawa timur, pentingnya kehadiran pucuk kebolehan para inovator yang masuk dan papua, satu wakapolda metro pimpinan itu bukan tanpa alasan. top inovasi pelayanan publik jaya. selain itu, hadir puluhan ketua tim independen reformasi selama hari kerja, mulai bupati, wakil bupati, walikota, wakil birokrasi nasional tiran) eko senin tanggal hingga senin juli walikota, sekjen, sekda, kepala prabowo mengatakan, kehadiran pucuk para inovator bergantian diuji' dinas, direktur, kepala puskesmas, pimpinan instansi penyelenggara oleh tim panel independen masing hingga kepala sekolah hadir dalam pelayanan publik merupakan bentuk masing selama menit, untuk rangkaian kompetisi yang tahun komitmen kuat pimpinan yang presentasi dan wawancara. ini merupakan kali kelima. sangat dibutuhkan dalam reformasi setiap hari ada sembilan inovasi deputi pelayanan publik birokrasi. selain itu, juga sebagai yang tampil. tidak tanggung kementerian pendayagunaan bentuk apresiasi dan perhatian tanggung, pucuk pimpinan aparatur negara para) diah pimpinan terhadap jajarannya. penyelenggara pelayanan publik natalis mengatakan kehadiran reformasi birokrasi harus berasal hadir langsung untuk menjelaskan pucuk pimpinan instansi peraih dari kepemimpinan yang kuat, ibu inovasi anak buahnya. tercatat ada top secara langsung merupakan mantan wakil menteri para ini. buletin reformasi birokrasi edisi ke ketua tim panel independen inovasi yang dilakukan instalasinya. independen. unsur ketiga adalah, kristiani menaruh perhatian dan selain kehadiran pucuk pimpinan, semua tim dipastikan bebas dari mengapresiasi terhadap kehadiran ada sejumlah unsur objektivitas kepentingan pribadi dengan adanya pucuk pimpinan pada wawancara dalam penilaian ini. pertama, pakta integritas. kementerian top inovasi pelayanan publik ini. penilaian ini mengadopsi standar para sama sekali tidak intervensi menurutnya, kehadiran pimpinan united nations public service awards penilaian tim evaluasi dan tim panel instansi pemerintah tersebut meru unesa). kedua, penilaian dilakukan independen, ibu diah natalis. pakan bentuk berkomitmen terhadap oleh tim evaluasi dan tim panel humas menpan) o@mpmabb bahwa www minang presentasi dah wawautar badan "tuh mi. lan haa sapi mg, tatah ain tim panel independen saat mewawancarai peserta top inovasi pelayanan publik inovasi pelayanan publik mata pakar inovasi pelayanan publik yang lebih mengena pada pelayanan plus dalam sebuah terobosan inovasi, masuk top tahun ini masyarakat, ujarnya. karena daerah tidak mengabaikan dinilai semakin baik dan menjawab doktor lulusan sorbonne kekayaan nilai nilai budayanya sendiri. kebutuhan masyarakat era university, perancis, ini juga terobosan tersebut membangun globalisasi ini. lebih dari itu, hadirnya mengapresiasi banyaknya inovasi sebuah sinergi antara pemerintah kompetisi inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. daerah dengan masyarakat. dengan kip) juga mematahkan anggapan menurutnya, penggunaan teknologi melibatkan nilai nilai budaya dalam yang menyatakan bahwa pegawai sangat cocok era yang serba sebuah terobosan dapat membawa aparatur sisi! negara asn) hanya digital ini. penggunaan ini adalah kebanggan tersendiri apabila tampil melakukan pekerjaan rutin atau sebuah tuntutan," ujarnya seraya kancah internasional," ucapnya. business usual, menambahkan bahwa inovasi harus dari kacamata yang berbeda, beragam inovasi dari para abdi berbasis teknologi informasi ti). mantan ketua yayasan lembaga negara ini mendapat apresiasi dari pendapat lain datang dari peneliti konsumen indonesia lki) indah para pakar. mantan kepala lembaga senior lembaga ilmu pengetahuan suksmaningsih menilai, peserta kip administrasi negara lan) kristiani indonesia lipi) siti euro. banyak yang memicu!kan menilai, inovasi yang diciptakan saat menurutnya, pelibatan masyarakat inovasi yang berkaitan dengan tujuan ini semakin membumi dan menyentuh dalam sebuah inovasi berarti dari pembangunan berkelanjutan. masyarakat hingga 'akar rumput! menjunjung nilai nilai kearifan lokal selain beragam, inovasi yang dicipta inovasi lebih membumi, lebih realistis, bangsa indonesia. hal itu memilikinilai kan saat ini juga untuk menjawab edisi ke buletin reformasi birokrasi |
gubernur jambi peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tentang: bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah dengan ditetapkesatuan republik indonesia, undang undangipjp) provinsi jambi, memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan peraturan daerah provinsi jambi bab l. gubernur,aragraf pembentukan perda tentangcc.: penjajah: hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada.. sambutan gubernurdanjajahan. penjajahan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd oleh badan anggaran: pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perdada, dan sambutan gubernurda tentang perubahan apbd pembentukan perda tentang perubahan apbd didahului dengan pembahasan kua dan pas perubahan. pembahascc sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi jambi. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsijambi. pimpinan skpd adalah pejabat eselon eselon dan atau eselon iii lingkungan pemerintah provinsijambi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. pengundangandaubahan apbd: penjajahan rancangan perdatentang perubahan apbd oleh badan anggaran: pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perdada tentang perubahan apbd oleh komisi disampaikan juru bicara komisi dalam rapat badan anggaran: pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan perda. sambutan gubernur. rancangan perdarancangan perda tentang apbd dievaluasi oleh menteri dalam negeridadab vilgubernur. penandatanganan peraturan daerahirobiroemerintah daerah. penggandaan dan pendistribusian peraturan daerah dilakukan biro hukum pemerintahnyampaikan hasil evaluasi rancangan perda provinsentang,. paragraf kedua klarifikasi perda gubernur menyampaikan perda provinsilsetda provinsi jambi. setiap tahapan pembentukan perdaperaturan daerah provinsi jambi umum pembentukan perda pada dasarnya merupakan proses dan prosedur penyusunan dan pembentukan yang dilakukan melalui tahapan tahapan kegiatan terencana dan terkoordinasi. sebagai proses, dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan dan memerlukan kerjasama berbagai pihak pemangku kepentingan. proses pembentukan peraturan perundang undangan secara garis besar dapat dibagi menjadi (dua) tahap kegiatan, pertama, kegiatan yang berhubungan dengan proses tahapan perencanaan yang mencakup persiapan bahan atau material dan persiapan pelaksanaan tugas. kedua, kegiatan yang berhubungan dengan prosedur penyusunan dan pembentukan. kedua tahapan tersebut, antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan proses yang berkesinambungan. pembedaan proses dan prosedur dimaksud, hakekatnya untuk memberikan penjelasan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang undangan harus memenuhi kaidah dan penyusunan peraturan perundang undangan. kegiatan pertama, meliputi perencana dan persiapan pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan penyiapan bahan materi rumusan dan penyusunan rancangan perda baik lingkungan pemerintah daerah maupun lingkungan dewan perwakilan rakyat daerah. kegiatan kedua, meliputi tahapan prosedur: meliputi penyusunan program legislasi daerah( proliga), pembahasan dan harmonisasi rancangan perda, prosedur pengajuan dan pembahasan rancangan perda pada dewan perwakilan rakyat daerah, pengesahan, pengundangan dan publikasi. pembentukan rancangan perda sebagai proses meliputi tahapan tahapan kegiatan proses dan prosedur tersebut dalam satu rangkaian kegiatan yang saling berurutan dan saling berkaitan. berdasarkan hal tersebut atas, tingkat daerah, para perancang atau tim legislasi yang dibentuk daerah, perannya sangat penting dalam proses pembentukan perda, yaitu peran dan keterlibatan perancang atau tim legislasi, baru berhenti setelah perda tersebut dilaksanakan dan diterima masyarakat. hal ini perlu dipahami, karena dalam prosesnya kemungkinan akan ada perubahan atau penyempurnaan atas rancangan perda yang telah disusun, baik pada saat pembahasan tingkat koordinasi dan harmonisasi, maupun pada tingkat pembahasan dewan perwakilan rakyat daerah. peraturanprovinsi jambijenis: tata ruang wilayah daerah, apbd dan apbd: rencana program jangka panjang daerah: rencana program jangka menengah daerah: perangkat daerah:. peraturan daerah nomor tahun tentang tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah semenjak ditetapn kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum. cukup jelas. cukup jelasdiatur dengan peraturan perundang undangan lainnya yang vertikal dan horizontal sehingga dapat mencegah tumpang indahnya pengaturan atau kewenmei bentuk dan tata cara pengisian program legislasi daerah bentuk program legislasi provinsi jambi satuan kerja perangkat daerah sora tol tol lo. too kepala satuan kerja perangkat daerah. tata cara pengisian program legislasi daerah kolom1 |:| nomor urut pengisian kolom2 peraturan daerah kolom3 |:| penamaan peraturan daerah kolom4 materi muatan pokok yang diatur dalam peraturan daerah kolom5 |:| penyusunan peraturan daerah kolom6 |:|9 |:|gubernur jambi, ttd hasan basri agus lampiran peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tanggal mehu ran perundang undangan terkait bab landasan filosofis, sosiologi dan yuridis bab jangkauaniro. kejelasan rumusan, dan keterbukaan.il.gubernur jambi, ttd hasan basri agus bagian kedua penyusunan: hasil penyusunan proliga sebagaimana dimaksud pada diajukan biro hukum sekretariat daerah kepada gubernurgubernur. gubernur.empat penyusunan program legislasi daerah provinsi jambi penyusunan proliga provinsiprovinsidan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah proliga ditetapkan: dalam keadaan tertentu dprd atau gubernurkeadaanemerintah daerah: bab penyusunan peraturan daerah bagian kesatu penyusunan perdada lingkungan pemerintah daerah gubernuremerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan perda lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur dalam hal rancangan perda mengenai: apbd: pencabutan perda, atau perubahan:: daftar isi terdiri dari: babi pendahuluan, babi kajian teoritis dan praktik empiris: bab iii evaluasi dan analis peraturan perundang undangan terkait,da, bab penutup. daftar pustaka: lampiran rancangan perda, jika diperlukan: rancangan perda yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh biro: pembina sekretaris daerah, ketua kepala skpd pemrakarsa penyusunan, sekretaris kepala biro hukum, anggota skpd terkait sesuai kebutuhan:iroemerintah daerahgubernur. . |
gubernur jambiaa. bahwa untuk melaksanakan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dipandang perlu peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah dan peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan penggantian dengan peraturan daerah yang baru sehingga tidak bertentangan deng daerahnomor tahun tanggal: desember struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha daerah retribusi pemakaian kekayaan daerah jenis kekayaan daerah satuan pemakaian tarif (rp) gedung olah seni dan budaya gos) kota siang hari jam s d wib baru malam hari jam s d wib siang dan malam gedung bow siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib siang dan malam gedung dharma wanita siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib siang dan malam gedung pkk siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib siang dan malam diklat kota baru gedung aula siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib gedung asrama dan asrama kamar hari kamar orang asrama kamar hari kamar orang gedung ruang belajar siang local jam s d wib ac) kursi belajar siang dan malam per local ac) kursi belajar gedung museum perjuangan rakyat jambi individu benteng dewasa orang anak anak orang rombongan sekolah dewasa orang anak anak orang ruang aula museum perjuangan siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib siang dan malam karcis masuk museum negeri jambi individu dewasa orang anak anak orang rombongan sekolah dewasa orang anak anak orang ruang auditorium museum negeri jambi siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib siang dan malam anjungan taman mini indonesia indah sewa kantin tahun sewa kamar malam sewa aula balai mufakat siang hari malam hari gedung taman budaya sungai kambang siang hari malam hari sewa rumah dinas milik pemda permanen luas atas bulan luas s d bulan luas s d bulan luas s d bulan luas s d bulan semi permanen luas atas bulan luas s d bulan luas s d bulan luas s d bulan luas s d bulan darurat luas atas bulan luas s d bulan luas s d bulan luas s d bulan luas s d bulan dinas kelautan jasa pelayanan utd tambat labuh kapal ikan dermaga gt hari pelabuhan pantai kuala tunggal pelabuhan perikanan suplai air awar untuk kapal ikan docking kapal ikan naik turun slipway s d s d jasa harian slipway hari sewa lahan kawasan industri perikanan tb pos masuk pelabuhan roda (dua) msk roda (empat) 1x msk sewa sarana pengolahan ice boks cool box hari refrigerator truck kg gerobak pengangkut hari trans ikan hari cold storage kg hari sewa tempat penyimpanan barang hari (gudang) taman anggrek individu dewasa orang anak anak orang sewa tanah pemda jalan utama (protokol)bahan m2 th. m2 th penggunaan lapangan kantor gubernur oleh m2 hr swasta jalan lingkunganjalan desapemakaian kendaraan alat berat asphalt recycling tahun pertama hari super aston cook tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari air compressor tahun pertama hari ingersoll rand cap cpm tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari excavator track tahun pertama hari kapasitas tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari bulldozer d6d tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari bulldozer kimetsu tahun pertama hari kapasitas ton tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari dump truck tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari vitro roller ton tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari vitro roller ton hamm tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari vitro roller ton sakai tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat s hari all purpose tahun pertama hari maintenance truck tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari well loader back does tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari excavator when hyundai tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari hand stempel tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari road marker tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari aspal cutter tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari mobil tonton hino tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat .hari excavator track tobelo tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari finisher maintenance tahun pertama hari tahun kedua hari tahun ketiga hari tahun keempat hari bandiklat dan pkm aula utama kelas siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib siang dan malam aula utama kelas siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib siang dan malam sewa kamar kamar ukuran besar kamar ukuran kecil panti sosial bina remaja dan wanita sbw) wisma tamu hr mlm harapan mulya gedung pertemuan sbw hr sport door jam s d wib lap 8x bl jam s d wib lap 8x bl jam s d wib lap 8x bl kolam ikan bagi hasil orang dengan pihak ketiga klub pemancingan ikan rekreasi sebagai pengelola sbw balai pelatihan kesehatan pujian jambi pns pemerintah asrama non org hr org hr ruang kelas non ruang auditorium non mess transmigrasi non mlm mlm sport hall sore hari jam s d wib club 8x b1 malam hari jam s d wib club 8x bi dinas perhubungan provinsi jambi sewa gedung lap. jembatan timbang gedung tertutup m3 ton gedung terbuka m3 ton lapangan penumpukan dinas pendapatan provinsi jambi kantor utd kota jambi sewa lahan bl unit sewa tempat kantin bl unit sewa tempat fotokopi bl unit ii. retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa mess pemprov. jambi jakarta standard room kamar malam vip room kamar malam extra bet sewa kantin tahun sewa kamar basement pakai wc kamar bulan sewa kamar basement non wc kamar bulan sewa ruangan tempat loket basement bulan sewa ruangan koperasi basement bulan sewa tempat parkir mobil kendaraan umum roda empat bulan asrama mahasiswa jambi yang berada sewa kamar bulan diluar provinsi jambi iii. retribusi tempat rekreasi dan olah raga taman hutan kenali all individu dewasa orang anak anak orang rombongan per. tinggi sekolah dewasa orang anak anak orang pertemuan out bond hiking camping dll siang hari s d wib malam hari s d wib siang dan malam taman rimba kebun binatang karcis masuk dewasa orang anak anak orang karcis tanda masuk area kebun binatang mobil orang motor orang sewa kios unit bl retribusi pedagang kaki lima unit hari gedung olah raga gor) kota baru siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib siang dan malam lapangan futsal jam lapangan volley jam pemakaian halaman gor siang hari jam s d wib malam hari jam s d wib siang dan malam pertandingan olahraga prestasi siang malam kolam renang kota baru kolam renang prestasi hari biasa org jam hari libur org jam rombongan sekolah instansi org jam kolam renang bermain anak anak hari biasa org jam hari libur org jam sport hall wana graha simpang pulai siang hari jam s d wib club 8x bl malam hari jam s d wib club 8x bl lapangan tenis diklat kora baru siang hari jam s d wib club 8x bl malam hari jam s d wib club 8x bl stadion mini telanaipura sore hari jam s d wib club 8x bl sabtu jam s d wib club 4x b1 untuk satu kali pakai per hari club arena mto individu dewasa anak anak orang orang rombongan sekolah dewasa anak anak orang orang iv. retribusi penjualan produksi usaha daerah perikanan jenis ikan ukuran berat tarif volume (cm kg) (rp ekor) ekor ekor oo ) ekor |. le atom ekor |. le. galon induk ekor kat ekor ekor nila albino gift ekor ekor oo ) ekor ||. ekor ekor |. calon induk ekor gondok ekor cm kg) (rp ekor) . lo. lo. ib 8s50m ekor lo. 1e 90f ekor lo. ld 8t0ocm |. ekor calaninduk calon induk ekor ekor io. ho.| lo. ib 850m ekor lo. ie 580m |. ekor calaninduk calon induk ekor ekor io. ho.| lo. ib 850m ekor lo. ie 580m |. ekor lo. id 8t0ocm ekor ll. jet120m |. ekor |. |i. caloninduk ekor induk . ekor ekor (patin java |. ekor| lo. ipatnei |. ekor lo. le2ni |. ekor lo. la.8ini |. ekor |. je. galoninduk ekor lo. limau |. ekor lo. iasatmni |. ekor lo. ind sini |. ekor lo. li2seni |. ekor ian lo. io.25tni |. ekor lo. le.8nci ekor |. |d. caloninduk ekor lo. lo. io.| semah . jatlnei |. ekor lo. ib.2hei |. ekor lo. le.8ind |. ekor oaloninduk calon induk p0. ekor ekor io. ho.| |ikan karier jat: |. ekor lo. 1b85 |. ekor lo. 1e58 |. ekor lo. lo. voodoo.| lo. ib85 |. ekor ll. '1e58 ekor bawal air tawar ekor lo. ekor |es8 ekor ekor ekor lo. )e5s8 ekor katak lembu percil ekor pl ekor ekor ekor lo. |p. tonjolan ekor ekor ekor arwana golden red) ekor ekor lo. iod4tni ekor lo. |e. ini ekor lo. |a. super ekor redir angus ekor lo. iod4tni ekor boti ikan bambang ekor lo. jo4 ini ekor ikan kelima ekor lo. ip.2tni ekor pertanian tanaman pangan komoditi bentuk kelas satuan harga(rp) bibit tanaman pangan dan hortikultura padi sawah ladang gabah bd kedelai biji jagung komposer biplan bd pookomoditi bentuk kelas satuan hargacrp) al. . lo. bibit tanaman pangan dan hortikultura kacang hijau biji loo. lo. lo. lo. www kacang tanah polong lo. lo. lo. lo. hortikultura loo to. durian okupasi batang .| wegetatt) sawo okupasi batang .| wegetatt) mangga okupasi batang .| wegetatt) lengkung leci okupasi batang .| wegetatt) www sukun gangkokan batang .| wegetatt) jambu air gangkokan batang .| wegetatt) jambu mawar cangkok batang .| wegetatt) www rambutan okupasi batang .| wegetatt) jambu bangkok okupasi batang .| wegetatt) jeruk okupasi batang .| wegetatt) belimbing okupasi batang .| wegetatt) benih kentang lo. lo. loo. bo. sirsak biji batang lo. okupasi batang drafting batang ll. kaki dua batang lo. lo. lo. lo.| alpukat drafting batang ll. h. lo. lo.| a1 graffiti batang ea. durian anakan batang aa. duku anakan batang nn. alpukat anakan batang ie. manggis anakan batang pinang merah anakan batang pom pinang merah anakan batang tsc drafting batang nangka seeding batang aan pepaya anakan batang aan pisang anakan batang aan cabe keriting tomat biji oo, terung biji oo, kacang panjang biji timun biji oo, ooh bayam biji oo, ooh kangkung biji buncis biji oo, palem rajo anakan batang pso palem rajo anakan batang tsm bougenvil stk batang kembang o| poo pelem kipas anakan batang bambu jepang anakan batang nn. mw. bibit anggrek stek( veg) stek ea. stek( veg) stek ia. stek( veg) stek nn. apple bloss stek( veg) . | stek ea. stek( veg) stek aranda stek( veg) po) saw stek( veg) stek lo. emma strip stek( veg) stek golden shower stek veg) stek nelly mori stek veg) stek lo. lo. bunga anggrek lo. lo. maggie oel bunga kuntum oo. ll. lo. ganda bunga kuntum ll. lo. james storey bunga kuntum ngga apple bloss bunga kuntum ns. berta braga bunga kuntum nn. nelly mori bunga kuntum aranda bunga kuntum ns. emma strip bunga kuntum ns. golden shower bunga kuntum nn. dendrobium bunga kuntum perkebunan komoditi kualifikasi harga bibit keterangan batang (rp) lo. bibit dalam polybag ngo penjualan masuk karet payung kas daerah bibit dalam polybag payung kelapa dalam bibit dalam polybag kopi robusta bibit dalam polybag kopi arabika bibit dalam polybag bibit dalam polybag kemiri bibit dalam polybag bibit dalam polybag lada bibit dalam polybag kelapa sawit bibit dalam polybag entri karet meter (ll. aren batangdalam polybag biji karet biji butir bibit karet bibit batang bibit kelapa sawit bibit batang bibit kakao bibit batang bibit kopi bibit batang bibit kelapa dalam bibit batang bibit kelapa hibrida bibit batang bibit kayu manis bibit batang bibit jambu mente bibit batang bibit lada bibit batang bibit teh bibit batang il. bibit tembakau bibit batang bibit gambir bibit batang bibit pinang bibit batang oo. bibit jarak pagar bibit batang bibit nilam bibit batang bibit tebu bibit bibit kemiri bibit batang bibit kapok bibit batang bibit cengkeh bibit batang bibit aren bibit batang bibit vanili bibit batang bibit pala bibit batang starter agen beauveria bassiana metharhizium anisoplie perbanyakan agen cair beauveria bassiana liter perbanyakan agen padat trichoderma beauveria bassiana metharizum anisopliae spicata baculovirus oryctes ekor peternakan pasar (rp) ekor jantan b.103cm penjualanmasukke kas daerah oo sapi po bc betina jantan komoditi ukuran tarif volume harga pasar (rp) ekor a21. leo a00 sapi madura betina (ol |. jantan tan ||. jantan kambing lokal betina (ol ||. jantan kambing betina (ol ||. jantan tan sapi lokal betina (ol |. jantan domba lokal betina (ol |. jantan tan ayam buras dewasa susu murni title telur p0. poo. ayam buras butir ayam ras butir mak bie loh bibit rumput stek pol ternak penggemukan berat hidup gubernur jambi dto hasan basri agus retribusi tempat rekreasi olahraga dipungut atas retribusi tempat rekreasi olahraga retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah bagian kedua o(dl) objek(dl) objek retribusi tempat rekreasi olahraga dipungut atas retribusi tempat rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tempat rekreasi olahraga dipungut atas retribusiolahraga dipungut atas retribusi tempat rekreasi(l)tempat penginapan pesanggrahan vila. subjek retribusi tempat rekreasi olahraga dipungut atas retribusi tempat rekreasi olahragobjek retribusi penjualan produksi usaha daerah.iii cara mengukur tingkat penggunaan jasa jl)pendapatan yang layak. pendapatan yang layak sebagaimana dimaksud pada adalah pendapatstruktur dan besarnya tarif terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perdapertama(l)jl)(l)(dlinsentif pemungutan instansi petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja dengan indikator presentase penganggaran dan pencapaian targe yang berlaku. bab xiii ketentuan pidana (l)penjualan produksi usaha daerah,penjualan usaha daerah (lembaran daerah provinsi jambi tahun nomor serisaha daerahmelakukan penggantian terhadap produk hukum daerahnya dalam perda nomor tahun tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah dan perda nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. penggantian ini juga terkait dengan substansi dalam pajak daerah dan retribusi daerah yang baru bahwa dalam jangka waktu selama tiga tahun sejak berlakunyasaha daerah yang nilai cukup potejambi peraturan gubernur jambi nomor tahun tentang aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsipendekmemperhatikan surat edaran menteri dalam negeri republik indonesiagubernur tentang aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsiakhir tahunenam) aksi, yaitu: pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan daerah kepada lembaga pelayanan terpadu satu pintu ptsp)encegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah provinsi jambi tahun mengkoordinasikan penyusunan pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah provinsi jambi tahun setiap triwulan, mulai dari bulan ke tiga bo3), bulan ke enam (b06), bulan ke sembilan (bo9) sampai dengan bulan ke dua belas (b12): memastikan seluruh pelaporan rad ppk dari masing masing skpd penanggungjawab aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah dilaporkan dalam sistem monitoring ukp ppp dengan alamat https: serambi.ukp.go.id, mengkoordinasikan verifikasi pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsiencegahan dan pemberantasan korupsiencegahan dan pemberantasan korupsi tahun setiap triwulan (bulan ke tiga b03, bulan ke enam b06, bulan ke sembilan bo9, dan bulan ke dua belas b12) kepada gubernur jambi, melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun dan menyampaikan laporannya kepada kemendagri dan bappenas, mengontrol pelaporan seluruh aksi pencegahan dan pemberantasan korupsinghimpun dan mengumpulkan bahan dan data dukung ad ppk tahun:,elayanan terpadu satu pintu ptsp)nit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ukp ppp): mengingat seluruh laporan capaian keberhasilan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan menteri dalam negeri dan menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional melalui website unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ukp ppp) dengan alamat https: serambi.ukp.go.id) badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, biro administrasi pembangunan dan kerjasama serta dinas komunikasi dan informatikaserta pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentahttps: serambi.ukp.go.id,ulan ke tiga bo3), paling lambat tanggal maret pelaporan bulan ke enam b06), paling lambat tanggal juni pelaporan bulan ke sembilan bo9), paling lambat tanggal september pelaporan bulan ke dua belas b12)ulan ke tiga (bo3), dibuka tanggal maret dan ditutup tanggal april pada pukul wib, pelaporan bulan ke enam (b06), dibuka tanggal juni dan ditutup tanggal juli pada pukul wib, pelaporan bulan ke sembilan (b09), dibuka tanggal september dan ditutup tanggal oktober pada pukul wib: pelaporan bulan ke dua belas (b12) ttaeolo pikiran, kan era suharno nira19p207171987031002 tembusan tum rektor universitas memonguji nama mahasiswa ir. fauzan murda, mandrean jonathan edison| pelaksanaan aplikasi data deformasi gunung api kelud jawa timur berdasarkan data per hari hasil pengamatan gps periode juni april romi fadly, st., engarmin, st., mtde nia khoirunnisa pembuatan peta persebaran aset tanah pemerintah kota jakarta pusat citra dewi, st., eng.ditetapkan bandar lampung padeslanggal agustus dpn so. |
ka. bagian pengaduan informasi dan perpustakaan, biro hukum komunikasi dan informasi publik bagian pengaduan informasi dan perpustakaan, biro hukum komunikasi dan informasi publik pil paragraph entry into effect and termination this arrangement will enter into effect the day signature the parties. this arrangement will remain effect for period (three) years and upon the expiry thereof will automatically renewed every (three) years, unless either party noticies the other party its intention writing through official channels terminate this arrangement (six) months prior the intended termination date this arrangement. witness thereof, the undersigned has signed this arrangement. done duplicate busan the eleventh day december the year two thousands fourteen indonesian, korean, and english languages, all texts are being equally authentic. the event divergence interpretation this arrangement, the english text shall prevail. for the ministry administrative for the ministry government and bureaucrat reform administration and home affairs the republic indonesia the republic korea ope buddy chrisnandi chong, jong sup sebagai bukti, yang bertanda tangan bawah ini, telah menandatangani ini. dibuat dalam rangkap dua singapura pada tanggal dua puluh delapan bulan juli tahun dua ribu lima belas dalam bahasa inggris dan indonesia, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. dalam hal perbedaan penafsiran atas ini, maka naskah bahasa inggris yang berlaku. untuk pemerintah republik untuk pemerintah republik indonesia singapura wah buddy chrisnand! yacob ibrahim menteri pendayagunaan aparatur menteri komunikasi dan pan negara informatika peraturan tentang pendirian organisasi ta, dan penyelenggaraan pusat kerja sama sistem pemerintahan berbasis elektronik korea indonesia lampiran untuk penyelenggaraan) mou tujuan sesuai (penyelenggaraan) kerjasama pembentukan dan penyelenggaraan pusat kerja sama sistem pemerintahan berbasis elektronik (e gcc) antara kementerian dalam negeri moi) republik korea, peraturan ini menetapkan rincian pembentukan organisasi dan penyelenggaraan pusat kerja sama sistem pemerintahan berbasis elektronik. definisi pusat (e gcc)' adalah pusat kerja sama sistem pemerintahan berbasis elektronik korea indonesia. semen para adalah kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. moi" adalah kementerian dalam negeri republik korea. nia? adalah badan nasional masyarakat informasi republik korea. komite adalah komite kerja sama sistem pemerintahan berbasis elektronik korea indonesia. (aa, kementerian dalam negeri republik korea moi) disebut sebagai pihak secara sendiri dan para pihak secara bersama sama. aaaaaa ' ' . poem lokasi pusat berada jakarta, republik indonesia dan dikoordinasikan oleh semen para. struktur dan peran organisasi struktur organisasi dan peran pusat sebagaimana lampiran adalah sebagai berikut: pusat terdiri dari co direktur jenderal, ahli sistem pemerintahan berbasis elektronik, personil yang terlibat dalam pelaksanaan proyek gcc juga dapat berada dalam pusat, moi akan mengirimkan seorang pegawai negeri sipil setingkat direktur pusat, nia akan mengirimkan seorang ahli sistem pemerintahan berbasis elektronik: semen para akan menugaskan seorang pegawai negeri sipil setingkat direktur sebagai co direktur jenderal pusat dan seorang ahli sistem pemerintahan berbasis elektronik: co direktur jenderal pada pusat mewakili pusat dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pusat pada saat melaksanakan peran berikut: mengelola pusat, mengidentifikasi proyek proyek bersama gcc dan melaporkan rencana proyek: menetapkan dan melaporkan rencana kerja dan kebijakan system pemerintahan n, berbasis elektronik kepada komite: dan melaporkan hal hal yang perlu dilaporkan kepada para pihak dan komite, dil. para ahli sistem pemerintahan berbasis elektronik melakukan peran sebagai berikut: mendukung manajemen dan penyelenggaraan pusat, mengadakan pertemuan komite dan forum sistem pemerintahan berbasis elektronik: menyiapkan berbagai laporan seperti agenda laporan kepada komite dan para pihak, proyek dan laporan laporan hasil, dil, dan menyimpulkan kontrak proyek, mengelola proyek, melaksanakan anggaran proyek, melaksanakan perintah dari co direktur jenderal pusat, dil. mam aan po. ,. penyelenggaraan pusat co direktur jenderal pusat harus memberikan laporan tertulis kepada para pihak atas hal hal sebagai berikut: rencana kerja tahunan untuk penyelenggaraan pusat secara umum desember), namun demikian rencana kerja tahun akan dilaporkan pada bulan maret: status pelaksanaan proyek proyek bersama (setiap tanggal tiap bulannya): identifikasi proyek proyek bersama dan permintaan untuk pelaksanaan proyek: pelaksanaan rencana bagi proyek proyek bersama dan hal hal pada pelaksanaan tender dan kontrak: memulai, laporan pertengahan dan akhir proyek, pelaksanaan anggaran dan menutup laporan: menetapkan dan melaporkan rencana untuk mengadakan pertemuan komite, forum sistem pemerintahan berbasis elektronik dan konferensi sistem pemerintahan berbasis elektronik: dan hal hal lain pada manajemen proyek, manajemen pusat dll. dukungan untuk kantor pusat tunduk pada keterbatasan anggaran, semen para menyediakan dukungan seperti gedung kantor, peralatan untuk penyelenggaraan pusat: ruang kantor dan tempat rapat untuk melaksanakan pekerjaan pusat. perlengkapan kantor dan perlengkapan komunikasi kantor dan tempat rapat. perlengkapan dan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pusat. tm, pembebanan dana program bersama para pihak berbagi beban dana program bersama sebagai berikut, secara tunai atau dalam bentuk sebagaimana ditetapkan dalam lampiran moi menyediakan dukungan keuangan untuk proyek proyek bersama yang dilaksanakan kedua belah pihak, mm, can semen para menyediakan dukungan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pusat seperti sewa kantor untuk pusat, biaya peralatan kantor: dan dana program bersama dapat digunakan untuk biaya tenaga kerja terjemah dan asisten. manajemen dana program bersama dana program bersama yang disediakan oleh moi kelola nia, sementara dana program bersama yang disediakan oleh semen para kelola oleh semen para. tahun fiskal pusat dimulai pada tanggal januari setiap tahunnya dan berakhir pada desember pada tahun yang sama. namun demikian tahun fiskal dimulai dari tanggal peraturan ini disepakati dan berakhir pada desember tahun yang sama. pelaksanaan dana program bersama dilakukan oleh co direktur jenderal dibawah pengawasan komite. co direktur jenderal melaporkan rencana kerja tahunan dan anggaran kepada komite, penggunaan anggaran yang disediakan moi dilaksanakan melalui persetujuan komite dari moi: penggunaan anggaran yang disediakan semen para dilaksanakan melalui persetujuan komite dari semen para. co direktur jenderal harus mengirimkan berbagai laporan proyek dan laporan penutup kepada komite dan mendapatkan persetujuan komite dalam waktu hari dari akhir tahun fiskal hal kooperatif semen para akan membantu pengurusan dokumen personil yang ditempatkan (termasuk tunggangannya) terkait visa masuk, dan visa zin bekerja yang diperlukan untuk tinggal indonesia. pusat sepenuhnya akan bekerjasama dengan pihak pihak berwenang indonesia ama na, ditandatangani rangkap tiga pada tanggal maret dalam bahasa korea, indonesia pat, dan inggris. dalam hal terjadi sengketa atas peraturan ini, teks bahasa inggris yang berlaku. bertindak untuk bertindak untuk kementerian pendayagunaan kementerian aparatur negara dalam negeri dan reformasi birokrasi republik korea republik indonesia deputi bidang kelembagaan direktur jenderal dan tata laksana, government, rini widyantini lee jae aaa maa: per ngga lampiran struktur organisasi gcc korea indonesia komite kerjasama sistem pemerintahan berbasis elektronik members) ketua bersama: wakil menteri moi deputi semen para direktur jenderal government moi sekretaris semen para wakil presiden bidang government pegawai negeri sipil dan ahli nia government yang ditunjuk ketua pegawai negeri sipil dan ahli government yang ditunjuk ketua pusat kerja sama sistem pemerintahan berbasis elektronik orang termasuk direktur jenderal, orang yang terlibat dalam proyek) ta, level direktur dari moi level direktur dari semen para co direktur jenderal pusat) co direktur jenderal pusat) ahli sistem pemerintahan berbasis ahli sistem pemerintahan berbasis naa elektronik dari nia elektronik proyek proyek proyek proyek lampiran pembebanan dana program bersama korea indonesia ono tahun republik korea republik indonesia tahun pertamtahun kedua (tunai) menyediakan dan mengelola monkenga, oli et aas jae kas south mou sol yth fsm ois malo seo pistol sai stol mau sol cast oka nzh sol ikat maka aaaa kan plat mib area sio. mo) sie(e gc li et hau ojnjetci. semen para & sim afro| ojolsrci. mop diri ojojetci. nia" sha kis ojolstch. ar aah amors2 ojnlerci. eni maa xi, tua kaset a3yja sa, gare ojolerci. pir seo mp2 blok xst2eol sislshn, kepmen para karo srt. ana set me) aero sah arch mas ajal iis mars nr7: 2h0o2 medali, mie mas god diss mz) giat. ( , mol meo2 asal, nia mp7 magic. semen para eovto2 ita bra bal ari mp7 mjadgich hi$3h:$i3$ hk::hi:::::$: republik indonesia. pembentukan komite bersama untuk kerjasama e governmentyang selanjutnya secara sendiri sendiri disebut sebagai pihak" dan secara bersama sama disebut sebagai para pihak": berkeinginan untuk mengkoordinasikan, menjajaki bidang kerjasama baru yang memungkinkan, serta memperluas dan memperdalam hubungan bilateral! pada bidang government dan reformasi birokrasi: mengakui prinsip prinsip saling menghormati dan saling memberikan manfaat serta kedaulatan, integritas teritorial dan non intervensi: memperhatikan deklarasi bersama antara republik indonesia dan republik korea untuk kemitraan strategis peningkatan persahabatan dan kerjasama dalam abad ke ditandatangani jakarta pada tanggal desember mn, anna, sold atas jaya2 sin mas, cit yus xid, drs sec seo aa), map baal noa| aas mara apa den asa baik maag mere ce) 4ie sur. rom apl aa, sosio marga bun, akan, jas sid soal, moral, dolar sis, isis aiaiafs hei mas gol dati pso mmo2 sodok cp. mej idol mko ozh atas bi), ciri, grass bol eat. sama sis sma anya ilusi28 . . @enol cie nos), os: hop bedak sse, sh, serat, aau atm elo maa, mp7 sis so) jsi sal x24e uja mie ara kiri semen para ode usa sisi alat. ups apa! zgh mpa atol mp7171, sa9i2| hop: bala god daya asal sos. yso| 3soz &sname aas sus, mm ne i semen para meo pics, ahp9izi jar erste his asam amas act sya po) ba7ia32 sejieoi nia old etilena, semen para semen para #rz|3tcj. mei date a31 yokai cipt, as oct. etol an, jas ssg each mesin oaa dzt adaa aksen sato yod, sawit2 vol jas era, semen para 2e84847ji22 semen para i25ei bok opr2 istri. misa saat s2 aan aang ssi s3sto4 ois brokat staf. n nan semen para ode ida sterol disko4 uk: dibui aok rol ice. ses siku moko| kai ge9lpi snh egg. bol, puji, bo12 vol which ato) kolak msk yp, mo1 mpico. alok stola menjual alat ram. gcorelj o|pir kak a8ixk vin egr eye semedi gek gan bakar a90 hiw) bkeeskik kak folk sigi kak #glk baik rae seri lose seiisapaeis nenek axe menaik sekar (ar say iow airin gun dud uay ses yo apa a.l band bireeigixk a8 legal pan naam mea pagar nama ff! pal r22: (zl' loz blog) (shg kaga or $ b alone se: (zl'2i0z ' loz) sir kota hbs. pera $ sar: ref fol yek se: (zy9 loz 'c loz) sai: 0ee$ rain hip kek ke hio kaa ear, regulation establishment organization and operation the korea indonesia gcc annex article paragraph operation) the mou paragraph objective pursuant the article paragraph operation) the mou cooperation the establishment and operation government cooperation center betweenrepublic indonesia, this regulation establishes the details establishing organization and operating the gcc. paragraph definitions center (e gcc)' refers the korea indonesia government cooperation. semen para refers the ministry administrative and bureaucrat reform the republic indonesia. mop refers the ministry the interior the republic korea. nia" refers the national information society agency the republic korea. committee refers the korea indonesia government cooperative committee.bea pf republic indonesia are referred the side" individually and "the sides " collectively. paragraph location the center located jakarta, the republic indonesia and coordinated the semen para. paragraph organizational structure and role the organization and role the center are follows. refer the attachment for the organizational structure the center. the center made (two) co director generals, (two) e government experts, personnel participating the gcc projects may also stay the center. sia the moi will dispatch one director level civil servant the center. the nia will dispatch one government expert. the semen para will assign one director level civil servant co director general the center and one government expert. the co director generals the center represent the center and are responsible for the operation the center while carrying out the following roles: manage the center, identify joint gcc projects and report the project plans, establish and report the work plan and policy for government the committee, report matters that need reporting both sides and the committee, etc. the e government experts perform the following roles: support the management and operation the center, oid committee meetings and government forum, prepare various reports such agenda for report the committee and both sides, project and result reports, etc, conclude project contracts, manage projects, execute project budget, tan carry out orders from the co director generals the center, etc. paragraph center operation the co director generals the center must provide written report both sides the following matters: annual work plan for the operation the center general december). however, work plan for will reported march: status implementation the joint projects (every each month): identification joint projects and request for project implementation: implementation plan for joint projects and matters bidding and contracts: kick off, mid and final reports the projects, budget execution and closing reports, establish and report plans for holding committee meetings, government forums and government conferences, and other matters project management, center management and etc. paragraph support for the center office subject budget constraints, the semen para provides support such office space, equipment for operation the center. office space and meeting areas carry out the work the center. office and communications equipment for the office and the meeting areas. other equipment and materials needed operate the center. ewe paragraph burden sharing the joint program fund both sides share the burden the joint program fund follows, cash in kind set out the attachment the moi provides the financial support for joint projects jointly implemented both sides. the semen para provides in kind the cost for operating the center office, and cost for office equipment. the joint program fund may used for the translation and assistant labor costs. paragraph management the joint program fund the joint program fund provides moi managed the nia, while the joint program fund provides semen para managed semen para. the fiscal year the center begins january every year and ends december the same year. however, the fiscal year for begins from the date conclusion this regulation and ends december the same year. the execution the joint program fund carried out the co director generals under supervision the committee. the co director generals report the annual work plan and budget report the committee: the budget provided moi will executed upon approval the committee from moi: the budget provided semen para will executed approval the committee from semen para. the co director generals must submit various project reports and closing reports the committee and acquire approval the committee within days the end the fiscal yearublik republik korea yang ditandatangani jakarta pada juli sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan negara masing masing: menyepakati hal hal sebagai berikut: paragraf tujuan pengaturan ini bertujuan untuk membentuk komite bersama kerja sama bilateral, yang untuk selanjutnya disebut sebagai komite bersama", dalam rangka pengembangan dan perluasan aksi konkrit kerja sama untuk kepentingan kedua negara yang bersahabat berbagai bidang government dan reformasi birokrasi. paragraf aktivitas kerja sama untuk mencapai hasil yang kongkrit dan nyata dalam kerjasama bilateral, dan untuk membangun usaha bersama bidang government dan menghadapi tantangan reformasi birokrasi kedua negara, komite bersama akan: melaksanakan koordinasi dan konsultasi mengenai aspek aspek yang berkenaan dengan government dan reformasi birokrasi dan bidang terkait lainnya yang menjadi kepentingan bersama para pihak, mengevaluasi kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan bidang government dan reformasi birokrasi: memutuskan proyek atau program bersama, penelitian, dan pertukaran sumber daya manusia untuk meningkatkan kerjasama bidang government dan reformasi birokrasi: mempromosikan bidang kerjasama baru untuk memperluas dan memperdalam hubungan bilateral: paragraph cooperative matters the semen para will assist the document process for dispatched personnel (including dependent) entry visas, and working visa permits that may needed his stay indonesia. the center will fully cooperate with the relevant indonesian authorities. signed duplicates march the korean, indonesian anc english languages. any case dispute interpretation this regulation, the english text will prevail. behalf behalf ministry administrative and ministry the interior bureaucrat reform the republic korea, the republic indonesia, deputy minister director general, for institutional affairs and governance, teng iyj rini widyantini lee jae y , attachment organizational structure the korea indonesia gcc government cooperative committee members) co chairperson: vice minister(or deputy minister) moi deputy minister semen para director general for government ministry secretary semen para moi nia vice president the department civil servants and government experts government designated the chairperson civil servants and government experts designated the chairperson government cooperation center persons including director general, persons participating projects) director level from moi director level from semen para co director general the center) co director general the center) government expert from nia government expert tn, bani project project project project . law! attachment burden sharing for the korea indonesia joint program fund nana ana nama mmg year republic korea republic indonesia firstsecona thirbai lt. implementation agreement for technical cooperation projects si. an, ary tka ss. ce aa, pan . . implementation agreement contents page basis the agreement project objective and indicators contribution giz provision experts supply materials and equipment basic further training outside the programme operating and administrative costs other contributions contribution semen para and other implementing ks) partners provision experts and auxiliary personnel costs provision sites, buildings and work premises other provisions planning, reporting and evaluation co financing suspension contributions and termination agreement term agreement adjustment agreement written form detailed agreements with individual implementing partners government arrangements entry into force, copies cosigntories annexed y . durchfuehrungsvertrag e, em, implementation agreement between deutsche gesellschaft fair internationale zusammenarbeit giz) gmb dag hammarskjsld weg eschborn hereafter referred giz" and the state ministry administrative and bureaucracy reform the republic indonesia jl. end. sudirman kav. jakarta selatan hereafter referred semen para hereafter referred the main partners" consignatories: the ministry finance the republic indonesia fiscal policy agency directorate general fiscal balance jl. lapangan banteng timur jakarta pusat hereafter referred the ministry home affairs the republic indonesia center management for overseas cooperation jl. medan merdeka utara jakarta hereafter referred ha" the national development planning agency bappenas) directorate state apparatus jl. taman senopati jakarta pusat hereafter referred bappenas the national institute public administration jl. veteran jakarta pusat hereafter referred lan the national civil service agency jl. letjen. sutomo jakarta timur hereafter referred bkn" hereafter referee the implementing partners concerning the project transforming administration, strengthening innovation transformasi) hereafter referred the programme" yk. basis the agreement the following shall form the basis this agreement: the agreement between the government the federal republic germany and the government indonesia technical cooperation dated april (see annex the arrangement way the agreement exchange noteswith reference the government negotiations2nd april (see annex accordance with article the aforementioneddated april details the programme are laid down agreement between and the ministry for administrative and bureaucracy reform semen para), the ministry finance f), the ministry home affairs oha), the national planning agency bappenas), the national institute for public administration lan) and the public service agency bkn) giz acting execution the commission with which has been charged the government the federal republic germany. semen para acting the principal programme executing agency behalf the indonesian government. ar. project objective and indicators objective: public administration more effective, efficient, accountable and citizen oriented . giz and the aforementioned partner organizations are jointly committed this objective. the programme objective derived from the national mid term development plan the grand design and road map bureaucrat reform br) and the programmes designed for acceleration implementation. the programme applies multi stakeholder and multi level approach based the indonesian priorities for bureaucracy reform and the structures set for this purpose. the main partners for the implementation the project are semen para and giz. the legal arrangements between the main partners shall laid out this implementation agreement. methodically the joint development solutions with other ministries well with german and international institutions and universities priority. the programme focuses mutual learning transformation and change processes and joint creation innovation (co creation). processing sub national innovations and promotion good practices focus. experiences and approaches are shared within indonesian and international networks such the association southeast asian nations thefive areas for cooperation have been agreed upon with the partners under this programme: strengthening the bureaucracy reform architecture. supporting three the nine programmes accelerate the bureaucracy reform: reform regeneration the civil service, human resource management, human resource development. considering fiscal impacts bureaucracy reform. increasing citizen orientation bureaucracy reform. development sub national innovation platform for best practices br. indicators for the achievement the objective are: the government effectiveness index shows improved condition public administration selected areas. administrative units adjust their reform actions based feedback from the ministry for administrative reform (the indicator shall specified within the first year implementation the programme). least new approaches with their respective instruments two the three fields recruitment', regeneration" human resource development are implemented ren institutions, including aspects gender equality least two the 2approaches. (the indicator shall specified within the first year implementation the programme). key actors bureaucracy reform consider analyses and concepts developed the fiscal policy agency fiscal policy issues for decision making bureaucracy reformthe programme envisaged for years april september the continuation the programme will decided based the achievement progress indicators and the government to government negotiations contributions the project the government the federal republic germany via giz accordance with the summary record negotiations between the the government the federal republic germany and the government the republic indonesia dated november the government the federal republic germany shall provide eur (in words six million euros) for the german contribution. this amount shall include the costs injured giz. ia, provision experts giz shall make available for the project: p3. one seconde expert programme director responsible for the contribution giz and the coordination other giz supported projects the area good governance indonesia, and who shall the same time leader the team am, experts made available for this programme for expert months, the following international experts: one seconde expert human capacity development and knowledge management for expert month with the following main tasks: creating lineages international knowledge and organizing knowledge exchange the area administrative reform (esp. promotion cooperation with oecd, un, asean networks, german universities and public institutions), development and supervision the implementation human capacity development strategy for the programme including all partners, information management and coordination with donors:, assuming the systematic documentation and exchange best practices all areas the programme one seconde expert administrative reform for expert months with the following main tasks: advice kem pan and other institutions evidence based policy development and its implementation, assuming coordination between the different implementing partners well with other stakeholders, technical advice issues human resource development and pay reforms: organizational development kem pan rb. one seconde junior expert administrative reform for expert months with the following main tasks: development and implementation results based monitoring system for the programme, financial planning and monitoring the programme support the programme director, public relations the programme: assuming interconnection and knowledge management with the other projects the priority area good governance. c7. one seconde trainee administrative reform for upto total expert months with the following main tasks: support the programme management and the national advisors kem pan policy issues reform national and subnasional level: supports the international advisor for knowledge management computing information and knowledge about and application appropriate tools for knowledge and innovation management close cooperation with kem pan rb and ama, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan solusi yang mungkin dalam menghadapi tantangan bidang government dan reformasi birokrasi: menyusun rekomendasi yang diperlukan kepada pemerintah masing masing atas tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hal hal konkrit dan mengelola kemitraan para pihak tahun tahun mendatang: melaksanakan tugas tugas lain yang disepakati oleh para pihak: paragraf iii struktur komite bersama akan diketuai secara bersama sama oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia dan menteri administrasi pemerintahan dan dalam negeri republik korea. dalam hal tidak adanya menteri, setiap pihak dapat menunjuk ketua delegasi sebagai ketua komite bersama melalui persetujuan bersama. komite bersama akan terdiri dari perwakilan pejabat senior masing masing pihak serta kementerian dan lembaga terkait. komite bersama dapat mengundang pihak pihak terkait untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam rapat komite bersama jika dianggap diperlukan. setiap pihak akan menentukan ukuran dan komposisi delegasi pada pertemuan komite bersama melalui persetujuan bersama. dalam melakukan peran koordinasi, komite bersama mempertimbangkan laporan yang disampaikan melalui dialog bilateral dan konsultasi antar kedua negara. paragraf mekanisme pertemuan pertemuan rutin komite bersama akan diadakan setidaknya setiap (satu) tahun atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak, secara bergantian indonesia atau korea. tanggal, tempat, agenda dan hal hal lainnya harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak dan dikomunikasikan melalui jalur aa) resmi. ita other implementing partners: supports senior national advisors and national and san international consultants the further development instruments for reform such coaching clinic and sub national learning hub reform. the period secondment seconde experts shall also include annual leave accordance with the provisions german law: the following integrated experts: two integrated experts related administrative reform and public service innovation (to placed with the implementing partners other organizations which can support administrative reform) for total person months. these integrated experts will have the task strengthen selected institutions lan, afeksi and possibly bkn) the working areas the programme, especially human resource aspects and innovation public services. the following development advisors: development advisor for citizen oriented national level for expert months with the following main tasks: development and implementation instruments for citizens involvement br: strengthening kem pan and other government institutions their interaction with citizens and civil society organizations tana! through complaint handling mechanisms and other instruments engage citizens br: development and implementation gender mainstrearning approach the programme, interaction with other projects donors topics citizen orientation and gender. development advisors for citizen oriented subnasional level for expert months with the following main tasks: support local governments and civil society organizations their role engaging civil society br: establishment fora for the interaction between civil society and governments: establishment feed back mechanisms the national level. international experts will recruited giz according giz rules and regulations staff recruitment. integrated experts and development advisors will selected together with the employers partners. the following national experts: one senior expert bureaucracy reform policy advice and strengthening architecture for expert months. stationed semen para. one senior expert bureaucracy reform planning, monitoring and sub national innovation hub bureaucracy reform including cooperation with bappenas for expert months. stationed semen para. one senior expert bureaucracy reform human resource aspects reform including cooperation with the ministry home affairs and the national institute for public administration for expert months. stationed semen para one senior expert public finance fiscal governance especially related fiscal implications bureaucracy reform, professionalization staff related the ministry finance for person months. stationed one expert administrative reform especially human resource development semen abbr, integrity management, socialization administrative reform for expert months. stationed semen para bkn. two experts public finance monitoring and evaluation fiscal impacts bureaucracy reform, civil service professionalization the ministry finance for expert months. stationed one expert financial governance related climate finance for expert months the ministry finance. stationed the staff can either provided directly giz the provision can subcontracted toa consultancy firm. ihe following auxiliary personnel: upto office managers, finance officer, specialist, office assistants drivers for months each. international, regional and national short term experts for total period expert months for the following fields: monitoring and evaluation bureaucracy reform key performance indicators human resource aspects civil service reform including civil service profesisonalization organizational development and change management programme evaluation the framework this programme cooperation with german universities and international organizations the field administrative reform envisaged, supply materials and equipment giz shall needed supply the following items: mt equipment, including network infrastructure, desktop, laptops, software licenses, etc, supplemental office equipment required. giz will precure goods services according giz rules and regulations. handing over assets will effective upon the completion the programme. assets shall handed over semen para the respective implementing partner based the decision the steering committee. giz will provide cars for the programme based upon rental leasing agreements. basic further training outside the project giz shall provide basic training and er further training for yet defined number indonesian experts, both from key stakeholders and giz. doing giz shall assume the following costs, accordance with giz regulations, fully partly: basic further training courses, language instruction, living expenses, travel costs (are usually expected born the partner institutions). the training well the numbers participants will defined based upon the capacity development strategy the programme, which elaborated jointly with the partner during the first months ths programme. operating and administrative costs giz shall bear the operating and or administrative costs associated with the processing the german contribution the project. ex, other contributions giz shall provide financial contributions non governmental organizations and or public institutions (local subsidies according regulations) for eur the details these financial contributions mentioned above shall laid down agreement between giz and the recipients these contributions. contributions the project the government the republic indonesia via semen para and other implementing partners provision experts and auxiliary personnel semen para shall provide qualified senior staff the relevant directorate divisions units co manage and coordinate the implementation the transformasi programme: provide the required technical staff assist the implementation the transformasi programme: provide the experts undergo basic further training accordance with the jointly elaborated capacity development strategy (mentioned under clause possessing the qualifications necessary for the courses question. semen para and giz shall aise with other implementing partners that qualified technical staff provided assist the implementation the transformasi programme. the steering structure for the programme will follow the steering structure established for the implementation bureaucracy reform. the vice minister semen para will convene and chair the programme steering board. costs semen para shall ensure that the costs specified the plan operations are budget for due time. @ provision sites, buildings and work premises semen para shall: provide sufficient office space for least experts and administrative staff semen para, including equipment and furnishings, insular such equipment and furnishings are not supplied giz: provide relevant information, material and documents needed support the work the transformasi programme, facilitate the provision official permits and visas for the international experts recruited for the transformasi programme well other administrative issues related prevailing indonesian regulations. further contributions from the consignatories shall defined the framework additional agreements mentioned under clause other provisions planning, reporting and evaluation annual work plans will jointly established giz, semen para, bappenas, bkn, lan and through consultation processes initiated semen pan together with giz. giz shall provide progress and financial reports, which shall comply with existing laws and regulations both the government republic indonesia and the government the federal republic germany. giz may undertake evaluation the project during after implementation this agreement. this end, giz shall second experts appraisers the project. semen para and other implementing partnersshall participate the evaluation. shall all cases assist the expert(s) appraisal(s) their work and allow them examine all the necessary documents. all the aforementioned shall informed the results the evaluation means report, co financing based the experiences other giz supported programmes with co financing other development partners, giz and semen para will try secure co financing for the programme from development partners and other sources. suspension contributions and termination agreement giz, semen para andi or the implementing partners may suspend its contributions giz, semen para the other implementing partners fail fulfil obligations arising out this agreement out arrangements respect this agreement, circumstances arise which prelude, place considerable jeopardy, the objective the programme described clause above. one the circumstances described sentence above arises and still existence after time limit agreed giz with semen para and all consignatories not eliminated within this period, giz may, with the consent the government the federal republic germany, prematurely terminate the implementation this agreement. term agreement save provided clause above the suspension contributions and termination the agreement, this agreement shall valid for the duration the ongoing phase the programme (currently scheduled run from april september the term this agreement may extended the event delay the execution the german contribution laid down this agreement and the execution the agreed contributions semen pan and the other implementing partners. adjustment agreement the event that provisions this agreement not further the efficient achievement the ama, objective defined clause above, then giz and semen para may adjust amend po. these provisions mutual consent any stage during the implementation the project. any amendments shall made writing. giz may unilateral terminate this agreement the commission with which has been charged the government the federal republic germany withdrawn. written form aa, amendments and additions this agreement, and any other important declarations and communications significance the execution this agreement, shall made writing. the case declarations and communications giz, shall office for them received the programme director. detailed agreements with individual implementing partners the person responsible for the contribution giz and the person(s) responsible for the contributions the different implementing partners may, within the framework this implementation agreement, conclude agreements additional details concerning execution the project (e.g. the basis plan operations) may any other suitable way lay down those details writing and, where necessary, adjust any such agreement take into account developments the programme. government arrangements the rest, the provisions(see annex thedatedapril (see annex all referred the beginning this agreement, shall also apply this agreement. entry into force, copies this agreement shall enter into force the date signed both parties kereta. shall drawn seven originals english and indonesian and each text shall authentic. case any divergence the interpretation this agreement, the english aa, version shall prevail. saka ala (place, date) (place date) dosis tasik riyanto programme director transformasi secretary deutsche gesellschaft fair internationale state ministry zusammenarbeit giz) gmb administrative and bureaucracy reform rx, lo. jakarta, jakarta, dr. ita amri, sc., prof. heru subiyantoro dr.suharto pd. director local head centre for management secretary fiscal policy government capacity overseas cooper ation agency financing beha secretary genera ministry finance ministry home affairs (ox jakarta, jakarta, jakarta, dr. dwi wahyu romaji dr. pajryaho aan director state apparatus main secretary ir. agu suryadi, national development lan head landing bureau planning agency jne national sipil service agency aa, al. annex an. theregarding technical cooperation, dated april 9th, ii. (an nan agreement between the government the republic indonesia the government the federal republic germany regarding technical co operation ami pan, aa, jm, tan the government the republic indonesia and the government the federal republic germany yaa, the basis the friendly pelat1on5 existing between the states and their peoples, consider ing their common interest promo ing the economic and social progress their states and peoples, seiring intensify their relations through technical co operation spirit partnership, pad hence superseding the agreement april between the wo government regarding technical co operation, yaa have agreed follows kat article "ay the government the republic indonesia and the government the federal public germany (hereafter referred "che contracting parties ) call co operate with view furtherins the economic and social development their peoples means technical co operation ra, this agreement embodied the basic conditions for technical co operation between the contracting parties. the contracting parties may conclude special arrange akn ments regarding individual projects technical operation (hereafter referred "project arrangements") tni each contracting party call responsible for projects technical co operation its own country ana km, project arrangements5 shall define joint project concept, specifying particular the project 'objectives, the contributions made the contracting parties, the functions and organizational positions the participants, and the time scheduled. article project arrangements may provide for assistance the government the federal republic germany the following (a) training, advisory and research centres well other facilities indonesia: . (b) preparation plans, stub1es and reports: (&) other areas co operation agreed upon the . gbatracting parties. pan such assistance may include bnn (a) the secondment experts such instructor, advisers, consultants, specialists, scientific and technical! personnel, and other personnel may required (nereinafter referred "seconde experts")j (b) the supply material and equipment (hereinarter ref red "material"): (c) the basic further training indonesian technical and managerial personnel well scientists indonesia, the federal republic germany other countries: (@) other appropriate forms agreed the contracting parties. nan anna lea. ot aan kanan tia bila kedua pihak dipimpin oleh menteri masing masing, bila diperlukan, pertemuan komite bersama tersebut dapat menggandakan sesi retret bagi kedua menteri untuk membicarakan hal hal umum yang menjadi perhatian bersama. agenda tentatif pertemuan rutin komite bersama akan diusulkan oleh negara yang menjadi tuan rumah pertemuan. paragraf panitia kerja dan sekretariat untuk mendukung dan mempersiapkan komite bersama, kedua belah pihak akan membentuk panitia kerja bersama. panitia kerja bersama akan terdiri dari pejabat yang mewakili unit kerja terkait dari masing masing pihak serta kementerian dan lembaga terkait. pertemuan rutin panitia kerja bersama akan diadakan setidaknya setiap (satu) tahun atau setiap waktu yang telah disepakati oleh para pihak, secara bergantian indonesia dan korea. tanggal, tempat, agenda dan hal hal lain akan disepakati oleh "kedua pihak dan dikomunikasikan melalui jalur resmi. para pihak akan membentuk sekretariat komite bersama, masing masing seoul, korea dan jakarta, indonesia. paragraf catatan pertemuan hasil pertemuan komite bersama akan dibuat dalam bentuk butir butir kesepakatan. negara tuan rumah akan bertanggung jawab atas penyusunan butir butir kesepakatan. penyampaian dokumen atau informasi yang dianggap rahasia kepada pihak ketiga harus melalui persetujuan dari para pihak. komite bersama dapat memberikan pernyataan kepada media apabila diperlukan. the government "of the federal republic germany shall, unless otherwise provided the project arrangement make at'its expense the following contributions assisted projects la) regeneration the seconde expert: (b) accommodation for the seconde experts ang their families, insular such costs are not met the experts themselves: (c) official travel the seconde experts within and outside indonesia: (d) procurement the material referred paragraph (b) this article: (e) transport and insurance the project site for the material referred paragraph tb) this aisle: this shall not include payment the charges ang storage fees referred article this agreement:. ( ) basis further training indonesian technical and managerial personnel well scientists accordance with the applicable german guidelines. the material supplied for the projects behalf the government: the segera republic germany small become the proper y the republic indonesia arrival indonesia, unless otherwise provided the project arrangement xhe material supplied shall j the unrestricted @is asal the assisted projects and the seconde experts for the fulfillment their tasks. the government the federal republic germany shell notify the government the republic indonesia hana. the co operating agency1es, organized1ons authority1es will charge with the implementation its assistant for the respective project. the co operating agencies, organizations authorities charged will herlina'te referred "the implementing agency". samaran po. nana, oma aaa taat aah po. article the government the republic indonesia shall make the following contribution shall ta) provide its expense for the projects indonesia the land and buildings required, including equipment and furnishings for the buildings, insular such equipment and furnishings ate not supplied the government the federal republic germany its exen se: (b) exempt the material supplied for the projects behalf the government the federal republic germany from 1licences, ha bow dues, import and export duties and other public charges well storage fees, and ensure that che material cleared customs due time. tne a aforementioned exemption call, the request dept ihplenonting agency, whenever possible, also apply material produced indonesia: (c) meet the operation and maintenance costs the projects: (4d) make available its expense the indonesian experts and other personnel required: the project arrangement.s should include time schedule for their assignment: (e) ensure that the functions the seconde experts are take over soon possible indonesian experts. where the latter are receive basic father training indonesia, the federal republic germany other countries pursuant this agreement, shall good time nominate, consultation with the his10on the federal republic germany the republic indonesia with experts designated the mission, sufficient candidates for such training. shall only nominate such candidates have given undertaking work the respective project with government services for ii. aan lama least five years after completing their training. shall ensure that these indonesian experts receive posts commensurate with their qualification: ( ) recognize, accordance with their respective standard, examinations passed indonesian nationals having received training pursuant this agreement: (g) ford the seconde experts any assistance they may require carrying ovt the tasks assigned them and mnt name available the necessary records and documents: (h) ensure the timely provision the contributions required nana implement the projects, insular these are not provided the government the federal republic germany pursuant the project arrangements: ensure that all indonesian agencies concerned with the implementation this agreement and the project arrangement. are fully informed their contents good time. article the government the federal republic germany shall ensure that che seconde experts are pledged (a) their best, within the framework the pan arrangements concluded their work, help achieve the purposes set forth article this agreement: (b) not interfere the internal affairs the republic indonesia: (c) respect the laws and regulations well the. customs the republic indonesia: aa) not engage any painful occupation other than that which they have been assigned: (e) co operate spirit mutual confidence with the official agencies the republic indonesia. . the government the federal republic germany shall ensure that, before expert seconde, the consent the government the republic indonesia obtained. the implementing agency shall forward the curriculum vitae the expert selected the government the republic indonesia together with request for consent his secondment. notification the contrary received from the government the republic indonesia within three months, consent shall assumed have been granted. the government the republic indonesia wishes seconde expert recalled, shall the ancrvoriate time contact the government the federal republic germany and give the reason for its request. similarly, the government the federal republic germany shall, when seconde expert recalled.by the german side, ensure that the government he republic tof kan indonesia informed thereof the appropriate time. both cases, the successor shall dispatched to: indonesia the same manner provided for paragraph this article. article the government the republic indonesia shall maks the necessary efforts ensure that the 'seconde experts and members their families belonging their household (hereafter referred "experts and dependent:") receive protection for their person and their property. for this purpose, shall (a) assume liability place the seconde experts respect any damage caused them carrying out task signed them accordance with this agreement: any claim against the experts shall pan that extent preceded: the government the republic indonesia may not assert any for compensation against the seconde experts, respective any legal foundation sur claim, except the case deliberate intention joss negligence: (b) ensure that the seconde experts will not subject arrest detention respect any ac:s missions, including words spoken written, connection with the carrying out task assigned them accordance with this agreement: (c) permit the experts and dependent enter and leave the country hindered any time: issue the experts and dependent documents . identification referring the protection and nn, assistance afford them the government of'the . republic indonesia. the government the republic indonesia shall (a) levy taxes other public charges parents made from funds the government the aral republic germany seconde ember s and non indonesians firms for activit1es carried out under this agreement: (b) permit the experts and dependent, assigned for least six months, import within six months after their arrival, duty and tax free and without providing security, articles intended for their ia, personal use, subject re exploration after the completion their assignment. such articles shall include for each household one refrigerator, sh8 deepfreeze, one washing machine, one cooker, ore: mana han radio, one record player, one tape recorder, small electrical appliances, three air conditions, two water heater, one still camera, one movie came and one projector. one video set and one television set for each household may imported with special permit. the articles mentioned above shall exempt rom any export duty when re exported. the lic les mentioned above are sold indonesia, the relevant indonesian laws and regulations shall apply (c) permit each the seconde experts, assigned for least six months, purchase indonesia duty and tax free and without providing security one motor vehicle local production for their personal sei (d) permit the experts and dependent import for their personal requirements medicaments, foodstuffs, 'beverages and other expendable goods well spare parts for the goods mentioned paragraph (b) this article. foodstuffs, beverages and other expendable household goods shall subject maximum values determined indonesian regulations (e) issue the experts and dependent, free charge and without requiring security, the necessary visas well work and residence permits. the privileges and impurities pursuant paragraphs (b) and this article are granted the interest the contracting parties and not for the personal benefit the persons concerned. the government the federal republic germany may the request the government the republic indonesia wave them considers that otherwise they would abused. ada |. ipa tai lam article this agreement shall also apply projects technical co operation agreed within the framework the agreement april regarding technical co operation ensure the completion thereof. article this agreement shall also apply land berlin, provided that rhe government the federal republic germany does not make contrary declaration the government the republic naa indonesia within three months the date entry into force this agreement. article han this agreement shall a oly the territory the bana republic indonesia defined its laws and the bi: parts the continental shel f and adjacent seasfor the purposes this agreement the team federal republic germany, when used the geographical sense, shall mean the territory which the basic law the federal republic germany force, and any area beyond the territorial waters the federal republic germany within which, under german law and accordance with international law, the rights the federal republic germany with respect the sea bed and the subsid thereof and their natural resources may exercised. sana han tana articlecably consultation negotiation. article this agreement shall enter into force the date which the contracting parties exchange notifications that their respective legtacit extended for successive periods one year. both contracting parties agree consult each other the implementation certain provisions this agree ment would inconsistent with the laws and regulations the republic indonesia. this agreement may denounced either. contracting party subject three months prior notice. ceases have effect account denunciation, its provisions shall continue apply for the period and the extent necessary secure the implementation the special arrangements concluded under article this agreement and still applicable the date the agreement ceases have effect. : the period validity the special arrangements concluded under article this agreement shall not affected the denunciation this agreement. ala paragraf vii pengelolaan keuangan pengaturan masalah keuangan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan pengaturan ini akan diputuskan dengan mempertimbangkan anggaran dan sumber daya lain yang tersedia antara para pihak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku negara masing masing. para pihak harus memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pengaturan keuangan yang terkait dengan pertemuan komite bersama dan panitia kerja bersama. paragraf viii penyelesaian perbedaan setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan pengaturan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara para pihak. paragraf pen perubahan pengaturan ini dapat direvisi atau diubah dengan persetujuan bersama. para pihak. revisi atau perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh para pihak dan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengaturan ini. paragraf mulai berlaku dan penghentian pengaturan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan oleh para pihak. pengaturan ini berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun dan akan otomatis diperpanjang setiap (tiga) tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan niatnya kepada pihak lainnya secara tertulis melalui saluran resmi, untuk mengakhiri pengaturan ini (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran pengaturan yang diinginkan. the agreement april regarding technical co operation shall cease have effect the date the entry into forckata uea day april duplicate the indonesian, german and english languages, all three texts being authentic. case divergent inter dbretations the indonesian and germanfederal republic germany aa. ma. era. annex, held jakarta dated 14th., (tn lim summary record the negotiations development cooperation between the ken government the republic indonesia and the government the federal republic germany held jakarta november introductionwere held jakarta november the meeting reflects the spirit and objectives the jakarta dec'ration indonesia germany joint declaration for comprehensive partnership: shaping globalisation and sharing responsibility ) adopted the president the republic indonesia and the chancellor the federal republic germany, particularly strengthening indonesian german development cooperation programmes and dialogue. the delegation the republic indonesia was headed wisman suryabrata, deputy minister for development funding affairs, ministry national development planning bappenas). the delegation the federal republic germany was headed brunhilde vest, head the south east asia division the federal ministry for economic cooperation and development bmz). lists the two delegations are attached annexed and (an within the german government, the bmz responsible for development cooperation. the bmz therefore the political point contact for all financial cooperation fc) and technical cooperation tc) projects and programmes and all other projects and programmes mentioned this document, unless specified otherwise. the exceptions are the projects mentioned paragraph for which the german federal ministry for the environment, nature conservation and nuclear safety bmu) responsible. the negotiations took place open atmosphere constructive cooperation. based the results the preparatory consultations held april the delegations reached agreement the allocation the funds available. the results the negotiations are recorded below. general context for development cooperation and political dialogue opening statements the opening statement the indonesian delegation attached annex the opening statement the german ambassador attached annex and the opening statement the german delegation annex j1. general context and prereguisites for development cooperation general context both governments reiterates that cooperation would continued and strengthened the # . three priority areas bilateral development cooperation. the current areas indonesian german development cooperation agreed upon during the government negotiations are listed annex both sides agreed that not all instruments technical and financial cooperation are applicable all areas. this context, both sides agreed discuss and explore new and innovative instruments and modes cooperation with the aim adding new quality the development cooperation between the two countries. this cooperation between germany and indonesia ambitious and economically increasingly strong country means: focusing cooperation common interests, shared responsibility and increasingly also shared financial commitments. also, lessons learned from the long standing cooperation should jointly compiled and assessed more systematic manner. indonesia could integrate these lessons learned into its own structures. best practices will used the government indonesia scale domestic initiatives which next step could transferred other countries. triangular cooperation germany and indonesia will focus the countries the association southeast asian nations asean) and timor leste. indonesia and germany are interested moving triangular cooperation away from single projects towards more comprehensive and strategic approaches the future. this goes hand hand with more substantial commitments for triangular cooperation arrangements from both countries the future. indonesian german development cooperation will also reflect indonesia's role global ami development partner and increasingly important actor global processes. co chair, indonesia has prominent role the global partnership for effective development co operation spec). germany interested working closely with indonesia this regard order advance the busan principles and the effectiveness agenda. there also great interest the german side further exchange with indonesia concerning experience with building development cooperation structures and their institutional design. the next global dialogue, which indonesia and germany are hosting jakarta december offers opportunity for such exchange. innovative modes cooperation: partner financing projects and programmes the german government glad inform the indonesian government that new and more flexible modes financing for projects and programmes are now available. order extend the coverage and the impacts project programme, the budget can (# increased and activities extended through financial partner contributions from the #) government indonesia. the bmz, the german embassy and giz wili gladi provide further information the indonesian side feels that this would interesting opportunity. follow up the government negotiations, this issue will jointly discussed reflect the specific modes, terms and conditions under which partner contribution could implemented reflect shared interests. presentation giz including more information this issue was distributed during the negotiations. computing lessons learned within the context both sides agreed jointly discuss and compile lessons that can learned from projects and programmes more systematic manner. the insights will used for replication scaling up activities (also through co financing) the indonesian government other development partners with the aim enhancing the sustainability these projects and making easier transfer and disseminated best practice examples within and outside indonesia. both sides agreed consider involving bappenas the focal point the national coordinating team for south south and triangular cooperation stc) collation these lessons learned. for that purpose, ongoing projects (preferable those that have been running for some time and will not continued beyond ie. swr, dec gg, kutip) will selected and defined amount (up the total sum will remarked for the above mentioned activities. dialogue priority areas bilateral development cooperation: commitments financial commitments and programmed funds the government the federal republic germany undertaken provide the government indonesia with new amount for bilateral technical and financial cooperation. this comprises for financial cooperation projects programmes and for projects programmes. under commitments made will programmed. ra, included the sums listed above are commitments mounting for three projects programmes that had already been committed via note verbal dated september those projects are marked accordingly the tables and agreements. the total volume funding available for technical and financial cooperation projects and programmes for including programmed funds and funds already committed via note verbal dated september thus amounts table showing the commitments and programmed funds attached annex mena nat. ig, loan disbursements will made kaw directly the soe public bank (or its supplier contractor), and payments will made directly from soe public bank direct lending promotional loans (as leader) makes available selected soe public bank (as borrowed) promotional! loan. such promotional loan will partly guaranteed the german government order make terms and conditions even more attractive. government institutions are involved the early stage project preparation only. the instrument promotional loans mentioned the summary record indonesian german government negotiations (not the more formal agreement"). signed promotional loans will listed for information the next protocol bilateral government government negotiations. the instrument promotional loans regularly mentioned the previous summary records indonesian german government negotiations, further government involvement will required the project implementation, neither the german (except guarantee) nor the indonesian side. propose structure the process loan commitment and negotiation for direct lending promotional loans follows: soe public bank requests promotional loan from this can any project which has positive development impact, such renewable energy energy efficiency, others regardless its inclusion the blue book. sa. after having limited with the german government, makes indicate financing offer the soe public bank. kfw will request the german government for approval extend guarantee covering part the promotional loan. besides this guarantee, all financing issues will agreed upon only between and soe, and approved only the respective authorities the borrowed and the leader. kiw (as leader) and soe public bank (as borrowed) can enter into loan agreement and its implementation. loan disbursements will made directly borrowed (or contractor supplier), and payments will made directly from borrowed ea, eka sebagai bukti, yang bertanda tangan bawah ini telah menandatangani pengaturan ini. dibuat dalam rangkap dua busan pada tanggal sebelas bulan desember tahun dua ribu empat belas dalam bahasa indonesia, bahasa korepengaturan ini, maka naskah bahasa inggris yang berlaku . untuk kementerian untuk kementerian pendayagunaan aparatur negara administrasi pemerintahan dan reformasi birokrasi dan dalam negeri republik indonesia republik korea orang jong buddy chrisnandi chong, jong sup v annex direct lending procedures direct lending interest reduced loans the german government through makes available the government indonesia gol) interest reduced loans given selected state owned enterprises soe) public lam banks. during project preparation and restructuring, four parties are involved: german government bappenas behalf gol soe (currently pln pertamina public bank. propose structure the process loan commitment and negotiation follows: soe public bank proposes bappenas certain project for financing within the framework bilateral financial cooperation. this can any project for the promotion the indonesian economy the priority areas, whether included the blue book not. bappenas proposes this project the german embassy and requests the german government consider making available interest reduced loan. not necessary that formal readiness criteria the indonesian government are fulfilled that time. the project and amount the related interest reduced loan soe public bank will usually agreed upon during the regular bilateral government government negotiations. the project and the amount the related interest reduced loan soe public bank will included either the regular agreement exchange verbal notes between both governments concerning financial cooperation. once the relevant agreement between both governments concerning financial cooperation concluded, only two parties are involved during project implementation: soe (currently pln pertamina) public bank. that basis, (as leader) and soe public bank (as borrowed) can enter into bilateral negotiations loan agreement with reduced interest rate. this agreement negotiated and signed between leader and borrowed. niy pam wit#w regional financial cooperation: regional funds integrated tiger the proposed indonesia, eight habitat conservation integrated tiger tiger source sites programme asia habitat conservation sumatra are included programme asia eligible areas. follows integrated project proposals will approach, combining selected the conservation competitive based forests and biodiversity redefined with the socio selection criteria. economic development assuming bmz the poor local approval the population tiger programme, the first conservation call for project landscapes tcl) and proposals adjacent areas envisaged selected tiger range countries asia. the programme will implemented experienced international ngo (iucn) under governance structure. . w bw. giz cities development cities development the initiative has initiative for asia initiative for asia been supporting dia (dia) regional indonesian cities with initiative established the prioritization the asian development their urban bank and the infrastructure government investments and germany, with cities undertake additional funding pre feasibility support the studies for kan governments infrastructure sweden, switzerland, investments austria and the variety sectors shanghai municipal including urban government which transport, public provides assistance market development medium sized asian and solid waste cities for the management and preparation urban link the priorities infrastructure projects. investment financing. cities development dia regional pre feasibility studies initiative for asia initiative established several cities dia the asian development indonesia dia, bank and the part funded government for example funding germany, with pre feasibility additional funding study for public z7. support the transport denpasar governments has recently been sweden, switzerland, approved and now austria and the under preparation. shanghai municipal government which an, provides assistance medium sized asian cities for the preparation urban infrastructure projects. giz integrated resource the objective the management asian project develop cities: the urban capacities for nexus integrated urban resource management (with focus water, energy and food security) selected asian cities and establish regional knowledge pool. em, anggun giz support the the program aims far the insurance regulatory framework improving the regulators authorities conditions pro poor insurance protection from indonesia, insurance the poor population mongolia, nepal, markets asia asia enhancing thailand and vietnam rapi) insurance regulation have expressed their and supervision and interest become promoting the part the program. development declaration mutual innovative insurance exchange support solutions (especially inclusive insurance the areas micro, with these authorities small and medium was signed may enterprises, disaster risk management and agriculture). regional cooperation the platform aims partners indonesia: platform for establishing forum universitas vocational teacher for regional pendidikan indonesia, education and professional and u), yogyakarta training asia scientific exchange state university rcp) the field vocational u). teacher education the asean region and china and improving the institutional capacity fits members and contribute regional integration processes. "da ptb strengthening the aim this project partner: research regional quality strengthen the centre for chemistry infrastructure structural framework chem) the networks the asia mic indonesia inte designated institute pacific region. fields environmental the indonesian protection and food institute sciences safety based lipi) reliable and internationally integrated quality infrastructure. the fields intervention arefocused strengthening the basic metrologi chemistry infrastructure, raising awareness for the importance quality infrastructure and building mythological traceability. giz regional programme the program aims indonesia, after for essential health adapt the fit for school having facilitated the care fitur school) approach, school construction group health program washing facilities and developed the conducted baseline philippines which studies health and focuses daily group sanitation indicators, handwashing with soap the regional fit for and toothbrushing with school program fluoride toothpaste and currently being the improvement implemented washing facilities, schools bandung country specific and indramayu situations, thereby west java and creating tailed reaches implementation indonesian students. template and respective human capacity development tools. ma, ptb programme: the project goal participants from single market) improve the availability indonesia's institutions improving quality infrastructure quality infrastructure, quality services the asean including the ministry infrastructure member states based trade responsible for las asean international good practices, legal metrologi, the particularly for the agro national standards industry. body, bsn, the national accreditation body, kan regularly take part various training measures and seminars offered through the ptb cooperation with asean. giz strengthening the project supports the the asean sai the asean regional secretariat located supreme organization association within the audit board audit supreme audit institutions the republic institutions the asean member states indonesia jakarta. asean sai) (asean sai). the professional association the project will deploy aims facilitating exchange seconde and local experience and staff jakarta order strengthening the capacities strengthen the member alstoenhance capacities the the role and status aseansai secretariat external financial auditing and enable the audit the region. board the republic indonesia facilitate exchange experience between is. ym, ma, regional cooperation beyond the asean context a.a asean german the programme strives programme support asean response climate further advancing the change gap cc) implementation adaptation and regional coordinated za. mitigation strategies strategies and policies support afc for climate protection within its member states. aims channing lessons from effortsmulti sektoral framework climate change afc) binding framework. 1giz asean sustainable the programme strives branch project office agrifood systems support asean sumatra asean biocontrol) further advancing the asean german implementation programme regional coordinated response climate i strategies and policies change gap cc) forfood security within its member states. aims channing lessons from efforts pm,integrated food security framework ais) binding ye. framework. yna, cooperation with the the sgp, its current indonesia one two asean centre for first phase, will countries which the biodiversity) small implemented small grants programme grants programme indonesia and will implemented. will myanmar. aims also regular part supporting local interchange, policy communities and dialogue and networking. within close for the cooperation with asean heritage indonesia, there are parks financing issues addressed, appropriate measures one the ratification for strengthening the establishment biodiversity agreement acb (which conservation. tis now ratified member states), the other one agreement between acb and indonesia ministry the environment and ministry forestry) regarding the implementation the small grants programme, which precondition for the sgp start. regional cooperation with asean focal area: regional economic integration competition the project aims indonesia, the policy and improving the legal and project builds the law asean institutional prereguisites for experiences and cpl) promoting fair competition networks from the long the asean member states. standing partnership with the commission for the supervision business competition kppu) with focus enhancing the effectiveness competition law enforcement. giz promoting the project's objectiveisto four participants from innovation and strengthen innovation indonesia are currently technology systems asean member pursuing the long term asean states, and enhance ilt programme, and countries cooperation both among three participants pit) asean countries and attended the two week between the asean region innovation and germany innovation management school and technology transfer. june republik indonesia das gag ass dal psi utama ye1y5 metal hara 1nsh oo2 cmp shs market kas ols uujajok2ska gang usa #geki ps, m22 eso2 km.eun args yai botol lab sisi| anti, aa, hn, s1mo jua ses 0gord, 4u0| kp2 ek0 mbs ocu joss yeah is! naa 2a2 ss0ng sux dae asi tema x7t2 el01 msh orasi yang usil zto| gan2 ues, ordo ikat, sah zo| sojskgth ye, project' programme fc bmz project new com retro total ( ) replenish continua loan number moment grammy ment tion candi ( ) funds ( ) yes no yesno tons' cooperation beriman mena nas nya ana studies und fachkraftefonds: yes study and expert fund for information only (already committed via note yes verbal dated september studies und fachkraftefonds: study and expert fund areas including funds already commitedvia note verbal dated september gee sum total committed during govern men naa menanam ment negotiations (new funds excluding tunas men already committed via note verbal dated september sum total commitments (including tunas |. par already committed via note verbal yaa mada rea dated september oo v rvr annex this annex intended inform the indonesian side about german regional development cooperation activities, commissioned bmz, involving indonesia implementing title general description involvement agency indonesia regional cooperation with asean focal area: environment and climate change giz (asean german the project supports tanjung priok port gets programme cities, selected ports project support environment and improve the quality and indonesia. the national transport cet) efficiency their level ministry sustainable port safety, health and transport dest) has development spd) environmental been included project the asean region management. activities. |ciz asean german this project assists partner cities idn: programme cities, small and medium surakarta and palembang environment and sized cities transport) clean air developing and for smaller cities implementing clean air the asean region plans. asc) giz asean renewable theprojectaimsat indonesia pilot country energy support deepening the regional for the development programme asean dialogue and . guidelines (especially resp) cooperation among pv), itis cooperation asean member states partner for regional and international activities rural stakeholders order electrification lama improve the regulatory framework and the conditions for renewable energies the asean member states. jd) didi iii nawa seks project programme fc bmz project new come retro total ( ) replenish continua: inst loan (e) funds ( ) yes no yesno tons nachhaltige wirtschaftsentwicklung durch yes berufliche bidang sed tet): sustainable economic development through technical and vocational education and training sed tet) eat programm for nachhaltiges regionales ,4d0. yes irtschaftswachstum und investitionen isregip) programm fair nachhaltiges yachstum und investitionen ship). sustainable regional economic growth and investment programme segi) for information only ready committed via note verbal dated september programm: sociale sicherung spp social protection programme spp) support for small finance institutions prof) sub total inclusive growth including funds al tea committed via note female mm2013, emissionsminderungen imstadtischen verger yes kutip), sustainable urban transport improvement project kutip) politikberatung unwell und klimaschutz yes taklim): policy advice environment and climate change taklim) walid und klimaschut forclime): forest and yes see pameran amen ama forstprogramm sulawesi): forestry pro yes grant meta (ear maaf tata iva naa benang ena toon man sub total energy and climate change. beng 2ntoonoo annex table showing commitments and programmed funds project programme fc bmz project new com retro total ( ) replenisn continua istri loan number moment grammy ment tion ment candi ( h funds (&) yes no yes no tons' soo severance global networks sued sued und dreieckskogperation und netzwerke fair gute regierungsfiihrung globale processes, south south and triangular cooperation and networks for good global governance transformation der administration starring yon innovation transform asi) transforming administration strengthening innovation transform asi) gute lokale regierungsftiihrung kompcnente yes georisiken, good local governance mitigation geo risks for information only (already committed via note yes verbal dated september vorbeugung und bekampftung von corruption kpk), assistance preventing and combating corruption kpk) sub total good governance indludingfunds tema aya aa. tiga anna any pena han nana ana tan maag adat las mun bai data meme nou las .ready commit note female gated september tno ber maan nan oak are were epa bag pir hee panai tak priority area kementerian ppn bappenas workshop result proposed revision climate change, energy natural resources energy.and climate change esa ari sea osn tya" ketawa tag forehand:. urban mana forehand siodiersitr intrasuctue exeres. mosigeraty. intrasuvaure aer hana men perak sea bean ona sinta will focus will focus will focus watershed tow emission energy nip watershed low energy management mobility efficiency management: mission efficiency tar forest mobility renewable climate solid waste energy cha management forest climate solid waste renewable mi. change redd! management energy biodiversity mua nagara merana eri areas biodiversity mete era pen re. tun sea ubin ang cooperation cross cutting climate change issues pp priority area kementerian ppn bappenas sm, der ata workshop result proposed revision inclusive growth inclusive growth ui: growth e . investing growth investing human developer aah inyestingin human development m:: investment sin nt: banana aalonesan setelan soda competence investatenn seroteenon memang weil focus aan teen bela regional sea ata pe) pen business bea bia tebal investment national and lana national ran will focuson will focus regional national hrd climate national social support investment protection mei green protection national image pearl zabur economy strategies competence bab a. gea policies policies. skills innovation contribute mena esearch social such development pen vocational ana ". camilan pemain mark transfers scho ship) ma, paman, www priority area kementerian ppn bappenas workshop result proposed revision good governance good governance global networks iin bingkai yaa keb sena nebwodkafor era nan nee tenan public service corruption mu. public service corruption m5. improvement prevention mi. improvement: prevention. b0. mi. program wanna nb. program bee policy advice bureaucrat anti wewillfocusoo will focus weil fokus kelam corruption networkesot pula care ion triangular public learning ahok tank finance reform educanona coopestionind finance ang kesana acces networks: networksfor managing government manapun global boyernanga integrity services tatopnritg governance priority anticorrup kait month areas ton networks regions prevention cooper networks iriangulation dea global governance mi: g20 regional pr. cooperation tee ernanoueased pan ken mela penta gasta bnn sesat sen saat an, mn, prepare for new loan commitments would like agree with you clear procedures for direct lending. for technical cooperation, new modes financing for technical cooperation projects and programmes are also now available. more flexible addressing indonesian needs and priorities, technical cooperation project can extended through financial partner contributions from the government indonesia. these are new opportunities, assume that many questions need answered. giz will therefore make short presentation the subject during these negotiations, and will course happy define follow up process. our view, these are just some the many ways which see the new role indonesia emerging economy, g20 member country and global development partner reflected our cooperation. beyond bilateral development cooperation, germany interested expanding the strategic partnership with indonesia global processes. one these the global partnership for effective development co operation. with armada alisjahbana co chair, indonesia playing key role shaping the post busan agenda. germany has high interest the discussion relating south south co operation, triangular co operation and knowledge sharing for which indonesia responsible during the ministerial meeting the global partnership for effective development co operation next spring mexico. would also like thank you, the government indonesia, for hosting the global dialogue agencies and ministries for international cooperation and development, and december jakarta. sure that this will provide you and all other participants with excellent opportunity exchange experiences and highlight examples best practice with eye emerging economies such indonesia, which are increasingly building their own development cooperation agencies. would like close remarks saying: always, looking forward open and fruitful discussion our current and future cooperation today. "wa elia annex presentation bappenas priority areas indonesian german development cooperation ma, kementerian ppn bappenas ae. priority area bilateral negotiation meeting november priority area kementerian ppn bappenas current workshop proposed result revision aan innate change:tet sana dacopmert maan grunge sa, (an dab 5ia dod srs nova ep enemies isi lok indo ser asik life keren 2kee2 sumi rss kek brr her 22k (oat isi ioo2 biru karir hi rhr eka sbs jake elo2 keb sep opa: ren depe ria era ker are ber tega rep round ke2 sbn irk penat dalam kelor 2s, see krkehhk akre 2klo r25 baker shb bvb pai furthermore, indonesia's growing importance ambitious and economically increasingly strong emerging economy and regional leader will reflected through new quality our cooperation. what could that ental? for us, means focusing our cooperation common interests, shared responsibility and shared financial commitments. would like address global governance and enter into dialogue explore new possibilities, for example more comprehensive and strategic approach towards south south and triangular cooperation. this context, would like learn more about your priorities with regard south south and triangular cooperation: would interested hear about your thematic and geographic priorities for triangular cooperation the asean context. there are lot issues that other countries might interested and can make use and share experiences from our long standing development cooperation. this respect, would like reiterates that look forward our jointly prepared regional conference ensuring tet quality preparing for the aec which will take place from march 31st april 2nd, jakarta. this conference important step towards preparing for the asean economic community and will enable all participants share and learn from good practice experiences. designed, and further define the role that tet can and should play asean integration processes. new quality cooperation needs new instruments. thus, glad announce that more flexible modes financing are now available. have tried act upon your desire that more flexible modes cooperation and financing may enabled for technical and for financial cooperation. lam pam they offer opportunity for both sides come together for exchange ideas, even early stage development. this form dialogue underlines what makes our cooperation interesting: that not static, but reflects our countries' developments and thus opens new perspectives for continue and further develop our long standing, trustful cooperation the future. this regard, would like take this opportunity thank you once again for taking the time meet with and discuss these issues, also outside formal settings. suggest continuing these informal discussions, for example through more intense dialogue sektoral matters initiated the german embassy. thanks successful consultations and the follow up discussion, have now updated the names and contents our priority areas cooperation within the context german indonesian development cooperation. think that these three priority areas are, first all, well equipped tackle the challenges ja, that indonesia itself has identified bottleneck for social and economic development. the same time, think that these are areas where can offer interesting modes cooperation and high level expertise. naa our cooperation, agreed upon now, comprises: providing climate friendly, renewable energy infrastructure and strengthening structures and human capacities enable the country reach its ambitious international climate change commitments. addressing governance issues like bureaucrat reform, effective corruption prevention and fiscal decentralization making indonesia's economic growth more inclusive and green, investing human capacities and improving the investment climate for the private sector. now that the financial and technical agreements have been signed, can look ahead and discuss new commitments. hope that more general matters have been resolved during the process and that these outcomes can used establish speedy procedures for future agreements. aa: jakarta take new approach, new approach, reflecting indonesia's enhanced status partner. that our vision for our future cooperation transformation from being recipient full partnership. would very much like see new modes cooperation, which are appropriate for emerging economy. appropriate for emerging economy and country that longer only recipient but about become donor its own right. emerging country where public funds are used alongside private funds for development purposes and where non governmental organisations can work side side with state institutions and access public funds when necessary. give example: managing buffer zones national parks and protected areas, vrk with communities stabilize their livelihoods. public health, which support through the global fund, they take care groups the fringes society protect individuals and their families against communicable diseases. and vocational education and training the role private enterprises becoming increasingly important. think that our bilateral cooperation includes very relevant issues and that good track. during the negotiations you will touch upon number programmes mitigasi climate change. this week, negotiations the conference parties started warsaw looking for global answers climate change. our two countries have common interest and will take progressive stance for international agreement open all parties, rachmat witoelar points out. indonesia has already begun reduce greenhouse gas emissions the archipelago, while the same time creating economic growth and sustainable livelihoods. glad that german cooperation these areas high esteem. during today's deliberations, you will talk about economic growth which both green and inclusive with respect the most disadvantages members society. equal importance the cooperation the field good governance, where support indonesia two their highest priority goals: less corruption and better public administration. the agreements signed eight weeks ago the september the ministry finance signal our commitment continue our collaboration all three focal areas. lam looking forward continuing our fruitful economic and development cooperationannex opening statement opening remarks mrs brunhilde vest head the german delegation indonesian german negotiations development cooperation jakarta, check against delivery your excellence pak wisman adi suryabrata, your excellence members the government and other state institutions indonesia, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, has been the ambassador outlined earlier successful year for indonesia and year intense dialogue within the context development cooperation between our two countries. the highlight was minister diesel's visit indonesia. the minister was very impressed indonesia's achievements and made clear that your country and remains important and strategic partner for germany. this true for both our excellent bilateral development cooperation and our dialogue global processes and fora such the g20. minister diesel acknowledged our cooperation the field renewable energies, where see great potential for new and interesting projects such islands , which bring together your ambitious infrastructure development and climate protection goals, and technologies from germany. keeping the momentum that visit met again april for consultations and thematic workshops. took time discuss more detail the contents and modes cooperation the context our three priority areas with the goal focusing our cooperation shared lam strategic priorities. personally think that should institutionalize these in depth dialogues, distinguished delegates, pena let turn now the issue priority areas. have discussed our workshops april three priority areas energy and climate change, inclusive growth and good z7. governance including global networks. these three areas priority will needed the next five years given the fact the energy shortage that face, long term commitment reducing emissions, challenge income inequality, and the need deliver better development result. therefore, believe that the three priority areas will important part our future policies. distinguished delegates, let stop here since are going discuss more detail those issues our session later. would like conclude remarks with appreciation the german government for pati its continued support our development programs and looking forward fruitful contributions and discussions this meeting. thank you. wassalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. petai nana terr annex opening statement ambassador the federal republic germany opening remarks indonesian german negotiations development cooperation jakarta, november dear bapak wisman adi suryabrata, deputy minister for development funding affairs, dear brunhilde vest the federal ministry for economic cooperation and development, distinguished members the indonesian delegation, ladies and gentlemen, let start remarks remaining you the high level exchanges had during the last two years. result chancellor angela merkel's visit with president bambang susilo yudhoyono jakarta jakarta declaration was agreed upon. highlights the cooperation political, economic, social, cultural and development fields. indonesian german advisory group was formed. the meantime, both sides have nominated diverse and eminent personalities. indonesian catholic and german muslim are among them. the common understanding that people people contacts are just important government government cooperation. two weeks ago, attended the first meeting the group berlin, which was good start further deepen the relations between our countries. every two years, representatives our governments meet discuss important matters our development cooperation and decide common investments. this year, brunhilde vest, head division for southeast asia the bmz accompanied mr. ulrich nicolas, deputy head division the federal ministry for the environment bmu). both, together with other colleagues have come p. dr. georg witcher, ms. vest, distinguished ladies and gentlemen, allow briefly update all you the direction our development policy. the government indonesia currently conducting background studies formulae the draft the national medium term development plan (the rpm) for the period, which the third phase our national long term development plan. the final document the national medium te:m plan will concluded the new governnseni. ii. january this regard, should allow adjustment our cooperation tns policy direction the new cabinet. however, based our past development cooperafis:: experiences well future development challenges and opportunities, may identify development cooperation approaches and priority areas that will meet the development needs the next five years. let briefly touch upon our development cooperation approaches. there are three pilar our development cooperation. the first pilar how enhance our capacity development through the catafyc role loans and grants. believe that this apsrsasi. has been our spirit cooperation, but the challenge how put that more systematic or: the ground. the key elements believe will lay not only the sustainability the completed programs projects, but also how duplicate, scale up, follow up the lesson learned that acquire using our own resources. the second pilar how leverage further our cooperation the state owned enterprises, and probably also, private sector. this also important element our development since the government budget only around one fifth the economy. the non traditional" financial scheme that are going discuss today will serve well meet this purpose. the third pillar our development cooperation approaches how work together iri the pam global development fora, contribute the development effectiveness around the ag: our view that learning from the peers will significantly contribute the development effectiveness. for indonesia, this means acquiring well sharing knowledge for the benefit all. these three pilar our development approaches, believe, will add value our future development cooperation. annex opening statement keynote address deputy minister for development funding affairs ministry for national development planning agency for national development planning bappenas) mr. wisman suryabrata the occasion indonesian german government negotiations development cooperation jakarta, november mennunonon anna. his excellence, dr. georg witcher, german ambassador indonesia ms. brunhilde vest, the head the southeast asia division, bmz distinguished guests, ladies and gentlemen, wassalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh good morning and may peace upon would like welcome all you the bilateral negotiation meeting between the government indonesia and the german federal government. honored host this event here bappenas discuss important issues our development cooperation. but first all, would like take this opportunity congratulate all the successful signing our government to government agreements financial cooperation and technical cooperation september believe that the signing the agreements important milestone for our cooperation. y. today, can take further steps strengthen our cooperation through our discussions priority areas the indonesia german development cooperation, well relevant current and future projects under agreed priority areas. believe that having this type dialogue forum provides with very good opportunity sit together and synchronize the offers financial support and technical expertise from the german government with the development priorities the indonesian government, thus, ensuring effective development cooperation outcome for both parties. png en, aa wr w e annex german delegation h.ebrunhilde vest head division for south east asia federal ministry for economic cooperation and development, bonn head delegation kata homme! desk officer for indonesia federal ministry for economic cooperation and development, bonn mr. ulrich nicolas deputy head division for cooperation with developing and newly industrialized countries federal ministry for the environment, nature conservation and nuclear safety, bonn yana, mr. andreas beckermann counselor, head development cooperation embassy the federal republic germany mr. denis sertaan counselor embassy the federal republic germany mrs. annette modest second secretary embassy the federal republic germany patricia losses third secretary embassy the federal republic germany mr. peter bumi country manager indonesia giz headquarters eschborn para mr. dieter schulzei vornhagern principle country manager frankfurt jago| mie seks ssiribiy sma sal hasi ax7t pos hey sok nick chkakot sinjai joel sick da) sso glukosa yok opa wake ako isi2 seto| sukses chris uses ofo2 yas esai sak did bro ooc. ssi toska free soso bax so| kas itb ams oct emis sls soo aneh masih kings ae1sol sim, sesi era yoo isl bans sms. bm m5. mr. nchen saleh director office jakarta mr. thornton schneider coordinator for energy and climate change kiw office jakarta mr. ulrich moh director, giz jakarta mrs. doris becker coordinator for good governance, giz jakarta mr. bastian segel coordinator for inclusive growth, giz jakarta mr. thomas remain project coordinator indonesia, federal institute for geoscience and natural resources bgr), hannover sulamith kastil gerik project, bgr bandung las v www www m pam annex indonesian delegation mr. wisman adi suryabrata deputy minister for development funding affair, bappenas mr. kennedy simanjuntak ke. director for bilateral foreign funding, bappenas mr. ayu syukorini director for loan and grant, ministry finance mr. tb. chosen director for international development cooperation, bappenas mr. john kusumo assistant deputy for environment economy, ministry environment mrs. sri murniningtyas head, centre for foreign cooperation, ministry forestry mr. didik nurdiatmoko head, bureau planning and performance management, ministry state apparatus and bureaucracy reform mr. mustagfirin amin secretary director general secondary education management, ministry education and culture kat mr. gatot priowirjanto director for same seamolec, ministry education and culture pada mrs. wahyuningsih derajat director for environmental, bappenas mrs. vivi yulaswati director for social protection and welfare, bappenas mr. teuku said mustafa secretary province government nad ms. ria width director for bilateral foreign funding, bappenas mr. charles hutapea director for west europe, ministry foreign affair mr. amri. directorate foreign technical cooperation, ministry state secretary ms. hen yo . directorate for funding and multilateral economic cooperation, coordinating ministry for economy affair mr. arifin indra senior managing director, indonesia exit bank lei) mrs. studi pt. pln list annexed: annex indonesian delegation annex german delegation annex opening statement head indonesian delegation) lam annex opening statement german ambassador) annex opening statement head german delegation) annex presentation bappenas priority areas indonesian german development cooperation annex table showing commitments and programmed funds annex list regional technical and financial cooperation projects financed bmz annex direct lending procedures next government negotiations the nextare scheduled take place germany done jakarta november yam pia sonam for the government for the government the republic indonesia the federal republic germany pa, ang wk w declarations and final causes all bilateral technical cooperation projects fall underregarding technical cooperation, signed april provisions for project programme implementation both delegations agree that all the contributions envisaged the german side and . . recorded the present document can only made when the government the federal republic germany has taken positive decision once project programme appraisal have been carried out giz and or any other organization commissioned with implementing the project programme, overall financing for the project programme has been secured, the agreements under international faw concluded (intergovernmental agreements and project programme agreements), the financing and loan agreements and the implementation agreements with kaw giz and, applicable, any other ra: implementing organizations have entered into force. (an terms for financial cooperation new financial cooperation commitments shall made available the following terms: financial contribution (grant) for the programme forestry programme iii sulawesi) mentioned paragraph preparation financial cooperation projects and programmes both sides agree that order prepare and support the financial cooperation projects and programmes agreed upon during the present government negotiations, they shall conduct studies, produce expert opinions and deploy experts the need arises. such activities shall coordinated between and the relevant line authority. the funds for such efforts shall made available the government the federal republic germany addition the bilateral financial cooperation commitments mentioned. both sides shall report the implementation and outcome such activities the next government consultations and or negotiations. ya. pa, sunset and project programme replacement clause, residual funds from earlier projects programmes the german side draws particular attention the fact that the commitments made under financial cooperation and technical cooperation will lapse within seven years the year which the commitment was made implementation arrangement, i.e. the case financial cooperation loan financing agreement and the case technical cooperation implementation agreement, has been concluded. thus, commitments made during the negotiations are subject december deadline. should one more the projects programmes mentioned not implemented only partially implemented, they may replaced mutual agreement between the two governments another project programme projects programmes. any balance that remains after the performance all services under contract for technical cooperation project shall transferred the study and expert fund without the need for specific agreement that effect. anti corruption statement: transparency both delegations agree that their cooperation projects and programmes shall selected and designed according development criteria. the government the federal republic germany and the government the republic indonesia agree upon the following assessment the negative effects corruption: undermines good governance. ea, waste scarce resources and has far reaching negative impact economic and social development. undermines the credibility of, and public support for, development cooperation and compromise the efforts all those who work support sustainable development. compromise open and transparent competition the basis price and quality. both governments intend cooperate closely order ensure transparency, accountability and profit the use public resources and eliminate any opportunities which may exist: for corrupt practices their development cooperation. transparency and accountability are vital achieving development results and aid effectiveness enshrined international declarations paris declaration, acara agenda for action). both delegations therefore agree that information the agreed goals, y7. programmes, activities and results development spending and the conditions attached the disbursements funds may published both sides. pama, ek, www promotional loans way implementing the existing set financing instruments used financial cooperation, mentioned above, may conduct, behalf the other projects programmes that merit support from development point view. these ara conducted its own name, its own account and its own risk, using funding. given the nature the projects programmes financed, indonesia acknowledges the need make available the appropriate time sufficient amounts freely convertible currency fully service the debt towards (transfer foreign exchange) and will make all efforts comply with this obligation promptly all times. tis matter, indonesia assures that wil! put booting least equal the multilatorei financing institutions. pama promotional loans are particularly suited support the expansion economic infrastructure, for transport infrastructure (e.g. urban ym, transportation jabodetabek and surabaya (e.g. surabaya regional railway line)), the energy sector (energy efficiency measures power generation, storage, transmission and utilization), social infrastructure (health, education, water supply waste water and sanitation). this context, both parties considered that the aceh hospital and community health center project could financed through promotional loan. once approved, the government indonesia wili forward the request the the financial sector (e.g. credit line for emission reduction investments and financing financial intermediaries). ana, these projects, too, are subjected in depth appraisal check that they meet development policy criteria well with regard the credit risk associated with them. their environmental impact also taken into account. order identify and prepare suitable projects, funding from the study and expert fund sbf) can made available but subject consent the government germany. direct lending without sovereign guarantee the new direct lending scheme for interest reduced loans and promotional loans now available upon case by case review. through this scheme, kfw may grant loans directly selected state owned enterprises (soe), for the time being pln and pertamina, selected public banks. both sides agreed administrative procedures for direct lending without sovereign guarantee outlined annex lan lea other personnel instruments: integrated experts and development advisors integrated experts and development advisors are two giz personnel instruments. giz has longstanding experience using these instruments indonesia. the integrated experts and development advisors are well known and appreciated the indonesian partners. both personnel instruments are integrated into the structures the indonesian partner organizations and the projects. integrated experts indonesian partner organizations can apply for experienced and highly qualified technical experts and managers meet their human resources needs. giz can provide these integrated experts, working mainly national strategic level line for their partner organizations. use this instrument, the indonesian partner organization (employer) issues local employment contract and pays local salary. giz covers the topping up the local salary, recruitment, training and other services. development advisors giz provides qualified technical advisors meet the human resources needs its partner organizations and projects indonesia meso and micro level (province, district, municipality, etc.). the costs for the secondment are covered the projects. result the giz merger and order improve the one face to the customer policy ng: almost all integrated experts and development advisors are integrated the projects and only exceptional cases funded the sff. the procedures for the secondment and approval assignment giz seconde experts, integrated experts and development advisors indonesia have already been harmonized. debt for nature swap (dns vi) the planned debt for nature swap (dns vi) was offered the german government and accepted the government the republic indonesia. since joint understanding for suitable implementation structure has not been reached, the parties agreed discontinue all further preparation dns and consider this debt swap void. the government indonesia proposed joins programme between indonesia and germany through the strengthening indonesia's polytechnics and community colleges new debt swap programme utilize the outstanding debt. contact info dokumen mou semen para dengan dan data nan nmerterian lembaga dan beberapa negarasahabat daftar isi edisi khusus memorandum understanding (mou) lembar disposisi dari kemlu agenda surat tentang salinan naskah resmi memorandum understanding semen para dengan korea dalam bahasa inggris) memorandum saling pengertian indonesia dan korea (dalam bahasa indonesia) nota dinas nomor bii.panzer tentang men para dan tga rbn nota kesepahaman men para dan badan pusat statistik nota kesepahaman men para dan management system international memorandum kerjasama semen para dan the national school administration france dalam bidang pendidikan dan pelatihan memorandum understanding semen para dan republik singapura peraturan tentang pendirian organisasi dan penyelenggaraan pusat kerja sama sistem pemerintahan berbasis elektronik korea indonesia regulation establishment organization and operation the korea indonesia gcc implementation agreement for technical cooperation projects . . bad ses rise issue love kek 2khs kos bar bih2 his iso nokia sio dal krb sb7 fololvih3b bor ina ekbis? pgc toke kpk oky3 sepak2se dre 2ppk bls dyy rek spk seks3 ssi ioe fools bls lah rebels der hbr5 high 2les2 ish lol2lke kkr2e ver bek icha doisigt akk2 lis oto idk sigi dal irc desk shot logis dolok sis irg spp nia evi kan other actors german development cooperation indonesia implemented the federal institute for le. geoscience and natural resources bgr), the giz and other groups represented are the churches, political foundations fes, fnf, hss and kas), social institutions (e.g. kopling international) and other actors (e.g. semua, ses, dead, deutsche well and weltwarts). both governments welcome the independent work the political foundations the areas democracy promotion, rule law and sustainable development. the german side very grateful for the indonesian government's commitment provide the political foundations with the formal prereguisites for their work. deg the german investment and development company deg) the deg part the bankengruppe. specialized long term project and corporate financing private companies developing and transition countries. starting indonesia has been one the main countries for deg investments. sparkassenstiftung fair internationale cooperation savings bank foundation for international cooperation bfc) with the (regional banks) indonesia has banking group that can give the general public access needs oriented financial services the provincial level and that can used instrument for economic development. the german savings bank finance group uses its own experience decentralized organization and association structures provide the with support consultancy project. decentralization necessity order meet the mandate customer proximity, thus securing commercial sustainability. senior expected service ses) the ses senior expert service) seconds highly qualified retired experts voluntary short term assignments, mainly the areas management, vocational and other forms technical training, but also other fields activity. target groups are small and medium sized industrial skilled trades and crafts enterprises, organizations and other local authorities. the ses prepared provide more support required. weltwarts over the past years, more than young people have worked, within the framework the bmz's development volunteers' service, for indonesian partner organizations the social sector. far, the implementation the programme has been successful and the indonesian partner organizations have given positive feedback concerning the support the volunteer service. the volunteers are placed indonesia through number civic organizations. both sides agree that this support programme will continued spirit partnership and good cooperation. other instruments and contributions available part german development cooperation regional cooperation projects (for information only) german development cooperation actively promoting and strengthening relevant institutions and actors for the regional asean integration process. the areas cooperation between asean and germany are regional economic integration, climate change and environment and institutional strengthening and capacity building. list regional technical and financial cooperation projects financed the bmz annexed for information only. sektoral programmes (for information only) energizing development dev country measures indonesia dev): lama mini hydro power project for capacity development hpp2), green ppm micro hydro power technical support unit mhp tsu) (ongoing): scaling the indonesia domestic biogas biru) programme (ongoing) within the framework the german dutch norwegian australian british swiss partnership programme energising development, activities related improving access energy are being carried out. these activities relating electrification and biogas are receiving support from global sektoral programme and are additional the dutch, german, norwegian, australian, british and swiss bilateral portfolios for development cooperation with indonesia. responsible inclusive business hubs ribu) german development cooperation aims strengthen private sector contributions for sustainable development through the promotion inclusive business models and corporate social responsibility csr). with the implementation the responsible inclusive business hubs ribu) africa, the mena region and southeast asia, german development cooperation intensifying its regional commitment for csr. the ribu for lan southeast asia, based jakarta, started operations august this includes the assignment long term international and national personnel. the aim the ribu support private sector engagement inclusive and sustainable way ( inclusive business ), utilize private business' core competencies for sustainability and contribute the global discussions csr. the activities indonesia will integrated into the priority areas agreed between the indonesian and german governments. cooperation outside the priority areas commitments for cooperation outside the priority areas only study and expert fund replenishment) commitment: (grant) for information only: additionally, has already been committed via note verbal dated september the total commitment thus amounts the study and expert fund sff) will provide financial support for the planning measures, offer urgent short term financial support for running projects and provide final:z! support for various other technical cooperation measures with low financial volume. . depending needs identified the framework the south south triangular cooperation and networks for global governance programme are remarked enhance cooperation this area. extend the ongoing triangular cooperation between germany, indonesia, and jan myanmar the field technical and vocational education and training tet) for integrated experts giz cim) the sff will provide funds for five integrated experts order support selected indonesian partner organizations. ata, ongoing cooperation outside the priority areas only improvement health care delivery system nusa tenggara timur the german side expressed its continuing concern that the payment justified consulting voices for the programme improvement health care delivery system nusa tenggara timur has not yet been made. this issue has been raised repeatedly, most recently through letters from the ambassador the federal republic germany the minister firaun: and the minister health the republic indonesia dated october (both letters copied bappenas). the german side expects response that letter and immediate settlement the issue order avoid training the excellent cooperation between the two governments. na, bringing range supported mitigation activities selected countries the next level mitigation momentum (global), global mitigation momentum volume: (for phase ii: indonesia, ethiopia, georgia, kenya, peru, thailand and tunisia) expected project term nationally appropriate mitigation actions nama) are further strengthening the frameworks for reducing greenhouse gases developing countries. nam help these countries move away from their current carbon intensive development path while simultaneously driving their economic development. however, carry out nam developing countries require technical, financial, and technological support from industrialized countries. the project supporting seven partner countries design nam and pave the way for implementation and external financing. the same time, the structure mitigation istri ments being discussed international climate negotiations. this enables the acquired knowledge fed into international and national processes, thus driving them forward. the standards that are established could serve models for nama projects worldwide. phase the project has started february indonesia, chile, kenya, peru, and tunisia, developing one nama per country indonesia small and medium scale re notable energies the provincial level north sumatra and doing some global analytical work, such the research for and publication the annual nama status report. phase the work the concrete nama and potentially additional ones will continue indonesia, kenya, peru, and tunisia regarding scaling, financing and implementation plans, and ethiopia, georgia, and thailand will become additional partner countries. with letter the german embassy jakarta, dated june the indonesian govern ment has expressed its interest and support for this project. implementing organization: ecos, the energy research centre the netherlands ecn) lema ongoing projects under funding lines the bmu with reference the results the preparatory consultations held april the representative the german federal ministry for the environment, nature conservation and nuclear safety bmu) informed the indonesian side about the progress ongoing projects already being funded under the german international climate initiative iki). regarding the project biodiversity conservation and climate protection the gunung leuser ecosystem" tis planned both sides that the financing agreement will signed december mo consumption selected fields application will collected, and then suggestions for improvement will developed and assessed. specific mitigation measures cost efficient sectors will implemented with highly effective installation and control technology well innovative infrastructure. these measures serve reference for further distribution. this nama approach, which connected with the national mitigation strategy, and the corresponding technologies and concepts will lead sector wide change. ( , implementing organization: deutsche gesellschaft fair internationale zusammenarbeit giz gmb facility for environmental friendly transport technology and measures second lama phase tran ser ii), global transfer volume: additional (for four countries incl. indonesia, columbia and south africa) expected project term: (1st phase was concluded the increasing levels greenhouse gas emissions produced road traffic developing countries are becoming greater problem efforts prevent climate change. the project aims provide practical support developing countries participating technology transfer and developing nationally appropriate mitigation actions nam as) the transport sector. handbook entitled navigation transport nam as, which tailed cach target group, outlines the instruments and technologies available well the context for climate negotiations (e.g. nama and mrv requirements). indonesia, columbia and south africa concrete technical advisory services are being provided demonstrate how these measures can implemented. all lessons learned are documented and published online they can accessed worldwide. expanding, deepening and completion the project approach and the resulting project activities the existing iki project transfer climate friendly transport technologies and measures tran ser) , tran ser developed into flagship project with global ripple effect. with letter the german federal ministry for the environment, nature conservation and nuclear safety bmu), dated september the indonesian ministry for transportationsit siz) gmb pa, ama, an. oo www green economy and locally appropriate mitigation actions indonesia ge lama i) ion lama i volume: expected project termduration will defined more detail revised project proposal. the project objectives are enhance capacities for the development and implementation four nama green growth initiatives that aim reducing emissions from agriculture, forestry and other land uses well socio economic growth promotion national level and selected local government levels. implementing partner for the project the international center for agroforestry research icraf. the project planned implemented conjunction with the project funded the danish international development agency dalida): locally appropriate mitigation actions indonesia lama i): strengthening district level capacity for reducing land based emissions and greening economy within rad grk (nama) policy coordinated national planning and development agency bappenas). with letter the german embassy jakarta, dated june the indonesian government haseit giz) gmb nama development for efficient air conditioning and process cooling supply for the indonesian industry and commerce, ind green killers volume: expected project term z . the refrigerator and air conditioning sector contributes significantly the economic development indonesia with annual growth rate this extraordinary potential for increased energy efficiency can provide crucial contribution the national ghg reduction goals.start expected for and duration the project objective support the government indonesia establish sector specific nama approach for efficient cooling and air conditioning technology application and incorporated the national nama strategy. specific nama approach for the energy efficient provision refrigerator will developed for indonesia based existing instruments and methods. therefore stock and energy (www c z i$&$568t868$ emission reduction cities solid waste management the loan agreement for phase this programme was signed may project implementation has already started with the selection process for consulting services. the ministry public works (as the project executing agency) asked expand ihe ongoing cooperation the waste sector. az. financial cooperation possible areas future cooperation pam, sustainable hydropower programme both sides agreed further strengthen their cooperation the promotion renewable energies, particular the utilization indonesia's vast hydro energy resources order contribute achieving the government the republic indonesia's policy goals improved electricity generation from renewable sources and reduce greenhouse gas emissions. the government indonesia has requested new sustainable hydropower programme the amount million. the government germany indicated that the project could p . considered for future cooperation interest reduced ikan under the direct lending scheme. but the financing volume will subject further discussions. forest programme ren future cooperation project the forestry sector, the government indonesia has re guest forestry programme iv" order link the forest management unit (fmu) based rehabilitation and conservation the watershed mamasa sulawesi) the envisaged rehabilitation the hydropower plant bakar the government germany indicated that this project could considered for future cooperation connection with the above mentioned sustainable hydropower programme similar initiatives. activities the bmu ama, new projects under funding lines the bmu the german federal ministry for the environment, nature conservation and nuclear safety envisages providing contributions for the following seven proposed projects under the international climate initiative iki). the parties agreed the following projects: yna, (aa this new commitment sulawesi. currently, the indonesian ministry forestry preparing the implementation feasibility study for the planned project sites palu miu watershed and lore lindu national park. for financing this programme, the german government already committed amount (grant) this additional allocation brings the total commitment for this prcgramine financial cooperation ongoing cooperation geothermal programme two potential project sites are under preparation aceh selawat agam) and sulawesi kotamobagu). bappenas informed the german side that kotamobagu preparation discontinued. the government indonesia will seek other potential sites utilize the programme. for example, the rehabilitation the geothermal power plant kajang has been identified potential additional component financed within this programme. the approximate loan amount for the rehabilitation kajang gpp the final amount will agreed between the parties involved. the indonesian side requested that this investment will financed through interest reduced loan provided pt.pln (direct lending). the german side promised examine whether possible this. the german side will inform the indonesian side about the outcome via ah, the german embassy jakarta. gg, 'esi emission reduction investment eri) environmental credit line during the preparation this programme, the improvement access finance for energy efficiency investments has been identified high priority task. the identification suitable implementation structure and handling bank has turned out lengthy and complex because procedures for the on lending funds through potential handling banks that prefer obtain financing directly without channelling funds through the government budget, carrying lower interest rate. therefore, both parties agreed discontinue further project preparation based the originally intended on lending structure. the remaining funds million are available for programming until end both parties agreed explore other suitable project structures. following this idea, indonesia exit bank, state owned development bank promoting indonesian export related enterprises, has been identified the potential handling bank. promotional loan provided directly the indonesia exit bank presently being discussed between indonesia exit bank and kw. ana www ., assessing vulnerability climate change. the module also places focus the rehabilitation bio diversity urban areas and around cities. the new commitment will used continue this work prolonging the duration the project the programme module may also take the agreed flexibility mode organizing jointly managed climate study and action funding mechanism. forest and climate change forclime) replenishment) commitment: (grand) the programme module integral part the overall forests and climate change programme. offers policy advice well strategy development and implementation the area forests and climate change. supporting the development and implementation innovative strategies, tools and mechanisms for the reduction greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation redd#), sustainable forest management and biodiversity conservation national, regional and district levels, and the putting the results into the national, regional and international discussion forests and climate change. the new commitment will used provide further support the following areas: implementation the strategic sector pian and the development and implementation the priority programmes contained therein, implementation forestry administrative reform, especially with regard the operationalization the forest management unit fmu) scheme partnership with relevant german institutions: ta, sustainable forest management and increase carbon stock the natural forest cooperation with the private sector, bio diversity conservation, payment for ecosystem services and improvement livelihoods the context green economy approach: human capacity development hcd) especially the field vocational education. financial cooperation new commitments forestry programme iii sulawesi) replenishment) commitment: (grant) the aim this programme cooperation with the ministry forestry support reducing greenhouse gas emissions through avoided deforestation and forest degradation, the protection forest means sustaining biodiversity, and the rehabilitation and conservation priority watershed areas. both sides agreed focus the implementation oo) 2s991y soo2 yao k2x0| pilot #lol mos has naa mea yus garis maso| ask edici. aan moms a20 goyzhdog sso| aro| pks0p iso| jar agar. sir sega had asy ado bai sojotoop sci. the government the republic indonesia proposed establishing annual informal coordinating forum for climate change share experiences the priority area energy and climate change and draw and share lessons learned. the forum should consist all project coordinating units the relevant line ministries, bappenas, the ministry finance and also the german embassy and other relevant german stakeholders. the german side welcomed this proposal. commitments the priority area energy and climate change technical cooperation sustainable urban transport improvement project kutip) replenishment) commitment: (grant) the programme module continuing provide policy advice the state ministry national development planning bappenas, the ministry transportation and selected city authorities for planning, regulating and implementing measures for sustainable urban mobility and public transit system several priority metropolitan areas. the guiding objective reduce greenhouse gas ghg) emissions, while local air pollution, lost productivity caused traffic jams, the occupation public space and connected economic losses demand that even more efforts are made. growing attention being given concrete implementation within the partner cities among several priority metropolitan areas, where the public transit system being improved, non motorized transport being promoted through the installation supporting facilities and transport demand management being applied order avoid unnecessary trips private vehicles and allow the shift public transport modes. the new commitment will used continue, enhance and further implement these efforts prolonging the duration the project the german government will end financial support for kutip after this phase. thus, the remaining time should used jointly define lessons learned from this project. policy advice environment and climate change taklim) replenishment) commitment: (grant) the programme module continuing provide policy advice indonesian authorities, cities and private businesses areas strategic relevance for overcoming environmental and climate change challenges effectively reducing greenhouse gases ghg) and w4 ena energy and climate change had dialogue the priority area energy and climate change the german government agreed accept the new title the priority area energy and climate change suggested the indonesian government. the german federal government sees indonesia important and strategic partner global efforts combat climate change. both sides agree that indonesian german cooperation this priority area track and working the major challenges indonesia has set out address. both governments acknowledge that the government the republic indonesia has undertaken considerable efforts committing the unfccc reduce ghg unilateral and with international support based the business usual scenario. with these commitments, indonesia contributing the global effort reduce the increase ghg emissions and protect biodiversity. initiatives were undertaken put the focus stopping deforestation and forest degradation and set national and local plans reduce ghg. overall, reconciling economic growth with climate and environment protection, i.e. shifting jm. towards green growth" indonesia's economy when tackling the necessary improvement the country's infrastructure, considered one the core elements indonesia's growth strategy for the coming years. however, the implementation investments, including the involvement the private sector, still challenge and participatory processes and incentive mechanisms are the making. focus the objective the cooperation this priority area, both sides agreed change the name the priority area to: energy and climate change . the contributions should han have clear thematic and geographic focus, flexible enough address new ideas and indonesian interests and priorities they arise within the sub areas cooperation agreed upon, seen complementary even though they are being made available through various german ministries, particular the bmz and bmu (the latter also working through os), and focus energies between technical and financial cooperation projects wherever possible, particular the area forests and biodiversity. the priority area will organized three main areas cooperation: forests and biodiversity, energy, infrastructure. these areas support reflect indonesia's most urgent needs while, the same time, bringing expertise and technologies from germany. addition the three main areas mentioned above, both governments agreed have cooperation cross cutting climate change issues. mean. mara social protection programme spp) continuation: for information only: (grant) has already been committed via note verbal dated september the project aimed improving the framework conditions for the implementation integrated social protection system with view contributing the efforts the indonesian government for sustainable and inclusive economic growth. the programme currently being co financed the australian government. the co financing focused the implementation the national roadmap health. the cooperation will enter new programme phase january and will part the priority area inclusive growth". the programme will work the following intervention areas: the area social assistance basic social protection: capacity building, advisory p7. services and knowledge exchange facilitation for the ministry social affairs masa) unit pengelolaan program keluarga harapan uppks) establish adequate managerial structures improve the implementation and expansion the conditional cash transfer programme, the area social security (with focus social health protection): capacity building and technical support for dewan jaminan sosial nasional dsn) strengthen its role the implementation the national roadmap health and the establishment the new social security carrier badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs health). support for bappenas and other stakeholders lead and coordinate the inter and intra institutional policy dialogue social protection reform. advisory services and technical support for bappenas and improve the inclusion . persons with disabilities into social protection programmes and enable them contribute economic growth. programmed funds the priority area inclusive growth only strengthening sma!l finance institutions pro fi) replenishment) programmed funds from the german side informed that will programmed from the project study and expert fund the project strengthening small finance institutions pro fl) order enable the conclusion and final accounting the latter project. ta, imam. aa, all levels tet institutes with focus human resource development (hrd), maintenance' repair, cooperation with employers, local government with focus tet planning, budgeting and supervision: national level with focus management information, financing incentives and quality assurance systems), tet quality delivery (teaching media, production based training and internship, entrepreneurial training courses), school to work transition programmes (vocational guidance, job placement, entrepreneurship training courses), and international exchange triangular cooperation tet. the promotion employer driven hrd and training (seed funds mobile employer advocacy and implementation training programmes within the sed tet framework) will cross cutting topic within all proposed lines activity. sustainable regional economic growth and investment programme segi) continuation) commitment: rant) (an the current phase the regional economic development programme will finalized then, results from various instruments and strategies promote local economic development and the business climate will compiled and analyzed together with, and made available to, decision makers all relevant levels. the suggested sustainable regional economic growth and investment programme segi) will start and move the focus bappenas' and other relevant national and regional partners' capacities the context improving the business and investment climate and designing programmes and policy instruments for environmental sustainable economic development process. the implementation the regional level will focus value chains (e.g. sustainable agriculture and sustainable tourism) mainly the two selected pilot regions west kalimantan and ntb. close collaboration with the private sector, e.g. technology and innovation, will help increase the competitiveness selected sectors especially the context asean economic integration. strengthening value chains, micro , small and medium enterprises msm es) and urban rural lineages, the segi also aims 'build bridge' between the urban growth centers the mp3ei and the surrounding rural areas that are targeted poverty eradication pama, strategies like the mp3ki. ea, y a hit naa focus making use indonesia's demographic dividend and vast human resources while reducing regional disparilis, setting comprehensive social protection system and increasing overall competitiveness. indonesia and germany have agreed jointly promote integrated approaches sustainable economic and social development. this context, the german government proposes include the social protection programme the priority area. this should reflected change the name the priority area inclusive growth . the two governments agreed focus german contributions fields mutual interest and high comparative advantages with regard both concepts and instruments. activities the priority area will follow the strategic initiatives and working group targets formulated the rpm, the master plan for the acceleration and expansion indonesia's economic development mp3e!) and the master plan for the acceleration and expansion poverty eradication mp3ki). also, both sides agreed jointly prepare the regional conference ensuring tet quality preparing for the aec which will take place from march april jakarta. this conference important step towards preparing for the asean economic pan community and will enable all participants share and learn from good practice experiences. the intention and further define the role that tet can and should play asean integration processes. commitments the priority area inclusive growth only sustainable economic development through technical and vocational education and training sed tet) continuation) commitment: (grant) the joint indonesian german programme aimed improving the employability tet graduates and jobseekers west java, central java, dki yogyakarta, east kalimantan and south sulawesi. the approach addresses the quality tet institutes well relevant regulations and national policies. cooperation between education providers, policymakers and employers businesses essential feature the programme. activities aimed giving sustainability tet management aceh and nias wil! come end march lessons learned with regard the synchronization local planning, tet budgeting and school management will shared with indonesian partner institutions and mainstream into the programme. the additional grant will used extend the programme into second phase starting cooperation will focus the following fields: tet management pa. mnt kdi assistance preventing and combating corruption kpk) replenishment: for information only (grant) has already been committed via note verbal dated september the objective allocation additional funds extend the project until september and enable the indonesian corruption eradication commission kpk) better tackle corruption with specific focus corruption prevention. the project will support kpk developing national integrity management system close cooperation with the relevant ministries. besides, this project will support kpk fully implement tools such the clearing house, training modules, radio and video streaming stations well through the installation ths anti corruption learning centre train third parties corruption prevention and enhance stronger networking with third parties for the implementation corruption prevention strategy. para ongoing cooperation the priority area good governance decentralization contribution good governance the programme currently being implemented its final phase, lasting until march integrated experts cim programme) and development advisors now constitute integral part the programme. furthermore, the programme providing continued support improve training measures for local financial management through human capacity development. the programme will cease and committed resources will spent planned the end march strengthening women's rights swr) the programme currently being implemented its final phase, lasting until the end possible prolongation the project shall subject commissions other development partners the government indonesia. its focus improving framework conditions for gender responsive policymaking the national and regional levels. with mix instruments, the project developing the capacities relevant actors and arising decision making processes. within that scope, the project supporting gender mainstreaming, e.g. through the preparation marriage law reform, gender equality bill, non discrimination mining policies and sensitive data management. inclusive growth (an dialogue the priority area inclusive growth ama, the german government complement the indonesian side its continued high economic growth and its success decreasing unemployment and poverty rates. shares the government indonesia's belief that future development efforts this priority area need wa, supplying government with evidence based fiscal policy analysis the impact regeneration reform civil service professionalization: supporting the involvement civil society organizations citizens br: and computing the data information good practices service delivery order give feedback policies and implementation. the programme will aligned with the indonesian government's framework for bureaucracy reform. therefore, the ministry state apparatus and bureaucracy reform proposes lead counterpart for this programme. further implementing partners would the ministry finance, bappenas, the ministry home affairs, the national institute for public administration lan) and the national civil servants agency bkn). public services citizens and the private sector are mainly provided sub national levels. therefore important link national reforms with implementation sub national levels ensure that best practices and innovations are fed back into national policymaking. furthermore, planned link support bureaucracy reform and public finance reform with other programmes supported german development cooperation. applying general structural reforms specific sectors will help make outcomes more visible. good local governance mitigation geo risks replenishment) commitment: (grant) the ongoing project, implemented the federal institute for geoscience and natural resources bundesanstalt fair geowissenschaften und rohstoffe bgr) hannover and the geological agency indonesia gai), supports the strengthening governmental roles implementing geological hazard information spatial planning. related the ongoing fields activity, the project will focusing two areas: gerik sensitive spatial! and development planning, and networking for disaster risk reduction and capacity development. the geological agency planning further develop and test the applicability the national guideline for the integration geological hazards into national spatial planning. the j7. second area intervention, the project will provide accompaniment for ongoing regulatory processes spatial planning, risk assessment and minimum service standards for disaster risk reduction. national standardization processes landslide susceptibility mapping based sound national landslide inventory, well micronation for assessing seismic (earthquake) risk local level will facilitated. all activities will supported strong networking for policy advice and inter institutional harmonization, order give further assistance help government authorities improve their services for the mitigation geo risks. ali w all all, the german side looks forward open discussion how indonesia and germany can cooperate more closely support indonesia's endeavour this area through the new south south triangular cooperation and networks for global governance programme. both sides agreed change the priority area's name good governance and global networks", commitments the priority area good governance and global! networks only south south triangular cooperation and networks for global governance new project programme) commitment (grant) this new programme will aim strengthen indonesia's increasing engagement global development partner and its role global processes. the support will include capacity building for bappenas and the national coordination team for stc, including knowledge management bilateral and stc, order enhance indonesia's development cooperation structures and mechanisms. implementation selected triangular cooperation projects with myanmar new areas with relevant ministries, based the good experiences germany and indonesia development first initiatives joint policy research and collaboration selected topics order deliver policy inputs for indonesia's participation other global fora c . the design this new programme will based joint appraisal mission starting early next year. transforming administration strengthening innovation transform asi) new project programme) commitment: (grant) the new programme (planned start april should support selected central aspects the indonesian agenda for bureaucracy reform and public finance reform. these aspects include strengthening the structure responsible for bureaucracy reform conduct the planning, monitoring and evaluation the bureaucracy reform br): developing better system recruitment and promotion, civil service, professionalization and regeneration: yu mi8x odore soju yos rasi ni9x meme bagi yoo nee that sejak ozon setia orsdadol essjast ub7 sich hi10x gsx yani mos year good governance and global networks dialogue the priority area good governance and global networks indonesia maintaining impressive robust economic growth rates despite still difficult world economic outlook. can observed that this bringing about profound changes within society and having major impacts cultural habits. the government indonesia has reacted increasing demands from citizens for better services and more transparency and accountability putting more emphasis bureaucracy reform all levels government. the current national medium term development plan highlights these priorities. the translation objectives for reformed civil service and state apparatus into implementation strategy the ministry state apparatus and bureaucracy reform can seen clear sign strong will achieve clear results. both sides agreed that current growth rates may only maintained and will only translate into improved living conditions for all citizens public administration becomes more performance oriented and unnecessary bureaucrat procedures are reduced. challenges when comes reforming public administration are closely linked good financial governance, robust provincial and communal oversight, and improving lineages between the different stakeholders the national and sub national levels. likewise, achievements the fight against corruption and increased measures prevent corruption and raise awareness are also worth highlighting. this context, the signature the anti corruption strategy the indonesian president march encourages the german side express its openness continued support this area. recent years the government indonesia has taken important steps reach gender equality and implement international agreements, among them the policy gender mainstreaming and gender responsive planning and budgeting. further attention needs given the integration and implementation these policies the ongoing preparation next mid term development plan all sectors. the german side welcomed the increasingly important role indonesia playing the regional and international stages line with its status emerging economy and member. world ever more interconnected political and economic ties and cooperation all levels, capacities for networking and institutionalized cooperation for policy development are becoming more relevant. this context, the german government has expressed great interest expanding triangular cooperation include more comprehensive conceptual framework, supporting active indonesian role south south cooperation and fostering partnerships global alliances and initiatives. w w mmm project overview utilization funds south south triangular cooperation and networks for global ena gea transform asi vocational education and training sed tve sustainable regional economic growth and investment programme upto wig sosial protection programme (spp) maa perang nan loverattunestorptoriarea ioo|o tanto tas00000! #kenyang image greece ran aan policy advice environmental climate change paku te tutor forestry programmes( sukses)y tee janeroalupto |overalitundsferprioriyarea tutor for information only (already committed vis note verbal dated september tanaman am) overall funds for cooperation outside the priority areas lo. tut soooooo! subtitel (all priority areas maan suntotat fotatproriyareasp tutto peran sumtotatotcommitmentsinzois tutor pamong, programmed funds (see study and expert fund upto total votumeorfundingavattabte aa, men leo rms perjanjian pelaksanaan proyek kerjasama teknis pai antena mina bug kmr . perjanjian pelaksanaan kerjasama daftar isi halaman dasar perjanjian ca, tujuan dan indikator program kontribusi yang diberikan giz penyediaan tenaga ahli penyediaan material dan peralatan pelatihan dasar atau tingkat lanjutan luar program biaya operasional dan administratif kontribusi lainnya kontribusi yang diberikan kemenyan dan mitra kerja lainnya penyediaan tenaga ahli dan tenaga pendukung pembiayaan penyediaan gedung, bangunan, dan ruang kerja ketentuan lainnya perencanaan, pelaporan, dan evaluasi pembiayaan bersama penangguhan kontribusi dan berakhirnya perjanjian jangka waktu perjanjian penyesuaian perjanjian bentuk tertulis perjanjian dengan masing masing mitra kerja perjanjian antar pemerintah masa berlaku perjanjian, salinan lampiran sena akan, durchfuehrungsvertrag e, z) perjanjian pelaksanaan kerjasama antara deutsche gesellschaft fair internationale zusammenarbeit giz) gmb dag hammarskjsid weg eschborn selanjutnya disebut sebagai g:z" dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia jl. end. sudirman kav. jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai semen para turut menyepakati: kementerian keuangan republik indonesia badan kebijakan fiskal direktorat jenderal perimbangan keuangan jl. lapangan banteng timur jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai kemenkeu kementerian dalam negeri republik indonesia jl. medan merdeka utara jakarta selanjutnya disebut sebagai kemendagri badan perencanaan pembangunan nasional bappenas) direktorat aparatur negara jl. taman senopati jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai bappenas" lembaga administrasi negara jl. veteran jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai lan am, badan kepegawaian negara jl. letjen sutomo jakarta timur selanjutnya disebut sebagai bkn selanjutnya disebut sebagai "mitra pelaksana kerja" mengenai proyek transformasi administrasi, penguatan inovasi transformasi) selanjutnya disebut sebagai program" cm, ja. dasar perjanjian hal hal berikut merupakan dasar dari perjanjian ini:(lihat lampiran ketetapan berdasarkan perjanjian arbitrasi dokumen antara pemerintah republik federal jerman dan pemerintah republik indonesia mengenai kerjasama teknis yang merujuk pada negosiasi antar pemerintahberdasarkan daririncian program harus dituangkan dalam perjanjian antara giz dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi semen para), kementerian keuangan kemenkeu), kementerian dalam negeri kemendagri), badan perencanaan pembangunan nasional bappenas), lembaga administrasi negara lan) dan badan kepegawaian negara bkn). giz bertindak sebagai pelaksana wewenang yang ditugaskan oleh pemerintah republik federal jerman. semen para bertindak sebagai lembaga pelaksana program yang utama atas nama pemerintah indonesia. sean tujuan dan indikator proyek tujuan: administrasi publik yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada warga negara". giz dan lembaga lembaga mitra yang telah disebutkan atas memiliki komitmen bersama untuk mencapai tujuan ini. tujuan program transformasi diturunkan dari rencana pembangunan nasional jangka menengah tahun rancangan umum dan peta jalan reformasi birokrasi rb) tahun dan rangkaian program yang dirancang untuk percepatan pelaksanaan rb. program yang menerapkan pendekatan terhadap berbagai pemangku kepentingan dan berbagai tingkatan ini didasarkan pada prioritas prioritas pemerintah indonesia untuk dan struktur yang dibangun terkait tujuan reformasi birokrasi. mitra utama untuk pelaksanaan proyek ini adalah kemenyan dan giz. pengaturan hukum antara mitra utama harus diletakkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama ini. secara sistematis, kerjasama pembangunan yang berorientasi pada solusi dengan kementerian lainnya dan pemerintah jerman beserta lembaga dan universitas tingkat internasional merupakan prioritas yang harus dilakukan. program ini difokuskan pada pembelajaran bersama ranah transformasi dan proses perubahan serta penciptaan bersama inovasi (co creation). pemrosesan inovasi tingkat daerah dan sosialisasi praktik praktik yang baik merupakan fokus program. rangkaian pengalaman dan pendekatan dibagikan kepada seluruh wilayah indonesia dan jaringan internasional, seperti association southeast asian nations atauterdapat lima bidang kerjasama yang telah disepakati oleh seluruh lembaga mitra yang terlibat dalam program ini, yaitu: aa. penguatan struktur reformasi birokrasi. pendukung tiga dari sembilan program untuk percepatan reformasi birokrasi: reformasi remunerasi bagi pegawai negeri sipil, manajemen sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia. pertimbangan fiskal sebagai dampak dari reformasi birokrasi. peningkatan orientasi terhadap warga negara dari reformasi birokrasi. pembangunan inovasi tingkat daerah untuk praktik praktik terbaik bidang reformasi birokrasi. indikator pencapaian tujuan adalah: indeks efektivitas pemerintah menunjukkan perbaikan kondisi dari administrasi publik bidang bidang terpilih. sebanyak unit administratif telah melakukan penyesuaian dalam tindakan reformasi masing masing berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh pihak kementerian untuk reformasi administratif. setidaknya pendekatan baru dengan instrumen masing masing dua dari tiga bidang "perekrutan", perekrutan , "remunerasi", atau pengembangan sumber daya manusia sa, diimplementasikan dalam lembaga, termasuk aspek kesetaraan gender setidaknya dua pendekatan (indikator harus ditetapkan dalam tahun pertama pelaksanaan program). lag aktor utama dari reformasi birokrasi mempertimbangkan sejumlah analisis dan konsep ani yang dikembangkan oleh badan kebijakan fiskal mengenai kebijakan fiskal untuk pengambilan keputusan terkait reformasi birokrasi. dalam kasus, permintaan warga negara yang telah didokumentasikan melalui pendekatan pendekatan partisipatoris dipertimbangkan dalam penetapan prioritas agenda reformasi birokrasi. program ini berlangsung selama tahun april september kelanjutan program akan diputuskan berdasarkan pencapaian kemajuan indikator dan negosiasi antar pemerintah tahun kontribusi pemerintah republik federal jerman kepada proyek melalui giz ana, berdasarkan ringkasan catatan negosiasi antar pemerintah republik federal jerman dan pemerintah republik indonesia pada tahun tertanggal november pemerintah republik federal jerman akan menyediakan dana sejumlah eur (dalam huruf, enam juta euro) sebagai kontribusi pemerintah jerman. dana yang disediakan telah termasuk biaya biaya yang harus ditanggung giz. penyediaan tenaga ahli giz akan menyediakan rincian seperti berikut untuk proyek satu orang tenaga ahli pendukung yang akan bertindak sebagai direktur program dan bertanggung jawab atas kontribusi giz, serta pada saat yang sama juga akan memimpin tim tenaga ahli yang tersedia untuk program ini selama bulan, tenaga ahli internasional dengan rincian sebagai berikut an, satu orang tenaga ahli pendukung yang diperbantukan sebagai tenaga ahli pengembangan kapasitas manusia dan manajemen pengetahuan hingga bulan dengan tugas utama: menciptakan hubungan pengetahuan internasional dan mengorganisir pertukaran pengetahuan bidang reformasi administrasi (terutama promosi kerjasama dengan jaringan oecd, pbb, asean, universitas universitas jerman dan lembaga lembaga publik), pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kapasitas strategi pengembangan manusia untuk program termasuk mitra kerja lainnya, manajemen informasi dan koordinasiinformasi dan koordinasi dengan donor: . meyakinkan dokumentasi sistematis dan pertukaran praktik terbaik dalam semua bidang program. satu orang tenaga ahli pendukung bidang reformasi administratif selama bulan dengan tugas utama: memberikan masukan kepada semen para dan lembaga lainnya pada pengembangan kebijakan berdasarkan bukti dan pelaksanaannya: menjamin koordinasi antara mitra pelaksana yang berbeda serta dengan pemangku kepentingan lainnya, saran teknis tentang isu isu pembangunan resource manusia dan reformasi membayar: pengembangan organisasi semen para. satu orang tenaga ahli yunior pendukung bidang reformasi administratif selama bulan dengan rincian tugas sebagai berikut: mengembangkan dan menerapkan system pemantauan berbasis hasil untuk program: perencanaan dan pemantauan keuangan program untuk membantu direktur program: hubungan kemasyarakatan untuk program: air able tjaisib dalih5io sh3 velox pks ehs 'oeb "oleh lot bil rzl halo lea diah foto sk slo doa dies sob sak r3g eng bebas ikloikya &hg bass kaf seo orek lang kn, memastikan adanya keterhubungan dan manajemen pengetahuan dengan proyek proyek lain dalam ranah prioritas tata kelola pemerintahan yang baik. satu orang tenaga magang yang diperbantukan bidang reformasi administratif reformasi keuangan publik selama bulan dengan rincian tugas sebagai berikut: membantu manajemen program dan penasihat nasional semen para mengenai isu isu kebijakan reformasi birokrasi tingkat nasional dan daerah: membantu penasihat internasional bidang manajemen pengetahuan dalam mengkompilasi informasi dan pengetahuan serta aplikasi metode metode yang tepat untuk manajemen inovasi dan pengetahuan, melalui kerjasama dengan semen para dan lembaga lembaga mitra lainnya: membantu penasihat nasional senior dan konsultan nasional dan internasional dalam mengembangkan instrument instrumen yang lebih mendalam, seperti klinik pelatihan dan hub pembelajaran tingkat daerah. masa penempatan tenaga ahli pendukung juga meliputi cuti tahunan sesuai dengan ketentuan hukum pemerintah jerman: tenaga ahli terpadu dengan rincian sebagai berikut: dua orang tenaga ahli terpadu bidang reformasi administratif dan inovasi layanan publik (untuk ditempatkan dengan lembaga lembaga mitra atau organisasi lainnya yang dapat mendukung reformasi administratif) selama bulan. kedua tenaga ahli terpadu tersebut akan bertugas untuk memperkuat lembaga lembaga terpilih lan, afeksi, dan mungkin bkn) dalam ranah kerja program, terutama aspek manajemen sumber daya manusia pada reformasi birokrasi dan inovasi layanan publik. penasihat pembangunan dengan rincian sebagai berikut: satu orang penasihat pembangunan untuk reformasi birokrasi yang berorientasi pada warga negara tingkat nasional selama bulan dengan rincian tugas sebagai ana, berikut: pengembangan dan penerapan instrumen bagi keterlibatan warga negara rb: memperkuat semen para dan k l dalam interaksi mereka dengan warga negara dan organisasi masyarakat sipil melalui mekanisme penanganan keluhan, serta instrumen lainnya untuk melibatkan warga negara dalam reformasi birokrasi, pengembangan dan penerapan pendekatan pengurus utamakan jender dalam program, interaksi dengan proyek donor lainnya pada topik orientasi warga negara dan lan jender. dua orang penasihat pembangunan untuk reformasi birokrasi yang berorientasi pada warga negara tingkat daerah selama bulan dengan rincian tugas sebagai berikut: mendukung pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam peranan mereka pelibatan organisasi masyarakat sipil pada reformasi birokrasi: penyelenggaraan forum forum interaksi antara masyarakat sipil dan pemerintah: penyelenggaraan mekanisme umpan balik sampai tingkat pusat. jm. tenaga ahli internasional akan direkrut oleh giz sesuai peraturan dan ketetapan giz mengenai perekrutan tenaga kerja. tenaga ahli terpadu dan penasihat pembangunan akan diseleksi bersama dengan para pengguna tenaga kerja mitra lainnya. tenaga ahli nasional dengan rincian sebagai berikut: satu orang tenaga senior ahli bidang reformasi birokrasi nasihat kebijakan dan penguatan struktur reformasi birokrasireformasi birokrasi perencanaan, pemantauan, dan inovasi daerah sebagai penghubung reformasi birokrasi termasuk kerjasama dengan bappenas selama bulan. tenaga ahli tersebut akan ditempatkan semen para. sal ipa satu orang tenaga ahli senior bidang reformasi birokrasi aspek aspek sumber daya manusia reformasi birokrasi termasuk kerjasama dengan kementerian dalam negeri dan lembaga administrasi nasionalkeuangan publik tata kelola fiskal terutama yang terkait dengan implikasi fiskal dari reformasi birokrasi, pembangunan profesionalisme pegawai yang bekerja kementerian keuangan selama bulan. tenaga ahli tersebut akan ditempatkan kemenkeu. satu orang tenaga ahli bidang reformasi administratif terutama pengembangan sumber daya manusia semen para, manajemen integritas, sosialisasi reformasi administratif selama bulan. tenaga ahli tersebut akan ditempatkan semen para atau bkn. dua orang tenaga ahli bidang keuangan publik pemantauan dan evaluasi dampak fiskal dari reformasi birokrasi, pembangunan profesionalisme pegawai negeri sipil kementerian keuangan selama bulan. kedua orang tenaga ahli tersebut akan ditempatkan kemenkeu. satu orang tenaga ahli bidang tata kelola keuangan terkait iklim keuangan selama bulan kementerian keuangan. tenaga ahli tersebut akan ditempatkan kemenkeu. tenaga kerja yang dimaksud dapat disediakan langsung oleh giz atau juga dapat disubkontrakkan perusahaan konsultan. tenaga pendukung dengan rincian sebagai berikut: paling banyak tiga orang manajer kantor, satu orang tenaga keuangan, satu orang spesialis it, empat orang asisten kantor supir selama bulan untuk masing masing posisi. tenaga internasional, regional, dan nasional untuk jangka pendek selama bulan dengan rincian sebagai berikut: pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi indikator kinerja utama aspek aspek sumber daya manusia dari reformasi pegawai negeri sipil termasuk pembangunan profesionalisme pegawai negeri sipil pengembangan organisasi dan manajemen perubahan evaluasi program organizational dalam kerangka program ini, kerjasama dengan universitas universitas jerman bidang reformasi administrasi merupakan hal yang sangat disarankan. penyediaan material dan peralatan giz akan bila diperlukan menyediakan hal hal bawah ini: ja. peralatan it, termasuk infrastruktur jaringan, komputer, laptop, lisensi piranti lunak, dan lain lain, peralatan kantor lainnya bila diperlukan. giz akan melakukan pengadaan barang jasa menurut peraturan dan ketetapan giz. serah terima aset akan dilakukan secara efektif setelah program berakhir. giz akan menggunakan tiga mobil untuk kelangsungan program melalui perjanjian sewa atau sewa beli. pelatihan dasar atau tingkat lanjutan luar program giz akan menyediakan pelatihan dasar dan atau pelatihan tingkat lanjutan bagi tenaga ahli indonesia yang jumlahnya akan ditentukan kemudian hari, baik dari pihak pemangku kepentingan utama maupun giz. dalam hal ini, giz akan menanggung biaya biaya sebagai berikut, sesuai dengan peraturan giz, secara menyeluruh atau parsial: biaya pelatihan dasar pelatihan tingkat lanjutan, biaya juru pemandu bahasa, biaya hidup, biaya perjalanan (yang mana pada umumnya diharapkan untuk ditanggung oleh lembaga lembaga mitra). pelatihan dan jumlah peserta pelatihan akan didefinisikan berdasarkan strategi pengembangan kapasitas program, yang mana akan elaborasi bersama dengan lembaga mitra pada masa awal bulan program berjalan. biaya operasional dan administratif giz akan menanggung biaya operasional dan atau operasional yang berhubungan dengan . pemrosesan kontribusi yang diberikan pemerintah jerman untuk proyek. kontribusi lainnya giz akan memberikan kontribusi finansial bagi organisasi non pemerintah dan atau lembaga publik (subsidi lokal berdasarkan regulasi giz yang berlaku) dengan jumlah maksimal eur rincian subsidi lokal ini akan dituangkan dalam perjanjian antara giz dengan penerima subsidi lokal tersebut. an, kontribusi yang diberikan semen para, kemenkeu, bkf, dan kemendagri penyediaan tenaga ahli dan tenaga pendukung semen para akan menyediakan staf senior yang berkualifikasi dari direktorat bagian unit untuk melakukan pengelolaan dan koordinasi bersama dalam pelaksanaan program transformasi. menyediakan staf teknis yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan program transformasi. menyediakan tenaga ahli untuk melaksanakan pelatihan dasar atau pelatihan tingkat lanjutan sesuai dengan mengenai kepemilikan atas kualifikasi yang diperlukan untuk permintaan kursus yang diajukan. semen para dan giz akan bertindak sebagai penghubung dengan lembaga mitra pelaksana lainnya yang memiliki staf teknis berkualifikasi yang diperbantukan dalam pelaksanaan program transformasi. komite penyelenggara program akan mengikuti struktur penyelenggara yang ditetapkan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi. wakil menteri semen para akan menjadi penyelenggara dan pemimpin dewan komite penyelenggara. had had pembiayaan semen para akan menjamin bahwa biaya biaya yang dirincikan dalam rencana operasional dianggarkan sesuai dengan peruntukan waktu. penyediaan gedung, bangunan, dan ruang kerja semen para akan: menyediakan ruang kantor untuk tujuh orang tenaga ahli dan dua orang staf administratif semen para, termasuk peralatan dan perlengkapannya, selama peralatan dan perlengkapan tersebut tidak disediakan oleh giz: menyediakan informasi, material, dan dokumen yang relevan dan diperlukan untuk mendukung pekerjaan program transformasi: memfasilitasi penyediaan izin resmi dan visa untuk para tenaga ahli internasional yang direkrut untuk program transformasi, serta hal hal administratif lainnya yang terkait dengan peraturan yang berlaku indonesia. kontribusi lainnya dari lembaga lembaga mitra akan dijelaskan dalam kerangka kerja pada perjanjian kerjasama tambahan, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan lainnya perencanaan, pelaporan, dan evaluasi ya. rencana kerja tahunan akan ditetapkan bersama oleh giz, semen para, kemenkeu, bappenas, bkn, lan, dan kemendagri melalui proses proses konsultasi yang diprakarsai oleh semen para dan giz. giz akan menyediakan laporan kemajuan dan laporan keuangan, yang harus sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada dan diberlakukan oleh baik pemerintah republik indonesia maupun pemerintah republik federal jerman. giz dapat melaksanakan evaluasi terhadap proyek selama atau setelah pelaksanaan perjanjian ini. untuk tujuan ini, akan menyediakan tenaga ahli penilai pendukung untuk proyek. semen para dan lembaga mitra lainnya akan turut berpartisipasi dalam evaluasi. setiap pihak yang terkait diminta untuk membantu para tenaga ahli penilai dalam kegiatan evaluasi yang mereka lakukan dan mengijinkan para tenaga ahli penilai untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap dokumen yang dianggap perlu. hasil evaluasi dari setiap hal yang disebutkan atas akan diinformasikan melalui laporan. pembiayaan bersama berdasarkan pengalaman baik dari program program lain yang didukung giz dengan pembiayaan bersama lembaga mitra pembangunan yang berbeda, giz dan kemenyan akan berusaha untuk melakukan pembiayaan bersama untuk program ini melalui mitra pembangunan dan atau sumber sumber lainnya. penangguhan kontribusi dan berakhirnya perjanjian ya, giz dapat melakukan penangguhan kontribusi apabila giz, semen para, atau lembaga lembaga mitra tidak dapat memenuhi kewajiban masing masing dalam perjanjian ini atau tidak mematuhi ketetapan ketetapan yang diatur dalam perjanjian ini, atau terjadi kondisi yang tidak memungkinkan, atau menempatkan dalam situasi berbahaya, tercapainya tujuan program seperti sebagaimana yang telah dijelaskan pada atas. bila salah satu dari kedua situasi yang dijelaskan atas timbul, dan, masih terjadi setelah kurun waktu yang disepakati oleh giz dan semen para, kemenkeu, dan lan, atau tidak dapat dapat teratasi dalam kurun waktu tersebut, maka giz dapat, setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah republik federal jerman, menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara prematur. un, jangka waktu perjanjian seperti yang dijelaskan pada mengenai penangguhan kontribusi dan pengakhiran perjanjian, perjanjian ini berlaku selama masa berlangsungnya program (saat ini dijadwalkan dari tanggal april sampai september masa berlaku perjanjian dapat diperpanjang bila terdapat penangguhan pelaksanaan pemberian kontribusi dari sisi pemerintah jerman seperti yang dituangkan dalam perjanjian ini dan dalam pelaksanaan pemberian kontribusi yang telah disepakati dari sisi semen para dan lembaga lembaga mitra lainnya. penyesuaian perjanjian dalam hal terjadinya ketentuan dalam perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan untuk mendapatkan hasil yang efisien sesuai tujuan yang dijelaskan pada atas, maka giz dan semen para, kemenkeu, dan lan dapat melakukan penyesuaian atau amandemen terhadap ketentuan ketentuan yang dimaksud melalui kesepakatan bersama kapan saja pada masa pelaksanaan proyek. setiap amandemen harus dibuat secara tertulis. giz dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak bila wewenang yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah republik federal jerman ditarik kembali. bentuk tertulis perubahan dan penambahan terhadap perjanjian ini, serta setiap pernyataan dan komunikasi penting lainnya yang terkait secara signifikan dengan pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis. dalam hal pernyataan dan komunikasi kepada giz, maka akan dianggap memadai bila diterima oleh direktur program. perjanjian dengan masing masing mitra kerja pihak yang bertanggung jawab atas kontribusi yang diberikan giz dan pihak( pihak) yang bertanggung jawab atas kontribusi yang diberikan oleh organisasi mitra atau organisasi pelaksana lainnya dapat secara bersama sama menyelenggarakan perjanjian yang mengikat mengenai rincian tambahan terkait pelaksanaan proyek (misalnya atas dasar rencana operasional), atau pada cara lain yang dianggap sesuai dengan rincian tersebut secara tertulis dan, bila dianggap perlu, dilakukan penyesuaian perjanjian dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan program. perjanjian antar pemerintah adapun mengenai hal hal lainnya, ketentuan(lihat lampiran ringkasan dokumentasi negosiasi kerjasama pembangunan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik federal jermandimana masing masing ketentuan yang disebutkan pada awal perjanjian ini, juga turut diberlakukan pada perjanjian ini. masa berlaku perjanjian, salinan l. perjanjian ini mulai diberlakukan pada tanggal kedua belah pihak menandatangani perjanjian ini. perjanjian ini dibuat tujuh rangkap dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia, dimana setiap rangkap dianggap sebagai lembaran asli, dan, versi bahasa inggris dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum. jakarta, jakarta, joe eta ois kec tasik riyanto direktur program transformasi sekretaris am, deutsche gesellschaft fur internationale kementerian pendayagunaan zusammenarbeit giz) aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia an, ana, y. al. tas ng)."hlte establishment and operation korea indonesia government cooperation center: yu, jakarta,.) jakarta, .) aaa dr. irf amri, ms$., prof. heru subiyantoro dr, yisharto pd. sekretaris direktur pembiayaan kepala pusat badan kebijakan fiskal kapasitas daerah administrasi kerjasama luar nge direktorat jenderal a.n. sekretaris jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan kementerian dalam negeri jakarta,.) jakarta,.) jakarta, .i.o) dr. dwi wahyu romaji dr. adi syryanta, ir. agu jadi, si. direktorat aparatur negara sekretaris utama kepala biro perencanaan badan perencanaan lan bkn pembangunan nasional x7. aa. jm,: ya,, menghormati prinsip prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan: nama tt. berkeinginan untuk memperdalam dan mengembangkan kerja sama bidang '!$"pendirian (lokasi, durasi, dan koordinasi) pusat ini akan didirikan dan beroperasi mulai tanggal februari hingga'|f pusat. "li para pihak akan membentuk komite kerja sama government (selanjutnya di.amigovernment indonesia korea: sin (b) komite akan diketuai secara bersama sama oleh wakil menteri megah dan deputi menteri para. ta. jdsii, sena ora an, kanan tuan (a) pengembangan proyek bersama seperti penyusunan master plan government tang indonesia: al(b) kegiatan peningkatan kapasitas terkait government seperti pertukaran pengetahuan dan personil y7,aa, . kerja sama#simomulai berlaku, jangka waktu, dan pemutusan'|$kan: tee peranj7.bi u"i msanas0. il5t(e)yan, pen air aaa pen ade tan paredik, accordance with national laws and regulations each side, well international law. paragraph sc.mansemammn paragraph scope cooperation cooperation the area government under this will include: nita) development joint projects such the government master plan: iaa,aan, an, antenna memanaapenan1lbesem,,pep rini widyantini chung, chae gun gung ban management yan kasta rak international subsidiary coffey international ltd ormas ( . mx, memorandum understanding (mou) between management systems international (msi) and ministry administrative reform ., supported funding from the united states agency for international development (usaid) through the strengthening integrity and accountability program (siap lama maa, aa, lam puan this day. monday, uly (two thousand twelve) jakarta, the undersigned parties: tasik riyanto, sh., hum, secretary the ministry administrative reform, having address and domicile jl. jenderal sudirman kav. south jakarta this case acting for and behalf the ministry administrative reform the republic indonesia, hereafter shall referred the first party: suhani grossmamn, chief party, having address and domicile gedung wirausaha, fi, suite jl. hr. rasa said kav. c s jakarta, this case acting for and behalf management systems international msi), hereafter shall referred the second party. s1. the first party and the second party hereby agrees enter into agreement with the following provisions: article background, intent and purpose the background this cooperation that bureaucracy reform one the government indonesia's priority agenda which also part the corruption eradication effort and the improvement public service quality indonesia. the long term strategy for bureaucracy reform set out presidential regulation year the bureaucracy reform grand design, which translated into the bureaucracy reform road map regulated the regulation minister administrative reform year with consideration the importance bureaucracy reform create clean and corruption free government, usaid, through strengthening integrity and accountability program siap which implemented management systems international msi), intends provide support the bureaucracy reform effort initiated the ministry administrative reform. msi siap will facilitate the ministry administrative reform the effort improve the quality public services, bureaucracy performance accountability and enhancing the role the public the bureaucracy reform: the purpose this cooperation support the ministry administrative reform implementing bureaucracy reform strengthening internal and external bureaucracy performance monitoring systems and participation the public and other stakeholders promote the bureaucracy reform. article scope cooperation the scope this agreement the form provision usaid support through msi siap which includes: (j) international expertise and experience sharing best practices bureaucracy reform, particularly control system (inspektorat), performance management (performance based budgeting system), and public services: um, nan aoi development and or improvement bureaucracy apparatus performance monitoring system, both the context public service performance monitoring and the context administrative performance monitoring (inspektorat): improvement complaint handling system order optimized quality public services: . improvement public communication performance order encourage public participation bureaucracy reform., article cooperation framework cooperation between msi siap and the ministry administrative reform will implemented with the following framework: usaid support through msi siap i the ministry administrative reform (and several relevant agencies) program support, whereby msi siap will provide funding and serve implementing agent all activities attachment: ra, the ministry administrative reform the beneficial this aid program, and shall actively involved determining the direction, content and types activities: design, type and targets activities shall developed annua used the the desi and targets activities shall developed lly msi based inputs and needs the ministry administrative reform during the period the agreement, the ministry administrative reform will utilize the output and achievement this program its work, the ministry administrative reform will contribute this program through cost sharing. article obligations each party (j) obligations first party: set policy and provide support that enables the second party implement the program accordance with the purpose and scope cooperation: provide relevant information and material for planning and implementation strategy the program referred letter consider suggestions proposed second party used inputs for the implementation the program referred letter develop periodic communication ensure that the cooperation with the second party may achieved line with the purpose referred article provide supervision and instruction consultants expert staff assigned the first party and provide oversight the performance the consultants expert staff: undertake sound administrative practices accordance with the applicable provisions that apply facilities, system goods services produced the second party for the first party. an, obligations second party: provide assistance and facilities line with the program stated the purpose and scope cooperation: manage project finance and administration including procurement goods services and consultants expert staff assigned the first party: cc. prepare, monthly basis, financial report with the total expenditure funds under the cooperation program between the first party and second party: provide relevant information and material program implementation strategy and . progress report regular basis: consider the instructions and inputs the first party improve and enhance the quality and implementation the program referred letter establish regular communication ensure that the cooperation with the first party may achieved line with the purpose referred article article implementation (l) the cooperation shall implemented accordance with the scope cooperation and program planning formulation referred article and article the parties shall conduct evaluation the performance and progress the activity referred subsection pat the parties agree meet regular basis ensure that the program has been implemented according plan and the time the meeting will determined later: the minutes coordination meetings between the parties and the progress report will provided writing the parties: activities that will implemented through this cooperation program structured parts for total period years: activities which will implemented the first year are attached: activity for the following year will planned jointly msi and the ministry administrative reform. article output and outcome the expected outputs this program are: improved quality performance supervision bureaucracy apparatus: increased support and involvement the public and other stakeholders promote the bureaucracy reform implemented the ministry administrative reform. outcome: improved quality bureaucracy performance and public service apparatus the long term. (j ce. article program funding the total value the joint programming provided through the second party support the first party usd (contingent upon the review approval process msp's client. usaid): na, the support the second party the first party will take the form technical assistance and advice, study tours conference organization, software development, among others. all assistance will in kind and grants block transfer funds from the second the first party envision under this agreement: where there need that has not been budget when there over budgeting, the parties agree discuss and decide consensus: the use funds referred subsection and subsection shall implemented transparent and accountable manner accordance with the principle good governance. article duration this shall core into force from the date signed until january and may extended terminated based agreement the parties. article closing this drawn and signed jakarta, july set out the beginning, this mou made (two) counterparts for the first party and the second party, and each shall have equal legal power. first party second party maa, tasik riyanto, sh., hum. hani grossmann secretary the ministry chief party administrative reform aa,llist activities visit and experience sharing on| inputs from experience applying performance management amy performance management and performance edwards. budgeting, enrich ideas and encourage bureaucracy reform indonesia. visit and experience sharing inputs from experience establishing inspektorat system by: internal control system (inspektorat), steve katz enrich ideas and encourage bureaucracy rebecca anne batas reform indonesia. study tour bureaucracy reform exchange knowledge and experience america working group onlgovernment internal control system, bureaucracy reform. performance management, public services improvement. development documentation book documentation the results the study the study tour. tour, that can disseminated more widely. visit and experience sharing onl inputs from international experience performance management systems developing performance management. gerard hammerschmid. development mystery hopper system mystery hopper system which adapted monitor quality public services |the character public services, government apparatus. adopted into the government apparatus performance monitoring system. improvement quality public improved capacity the ministry communication the ministry administrative reform and ombudsman #| administrative reform and ombudsman the republic indonesia developing the republic indonesia, through: communication and support from strategic assessment and recommendation for stakeholder and the general public, order improvement communication promote the bureaucracy reform. system. communication training public campaign more transparent civil servant recruitment system. development public complaint effective public complaint handling system handling system the ministry developed the ministry administrative administrative reform and ombudsman reform and ombudsman the republic the republic indonesia, through: indonesia, part the effort involve the assessment and recommendation for public bureaucracy reform. complaint handling system development complaint handling system training the use complaint handling system application. public monitoring civil servant public participation monitor the selection selection process (will implemented civil servants developed, promote civil society partner). the transparency the recruitment process. journalists consisting of: bureaucracy reform developed, eamap aaaa dam akan content anna aminahanmmangnenyena bahan nan maan naa nama ane ann mba nani refname article droits propriete intellectuelle iis kat hague partie protege, sur son territoire, les droits prophets intellectuelle autre partie conformement droit interne digusur sur base des conventions internationales sur propriete intellectuelle auxguelles elle est partie. an, cas arrangement specifigue, programme projet entrainerait creation propriete intellectuelle, les parties concluraient arrangement distinct, . conformement leurs lois elements respective. article modification present arrangement administratif peut &tre modify& tout moment par e crit par accord mutual entre les parties transmisi par voie diplomatique. cette modification entre digusur date fixed par les parties fait partie integrate present arrangement administratif. article element des differens tout? little survenant dans i'interpr station application present arrangement administratif est reglet i'variable par voie consultations negotiations entre les parties. article entre digusur, duren d@nonfiction present arrangement administratif entre digusur ala date signature. present arrangement administratif reste digusur pour une duren trois ans peut 6tre promote pour m eme purge par accord &crit entre les parties transmisi par voie diplomatique. pan aus hague partie peut d@encer present arrangement administratif tout moment adressant i'autre partie une notification cerita transmisi par voie diplomatique indiguant son intention d@moncer moins six mois avant date revue pour d@nonfiction. d@enonciation present arrangement administratif n'affected pas validiteni duren tout arrangement, programme projet meng vert present arrangement administratif, jusqu'a "achievement ces arrangements, programmes . , projets, saus decision contrary des parties. foi audi, les soussigngs ont signe present arrangement administratif. fait jakarta, 1er artist double exemplary langues francaise indongsienne, les deux textes faisant galement foi. pou minister fonction pystioueer pour mini tere reform l'etat, ame reform administrative decentralisation republique d'indonesie fonction publique republique francaise signed signed azwar abubakar couronne breeze ministre ambassador # uban masa era urut sen saatnyaperancis tentang kerjasama bidang reformasi birokrasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, republik indonesia dan kementerian reformasi negara, desentralisasi dan pelayanan publik, republik perancis, selanjutnya disebut sebagai para pihak", berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang ada antara republik s7. indonesia dan dan republik perancis dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan jati bersama berdasarkan semangat reformasi birokrasi: mengakui bahwa hubungan yang lebih besar dan erat bidang peningkatan kapasitas akan saling menguntungkan bagi kedua negara: merujuk persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik perancis pada bidang kerjasama teknis dan budaya yang ditandatangani jakarta pada tanggal september khususnya dari perjanjian dimaksud: sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku pada masing masing negara: telah mencapai kesepakatan sebagai berikut: mar sulap tot peta atap panama dago mau bala ale ohh mos paling mud beta nag ppl ade tah pita for aga ma. . . an, aman ana nan panam enteng ym, tujuan tujuan memorandum saling pengertian ini adalah untuk mempromosikan reformasi birokrasi bagi pejabat kedua negara atas dasar kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. bentuk kerjasama para pihak akan mendorong kerjasama bidang reformasi birokrasi melalui kegiatan sebagai berikut: pertukaran pandangan terhadap berbagai perhatian bersama: pertukaran informasi dan pengalaman bidang manajemen pelayanan sipil: menyelenggarakan program pelatihan bagi para pejabat kedua negara, pertukaran pejabat antara kedua negara kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak secara tertulis. iii pelaksanaan untuk pelaksanaan memorandum saling pengertian ini, para pihak dapat menyusun pengaturan pengaturan, program program dan proyek proyek yang khusus sesuai dalam ruang lingkup memorandum saling pengertian ini yang didasarkan kepada ketersediaan dana dan personil dari para pihak. pengaturan keuangan pen biaya untuk kegiatan kerjasama berdasarkan memorandum saling pengertian ini akan dibiayai dengan persyaratan yang akan ditentukan bersama oleh para pihak dan berdasarkan pada ketersediaan dana dalam anggaran tahun berjalan para pihak. asrama ana anti ang asa maret peni laba aon aan salat ap, sme bn: hak kekayaan intelektual setiap pihak akan melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual dari ta, pihak lainnya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku negara masing masing dan konvensi internasional mengenai hak kekayaan internasional dimana kedua pihak adalah negara pihak. dalam hal pengaturan pengaturan, program program atau proyek proyek yang khusus yang dapat menghasilkan kekayaan intelektual, para pihak akan melakukan pengaturan terpisah untuk perlindungan dan kepemilikan hak tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing masing. perubahan memorandum saling pengertian ini dapat diubah setiap saat dengan kesepakatan tertulis antara para pihak melalui jalur diplomatik. perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memorandum saling pengertian ini. vii penyelesaian perselisihan setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan memorandum saling pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi diantara para pihak. viii pelaksanaan, jangka waktu dan pengakhiran memorandum saling pengertian ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan. pena aulia yu, pane ana bea larang map maag map png pda ema nan ka: memorandum saling pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama dengan kesepakatan bersama para pihak melalui jalur diplomatik. salah satu pihak dapat mengakhiri memorandum saling pengertian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya melalui. jalur diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri memorandum saling pengertian ini setidaknya (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. pengakhiran memorandum saling pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan, program, 'atau proyek yang dibuat bawah memorandum saling pengertian:ini, kecuali para pihak menentukan lain. sebagai bukti, yang bertandatangan bawah ini, telah menandatangani memori dum saling pengertian ini. dibuat dalam rangkap dua jakarta, pada tanggal (satu) agustus pada tahun dua ribu tiga kelas, dalam bahasa indonesia dan perancis, kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. untuk kementerian pendayagunaan untuk kementerian reformasi aparatur negara dan negara, desentralisasi dan reformasi birokrasi pelayanan publik republik indonesia republik perancis signed signed azwar abubakar couronne breeze menteri duta besar tno maha aan mane yana mada had pat ana penanaman taat tai ora la, hata, soma,pena aas agen ban tea mma aan peteroizamt:ama,: aan aan mere ashantdirmna,pihak kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan program p4gn kementerianfaa,pelaksanaan tt)aman bb. pihak kedua menunjuk sekretaris utama badan narkotika nasional. jangka waktu md)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ppt anna anevnenanantannuenawntnoun panen aaaaaa enemanlan uban pnnmeniattah penentennanansa pul semata lanlamaa, denga tenang bana ta, aura mpn ( cotown aan iskandar nxeyubesychrisnandi nen) ina (., para ita doa lean ik0sicabai psi inn una pee ena kir nan ana nana mati raga aan tpa anne ni!pumd7. peraturan presiden nomor tahun tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara: ird3., (an esaaaami aaaa iii ain potmaaliaj:mi: pihak kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan program p4gn kementerian ligababe dki maki pid bni dalam kdi anak imo bisa mbkbasmwmareseteh dsibandanas iven tang naas kelas pelaksanaanpihak kedua menunjuk sekretaris utama badan narkotika nasionalmen:sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ji3.s2,,pekan, yna, (an nan nana nana nnp aman sari hisp, supper baar bin an : yay semak say tayang iskandar "yudeychrisnandi nay kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nota dinas nomor b.iii.para yth sekretaris kementerian para dari kepala bagian pengaduan dan pelayanan informasi hal laporan pembahasan rencana aksi sesuai inpres nomor tahun bnn lampiran (satu) berkas tanggal desember pm. menindaklanjuti kegiatan pertemuan dalam rangka pelaporan rencana aksi terkaittika tahun pada hari senin, tanggal desember ruang rapat lantai bnn cawang jakarta timur), bersama ini kami laporkan sebagai berikut: dalam rangka implementasi inpres nomor tahun dimaksud, kementerian para telah menetapkan (dua) rencana aksi yaitu: memberikan penyuluhan dan penerangan kepada pegawai negeri yang rentan dan berisiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba:esiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. sesuai hasil evaluasi pada pertemuan sebagaimana tersebut diatas, sampai saat ini hampir keseluruhan peserta pertemuan yang berasal dari beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan laporan implementasi rencana aksi dimaksud. sehingga diharapkan sampai batas akhir desember ini, sudah menyampaikan laporan implementasi (dua) rencana aksi sebagaimana telah ditetapkan masing masing instansi disertai data pendukung baik dalam bentuk dokumentasi, daftar hadir, materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan penyuluhan. sesuai hasil koordinasi yang kami lakukan dengan biro perencanaan dan manajemen kinerja (bapak rasmi dar bapak verus) dan biro sdm dan umum (bapak eddy dan bapak ugi), kabar hukum bapak ananta), serta dengan asep koordinasi kebijakan, penyusunan, evaluasi program dan pembinaan sdm aparatur bapak bambang), bersama ini kami sampaikan bahwa: bahwa pejabat penghubung semen para dangan bnn adalah sdr. nazaruddin biro perencanaan dan manajemen kinerja), kementerian para belum melakukan review terhadap target dari rencana aksi yang sudah ditetapkan, dan belum menyampaikan laporan implementasinya baik semester maupun semester il, padahal kegiatan pada rencana aksi pertama yaitu penyuluhan dan penerangan terkait anti narkoba telah pernah dilakukan oleh semen para. adapun kegiatan dimaksud selama tahun sudah dilakukan sebanyak kali yaitu: pemberian pembekalan bagi cons semen para pada saat wastu cibubur pada bulan april penandatanganan mou antara semen para dan bnn pusat sekaligus test urine bagi pejabat lingkungan semen para, jada tanggal november gedung serba guna semen para, penyuluhan anti narkoba pada kegiatan dharma wanita persatuan semen para. sedangkan untuk rencana aksi kedua yaituisiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baru akan direncanakan dilaksanakan tahun sebagai bahan masukan bagi bapak, bersama ini kami lampirkan beberapa data pendukung sebagai bukti pelaksanaan rencana aksi dimaksud, sedangkan data data lainnya sedang kami kumpulkan dan dikoordinasikan dengan unit terkait, dan melanjutkan akan kami pan sampaikan bapak untuk mendapatkan persetujuan untuk dikirimkan bnn pusat. demikian kami sampaikan, mohon petunjuk bapak lebih lanjut, terima kasih. kn, curhat tembusan yth: kepala biro cukup kepala biro sdm dan umum kepala biro perencanaan dan manajemen kinerja asep koordinasi kebijakan, penyusunan, evaluasi program dan pembinaan sdm aparatur lididjidididvididnnidndv id) diri kegiatan dalam rangka implementasi rencana aksitahun kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi semester tahun land kansironolns bnn mari kita mennnnnnnnnnn nsa dahan memberikan penyuluhan dan materi anti narkoba bagi cons semen para penerangan kepada pegawai pada kegiatan wastu pad bulan april negeri yang rentan dan berisiko cibubur tinggi dari penyalahgunaan dan penyuluhan anti narkoba pada kegiatan peredaran narkoba penandatanganan mou antara kementerian para dengan bnn dan dilanjutkan tes urine bagi pejabat structural semen para pada tanggal november gedung serba guna semen para penyuluhan anti narkoba yang diselenggarakan oleh dharmawanita semen para bertempat gunung serbaguna semen para membentuk dan meningkatkan direncanakan tahun akan dilakukan keterampilan kader anti narkoba pembentukan kader anti narkoba dan peningkatan instansi pemerintah yang kemampuan serta keterampilan para kader anti lingkungannya rentan dan berisiko narkoba melalui kerjasama dengan bnn pusat. tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lee (na uai apa eng psa dea sean una wen tenan kata ana psa: sana aah ena bag kata mena ing ana klg sae aka ha. ana rad ena bean ema ser been ena hae pai nan pee ya, tas lem ser) rei alt: jane eee hap teen, saba tali san eta kereta nya sea pen panah belt perang naa pakar bale sea angan para bab aya law pera maa? sail pen lng lah ear mae pen par bia png puan sea gea semu nga ban sena ang wa, ss, ena bag tan anna maa 0g) cia leg kana era latin ff, pos pat sen bea nae nina esa bas ra. ham tag aka uin bade mia nat an data ank geri tai fip akan: saja sao patron bta tema tla para kat era #xd tiga sea iga sean dara hem kak mena been gia taka tema pelan one hat pada ata aan ula kerap range (sa gaga pan man rama asa abal see pure sen pan pan tea naga began pan telan epa ben pena sah ani wala, ian sig itn meme e1, sea png peni hanna kaka ken pon saki ford bap mit aan enak esa sen yat ana asal tea apa sat bta hau nggada tes menag" tes uta asri kemas jan sei engan aan aan bap serat aa, bea poin pak neha pan ian klang ara at, gai sal sada ppa jatuh kat iban sab bab pan ter pemain lsn gea eka gal saran san manten per ata ban ro) pee meja sman aan tar aga ok sena gan nan san, ana ana mana tang ina sabhnaag. pan tai nae ian mna anon3 pan larang ana ana bae tana ban anya usa tan ika akan tenn aal pepe mana ona bei mean tiga, anta nor aaa nona nag pan santa pria sea ketan nan ant kami kene bal been ara bap alat saja ma, tata heni dana tega mean mapan aan aneka bar penata ben ana menanam maa car teh bana beta mala nta pagi. tera sgp lg) knee kera san rar tan sung bata atau peni kera karan aaa dea aan pan eng anta peta, pena eng pan tas fi) aga, mean hal bea saleh yeni men pin mena bag per set pap nee nsa san rn, hen) benar penanya semua pee men pee pen ana menag matan pada! anna bee bra alan nan tee keenan pena bea naa bea deras aan dil. ata manna ana raa bean pat tees nga a23 (uh keren saba an) ann ani maan ian bat maen makam per ban nan aan hun lag inn pe. pan sep bahan hap mea bra por mana bea aan ena bra aap dan kpai air atau dang pap: aan aah saga nan ken anna era tai maa pee inn ati nag gee mea sen anal gag tau man sana esa daa ia, nana bana lana lada anta apaan dela aaa naa ata binaan nana ana pee poin pra dana tpa aoa tangan ana pan pane sri naa kei ke) yah tak keane bab ana dan dak ena ata maan pena enda apa naga sir pen puan pen pra baret sil sn, pangan, aaa pbnu bulu, ena cak pedal tea mura nala aan, sah ena peta akan menang (ap bea sea pun sen kanker nee eng ieee seed benang aang abi lihai panti kuah :la bet ing (ara mak tan nas erna abi maan sig baker jeng ana apaan ingus ttg ara ana tra, ian ket tau lain gap lan bin dai beng) lage: adan ska ena mua apakan tea artwork: eee. pee ben pala hap baik tai aoa ina kek pan enya mea setau map eng kang bea dan eng ara, sati hae an) bag tia tan tea mena fair ken lana nan ape ian jae tenang feat has pad sep enam kela beng means rat "bai ben pal san it, era nge pee ana pus aoa mae kawasan sen orang senar pesawat bug nangka pama kota rar open ra, head sae lan eiga vee denim naa pat dang den masa mentah sig tang tan kei pmr ta! ban asi bai nan genta aah ba: nya mana sana mega ana naas agu ksp ran pan mane pmr bernas star neta ang aan atap ting pesan del eng maa tha ses nia . singa australia indonesia partnership australian a0) for economic governance aid app y . naa memorandum understanding between ministry administrative reform and australia indonesia partnership economic governance (sipeg) about technical cooperation develop business process guidelines the ministry administrative reform pm, this twenty fifth day july, the year two thousand and fourteen, held jakarta, each the undersigned tasik riyanto, sh., hum: ministry secretary the ministry administrative reform, jakarta, acting behalf the ministry administrative reform kem para), hereafter referred first party: ii. william wallace, facility director, australia indonesia partnership for economic governance sipeg), jakarta, acting behalf the australia indonesia partnership economic governance sipeg), hereafter referred second party: first party and second partyet out the following provisions page 10f5 y ye, article objective and purpose this memorandum understanding (hersinafter referred the intended the foundation the cooperation between both parties. the objectives the promote cooperation developing business process system and guidelines and standard procedures sop) that are applicable kem para and strengthening kem para's role formulation national policy and also responsible for the management the civil servants indonesia. en. article pan scope cooperation this cooperation designed support initiatives that strengthen kemstrengthening the understanding key kem para's: facilitating focus group discussions ds) with key stakeholders obtain inputs the proposed business process policy and guidelines: preparing business process guidelines: and facilitating discussions with kem para'sy# workshop with senior kem para officials discuss the proposed business process methodology: training course for kem para's business process core and technical teams,: drafting business process policy and guidelines: facilitation workshops with key kem pantai's staff identify core business and sub business processes. article responsibilities and contributions both parties agree implement the activities effectively and efficiently. the coordination with the third party also considers. rights and obligations from both parties, stated below: page 20f5 first party, has the right to: receive facilitation and assistance accordance the programme stated article and gain information regarding the implementation programme strategy and the report development programme regular basis: cc. provide input and advice aimed develop the quality the implementation programme accordance with the point (a) above, placing and signing kem para's staff support the optimization the program according the scope work stated the article second party has the right to: gain support from kem para providing assistance and facilitating the program: gain access information and material framework which relevant the program's planning and activity implementation within the scope the cooperation agreement, provide tactical and strategic advice due improving program quality, form supporting team that necessary optimized the assistance program and facilities. eta, first party has obligation to: establish policies and provide support that needed second party run the program stated article and article provide information and relevant material that needed for the program's planning and strategic activity referred above point (a): consider the advice given the second party used input for the program activity referred above point (a), establish communication periodically for the purpose cooperation with the second party ensure activities can achieved, stated article cmn, second party has obligations: provide financial and technical assistance for agreed activities: manage financial and project administration including procurement goods services and recruitment project personnel, include consultants experts assigned the first party: provide administration report the form berita acara serah terima bast) together with the supporting evidence for administration and reporting purpose material liability the indonesia's auditory board bpk): provide information and relevant materials about the activity implementation strategy and also reporting the activity progress periodically, page 30of5 considering the direction and input given the first party improve and enhance the quality program implementation referred above point (a): establish communication periodically for the purpose cooperation with the first party, stated article ensure that the activities can achieved. article implementation and evaluation the implementation the activities should done accordance with the scope the agreement mentioned article both parties agree hold regular meeting ensure that the programme implemented according the plan, the timing these meetings will discussed further. both parties are obliged evaluate their performance and report implemented activities. details the mechanism, schedule and objectives the meeting will discussed further. the minutes every meeting will recorded and reported both parties. article funding second party sipeg) will provide the financial and technical support the activities an, agreed both parties under this agreement. the amount the financial contribution aud (for technical assistance and administrative cost)article duration this shall come into force the date its signature and shall remain effect until october and shall extended ended mutual consent both parties. either party may any time terminate this giving written notice and the reason the other party, isasi (one) month prior the date determination agreement termination. case the cooperation terminated the middle the activities, the second party sipeg) remains obliged perform administrative and reporting processes for the purpose first party's report the indonesia's auditory board bpk). page 40f5 lan article amendment ll. this may amended revised, deemed necessary, mutual written consent the two parties. such amendment revision will come into effect such date may determined the parties. article confidentiality any confidential work output information provided one party pursuant this shall not passed discussed the third party without the express consent the other party, including the australian government. an, article closing done duplicate jakarta this day july the year indonesian and english language, all texts being equally authentic and held both parties. case any divergence interpretation, the english text shall prevail. sa, first party second party tasik riyanto, sh., hum william wallace ministry secretary kem para facility director sipeg an, page 50fthreda rini widyantini chung, chae gun an, an, a , ., kan australia indonesia partnership australian kok for economic governance aid ap: sri ver final report business process development kem para november aa, z2, scope cooperation agreed outputs progress date 10mm building the capacity kem para's. three workshops conducted with businessprocess bp) coreteamto kem para'sb pcoreteam. understand andapplyabusiness process vla methodology, mean aan tan strengthening the understanding key presentation senior kem para officials kem para's officials this methodology not yet undertaken develop shared and its potential lineages other human understanding the methodology resource management hrm) initiatives amongst senior officials. na, facilitate focus group discussions ds) with key stakeholders not yet been with key stakeholders obtaininputstothe |undertaken. proposed business process policy and pad ppen guidelines san teen apn prepare the business process guidelines business process guidelines have been develop drafted (with kemenag examples ps) sop prod facilitate discussions with kem para's business processes, sub processes and cross mang with heo stakeholders implement the business functional maps have been drafted. these ontibt process guidelines within kem para have not yet been discussed with external stakeholders . . . . pati outputs achieved pain the key outputs achieved through this were: capacity building core team draft guidelines for the development business processes development business processes and sub processes kem para. draft guidelines draft pedoman en, penataan tata laksana instansi pemerintah debu daur kementerian negara pendayagunaan operates negara dan retorrnasi demokrasi aurata indonesia pertneriip leonoemt governance y pem draft guidelines daftar is! daftar daftar gambar kata pengantar bag pendahuluan latar belakang la, maksud dan tujuan ruang lingkup bag pengertian, prinsip dan mendeteksi kebutuhan penataan data laksana pengertian penataan tata laksana clan, prinsip penataan tata laksana prose1 mengenali kebutuhan organisasi langkah langkah mengenali kebutuhan bab iii tahapan dan metodologi bll. tahap persiapan dan perencanaan ker into kama jan tahap pengembangan makro tahap tahap pemetaan tata laksana organisasi format dan struktur dokumen tahap penerapan d4, pemantauan dan evaluasi bab penutup . . guide draft guidelines lampiran fungsi kementerian perdagangan kebijakan strategis kementerian perdagangan organisasi kementerian perdagangan peta data laksana kementerian perdagangan pata sub tata laksana kementerian perdagangan peta lintas fungsi kementerian perdagangan sop makro kementerian perdagangan sop mikro kementerian perdagangan pn. ya, ab, ye, peta proses diss pepetatata laksana terang aap laa metan kost penenang ket tea ) . panser anne ou, yan more bea tee tari t gz ,#@#'#'e mal maria rana teater men deal (ma ih: hta ten beam a ter sen bsa uv . ata abah pf. business process map . business process map klan pan pano2 pano3 pan panas pan dan yan penyusunan penataan dan pengelolaan penataan penataan tata peningkatan ketahanan metal regulasi pan pembinaan akuntabilitas kelembagaan laksana pelayanan donna somaparatur oanpencawasan pemerintah pemerintah publik srs pake ana tan rana ken nge proses utama core process pano7 s5, pano pan rpp teknologi kant pengelolaan pelayanan informasi |. komunikasi dan dog sistem manajemen yaa dan publikasi nae jana informasi dan pengawasan spn ban hah pan pan benar sana pal pengelolaan genius pengelolaansom eni pan han pep ea: administrasi dan pai kemenpar layanan hukum yan saga umum oma proses pendukung bia eta atas pangan pan ets ana supporting process pan pengelolaan rencana dan anggaran proses perencanaan planning process cn. ya, panti o1 kepersertaan pembahasan harmonisasi peraturan pan o2 perundang hidangan :ii penetapan kode etik pad: dan kode prilaku" pano3 .panti o2 as. peningkatan efektifitas penyusunan uu. panozoz il: pan api yna, pan pelaksanaan peningkatan pano1 rekrutmen asn kesejahteraan asn penyusunan peraturan pan pelaksanaan . .cang2o3 panozos' mona sakit pengembangan if: penyusunan standar pano1 kapasitas sdm . ii. kompetensi asn. lt. penyusunan peraturan dan panti93 keputusan menteri pano2o4 pan parabangunan zona penerapan merit pengaturan dan integritas pan o1 sistem penerapan pola karir penyusunan surat edaran pan menteri pan pan penanganan penegakan disiplin penataan pensiun dan pengaduan jaminan hari tua masyarakat ka, panas o1. pand7oi penerapan standar pengelolaan infrastruktur tangal sisi latosol pelayanan teknologi informasi dan penataan organisasi. penataan tata kom nga jean maen panel2 pano o2 . ( . tpancro2 pelaksanaan survei pengelolaan dan pelayanan penyusutan. kepuasan masyarakat if. permintaan data rekomendasi. panser takomangasa: big pano ena beo erittandan braves pengelolaan dan integrasi mangkok pemananpubik, ponyusurati otk. pantai anna nang pan pengelolaan keamanan pan pengelolaan layanan informasi ben ara evaluasi sarira kanan opanokga:. evaluasi kelembagaan kanak pan penerapan replikasi inovasi layanan publik pan panas o1 pan pan pengelolaan naskah bimbingan teknis dinas pan pengelolaan tinjauan manajemen pano9 pan pelayanan permintaan pengelolaan panas informasi dan pengaduan kesejahteraan pengawasan internal nga pan pan pelayanan pengelolaan pan pengukuran dan pengelolaan perpustakaan keprotokolan kepuasan stakeholder pano9 nan pengelolaan pan pan kornuriikasi dalam pengelolaan bmn pengendalian dokumen situasi tertentu panas (siapanioos pan pengelolaan media pengadaan barang dan koordinasi implementasi rbi centre nan? pin sub process map pan pemain perencanaan dan pan: pengadaan sdm penyusunan rencana kinerja dan anggaran pan pan sman ian arap pembinaan dan: pemberian bantuan pesat pengembangan sdm hukum pan13 perbendaharaan, paginas sea administrasi dan aneuk informasi pan kepegawaian' evaluasi dan pelaporan aan kinerja dan anggaran pan naa pengembangan span ioi standar kompetensi pengelolaan kerjasama luar negeri pan portal pri pama cross functional map menu, (ai era (s3 aaa daa pama aan dengan sesar yaa, jm, cross functional map po. cross functional map pan panas cfm evaluasi sop banana masam fame pareja areal sana tag mkn mei nan man tag maan aaa lan pati still more work done. peni |level'| documentation curtentstatusin gempa nrb desa ben meter pen tah core business drafted processes core business processes have been drafted. these require hutan ma! validation by'senior officials: teen sub business drafted processes sub business processes have been drafted. these require validation senior officials. cross functional drafted ayah una maps these have been drafted and require validation senior officials. standard operating not yet drafted procedures sop) these are yet developed. maros sop micro previously developed kem para approximately sop micro have been developed kem para staff, however these need cross checked with the sop maros (when developed). aa, na, options for next steps . . option levelofcoverage ilmpacton mou ant, meta on) akan bae aaa madan maa pra draft development guidelines with extension required kemenag examples draft ps, sub processes and above, plus new mou with new d time kem para examples and required e.g. till end( february aa, above, plus new mou with new ind time audit training'and implementation, required e.g. till eng may panc implementation kem para above, plus new mou with new content and time implementation pilot nationaland |required e.g. till end november jan sungai sub national agencies alas ara aan, lineages with other hrm programs . lure ana renstra! aua mandate) performance management sasaran kinerja pegawai skp) ideal linked sop outputs and conjunction with cna performance feedback core business process t&d needs competence framework tn, competence standards competence profiles competence needs assessment cna) individual development planning idp) para competence based learning and organisational analysis development development hewan recruitment and selection workload job analysis job career planning description) succession planning organisational structure talent management job evaluation and job grading salary structure) tan meme bag "undata wyayonga , jucgwaduag i mama pee sugoi lepafeue bem sotuoud ingin suajajaa isuajadwoy jeu rjs pliauty sse jepun lung, san ana ma sya3ie3 adds) pemeran tanding efisury setosus dag anos api mena srsg ber sah dun ban motel arti nan snstamng sa3 edit nmh page13ayu mainan maa dubur3a09) 2woo23 j0) nan teen tes sis dupu cijejisny tai masa menentang kapten. ira merata sate aan se000n r p eeerssa maraguawg munawar merata sai 0pareruerg rang maag aan abah ema pekan pemakai dahi utan eruntann mai suntagiarn memata man tenan akakadaa naa menjad una dani wesukgurg karen kewbniiearnerams kama mena smt mendung tetikeng krreantan pedas pada turu wajan anang tenar sal laaanpaken sorban pacem tapa desa poet istana merta nana page tayang bani mem kena ang ari tenaga sma tani nga keamanan age ceplaateden mmg maan taat aan mena, vondpssag lea aman maa makan lam man penata ban una makanan umm yui ten saat ang una kan nanang barel omong sena anakan mapan got uny granat ember satuan urut antara muna unt ads sia ulp bagan dis pue andi sag unm yui ama maka kun bee ringkas sana penpasngunsand nya nanga memakan aman salary bisnyuatari mesin roe bugref baris gani nani (isolat buepiri aan bana bat #gram spt cis uayadw yui mam angeles andal vrv iain kitin nia made yan nori oet ouw naa snn none dut ene dara nana biaya kran darpuabulg nose urban parang sewa sena fak natal (ajdwpxa) ssw wa1 sas nih keramas sanbenma ngan derek oat adat on women 19y1o uji syu!| dos 2u.l contact infoperjanjian pelaksanaan proyek kerjasama teknis memorandum saling pengertian semen para dan korea kerjasama # government memorandum understanding msi dan ministry administrative reform arrangement administratif indonesia dan francaise nota kesepahaman semen para dan bnn mou ministry administrative reform and australia indonesia final report business process development kem para nota dinas nomor b.ii.pan rb pointers rapat kerjasama revi bisnis proses dengan australian indonesia partnership comic governance sipeg) terms reference national business proces adviser nba technical cooperation agreement australian indonesia draft project plan business process development semen para grafik) nota kesepahaman semen panen dan kemitraan $$ pensiun dini pns atas tahun inilah skenario pemangkasan jumlah pns wapres rekor menetapkan rasionalisasi pns menteri buddy: lebih pns malas telah diberhentikan, banyak lagi akan menyusul rasionalisasi pns ancam juta pegawai kementerian lembaga pns malas dan tak berkinerja diusulkan di phk, ini respons menkeu pns berkinerja buruk bisa dipecat, siapa yang nilai ini kriteria pns yang bisa dipecat walikota danny komando tolak rasionalisasi pns rm,, piper mera pare kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nota dinas nomor: b.ii.pan rb aa, yth. sekretaris kementerian pan dan dari kepala biro perencanaan dan manajemen kinerja hal permohonan tanda tangan kerjasama antara kementerian pan dan dengan australia indonesia partnership for economic governance sipeg) lampiran (empat) berkas tangga! juli menindaklanjuti pertemuan antara women para, deputi kelembagaan dan tata laksana, dan sipeg, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut tua pertemuan tersebut menyepakati kerjasama antara kementerian pan dan dengan sipeg dalam bidang penyusunan kebijakan nasional terkait bisnis proses dan penerapannya lingkungan kementerian pan dan unit kerja yang akan menindaklanjuti kerjasama tersebut adalah deputi bidang kelembagaan dan tata laksana kerjasama tersebut akan berakhir pada tanggal oktober dengan jumlah pendanaan sebesar aud sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan nota kesepahaman dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris masing masing dalam (dua) rangkap. selanjutnya, mohon kiranya bapak dapat menandatangani terlampir sebagai landasan dalam kerjasama antara kementerian pan dan dengan sipeg. demikian atas perhatian bapak, kami sampaikan terima kasih. kepala biro perencanaan dan manajemen kinerja, didik noordiatmoko sipeg record meeting date: truly16,participants: representatives from kemenyan's planning bureau. aey.ola, sipeg record conversation form rc1 v1. pageno1 draft project plan business process development kem para task task name duration start finish august september october nove nol high level commitment 16days mon mon ki methodology approval from day mon mon kemenpar pak women and rini 'i&days mon fri barisan sipeg conduct sessions days mon wed alpen data collection for guideline: days mon mon document review 10days mon fri benny sipeg interview key menpan days mon fri pangeran core team, sipeg officials (policy and interview key stakeholder days mon fri benang core team, sipeg agencies update draft guidelines (core days mon fri core team,lamp ehi prepare schedule days mon fri core team, sipeg kan workshops interviews review data sand sub 10days mon fri cg. core team, tipe with stakeholders fine tuning sub days mon fri tinniore team, draft sub presented1 day mon mon menpan socialization with menpan sta prepare information days mon fri core team session for menpan staff conduct information session10 days ' ' mon fri core team, tipe: . mel kak ala aaa aaa pointers rapat kerja sama revi bisnis proses dengan australian indonesian partnership economic governance (sipeg) ruang rapat women para, senin, juli pk. revi bisnis proses merupakan salah satu upaya membangun sistem penatalaksanaan yang lebih efektif dan efisien. saat ini, telah diterbitkan (dua) peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara yang mengatur mengenai penatalaksanaan khususnya yang terkait dengan bisnis proses permen para tahun dan penyusunan standard operasional prosedur sop) permen para tahun kedua peraturan tersebut dirasakan kurang memadai baik dari aspek muatan materi maupun dari aspek pelaksanaan implementasinya instansi pemerintah. mengacu kepada kondisi atas, perlu dilakukan revi bisnis proses dengan cakupan yang lebih luas meliputi keseluruhan unit organisasi, tidak hanya menitikberatkan pada penyusunan sop per unit kerja. salah satu fokus kegiatan yang akan dilakukan dalam kerjasama ini adalah menyusun guideline bisnis proses antar unit eselon selain itu, dalam konteks guideline tersebut akan dilakukan exercise bisnis proses kementerian para. terhadap hal tersebut, telah dilakukan tiga kali pertemuan dengan pihak sipeg. pan rapat terakhir dengan pihak sipeg pada hari rabu tanggal juli bertempat ruang rapat staf deputi kelembagaan dan tata laksana yang dihadiri oleh pihak sipeg, staf deputi kelembagaan dan tata laksana serta staf biro perencanaan dan manajemen kinerja. dalam pertemuan tersebut dibahas antara lain hal hal sebagai berikut tahapan dalam penyusunan guideline high level commitment dalam tahapan ini dibutuhkan komitmen dari pimpinan kementerian para dan sipeg untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan guideline bisnis proses antar unit eselon dan exercise kementerian para. capacity building for core team pembentukan tim inti (core team) yang bertugas melakukan pemetaan bisnis proses pada masing masing unit kerja dan menyamakan persepsi k7. dalam penyusunan guideline. socialization with menpan staff sosialisasi kepada staf kementerian para untuk memperoleh dukungan dalam kegiatan exercise kementerian para. . data collection for guideline dalam tahapan ini dilakukan revi terhadap dokumen yang ada, interview pejabat kunci kementerian para, interview dengan stakeholders, nan penyusunan draft guideline, pelaksanaan fgd dan presentasi final kepada menteri. exercise bisnis proses kementerian para pelaksanaan exercise terhadap bisnis proses kementerian para termasuk dalamnya upaya penyelarasan bisnis proses antar unit eselon dalam pertemuan tersebut juga telah dibahas dan ditetapkan hal hal sebagai berikut: rencana pelaksanaan kegiatan selama (empat) bulan yaitu pada bulan juli sampai dengan bulan oktober untuk memperoleh hasil yang maksimal, diperlukan peran aktif unit eselon kementerian para. dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan antara sipeg dengan sekretaris kementerian para. terhadap hasil kesepakatan atas akan dilakukan langkah langkah sebagai berikut pembentukan tim inti (core team) yang terdiri dari perwakilan unit eselon kementerian para, staf deputi kelembagaan dan tata laksana, dan staf sekretariat kementerian para yang terkait. penetapan waktu pelaksanaan training untuk tim inti, interview, fgd, presentasi mengenai konsep guideline kepada menteri, workshop dan presentasi hasil workshop. yaa, ar, yr, terms reference position national business process adviser nba) iga reports institutional reform adviser, sipeg competitiveness engagement area counterparts dr. januar ahmad, assistant deputy for policy formulation the institutional systems and governance, kem para location sipeg competitiveness engagement area office and kem para office, jakarta, indonesia duration and work days spread between july and october inputs background the australia indonesia partnership for economic governance sipeg) australian aid funded partnership between the government australia and the government indonesia that km, supports the government indonesia's aims improve the quality economic management and through this contribute broad based economic growth and poverty reduction. sipeg assists the government indonesia achieve this goal strengthening the government indonesia's capability for policy formulation, coordination and implementation areas affecting the national budget and macroeconomic performance. the continued economic development indonesia, together with the planned targets outlined the economic masterplan", has required many government agencies identify and implement ways strengthen the delivery their services. part the realization this reform mindset the government indonesia has embarked journey bureaucrat reform. the objectives this national reform agenda include: lama develop efficient and effective management the government, which based performance, hierarchical yet fast, and oriented towards the public's satisfaction, develop set efficient and effective bureaucracy, that is, bureaucracy whose work always gives positive impacts the community, that able perform its duties accurately, meticulously, efficiently and effectively, develop set clean bureaucracy, that is, bureaucracy that works pursuant the rules and values that may avoid irregularities and disgrace: develop set accountable bureaucracy, that is, bureaucracy that responsible for every process, resources management, and performance improvement outcomes programs and activities: and improve the quality public services. general guidelines for bureaucracy reform are covered regulation the state minister for state apparatus reform per m.pan and per men these have been reinforced through presidential regulation signed december kem para, who has oversight the implementation indonesia's bureaucrat reform program, has identified the business process reform work, previously undertaken sipeg the ministry trade, model which should apply across all government agencies. this followed masterplan for the acceleration and expansion indonesia economic development masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia mp3ei), page business process audit ministries which found that most ministries agencies had poor business process systems linking their renstra targets with organisational processes. result, kem para requested support from sipeg assist with the development business ada process guidelines for government agencies. agency support context the sipeg competitiveness engagement area operates across several agencies, including the ministry trade, the commission for the supervision business competition policy komisi pengawas persaingan usaha kppu) and the indonesia investment coordinating board bkpm). the proposed technical support kem para extension the support bureaucrat reform mot, building the experiences and lessons learned agency level. objectives the engagement the objective this engagement will to, through series consultations, li) develop guidelines for the development business processes the ministerial agency level and (ii) pilot test these guidelines identify core business processes and sub processes kem para. the (en pilot test kem para will demonstrate how the guidelines can implemented and enable kem para demonstrate its applied commitment these changes. specifically, the end this activity: guidelines will developed covering the methodology business process development, including business processes sub business processes relationship map cross functional map standard operating procedures sop macro) standard operating procedures sop micro). senior menpan officials will have conceptual understanding the business process development methodology, its implementation requirements and lineages other human resource management initiatives selected kem para staff (core and technical teams) will have developed skills support the further development and implementation business processes within kem para. this will include: business process core team will have the capacity to: (i) collect and analyse data support the development national guidelines business process development: and (ii) undertake the data collection, analysis and development business processes within kem para, and business process technical team will have the capacity undertake the data collection, analysis and development business processes within kem para. all staff menpan will have broad understanding the business process methodology, pai its planned implementation menpan and its lineages other human resource management initiatives. scope services these objectives will achieved through sipeg contracting national business process adviser nba) to: page review existing documentation (regulations, guidelines, standard operating procedures ps) relating business processes provide capacity building support and guidance the kem para business process core and technical teams facilitate interviews and focus group discussions ds) with internal and external stakeholders collect data relating business process methodology and guidelines analyse inputs from key stakeholders develop business process guidelines develop business processes and sub business processes for kem para provide ongoing support the ministry trade's business process reform program required outputs deliverables, brief report review existing documentation brief summary capacity assessment the kem para business process core and technical teams undertake this work, including proposed activities further develop this capacity copy training materials for kem para business process core and technical teams report and analysis data collection activities (interviews, ds) copy business process guidelines copy business processes and sub business processes for kem para monthly reports progress against the scope services. this will include ongoing assessment and recommendations for continuing implementation advice presentations kem para needed sim input completion report icr) presented the sipeg format, submitted upon the conclusion the services. this report should also include details support provided the ministry trade. capacity building the nba will expected work closely with nominated kem para team members build their knowledge and skills relating the effective development and management business process implementation kem para. selection criteria pan the successful candidate will able clearly demonstrate the following skills and attributes: strong knowledge business process development methodology applies within the government indonesia system ama, demonstrated experience designing and facilitating training courses demonstrated experience working with teams fluent both bahasa indonesia and english (both written and oral) excellent written communication skills. gender the integration gender considerations into bureaucrat reform initiatives primary focus sipeg. the nba will ensure gender aspects, where relevant, are incorporate into activity, analysis and reporting involving several strategies including: ensuring the extent possible awareness mitigation negative impacts women from ps business processes, page aki ensuring the extent possible using sex disaggregated data analysis and reporting. monitoring and evaluation the impact this consultancy will assessed by: the extent which the kem para senior managers are able understand the lineages this work with other human resource management (hrm): and the extent which the kem para business process core and technical teams are able effectively support the data collection, analysis and development guidelines for business processes for indonesian government agencies. confidentiality due the sensitivity much the information kem para, the contractor obligat under the contract maintain full confidentiality said information and not reveal this third parties without the express written approval sipeg. the contractor will need enter into pasi separate confidentiality agreement (refer schedule contract). aah page australia indonesia partnership australian a.a, one area engagement support the strengthening an.n, 2m, australian aid managed norton rose fulbright behalf the australian government norton rose fulbrightiag. tuh australia indonesia partnership australian for economic governance aid menyan loo kat wap luar birth bentar sun kat.ntrytalian aid norton rose fulbright behalf the australian government norton rose fulbright rl. pengejaran australia indonesia partnership australian biara,ka,'by requested id fulbright behalf the australian panas aid managed norton rose fulbright behalf the australian government rton rose fulbright australia indonesia partnership australian for economic governance aid kem para and the government indonesia gotsigned, name william wallace organization: australia indonesia partnership for economic governance a!peg) title facility director date name: organization: kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi title date australian ald managed norton rose outright behalf the australian government keatas norton rose fulbright australia indonesia partnership australian dn.k7).. one area engagement support the strengtheningustralian aid managed norton rose fulbsight behalf the australian government rton rose fulbright an, australia indonesia partnership australian for economic governance aid,raaustralian aid norton rose fulbright behalf the australian government ana norton rose fulbright australia indonesia partnership australiannas:! requested australian aid norton rose fulbright berhak the australian government mesum norton rose fulbright australia indonesia partnership australian for economic governance aid ca. kem para and the government indonesia golname william wallace organization: australia indonesia partnership for economic governance sipeg) title facility director date organization: kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi title: date australian ald managed norton rose fulbright behalf the australian government norton rose fulbright . xxx draft :ct plan business process development kk ) para olga same buatan jia io tap samtambar over jemogel anos 2s o9 high level commitment days mon mon methodology approval from day mon mon kemenparfor menpan 18days mon wed core team prepare training materials days mon fri conduct sessions days mon wed sipeg data collection for guideline days mon mon . document review 10days mon fri uang:enanagagggannag core team, sipeg agencies lip?ore team,sipeg, keyistakeholders lan, bpk, mot, anri, etc) (tp present final guidelines day mon mon core team, menpan business process menpan days mon mon (ip prepare schedule days mon fri core team, sipeg workshops interviews review data psandsub 10days mon fri est59 core team, sipeg with stakeholders finetuning sub days mon fri uang dore team, sipeg draft sub presented day mon mon menpan socialization with menpan sta jj. prepare information days mon fri ore team session for menpan staff (ta conduct information session10 days mon fri k33 core damar sipeg record meeting date: truly16, purpose topicsemen pan and pak januar and the team. participants: representatives from kemenyan's planning bureau. mnaslamprasasti sasongko, hrm& training adviser ea, page1of1 draft project plan business process development kem para mask task name buatan jamak tamat emtenper toga tour model tele little (more ulet la: high level commitment days mon mon methodology approval from day mon mon10days mon fri senang conduct sessions days mon wed sipeg data collection for guideline: days mon mon . (ig document review days mon fri measenagkasam core team, a!peg agenciesvvv www . . prepare schedule days mon fri core team, sipeg workshops interviews review data and sub days mon fri cast core team, tipe tan with stakeholders fine tuning sub days mon fri nisan ore team, draft sub presented day mon mon menpan per socialization with menpan sta pendapatan ank prepare information days mon fri core team session for menpan staff (so conductinformationsessior1 days mon fri laga core team, tipe4 page iai gen snn gen gen gen gen gen grk gen genisa,,nay mma nga, jas kemitraan "ss partnership tummasnae8 cemas nota kesepahaman wa. antara kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ky., ii.1of4 aa. maksud dan tujuan kerja sama nota kesepahamans0.(ahcc.,:cc.yna,,age 3ofrate pan tasik riyanto, sh., hum. wicaksono serosa, phd. sekretaris menteri pan dan direktur eksekutif kemitraan ana, pa, page 4of om. gun psr psn (kan puan nd4 yi: nikita kemitraan mma. partnership laman amandemen nota kesepahaman kementsa, reformasi birokrasi nasional dan reformasi birokrasi internal kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada hari kamis tanggal januari tahun bertempat jakarta, masing masing yang bertanda tangan dibawah ini tasik riyanto, sh, hum,: kement dan ya, amandemen nota kesepahaman yang ditanda tangani pada hari senin tanggal februari tahun merujuk , dengan demikian pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk melakukan amandemen nita kesepahaman, terhitung mulai januari sampai dengan juni pihak pertama pihak kedua pn, tasik riyanto, sh., hum wicaksono serosa, sekretaris menteri pan dan direktur eksekutif kemitraan an. aa, pp. kemitraan partnership aa,tm.jtasik riyanto, sh., hum. wicaksono serosa, sekretaris menteri pan dan tur eksekutif kemitraan (an, send ban kemitraan partnership.pad tasik riyanto, sh., hum, wicaksono serosa, sekretaris menteri pan dan tur eksekutif kemitraan pan tea bon aan banana nanigun lan pa lan kemitraan partnership ngomong) ril,(an of4 maksud dan tujuan kerja sama nota kesepahaman,lam ra,tn,cc.:: a.a mempertimbangkan saran yang diajukan oleh pihak kedua untuk digunakan sebagai masukan dalana.atujuan dan lingkup kerja sama,hama,aa, secara musyawarah: pageainko.mere yan gow0, bee tasik riyanto, sh., hum. a4, wicaksono serosa, phd. sekretaris menteri pan dan direktur eksekutif kemitraan page 4of4 an aa: sil aa. . tank ann asean sana maaaerasi aan anne sz. pro meng nee rap aki mo. lana: dana aan penauuippar mmo rini widyantini chung, chae gun un, pas aa, fans: menghormati prinsip prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, yan, ane pane berkeinginan untuk memperdalam dan mengembangkan kerja sama bidangaan pendirian (lokasi, durasi, dan koordinasi) pan 1l4il . pusat ini akan didirikan dan beroperasi mulai tanggal februari hingga . .pusat. ta, han pena na, pera ran ape san senar, anang para pihak akan membentuk komite kerja sama government (selanjutnya$i5e government indonesia korea: sialb) komite akan diketuai secara bersama sama oleh wakil menteri megah dan deputi menteri para. 1ag pengembangan proyek bersama seperti penyusunan master plan government indonesia, (b) kegiatan peningkatan kapasitas terkait government seperti pertukaran pengetahuan dan personil:k7..tan maa kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi lembar disposisi biro perencanaan dan manajemen kinerja kasar suai nomor tgi n1 hal salinan naskah resmi .i. #novnenenenuenn aon awan ann ken menu kan una aan nana lama naa aan nana busananya uan dengan depart kabar. perencanaan kinerja untuk diproses dipantau dicek kata perencanaan diselesaikan jihad iri diwakili anggaran untuk diketahui dilaksanakan rata. kerjasama dikoordinasikan dimaklumi bahan. pemantauan, evaluasi saran telaahan perhatian. pelaporan2, staf file kasubbag. meta ih, dilaporkan kagubbag.ooo.cbooo. ditindaklanjuti .rmhperavesoreneenavenenenteranetannamannanan erenbareevereeneensenumenmantamararanaane sangat segera rahasia segera biasa (ok turun pasar ari pra bak upaya # an, kerja sama ni4.#mou. bee dee mona era tea mulai berlaku, jangka waktu, dan pemutusan ingpetsiian, meneer neergome era ahomemeataen erp aan tai sman . . ana, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nota dinas pan nomor: b.ii.pan rb yth. para deputi kementerian para para kepala biro kementerian para inspektur kementerian para para staff ahli kementerian para dari kepala biro perencanaan dan manajemen kinerja lampiran (satu) berkas hal penyampaian nota kesepahaman antara kementerian para dengan tim @quality assurance reformasi birokrasi nasional tga rbn) tanggal agustus bw. menindaklanjuti kerja sama dengan australian public service commission asc) dalam mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, terlampir kami sampaikan nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh wakil. menteri para dengan tim penjaminan kualitas reformasi birokrasi nasional toa rbn) pa, pada tanggal agustus tentang plotting revi kapabilitas pada kementerian para dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi lingkungan kementerian para. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. (an kepala biro perencanaan dan manajemen kinerja, didik noordiatmoko aa, tema, tembusan: women para: sekretaris kementerian para. mn, ama, kua, tetang taa lagu, dameriktoerana kesepahaman bersama antara kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tim penjaminan kualitas (@quality assurance) reformasi birokrasi nasional nomor m.para nomor u tornar, pada hari ini, kamis tanggal bulan agustus tahun dua ribu empat belas, bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini: eko prabowo wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atas nama menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesiayang berkedudukan jalan jl. end. sudirman kav. jakarta, selanjutnya disebut pihak pertama. mardiasmo kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) selaku ketua tim penjaminan kualitas quality assurance) reformasi birokrasi nasional, berkedudukan jalan pramuka nomor jakarta timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim penjaminan kualitas (@quality assurance) reformasi birokrasi nasional tga rbn)menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepahaman bersamadengan ketentuan sebagai berikut: tujuan tujuan kesepahaman bersama ini adalah dalam rangka mendukung terselenggaranya agenda reformasi birokrasi nasional dengan baik dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik lingkungan pihak pertama an, uda ruang lingkup ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi: pelaksanaan revi kapabilitas dalam rangka mewujudkan pelaksanaan proses reformasi birokrasi pada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang akan didampingi oleh australian public service commission asc): pemberian rekomendasi perbaikan atas hasil revi: cc. melaksanakan monitoring dan evaluasi kemajuan rencana tindak atas rekomendasi perbaikan hasil revi: dan penyampaian laporan monitoring dan evaluasi rencana tindak. tugas dan tanggungjawab pihak pertama bertugas dan bertanggung jawab: melakukan revi awal secara mandiri terhadap kapabilitas kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi semen pan dan rb), menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan: melibatkan pegawai semen pan dan yang akan disertakan sebagai responden atau peserta diskusi atau sosialisasi dalam pelaksanaan revi: menyediakan ruangan yang diperlukan untuk pelaksanaan revi, mengikuti rapat pemantauan kemajuan yang akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan: membuat rencana tindak atas rekomendasi perbaikan yang diperlukan: melaksanakan rencana tindak atas rekomendasi perbaikan yang direncanakan: membuat monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan rencana tindak atas rekomendasi perbaikan yang direncanakan pada butir menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi rencana tindak kepada pihak kedua: pihak kedua bertugas dan bertanggung jawab: melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan revi kapabilitas: menyampaikan informasi kemajuan pelaksanaan, revi kapabilitas kepada pihak pertama secara berkala atau mingguan sesuai dengan kebutuhan: cc. menyampaikan laporan akhir revi kapabilitas kepada pihak pertama: melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil revi kapabilitas yang dilaksanakan oleh pihak pertama. mekanisme kerjasama mekanisme pelaksanaan kesepahaman bersama adalah sebagai berikut: inisiatif pihak kedua untuk membantu meningkatkan kapabilitas organisasi pihak pertama: para pihak bersama sama menetapkan mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan tahapan, jadwal, dan peran masing masing para pihak (action plan) yang akan diatur dalam suatu kerangka acuan kerja kak). untuk efektivitas pelaksanaan kesepahaman bersama ini, para pihak menunjuk: sekretaris kementerian pan dan sebagai koordinator dari pihak pertama, deputi kepala bpk bidang pengawasan instansi pemerintah pusat bidang perekonomian selaku penanggung jawab satgas tim penjaminan kualitas (@quality assurance) sebagai koordinator dari pihak kedua. pelaksanaan kesepahaman bersama ini secara teknis akan ditindaklanjuti oleh koordinator yang ditunjuk para pihak pembiayaan pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini dibebankan pada anggaran biaya masing masing para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut: pembiayaan untuk operasional tim revi kapabilitas akan dibebankan pada anggaran tim penjaminan kualitas reformasi birokrasi: ea, la. an, pembiayaan atas proses revi kapabilitas seperti pelaksanaan sosialisasi, self tan assessment, workshop, dan wawancara akan dibebankan pada anggaran kementerian pan dan rbbahwa pelanggaran oleh salah satu pihak terhadap ana ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak dianggap sebagai pemberian hak opsi atau lisensi atau hak hak kepemilikan intelektual lain kepada pihak yang lainnya. para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi serta wajib memastikan bahwa semua pegawai dan atau pihak terafiliasi dari masing masing pihak mematuhi ketentuan dari pihak lainnya walaupun kesepahaman bersama ini sudah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan. jangka waktu pelaksanaan kesepahaman bersama ini berlaku terhitung agustus sampai dengan oktober kesepahaman bersama ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan para pihakuntuk dipatuhi dan dilaksanakan. (ma, pihak pertama pihak kedua eko prabowo mardiasmo rm, mua nota kesepahaman antara kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan badan pusat statistiknomor nomor ks.m vii1 pada hari ini selasa, tanggal empat, bulan agustus, tahun dua ribu lima belas, bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini prof. dr. buddy chrisnandi, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiyang berkedudukan jalan jenderal sudirman kavling jakarta selatan, selanjutnya disebut pihak kesatu: dr. suryadi, sc. kepala badan pusat statistikpusat statistik, yang berkedudukan jalan dr. sutomo nomor jakarta pusat, untuk selanjutnya disebut pihak kedua, ma, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut: bahwa kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi adalah kementerian yang ber berdasarkbahwa badan pusat statisticc. bahwa data dan informasi statistik diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi diperlukan kebijakan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan: dan bahwa data dan informasi statistik yang diperlukan tersebut merupakan hasil pengembangan metode dan konsep yang sesuai dengan standar statistik nasional dan internasional. ea, berdasarkan hal hal tersebut atas, pihak kesatu dan pihak keduauntuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara para pihak dalam rangka. lama ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi: penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis dan penyajian data statistik bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: pemanfaatan data dan informasi statistik bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: pengembangan sistem informasi statistik bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: pengembangan sumber daya manusia bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: dan (an penyelenggaraan kegiatan lain yang disepakati para pihak. pelaksanaan pelaksanaan atas nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerja sama, sesuai dengan tugas, fungsi dan standar operasional prosedur para pihak serta ketentuan peraturan perundang udangan. daa perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. jangka waktu nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis para pihak. nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada atas kesepakatan para pihak yang tertuang dalam bentuk tertulis. an, aan naa ha, kementerian luar negeri republik indonesia ko: direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional jl. taman peramban jakarta pusat sikat tel. fax. jakarta.& januari peta leorifity nomor coy jo1 ppa lampiran (satu) berkas perihal salinan naskah resmi certified true copy). kepada yth. kepalatempat merujuk perihal pada pokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan salinan naskah resmipembentukan komite bersama untuk kerjasama government dan reformasi birokrasi dengan nomor bk tr ctc. salinan naskah perjanjian tersebut telah dibubuhi sea! kementerian luar negeri untuk dapat man mestinya. demikian disampaikan 'atas perhatiannya diucapkan terima kasih. sen kiper a.n. direktur mengei dan: perjanjian internasional direktur param gan sosial budaya a.a) masi r ilahi aa, tembusan: yth. direktur jenderal hpi (sebagai laporan) . . po. . ,para pihak yang memiliki inisiatif kegiatan. amandemen addendum jm, hal hal yang belum diatur dan atau perubahan atas ketentuan ketentuan dalam dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis para pihak dan dituangkan dalam bentuk amandemendalam (dua) rangkap asli, masing masing untuk para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak kedua, pihak kesatu, meteran had pan raman 2apa yos lan sedap nu) peran ddv chri di. cp" suryadi, sc. url, buddy chrisnandi, man (an . pari pal management systems ani masa subsidiary coffey international, ltd na, nota kesepahaman (mou) antara management systems international (msi) dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi didukung oleh pendanaan hibah dari united states agency for international development (usaid) melalui strengthening integrity and accountability program (siap fp. au, aa, cma, . al. pada hari ini, senin, tanggal bulan juli, tahun (dua ribu dua belas) bertempat jakarta, para pihak yang bertanda tangan bawah ini: tasik riyanto, sh., hum, sekretaris kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, beralamat dan berkedudukan jl. jenderal sudirman kav. jakarta selatansuhani grossmann, chief party, beralamat dan berkedudukan gedung wirausaha, lantai suite jl. hr. rasa said kav. jakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama management systems international msi), selanjutnya disebut pihak kedua. dengan ini pihak pertama dan pihak kedua setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut dibawah ini: latar belakang, maksud dan tujuan latar belakang diadakannya kerja sama ini adalah bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah indonesia yang juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik indonesia. strategi jangka panjang pelaksanaan reformasi birokrasi dituangkan dalam peraturan presiden tahun tentang grand design reformasi birokrasi yang selanjutnya diterjemahkan secara lebih teknis dalam road map reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pan dan tahun maksud dilaksanakannya kerja sama dengan melihat pentingnya reformasi birokrasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, usaid melalui program strengthening integrity and accountability program siap yang dilaksanakan oleh management systems international msi), memberikan dukungan terhadap usaha reformasi birokrasi yang diinisiasi oleh kementerian pan dan rb. msi siap akan memfasilitasi kementerian pan dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan reformasi birokrasi: tujuan kerja sama ini adalah untuk mendukung kinerja kementerian pan dan dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui upaya upaya penguatan sistem pengawasan kinerja birokrasi secara internal dan eksternal, dan pelibatan peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mendorong reformasi birokrasi. ruang lingkup kerja sama ruang lingkup perjanjian kerja sama ini berupa pemberian dukungan usaid melalui msi siap yang mencakup: tukar pengetahuan dan pengalaman dengan dunia internasional tentang best practices reformasi birokrasi, terutama sistem pengawasan (inspektorat), performance management (sistem anggaran berbasis kinerja), dan pelayanan publik, pama pembuatan dan atau peningkatan sistem pengawasan kinerja aparatur birokrasi, baik dalam konteks pengawasan kinerja pelayanan publik maupun dalam konteks pengawasan kinerja administrasi (inspektorat): tm, peningkatan sistem penanganan pengaduan complaint handling system) dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan publik: peningkatan kinerja komunikasi publik dalam rangka mendorong keterlibatan publik dalam reformasi birokrasi. kerangka kerja sama kerja sama antara msi siap dengan kementerian pan dan akan dilaksanakan dengan kerangka sebagai berikut: bantuan usaid melalui msi siap ! kepada kementerian pan dan (dan beberapa instansi terkait) merupakan bantuan program, dimana msi siap akan menyediakan pendanaan dan menjadi implemented seluruh kegiatan sebagaimana terlampir, kementerian pan dan merupakan institusi penerima manfaat dari program bantuan ini, dan terlibat secara aktif untuk menentukan arah dan muatan serta bentuk kegiatan, desain, bentuk, dan sasaran kegiatan disusun oleh msi berdasarkan atas masukan dan kebutuhan kementerian pan dan setiap tahun selama jangka waktu perjanjian kerja sama, kementerian pan dan akan memanfaatkan output dan achievement dari program ini, kementerian pan dan berkontribusi dalam program ini melalui skema co sharing. kewajiban masing masing pihak kewajiban pihak pertamajasa yang diadakan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. kewajiban pihak kedua: memberikan bantuan dan fasilitas sesuai program seperti tersebut datenaga konsultan atau tenaga ahli yang diperbantukan kepada pihak pertama, menyiapkan, secara bulanan, laporan keuangan dengan total pengeluaran dana dibawah program kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua:atas, membangun komunikasi secara berkala agar k.rja sama dengan pihak pertama dapat tercapai sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan (j): kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program kerja sama ini disusun dalam bagian untuk kurun waktu tahun: kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama (tahun adalah sebagaimana terlampir: kegiatan untuk tahun berikutnya akan direncanakan bersama oleh msi dan kementerian pan dan rb. output dan outcome output yang diharapkan dari bantuan program ini adalah: meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparatur birokrasi, meningkatnya dukungan dan keterlibatan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam mendorong reformasi birokrasi yang dijalankan oleh kementerian pan dan rb. outcome: melalui ini, diharapkan dalam jangka panjang kualitas kinerja birokrasi dan aparatur pelayanan publik semakin membaik. pembiayaan program total nilai program keseluruhan yang diberikan melalui pihak kedua untuk mendukung pihak pertama berjumlah sampai dengan usd (tergantung proses review persetujuan klien msi yaitu usaid): dukungan pihak kedua kepada pihak pertama antara lain dalam bentuk bantuan teknis dan saran, penyelenggaraan konferensi kunjungan studi dan pengembangan perangkat lunak. semua bantuan tidak berupa uang dan tidak ada transfer hibah dalam bentuk uang dari pihak kedua pihak pertama berdasarkan perjanjian ini:. jangka waktu ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan januari dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan dari para pihak. penutup ini dibuat dan ditandatangani jakarta, pada tanggal juli, sebagaimana dicantumkan pada bagian awal ini, ini dibuat dalam rangkap (dua) untuk pihak pertama dan pihak kedua, dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak pertama pihak kedua tasik riyanto, sh., hum. hani grossmann sekretaris kementerian pendayagunaan chief party aparatur negara dan reformasi birokrasi la. k , kena republik indonesia memorandum kerja sama antara kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia dengan the national school administration france tn, dalam bidang pendidikan dan pelatihan ca.'mengembangkan hubungan yang saling: menguntungkan antara kemenyan dan enahan anam,me. republik indonesia arrangement between the ministry administrative and bureaucrat reform the republic indonesia and the ministry government administration and home affairs the republic korea the establishment joint committee for e government administrative reform cooperation the ministry administrative and bureaucrat reform the republic indonesia and the ministry, government administration and home affairs the republic korea hereinafte? individually referred the party and collectively hereafter referred the parties : pn, seiring coordinate, explore new possible areas cooperation, expand and deepen bilateral relations the fields government and administrative reform:, recognizing mutual respect and common benefit well the principles sovereignty, territorial integrity and non interference, taking into account the joint declaration between the president the republic indonesia and the president the republic korea strategic partnership promote friendship and cooperation the century, signed jakarta december ia: referring the memorandum understanding between the ministry administrative and bureaucrat reform the republic indonesia and the ministry security and public administration thej7.ya,elatihan ena. aas, semua proses administrasi, termasuk pengiriman aplikasi akan ditangani oleh an, kedutaan perancis indonesia, dengan bantuan dari petugas ena yang disebutkan atas. kaah,penah pihak. aan yana,an,pm,kementerian pendayagunaan aparatur fl: negara dan reformasi birokrasi, rini wiayantini nathalie oiseaux lam republik indonesia ka, memorandum cooperation between ma, the ministry administrative and bureaucrat reforms the republic indonesia and the national school administration france the field education and training ), hereafter referred "the parties . seiring promote cooperation, establishservices the french republic cooperation the field bureaucrat reform, signed jakarta august panam ya. pursuant the prevailing laws and regulations their respective countries. have reached the following understanding: article the purpose this memorandum cooperation (hereafter referred moc ) provide framework for enhancing cooperation education and training fields. article ena will offer programs for indonesian civil servants who are dispatched kemenyan (hereafter referred 'trainees'). ena will designate 'officer from its side oversee cooperation and work closely with kemenyan regarding all indonesian government trainees and their academic programs. pisa the programs for trainees kemenyan ena may cover the following topics: international relations, public administration, public management, regional and local studies, and any other subject agreed upon both parties. aa, article the trainees kemenyan: will have additional requirements for ihe curriculum they take, compared other students. article tuition should more than the customary amount charged for enrollment for an. the program. lama article j0. cooperation with kemenyan rb, ena 3hall promote programs and provide information and related materials about its pedagogical offer order encourage government's officials under the auspices kemenyan apply for the program. ena will encourage trainees attend conferences, seminars any other school events related international studies during their training period. ena may notify kemenyan such events advance. article the designated ena officer charge the cooperation with kemenyan will assist trainees applying for the program. the designated ena officer assisted the ena trainees who internship the french embassy accredited the republic indonesia shall help kemenyan preparing the indonesia's potential candidates from the civil servants circle participate ena' training program. cm, all administrative processes including submitting application forms will dealt with the french embassy accredited the republic indonesia, with the assistance the above mentioned ena officer. will inform kemenyan the reasons considers denying admission trainee. the designated ena officer will inform kemenyan the trainees' academic progress and any other related matters within reasonable time. z7 . article trainee should able contact the officer designated for kemenyan any time the case emergency. such cases, ena should notify kemenyan within reasonable time. aoi article the parties will set steering committee order oversee the programs, lan discuss any relevant agenda and improve the quality the cooperation. the steering committee will comprise those who are designated the parties respectively. the steering committee will meet regular basis, least once year review course offerings, the implementation this and any other issues. article this will come into effect the date signature both parties. the ma, request either party, the may amended mutual written agreement signed both parties. amendment will effective the date both parties agree upon. article any differences arising out the interpretation and implementation this will settled amicably through consultations and negotiations between the parties. article this will remain effect for years and will automatically renewed for another years unless either party noticies the other writing its desire terminate the the termination will effective months after one party noticies the other. signed duplicate the september the indonesian and english language, all texts are being equally authentic. case any divergence the interpretation between the parties, the english text will prevail. deputy minister for institutional affairs director the national school and governance administration france ministry administrative and bureaucrat reforms the republic indonesia, a rini widyantini nathalie loisgau aa, pkn co. ym, ali republik indonesia ma, memorandum kerja sama antara kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (aa, republik indonesia ma, dengan the national school administration france ran, dalam bidang pendidikan dan pelatihan.of mengembangkan hubungan yang saling: menguntungkan antara kemenyan dan ena. naaanh kan ama memamemanem amandaaoiymrepublic korea cooperation the area administrative reform, signed jakarta july pursuant the prevailing laws and regulations the respective countries, have reached mutual understanding follows: paragraph purpose the purpose this arrangement establish joint committee for bilateral cooperation, here after referred the joint committee , with the view developing and widening the development concrete actions cooperation for the interest the two friendly countries various fields government and administrative reform. paragraph cooperative activities achieve concrete and intangible results the bilateral cooperation, and establish joint efforts addressing e government and administrative reform challenges both countries, the joint committee will: hold coordination and consultations e government and administrative reform aspects and other related fields common interest the parties: evaluate past cooperation activities the field e government and administrative reform: decide future joint project, research, and human resource exchange enhance the e government and administrative reform cooperation: promote new areas cooperation that allows the expanding and deepening bilateral relations: identify, analyze and formulae possible solutions challenges the field e government and administrative reform: make recommendations appropriate their respective governments whatever necessary measures produce intangible results and manage the progress the partnership the coming years: ox) implement other tasks agreed upon the parties. la.yaaa, pelatihan ena. semua proses administrasi, termasuk pengiriman aplikasi akan ditangani oleh kedutaan perancis indonesia, dengan bantuan. dari petugas ena yang disebutkan atas. r" pihak. kadapia7m, kementerian pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, rini widyantini nathalie oiseaux mn, nas hap republik indonesia en, memorandum cooperation between . . the ministry administrative and bureaucrat reforms the republic indonesia and can, the national school administration france the field education and training pemain"), hereafter referred the parties . seiring promote cooperation, establish:$services the french republic cooperation the field bureaucrat reform, signed jakarta august z mngujipenguji skripsingujinguji penelitian skripstertentu nip. nip. nip.1i nip. iiaaaaaamediasi drs. eri setiawan, si. drs. nusyirwan, si. dr. ir. neti merawat, sc. bia gan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia provinsi lampung tahun nip. nip. nip. ii estimasi maximum likelihood nip. nip. ti nip. weighted least square pada nip. nip. nip. ii pemodelan persamaan strukturalmaximum likelihood pada ovarian nip. nip. nip. 1i based structural equation modelling cb sem d: alhakki@ subbab akademik penguji skripsi l genap halaman dari poison nip. illtmenggunakan metode maximum nip. ilc nip. iv nipmaa anna panas maamelalui metode estimasi weighted least square uls) moving average prima) dengan nip. ii nip. ti nip. data hilang melalui metode interpolasi cairan cat menggunakan roller fill nip. nip. itberbasis nip. nip. nip. ii filter dan karbon aktif dengan metode beda hinggab nip. iva nip. ii egenus animax) pada data d: alhakki@ subbab akademik penguji skripsi l genap halaman dari nama maha siswa judul skripsi pembimbing pembimbinga nip. ivcivc nip. ivanonparametrik dr. ir. neti merawat, sc. dr. muslim ansor, si., si. drs. nusyirwan, si. menggunakan spine truncated nip. nip. iva nip. ii titin awalan dimensi partisi graf petersen dr. asmat, si., si. subhan saidi, si., si. suhartono s.,m. sc., ph. diperumum (n, n24 genap nip. nip. ii nip. nia amelia dimensi partisi graf petersen dr. asmat, si., si. suhartono s.,m. sc., ph. prof. wamiliana, m.a., phconditional heteroscrdasticity exarch) pada data return saham bank negara indonesia tbk. tahun bandar lampung, juni plan, seok) fmipa unila, itas yin "fa git siraman r1p196406041990031002 ah. d: alhakki@ subbab akademik penguji skripsi l genap halaman dariaga telepon. fax. tian bandar lampung edatanggal agustus page nah ink nat lan) nas arg ips meme peembimbing nama mahasiswa ir. fauzan murda, mtromi fadly, st., engrmin, st., mt. andrean jonathan edison pengolahan data deformasi gunung api kelud jawa timur berdasar. kan data per hari hasil pengamatan gps periode juni aprileko rahmad, s.t., m.citra dewi, st., eng. ade nia khoirunnisa pembuatan peta persebaran aset tanah pemerintah kota jakarta pusat betejapkan bandar lampung randa ang gal agustus pan g ik ef. tay bai suharno kg, ki2? |
na: minut peraturan yup ati bupati sarolangun provinsi jambi peraturan bupati sarolangun nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sarolangus peraturan bulini peraturan'(umur peraturan bup peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan daerah: peraturan daerah nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan kabupaten sarolangun (lembaran daerah kabupaten sarolangun, peraturan gubernur jambi nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintah daerah memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual babiselanjutnya disingkat dprd adalah dprd kabupaten sarolangr.t peraturan bupatmeet rat una buplminut peraturan upeti angan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan apbn apbd. sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik sanengan pelaporan keuangan lingkungan organisasi.wi" bab prinsip dan dasar penyusunan kebijakan akuntansi pemerintbab iii ruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilakukan berdasarkan komponen utama kebijakan akuntansi pelaporan dan kebijakan akuntansi akun komponen utama kebijakan akuntansi pelaporan dalam adalahupati ini, terdiri aras lampiran kebijakan akuntansi penyajian pelaporan keuangan lampiran kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran lra) berbasis kas. lampiran iii kebijakan akuntansi laporan perubahan sa'do anggaran lebih asal). lampiran kebijakan akuntansi neraca. lampiran kebijakan akuntansi laporan operasional lo). lampiran kebijakan akuntansi laporan arus kas lak). lampiran vii kebijakan akuntansi laporan perubahan ekuitas lpe). lampiran viii kebijakan akuntansi catatan atas laporan keuangan. lampiran kebijakan akuntansi penyajian kembali restatement) neraca. lampiran kebijakan akuntansi sistem akuntansi laporan konsolidasi. lampiran kebijakan akuntansi kas dan setara kas. lampiran xii kebijakan akuntansi investasi jangka pendek. lampiran xiii kebijakan akuntansi piutang. lampiran xiv kebijakan akuntansi persediaan. lampiran kebijakan akuntansi investasi jangka panjang. lampiran xvi kebijakan akuntansi aset tetap. lampiran xvi! kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. lampiran xviii kebijakan akuntansi dana cadangan. minut peraturan bupati lampiran xix kebijakan akuntansi aset lainnya. lampiran kebijakan akuntansi kewajiban. lampiran xxi kebijakan akuntansi pendapatan. lampiran xxii kebijakan akuntansi beban dan belanja lampiran xxiii kebijakan akuntansi transfer. lampiran xxiv kebijakan akuntansi pembiayaan. lampiran xxv kebijakan akuntansi koreksi kesalahan. lampiran xxvi kebijakan akuntansi daftar istilah dan penutup. kebijakan akuntansi akun dalam adalah bagan akun standar yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. bagan akun standar dalam akan ditentukan tersendiri dengan peraturan bupati tentang bagun akun standarpada mempedomani peraturan bupati inidaerah. kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada merupakan suatu rangkaian dalam proses penganggaran, ketatausahaan, pertanggungjawaban, minut peraturan bupati akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sarolangun berbasis akrual. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku peraturan bupati sarolangunrena kanan peta bangsal juga dpr. yro9 ahmad nan, sena jap tin wrntotwreetok) cek indra diundangkan sarolangun pada tanggal juu sekretaris daerah, kabupaten sarolangun thabroni royal berita daerah kabupaten sarolangun tahun nomor |
nah draft laporan akhir kajian tentang penggunaan singkatan, akronim, lambang negara, dan logo instansi pemerintah kerjasama antara bagian proyek pengembangan kapasitas kelembagaan kementerian pendayagunaan aparatur negara dengan badan kemitraan ventura universitas indonesia draft laporan final. kata pengantar banyaknya penggunaan singkatan dan akronim dalam instansi instansi pemerintah saat ini menuntut adanya sebuah pedoman yang bersifat umum, sehingga dalam pembentukannya masing masing instansi tersebut dapat diminimalisir kesalahan kerancuan yang terjadi. penelitian ini membawa sebuah pedoman komprehensif pada pimpinan kementerian sebelum dikeluarkannya kebijakan tentang pedoman penyusunan akronim singkatan yang digunakan dalam surat resmi antar lembaga yang ada, yang diharapkan terjadi kesamaan kebiasaan dalam membentuk akronim dan singkatan pada masing masing lembaga, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. sementara itu pula harus diakui seiring dengan perkembangan jaman dalam era otonomi daerah ini, telah timbul banyak identitas identitas baru yang bernuansa kedaerahan. identitas baru yang terwujud dalam bentuk lambang daerah itu belum ada pedoman umum yang mengaturnya, sehingga memiliki potensi berbenturan dengan lambang negara. sisi lain, penggunaan lambang negara selama ini juga telah banyak disalahgunakan dan rancu. oleh karena itu pentingnya rasanya, saat ini disusun kembali pedoman umum yang baku guna menciptakan keharmonisan antar daerah dan sinergi dengan pusat. logo pemerintah pun sudah menjadi trade mark masing masing instansi pemerintah dan saat ini belum ada pedoman umumnya, sehingga perlu dibikin guna mencegah penggunaan yang tidak sesuai dalam setiap naskah dinas. mn. kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah . urat laporan final sistematika pelaporan hasil studi tentang pedoman penggunaan akronim, singkatan, lambang negara, dan logo instansi pemerintah akan dilaporkan dengan pertahanan sebagai berikut laporan pendahuluan inception report) laporan ini berisi penjabaran dan kerangka acuan yang meliputi metodologi dan pendekatan teori yang akan diterapkan. laporan ini juga mencakup rencana kerja dan jadwal kegiatan termasuk konsep daftar pertanyaan yang akan digunakan. a00 rancangan laporan akhir draft final report) laporan ini memuat hasil pengumpulan data, hasil analisis dan (z5 evaluasi dari data yang dikumpulkan serta konsep kesimpulan dan rekomendasi dari hasil studi. laporan akhir fina report) laporan ini merupakan hasil perbaikan dari rancangan laporan akhir setelah melalui pembahasan dengan tim internal menpan. kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah bab metodologi secara umum kajian ini bagi menjadi dua bagian. yang pertama adalah kajian mengenai aturan aturan tentang pedoman dan penggunaan singkatan dan akronim, serta kajian mengenai penggunaan singkatan dan akronim yang berlaku masyarakat maupun internal lembaga pemerintah. kedua adalah kajian tentang lambang negara dan logo instansi pemerintah, digunakan studi kepustakaan untuk mencari data sekunder dan diskusi dengan beberapa narasumber ahli.: pembahasan mengenai lambang negara, secara tidak langsung ada keterkaitan dengan lambang daerah yang isi dalam beberapa tahun belakangan mulai banyak digunakan. pengumpulan data isi untuk kajian penggunaan singkatan dan akronim, data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder. data sekunder dapat melalui studi kepustakaan. kepustakaan yang akan digunakan antara lain: buku buku pedoman tentang penyusunan akronim dan singkatan. peraturan peraturan surat menyurat lembaga negara. data data tersebut digunakan sebagai acuan dasar dalam mengambil data primer melalui observasi dan wawancara. wawancara dibagi menjadi dua bagian. pertama adalah wawancara dengan pelaku dalam hal ini jajaran lembaga bawah pengaturan kementerian pendayagunaan aparatur negara. yang kedua dengan ahli bahasa, yaitu orang yang dianggap mengerti dan tahu masalah kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan lugo instansi pemerintah draft laporan tamat mm. singkatan dan akronim serta penggunaannya sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan. observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui kebiasaan isi! kebiasaan penggunaan akronim dan singkatan sehari hari. hasil observasi tersebut akan diinvetarisir. hal ini perlu dilakukan karena isi seringkali muncul bentukan akronim maupun singkatan baru dalam komunikasi sehari hari terutama dalam masyarakat. hal ini perlu mendapat perhatian terkait peran lembaga pemerintah dalam masyarakat, sebagai pembuat aturan dan melayani kepentingan isi masyarakat. pengambilan sampling wawancara menggunakan teknik non random sampling dan ditetapkan melalui judgement peneliti. hal ini dilakukan untuk keefektifan dan efisiensi kajian. sebab objeknya adalah masalah akronim dan singkatan pada lembaga negara, dan lembaga negara dianggap mempunyai populasi yang homogen. maka pengambilan sampel dimana pun dan pendekatan dengan cara apa pun akan menghasilkan hasil yang sama. sedangkan untuk penggunaan lambang negara dan logo instansi pemerintah, sumber literature yang digunakan adalah buku yang menyangkut kebahasaan dan lambang negara serta segala tata urutan perundang undangan yang berlaku indonesia. tata urutan perundang undangan yang dipakai antara lain, adalah peraturan pemerintah tahun tentang penggunaan lambang negara. untuk diskusi dengan narasumber ahli yang dimaksud adalah melakukan tukar pikiran dengan seseorang yang secara keilmuan kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah dea laporan final oo. dianggap mampu untuk memberikan pendapat maupun saran bidangnya. narasumber ahli yang digunakan terutama yang menyangkut segi hukum. sam analisis data setelah data data yang diperlukan terkumpul maka langkah ini berikutnya adalah melakukan analisis tentang akronim dan singkatan yang umum digunakan. hasil umum bentukan singkatan dan akronim ini dikonfirmasikan kepada ahli bahasa. kajian mengenai kebiasaan, bahasa daerah yang sering digunakan termasuk dalam pembahasannya. sedangkan analisa terhadap peraturan peraturan yang ada, serta diskusi dengan tenaga ahli bidang hukum merupakan langkah kesatuan dalam melakukan depth interview untuk mendapatkan rancangan pedoman tentang lambang negara dan logo instansi pemerintah. ls) lgan man bab iii li) gambaran umum pengertian singkatan dan akronim menurut pedoman umum pembentukan istilah yang dikeluarkan oleh pusat bahasa departemen pendidikan nasional, singkatan adalah bentuk istilah: yang dibentuk dengan menanggalkan bagian bagian suatu kata menjadi tinggal satu atau lebih huruf atau suku kata. biasanya penyingkatan dilakukan dengan mengambil huruf pertama dari setiap kata. contoh tni, ksad, akbp, smu, (ditulis dengan huruf kapital seluruhnya) sedangkan pengertian akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, maupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. secara umum, cara penyingkatan dilakukan dengan mengambil suku kata dan berdasarkan pertimbangan enak dibaca didengar": cenderung menjadi kata dan nama diri. contoh bappenas, bukopin, bapepam, forgot, pangan (ditulis seperti kata nama dirnan lambang negara dan logo instansi pemerintah menurut kamus umum bahasa indonesia, pengertian lambang adalah sesuatu seperti tanda (lukisan, perkataan, lencana) yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. misalnya: warna putih lambang kesucian. sedangkan pengertian logo adalah gambar atau tulisan yang mengasosiasikan kepada sesuatu. misalnya tanda check adalah produk nikerag bahasa indonesia sebagai bahasa resmi bahasa indonesia selain sebagai bahasa persatuan, juga mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi. bahasa resmi yang dimaksud adalah bahasa yang harus dipergunakan dalam kegiatan resmi atau formal termasuk urusan pemerintahan. dengan menggunakan bahasa resmi, bahasa indonesia, diharapkan pemerintahan berlangsung dengan efektif dan efisien. bisa dibayangkan jika tidak ada bahasa resmi, maka perlu berapa banyak bahasa untuk menjalankan pemerintahan indonesia, yang mempunyai ribuan ragam bahasa dari sabang sampai merauke. kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan lugo instansi pemerintah draft laporan fil. ' " menurut aturan undang undang, pemerintahan yang tertinggi adalah negara, yang dipimpin oleh presiden, dan pemerintahan terendah adalah tingkat kelurahan, yang dipimpin oleh lurah. untuk membantu jalannya pemerintahan itu sendiri terdapat banyak lembaga lembaga resmi baik yang hanya berada tingkat pusat sampai dengan yang berjenjang sampai tingkat kelurahan. dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sehari hari masing masing lembaga tersebut melakukan koordinasi baik secara internal, yaitu dalam lembaga sendiri, maupun eksternal, yaitu komunikasi antar lembaga pemerintah maupun masyarakat. dalam aturan penatalaksanaan pemerintah koordinasi tersebut harus cermat, tepat, dan terdokumentasi agar tidak menimbulkan salah penafsiran. penggunaan bahasa secara efektif dan efisien dengan banyaknya koordinasi antar lembaga maupun lembaga pemerintah sendiri dengan menggunakan surat. maka penulisan surat tersebut perlu memperhatikan tentang penggunaan bahasa yang efektif dan efisien. hal ini perlu dilakukan kajian bersama tentang penentuan komunikasi efektif dan efisien lembaga negara, terutama masalah penggunaan akronim dan singkatan. penggunaan akronim dan singkatan banyak dilakukan baik itu sudah diatur maupun belum diatur untuk penyebutan penyebutan yang sudah biasa dalam pemerintahan. misalnya: kepala seksi menggunakan akronim kasi. majelis perwakilan rakyat disingkat mpr kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah a&. draft laporan final walaupun sudah menjadi kebiasaan, dan tanpa pengaturan sebelumnya penggunaan akronim dan singkatan yang kebebasan bisa membuat interpretasi yang berbeda beda bagi para pendengar atau pembacanya. karena pemerintahan selalu berkaitan dengan hukum dan pertanggungjawaban, maka penggunaan akronim dan singkatan harus mengikuti aturan yang sudah ada. pedoman umum ejaan bahasa indonesia lal buku pedoman umum ejaan bahasa indonesia telah mencakup kesemua elemen yang diperlukan dalam penggunaan bahasa indonesia sebagai bahasa tulis. elemen tersebut secara garis besar meliputi: pemakaian huruf pemakaian huruf kapital dan huruf miring penulisan kata penulisan unsur serapan pemakaian tanda baca akronim dan singkatan adalah sub dari bagian penulisan kata. jadi pedoman umum ejaan bahasa indonesia telah memuat dasar dasar dan definisi tentang akronim dan singkatan. secara umum, singkatan adalah suatu istilah yang dibentuk dengan menanggalkan bagian bagain suatu kata menjadi tinggal satu atau lebih huruf atau suku kata. sedangkan akronim adalah gabungan singkatan yang sudah mempunyai makna tertentu dan dapat dilafalkan sebagai kata yang wajar kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah kasi ing ini menurut buku pedoman umum ejaan bahasa indonesia, singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. cara penulisannya adalah sebagai berikut ini singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. misalnya: a.s kramawijaya sdr (saudara) singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri dari huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan titik. misalnya: dpr dewan perwakilan rakyat) perseroan terbatas) singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. misalnya: dil. (dan lain lain) dst. (dan seterusnya) . . atau dua tanda titik. misalnya: a.n. (atas nama) u.p. (untuk perhatian) lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan dan mata uang tidak diikuti tanda titik. misalnya: (curam) (sentimeter) sedangkan akronim didefinisikan sebagai singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. cara penulisannya. draft laporan final nag akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. misalnya: abri angkatan bersenjata republik indonesia) isi sim surat izin mengemudi)huruf kapital. misalnya: akar akademi angkatan bersenjata republik indonesia) bappenas badan perencanaan pembangunan nasional) akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. misalnya: pemilu (pemilihan umum) rapi (rapat pimpinan) dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan awal sederhana bahwa singkatan selalu akronim tetapi akronim belum tentu singkatan. perlu dikaji lebih lanjut dengan mendengarkan pendapat ahli mengenai perbedaan teknis kapan boleh dibuat sebagai akronim atau singkatan. pengaturan penggunaan akronim dan singkatan. tata singkatan dan akronim adalah pengaturan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan singkatan dan akronim dan jabatan instansi pemerintah dan lembaga tinggi negara. sehingga dalam naskah dinas sedapat mungkin digunakan singkatan dan akronim yang resmiann oom kata tan untuk merealisasikan hal tersebut, pada program tahun anggaran dilakukan sebuah kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara, dan logo instansi pemerintah, kerjasama antara kementerian pendayagunaan aparatur negara dengan badan kemitraan ventura universitas indonesia. setelah melakukan metode sampling pengambilan data primer ditunjang data sekunder, dengan kemudian dilakukan analisa dan masukan dari narasumber ahli, berikut disampaikan draft laporan fina! yang berisi rekomendasi rancangan pedoman umum penggunaan singkatan, akronim, lambang negara, dan logo instansi pemerintah. pada akhirnya harapan kami semua laporan yang disampaikan ini dapat memberikan rekomendasi atas rancangan pedoman umum penggunaan singkatan, akronim, lambang negara, dan logo instansi mai pemerintah. depok, oktober tim bkv ui kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah daft laporan kamal tan sedangkan pedoman umumnya adalah sebagai berikut dalam tulisan dinas hanya dapat digunakan singkatan akronim resmi. pemakaian singkatan akronim yang tidak resmi walaupun sudah dikenal umum, seperti dsb,dil, dan sebagainya, harus dihindarkan untuk menertibkan pembentukan dan pemakaian singkatan akronim, tidak semua istilah harus disingkat. pemakaian singkatcara pembentukan singkatanemmmamaaa menanamii!ada ketentuan ketentuan lain yang harus mendapat perhatian dalam penggunaan singkatan singkatan sedapat mungkin suku kata suku kata suku kata sehingga memudahkan komunikasi yang bersifat suara dalam membentuk singkatan hendaknya diperhatikan agar masih dapat menunjukkan kata asalnya. jika sebuah singkatan dapat menimbulkan penafsiran lain, maka sebaiknya singkatan yang tertulis untuk pertama kalinya disertai artinya secara lengkap dalam kurung sesudah itu barulah singkatannya saja yang ditulis. kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah drale laporan final. ketentuan tersebut berlaku untuk singkatan yang hanya dipahami oleh instansi tertentu dan tidak diketahui instansi isi lainnya. isi kata kata yang sudah singkat dan tidak dirangkaikan lagi dengan kata kata lain pada umumnya tidak disingkat. cara pembentukan akronim pembentukan akronim dapat dilakukan dengan mengikuti pola pembentukan istilah singkatan, yaitu dengancara penulisan akronim pan akronim yang terdiri atas fonem huruf pertama kali dari kata yang ditingkatkan, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. akronim yang menunjukkan kegiatan proses keadaan dan sebagainya dan bukan menunjukkan nama diri, seluruhnya pan ditulis dalam huruf kecil. akronim yang menunjukkan jabatan, badan lembaga dan merupakan nama diri, penulisannya dimulai dengan huruf kapital dan selanjutnya huruf kecil. kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah tai isi pedoman penggunaanesalahan penggunaan lambang negara akan merusak citra baikbirokrasi yang kompleks. kesalahan demikian disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang memadai untuk menjadi pedoman bagi praktek penggunaan lambang negara dan logo instansitentang tatacara penggunaan lambang negara dan logo pada setiap kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintahga instansi pemerintahisi penelitian yang bertajuk kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara, dan logo instansi pemerintah ini kiranya menemukan sesuatu yang harus ditambahkan sebagai penyempurna. temuan itu adalah perlunya pengaturan tersendiri yang berkenaan isi dengan lambang daerah. sehingga, objek pembuatan pedoman umum ini menjadi tiga hal yang terpisah, yaitu mengenai lambang negara lambang daerah logo instansi pemerintah badan) ketiga hal ini dapat diatur dalam satu pedoman umum yang sama, namun dapat pula diatur secara tersendiri. secara substansial restrukturisasi pengaturan penggunaannya bisa sama, walaupun pengguna (pemakainya) dan penempatannya jelas berbeda. tatacara penggunaan lambang negara adalah pengaturan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan lambang negara pada organisasi administrasi negara tingkat pusatmaan sedangkan tatacara penggunaan lambang daerah adalah pengaturan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan lambang daerah pada organisasi administrasi negara tingkat daerah. isi tatacara penggunaan logo instansi pemerintah atau badan milik negara berkenaan dengan pengaturan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan logo pada instansi dan badan badan milik negara atau pemerintah. sedangkan pedoman umumnya berdasarkan telaah sementara adalah sebagai berikut dalam naskah dinas hanya dapat digunakan lambang logo resmi. pemakaian lambang logo yang tidak resmi walaupun dapat dikenal umum, seperti lambang garuda berwarna merah, lambang daerah yang hanya terbuat dari satu warna (tidak sama dengan semestinya, dan sebagainya, harus dihindarkan mo. untuk menertibkan pembuatan (gambar| dan penggunaan lambang, semua format tampilan gambar harus mengacu pada perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tahun dan harus mempunyai ukuran yang pantas mengingat lokasi penempatan lambang tersebut. demikian pula dalam hal penggunaan logo yang disandingkan dengan lambang negara harus dalam perimbangan ukuran yang sama. penggunaan dan penempatan lambang yang tidak sempurna dan dapat menimbulkan kesuburan makna dan merendahkan kedudukan lambang negara maupun daerah harus dihindarma mna anon penggunaan lambang negara, lambang daerah, dan logo instansi atau badan pemerintah dalam satu satuan tempat dalam naskah dinas sebaiknya tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan kerancuan. penyalahgunaan lambang dan logo untuk melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya harus dihadapkan pada sanksi yang keras dan tegas demi terjadinya integritas dan kredibilitas penyelenggara negara. pengawasan terhadap penggunaan lambang dan logo harus diletakkan pada jabatan pengawas tertentu atau mengadakan badan khusus untuk itu. cara pembuatan format tampilan lambang dan logo cara pembuatan lambang negara masih dapat mengacu pada ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun tentang lambang negara. ketentuan itu menyebutkan bahwa warna utama yang dipakai adalah tiga, yaitu merah, putih, dan kuning emas, sedang dipakai pula warna hitam, dan warna yang sebenarnya dalam alam. kalimat tambahan warna yang sebenarnya dalam alam sebaiknya segera dihilangkan agar tidak membingungkan para pembuatama cara penggunaan lambang negara pembuatan gambar atau pembentukan lambang negara dapat dilakukan dengan mengikuti cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam tahun lihat pada bagian lampiran tersebut). sedangkan cara penggunaannya masih dapat mengacu pada peraturan pemerintah tentang penggunaan lambang negara ipp tahun dengan penambahan disana sini dan perubahan klasifikasi yang lebih terstruktur sesuai dengan konstruksi yuridis pada umumnya. hal yang menjadi kelemahan dari tahun untuk dapat menjadi pedoman umum yang baik adalah pertama, tidak adanya dasar klasifikasi yang rapi structured bagi penempatan lambang negara, misalnya penggunaan berdasarkan tempat, waktu, dan keadaan soal. penggunaan berdasarkan tempat semestinya diklasifikasi secara baik tempat yang dilarang, tempat yang dibolehkan, tempat yang diharuskan. penggunaan berdasarkan tempat ini juga harus diidentifikasi dalam beragam bentuk benda, misalnya kertas, logam, kayu, kain, dll. penggunaan pada kertas juga harus dibedakan dalam bentuk kop surat, stiker inventaris, memo, kardus, map dil. kedua, ketentuan mengenai hal hal yang dilarang masih belum mencakup hal hal yang diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. misalnya penggunaan atau pemakaian lambang pada website, penggunaan pada kertas bayang air, penggunaan secara virtual image atau dengan sinar laser dil. ketiga, ketentuan mengenai sanksi juga sudah tidak memadai lagi. hukuman kurungan tiga bulan sudah tidak memiliki daya preventif lagi bagi para pelanggar yang sengaja menggunakan untuk kegiatan kejahatan yang terorganisir, atau penipuan perdata lainnya. kajian penggunaan singkatan, akronim.ita sadari kesalahan penggunaan lambang negara akan merusak citra baik negara. penyalahgunaan lambang dan logo dapat mengarah pada kegiatan kriminal! terorganisir dan menjadi media korupsi dan praktek praktek curang lainnya dalam gerak birokrasiorganisasi administrasi negara. kesalahan demikian disebabkan oleh tidak lengkapnya peraturan untuk menjadi pedoman bagi praktek penggunaan lambang negara, lambang daerah dan logo instansi atau badankajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah tentang tatacara penggunaan lambang negara dan logo pada setiapnstansi pemerintah. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan rancangan pedoman umum yang berupa standarisasi penggunaan lambang negara dan logo instansi pemerintah, adalah sebagai berikut tatacara penggunaan lambang negara format tampilan lambang negara format penempatan lambang negara tatacara penggunaan lambang daerah format tampilan lambang daerah format penempatan lambang daerah tatacara penggunaan logo instansi pemerintah format tampilan logo instansi pemerintah format penempatan logo instansi pemerintah sedangkan dari segi instansi atau institusi pengguna dari lambang negara dan logo itu harus dapat pula dikategorikan kedalam sekat sekat yang terpilih dan terbedakan berdasarkan level kedudukan dan kepentingannya dalam struktur tata negara atau pemerintahan indonesia. beberapa hal yang dapat menunjukkan perlunya pembedaan penggunaan lambang negara, lambang daerah, dan logo instansi pemerintah berdasarkan kedudukan dari lembaga pengguna dan tempat penggunaanftar isi kata pengantar daftar isi bab pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan ruang lingkup hasil yang diharapkan sistematika pelaporan bab metodologi pengumpulan data analisis data bab iii gambaran umum studi pengertian penggunaan bahasa secara efektif dan efisien bahasa indonesia sebagai bahasa resmi pedoman umum ejaan bahasa indonesia pengaturan penggunaan akronim dan singkatan pedoman penggunaan lambang negara dan logo istilah istilah yang relevan untuk lambang dan logo bab hasil pengumpulan data pengumpulan data singkatan dan akronim pengumpulan data tentango amonoeu lembaga pemerintah pusat lembaga pemerintah daerah lembaga pemerintah non departemen lembaga tinggi negara komisi komisi negara state auxiliaries) jabatan pejabat negara tempat kediaman pejabat negara naskah atau dokumen tertulis milik negara hal hal tersebut atas adalah informasi informasi yang perlu diperhatikan sebelum membuat pedoman penggunaan lambang negara." sebagaimana layaknya sebuah peraturan perundang undangan, sebuah pedoman pada dasarnya juga merupakan sebuah risalah dengan substansi peraturan didalamnya. pada umumnya pembagian substansial sebuah peraturan adalah sebagai berikut ketentuan umum materi yang hendak diatur cc. ketentuan sanksi (bila diperlukan sanksi pidana, sanksi administratif, dil.) ketentuan peralihan ketentuan penutupnna oommommmmamaomamane amanat senat untuk memudahkan pembahasan substansial yang komprehensif, maka dapat dibuatkan bagan pembahasan sebagai berikut subyek obyek lambang negara mekanisme ketentuan hukum kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah peraih paparan aah nan nan lambang negara subyek pengguna lembaga lembaga2 kepresidenan tinggi negara presiden wapres menko men men.non land badan dept. dept komlambang negara obyek klasifikasi jenis2 lambang masa berlaku lambang negara negara penggunaan benda konkrit sesuai waktu virtual image pengecualilambang negara nan mekanisme penggunaan .| penentuan pengelolaan pengawasan .ketentuan penggunaan) penggunaan aturan perencanaan aturan teknis umum teknis pengawasan pelaksanaan pelaksanaan badan penggunaan khusus tempat pemelihara tempat diharuskan waktu pemusnahan tempat dilarang keadaan peristiwa tempat dibolehtina lambang negara ketentuan buku a01 ketentuan proses peradilan sanksi penyidikan sanksi badan sidang pidana khusus tertutup ketentuan tol khusus ppn sidang terbuka (umum) polri lembangol mol pendekatan sw1 kan question explanation what hal lambang negara, lambang daerah, dan logo instansi atau badan pemerintah where dimanakah lambang logo boleh digunakan penempatan (penggunaan berdasarkan tem pat| when apakah lambang logo boleh digunakan peristiwa keadaan (berdasarkan waktu ttt.| who siapa atau lembaga instansi mana saja yang boleh menggunakan lambang negara, lambang daerah, dan logo institusi instansi why mengapa harus diatur siapa yang boleh, dimana, dan kapan menggunakan ln, ld, dan tersebut (how bagaimana pelaksanaan tatacara) penggunaan, pengelolaan dan pengawasan nya nat pembahasan dengan menggunakan bagan seperti atas juga dapat diterapkan ketika melakukan bahasan pada soal lambang daerah dan logo instansi atau badan pemerintah. a00 kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo insta nsi pemerintah draft laporan final istilah istilah yang relevan dengan lambang negara dan logo instansi pemerintah sumber kamus umum bahasa indonesia, w.j. poerwadarminta balai pustaka, jakarta, cetakan ix, istilah istilah yang relevan untuk kajian lambang (hal. sesuatu seperti tanda (lukisan, perkataan, lencana, dsb) yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu, mis. warna putih ialah lambang kesucian, gambar padi sebagai kemakmuran, tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat, keadaan dsb): mis. inilah pakaian melayu laki laki sampai sekarang: perlambang, melambangkan: menjadikan (merupakan) lambang, mis, keadilan dilambangkan dengan neraca. logo (tidak ada) penggunaan (guna) (hal. hal (perbuatan dan sebagainya) mempergunakan sesuatu, kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah bali laporan final negara (hal. persekutuan bangsa satu yang tentu batas batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur: mis. kepentingan lebih dipentingkan dari kepentingan perseorangan bagian, negara yang menjadi anggota negara serikat hukum, negara yang dalam melakukan kekuasaan diatur oleh hukum, bi! kesatuan negara yang berpemerintahan satu (tidak terjadi dari beberapa buah negara): wali kepala negara bagian, warga warganegara: daerah dalam lingkungan satu pemerintahan yang teratur, mis, negara negara balkan, yang berkenaan dengan (berasal dari, milik dari) negara dan mis ahli ahli urusan pemerintahan negara, ahli politik: bank bank kepunyaan negara, hukum hukum yang berkenaan dengan aturan aturan negara serta rakyat: menteri menteri yang tidak mempunyai departemen tertentu, polisi polisi yang langsung dibawah perintah negara, tata ,aturan dan susunan negara, kenegaraan: segala yang berkenaan dengan negara, politik, dsb pemerintah (hal. kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara): mis. negara memerlukan yang kuat dan bijaksana, daerah, kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara, badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah): mis. beberapa anggota dpr minta supaya segera menyerahkan rencana undang undang itu kepada dpr: jawaban dibacakan oleh menteri dalam negeri, partai partai yang mendukung pemerintah: kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah dia laporan meme ana negara atau negeri (sebagai lawan partikelir): mis. gedung gedung gedung milik negara: baik sekolah maupun sekolah partikelir, naik bis pengurus, pengelola: mis. perkebunan dan tambang milik bangsa asing, pemerintahan: perbuatan (cara, hal urusan dsb) memerintah, mis. yang berdasar demokrasi: memegang tampuk daerah (hal. lingkungan sesuatu pemerintahan (kekuasaan), mis. kecamatan tanahabang: irian barat harus dimasukkan dalam republik indonesia, tempat tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan sesuatu kota dsb: mis. jakarta raya dengan nya: kutub utara, lingkungan pemerintahan pusat: kawasan, provinsi, mis. jawa barat: sumatra dibagi atas tiga dewan perwakilan lingkungan tempat tempat yang ditentukan sebagai lapangan pekerjaan kerja (operasi, pemilikan, inspeksi dsb): mis. inspeksi jakarta utara operasi kapal selam, lingkungan tempat tempat yang sama keadaan hanya (penduduknya, hasilnya, dsb): mis. hawa panas (hawa sedang, hawa dingin): terus padi, istimewa, daerah yang mempunyai aturan aturan sendiri yang agak menyimpang dari peraturan umum, mata air, sungai, daerah daerah yang mendapat air dari satu mata air (sungai), bahasa bahasa yang dipakai oleh sesuatu suku bangsa (spt bahasa jawa, bahasa minangkabau dsb): seberang lautan, daerah jajahan: tidak bertuan, daerah yang tidak dikuasai oleh salah satu pemerintahan, kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah draft laporan kanal bab analisis data analisa penggunaan singkatan dan akronim isi analisa penggunaan lambang negara dan logo instansi pemerintah bab rancangan pedoman umum rancangan pedoman umum penggunaan singkatan dan akronim rancangan pedoman umum lambang negara dan logo instansi pemerintah bab vii penutup bahan rujutakluk, jajahan, kepala pegawai pamong praja yang mengepalai sesuatu daerah (terutama gubernur): sedarah satu daerah, mengenai satu daerah saja, setempat, kedaerahan sifat sifat dsb yang mengenai sesuatu daerah: mis. menimbulkan isi perasaan yang picik, sifat sedarah (setempat): mis. pengajaran dalam ilmu kesehatan harus bersifat instansi :(hal. san hukum tingkatan (pengadilan): badan pemerintahan (umum) seperti jawatan jawatan, kantor dsb, rumah rumah untuk para pegawai. pedoman (hal. alat untuk menunjukkan (mengetahui) arah atau mata angin (biasanya jam yang berjarak besi berani): mis. sebelum ada dipergunakan orang bintang untuk menentukan arah perjalanan perahu: petunjuk: sesuatu yang menjadi dasar (pegangan, ukuran dsb) untuk menentukan atau menjalankan sesuatu, cancer cancer, mis. wejangan presiden itu menjadi menjadi baginya, harga harga yang menjadi dasar harga penjualan umum: tanggal tanggal yang ditentukan sebagai cancer cancer. buku pemimpin (yang menerangkan cara menjalankan atau mengerjakan sesuatu), mis. sudah pernah membaca buku tukang listrik: kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah pati laporan final 00an mama maa aman pimpinan atau pengurus perkumpulan, mis. surat edaran dari besar, pucuk pimpinan atau pengurus besar perkumpulan, berpedoman memakai pedoman: mis. berlayar tidak png kepada), menuju, mengarah . berpegang kepada, menurut contoh, mis. inisiatif partikelir biasanya kepada keuntungan dalam menentukan langkahnya selalu kepada pengalamannya. aparatur negara, alat alat negara (pegawai pegawai dsb). aparat alat tata laksana (hal. (istilah) cara mengurus (melaksanakan) sesuatu perusahaan dsb. pemakaian: (hal. perbuatan (hal, cara dsb): memakai, penggunaan, sumber kamus besar bahasa indonesia mei pengarang tim penyusun kamus pusat bahasa, edisi cetakan jakarta: balai pustaka, kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah draf laporan final ema mama format (hal. bentuk dan ukuran (buku, surat kabar, dsb) mis krn kesukaran kertas surat kabar itu terbit kecil logo (hal. huruf atau lambang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sbg lambang atau nama perusahaan dsb. lo.go.gram ling ideogram yang dipakai untuk menggambarkan kata lo.go. pe.dia ilmu cacat ucapan serta cara memperbaikinya. lo.go.tip graf kepingan atau pelat memuat merek, nama, atau ungkapkan yang sering dipakai nama surat kabar naskah (hal. karangan yang masih ditulis dengan tangan mis: mahasiswa tingkat akhir mengumpulkan sastra lama. karangan seseorang yang belum diterbitkan mis berbagai penerbit keberatan menerbitkan ceritabahan bahan berita yang siap untuk diset. rancangan mis perjanjian linggarjati berita. kom lembaran kertas yang berisi laporan mengenai hal atau peristiwa yang terjadi masyarakat sbg hasil olahan wartawan yang siap dimuat media massa cetak atau media massa elektronik, dinas adm alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis yang sifatnya mengikat atau tidak mengikat. simbol: lambang (hal. ber. sim. bol memakai (menggunakan, mempunyai) simbol: me.nyi.bol.kan menjadikan (merupakan) simbol, melambangkan. sim.bo.lis sbg lambang: menjadi lambang: mengenai lambang: lukisan sim.bol.is.me perihal pemakaian simbol (lambang) untuk mengekspresikan ide ide (msl sastra, seni). tanda (hal. menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu mis kejauhan terdengar sirene bahaya gejala mis sudah tampak nya bukthh ani nona memuja mis itulah bahwa mereka tidak mau bekerja sama pengenal: lambang mis kontingen indonesia mengenakan garuda pancasila petunjuk tanda gambar gambar yang pakai sbg tanda atau lambang suatu partai politik atau golongan masyarakat tampil sbg kontestan pemilihan umum pbab hasil pengumpulan data pengumpulan data singkatan dan akronim ren penggunaan bahasa terkait dengan fungsi bahasa sebagai sarana pikir sarana ekspresi sarana komunikasi dalam bentuk lain, singkatan dan akronim juga mempunyai fungsi sebagai, antara lain ekspresi gagasan wujud perilaku dokumen media belajar namun dalam hal kedinasan, karena membentuk satuan bahasa baru, penggunaan singkatan dan akronim dapat efektif apabila sebatas tiga huruf untuk singkatan, dan tiga suku kata untuk akronim sejalan dengan sistem bahasa indonesia selaras dengan kaidah fonotaktik bahasa indonesia isi berkonotasi positif mudah diingat penggunaan singkatan dan akronim merupakan salah satu cara berkomunikasi ekonomis. misalnya, singkatan p3k merupakan kependekan dari pertolongan pertama pada kecelakaan, dan ipoleksosbudhankam yang merupakan akronim dari ideologi, politikmm ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. penggunaan singkatan selain memiliki nilai positif, juga dapat menimbulkan dampak negatif. nilai positifnya adalah bahwa komunikasi dapat dilakukan secara ekonomis, sedangkan dampak negatifnya adalah tidak semua orang yang diajak berkomunikasi memahami singkatan yang digunakan. sebagai contoh pemakaian singkatan bpfkppa badan pekerja forum komunikasi pembinaan dan pengembangan anak sulap kursus lanjutan perwira. jika singkatan dan akronim tersebut digunakan dalam berkomunikasi yang melibatkan masyarakat luas dengan tidak menyertakan kepanjangan singkatan kata itu, yang terjadi adalah munculnya gangguan komunikasi. oleh karena itu, bentuk singkatan kata atau akronim dapat saja digunakan selama tidak menimbulkan gangguan dalam pemahamannya. sementara dalam kaitan dengan penggunaan bahasa dalam administrasi pemerintahan, perlu diperhatikan poin poin berikut yang sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan singkatan dan akronim, yaitu efisiensi peresmian efisiensi identik dengan kecepatan dan ketepatan, sedangkan peresmian terkait dengan tata krama keprotokolan yang terkadang tidak bisa cepat. komunikasi tulisan tidak sama berbeda dengan komunikasi lisan kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah draft laporan bana sedang untuk model konseptualnya, akan dilakukan hal hal sebagai berikut bertolak dari sistem yang ada dalam organisasi pemerintahan, seperti jabatan, fungsi, dsb membedakan antara komunikasi dengan tulisan dan komunikasi dengan lisan memperhatikan mempertimbangkan faktor efisien peresmian untuk bagan model konseptualnya inventarisasi sistem struktur organisasi inventarisasi nama unit organisasi dan akronim singkatannya tertulis lisan pedoman penggunaan . . akronim singkatan tertulis lisan (?)en nan untuk pengambilan data primer, digunakan alat kuesioneryang digunakan kuesioner penelitian tata laksana administrasi umum lingkungan instansi pemerintah. mai kepada yth bapak ibu pimpinan instansi daerah atau perwakilannya tempat lu)kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah dirt peran kamalna) hormat kami, tim peneliti kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah dera laporan maa anna naa aaa mean pendahuluan latar belakang bahasa indonesia mempunyai fungsi yang strategis bagi persatuan bangsa, sebab bahasa indonesia merupakan bahasa negara yang sekaligus berarti sebagai bahasa persatuan. hal ini tersurat dengan jelas dalam undang undang dasar dari sejarahnya diketahui bahwa bahasa indonesia telah digunakan semenjak tahun dengan dideklarasikannya sumpah pemuda. pada saat itu ejaan atau tata bahasa yang digunakan adalah ejaan bahasa melayu atau yang lebih dikenal dengan ejaan van ophuysen. penyempurnaan ejaan beberapa kali diusahakan antara lain dengan diadakannya kongres bahasa indonesia, solo, pada tahun hasilnya adalah konsep penyempurnaan dan penyederhanaan ejaan van ophuysen. pada tahun keluar surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan yang menetapkan adanya perubahan terhadap ejaan bahasa indonesia yang disebut sebagai ejaan republik. bahasa indonesia sendiri berasal dari rumpun bahasa melayu. karena itu malaysia juga mempunyai bahasa yang mirip dengan bahasa indonesia. sejak dahulu pemerintah indonesia selalu berusaha menginternasionalkan bahasa melayu ini. hal ini tampak isi kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dao logo instansi pemerintah li) draft laporan final pertanyaan kuesioner tata penggunaan singkatan dan akronim. tugas responden adalah menjawab semua pernyataan yang ada dengan angka s.d lala. silakan anda isikan jawaban anda pertanyaan singkatan dan akronim adalah dua hal yang berbeda. singkatan dan akronim adalah dua hal yang sama penggunaan singkatan dan akronim belum mempunyai pedoman sendiri. penggunaan singkatan dan akronim sudah mempunyai pedoman sendiri penggunaan singkatan dan akronim yang ada saat ini mudah dipahami, mudah diingat, dan secara lisan mudah diucapkan pengunaan singkatan dan akronim saat ini banyak penyimpangan sehingga menimbulkan salah pengertian. penggunaan singkatan dan akronim sudah digunakan secara resminn pembentukan singkatan sudah dilakukan dengan ketentuan kaidah tata bahasa yang baku pembentukan akronim sudah dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan keragu raguan dan kesuburan arti data responden nama lengkap jane jenis kelamin kegarentannaanan instansi bagraganeantanaaan sal jabatan dekkrnnatatannannaan usia past pendidikan terakhir panakkantanntannaaan lama memegang jabatan yang ada sekarang lia i ! man kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah draft laporan pinal anna mam maan contoh hasil pengumpulan data kementerian bumn berdasarkan keputusan menteri negara badan usaha milik negara republik indonesia nomor kep m bumn tentang organisasi dan tata kerja kantor menteri negara badan usaha milik negara republik indonesia, susunan organisasi kantor menang bumn terdiri dari isi menteri negara badan usaha milik negara sekretaris menteri negara deputi bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya deputi bidang usaha logistik dan pariwisata deputi bidang usaha agro industri, kehutanan, kertas, percetakan, dan penerbitan deputi bidang usaha pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi deputi bidang restrukturisasi dan privatisasi png staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat staf ahli bidang kemitraan usaha kecil staf ahli bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara staf ahli bidang investasi dan otonomi daerah kajian penggunaan singkatan, akronim. lambang negara dan logo instansi pemerintah draft laporan lina ma) dari hasil pengambilan data kementerian bumn, departemen keuangan, badan perencanaan pembangunan nasional, serta beberapa daerah, seperti pemerintah provinsi sumatera utara, jawa isi barat, dan sulawesi tengah, penggunaan akronim dan singkatan sudah jamak digunakan lembaga lembaga negara, baik dalam percakapan maupun tulisan. penggunaan akronim dan singkatan bertujuan untuk kefektifitasan dalam berkomunikasi. karena itu penggunaannya dapat dibenarkan selama tidak mengurangi atau menghapuskan fungsi komunikasi. komunikasi secara umum dibagi kedalam dua kelompok besar yaitu lisan dan tulisan. komunikasi tulisan tiap lembaga negara yang dimaksud adalah kegiatan komunikasi melalui surat menyurat resmi ai! dan pembuatan memo. komunikasi mengggunakan surat resmi dengan penyebutan akronim dan singkatan, sampai sekarang tidak menimbulkan masalah. semua pihak yang berkepentingan dengan komunikasi tersebut paham maksudnya. penelitian lapangan menemukan kebiasaan cara penulisan akronim dan singkatan dengan dipanjangkan awal dan diberi singkatan akronim belakangnya. kemudian jika menggunakan kata kata tersebut kembali maka akronim dan singkatannya lah yang digunakan. beberapa contoh penggunaan akronim dan singkatan yang digunakan lembaga negara yang disurvei untuk penyebutan badan, jabatan atau golongan adalah sebagai berikut: menteri negara ppn perencanaan pembangunan nasional h mann mmm segmen sesama bappenas sekertaris menteri sekertaris utama subbab sub bagian asep asisten deputi isi subsid sub bidang diklat pendidikan dan latihan badan pengawas pasar modal bapepam) badan analisa fiskal baf) badan akuntansi keuangan negara akun) badan informasi dan teknologi keuangan bintik keuangan) badan pendidikan dan pelatihan keuangan bpk) perhitungan anggaran negara pan) kantor perbendaharaan dan kas negara kpk) kantor verifikasi pelaksanaan anggaran kaspia) kantor pelayanan pajak kpp) kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan pbb) kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak karisma) kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan kp ditjen pln direktoratpola dari penggunaan akronim dan singkatan jika kita perhatikan dari contoh diatas tidak beraturan. hal tersebut tidak masalah sepanjang pihak pihak yang berkomunikasi mengerti akan maksud. lu) pengumpulan data tentang lambang negara dan logo instansi pemerintah ran lambang negara indonesia diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang lambang negara. peraturan tersebut dibuat pada masa indonesia masih berlaku undang undang dasar sementara yang berlaku agustus sampai dengan juli dalam peraturan pemerintah tersebut yang dimaksud dengan lambang negara republik indonesia terdiri atas bagian, yaitu burung garuda yang menengok dengan kepalanya lurus sebelah kanannya perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai leher garuda semboyan ditulis atas pita yang dicengkeram oleh garuda untuk pengambilan data primer, digunakan alat kuesioner sebagai pedoman wawancaraatau pedoman wawancara terstruktur yang digunakan bagian apa yang menangani soal penggunaan lambang burung garuda lnj dan logo instansi badan lingkungan departemen tsb bagian apa yang menangani soal percetakan kop surat dan kop instansi yang menggunakan logo lambang departemen tersebut lawapng apakah ketentuan yang digunakan sebagai acuan dalam merancang kop surat, letak lambang logo tersebut apakah ada batasan siapa yang boleh menggunakan lambang logo tersebut, dan pada struktur jabatan yang bagaimana dapat menggunakan lambang logo tersebut bagian apa dan siapa yang menata penggunaan lambang burung garuda untuk digunakan papan nama, pintu kantor, stiker inventaris dll. apakah ketentuan yang menjadi acuannya, apakah lisan atau tertulis instruksi macam apa, atau peraturan peraturan apa saja yang relevan dengan penggunaan lambang burung garuda, dan logo instansi mereka bagaimanakah tatacara penggunaan dan format tampilan, format penulisan, dan besaran besaran lambang negara, dan logo instansi badan lingkungan mereka kajian penggunaan singkatan, akronim. lambang negara dan logo instansi pemerintah draft laporan kilat kuesioner penelitian tata laksana administrasi umum lingkungan instansi pemerintah. kepada yth tan bapak ibu pimpinan instansi daerah atau perwakilannya tempatkajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah pesat bagas bimakecil hormat kami, tim peneliti pai kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah dratuaporan final isi tata penggunaan lambang negara dan logo instansi pemerintah tugas responden adalah menjawab semua pernyataan yang ada dengan angka s.d.),silakan anda isikan jawaban anda lambang dan logo adalah dua hal yang berbeda. lambang dan logo adalah dua hal yang sama penggunaan lambang, logo instansi pemerintah belum mempunyai pedoman sendiri. penggunaan lambang, logo instansi pemerintah sudah mempunyai pedoman sendiri tahun tentang lambang negara ( ) tahun tentang lambang negara lambang negara dalam surat dinas harus berwarna emas lambang negara dalam surat dinas berwarna hitam ungu logo digunakan sebelah kanan dari kop surat logo digunakan sebelah kiri dari kop surat semua surat dinas harus menggunakan logo jika tidak, sebutkan surat dinas yang boleh tidak menggunakan logo.loan ana kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah . | draft laporan final pada usaha pemerintah untuk menyamakan ejaan rumpun melayu melalui perjanjian persahabatan antara republik indonesia dengan persekutuan tanah melayu pada tahun perjanjian itu melahirkan konsep ejaan bersama yang dikenal dengan ejaan melinjo. sayang sekali perkembangan politik indonesia malaysia yang memburuk setelah tahun tersebut mempengaruhi keberlangsungan program persamaan ejaan konsep ejaan melinjo, tidak sempat terealisasi. program penyempurnaan ejaan bahasa indonesia sendiri tetap dilaksanakan oleh pemerintah yang dilakukan lembaga negara yang bernama lembaga bahasa nasional, tahun dan berubah nama menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. hasilnya pada tanggal mei melalui surat keputusan presiden tahun maka berlaku ejaan baru bahasa indonesia yang disebut dengan nama ejaan yang disempurnakan. sebagai patokan penggunaannya, departemen pendidikan dan kebudayaan republik indonesia mengeluarkan buku dengan judul pedoman ejaan bahasa indonesia yang disempurnakan. sedangkan untuk pedoman penggunaan lambang negara sebenarnya sudah ada sejak akhir dekade an, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tahun tentang penggunaan lambang negara. namun dalam perkembangannya sampai dengan can awal milenium ke ini, secara umum telah banyak penyimpangan yang terjadi dilakukan terkait dengan penggunaan burung garuda pancasila tersebut. kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah a11 draft laporan final iss dalam perjanjian logo sebaiknya diletakkan sebelah kanan naskah perjanjian agar standar sebaiknya letak logo sebelah. alasannya karena. ada berapa macam cap dinas yang anda ketahui dearnnannna nan tennaanenmmeenaaannaa isi @rreaneerennnn nenek apakah anda mengetahui ukuran cap dinas yang ada instansi anda? (khusus diatas, jika anda tahu, jika anda tidak tahu dan jika anda tahu tapi ragu ragu) ukuran cap dinas disesuaikan dengan kertas yang dipakai ukuran cap dinas sudah terstandarisasi dalam penggunaaan lambang,logo dan cap dinas, apakah yang menurut anda membingungkan sehingga menghambat tata laksana administrasi secara umum: dekan kenamaan anna ana anna naa banana kanan naa ena tambahkan pendapat lain halaman kosong dibalik lembar kuesioner. pertanyaan berikut ini merupakan esai yang dijawab dengan pengetahuan masing masing responden. apabila tidak mengerti bisa ditanyakan kepada tim peneliti. kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah lm) draft laporan final lambang dan logo apa beda antara lambang daerah dan logo? dalam hal kerjasama antara instansi, bagaimana letak lambang logo pada surat perjanjian? apakah saudara mengetahui tahun tentang lambang negara? apakah saudara mengetahui tahun tentang penggunaan lambang negara? hal hal apa saja yang diperlukan untuk penyempurnaan kedua tersebut atas? cap dinas berdasarkan pedoman umum tata naskah dinas kep m.pan cap dinas terdiri dari cap jabatan dan cap instansi. selain cap jabatan yang digunakan oleh pejabat negara, cap apa lagi yang digunakan lingkungan instansi saudara? dengan banyaknya pemalsuan cap dinas, bagaimana cara instansi saudara untuk menanggulanginya? papan nama instansi bagaimana dengan penggunaan papan nama, selama ini berpedoman dengan peraturan apa? unit kerja yang mana saja yang menggunakan papan nama lingkungan instansi saudara? apa dasar hukum dan makna logo lambang daerah instansi saudara? kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah p draft laporan final isi hasil pengumpulan data provinsi sumatera utara, jawa barat, dan sulawesi tengah p i selaras dengan era otonomi daerah, lambang daerah provinsi saat ini isi banyak digunakan untuk seluruh instansi kedinasan. sementara lambang negara digunakan instansi yang masih ada garis koordinasi dengan pemerintah pusat. dari kuesioner yang dikumpulkan, responden rata rata telah banyak yang mengetahui perbedaan antara lambang negara dengan lambang daerah, namun banyak juga masih terjadi kerancuan penggunaannya tingkat provinsi karena belum ada pedoman yang mengatur tentang hal ini sehingga masing masing pihak hanya menggunakan pemikiran masing masing. hasil pengumpulan data departemen perikanan dan kelautan semenjak tahun departemen ini sudah banyak menggunakan logo instansi sebagai identitas ketika melakukan hubungan dinas luar. penggunaan logo ini sudah menghilangkan lambang negara sebagai identitas. lambang negara sementara ini masih banyak digunakan oleh sebagian besar kementerian non departemen. pengaturan yang belum ada membuat belum ada keseragaman penggunaan untuk tata naskah dinas masing masing lembaga tersebutsil pengumpulan data departemen kehakiman data temuan yang berkenaan dengan pengaturan lambang dan logo departemen kehakiman tergolong lengkap. departemen ini memiliki buku panduan kerja yang berjudul pola pembinaan dan pengendalian administrasi" terbitan terakhir pada tahun hasil pengumpulan data pemerintah kota depok data temuan yang berkenaan dengan tatacara penggunaan lambang daerah termuat secara lengkap dalam peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang hari jadi dan lambang kota depok. omi kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah bab analisis data analisis penggunaan singkatan dan akronim singkatan dan akronim dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan bisa berarti banyak hai. singkatan dan akronim bisa digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan gagasan, wujud prilaku, dokumen dan media belajar. definisi singkatan adalah bentuk yang dipendekkan satu huruf atau lebih, dengan lebih mengutamakan huruf paling depan. singkatan seringkali untuk memerdekakan gabungan kata, terkecuali untuk isi beberapa singkatan nama orang, contohnya muhammad yamin disingkat muh. yamin. singkatan sapaan contohnya bapak disingkat bpk., saudara menjadi sdr., dan profesor menjadi prof. sedangkan akronim didefinisikan sebagai singkatan sebagai huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari satu frasa yang diperlakukan sebagai kata (dalam lafal maupun tulisan) jika dilakukan analisis beberapa contoh kata pada lembaga lembaga negara diatas adalah menteri negara ppn singkatan perencanaan pembangunsional segmen sesama akronim bappenas sekertaris menteri sekertaris utama akronim subbab sub bagian akronim asep asisten deputi akronim subsid sub bidang akronim diklat pendidikan dan akronim latihan badan pengawas pasar modal singkatan bapepam) akronim badan analisa fiskal baf) badan akuntansi keuangan akronim negara akun) badan informasi dan singkatan teknologi keuangan bintik keuangan) singkatan badan pendidikan dan pelatihan keuangan bpk) singkatan perhitungan anggaran negara pan) akronim (ot akan kantor, perbendaharaan dan kas negara kpk) singkatan kantor verifikasi singkatan pelaksanaan anggaran (kaspia) akronim kantor pelayanan pajak kpp) singkatan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan pbbkantor pemeriksaan akronim ditjen akronim dan penyidikan pajak singkatan pln singkatan (karisma) kantor penyuluhan dan singkatan pengamatan potensi singkatan perpajakan kp ditjen pln direktorat singkatanman penggunaan akronim dan singkatan lembaga lembaga negara bisa digunakan oleh siapa saja dalam instansi atau lembaga bersangkutan untuk keperluan dan maksud sesuai dengan arti harafiahnya. pan akronim dan singkatan untuk keperluan dengan instansi yang bersangkutan juga bisa digunakan oleh pihak luar dalam berkomunikasi dengan pihak mana pun. penggunaan akronim dan singkatan bisa dilakukan kapan saja. hal ini bukan merupakan kewajiban. karena itu jika akronim atau singkatan tidak digunakan tidaklah menjadi masalah. akronim dan singkatan akan menjadi masalah jika selalu dilakukan akan tetapi pendengar tidak mengerti dengan maksudnya. kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah dora dapatan kima maa ema setiap saat dan dimana saja akronim dan singkatan dapat digunakan. hal ini berarti tidak terbatas kepada ruang dan waktu. jika pendengar tidak mengetahui konteks pembicaraan secara khusus maka akronim dan singkatan sebaiknya ditinggalkan. karena bisa terjadi salah komunikasi jika tidak dijelaskan terlebih dahulu. hal tersebut berarti penggunaannya tidak efektif. dalam berkomunikasi menurut teori kita harus efektif dan efisien. penggunaan akronim dan singkatan yang tidak dimengerti oleh lawan bicara berarti pula penggunaan bahasa yang tidak efektif. dalam kedinasan, terutama lembaga lembaga negara, sangat diperlukan adanya keefektifan dan keefisiensian dalam berbahasa. salah satunya dapat dipergunakannya singkatan dan akronim dalam berkomunikasi dari seluruh sampel yang diambil untuk penyusunan pedoman umum isi singkatan dan akronim lingkungan aparatur negara, didapat hasil sebagai berikut bahwa masih banyak pengaturan singkatan dan akronim yang salah isi pembentukan dan penggunaannya. oleh karena itu perlu pedoman umum yang memuat pula proses pembentukan singkatan dan akronim tersebut. dan setelah pedoman tersebut selesai, perlu dilakukan langkah penyosialisasiannya, sehingga tidak terjadi kesalahan kesalahan yang terjadi saat analisis penggunaan lambang negara dan logo instansi pemerintah lambang merupakan alat komunikasi dengan tulisan, gambar, dan konfigurasi tertentu yang menyampaikan makna, kedudukan, citra (image), dan identitas pengguna dan dalam penggunaannya. sedangkan logo dari segi pemahaman lebih sederhana, yaitu berupa konfigurasi tulisan atau gambar atas suatu institusi, persoalan, atau peristiwa tertentu. lambang lebih menunjukkan kedalaman makna atas sesuatu yang luhur dan tinggi. penggunaan lambang negara, lambang daerah, dan logo instansi dalam praktek kehidupan organisasi administrasi negara atau birokrasi harus dipilah secara tegas agar fungsi penandaan identitas, dan kedudukan kewenangan serta fungsi penting yang hirarkis dapat ditandai. dari sampel yang diambil untuk penyusunan pedoman umum lambang negara dan logo instansi pemerintah lingkungan aparatur negara, didapat hasil sebagai berikut bahwa banyak yang telah mengetahui secara harfiah, definisi yang sebenarnya dari lambang negara, lambang daerah dan logo instansi pemerintah, namun masih banyak kerancuan dalam penggunaannya sehingga acapkali terjadi salah pengertian antara penggunaannya. dari hasil tersebut maka pedoman umum yang dibuat mempunyai azas manfaat yang sangat besar. kajian penggunaan singkatan, akronim. lambang negara dan logo instansi pemerintah draft laporan bina pedoman umum ini akan memuat penggunaan seharusnya untuk lambang negara, logo instansi pemerintah, termasuk penggunaan lambang daerah masing masing daerah yang saat ini sedang marak. inst pemerintah kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah: draft laporan final nan mana mem mmaaamamanm tol saat ini kesalahan penggunaan lambang negara pemerintah kasusnya jarang terjadi akan tetapi bisa atau sangat mungkin terjadi jika tidak diberlakukan atau dibuat pedoman umumnya. kesalahan penggunaan lambang negara lingkungan kepemerintahan lebih berbahaya lagi, karena hal ini bisa merusak citra bangsa mata internasional!. seperti kita ketahui bahwa penggunaan lambang negara secara umum aturan semua negara adalah sama yaitu menempatkan lambang negara sebagai posisi yang tertinggi dibandingkan dengan lambang atau logo instansi pemerintah dalam negara tersebut. jadi alangkah baiknya untuk mengantisipasi kesalahan yang berpotensi terjadi, dibuat pedoman umum yang mengatur tentang penggunaan lambang negara dan logo instansi pada pemerintahan. maksud dan tujuan maksud dari kajian ini adalah sebagai langkah awal untuk mewujudkan pedoman pembentukan akronim dan singkatan lingkungan aparatur negara, dan juga pedoman penggunaan lambang negara dan logo instansi pemerintah. melalui kajian ini akan diidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul akibat penggunaan akronim dan singkatan yang ada sekarang lingkungan aparatur negara, baik internal maupun eksternal. tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan kerangka atau pedoman penyusunan akronim dan singkatan yang mendukung perkembangan dan tugas lembaga lingkungan aparatur negarbab rancangan pedoman umum rancangan pedoman umum penggunaan singkatan dan akronim penyusunan dan pembentukan singkatan yang bakuoo. dan aman pemasar acuan aturan penggunaan singkatan dalam tulisan dinas hanya dapat digunakan singkatan resmi. pemakaian singkatan yang tidak resmi walaupun sudah dikenal umum, seperti dsb, dil, dan sebagainya, harus dihindarkan untuk menertibkan pembentukan dan pemakaian singkatan, tidak semua istilah harus disingkat. pemakaian singkatansingkatan menyosialisasikan dapat dilakukan dengan mengeluarkan petunjuk teknis yang menyangkut penyingkatsingkatan. penyusunan dan pembentukan akronim yang bakukajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi peincrintah draft laporan pan acuan aturan penggunaan akronim kan dalam tulisan dinas hanya dapat digunakan akronim resmi. pemakaian akronim yang tidak resmi walaupun sudah dikenal umum, seperti dsb, dll, dan sebagainya, harus dihindarkan untuk menertibkan pembentukan dan pemakaian akronim, tidak semua istilah harus disingkat. pemakaiakronim menyosialisasikan dapat dilakukan dengan mengeluarkan petunjuk teknis yang menyangkut pengakronimisi akronim kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah draft laporan rancangan pedoman umum penggunaan lambang negara dan logo instansi pemerintah tata cara dan format tampilan lambang negara format penulisan dan besaran besaran lambang negara penggunaan dan penempatan lambang negara tata cara dan format tampilan lambang daerah format penulisan dan besaran besaran lambang daerah penggunaan dan penempatan lambang daerah tata cara dan format tampilan logo instansi pemerintah format penulisan dan besaran besaran logo instansi pemerintah penggunaan dan penempatma mma nam bab vii penutup demikian draft laporan final yang dapat kami sampaikan. laporan yang berisi rekomendasi atas rancangan pedoman umum ini selanjutnya akan kami gunakan untuk penyusunan pedoman teknis penggunaan singkatan, akronim, lambang negara, dan logo instansi mam pemerintah. (aa sinergi yang tercipta dalam pola kerjasama yang dilakukan dalam pelaksanaan studi, membuat studi ini dapat mencapai hasil optimal p dan tepat waktu sehingga hasilnya dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan penatalaksanaan indonesia. kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah aap anna ,. lani tinta ban sei aga akan dati laporan final maan bahan rujukan badut, j.s. pelik pelik bahasa indonesia. pustaka, bandung, kelulusan, hans bahasa indonesia dalam penulisan laporan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, jakarta, keras, gory. komposisi. ende: nusa indah, pusat bahasa departemen pendidikan nasional, pedoman umum pembentukan istilah. pusat bahasa. jakarta, pedoman umum ejaan bahasa indonesia yang disempurnakan. pusat bahasa. jakarta, sono, efektivitas penggunaan singkatan dan akronim, lea presentasi konsinyasi kantor menpan, jakarta, oktober sulaman, akun. pilihan kata dalam bahasa indonesia. alumni. bandung, soeharto, soerjani dan sri mahmudi. penelitian hukum normatif: pang suatu tinjauan singkat. rajawali pers. jakarta, tim penyusun kamus pusat bahasa, kamus besar bahasa indonesia edisi cetakan balai pustaka, jakarta, poerwadarminta, kamus umum bahasa indonesia, balai pustaka, jakarta, cetakan ixedangkan untuk lambang negara dan logo instansi pemerintah, kajian ini dimaksudkan untuk membuat penggunaan lambang negara yang standar lingkungan aparatur negara. dalam hai ketentuan penggunaan maupun format penempatannya. dan juga untuk pemakaian logo instansi pemerintah pada setiap naskah dengan seragam, baik format penempatan, ketentuan penggunaan, sampai dengan format penulisan dan besaran besarannya. lal ruang lingkup dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, maka kegiatan studi ini mencakup dan memiliki ruang lingkup sebagai berikut inventarisasi akronim dan singkatan pada lembaga negara yang digunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. inventarisasi peraturan mengenai tata baku penyusunan dan penggunaan akronim dan singkatan lembaga negara. analisis penggunaan dan pedoman penyusunan singkatan dan akronim pada lembaga negara. inventarisasi peraturan yang telah ada terkait dengan lambang negara dan logo instansi pemerintah melakukan analisa untuk penyusunan pedoman umum yang berupa standardisasi penggunaan( hasil yang diharapkan hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah memberikan pedoman penyusunan akronim dan singkatan dalam rangka mendukung kerja lembaga lingkungan aparatur negara, baik internal maupun eksternal, serta pedoman penggunaan lambang negara dan logo instansi pemerintah yang baku standar secara khusus kajian ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja dan acuan dalam menyusun kebijakan yang komprehensif pada penyusunan akronim dan singkatan, serta standardisasi pengunaan la) lambang negara dan logo instansi pemerintah. kerangka kerja dan acuan tersebut antaranya adalah sebagai berikut acuan teknis dalam menggunakan akronim dan singkatan. kerangka untuk menyusun sistem atau standarisasi penyusunan akronim dan singkatan. kerangka kerja dalam menyosialisasikan penggunaan akronim dan singkatan. acuan dan kerangka kerja untuk tatacara dan format tampilan lambang negara acuan dan kerangka kerja untuk tatacara dan format tampilan logo instansi pemerintah wan keseluruhan laporan merupakan naskah akademis yang menjadi dasar bagi penyusunan peraturan perundang undangan kajian penggunaan singkatan, akronim, lambang negara dan logo instansi pemerintah(lpm)maka untuk lebih berfungsinya lembaga termaksud perlu diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya, bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf diatas perlu ditetapkan peraturan walikota bandung tentang petunjuk pelaksanaan lembaga pemberdayaan masyarakat lprencana strategis renstra) kota bandungmemutuskan menetapkan peraturan walikota bandung tentang petunjuk pelaksanaan lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm)mberdayaan masyarakat lpm) adalah lembaga teknis daerah kota bandung yang mengkoordinasikan dan membuat rumusan kebijakan tentang pelaksanaan pelayanerah kota bandung, ttd. maman suparman lembaran daerah kota bandung tahun nomor kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota bandung. kelurahan adalah kelurahan pada pemerintah kota bandung bawah kecamatan. camat adalah kepala kecamatan pada daerah kota bandung. lurah adalah kepala kelurahan pada daerah kota bandung yang bertanggungjawab langsung kepada camat. lpm adalah lembaga pemberdayaan masyarakatbab tata cara pembentukan dan kepengurusan bagian pertama tata cara pembentukan (d0)fasilitasi oleh lurah. bagian kedua kepengurusan (d0) kepengurusan sebanyak banyaknya (lima) seksi terdirikepengurusan lpm berasal dari berbagai komunitas masyarakat. bab tugas dan fungsi pengurus (l) ketua mempunyai tugas dan fungsi sebagai pimpinan dan penanggung jawab lpm dalam hal memimpin dan mengendalikan semua kegiatan lpm, menyusun program kerja lpm yang bersifat jangka menengah dan tahunan sesuai masa bhakti, membina kader pembangunan kelurahan sebagai tenaga penggerak pembangunan. wakil ketua mempunyai tugas dan fungsi dalam hal membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan lpm, mewakili ketua apabila berhalangan, melaksanakan tugas yang diberikan ketua. sekretaris mempunyai tugas dan fungsi dalam hal melaksanakan pengadministrasian surat menyurat, agenda surat masuk dan keluar, notulesi rapat, melaksanakan pendataan, kearsipan, melaksanakan penyusunan laporan dan pencatatan, melaksanakan inventarisasi hasil hasil pembangunan, melaksanakan tugas yang diberikan ketua. bendahara mempunyai tugas dan fungsi dalam hal menyelenggarakan administrasi keuangan dan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak serta menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan, s5) ketua seksi pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi dalam hal menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bidang pendidikanketua. ketua seksi pembangunan dan lingkungan hidup mempunyaitugas dan fungsi dalam hal menyusun rencana pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bidang pelestarian lingkungan hiduppemberdayaan ekonomi koperasi dan usaha kecil dan menengah, mempunyai tugas dan fungsi dalam hal menyusun rencana pembangunan bidang ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil dan menengahkesejahteraan sosial, mempunyai tugas membantu pimpinan dalam hal menyusun rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosialbab kesekretariatan (l)administrasi lainnyamusyawarahkan antara lpm se kota bandung. bab pemilihan ketua bagian pertama kelengkapan panitia pemilihan (d0) kelengkapan panitia pemilihan sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. tugas panitia pemilihan adalah sebagai berikut ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab terlaksananya pemilihan pengurus mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan kepanitiaan, sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan, pendataan, penyusunan laporan dan pencatatan, bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, meliputi kegiatan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang. tugas dan wewenang panitia pemilihan adalah merencanakan penyelenggaraan pemilihan pengurus, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan,, meneliti persyaratan calon pengurus yang telah diusulkan, menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan, menerima pendaftaran dan pengumuman tim kampanye, menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasilnya, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. bagian kedua tata cara pemilihan tata cara pemilihan sebagaimana tercantum dalam adalah sebagai berikut pemilihan calon ketua dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri para peserta yang merupakan utusan dari rukun warga rw) kelurahan bersangkutan sekurang kurangnya nya, apabila tidak mencapai kuorum sebagaimana huruf maka pemilihan ditunda selama lamanya (satu) jam, apabila setelah ditunda selama (satu) jam sebagaimana huruf tetap tidak mencapai kuorum, maka pemilihan tetap dilaksanakan. bagian ketiga pembiayaan pembiayaan pemilihan diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah: bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. bab penetapan calon terpilih dan pelatihan (l)teknis pembentukan pengurus ditetapkan oleh ketua terpilih. berita acara terpilih disampaikan kepada camat selambat lambatnya (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan. pelantikan ketua dan pengurus lpm kelurahan dilaksanakan oleh dpd asosiasi lpm tingkat kota bandung dan dikukuhkan oleh camat yang bersangkutan. pelaksanaan pelantikan selamat lambatnya hari kalender setelah penerima berita acara ketua dan pengurus. bab vii pemberhentian dan penggantian pengurus bagian pertama pemberhentian pengurus lpm berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. pengurus lpm sebagaimana dimaksud pada yat huruf diberhentikan karenaatau janji. melalui lurah. bagian kedua penggantian (l) pengganti pengurus karena meninggal dunia ditetapkan oleh rapat ple penggantian pengurus karena atas permintaan sendiri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut pengurus yang meminta berhenti agar membuat pertanggungjawaban selama yang yang bersangkutan menjabat,bab viii pertanggungjawaban j0)yang telah dilaksanakan oleh masyarakat panitia pembangunan). s5) dan camatbab kekayaan j0) kekayaan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak harus dicatat dalam daftar inventaris dan merupakan milik organisasi bukan perorangan. kekayaan bisa didapat dari bantuan pemerintah daerah, swadaya masyarakat atau hibah dari pihak lain. kekayaan lembaga ketahanan masyarakat desa lkd) atau lembaga pemberdayaan partisipasi pembangunan masyarakat lp3m) atau sebutan lainnya pengganti lkd menjadi kekayaan lpm. bab kerjasama (d0)adan pemberdayaan masyarakat. bab fasilitasi j0)adan pemberdayaan masyarakatmemfasilitasi dengan memberikan pelatihan mengenai penyusunan perencanaan dan wawasan pembangunan. bab x |
panas reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia issn birokrasi bersih, kompeten, dan melayanubahan paradigma pengembangan kompetensi menuju smart asn haris fauzan membangun spartan menuju birokrasi berkelas dunia tahun laksamana pertama tni cendawan bp, asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah pi reformasi birokrasi pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan dr. santri lisdiawati sos,is strategi perencanaan pembangunan daerah menuju pemerintah kelas dunia dr. santri lisdiawati sos, smart asn tujuan dan impian yang smart nuu hamijaya proses bisnis wajah metagovernance dalam upaya sinergitas penatalaksanaan birokrasi ananda putri jatmiko, s.lp,peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan edisi viii biro hukum dan komunikasi informasi publik tahun viii kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daftar isi smart asn mewujudkan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan berkelas dunia pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah peran sakit dalam membangun eduard sigalingging, santri lisdiawati asn berkinerja studi kasus provinsi jawa timur) strategi perencanaan pembangunan daerah muhammad yusuf aceh menuju pemerintah kelas dunia dr, santri lisdiawati sos, perubahan paradigma pengembangan kompetensi menuju smart asn smart asn haris fauzan tujuan dan impian yang smart nun hamijaya membangun spartan menuju birokrasi berkelas dunia tahun proses bisnis laksamana pertama tni cendawan wajah metagovernance dalam upaya sinergitas penatalaksanaan birokrasi ananda putri jatmiko, s.ip. asn berkelas dunia utopiskah? risa. basalamah reformasi birokrasi melalui revitalisasi ref birokrasi pemerintah kelembagaan eksekutif, legislatif, reformasi iro rasi pemerintah dan yudikatif daerah provinsi sulawesi selatan pes amarah mra, dr. santri lisdiawati sos, peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manangeisha ryanurti redaktur: herman suratan, digit nurdiatmoko, devi ananta, edy syahputra, nun hamijaya, kaharuddin apu. wasit, suwardi, agus santoso, geisha ryanurti desainer grafis: riyanto distribusi: ahmad antonio, robby zamzam, vega administrasi: deity bharat nandiwardhana, nadia citra utami, mutiara nasutionperan sakit dalam membangun asn berkinerja studi kasus provinsi jawa timur) muhammad yusuf aceh ini adalah pemerintah provinsijawa telah banyak digunakan oleh berbagai timur. adapun beberapaalasanpemi organisasi sector publik indonesia. lahan lokus penelitianyaitu disband namun dalam prakteknya, konsep ingkang dengan instansi pemerintah manajemen kinerja indonesia pusat, penguatanimplementasi sakit lebih mirip dengan management pemerintah daerah lebih intensif objective( mbo) atau management dilakukan, dearahtersebutadalah result mbr) sebagaimana digagas daerah yang mengalami perbaikan oleh peter drummer dalam cukup signifikan akibatimplementasi bukunya the practice management. sakit. selain itu, kepala daerahnya sakit, sebagai sistem manajemen telah mengklaim berbagai dampak kinerja instansi pemerintah in baik akibat implementasi sakit. indonesia menunjukkan siklus yang menyerupai gagasan tentang man hasil penelitian dan analisis 98event objective( mbo) dari peter drummer. terdiri dari serangkaian potret manajemen kinerja tahapan kinerja yang dapat dilihat indonesia pada gambar berikut. manajemen kinerja instansi sakit diawali dengan penetapan pemerintah indonesia lahir dari se perencanaan kinerja, baik perencana sangat untuk meningkatkan kualitas naan strategis (lima tahunan) maupun pertanggungjawaban (akuntabilitas) perencanaan kinerja tahunan. setelah kinerja instansi pemerintah. salah itu, dilakukan mekanisme yang die satu upaya untuk meningkatkan but drummer dengan cascading organi kualitas pertanggungjawaban kinerja sotjonal objectivestounitandemployees instansi pemerintah adalah dengan yang menghasilkan dokumen peran mendorong birokrasi menggunakan jin kinerja. selanjutnya dalam rangka anggaran negara secara efektif dan memonitor pelaksanaan dari target efisien. secara efektif berarti birokrasi kinerja pada setiap unit dan pegawai, memastikan aktivitas yang dibiayai dilakukan pengukuran kinerja dan anggaran negara berdayagunadan pengelolaan data kinerja. selain itu berdampakpadatarget targeted dalam rangka akuntabilitas kepada bangunan. istilah manajemen kinerjaasdiawalefektif,yangproses mempersiapkansecara hemerintahan perencanaan pembangunan khususnya pelaksanaan urusan adalahsuatupengarahanpenggunaan pemerintahan, menjadikan ditjen sumber sumber pembangunan gina bangsa sebagai jembatan (termasuksumber sumberekonomi) antara kementerian lembaga de yang baiksecaralebihefisiendan datentang pemerintahan daerah dalam masing masing kementerian adalah perwujudan daripelaksanaan terdeformasi dan terintegrasi dalam urusanpemerintahanyangdiserahkan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai bagian integral daerah. perencanaanpembangunan dari pembangunan nasional. dengan menurut nitisastro sinaro demikian, berdasarkan pendapat ahli dalam bukunya berkisar diantara dua dan ketentuan peraturan perundang hal, yakni: pertama, penentuan pilihan undangan, maka perencanaan secarasadar mengenai tertentu atas dasar pemerintahan daerahnilai nilai yang dimiliki masyarakat pemerintahan daerah tersebut yang bersangkutan. kedua, pilihan telah direncanakan dalam dokumen diantara cara cara alternatif yang rencana pembangunan daerah, efisien, secararasionalgunamencapai serta melakukan pembinaan dan berbagai tujuan tersebut. dari definisi pengawasan dalam pelaksanaannya. tersebut, jelaslah bahwa perencanaan nomor tahun pembangunan daerah merupakan bahwa untuk mencapaitarget rencanapembangunanyang disusun pembangunan nasional dilakukan berdasarkantujuanyangingin dicapai koordinasi teknis pembangunan yangtelah disepakati bersamasecara antara k l dengan pemerintah rasionaloleh masyarakatsetempat daerah mulai tahap perencanaan, dalam jangka waktu tertentu. pelaksanaan, pengendalian dan perencanaan pembangunan daerah evaluasi pembangunan daerah, berdasarkanjangkawaktutersebut dengan tujuan untuk: dinamakan rencana pembangunan memastikan prioritas nasional, yang jangka panjang daerah ipjp) untuk diurai dalam program strategis, jangka waktu tahun, rencana proyek prioritas dan kegiatan pembangunan jangka menengah prioritas dapat sinkron dari pusat daerah rpm) untuk jangka waktu sampai daerah: tahun, dan rencana kerja pemerintah memastikan perencanaan yang daerah rkd) untuk jangka waktu tematik, holistik, integratif dan satu tahun. spasial dalam setiap program berkaitan dengan perencanaan dan kegiatan: pembangunan daerah tersebut, memastikan target target pem direktorat sinkronisasi urusan meme bangunan nasional dapat tercapai. rintihan daerah iii mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan sinkronisasi urusan pemerintahan pemerintahan wajib berkaitan daerah yang telah ditetapkan dengan pelayanan dasar, direktorat dalam peraturan menteri dalam sinkronisasi urusan pemerintahan negeri nomor43 tahun2016 harus daerah iii mempunyai tugas untuk dapat memastikan bahwa urusan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi edisi tahun viii lol iia unyil isi3 resnum isesilojyuis jejomahig bun) sesiuojyuis "isbuipjooy item isj uep se8nj yes yes ueyednuawu veyelgan venin jad uedeytuad'g veyeju jawab mesin use je38uaj 'yp sep ueyeju jawab skuad isesiuow4 jey sesiuoly mesin uee je33raja abad isj ise) uis iseuipjooy sej isj level bay ueyelkgax uesnwun jad model abad embed uen jeg we3 iui misa'g l0z unyil joon ban va3 weed halus jadi kedua week ulyejusw vena uep len jj| yejseg upyejuji wad resnum "esa nejbasen usia j3gwan isesiuojyuis jo)aj se3ny ejesimjey up3 ue3 jad uep ej8aju la) upp ubybubusiip upiisnpuhah jepon ueweubuaj acute sep ueyejulawad mesin uep uesubuaw uep jd2y eyes uep 'yp dep pun8egrad sebua) ise jadi 8tepi ueyejuuawad katun yop week ise j8aja1 nasa) pesan sejawat jeunn abad uep uey sewa iii ise1isejuep selip jooyueeuesyejad ueyejujjwag senja isesiuojyuis "yejdep eun8egrad jopjaulg aunnfuejas "ue38ue1ip upe je93raja uad siuowljeu uep bue mesin 8tepi tensai jae isesiuoluis yes bawah ueunduegwad isesiuow jey uep resnum pre3buatan uad sense) isesiuojyu!s emas ingasjoi resep nun useujgwad ueeuesyejad vevefejad ue3uap ueyjesuag alem ueyeju jawab mesin ise jyj isj "ye jae ueyeligay uesnwnjad jun eye jeju uep jae ueunduegwad ueydeltus yejepe spons sukses uee j233raja abad isesiuowey buses se8n) eye ngasih) uep isesiuojyuis 'iseuipji00y (eu kedua gedungnya 11ey ja) isenjisej ueyeligay ueeuesyejad p8eg wa ue jajuaway eyes jing yeop ubupjuh sew wun ubi) j2x6j8aset abad mesin use83raja abad bunpuryag vep linen vegijdian isejjisej ueyefigay ueeuesyejad ewe muatan uep iso ryeuasay 'ye jae ueunduegwad uep!g suap 1x12) rupa elul uee je38raja abad isesiuowey uep queue abjad jerseys jeunn abad huatoips tabung '8m88myv s1g pang ijudavg jujur snag yopiaomiot daulay nuypjua hus ay) 1ntnw bnnyaig isusinoayuig ina unse, sip3 upyeju urat wujud) l0z unu| reuorseu uefa) lededuaw jepun8jepun vesejaluadweep efek sweep sep ueunduegwad nngasuo1jey buah veyeyag ununjas i8eg 2opens ipeluawi resep e1e3au jag menang tedesuaw uoi upunduegwad venue jua jad e13ur week es3ueg uduodwoy wrap ued mpi uejlwinwaisis nya yao ueyeuesyejp suefekedn jens ureungguad uep ueeydi uad yejepe jeuoisen eun juegwad lepas jededip isu isbn yeeueua!ag apsis belum1 ooz uplejuad ueunduegwad eye3ay under rumpun rumpun induk isejuawajdur' 'ueunduegwad ieuoise eun suegwag yakni avoid uenjuauad 'elias ieuoise wej3oid ipeluaw eueduai eun buegwag ueeuebudiag irudiseu bunduegwad eue yesnwnyad funny resep ueyelajad ibuciseu upungueg wad eyed uai snow vesnynday ueygwe8uad uep tensai kedua) uep yes1n) play eye vesnwnjad 'unduegwsw jun veyeuesyejip sue ueunduegwad uep iseajow byngwnuad :yejepe uruefejad menjiwai ue3uag ieuoiseu (2uoi usunguegwadey3uei week ueunduegwad seymour veredebuad eun8egrad ise jisiulpe week eun8'guolseu ueunguegwad eueduai yey3uejvejjawos ueg upveje alawi week ueydeyanp 3ue ueunduegwad (x90z) uei8eis "ueyeju jawab isuawip sud wip ueyiodwoja buah e1p88raja abad seed ninja yao ueysesep jag ueynyejip ueneiday vewopadipueyeguefueimeunsnsip uji3ay injejaw ueypninmip nada 'jeuoiseu ueunduegwad masa1 yex3 ue| yey3 je3au uee je38raja abad veynunjasay bening espn inmate yndwayp week 'njl u3io 3uea yey3uej yen3uej ueyednuaw tend yejulawag gas jal jii yejseg uryejujiw ue8ue) epe deja eye ybjbep mesin isesiuoimwis jejowanig ya| ueyeju jawab vee j88 baja abad se3nj upeuesyejad ynunjas inisial game 8unggul) 'yr jae sepeda segnjuep dead ue3uap bulan uey bagi 3ue woo3o under "urjseg ulunbupiw senja urg ueyejeyip slang eul uang yejseg usyejunow vina svt3n nyhvenisbinas niatan isyanoris isvivaotan koan golyuva nyvaodknok npnf sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah lord sigalingging, santri lisdiarwati dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar kementerian lembaga sinkronisasi urusan pemerintahan non kementerian, yang antara lain konsumen yang dilakukan secara koordinasi dalam rangka penyusunan bersamaantarkementerian lembaga peraturan pemerintah tentang standar dilakukan melalui koordinasi, pelayanan minimal spm) sesuai sedangkan sinkronisasi urusan bidang urusan yang ditangani, serta pemerintahan antara pemerintah fasilitasi pemerintahan daerah dalam dengan pemerintahan daerah penyusunan rencanapembangunan dilakukan melalui koordinasi daerah dengan cara memastikan penyelenggaraan pemerintahan bahwa prioritas dan sasarannasional mulai dari tahap penyusunan yang ditetapkan dalam rencana perencanaanpembangunansampai strategis kementerian lembaga dengan pembinaan dan pengawasan non kementerian telah terintegrasi pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan daerah dalam dokumen sedangkan wujud sinkronisasi rencana pembangunan daerah. urusan pemerintahanyang menjadi selain itu sinkronisasi dilakukan pula kewenangan pemerintah pusattetapi melalui pembinaan dan pengawasan diselenggarakan oleh pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan dengan asas saran dekonsentrasi dan tugas pembantuan. untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, perlu dilakukan penutup penelitian lebih lanjut terhadap hasil sinkronisasi yang dilakukan diseluruh kesimpulan inn urusan pemerintahan, sehingga wujud sinkronisasi urusan perencanaan pembangunan daerah pemerintahan oleh direktorat kang terintegrasi dengan perencanaan sinkronisasi urusan pemerintahan pembangunan nasional. daerah iii dilaksanakan melalui:undang undang nomor tahun sutiyoso, budi. pemerintahan tentang pemerintahan dan manajemen sektor publik. daerah caps, yogyakarta ali, farid nuklida mujahidin okroamidjojo, bintaro. hukum tata pemerintahan perencanaan pembangunan. cv. heteronom dan otonom. ketika haji manggung, jakarta ditata, jakarta suryadi, nyoman. irawan, prasetya. logika dan sosiologi pemerintahan. thalia prosedur penelitian. setia lan indonesia, bogor press. jakarta sinaro, budi. etika jeddah, martir. hukum? pembangunan. caps, jakarta pemerintahan daerah. uii press, wilson, james, yogyakarta. bureaucracy. basic books, united kencana, inu. etika state america pemerintahan. pt. rangka cipta, jakarta kkk edisi tahun vi! strategi perencanaan pembangunan daerah dr. santri lisdiawati sos, kepala seksi pada submit koperasi, ukm dan penanaman modal, direktorat sinkronisasi urusan pemerintahan daerah iii ditjen bina pembangunan daerah kementerian dalam negeri abstrak tulisan ini merupakan hasil kajian kondisi empiris perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan teori tentang strategi perencanaan pembangunan yang terdiri dari dimensi pendekatan perencanaan pembangunan dan konsistensi. perencanaan pembangunan nasional dan daerah daerahtahun dan peraturan menteri dalan negeri nomor tahun yang terakhir diubah menjadi peraturan menteri dalam negeri nomor tahun pendekatan perencanaan pembangunan secara proses yang dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut adalah pendekatan perencanaan atas bawah, bawah atas, partisipatif, teknokrat, politis. pendekatan perencanaan pembangunan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ternyata masih belum dapat menciptakan konsistensi antardokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah lima tahunan) dengan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (tahunan). seharusnya dokumen rencana kerja pemerintah daerah merupakan pedoman bagi perangkat daerah untuk menetapkan dokumen rencana kerja perangkat daerah senja pd). artinya bahwa senja perangkat daerah edisi tahun viii jurnal ce peadanagunnan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia mempedomani rkd dalam menetapkan rencana. penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan, wawancara, dan telaah dokumen. adapun strategi perencanaan pembangunan daerah melalui alternatif pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang ditawarkan adalah pendekatan top down, act local, nature bottom up, technocratic, regional, interaktif. kata kunci: perencanaan, pembangunan, strategi this paper the result study the empirical conditions regional development planning that associated with the theory development planning strategy which consists the dimension development planning approach and consistency. national and regional development planning which has been stipulated law number year regarding national development planning system, year and regulation minister domestic affair number year which was last amended into regulation minister home affairs number year approach development planning process referred the minister home affairs regulation planning approach down, bottom up, participatory, technocratic, political. the development planning approach that has been done the local government preparing the regional development planning still not able create consistency between the regional medium term development plan five year) with the document regional government work plan (annual). local government work plan documents should guideline for the regional apparatus establish document the regional device work plan senja pd). this means that senja alat daerah guides rkd determining the rencana. this research was conducted case study method edisi tahun vil strategi perencanaan pembangunan daerah tami lisdinali, als with data collection technique through field research, interview, and document review. the regional development planning strategy through alternative local development planning approaches offered are top down, act local, nature bottom up, technocratic, regional, interactive. keywords: planning, development, strategy pendahuluan daerah merupakan ciri penyerang lahirnya undang undang garapan pemerintahan negara nomor tahun sebagai gitaris. keberadaan pemeran pengganti undang undang no tahan daerah bukan merupakan mor tahun tentang pe negara bagian, namun berupa pemerintahan daerah, temperate kan penyelenggara pemerintahan gas urusan pemerintahan antar berdasarkan kewenangan yang susunan pemerintahan. pada diberikan oleh pemerintah pusat. undang undang tersebut, berkaitan dengan hal tersebut menegaskan bahwa urusan pe maka pembangunan merupakan pemerintahan diklasifikasikan men suatu proses dan perubahan sosial jadi urusan pemerintahan absolut, societal changed) yang terbagi da urusan pemerintahan umum, dan tam beberapa tahap memerlukan urusan pemerintahanyangbersi panduan (guidance) yang tetap fat konsumen. selanjutnya dalam kan setiap tahannya sesuai den urusan peter gan jangka waktunya. pelaksanaan tahan konsumen yang menjadi pembangunan tersebut harus kewenangan daerah, terdiri atas merupakan keberlanjutan dari wak urusan pemerintahan wajib dan waktu sebagai upaya untuk urusan pilihan. mencapai tujuan pembangunan kebebasan dalam menyerang yaitu mensejahterakan magyar garakanpemerintahandaerahses 3katanya. berkaitan dengan hal uai karakteristik masing masing 'sebut, rencana pembangunan edisi tahun vii under 'gosip3 sold siseuejujw p13s buyer su01 bo1 ban s0jej jens ipeluawu prikasng pai 8ue yoa1 ueyedniaw uenjauad dua nan week seyegip 8ue dasbor uep sawi kara joy barus dasbor uep zoa) y9p uoisimiem miuejas tedeaip urdu bue senin1 uep 'ueunduegwad dasbor uep edepudw jeep jeda due wrap oa1 purus jad dasbor uep eye) ueynyejip eye 8ue nenas oa) yeyeju jaw wad eee88ua| veyedniawu uskup diajak e83uly abad week ueyejulawad vsludlu ani ssa ajari jad uep e1e3au pusat apsis laxoyapun pinus sysop veyejulawad dasbor uep loa1 napu pinus ida sis sa8bjs pal109 aim11dd pannonia ulp ja) uenjauad week pap ixa pal us5aia sulu begun8ip 8ue jo21 uca1 mpg venpieausu (11x: moilvmonyain eng eye nnwayip sue buah pubs iui |eh yel joe upunbupg ubur jad wad upevesyejad beg resep neue upj uses njusuow week uey vewopadedegas unsnsip (kedap burjujjip eye 8ue jedwajund ueunduegwad eupdual udwnyop) nej2 jae ye jsepundneje niy ueynyejip bue aueeueduauad aussi bue ueseses menjual jas 'pnsyewip reese jad uep unsnsip 8ue uji8oy weidoid bupyejag eye uey resep jag jneujajje tedeglag ueeuesyejad face jis nsi uryiesa| injejeu ledesip 8uea benny aua uep jae jeda isi isi espn indah jun bagi enam emas jeyejpasew ubuningay unsnsip upeupduajad 'nj| easy gemella wajah ise ejefuja) us|o auueeungay seni 1e3ues yyeayouyal uep m1jod ynedisnued uey nje grup juara e83ilyas 'mop dor 'dn woong ueeupdua jad hindu di0 u018210 a00 'sudut) uejeyapuad reupdua jad ue) ua jawa8 jan eyapuad edelagag eyeing buah oui jokowi 3y) uaw sund uns sip welas busa dep vina nyhvunrin main isyaxovi isyana0430 kulon glineyan nyvaooyayok nyatahapan kinerja dalam sakit memastikan sasaran k l dan pasti kan tempat pemda sesuai dengan sasaran perbaikan berkelanjutan tak pembangunan nasional untuk peningkatan memastikan upaya kinerja 2risiko5 pencapaian target target perjanjian diperjanjikan kepada kinerja pejabat yang berkompeten memastikan kemajuan sistem pencapaian target akuntabilitas pengukuran diukur dengan tepat memastikan kinerja kinejun pencapaian kinerja pecel tani memastikan data telah direvisi dan dra kinerja dikelola dievaluasi pemerintah peg ridwan dengan baik untuk data kinerja men secara pencapaian dari evi dan tahun tahun 'valuasi kinerja injil pelaporan kinerja ber pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur sumber: kementerian para, public, setiap instansi pemerintah kepada seluruh instansi pemerintah diwajibkan melakukan pelaporan baik pusat maupun daerah setiap kinerja, untuk selanjutnya dilakukan tahunnya. berdasarkan hasil evaluasi revi dan evaluasi kinerja. kementerian pan rb, manajemen dalam praktiknya, kematangan kinerja instansi pemerintah indo instansi pemerintah dalam mengelola kesia menghadapi permasalahan kinerja melalui pelaksanaan sistem yang sangat mendasar, yaitu ket tersebut berbeda beda. kementerian idakmampuan instansi pemerintah pan sebagaiinstansi pemerintah untuk menetapkan tujuan dan pusat yang bertanggungjawab manga sasaran strategis yang berorientasi wal kualitas implementasi manajemen pada hasil: kemampuan untuk me kinerja melakukan evaluasi untuk tetapkan ukuran keberhasilan yang memetakan kematangan instansi menggambarkan derajat ketercapaian pemerintah. evaluasi ini dilakukan tujuan sasaran: kemampuan untuk edisi tahun viii strategi perencanaan pembangunan daerah candi lidiawoti, m.s serta sebagai alternatifpemecahan bagaimana pelayanan yang diberi permasalahan dalam penelitian. kan kepada masyarakat. wilson strong, fungsi pemerintahan yang menyatakan bahwanegaraadalah hakiki menurut rasyid orang orangyangdiatur menurut yaitu: pelayanan (service), member hukum dalam suatu batas wilayah dayan (empowering), dan emban teritorial tertentu. alini dengan guna (development). adapun yang ungartibahwanegara merupakan akan dihasilkan oleh pelayanan perkumpulan orang orangdimana yaitu keadilan dalam masyarakat, orang orang tersebut bertindak pemberdayaan akan mendorong sesuai dengan hukum yang ber kemandirian masyarakat, dan laku pada wilayah tersebut. ber pembangunan akan menciptakan kaitan dengan definisi negara, maka kemakmuran dalam masyarakat. jelaslah bahwa dalam suatunegara berkaitan dengan fungsi pemeran perlu pengaturanterhadaporang tahan dalam pembangunan, maka orang dalamnyayangmempun yang harus dilakukan oleh peter yai otoritastertentusesuaidengan tahan daerah antara lain ada kedudukan dan fungsinya, sering lah menyusun dokumen rencana lahirlah suatu pemerintahan pembangunan daerah. senada itu, untuk mengatur orang orang pajak xii) menyatakan bah yang berada dalam wilayah verse planning presented ex but. birokrasi mempunyai tugas tenda, goal directed activity carried dan fungsi dalam memberikan out stages with tasks that should pelayanan yang harus diberikan undertaken orderly, progressive kepada masyarakat. tatacara da manner. sehingga dengan disusun lam pemberian pelayanannya, perencanaan, maka tujuan yang akan menjadi cerminan penyu akan dicapai melalui kegiatan men kenegaraan pemerintahan dalam jadi instrumen dalam pelaksanaan upaya mewujudkan masyarakat kegiatan yang dilakukan sebagai bahtera haliniakan mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi. edisi tahun viii iia unse1 isi3 oli nin ane moteur verso jad masjid jens te3gas uej buku iui uenijduad apojawy epp(6l ipe nis inanuaw ueunduegwad dasbor yngasyan film3n igoliwd ue3uap bulan yisuayaidwoy les jag bue false benua bun vejeyapuad jens pueduaw 8ue masjid rengas yul uui yoga ligand ipeluaw ureuebuauad sosbud as week yi8areas upeuebualad 8dryas pyeyle aset wajo temui emu ueyeynwa3uau (p8:010z 8ump 3ue ueyednuaw ueyjiseu us9h) jaislog blue tiga usunduegwag auwnjagas uaj ja) yex3ue| ye3uej injejaw pun$egrad mereda neue jse leden ja1 jeep ueydejanp meja) upy resep jag urybulsnejip bue 3vea issue3o bening e83qiyas sun$egrad ueyedniaw uej aulunse8uadwasw some nfugjay jag sue urunduegwad beg jag ueyduegun jadwal embed usisejal veyiwap ue3uag bue uesnwni riset ueyedniaw paru umo iiy) jaa und jauh8 sejak bases jeunn aug embed auf amigo busswoidwod eye)e aua tul yedepuad u012d yum jasad spasi sha nym kasino paulujalapaid war juatudojanag, 1e3gas lap jas von1uo310 jof kodam l:e oz' musim) audio pue gpi ai) slap daj moy jim sbeuxaig minus wawdoyanap a8a10.ns yejepe ojd a8ajang ajgourogsns) ueinluejay jag leung bujur1 bsg2 uiw egrad ueysejahip jnfuepy yga7 julia) snjjusw ja) keji jag busa j1) bareng niens ueysnwnup nya entry ueunguny jad jens ueunduegwad ueeuebuajad week judul8p is) nud ja1 bue wouoya euy ual "meisnuewi alga| upper y8no jynynalg eyed ne3e ying yoga 8ue uednpiyax nya 8ue a isewjojsupi) masjid minus ueynunjasay bebas is jens item menuju masjid os apsis niens neue jeyeue aset ednuaw ueunduegwad (g : menssejeue3ungweuisan jag busa "oujbuim) ojsesijin mini vina setan nvhviniyinn ninnin isyanonii isbn4jin bukan uoinuyan ayenooyan tyv nya strategi perencanaan pembangunan daerah santri lisdiawati, sullivan case studies dan observasi langsung, observe are studies that examine some partisipan, perangkat fisik yin depth person, decisions, programs, dalam penelitian ini other entities that haveunicchar tehnik pengumpulan data dipaku acteristic interest. terkaitdengan kan melalui dokumentasi, waw hal tersebut, penulis akan meneliti antara mendalam, dan tinjauan fenomena yangberkaitandengan lapangan. perencanaan pembangunan der teknik analisis data dalam ah. menurut wasistiono( penelitian ini dilakukan melalui re studi kasus pada metodologi ilmu diksi data, menyajikan data, dan pemerintahan, berangkat pada menarik kesimpulan. suatu peristiwa atau gejala peter tahan yang menarik perhatian, pembahasan hasil pen kemudian dilakukan kajian untuk tian mengetahuinya secara mendalam. nee nui untuk memperoleh informa tehnik pengumpulan data. tentang strategi perencanaan dilakukan dengan cara dokumen pembangunan daerah yang dalam tasi,rekaman arsip, wawancara, pelaksanaan strategi perencanaan pendekatan perencanaan yang dilakukan kota bandung dalam rangka penyusunan rkd, adalah sebagai berikut: gambar strategi perencanaan rkd tahun pendekatan partisipatif pendekatan bottom politik sumber: hasil penelitian edisi tahun viii (gp jurnal soo hal ini pendekatan perencanaan aparat kota bandung yang mem pembangunan yang telah dig punyaitugas untuk menyampaikan akan, lokus yang dipilih adalah rencana pembangunan melalui fo pemerintah kota bandung dalam rum musrenbang pada tingkatan menyusun rkd, penulis pelaku kelurahan adalah camat. pelanjut kan kunjungan kota bandung. nya hasilusulan masyarakat diteliti adapun yang dilakukan penulis kembali keterkaitannya dengan selama disana yaitu melakukan program kegiatan perangkat der kunjungan beberapa kecaman dan kebijakan kepala daerah tan, dimana pendekatan peran oleh perangkat daerah yang mem canaan bottom dilaksanakan, bidang sebelum usulan tersebut kemudian melakukan wawancara ditetapkan menjadi usulan yang dan diskusi dengan berbagaipihak akan dibahas pada tingkatan mus yang terlibat dalam penyusunan rentang selanjutnya. rkd tahun selain itu, pe nulis melakukan telaah dokumen pendekatan partisipatif dan melakukan evaluasi konsistensi kota bandung, dilakukan melalui rkd tahun apbd tahun forum musrenbang sesuai den dan rpm kota bandung. tingkatan, dan bisa dikatakan kota bandung melaksanakan sebagai proses pertemuan antara pendekatan bawah atas melalui masyarakat, pemerintahan daerah, inventarisasi seluruh kebutuhan san pemerintah dalam penyerang yang selanjutnya dibahas beras zaman pembangunan nasional. ma sama perangkat daerah un dari hasil penelitian lapangan tuk memastikan bahwa usulan 9diperoleh gambaran bahwa hasil kegiatan merupakan kebutuhan pendekatan perencanaan parti bukan keinginan. selanjutnya, na simpati didokumentasikan melalui mun sebelum dilakukan inventaris pencatatan secara manual kamu asi usulan masyarakat, dilakukan sian diakomodir dan selanjutnya penyampaian rencana pembantu dilakukan dengan cara pencatatan nandaerahtahun berkenaanoleh melalui sistem. namun program kegiatan yang disetujui belum edisi tahun vi! strategi perencanaan pembangunan daerah dr. santri lisdiawati, semuanya dicantumkan dalam telaah dokumen, kota bandung kesepakatan secara tertulis, mel menyusun rkd dalam rangka mainkan langsung dicatat dalam mewujudkan tujuan pembantu usulan musrenbang. seharusnya nanjangka menengah hanya mem dalam berita acara hasil kereta perhatikan nomenklatur program kata musrenbang dicantumkan yang telah ditetapkan, sedangkan program yang akan dilaksanakan indikator program dalam rpm dan yang ditunda pelaksanaanya tidak sepenuhnya dijabarkan dalam beserta alasannya. melaluiperen rkd. perbedaan indikator kinerja canaan partisipatifinilah,rencana program yang berbeda merupakan pembangunan daerah menjadi gambaran bahwa pendekatan tek tanggung jawab bersama, kare nekrotik dalam menyusun rence para pemangku kepentingan pembangunan daerah, belum mengetahui dan menyepakati dilaksanakan sepenuhnya. cara bersama. pendekatan perencanaan setelah proses pendekatan lainnya yaitu pendekatan peran partisipatif dilakukan, maka pen canaan politik. pendekatan ini cekatan selanjutnya adalah pen dilaksanakan pada saat proses cekatan teknokrat, yaitu pen perencanaan diusulkan oleh kepala dekatanyang prosesnya dilakukan daerah dan ditetapkan bersama, oleh bappeda dengan parapakar sehingga dprd harus mengawal dengan tujuan bahwaperumusan konsensus bersama yang dituang hasil perencanaan merupakan kan dan ditetapkan dalam rpm. sesuatu hal yang bersifat ilmiah, hasil lapangan menunjukan bahwa sesuai dengan peruntukannya, pelaksanaan pendekatan politik serta mempunyai dasar perti ini terwujud pada saat penentuan tangannya untuk mengidentifikasi program dalam dokumen rencana dan menginformasikan berhasi tahunan daerah yang mempedom lanmaupun kegagalanyangdapat ani program yang terdapat dalam dipergunakan sebagai bahanuntuk dokumen rencana pembangunan perencanaan berikutnya. darihasil jangka menengah daerah. hal ini edisi tahun vii! jurnal kado omuejerlelir tergambar pada tingkat consist implementasi pendekatan ensi program rkd tahun perencanaan ini dilakukan pada adapun programrencanapemban saat pelaksanaan musrenbang, guna daerah yangbelum dijabat yaitu melalui penyelarasan term kan dalam dokumen operasional ada yang direncanakan dalam merupakan kesalahan pada saat perencanaan tahunan dengan penginputan dan sudah dilakukan perencanaan menengah. proses perbaikanterhadapdokumenyang ini melibatkan pula dprd sebagai dicetak selanjutnya. apabila dibeli mitra sejajar pemerintah daerah, lebih lanjut, pendekatan politik yang mempunyai fungsi emas ini sudah dilaksanakan sebelum ikan bahwa rpm dipedomani penetapan dokumen rpm dalam penyusunan rkd yang ditetapkan. oleh karena itu, pe selanjutnya dijadikan dasar bagi teliti berpendapat bahwa rpm penyusunan kebijakan umum an merupakan dokumen politik atau ngaran pendapatan dan belanja lahir dikarenakan adanya proses daerah prioritas plafon anggaran politik, maka pendekatan politik sementara kua pas)yang akan pada rencanapembangunandaer menjadi dasar bagi penyusunan tidak perlu ditegaskan kembali. rencana anggaran dan belanja pendekatan perencanaan daerah rapid). selain itu, rkd top down yang dilakukan oleh yang diselaraskan dengan prioritas kota bandung adalah proses per rencana kerja pemerintah rkp) encanaanyang berdasarkanpada merupakan implementasi pen peraturan yang lebih tinggi tipe cekatan perencanaan top down. domani oleh peraturan yang lebih hasil analisis data diperoleh rendah, perda dipedomani oleh terdapat program dalam rp perkara, atau dokumen jangka jmd dan program pada rkd panjang dipedomani oleh doku yang didalamnya tergambarkan men jangka menengah, dokumen bahwa program yang rencana jangka menengah dipedomanioleh kan dalam dokumen rencana ta dokumen jangka pendek. hutan kota bandung tahun edisi tahun viii strategi perencanaan pembangunan daerah dr. santri lisdiawati, berdasarkan ! masyarakat bawah 2015isinformasi,ser sistematikanya sinergi dengan nation untuk melahirkandokumen rencecet, jurnal namun .analisistentunyaharus pemerintahandi proses pendekatan yang mem daerah tanjukuryang aje. edisi tahun vi! strategi perencanaan pembangunan daerah dr. santri lisdiawati, berdasarkanl masyarakat bawah ke an informasi,ser sistematikanya(sinergi dengan nation untuk melahirkandokumenrenca jurnal namun analisis tentunyaharus pemerintahan proses pendekatan yang mem daerahyang ukur yang ajp.instansi pemerintah yang akuntabel skor atas sakit) saran yon mewuegs daa s5d01 | s0x asse.sn k l prov kab kota m2014 m2015 m2016 m2017 sumber: kementerian para, "menetapkan aktivitas (program dan secara benar, dan memilih aktivitas kegiatan)yangberdampak bagian (program kegiatan) yang tepat dan capaian tujuan sasaran. efektif berdampak pada pencapaian kondisi ini terlihat dari hasil tujuan saran. grafik menunjukkan evaluasi akuntabilitas kinerja pada persebaran kategori penilaian sakit tahun yang menunjukkan pada instansi kementerian lembaga, bahwa sangat sedikitinstansipemer pemerintah provinsi, dan pemerintah indah yang mendapatkan penilaian kabupaten kota. minimal baik). penilaian baik) adalah nilai minimal bagi kematian upaya mendorong manajemen gan manajemen kinerja instansi kinerja pemerintah. nilai menunjukkan melihat besarnya dampak bahwa instansi pemerintah telah dari kualitas implementasi mana mampu menetapkan tujuan sasaran semen kinerja, instansi pemerintah edisi tahun viii strategi perencanaan pembangunan daerah dr, santri lisdiawnti, berdasarkan teknokratikini, setiap baik mengembangkan kawasan kondisi dan rencanalangkahyang yang sudah ada ataupun mem ingin dilaksanakan akan menjadi bentuk pembangunan kawasan lebih kongkrit. yang baru. kondisi pembangunan regional merupakan pendek regional dalam satu daerah, harus tan perencanaan yang dilakukan memperhatikan daerah yang se melaluirumusan kewilayahanatau kitabnya dan kawasan daerah kawasan. adanya pertimbangan tetangganya. terhadap rencana yang disusun interactive merupakan adanya dengan mempertimbangkan komunikasi yang dilakukan dalam pembangunan kawasan kawasan perencanaan yang akan disusun ataupun spasial, merupakan per dan ditetapkanlah. hal ini dapat pendanaan yang disusun dengan dilakukan dengan berbagai cara memperhatikan pembangunan seperti forum, musrenbang, kon kewilayahan sebagai saling ket mutasi publik, atau dengan hal berkaitan satu sama lain. emban lainnya. proses ini memastikan guna yang direncanakan dalam bahwa setiap perencanaan harus satu daerah, merupakan suatu menjadi pembahasan bagi seluruh yang harus mempedomani ren pemangku kepentingan, sehingga cana pembangunan wilayah yang pembangunan yang dilaksanakan sudah ditetapkan dan disesuaikan merupakan hasil dari perencanaan dengan kewenanganyang dimiliki. yang merupakan satu kesepaha ciri kepulauan negara indon man dan menjadi tanggung jawab sia yang terbentuk dalam struk bersama, bukan hanya satu dua tur ruang dan pola ruang menjadi orang yang bertanggung jawab. suatu hal perlu dianalisis sebelum inti dari prosesi adalah tercipta ditetapkanrencanakegiatanyang interaksi antara pemangku akan dilaksanakan. mempertim kepentingan, sehingga emban bangka kawasan kawasan yang guna menjadi tanggung jawab sudah terbentuk akan menjadi bersama. masukan dalam merumuskan per pendanaan pembangunan wilayah, edisi tahun vii sgp, jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia penutup perencanaan pembangunan der alternatif yang direkomen hyang lebih komprehensif. pisau pasukan dalam proses pendek analisis terhadap rumusan per tan perencanaan pembangunan masalah yang ditetapkan harus diperoleh dari analisis kondisi berdasarkan dengan konsep dan empiris yang ada dan teori yang teori. kajian akademik memang melatarbelakangi, dan diketahui arus berdasarkan pada ilmiah, bahwabanyakbeberapapendeka yang akhirnya dapat dijadikan se tanperencanaanyang ditemukan damai pedoman dalam menetapkan justru tidak menjadi pendekatan kebijakan bahkan peraturan peran yang ditetapkan dalam pedoman ang undangan. dengan demikian, yang digunakan dalam penyusun melalui alternatif strategi perencana nan perencanaan pembangunan danyang ditawarkan, penyusunan daerah. penulis melakukan ana dokumen rencana pembangunan lisis kondisi empiris, aturan yang daerah akan melahirkan dokumen digunakan untuk memberikan "@nana pembangunan yang ako masukan pada proses pendekatan motif dan berkelanjutan. daftar pustaka buku buku penyusunan apbd secara kompres ariyanto, suharsimi. prose bensin, yogyakarta: unit penerbit dur penelitian suatu pendekatan dan percetakan, praktek. jakarta: pt. rangka cipta agus pramusinto. seri ketika abdurrahman dkk. dasar dasar kan publik indonesia, demokrasi metoda statistika, bandung: dan good governance, ipa ugm, pustaka setia. baker, rick. the seamless city. anggiani yunita purwanto hendra. washington dc: regency pub anggaran berbasis kinerja, listing. edisi tahun viii strategi perencanaan pembangunan daerah dri. santri lisdiawati, board, tondano else offer. irawan, prasetya. logika dan public management and govern prosedur penelitian. jakarta: setia ance. london: new york. lan, brooks, michael planning jeddah, martir. hukum pe theory for practitioners, chicago: pemerintahan daerah. yogyakarta: american planning association uii press. bratakusumah, supriyadi deddy. jeddah martir. negara hukum perencanaan pembantu dan demokrasi. yogyakarta: total nan daerah. jakarta: pt. gramedia media. pustaka utama. jeddah martir. hukum admin respell, john. research istri negara. yogyakarta: total design, quantitative qualitative media. approaches, usa, januari, aries. hubungan ke dunn william. pengantar tangan pusat daerah. bogor: pt. analisis kebijakan publik edisi thalia indonesia kedua. yogyakarta gajah mada kencana, inu syafafiie. etika university. pemerintahan. jakarta: rangka effendy, khasan memadukan cipta. metode kuantitatif dan kualitatif. keras, gory. komposisi. flores bandung: cv. indra rahasia. ntt: nusa indah. effendi, sofyan ukiran. kersen, hans. teori hukum metode penelitian survey. bakar murni, dasar dasar ilmu hukum ta: lp3es. normatif. bandung: nusa media. aspersa, vincent. perencana kutoarjo. perencanaan dan pem naan strategik untuk peningkatan biaya pembangunan. jakarta: kinerja sektor publik, suatu ptun press. juk praktek jakarta: pt. gramedia kutoarjo. perencanaan dan pen helena, aime dkk. manajemen pendakian program pembangunan. strategik keorganisasian publik. jakarta: press. bandung: pt. ditata. edisi tahun viii :ggy jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia sudrajat, kuncoro. metode riset thalib dan mohammad akbar tuk bisnis dan ekonomi. jakarta: ali khan. theory local serangga, government. jakarta: masyarakat mustafa, della. birokrasi pemerintah ilmu pemerintahan indonesia. han, alfabet, bandung, nawawi, aidan. manajemen mulai. hak asasi manu pemerintahan. jakarta: raja sia, hakekat, konsep dan imp grafindo persada lokasinya dalam perspektif hukum nazir, moh. metode penelitian, dan masyarakat, ketika ditata, thalia indonesia. sunusi indonesia, studi ten nugroho giant, randy wrihatnolo, tang interaksi politik dan keliru manajemen perencanaan pan ketatanegaraan. jakarta: pembangunan. jakarta: elex rangka cipta. media komputelindo. marbun b.n. otonomi der sullivan elizabeth, garry proses realita. russel, maureen bener, jakarta: pustaka sinar harapan, research methods for publik ad anggota kapi administrators, pearson education, md, mahfudz moh. demokrasi new york. dan konstitusi indonesia. studi osborne, david and ted gabler. tentang interaksi politik dan ke kewirausahaan birokrat hidupkan ketatanegaraan. jakarta: si. jakarta: ppm dan pustaka pt. rangka cipta binaan pressing byson john, strategic pajak, edward and robert planning for public and nonprofit winter. designing plan organizations. san francisco: ning programs for nonprofit losses bass government organizations, san mintzberg, henry. the island francisco, losses bass fall strategic planning, the free pramusinto, agus. seri ketika press. new york kan publik indonesia, demokrasi edisi tahun vii strategi perencanaan pembangunan daerah dr. santri lisdiaiwnti, dan good governance. yogyakarta soesilo, mining. manajemen ta: ipa ugm, strategik sektor publik pendek rasyid, raas. makna emner tan praktis) buku ii. jakarta: mag tahan tinjauan dari segi etika sister perencanaan kebijakan dan kepemimpinan. jakarta: publik fkui. tarif watampone smith, brian. desentralisasi rustiadi eran, susun saefulhakim, dimensi teritorial suatu negara, diah menuju, perencana jakarta: mini. naan dan pengembangan wilayah. suradinata, percaya. analisis jakarta: crest press kepemimpinan strategi dengan salus, pengambilan kupu bilan keputusan. sumedang: tuan strategik untuk organisasi algaprint. publik dan organisasi nonprofit. suharto, edi. membangun mas jakarta: gensindo harakat memberdayakan rakyat. saves, e.s. privatization the key bandung: pt. ketika ditata. better government. newjersey: afrizal perencanaan pem chatham house publisher, inc bangunan daerah era otonomi seiman, irving. interviewing daerah. jakarta: rajawali press kualitatif research fourth edition. strong, cf. konstitusi kon new york: teachers college press status politik modern. bandung: sutiyoso, budi. pemerintahan nusa media dan manajemen sektor publik. yo supriatna, tahya. birokrasi jakarta: caps pemerintahan daerah. jakarta: siagian, sandang. administrasi pt. nagakusuma media kreatif pembangunan, konsep, strategi, tjokroamidjoyo, bintaro. per dan dimensinya. jakarta: bumi pendanaan pembangunan. jakarta: aksara. haji manggung, suryadi, nyoman. sosiolog today michael, stephen smith. pemerintahan, bogor: thalia pembangunan ekonomi indonesia. edisi kesebelas. jakarta: seranggawasistino, sadu simangunsong penyusunan, pelaksanaan, pen fernandes. metodologi ilmu pendakian dan evaluasi rencana pemerintahan. bandung: ipdn pembangunan daerah. press. undang undang nomor tahun paterson, albert. development tentang pemerintahan planning, london: johns hopkins daerah, press ltd sinaro, budi. etika emban guna. yogyakarta: centerfor aca sumber lainnya demi publishing service askar jaya, nrp a16 se yin, robert qualitative reas kalah pascasarjana institut per each from start finish. new york. tangan bogor konsep per solos, tobias. pendekatan peran canaan pembangunan partisipan peraturan perundang undangan tif untuk mereduksi asymmetric undang undang nomor tahun information dalam pembangun tentang sistem perencana ekonomi provinsi papua" naan pembangunan nasional disertasi ub.ac.id peraturan pemerintah nomor jurnal administrasi pembangunan, tahun tentang tahapan, volume nomor juli tatacara penyusunan, pelaksana hlm. aan, pengendalian dan evaluasi junaidi rencana pembangunan daerah. co opini pendekatan kul peraturan menteri dalam negeri rural dalam pembangunan. nomor tahun tentang htm i#.wh7ou kru#ixzz4w pelaksanaan tahun bhm lyx: februari tentang tahapan, tatacara kerk edisi tahun smart asn tujuan dan impian yang smart nun hamijaya kandidat doktor universitas pendidikan indonesia sejarawan publik penulis buku abstraksi smart asn adalah target output tahap ke (rpm berkenaan dengan milestones pembangunan asn tahun target ini tertuang dalam rpm untuk periode tahun yaknidalam tulisan ini, smart asn akan diberi pemaknaan sebagai sebuah cara cerdas untuk mengembangkan sikap taktis mengembangkan sdm asn sebagai human capital. smart adalah filosofi yang digunakan untuk membantu kita menetapkan target dan tujuan, misalnya dalam project management, employee performance management, atau personal development. singkatan ini pertama kali digunakan dalam management review edisi november oleh george koran beberapa pakar dan akademisi menyebutnya dengan istilah kpi key performance indicators). tulisan ini memberikan pula bahasan tentang bagaimana merumuskan tujuan dan mimpi yang smart bagi asn yang ingin sukses menjadi smart asn edisi tahun vii lol iia unse1 1sip3 urun isesiuoyuls jowauig bunyi isesiuomyuis isbuipjoo !sby j!sej uep se3n1 mes yes ueyednuaw ueyeligay uesnwun jad uedejfuad'g veyeju jawab mesin peele33ua| 'ye dep veyeju jawab fuad isesiuowuey isesluojy mesin upe je33raja abad ise rise uis iseuipjooy "sejijisej ur)e|3ay ueyeligay uesnwunyad uedejfuad embed uey we3 bus iu) (eh inner's nuri joon ban ja8a week jajuiw linnei3g sebuah were uruyeju upsnjf uep yes usyejuljowag uesnjn jempjbasew aep jag isesiuojyuis jojo aji se8n| 'ejesimijeg 'up3upeti ubp 'ise1 ja) uep ubyburouaiip uphjsnpulag 'below ueweubush e surel jae veyejul jawab mesin uep 'yebusuiw uep (idm buen uep 'ye jae ueunduegw wad pura ua. iseladoy 8tepi ueyeju jawab udwnyop week iseidajula) juga ja) mesin ueejawad jeunn abad sepi musa uennsewaui "ii isj isejuepiseuipjooyubeuesy uruejunaw uesnjn isesiuojyuis 'yejaep sun3egrad jonyasig aumnluejas "ue8seyin ue21883 abad silowjeu uep buka mesin bue!g genus resep isesiuojyuis 'ypusep upyejujow ueunduegwad uses iow uep urun upe je88raja abad isbn ise) isesiuoiyuis sja) resep wwwn ueeugwad useuesyejad veuefejad ue3uap ueyeyuag golem eye jawab mesin isenjisej uep 'ye jae ueyeligay uesnwnuad jun eye jeju uep gelap ueunduegwad ueydeuaw yejepe spons use be1e8 baja abad isesiuow jey ise se8n) eye 1rasial uep isesiuojyuis 'iseuipjoon ibu ue3uap ue8unggas 11ey ja) sejjisej ueyeligay ueeuesyejad e3eg woj ue jajak wan ewesiag usj0ep ubuntu!j (sewujwngnueug) yee aset 3wad mesin uee je33raja abad ve3unpulyag yep wna uegruala isejijisej ueyeligay ueeuesyejad 'uewenuanay uep iso 'ueyeyasay 'elder upunduegwad tepi ue8uap 8ue jewlutw ubp1p33 raja uad isesiuolujey upp queue eja jepuejs jeunn abad begun pung suga s1g dprd gudang yojunaktag modus ydjuiu dadu hunujumouc musnah) uny1088uojahuag 1ssinoryurg smart asn tujuan dan impian yang smart nun hamijaya suatu konsepsistematistentang pisau analisis untuk menyusun smart asn. tulisan ini mamba dan menetapkan standar kinerja has tentang smart asn dalam sebuah pekerjaan atau jabatan perspektif dan cara membaca tertentu dalam organisasi, baik yang berbeda dengan maksud perusahaan maupun organisasi memberikan informasi danger birokrasi. kedua tujuan ini sha sifat praktis. arusnya dilakukan secara simpul tan, sehingga merupakan sebuah kerangka berpikir siklus aktivitas smart. hasil studi me membaca konsep smart naik diungkap oleh asn dalam tahun yang peri sap nan . para periset bidang perilaku dan secara aplikatif penulis kinerja orang orang yang menu membacanya sebagai asn yang nani lisan sasaran kinerjanya den smart, yaitu mereka (personal) tan gan jelas dan terukur ternyata yang memiliki kemampuan dalam memiliki level produktivitas empat merumuskan target kerja den kali lebih tinggi dibanding mereka beni welcome ama sena, ditulis dengan metode smart ini merupakan yang berdasarkan uraian singkat tersebut, maka kerangka berpikir tentang topik ini adalah sebagai berikut soft skill tai pisau analisis ga. skema kerangka berpikir edisi tahun viii jurnal spam reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia siklus aktivitas smart asn |. metode smart analisis kinerja asn sumur dan normatif. itulah,alasan bagaimana mungkin kita bisa nya mengapa perumusansasaran mengukur progres kemajuan tim kinerja atau performance goals itu, kalau kita tidak punya ukuran harus selalu ditulis secara jelas, baku untuk melakukan penilaian? spesifik dan terukur. sebab level produktivitas tim boleh jadi akan amat bergantungpada proses ini. kajian kepustakaan peter drummer, salah satu smart adalah metode pe guru manajemen dunia, jugador nilai kinerja pegawai yang ber nah bertutur: youcannotmanage orientasi pada pencapaian sasa what you can not measure. kita ran kerja. pada metode smart, tidak dapat mengelola payang setiap individu pegawai memiliki tidak bisa kita ukur. sasaran kerjanya masing masing, dengan kata lain, kita pasti yang bersesuaian dengansasaran akan kesulitan mengelola biner kerja unitnya untuk satu periode tim kalau tim initial pernah kerja. penilaian kinerja dalam dibekali dengan indikator atau metode smart dilakukan awal target kerja yang terukur. sebab edisi tahun viii jurnal boom aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia pusat, dalam hal ini kementerian pan top down. hal ini mengingat pada yang juga dibantu oleh semen beberapa kondisi, khususnya tarian perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah, difoto nasional, kementerian keuangan, dan antara politik dan administrasi kementerian dalam negeri mangga belum terimplementasi secara gas beberapa upaya perbaikan. upaya ideal. politik masih mewarnai perbaikan tersebut terdiri dari: tugas tugas birokrasi. bahkan mengintensifkan pembinaan kepa pada beberapa daerah, yang instansi pemerintah, khususnya coraknya monarki dan patriarki, pemerintah daerah untuk member kepala daerah sangat memiliki baik kualitas manajemen kinerja. kharisma untuk memberikan salah satu penyebab kuat arahan kepada birokrasinya. itas manajemen kinerja yang membangun sistem informasi rendah pada instansi peter perencanaan, penganggaran, dan indah adalah karena komitmen manajemen kinerja yang ternate merubah cara kerja dan budaya grasi. kerja birokrasi yang rendah, serta upaya ini dilakukan karena kemampuan perencanaan pro salah satu penyebab utama im gram kegiatan yang rendah. oleh implementasi manajemen kinerja karenanya pemerintah nasional dan anggaran berbasis kinerja berupaya merubah mindset dan yang rendah adalah sistem peran cara kerja birokrasi, sekaligus canaan kegiatan. penganggaran, memberikan pemahaman yang dan manajemen kinerja yang baik atas perencanaan program sangat terfragmentasi. ketiga kegiatan. pada upaya ini, komit sistem ini dilaksanakan oleh tiga men pimpinan lapis pertama instansi pemerintah pusat yang seperti menteri, gubernur, atau berbeda. sistem perencanaan bupati walikota sangat penting. program dan kegiatan dilakuan indonesia, proses perubahan akan oleh kementerian peran mindset dan cara kerja akan san canaan pembangunan nasional gat efektif jika dilakukan secara bappenas), sistem penganggaran edisi tahun viii sinar asn tujuan dan impian yang smart namu hamijaya dantengahtahunmengacupada dari kata performance, yang realisasi sasaran kerja. menurut the scribe bantam metode smart merupakan english dictionary, terbitan amer suatu metode dalam penetapan ika serikat dan canada tujuan agar sebuah objektifdiang berasal dari akar kata"to perform" gap valid berupa syarat syarat dengan beberapa entries" yai yang harus dipenuhi. kelebihan tu: melakukan, menjalankan, dari metode smart adalahuntuk melaksanakan (to carry mengkhususkan suatu objektif out, execute), memenuhi atau agar lebih valid, memberikannya melaksanakan kewajiban suatu han yang jelas mengenai suatu niat atau nazar discharge tujuan. fulfil, vow), melaksanakan. teknikal prinsip star tini ataumenyempurnakantanggung sangat relevandigunakandalam jawab (to execute complete penetapan standar kinerja. yang undertaking), dan melakukan dimaksud standar kinerjaadalah sesuatu yang diharapkan oleh tentang pernyataan tertulisyang seseorangatau mesin (to what menjelaskan deskripsitugasdan expected person machine). target waktu, serta indikator ke pencapaian tujuan yang berhasil kerja pegawai yang telah ditetapkan merupakan salah ditetapkan organisasi kepadapeg satu tolak ukur kinerja individu. awalnya untuk mempermudah ada tiga kriteria dalam melakukan proses kerja dan acuan dalam penilaian kinerja individu, yakni: (a) melakukan penilaian. standar tugas individu, (b) perilaku indi kinerja yang sudah ditetapkan vid, dan (c) ciri individu robin: disosialisasikan kepada pegawai kinerja sebagai kualitas pegawai agartidakterjadiperbe dan kuantitas dari pencapaian daan maksud dantujuan antara tugas tugas, baik yang dilakukan pegawai dan organisasi. oleh individu, kelompok mau jika dilihat dariasal katanya, pun lembaga organisasi scher kata kinerja adalah terjemahan mrborn, hunt and osborne: edisi tahun viii smart asn tujuan dan impian yang smart nani hamijaya (b) dorongan: (c) kemampuan: attainable appropriate, achieve kebutuhan dan sifat, (d)persepsi able, adjustable, ambitious, aligned, terhadap tugas, (e) imbalan action focused internal dan eksternal: (f) persepsi relevant result based, re terhadaptingkatimbalandanke suits oriented, resources, resonan, puasa kerja. dengan demikian, realistic kinerja pada dasarnya daten timely time framed, timed, tukan oleh tiga hal, yaitu: time based, time bound, time spe kemampuan, keinginan dan civic, timetable lingkungan. beberapa orang senang menambahkannya dengan akh pembahasan iran 'er' menjadi 'smarter' smart metode sebagai soft enjoy able, relevant. skill asn specific sasaran kinerja harus bersifat spesifik. artinya dalam aktivitas bekerja,se harus secararinci dan detil meng orang asn dituntut bekerja pro gambarkan apa yang ingin kita nasional dan proporsional. alini raih. sebagai misal, ketika hen adalahperwujudan dariseorang dak meningkatkan penjualan, kita asn yang kompeten, kompetitif, mencantumkan secara spesifik dan berintegritas. dalam setiap jenis produk apa saja yang akan perencanaan kerjanya, seorang ditingkatkan penjualannya, pada asn harus memiliki keterampi wilayah apa saja, dan dalam sa lan (softskil) menerapkanteknik yan apa kenaikan terjadi (dalam smart yang merupakan singkat volume atau persentase). dewiki tan dari kata specific, measure juga, jika kita hendak meru ble, achieveable, relevant, dan bukan sasaran untuk menyela time bound kenaikan sebuah projek kegiatan specific significant, stretching, maka kita perlu menyebutkan simple jenis proyeknya secara detil dan measurable meaningful, mo cakupan tugas yang akan diger tivational, manageable akan. edisi tahun viii jurnal sea aka measurable:terukur. sasa ketiga ini sangat berkaitan dengan ran kinerjayangkitasusun dapat proses penetapan target. selain diukur. ukuran yang dibantu melihat kesiapan sumber daya kan bisa berupa volume, rupiah, yang dimiliki, penetapan target persentase, atau angkanominal. ini lazimnya dilakukan dengan misalnya menurunkan angka melihat pada tiga jenis data. kecelakaan kerja menjadi nol (ang data yang pertama adalah ka). atau meningkatkan pendar data kinerja tiga tahun terakhir atan sebesar (persentase). (atau disebut juga sebagai his atau projekimplementasi sistem topical performance). data yang diselesaikan padaminggu kedua adalah membandingkan terakhir semester ii. dengan kinerja perusahan in konsep measurable ini juga putri yang sama negara lain sejalan dengan metode panen (atau disebut juga benchmark tuan key performance indicators data). data yang ketiga biasanya kpi). artinya setiap jenis tugas merujuk pada kondisi ekonomi seharusnya memiliki indikator kin makro dan prospek pertumbuhan erjayangterukurfatauparamater bisnis yang terjadi tanah air. yang terukur). beberapa contoh data data ini akan memberikan performance indicatorsyanglazim pengaruh signifikan bagi proses digunakan antara lain: 9jumlah penetapan target kinerja organis tugas yang dapat diselesaikan asi djuga padagilirannya target sesuai deadline,jumlah kesalahan kinerja pegawai. dalam pelaksanaan tugas: jumlah pada sisi lain, penetapan kecelakaan kerja: jumlah produk target yang achieveablejuga mesti si, jumlah pendapatan organisasi, memperhatikan prinsip stretch skor kompetensi pegawai, dll. ing goals" (atau menggantung achieveable artinya target kan target setinggi dan sejauh yang ditetapkan masih bisa di mungkin). berbagai pengalaman capaidengan dukungan sumber beragam organisasi dunia daya yang tersedia. aspek yang menunjukkan, penetapan target edisi tahun vii smart asn tujuan dan impian yang smart hamijaya yang sangat menantang (very smart metode sebagai pi challenging goals) memberikan sau analisis dapat positif bagi peningkatan smart metode berupa kinerja pegawaisecara dramatis. kan pisau analisis dalam mene relevant: sasaran biner takkan dan mengukur standar yang ditetapkan bersifat rel kinerja asn sesuai dengantupok evan dengan tugas pokok dan dan jabatannya. dalam pen tanggungjawab yang diemban tetapan standar kinerja, prinsip oleh pegawai. prinsip ini mem smart yaitu into kita untuk menyusun sasa specific jelas dan rinci ran sasaran kinerja yang fokus measurable: dapat diukur danrelevandengantugasutama achievable: dapat dicapai (ber pekerjaan, atau tujuan utama unit pasarkan kesepakatan antara kerja dimana kita berada. dengan pegawai dengan atasannya). demikian, sasaran yang ditata result oriented: berorientasi kanjugamenjadilebihtajamdan nada hasil bersifat kritikalbagipeningkatan time framed: jelas jangka waktu kinerja bisnis secara keseluruhan. pencapaiannya. time bound artinya sasaran kinerja yang kita susun memiliki paul meyer dalam bukunya, target waktu yang jelas. kapan attitudes everything, memberikan projek atau kegiatan ini harus penjelasan mengenai karakter selesai. apakah minggu serta tik yang s.m.a.rt dalam mene atau kedua bulan ini, ataukah takkan target: minggu terakhir bulan depan. ifc target waktu ini juga bisa liter akan pada pekerjaan pekerjaan kata yang pertama ini me yang bersifat rutin. misal kapan tekankan pentingnya men laporan bulanan harus selesai @takkan target yang spesifik, tiap bulannya. atau kapan saja benar benar spesifik. hindari proses pemeliharaan rutinharus target yang terlalu umum atau dilakukan. kurang mendetail. target tidak edisi tahun vii hia untuk is1p3 snsiilai only j2816) embed ub) ubysujl e8iya buka jey ble) e used jah i3ejeyduaw bue ejepuay 3tavnivllv uep 1231e) jedebuaw jun reese jad iseyunuapi :umum sepeda) (reyog isexynuap!) cred pejal inisial je) embed e31p eye1 cus bisu inyejadua elly queue3eg regina buah edis oum otekueg depag (ingsun) 1a8ue3 fueled uee aueluad .ead yep ue3u nay uep nes yes gemella new enim #yyisads 3ue unsere) eye jnn ja) 8ue 3a8ue| ededed jey ede bua "um benny sepeda tetap u!ga| sweden kes buk ede num bya wsu buka pledge) yui uad dinas ueyesigwa33udw ns, usefuejjad gemella eye buka isbn ugo jadwal nay d1 aueseig xyisads 8ue onna uep debut upypseiili bening mens sungai 3ue les uep je83ua1 iyedauawi ede jnguuye uep 'ueyuejelip eye 1eua bue angel sweep pejal tulip meg ja) uye sue anders deja1 nun mewah eye gunung tuijeyede3uaw myisads uenfeway anynduaw ",e jie ue3uap usul8play lep uedesey menang tedebuaw week renew ynnjas sepeda ueyredwe longwawi oral yoyo yaw sydney ely says jue inypjasuawl mun nudisnw inn senin) ueydeyaudw hyun 30dop yop ja8 id) dil, yejepe jad kades (8ueyejagselejau buka de uejenfuad yep1asw yehey yoshi4 vague) tededudw week un, deputy ,jb yas jep sengit 8ue uenlewan files ade yeng9001 !plus ggs uep ag iny dua jun ueyeunbip yejenfuad semen jun cadas bue elukan au3unpad uby pagkey veydejai aujesim 'se8n| ueyaua empat eey bue eseyeg ue3uap ueysededip 31ayansyaw uep 'sejak study 'ndige yang vinci setan nyhviniwin niacin isvanosis isbn4o4is undang hoayanay nyong9 kanon nan smart asn tujuan dan impian yang smart nun mannijaya dan dapat dicapai. target tidak untuk mencapai target: sumber boleh dibuat terlalu mudah (untuk daya, masukan dar! champion, performa standar tim kita), tapi dan apapun yang dapat mem jugatidak boleh terlalu sulit seh bantu meruntuhkan tembok inggaterasa mustahiluntuk dica penghalang. target yang relevan pai. targetyangditetapkanakan untuk atasan kita, tim kita, dan dapat dicapai jika: kitatelah me organisasi kita akan mendapatkan bentukan apa yang paling pent dukunganyang kita butuhkan itu. ing, lalu mampu membayangkan target yang relevan, jika langkah demi langkah untuk tercapai, akan mendorong tim, mewujudkannya. untuk itu, kita departemen, dan organisasi lebih akan mengembangkan peri'aku, maju. sebuah target yang men kemampuan, keahlian, dar: kapa dukung atau selaras dengan tar sitasfinansialuntukmencapainya. get target lainnya akan dianggap targetyangattainabieakan sebagai target yang relevan. menjawab pertanyaan super sebuah target yang relevan tii how: bagaimana target verse akan memberikan jawaban ya' but akan dicapai? untuk semua pertanyaan ini: apakah target ini layak kiper relevant tuangkan? kata keempat menekankan ini ada waktu pentingnya memilih target yang, apakah target ini sesuai den tepat. target yang dibuat oleh butuhkan dan target kita bank manager untuk membuat gan akan yang lain? sandwich mentega kacang apakah kita orang yang tepat dan jeli sebelum jam siang bisa untuk mengejar target ini? jadi merupakan target yang sp spesifik, measurable, attainable, dan timely, namun tidak rel timely van. seringkali kita membunuh kata kelima menekankan kan dukungan berbagai pihak pentingnya menempatkan target edisi tahun vii jurnal keerennfombulinere span dengan kerangka waktu, yaitu dipraktekkan maupun pisau memberikan batas akhir (dead analisis dalan penyusun standar line) pencapaian target. komit kinerja asn harus berguna pula men kepada batas akhir akan untuk melakukan analisis india membantu tim untuk tetap tor, output, dan outcome sebuah fokus menjalankan pekerjaan lembaga birokrasi itu sendiri. untuk memenuhi target tepat indikator atau ukuran weber waktu, atau bahkan lebih cepat. hasilan adalah alat untuk mem ini adalah bagian dari filosofi berikan signal tentang pendapa smart yang melindungi target ian hasil program dalam bentuk dari serangan krisis sehari hari yang terukur dan operasional yang biasa terjadi dalam organis mengukur pencapaian hasil asi. target dengantenggatwaktu aktual versus hasil yang diharap akan menimbulkan urgensi. kan, dalam kurun waktu tertentu. target dengantenggatwak indikator itu sendiri terdiri atas akan menjawab pertanyaan dua jenis: berikut: indikator kuantitatif yaitu kapan? mengukur kuantitas, seperti: payang bisa saya lakukan (se jumlah, prosentase, tingkat ledakan) dalam bulan dari pendapatan. sekarang? indikator kualitatifyaitu mere apa yang bisa saya lakukan leksikon opini, judgement, (selesaikan) dalam minggu persepsi, dan perilaku orang dari sekarang? atas subyek isu tertentu, mis apa yang bisa saya lakukan halnya: tingkat kepuasan, tingkat (selesaikan) hari ini? pengaruh, tingkat partisipasi, tingkat keterbukaan, aplikasi indikator pencapaiansmart informasi teknologi, bentuk asn dialog. smart asn baik se pada beberapa kasus, india bagai soft skill seorang asn yang tor merupakan gabungan antara edisi tahun viii start asn tujuan dan impian yang smart" nang hoanifana kualitas dan kuantitas. contoh indikator kinerja output indikator gabungan yaitu jumlah dengan membandingkan dan tingkat partisipasi guru" in keluaran dapat dianalisis apakah diktator ini mencerminkan berapa kegiatan yang terlaksana sesuai jumlah guru yang berpartisipasi dengan rencana. indikator keluar dan padatingkatmanapartisipa dijadikan kiasan untuk menilai itu terjadi. tingkat partisipasi kemajuan suatu kegiatan arabi dapat mengacu pada sherry tolok ukur dikaitkan dengan rnstein dan dapat ditag: sasaran kegiatan yang terdefinisi tekan padatingkatapapartisipasi dengan baik dan terukur. oleh ka dapat dicapai. oleh karena itu, renaituindikator ini harus sesuai setiapindikator harus disertakan dengan lingkup dan sifat kegiatan juga dengan target indikator. instansi. indikator kinerja pemerintah indikator kinerja outcome dalam indikator kinerja pe pengukuran indikator hasil perintah, dikenal beberapajenis seringkali rancu dengan pengukur indikator kinerja, yaitu input, ranindikator keluaran. indikator output,outcomes, benefit, dan outcome lebih utama daripada dampak. sekedar output. walaupun pro indikator kinerja input duk telah berhasil dicapai dengan indikatorini mengukurjumlah baik belum tentu secara outcome sumberdaya seperti anggaran kegiatan telah tercapai. outcome (dana), sdm, peralatan, material, menggambarkan tingkat pena dan masukan lainnya yang kiper papan atas hasil lebih tinggi yang gunakan untuk melaksanakan mungkin menyangkut kementan kegiatan. dengan meninjau dis banyak pihak. dengan in tribus sumberdaya dapat diana diktator outcome instansi dapat isis apakah alokasi sumberdaya mengetahui apakah hasil yang yangdimllikitelah sesuaidengan telah diperoleh dalam bentuk rencana stratejikyangditetapkan sup memang dapat diserbu akan sebagaimana mestinya dan edisi tahun viii gg. jurnal penahanan aparatur gara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia memberikan kegunaan yang be dalam hal ini, penyusunan sar bagi masyarakat. indikator dapat menggunakan indikator kinerja benefit rumus smart sebagai berikut: kan spesifik):jelasyangdimaksud, indikator kinerja ini meng dimana, kapan dan bagaimana gambarkan manfaat yang kiper kan situasi akan berubah, oleh dari indicator hasil outcome. measurement) target target manfaat tersebut baru tampak dan manfaat mampu diganti setelah beberapa waktu kamu fiksi: dian, khususnya dalam jangka achievable): dapat berson menengah dan panjang. india tribus pada tujuan tujuan or tor manfaat menunjukkan hal ang diharapkan untuk dicapai si, realistis): memungkinkan bila keluaran dapat diselesaikan mencapai level perubahan dan berfungsi dengan optimal berkaitan dengan tujuan or (tepat waktu, lokasi, dana dll) organisasi indikator kinerja amp time bound): dapat diukur indikator ini memperlihatkan dari waktu waktu. pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. sepertihalnyaindikator output manfaat, indikator dampak juga output adalah pernyataan baru dapat diketahui dalaman hasil pada tingkat pencapaian waktu menengah danpanjang. jangka pendek, langsung dapat indikator dampak menunjukkan diperoleh hasil dari kegiatanyang dasar pemikirankenapakegiatan dilakukan dan seluruhnya dalam dilaksanakan, menggambarkan kendali managemen organisasi. aspek makro pelaksanaan ke contoh output dokumentasi niatan, tujuan kegiatan secara praktik baik terkelola dengan sektoral, regional dan nasional. baik", pendokumentasian prak tik baik dapat diperoleh langsung melalui kegiatan kegiatan seperti edisi tahun viii smart asn tujuan dan impian yang smart brawijaya workshop, fgd, ataupun risetdan pihak lain dalam kawasan inter penulisan. beberapa dokumen versi perubahan perilaku dari perencanaan organisasi masih menggunakan metode konten menyamakan antara kegiatan signal kepada metode berbasis dan output. padahal kegiatan teknologi. intervensi yang dapat merupakan cara atau strategi dilakukan organisasi terletak pada agar output dapat tercapai. ke metode pembelajaran berbasis niatan workshop, fgd, risetdan teknologi. keberhasilan program penulisan merupakan cara cara dapat dinilai apabila guru guru untuk mencapai hasil yaitu do dengan kesadaran sendiri mel dokumentasi praktik baik terkelola lakukan pembelajaran dengan dengan baik". metode berbasis teknologi. pe nilai tersebut akan berhasil outcome dilakukan apabila indikator dan outcome merupakan per target pada tingkat outcome nyatakan hasil pada tingkat pen merumuskan dengan baik sesuai kaidah smart atas. capaian jangka menengah, tidak langsung diperoleh melalui ke niatan dan membutuhkan se pribadi asn kemampuan un bagian kontribusi dari pihak lain tuk merumuskan tujuan dan (misalnya pemangku kementan impian berdasarkan smart gan, penerima manfaat, media, pribadi smart asn se mitra kerja dan lain sebagainya). nantinya menetapkan tujuannya outcome dapat dicapai melalui dalam setiap aktivitas kerja dan pencapaian pada tingkat output kehidupannya dengan minggu ditambahkan dengan asumsi akan metode smart memiliki pendukungnya. contoh outcome, karakteristik yang berbeda den meningkatnya partisipasi guru gan asn yang tidak memiliki tu dalam menggunakan metode juan smart asn. pembelajaran berbasis teknolog perbedaan antara mereka gi". guru dalam hal ini adalah yang menetapkan tujuan dan edisi tahun iil peran sakit dalam membangun asn berkinerja studi kasus provinsi jawa timur) muhammad yusuf ato dilaksanakan oleh kementerian dengan memperoleh nilai akuntabel keuangan, dan sistem manajer itas kinerja kategori c interpretasi men kinerja dilaksanakan oleh "kurang" dengan nilai pada kementerian pan rb. untuk tahun memperoleh nilai akun pemerintah daerah, ketigasistem fasilitas kinerja kategori cc" inter inijuga dikawaloleh kementerian prestasi "cukup" dengan nilai dalam negeri. upaya engine pada tahun nilai akuntabilitas asian sistem ini menghasilkan kinerja kategori interpretasi "baik" aplikasi perencanaan, pegang dengannilai padatan garan, dan manajemen kinerja nilai akuntabilitas kinerja kategori b" terpadu yang diberinama krisna interpretasi "baik" nilai un dan sepakat. sistem tindakan tuk mencapai hasil lebih baik dalam memudahkan instansi peter penerapan sakit, serta peningkatan indah merencanakan program kinerja yang berorientasi pada hasil kegiatan, sekaligus menurunkan (outcome), maka pada tahun biaya dalam prosesperencanaan penerapan penyelenggaraan sakit dan penganggaran. dilingkungan pemerintah provinsi jawa timur, dengan dikomando oleh peran sakit dalam membangun gubernur provinsi jawa timur bpk. asn berkinerja dr. soekarno dibangunlah suatu lokus dari penelitian ini adalah komitmen bersama antara gubernur pemerintah provinsi jawa timur be engan seluruh pejabat eselon dan serta opd opd dalamnya. peneliti s@luruh jajaran. hasilnya padattahun membahas mengenai peran simple pemerintah provinsi jawa timur mentari sistem akuntabilitas kinerja berhasil memiliki nilai akuntabilitas instansi pemerintah sakit) untuk kategori interpretasi sangat mendorong asn berkinerja dalam baik" dengan angka konteks membangun smart asn. secara khusus formulasi admin penyelenggaraan dan peter isirgtive reform birokrasi jawa apan sakit pemerintah provinsi timur telah saya rumuskan ad jawa timur diawali pada tahun administrative reform regulasimereka yang tidak menetapkan buat rencana aksi yang smart tujuan: setiap tujuan yang smart bagaimana mencapai tujuan? membutuhkan rencana tindakan membuat tujuan secara yang smart. rencana tindakan smart lebih baik daripada me ini berfokus pada bagaimana tetapkan tujuan biasa biasa saja. kita dapat mencapai klan mel dengan membuat tujuan yang alun hal hal seperti penjabaran smart, kita sudah mencapai kekuatan, kelemahan, keset setengah jalan dari pendakian papan dan juga akan, selain kesuksesan. langkah selanjutnya, kita juga perlu membuat jad kita harus melakukannya. ikuti wal terperinci yang tertuju pada rencana berikut ini agar sampai tujuan besar. pada puncak pendakian. mereka yang menetapkan mereka yang tida tujuan menetapkan tujuan merilis key aka kuat tidak yakin akan tujuan hidupnya hidupnya memiliki perencanaan yang tidak memiliki perencanaan terperinci untuk mencapai untuk mencapai kesuksesan dan kesuksesan selalu ada alasan untuk menunda tidak menunda dan melakukan tidak tahu bagaimana harus tugas yang penting guna menggunakan waktu untuk mempercepat menuju sasaran meraih kesuksesan memenuhi harapan dan menentukan tujuan selanjutnya berhenti tempat dalam sebuah atau tujuan yang baru dan pengejaran akan kesuksesan mencapai kesuksesan edisi tahun viii smart asn tujuan dan impian yang smart nan honnijaun tentukan where (di ma kita tentukan akan benar be na) hal tersebut akan nar memuaskan keinginan kita. terjadi. tentukan lokasi kerja untuk berusaha mencapai bagian target. measurable terukur) pikirkan when (kapan) buat bagan "yardstick" untuk hal tersebut akan ter mengukur hasil. tugas sekarang jadi. tentukan jangka waktu adalah menentukan kriteria atau tenggat yang realistis kesuksesan. dengan begini, kita untuk mencapaitarget. target mudah mengawasi persen kita akan lebih tajam dan ter tangan dan mengetahui saat fokus dalam proses penentu telah mencapai target. annya nanti. untuk sekarang, kriteria bisa bersifat kuantitas pikirkan gambaran besarnya. tif (berdasarkan angka angka) tentukan persyaratan atau deskriptif (berdasarkan serta batasan batas hasil akhir tertentu). bila me which (yang mana) yang mungkinkah, siapkan ang akan menjadi bagian dari ka angka konkret pada tar proses untuk mencapai get target. maka, kita tahu target. dengan kata lain, apakah kita sedang gagal atau apa yang kita perlukan untuk tetap berada jalur yang be mencapai target? tantangan nar. apasiapa tanjakan dihadapi? ajukan pertanyaan untuk lakukan refleksi ten mempertajam fokus. ada tang why (mengapa) kita beberapa pertanyaan yang menetapkan target ini. bisa diajukan kepada diri tuliskan alasan alasan spesifik sendiri untuk memastikan dan keuntungan meraih target target tetap terukur. berikut ini. memahami why' adalah hal beberapa contohnya: yang penting untuk mengeja berapa banyak? hui apakah target yang telah berapa kali? edisi tahun viii jap jurnal eadayagonaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia bagaimana aku akan tahu tantangan tantangan yang saat aku telah mencapai telah kita identifikasi dan target apakah akan mampu me amati dan ukur perkembang mengatasinya. untuk mena gan kita. memiliki target yang pai target, kita akan meng terukur akan mempermudah hadapi banyak tantangan. untuk menentukan apakah kita pertanyaannya sini ada sedang bergerak maju. lah menentukan apakahkita buat catatan harian. ca benar benar bisa mencapai tata harian adalah cara target untuk menghadapi yang baik untuk mengawasi tantangan tantangan ini. perkembangan usaha, hasil bersiaplah realistis ten yang telah dilihat, dan men tang jumlah waktu yang didokumentasikan perasaan kita punya untuk drives tentang prosesnya. coba tarikan mencapai target, lah menulis catatan ini sela selain latar belakang, pen sekitar menit sehari. didikan, serta ketempat dengan begini, akan ter asan fisik secara personal. bantu menjaga perspektif pikirkan target target kita serta melepaskantekanan dengan realistis, dan bila terhadap usaha usaha kita. kita mungkin tidak akan bisa mencapainya dalam bagian situasi kehidupan sekarang, attainable masuk akal) tentukan target baru yang periksa batasan batasan masuk akal. diri. pastikan target yang telah tuliskan semua batasan kita tetapkan benar benar da yang bisa terdeteksi saat pat dicapai. sebab jika tidak, mempertimbangkan tar akan membuat putus asa. get. cara ini akan mem pertimbangkan batas bantu kita untuk menge an batasan serta bangka gambaran edisi tahun viii smart asn tujuan dan impian yang smart nun hhuntiaya tugas yang dihadapi secara target tersebut tidak terlalu menyeluruh. masuk akal, tertimbang lakukan analisis terhadap kan merevisinya. ini tidak tingkat komitmen. bahkan berarti bahwa harus be bila sebuah target masuk akal, nar benar menyerah, tetapi kita harus berkomitmen untuk hanya menyesuaikan target berusaha mencapainya. aju berdasarkan realita diri. kan pertanyaan pertanyaan berikut kepada diri sendiri: bagian apa kita siap membuat relevant relevan) komitmen untuk mencapai lakukan reflect (refleksi) target? terhadap keinginan apa kita siap mengubah diri. relevansi adalah suatu atau menyesuaikan as hal yang berkaitan dengan pek aspek dalam keliru aspek ketercapaian suatu pan secara dramatis? target. inilah elemen dalam bilatidak, apakah ada target metode smart. pertanyaan yang lebih masuk akal yang yang harus direnungkan bisa kita capai? sini adalah apakah target yang target serta tingkat komit telah ditentukan akan berson men kita harus sesuai. tribus dalam memenuhi ke tentukan target yang bisa ica butuhkan diri secara individu. pai. setelah kita mempertim inilah saatnya untuk kembali bangka tantangan yang dih memikirkan pertanyaan why' hadapi dan tingkat komitmen, (mengapa). bertanyalah kepa sesuaikan target seperlunya. diri sendiri apakah target ini jika kita menentukan tar benar benar akan memenuhi get saat ini masuk akal, keinginan diri atau apakah lanjutkan langkah beri ada target berbeda yang lebih kuatnya. namun, bila kita penting bagi kita. menyimpulkan bahwa edisi tahun viii ig: jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia pertimbangkan target serta memotivasi serta berharga keadaan lain dalam keliru bagi kita. pan. kitajugaharusmemper bagian timbangan bagaimana target time bound terikat pada cocok dengan rencana ren waktu) cana lain dalam kehidupan. rencana rencana yang saling tentukan kerangka waktu. ini bertentangan bisa muncul berarti target harus memiliki kan masalah. tenggat atau tanggal selesai. dengankatalain,kitaharus menentukan kerangkawak menentukan apakah target untuk target akan mem tersebut cocok dengan hal bantu dalam mengidenti hal lain yang terjadi dalam fiksi dan melakukan tin kehidupan. akan tindakan spesifik sesuaikan target dengan rel yang harus diambil untuk nantinya. bila kita menentukan mencapainya. cara ini juga bahwa targetnya relevan dan menyingkirkan elemen di bisa bekerjasama dengan baik kemudian hari" yang term terhadap rencana rencana adang tercipta dari panen lainnya, lanjutkan langkah tuan target secara umum, berikutnya. bilatidak,lakukan saat kitatidak menentukan revisi. kerangka waktu, maka tidak bila kita ragu, lakukan yang akan merasa tertekan se paling kita sukai. target cara internal untuk men yang sangat kita peduli capai target, sehingga ke kan akan lebih relevan dan mungkin akan gagal. masuk akal daripada yang tentukan batu batu ion hanya sedikit menimbun catat. hal ini penting, terutama kan ketertarikan. target bila target kita bersifat jang yang akan memenuhi im panjang. tentukan beber pianjuga akankah lebih apa target yang lebih kecil sebagai batu loncatan, agar edisi tahun viii smart asn tujuan dan impian yang smart nam banana bisa mengukur perkembangan from the end mind kita mu diri dan tetap mengelolanya lai dari tujuan akhir. artinya agar dengan baik. hidup kita lebih baik kita harus berfokuslah padajangkapan menetapkan tujuan terlebih da jangdanpendek. perkembangan hulu. ini agar kita punya fokus konsistenterhadaptarget berarti yang jelas. sehingga, ketika kita memiliki visi masa sekarang sudah memiliki fokus tanpa dia dan masa depan. dalamjangka dari segenap potensi yang dimiliki waktu yang telah ditentukan, akantercurah pada tujuan verse ajukan pertanyaan pertanyaan but. tubuh kita, tenaga pikiran ini kepada diri sendiri: dan hati kita akan bergerak den apa yang bisa kulakukan gan langkah pasti dan meyakinkan hari ini untuk mencapai untuk meraih tujuan tersebut. target? apa yang bisa ku lakukan dalam minggu kekuatan impian depan untuk mencapai nga sesungguhnya nilai dari sua target? jawabannya sini ang perbuatan tergantung dari niat mungkin melibatkan mem tata yang dimiliki. niat disini bukanlah buat rencana hidangan atau jadwal olahraga yan sekadar maksud untuk apa kita jaw yang melakukan, itu barulah tahapan mendetail atau level niat yang paling rendah apayangbisakulakukanda yang paing enak. niat sesungguhnya memiliki mak lam jangka panjang untuk . nayanglebih luas lagi. itulah yang mencapai target? sini, dalah member harus disadari, bahwa niat bu desa temp kan sekedar maksud, niat adalah tarikan nasi. motivasi, niat adalah tujuan, dan menerjemahkan impiandengan niat adalah impian, niat adalah smart cita cita, niat adalah hasil akhir dalam buku habits high yang kita inginkan. effective people, steven cover untuk itu bila dalam pelaku memperkenalkan istilah start kan suatu pekerjaan tidak cukup edisi tahun vii .x6y, jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia dengan memasang niat ala ka walaupun pada awalnya kelihatan darinya lalu kita bilang pada diri baik dan hebat, akan menyebar sendiri ah. yang penting niat kan kita sulit untuk meraihnya. kita baik". ya, bisa jadi niat kita rangsang memiliki impian yang baiktetapi kalau niat kitapendek sama, namun tidak lengkap dan dan tidak jelas, sejelas jelasnya. salah dalam menangkapnya bisa maka tanpa kita sadari kitatidak menentukan mana yang akan akan optimal dalam mengejar berhasil meraihnya dan mana kan potensi kita, semangat kita yang tidak. menurun sehingga hasil akhirnya bisa hook makam impian itu harus s.m.a.r.t bilah, naa hidup, kita perlu dan bahkan ha kira seni artinya jelas ike rus memilikiimpian. niaga kita memiliki hidup yang bermakna pian yang spesifik. baik itu untuk bukan hidup yang hanya see impian jangka pendek maupun darinya saja. karena impian akan impian jangka panjang kita. jan memimpin kita bergerak kearah san membuat npan yang tidak yang benar, bukan arah yang jelas walaupun kelihatannya he salah impian dapat menjadi sum bat namun masih biasa dan berisi ber energi yang luar biasa. karena fat umum, impian kita harus jelas akan membuat kita mencurahkan dan spesifik atau kita sulit untuk semua potensi kita dengan benar. meraihnya karena secara tidak namun dalam menetapkan disadari pikiran bawah sadar kita impian, kita harus tahu impian tidak tertarik untuk meraihnya yang bagaimana tanjakan mem karena membingungkan. misal buat termotivasi untuk meraihnya nya,saya jadi kep ala dinas, dan impian melayang membuat saya jadi diri akhirnya malas untuk beru cuk ngan te. artinya saha menggantinya. karenajika uran ini penting se salah dalam membuat impian bagai parameter kesuksesan kita. bagaimanakita akan tahu bahwa edisi tahun viii smart asn tujuan dan impian yang smart nam hamijaya kita sudah sukses atau belum bila realistic. artinya masuk kita tidak punya ukuran ketuk akal. jangan membuat impian sesan kita sendiri. setiap orang yang tidak masuk akal. kita har ukuran kesuksesannya pastilah juga result oriented. berfikirlah berbeda beda tetapi harusnya tentang hasil yang akan dicapai. dan harus jelas. timing. maksudnya disini dengan memiliki uku adalah tentukan waktunya. ka ran maka patokan kesuksesan pan impian kita harus tercapai? kita akan jelas. jika kita belum tahun berapa? saat kita umur mendapatkan hasil sepertiyang berapa? dengan menentukan telah kita buat sendiri maka kita timing berarti kita membuat dead akan terpacu untuk bekerja leb line, batasan untuk mencapainya. giat lagi. selagi hasilnya tidak harapannya dengan membuat seperti yang kita harapkan maka deadline kita akan menjadi lebih kita tidak akan berhenti bekerja. mudah dalam mengatur state anthusiasable achieve gi. keuntungan lainnya bila kita ble. halinijuga baikmenurutsaya menentukan timing adalah kita karena cita cita haruslah mem menjadi sadar akan waktu dan buat kitaantusiasdalam mena selalu berlomba lomba dengan lainya. dengan antusias berarti waktu. semakin dekat waktunya semangat kitaakanmembaradan kita semakin akan tercepat dan kerja kita akan optimal. sayaka menjadi keeper. harapannya memakai kedua duanya. achieve menjadi semakin terpacu. bila able dan anthusiasable. dan sudah keeper kita bisa mengelu memang, banyakpenemuan pen akan segenap kemampuan kita. emuanyangadasaatinidulunya kesimpulan kebanyakan orang berfikir tidak mewujudkan smart asn achievable, sulit untuk dijangkau, dapat dimulai dengan tetapi kenyataannya bisa dan ada mengembangkan keterampilan yang membuktikannya. berpikir menggunakan metode smart dalam setiap kegiatan edisi tahun viii jurnal meadatagunyan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia merencanakan dan pelaksana digunakan dalam training dasar kan program kerja dengan stan pada sesi orientasi ekspektasi dar kinerjayangtinggi. untuk mak dalam menyusun tujuan dan im sud itu, tidak berlebihan apabila pian sebagai asn unggul kiranya, keterampilan soft skill ini diasah tulisan sederhana ini memberikan terus menerus dalam berbagai inspirasi pihak badan diklat asn training peningkatan kompetensi untuk memasukkannya sebagai asn agar menjadi darah daging mata ajar wajib dalam setiap jen dalam sistem berpikir asn dalam jang pendidikan dan pelatihan meningkatkan standar kinerjanya. para asn. bahkan, metode smart ini dapat sumber referensi: koran, theresa s.mart. beyond. meyer resource group, in way write management's goals corporate, the. and brian tracy. smart goals goal objectives. management review, vol setting examples, templates ume issue fischhoff, b., slavic, p., listen other, philip. manajemen stein, knowing what you pemasaran indonesia analisis, want: measuring labil values. de perencanaan, cision making: descriptive, norma lomba empat. jakarta cambridge university press, cam meyer, paul whatwould you bridge, chapter you knew you couldnt fail? mariano, d., harsh, b., peterson, creating pil, o., shore, smart. goals" attitude everything: aro setting, penang andre you want succeed above and penting personal goals improves edisi tahun viii smart asn tujuan dan impian yang smart naim hamijaya academic performance. journal prabu mangkunegaran, an applied psychology, war, evaluasi kinerja sdm .pt. riyanto, agus, penilaian kin grafika ditata, bandung, kerja organisasi pelayanan publik, jurnal pan rb edisi tahun yogyakarta, fisip ugm kekdm leadership teknologi in kedaulatan. gubernur jawa timur, formasi control civil society)" dr. soekarno). formulasi tersebut menandakan bahwa administrative reform per berdasarkan penjelasan gu tama tama dikonstruksi dari pen benar jawa timur, faktor sdm atau japan resulasisebagaimanifestasi aparatur merupakan salah satu political will (consensus politik) faktor penting dalam melakukan untuk perbaikan kinerja birokrasi perubahan jawa timur. gubernur dengan penataan kualitas sumber jawa timur juga mengamanatkan daya manusia (human resources) bahwa serangkaian kegiatan dilas . formulasi dan implementasi kanakan untuk memperoleh sdm administrative reform akan terus aparatur yang produktif sehingga dikembangkan demiterbangunnya didapat yang memiliki etos kerja pelayanan yang sebaik baiknya serta bermoral dan beretika dalam kepada rakyat sebagai pemegang "angka membangun birokrasi yang gambar penurunan indikator kinerja utama dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa timur (samaran) persentasi pertumbuhan seb kategori perikanan terhadap pdrb nan angola meningkatnya produksi bana sasaran kepala pan kelautan dan perikanan kelautan ona perikanan orbit) persentasi pendangkalan produksi. kelautan yan perikanan pinisi peranan mana) para paroki peranan belitan (rosa near been badidisa ping bean dun asa) pembudidaya ikan perikanan budidaya dan ijin usaha budidaya staf pelaksana jumlah pendataan pembunuh dan pembudidaya ikan jumlah analisa rana tekad tetwisahe ema men. censeiialneh adas snn gnnnnnnn cover sunan sumber: data olahan penelitibisnis wajah metasovernance dalam upaya sinergitas penatalaksanaan birokrasi ananda putri jatmiko, s.i.p. analis politik, hukum, dan keamanankeamanan, dan pemerintah daerah, deputi bidang kelembagaan dan tata laksana abstrak belum tercapainya cita cita birokrasi yang konstruktif seperti efektifitas dan efisiensi dalam kacamata reformasi birokrasi penatalaksanaan, pada dasarnya bukanlah disebabkan pada kesalahan satu dua pihak. terdapat determinan factor yang sifatnya sistemik antaranya silo activity, pergantian kepemimpinan yang berdampak pada perubahan mekanisme tata kerja organisasi, serta tidak percetakannya tugas, fungsi, dan hubungan kerja antar unit organisasi baik internal maupun eksternal. mengatasi masalah ini, maka perlu digambarkan peta proses bisnis instansi pemerintahan. peta ini nanti akan berperan sebagai aset organisasi dalam hal menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi dalam instansi pemerintahan. secara teoritis, praktik ini pula merupakan refleksi implementasi teori metagovernance yang memiliki fokus dan lokus pada aktor aktor yang menjalankan negara, seperti hirarki birokrasi, pasar, dan network governance, dengan tujuan utama yakni menyelesaikan masalah publik vang kolektif, mengakomodir kepentingan bersama, serta mendorong efektifitas dan efisiensi dalam tatanan birokrasi. kata kunci reformasi birokrasi, tatalaksana, kelembagaan, efektifitas, metagovernance edisi tahun viii lsl unse4 ip3 uey e1e sua buka jago1s uep upyumimngip mesopusw use wajo bunynpip invasi) temui ugly ueunjuyawad uep1e9 buajafuad h!puss verlag rel yep yejujawad syaluoy week efuueeyawad pulih inipun uej ubi33ue1e1y luas sisi sosbud disbud disbud sysiuoy week jeindod yeiy 3ue uexgegakuaw tur eleysag teleplay goston nu! semak jinja) apbnp depan ipeluaw (anmadsyad uawwianog pj0gag week alga| fenway jag album) nan suk ueyeruyawad vemisemoung isewwojan ismnmnsuoyaoli mes unduegwaw ken auegnyy un8 under shuo) veindyunwjag uye jue) news venue1a8uad ueyningay!e3eg jog meg sewa efek eye yun 'e1e33 iseuipi00y ueiesew enemies '#93dryas !8eg dunia8 eun1gay eyed jaw play jun jeju seupsooysiw a9owns uep yeo bue isenyoj ulet eyed regiyesag bef seyunwoysag ue3uag resep 8jepun rumpun eup38uaa eas mmo op) emas vplanngw jep anpiewua) buka 08a yejepe ueyeseu buas jue es3upg e1i e119 sunynpuaw edn ise jyoslg soyejeg ueyejuuawad le3gas iyojig isewjojaj isu8in play yun jeju bung uep se8n) yen13ag 'eyes jip resep under uejreyaanay dead yejepe isewuojas wpp nio) yep) sub we1e3 efek elue38uaw uep iseiyoig pue wle beda tededua) resep jie yue) sejuunnu week yedweu sujud 3ue #sedan e1e1 ye1a83uad udwnujsu! uejeosiad yes yes 'unten yes bebas isejyouig isewojan wein read using yepninmuad efek engine residual (uew gime muatan)awogayi fanny pmp bauer iui jemu) 'unten "eun sumsel8gas ipo wejepe auyiegas venue bisa ujung uelwouoya jad je3au embed ueyingafuaw lgz) yew yes jedegas eisauopul aag uyu unsung jewluiwas ueynpnpay uey8 pulse aay awsiwndo vejadaag efuuluye e33uly begin nad isejuasaidai te3gas eyi) jip resep e1e33u dead e83 u1yas ney buka yeiy 8uneasy enysof yao sunyi buah efureyesefsew am1e3uaw efek jey usisauopui jul, binti week je33 jag yard embed uenjnyepuag isnayong novuvsybjojogoy sup sama ohodpy runjung oduwnsano8boy kolom sins s3solo jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia maladministrasi misalnya, bahkan menyajikan data statistik yang adalah salah satu muara dari menunjukkan bahwa pns eselon i ii tidak percetakannya proses bisnis menjadi pelaku tpk terbanyak kedua dalam administrasi pemerintahan setelah pihak swasta tahun sebagaimana mestinya. berdasarkan adapun sebagian tpk yang dilakukan ketentuan undang undang nomor oleh aparatur negara ini merupakan tahun tentang ombudsman bagian dari polamiskoordinasi, praktik republik indonesia, maladministrasi maladministrasi, serta silo activity didefinisikan sebagai perilaku yang bukan saja merusak hubungan atau perbuatan melawan hukum, antar unit instansi pemerintahan, melampauiwewenang, menggunakan tetap juga merusak cita cita mulia wewenang untuk tujuan lain dari reformasi birokrasi yang transparan yang menjadi tujuan wewenang dan akuntabel. tersebut, termasuk kelalaian atau oleh sebab itu, artikel ini ditulis pengabaian kewajiban hukum dalam untuk memberikan argumentasi penyelenggaraan pelayanan publik perihal urgensi penyusunan peta yang dilakukan oleh penyelenggara proses bisnis yang turut menentukan negara dan pemerintahan yang kesuksesan reformasi birokrasi menimbulkan kerugian materiil dan bidang penatalaksanaan dalam atau materiil bagi masyarakat dan konteks metagovernance. teori yang orangperseorangan. beberapawujud berkembang seiring dengan konsep dari maladministrasi sebagaimana good governance ini, akan menjadi disebutkan atas yakni korupsi, reflektor proses bisnis pemerintahan gross efficiency, serta defective policy yang pada prinsipnya merupakan aset implementation (kebijakan yang tidak terpenting organisasi pemerintahan berakhir dengan implementasi) dalam mengumpulkan seluruh nurtjahjo, dapat informasi dalam satu kesatuan menggiring asn kepada tindak pidana dokumen organisasi (mulai dari tugas, korupsi (tpk). fungsi, hingga aktor internal dan lebih lanjut lagi, anti corruption eksternal yang terlibat dalam setiap clearing house dari kpk proses pelaksanaan fungsi). sehingga, edisi tahun viii proses bisnis: wajah metagovernance dalam upaya sinergitas ketatalaksangan birokrasi ananda puisi sijatmila, sl. kedepannya artikel ini diharapkan konsisten menjalankan agenda akan menambah pemahaman yang reformasi birokrasi mulai dari komprehensif perihal kausalitas pemerintah pusat hingga daerah penyusunan peta proses bisnis secara berkelanjutan melalui dalam mengendarai perahu birokrasi, restrukturisasi kelembagaan, perbaikan sekaligus membawa dampakturunnya kualitas pelayanan publik, peningkatan tpk yang dilakukan oleh pns, serta kompetensi aparatur, penguatan yangterpentingadalahmenyukseskan monitoring dan supervisi atas kinerja cita cita reformasi birokrasi tanah air. pelayanan publik, serta dibukanya ruang partisipasi publik. cetak birunya tantangan reformasi birokrasi pun telah disusun melalui peraturan penatalaksanaan menteri para nomor tahun agenda reformasi birokrasi tentang road map reformasi birokrasi indonesia hari ini telah memasuki tahun yang selanjutnya tahap kedua yang sebelumnya diawali melahirkan (delapan)area perubahan tahun dan dilegalkan dalam reformasi birokrasi. adapun area peraturan presiden nomor tahun perubahan yang dimaksud terdiri 2010tentang grand design reformasi dari mental aparatur, pengawasan, birokrasi jikatahappertama akuntabilitas, kelembagaan, tata reformasi birokrasi indonesia berfokus laksana, sumber daya manusia asn, padaterwujudnya pemerintahanyang peraturan perundang undangan, serta bersih dan bebas kkn, peningkatan pelayanan publik. dari (delapan)area kualitas pelayanan publik kepada tersebut, salah satu yang menjadi pokok masyarakat, dan meningkatnya bahasan dalam tulisan ini adalah area kapasitas dan akuntabilitas kinerja penatalaksanaan. birokrasi, maka agenda reformasi tata laksana atau biasa dikenal birokrasi tahap kedua mengerucut juga sebagai business process dapat pada cita cita presiden dan wakil didefinisikan sebagai aktivitas yang presiden dalam program nawacita. terukur dan terstruktur untuk melalui dokumen nawacita memproduksi output (keluaran) tersebut, negara diminta secara tertentu untuk kalangan customertertentu. dalam implementasinya menempati indonesia posisi dari terdapat penekanan yang kuat pada negara dunia, tertinggal jauh bagaimana pekerjaan itu dijalankan bawah malaysia (posisi dan thailand suatu organisasi, tidak seperti (posisi fokus dari produk yang berfokus pada selain asesmen tersebut, hasil aspek "apa" davenport, atau survey indeks persepsi korupsi secara sederhana, konsep ini dapat corruption perception index tahun diterjemahkan sebagai collection oleh lembaga transparency activities that require one more international ti) menyebutkan bahwa inputs and produce output that useful indonesia mendapatkan skor cpi valuable customers hammer dan dari skala skor maksimal skor ini champ, sehinggadalamkonteks bergerak sangat lambat sejak (lima) penatalaksanaan birokrasi, aktivitas tahun terakhir, yakni (tahun layanan yang dilakukan oleh aparatur dan (tahun (tahun pemerintah seyogyanya menghasilkan dan (tahun dan manfaat yang dapat dirasakan bagi dan menjadikan indonesia negara ke masyarakat secara holistik. paling korup dari negara yang berbagaiupayareformasisistem disurvei. tentu saja kita tertinggal penatalaksanaan birokrasi indonesia lagi dengan negara tetangga, malaysia sudah dilakukan, namun kapasitasdan (peringkat india (peringkat efektivitas dari pemerintahantanahair bahkan timor leste (peringkat masih dinilai rendah oleh dunia. world berbagai kondisi atas bank melakukan asesmen terhadap merupakan tamparan reformasi government effectiveness untuk negara birokrasi tanah air yang sudah berjalan negara dunia dengan skala indeks setidaknya satu dekade terakhir. cita .5untukskorterburukdan2.5untuk cita birokrasi yang efisien, efektif, dan skor terbaik. berdasarkan penilaian akuntabel harus diwujudkan secara tersebut, indonesia memperolehskor sistemik, konsisten, serta dibutuhkan (tahun )dan (tahun komitmen pimpinan yang utuh tanpa memang sudah terdapatpeningkatan intervensi sebagaimana diungkapkan yang cukup baik, namunnilaiinimasih tennis penataan tata laksanao, slp, birokrasi dengan stakeholders yang boleh diberikan secara absolut kepada beragam perlu dilakukan melalui satu pihak, melainkan dibutuhkan serangkaian proses analisis dan distribusi kekuasaan dan kewenangan perbaikan dari hulu hilir sebagai agar meminimalisir tindakan korupsi. wujud social responsibility pemerintah sehingga kemudian lahirlah berbagai kepada masyarakat. tujuannyaadalah konsep dan teori dari para ilmuwan tidaklah untuk meningkatkan efisiensi politik pemerintahan yang pada intinya dan efektivitas sitem, proses, serta menghendaki pembatasan kekuasaan prosedur kerja, dengan target akhir negara. yakni hilangnya red tape barriers yang perkembangan paradigma ini dimiliki oleh institusi pemerintahan secara dinamis berawal dari old public pusat hingga daerah. administration opa), mana lokus dan fokus negara masih berkutat pada metagovernance akomodatif institusi pemerintahannya. selanjutnya, kompleksitas stakeholder birokrasi opa bergeser menjadi new public bandul pendekatan ilmu management npm) yang ditawarkan administrasi negarayangkian bergerak oleh christopher hood dengan dari masa masa, sejatinya dapat karakteristik "kewirausahaan dikatakan berawal dari kutipan john birokrasi" atau memasukkan ruh albert action (atau biasa dikenal swasta dalam tubuh birokrasi. lord action) yang terkenal tahun npm selanjutnya dipahami sebagai dalam sebuah suratnya kepada privatisasi seluas mungkin atas uskup mandela brighton, lord action aktivitas pemerintah. namun teori ini menuliskan power tends corrupt, selanjutnya dipandang begitu kapitalis and absolute power corrupt absolutely. oleh sejumlah pakar. lesson great men are almost always bad men , bahkan menyebutkan bahwa logika yang seketika dikutip oleh banyak npm cenderung memprioritaskan pada cendekiawan politik pemerintahan 'penghematan' dengan memaksimalkan seluruh dunia hingga hari ini. melalui keuntungan. padahal logika negara kalimattersebut,kitamendapatsebuah adalah substantive rationality, yang penegasan bahwa kekuasaan tidak berorientasi pada 'efektivitas'ara kritikus npm membawa mempertegas kebutuhan negara kelahiran teori baru yakni good untuk dapat mengkomunikasikan governance dengan (sepuluh) tata laksamana, baik pihak internal prinsipnya yang masih digunakan maupun eksternal secara efektif dalam praktik reformasi birokrasi dan efisien. manajemen jaringan hari ini. prinsip tersebut diantaranya atau network management misalnya, akuntabilitas, controlling, responsiveness, muncul karena beragam masalah yang professional, effectiveness and efficient, tidak mampu ditangani pemerintah transparency, equality, strategic sendirian, sebagaimana krisis minyak vision, participation, dan rule law. dunia tahun 'an. ini membuktikan popularitasnya meningkat seiring bahwa negara bukan satu satunya kompleksitas permasalahan birokrasi pusat kekuasaan. bertambah. ihwal ini didukung oleh kickers, dari teori yangtelah disebutkan dkk yang mengatakan banyak atas, lahirlah teori lainyangsemakin peristiwa yang menunjukkan bahwa indonesia government effectiveness source: the global economy.com, the world bank gambar indonesia government effectiveness index sumber the global economy.com, world bankhanya patri sampdoria, sp. steering oleh pemerintah memiliki kombinasi dari hirarki birokrasi, keterbatasan, sehingga harus pasar, dan jaringan pemerintah untuk diimbangi dengan aktor aktor mencapai outcome terbaik dari kinerja penting didalam kebijakan yang organisasi sektor publik melemah, hendak dioperasionalkan. atas dasar lebih jauh lagi, dalam kondisi ini, konsep jaringan dengan bentuk yang lain metagovernance dimaknai partnership mengatakan bahwa ada sebagai sebuah way enhancing aktor lain yang harus dilibatkan dalam coordinated governance fragmented mengorganisir negara dan segudang political system based high degree persoalannya, yakni private sector dan autonomy for plurality self governing masyarakat, mengingat keterbatasan networks and institutions rensen, sumber daya yang dimiliki pemerintah suharto, bukan tanpa tujuan, meta dalam perkembangannya, governance pun lahir dengan membawa metagovernanceikut lahir seiringdengan cita cita yang tidak kalah ilmiah. josep perkembangan manajemen jaringan menyebutkan sejumlah dan good governance yang mencuat tujuan dari metagovernance adalah tahun 'an. konsep metagocernance untuk menyelesaikan masalah masalah (yang juga dikenal sebagaigovernance publik yangsifatnya kolektif, diciptakan governance) ini merupakan untuk mengakomodir kepentingan antitesis dari teori neo liberalisme. bersama, serta mendorong dan jika neo liberal terdiferensiasi menciptakan kelompok sosial agar ranah negara, pasar, dan masyarakat berfungsi dengan baik. yang berdampak pada kondisi pasar terlepas dari seluruh definisi sebagaipemegangkekuasaanterbesar teoritis tersebut, penulis menilai (atau lesson menyebutnya bahwa teori ini merupakan teori yang sebagai 'more market, less state), maka tepat dalam merefleksikan reformasi metagovernance menjadi sebuah birokrasi penatalaksanaan indonesia instrumen menghasilkanpemerintahan hari ini. tata kelola yang kurang yang terkoordinasi dengan cara terkoordinasi dalam sebuah sistem melakukan manajemen dan desain politik yang demokratis, ditambah lagi edisi tahun vii sgp: jurnal dengan ragam lembaga pemerintahan mempermudah organisasi mencapai yang sangat heterogen, membuat visi misi yang ditetapkan, menghasilkan kedudukan peta proses bisnis sebagai sop yang bersesuaian dengan peta instrumen yang menggambarkan proses bisnisnya, serta membangun keterkaitan antar satu unit organisasi suatu sistem penatalaksanaan yang pemerintah dengan unit lainnya adaptif terhadap perbaikan yang menjadi semakin mendesak. berkesinambungan. oleh sebab itu, idealnya poses bisnis perlu terlebih proses bisnis: refleksi metagovernance dahuludisusun dan kemudian derivasi dan urgensitasnya sampai dengan sop administrasi sebagaimana salah satu dari pemerintahan sop ap). tahapan ini (delapan) area perubahan reformasi perlu dilakukan sebelum organisasi birokrasi, penataan tata laksana menghasilkan keluaran (output). berawal dari adanya analisis kebutuhan terminologi proses bisnis" pemangku kepentingan, siapa yang memangbelum termasyhur sop dalam membutuhkan pelayanan dan siapa konteks penyelenggaraan administrasi yang akan menikmati manfaat yang pemerintahan. mengajaknya ketenaran paling besar. selanjutnya, dilakukan pendekatan new public management identifikasi perihal siapa stakeholder npm) atau dikenal juga reinventing utama, bagaimana kondisi eksisting government dengan karakteristik tata laksana hari ini, dan bagaimana kewirausahaan birokrasi", membuat siklus tata laksana tersebut sebelum proses bisnis kerap dimaknai sebagai akhirnya dibakukan dalam standard tindak lanjut pendekatan tersebut. operating procedures sop) (lan, dalam arti sempit, negara diasumsikan namun demikian, pyangdiang perlu memiliki kegiatan yang bernuansa gap sebagai tujuan akhir dari proses ekonomi dan menghasilkan uang. penatalaksanaan sejatinya adalah padahal tidak demikian. negara justifikasi yang perludisanggah. sederet merupakan non profit organization upaya perbaikan tata laksana yang yang memiliki tujuan bersama bersifat direncanakan dan diimplementasikan, kerakyatan, bukan tujuan economizing seyogyanya bertujuan untuk dengan memaksimalkan keuntungan.tara edisi setianya, slp, seiring dengan pelaksanaan dengan benar, maka depan akan reformasi birokrasi, penatalaksanaan tercipta interoperabilitas yakni praktik (process business) telah diperkenalkan koordinasi dan kolaborasi antar proses pertama kali melalui peraturan menteri bisnis dan antar sistem pemerintahan pendayagunaan aparatur negarawan berbasis elektronik spe), terutama reformasi birokrasi nomor tahun dalam rangka pertukaran data, tentang pedoman penataan tata informasi atau layanan spe. laksana business process). namun selain itu, perkenan baru dalam perkembangannya, regulasi tersebut juga berusaha membumikan tersebut dianggap belum bersifat proses bisnis dengan prinsip yang adaptif sehingga dirumuskan kembali urgen. regulasi ini menunjukkan payunghukumstrategisyakni peraturan bahwa pada hakikatnya peta proses menteri pendayagunaan aparatur bisnis merupakan asset organisasi yang negara dan reformasi birokrasi nomor valuable karena tidak menggantungkan tahun tentang penyusunan alur kerja pada pejabat perseorangan peta proses bisnis instansi pemerintah. yang menduduki posisi pimpinan adapun sejumlah perbaikan sebuah unit organisasi. sehingga, regulasi tersebut salah satunya adalah siapapun yang menjadi menduduki penambahan prinsip sederhana pucuk pimpinan organisasi akan tetap representatif serta konsensus menjalankan alur kerja yang senada subyektif. sederhana representatif dan serupa. peta proses bisnis juga dapat dimaknai bahwa peta proses mampu mengidentifikasi kesalahan bisnis sebaiknya dapat mewakili seluruh dalam organisasi yang berdampak pada aktivitas organisasi tanpa terkecuali pelayanan maupun citra organisasi dan digambarkan dengan sederhana. yang buruk. sehingga, ketika terjadi sedangkan konsensus subyektif yakni kesalahan maka titik kesalahannya disepakati oleh seluruh unit organisasi pun dapat diidentifikasi dengan tepat. canada dalamruanglingkupinstansi peta proses bisnis akan menunjukkan pemerintah. bahkan,jikasuatuinstansi siapa yang keliru dalam menjalankan pemerintahan telah menerapkan tugas dan fungsinya dalam aktivitas prosesbisnisdalamtataranadministrasi organisasi pemerintahan. ihwal ini edisi tahun vii peran sakit dalam membangun asn berkinerja studi kasus provinsi jawa timur) muhammad yusuf aceh efektif dan efisien untuk menunjang sub bidang, hingga ukuran setingkat target target kinerja opd maupun individu. kinerja setiap individu akan untuk mewujudkan target kinerja menentukan keberhasilan kinerja utama kepala daerah soekarno, sub bidang. kinerja sub bidang akan etal, berdasarkan penjelasan menentukan keberhasilan kinerja gubernur, dapat disimpulkan bahwa bidang. kinerja bidang akan momen kinerja merupakan elemen penting tukan keberhasilan kinerja opd. be dalam menghasilkan pelayanan ke itupun sampai dengan kinerja opd pada masyarakat yang menjaditarget yang akan menetukan keberhasilan kinerja level opd maupun level kinerja suatu pemerintahan daerah. pemerintah daerah. lebih lanjut, berdasarkan hasil dalam proses implementasi focus group discussion dengan be sakit, pemerintah provinsijawa timur berapa opd provinsi jawa timur, telah menurunkan (cascading) mulai peneliti mendapatkan beberapa dari indikator kinerja utama iku) penjelasan mengenai rangkaian level pemerintah daerah sampai proses monitoring kinerja individu dengan indicator kinerjaindividu. iku hingga pelaporan sebagaimana kepala daerah diturunkan secara tertuang dalam gambar pegawai bertahap iku kepala opd, iku dinas kelautan dan perikanan kepala bidang, iku kepala sub bi provinsi jawa timur diharuskan mem dang, hingga individu. gambar2 buat perjanjian kinerja pk) level menjelaskan bagaimana penurunan individu, rencana aksi pegawai, mel dalam ruang lingkup implementasi laporkan kinerjanya melalui aplikasi, sakit provinsi jawa timur, khusus membuat laporan kinerja per minggu nya dinas kelautan dan perikanan dan per bulan, membuat laporan provinsi jawa timur. penurunanatau kinerja triwulan, dan terakhir mem cascading yang dilakukan dalam sakit buat laporan kinerja jabatan. adapun akan membantu suatu organisasi penyusunan indikator kinerja individu menentukan kinerjadan ukuran kin iki) dan perjanjian kinerja pk) itu kerja masing masing mulai ditingkat sendiri didasarkan pada peraturan pemerintah daerah, opd, bidang, gubernur nomor tahuakan berdampak pada tepat atau penutup tidaknya pemimpin dalam menentukan untuk merubah tatanan arah kebijakan. birokrasi penatalaksanaan, diperlukan lantas, bagaimanakorelasiproses pergerakan yang sifatnya konstruktif, bisnisdalam konteks metagovernance? sistematis, ilmiah, dan didasarkan kita sudah menyepakati bahwadalam pada komitmen bersama antar unit menjalankan roda pemerintahan, organisasi pemerintahan internal kita bekerja tidak hanya dalam satu maupun eksternal. penulis menilai unit organisasi. melalui penyusunan bahwa metagovernance merupakan peta proses bisnis dalam kerangka teori paling mutakhir yang mampu reformasi birokrasi penatalaksanaan menjelaskan kondisi reformasi yang didasarkan atas pedoman birokrasi penatalaksanaan yang hari permenpanrb nomor tahun ini sedang berjalan, jika dibandingkan tersebut, maka dapat sekaligus dengan teori lainnya dalam lingkup menjembatani dihasilkannya sop administrasi negara. metagovernance ini yang mengintegrasikan satu unit selanjutnya dijabarkan sebagai reflektor organisasi dengan unit lainnya dalam penyusunan peta proses bisnis sebagai instansi pemerintahan. lebih jauh salah satu dari (delapan) area lagi, kombinasi dari hirarki birokrasi, perubahan reformasi birokrasi. pasar, dan jaringan pemerintah melalui penyusunan peta proses untuk mencapai outcome terbaik bisnis dalam organisasi pemerintahan, dari kinerja organisasi sektor publik maka instansi tersebut akan memiliki sebagaimana marah metagovernance aset organisasi yang berharga dalam dapat tergambar eksplisit dalam peta menjalankan tugas dan fungsi yang proses bisnis. tidak hanya itu, cita cita termaktub dalam mandat organisasi, metagovernance dalam meningkatkan serta mampu mempengaruhi upaya koordinasi antar pluralitas organisasi pemerintah secara keseluruhan dalam birokrasi dapat turut percetakan mencapai visi dan misi yang ditulis dengan profesional. secara eksplisit dalam rencana strategis renstra) organisasi pemerintahan. edisi tahun va, sp. daftar pustaka tennis, becoming leader. marsh, davidson gerry stiker. teori reading, ma: addison wesley dan metode dalam ilmu politik. usa publishing company, inc palgrave macmillan besar, the sage handbook melemah, public management governance. london: sage another metagovernanceof hierarchies, publication network and market. berlin: springer davenport, thomas. process berlin heidelberg, innovation: engineering work pusat kajian manajemen pelayanan, through information technology. deputi bidang kajian manajemen boston: harvard business school kebijakan dan pelayanan. press model analisis proses bisnis instansi hammer, michael and james champ. pemerintah, lembaga administrasi engineering the corporation: negara republik indonesia manifesto for business revolution, suharto, hatilah sj. inovasi, harper business partisipasi dan good governance lesson, robert. governance, prakarsa inovatif dan partisipatif governance failure and indonesia, jakarta yayasan obor metagovernance, united kingdom: indonesia department sociology, lancaster s@rensen, eva. metagovernance: university the changing role politicians keating, the indonesian tiger, processes democratic governance, foreign policy west virginia, the american review public administration volume kicker, walter jm, erik hans klien and sage publications. joo koppenjan. managing complex networks: strategies for the public sector, london sage publications edisi tahun viii (gp jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia regulasi website undang undang nomor37 tahun2008 the global economy.com, diakses pada tentang ombudsman republik oktober pukul indonesia transparency.org diakses pada peraturan presiden nomor tahun oktober pukul tentang grand design rekor hendra nurtjahjo. memahami masi birokrasi maladministrasi. jakarta: ombus peraturan menteri para nomor man republik indonesia. tahun tentang road diakses pada oktober pukul map reformasi birokrasi wib. tahun josep, bob. metagovernance, peraturan menteri para nomor research gate.net (artikel) diakses tahun tentang penyu pada oktober pukul sunan peta proses bisnis instansi pemerintah. kkkasisten deputi perumusan kebijakan sistem kelembagaan dan tata laksana kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abstrak revitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta duk angan sumber sumber daya organisasi. revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, penatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. sisi lain pemisahan cabang cabang kekuasaan negara yang dimandatkan oleh uud yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan aditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan linggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing masing yang dijalankan secara independen. walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keberatan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing masing lembaga negara sebagai unit pemberi dukungan administratif dan teknis operasional. kata kunci: reformasi birokrasi, revitalisasi kelembagaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif, aditif, cabang kekuasaan negarapublik kepada pemerintah riyanto, reformasi birokrasi rb) dengan mengembalikan fungsi merupakan konsep dan upaya birokrasi dari pengaruh dan hiruk yang dilakukan oleh pemerintah pikuk dunia politik. salah satunya dalam mendorong pembaharuan pada saat itu presiden habibie dan perubahan penyelenggaraan awal pemerintahannya setelah pemerintahan terutama dalam aspek menggantikan kekuasaan orde baru aspek kelembagaan, penatalaksanaan mengeluarkan tahun dan sumber daya manusia. seluruh yang mengatur mengenai netralitas instansi pemerintah baik tingkat birokrasi, termasuk pengesahan pusat maupun daerah didorong tahun tentang pokok pokok untuk melakukan pembaharuan dan kepegawaian, menggantikan perubahan serta meningkatkan kinerja tahun organisasi dengan memaksimalkan namun demikian secara legal sumber daya organisasi. terdapat formal, baru diselenggarakan atas beberapafaktoryangmelatarbelakangi 9asar peraturan presiden nomor mengapa menemukan momen tahun tentang grand tuanya. sejak awal diinisiasisebagai design reformasi birokrasi respon atas keprihatinan kinerja perpres ini menjadi acuan bagi birokrasi yang diselenggarakan secara diselenggarakannya seluruh business usual". instansi pemerintah. peraturan selain itu, krisis ekonomi yang perundangan terkait penyelenggaraan melanda indonesia pada periode ditindaklanjuti dengan terbitnya akhir kepemimpinan orde baru perkenan tentang turut mendorong adanya kebutuhan road map reformasi birokrasi akan reformasi mendasar dalam dan sejumlah perkenan penyelenggaraan birokrasi aziz, dari s.d tahun tentang termasuk dalamnya adalah berbagai pedoman terkait usulan dan adanya dorongan untuk membangun mekanisme reformasi birokrasi k l. dan dan mengembalikan kepercayaan pemda. peraturan perundangan inilah yang sampai saat ini menjadi rujukan lihat rahmatunnisa,unan, mpa. bagi instansi pemerintah seluruh menjawab berbagai permasalahan tingkatan dalam menyelenggarakan birokrasi, baik yang dirasakan secara rb nya masing masing. langsung oleh masyarakat dalam sisi lain, revitalisasi kelam bentuk pelayanan publik yang kurang bagian, merupakan terminologi yang memuaskan, maupun dalam bentuk berbeda dan tidak dikenal secara indikator indikator atau indeks global spesifik dalam peraturan perundangan. yang diterima secara umum. indeks reformasi administrasi, sisi lain pembangunan manusia ipm), misalnya, sudah lama dikenal dalam referensi dan yang menjadi salah satu rujukan kinerja literatur administrasi publik(lihat coin, pembangunan bidang manusia yang brunei al, sebagai dikeluarkan oleh undp, menunjukkan sebuah upaya elaborasi akademik, bahwa indonesia sudah masuk dalam revitalisasi kelembagaan tentu sangat kategori ipm medium, namun masih kontekstual dan mendorong adanya berada ranking dari negara kontribusi pentingdalam memperbaiki yang ada dalam daftar, posisinya masih birokrasi. akan tetapi memaknai bawah china, thailand, atau malaysia. revitalisasi kelembagaan sebagai fakta ini menjadi pekerjaan sesuatu yang baru dan terpisah dari rumah bagi birokrasi sektor terkait merupakan hal yang harus dikoreksi, untuk terus meningkatkan kualitas baik secara hukum maupun praktek. kerjanya. indikator indikator world adalah menjadi penting untuk melihat governance index wgi) seperti positioning revitalisasi kelembagaan ini government effectiveness atau keefektifan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pemerintah dan regulatory quality kegiatan rb, atau setidaknya memiliki atau kualitas peraturan perundangan ruang irisan yang sangat besar. jika tahun dari bank dunia juga tidak, maka dapat dipastikan konsep menunjukkan posisi indonesia yang revitalisasi kelembagaan hanya masih bawah thailand atau malaysia. merupakan duplikasi dari sebagian indikasi indikasi ini menjadi penting konsep rb. mengapa ataupun revitalisasi adapun argumentasi mengapa kelembagaan birokrasi harus tetap dan atau revitalisasi kelembagaan berjalan dan dilaksanakan. perlu dilakukan adalah untukelanjutnya, pembentukan outputnya adalah berkaitan dengan lembaga negara yang dimandatkan pembaruan penatalaksanaan yang oleh uud merupakan sebuah tumpang tindih dan duplikat antara keniscayaan dalam penyelenggaraan satu lembaga dengan lembaga lain cabang cabang kekuasaan negara. sehingga tidak terjadi lagi over mapping pemisahan cabang cabangkekuasaan kewenangan oleh lembaga lembaga negara ini dilakukan agar terjadi tersebut. jika lembaga lembaga distribusi kekuasaan yang dapat pemerintah mampu mewujudkan menghindarkan terkonsentrasinya sistem penatalaksanaan yang progresif kekuasaan satu lembaga. selain itu, dan efektif ditunjang dengan struktur dengan adanya pemisahan ini, maka organisasi yangramping tapi kaya fungsi akan memungkinkan proses check and maka reformasi birokrasi organisasi balance serta fungsi saling melengkapi tersebut separuhnya sudah berhasil (komplementer)antarlembaganegara dilaksanakan. tersebut. dalam menjalankan fungsi makalah ini tidak membedakan, masing masing lembaga negara ini, apalagi menghadapkan satu sama peran birokrasi, sisi laintidak dapat lain, antara dengan revitalisasi dikreditkan, mengingat seluruh sumber kelembagaan birokrasi dalam lembaga daya dan kompetensi sebagian besar negara secara vis a vis. revitalisasi justru dimiliki oleh birokrasi. tanpa kelembagaan harus dipahami keberadaan dan dukungan birokrasi, sebagai bagian dari secara umum. akan mustahil bagi lembaga lembaga secara spesifik makalah ini disusun negara ini untuk dapat menjalankan dengan salah satu tujuan, selain fungsi cabang kekuasaannya masing memenuhi permintaan konferensi, masing. juga untuk mengurai perbedaan dan ketika distribusikekuasaan secara persamaan antar lembaga negara tegasterbagi melaluitugas,fungsi,dan ditinjau dari dua perspektif, yaitu wewenang antar cabang kekuasaan perspektif fungsi yang melekat pada maka, sesungguhnya reformasi masing masing lembaga negara dan birokrasi secara alamiah terjadi. perspektif dukungan administrasi dan mengapademikian?sebab salahsatu teknis operasional yang merupakanina, mpa. wilayah kapasitas dan kompetensi agensinya. dalam hal lembaga negara birokrasi. tujuan lain yang tidak yang didukung menyelenggarakan kalah pentingnya adalah bagaimana fungsi kekuasaan negara yang besar revitalisasi kelembagaan birokrasi dan melibatkan banyak pihak, maka pada lembaga dapat diwujudkan agar dukungan kelembagaan birokrasi akan tercapai penyelenggaraan birokrasi mengimbangi kebutuhan sebesar yang efektif, efisien dan akuntabel, fungsi lembaga tersebut. dengan tanpa mengurangi kualitas untuk mendukung efektivitas kerja masing masing lembaga negara dan efisiensi tugas dan fungsi serta yang didukungnya. wewenang lembaga tinggi negara baik pada lembaga eksekutif, legislatif, dan dimensi kontekstual reformasi fiktif maka, diperlukan reformasi birokrasi lembaga eksekutif, birokrasi untuk mengawal tujuan legislatif, yudikatif tersebut. secara konseptual reformasi penyelenggaraan fungsi masing: birokrasi merupakan bagian dari masin kan tinggi ara ing reformasi administrasi. a.f. lemans kasi menyatakan bahwa inti reformasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif naa . administrasi adalah reorganisasi mesin tentunya tidak dapat berjalan sendiri, pemerintah yang dapat dinilai secara melainkan memerlukan dukungan kan terukur. indikator perubahan tersebut administratif dan teknis operasional lag antara lain dapat dilihat dari program seperti sumber daya dan logistik lainnya pai haa reformasi yang inovatif sehingga ruang yang disediakan oleh birokrasi. masing lingkupnya lebih luas atau intensitasnya masing lembaga tersebut dilengkapi naga lebih tinggi atau kedua duanya. dengan unit birokrasi (unit kesetjenan) aan atatraai jadi rain reformasi administrasi adalah suatu lang fungsi sup upaya yang secara khusus didisain untuk eriamap lembaganya masing melakukan perubahan fundamental oleh karena karakteristik masing nana ing lembu berbeda dalam sistem administrasi atau paling mak anna wan tidak mengukur peningkatan satu atau ban maha supp kadi lebih elemen kunci administrasi seperti dibentuk seyogyanya menyerupai struktur administrasi, personil, dan dengan tingkat kebutuhan dan prosesbirokrasi pemerintahan negara tentang pemberantasan korupsi, kolusi, memiliki sistem dan tata nilai yang dan nepotisme untuk menciptakan dalam perjalanannya dapat berubah, aparat pemerintah yang bersih dan mengalami pasang surut tergantung bertanggung jawab. selain itu secara pada karakteristik rezim serta massif, pemerintah dan dpr melakukan lingkungannya. sejarah kebangsaan perombakan besar besar terhadap menunjukkan bahwa kondisi birokrasi sistem pemerintahan daerah dan tata canada sekarangmerupakanwarisan kelola perimbangan keuangan antara sistem birokrasi masa lalu orde lama pusat dan daerah, sistem kepegawaian, dan orde baru). ketidakstabilan politik politik, dan lainnya. hingga saat ini yang menyebabkan pemerintahan reformasi birokrasi diseluruh organisasi selalu goyah pada masa orde kekuasaan negara terus berlangsung lama membuat elite elite birokrasi sebagai tuntutan bagi birokrasi pada masa itu tidak memiliki waktu pemerintah untuk merespon segala untuk memikirkan sistem birokrasi tantangan dan perubahan yang terus pemerintahan yang baik. orde terjadi. baru berupaya menjaga stabilitas perkembangan paradigma pemerintahan dan pembangunan administrasi publik, dari old public dengan menerapkan sentralisasi administration menuju new public kekuasaan. model pemerintahan administration, new public management seperti ini jelas menjadi tempat bagi dan lainnya seperti new public service suburnya malapraktik birokrasi. tidak dan the whole government jelas harus mengherankan jika kemudian birokrasi direspon oleh birokrasi pemerintahan pada lembaga eksekutif, legislatif, dan indonesia. birokrasi yang ruwet yudikatif pada masa orde baru sangat berbelit belit, sentralistik, sarat dengan lekat dengan praktik buruk birokrasi korupsi, kolusi dan nepotisme sudah pemerintahan. tidak lagi mendapat tempat. birokrasi ketika reformasi bergulir, semacam ini hanya akan menjadi pemerintah berusaha memperbaiki penghambat dan sumber penyakit bagi birokrasi indonesia melalui penerbitan pemerintah dan masyarakat. indonesia sejumlah peraturan yang mengatur saat ini membutuhkan birokrasi yangis. januar muna, mpa. bersih, cepat, murah, terukur, dan birokrasi belum efektif, penerapan profesional. jika tidak maka indonesia e gov belum efektif dan efisien, akan tertinggal, janganlah dengan manajemen sdm aparatur belum negara negara yang sudah maju efektif, dan in efisiensi dalam eropa, dengan negara asia dan asia penggunaan anggaran): dan tenggara pun akan terus tertinggal. pelayanan publik belum mempunyai apabila kita cermati dalam kualitas yang diharapkan (pelayanan permen pan nomor tahun perijinan belum efektif dan efisien, tentang roadmap reformasi praktik pungutan liar masih ada, birokrasi akan nampak praktik manajemen pelayanan persoalan persoalan yang selama ini publik belum dijalankan dengan mempersulit birokrasi pemerintahan baik). indonesia untuk bangkit, persoalan persoalan persoalan atas tersebut antara lain: adalah masalah aktual yang dihadapi birokrasibelumsepenuhnyabersih oleh birokrasi pemerintahan indonesia danakuntabel(rendahnyakomitmen saat ini. hal ini sejalan dengan yang pimpinan dalam pencegahan dikemukakan oleh inilah rosyidi dan pemberantasan korupsi, bahwa terdapat (dua) dimensi penyelenggaraan pemerintahan utama yang menentukan keberhasilan belum mencerminkan penyu pelaksanaan reformasi birokrasi, kenegaraan yang bersih dan bebas yaitu dimensi struktural dan dimensi kkn, manajemen kinerja masih individual. dimensi struktural terdiri belum diterapkan, manajemen dari aspek dan parameter sebagai pembangunan nasional belum berikut: berjalan optimal), aspek struktur, dengan parameter: birokrasi belum efektif dan organisasi yang ramping kaya efisien (tata kelola pemerintahan fungsi, rentang kendali pendek, yang baik belum diterapkan, koordinasi efektif, pengawasan lemahnya penegakan hukum, dapat dilaksanakan dengan ketat. pengadaan barang dan jasa belum efektif dan efisien, kelembagaan edisi tahun vit!indikator kinerja individu sampai dengan laporan kinerja jabatan provinsi jawa timur kenanga kar rata mama tapa masa. gan eng sumber: data olahan peneliti, tentang petunjuk teknis perjanjian pondasi terwujudnya smart asn. kinerja lingkungan pemerintah hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah provinsi jawa timur. sedan hal, antara lain: sakit mendorong akan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah untuk membuat pejabat eselon iii sampai dengan perencanaan berbasis kinerja dan jabatan pelaksana (staf individu) perencanaan yang berorientasi hasil sesuai dengan peraturan gubernur yang dituangkan dalam perjanjian nomor tahun tentang pe kinerja pk): sakit mendorong tunjuk teknis penyusunan laporan instansi pemerintah untuk melakukan kinerja pejabat administrator, pejabat akan program kegiatan sesuai dengan pengawas dan pejabat pelaksana cascading dan perjanjian kinerja yang lingkungan pemerintah provinsi telah ditentukan sebelumnya: jawa timur. sakit mendorong instansi pemerintah implementasi sakit proven untuk melakukan monitoring dan jawa timur telah mendorong evaluasi secara berkala terhadap terciptanya asn yang berkinerja, kinerja yang dilaksanakan: dan yang selanjutnya menjadisalah satu sakit juga mendorong terbentuknya edisi tahun viii jurnal dendataunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia aspektatakerja,parameternya:jelas tidak dapat dielakkan. muaranya dan tidak berbelit belit, responsif adalah terwujudnya good and clean terhadap persoalan. government. pemerintahan yang baik aspekkepemimpinan,parameternya dan bersih dalam menjalankan fungsi mencakup: kepemimpinan yang fungsi pemerintahan. pemerintahan visioner, pemimpin manajer, yang baik terwujud melalui terciptanya integritas tinggi, partisipatif. efektivitas dan efisiensi pemerintah aspek anggaran, terdiri dari dalam menjalankan pemerintahan. parameter: anggaran berbasis pemerintahan yang bersih tercipta kinerja, efisiensi, akuntabel, dan melalui aparatur yang bersih, jauh menegakkan transparansi. dari kkn, dan dipercaya oleh publik untuk menjalankan fungsi fungsi adapun dimensi individual,aspek pemerintahan. pemerintahan seperti dan parameternya meliputi: ini hanya akan terwujud jika birokrasi aspek pendidikan, dengan secara struktural dan individual parameter: kualifikasi, spesialisasi, menganut paradigma dengan visi dan pelatihan dalam jabatan. dan nilai nilai yang dilandasi oleh aspekideologi,parameternya:sikap kepentingan masyarakat, bangsa, dan melayani, dedikasi. negara. aspek komitmen moral, para dimensi struktural memiliki materinya: fokus kesediaan waktu bobot relevansi tinggi berkaitan kerja, patuh terhadap hukum dan dengan kondisi birokrasi pemerintahan peraturan. saat ini. problem kristalnya adalah keduadimensidiatas merupakan kecenderungan terjadinya proliferasi dimensi kontekstual reformasibirokrasi struktur lembaga pemerintah baik dilndonesiasaatinidengan persoalan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. sepertiyangtertuangdalam perkenan kondisi ini dipicu oleh mudahnya atas. untuk itu, revitalisasi terhadap lembaga pemerintah melakukan paradigma birokrasi lembaga eksekutif, penambahan suatu unit organisasi legislatif dan yudikatif menjadi suatu tanpa melalui pemikiran dan kajian yang keharusan dan kebutuhan yang matang. konsekuensi pembengkakanzs. januar alunan, mpa. struktur lembaga pemerintah dapat organisasi perbedaan wewenang mengakibatkan jumlah pns atau sdm antar organisasi pemerintahan baik bertambah, otomatis fasilitas sarana eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan prasarana juga harus bertambah, harus setajam mungkin. hal ini juga biaya belanja pegawai semakin besar untuk membatasi potensi wewenang akibatnya beban anggaran menjadi lembaga diluar batas kewenangan yang berlipat lipat. seharusnya, sebab sangat mungkin lebih jauh struktur yang gemuk terjadi suatu lembaga pemerintah seringkali banyak menyimpan penyakit menjalankan tugas dan fungsi luar birokrasi, lambat dan tidak efisien. kewenangannya disebabkan oleh rentang kendali menjadi semakinjauh konstruksi kewenangan yang melebihi dan tidak efektif, koordinasi memburuk, batas. akibatnya bisa saja sebuah pengawasan tidak berjalan maksimal. lembaga menjalankan tugas dan fungsi akibatnya unit unit organisasisemakin lembaga lain, hal ini jelas tidak dapat tidak efektif, tugas dan fungsitidak dibenarkan. berjalan maksimal maka, sudah saat ini dan depan, tata lak seharusnya struktur organisasi sana sebagai kunci proses bisnis birokrasi pemerintah rampingtapi lembaga pemerintah harus terus kaya fungsi. hal ini untuk mendorong disempurnakan. sudah tidak jamannya agar organisasi pemerintah lebih lagi mekanisme kerja yang berbelit efektif, efisien, fungsional, kinerja dan belit. kejelasan peran dan fungsi produktivitasnya menjadi tinggi. masing masing unit kerja menjadi salah selain itu persoalan ketat satu faktor agar penyederhanaan tata laksanakan juga bagian yang tidak kerja terwujud. selain itu aspek tata kalah rumit dalam penataan birokrasi kerja seharusnya juga memberikan pemerintahan. apalagijika menyangkut manfaat dalam peningkatan derajat interkonektivitasantarlembaga,sangat responsivitas lembaga pemerintah mungkin over mapping dan duplikasi dalam menghadapi persoalan. tata tugaskan fungsiantarlembagaterjadi. kelola dalam pelayanan bidang maka yang harus dilakukan adalah perijinan dalam sektor apapun, dalam penyusunan tugas dan fungsi penanganan kasus hukum, pelayandministrasi kependudukan, dan lain ditengah massanya kebocoran lain perlu menjadi perhatian semua anggaran dan banyaknya kasus kasus birokrasi lembaga eksekutif, legislatif, korupsi yang terjadi tanah air. selain dan yudikatif. itu tingkat penyerapan anggaran yang reformasi birokrasi mem tidak stabil oleh instansi pemerintah butuhkan kepemimpinan yang perlu menjadi catatan tersendiri visioner, mampu melihat kebutuhan terkait dengan reformasi birokrasi dan tantangan kedepan serta dalam aspek anggaran. pada tataran mampu menemukan solusi bagai yang lebih tinggi, reformasi anggaran mana organisasi pemerintah siap pemerintah juga harus berfokus pada menghadapinya. kemampuan untuk nilai kemanfaatan atas anggaran terus belajar, menemukan inovasi, yang digunakan. anggaran berbasis dan melakukan keputusan keputusan kinerja menjadi dasar untuk mengelola strategis menjadi syarat mutlak bagi anggaran, bahwa anggaran pemerintah pemimpin eksekutif, legislatif dan yang digunakan harus jelas output dan yudikatif saat ini. selain itu reformasi manfaatnya bagi pembangunan. output birokrasi jelas membutuhkan danmanfaatyangbenar benar memberi pemimpin dengan karakter kuat, nilai tambah bagi kesejahteraan bersih dan berintegritas tinggi, memiliki .masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kemampuan sebagai pemimpin dan daya saing bangsa. juga manajer bagi organisasi yang dimensi individual berkaitan dipimpinnya serta dapat mengelola dengan sdm aparatur yang memegang organisasi secara partisipatif, peran kunci dalam reformasi mengutamakan kerjasamatim sebagai birokrasi. pemerintah dan dpr kekuatan organisasi. sepakat menerbitkan tahun salah satu indikator keberhasilan tentang aparatur sipil negara reformasi birokrasiadalahterwujudnya sebagai bagian dari upaya untuk pengelolaan anggaran yang efisien, memperbaiki tata kelola kepegawaian efektif, akuntabel, dan terciptanya sipil. manajemen pns saat ini masih transparansi dalam pengelolaan menyisakan banyak masalah dan keuangan negara. aspek anggaran problematika yang tidak mudah untuk perlu memperoleh perhatian lebih diselesaikan. problematika tersebutdiantaranya: level kompetensi pns mewujudkan pemerintah indonesia yang sangat beragam, kinerja dan menuju world class government. produktivitas yang belum maksimal, dimensi individual dalam kon kuatnya intervensi politik pengelolaan teks reformasi birokrasi mensyaratkan pns instansi daerah, dan persoalan aspek pendidikan dengan parameter struktural lainnya yang bisa jadi kualifikasi, spesialisasi, dan pelatihan membutuhkan waktu puluhan tahun dalam jabatan bagi pns untuk untuk menyesuaikannya. menjalankan tugas dan fungsi harus diakui dalam kurun waktu pemerintahan. saat ini dan kedepan sepuluh tahun terakhir telah terjadi semua lembaga pemerintah baik perubahan tatakelolamanajemen pns eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang lebih baik melalui proses rekrut harus diisi oleh sdm yang memiliki men dan pengembangan kompetensi kompetensi tinggi sehingga andal pns. namun alini belum mampuan dalam melaksanakan tugas jabatannya. dongkrak perbaikansistem manajemen kualifikasi pns harus jelas melalui latar pns karena separuh lebih jumlah pns belakang pendidikan yang memadai yang ada saat ini ikut menyumbang dan pengalaman yang mantap munculnya berbagai macampersoalan untuk menduduki suatu jabatan. struktural dalam pengelolaan pns.uu selain itu pelatihan bagi pns harus asn menyebutkan bahwa pengelolaan benar benar dapat memberi nilai pns saat ini dan seterusnya wajib ber tambah bagi kompetensi pns, baik pasarkan sistem merit. sistem merit kompetensi manajerial, teknis, maupun adalah kebijakan dan manajemen asn sosial kultural. asn sudah jelas yang berdasarkan pada kualifikasi,kom mengatur bahwa setiap pns setiap potensi, dan kinerja secara adil dan tahun harus memperoleh pelatihan wajar dengantanpamembedakanlatar jam pelajaran agar pns dapat belakang politik, ras, warna kulit,agama, mengembangkan kompetensinya asal usul, jenis kelamin, status pergi optimal mungkin, sebuah terobosan bahan, umur, atau kondisi kecacatan. yang patut diapresiasi. sistem inilah yang diyakini akan mem ketika pns sudah kompeten, bawa birokrasi pemerintahan mampu tantangan selanjutnya adalah edisi tahun vii xp. jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia bagaimana pns dapat memiliki sikap serta kesamaan karakter lembaga dan mental untuk melayani masyarakat, birokrasi yang melekat, seperti rujukan bangsa dan negara sebaik mungkin. peraturan perundangan, perencanaan, perubahan mind set dan culture set pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan dalam bekerja merupakan salah satu pemeriksaan, mekanisme penggunaan indikator penting dalam pelaksanaan anggaran, pembinaan kepegawaian reformasi birokrasi. pns harus atau manajemen sdm aparatur, mengembangkan dan meningkatkan manajemen aset, dll. sehingga pada sikap melayani dan memiliki dedikasi dasarnya seluruh unit organisasi tinggi terhadap tugas jabatannya. birokrasi pada lembaga negara selainitu aspek komitmen moraldalam menjalankan business process yang bekerja dan mengabdi merupakan relatif sama, karena mengacu pada faktor penting agar pns memiliki kinerja peraturan perundangan yang berlaku tinggi. kemampuan untuk tetapfokus bagi birokrasi. dan kesediaan dalam memberikan lembaga tinggi negaraterdiri dari waktu kerja semaksimal mungkin (tujuh) lembaga yang kesemuanya menjadi syarat agar pns produktif. memiliki struktur organisasi, tugas intinya bahwa setiapindividu saat fungsi dan kewenangan masing ini dituntut untuk memberi kontribusi masing. tujuh lembaga tinggi nyata dalam tugas pemerintahan dan negara tersebut sebagai alat utama pembangunan melaluikomitmen moral perlengkapan negara memiliki untuk bekerja semaksimal mungkin hubungan keterkaitan (interconectivity) serta patuh terhadap hukum dan bahkan juga memiliki ikatan saling peraturan. ketergantungan (interdependensi) yang tinggi dalam menjalankan tugas revitalisasi interkonektivitas fungsi dan kewenangannya. hal ini antar lembaga teridentifikasi dalam sejumlah klausul dinamika unit organisasi birokrasi anu panahan anang lembaga negara tidak hanya berfokus tin lanjut adaa pada variasi kelembagaannya saja, yang tetapi juga terkait interkonektivitas orang kum dalam ilustrasi digambar edisi tahuinterkonektivitas fungsi dan lembaga melaksanakan pengusulan rancangan birokrasi. undang undang kepada dpr untuk interkonektivitas antar masing mendapatkan persetujuan secara masing cabang kekuasaan negara bersama sama seperti diatur dalam tersebut dapat dilihat dalam dua uud dan mpr perspektif, yaitu perspektif dapat memberhentikan presiden atau fungsi dan perspektif dukungan wakil presiden dalam masa jabatan administratif dan teknis operasional. atas usul dpr seperti diatur dalam uud dalam perspektif fungsi, masing atau misalnya pencalonan masing cabang kekuasaan negara hakim agungatas usulan komisi yudisial menjalankan fungsi lembaganya yang kepada dpr sebelum mendapatkan tidak terpisahkan satu dengan yang penetapan presiden sebagaimana lainnya. tidakadasatulembaganegara diatur dalam uud yang menjalankan fungsinya secara contoh contoh tersebut menunjukkan mandiri atau terpisah. sebagai contoh, bahwa pelaksanaan fungsi dari masing presiden sebagai kepala pemerintahan masing cabang kekuasaan negara tidak gambar interkonektivitas fungsi dan lembaga birokrasi edisi tahun viii unej ip3 oli edn| 'sesium810 seinen neue eyes aus bunyi uep se3n) week ueepagiad lepas: vee je33raja abad riset seni8ajaw fantasy3 nejeyuep ide3djaja jeu week jen sedan 183u1j begwajeped autres ese3au e3ega vespeyay ise jig isesiuebu jun pgedeped ueynyawaw je3au bahwa| buses ref 1deep ese3au edegwajeped 8view invasi) 1s3uny uep se3n) ispjyojig issue8jo jin sesium kedua wej unten sp6 gan jniynug ueepagjad deputy jasa week mep wwii uep se3a1 yes play jun nes uep ulp ja) aue bue jul upesenyay 3urges ueyesiwad akses yeisipna siwon isejnyouig bua jey amulet bue ue3uap nes sesium8j01iun ues uap pag jag ubj3 isu iaiui neue sue nde) perempuan under end ueyejuuawad tepi sukses 8view auseysedey jana| ninja dnyedbuaw aujipne kedua tensai uapuadapul bebas bunyi uep se3n) je8ui buah yes ueyupjelip sydney bue resep is8uny buoobian vdf isejyojig isesiuebio uep isnjnisuoy sp3n) waw yun yo1uo) bebas elue ajip bue ese3au segar 'ueiyiwap ue3uag je3a e3ega ueuningay 3ex3un "undijeyas uap said venus hjn ndd jep unjuk3ja1 je3ues sel jasa uaj isian jajulip neue vewjejegip jeep up1e38up under ' injesede wgs xpij jeuoisnjuysuoy rjayduas rengas sesium8jo ubjesag bullet buses see isnjisuoy yewbyuew uesnjnday eyes neue pinyin isis jep 'resmi wap ujesiw ney auvijegas end ueiyiwap "mm 1ex3un uejewejayasay ual eve188u majas venue ue810 e uje nada is8unj uep undwedbuaw resep tepi) uapisald sedang ueyuejelua iu! isejyoj yo1uo) le3gas auuegwalp 8ue isesiuebiojiun '(euoisej siuyojuep is2isi uep nephew rejim ue3uap messiuwpe ue3nyp ueyllagwaw tensai isuapuadaput jey3 jiwa unse8nj ueyuejeluaw 8ue aiseuyouig dera) je3au deg waj pulse lu ise issue8 hun wijlwaw jeda ausgdunjueyuejeluaw week'demi wap e3ega buisewu 8use 'euocise jadi cadas isyauoy jaj undnejem iya uep jyejjslulwpe uedunynp autres ve3uap n1es junadsuad week under savoy jal ueyuie ipa lipat siang stan neheiniaiin manan isyanonif isvkyojan kulon halyayay nyvkooyayon natabel unit organisasi birokrasi pada lembaga tinggi negara luar eksekutif pemmtame tema rakyat keahlian badan |komsivuasia def isetetanasengera |vetkamahkonsttusi (setretaratjenderi utama, direktorat utama, audio riat utama sumber: diolah dari berbagai sumber terdapat variasi dalam nomenklatur (lihat tabel perbedaan nomenklatur kelembagaan dari unit organisasiyang antar lembaga negara ini menunjukkan dikembangkan pada masing masing adanya dinamika kelembagaan lembaga negara. mahkamah agung, birokrasi yang dibentuk berdasarkan misalnya menggunakan nomenklatur kebutuhan masing masing lembaga. sekretaris saja untuk unsur kesekre beberapa konsekuensi yang muncul daratan, sementara lembaga lainnya dengan adanya perbedaan unit menggunakan nomenklatur sekretaris organisasi birokrasi ini adalah adanya jenderal, seperti halnya unsur perbedaan tingkat kebutuhan atas kesekretariatan kementerian besar. ketersediaan sumber sumber daya, beberapa lembaga negara bahkan baik sdm aparatur, sumber daya mengembangkan kelembagaan anggaran, sumber daya aset maupun birokrasinya dengan tambahan unit sumber daya lainnya. kerja eselon satu, seperti direktorat berdasarkan kondisi atas, jenderal, badan, inspektorat utama, dll maka dapat disimpulkan bahwa edisi tahun vii jurnal pendayaokaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia kebutuhan revitalisasi kelembagaan negara dan reformasi birokrasi, birokrasi lembaga lembaga negara menjadi penting guna menjamin dan tidaklah sama. hal ini karena fungsi memastikan bahwa kelembagaan yangdiembanmasing masinglembaga birokrasi pada lembaga negara sudah berbeda skala danvolumenya. namun sesuai serta menjawab kebutuhan. demikian, revitalisasi perlu dilakukan kelembagaan birokrasi memiliki dalam konteks mengembalikan peran sentral untuk mewujudkan fungsi dukungan organisasi dan interkonektivitas yang dinamis antar memaksimalkan sumber sumber lembaga tinggi negara. beberapa daya organisasi yang dimiliki. demikian catatan bagaimana revitalisasi ini dapat juga dalam konteks anggaran, bahwa dilakukan. penyelenggaraan fungsi fungsi lembaga pertama, revitalisasi kelam negara memerlukandukungan sumber bagian birokrasi seyogyanya harus daya anggaran yang tidak sedikit. sejalan dengan prinsip nawacita yang dukungan anggaran sangat sentral menjadi landasan penyelenggaraan dalam memastikan lembaga lembaga pemerintahan dan negara, dengan negara tersebut bekerja sesuai menterjemahkan tujuan nawacita dalam mandatnya. revitalisasi anggaran bentuk dukungan kelembagaan yang kelembagaan birokrasi tidak serta mampu mengoptimalkan pencapaian merta diartikan sebagai pengurangan prinsip prinsip tersebut. dalam alokasi anggaran,tetapilebih mengarah konteks revitalisasi ini, salah satu yang padapenentuan anggaranyangsesuai perlu mendapatkan perhatian adalah dengan kebutuhan. khususnya pada butir kedua nawacita dalam perspektif dukungan yang berbunyi membuat pemerintah administratif dan teknis operasional, tidak absen dengan membangun tata revitalisasi kelembagaan perlu kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dilakukan secara terus menerus demokratis, dan terpercaya, dengan dengan memperhatikan kebutuhan memberikan prioritas pada upaya dan dinamika masing masinglembaga memulihkan kepercayaan publik pada negara. peran pemerintah, dalamhalini institusi institusi demokrasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur melanjutkan konsolidasi demokrasi, januar alma, mpa. melalui reformasi sistem kepartaian, menyangkut penegakkan hukum pemilu, dan lembaga perwakilan". atau ketaatan kepada peraturan butir kedua ini memberi pesan jelas perundangan saja, melainkan juga mengenai bagaimana pengelolaan revitalisasi dalam hal review kritis birokrasi yang harus menunjukkan terkait bagaimana penentuan dan karakter bersih, efektif, demokratis pengambilan keputusan. sehubungan dan terpercaya. sehingga revitalisasi dengan itu, perpres tentang kelembagaan harus menjamin untuk grand design reformasi birokrasi mencapai kondisi birokrasi yang dicita telah mengamanatkan kepada menteri citakan dalam nawacita tersebut. pendayagunaan aparatur negara dan landasan nawacita ini penting reformasi birokrasi sebagai ketua dalam penataan kelembagaanbirokrasi tim reformasi birokrasi nasional. sebagai nilai dasar dan moralitas yang sehingga dengan demikian, revitalisasi menjadi acuan dan tujuan revitalisasi. kelembagaan tidak terlepas dari termasuk dalamnya adalah pesan kerangka utuh reformasi birokrasi demokrasi yang perlu diwujudkan, nasional. melalui bentuk komunikasi dua arah samping itu, masih terkait dan setara antara eksekutif dengan peraturan perundangan, perkenan lembaga lembaga negara lainnya tetang pedoman evaluasi sebagai mitra yang dilayani. kelembagaan pemerintah telah kedua, peraturan perundangan memberikan rambu rambu mengenai yang menjadi rujukan penataan bagaimana kelembagaan birokrasi kelembagaan yang memberi peran harus terus dipantau dan dievaluasi. sentral kepada kemenyan sebagai lebih lanjut, dalam konteks revitalisasi leading sector dalam penataan kelembagaan ini, perlu diperhatikan tiga kelembagaan birokrasi perlu kembali dimensi evaluasi, yaitu kompleksitas, ditegaskan dan dihormati oleh yang merujuk pada tingkat diferensiasi seluruh lembaga sebagai bagian yang dilakukan dalam pembagian kerja, dari kewenangan eksekutif. dalam formalisasi, yang terkait dengan hal peraturan perundangan ini, aturan aturan, instruksi, prosedur, dan revitalisasi kelembagaan tidak hanya komunikasi yang dibakukan, serta edisi tahun viii peran sakit dalam membangun asn berkinerja studi kasus provinsi jawa timur) mulanamd yusuf aceh pemerintahan yang terukur dan terwujudnya asn yang beri akuntabel terhadap segala program nerjamerupakansalah satu pondasi kegiatan yang dilaksanakan dalam dalam pembangunan smart asn rangka kesejahteraan masyarakat. dengan kata lain, meningkatnya lebih lanjut, terbentuknya nyang kinerja asn merupakan salah satu berkinerja provinsi jawa timurjuga indikasi terbangunnya smart asn berdampak pada terealisasikannya suatu instansi pemerintah. visi misi pembangunan provinsi jawa timur. semakin baik kinerja, maka kesimpulan kesempatan untuk mencapai tujuan implementasi sakit yang baik sasaran pembangunan organisasi tahan akan provinsi jawa timur dapat meng atau pem nan daerah aka gambarkan upaya pemerintah daerah semakin besar. terdapat beber spain untuk meningkatkan kinerja dari apa! apa cap tingkat organisasi sampai dengan kinerja provinsi jawa timur yang tidak tingkatindivi kat individu aparatur sipil naga terlepas dari meningkatnya kinerja ra). cascading yang dilakukan mulai asn pelak bah yang dari indikator tingkat pemerintah meningkat tau per daerah, tingkat opd, tingkat bidang, ekonomi, menurunnya indeks gini, ting kat sub bidang, sampai dengan pemerataan pendapatan, menurun tingkat indiv kat individu menggambarkan nya tingkat kemiskinan, meningkatnya bahwa setiap kinerja individu dalam indeks pembangunan manusia pm), suatu organisasi akan mendukung menurunnya ana makan kinerja opd bahkan sampai tingkat terbuka, meningkatnya nee pemerintahan daerah. oleh karena itu bangunan sana mk. sangat penting untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, kinerja individu dalam pencapaian meningkatnya indeks kepuasan tujuan organisasi. meningkatnya masyarakat ikm), sampai dengan kinerja asn merupakan salah satu meningkatnya indeks reformasi dikaji terbangunnya smart asn birokrasi. suatu instansi pemerintah. edisi tahun viii under isi3 janyasyayleg 2le bau 188un e3ega bumi lenysyajuoy isenjoug eun okay lele ue3uefuasay eje yijuon ua1 susu ueyiwap ue3uap e83ilyas "eje3au bursa ve8utama vep 1s3uny began uedunuaday uep yepuayay ue3uap sejelas uep buuujas study sean) tensai 1polio) began venue isejyojig e3egwajay isesijenadh senanjuoyjajui uejiuis isejyojig auiguagas ueunyngay gemeluawu use8egwajay elias ue3nyp eye yep!) 3ue yeyidas isle ueyednuaw adele ue3uap sejelas jeep aue ueynyejip bue ueejeuad eye eje3au isun) juice bui uee je3 #se!i3oj uep ue8nyp adele due buajofuad week isuapuadaput ise ayo lue ajip bue uid uep under isuspuadap jadul nsula1 puji veyednyaw je3au edegwaj jejak uey jepun ja) tepi) bue tejuijujw 'leluasa ipeluaw je3a nenas veyednjaw je8au e3ega buses ise jep seiy3aj ueesenyay urge eye siw uep yyijod ue3nyp )ay iny uag ledegas uiwoyai isesijejjussip panjang setyo jig ure3wajan uep isesijejju3s bijuu uejurgwi3s2y isesijejaa! injejaw iselyouig isewuojai ue3 negasi isesijejjus isuswip yey ja) bunga ue1e12 ley lag ueysuepas "elias uejidwejajay uep ueyndul atau squad eye see isnysipuepue jededuey resep uep unpaid isuawip 'elias sosbud piipubp uag uenyegwad yey3un 'essay ueyeligan wedes uep ueindwlsa essay inpasoud 'ueunyesad uesegajay uep uesejalay jey3u1) 1ny3ue aua je3a bahwa| isesijewjoj isu under edwa is8unj reese8 baja abad beg buns3ue| vey jesepuag umur abjad uei3egrad edwlp ueyuagwaw vapen8efepiag jey3un uep pegefad neue sijeisads jeju bue iseuyouig began aupninmua) ue3ngny 21ej 'segel neue isesijersads i3eg 1ese asid uep uesnseyay rengas 1e18 sesi ue8 inanis seri sya won ipeluaw lepewaw 8ue adhesive8joe aep injejaw anonim seysyajdwoy showing jagung useipas ja1ay joduuaay 188iua) issue3 jey3un eyed neyasewes epeyepi) neue yegajnjeya) epe jaguesnjnday verge3uad week tepi) uegemel ue8uap ueyningay ve3ueuamay eeuw bue ysesijenjuas siang setan nyhvinisanig annan isvynorii (sw yukon boiyuyan yvn juan una nan reformasi birokrasi melalui revitalisasi kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif legislatif, maupun yudikatif adalah revitalisasi. dalam konteks reformasi yang.menyangkut dimensi kelembagaan mengarah pada struktural dan dimensi individual. terwujudnya good and.clean reformasi.birokrasi dimensi .government agar.fungsi fungsi struktural menyangkut aspek pemerintahan dapat berjalan struktur, tatakerja,kepemimpinan, secara efektif dan efisien. dalam .den anggaran. sedangkandimensi .hubungan ini kemenyan dan individual terdiri dari aspek sebagai institusi pemerintah yang pendidikan, ideologi, dan komitmen mendapat mandat harus ditegaskan moral, kembali peran sentralnya. revitalisasi kelembagaan lembaga menyelaraskan kehendak, tinggi negara merupakan bagian kepentingan dan kebutuhan tidak terpisahkan dari reformasi lembaga negara dengan desain birokrasi lembaga tinggi negara. kelembagaan birokrasi. revitalisasi kelembagaan pada, memperkuat dukungan sumber birokrasi eksekutif, legislatif, dan sumber daya, baik som aparatur, yudikatif adalah bagian dari upaya keuangan maupun sumber daya menterjemahkan prinsip nawacita organisasi lainnya agar tercipta untuk mengembalikan peran lembaga birokrasi yang mumpuni sentral eksekutif dalam penataan dan profesional. kelembagaan, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan. referensi aziz, ao. change manage paradigms, principles, para ment dalam reformasi birokrasi. does and pendulum. govern gramedia pustaka utama. ance, coin, administrative a.f. lemans. overview , reform public management: dalam a.f. lemans. ed, thmanagement change govern rahmatunnisa, menyoal ment, martinus nijhoff, kembali reformasi birokrasi. jurnal brunei, l., herbert, t., wright, pascasarjana: governance, reinventing govern rosyidi, inilah reformasi ment the american states: meas administrasi sub nasional: suatu using and explaining administrative analisis reformasi administrasi reform. public administration re kecamatan kota bogor. diger view, tasi, fisip, universitas indonesia. riyanto, mengembalikan kepercayaan publik melalui rekor masi birokrasi. gramedia pustaka utama. kkk edisi tahun viii peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan guru besar tidak tetap unpad. ketua mahkamah agung ketua dewan pers but established morality necessary good government the welfare society. societies disintegrasi from within more frequently than they are broken external pressure. there disintegration when common morality observed and history shows that the looking moral bonds often the first stage disintegration that society justified taking the same steps preserve its moral code does preserve its government and other essential institution . sir patrick devin, the enforcement moral). charles howard robert summers, law its nature, functions, and limits, englewood cliffs new jersey: hlm. tetapi kehadiran suatu moral yang aje diperlukan serupa dengan kehadiran pemerintah yang baik demi kesejahteraan masyarakat. disintegrasi bagi masyarakat lebih sering terjadi karena sebab sebab dari dalam daripada karena tekanan dari luar. disintegrasi terjadi ketika tidak ada ketaatan bersama atas moral, dan sejarah menunjukkan longgarnya ikatan moral acap kali menjadi penyebab utama disintegrasi, karena itu masyarakat dibenarkan untuk mengambil langkah yang sama demi menjaga pemerintahan dan berbagai institusi yang penting). pendahuluan berlebihanungkapanyang menyatakan: etik (etika) sebagai salah satu kalau hendak mengenal secara aturan bertingkahlaku, seperti aturan mendalam dingin memperbaharui aturan tingkah laku lainnya (hukum, mengubah suatu masyarakat, kembalilah agama, adat istiadat) merupakan sejarah dan budaya masyarakat refleksi historis perjalanandanbudaya yang bersangkutan". sejarah dan masyarakat. dalam konteksini,tidaklah budaya ini tidak hanya terbatas padakenyataan kenyataan. tidak kalah menggunakanungkapanyang berbeda. penting adalah tata nilai, keyakinan etik diperhatikan sebagai "pedoman" dan kesadaran yang hidup dalam atau petunjuk yang menunjukkan masyarakat, seperti tata nilai etik. sifat individual, dan tidak ada paksaan secara etimologis, etik (ethic: eksternal terhadap ketaatan atas etik. inggris, ligue: perancis, etnik belanda) hukum lazim disebut "aturan" yang berasal dari bahasa yunani "etos" menunjukkan unsur dapat memaksa yang memuat kandungan: karakter dan dipaksakan dari luar. biasanya, (character), sikap (disposition), dan untuk menggabungkan etik dan hukum pembawaan (nature).' selain itu, ada yang sama sama memuat kandungan kata "moral" dari bahasa latin"more". "semestinya bertingkah laku" (ought dayang membedakan antara"etika be), dipergunakan istilah "ketentuan" "moral", tetapi ada yang menganggap atau rules" (seperti "rules behavior . keduanya mengandung makna yang pada bagian lain catatan ini akan sama. (infra). dalam bahasa indonesia, diuraikan juga perbedaan antara dikenal juga kata kesusilaan atau etik dan hukum antara lain etik susila dan akhlak", yang memuat merupakan kewajiban individual dan kandungan yang sama dengan etik berlaku dalam. hukum merupakan biasanya, kata kesusilaan atau kewajiban sosial dan berlaku luar. susila , lazimnya dipadankan dengan tetapi ada juga yang menggambarkan zee eden" belanda) yang lazim juga etik berlaku dalam dan keluar atau dipadankan dengan etik", sedangkan paling tidak, tingkah laku internaletik akhlak berasal dari bahasa arab, akan selalu ada refleksi keluar. seperti "ahlul karimah" etymology . suggests that ethics both individualistis and social. etik sebagai pedoman tingkahlaku individualistis because individuals ada semacam upaya untuk 9re asked make certain values part lebih menjelaskan perbedaan their character and use certain antara "hukum" dan "etik" dengan 10rms making decisions. social because ethics not about every person stephen wan hias and media: formulation their own rules behavior edisi tahun vii! peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan apart from others. correct conduct terlepas dari orang lain. tingkah laku honoring rules fair social interaction yangbenar adalah penghormatan atas rules that apply humans generator aturan aturan dalam interaksi sosial toallmembersofagroup. experience secara benar atau jujur aturan aturan ethics internalnya thetugof conscience. yang diterapkan pada setiap orang experience ethics externally the padaumumnya atau pada semua ang demandsplaceduponusbycodeofethics, kota kelompok. secara internal, kita back social sanction. psychological, menjalankan etik sebagai tali penarik one learns ethics asa set responses (petunjuk) kata hati (kesadaran). se shaped social enculturation and the bagai tuntutan yang dibebankan ethical climate society. ethical pundak kita adalah kode etik" (codes capacities are nurture and exercised ethics), yang dikuatkan dengan sanksi within groups. also, ethics requires that sosial. secara psikologis seseorang adopt social perspective that leaks mempelajari etik sebagai suatu kum the common good and transiens bulan respons yang dibentuk oleh aku selfish individualis. ethnically speaking, durasi sosial dan suasana (climate) etik "how ought ito live? cannot based masyarakat. kapasitas etik saya terpilih isolation from the question, how ought hara dan berjalan dalam kelompok. etik live?? juga menuntut agar saya mengambil (secara etimologi ilmu baha (mengadopsi) pandangan (perspektif) sa, . menyatakan bahwa etik sekali masyarakat yang menunjukkan kedai gus bersifat individualistis dan sosial. kan bersama diatas individualisme diri individualistis karena etik menuntut sendiri. berbicara secara etis"agama para individu menjalankan nilai nilai semestinya sebaiknya saya hidup?" tertentu yang menunjukkan karakter tidaklah dapat dipisahkan dari per mereka dan mengikuti norma norma tanyakan: "bagaimana semestinya kita tertentu dalam membuat keputusan. hidup?" bersifat sosial, karena etik tidaklah menyangkut bahwa setiaporangdap etik dan hukum membuat aturan sendiri sendiri terlepas dari diskursus teoritik 34him89. atau filosofis pemahaman praktis" edisi tahun viii jurnal eno hubungan antara etik dan hukum, artinya bersumber (berasal) dari bawah ini akan dicatat yang suatu kekuasaan diluar diri pribadi membedakan antara hukum dan etika (uitwending macht). (moral). van apeldoorn' mencoba dilihat dari cara menjamin kota merinci perbedaan perbedaan 3tan, ketaatan pada etik atau tersebut, antara lain: moral bersumber dari kesadaran dilihat dari segi isi, hukum demak (dan kemauan) pribadi. tidak ada sudan sebagai tatanan yang kekuasaan (kekuatan) luar yang mengatur kehidupan bersama memaksa ketaatan pada etik atau atau masyarakat (good ordering moral moral wortel der samenleving). etika atau moral geweten van mens. hier dan bertujuan untuk kesempurnaan ook been uitwendig macht die wing pribadi (volmaking van enable tot naleving morale geboren). mens). tetapi, perlu disadari, ke berbeda dengan hukum, ada sempurnakan kehidupan pribadi kekuatan luar kehendak pribadi, akan mempengaruhi peri kei yaitu negara yang menjaga, bahkan depan masyarakat. perbaikan peri dapat memaksakan ketaatan pada kehidupan pribadi akan mem hukum. tetapi, seperti telah dicatat bantu (mendorong) perbaikan atas, ketaatan pada etika atau tatanan kehidupan masyarakat moral besar sekali pengaruhnya menjadi lebih baik (verbetering van pada ketaatan pada hukum. mens meerwerk tot een before seseorang tidak melakukan maatschappeliikorde). perbuatan pidana (mencuri, korupsi, dilihat dari sumber atau asal dan lain lain) tidak selalu karena usul. immanuel kant menyatakan takut dipidana, tetapi kesadaran etika atau moral bersifat otonom, sik atau moral merupakan sarana artinya bersumber dari kesadaran pencegahan untuk melakukan sendiri (eigen geweten). ketentuan pelanggaran hukum. ketaatan pada hukum bersifat heteronom, etik atau moral (termasuk ketaatan pada agama dan kesusilaan) apeldoorn, inleiding studie van het adalah pendorong kuat menuju nederlandse recht. edisi tahun viii peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan "masyarakat taat pada hukum (law tingkat kesadaran pribadi (geweten abidingsociety)". van mens). kesadaran (geweten) van apeldoorn mencatat pula terhadap etik atau moral berkaitan unsur unsur lain yang membedakan dengan budaya dan peradaban antara hukum dan etika atau moral, ((lure and civilization). kita pernah yaitu yang berkaitan dengan "tata mengenal ajaran hobbs mengenai doel. tetapi dilihat daritantanganyang outre). hobbs menyatakan, dalam sedang kita hadapi, tiga unsur yang masyarakat alamiah akan senantiasa dicatat atas, sangat penting untuk terjadi "bellum omnium contra omnes mendapat perhatian. all against all . artinya, setiap orang merupakan serial in. pertama: perlu disadari, etika kai bagi orang lain selain mencerminkan rendahnya atau moral merupakan kebutuhan nan budaya, keadaan itu merupakan pribadi dan tuntutan terhadap pribadi. gambaran peradaban sebelum ada kuat atau lemahnya sikap dan ketaatan negara. ajaran hobbs berbanding pada etik atau moral, sepenuhnya terbalik dengan pandangan locke tergantung pada tingkat kesadaran dan ng. yang menggambarkan "state nature tanggung jawab pribadi (mempribadi). nana merupakan peri kehidupan yang damai, kedua, terdapat hubungan meskipun diakui keadaan surgawi itu fungsional antara ketaatan pada senantiasa mengandung ancaman etika atau moral dengan ketaatan untuk "bertikai", karena perbedaan pada etika dan moral, makin tinggi kelompok masing masing. kita serin pula ketaatan pada umum. ita keempat: kesadaran (geweten) mendengar ungkapan berbagai pribadi itu tidak terlepas dari sifat pelanggaran hukum (seperti korupsi) arif atau kearifan (wisdom, wijsheia). tidak terlepas dari melemahnya, bahkan krisis etik ketaatan pada etik atau moral selain akan krisis eli aldumora sebagai cermin budaya dan peradaban, etik atau moral ditentukan oleh edisi tahun viii unse 1s1p3 pela iseiyowap yeon3uaw neue edegwaj edegwaj eyed yijgnd (sn neiyowap) exigua) yga| ipeluaw usefesjaday ueyyngwnuaw 3deep dngnyaj ue8uny8uy niens yeon3uwu buka je33 upe1e83raja abad apsis nada ue8uny3u yes neue ying ejpuswi jesepusw je)a e unsawas ular ue3uny3ujj unduegwsw ypu eyed dieja) eyes aset jea rute week leg ue8uny8ul| ne) yid ejekan jun bunga yegnduaw eyesnyag 'e3iya undiysawu) dyno yepyepn agung see (ulpuasutp efeyjadwaw hyun uee3np uee3np efujepueas isejyojig urmbejubwawi seni jag rule8gas jun iseiyowap ueyisejuewaw ule| uep juga uses ue3i0 ueunsns nada 'gedung yep (uey)eej queue3e) je83 jag esnya puede) ups) jerjuew blue sag saga 'e1p3du jag resep ulur) iye wajo jadi eyes jag empat neue je3uad 1cadas #egois judul ue bunyi8uj ueyejesay epe nee jenpialpul desis yepuayay uep ueepeay news lep syawal jeli jelas wespuios eyed used ynp 'eweyaad jue ueepeay eyed, :upe ahead e3uny buy iwan resep se12 vey segoe3ip ue3uap ipu! jue bunny bue ueepeay 'ese3aula uep es3ueg ua3 usw usu sun way edejagag epy jag uednpiyay jew bey loan eye dasbor .story ifo s,upieausu epp unse3uad e3n ynsewua| alel ulet uep bue studies ayu bodi, neue ' savoy, mwouoya 'keping iso ue3uny neue ,anda sfojdsip, ne1e jgn 23nl idea1 les using maya1 ay3 jof au) ok, ima jeu jey ve8uny3u|j ue8uny3ulj ys|o eyj ua1 ue3uap yes jag jokowi nie emma issue (lenmusuhw jue any ue3uny indah ueepeay week yee aset ueepeay) ayuapunga8 uononys, under iaitu! row neil vii unggas bue uno win wep (esai keju uemnjudusli bye ni) rebung jue (emsiseyew ueselejad wejpui despu jag ewijausw yeu jad e)y 1e4 bj8a e103 sueyegnuad heyn meja hyun sin 8ue uep pun ipul noys kedelai sng insee uep item yexueyng ja1010 emas bueno dinas 'e uuejeosiad vina sy1dn nvhvinisiw manis isvayonii isvnyoaia kanan niyunay ayvkoo kan nan peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bawah manan penyelenggara negara dan yang akan menjamin perwujudan pemerintahan. keadilan sosial, kesejahteraan sosial, atau sebesar besarnya kemakmuran bagi rakyat? rules ukuran (mengatur) memaksa yang menimbulkan kontradiksi naan etik. kontradiksi. orang yang bercocok jonathan herring mengutarakan tanam justeru lebih susah daripada tiga pendekatan dalam meme bahkan perantara. orang yang panen lebih persoalan etik: susah daripada para pengepul. pendekatan atas dasar: rules sekedar ilustrasi. semua sepakat, basedapproaches" korupsi dan terorisme harus dilawan dan diberantas. tidak hanya oleh berdasarkan pendekatan ini, aparat keamanan dan pertahanan, jawaban etik atas suatu persoalan tetaniiuga oleh setiap warga tetapi adalah follow the rules sejauh hap jub warga. "lap kita berdebat mengenai tata cara mana etik ditegakkan, ditentukan melaksanakannya. dalam korupsi oleh ketaatan mengikuti ketentuan ada perdebatan mengenai luas ketentuan yang ada". sempit wewenang kpk. dalam bagi kita, persoalannya: "rule" atau hal memberantas terorisme, kita "rules" macam apakah yang diikuti berdebat mengenai peran tni. itu? dalam kaitan ini, mungkin kita ' sadaratautidak sadar, perdebatan dapat merenungkan potongan mengenai tata cara, instrumen tembang puisi emma ainun pelaksanaan, justeru mengakibatkan najib yang berbunyi: kita telah adji yang berbunyi reducing atau "reducing terhadap memboroskan anugerah tuhan ini kesepakatan atau kematian melalui cocok tanam ketidakadilan memberantas korupsi atau dan panen kerakusan". bagaimana kalau "rules dibuat itu justeru memberantas terorisme. tata cara dau tue yang bud tuju memang penting, namun kita harus rules yang tidak berkeadilan. rules halal hanya memberi peluang pada jauh dari "tujuan menghalalkan any kecil les segala cara . tidak semestinya tata sekelompok kec, jauh cari cara mengorbankan obyektif yang jonathan herring, legal ethics, edisi tahun viii jurnal pendatarinaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia referensi buku jurnal newcomer, kathryn. putting per armstrong, michael. performance france first: new performance management: key strategies and prac improvement and analysis framework. tico guidelines. koran page business dalam jonathan reutet al. framing books. public management research agenda, armstrong, michael. armstrong's washington dc: ibm center for handbook performance management: the business government. evidence based guide delivering pemerintah provinsi jawa timur. high performance. koran page, forth implementasi sakit provinsi jawa timur. edition. surabaya: pemerintah provinsi jawa armstrong, michael dan baron timur. performance management: the new pfeiffer, competitive advantage realities. london: institute personnel through people releasing the power and development. the workforce. boston: hbs press. bermain, dan j.e.a russel. hu soekarno, al. administrative man resource management. singapore: reform pake kargo: birokrasi itu mel draw hill inc. layani. jakarta: prenadamedia group. drummer, peter the practice van wall, steven. public ser management. harper business, reis vice performance and trust gov sue edition. element: the problem casualty. gugur, the relationship between international journal public admin reward management system and pro station, media social and behavioral sciences. science direct. publikasi elektronik nutans, dan stajkovic, a.d. rein situs resmi kementerian pendahagi force for performance: the need naan aparatur negara dan reformasi beyond pay and even reward. academy birokrasi agustus). menuju management executive, smart asn tersedia http edisi tahun vil! :zig jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia mesti dicapai. kita dihadapkan pada tidak bertindak) dianggap salah kenyataan, berbagai rules dibuat secara etik apabila menimbulkan untuk melaksanakan kepentingan konsekuensi buruk. pendekatan tertentu, bukan kepentingan rakyat konsekuensionalisme ini dapat banyak. pertanyaannya: etika menimbulkan penolakan terhadap mengikuti atau taat pada rules pendekatan follow the rules dan pelaksanaan rules semacam not follow the rules . menurut itu. seandainya "panen" itu diberi rules" dilarang berbohong. tetapi makna melaksanakan dan atau apabila dalam keadaan (situasi) menegakkan hukum" apakah tertentu berbohong justeru untuk pelaksanaan dan penegakan atau mempunyai akibat lebih hukum telah didasarkan pada baik daripada keburukan, maka prinsip prinsip keadilan, prinsip berbohong tidak melanggar etika. sebesar besarnya manfaat bagi yang perlu dipertimbangkan, rakyat banyak?" akibat rules yang konsekuensionalisme semacam itu tidak bertalian dengan kepentingan dapat menimbulkan ketidakpastian. rakyat banyak, pelaksanaan dan bagaimana kalau bertindak penegakan hukum berada bawah (atau tidak bertindak) sekaligus standar harapan masyarakat, baik mempunyai akibat baik dan buruk? dalam makna berlebihan (excessive) dalam hal seperti ini mesti dilihat maupun terlalu ringan. kenyataan konsekuensi secara menyeluruh, ini dapat bersumber dari "rules" atau bukan sekedar terhadap keadaan "pelaksana penegak hukum". tertentu. pendekatan ini bertalian dengan pendekatan atas dasar: outcome pendekatan konsekuensionalisme" basedapproaches". (conseguentionalism). ukuran etis menurut pendekatan ini, jawaban atau tidak etis ditentukan oleh etik atas suatu persoalanditentukan konsekuensi, suatu tindakan (atau oleh "produce the best outcome" tidak bertindak)akan dipandang etis atau menghasilkan yang terbaik, apabila mempunyai konsekuensi agi lagi persoalannya: "terbaik baik. suatu tindakan (atau untuk siapa? semestinya terbaik edisi tahun viii peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan menurut prinsip prinsip umum untuk menghasilkan yang terbaik, yang diakui" (recognized general senantiasa diperlukan honesty, principles), misalnya, tatanan kindness, fairness, impartiality, dan demokrasi yang bertanggung jawab, "sense justice". yaitu demokrasi yang berkeadilan pendekatan kebajikan (virtue) (sesuai dengan prinsip prinsip dapat ditelusuri dari ajaran etik negara hukum), sesuai dengan socrates dan aristotle, bukanlah rasa keadilan (general principles konsekuensi yang menentukan justice), dan memberi manfaat suatu perbuatan benar secara etik sebesar besarnyabagikepentingan atau secara moral, melainkan motif rakyat banyak. dilingkungan pers, gari suatu perbuatan, yaitu untuk saya sering menyebutkan: prinsip berbuat kebajikan. melakukan yang terbaik dan pendekatan atas dasar: dont (untuk) menghasilkan yang terbaik logyapproaches" itu bertalian dengan integritas (integrity). integritas merupakan suatu perbuatan (atau tidak berbuat) salah satu 'requirement ethics" yang dipandang etis, bukan dilihat dari semestinya tidak dapatditawar. hasil atau konsekuensi perbuatan pendekatan atas dasar: character tersebut (baik atau buruk), melainkan perbuatan itu sendiri basedapproaches". lx. yang menjadi ukuran etis atau tidak menurut dasar ini, akar etik etis. berbohong adalah perbuatan ditunjukkan oleh: "actinawaythat tidak baik, karena itu tidak etis. displays virtue", yaitu perbuatan menceritakan atau menyampaikan yang (senantiasa) dilandasi dan sesuatu yang benar (kebenaran) didasarkan pada kebajikan, yang adalah sesuatu yang baik. dengan antara lain berupa "honesty demikian menceritakan kebenaran (kejujuran), atau kindness merupakan suatu tindakan etis. (kebaikan). prinsip honesty dan mungkin dalam situasi tertentu, kindness" tidak dapat dipisahkan menceritakan benar (kebenaran) dari integrity" (integritas). agar ' terasa pahit atau menyakitkan, berbuat dengan cara yang terbaik edisi tahun viii untuk ist3 cbl nj! e1e yee)bue 'uy3 unw xep1 solusi eyed "see ueyesenip 3uea eyjadwi uep ,alusijeiuojoy ou, puas puas depeysay eju uewepue massif bue anjung nymag ega ipeluaw year e83utas ren ny13ag pau nenguaui uep jeluojoy uee88ujud uewebue eueynefas 'eweyyag bungkus ueyednuaw aye use auejyad benua epe "ni juara yee jap uad, uedeyaun ewe) aus, re3agung deplu3uaw ese ewe nia) nej ese ueuseyue ure urea uep azure squad.ia) rejim ye rejim eos gpg1 rain apsis jeng je3aua gunung3 uep reduced 'asap venue18) !sreg bojoapi kang dinas pe cant 'deep uep resep resep ueujjid agen8uaw suca vesuepurwsg ueyeunjsw use 'ereauvepes jung ueyebadiad ,eye eil squad :e3eg jag neerja new wwebio, ije auisuaw fungal nwa buka eya jau seg) iu! jey l iey yep jad nseulusy uenuujioy usburjsy #euopogsi vep 'ue3ueyejag1212) ipuexyeg'ewe yesus quod buepig veupsiway upe)papua ausnsnuy wed ue1 bebas nges mpeg ueryapuad yeuewe, vedeydun juga! ipeluaw true keyid ieu buah ely nie spo uep wej pio ese veyyeg me yei jure uep ueyepellip say keyid nes ueyuejeluaw jun ueyejul jawab neue vensaway lesegiag lep unequal u0e1e93u2y juga| week ngn ideal 'nel aue using auseuagas uba bueno dinas yejepe ligand 'ueyuejelip bue ueuejej tedegiag segelas 'venue buapuadip 1jey debu bogie jepara aue 'lenyap jaune eseyeg week yeyajuyawad venin under3un under3un yei uep upeti3away is8unj ueyuejeluawu upe) japan kepe suatu agrees yes uep ny3hewan sign) 'edepuaw ep!) aunsawas "susijejadwi oau neue jey3etp neue ujjidip 3ue 3ue neue jujsijeiuojoy yen neue jeg dinas yejepe vijgnd yegefad ye 'awsijeiuojoy uee88ujud yejepe bueyejag ja1an "ubyopogan "uu 1ngd jegefad 2x13 siwa) mji use japan eje3as :eye) yip yenybaej disela eya pii unu) byoyogyag yny leleuagujad mep tiga meja1e iu! pes ipeluaw tepi) ije jelas 1dera) vina stin nvhvingin kanan yon isvinaozan tandan hukuman mawnoyavon npnf peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan nampak kuat bukan karena mereka pembagian kekuasaan, memperkuat benar benar kuat, melainkan karena porsi privilege" sebagai penikmat kita lemah, bahkan setiap hari kekuasaan. yang disaksikan dan melemahkan diri dalam semua aspek dirasakan rakyat adalah "ketidakadilan". kehidupan bernegara dan berbangsa mengulangi ungkapan emma ainun dalam bentuk kelemahan tatanan najib, yang disebut bercocok tanam politik, kelemahan tatanan ekonomi, (pembangunan) adalah bercocok kelemahantatanan sosial,dahlan lain tanam ketidakadilan. yang disebut kelemahan. panen (pembangunan) adalah panen keduarsejauhmanarakyatbanyak kerakusan. kesenjangan makin nyata. menjadi bagian atau memperhatikan rakyat merasa mereka tetap, bahkan ancaman tersebut. hingga saat ini, mungkinmakin miskin dan terbelakang, rakyatbanyaktidakataubelummenjadi tetapi pihak lain, sebagian dari ancaman berbagai sendi kenegaraan jumlah yang sangat kecil menikmati dan kebangsaan kita. justeru para elit segala privilege dan kemewahan. dan pers yang dilekati berbagai motif tanpa mengurangi ketegasan dan kepentingan tidak habis habisnya penyelenggara negara dan pemerintah melakukan "exaggerated" berbagai untuk menggebu" gerakan ideologis ancaman tersebut. rakyat tidakatau (bukan sekedar penawanan pikiran belum tersentuh oleh ancaman dan pendapat), sangat perlu mem itu. bagi rakyat banyak ada berbagai pertimbangkan berbagai keprihatinan perasaan lain yang dihadapi. rakyat dalam dimensi yang tidak semata makin merasakanadajarakyangmakin mata ideologis. tidakkah sangat lebar antara pimpinan dan rakyat. penting menemukan berbagai sebab dalam praktik, yang dipertontonkan "ancaman" itu pada faktor faktor oleh para pemimpin bukan prinsip non ideologis seperti kemiskinan, "the best the public", bukan displays kebodohan, keterbelakangan, merasa virtue bukan"honesty? bukan"integrity terpinggirkan disatu pihak, berhadapan demi kepentingan rakyat banyak, dengan pelaksanaan pengelolaan melainkan berbagai tingkah laku negara, pemerintahan, ekonomi dan sebagai "upaya memperkokoh porsi lain lain, yang tidak mendekatkan pada edisi tahun viii :gp.jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia tujuan berbangsa dan bernegara memperoleh keuntungan finansial pihak lain. perlu pemikiran ulang untuk untuk diri atau keluarganya). melakukan koreksi yang mendasar integrity terhadap tingkah laku politik dan holders public office should not birokrasi yang menjalankan negara place themselves under financial dan pemerintahan sebagai card other obligation outside individuals membangun etika pejabat pubiikyang organizations that might influence bertanggung jawab, them the performance their bagaimana bentuk bentuk nor official duties. mma etika" pejabat publik yang dapat 'that publik tidak boleh atau menjadi penangkal ancaman terhadap dilarang berada bawah pengaruh dasar dasar dan eksistensi negara dan uang atau kewajiban kewajiban lain, bangsa kita? baik dari orang orang atau badan selain penerapan pendekatan badan yang dapat mempengaruhi pendekatan yang diutarakan jonathan dalam menjalankan tugas tugas herring (supra), perlu pula diperhatikan resminya). nolan rapport committee" mengenai standards public life london, ohj cceivily komisi nolan merumuskan the maa padanan seven principles public life yaitu: awarding contracts, recommending selflessness individuals for rewards and benefits, holders public office should take holders public office should make decisions solely terms the public choices merit. interest. they should not order dalam melaksanakan pekerjaan gain financial other benefits for publik, termasuk pengangkatan themselves their family. pada jabatan publik, membuat pejabat publik membuat keputusan kontrak (perjanjian kerja), atau semata mata untuk kepentingan memberi rekomendasi agar orang publik. pejabat publik tidak boleh orang mendapatkan penghargaan membuat keputusan untuk atau suatu keuntungan, pejabat edisi tahun peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan publik bertindak semata mata atas honesty dasar dipenuhi hanya syarat syarat ' holders public office have duty yang telah ditentukan). declare any private interests relating accountability their public duties and take steps holders public officer accountable resolve any conflicts sing way for their decisions and actions the mat protects the public interest. public and must submit themselves pejabat publik berkewajiban whatever scrutiny appropriate menjelaskan atau menyatakan their office. setiap kepentingan pribadi yang pejabat publik bertanggungjawab berkaitan dengan tugas tugas atau akuntabel kepada publisitas publiknya dan mengambil langkah: setiap keputusan dan tindakan yang langkah untuk menyelesaikan konflik diambil dan senantiasa bersedia kepentingan (antara kepentingan untuk diteliti). pribadi dan tugas tugas publik), untuk melindungi kepentingan openness publik) nan holders public office should leadership open possible about all the decisions andactionsthattheytake. theyshould holders public office give reasons for their decisions and promote and support ihesepr principles restrictinformation onlywhen thewire leadership and example. public interest clearly demands it. pejabat publik berkewajiban pejabat publik sejauh mungkin memajukan dan mendukung harus terbuka atas setiap keputusan berbagai asas diatas melalui (dengan dan tindakan yang diambil. mereka menunjukkan) kepemimpinan dan harus memberikan alasan keteladanan). alasan atas setiap keputusan dan pembatasan penjelasan hanya kebutuhan etik bagi pejabat dalam hal kepentingan publik yang publik lebih luas (lebih besar) menghendaki. sebelum secara khusus mencatat kebutuhan atau hubungan etik dengjabat publik, perlu dipahami, etik hanya terbatas pada hak hak pribadi sebagai pedomanatauaturantingkah dan politik (individual civil and political laku", ada pada setiap segmen baik rights), tetapi juga hak asasi sosial dalam tatanan individual, sosial, (social justice), termasuk jaminan dan politik, dan lain lain. kita mengenal perlindungan hak kelompok(community kode etik pers, kode etik advokat, rights) baik politik manusiasosial kode etik dokter, kode etik hakim, apakah masih perlu etik dalam kode etik perwira, termasuk kode etik negara berdasarkan hukum? tetap alam penyelenggaraan negara dan perlu. mengapa? prinsip persamaan pemerintahan (pejabat publik). dalan hukum, satu pihak untuk ada beberapa landasan yang mencegah pelanggaran hukum yang mendasari kebutuhan etik pejabat hanya menguntungkan satu kelompok publik. orang atau seseorang. namun pertama:tatanannegaraberdasarkan pihak lain, persamaan depan hukum. hukum yang menafikan kenyataan paling tidak dalam makna formal ada perbedaan (seperti perbedaan atas dasar ekonomi, sosial) dapat juga (rechtsstaat formel zin), negara menimbulkan ketidakadilan bahkan hukum adalah negara yang dijalankan penindasan. hukum menjadi alat atas dasar "supremasi hukum tana (supremacy law) yang mengandung eksploitasi oleh yang kuat terhadapyang lemah. etik dapat menjadi salah satu beberapa makna: semua orang sama cara naanaann depan hukum (equality before the law), ide pak wajan "samaran pemerintahan dijalankan berdasarkan pan muk yang adi aan wajar. hukum (government under the rule pejabat publik selain harus law). persamaan depan hukum pekerja berdasarkan hukum, juga akan senantiasa disertai kebebasan langsung atau tidak langsung (liberty). kebebasan dan persamaan melaksanakan hukum, baik dalam menuntut jaminan dan perlindungan memberi pelayanan hukum atau hak hak dasar (hak asasi) manusia. menerapkan hukum (lawgppliying),dan dalam tingkat lebih lanjut, jaminan menegakkan hukum (law enforcement) dan perlindungan hak hak dasartidak dalam konteks yang diperluas, pejabat 19g #sisi8, tahun il. peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan publik dalam melaksanakan hukum, pemerintahan dari, oleh, dan untuk memberi pelayanan hukum, danau rakyat" (government the people, penegakan hukum, tidak semestinya the people, for the people), atau yang hanya sekedar sebagai mulut hukum oleh john keane disebut: government mulut undang undang (the mouth the humble, the humble, for the the laws), melainkan mulut keadilan humble (pemerintahan (yang berasal) (justice). disini etik berperan untuk dari orang biasa, oleh orang biasa, dan menunjukkan pertanggung jawaban untuk orang biasa)yaitu pemerintahan untuk menentukan bagaimana sendiri diantara orang orang yang semestinya hukum itu diterapkan sama derajat (self government among atau ditegakkan demi mewujudkan thecommon people) dengan mekanisme keadilan bersama (common justice) demokrasi perwakilan. atau kebaikan bersama (commongood). dalam penyelenggaraan negara kedua: tuntutan demokrasi. dan pemerintahan, demokrasi banyak sebutan tentang mewujudkan pemerintahan yang demokrasi: demokrasi liberal, bertanggung jawab kepada publik" demokrasi rakyat, demokrasi atas (responsible government the public), dasar permusyawaratan (deliberate salam bentuk pertanggungjawaban democracy), demokrasi proletar, publik dan hukum. demokrasi terpimpin, demokrasi secara hukum, demokrasi men pancasila, dan lain lain". tidaksatupun jamin kebebasan. akan bertentangan dari berbagai jenis demokrasi yang dengan etik demokrasi, apabila dapat mengklaim paling benar atau kebebasan itu membenarkan segala paling tepat menggambarkan apa cara untuk mencapai tujuan. demokrasi sebenarnya demokrasi. menjamin kebebasan berpendapat. untuk menghindari salah tetapi akan bertentangan dengan pengertian dan menemukan deskripsi etik, seorang pejabat publik daerah yang mudah, catatan ini mengartikan. demokrasi yang dipergunakan lihat, guide american law, him, abraham lincoln (dikenal dengan lihat, john keane, the life and death sebutan gettysburg speech, )yaitu democracy, hlm. il. edisi tahun vii! jurnal mengklaim atau rakyat semua penyelenggara dan daerah akan memilih calon tertentu. pemerintahan senantiasa dilekati bukan saja tidak etis, pernyataan wewenang atas dasar diskresi (beleid), semacam itu dapat mendorong yaitu kebebasan melakukan tindakan mobilisasi, bukan partisipasi dalam kreis ermessen) untuk mencapai pemilihan. sebuah ruu telah disetujui atau memecahkan masalah tertentu menjadi undang undang. dalam yang tidak diatur atau tidak cukup waktu beberapa hari setelah menjadi diatur oleh hukum. dalam dunia undang undang, dikeluarkan perpu ilmu hukum administrasi, diskresi yang mengubah beberapa lebih mengedepankan "tujuan" mungkin perpuitu secara formattidak (doelmatigheid, purposeful). namun, bertentangan dengan hukum, tetapi tidak berarti, diskresi dapat dilakukan etika secara sepihak (menggunakan bertentangan atau melawan hukum. perpu) mengubah undang undang diskresi hanya dapat dilakukan pejabat hasil persetujuan bersama dan baru yang berwenang, untuk tujuan yang disahkan beberapahari? tidak bertentangan dengan hukum dalam berbagai pelanggaran 9an dilakukan dengan cara cara yang hukum yang dilakukan pejabat publik dibenarkan hukum, seperti anggota dpr, berawal dari untuk lebih menjamin prinsip kurangnya kehendak menjunjung prinsip hukum diatas, kendali etik atas tinggi etik. meskipun secara"teoretikal , penggunaan diskresi yang memberi kekuasan dpr (di bidang legislatif, kebebasan bertindak kreis ermesren) anggaran, pengawasan),secarahukum sangat penting. prof, peter chuck pada dasarnya tidak berbatas, tetapi menyatakan berbagai kebaikan secara etik dpr dapat membatasi diskresi, tetapi ada juga sisi buruk diri untuk tidak menyalahgunakan diskresi." menurut chuck, diskresi kekuasaan atau tidak melakukan hal dapat menjadi sumber kegaduhan ihwal yang layak dibiarkan dijalankan penyelenggaraan administrasi oleh eksekutif. negara, membuka peluang bertindak ketiga: sarana kendali atas diskresi ' peter chuck, foundation administrative law. edisi tahun vih peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan berlebihan, tujuan tidak jelas, dapat yang diucapkan dalam rapat rapat berlaku tirani terhadap rakyat, dan badan perwakilan rakyat. bahkan paling sulit dikontrol secara hukum. indonesia, hak imunitas melekat ada yang menggambarkan diskresi juga atas pernyataan luar sidang seperti orang yang sedang berjalan badan perwakilan rakyat sepanjang dilerengyanglicin, mudah tergelincir." berkaitan dengan pelaksanaan selain kendali hukum atas tugas sebagai anggota badan (mudah ditembus), tidak kurang perwakilan rakyat. hal semacam penting adalah kendali etik. unsur ini tidak terdapat negarawan. unsur etik jabatan publik sangat suatu negara, seorang penting untuk menjaga diskresi tetap anggota badan perwakilan rakyat dalam fungsi yang benar (infra). mengucapkan kata kata yang keempat: sarana kendali privilege dan menista orang lain. pengadilan prerogatif. menolak gugatan dengan alasan, walaupun benar ucapan itu dalam catatan ini, privilege mengandung penistaan, tetapi dibatasi pada hak yang melekat dalam karena diucapkan dalam sidang lingkungan badan perwakilan rakyat. berlaku hak imunitas. walaupun prerogatif adalah hak yang melekat tidak dapat dipertanggungjawabkan pada presiden kepala negara). secara hukum, tetapi ucapan privilege dalam lingkungan badan itu melanggar etik dan yang perwakilan rakyat dibedakan bersangkutan mendapat sanksi dari antara hak imunitas anggota badan badan etik badan perwakilan yang perwakilan rakyat, dan hak badan bersangkutan yang mengakibatkan perwakilan rakyat mengurus segala menurunnya reputasinya sebagai kepentingan rumahtangganya. anggota badan perwakilan. hak imunitas lazimnya diartikan hak prerogatif sebagai ena dari negara negara republik konsep jawab hukum umum atas pernyataan nasional yang mempunyai ubd lihat, bagi manan, kedudukan dan tempat tidak mengenal sebutan "hak diskresi dalam penyelenggaraan peter tahan" makalah, prerogatif , melainkan kekuasaan edisi tahun vii smart asn mewujudkan pemerintahan berkelas dunia globalisasi dengan ciri utama kompetitif dan kemajuan teknologi telah menimbulkan pergeseran dalam tatanan kehidupan, sehingga nilai nilai dasar dalam kehidupan tergerus oleh waktu. salah satu nilai dasar tersebut adalah nilai nilai integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. menyadari akan hal tersebut diperlukan upaya dan langkah langkah untuk membangun budaya integritas, baik melalui pendekatan struktural maupun kultural. pegawai negeri sipil sebagai aparatur sipil negara, memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan budaya integritas indi vid, organisasi dan nasional. sehubungan dengan itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membekali pemahaman dan implementasi nilai nilai integritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari asn. sebagaimana visi pemerintahan jokowidodo yaitu terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. hal ini merupakan rujukan utama bagi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para)pendayagunaan aparaturaturan menteri pendayagunaan para ses rb menuju smart asn dia tur negara dan reformasi birokrasi ses pada oktober nomor tahun tentang ptun situs resmi lembaga administrasi ne juk teknis perjanjian kinerja, pelapor gara, juli smart asn demi ran kinerja dan tata cara revi atas kepentingan bangsa negara". ter laporan kinerja instansi pemerintah sedia peraturan gubernur jawa timur nomor smart asn demi kepentingan bangsa tahun tentang petunjuk teknis negara diakses pada oktober perjanjian kinerja lingkungan pe situs resmi redaksi media indonesia, perintah daerah provinsi jawa timur maret). menpan tag peraturan gubernur jawa timur nomor tekan smart asn tersedia tahun tentang petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja pejabat detail menpan rb targetkan administrator, pejabat pengawas dan smart asn di diakses pada ok pejabat pelaksana lingkungan pe tower perintah provinsi jawa timur dokumen pemerintah paparan presentasi undang undang nomor tahun deputi sumber daya manusia aparatur tentang aparatur sipil negara kementerian pendayagunaan para peraturan presiden nomor tahun tur negara dan reformasi birokrasi. tentang grand design reformasi asn profesional bukan hanya birokrasi tahun mimpi: menuju birokrasi berkelas dunia peraturan presiden nomor tahun tahun dipaparkan jakarta, tentang sistem akuntabilitas kinerja oktober instansi pemerintah. jakarta deputi sumber daya manusia aparatur peraturan menteri pendayagunaan para kementerian pendayagunaan para tur negara dan reformasi birokrasi tur negara dan reformasi birokrasi. nomor tahun tentang pe grand design sdm aparatur domain evaluasi reformasi birokrasi berkelas dunia. dipaparkan jakarta, instansi pemerintah apriltas dasar konstitusi (constitutional . tidak lain dari residu kekuasaan power). walaupun demikian, pada atas dasar diskresi atau kekuasaan negara republik konstitusional arbitrer, yang secara hukum selalu mengenal juga kekuatan semacam melekat pada mahkota). hak prerogatif, sehingga acap kali selain hanya ada pada mahkota kita mendengar sebutan "hak (atau presiden), ada beberapa prerogatif presiden . bahasa unsur lain hakprerogatif. "awam" ini merupakan peninggalan ova lupakan kings kelima: keterbatasan hukum. tidak budaya ketat negarawan kolonial smg memang mengenal hak segala persoalan dapat diselesaikan mada secara wajar dan atau adil melalui peron hukum, baik karena hukum terlalu dalam catataninitetapdiperguna keras (hard law) atau hukum terlalu kan sebutan hak prerogatif, sekedar (nak (weak law). aturan etik dapat untuk menggambarkan kekuasaan memberikan jalan penyelesaian yang tertentuyang oleh uud dilekatkan wajar dan atau adil. ada kepala negara yang pelak sara yang penutup tangannya tidak tunduk pada hu kum tidak dapat menjadi obyek bawah ini, dikutip beberapa peradilan. pandangan mengenai peran etik atau moral dalam kehidupan manusia, baik sebutan prerogatif sangat melekat sebagai individu maupun sebagai dengan sistem ketatanegaraan anggota masyarakat. inggris. karena itu sekedar memudahkan kita catatrumusan plato: hak prerogatif antara lain seperti seperti dicatat johanna skala ditulis dicek: the prerogative . dari universitas helsinki," plato nothing else than the residue menulis: discretionary arbitrary authority, which any given time legally left nana, the hands the crown" prerogatif 10jon nan anna skala, political philosophy, av. dicek, introduction law the hlm. edisi tahun peran etik menjaga dan mengawasi perilaku pejabat publik bagi manan thelifeofrulers guardians.isnt banyak masyarakat kita yang hidup the life luxury and privilege. unlike dalam serba kekurangan (miskin). workers, guardians are not allowed bagian lain, plato mengatakan, own property and they are forced puncak perbedaan antara pejabat extremes. avoid the temptations publik dengan masyarakat: "not their personal wealth" superior intellect, but superior moral kehidupan parapenguasa pejabat understanding . bukanlah keunggulan publik bukanlah suatu kehidupan intelektual yang membedakan antara dalam kemewahan dan dilekatihak pejabat dan masyarakat, melainkan hak istimewa. tidak seperti para keunggulan pemahaman atas moral). pekerja, para penguasa pejabat rousseau bliktidak boleh chart mempunyai seperti juga dicatat johanna pribadi dan mereka dipaksa untuk skala, rossa menyatakan: berada dalam keadaan ekstrim godaan godaan kehidupan kaya everyone tries advance his her raya). own preferences and interests. not about asking what tentu saja, sesuai dengan doll skin lis good ana me. must ask what good for us. perkembangan teori teori yang lebih naa rousseau believes that contentious baru, tidak lagi dapat diterima ajaran understanding politics can yang melarang pejabat memiliki harta kali overcome focusing political decision pribadi. tetapi yang perlu diteladani making and debate the idea dari ajaran plato adalah sudah semen justice and the commongood . tanya pejabat publik menjauhkan diri dari kemewahan kemewahan dan politik bukanlah wilayah dimana seti berbagai keistimewaan. intiajaran orang mencoba untuk merged plato adalah para pejabat publik harus pangan preferensi dan kepentingan menjaga dan hidup dalam kesederha atau interest pribadi. politik bukanlah naan, tidak termewah mewah meng tempat mempersoalkan hal yang umpulkandan memamerkan kekayaan baik untuk saya. politik adalah tem yang berlebihan. apalagi masih begitu pat mempersoalkan apa yang baik edisi tahun vill jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia untuk kita. selanjutnya, skala men etik, kita akan mudah bingung atau catat pendapat rousseau yang men keliru membedakan antara tugas katakan perdebatan (perbedaan) (kewajiban) dengan kepentingan politik dapat diatasi apabila semua pribadi (self interest), dan haliniakan keputusan dan perbedaan politik menimbulkan akibat buruk dalam dipusatkan pada cita cita keadilan praktek). dan kebaikan bersama. sesuai dengan pembatasan immanuel kant. uraian (hanya mengenai pejabat factions are morally good, they publik") dari catatan atas, ada must done forth sake duty, and sejumlah prinsip etik yang harus selalu only the priori pure past ethics diperhatikan pejabat publik yaitu: can show what the nature duty tidak mementingkan diri sendiri is. mixing the different parts (el lossless). ethics may easily begin confuse integritas linter dutywith selfinterest andthisisbound obyektiftobjectivit) have disastrous effectsinpractice"" bertanggung jawab (accountability). terbuka (openness). agar perbuatan perbuatan secara lg. kejujuran (honesty). moral (menjadi sesuatu yang) baik, nang kepemimpinan ( leadership). haruslah (perbuatan perbuatan rana keluhuran budi (dignity). itu), dilakukan semata mata sebagai terpercaya (truthfulness). suatu tugas (kewajiban) dan hanyalah taat pada hukum (follow theres). etik yang akan menunjukkan kepada berusaha menghasilkan yang ter kita hakekat tugas (kewajiban) baik (produce the bestoutcome). itu. dengan mencampur aduk senantiasa berbuat atas dasar dan bermacam macam bagian dan untuk kebajikan (act waythat immanuel kant, the moral law, groundwork the metaphysics moral, translated displaysvirtue). patron, kek edisi tahun viii jurnal real pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia perubahan paradigma pengembangan kompetensi menuju smart asn haris fauzan abstrak disrupsi digital, big data, serta revolusi industri menjadi beberapa tantangan lingkungan strategik bagi asn indonesia. asn dituntut memiliki kompetensi yang relevan dengan kemajuan zaman agar dapat memanfaatkan perubahan lingkungan menjadi suatu peluang dalam memberikan pelayanan dan perumusan kebijakan yang lebih berkualitas. tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perubahan paradigma pengembangan kompetensi mampu mendukung terwujudnya smart asn untuk pemerintahan berkelas dunia. paper ini menggunakan studi literatur sebagai teknik pengambilan data. hasil analisis memberikan simpulan bahwa perubahan paradigma pengembangan kompetensi berbasis human capital mampu membawa beberapa manfaat antara lain penguatan pengembangan kompetensi non klasikal, efisiensi anggaran diklat klasikal, pemenuhan hak minimal jam pelajaran pegawai, serta menyokong perbaikan posisi indonesia dalam government effectiveness index. kata kunci smart asn, pengembangan kompetensi, pemerintahan berkelas dunia edisi tahun viii menuju smart asn: perubahan paradigma pengembangan kompetensi asn haris fauzan new technologies and approaches are merging the physical, digital and biological worlds ways that will fundamentally transform humankind. the extent which that transformation positive will depend how navigate the risks and opportunities that arise along ihe way klaus swab) pendahuluan industri dan perkembangan tekno perkembangan teknologi logi yang sangat pesat ini juga yang begitu cepat dan pesat me membawa dampak yang signifikan nimbulkantantangannya tersendiri, terhadap cara kerja asn, terutama terutama bagi aparatur sipil negara pada pekerjaan yang bersifat rutin asn) indonesia. adanya perubahan dapat diambil alih oleh mesin. penggunaan teknologi juga memicu asn harus mampu menyesuaikan transisi tenaga kerja global yang diri dengan berbagai tantangan menyebabkan perubahan luarbiasa perubahan lingkungan strategik. disemua disiplin ilmu, ekonomi dan pola pikir serta cara cara kerja lama industri. halsenadajugadinyatakan khas birokrasi sudah tidak relevan oleh departement labor yang dengan perubahan lingkungan yang menyatakanbahwa65persenprofesi dinamis. untuk itu, diperlukan pe masa datang nanti merupakan pengembangan kompetensi bagi pekerjaan yang belum pernahadadi asn untuk mampu menghadapi saat ini. pekerjaan pekerjaandirnasa tantangan industrialisasi digital. mendatang akan mengarah pada asn merupakan komponen hibrid jobs, pekerjaan pekerjaanya penting dalam tata laksana penyu berkorelasi dengan digital economy, kenegaraan birokrasi pemerintahan, coding big data, digital data analyst, bahkan dapat dikatakan asn menjadi artificial intelligence dan teknologi lokomotif dalam mendorong digital yang menyebar seluruh kinerja birokrasi, sehingga secara sektor kehidupan. terus menerus perlu ditingkatkan era digitalisasijuga berpotensi produktivitas dan kualitas kinerjanya. memberikan peningkatannettenaga apalagi, dalam perpres tahun kerja hingga juta pekerjaan 2010tentang grand design reformasi baru padatan persaingan birokrasi2010 telah ditetapkan edisi tahun viii jurnal pandayagonan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia visi pemerintahan berkelas dunia, karakteristik berwawasan global, yaitu pemerintahan yang profesional menguasai teknologi dan informasi dan berintegritas tinggiyangmampu dan bahasa, memiliki kemampuan je menyelenggarakan pelayananprima jaringatau networking tinggi dengan kepada masyarakat dan manajemen kemampuan skill multitasking yang pemerintahan yang demokratisagar proporsional chrisnandi, mampu menghadapi tantangan namun demikian, dalam menu pada abad melaluitatapeme bukan smart asn menuju meme rintahanyangbaikpadatahun2025. rintihan berkelas dunia tentu tidak hal ini juga tidak terlepas dari mudah. world government effective peranstrategis asn sebagaipelayan ness index tahun menunjukkan publik, perekat kesatuan bangsawan bahwa indonesia masih berada pelaksana kebijakan publikyangha peringkat dari negara de rus dapat merespontantangan tan ngan nilai world government tangan internal dan eksternal. pala effectiveness index sendiri terdiri atas gi, dalam beberapa tahun terakhir beberapa komponen penilaian, yaitu pemerintah tengah mengupayakan kualitas penyediaan pelayanan pub smart asn, yaitu nyangmemiliki lik, kualitas birokrasi, kompetensi indonesia oleo tai kiat skor gei series3 linear skor ge) linear series3) gambar korelasi skor government effectiveness index global competitiveness index sumber: swab, edisi tahun viii menuju smart asn: perubahan paradigma pengembangan kompetensi asn haris fauzan pns, independensi pns terhadap menjadikan kompetensi sebagai tekanan politik, sertakomitmenpe salah satu komponen penting. perintah terhadap kebijakan. kompetensi juga digunakan sebagai selain itu, jika dilihat pada alat dalam strategi manajemen gambar terdapat korelasi positif sumber daya manusia. oleh kare antara nilai government effectiveness nanya, kompetensi harus diminta index dan global competitiveness rapikan kedalam suatu model index. hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi. konsep kinerja pemerintahan berpengaruh dari masing masing hal tersebut terhadap daya saing suatu negara. adalah sebagai berikut. dengan demikian, urgensi kompetensi tensi asn pengen ngan meter terdapat berbagai cara pan menjadi sebuah keniscayaan. dang dalam melihat kompetensi. asn harus mampu merespon setidaknya ada dua aspek menang dan mengantisipasi perubahan naa kut kompetensi, yaitu kapasitas lingkungan strategis agar mampu perilaku pegawai dan hubungan mendukung indonesia dalam me dengan tujuan pekerjaan tertentu. tingkatkan daya asingnya lingkup nan hal ini diungkapkan llstr6m global. untuk itu, pada tahun yang melihat kompetensi sebagai arah pembangunan indonesia akan kapasitas dari individu (atau ke berkonsentrasi pada pembangunan lombok) untuk dapat berhasil sdm asn yang profesional, begin ' : mengendalikan situasi tertentu teratas, berkualitas, serta memiliki atau menyelesaikan tugas pekerjaan kompetensi dan profesionalisme yang baiksehi dipeluk wisma tertentu. sedangkan vakuola (dalam was beck, boyatzis (dalam aru dalam pengembangan mpe ecp, sparrow(dalam oecd, tensi aparatur, dan spencer (dalam oecd, pengembangan kompetensi: juga melihat kompetensi tinjauan konseptual sebagai karakteristik perilaku " bergesernya sistem aparatur tertentu yang dapat membedakan negara sistem merit telah kinerja rata rata dan kinerjaggul. lebih spesifik lagi, boyatzis sebagai karakteristik perilaku yang dan spencer melihat kompetensi dibutuhkan dan berkontribusi pada tidak hanya karakteristik perilaku berjalannya fungsi tertentu dalam individual, namun juga terdapat pekerjaan. definisi lebih lanjut motif, sifat, keterampilan, konsep dapat dilihat pada tabel definisi diri, dan pengetahuan yang dapat kompetensi dari beberapa ahli. diamati dan dapat membedakan vakuola (dalam beck, kinerja rata rata dan kinerjaunggul. juga menambahkan kompi sedangkan van beirendock (dalam tensimerupakan pola perilakuyang oecd, dan woodruffe (dalam berhubungan dengan kinerja yang oecd, melihat kompetensi efektif unggul baik dalam level tabel definisi kompetensi dari beberapa ahli penulis definisi kompetensi boyatzis suatu kompetensi pekerjaan merupakan karakteristik dari pegawai (misalnya motif, sifat, keterampilan, aspek pencil train diri, peran sosial, pengetahuan) yang menghasilkan kinerja efektif atau unggul. sparrow kompetensi merupakan irama perilaku individu yang dapat diamati, seperti seperangkat pola perilakunya, yang terkait dengan kinerja dan dapat membedakan antara kinerja luar biasa dengan kinerja rata rata. spencer, dkk kompetensi merupakan kombinasi dari motif, sifat, konsep diri, sikap dan nilai, muatan pengetahuan atau kemampuan perilaku kognitif dan karakteristik individual yang bisa diukur atau dihitung secara reliabel serta dapat membedakan kinerja unggul dengan kinerja rata rata. van beirendock kompetensi merupakan karakteristik yang dapat diamati dari aplikasi pengetahuan atau perilaku yang terjadi, yang dalam berbagai cara dapat berkontribusi terhadap berjalannya suatu fungsi dalam suatu peran atau fungsi yang spesifik. woodruffe kompetensi merupakan seperangkat pola perilaku yang dib butuhkan oleh para pemangku jabatan yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sumber: oecd, edisi tahun viii menuju smart asn: perubahan paradigma pengembangan kompetensi asn haris fauzan individual maupun kelompok serta semua aktivitas organisasi, dalam bentuk kesatuan maupun membangun kerangka kerja dan kerja interpersonal yang pada menggunakannya sebagai pondasi akhirnya memberi kontribusi pada dari proses rekrutmen, seleksi, organisasi dengan keuntungan pelatihan dan pengembangan, kompetitif yang berkelanjutan. penghargaan, serta aspek lainnya pendekatan pengembangan dalam manajemen sumber daya. kompetensi horton (dalam espa, juga ide dan konsep yang berau menambahkan perbedaan besar bunga dengan pengembangan dari pendekatan kompetensi dan kompetensi telah dikembangkan dan tradisional pada mengamen sumber diaplikasikan dalam sektor privat dan saya man mulai diadaptasi oleh sektor publik mulai dari 1990an espa, yang bervariasi kemampuan, serta konsep pengembangan sikap dan perilaku yang dibutuhkan kompetensi didefinisikan sebagai untuk mencapai tingkatan kinerja keseluruhan desain dari berbagai yang mendukungtercapainya tujuan pengukuran yang bisa digunakan strategis organisasi. sisi lain, untuk mempengaruhi kompetensi pendekatan tradisional menekankan dalam individu pegawai, sekelompok pada pekerjaan serta kualifikasi dan pegawai, atau seluruh pegawai pengaman kediaman sebaga organisasi llstr6m, konsep beda pekerjaantersebut oren pengembangan kompetensi berkaitan erat dengan manajemen model dalam pengembangan kompetensi itu sendiri. kompetensi horton (dalam espa, beberapa model yang dapat melihat manajemen kompetensi digunakan dalam pengembangan atau disebut competence based kompetensi diantaranya: management cbm) melibatkan matrix box grid proses identifikasi kompetensi yang matriks box grid adalah dibutuhkanindividuuntukberkinerja salah satu model yang digunadalam pengembangan kompetensi. menunjukkan kinerja yang relatif modeling diadaptasi darimodelyang baik meskipun potensi yang dibuat oleh kinsey dan genera! dimiliki terbatas. sedangkan proven electronic sebagai strategi internal performer menunjukkan kinerja yang mereka untuk menganalisis strategic kuat dan konsisten memberikan business unit sbu) untuk investasi. hasil meski menunjukkan potensi model ini salah satunya diadaptasi yang rendah dalam peran yang oleh burr yang membagi lebih kompleks atau lebih senior. sumber daya manusia menjadi kemudian kategori uncertain kotak berdasarkan potensi dan menunjukkan kinerja bawah kinerja yang ditunjukkan. adapun ekspektasi namun menunjukkan matriks box grid ini dapat dilihat beberapa potensi. kategori wel pada gambar matriks box grid. placed relatif menunjukkan kinerja kategori strongest concern me yang baik dan beberapa potensi, tunjukkan kinerja yang bawah serta kategori high achieved me ekspektasi disertai potensi yang tunjukkan kinerja yang kuat dan rendah, sedangkan solid contributor konsisten serta menunjukkan high aan anna pte potential dai tot imeni aga gank mennnnnnnnnnnnnnnngnn pir rina low ice contra pers amp potential bariomingbelow performing performing expectations well #exceptionally demonstrated performance gambar matriks box grid sumber: burr, edisi tahun viii menuju smart asn: perubahan paradigma pengembangan kompetensi asn haris fauzi potensi untuk mengambil perancang ini. misalnya, untuk top talentarahnya lebih kompleks. sedangkan pada adalah challenging task yang dapat kategori realised potential, potensi mendukung peningkatan kariernya. yang dimiliki tinggi namun masih lalu untuk yang memiliki kinerja belum dapat berkinerja dengan rendah arahnya melalui coaching optimal. performing well secara dan mentoring, sementara untuk umum menunjukkan kinerja yang yang memiliki kompetensi rendah bahkan menunjukkan potensiyang arahnya adalah pelatihan teknis, tinggi, serta terakhir, kategori top dan pengembangan lain sesuai talent adalah sumber dayamanusia kebutuhan organisasi. yang menunjukkan kinerja kuat dan model for learningand konsisten memberikan hasil serta development merupakan model yang memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan oleh morgan call, peran yang lebih kompleks. michael lombard, dan robert dalam pengembangan kom exchanger dari hasil riset center petensiprogrampengembangannya creative leadership ccl) pada disesuaikan berdasarkan pemetaan tahun lombard dan exchanger pendekatan pembinaan pengembangan yang efektif pom ben inn atalanta babat benaknya center for creative leadership gambar model for learning and development sumber: diolah dari lombard exchanger,nuliskan hasil penelitian pengalaman pada saat kerja, coach yangdidasariolehsurveikepada200 ingin mentoring memiliki porsi yang eksekutifdan menyimpulkan bahwa lebih besar. kedua hal ini cenderung pengembangan dan pembelajaran bersifat non klasikal. individu yang efektif terdiri dari upaya penguatan pengen pengalaman pada saat kerja(tugas pangan kompetensi asn dan permasalahan), dari umpan paradigma baru pengen balik serta belajar dari contoh baik tangan kompetensi dan buruk dari kebutuhan, kemudian pengembangan kompetensi dari kelas dan membaca. . bukan tidak pernah dilakukan adapun komponen lebih rinci sebelumnya dalam manajemen pns. model ini dapat dilihat pada bagan perkembangan bentuk dan fungsinya gambar juga turut berubah mengikuti melalui gambar dapat terlihat paradigma manajemen sumber daya bahwa pelatihan yang cenderung manusia yang dilakukan sektor bersifat klasikal salah satunya pela publik. begitu juga paradigma baru than hanya mendapat porsi per pengembangan kompetensi menuju sen dari keseluruhan pembelajaran. nan smart asn indonesia dipengaruhi sedangkan hal yang melibatkan personnel human resource capital administration rap menipu ank pan no, tahun tahun pelatihan dan pendidikan tahun untuk memenuhi jabatan, pelatihan dan dalam bentuk klasikal dan pengembangan pendidikan untuk non klasikal (pelatihan kompetensi untuk memenuhi jabatan alam bebas, jarak jauh, dan memenuhi standar tempat kerja) kompetensi jabatan pembelajaran bersifat dan rencana individual, tidak terintegrasi pengembangan karir pada arah institusional disesuaikan dengan maupun nasional rencana nasional dan intensional perluasan bentuk non klasikal gambar perkembangan paradigma manajemen sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi sektor publik sumber: olahan penulis, edisi tahun viii zgg,jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia sipil negara dan reformasi birokrasi, dengan (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, menuju birokrasi pemerintah berkelas dunia pada ta hun dengan konsep smart asn yang memiliki integritas, nasionalisme, wawasan global, penguasaan bahasa asing, hospitality pelayanan), networking jaringan) dan entrepreneurship kewirausahaan) dari berbagai sudut pandang, terkait konsep dasar implementasi reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan berkelas dunia" dengan mengetengahkan sejumlah pemikiran analitik dari para pakar, akademisi, praktisi, pemerhati yang memiliki kepedulian memberikan sumbang pemikiran solusi tentang akselerasi reformasi birokrasi. selamat membaca. redaksi. edisi tahun viii menuju smart asn: perubahan paradigma pengembangan kompetensi asn haris fauzan oleh paradigma manajemen sumber pekerjaannya yang sekarang daya manusia sektor publikyang sehingga bisa berkinerja dengan ada saat ini. optimal. sedangkan development pengembangan kompetensi atau pengembangan adalah proses sudah dikenal sejak masa melatih pekerja supaya mampu administrasi personalia, manajemen untuk mengerjakan tugas tugas sumber daya manusia, hingga yang mungkin akan diembannya sumber daya manusia sebagai kelak hanggraeni, dalam human capital. berangkat dari hal ini pengembangan kompetensi tahun tentangketentuan sudah mulai disadari sebagai ketentuan pokok kepegawaian dan pengembangan individu masa kemudian diperbaharui dengan kini dan masa yang akan datang. tahun dimana pada kebijakan pemerintah melalui masa ini, bentuk pengembangan tahun tentang kompetensi dilakukan hanya untuk pendidikan dan pelatihan jabatan memenuhi persyaratan jabatan. pegawai negeri sipil sejatinya telah hingga kemudian bergeser merespon alini dengan pendidikan dengan paradigma pengembangan dan pelatihan yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia bentuk klasikal (tatap muka) dan non yang lebih strategis (people related klasikal (pelatihan alam bebas, business issue), fokus pada pelanggan jarak jauh, dan pelatihan tempat eksternal (costumerization), kerja). manajemen sumber daya informasi mengingat tingginya kebutuhan personalia, dan dimulainya orientasi pengembangan kompetensi asn, pengembangan. dalam paradigma keberadaan pendidikan dan pela manajemen sumber daya manusia, than (diklat) serta bentuk pengen pengembangan kompetensi tangan kompetensi lainnya sha dilakukan dalam bentuk trainingand arusnya mampu mewujudkan asn development. training merupakan yangadaptif dan kompeten. namun proses melatih pekerja menjadi ahli pengembangan kompetensi dalam untuk membantunya mengerjakan paradigma ini menemui tantangan edisi tahun viii (@jurnal buron dan kekurangan seperti diungkapkan orientasi pengembangan dari hasil kajian lembaga admins kompetensi juga masih menitik rasi negarabahwasejumlah beratkan pada pengembangan masalah masih mengiringi proses kompetensi dalam bentuk klasikal. pendidikan, pelatihan, danpengem meningkatnya kebutuhan pengen tangan kompetensi asn institut tangan kompetensi seiring dengan si institusi yang selamainimengelola paradigma baru manajemen asn proses tersebut. diantaranya ada memiliki konsekuensi kepada lah pelaksanaan pendidikan dan beban anggaran dan waktu. esti pelatihan yang masih berorientasi masi total kebutuhan anggaran pada pemenuhan peraturan pe pelatihan klasikal mencapai undang undangan sehingga be secara lebih lummampu mendukungkebutuhan rinci dapat dilihat pada gambar strategi organisasi. pendidikan juga meningkatnya kebutuhan masih dilaksanakan secara parsial pengembangan kompetensi dan tiap kementerian lembaga (kedua adanya konsekuensi anggaran dan diklat kepemimpinan yang die waktu ini menuntut pengembangan penggarapan oleh lan) yang mana kompetensi yang meningkat perlu menyebabkan tidakterintegrasinya dilakukan secara lebih efektif pengembangan kompetensidengan dan efisien. penataan sistem strategi nasional. pengembangan kompetensi asn estimasi kebutuhan anggaran pelatihan klasikal erna kemanihatkntan pandaan gambar estimasi kebutuhan anggaran pelatihan klasikal sumber: lan, edisi tahun vii menuju smart asn: perubahan paradigma pengembangan kompetensi asn haris fauzan mendesak untuk dilakukan dalam pengembangan kompetensi rangka pelaksanaan program juga dilakukan tingkat instansi prioritas pemerintah khususnya dan nasional. melalui ini pula, reformasi birokrasi (lan, pengembangan sumber daya halinitentu mendorongkebu manusia menjadi modal terhadap tuhan pengembangan kompetensi kinerja organisasi juga ditunjukkan yang efektif dan efisien serta dengan penyusunan rencana berdampak pada institusidanarah pengembangan kompetensi pembangunan nasional. sejalanpula yang dilakukan untuk memenuhi dengan perkembangan paradigma kebutuhan kompetensi yang manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai tujuan yang mengarah pada kesadaran dan sasaran pemerintahan serta bahwa kinerja organisasi bukan pembangunan. penyelenggaraan hanya ditentukan oleh capital yang pengembangan kompetensi juga berupa finansial, mesin, teknologi, dilakukan secara terintegrasi danmodaltetap, melainkanterutama baik intensional maupun dipengaruhi oleh intangible capital, nasional dengan adanya sistem yaitu sumber daya manusia sdm) pengembangan kompetensi yang mengarah pada paradigma nasional. manajemen sumber daya sebagai human capital. pengembangan kompetensi paradigma human capital ini dalam rangka membangun mempengaruhi manajemen sumber smart asn daya manusia sektor publik secara dinamika perubahan masa keseluruhan berikut pengembangan rakyat dan global mendorong kompetensi yang dilakukan. melalui asn dituntut mampu menjawab tahun dan tantangan global guna menghadapi tahun pengembangan ketatnya persaingan masa kompetensi dilakukan dengan mendatang, baik yang bersumber standar kompetensi jabatan dan dari internal maupun eksternal rencana pengembangan karier. organisasi. road map reformasi edisi tahun vin jurnal pendanleunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia birokrasi tahun kerja berkaitan dengan masyarakat mencita citakan pemerintahan majemuk dalam hal agama, suku, dan indonesia sebagai pemerintahan budaya sehingga memiliki wawasan berkelasduniasehinggapeningkatan kebangsaan. terakhir, kompetensi kompetensi maupun kinerja asn manajerial diukur dari tingkat merupakan salah satu faktor yang pendidikan, pelatihan struktural, perlu menjadi perhatian untuk atau manajemen, dan pengalaman mewujudkan cita cita tersebut. kepemimpinan. dengan demikian, pengen pada tahun bkn mela tangan kompetensi asn menjadi kukantalentassessment kepada pns suatu agenda yang strategis untuk indonesia dan mengklasifikasikannya dilaksanakan. hamdan kesempatan dalam model grid box matrix setiap asn untuk memperoleh yang dibuat oleh kinsey. hasilnya, pengembangan kompetensi sebanyak pns diklasifikasikan dijamin dalam tahun dalam grid ix, yaitu pns yang lebih detil, tahun memiliki kompetensi dan potensi menentukan pengembangan sangat rendah (strongest concern). kompetensi bagi asn yaitu minimal angka ini amat memprihatinkan jam pelajaran yp) pertahun. karena menjadi kategori dengan adapun kompetensi yang wajib jumlah yang paling banyak, mencapai dikuasai oleh asn terdiri atas tiga sepertiga dari total pns. sementara jenis, yaitu kompetensi teknis, hanya pegawai yang kompetensi sosial kultural, serta menempati grid yaitu pegawai yang kompetensi manajerial. kompetensi berpotensi dan berkinerja tinggi (top teknis diukur dari tingkat dan talent). pemetaan talent assessment spesialisasi pendidikan, pelatihan bkn tahun diilustrasikan teknis fungsional, pengalaman pada gambar bekerja secara teknis dan terdiri atas hasil pemetaan bkn ini dapat kompetensiteknis sertakompetensi diartikan kepada dua poin. pertama, fungsional. kompetensi sosial muncul pertanyaan terhadap kualitas kultural ukur dari pengalaman rekrutmen dan efektivitas pelatihan edisi tahun vii menuju smart asn: perubahan paradigma pengembangan kompetensi asn haris fauzan talent matrix hasil assessment pns keseluruhan untuk mencapai pemerintahan berkinerja tinggi ini msa5 mms9ro4 sen rea pt291 tinggi dan gambar talent matriks hasil assessment pns sumber: dalam lan, pns yang dilakukan selama ini. kompetensi pns paradigma lama. kedua, hasil pemetaan kompetensi pertama yaitu adanya mismatch pns mendorong perlunya pengen antara pengembangan kompetensi tangan kompetensi pegawai yang yang ditujukan kepada pegawai lebih tepat sasaran dan tepatguna dengan kebutuhan organisasi. agar pns pns yang masih berada kedua, pengembangan kompetensi pada kategori ix, viii, vii, vi, dan masih dilakukan secara parsial oleh mampu diberdayakan dengan masing masing k l d, kecuali diklat optimal karena pns pns tersebut kepemimpinan diklaim) yang tidak mungkin 'dihilangkan' begitu sudah dilakukan secaraterpusat oleh saja. maka, opsi yang tersisa yaitu lan untuk diklaim dan lembaga peningkatan profesionalisme diklat yang sudah disertifikasi dan pegawai. memenuhi izin penyelenggaraan terdapat beberapa perma oleh lan untuk diklaim ii, ill, dan iv. malahan dalam pengembangan ketiga, pengembangan kompetensi edisi tahun viii jurnal @oomeww pamor reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia masih dianggap sebagaicost,bukan dua jenis, yaitu klasikal dan non investasi. terakhir, pengembangan klasikal. pelatihan klasikal dilakukan kompetensimasih menitikberatkan melalui metode tatap muka, pada metode pelatihan klasikal yang seminar, kursus, dan penataran. amat membebani anggaran instansi. sementara pelatihan non klasikal jika pemerintah tidak mengubah merupakan metode non tatap muka metode pengembangan kompetensi, dan dilakukan tidak dalam bentuk maka pemenuhan hak asn se pertemuan kelas. pelatihan indonesiaatas20 pengembangan non klasikal dapat dilakukan kompetensi mustahildapat dipenuhi. melalui e learning, penugasan bersamaan denganberlakunya khusus, coaching, mentoring, nomor tahun terjadi magang, pertukaran pegawai, dan perubahan paradigma diklat untuk sebagainya. jalur ini menjadi faktor pns menjadi pengembangan kom yang paling membedakan antara potensi. pengembangan kompetensi, pengembangan kompetensi pns sebagaimanaddisebutkandalam setelah dikeluarkannya nomor merupakan upaya pemenuhan tahun dengan pengembangan kebutuhan kompetensi pns dengan kompetensi pns menurut paradigma standar kompetensi jabatan dan lambang berkutat pada pertemuan rencanapengembangankarieryang tatap muka. dilakukan pada tingkat instansi dan mengambil korea selatan nasional. dalam pelaksanaannya, sebagai contoh, pemerintah pengembangan kompetensi terbagi korea selatan memiliki kewajiban dalam bentuk pendidikan dan memenuhi hak pengembangan pelatihan. pendidikan dilaksanakan kompetensi bagi kurang lebih dalam bentuk pendidikan formal ribu pegawainya sebanyak jam melalui pemberian tugas belajar pertahunperpegawai. sesuaidengan yang diatur lebih lanjut dengan national civil service act tahun peraturan pemerintah. sementara mereka menyelenggarakan pelatihan pengembangan kompetensi dalam pegawai yang mengedepankan bentuk pelatihan dilakukan melalui partisipasi, experimental action edisi tahun viii menuju smart asn: perubahan paradigma pengembangan kompetensi asn haris fauzan learning, problem solving, praktikal, mampu mengurangi porsi diklat dan aplikatif sebagaimana pada yang membebani anggaran instansi gambar sehingga dapat memudahkan berkaca pada metode pengen pemenuhan hak pegawai atas tangan kompetensi pegawai yang jam pelajaran per tahun. dilakukan oleh korea selatan, urgensi perubahan paradigma indonesia saat ini tengah berupaya pengembangan kompetensi selain menitikberatkan pelatihan non jutnyayaitu terkait dengan perubah klasikal dengan perbandingan lingkungan strategis global saat persen untuk non klasikal yang ini. disrupsi digital, big data, serta sifatnya praktik kerja, persen revolusi industri menjadi tan untuk pelatihan non klasikal dalam tangan bagi asn agar tidak tergerus bentuk coaching dan mentoring, dengan perubahan jaman. asn ha dan persen pelatihan klasikal. rus memiliki kompetensi yang rel dengan demikian, pengembangan van dengan kemajuan jaman agar kompetensi paradigma baru dapat memanfaatkan perubahan better training and development the performance the training institutes has been improving tes approaches ngnkannagn ur officials training institute roti) manusia opa tenan gambar perubahan paradigma pengembangan kompetensi aparatur korea selatan sumber: paparan hrm government: the case the republic korea, pan suk kim, edisi tahun viii (@jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia lingkungan menjadi suatu peluang segala regulasi yang dirumuskan untuk memberikan pelayanan dan oleh pemerintah dalam rangka kebijakanyang lebih berkualitas. ta menghadapi era digital. dengan hun pemerintah indonesia demikian, pembekalan kompetensi menargetkan reformasi birokrasi yang mendukung asn dalam yang menghasilkan smart asn for melaksanakan fungsinya menjadi world class government sehingga suatu kebutuhan. perubahan materi diklat asn haruslah mengarah paradigma pengembangan kesana. karakteristik sebagaimana kompetensi menjadi sarana dikemukakan sebelumnya, smart bagi pns untuk memperoleh asn yang diharapkanyaitu berawa kompetensi yang relevan agar dapat san global, menguasai kdanbaha bersaing dan berkompetisi era sa, memiliki kemampuan networking digital. idealnya, pengembangan tinggidengan kemampuan multicast kompetensi berkorelasi dengan ing yang proporsional. paradigma peningkatan kinerja organisasi dan pengembangan kompetensi yang arah pembangunan nasional. baru mendorong asn agar meja menuju smart asn, indonesia seorang pembelajar dimanapun, sejatinya sudah mengupayakan kapanpun, sertadarisumber belajar hal ini melalui tahun manapun dalam menghadapimas dan tahun harakat dan dunia yang kian dinamis dimana pengembangan kompetensi melalui porsiyanglebih besarpada disesuaikan dengan visi dan misi jalur pelatihan non klasiknya. instansi serta arah pembangunan nasional. pengembangan kompi penutup tensi juga dilakukan dengan me pesatnya kemajuan teknologi tekankan metode non klasikal dan serta perubahan lingkungan mengadopsi model serta strategis juga berdampak kepada grid matrix untuk memetakan asn sebagai penggerak birokrasidan pegawai dapat memberikan pelaksana kebijakan. asn memiliki pembelajaran yang lebih efektif bagi peran penting untuk mendukung individu dan organisasi sehingga edisi tahun viii menuju smart asn: perubahan paradigma pengembangan kompetensi asn haris fauzan mampu menjawab kebutuhan anggaran instansi dalam mengikuti kompetensi pegawai era digital diklat sehingga dapat menjadi solusi tersebut. bagi instansi yang kekurangan selain itu, paradigma baru anggaran pengembangan pegawai. pengembangan kompetensi peningkatan pengembangan berupa penekanan pengembangan pegawai juga dapat mempengaruhi kompetensi metode non klasikal posisi indonesia dalam government membantu suntukmendapatkan effectiveness index mengingat aspek haknya memperoleh palingsedikit20 kompetensi pegawai menjadi salah jam pelajaran pengembangan setiap satu indikator penilaian dalam indeks tahun. metode ini meringankan tersebut. referensi admin. menuju smart asn menpan.go.id site cerita sukses rb tersedia menuju smart asn diakses go.id site cerita sukses rb menu september ju smart asn ,diaksespada2 filstrdm, per erik. the many mean september ing occupational competence and burr. tanpa tahun. tersedia qualification. journal european in industrial training iss ital asset management oecd european group public administrasi governance public servants tion. competence management s partners for growth the the public sector. bal jai government ship to competence: hanggraeni, dewi. manajemen management sumber daya manusia. jakarta: lem en#page, diakses september bagi penerbit feri. hrisnandi. buddy menuju smart kim, pan suk. hrm in: gov jebnjanaa knp element: the case the epub tersedia https. lic korea. tersedia http:iteresources.worldbank.org in public governance and territorial de indonesia resources development directorate working paper. beck, sophie dkk. comp hrm. korea. pdf, ency management the public sec diakses september tor: three dimensions integration swab, klaus. insight report: lan. policy brief: penataan sistem the global competitiveness report pendidikan, pelatihan, dan pengen world economic forum: tangan kompetensi asn. jakarta: columbia university lan. world bank. government effect lombard, michael dan exchanger, timeless country rankings. tersedia robert the career architect development planner 4th edition. com rankings wb. government. mckinley company. mckinley effectiveness , diakses septum quarterly. number new york. ber oecd. managing competencies world economic forum. the future government: state the art practice jobs report world economic forum. and issues stake for the future. department labor and bureau labor statistics. kkk edisi tahun vii peran sakit dalam membangun asn berkinerja studi kasus provinsi jawa timur) muhamad unsur aceh peran sakit dalam membangun asn berkinerja studi kasus provinsi jawa timur) muhammad yusuf aceh deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abstract perkembangan zaman yang semakin global menuntut adanya asn yang ideal, kompetitif, serta dapat menyesuaikan diri dan responsif terhadap tuntutan publik. smart asn merupakan suatu perwujudan guna mendukung berjalannya grand design reformasi birokrasi sebagai ikhtiar aktualisasi terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. salah satu fokus dalam smart asn adalah meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) dapat mendorong kinerja asn juga merupakan salah satu pondasi untuk implementasi smart asn. penelitian ini menggunakan literatur mengenai kinerja aparatur dan manajemen kinerja dengan pendekatan kualitatif. hasil penelitian menjelaskan bahwa cascading dalam implementasi sakit provinsi jawa timur mulai dari indikator tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat individu memperlihatkan setiap kinerja individu akan mendukung organisasi. meningkatnya kinerja asn merupakan salah satu indikasi terbangunnya smart asn suatu instansi pemerintah. keywords: berkinerja, sakit, smart asn edisi tahun viii membangun mantan menuju birokrasi berkelas dunia tahun oleh: laksamana pertama tni cendawan bp. sekretaris kepala badan pendidikan dan pelatihan kementerian pertahanan abstrak kondisi saat ini masih banyak ketidak sesuaikan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki asn untuk dapat bersaing ditingkat dunia global. penilaian kualifikasi asn dilihat pada kompetensi dan kinerja asn yang didasarkan pada budaya pelayanan yang baik mulai dari penguasaan social kultural, bahasa dan yang utama adalah penguasaan teknologi informasi (ti) untuk menghadapi perkembangan global. untuk itu masih diperlukan peningkatan kemampuan dan kompetensi asn agar dapat bersaing tingkat global, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan yang diduduki. pengembangan sdm yang dilaksanakan oleh baiklah kemhan saat ini harus mengarah pada peningkatan standar kompetensi yang dilandasi oleh pendidikan pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuaidengan adanya perubahan zaman dan pengaruh revolusi teknologi (sistem teknologi digital) pengembangan dan kemampuan aparatur sipil negara asn) juga perlu ditingkatkan agar dapat berdaya saing dan mampu mengikuti perkembangan dunia diperlukan hard skill kemampuan teknis) dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang edisi tahun viii zip jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia berwawasan global dan dapat menggunakan teknologi informasi (ti) sesuai dengan perkembangan zaman. kata kunci asn, birokrasi kelas dunia (world class government), smart asn, pendahuluan oleh karena itu sangat diharapkan manajemen aparatur sipil adanya sosok asn sebagai panutan negara kita dinilai belum penghasil yang menunaikan tugasnya dengan kan aparatur yang mampu menge baik, berkinerja tinggi, berprestasi rakan mesin birokrasi dengan baik. melalui ekspektasi masyarakat melalui indikatornya adalah angka indeks " formasi birokrasi. efektivitas pemerintah indonesia dalam road map reformasi masih berada pada angka indeks birokrasi ada tiga yang sangat rendah dari enam ne sasaran yang akan dicapai. per gara asean yang diteliti bank dunia. tama, pemerintahan yang bersih, kondisi tersebut tentu saja akuntabel, dan berkinerja tinggi, sangat mengkhawatirkan karena kedua, pemerintahan yang efektif tidak ada satu negara maju tanpa dan efisien, ketiga pelayanan publik didukung birokrasi yang kompeten yang baik dan berkualitas. capaian dengan kinerja tinggi. berbicara reformasi birokrasi bisa dilihat kualitas asn saatinimasihjauh dari sari beberapa ukuran. dalam hal yang diharapkan, selain minimnya peningkatan efisiensi anggaran dan keahlian yang dimiliki, motivasi yang pelaksanaan reformasi birokrasi rendah dan tingkat pendidikan yang misalnya, bisa dilihat dari indeks tergambarkan pada kualitaslayanan " formasi birokrasi. kepada masyarakat yang belum selain itu juga peningkatan baik. dengan kondisi seperti ini, akuntabilitas kinerja instansi meme tidaklah heran jika banyak keluhan "indah, serta pembangunan zona dari tengah tengah masyarakat. integritas. terkait efisiensi birokrasi, edisi tahun viii membangun smart asn menuju birokrasi berkelas dunia tahun tun analis pertahanan negara madya baiklah kemhan kepala badan pendidikan dan pelatihan sekretaris, hendraican bp, laksamana pertama tni yakni money follow program, stop bidang sdm aparatur, pemborosan anggaran, fokus kementerian para telah men kinerja, bukan spj, dan penerapan canangkan terwujudnya smart e government, anggaran digunakan asn dalam mewujudkan world hanya untuk membiayai program class government. kebijakan ini kegiatan prioritas yang mendukung memanifestasikan dalam rekrutmen pencapaian tujuan pembangunan cons yang transparan dan bebas dan harus memberikan manfaat dari kkn, seleksi terbuka jabatan besar untuk masyarakat. pimpinan tinggi, dan reformasi dalam mewujudkan efisiensi sistem kesejahteraan asn. ujung dari birokrasi, kementerian para berbagai kebijakan tersebut adalah terus mendorong penerapan terciptanya kualitas pelayanan publik sistem akuntabilitas kinerjainstansi yang makin meningkat. pemerintah. dari hasil evaluasi sakit menurut tagar arifin silaban, tahun telah terjadi efisiensi yang menulis buku tentang world anggaran sebesar ,15triliun. selain class bureaucracy, birokrasi kelas itu juga penyelarasan perencanaan, dunia adalah sistem yang mengelola penganggaran, dan informasi kinerja. administrasi pemerintahan dengan kementerian para jugaterus prinsip prinsip good governance. melakukan penataan kelembagaan disana ada profesionalisme birokrat dan mendorong kebijakan sistem yang tinggi, kompetensi tinggi, pemerintahan berbasis elektronik transparansi dan akuntabilitas yang spe) atau yang dikenal dengan tinggi. etos kerja para birokrat berada e government. dalam penataan pada kematangan dan kedewasaan kelembagaan, yangpaling menonjol sistem birokrasi. sistem bekerja adalah penataandan penghapusan efisien dan efektif. dengan kata sejumlah lembaga non struktural lain, birokrasi kelas dunia itu intinya lns), yang hingga tahun menyangkut dua komponen yaitu lalu sudah mencapai lns yang aparatur sdm itu sendiri, dan yang dibubarkan. kedua adalah pada sistem, tata kelola administrasi atau governance. sdyang baik akan melahirkan system dasar tahun perlu dibangun yang baik. system yang baik, akan asn yang memiliki integritas, mewujudkan birokrasi yang baik professional dan bebas dari pula. intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme kedudukan asn pada serta mampu menyelenggarakan birokrasi pemerintahan pelayanan publik, masyarakat aparatur sipil negara asn) dan mampu menjalankan peran menurut undang undang asn tenaga unsur perekat persatuan tahun adalah profesi pegawai rena negeri sipil dan pegawai pemerintah indonesia tahun dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. pegawai aparatur sipil negara sebagai sipil negara adalah warga negara profesi berdasarkan prinsip sebagai indonesia yang memenuhi syarat berikut meregang teguh ideologi tertentu diangkat sebagai asn pancasila dan undang undang dasar secara tetap oleh pejabat pembina serta mengikuti pemerintahan kepegawaian untuk menduduki bangsa, mengabdipada negara dan jabatan pemerintah, sedangkan rakyat indonesia, menjalankan tugas pegawai pemerintah dengan professional dan tidak berpihak, perjanjian kerja yang selanjutnya memelihara dan menjunjung disebut ppp adalah warga negara standar kode etik dan perilaku ang indonesia yang memiliki syarat luhur, berkomitmen dan integritas tertentu yang diangkat berdasarkan moral serta menjunjung tinggi pada perjanjian kerja untuk jangka waktu pelayanan publik, berkompetensi tertentu dalam rangka melaksanakan sugi dengan bidang tugas, dan tugas pemerintahan. kualifikasi akademik. dalam rangka pelaksanaan cita fungsi aparatur sipil negara cita bangsa dan mewujudkan tujuan dalam pemerintahan adalah, negara sebagaimana tercantum melaksanakan kebijakan publik dalam pembukaan undang undang yang dibuat oleh pejabat pembina edisi tahun vii membangun smart asn menuju birokrasi berkelas dunia tahun tim analis pertahanan negara muda baiklah kemhan a41. kepala badan pendidikan dan pelatihan sekretaris, cendawan bap, laksamana pertama tni kepegawaian yang sesuai dengan untuk menghadapi perkembangan peraturan perundang undangan, global. memberikan pelayanan publik yang dilihat pada kondisi saat ini profesional dan berkualitas, serta masih banyak ketidak sesuaikan dapat mempererat persatuan dan kualifikasi dan kompetensi yang kesatuan negara republik indonesia. dimiliki asn untuk dapat bersaing smart asn adalah aparatur ditingkat dunia global. untuk itu pemerintah yang mempunyai masih diperlukan peningkatan kualifikasi keahlian yang profesional kemampuan dan kompetensi asn dibidang tugasnya, mampu agar dapat bersaing tingkat mengembangkan diri dengan global, melalui pendidikan dan kemajuan global dan mempunyai pelatihan sesuai dengan jabatan kompetensi dan kinerja yangharus yang diduduki. kriteria jabatan pada didasarkan pada budayapelayanan instansi pemerintah dalam undang yang baik, menguasai sosial undang asn 5tahun 2014terdiri kultural, bahasa dan penguasaan atas: informasi teknologi it) untuk jabatan pemimpin tinggi, adalah menghadapi persaingan ditingkat sekelompok jabatan tinggi pada global. untuk mencapai kualifikasi instansi pemerintah adalah smart bagi aparatur sipil negara pemimpin tertinggi pegawai perlu meningkatkan daya saing asn yang menduduki jabatan global, menurut survey saat ini pimpinan tertinggi. kondisi asn indonesia sangat jauh jabatan administrasi adalah dibawah negara vietnam, malaysia dan thailand. penilaian kualifikasi kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan asn dilihat pada kompetensi dan aan dengan pelayanan publik serta kinerja asn yang didasarkan pada administrasi pemerintahan dan budaya pelayanan yang baik mulai pembangunan disebut pejabat dari penguasaan social kultural, 3administrasi adalah asn yang bahasa dan yang utama adalah menduduki jabatan pada instansi penguasaan teknologi informasi (ti) pemerintahjabatan fungsional adalah dikembangkan kompetensi sdm kelompok jabatan yang berisi aparatur sipil negara dengan hak fungsidantugasberkaitandengan mengembangkan kompetensi pelayanan fungsional yang manajerial, teknis dan sosial kultural berdasarkan pada keahlian dan minimal jam pelajaran pertahun keterampilan tertentu disebut dalam rangka peningkatan kinerja. dengan pejabat fungsional. setiap pegawai asn memiliki hak dan adalah pegawai asn yang kesempatanuntuk mengembangkan menduduki jabatan fungsional kompetensi antara lain melalui: pada instansi pemerintah. pendidikan dan pelatihan baik arah kebijakan smart asn itu diklat prajabatan, diklat telah dicanangkan oleh kementerian kepemimpinan, diklat fungsional para yakni terwujudnya smart dan diklat teknis, bimbingan teknis, nyangberkelas dunia (worldclass sosialisasi, seminar, workshop, government)" yang berintegritas, kursus, dan penataran, praktek kerja profesional, menguasai ilmu instansi lainnya, pertukaran antara pengetahuan dan teknologi, pns dengan pegawai swasta selain menguasai berbagai bahasa, itu bisa dalam bentuk pendidikan memiliki jiwa hospitality(keramahan), formal berupa tugas belajar dan ijin memiliki jiwa entrepreneurship jiwa belajar kewirausahaan dan juga menguasai badan kepegawaian negara networking (jaringan kerja). bkn) menyebutkan ada langkah dan upaya baiklah kompetensi soft skill yang harus kemhan mewujudkan smart dimiliki oleh seorang pns asn asn kemhan. yang harus dimiliki seiring dengan undang undang nomor perkembangan zaman saat ini ahun tentang aparatur yang sudah memasuki era revolusi sipil telah dijabarkan industri keempat atau (four zero). negara yang telah gi) pengaruh dari perubahan lingkup dalam nomor tahun peru bunga tentang manajemen pegawai saat ini karena adanya pengaruh negeri sipil, menyatakan perlu revolusi teknologi berupasistemm. kepala badan pendidikan dan pelatihan sekretaris, cendawan b.p. laksamana pertama tni teknologi digital, hal tersebut dapat menghasilkan dan memproses berpengaruh terhadap pekerjaan, informasi dan kebiasaan de pekerja dan tempat kerja. ngan berdasarkan komitmen untuk seorang pns asn yang intelektual. dibutuhkan tidak hanya pandai kreatif. daya cipta kreatifitas bidang teknis, tetapi juga harus mental yang melibatkan pe memiliki kompetensi soft ski! berupa munculah gagasan baru atau kemampuan untuk menghadapi hubungan baru antara gagasan perubahan era teknologi digital yang sudah ada. darisudut kecil berupa: mean kreatif hasil dari pemikiran kemampuan untuk memecahkan berdayacipta biasanya dianggap masalah komplek, memecahkan memiliki keaslian dan depan masalah penyelesaian masalah taman. adalah bagian diproses berfikir manajemen manusia, personel yangdianggap prosesyang paling sumber daya manusia yang dapat kompleks diantara semua fungsi digunakan secara maksimal yang kecerdasan, berupa pemecahan dimiliki setiap individu untuk masalah yang telah didefinisikan. mencapai tujuan bersama. berfikir kritis: kemampuanuntuk kemampuan berkoordinasi, menganalisa fakta yang ada dan koordinasi adalah kegiatan membuat beberapa gagasan. yang dilakukan oleh berbagai sebuah proses yang dilakukan pihak yang sederajat untuk secara sadar untuk menafsirkan saling memberikan informasi sekaligus mengevaluasi sebuah dan bersama mengatur atau informasi dari pengalaman menyepakati sesuatu, sehingga merespon sebuah pemikiran akusisi proses pelaksanaan teori yang kita terima dengan tugas dan keberhasilan pihak melibatkan kemampuan untuk yang satu tidak mengganggu evaluasi secara sistematis. proses pelaksanaan tugas pihak komponen kemampuan berfikir yang lainnya. kritis berupa: kemampuan untuk edisi tahun viii sg, jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia kecerdasan emosional, meru dan fleksibilitas kognitif yaitu pakan kemampuan seseorang, kemampuan untuk segera mence menerima, mengelola, serta suaka diri terhadap tuntutan mengontrol! emosi dirinya dan situasi hal baru. kemampuan orang lain disekitarnya terhadap individu dalam berfikir yang suatu informasi akan suatu diikuti dengan tindakan sesuai hubungan. dengan situasi yang dihadapi. penilaian dan membuat dalam rangka meningkatkan keputusan, suatu hasil atau kualifikasi dan kompetensi kejam keluaran dari proses mental puan aparatur sipil negara agar kognitif yang membawa dapat bersaing tingkat global, pemilihan suatu jalurtinadakan maka diperlukan kemampuan un diantara beberapa alternative tuk mengembangkan kemampuan yang tersedia. keahliannya dan kompetensi melalui orientasipelayanan, berorientasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pada pelanggan customer ada baik padajabatan pimpinan, jabatan lah keinginan untuk membantu administrasi maupun pada jabatan atau melayani orang lain untuk fungsional, melalui pendidikan ke memenuhi kebutuhan mereka mampuan teknis maupun pendiri artinya berusaha untuk menge kan fungsional. tahun dan memenuhi kebutuhan kementerian pertahanan pelanggan. melalui badan pendidikan dan negosiasi, sebuah interaksi pelatihan baiklah kemhan) social saat pihak pihak yang sebagai lembaga yang mempunyai terlibat berusaha untuk saling tugas untuk meningkatkan dan menyelesaikan tujuan yang mengembangan pengetahuan berbeda dalam pertentangan. dan keterampilan sumber daya atau negosiasi adalah suatu manusia guna meningkatkan cara untuk mempercepat suatu kompetensi aparatur sipil negara kesepakatan melalui diskusi asn) dilingkungan kementerian formal. pertahanan, mabes tni dan angkatan edisi tahun viii membangun smart asn menuju birokrasi berkelas dunia talun tim analis pertahanan negara madya baiklah kemhan un. kepala badan pendidikan dan pelatihan sekretaris, cendawan b.p. laksamana pertama tki dalam rangka meningkatkan dan manajemen sdm, kemampuan mengembangkan kemampuan koordinasi, kecerdasan emotion sumber daya manusia untuk al, pengambilan keputusan, ori membangun smart asn menuju invasi pada pelayanan, negosiasi birokrasi berkelas dunia tahun dan fleksibilitas kognitif. telah melaksanakan langka memodernisasi fasilitas pendiri dan upaya sebagai berikut: kan dan komponen pendidikan program diklat mengacu pada lainnya. hasil analisa kebutuhan diklat melaksanakan kerjasama diklat akd) rope kemhan dengan seperti melaksanakan diklat memperhatikan perkembangan informasi teknologi it) yang issue global, baik pendidikan bekerjasama dengan universitas yang bermuatan kepemimpinan, indonesia dengan mengguna pendidikan teknis keahlian kan kurikulum mutakhir bidang maupun pendidikan bersifat teknologi informasi, diklat cy fungsional dan bahasa. ber defense yang bekerjasama melaksanakan from diklat dengan id sirip cc indonesia dalam rangka pengembangan security incident respons team program diklat yang diikuti oleh internet infrastructure coords lan ri, kemenyan rb, mabes tni, nation center), diklat bahasa yang angkatan darat, angkatan laut, bekerjasama dengan kedutaan angkatan udara dan lembaga america, inggris, australia, rusia, terkait lainnya. jerman, korea, china dan lain lain. kurikulum diklatdidesaindalam implementasi metode diklat rangka pengembangan kompi yang dilaksanakan oleh para tensi asn baik hard skill maupun widyaiswara kepada peserta soft skill para asn dilingkungan didik sebagai contoh: kementerian pertahanan, ma coaching yaitu para widya bes tni dan angkatan menipu iswara membantu peserta ti: kemampuan memecahkan didik untuk menemukan masalah, berpikir kritis, kreatif, dan bertindakolusi solusi yang paling penutup sesuai dan cocok secara membangun sdm aparatur pribadi dengan mereka. pada hakekatnyaadalah membangun mentoringyaitu para widya keunggulan kompetensi diri dari wara berbagi pengalaman, 'sp aparatur itu sendiri sesuai dan pembelajaran dengan bidang tugas dan kegiatan yang peserta didik serta memberi dilakukan, pengembangan sdm nasehat sesuaidengankom yang dilaksanakan oleh baiklah potensi masing masing. kemhan saat ini harus mengarah benchmarking yaitu secara pada peningkatan standar berkesinambungan membran kompetensi yang dilandasi oleh dingkandan mengukursuatu pendidikan, pelatihan, keterampilan kegiatan dengankegiatanlain gan pengalaman yang sesuai dan yangsamadandianggapter disokongsikap serta penerapannya baik dibidang tersebut den ditempat kerja yang mengacu pada gan tujuan untuk memperbaiki unjuk kerja yang dipersyaratkan. kinerja dan mendapatkan dengan adanya perubahan inspirasi dalam melakukan zaman dan pengaruh revolusi tek inovasi yang terbaik. koloni (sistem teknologi digital) penyelenggaraan diklat diilhami pengembangan dan kemampuan semangat bela negara untuk aparatur sipil negara asn) juga memelihara dan meningkatkan perlu ditingkatkan agar dapat sikap dan perilaku yang dijiwai berdaya saingan mampu mengikuti nilai luhur pancasila, memiliki perkembangan dunia diperlukan semangat nasionalisme dan prd skill kemampuan teknis) patriotisme, berkarakter sesuai dengan mengikuti pendidikan dan nilai nilai dasar bela negara da pelatihan untuk mendapatkan lam menjawab tantangan tugas pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas dan fungsi dalam yang berwawasan globaldan dapat pelaksanaan bela negara. menggunakan teknologi informasi edisi tahun vii 4gpgrafik menggambarkan sekitar human resource atau sumber merupakan jabatan pelak daya manusia sdm) merupakan sana administrasi umum, diikuti ujung tombak pergerakan reformasi oleh guru sebesar jabatan birokrasi. sebagai penggerak atau struktural jabatan fungsional pihak yang penyelenggaraannya, teknis dan jabatan fungsional tentu aparatur sipil negara asn)tidak kesehatan sebesar terdapat terlepas dariimplementasireformasi semacam ketimpangan dimana ham birokrasi indonesia. reform asn pir setengahnya merupakan asn yang adalah salah satu upaya pemerintah mengurus hal hal bersifat admins dalam membangun birokrasi yang rasi jabatan pelaksana administrasi dicita citakan. sesuai dengan grand mum). dari total asn design reformasi birokrasi yang indonesia yang pada dasarnya tertuang dalam peraturan presiden memiliki tugas utama melayani publik nomor81 tahun ,visireformasi masyarakat indonesia) sebanyak birokrasi yaitu terwujudnya peter juta penduduk indonesia, terlihat tahan kelas dunia". penghujung perbandinganyang cukup besar jika tahap rencana pemerintah jangka dibandingkan dengan negara negara menengah ke per asia tenggara lainnya. tingginya jum pendanaan dan pengimplementasian lah asn indonesia telah membebani harusdiatur sedemikian rupaagarvisi keuangan negara sebanyak triliun reformasibirokrasiyangdisebutkan rupiah atau dari total jumlah dalam grand design dapat tercapai. apbn dan apbd, dimana rasio belanja untuk mencapai birokrasi berkelas pegawai dan belanja pembangunan dunia, dibutuhkan pula asn yang tidak seimbang( kementerian para, dapat menunjang visi tersebut. berdasarkan data kementerian perkembangan zaman yang pendayagunaan aparatur negara semakin global menuntut adanya asn dan reformasi birokrasi para)per yang ideal, kompetitif, serta dapat maret ,terdapattotal4. menyesuaikan diri dan responsif orang asn yang ada indonesia. terhadap tuntutan publik. smart.n. kepala badan pendidikan dan pelatihan sekretaris, hendratean b.p. laksamana pertama tni (ti) sesuai dengan perkembangan dapat memasukan kemampuan zaman. kompetensi soft skill (kemampuan dengan penguasaan teknologi memecahkan masalah, berfikir kritis, informasi dan komunikasi dapat kreatif, manajemen manusia sdm, meningkatkan efisiensi, dan kecerdasan emosional, penilaian memperbaiki pelayanan publik dan membuat keputusan, orientasi stakeholder tentunya ini akan pelayanan, negosiasi, fleksibilitas dapat terlaksana dengan baik kognitif) yang dibutuhkan bagi smart apabila diikuti dengan infrastruktur asn. penunjang yang memadai serta kkkelas dunia utopiskah? anies said basalamah kepala pusdiklat pengembangan sumber daya manusia bpsdm) kementerian keuangan kemenkeu) dan dosen kepemimpinan politeknik keuangan negara pkn) stan. abstrak kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mencanangkan agar pada tahun aparatur sipil negara bisa berkualitas hebat atau biasa disebut berkelas dunia. akan tetapi kondisi asn saat ini beserta peraturan peraturan yang mengatur asn sangatlah tidak mendukung sehingga mengubah asn dari kondisi saat ini menjadi berkelas dunia hanya dalam tempo enam tahun adalah utopis. dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis ini penulis menunjukkan bahwa jika dilakukan serangkaian langkah menggunakan balanced scorecard bsc), maka hal itu tidaklah utopis bahkan dapat direalisasikan. akan tetapi karena enam tahun untuk mengubah manusia tidaklah mudah, penulis menyarankan agar selain merealisasikan kegiatan kegiatan yang disebutkan dalam penelitian ini juga kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengadopsi atau mencontoh praktik praktik baik yang sudah ada kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah. abstract ministry the empowerment of' state apparatus and bureaucrat reform declared that civil servants should excellent having world class category. however. current conditions well the rules that regulate them are not supportive. these are two reasons that changing civil servants from their current edisi tahun vii asn berkelas dunia utopiskah? aries said basalamah conditions into world class category only within six years utopia. this research that used descriptive analytical method shows that using some steps the balanced scorecard bsc), the target longer utopia and even reliable. since changing people six years not that easy, addition realizing activities proposed this research, the author also suggests that ministry the empowerment state apparatus and bureaucrat reform adopts emirates good practices that already implemented other ministries, government agencies local government units. kata kunci asn, asn berkelas dunia, manajemen asn, pegawai negeri sipil, pns, balanced scorecard, bsc. pengantar adanya praktik praktik korupsi, kolusi mendengar kementerian dan nepotisme kkn), pelayanan pendayagunaan aparatur negarawan yang jauh dari layak, kurang terdidik reformasi birokrasi( semen pan rb) san pelatihnya asn dan sebagainya merencanakanuntuk"merumuskan sehingga kalau diukur dengan kebijakan pendayagunaanaparatur menggunakan terminologi kelas, sipil negara . menuju birokrasi birokrasi kita masih berkelas rendah. pemerintah berkelas dunia pada sisi yang lain, administrasi tahun menginspirasipenulis kepegawaian berbagai inti untuk menggunakan judul dalam fusi sepertinya juga masih lebih bentuk pertanyaan. sebagian orang bersifat kuantitatif. badan kepada tentu sependapat bahwa memang wajan negara bkn) atau bahkan utopis sekali kalau dilihat dari situasi semen pan rb tidak secara rutin saat ini. betapa praktik praktik mengungkapkan atau mempu birokrasi yang janganlah berkelas publikasikan aparatur sipil negara asn) dunia, profesionalpuntidakkarena yang layak untuk "dipromosikan"tuk menduduki "jabatan politis"di tidak boleh dijabat oleh asn. dengan institusinya karena berkualitas"yang data kepegawaian kemenkeu yang dalam konteks ini menggunakan dapat dikatakan bukan hanya istilah berkelas. sebagai contoh, kuantitatif tetapi juga kualitatif, sepengetahuan penulis ada lima penulis menanyakan kepada pegawai kementerian keuangan asn yang bersangkutan apakah kemenkeu)yang"berhasil" menjadi bersedia untuk dipromosikan" untuk menteri keuangan. dengan data mengelola institusi baru tersebut kualitatif semacam ini maka pada tetapi dengan "melepas" posisi asn tahun tahun politik seperti saat alias tidak lagi menjadi asn. atau ini dimana posisi menteri bisa jadi pada institusi yang lain yang non kosong seperti yang dialami semen struktural pegawai harus dibekukan pan rb maka asn yang berkelas kepiawaiannya sehingga tidak dapat menjadi salah satu solusi. bisa naik pangkat dan sebagainya. sisi yang lain, rumitnya administrasi pegawai yang ditawari jabatan kepegawaianuntuklepasdankembali dengan syarat harus berhenti lagi menjadi asn kalau sudah tidak sebagaian menolak posisi tersebut, lagi menjadi pejabat negara(karena sedangkan pegawai yang syaratnya menteri adalah jabatan politisatau diberhentikan sementara bersedia pejabat negara dimana asn harus menerima posisi yang ditawarkan. diberhentikan sementara ) juga ketika asn tidak memiliki menjadi hambatan tersendiri bagi "kesempatan" untuk menawar super asn untuk menduduki jabatan yang dialami pegawai kemenkeu tertentu yang ditawarkan kepada lainnya untuk mewakili indonesia asn karena kualitas atau karena dan beberapanegara diwilayah asia berkelas. pengalaman penulis ketika pasifik sebagai pejabat lembaga menjadi kepala biro sumber daya internasional dimana indonesia manusia sdm) menghadapikendala menjadi anggotanya, kekakuan administratif semacam itu. pertama aturan administratif tersebut juga ketika kemenkeu membentuk unit dialami sehingga menimbulkan usaha tertentu yang pemimpinnya permasalahan tersendiri bagi yang edisi tahun vi! asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah bersangkutan dan bagiinstitusinya. diberhentikan itu untuk menduduki belumlah nyangdiperbantukanke jabatan mereka semula. institusi lain yang karena perubahan kondisi serupa dapat dialami pimpinan diinstitusitersebut maka oleh asn kementerian luar negeri pegawai yang diperbantukan ini kemlu) yang karena kebijakan bisa setiap saat dikembalikan presiden yang baru bisa mengubah institusiasalnya bukankarenaalasan posisi duta besar dari jabatan kualitasnya yang rendah tetapi karier asn kemlu dengan posisi lebih karena faktor suka tidak suka. yang bersifat politis sesuai diskresi demikian pula sebaliknya, nyang presiden. dengan kondisi semacam berkinerja rendah pun sulit"untuk itu, bagaimana asn yang berkelas diberhentikan atau dipindahkan duniasekalipun dapatmerencanakan posisi lain atau dikembalikan masa depan mereka dengan pola institusi asalnya karena faktor karier yang diidam idamannya atau kepemimpinan diinstitusitersebut. yang diharapkan dari institusinya? komite aparatur sipil negara masih seperti belum cukup kain) yang dibentuk berdasarkan bukti, bagian yang sebaliknya undang undang pun sepertinya adalah asn yangtidak produktif dan tidak dapat berperan optimal seperti pimpinan tidak bisa berbuat banyak. tergantung pada institusi yang ada beberapa istilah yang dikenal dihadapi: ketikaadapemimpinyang para asn seperti brigade delapan bersikeras untuk tidak melakukan kosong empat atau tujuh kosong seleksi terbuka dan menghentikan lima untuk menggambarkan proses seleksi, kain tidakterdengar pegawai yang datang pada pagi hari atau mempublikasikan menegur (pukul tujuh atau delapan) untuk pimpinan unit tersebut. sementara hanya sekedar mengisi presensi atau itu pemerintah daerah tertentu melakukan finger print kehadiran, yang memberhentikan acaranya kemudian menghilang dari kantor darijabatan tertentu, kain menegur dan kembali pada pukul empat atau kepala daerahtersebutdan meminta lima sore untuk kembali melakukan untuk mengembalikan asn yang presensi atau melakukan finger edisi tahun viii api jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia print pulang kerja dimana diantara bisa direalisasikan. makalah ini waktu pukul tujuh atau delapan pagi menjelaskan bagaimana agar tidak hingga empat atau lima sore yang utopis dan bisa direalisasikan, bersangkutan kosong tidak ada sebagai "kado" bagi menteri pan kantor. bahkan lebih parah dariku, yang baru atau bagi menteri masih ada asn yang tidak masuk pan rb berikutnya jika dirasakan kerja berhari hari sampai batas terlalu pendekjangka waktu setahun waktu yang "aman" dari peraturan bagi beliau, atau kalau tidak ada pemerintah tahun tentang yang mau melaksanakannya maka disiplin pegawai negeri sipil, menjadi rencana kerja penulis jika kemudian yangbersangkutan masuk suatu saat nanti menjadi menteri kembali seperti biasa, dan setelah pan rb. caranya adalah dengan beberapa hari masuk kembali menggunakan balanced scorecard menghilang untuk beberapa hari bsc). sebagaimana dikemukakan lagi dan peraturan yang ada tidak oleh robert kaplan sebagai salah mengakumulir ketidakhadiran yang seorang yang menginisiasi bsc bersangkutan pada bulan atau dalam pengantar buku karya paul periode sebelumnya tanpa bisa given saat ini bsc digunakan diberhentikan. oleh berbagai jenis organisasi, dari dengan kondisi asn dan aturan manufaktur hingga perusahaan jasa, yangsedemikian rupayangmenjadi dari perusahaan yang berorientasi latar belakang, semen pan rb laba hingga organisasi nirlaba, berharap params menjadipegawai dari perusahaan privat hingga berkelas dunia dalam enam tahun organisasi publik, dan dari negara mendatang? utopis bukan? maju hingga negara berkembang. tetapi kondisi tersebut bisa lembaga pemerintah indonesia "dibenahi" sehingga jawaban dari yang sudah menerapkan bsc secara pertanyaan dalam judul makalah rutin antara lain adalah kemenkeu ini asn berkelas dunia padatan dan komisi pemberantasan korupsi apakah itu tidak utopis" kpk). ronchetti ataupun adalah tidak tidak utopis tetapi balanced scorecard institute edisi tahun viii asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah juga menyebutkan bahwa bsc harapan harapan untuk menjadi merupakan perencanaan strategis baik seperti pemerintahan berkelas dan sistem manajemen yang dunia, universitas berkelas dunia, digunakan oleh suatu organisasi kampus berkelas dunia, birokrasi mengkomunikasikan apa yang berkelas dunia, kota berkelas dunia, hendak dicapai oleh organisasi dosen berkelas dunia, pemain atau tersebut beserta prioritasnya, pelatih berkelas dunia atau destinasi samping untuk mengukur dan wisata berkelas dunia. memonitor prosesnya. dengan kesemuanya itu tidak ada demikian secara teoretis bsc dapat ukurannya kecuali hal hal yang dibenarkan apabilaakan digunakan sifatnya subjektif, dan dalam hal untuk merencanakan perubahan asn sekalipun, semen pan rb tidak asn dari kondisi saat ini menjadi pernah memberikan pernyataan yang diinginkan pada tahun seperti misalnya bambang susan yaitu asn yang berkelas dunia. toko yang pernah menjadi deputi menko perekonomian dan kini tinjauan pustaka menjadi vice president asian development bank adb) adalah asn berkelas dunia asn berkelas dunia. demikian sebenarnya istilah berkelas pula dengan angin haryanto dunia lebih banyak digunakan pegawai kemenkeu yang menjabat indonesia sebagai bahasa sebagai direktur eksekutif world awam untuk menunjukkan suatu bank group mewakili pemerintah kondisi yang baik atau berstandar indonesia, atau suryani ishak internasional. istilah ini juga tidak kasim yangjuga pegawai kemenkeu ada dalam kamus bahasa indonesia yang menjadi salah satu direktur pusat bahasa departemen sendi eksekutif adb. ketiganya tidak ikan nasional, meskipun pernah "dinobatkan" atau diberi demikian, jika kita menulis kata penghargaan apapun dari semen kata berkelas dunia" mesin an rb sebagaian berkelas dunia pencari google maka akan muncul karena bisa menduduki jabatan laman yang terkait dengreka masing masing mewakili berintegritas, yang melayani dan negara indonesia institusi berkinerja tinggi bebas kolusi dan internasional kantor pusatkedua nepotisme" humas kain, lembaga tersebut. sedangkan bkn tanpa menyebut daritidakadanya patokanatau apa itu asn berkelas dunia kenya standar pembanding untuk istilah akan adanya enam langkah yang berkelas dunia" tersebut maka dapat dilakukan untuk dapat menu menjadilogisuntuk mengembalikan bukan asn berkelas dunia, yaitu istilah tersebut pada institusi atau sebagaimana berikut ini akbar, unit unit yang terkait. baik semen pan rb, kain, bkn maupun lem pengembangan kualifikasi, bagi administrasi negara lan) kompetensi, dan kinerja asn, memberikankontribusiyangberbeda kaderisasi kepemimpinan ber mengenai hal ini. menteri pan rb basis talent management: dalam acara presidential lecture bagi pengembangan talent pool: calon pegawai negeri sipil atau cons lembaga administrasi negara, implementasi rencana suksesi menyebutkan asn yang smart terintegrasi sistem informasi yang dapat membawa birokrasi asn, menjadi berkelas dunia adalah asn penyiapan infrastruktur untuk yang berintegritas dan profesional, mendukung digitalisasi dalam menguasai teknologi informasi dan management asn, dan bahasa asing, memiliki jiwa hospitality sinergitas antarinstansi pusaran dan entrepreneurship, serta daya daerah yang berkesinambungan. networking, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi dari enam langkah tersebut perubahan tersebut." dapat diketahui ciri ciri atau kualifikasi dari asn berkelas dunia adalah sementara itu dalam video and asn sat dea bana ciri ciri dari asn yang berkelas dunia adalah asn yang profesional, kategori oo! dan tersedia dalam sistem informasi asn, mampu edisi tahun vii asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah memahami dan mengoperasikan ulang hasil pemikiran (think again), teknologi informasi atau data digital, dan kemampuan berpikir secara dan memiliki jaringan sinergis lateral, horizontal danlintas disiplin dengan para pemangku kepentingan (think across)." humas semen pan (stake holders). rb, sisi yang lain, lan menyoroti berdasarkan pemikiran semen kondisi asn saat ini yang mence pan rb, kain, bkn maupun lan bahkan upaya menjadikan birokrasi tersebut maka dalam makalah ini berkelasdunia menghadapibanyak yangdimaksud dengan asn berkelas problematika" cocky, )karena dunia yang menjadi tujuan yang ingin masih banyak asn yang memiliki dicapai pada tahun adalah asn kompetensi dan kualifikasi yang yang memiliki kualifikasi sebagai rendah, kurang profesional, belum berikut: dapat bersaingdengan merekayasa berintegritas tinggi dan bebas berasal dari negara lain bahkan dari kolusi, korupsi dan neo kawasan. padahal, untuk menjadi time kkn). nyangberkelasdunia makasetiap profesional. asn harusprofesional, berintegritas, menguasai teknologi informasi memiliki budaya pelayanan yang dan sistem informasi asn, ter tinggi dan berwawasan global. masuk kemampuan untuk sarwono kusumaatmaja menteri mengoperasikan digitalisasi pan periode dalam lingkungan kerja asn. seminar nasional merekonstruksi menguasai bahasa asing. indonesia: sebuah perjalanan berwawasan global. menuju dynamic governance yang mampu bersaing, termasuk de diselenggarakan oleh semen pan rb ngan mereka yang berasal dari mengatakan bahwa kunci sukses negara lain. lembaga terletak pada kualitas memiliki jiwa dan budaya me pemimpin, yakni kualitas untuk layani yang tinggi. berpikir depan dan antisipatif memiliki kompetensi dengan (think ahead), kemampuan mengkaji kualifikasi tertentu, termasukkewirausahaan waktu enam tahun. meskipun bsc (entrepreneurship) dan kepe pada awalnya dimaksudkan untuk pimpinan. organisasi privat yang berorientasi mengembangkan jejaring (net laba, kini pengguna bsc sudah working), baikantar kementerian mencakup seluruh jenis organisasi, lembaga tingkat pusat dan baikprodusen barang maupun jasa, atau daerah maupun dengan baik organisasi nirlaba maupun yang instansi negara lain. berorientasi laba, serta organisasi berkinerja tinggi. privat maupun publik. beberapa senantiasa mengembangkan kementerian lembaga indonesia kualifikasi, kompetensi, dan juga sudah menerapkannya. kinerja. dalam bukunya yang lain memahami dan berada dalam given mendefinisikan bsc lingkup manajemen talenta sebagai: ". carefully selected set (talent management). guantifiable measures derived from organization strategy. the balanced scorecard bsc) measures selected for the scorecard dalam pengantar buku vena noun employees ang robert kaplan menyatakan pray external stakeholders the outcomes sebagai berikut: . the balanced kamu, and performance drivers which the scorecard has evolved from its initial mena mana organization will achieve its mission purpose improved performance manan and strategic objectives. gambaran measurement system become the nan dari pengertian ini pada perusahaan basis new management system, naa atau organisasi yang berorientasi one that align and focuses the entire nan laba dengan keempat perspektif organization implementing and nan yang biasa digunakan dalam bsc improving its strategy sehingga adalah sebagai berikut kaplan dan kita bisa menggunakan bsc untuk norton, dalam given, menerapkan strategi mengubah asn untuk tan dari kondisi saat ini menjadi kondisi ntu 'sa masa yaa yang kita inginkan dalam kurun perusahaan, bagaimana kitakomposisi asn indonesia (per maret kesehatan teknis pelaksana struktural adm umum) guru sumber: kementerian para, asn merupakan suatu perwujudan sesuai dengan arah pembangunan guna mendukung berjalannya grand nasional serta potensi daerah: design reformasi birokrasi sebagai pengadaan asn yang transpor ikhtiar aktualisasi terwujudnya pe an, objektif dan fairness untuk pemerintahan berkelas dunia. menurut mengembalikan kepercayaan menteri pendayagunaan aparatur masyarakat sekaligus menjaring negara dan reformasi birokrasi, prof. putra putri terbaik bangsa, dr. buddy chrisnandi, me, pada meningkatkan profesionalisme, artikel menuju smart asn yakni meningkatkan kompetensi, terdapat tiga sasaran utama untuk kualifikasi dan kinerja sebagai mewujudkan smart asn yaitu situs yang diamanatkan asn. resmi kementerian para, selain itu, menteri pendahagi perencanaan asn, dengan mem naan aparatur negara dan reformasi buka formasi kualifikasi asn yang birokrasi selanjutnya, aman abdur, dalam rapat kerja dengan komisi edisi tahun viii asn berkelas dunia utopiskah? anies said ad. basalamah mesti berpenampilan atau keberhasilannya seperti apa, berkinerja terhadap para targetnya apa saja dan inisiatif nasabah perusahaan tersebut? atau tindakan apa saja yang pada perspektif pelanggan ini harus dilakukan perusahaan ditetapkan jenis pelanggan untuk dapat mencapainya. apa saja yang disasar(misalnya untuk dapat memuaskan para wanita saja, anak anak saja atau pemangku kepentingan dan para segala usia dan semua gender), pelanggan, perusahaan harus ukuran keberhasilannya seperti unggul dalam proses bisnis yang apa, targetnya apa saja, dan mana? pada perspektif proses inisiatif atau tindakan apa saja bisnis internal ini ditetapkan yang harus dilakukan. tujuan apa saja yang hendak untukbisasuksessecarafinansial, dicapai, ukuran keberhasilannya bagaimana perusahaan harus seperti apa, target apa saja yang berpenampilan atau berkinerja hendak disasar dan inisiatif atau terhadap parapemegang saham tindakan apa saja yang harus perusahaan tersebut? pada dilakukan perusahaan untuk perspektif finansial (perspektif dapat mencapainya. keuangan)iniditetapkansasaran untuk bisa mencapai visi peru finansialnya apa saja, ukuran sapaan, bagaimana perusahaan gambar balanced scorecard generasi pertama kru taman pen ntmeruar pesestianintenal car saya bukaan taat tinta ngeres star| utan tete! sea eyes aan dalam. pama nan amar maan maan penang nang png sumber: kaplan dan norton, dalam given hal. edisi tahun viii lg, jurnal bisa menjaga semampu menjadi paling atas karena sasar annya untuk berubah dan utama dari suatu k l adalah memperbaiki diri? pada pers pemangku kepentingan, bukannya pektin pembelajaran dan perspektif finansial sebagaimana pertumbuhan ini ditetapkan dalam perusahaan. sasarannya apa saja, ukuran gambaran dari keempat pers keberhasilannya seperti apa, pektiftersebut dituangkan dalam peta target target dan inisiatif atau strategi strategy map) sebagaimana tindakan apa saja yang harus tampak pada gambar sebagai dilakukan perusahaan untuk contoh bsc kemenkeu untuk k l. dapat mencapainya. sebagaimana dikemukakan dalam gambaran dari keempat hal wikipedia perspektif tersebut tampak pada gambar pelanggan bisa berada pada bagian paling atas ataupun pada tingkatan dalam perkembangannya bsc kedua. mengalami perbaikan dan penyu demikian pula dengan buaian, yang oleh wikipedia perspektif finansial (keuangan). bahkan disebutkan sampaigenerasi akan tetapi pada peta strategi ketiga. pada institusi pemerintahan, k l, posisi perspektif pemangku seperti yang dilakukan komisi kepentingan senantiasa berada pemberantasan korupsi kpk), pada tingkatan yang paling atas kementerian pendidikan dan ke seolah olah menggambarkan bahwa budayawan kemendikbud) atau untuk mencapai visi k l tersebut kemenkeu, bsc mengalamiperubah maka keluaran (output) atau hasil an. meskipun keempat perspektifnya (outcome) yang harus dicapai atau masih tetap dipertahankan, posisi diberikan atau disampaikan adalah masing masing perspektif bisa sebagaimana tampak pada butir berbeda beda antar perusahaan atau butir butir (bubbles) yang ada atau organisasi, dan untuk dalam baris perspektif pemangku kementerian lembaga k l) kepentingan k l tersebut. dalam perspektif pemangku kepentingan bsc butir butir tersebut dikenal edisi tahun vii asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah dengan istilah indikator kinerja rasio defisit apbn terhadap utama (iku) atau key performance pdb setinggi tingginya indicators (kp is). artinya, selisih antara pada gambar tampak anggaran penerimaan negara bahwa untuk mencapai visi sebagai dengan anggaran belanja penggerak utama ekonomi indonesia (pengeluaran) negara apbn) yang inklusif, maka kemenkeu harus apabila dibandingkan atau dibagi mencapai atau memberikan keluaran dengan produk domestik bruto atau hasil berupa pengelolaan fiskal pdb) maka tidak boleh lebih yang sehat dan berkelanjutan guna tinggi dari dan mewujudkan masyarakat yangadil rasio keseimbangan primer dan makmur. pada peta strategis terhadap pdb sekurang tersebut sasaran ini tampak pada kurangnya artinya, perspektif pemangku kepentingan. semakin besar surplus ukuran kuantitatif dari keberhasilan keseimbangan primer, maka capaian penyediaan keluaran atau semakin baik kemampuan hasil tersebut menurut kemenkeu negara untuk membiayai defisit adalah apabila pada butir atas, dan gambar peta strategi dalam balanced scorecard kementerian lembaga kementerian keuangan republik indonesia tahun kai akan menjadi pengolah ian bertumbukan homo indonesia rod bisa dsb .| air sumber: kementerian keuangan edisi tahun viii jurnal @ramai aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia rasioutangterhadap tidak internal bisa dilaksanakan sehingga boleh lebih dari meskipun tujuan dalam perspektif pemangku undang undang tahun kepentingan dapat tercapai. pada tentang keuangan negara gambar perspektif proses internal membolehkan utang negara dan perspektif pembelajaran dan hingga dari pdb, kemenkeu pertumbuhan masing masing terdiri menargetkan besarnya tidak atas lima butir dan empat (bubbles) boleh melebihi dan dengan target seperti tampak pada rasiopenerimaanpajakterhadap tabel pdb sekurang kurangnya dari keempat perspektif ter sementaraitu padaperspektif sebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan, kemenkeu mereka untuk mencapai tujuan atau visi akan dua langkah yang akan dia penggerak utama pertumbuhan bukan untuk mencapai keluaran ekonomi maka kemenkeu akan atau hasil yang ingin diraih, yaitu melakukan pengelolaan fiskal yang pemenuhan layanan publik sehat dan berkelanjutan dengan cara yang prima dan kepatuhan atas melayani para nasabahnya secara pengelolaan keuangan negara prima dengan tetap mematuhi yang tinggi. ukuran kuantitatif dari norma norma pengelolaan ke keberhasilan capaian pelaksanaan tangan negara. untuk dapat mela kedua langkah tersebut menurut bukan hal tersebut kemenkeu kemenkeu adalah apabila memerlukan formulasi kebijakan indeks kepuasan pengguna fiskalyang berkualitas: penerimaan, layanan kemenkeu mencapai belanja dan transfer yang optimal: minimal dari skala ,dan peningkatan pengendalian mutu: waktu penyelesaian proses ke pengelolaan kas pemerintah pusat, padanan selambat lambatnya kekayaan negara, dan pembayaran satu hari. yang optimal: penegakan hukum perspektif ketiadaan keempat yang efektif: sdm yang kompetitif: menunjukkan apa saja yang organisasi yang kondusif: sistem diperlukan agar perspektif proses manajemen informasi yang andal edisi tahun viii asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah tabel iku kementerian keuangan untuk perspektif proses internal serta pertumbuhan dan pembelajaran beserta masing masing target perspektif iku target ena kinerja pelaksanaan anggaran k l minimum deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat tidak tah pusa kebaya naga malu purna lai aan adan pembayaran yang. 'pemanas pesat tang sii kebutuhan pembawa indeks opini bpk atas bun mencapai (wtp) pena need can yang telah dinyatakan leng penegak jg: oleh kerja nee haa pesanan ana ken sia bat, persentase impikmenbs nias rbk nan organisasi yang ost persentase implementasi inisiatif rbk minimum pertumbuhan dan eta indeks lala kelola organisasi min biang ketat pembelajaran tes persentase downtime sistem tik maksimum gag hat masa panama were ata baal oet see pata ina tama sumber: diolah dari kementerian keuangan dan pengelolaan anggaran yang dirinci mengingat belum diketahui optimal. dapat tidaknya sdm yang saat dengan pola pikir sanggama ini tersedia semen pan rb maka tujuan atau visi membangun menjalankan fungsi utamanya asn yang berkelas dunia dengan melakukan perubahan yang kriteria sebagaimana disebutkan dibutuhkan untuk melaksanakan sebelumnya akan dapat dicapai. kegiatan kegiatanyang esensial agar meskipun demikian,dalam makalah visi tersebut dapat terealisir. unit ini target kuantitatif belum dapat unit penunjang utama seperti kain, edisi tahun viii @jurnal dae bkn dan lan juga belum diketahui yang relatif pendek, yaitu sekitar apakah merekadapatmenyediakan lima tahun. kerangka pikir dalam sdm dan sumber daya lainnyayang penelitian ini adalah sebagaimana dibutuhkan. tampak pada gambar metode penelitian analisis dan penelitian ini menggunakan pembahasan data sekunder. penggunaan data pertama yang perlu dicermati sekunder dilakukan dengan meng adalah karakter asn berkelas kumpulkan berbagaiperaturanyang dunia sebagaimana penulis terkait dengan pengelolaan asn, rangkum dari pernyataan pihak samping studi literatur lainnya. pihak yang berkaitan langsung sementaraitu metodologiyang dengan manajemen asn yaitu digunakan dalam penelitian ini semen pan rb, kain, bkn dan adalah metode analisis deskriptif, lan. mencari orang dengan dengan tujuan untuk membuat karakter semacam itu tentunya studi sistematis terkait kemungkinan mustahil. tidak ada yang namanya dicapainyatargetatauvisimenjadikan superman. untuk mengurangi asn yang berkelas dunia padatan kemungkinan tidak diperolehnya dengan cara menganalisis asn seperti itu, langkah pertama data dan merumuskan kesimpulan yang perlu dilakukan adalah semen tentang objek penelitian sertausulan pan rb menetapkan visi menjadi jalan keluar yang dianggap perlu asn kelas dunia pada tahun dilakukan untuk dapat menghasilkan secara resmi dan membuat definisi asn yang berkualitas dalam waktu yang baku mengenai apa yang gambar kerangka pikir penelitian edisi tahun viii asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah dimaksud dengan asn berkelas tahun rekrutmen golongan dunia"tersebutsertamenjadikannya hanya dilakukan melalui pendidikan persyaratan untuk dapat diangkat tinggi. artinya, untuk dapat diangkat sebagai cons. menjadi cons maka calon harus dengan cara ini maka kain, mendaftar melalui perguruan bkn maupun lan tidak enam tinggi, baik melalui perguruan tinggi bahkan pengertian semau mas kedinasan maupun perguruan tinggi ing masing unit tersebut sehingga umum untuk diploma atau dapat menambah kesulitan mencari diploma i!i(d ii). dengan cara ini akan kandidat, disampingpadalimatahun bisa mendapatkan asn golongan mendatang sudah mulai ada asn yangmenguasai teknologi informasi yang mempunyai karakter berkelas dan sekaligus menguasai bahasa dunia yang jumlahnya semakin ta asing karena pada setiap pendidikan hun semakin bertambah sejalan tinggi kedinasan biasanya diajarkan dengan banyaknya rekrutmen asn mata kuliah komputer atau teknologi pada setiap tahunnya. hal kedua informasi dan bahasa asing. yang harus segera ditetapkan oleh jika semen pan rb sekaligus semen pan rb adalah membuat ingin membenahi pendidikan in definisi resmi mengenai apa yang indonesia, maka selain melalui perlu dimaksud dengan istilah talentagar ruan tinggi kedinasan, aturan men asn yang diharapkan berada pada teri pan rb yang dalamnya ada lingkup manajemen talenta dapat definisi asn berkelas dunia tersebut direalisasikan. penulis menyerang sekaligus melarang lulusan sekolah kan agar hanyavariabelkinerjadan lanjutan tingkat atas sta) non ke kompetensi saja yang digunakan, jurusan untuk diangkat menjadi cons misalnya kinerjayangsedangdengan tanpa melalui sekolah tinggi kedai kompetensi yang tinggi,sertakinerja nasa. artinya, yang bisa diangkat yang tinggi dengan kompetensiyang menjadi cons golongan hanyalah sedang ataupun tinggi. lulusan sekolah menengah kejuruan sehubungan dengan hal itu, smk) karena memiliki kompetensi penulis menyarankan agar mulai tertentu, dan lulusan sekolah tinggiedinasan yang menghasilkan lulu kuliah lagi program studi vokasi. jadi san lulusan tertentu sesuaidengan hanya sebagian kecil saja nantinya kebutuhan birokrasidan menahan dari lulusan smk yang ingin sekolah ikan pendidikan tinggi kedinasan lagi, misalnya bagi mereka yang ingin menghasilkan atau memproduksi melanjutkan jenjang strata atau lulusanyangtidak dibutuhkan untuk bahkan strata pendidikan vokasi menjalankan birokrasi. iv, magister sains terapan atau agar lulusan smk dapat doktoral ilmu terapan) bagi lulusan diterima menjadi cons secara juga dalam rangka peningkatan langsung maka setiap smk diwajibkan karir untuk naik golongan iii dan untuk bekerja sama dengan atau untuk memenuhi syarat lembaga sertifikasi tertentu sesuai jabatan, baik jabatan struktural keilmuannya. dengan carainimaka maupun fungsional. khusus untuk syarat kelima, keenam dan sebagian jabatan fungsional, persyaratan syarat delapanyaituberwawasan ini sudah ada dalam globaldanmampubersaingdengan peraturan pemerintah pp) nomor mereka yang berasal dari negara tahun2017 )tentang lain bisa terpenuhi serta memiliki manajemen pegawai negeri sipil kompetensi dengan kualifikasi yang sayangnya dalam peraturan tertentu. selain itu, cara ini dapat turunannya seperti peraturan mencegah lulusan smk untuk bersama kepala lan dan kepala bkn "sekolah lagi" perguruan tinggi, tahun tahun termasuk beberapaperguruantinggi tentang ketentuan pelaksanaan negeri yang saat ini didorong oleh peraturan menteri pan rb kementerian riset dan pendidikan tahun yang nyaris tidak dapat tinggi untuk membuka sekolah dipenuhi oleh lulusan smk yang sekolah vokasi. lulusan smk pada memiliki keahlian super sekalipun dasarnya dirancang untuk bekerja karena dalam peraturan bersama segera setelah merekalulus,bukan tersebut pangkat, golongan ruang untuksekolah lagisebagaimana sta jabatan fungsional widyaiswara non kejuruan sehingga tidak perlu ahli pertama adalah golongan edisi tahun viii asn berkelas dunia utopiskah? dites said basalamah ruang i b. beberapa keahlian dapat bekerja sama dengan kpk teknis tidaklah harus dimiliki oleh sehingga tes yang dilakukan oleh merekayasa bergelarsarjanaseperti bkn sebagai salah satu syarat dilaporkan oleh dwi tentang penerimaan cons dapat dimasukkan anak anak jenius berusia antara dalam soal soal tes tersebut. lima hingga 15tahunan direkrut selain itu, jika semen pan rb perusahaan perusahaan teknologi juga mau mengurangi kkn secara informasi sesuai dengan keahlian sistemik, maka semen pan rb dapat mereka masing masing. dalam menambahkan satu syarat masuk peraturan menteri pan rb cpn yaitu orangtua cons tersebut kep m.pan 2003tentangjabatan tidak pernah dihukum karena kasus fungsional pranata komputer dan korupsi. angka kreditnya masih disebutkan syarat ini mirip dengan yang ijazah sarjana atau div diterapkan oleh komisi pemilihan menjadi solusi selain darilulus diklat umum kpu) sebagai salah satu penyetaraan. syarat untuk dapat dicalonkan sisi yang lain, lulusan sebagai pejabat publik yaitu yang sta non kejuruan memang pada bersangkutan tidak pernah dihukum dasarnya dirancang tidak untuk karena kasus korupsi. dengan cara bisa langsung bekerjasebagaimana ini maka setiap anak yang bercita cita lulusan smk, sehingga perlusekolah menjadi asn akan meminta orang lagi, yaitu melanjutkan kuliahvokasi tua mereka untuk tidak melakukan baik perguruan tinggi kedinasan korupsi agar bisa memenuhi ataupun perguruan tinggi umum. persyaratan menjadi cons. jika mereka melanjutkan jenjang terkait dengan syarat kedua strata sains terapan atau program agar asn harus profesional, vmakanantinya akan digunakan maka hal hal yang dianggap tidak untuk rekrutmen cons golongan iii. profesional harus dimasukkan akan halnya persyaratan dalam peraturan tentang larangan pertama, yaitu berintegritas tinggi bagi asn. jika hal tersebut dilanggar, dan bebas dari kkn, semen pan rb maka sanksi diberikan kepada edisi tahun viii 7gp jurnal kata pelakunya. salah satunya adalah selain dari yang disebutkan pada tidak masuk kerja. aturandalam dan tentang disiplin pns yang ataupun yang membuat saat ini masih bisa disiasati oleh atau menyebabkan seorang pegawai sebagian asn untuk tidak masuk k l d bisa diberhentikan. kerja tanpa yang bersangkutan yang menarik justru payung dapat diberhentikan dengan tidak hukum untuk pemberhentian hormat, haruslah diubah. aturan jabatan pimpinan tinggi malahan tentang olehnya pegawai swasta diatur selain alasan diberhentikan diberhentikan sepanjang menuai dan persyaratan bisa diadopsi dalam yang karena tidak ada penjelasannya perubahan tersebut. barangkali lebih untuk mencegah dengan menambah larangan maka politisasi oleh pimpinan k l d yang asn akan muncul kecenderungan sayangnya diperlakukan berbeda untuk tidakmelakukannya, sehingga oleh kain seperti yang terjadi mereka akan menjadi profesional pemerintah dki dan komisi karena tidak profesional memang pemberantasan korupsi (lihat dilarang dalam yang hid, dan hutabarat, baru. dimana kedua k l d tersebut pemberhentiannya disebabkan sebenarnya bisa dipakai oleh oleh halyangsamayaitu kinerja yang pimpinan k l dan daerah k l d) dinilai kurang baik oleh pimpinan. untuk memberhentikan pegawai samping itu, yang tidak disebutkan dalam butir dan justru kalau akan tetapi parapimpinan ada asn jahat" yang minta mundur k l o tersebut "terbelenggu" oleh pada dan9d disebutkan asn dapat ataupun merasa tidak diberhentikan karena mengundurkan diri adanya payung hukum dalam dari jabatan, diberhentikan sementara, menjalani cuti luar tanggungan negara, yang memberi ruang kepada menjalani tugas belajar lebih dari enam pimpinan k l d untuk membuat bulan, ditugaskan secara penuh luar jabatannya atau tidak memenuhi pers peraturan mengenai hal hal apasiapa daratan jabatan. sedangkan pada disebabkan karena faktor kesehatan.prri menyatakan bahwatargetasn management menekankan birokrasi adalah menghasilkan smart untuk semakin professional dalam nyangtidak kalah dengan swasta, mengelola negara. profesionalitas sehinggatidak diatur oleh pengusaha itu ditunjukkan diantaranya den situs resmi redaksi media indonesia, gan kualitas mengelola anggaran, deputi bidang sdm aparatur perbaikan manajemen kinerja, dan kementerian para menambahkan, digunakannya ukuran ukuran kinerja bahwa kualifikasi, kompetensi, dan birokrasi sebagai standar ukuran kinerja spartan harus didasarkan keberhasilan. pada budaya pelayanan publik situs sistem akuntabilitas kinerja in resmi lembaga administrasi negara, stasi pemerintah sakit) memiliki pada poin yang sudah dikelas gagasan utama untuk menciptakan kan, pada dasarnya sudah dimana instansi pemerintah yang profession kan dalam undang undang nomor al, berorientasi hasil, dan akuntabel tahun 2014tentang aparatur sipil melalui penerapan prinsip prinsip negara. berbicara mengenai kinerja, manajemen kinerja, anggaran serba orientasi terhadap kinerjadalamor sis kinerja, dan ukuran kinerja. sakit organisasi sebaiknya dilakukandengan dapat menetapkan ukuran dan target lebih memperhatikan hasil( bernardii kinerja yang jelas dan menghemat dan russel, anggaran melalui kegiatan yang ber berkembangnya tuntutan un dampak langsung pada pencapaian tuk menciptakan pemerintahan sasaran pembangunan. sakit yang yang berorientasi hasil tidak hanya dapat mendorong kinerja asn juga mengemuka negara negara maju merupakan salah satu pondasi untuk pada beberapa decade terakhir. implementasi smart asn. pereli indonesia, semangat untukmencipta tian ini akan membahas bagaimana kan pemerintahan berorientasi hasil sakit sebagai pengungkit reformasi juga semakin menguatseiringdengan birokrasi indonesia dapat berperan semakin menyebarnya pemahaman dalam membangun asn berkinerja tentang new public management dalam rangka mendorong smart padainstansi pemerintah. new public asn oleh karena itu, diambil edisi tahun viii asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah malahan ditolak, bukannya langsung praktik profesional lain disetujui. juga, dan yang tidak didukung dalam masih memberi ruang bagi asn adalah aturan dalam jahat" yang sudah ditetapkan meskipun barangkali bersalah dan berkekuatan hukum tidak banyak yang mengalami, tetap untuk tidak diberhentikan. tahun politik atau pemberhentian bahkan lebih ironis lagi pejabat negara (pemimpin k l d) karena kalaupun diberhentikan, sering menimbulkan kekosongan mereka ini diberhentikan dengan pejabatnya, danas nyang profesional hormat." sebenarnya dapat melaksanakan selain itu, tidak tugas sebagai plt sebagaimana yang memberi ruang bagi asn untuk diatur dalam peraturan menteri diberhentikan selain karenaempat dalam negeri tahun butir yang disebutkan dalam tentang cuti diluar tanggungan tersebut, termasuk sering tidak negara bagi gubernur dan wakil masuk kerja yang dalam gubernur, bupati dan wakil bupati, "hanya" diberhentikan serta walikota dan wakil walikota apabila sudah hari atau lebih yang sayangnya hanya berlaku bagi tidak masuk tanpa alasan yang pejabat kemendagriatau pemerintah sah. ini selain menunjukkan asn daerah dan hanya karena sedang seperti itu tidak berintegritas juga cuti luar tanggungan negara. sangat bertentangan denganprinsip samping itu, profesionalisme, padahal prinsip malahan mengarahkan untuk profesional ini diharapkan menjadi diberhentikan, bukannya "tetap salah satu karakter asn kelas dunia. menjabat" atau posisinya digantikan lihotmisalnya wahyuni(2017lyongmmenya sementara oleh salah satu anak akan bahwa profesiadalah suatupekerjaan buahnya dan dikembalikan lagi atau jabatan yang memerlukan keahlian, kepada yang bersangkutan begitu tanggungjawab serta pengabdian terhadap naa suatu pekerjaan," sedangkan profesion tidak lagi sebagai pit pimpinan kld alisme menunjuk kepada komitmen para tersebut. anggota suatu profesi agar meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus me yang digunakan dalam pekerjaannya yang terus mengembangkan strategi strateginya sesuai dengan profesinya" edisi tahun viii gg jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia kasus yang terjadi semen saja yang perlu memiliki satu atau pan rb dan kementerian sosial lebih karakter tersebut. untuk padabulan agustus iniseperti itu wawasan global, kompetensi menunjukkan tidaknya asn dikedua kewirausahaan dan jejaring menjadi kementerian ituyangbisa menjabat syarat tambahan dalam rekrutmen sementara (sampai dengan 2019jika bagi cons k l d tersebut. hal: tidak diangkat kembali). memang ini perlu menjadi pertimbangan menteriadalah pejabatnegara,tetapi agar tidak ida' asn yang memiliki jikaadaaturanyang membolehkan kompetensi yang idle tidak untuk nantinya kembali jabatan memanfaatkan, padahal selesainya semula setelah mengisikekosongan memerlukan biaya tambahan sementara tersebut, hal tindakan untuk mengetahui ada tidaknya menunjukkan profesionalitas kompetensi semacam itu pada cons asn yang bisa bekerja semua yang hendak direkrut. lini birokrasi, termasuk menjadi untuk dapat memiliki budaya pimpinan k l d itu sendiri. melayani yangtinggi serta senantiasa akan halnya wawasan global, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kewirausahaan dan kompetensi, ketiganya dapat jejaring (network) yang ingin dimiliki diperoleh melalui pendidikan dan dari asn berkelas dunia, haruslah pelatihan (diklat). untuk itu baik disadari bahwa tidak semua dalam diklat khusus yang bernama layanan nterkaitdengan belahan pelayanan prima atau sejenisnya dunia lain, atau tidak semua asn maupun dalam diklat lainnya, berhubungan dengan asn anglais kurikulumnya harus mengandung dan bahkan disadari pada unit unit atau mencerminkan kewajiban tertentu keahlian kewirausahaan asn untuk melayani secara prima. bisa "membahayakan" karena bisa ditambah dengan rekrutmen memperkuat belikan kebijakanyang golongan hanya melalui perguruan menjadilayananutamak l tempat tinggi kedinasan bagi lulusan sta asn tersebut bekerja. karena itu non kejuruan dan langsung bagi perlu dipetakan asn dik l d mana lulusan smk bersertifikat tertentu edisi tahun viii asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah sesuai kualifikasinya, maka menjadi mauer yang menyatakan asn berkelas dunia akan semakin bahwa #upaya perubahan diakhiri mudah untuk dicapai. jika ketentuan dengan kegagalan), pejabat eselon dalam dengan pejabat eselon tentulah terkait dengan jam pelajaran memiliki kewenangan yang berbeda dalam setahun menjadi kewajiban sehingga mempersulit tingkat bagi setiap asn dan dapat dilakukan keberhasilan. belum lagi seperti yang dimanasajatermasukpelatihanon ditengarai masyarakat mengenai line, maka peningkatan kompetensi adanya joki untuk membuat proyek bagi asn akan menjadibudayabaru. perubahan beberapa tempat dalam kondisi yang sudah diklat kepemimpinan. membaik ini kualitas kepemimpinan agar memperoleh asn yang dari setiap pejabat struktural perlu berkelas dunia maka kurikulum pula ditingkatkan. kurikulum diklat pelatihan tidak bisa lagi disamakan kepemimpinan yang sekarang untuk seluruh tingkatan asn. berlaku untuk semuajenjang diklat selain itu, semakin tinggi jabatan kepemimpinan madya hingga tentunya semakin sedikit hari pengawas diklaim hingga pelatihannya mengingat mereka diklaim iv) menurut penulis sangat dibutuhkan keberadaannya sudah tidak bisa dipertahankan kantor, samping pejabat eselon lagi. tema perubahanyang mungkin pada umumnya sudah cukup lama masih penting untuk suatu k l d menjadi pemimpin karena sudah tertentu mungkin menjadi semakin menjabat sejak eselon eselon sulit untuk dilakukan k l d sebelumnya sehingga pengalaman lainnya akibat k l d tersebut kepemimpinannya tidak bisa sudah menjalankan reformasi disamakan dengan yang menjabat atau melakukan perubahan secara eselon iv. kebutuhan manajerial struktural. selain itu, dengantingkat sejak eselon hingga eselon perlu kegagalan perubahan yang tinggi diidentifikasi dan dimasukkan sebagaimana ditemukan dalam dalam kurikulum sehingga kontennya banyak penelitian (lihat misalnya berbeda. edisi tahun viii jurnal berdasarkan pemikiran talenta nasional untuk mem: pemikiran tersebut, maka gambaran batasi pengertian dan asn peta strategi usulan perubahan seperti apa yang dapat masuk asn dari kondisi saat ini menjadi dalam atau berada dalam asn berkelas dunia pada tahun lingkup manajemen talenta. agar dapat dilakukan dengan lebih mudah dikualifikasikan menggunakan bsc seperti model sesuai persyaratan bsc, penulis kpk dan bukan seperti model mengusulkan tiga kategori asn, kemenkeu dengan narasi yaitu asn yang berkinerja sedang sebagai berikut: tetapi tingkat kompetensinya tujuan yang hendak dicapai tinggi, asn yang berkinerja tinggi adalah menjadi asn berkelas tetapi tingkat kompetensinya dunia pada tahun ini sedang, dan asn yang berkinerja menjadi visi dalam peta strategi tinggi dengan tingkat kompetensi yang hendak dibangun. yang juga tinggi: selesainya untuk dapat mencapai visi pada perubahan peraturan peraturan butir atas maka keluaran sebagaimana penulis uraikan (output) atau hasil (outcome) yang sebelumnya dalam enam tahun harus dicapai atau diberikan depan. peraturan peraturan atau disampaikan adalah lain yang terkait sudah semen penetapan peraturan menteri tanya dilakukan perubahan juga pan rb tentang visi asn seperti sistem pengukuran yang dalamnya terdapat kinerja yang seragam serta definisi baku tentang asn pemanfaatan talenta lintas berkelas dunia serta sektor sektoral sehingga pimpinan sektor yang diwajibkannya k l d tidak lagi disibukkan asn untuk berwawasan global dengan seleksi terbuka jabatan serta memiliki kompetensi pimpinan tinggi pt)yang secara kewirausahaan dan jejaring: nasional banyak menghabiskan penetapan peraturan menteri anggaran akibat peringkat kedua pan rb tentang manajemen dan ketiga yang selama ini edisi tahun iil asn berkelas dunia utopiskah? anies said basalamah tidak digunakan kecuali hanya pengidentifikasian kesenjangan sebagai pendamping sebelum kompetensi: pelatihan dan diputuskan oleh pejabat yang pengembangan asn yang berwenang. semuanya itu akan sudah terbarui metode dan dimasukkan dalam perspektif kurikulumnya, termasuk diklat pemangku kepentingan. kepemimpinan dan batas usia langkah langkah yang harus yang diperkenankan untuk dilakukan untuk mencapai mengikuti diklat, pembuatan keluaran atau hasil yang ingin database secara nasional diraih adalah rekrutmen mengenai asn yang masuk cons golongan melalui lulusan dalam kategori talenta. smk yang bersertifikat dan semuanya ini akan dimasukkan atau dan ill perguruan dalam perspektif proses tinggi kedinasan dan atau internal. perguruantinggiprogramvokasi untuk dapat melaksanakan bagi sta non kejuruan: perspektif proses internal rekrutmen golongan iii diambil tersebut sehingga visi dapat dari talenta lulusan perguruan tercapai maka hal hal yang tinggi terbaik dengan memberi diperlukan adalah adanya kesempatan bagi mereka yang tim lintas k l d yang akan terindeks prestasi kumulatif merealisasikan berbagai langkah atau mendekati memiliki yang harus dilakukan untuk kesempatan untuk menempuh mencapai keluaran atau hasil jenjang pendidikan lebih tinggi yangingin diraih dalam perspektif dan atau karir kepemimpinan pemangku kepentingan agar visi tanpa harus menunggu dua dapat tercapai. salah satunya tahun kerja sebagaimana adalah seperti digagas atau aturan yang saat ini berlaku bagi direncanakan kementerian semua pegawai: pelaksanaan perencanaan pembangunan asesmen secara nasional untuk nasional badan perencanaan memetakan kompetensi dan pembangunan nasional edisi tahun vin (@vernal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia gambar peta strategi pengembangan asn perubahan peraturan tersedianya anggaran untuk merealisasikan saat tien depo motivasi asn dan membuat pala ada semen ppn bappenas) terkait gambaran dari keempatnya manajemen talenta nasional: tampak pada gambar adanya budaya kerja yang menarik atau terbentuknya kesimpulan dan rekaman organisasi pembelajaran dasi dalam setiap k l d dimana semen pan rb, kain, bkn asn termotivasi daninginterus dan lan semuanya membicarakan bertumbuh: tersedianya mengenai asn berkelas dunia. anggaran yang diperlukan, dan sayangnya masing masing mem pengelolaan anggaran yang hawa agenda unit mereka masing optimal dan akuntabel. dua butir masing sehingga muncul sebelas yang pertama (adanya tim dan kategori asn berkelas dunia" yang budaya kerja atau organisasi akan makin sulit untuk dimiliki oleh pembelajaran) akan masuk seorang asn. selain itu, kondisi dalam perspektifpembelajaran asn saat ini beserta peraturan dan pertumbuhan, sedangkan perundang undangan yang berlaku dua butir yang terakhir yang sangatlah tidak memungkinkan babak dengan anggaran akan untuk dimilikinya asn berkelas dunia. dimasukkan kedalam perspektif kedua kondisi ini saja sudah cukup finansial. edisi tahun viii asn berkelas dunia utopiskah? anies said ml. basalamah untuk mengatakan bahwakeempat pada tidaklah lama, terlebih lembaga yang bertanggung jawab untuk mengubah manusia asn yang atas asn tersebut bermimpi"untuk jumlahnya tidak sedikit. karena itu bisa menciptakan asn hebatnya penulis juga menyarankan kepada dalam enam tahun mendatang. semen pan rb untuk mengadopsi praktik praktik dan peraturan akan tetapi halitubisatidak peraturan yang sudah baik yang ada menjadi utopis karena dengan k l d terkait dengan hal hal yang menggunakan bsc semen pan penulis kemukakan dalam makalah dapat mengorganisasikan ini sebagai langkah langkah yang dan memimpin perubahan untuk perlu diambil untuk dapat mencapai menciptakan asn berkelas dunia visi asn berkelas dunia pada tahun padatan duabelaslangkah yang diuraikan dalam makalah ini seperti tampak pada bubbles japan terima kasih yang ada pada gambar tentulah penulis mengucapkan masih belum semuanya dan masih terima kasih kepada beberapa perlu digali lebih jauh, akan tetapi pihak, terutama sekretaris semen langkah tersebut sudah dapat an rb, atas kesempatan dan mengarah terciptanya nyang masukan yang diberikan terkait berkelas dunia seperti diharapkan dengan usulan usulan perubahan keempatlembagayangbertanggung yang penulis ajukan. meskipun jawab atas asn tersebut. untuk demikian, materi tulisan ini itu penulis menyatakan terutama sepenuhnya menjadi tanggung kepada semen pan rb untuk jawab penulis. merealisasikan gagasan gagasan penulis dalam makalah ini dan secara serius dan berdedikasi tinggi untuk memimpin perubahan kearah asn masa depan ini karena kurun waktu enam tahun untuk sampaiakbar, norman. enam jurus bkn hartsough, summary wujudkan asn berkelas dunia. ja talent management strategies: karta: nasional group discussion. los angeles, pemerintahan enam ju ca: university southern rus bkn wujud california. kan asn berkelas dunia. diakses mas kain. bersama agustus wujudkan visi asn berintegritas, balanced scorecard institute. profesional, berkinerja tinggi balanced scorecard basics. cary, dan berkelas dunia. jakarta: north carolina: https. dev.kain.go.id id gallery balancedscorecard.org bsc video bersama wu bukan visi basics about the balanced asn berintegritas profesional ber scorecard. diakses agustus kinerja tinggi dan berkelas dunia. diakses. agustus choke. asn merupakan aset humas semen' pan rb. birokrasi. jakarta: wujudkan pemerintahan kelas en lan news asn merupakan dunia, untuk kejar ketertinggalan. aset birokrasi. diakses seminar nasional merekonstruksi agustus indonesia: sebuah perjalanan dwi, bocah bocah jenius menuju dynamic governance, yang direkrut perusahaan mei diakses agustus raksasa teknologi." hid, misteri bocah bocah jenius yang pemberhentian mendadak direkrut perusahaan raksasa sekjen kpk," april tekno logi.html. diakses jakarta: agustus com berita misteri pemberhentian mendadak edisi tahun viii asn berkelas dunia uap aaa sekjen kpk. di akses agustus". lan siapkan: asn corporate aga university27 maret hutabarat, komisi asn jakarta: http ian.go.ia id berita: minta anies kembalikanjabatan tan menuju birokrasi kelas dunia yang dicopot, juli .kemenpar dan lan siapkan jakarta: http s asn corporate uniter site. diakses com news read komisi agustus . asn minta anies kembalikan mauer, why jabat an yang dicopot. diakses . changes. fail, september agustus . meerbeek, belgia:.http kaplan, s.dan david' norton, . ww. tepi mc.com musingthe balanced scorecard . wny of changes fail by rick las strategic management. mauer . diakses sep member system, dalam given, r.r. kementerian keuangan kemenkeu). given, balanced scorecard peta strategi kementerian step step maximizing keuangan jakarta performance and maintaining results. new york: john wiley media poster sons, inc. kemenkeu wide .jpg. given, balanced scorecard diakses agustus step step for government and komisi pemberantasan korupsi nonprofit agencies. new york: kpk). perencanaan john wiley sons, inc. strategis peraturan bersama kepala lembaga go.id images renstra kpk administrasi negara dan kepala .pdf. diakses september badan kepegawaian negara nomor tahun nomor lembaga administrasi negara. tahun tentang ketentuan menuju birokrasi kelas pelaksanaan peraturan menteri dunia, semen pan dan pendayagunaan aparatur edisi: fah navi jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia negara dan reformasi birokrasi practical consulting, vol. iss. nomor tahun pp. peraturan menteri pan rb wikipedia. balanced scorecard. kep m.pan tentang terakhir dimutakhirkan jabatan fungsional pranata desember https: komputer dan angka kreditnya. nl.wikipedia.org wiki balanced. peraturan pemerintah republik scorecard. diakses agustus indonesia tahun tentang manajemen pegawai wikipedia. balanced scorecard. negeri sipil. terakhir dimutakhirkan ronchetti, integrated agustus balanced scorecard strategic wikipedia.org wiki balanced. planning model for nonprofit scorecard. diakses agustus organizations." journal kkk edisi tahun vii! peran sakit dalan membangun asn berkinerja studi kasus provinsi jawa timur) muhammad yusuf aceh pertanyaan penelitian, bagaimana kewirausahaan, dan lain sebagainya. peran sakit untuk membangun asn aparatur merupakan sumber utama berkinerja dalam rangka mendukung keunggulan kompetitif dalam layanan smart asn yang berorientasi organisasi nutans dan stajkovic, pfeiffer, tinjauan literatur kinerja aparatur memiliki lagi dampak tertentu kinerja aparatur paket ten pada kepercayaan pada pemerintah (public trust), akan aparatur atau pegawai pemeran . tetapi tingkat kepercayaan pada tah merupakan asset dalam organisasi lai pemerintah juga dapat berdampak pemerintah. aset yang dimiliki oleh pada persepsi kinerja pemerintah organisasi tentu harus diinvestasikan van wall, kinerja yang untuk berjalan dan berkembangnya baik dapat menjadikan pandangan suatu organisasi. suatu organisasi masyarakat pada pemerintah men berusaha untuk mengembangkan, naa jadi baik, namun tingkat kepercayaan memotivasi, dan meningkatkan kin public terhadap pemerintah juga kerja aparatur atau pegawai melalui dapat menggambarkan bagaimana berbagai caraaplikasihumanresource |. kinerja pemerintah, walaupun pada gugur, merupakan suatu ann dasarnya tidak bisa menggeneralisasi kewajiban aparatur untuk mem seluruhnya. kinerja yang dilakukan pertanggungjawaban hasil man oleh aparatur pada dasarnya dapat faat kepada masyarakat atas segala menggambarkan bagaimana inter bentuk usaha untuk melaksanakan. ina tan ritus, nasionalisme, wawasan global, tujuan tujuan negara. kinerja aparatur kemampuan berbahasa, pelayanan, pada dasarnya dapat menjadi tolak nan . networking, hingga kewirausahaan ukur dalam meningkatkan kualifikasi ira dalam ruang lingkup individu, unit, dan kompetensi aparatur. kinerja. hingga organisasi. aparatur juga dapat menjadi tolak ukur untuk memberikan program manajemen kinerja kegiatan yang sepantasnya diberikan manajemen biner merupakan pada aparatur untuk meningkat suatu langkah penting dalam mana kan wawasan, pelayanan, jaringan, semen aparatur dan mempengaruhi edisi tahun viii dr. santri lisdiawati sos, abstrak tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah provinsi dalam salah satu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yaitu penanaman modal, khususnya mengungkap dan memperlihatkan tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan publik sesuai dengan peran dinas penanaman modal dan ptsp. pelaksanaan tugas dan fungsinya menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa dpmptsp telah menyiapkan siap sistem informasi manajemen administrasi perizinan) yang digunakan dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan. selain dukungan dari sisi it, dpmptsp pun dilengkapi dengan tim teknis yang memberikan verifikasi terhadap ajuan perizinan yang diusulkan oleh setiap pemohon perizinan, bahkan penyediaan sumber daya aparatur yang memiliki keunggulan dalam menguasai beberapa bahasa asing, yaitu bahasa inggris, jepang, dan perancis. kata kunci: birokrasi. abstract the purpose this article describe the bureaucrat reforms carried out the provincial government one the implementation government affairs mandatory, namely the edisi tahun vil rgs jurnal dendayagonyan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia obligatory business investment, specifically revealing and showing ihe duties and functions order provide public services accordance with the role the investment service and ptsp, implementation duties and functions using qualitative descriptive method. the results obtained are that dpmptsp has prepared siap management information administration licensing system) used the process granting licenses and non licensing. addition support from the side, dpmptsp also equipped with technical team that verified licensing proposals proposed each applicant for permits, even the provision apparatus resources which has the advantage the management several foreign languages, namely english, japanese and french. key word: bureaucracy pendahuluan dpmptsp provinsi sulawesi kepemerintahan yang baik selatan. birokrasi yang menjalankan (good governance) merupakan yang tugas dan fungsinya masing: perlu diwujudkan dan ditingkatkan masing daerah akan mempunyai diwaktu kewaktuoleh penyerang karakteristik yang berbeda beda. gara pemerintahan. bentukperwu hal ini dikatakan oleh supriatna sudan good governance dalam pe bahwa karakteristik layanan publik salah satunya dapat birokrasi pemerintah mempunyai dilihat dalam pemberian pelayanan relevansi signifikansi dengan model perizinan dari dpmptsp kepada kategori birokrasi pemerintahan masyarakat. proses pelayananper yang dianut dalam organisasi izinkan dilakukan dalam satutempat ian manajemen pemerintahan dan terpadu. berdasarkan pendekatan sistem berdasarkan latar belakang 29administrasi publik. tersebut, penulis menggambarkan hal ini menjadi cerminan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sikap birokrasi yang dilaksanakan :y) edisi tahun viii reformasi birokrasi pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan dr, tandai lisdiawati, merupakan suatu kegiatan yang lapangan dan pengumpulan doku mempunyai sehubungan dengan menterkait, dan wawancara, kemudi sistem sistem nilai maupun struktur melakukan pengolahan data dan yang mengaitkan antara tuntutan menganalisis data yang selanjutnya yang ada, dan sistem yang berlaku, menggambarkan hasil lapangan. dan kultur birokrasi pemerintahan. ditayang dikumpulkan berupa data berkaitandenganhaltersebut, hasilobservasi kunjungan lapangan pemerintah melaksanakan reformasi dan melakukan wawancara dan pen birokrasi dalam penyelenggaraan tinjauan langsung terhadap kegiatan pemerintahan. adapun pelaksanaan yang dilaksanakan oleh sumberdaya reformasi birokrasi dilaksanakan aparatur dpmptsp. untuk mencapai good governance adapun pengumpulan data dan melakukan pembaharuan dan diperoleh dari hasi! monitoring dan perubahan mendasarterhadapsis evaluasi terhadap penyelenggaraan tem penyelenggaraan pemerintahan urusan perizinan yang sedang dilas terutamamenyangkut aspek aspek kanakan dan yangtelah atau pernah kelembagaan (organisasi), ketat dilakukan yang didukung oleh data laksanakan dan sumber daya ma dan informasi yang tersedia. pen usia aparatur. (pemerintah.net titian ini dibahas agar dapat dapat reformasi birokrasi). jadi jelaslah menggambarkan pemahaman (ter bahwagambaran daerahyangtelah hadap suatu fenomena) yang oleh melaksanakan reformasi birokrasi penulis dipresentasikan penemuan sesuai dengan teori dan peraturan ini sebagai informasi kepada orang perundang undangan, merupakan lain. sehubungan dengan hal verse gambaran dari pencapaian good but, maka hasil analisis data akan governance. disajikan pada bab pembahasan pada artikel ini. metode penelitian tulisan ini menggunakan meta pembahasan deskriptif kualitatif, dengan teknik santoso supriatna, pengumpulan data melaluitinjauan menyatakan bahwa istilah birokrasi edisi tahun jurnal dalam beberapa pengertian yang sesuai dengan aturan, sehingga memiliki makna sebagai: rational memperkuat kemandirian dan daya organization, organization saing regional dan nasional. efficiency, rule official, public wujud reformasi birokrasi pe administration, type organization pemerintahan yang pernah dilakukan with characteristic and quality dpmptsp dilakukan melalui herarchies and rules, administrative kegiatan kebyar perizinan sehari official, dan essential quality provinsi sulawesi selatan. tujuan modern society. dilaksanakan ini untuk memberikan hal ini menyatakan bahwa pelayanan perizinan kepada masa bahwa pelaksanaan aktivitas me rakyat dengan memberikan perizinan rupakansesuatuyang dilaksanakan tanpa dikenakan biaya namun berdasarkan dengan rasional, pem tetap memperhatikan pelayanan barisan dalam beberapa ha! seperti pemberian perizinan, sebagai bentuk waktu, tenaga, maupun pembiayaan, reformasi birokrasi pemerintahan. sehingga birokrasi harus menjadi kegiatan ini menggambarkan suatu aturan yang selanjutnya men kehadirannya dpmptsp sebagai jadi sebagai administrasi yang da institusi yang telah menjembatani pat memberikan pelayanan kepada negara dengan masyarakat. hal ini masyarakat. pun senada dikemukakan supriatna berkaitan denganhaltersebut, bahwa keberadaan birokrasi yang dilaksanakan birokrasi sebagai institusi yang indonesia selalu diupayakan me menjembatani antara negara yang laksanakan kegiatan dilengkapi 'memanifestasikan kepentingan dengan mengandung aturan umum dan masyarakat sipil meta aturan yang memang dijadikan nisfestasikan kepentingan khusus sebagai penerapantugasdanfungsi masyarakat. dengan demikian, yang dimilikinya, sehingga dapat unsur kewenangan, pembentukan menciptakan masyarakat modern struktur, dan kultur mempengaruhi yang menjadi sebagaisuatukepastian birokrasi. oleh karena itu birokrasi yang dilaksanakan dalam perjalanan memerlukan kewenangan, aturan edisi tahun ini reformasi birokrasi pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan putri lisdiawati, (peraturan perundang undangan) birokrasi merupakan alat, yang digunakan sebagai dasar yang diartikan sebagai organisasi melaksanakantugasdan fungsinya, yang melaksanakan fungsi. dan selanjutnya dilakukan penilaian namun, sampai saat ini masih terhadap kinerja birokrasi yang ditemui beberapa kenyataan dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat melaksanakan penyusunan perbaikan kereta wewenang, terkadang pelaksanaan daan birokrasi pemerintahan wewenang menjadi suatu yang ataupun pembentukan birokrasi masih membingungkan karena pemerintahan baru. pendelegasian yang dipengaruhi oleh dinas penanaman modal dan keputusan pimpinan. oleh karena itu, pelayanan terpadu satu pintu kepiawaian para pendukung tugas dpmptsp) dalam mewujudkan dan fungsi sangatlah mempunyai pemerintahan yang baik, selalu perancang sangat penting. member melaksanakan kegiatan untuk ikan informasi kepada pimpinan melakukan peningkatan pelayanan akan mempengaruhi keputusan publik. terselenggaranya pelayanan wewenang tanjakan didelegasikan. publik dilakukan agar dapat menang dpmptsp provinsi sulawesi katakan pertumbuhan ekonomi dan selatan menggambarkan bahwa investasi, membukalapangankerja, para pejabat yang memahami memperkuat kemandirian dan '@utang tugas dan fungsi ternyata daya saing. dpmptsp menerima telah memberikan masukan delegasi kewenangan dalam kepada pimpinan dalam membuat perizinandannonperizinanmelalui suatu keputusan. contohnya, peraturan gubernur sulawesi pada saat akan pembentukan selatan nomor tahun 2013dan organisasi perangkat daerah yang keputusan gubernur menangani urusan pemerintahan sebanyak jenis perizinan dan bidang penanaman modal (saat non perizinan jenis perizinan, dpmptsp), para pejabat disana jenis perizinan. memberikan masukan bahwa meski tipologi dpmptsp merupakan tipe a", edisi tahun viii gap jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kel dunia namun bukan berartipembentukan merupakan wujud pelaksanaan harus terdiri dari8(delapan)bidang, sebagai abdi negara. namunjustru dibentuk berdasarkan dpmptsp yang telah terbentuk, volume pekerjaan yang ditangani dan berdasarkan pendelegasian dan percetakan selama ini. hal ini kewenangan penandatanganan merupakan satu contoh reformasi perizinan yang telah dilaksanakan, birokrasi, dimana provinsi sulawesi untuk memaksakan tugas dan selatan bukan hanya membentuk fungsinya, dpmptsp didukung opd berdasarkan kedudukan oleh sumber daya manusia yang sdm yang ada, namun justru ditetapkan dalam tim teknis dan mempertimbangkan kinerja yang menggunakan elektronik teknologi akan dihasilkan berdasarkanvolume yang dirancang dalam sistem siap pekerjaan yang menjadi tanggung sistem informasi administrasi jawabnya. perizinan. tim teknis melakukan rumusantugas,danspesialisasi verifikasi terhadap setiap usulan pekerjaan menjadikan dpmptsp untuk mendapatkan perijinan lebih memperhatikan kebijakan yang dibantu dengan sistem untuk pemerintah dalam upaya melayani menerapkan standar operasional masyarakat. senada dengan hal prosedur. ini blau mustafa, tim teknis terdiri dari perda menyatakan bahwa birokrasiadalah iklan yang menangani jenis jenis tipe organisasi yang dirancang perizinan, serta tersedia pula bebe untuk menyelesaikan tugas tugas rapa tenaga yang memiliki keahlian administrative dalam skala besar dalam beberapa bahasa asingyang dengan cara mengkoordinasi antara lain bahasa jepang, inggris, pekerjaan banyak orang secara dan prancisyang dipersiapkan untuk sistematis. artinya bahwa organisasi membantu proses investasi yang yang dibentuk berdasarkan tugas ditawarkan. hal ini menjadi sebuah dan fungsi yang mempunyai rantai dukungan dalam proses pemahat yang sistematis dalam melaksanakan man terhadap penawaran invest wewenangnya, serta kehadirannya yang tersedia dalam bahasanya edisi tahun vii reformasi birokrasi pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan du. anime geliat, masing masing. terkait dengan yangselesai pun dapat terlihat dalam masih terbatasnya ketersediaan pns sistem siap. yang memiliki keahlian, pemerintah provinsi sulawesi selatan sampai penutup saat melaksanakan pengemban pengembangan reformasi birokrasi merupakan kualitas sumberdaya aparatur. bertujuan untuk mempercepat pem siap yang digunakan untuk berantakan korupsi, mengurangi memudahkan melakukan proses kesenjangan ekonomi antardaerah pemberian perizinan. kelengkapan dan memperkuat pelayanan sipil! dan dan kekurangan akan dapat dilihat pelayanan publik dalam masa dalam sistem ini. sehingga, proses rakyat supriatna, dengan perizinan dapat segera diselesaikan demikian deskripsi kegiatan yang ketika terlihat terdapat kendala dan ng. terjadi dpmptsp provinsi sulawesi hambatan dalam proses member merupakan cerminan dari reformasi rian perizinan, seperti kurangnya. birokrasi. kelengkapan dokumen yang dis saran, pelayanan kepada serahkan akan dapat dilihat dalam masyarakat harus didukung dengan siap, selain itu proses perizinan perencanaan dan penganggaran. daftar pustaka undang undang nomor tahun supriatna, tahya. birokrasi tentang pemerintahan dan pemerintahan daerah. pt. daerah nagakusuma. jakarta mustafa della, birokrasi pemerintahan. alfabet, bandung kkk edisi tahun vi! gp jurnal pnadiyagoyaan aparatur negri reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas duniaahasiswa ipdn angkatan nim.dip. mahasiswa ipdn angkatan nim.dip. abstrak tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing instansi, prioritas dalam rpm dan rkp menjadi acuan bagi penyusunan rpm dan rkd, dikoordinasikan antara kementerian lembaga dan pemerintahan daerah, begitu pula target target nasional terkait urusan pemerintahan daerah dikoordinasikan untuk dijadikan acuan oleh daerah dalam menentukan target masing masing daerah. selain itu, salah satu penyusunan kebijakan yang menjadi tugas pemerintah adalah penyusunan peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar. dengan demikian, hasil sinkronisasi urusan pemerintahan dapat mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. kata kunci: sinkronisasi, urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan nasional. edisi tahun vi!he purpose writing this article illustrate how the synchronization government affairs was carried out which will described using qualitative descriptive methods the results obtained are that the synchronization done through the coordination programs and activities accordance with the duties and functions each directorate priorities rpm and rkp become reference for the preparation rpm and rkd, coordinated between the ministries agencies dean local government, well national targets related matters iii coordinated regional government referred the regions determining the target each region addition, one the policy making the task government the government regulation minimum service standards done coordination with the technical ministries implement government affairs related basic services thus the results government affairs synchronization can integrate local development with national development pendahuluan ditjen bina bangsa. direktorat jenderal berlakunya undang undang23 bina bangsa dalam melaksanakan tahun tentang pemerintahan fungsinya didukung oleh sekretariat daerahtelah membawaperubahan ditjen bina pembangunan daerah terhadap sitem pemerintahan,baik sebagai fungsi staf, dan fungsi lini pemerintah pusat maupun pemerintah terdiri dari direktorat perencanaan, daerah. hal ini dapat dilihat antara evaluasi dan informasi pembangunan lain perubahan nomenklatur dan daerah, direktorat sinkronisasi urusan struktur organisasi kementerian pemerintahan daerah direktorat dan lembaga. berkaitan dengan sinkronisasi urusan pemerintahan hal tersebut, salah satu unit kerja ii, direktorat sinkronisasi urusan kementerian dalam negeri yang pemerintahan daerah iii, direktorat mengalami perubahan tupoksi yaitu sinkronisasi urusan pemerintahan direktoratjenderal bina pembangunan daerah iv. daerah, yang sering disingkat dengan edisi tahun viii iua under 1sip3 mesin isesije asap ueeuesyejad esai eye aset usefeplagwad semisejwaw uep iseuipjoon3usw ejesimijej ue8 beliau uep yejepe jessi jeg bledasep3uegeulg velismpul3g 'jepon uewbupusg uafjig sony uenyiwap ue8usg upbusuaw upp (d2y eyes iseladoy nyeyegduefue3jepun 3uepuniad asing uep jesus "umjeyasay dny3ur venue jad week uexdejanp ucp ysr jae eun8egrad isesiuowuey eyi jag 8ue ase3ny depeway game buas isesiuoyu bng injil waw bun88uey yeppninmre3gas yeop tejwani 's107 unyil joon ueyeju jawab mesin isesiuojyuis week hakim ubin12g efek e8gas jse leyeluua wag jose up8 uap census yejseg venin isesiuonyuis jejopajij usia ueyejuhowag resnum isesiuonyuis uep seri yjd) bue les ede jeloppig delete ueseyegwadyuelley sekian ne se nne uey jewel3uaw ipeluaw bue joyyaung yes yes eye nag ing ja) jey kedua "e aus bunyi sign) ipeluaw 8ue mesin medley jag "ye jae veyeju jawab dinas ueyutw dua 1sijdsya das veduapedegwa ueualua way ejelub a8on week jajuaway elias yyr jae ueyejulawad resnum ene isesivesio rus) uny2i buku!s espn indah ueyaidp dua joon wej win gung iseuipjooy vexnyejawi tejowajip urimejah ued uap lensa 2p3ueg eu!g sen) eye angasial jey kedua uafjig tuanya) bue jeloyauip bulla (nyemnjens week second busi ua| bau use3 juara abad nee rey3dead 'sejinnye tiga neue wej ssel ee3 uad ubeuigw enp eyo205uad neue isu ip veynyejaww unsur. sean) aundwaw aurea) masjid)aw assad1d nun cipta ep3urg eul uafhig jadi aap sanjanod coll om) bunyonoui 'biden up! induegws ey3 uti week undip100) ajasidaid ssd01g mainan ue3uap bulan reuse yejepe demo1 issues mmm ueyejul uej ua) unse sedu mbovonig ssaussng ininusaw rumpun 8jepun ueaidwuej eyed uonoziuojjuas isesiuonyuis sejak jelas ueydenanip meja1 jae ja8an uedueuamay ipeluaw bue veyenuu wee ueyejuns wad nin uep abad mesin ueidegw wad final tax nvhvjniginia mandi svnnomi isy kosan bukan holyunay kevaonyayon nan jurnal a5) pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia kinerja aparatur yangkemudianakan sumber daya manusia adalah berpengaruh pada kinerja organisasi. elemen terpenting yang akan senen menurut armstrong tukan keberhasilan organisasi. oleh manajemen kinerja merupakan karenanya, aspek human resources sebuah prosesstrategis danterinte management dalam konsep manajer grasi yang dapat membawa organisasi men kinerja akan menjadi salah satu pada kesuksesandengan mendorong elemen utama. konsep manajemen peningkatan kinerja pegawai dan kinerja akan menjembatani konsep mendorong kapabilitasnya untuk management objectives dan berkontribusi didalam tim atauorgan performance appraisal, sehingga isasi. newcomermenyebutkan tercipta keseimbangan fokus pada bahwa konsep manajemen kinerja kinerja organisasi dan kinerja individu. sangat mirip dengan manajemen strategis. bedanya, manajemen biner metode penelitian lebih menekankan pada informasi penelitian ini memuat hasil kinerja (performance information) dan tang proses manajerialuntuk mencapai penelitian kualitatif dengan studi ya. armstrong menambahkan kasus dan teknik pengumpulan data bahwa manajemen kinerja lebih kualitatif teknik pengumpulan data mengintegrasikan berbagai proses kualitatif melalui focus group discus manajemen dibandingkan konsep sion, wawancara, dan studi pustaka. management objectives, managing sai group discussion dilakukan jor result, performance appraisal dan era ma sama dengan beberapa konsep sejenis lainnya. opd dari lokus penelitian. wawancara pada manajemen strategis, man: dilakukan dengan teknik in depth agent objectives, dan managing interview dan urposive sampling jor results, komponen sumber daya tuk memilih informan. data yang manusia sebagai actor terpenting dip peroleh keabsahannya dengan yang akan menentukan keberhasilan teknik triangulasi, selanjutnya, data organisasi sering kali terlupakan. pa dipilah, dianalisis, dan dirangkai hing: mahal menurut armstrong dan baron diperoleh kesimpulan utuh dari penelitian. lokus dalam penelitifluid sigalingging, santri lisdiawati pemerintahan yang menjadi urusan ditetapkan oleh masing masing otonomi propinsi maupun otonomi k l kabupaten dan kota. dalam hal ini koordinasi penyusunan pera ditjen bina bangsa mempunyai tugas turun pemerintah tentang dan tanggung jawab dari dua aspek standar pelayanan minimal yaitu: spm)terhadap urusan yang aspek pertama, memastikan berkaitan dengan pelayanan bahwa desentralisasi urusan dasar serta petunjuk teknis yang pemerintahan tersebut dapat ditetapkan dengan peraturan mewujudkan tujuan otonomi menteri masing masing. daerah, yaitu peningkatan )koordinasi penyusunan pe pelayanan, peningkatan kepe aturan pemerintah tentang jahteraan, percepatan pem pelaksanaan urusan konsumen bangunan, peningkatan peran yang menjadi dasar bagi k l serta masyarakat, peningkatan untuk menyusun norma daya saing, dan pelaksanaan standard prosedur dan kriteria demokrasi. dalam hal ini, maka ada spk) (tiga) hal yang dikoordinasikan ditjen bina bangsa terhadap aspeksinkronisasi program pusat kementerian lembaga yang dengan daerah, melalui: mempunyai tanggung jawab melakukan evaluasi ipjp, rp terhadap urusan tersebut, yaitu: jmd, rkd, senja, renstra )koordinasi pelaksanaan untuk mensinkronisasikan dan pemetaan urusan untuk mensinergikan dengan rence menentukan intensitas urusan dan program pemerintah yang dimiliki oleh daerah untuk pusat. dasar penetapan kelam melakukan rapat koordinasi bagian, perencanaan dan teknis untuk menterpadukan penganggaran berdasarkan rencana dan program pusat indicator dan variable yang dengan daerah, sebelum dilakukan atau menjadi bahlam musyawarah perencana daerah, hal ini membuktikan naanpembangunannasional bahwa sistem pembangunan (musrenbangnas). hasilnya daerah merupakan satu kesatuan kemendagriakan menetapkan dengan sistem pembangunan pedoman penyusunan rencana nasional. dengan demikian, rencana kerja perangkat daerah setiap pembangunan daerah merupakan tahunnya. bagian dari rencana pembangunan menyusun sistem informasi nasional. pembangunan daerah yang memuat indikator dan capaian metode penelitian kinerja pembangunan daerah segala bidang atau sector, tulisan menggunakan termasuk membangun elan metode deskriptif kualitatif, dengan ning teknik pengumpulan data melalui tinjauan lapangan dan pengumpulan tulisan tentang sinkronisasiini dokumen terkait, kemudian melakukan bukanlah yang pertamakali, namun pengolahan data dan menganalisis sebelumnya telahadayangmembahas data yang selanjutnya menggambarkan tentangsinkronisasidan harmonisasi hasil lapangan. hukum penyelenggaraan otonomi adapun data yang diperoleh daerah, dengan studi provinsi bali. merupakan data kualitatif yang penelitiantersebutlebih memfokuskan menurut irawan adalah data terhadap sinkronisasidanharmonisasi yang berbentuk non angka, seperti pembentukan peraturanperundang kalimat kalimat, foto, atau rekaman undangan, sedangkan tulisaniniakan suara dan gambar, dalam hal ini data menggambarkan wujud sinkronisasi yang dikumpulkan berupa data hasil urusan pemerintahan melalui kegiatan rapat koordinasi antarkementerian, yang dilaksanakan oleh direktorat pemerintahan daerah, selain itu sinkronisasi urusan pemerintahan pengumpulan data diperoleh daerah iii. tujuan pembangunan dari hasil monitoring dan evaluasi nasional dapat dicapai melalui terhadap penyelenggaraan urusan pencapaian tujuan pembangunan pemerintahan daerahyang dilakukbeberapa provinsiyang dilakukan negara kesatuan, terdapat hierarki oleh direktorat sinkronisasi urusan pemerintahan yaitu pemerintah pemerintahan daerah. adapun analisis pusat dan pemerintah daerah. seiring data dalam penelitian kualitatif dengan konsep otonomi daerah menurut afrizal dilakukan indonesia, bahwa daerah provinsi, mulai daritahap pengumpulandata kabupaten kota merupakan daerah sampai tahap penulisan laporan. otonom, mempunyai arti bahwa sehingga analisis dilakukan dengan daerah daerah indonesia bukan mencari intisari dari data yang merupakan negara bagian, melainkan diperoleh. menurut bondan dan daerah yang melaksanakan meme bikin dalam irawan analisis rintihan berdasarkan wewenangyang data adalah proses mencari dan diserahkan kepada daerah otonom. hal mengatur secarasistematistranskip ini dinyatakan dalam jeddah interview, catatan lapangan, dan bahwa pelaksanaan pemerintahan bahan bahan lain dilapanganyang daerah adalah pengaturan dan anda dapatkan, yangkesemuanyaitu pelaksanaan wewenang pemerintahan anda kumpulkan untuk meningkatkan yang menjadi urusan otonominya, pemahaman anda (terhadap suatu bukan dalam konteks urusan fenomena) dan membantu anda pemerintahan yang berdiri sendiri, untuk mempresentasikan penemuan atau urusan pemerintahan'sub state' anda kepada orangan. sehubungan baru. dengan demikian kewenangan dengan hal tersebut, maka hasil presiden sebagai kepala pemerintahan analisis data akan disajikan pada bab daerah dilaksanakan oleh kepala pembahasan pada artikel ini. daerah provinsi, kabupaten kota. hal senada ditegaskan oleh nawawi pembahasan bahwa mengacu pada pembagian daerah itu muncul konsep urusan pemerintahan pembagian wewenang antara masing bentuk negara akan mence masing strata pemerintahan dan laskar bagaimana kekuasaan antarpemerintah daerah yang berada negara tersebut. dijabarkan dalam sebuah produk perundang undangan. edisi tahun vih jurnal peadayagoraan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia pembagian wewenang sebagai pembagian urusan berdasarkan konsekuensi dari negara kesatuan nomor tahun terdiri dari bukanlah wewenang yang luas, )urusan absolut, )urusan konkret namun merupakan wewenang dan )urusan pemerintahan umum. yang dibatasi dan ditetapkan dalam selanjutnya urusan konkret dibagi peraturan perundang undangan. atas urusan wajib dan urusan pilihan. keberadaan pemerintah pusat urusanwajib terdiri dari urusan wajib yang memiliki kewenangan lebih yang berkaitan dengan pelayanan besar berada pada hierarki yang dasar terdiri dari (enam) urusan lebih tinggi, memungkinkan untuk yaitu: pendidikan, kesehatan, mendistribusikan wewenang pekerjaan umum dan penataan pemerintah pusat kepada daerah ruang, perumahan rakyat dan kawasan provinsi, kabupaten kota dalam permukiman, ketentraman, ketertiban menyelenggarakan pelayanan publik. umum dan perlindungan masyarakat dengan demikian, pendelegasian serta urusan sosial. untuk urusan yang wewenang yang dilakukan oleh berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah pusat kepada daerah maka ditetapkan standar pelayanan dapat dilakukan dengan cara minimal spm) sedangkan urusanyang mengurangi atau menambah we tidak berkaitan dengan pelayanan wenang tersebut melalui peraturan dasar dan urusan pilihan ditetapkan perundang undangan. prinsip pem norma, standar, prosedur dan kriteria. bagian urusan tersebut setidaknya pan ditjen bina pembangunan memperhatikan kriteria efisiensi, daerah mempunyai salah satu akuntabilitas, eksternalitas (dam tugas antara lain memastikan bahwa pak pengelolaan) dan sepenting pelaksanaan urusan pemerintahan strategis nasional. dalam alini daerah dapat dilaksanakan sesuai pemerintah pusat berperan menyusun tan dengan wewenang yang diberikan, norma, standar, prosedur dan kriteria sertamemastikanbahwa layanan publik pelaksanaan urusan tersebut serta dapat diterima oleh seluruh lapisan melaksanakan urusan yang sifat masyarakat tanpa kecuali. oleh karena layanan lintas provinsi. itu, perlu difahami apa yang menjadi edisi tahunugas pemerintahan oleh masing community fraternity (kehidupan masing unit organisasi pemerintah, negara sebaiknya diatur dalam baik tingkat pusat maupun semangat humanisme dan tingkat daerah. hal ini dinyatakan kebersamaan, bukan semata dalam pula dalam wilson kerangka hubungan ekonomi). understand agovernmentbureaucracy multiplier full employment (pe one must understand how its front perintah bertugas menciptakan line workers learn what do untuk kemakmuran, kalau perlu dengan memahami birokrasi pemerintah stimulus dan intervensi ekonomi tentang tugasnya barisan depan, utamanya untuk mengatasi resesi maka para pekerja perlu mempelajari dan pengangguran). apa yang harus dilakukannya). social security(setiap warga negara dengan demikian, penyelenggaraan harus dijamin hak dan kebutuhan urusan pemerintahan dalam rangka mereka, terutama kebutuhan menyejahterakan masyarakat dapat dasar). diberikan secara baik sesuai dengan indonesia yang menganut wewenang yang dimiliki. halinisejalan warfare state yang secara jelas dengankonsepnegarakesejahteraan dan tegas telah dicantumkan yang dipeloporioleh karl daripada dalam alinea pembukaan 'akhirabad ke19,dansecarasubstantif undang undang dasar dijelaskan dalam sutiyoso menjadikan seluruh penyelenggara bahwa teori welfarestatemenekankan pemerintahan mempunyai tugas untuk adanya tanggungjawab negarauntuk mewujudkannya sesuai dengan cita mensejahterakan rakyatnya. lebih cita pendiri bangsa. jika dikaitkan lanjut keyword dalam sutiyoso( antara tugas direktorat sinkronisasi mengemukakan prinsip prinsip urusan pemerintahan daerah iii dalam teori welfare state, yaitu: dengan upaya menyejahterakan political supremacyovereconomy masyarakat dalam konsep warfare state, (negara didirikan oleh rakyat, maka pelaksanaan tugas direktorat dijalankan dan diarahkan sesuai ini yang dilaksanakan oleh (lima) kehendak mereka bukan oleh subdirektorat dan satu subbab tata uang). usaha sesuai dengan edisi tahun viii 2gp jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia peraturan menteri dalam negeri bisa dianggap enteng dan mudah nomor tahun yang terdiri untuk dilaksanakan. oleh karena dari:a. subdirektorat kesehatan: itu, perencanaan pembangunan subdirektorat sosial dan budaya:c. daerah seluruh daerah provinsi, subdirektorat koperasi, usaha kecil kabupaten kota harus dapat dan menengah, dan penanaman dipastikan melaksanakan seluruh modal: subdirektorat perindustrian urusan pemerintahan wajib dan dan perdagangan: subdirektorat pilihan yangtelah ditetapkan dalam pariwisata, pemberdayaan masa undang undang nomor tahun rakyat desa, dan urusan pemerintahan 2014tentang pemerintahan daerah. dalam negeri, dan subbagian urusan pemerintahan menurut tata usaha, merupakan cerminan angka undang undang untuk mewujudkan kesejahteraan tahun tentang pemerintahan masyarakat melalui pelaksanaan daerah adalah kekuasaan meme beberapa urusan pemerintahan rintahanyang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang presidenyangpelaksanaannya dipaku undangan. keberadaan ditjen bina kan oleh kementerian negara dan bangsa,merupakansalahsatubadan penyelenggara pemerintahan daerah publikyang melakukan fungsiuntuk untuk melindungi, melayani, mem mencapai tujuan negara. hal ini senada berdasarkan, dan menyejahterakan dengan istilah pemerintah yang masyarakat. hal ini mencerminkan dikemukakan oleh percaya suradinata bahwa berkaitan dengan hal verse dalam nawawi bahwa hut, makaurusan pemerintahanyang pemerintah didefinisikan sebagai dilaksanakan oleh pemerintahan lembaga atau badan publik yang daerah urusan merupakan bagian mempunyaifungsi melakukan upaya dari kewenangan presiden. setuju untuk mencapai tujuan negara. dengan ngan dengan hal tersebut, demikian peran ditjen bina bangsa undang undang nomor dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2014tentang pemerintahan daerahdanpembangunannasional, daerah menyatakan bahwa urusan merupakan suatu peranyangtidak pemerintahan konsumen adalahurusan pemerintahan yang dibagi bahwaterdapat (tiga belas) kriteria antara pemerintah pusat dengan yang harus dipenuhi dalam suatu daerah provinsi dan daerah kabu produk kebijakan institusi publik, paten kota. seiring dengan urusan yaitu: appropriate (tepat dan pantas): pemerintahanyang diselenggarakan efficient (efisien), effective (efektif): oleh pemerintah dan pemerintahan transparent (transparan), suitable daerah, tujuan dari seluruh aktivitas adil): supported stakeholders tersebut merupakan perwujudan dari (didukung pihak terkait), consistent fungsi fungsi pemerintahan. drama (konsisten), flexible (lentur): targeted dalam suryadi( )kenya (memiliki sasaran): comprehensive akan bahwa pemerintahmempunyai (bersifat menyeluruh): sustainable dua fungsi dasar, yaitu fungsiprimer (berkelanjutan): clear measurement atau pelayanan disfungsi sekunder (memiliki tolok ukur yang jelas): atau fungsi pemberdayaan. comprehensive (mudah dipahami). ditjen bina bangsa bersama dengan demikian, produk kebijakan kementerian lembaga melakukan yang dihasilkan bukan merupakan perumusan peraturan perundang produk yang jangka waktu dekat undangan tentang standar pelayanan dilakukan perubahan revisi, tetapi minimal spm). penyusunan produk kebijakan yang benar benar perundang undangan ini merupakan dihasilkan atas dasar kebutuhan salah satu upaya perwujudan permasalahan dengan pemerintah dalam memberikan mempertimbangkan berbagai pelayanan kepada masyarakat. faktor. dalam kaitan penyusunan agar pelayanan pemerintah kepada spm, direktorat sinkronisasi urusan masyarakat berfungsi optimal, maka pemerintahan daerah iii, mempunyai perlu ditetapkan mekanisme dan tugas sebagai koordinator spm standar pelayanan yang ditetapkan bidang urusan kesehatan, sosial, dan oleh peraturan perundang undangan. ketentraman, ketertiban umum dan berkaitan dengan produk kebijakan perlindungan masyarakat. institusi publik, birdman dan davis dalam kencana dalam section( )mengatakan dikatakan bahwa pelayanan dalaadalahsamaapayang dapat diartikan sebagai produk juga diinginkan masyarakat dengan apa dapat diartikan sebagai cara atau alat yang diberikan pemerintah. definisi yang digunakan oleh provider dalam pelayanan diartikan pula oleh ali memasarkan atau mendistribusikan sebagai pemberian dan produknya. lebih lanjut drama penyediaan kebutuhan rakyatdalam menyatakan bahwa layanan berbagaistatusnya dalam artiseluas adalah produk yang disediakan oleh luasnya. dari beberapa pendapat provider, provider harus menyesuaikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diri dengan kondisi atau tuntutan pelayanan dalam pemerintahan konsumer. dengan demikian, merupakanpemenuhan kebutuhan pelayanan dasar menurut penulis rakyat baik yang bersifat kelompok dapat diartikan sebagai proses yang maupun individu yangtimbul sebagai berkaitan dengan kebutuhan dasar, konsekuensi penyelenggaraan urusan yang dalam hal ini pemerintah sebagai pemerintahan. provider nya. oleh karena itu jenis salah satu peraturan peran layanan dasar yang diberikan oleh dangan undangan yang mengatur pemerintah merupakan jenis layanan tentang layanan yang diberikan dasar yang dibutuhkan oleh individu, kepada individu tanpa melihat atau seringjuga disebut layanan yang golongan, status, agama, budaya bersifat social security, atau layanan ataulatar belakang yaitu peraturan hak hak konstitusi sebagai warga pemerintah tentang spm. peraturan negara. seiring dengan hal tersebut ini mengatur tentangjenis dan mutu pemerintah dalam hal ini ditjen bina layanan dasar yang wajib diberikan pembangunan daerah sebagai oleh pemerintah daerah kepada koordinator sedang merumuskan rakyatnya (urusan wajibkan berkaitan tentang standar pelayanan minimal, dengan pelayanan dasar). konsep gan selanjutnya, ditjen bina bangsa pelayanan menurut drama mempunyai tugas mengawal dan meliputi proses, output (produk), memastikan bahwa layanan dasar dan outcome (manfaat). sedangkan tersebut diselenggarakan oleh layanan menurut suryadi edisi tahun vyahngging, tandai lisdiawat efektif, yang proses mempersiapkan secara pemerintahan perencanaanpembangunan khususnya pelaksanaan urusan adalah suatu pengarahan penggunaan pemerintahan, menjadikan ditjen sumber sumber pembangunan bina bangsa sebagai jembatan (termasuk sumber sumberekonomi) antara kementerian lembaga de yang baik secaralebihefisiendan g2014tentang pemerintahandaerah dalam masing masing kementerian adalah perwujudan daripelaksanaan terdeformasi danterintegrasi dalam urusan pemerintahanyang diserahkan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai bagian integral daerah. perencanaan pembangunan daripembangunannasional. dengan menurut nitisastro sinaro demikian, berdasarkan pendapatahli garam bukunya berkisar diantara dua danketentuanperaturanperundang hal, yakni: pertama, penentuan pilihan undangan, maka perencanaan secara sadar mengenai tertentu atas dasar pemerintahan daerah berdasarkan edisi tahun viii :20g:iii, ditjen bina daerah dikatakan bahwa seluas pembangunan daerah. apapun otonomi yang diberikan seiringdenganperandantugas kepada daerah, tanggung jawab tersebut, seluruh pelaksanaantugas akhir penyelenggaraan pemerintahan oleh direktorat sinkronisasi urusan daerah akan tetap ada tangan pemerintahan daerah iii tersebut pemerintah pusat. merupakan langkah langkah yang oleh karena itu, dalam ditempuh untukmewujudkantujuan keseluruhan penyelenggaraan negara. langkah langkah tersebut pembangunan nasional, perlu diwujudkan melalui kegiatan disusun aturanyang akan dipedomani kegiatanyangdilakukan berdasarkan oleh seluruh para penyelenggara pengelompokkan dimensi dimensi pemerintahan. siagian pembangunanyang ditetapkandalam menyatakan bahwa sembilan langkah rencanapembangunannasional,guna dalam administrasi pembangunan pencapaian prioritas pembangunan dalam rangka pembangunan nasional nasional. dengan demikianpelayanan adalah: penumbuhan motivasi dan pembangunanyangdilaksanakan untuk membangun: perumusan akan lebihterarahdanterpadu sesuai dan pengambilan keputusan politik, rencana pembangunan nasional. peletakan dasar hukum, perumusan rencana pembangunan nasional, perencanaan pembangunan merinci rencana menjadi program nasional kerja: penentuan proyek proyek pembangunan nasional pembangunan: g.implementasi menurut undang undang tahun kegiatanpembangunan:h. penilaian tentang sistem perencanaan hasil hasil yang dicapai: serta pembangunan nasional adalah penciptaan dan penggunaan suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua sistem umpan balik. dengan demikian, komponen bangsa dalam rangka perencanaan pembangunannasional mencapai tujuan bernegara. dapat menjadi guidance bagi seluruh berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan daerah dalam upaya dalam penjelasan undang undang mencapai tujuan nasional. tahun tentang pemerintahan edisi tahun vii |
salinan gubernur jambi peraturan gubernur jambi nomor tahun tentang rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjupembangunan tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu disusun rencana aksi daerah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan provinsi jambi bahwa rencana aksi daerah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dirumuskan melalui serangkaian proses diskusi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi perwakilan dari perangkat dearah lintas sektor, instansi vertikal, filantropi dan pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil dan media, serta akademisi dan pihak terkaimbi dalam peraturan gubernur ini,ilantropi adalah perhimpunan independen beranggotakan organisasi dan jaringan filantropi yang berupaya memajukan dermawan sosial untuk mewujudkan keadilan dan pembangunan berkelanjutanrencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi jambi, yang selanjutnya disebut rpm provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi jambi untuk periode (lima) tahunrad tpb disusun dengan maksud menjadi pedoman rencana program kegiatan dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan sebagai bahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan provinsi jambi. rad tpb bertujuan untuk dan satu generasi generasi berikutnya: dan cc. meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif. dokumen rad tpb provinsi jambi terdiri dari bab pendahuluan bab arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target tpb bab pemantauan dan evaluasi bab penutup matrik tpb dan penjelasannya lampiran dalam rangka pencapaian tujuan tpb, dibentuk tim koordinasi daerahtim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga non struktural lns), terdiri dari: tim pengarah gubernur wakil gubernur sekretaris daerah provinsi jambi kepala kepolisian daerah jambi rektor universitas jambi, dan rektor uin sultan thaha syarifudin jambi. tim pelaksanaan koordinator kepala bappeda provinsi jambi anggota perangkat daerah provinsi jambi instansi vertikal provinsi jambi dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan kelompok kerja pokja pilar pembangunan sosial pokja pilar pembangunan ekonomi pokja iii pilar pembangunan lingkungan pokja pilar pembangunan hukum dan tata kelola tugas dan fungsi tim koordinasi daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur. kepala pd pimpinan institusi teknis, melaksanakan rad tpb sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. pelaksanaan rad tpb pada masing masing pd institusi teknis, diatur lebih lanjut oleh kepala pd pimpinan institusi teknis sesuai dengan tugas dan kewenangannya. pelaksanaan dan pemantauan rad tpb sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh bappeda. untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dibentuk tim pelaksana rad tpbsanakan (satu) kali dalam (satu) dalam (satu) tahuhasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan rad tpb provinsi jambi untuk tahun selanjutnya. pd institusi teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan rad tpb provinsi jambi kepada ketua pelaksana rad tpb provinsi jambi, melalui bappeda secara berkala, paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun atau pada saat diperlukan. ketua pelaksana rad tpb provinsi jambi melaporkan pelaksanaan rad tpb provinsi jambi kepada gubernur paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun atau pada saat diperlukan. pendanaan rad tpb provinsi jambi utopia pcaxis latinoamericana issn: issn: universidad del mulia venezuela exploring regional potential strengthen income the framework welfare community jannah, z.o.: line, a.m. erina, b.: sumbawaningrum, h.r. exploring regional potential strengthen income the framework welfare community utopia pcaxis latinoamericana, vol. esp. universidad del mulia, venezuela available in: doi: ols this work licensed under creative commons attribution non commercial share alike international. pdf generated from xml lats4r redalyc redalyc. project academic non profit, developed under the open access initiative ruas z.o. jannah, ar. regional potential strengthen income the framework welfare. articulos exploring regional potential strengthen income the framework welfare community explorando potensial regional para fortalecer los ingresos marco comunidad bienestar z.o. jannah doi: hrrpt: doi.org zenodo. bandar lampung university, indonesia redalyc: id http: orcid 0rg a.m. line bandar lampung university, indonesia http: orcid 0rg erina bandar lampung university, indonesia http: orcid 0rg h.r. sumbawaningrum bandar lampung university, indonesia lien http: orcid 0rg received: august accepted: september abstract: the studyaims investigate the regional potential strengthen original localincome the framework the welfare community based local wisdom. the author used the juridical normative approach and empirical. result, the role society, general, participate maintaining good environment, conducive security, friendly and earth the rules the tour like charm. conclusion,keyword rps: eco tourism, local wisdom, potential, regulation. resimen: estudio tiene como objective investigate potensial regional para fortalecerel ingles originallocalen marco comunidad bienestar balado sabiduria local. autor utilis6 enforce juridico normative empiris. como resultados, papel sociedad, general, participa mantenimiento buen ambiente, seguridad provincia, amigable terkenal como las kelas gira como encanto. conclusion, turismo gestion potensial isla pahlawan encuentra una bahia donde las agus son tan laras, gue hace gue belleza del mar alrededor isla sea kastanye fascinante. palabras clave: ecotourism, potensial, regulation, sabiduria local. introduction the eco tourism one the most dynamical developing provinces tourism. its planning and development appear more and more frequently the regional development concepts the micro districts. utopia axi latinoamericana, vol. esp. septiembre, issn: far eco tourism based the natural values, and exposes and shows but the same time loads these values, very important plan this kind tourism paying special attention. this study results from the current position eco tourism the world and favourable conditions for its development the pahlawan island tourism area, lampung province, indonesia. also renders the strategies development eco tourism potential resources and points its tourism resources suitable for the development active tourism, and show existing and potential impacts for local original income important economic activity. national goals and objectives provide direction for the implementation development order run effectively, efficiently, and accordance with its objective implement regional autonomy. prior this, decision making awaited the central appointments and briefings the form strategic proposals, parallel with the emergence legislation manage local government administration well local financial empowerment more useful for regional development from planning, organizing, implementing and supervising the collection and its distribution one the instruments increase the regional development revenue source. talking about tourism, relatively new phenomenon, his influence the transformation physical space (geographical environment) the subject more and more investigations geography, ecology, and other similar disciplines jovi popovi: pp. ahmad& saham: pp. regional revenue sources refer the law the financial balance between central and regional levels, which are adjusted and harmonized with the division authority between the central government and local governments. this case, the local government given the right obtain financial resources the form certainty the availability funding from the government accordance with government affairs submitted, namely the authority collect and utilize local taxes and levis, the right obtain profit sharing from local resources the region and balance funds others well dismiss the area and obtain funding sources with the basic principle money follows function. according pamflet al. regional revenue the right local government recognized increase net worth value the period the year act article regional revenues the apbd structure are grouped into the local revenue, balanced funds, and other legitimate income. indonesia has wide range wealth and natural beauty. the country that consists thousands islands presents incredible beautiful scenery and famous the world. most the islands indonesia are targeted tourists. not only tourists from indonesia, but tourists from the various country the world also come witness the beauty nature indonesia mardaani allah: pp. one the most important segments the research regarding tourists' behaviour tourism the process decision making about tourist destination ahmad ahmad: pp. berg al.: lampung province one the provinces indonesia that rich marine and coastal resources both the beauty coastal areas and resources the form production fishery and marine products. maritime tourism which includes the beach and pahlawan sea located pesawaran regency one the attractions and the leading tourism sector lampung province. for this kind eco tourism destinations, very important preserve the original, authentic elements. creators and organizers travel arrangements need practice, and they need use their help, time and income order strengthen local original income development. pahlawan tourism developed able encourage economic activities and enhance the image pahlawan island even indonesia, improve the welfare local communities, and provide expansion employment opportunities with the ecotourism mining model. the term ecotourism can interpreted journey tourist remote area with the aim enjoying and learning about nature, history, and culture area, where the tourism pattern helps the local community's economy and supports nature conservation. methods z.o. jannah, ar. regional potential strengthen income the framework welfare. this study will discuss the potential management and regulation pahlawan island based local wisdom. pahlawan island part the pesawaran regency lampung province indonesia. the study discussed and focused this island that has developed local government, and currently, become the most favourite tourist destination, preferable lampung province, indonesia. the study qualitative method using content analysis, where the analysis in depth discussion the content written information printed the mass media lasswell: pp. content analysis can used analyze all forms communication such newspapers, radio news, television advertisements and all other documentation materials. most the data this research was taken literature, website, documentation (online and offline) and any observations and interviews from local government pesawaran regency and margapunduh sub district). the author used the juridical approach normative and empirical. where, normative juridical approach the approach reviewing the rules, theories, concepts and legislation burnley: pp. ahmad ahmad: pp. this research, the approach related the issues discussed the potential and regulation the management pahlawan islands based local wisdom. besides that, empirical approach research planning directly into the field against the object research order collect primary data obtained directly from the object research through observation and interviews with respondents resource persons guest al.: where the approach associated with pahlawan island tourism area. results pahlawan island located district pandu pidada, pesawaran regency, south lampung. reach the area pahlawan island, from the city centre bandar lampung cover distance about about hours road trip the port ketapang. from the busting harbour the boat and fishing activities, the journey continues boat for minutes. until the end there public transportation route that serves the bandar lampung route the port ketapang. promote the existing tour lampung, necessary for the creation public transport connections from one tourist attraction another tourist attraction lampung. facilitate the tourists, both the archipelago and abroad, better recognize the various forms the natural beauty indonesia because the diversity nature and culture one the charms indonesia. the provision interpretative facilities and services promote the value and societal benefit geological and geomorphological sites and their materials, ensure their conservation, for the use students, tourists, and other casual nationalists. pahlawan island itself divided into two, namely large pahlawan island and small pahlawan island. large pahlawan island has area reaching hectares. pahlawan island home more than families, most who work fishermen. large pahlawan island equipped with schools and health centres figure map pahlawan island utopia axis latinoamericana, vol. esp. septiembre, issn: talking about the process decision making about tourist destination, refers the introduction above, and there are the most commonly analyzed which the classical decision making model which treats potential tourist person who, making decision about tourist destination, solves his problem, and involves five phases: need awareness, search for information, estimation alternatives, the decision about purchasing tourist product service, and feedback after purchasing figure alternative purchase tourist services: mai figure decision making process potential tourist according del al. cultural values fall within the category authentic values with attractive and autochthonous qualities. depending the need some would conserved and restored order function within tourist offer because tourism activity, which should based on, protected values and maintain their preservation the sense that not degrade tourism, but the profit used finance the protection and enable comfortable life local people. the conditions created this way make possible facilitate sustainable development pahlawan island. consequently, tourism, complex and propulsion activity, will develop. finally, will not only bring positive economic changes for this area but also for every potential and recognized tourist regions which stand implementation with cultural values peri al.: pp. creation tourists map with positions the most important geoheritage sites would pay attention tourists and force their visiting droit durovik: pp. reach pahlawan island, tourists make trip the sea crossing using motorboat from ketapang pier, district padang cermin. the crossing usually taken about hour. during this trip, tourists can enjoy variety marine animals from the boat, because the waters are clear. the trip usually goes large pahlawan island, where most the residents live. large pahlawan island, many houses are commonly used place stay. tourist trends are created result the overlapping interest the four major elements: destination region with the attractive tourist asset population living near the locality which represents tourist asset, and visitor drawn the attractiveness the tourism assets bjeljac curtis: pp. pahlawan islanand diving lovers. not surprisingly, this place becomes prey for divers from different regions. indeed, today pahlawan island became new tourist destination guide popular. enjoy the charm underwater scenery pahlawan, tourists must use motorboat rental number snorkeling and diving spotwandering about back and forth between the reefs was exotic sight, stunning. z.o. jannah, ar. regional potential strengthen income the framework welfare. the rapid development pahlawan island tourismone the concerned organizations the lampung corporate social responsibility forum started plant coral reefs asa conservation effort the pahlawan island tourism area. tourism economic activity becomes the more and more important place the economy and characterized the addition direct and indirect impact development number other industries penitetal.: pp. tourism popular global leisure activity, which has large economic value for many countries, especially the developing world. tourism offers opportunities for substantial growth, although success depends the effective marketplace value, quality the developed products and the establishment meaningful community private public partnerships. the development tourism activities region will affect the economic sector and encourage the development other sectors, especially expanding employment and business opportunities. nurhasanah: pp. potential tourist area pahlawan island this time there good management. that potential has not got protection its management. table pahlawan eco tourism issues the absence regulations for tourists not damage the environment (coral the local reefs) the indigenous people sono absence growing the educational pahlawan island form communities, have begun benefit activities for homestay, food ngos, and tourists the from the unse stalls, boat community movements have island activities, but the rentals participation started worry benefits are more about the threat panawangwhich menanti felt increased kontan outsiders pahlawan developed rela pahlawan tourism regulations and prism economies, and coral reefs activity tic (tourist business pahlawan, namely information sun guide, boat souvenirs. centre) owner, owner creative the absence snorkeling equipment economy comprehensive dea planning for the guide development pahlawan island ecotourism great community involvement tourism development pahlawan island. local people are the main drivers and direct beneficiaries developed tourism, this case, the capacity building the community must done tourism development. the role society, general, participate maintaining goodenvironment, conducive security, friendly and earth the rules the tour like charm. they utopia axis latinoamericana, vol. esp. septiembre, issn: should preserve the original, authentic elements. they should cherish maximal open and constructive relationship. discussion contacts between tourists and local people should spontaneous. necessary cherish exchange ideas about all problems that may become the subject public discussion. that means that the atmosphere positive influence between tourists and local people needs created. observing, learning, and value respect make the base tourists visits. therefore everything that valuable, attractive must preserved. forever, new attractions the spirit ecotourism destination must created. besides the community also direct manager tour the island pahlawan. this led changes the pattern community activities, from fishing and farming activities tourism activities, especially saturdays and sundays. the roles the community the development pahlawan island tourism: include: providing homestay logging facilities, there are about homestay owned the community, provide food and drink tourists: penting water tourism equipment, snorkeling: establish forums and forums for dialogue among community leaders for the development and management tourism, and conducting joint liberation tourism management pahlawan island with pahlawan island community, regency government, regional representative council. the meantime, the roles government tourism development pahlawan island include: givingsupport and participate counseling group sadar wisata tourism community program) that has been formed local community pahlawan, provide support facilities logging supporters include equipment such actresses for homestay, snorkeling equipment, waste bins, mountain bikes and more, determination ship rules and ship rate, implement promotions through exhibition tours attract indonesian and foreign tourists, realizing the formation cooperative, tourism safety and security training, since (new government) make tourism leading sector, and first time will carry out the event pahlawan festival, november tourism event with island roaming agenda, photography competition, ornamental boat races, and pahlawan adventure. & aiu ian an figure diving pahlawan island based the roles society and government described above, there clear specification the regulation potential tourism management the pahlawan island area. this causes uniformity the management because managed each community owner the pahlawan island area, which has tourism potential such snorkeling and diving places. conclusion based the above explanation, can concluded thatz.o. jannah, ar. regional potential strengthen income the framework welfare. and diving loverroam about back and forth between the reefs, exotic and spectacular sight. besides that, regulation potential management the pahlawan island tourism areaacknowledgment gratitude and high appreciation menristek higher education republic indonesia their support the anteseden for this article. the article also part the ministry higher education grant funding and also express our gratitude lampung administration foundation, bandar lampung university, and the government tanggamus lampung regency indonesia who have helped and supported our activities far. biodata z.o. jannah: zainal mpu jannah graduated from doctorate program law faculty university diponegoro, central java, indonesia her qualification criminal law and position associate professor law faculty university bandar lampung indonesia. some researches that have been related the criminal law, social sciences, narcotic and drugs abused, and other humanities have been carried out. l.a. marpaung: line anna marpaung, graduated from doctorate program law faculty university diponegoro, central java, indonesia she also professor law faculty bandar lampung university. currently, concerned with research the field constitutional law, public law, and social sciences. bahri: erina bahri, graduated from doctorate program law faculty university diponegoro her position held associate professor law faculty university bandar lampung, and concerned business law and social sciences research focused. h.r. sumbawaningrum: herlina ratna sumbawaningrum, she lecture faculty law bandar lampung university and position held senior lecture. she graduated from sultan agung university indonesia since some studies related administrative law ever her concerns bibliography ahmad, ahmad, multiple skills and medium enterprises performance punjab pakistan: pilot study . journal social sciences research, ahmad, i., ahmad, the mediation effect strategic planning the relationship between business skills and firm's performance: evidence from medium enterprises punjab, pakistan . option, ahmad, il, saham. waste management analysis from economic environment sustainability perspective . international journal scientific technology research berg, lune, lune, qualitative research methods for the social sciences . boston, ma: pearson. usa. bjeljac, cuci, tourism the serbian, romanian and hungarian borderline area part cross border cooperation . geographic pannonia. pp. burnley, international law and international relations theory: dual agenda. the nature international law . routledge. pp. utopia axis latinoamericana, vol. esp. eum rr, issn: deri, topic, stamenkovic, nagy, the influence education level choosing coastal regions tourist destinations . geographic pannonia. pp. serbia. deri, plasa, chronic, analysis potential tourists' behavior the process deciding upon tourist destination based survey conducted bata region . geographic pannonia. pp. durovic, durovic, inventory geoheritage sites: the base ecotourism development montenegro . geographic pannonia. pp. guest, name, mitchell, collecting qualitative data: field manual for applied research . sage. usa. jamal, muhammad, masdar, did indonesian political economic reform reduce economic growth disparilis among regions? desu business economics review. pp. jovice, popovi, geographical aspect tourism and space interaction . geographic pannonia. pp. lasswell, the uses content analysis data studying social change . information international social science council). pp. mardaani, allah, comparison financial leverage ratio before and after the use off balance sheet financing firms listed the tehran stock exchange . dutch journal finance and management, pp. nurhasanah, identifying local community's empowerment developing sustainable tourism pahlawan island, pesawaran regency, lampung province . journal science and application technology. pp. penis, dragosavac, eljko, besermenji, impact active tourism economic development: example the fru$ka gora national park vojvodina, north serbia) . geographic pannonia. pp. |
aka peraturan bupati bekasi nomor timurmenteri keuangan nomor km. tentang tata.menyesuaikan kembali anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran antara lain dana bagi hasil pajak dan alokasi dana alokasi khusus dak): bahwa atas dasar1.sebagaimana telah diubah terakhirdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bekasi tahun anggaran sejumlah rp. dengan rincian sebagai berikut pendapatan daerahia, t.t.d eka supra remaja diundangkan di: cikarang pusat pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten bekasi berita daerah kabupaten bekasi tahun nomor |
aenyelenggaraan reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jember, menimbang:perubahan atas peraturan bupati jember nomor tahun tentangubahan atas peraturan bupati jember nomor tahun tentang tata cara penyelenggaraan reklame. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati jember nomor tahun tentang tata cara penyelenggaraan reklame berita daerah kabupaten jember tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuandinas pekerjaan umum bina marga adalah dinas pekerjaan umum bina marga kabupaten jemberjember. dinas pekerjaan umum pengairan adalah dinas pekerjaan umum pengairan kabupaten jember. dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten jember. satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten jember. unit pelaksana teknis pekerjaan umum bina marga propinsi jawa timur adalah unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum bina marga propinsi jawa timur jember. tim reklame adalah instansi teknis lingkungan pemerintah daerah kabupaten jember yang memberikan pertimbanganrepublik indonesiauntukyang sejenisyang, karet atau bahan lain yang sejenisnilai sewa reklame,,. tanah pemerintah daerah adalah tanah lahan ruang milik jalan remaja) yangarimasa pajak adalah jangka waktu yang menentukan masa pemberlakuaetentuan ditambahkan dan sehingga berbunyi sebagai berikut menyelenggarakan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tidak mengganggu lalu lintas umum, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan dan atau tidak mengganggu sudut pandang bebas pengendara, tidak mengganggu keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya, menggunakan (dua): konstruksi reklame dapat pertanggung jawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlakuproduk tembakau harusorangil. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang termasuk pulau jalan median jalan, tidak boleh melebihi ukuran (tujuh puluh dua meter persegi), dan reklame rokok bertiang, menempel dan reklame insidentil tidak boleh ditempatkan dalam kawasan dan depan tempat pelayanan fasilitas kesehatan, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja instansi pemerintah), tempat proses belajar mengajar dan lokasi alun alun kota jember serta kantor pemerintah kabupaten jembetanggal nomor pada tanggal septembemza awal hari subianto,sh, si. pembina tingkat niph.r. hartono, tempat tanggal lahir umur pemekaran, juni agama islam: pekerjail. nama ary margono: tempat tanggal lahir umur madiun, desember agama islam: pekerjaan letnmasing masing selaku ketua umum dan sekretaris jenderal partai karya peduli bangsa (pkb), bertindak untuk dan atas nama pkb, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: noorsyam noor, s.h., se, mm., hj. ela syarief, s.h., farhat abbas, s.h., ariana sitorus, bac, s.h., mm. dan drs. denny agusta, advokat dan pengacara, berkantor jalan mandiri nomor cikini, menteng, jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei untukpihak terkait ppp dan pks):nitia pengawas pemilihan umum, telah mendengar keterangan saksiterima kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia pada hari selasa, tanggal juni jam: wib khusus daerah pemilihan kota pontianak, daerah pemilihan fotokopi daftar perolehan suara pemilu kelurahan bandar jaya timur, kecamatan tertinggi besar, kabupaten lampung tengah tanggalnambah dadi, kecamatan tertinggi besar. pronambah daditertinggi besatertinggi besabandar jaya timubandar jaya timurbandar jaya timubandar jaya timur tertanggal senin april fotokopi dokumen hasilfotokopi daftar hadiril.(dprd) kabupaten rejang lebongpahiang kab. rejang lebongkepahiang kecamatan ujan mas rejang lebong bengkulu, bahwa atas dasar laporan saksi dari pkb tps desa simpang kota ingin kecamatan ujan mas, pkb memperoleh sebanyak suara (bukti bahwa pada berita acara pps model tertanggal april dalam laporannya pemohon kenyataannya hanya memperoleh suara (bukti bahwa pada tanggal april pemohon mengajukan keberatan dalam suratnya dpd pkb iv keberatan atas hasil keputusan pleno kpu rejang lebong (bukti bahwa pada tanggal april bawaslu dengan surat bawaslu mengundang ketua dpd pkb rejang lebong untuk bertemu dengan kpu kabupaten, ppk ujan mas, bawaslu kab. rejang lebong, akan tetapi dari pertemuan tersebut ternyata tidak menghasilkan keputusan apapun (bukti bahwa pada tanggal mei berdasarkan surat pantai v mengenai tanggapan pengaduan parpol, akan tetapi panas menyatakan bahwa tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodir pengaduan parpol tersebut dan disarankan agar mengajukan kepada mahkamah konstitusi (bukti bahwa oleh karenanya permohonan penghitungan hasil suara pada tps simpang kota ingin, kecamatan ujan mas kab. kepahiang agar dilakukan penghitungan ulang oleh kpu karena diduga ada kesalahan, bahwa dengan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara pemohon pada pps telah merugikan perolehan suara pemohonkepahiang kecamatan ujan mas, kab. rejang lebokb pada tps desa simpang kota ingin, kecamatan ujan mas kepahiang kab. rejang lebong adalah sebanyak suara bukan suara, kpu kabupaten rejang lebong melakukan penghitungan ulang hasil perolehan suara pada tps desa simpang kota ingin, kecamatan ujan mas, kepahiang kab. rejang lebong, hasil perolehan suara pkb yang berhak atas kursi dprd kabupaten rejanglebongmandat nomor sm. dpd pkb iv tanggal april dan laporannya (diberi tanda fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tempat pemungutan suara pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota, model tanggal april (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor dpd.pkb iv perihal keberatan atas hasil keputusan pleno kpu rejang lebong (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april perihal undangan panas (diberi tanda fotokopi surat bertanggal mei nomor pnas perihal tanggapan pengaduan parpol (diberi tanda menimbang bahwa atas permohonan pemohon guo, pihak terkait partai keadilan sejahtera pks) telah menyampaikan kepada mahkamah konstitusi keterangan tertulis bertanggal mei dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: achmad roti, s.h., dkk., advokat dan pengacara pada tim investigasi dan advokasi keadilan sejahtera tindak), berdomisili jalan mampang prapatan raya nomor d e f jakarta selatan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa pihak terkait pks) keberatan dengan bukti dan bukti pemohon, yang mengajukan permohonannya berdasarkan laporan saksi pemohon tps desa simpang kota ingin, pokok pokok keberatan tersebut adalah sebagai berikut: bahwa saksi pemohon sdr. ruslan) telah turut menandatangani berita acara tps desa simpang kota ingin, artinya saksi pemohon telah menerima dan tidak keberatan terhadap model berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota, tps simpang kota ingin, bahwa apabila saksi pemohon sdr. ruslan) merasa keberatan dengan perolehan suara pemohon, maka sudah seharusnya saksi mengajukan keberatan dan meminta perubahan perolehan suara seketika itu juga, sebagaimana ketentuan: undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun bahwa saksi pemohon sdr. ruslan) tidak pernah mengajukan keberatan dan tidak pernah ada perubahan dilakukan tps desa simpang kota ingin, bahwa dengan demikianiterima, menyatakanpahiang kabupaten kepahiang provinsi bengkulu, yang diumumkan pada hari rabu, tanggal mei pukul wib adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang undangan pemilihan umum yang berlaku, menimbang bahwa pihak terkait pks) selain menyampaikan keterangan tertulis, juga mengajukan dokumen dokumen berupa: bukti bpt model berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps pemilu anggota dprd kabupaten kota, tps simpang kota ingin, desa simpang kota ingin, kecamatan ujan mas, daerah pemilihan kepahiang tanggal april bukti bpt model berita acara rekapitulasi hasil suara pps untuk pemilu anggota dprd kab kota simpang kota ingin, desa simpang kota ingin, kecamatan ujar mas, daerah pemilihan kepahiang tanggal april bukti bpt lampiran model da rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kab kota kepahiang kecamatan ujan mas: bukti bpt salinan rekapitulasi ppk ujan mas, kpu rejang lebong, tanggal mei bukti bpt surat keterangan ketidakhadiran saksi pkb setelah skors dalam rapat pleno kpu kab. rejang lebong: bukti bpt berita acara model dprd kab kota berita acara penghitungan suara komisi pemilihan umum kabupaten untuk pemilu anggota dprd kabupaten rejang lebong provinsi bengkulu, daerah pemilihan kepahiang tanggal april bukti bptepahiang pemilu tanggal mei iii.(dprd) kabupaten jembranajembrana kab. jembrana yang belum diumumkan hasil perhitungannya: bahwa dari hasil penghitungan suara pada masing masing pps kecamatan negara, desa panduan dalam berita acaranya tertanggal april disebutkan partai golkar memperoleh sebesar suara (bukti sedangkan pada laporan berita acara ppk model tertanggal april partai golkar tiba tiba memperoleh sebesar suara kecamatan negara, kabupaten jembrana (bukti maka jelas kpu telahsupel, kecamatan negara jembrana dalam berita acara model tertanggal april dan laporannya model d1, partai golkar memperoleh suara (bukti sedangkan padbalet bale agupada berita acara ppk model tertanggal april kecamatan negara jembrana pada ppsair kunidalam berita acar: bahwa dengan adanya upaya penggelembungan suara perolehan suara yang dilakukan kpu kecamatan negara jembrana untuk partai golkar, dpd pkb mengajukan keberatan kepada bawaslu kabupaten jembrana secara langsung (lisan) dan diterima oleh bawaslu dengan penerimaan laporan pelanggaran sengketa pemilu ppp iv panas jbr tertanggal april yang dilaporkan oleh sdr. komang dekritase, bahwa atas penerimaan laporan tersebut bawaslu melakukan penelitian langsung yang kemudian diperoleh bukti bukti pelanggaran administratif tersebut (bukti bahwa pada tanggal april bawaslu kabupaten jembrana membuat kajian atas laporan tersebut (bukti bahwa pada tanggal april surat bawaslu kabupaten jembrana panas jbr iv kepada ketua kpu kabupaten jembrana perihal penerusan pelanggaran administratif (bukti bahwa pada tanggal april bawaslu kabupaten jembrana membuat surat panas jbr iv kepada kpu kabupaten jembrana mengenai ralat kesalahan ketik atas surat penerusan pelanggaran administratif (bukti bahwa pada berita acara penghitungan suara ppk model tertanggal mei dan dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model da1 partai golkar memperoleh suara. maka jelaslah sebenarnya perolehan suara partai golkar tersebut adalah sama dengan pps (bukti bahwa pada tanggal mei dalam berita acara penghitungan suara kpud model dalam laporannya model db tentang rekapitulasi penghitungan suara terhadap partai golkar memperoleh suara. maka jelaslah perolehan suara partai golkar adalah sama dengan pps (bukti bahwa pada tanggal mei kpu kabupaten jembrana datang untuk melapor secara langsung pada kpu pusat jakarta, melaporkan hasil keputusan penghitungan suara kpu jembrana, akan tetapi dinyatakan oleh kpu pusat sudah tidak dapat diterima dan disarankan agar membawa masalah ini pada mahkamah konstitusi (bukti bahwa atas dasar keputusan kpu pusat tersebut, maka pkb kabupaten jembrana telah dirugikan karena kehilangan kursi dprd kabupaten yang diperoleh partai golkar dari hasil penggelembungan suara yang dilakukan kpu jembrana terbukti dari hasil penghitungan suara kpu jembrana pada tanggal mei (bukti dan untuk daerah pemilihan jembranauntuk partai golkar desa panduan kecamatan negara jembrana adalah suara, hasil perolehan suara pemilu untuk partai golkar desa supel kecamatan negara jembrana adalah suara: kabupaten lampung tengah untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) propinsi lampung, daerah pemilihan kepahiang kabupaten rejanglebong untuk pemilihan umum anggota dewan dprd kabupaten rejanglebong, daerah pemilihan jembrana kabupaten jembrana untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten jembrana, daerah pemilihan jambi kota jambi untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi jambi, daerah pemilihan kota pontianak untuk pemilihan umum anggota dprd kota pontianak, daerah pemilihan provinsi papua untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dpr),, daerah pemilihan medan kota medan untuk pemilihan umum anggota dprd kota medan, registrasi pada hari senin, tanggal mei jam: wib, dengan nomor php.c1 1i telah mengemukakan hal hal sebagai berikut: daerah pemilihan kabupaten lampung tengah untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) propinsi lampung: bahwa pemohonmpung kab. lampung tengah yang belum diumumkan hasil perhitungannylampung kabupaten lampung tengah, hasil perolehan suara pemilu untuk partai golkar desa bale agung kecamatan negara jembrana adalah suara, hasil perolehan suara pemilu untuk partai golkar desa air kuning kecamatan negara jembrana adalah suara, hasil perolehan suara pkb yang berhak atas kursi dprd kabupaten jembrana,penerimaan laporan pengawas pemilu, tanggal april (diberi tanda fotokopi kajian atas laporan yang diterima oleh pengawas pemilihan umum, bertanggal april (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor pnas jbr iv perihal penerusan pelanggaran administratif (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor pnas jbr iv perihal ralamei model dprd kabupaten kota (diberi tandakomisi pemilihan umum kabupaten kota, tanggal mei model db dprd kabupaten kota (diberi tanda fotokopi hasil penghitungan suara kpu jembrana (diberi tanda dancamatan telanaipura kota jambi yang diumumkan pada hari rabu, tanggal mei berita acara penetapan kpu jbi v (p dan (p bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yaitu adanya penggelembungan perolehan suara kecamatan telanaipura oleh ppk untuk ppp, sehingga merugikan pemohon yang mengakibatkan pkb tidak memperoleh kursi dprd provinsi, bahwa berdasarkan surat dari pkb provinsi jambi tanggal april kepada bawaslu kota jambi diberitahukan adanya indikasi manipulasi suara pps kecamatan telanaipura kota jambi yaitu pps pps pps dan pps yang mana semula pada pps kecamatan telanaipura berjumlah suara ternyata terjadi penggelembungan menjadi suara untuk ppp sehingga didapati adanya kelebihan suara sebesar yang diakui oleh ketua ppk kecamatan telanaipura berdasarkan suratnya tanggal april bahwa atas surat pemberitahuan pkb jambi tersebut bawaslu kota jambi berdasarkan suratnya pw kji iv tanggal april melimpahkan berkas pengaduan pkb kepada bawaslu provinsi jambi bahwa berdasarkan surat bawaslu provinsi jambi bawaslu pj v tanggal april kepada ketua kpu provinsi jambi dan ketua kpu kota jambi tentang pelanggaran administrasi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang pada dasarnya membenarkan adanya kesalahan penghitungan suara untuk ppp dan pkb (p bahwa pada tanggal april kpu provinsi jambi membuat berita acara rekapitulasi hasil suara kpu provinsi kpu jbi iv pada point menyatakan bahwa kpu provinsi jambi atas keberatan kejadian khusus tersebut memutuskan sebagai berikut: akan diperbaiki dengan prosedur yang berlaku melalui sidang pleno tingkat ppk telanaipura dan pleno kpu kota jambi yang selanjutnya berita acara sidang pleno tersebut disampaikan kepada kpu provinsi jambi, maka kpu jambi akan melakukan perbaikan bahwa pada tanggal april kpu provinsi jambi kpu jbi iv tentang tanggapan surat ppk telanaipura ditujukan kepada ketua kpu kota jambi yang pada dasarnya meminta ketua kpu kota jambi yang pada dasarnya meminta ketua kpu kota agar segera meminta ppk telanaipura mengadakan rapat pleno, yang mana hasilnya agar diplenokan juga kpu kota jambi bahwa pada tanggal april kpu kota jambi dalam suratnya kpu k jbi iv kepada ketua ppk telanaipura tentang penyelesaian atas penghitungan suara yang pada dasarnya agar melaksanakan rapat pleno untuk mengambil keputusan tentang kesalahan penghitungan suara ppp dan hasilnya dituangkan dalam berita acara selambat lambatnya tanggal april untuk ditindaklanjuti dalam rapat pleno kpu kota bahwa berdasarkan berita acara pada tanggal april ppk telanaipurappp dimana jumlah yang tertulis seharusnya suara: bahwa berdasarkan berita acara tanggal april ppk telanaipura dalam rapat pleno koreksi penghitungan suara pemilu dprd provinsi adanya kesalahan penghitungan suara ppk telanaipura pada model dprd provinsi khusus mengenai pkb jumlah yang tertulis seharusnya (p bahwa pada tanggal april kpu kota jambi melaksanakan rapat pleno kemudian membuat surat pada kpu provinsi jambi iv kpu k.jbi dengan berita acara kpu kbbi iv menyatakan bahwa berdasarkan hasil berita acara ppk telanaipura tanggal april menetapkan perubahan sebagai berikutoleh karenanya kpu kota jambi merubah hasil penghitungan suara pada tanggal april khususnya perolehan suara ppp untuk daerah pemilihan jambi dari menjadi dan pkb memperoleh suara dari menjadi (p bahwa berdasarkan berita acara kpu provinsi jambi kpu jbi v tanggal mei tentang penetapan hasil pemilu perolehan kursi parpol peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota dprd provinsi jambi pemilu atas kejadian khusus keberatan tersebut kpu provinsi jambi hanya mencatat adanya keberatan pkb dan penetapan rapat pleno kpu kota jambi tanggal april merupakan keputusan final, oleh karenanya pkb sangat dirugikan atas perolehan kursi dprd provinsvuntuk daerah pemilihan jambi kota jambihasil perolehan suara pemilu ppp tingkat ppk seharusnya berjumlah bukan bukan suara, hasil total perolehan suara pkb pada kpu kota jambi adalah suara bukan suara: hasil perolehan suara pkb yang berhak atastanggal mei model dprd prov (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april dari tim monitoring dpd pkb prop. jambi, ditujukan kepada bawaslu kota jambi (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor pw kj iv perihal pelimpahan berkas pengaduan parpol dpw pkb provinsi jambi, dari bawaslu kota jambi, ditujukan kepada ketua bawaslu provinsi jambi (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor bawaslu pj iv perihal pelanggaran administrasi kesalahan hasil perhitungan suara, dari panitia pengawas pemilihan umum provinsi jambi, ditujukan kepada kpu provinsi jambi dan kpu kota jambikpu jbi iv tanggal april model dprd provinsi (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor kpu jbi iv perihal tanggapan surat ppk telanaipura, dari kpu provinsi jambi, ditujukan kepada kpu kota jambi (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor kpu k.jbi iv perihal penyelesaian atas kesalahan penghitungan suara, dari kpu kota jambi, ditujukan kepada ppk telanaipuratanggal april nomor kpu k.jbi iv tanggal april (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor iv kpu k.jbi perihal penyampaian hasil pleno kpu kota jambi, dari kpu kota jambi, ditujukan kepada kpu provinsi jambi (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor ppk tlp perihal undangan, dari ppk telanaipura kota jambi, ditujukan kepada pkb jambi (diberi tanda menimbang bahwa atas permohonan pemohon guo, pihak terkait partai persatuan pembangunan pppnin, tanggal juni pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa atas koreksi perhitungan ulang suara ppp dan pkb khusus daerah pemilihan kota jambi kecamatan telanaipura, yang semula perolehan suara ppp jumlah yang tertulis sedangkan pkb memperoleh bahwa dari hasil koreksi ppk telanaipura tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan yang semula suara ppp yang semestinya sehingga terjadi penambahan suara sementara perolehan suara pkb tetap suara, setelah pemohon membacakan permohonannya pada sidang mahkamah konstitusi bahwa data yang diajukan oleh pemohon kembali terjadi perubahan yang semula suara ppp suara menjadi suara sedangkan suara pkb berubah menjadi suara serta suara ppp menurut pemohon juga berubah menjadi bahwa keterangan saksi drs. ali fahmi, msi. dan nurdin yang keduanya adalah anggota ppk telanaipura menerangkan yang pada pokoknya bahwa dia tetap kepada hasil koreksi tanggal april bahwa terjadinya perubahan angka perolehan suara pada ppp tersebut dikarenakan adalah salah tulis, bahwa atas hasil pleno ppk tersebut bahwa partai ppp tidak keberatan: bahwa dari dalil dalil pkb tersebut atas ppp mengajukan keberatan dengan bukti bukti sebagai berikut: surat dari ppk kec. telanaipura pada tanggal april yang ditujukan kepada kpu kota jambi, perihal: kesalahan perhitungan suara ppk atas surat tersebut kami dari ppp mengajukan keberatan dengan mengajukan surat kepada ketua bawaslu kota jambi pada tanggal april yang serialnya minta perhitungan ulang bukti t2, undangan yang ditujukan kepada saksi ppp pada tanggal april untuk menghadiri pleno ppk telanaipura, hasil rapat pleno koreksi perhitungan suara pemilihan umum anggota dprd propinsi jambi bahwa terdapat bukti t4, ppp sangat keberatan dikarenakan bahwa rapat pleno tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ada karena tidak sesuai dengan surat kpu tanggal april memerintahkan agar pleno tersebut dihadiri: partai yang bermasalah ppp dan pkb, tetapi hanya dihadiri oleh pkb, dihadiri bawaslu kecamatan namun bawaslu kecamatan tidak dihadirkan: mengumpulkan pps wilayah kecamatan telanaipura, akan tetapi tidak dilakukan serta tidak membuka form d1: bahwa pleno ppk telanaipura tersebut hanya membacakan selembar berita acara yang telah disusun sebelumnya oleh ppk yang intinya koreksi perolehan ppp dari suara menjadi suara, keberatan terhadap koreksi perhitungan ulang suara ppp yang ditujukan kepada kpu propinsi jambi pada tanggal april yang intinya agar perhitungan ulang tersebut juga dilakukan kepada perolehan suara pkb, keberatan ppp terhadap pleno ppk telanaipura pada tanggal april yang ditujukan kepada bawaslu kota jambi: adalah tanggapan atas pleno ppk tentang koreksi suara untuk pemilu anggota dprd prop. jambi daerah pemilihan kota jambi pada tanggal april yang sekaligus temuan bawaslu kota jambi tentang perolehan suara partai ppp dan pkb, surat pernyataan pps kecamatan telanaipura pada tanggal dan april tentang perolehan suara ppp dan pkb yang disampaikan melalui bawaslu kota jambi, 'berita acara pleno kpu kota jambi nomor kpu.k.jbi v pada tanggal april yang pada bahwa menurut berita acara rekapitulasi hasil suara komisi pemilihan umum anggota dprd provinsi pada tanggal april model dprd prov) jumlah perolehan pkb sebanyak suara (p bahwa jumlah kursi dprd provinsi yang diperebutkan oleh daerah pemilihan lampung kab. lampung tengah sebanyak kursi, bahwa adapun keberatan yang diajukan pemohon adalah ditemukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh ppk dan kpud kab. lampung tengah atas perolehan suara partai lain: bahwa menurut berita acara tanggal april desa tertinggi besar yang terdiri tps dilaporkan oleh pps nya partai bintang reformasi memperoleh suara, yaitu data tps s d tps desa tertinggi besar. sedangkan berita acara tanggal april dilaporkan oleh ppk nya partai bintang reformasi memperoleh suara terbukti pada hasil rekapitulasinya pps yang seharusnya tetap suara, maka kpu kab. lampung tengah jelas telah menggelembungkan sebanyak suara untuk partai bintang reformasi, sehingga semula seharusnya pkb mendapatkan kursi pada urutan akan tetapi dengan penggelembungan yang dilakukan kpu kabupaten tersebut pkb telah dirugikan (p dan bahwa atas terjadinya penggelembungan suara tersebut pkb telah mengajukan keberatan pada bawaslu kecamatan tertinggi besar, bawaslu kabupaten dan provinsi lampung pada tanggal april bahwa berdasarkan laporan ppk kepada kpu tanggal april pbr total perolehan suara menjadi suara, kemudian hasil tersebut dikoreksi kembali oleh ppk dengan surat c ppk tb iv tanggal april tentang ralat hasil perhitungan suara dprd provinsi, dimana sebenarnya pbr hanya memperoleh suara yang berarti adanya penggelembungan sebanyak suara, pokoknya bahwa kpu kota jambi tetap pada hasil pleno tanggal april t10 berita acara hasil pleno kpu propinsi jambi yang intinya menetapkan anggota dprd propinsi jambi tanggal mei bahwa atas dalil dalil kami tersebut atas didasari kepada hasil temuan bawaslu kota jambi tentang perolehan suara ppp dan pkb untuk calon anggota dprd propinsi jambi serta pernyataan pps kecamatan telanaipura bahwa sudah jelas terlihat hasil perolehan suara jika diperhitungkan sebagai berikut ppppp berjumlah pkbkb berjumlah bahwa jika dijumlahkan kedelapan kecamatan kota jambi dapil suara ppp berjumlah sementara pkb berjumlah dari perolehan suara tersebut jelas bahwa ppp tetap didalam perolehan suara calon anggota legislatif daerah pemilihan kota jambi dprd propinsi jambi tetap menjadi ranking sehingga sudah sewajarnya perolehan kursi untuk dprd propinsi jambi khusus wilayah dapil kota jambi diperoleh oleh ppp, jadi dengan demikian bahwa pkb tidak beralasan menyatakan bahwa kursi yang diperoleh ppp adalah kursi yang diperoleh pkb. bahwa terhadap dalil dalil kami tersebut diatas mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili perkara pkb propinsi jambi terhadap ppp propinsi jambi, memutuskan sebagai berikut: menerima sanggahan memohon secara keseluruhan: menetapkan perolehan suara ppp sejumlah dan pkb menetapkan perolehan kursi anggota dprd propinsi jambi dapil kota jambi tetap kepada ppp: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menimbang bahwa pihak terkait ppp) selain menyampaikan keterangan tertulis, juga mengajukan dokumen dokumen berupa: fotokopi surat bertanggal april nomor ppk. tlp perihal kesalahan penghitungan suara ppk, dari ppk telanaipura, ditujukan kepada kpu kota jambi: fotokopi surat bertanggal april nomor in e phc ppp perihal penghitungan ulang, dari phc ppp, ditujukan kepada bawaslu kota jambi: fotokopi surat bertanggal april nomor ppk tlp perihal undangan, dari ppk telanaipura, ditujukan kepada saksi ppp,bertanggal april fotokopi surat bertanggal april nomor pem e iv perihal perhitungan ulang, dari pimpinan harian wilayah ppp, ditujukan kepada kpu provinsi jambi: fotokopi surat bertanggal april nomor pem e iv perihal keberatan, dari dpc ppp, ditujukan kepada bawaslu kota jambi, fotokopi surat bertanggal april nomor bawaslu kyiv perihal tanggapan atas rapat pleno ppk telanaipura tentang koreksi kesalahan perhitungan suara untuk pemilu anggota dprd provinsi tanggal april dari bawaslu kota jambi, ditujukan kepada kpu kota jambi dan kpu provinsi jambi, fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan penyengat rendah: fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan simp. sipil, fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan telanaipura: fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan selamat, fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan sungai putri, fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan lego: fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan murni, fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan teluk kenali: fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan suluran kenali: fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari ketua pps kelurahan pematang sulur, fotokopi surat bertanggal april nomor perihal penolakan hasil ppk telanaipura, dari dewan pengurus harian cabang ppp, ditujukan kepada kpu provinsi jambi, fotokopi berita acara pleno komisi pemilihan umum kota jambi nomor kpu k.jbi v tanggal april fotokopi surat bertanggal april nomor kpu k.jbi v perihal pleno tanggapan hasil ppk telanaipura:, dari kpu kota jambi, ditujukan kepada kpu provinsi jambi: fotokopi rekapitulasi perhitungan suara calon anggota dprd provinsi jambi pada pemilu derah pemilihan jambi kota jambi), bertanggal april fotokopi berita acara nomorjambi pemilihan umum tahun model dprd prov, bertanggal mei fotokopi daftar calon terpilih anggota dprd provinsi jambi pemilihan umum tahun daerah pemilihan jambi dan jambi bertanggal mei dari kpu provinsi jambi, daerah pemilihan kota pontianak untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota pontianakdprd kota pontianak yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei penetapan kpu kota pontianakberkurang untuk daerah pemilihan kecamatan pontianak kota menjadi suara, yang seharusnya suara, bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar pemohon untuk kecamatan pontianak kota sebagaimana dapat dilihat pada berita acara rekapitulasi hasil suara panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan anggota dprd kabupaten kota, hari selasa tanggal april dihubungkan dengan hasil perolehan suara pemilu pkb kecamatan pontianak kota tanggal april terdapat kesalahan sebagai berikut: cc. kelurahan tengah tps tercatat berjumlah (tujuh) suara yang seharusnya (tiga puluh dua) suara, atau berkurang (dua puluh lima) suara: kelurahan darat skip tps tercatat berjumlah (dua) suara yang seharusnya (tiga belas) suara, atau berkurang (sebelas) suara, bahwa terhadap adanya kesalahan pencatatan suara tersebut atas oleh pemohon melalui dewan pimpinan daerah dari pemohon telah mengajukan perhitungan ulang perolehan suara pemohon dengan cara membuka kembali kotak suara pada tps kelurahan karang tengah dan tps kelurahan darat skip kepada ketua ppk kecamatan pontianak kota dan ketua panitia pengawas pemilu kota pontianak, namun hingga diajukannya permohonan ini oleh pemohon tidak ada tanggapan sama sekali sehingga pemohon perlu mengajukan pembatalan hasil pemilu oleh komisi pemilihan umum tersebut atas, maka harusnya kalbar mendapat kursi tetapi kursi, seharusnya kota pontianak memperoleh (satu) kursi tapi justru pemohon telah dirugikanpontianak kota yang diumumkan pada hari rabu, tanggal mei menetapkan kpu pusat agar pemerintahan kpud pontianak membuka kembali tps kelurahan karang tengah dan tps kelurahan darat skip kota pontianak untuk menghitung perolehan suara yang sebenarnya bagi pemohon, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: hasil perolehan suara pemilu pkb untuk dprd pontianak kota adalah sejumlah suara, hasil perolehan suara pkb kelurahan tengah tps kecamatan pontianak kota adalah sejumlah suara: hasil perolehan suara pkb kelurahan darat skip tps kecamatan pontianak kotaketerangan anggota kpps (xi) (diberi tanda fotokopi form hasil perhitungan suara dari saksi partai keadilan sejahtera pks) yang bernama rina puspita, pada tps kelurahan tengah, kecamatan pontianak kota (diberi tanda fotokopi hasil sementara perolehan suara dprd kota pontianak kec. pontianak kota (diberi tandatanggal april (diberi tanda fotokopi hasil perolehan suara pemilu pkb kecamatan pontianak kota, tanggal april (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor ptc kt pkb iv perihal penghitungan ulang perolehan suara partai karya peduli bangsa, dari dewan pengurus pkb kecamatan pontianak kota, ditujukan kepada ketua ppk kec. pontianak kota (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor dpd pkb iv perihal mohon peninjauan ulang hasil pemilu dari wk. sekretaris dpd pkb kota pontianak, ditujukan kepada ketua bawaslu kota pontianak (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor dpd pkb iv perihal pengaduan kecurangan pemilu, dari dpd pkb provinsi kalimantan barat, ditujukan kepada ketua mahkamah konstitusi (diberi tanda fotokopi laporan pelanggaran sengketa pemilu nomor lp iv bawaslu kota ptk, fotokopi laporan perkara tindak pidana pemilu nomor lp iv bawaslu kota pontianak tanggal april fotokopi berita acara penyerahan bertanggal mei fotokopi surat mandat nomor sm dpd pks bertanggal maret fotokopi berita acara pendapat bertanggal april dari bawaslu kota pontianak, fotokopi penerimaan laporan bawaslu kota pontianak, fotokopi formulir pemberitahuan pemberitahuan tentang status laporan, dari bawaslu kota pontianak, fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor bpl iv bawaslu kota ptk, bertanggal april fotokoppontianak dalam pemilihan umum tahun bertanggal mei model eb dprd kab kota, dari kpu kota pontianak, vi. daerah pemilihan provinsi papua untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (dpr)provinsi papua: bahwa(bukti bahwa dari berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara pemohon kpu ternyata perolehan berubah menjadi suara (bukti bahwa suara pemohon yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi oleh kpu sebanyak suara, bahwa suara yang tidak dimasukkan dalam hitungan rekapitulasi oleh kpu adalah yang diperoleh pemohon dari daerah pemilihan kabupaten jayawijaya (bukti bahwa terlihat jelas bahwa dalam penghitungan rekapitulasi tingkat kpu tidak menggunakan acuan dari hasil rekapitulasi kpu provinsi papua untuk pemohon: bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara pemohon yang benar untuk daerah pemilihan provinsi papua berjumlah suaraprovinsi papuadpr seharusnya berjumlah suara, hasil perolehan suara pemohon yang berhak atas kursi dpr mewakili daerah pemilihan provinsi papuhasil penghitungan suara anggota dpr (diberi tanda fotokopi surat bertanggal mei dari kpu kabupaten jaya wijaya ditujukan kepada kpu jakarta melalui kpu provinsi jakarta, dan laporannya berup (diberi tanda fotokopi berita acara, masing masing bertanggal april dari ppk distrik asologoima dan ppk distrik benahi (diberi tandadari kpu kabupaten jayawijaya, fotokopi surat pengantar, bertanggal mei dari kpu kabupaten jayawijaya, kepada kpu jakarta, fotokopi tanda terima, bertanggal april dari kpu:, bertanggal april akan tetapi kpu tidak menanggapi koreksi tersebut sehingga kursi dprd provinsi yang seharusnya diperoleh pkb menjadi kursi pbr, maka dalam hal ini pkb sangat dirugikan (plampupbr tingkat ppk seharusnya berjumlah bukan suara, hasil total perolehan suara pbr pada kpud adalah suara bukan suara, hasil perolehan suara pkb yang berhak atas kursi dprd provinsi lampung: fotokopi surat bertanggal nomor p v set kpu perihal peminjaman dokumen untuk persidangan, dari kpu provinsi papua, ditujukan kepada ketua kpu jakarta:tanggal mei fotokopi rekapitulasi perhitungan suara tingkat pps, dari kpu kabupaten jayawijaya: vi. daerah pemilihan nusa tenggara timur untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi nusa tenggara timurntt vi, khususnya kabupaten sikkahalaman(bukti bahwa pada tanggal april dalam rapat pleno kpu provinsi ntt dalam rangka pembuatan berita acara dan rekapitulasi perolehan suara anggota dpr, dpd dan dprd provinsi menunjukkan perolehan suara pemohon untuk anggota dprd provinsi pada daerah pemilihan ntt khususnya kabupaten sikka berjumlah suara atau mengalami penurunan sebanyak suara seperti termuat dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara lampiran model (bukti bahwa akibat dari perbedaan data sebagaimana tersebut atas pemohon melalui dpd pkb ntt mengajukan keberatan dengan surat dpd pkb nt t iv tanggal april kepada kpu provinsi ntt (bukti bahwa terhadap adanya keberatan tersebut atas, komisi pemilihan umum provinsi nusa tenggara timur mengadakan verifikasi yang akan disampaikan pada rapat pleno pembuatan berita acara dan rekapitulasi jumlah suara untuk diputuskan dalam rapat pleno tersebut. hasil verifikasi dalam point menyatakanhnis penulisan angka. data perolehan suara pkb kabupaten sikka pada april yang benarbukti bahwa terhadap alasan adanya kesalahan teknis penulisan angka dari menjadi tersebut oleh pemohon sangat keberatan karena tidak berdasar dan mengada ada, menurut analogi hukum dan ratio berpikir tidaklah mungkin ada kesalahan penulisan untuk empat angka sekaligus dari angka yang berbeda dari suatu perhitungan yang berulang ulang dan dalam jangka waktu yang berbeda beda pula. lagipula angka suara tersebut oleh komisi pemilihan umum provinsi ntt telah diulang dalam hasil sementara pada tanggal april sebagaimana telah terurai atas, dan karenanya alasan komisi pemilihan umum ntt dalam verifikasi tersebut tidak berdasar dan mengada ada yang patut untuk dibatalkan: bahwa atas adanya kesalahan perhitungan atas, maka pemohon melalui dewan pimpinan daerah dari pemohon dengan surat dpd pkb ntt iv tanggal april telah mengajukan surat keberatan atas hasil perhitungan suara tersebut, dan keberatan untuk menandatangani berita acara hingga ada putusan majelis mahkamah konstitusi republik indonesia untuk kasus guontt kabupaten ngada, ende dan sikka)anggota dprd provinsi ntt daerah pemilihan ntt khusus kabupaten sikka sejumlah suara, hasil perolehan perolehan suara pemohon untuk anggota dprd provinsi ntt daerah pemilihan ntt kabupaten ngada, ende dan sikka)selasa, april jam: witatanggal: sabtu, april jam: wita (diberi tanda fotokopilampiran model dc dprd provinsi (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor dpd pkb ntt iv perihal keberatan atas hasil perhitungan suara, dari dpd pkb provinsi nusa tenggara timur, ditujukan kepada ketua dan anggota kpu provinsi nusa tenggara timur (diberi tanda fotokopi rekomendasi hasil verifikasi, penelaahan dan pendalaman tim khusus atas keberatan yang diajukan saksi dan atau kejadian pada rapat pleno pembuatan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk diputuskan dalam rapat pleno kpu provinsi nusa tenggara timur, dari sekretariat kpu provinsi nusa tenggara timur (diberi tanda viii. daerah pemilihan medan kota medan untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota medanmedan kota medanmedan kota medan: bahwa pada tanggal april dalam berita acara penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan medan tembung model da, total perolehan berjumlah suara (bukti bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara daerah pemilihan medan kota medan, total perolehan pemohon berjumlah (bukti bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kota medan tanggal april total perolehan menjadi suara. sedangkan khususnya kecamatan medan tembung semula telah berubah menjadi suara. maka jelas hal ini telah merugikan perolehan kursi pemohon kota medan, dimana rekapitulasi penghitungan suara tersebut tidak pernah dibuat berita acaranya (bukti bahwa atas rekapitulasi kpu kota medan tersebut telah diajukan keberatan dan dimohonkan pembatalannya berdasarkan suara ppk mr tanggal mei dinyatakan bahwa kpu kota medan tidak menggunakan data dari ppk dan tidak menghadirkan saksi saksi parpol (bukti bahwa atas rekapitulasi kpu kota medan, kemudian timbul pernyataan bersama dari forum bersama pps kelurahan kecamatan medan tembung tanggal mei yang menyatakan bahwa: pps kecamatan kota medan tembung tidak pernah memberikan data rekapitulasi kepada kpu kota medan, pps menolak hasil akhir kpud kota medan: pps kelurahan kota medan tembung meminta kpu pusat untuk membatalkan keputusan kpu kota medan (medan kota medan yang belum diumumkan, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: hasil perolehan suara pemohon daerah pemilihan medan seharusnya berjumlah suara, hasil perolehan suara pemohon yang berhak atas kursi dprd kota medanperhitungan suara akhir pemilu kelurahan indrakasih, bertanggal april kecamatan medan tembung, fotokopi rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara parpol, kelurahan sidorejo, kecamatan medan tembung bertanggal april fotokopi rekapitulasi suara akhir pemilu bertanggal april kelurahan bandar selamat, kecamatan medan tembung, fotokopi hasil pemilihan suara pemilu pps kelurahan sidorejo hilir, kecamatan medan tembung, bertanggal april fotokopi rekapitulasi perhitungan suara perolehan suara partai partai peserta pemilu tahun kelurahan bantan, kecamatan medan tembung, bertanggal april (diberi tanda fotokopi berita acara perrekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota medan, daerah pemilihan medan (diberi tanda fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota medan daerah pemilihan bertanggal april (diberi tanda fotokopi surat bertanggal mei nomor ist ppk mr perihal mohon pembatalan hasil keputusan kpu kota medan tentang rekapitulasi partai politik peserta suara, dari ppk medan tembung, ditujukan kepada ketua kpu pusat (diberi tanda fotokopi surat pernyataan bersama pps kelurahan kecamatan medan tembung, bertanggal mei dari forum bersama pps kelurahan kecamatan medan tembung (diberi tanda menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon guo, komisi pemilihan umum telah menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan jo.titusi: dalam ketentuan maksud angka atas, intinya secara tegas dismuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan perolehan kursi partai politik : dalam permohonan pemohon dimaksud, sangat jelas permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan,nomor php.a i1 tertanggal mei atas perselisihan hasil pemilihan umum dpd daerah pemilihan propinsi jambi atas nama zainal chalikin pada alinea kedua sampai dengan alinea ketiga halaman putusannya, menyatakan:tahun maka majelis hakim tidak bisa lain kecuali harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. permohonan pemohon telah melampaui jangka waktu, dalam permohonannya, pemohon menyatakan dalam pemilihan umum tahun secara nasional. hasil penghitungan tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan pemohon, yang mengakibatkan perolehan jumlah suara pemohon untuk daerah pemilihan prop:, kecamatan pontianak kota, kota pontianak tps dan tps daerah pemilihan ntt vi, kabupaten sikka, daerah pemilihan medan kota medan ppk kota medan tambang daerah pemilihan lampung kabupaten lampung tengah, dan daerah pemilihan jembrana kabupaten jembrana,prd kabupaten kota dalam pemilihan umum tahuntanggal april model dprd prov (diberi tanda fotokopi berita acara penghitungan suara pps untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi tanggal april model dprd provinsi bukti fotokopi berita acara penghitungan suara ppk untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi tanggal april model dprd provinsi (diberi tandapu provinsi tanggal april (diberi tanda fotokopi berita acara bertanggal april nomor c ppk tb iv perihal: ralat hasil perhitungan suara dprd provinsi (diberi tanda menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonannya selain mengajukan bukti bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan (satu) orang saksi, yang bernama rasyid, baik secara lisan dihadapan persidangan mahkamah maupun secara tertulis melalui surat penyataan bertanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal juni pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: sesuai berkas permohonan pemohon yang diterima kpu dari mahkamah konstitusi disebutkan permohonan pemohon dengan register perkara nomor php.c1 diajukan pada hari minggu tanggal mei pada jam wib: berdasarkan angka atas, dengan ini kpu kembali mohon kepada mahkamah konsitusi republik indonesia., ,ketentuan peraturan mahkamah konsitusi menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima: permohonan pemohon seharusnya diajukan kepada penyidikprovinsi papua, sebagai peserta pemilu, pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara semenjak tps, pps, ppk, kpud, kpu provinsi papuakeberatan tersebut tidak diajukan sehingga permohonan ini telah melanggar pasa196 pasa197 pasa198 pasa199 dan tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd: selanjutnya pemohon tidak pula, seandainya terdapat dugaan kesalahan,kpu pusatdan alinea lima halaman putusannya, menyatakan:: alinea terakhir halam: alinea pertama dan alinea kedua halamanuraian uraian atas, kpu tetap pada pendiriannya bahwasubstansi pokok permohonan pemohon adalah sah. karenanyadaerah pemilihan prov, kecamatan pontianak kota, kota pontianak tps dan tps daerah pemilihan ntt vi, kabupaten sikka: daerah pemilihan medan kota medan ppk kota medan tambang), daerah pemilihan lampung kabupaten lampung tengah: dan daerah pemilihan jembrana kabupaten jembrana adalah sah: menimbang bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk itu telah datang menghadap pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, komisi pemilihan umum yang diwakili oleh kuasa hukumnya, panitia pengawas pemilihan umum, dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan guohurufguo(diberi tandamahkamah akan mempertimbangkan permohonan pemohon guo menurut daerah pemilihan secara berturut turut sebagai berikut: daerah pemilihan kabupaten lampung tengah untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi lampung. menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan guo, adalah apakah benar telah terjadi penggelembungan perolehan suara untuk partai bintang reformasi pbr)yang merugikan partai pemohon untuk memperoleh kursi anggota dprd provinsi lampung, menimbang bahwa untuk membuktibukti bukti tambahan yang disampaikan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi pada tanggal juni yang diberi tanda sampai dengan bukti bukti mana terutama sampai dengan serta dikaitkan dengan temuan lapangan berupa berita acara pengecekan ulang atas perintah mahkamah konstitusi dalam pemeriksaan setempat tanggal juni telah ternyata hal hal sebagai berikut: dari alat bukti dan diperoleh data bahwa suara dari pbr tps sebanyak suara, dalam rekapitulasi ppk menurut berita acara tanggal april menjadi suara, dari berita acara pengecekan ulang tanggal juni kecamatan tertinggi besar yang dilakukan oleh kpu kabupaten lampung tengah terhadap data pps wilayah kecamatan tertinggi besar yang dihadiri oleh anggota pps, anggota ppk, dan dua anggota dpw pbr, kemudian hasilnya disampaikan kepada tim investigasi mahkamah konstitusi, ternyata perolehan suara pbr yang diperiksa (tujuh) pps adalah suara, perolehan suara pbr sebagaimana tersebut pada angka atas setelah diperiksa sendiri oleh mahkamah konstitusi dengan mempergunakan (sepuluh) data rekapitulasi pengecekan ulang dari masing masing pps kecamatan tertinggi besar tanggal juni tersebut ternyata benar perolehan suara pbr tersebut adalah suara dengan perincian sebagai berikut: perolehan pps suara pbr indra jaya subang hukum jaya tertinggi besar ono harjo nambah dadi poncowati bandar jaya barat bandar jaya timur adi jaya karang endah menimbang bahwa dari data data tersebut atas telah ternyata bahwa perolehan suara pbr desa tertinggi besar adalah hal mana berarti tidak benar terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, menimbang bahwa yang menjadi persoalan pokok yang harus dinilai mahkamah konstitusi adalah keterangan rasyid, selaku ketua ppk kecamatan tertinggi besar, hadapan persidangan mahkamah konstitusi pada tanggal mei yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengubah angka perolehan suara pbr seluruh pps kecamatan tertinggi besar, hal mana dilakukannya atas permintaan seseorang yang sangat dihormati lampung tengah, tetapi atas kesadaran sendiri kemudian ingin memperbaiki kesalahannya dengan memberikan keterangan yang benar, menimbang bahwa samping keterangan lisan atas, rasyid tersebut juga telah memberikan pernyataan tertulis melalui surat pernyataannya bertanggal mei yang diterima mahkamah konstitusi pada tanggal juni yang pada dasarnya menegaskan kembali pernyataannya persidangan tanggal mei tersebut atas, bahwa benar melakukan penggelembungan suara bagi pbr, menimbang bahwa untuk menguji kebenaran pernyataan rasyid, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis tersebut atas, mahkamah akan menilai serta menghubungkannya dengan hasil pemeriksaan setempat, mekanisme perbaikan rekapitulasi penghitungan suara menurut undang undang, dan kekuatan pembuktian pernyataan tersebut menurut hukum: menimbang bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh tim mahkamah konstitusi pada tanggal juni ternyata pernyataan rasyid tersebut telah disangkal oleh semua anggota ppk tertinggi besar lainnya, yang juga dikuatkan oleh keterangan bawaslu kabupaten lampung tengah bahwa memang benar tidak ada laporan penggelembungan suara, oleh karena mana pernyataan rasyid tersebut harus dinilai sebagai suatu hal yang berdiri sendiri yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak diberikan bawah sumpah dan tidak didukung oleh bukti bukti lainnya, yang jikalau benar adalah merupakan suatu tindak pidana yang harus diteruskan oleh bawaslu kepada penyidik, menimbang bahwa terlepas dari masalah tersebut atas, pemohon ternyata tidak pernah menyatakan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara baik tingkat pps, ppk maupun kpu kabupaten, dan pemohon baru menyatakan keberatannya setelah kpu provinsi, hal mana sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun yang menyatakansehingga oleh karenanya permohonan pemohon sesungguhnya tidak dapat diterima: menimbang bahwa meskipun dilihat dari tata cara pengajuan keberatan telah bertentangan dengan undang undang nomor tahun pemohon sendiri tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, sehingga oleh karena mana permohonan pemohon sepanjang menyangkutharus ditolak, il.. menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan pemohon guoadalah apakah betul pemohon memperoleh suara sejumlah tps desa simpang kota ingin, kecamatan ujan mas, kabupaten rejang lebong bukan suara, menimbang bahwa untuk mendukung daliadalah merupakan surat mandat' bertanggal april sm. dpd pkb iv dari dpd pkb kabupaten rejang lebong kepada ruslan untuk menjadi saksi tps desa simpang kota ingin, kecamatan ujan mas, sedangkan laporannya adalah berupa fotokopi tulisan tulisan dan angka angka bahwa saksi adalah ketua ppk kecamatan tertinggi besar, lampung tengah dalam pemilu bahwa pada tanggal april kira kira jam: wib, camat tertinggi besar awan, sos., sesuai dengan keterangannya menerangkan kepada saksi bahwa bupati lampung tengah andi ahmad sampurnajaya secara lisan telah meminta kepada para camat lingkungan wilayahnya untuk membantu mensukseskan perolehan suara anaknya yang bernama andika wibawa, se. (disebut aw) caleg nomor dari pbr daerah pemilihan lampung oleh karenanya dalam kesempatan tersebut awan meminta bantuan pada saksi rasyid) selaku ketua ppk tertinggi besar serta para anggota ppk lainnya sebanyak empat orang, untuk membantu melakukan penambahan penggelembungan suara" untuk caleg anak bupati atas: bahwa selanjutnya memberikan uang satu juta rupiah kepada saksi untuk membeli rokok dan makan malam bagi seluruh petugas ppk termasuk operator komputer sehingga seluruhnya ada tiga belas orang, bahwa pada tanggal april tim ppk mereka hasil penghitungan suara dan dilanjutkan dengan tindakan penggelembungan suara untuk suara pbr c g sehingga menjadi suara untuk kecamatan tertinggi besar. akibatnya total hasil suara pbr tingkat propinsi menjadi suara, melebihi jumlah pkb yang hanya mencapai suara, bahwa benar saksi telah melakukan penggelembungan suara untuk pbr, bahwa beberapa hari kemudian, karena didorong oleh rasa bersalah dan perasaan berdosa yang amat sangat, saksi rasyid) menyadari bahwa tindakannya melakukan penggelembungan suara tersebut salah, perasaan ini saksi utarakan kepada tim para anggota perhitungan perolehan jumlah suara pemohon yang dibuat ruslan efendi sendiri dan penuh dengan coretan coretan: oleh karena mana mahkamah berpendapat bukti tersebut bukanlah merupakan laporan' sebagaimana didalilkan oleh pemohon (vide polita permohonan point dan point butir selain itu lampiran bukti tersebut angka jumlah akhir perolehan suara pemohon dicoret sehingga tidak jelas berapa perolehan suara pemohon yang sebenarnya tps desa simpang kota ingin. oleh karena itu mahkamah berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan tidak sah karena bentuk formatnya tidak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku: menimbang bahwa demikian pula bukti dan laporannya berupa fotokopi rekap hasil pemungutan suara pemilihan umum tahun desa simpang kota ingin kecamatan ujan mas berdasarkan hasil laporan saksi saksi partai tps) bertanggal april yang dibuat dan ditandatangani oleh ruslan, saksi tps simpang kota ingin dan zen zailani cek), ami austinozs, hk., saksi pkb kpu kabupaten rejang lebong, adalah tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan diragukan keabsahannya, karena hal itu tidak diterbitkan dibuat oleh pejabat penyelenggara pemilihan umum yang berwenang,, ppk maupun kpu kabupaten rejang lebong yang sah: menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh pihak terkait pks), selain pemohon tidak dapat menunjukkan berita acara hasil penghitungan suara dari mulai kpps, pps, ppk maupun kpu kabupaten rejang lebong, ternyata saksi pemohon yang bernama ruslan tps simpang kota ingin menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota, model dprd kab kota, bertanggal april (bukti pihak terkait diberi tanda bpt dan tidak ada catatan pernyataan keberatan saksi pemohon dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dimaksud: menimbang bahwa dengan tidak adanya keberatan pemohon tingkat pps maupun tingkat ppk, perolehan suara pemohon sebanyak tps desa simpang kota ingin tidak jelas asal kebolehannya, disamping seandainya permohonan pemohon benartidak jelas (obscura libel), karena ituharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard): iii. daerah pemilihan jembrana kabupaten jembrana untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten jembrana. menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan daerah pemilihan jembrana kabupaten jembrana, kecamatan negara telah terjadi penggelembungan perolehan suara untuk partai golkar khususnya desa pendem, desa supel, desa balet bale agung dan desa air kuning, menimbang bahwa terlepas dari kebenaran substansi permohonan pemohon, setelah mahkamah memeriksa dan meneliti dengan seksama permohonan pemohon guo, diperoleh fakta bahwa dalam polita permohonan, pemohon tidak menyebutkan berapa total jumlah perolehan suaranya, juga dalam petit permohonan, pemohon tidak menuntut kepentingannya supaya mahkamah menetapkan berapa angka perolehan suara yang benar untuk pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang nomor tahun jo. huruf pmk nomor pmk menimbang bahwa seandainya dalil permohonan pemohon benar telah terjadi penggelembungan perolehan suara partai golkar,berapa jumlah perolehan suara untuk pemohon dansehinggapermohonan yang tidak jelas (obscura libel), karena itu sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun permohonan pemohon daerah pemilihan jembrana kabupaten jembrana untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten jembrana harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),. menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan pemohon daerah pemilihan kota jambi kecamatan telanaipura untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi jambi, adalah sebagai berikut: bahwa pemohon keberatan terhadap keputusdaerah pemilihan kota jambi kecamatan telainapura untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi jambi, bahwa pemohon berpendapat adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan telah terjadi penggelembungan perolehan suara kecamatan telanaipura oleh ppk untuk ppp yang mengakibatkan pemohon tidak mendapat kursi dprd provinsi jambi, bahwa pemohon mendalilkan adanya indikasi manipulasi hasil perolehan suara (empat) pps kecamatan telanaipura, yaitu pps pps pps dan pps dalam mana semula pada (sebelas) pps kecamatan telanaipura perolehan suara ppp adalah berjumlah suara, terjadi penggelembungan menjadi suara untuk ppp (vide polita permohonan point berdasarkan berita acara tanggal april ppk telanaipura telahsuara ppp dimana jumlah yang tertulis seharusnya suara, adanya kesalahan penghitungan suara ppk telanaipura khusus mengenai perolehan suara pkb jumlah yang tertulis seharusnya (vide polita permohonan point bahwa pemohon mendalilkan, pemohon sangat dirugikan atas perolehan kursi anggota dprd provinsi jambi dengan terbitnya berita acara nomor kpu jbi v bertanggal mei(bukti menimbang bahwa hadapan persidangan mahkamah, pemohon telah memperbaiki permohonannya khusus pada point huruf dan huruf polita (fundamental petani) dan pada point huruf dan huruf petit permohonan, semula point huruf dan polita permohonan berbunydiperbaiki oleh pemohon menjadsemula point huruf dan petit permohonan berbunyi:, diperbaiki oleh pemohon menjadi: hasil perolehan suara pemilu ppp tingkat ppk seharusnya berjumlah bukan suara, hasil total perolehan suara pkb pada kpud kota jambi adalah suara bukan suara, menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dan meneliti bukti bukti yang diajukan pemohon yang antara lain berupa surat laporan bertanggal april dari dewan pimpinan pkb provinsi jambi tim monitoring dpd pkb prop. jambi) ditujukan kepada ketua bawaslu kota jambi (diberi tanda surat bertanggal april nomor pw kyiv perihal pelimpahan berkas pengaduan parpol dpw pkb propinsi jambi dari bawaslu kota jambi yang ditujukan kepada ketua bawaslu provinsi jambi (diberi tanda dan laporannya antara lain formulir tanda bukti penerimaan laporan bertanggal april surat bertanggal april dari ketua ppk telanaipura yang ditujukan kepada ketua kpu kota jambi, surat masing masing bertanggal april nomor ppk.t1p perihal kesalahan penghitungan suara ppk, dari ppk telanaipura yang ditujukan kepada ketua kpu kota jambi,nomor kpu jb iv model dprd provinsi bertanggal april dari komisi pemilihan umum provinsi jambi (diberi tanda terbukti bahwa pemohon telah mengajukan laporan dan keberatan terhadap hasil penghitungan suara ppk telanaipura sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, menimbang bahwa berdasarkan laporan dan keberatan pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan atas, sesuai dengan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon berupa surat bertanggal april nomor bawaslu jp iv perihal pelanggaran administrasi kesalahan rekapitulasi hasil perhitungan suara' dari panitia pengawas pemilihan umum provinsi jambi, yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi jambi dan ketua kpu kota jambi (diberi tanda surat bertanggal april nomor kpu jb, perihal tanggapan surat ppk telanaipura' dari ketua kpu provinsi jambi yang ditujukan kepada ketua kpu kota jambi (diberi tanda surat bertanggal april nomor kpu jbi iv perihal penyelesaian atas kesalahan penghitungan suara' dari kpu kota jambi yang ditujukan kepada ketua ppk telanaipuranomor kpu k.jbi iv (diberi tanda surat bertanggal april nomor iv kpu k.jbi perihal penyampaian hasil pleno kpu kota jambi dari kpu kota jambi yang ditujukan kepada kpu provinsi jambi (diberi tanda surat undangan bertanggal april nomor ppk tlp dari ppk telanaipura yang ditujukan kepada pkb jambi dan surat undangan bulan april nomor kpu k.jbi iv dari kpu kota jambi yang ditujukan kepada ketua pkb kota jambi, ternyata baik panitia pengawas pemilihan umum maupun komisi pemilihan umum provinsi kota jambi serta ppk kecamatan telanaipura telah menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan keberatan pemohon sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan, menimbang bahwa setelah mahkamah meneliti dengan cermat bukti dan maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut: bahwa pemohon telah mengajukan laporan keberatan mengenai hasil penghitungan suara oleh ppk telanaipura, bahwa bawaslu kota jambi telah melimpahkan berkas laporan keberatan pemohon dimaksud kepada bawaslu provinsi jambi, bahwa ppk kecamatan telanaipura telah mengakui adanya kesalahan perhitungan suara ppk telanaipura: bahwa bawaslu provinsi jambi telah melakukan pemeriksaan dan kajian dokumen dokumen serta keterangan saksi saksi, panas pemilu provinsi jambi menemukan pelanggaran administrasi berupa kesalahan rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk partai persatuan pembangunan provinsi jambi ppk kecamatan telanaipura yang tertulis sebanyak suara seharusnya demikian juga untuk rekapitulasi hasil perhitungan suara partai karya peduli bangsa provinsi jambi yang tertulis suara seharusnya suara. kemudian berdasarkan rapat pleno panas pemilu provinsi jambi, kasus tersebut diteruskan kpu provinsi jambi: bahwa kpu provinsi jambi telah meminta kpu kota jambi untuk menyelesaikan kesalahan penghitungan suara ppk telanaipura sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dan agar kpu kota jambi meminta ppk telanaipura untuk mengadakan rapat pleno yang dihadiri para saksi utusan partai politik terutama ppp dan pkb untuk mengambil keputusan atas kesalahan penghitungan suara ppk telanaipura, bahwa kpu kota jambi telah meminta ppk telanaipura untuk melaksanakan rapat pleno yang dihadiri para saksi utusan partai politik, terutama dari ppp dan pkb untuk mengambil keputusan tentang kesalahan penghitungan suara ppk telanaipura, bahwa ppk telanaipura pada hari senin, tanggal april telah mengadakan rapat pleno koreksi penghitungan suara bertempat kecamatan telanaipura yang dihadiri oleh ketua dan anggota ppk telanaipura serta saksi pemohon: menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ternyata telah terjadi kesalahan penghitungan suara ppk telanaipura khusus mengenai perolehan suara partai pkb dan partai ppp. menurut data bukti dan kesalahan penghitungan suara ppk telanaipura pada model da dprd propinsi khusus mengenai perolehan suara partai karya peduli bangsa pkb) jumlah yang tertulis (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) telah dikoreksi diperbaiki oleh ppk telanaipura menjadi seharusnya (seribu empat ratus sepuluh) suara, sedangkan perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) jumlah yang tertulis (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) telah dikoreksi diperbaiki oleh ppk telanaipura menjadi seharusnya (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara, perolehan suara partai karya peduli bangsa pkb) daerah pemilihan jambi jumlah yang tertulis (delapan ribu lima puluh sembilan) telah dikoreksi diperbaiki oleh kpu kota jambi menjadi seharusnya (delapan ribu seratus dua belas) suara, sedangkan perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) jumlah yang tertulis (sembilan ribu tiga ratus lima belas) telah dikoreksi diperbaiki oleh kpu kota jambi menjadi seharusnya (delapan ribu seratus tiga) suara, menimbang bahwa dari kenyataan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut atas, terbukti bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh ppk telanaipura, yaitu telah terjadi penggelembungan perolehan suara ppp dari menjadi suara, sedangkan perolehan suara pemohon pkb) telah berkurang dari menjadi suara, akan tetapi sesuai dengan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon (vide bukti dan kesalahan tersebut telah dikoreksi diperbaiki sesuai dengan prosedur mekanisme hukum yang berlaku oleh penyelenggara pemilihan umum, menimbang bahwa setelah mahkamah membandingkan bukti dan dengan bukti telah ternyata pemohon dirugikan dengan terbitnya bukti yang menjadi dasar bagi terbitnya bukti menimbang bahwa pemohon hadapan persidangan telah memperbaiki polita khusus pada point huruf dan huruf dan pada point huruf dan huruf petit permohonan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut atas, akan tetapi setelah mahkamah meneliti dengan seksama seluruh bukti yang diajukan oleh pemohon tidak satu alat bukti pun yang mendukung dalil perbaikan pemohon yang menyatakan , akan tetapi yang terbukti adalah hasil perolehan suara ppp ppk telanaipura berjumlah suara, pkb berjumlah suara, sedangkan perolehan suara ppp untuk daerah pemilihan jambi berjumlah suara, untuk pkb berjumlah suarapu, keterangan ppk telanaipura dan saksi persidangan, maka mahkamah berpendapat ada bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, yang mendukung kebenaran permohonan pemohon khusus daerah pemilihan kota jambi kecamatan telanaipura untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi jambi, menimbang bahwa atas permohonan pemohon guo, pihak terkait dalam hal ini dewan pimpinan wilayah partai persatuan pembangunan provinsi jambi telah mengajukan keterangan tertulis dan dokumen dokumen kepada mahkamah konstitusi, dengan suratnya bertanggal mei nomor pem e v bahwa walaupun surat dari pihak terkait tersebut adalah mengenai hal: jawaban atas permohonan pkb prop. jambi", mahkamah berpendapat hal itu adalah merupakan keterangan tertulis yang mesti dipertimbangkan, ppk lainnya dan bermaksud melakukan koreksi ralat untuk mengembalikan pada penghitungan yang sebenarnya, bahwa pada tanggal april malam dilakukan penghitungan ulang kantor ppk terhadap perolehan suara pbr yaitu dengan cara mengecek kembali perolehan per desa dengan melihat kembali rekap yang tercantum dalam formulir nampak jelas bahwa angka aslinya tima dengan angka baru yang sudah melambungkan: bahwa pada tanggal april sekitar jam wib, hasil penghitungan ulang koreksi tersebut diserahkan kpu kabupaten, ternyata hasil koreksi yang diserahkan oleh tim ppk tersebut tidak tindak lanjuti oleh kpu kabupaten: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon guo, komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah telah menyampaikan dokumen dokumen:vinsi bertanggal april model dprd provinsi, desa kelurahan karang endah, kecamatan tertinggi besar, fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dprd provinsi tingkat panitia pemungutan suara karang endah, model dprd provinsi: fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr, daerah pemilihan lampung kab. lampung tengah, kec. tertinggi besar, kel. karang endahkarang endah: menimbang bahwa setelah mahkamah meneliti dengan seksama keterangan tertulis dan dokumen dokumen yang diajukan oleh pihak terkait dewan pimpinan ppp propinsi jambi) tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya fakta yang dapat mematahkan kebenaran dalil permohonan pemohon dan kebenaran hasil pemeriksaan mahkamah atas permohonan pemohon guo, bahkan dokumen yang disampaikan oleh pihak terkait kepada mahkamah berupa berita acara pleno komisi pemilihan umum kota jambi nomor kpu k.jbi v bertanggal april yang dibuat dan ditandatangani oleh kpu kota jambi bukanlah bukti yang menganulir atau membatalkan bukti dan melainkan justeru menguatkan bukti karena membuktikan bahwa benar telah diadakan koreksi perbaikan atas kesalahan penghitungan suara ppk telanaipura: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, terlepas dari apakah perolehan suara pemohon signifikan mempengaruhi perolehan kursi untuk anggota dprd provinsi jambi karena yang terbukti perolehan suara pemohon ppk telanaipura adalah sejumlah suara, maka mahkamah berpendapat permohonan pemohon yang dapat beralasan dikabulkan adalah perolehan suara sejumlah menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang republik indonesia nomor tahun maka mahkamah harus mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan batal penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh kpu khusus daerah pemilihan kota jambi kecamatan telanaipura untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi jambi dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi partai pemohon dan ppp adalah hasil penghitungan suara seperti akan dinyatakan dalam amar putusan bawah: daerah pemilihan kota pontianak untuk pemilihan umum anggota dprd kota pontianak. menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalamadalah apakah benar perolehan jumlah suara pemohon berkurang untuk daerah pemilihan kota pontianak yang seharusnya suara menjadi suara, pemohon mendalilkan berkurangnya perolehan suara tersebut karena terdapat kesalahan penghitungan suara tps kelurahan tengah dan tps kelurahan darat skipbukti pemohon yang diberi tanda berupa fotokopi surat keterangan dari salah seorang anggota kpps kelurahan darat skip, kecamatan pontianak kota, bukti berupa fotokopi form hasil perhitungan suara dari salah seorang saksi partai keadilan sejahtera pks) yang bernama rina puspita pada tps nomor kelurahan tengah, kecamatan pontianak kota, bukti hasil perolehan suara pemilu pkb kecamatan pontianak kota tanggal april ternyata bukti dan tersebut tidak membuktikan perolehan suara yang didalilkan pemohon sebesar suara, disamping itu bukti dan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, karena bukti bukti dimaksud hanya berupa keterangan dan tidak dikeluarkan oleh pejabat penyelenggara pemilihan umum yang berwenang, menimbang bahwa demikian pula bukti meskipun terlihat angka perolehan suara pemohon sejumlah akan tetapi bukti tersebut hanya berupa fotokopi hasil sementara perolehan suara dprd kota pontianak kec. pontianak kotaharus ditolak, vi. daerah pemilihan provinsi papua untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (dpr). menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkansuara, akan tetapi dari berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara pemohon kpu ternyata berubah menjadi suara: perolehan suara partai pemohon yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi oleh kpu sebanyak suara: bahwa suara yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi oleh kpu adalah yang diperoleh pemohon dari daerah pemilihan kabupaten jayawijaya, menimbang bahwa pemohon hadapan persidangan mahkamah konstitusi telah memperbaiki permohonannya khususnya mengenai angka perolehan suara pemohon dan angka yang dianggap pemohon tidak dimasukkan dalam rekapitulasi oleh kpu, pada polita permohonan point semula angka yang tertulis dirubah menjadi point semula angka yang tertulis dirubah menjadi dan point semula angka yang tertulis dirubah menjadi serta petit point huruf semula angka yang tertulis diubah menjadi menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan pemohon daerah pemilihan provinsi papua untuk pemilihan umum anggota dpr adalah apakah benar perolehan jumlah suara pemohon sebanyakmaka mahkamah berpendapat bukti bukti tersebut adalah bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan tidak sah, karena bukti tersebut tidak memiliki identitas, dandemikian pula bukti pemohon yang diberi tanda setelah diteliti dengan cermat, tidak dapat membuktikan perolehan suara yang didalilkan pemohon sebesar karena tidak didukung oleh bukti bukti lain, menimbang bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai fakta fakta hukum yang didalilkan oleh pemohon, atas permintaan pemohon mahkamah telah menetapkan persidangan jarak jauh (teleconfrence) pada hari rabu, tanggal juni untuk mendengar keterangan kpu provinsi papua dan kpu kabupaten jayawijaya. dalam persidangan tersebut hadir ketua kpu provinsi papua, sedangkan kpu kabupaten jayawijaya tidak hadir: menimbang bahwa persidangan tersebut kpu provinsi papua tidak memberikan keterangan maupun data yang mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon, sedangkan ketua kpu jayawijaya telah mengirimkan surat bertanggal juni melalui faksimili yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal juni yang menjelaskan alasan ketidakhadiran kpu kabupaten jayawijaya dalam persidangan tersebut dan menyatakan bahwa penghitungan suara versi pemohon adalah benar: menimbang bahwa walaupun ketua kpu kabupaten jayawijaya membenarkan perhitungan suara versi pemohon, namun keterangan ketua kpu kabupaten jayawijaya tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena tidak didukung oleh bukti bukti lain yang sah menurut hukum, seperti berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat kpps sampai kpu kabupatepermohonan pemohon daerah pemilihan provinsi papua untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dpr) harus ditolak, vi.. menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan, dari hasil pengumuman kpu provinsi nusa tenggara timur tentang laporan perolehan suara sementara anggota dprd provinsi nusa tenggara timur tanggal april dan tanggal april menunjukkan perolehan suara pemohon untuk kabupaten sikka sejumlah suara, akan tetapi dalam rapat pleno kpu provinsi nusa tenggara timur tanggal april untuk pembuatan berita acara dan rekapitulasi perolehan suara anggota dpr, dpd, dan dprd provinsi sebagaimana dimuat dalamperolehan suara pemohon khusus kabupaten sikka menjadi suara, menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan pemohon guo adalah apakah betul perolehan suara pemohon khusus kabupaten sikka mengalami penurunan dari yang semula suara menjadi suara: menimbang bahwa setelah mahkamah meneliti bukti yang diajukan oleh pemohon yang diberi tandakabupaten sikka tersebut: menimbang bahwa terhadap keberatan pemohon tersebut, sesuai dengan pengakuan pemohon persidangan dan bukti kpu provinsi nusa tenggara timur telah melakukan verifikasi, dari hasil verifikasi menyebutkan:knis penulisan angka. data perolehan suara pkb kabupaten sikka pada april yang benar rincian klarifikasi terhadap keberatan ini diuraikan dalam lampiran klarifikasi kpu kabupaten sikka terhadap surat keberatan pkb : menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan:vide point polita permohonan), terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat pemahaman pemohon seperti itu adalah pemahaman yang keliru, karena dasar perolehan suara pemohon pada tanggal april telah terjadi kesalahan teknis penulisan angka (vide bukti maka perhitungan perolehan suara pemohon selanjutnya menjadi salah sehingga diadakannya verifikasi atau pembetulan oleh kpu provinsi nusa tenggara timur,dan ternyata adalah merupakan bukti bukti yang belum final, masih memerlukan proses lebih lanjut atau masih dalam proses yang sedang berkembangdari mulai kpps, pps, ppk maupun kpu kabupaten kota yang sah harus ditolak, viii. daerah pemilihan medan kota medan untuk pemilihan umum anggota dprd kota medan. menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam berita acara penghitungan suara ppk medan tembung model dprd kab kota, perolehan suara pemohon berjumlah suara, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota medan daerah pemilihan kota medan total perolehan suara pemohon berjumlah suara, akan tetapi berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota medan daerah pemilihan medan kota medan bertanggal april perolehan suara pemohon turun menjadi suara, sedangkan khusus kecamatan medan tembung yang semula perolehan suara pemohon suara turun berubah menjadi suara, sehingga merugikan perolehan kursi pemohon untuk anggota dprd kota medan: menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan pemohon guo adalah apakah benar perolehan suara pemohon memperoleh suara sejumlah daerah pemilihan medan kota medan khususnya kecamatan medan tembung, dan apakah benar total perolehan suara pemohon daerah pemilihan medan kota medan untuk pemilihan umum anggota dprd kota medan berbukti yang diajukan oleh pemohon yang diberi tanda dan dokumen dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan,daerah pemilihan medan kota medan, menimbang bahwa terhadap keberatan pemohon tersebut, dari alat alat bukti yang diajukan pemohon maupun dokumen dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan tidak terlihat adanya pembetulan koreksi atau verifikasi dari penyelenggara pemilihan umum khususnya kpu kota medan:ternyata adalah merupakan bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna, karena meskipun terlihat angka perolehan suara pemohon ppk medan tembung sejumlah dan jumlah akhir suara, akan tetapi bukti tersebut hanya berupa fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota medanjabat penyelenggara pemilihan umum kpu kota medan) pada bukti dimaksud maupun ppk yang sah, menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi kota medan masing masing pada tanggal mei untuk perkara nomor php.c1 dan pada tanggal juni untuk perkara nomor php.c1. diperoleh fakta bahwaperolehan jumlah suara partai partai politik maupun dokumen yang dipergunakan dalam proses penghitungan suara kota medaadi jaya model dprd propinsi tanggal april fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd prop. lampung dari pps adi jaypropinsi, bertanggal april fotokopi pernyataan keberatan terhadap hasil penghitungan suara dprd propinsi kecamatan tertinggi besar kabupaten lampung tengah daerah pemilihan lampung fotokopi hasil temuan pkb untuk kecamatan tertinggi besar, fotokopi hasil temuan partai pkb untuk kecamatan tertinggi besar, kampung bandar jaya timur, fotokopi hasil temuan dari partai pkb untuk kecamatan tertinggi besar kampung karang endah: fotokopi hasil temuan dari partai pkb untuk kecamatan tertinggi besar kampung nandahdadi:tertinggi besar: fotokopi surat nomor dpd pkb iv dpd pkb prop. lampung perihal penghitungan suara, bandar lampung aprilmedan kota medan untuk pemilihan umum anggota dprd kota medan harus ditolak, mengingat:iku tahun tanggal mei sepanjang menyangkut perolehan suara partai karya peduli bangsa pkb) dan partai persatuan pembangunan ppp) daerah pemilihan jambi kota jambi, untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi jambi, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi partai karya peduli bangsa pkb) untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jambi adalah sejumlah (seribu empat ratus sepuluh) suara ppk telanaipura dan (delapan ribu seratus dua belas) suara daerah pemilihan jambi kota jambi, provinsi jambi, dan bagi partai persatuan pembangunan ppp) sejumlah (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara ppk telanaipura dan (delapan ribu seratus tiga) suara daerah pemilihan jambi kota jambi, provinsi jambi: menyatakan dandprd) kabupaten jembrana,konstitusi, pada hari:kamis dan soedarsono, s.h., masing masing sebagai anggota,forum komunikasi antar partai politik peserta pemilu surat nomor kappa lpt iv perihal surat pernyataan penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemiluseputih agung, fotokopi surat bawaslu nomor pl c. iv tanggal april tentang perbedaan hasil perolehan suara kecamatan tertinggi besar kabupaten lampung tengah: fotokopi surat bawaslu nomor bawaslu. ba iv tanggal april manipulasi hasil perolehan suara, kecamatan seputih agung kabupaten lampung tengah:provinsi, bertanggal april kecamatan tertinggi besar. kab. lampung tengah, model dprd provinsi, fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu umum anggota dprd provinsi tingkat panitia pemilihan kecamatan tertinggi besar, model dprd provinsi, fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd provinsi lampung daerah pemilihan lampung kabupaten lampung tengahk tertinggi besar tertanggal senin april |
phat pan aaaan atau denda retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasuruan, menimbang bahwa dalam rangka mendorong wajib retribusi untuk percepatan melunasi retribusi daerahbidang pemungutan retribusi daerah: bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribubasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda retribusi pemanfaatan kekayaan daerahbarang milikmbentukan dan susunan perangkat daerah nomor tahun tentang perubahan atasdoman pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah daerah lembaran daerah kabupaten pasuruan tahunretribusi pemanfaatpasuruerta bunga dan atau denda, surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat skr, digunakan untuk melakukan tagihan pajakanksi administrasi berupa bunga adalah tanggungan atau pembebanan luar pokok retribusi daerah akibat retribusi daerah yang terutang tidak kurang dibayar setelah melewati jatuh tempo pembayaran, sebesar 6o (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama (dua puluh empat) bulan. bab maksud, tujuan dan sasaran bagian kesatu maksud maksud pembebasan sanksi administrasi berupa bunga yaitu dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib retribusi untuk melakukan pembayaran piutang retribusi daerah tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. kriteria wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada diberlakukan kepada wajib retribusi yang telah habis masa retribusinya sesuai dengan skr dan belum melakukan pembayaran sampai dengan peraturan bupati ini ditetapkan. bagian kedua tujuan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bertujuan mendorong partisipasi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi: mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari retribusi, dan mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan retribusi. bagian ketiga sasaran pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda diberikan kepada wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdiri atas ruko, kios: bedak: dan los retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada adalah besarnya retribusi yang harus dibayar sesuai dengan skr yang telah diterbitkan. bab iii pelaksanaan bagian kesatu waktu batas waktu pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku pada tanggal juli sampai dengan tanggal desember bagian kedua teknis pelaksanaan wajib retribusi dapat membayar retribusi terutang melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan rekening bank jatim nomor atas nama pendapatan diperindah kab. pas sebesar nilai yang ditetapkan dalam skr. bupati menugaskan kepala dinas |
smredonan pengembangan "budaya kerja san peraturan menteri pendayagunaan aparatur,negara dan reformasi birokrasi bean bela kementerian birokrasi kementerian "pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daftar gambar hlm. gambar budaya organisasi gambar hubungan nilai nilai, budaya kerja culture set), etos kerja, dan pola pikir mind set) gambar pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi gambar kerangka manajemen perubahan gambar struktur program management office pmo) manajemen perubahan gambar tingkat kemudahan dan waktu yang dibutuhkan untuk perubahan budaya kerja gambar tahap dan langkah perumusan nilai nilai gambar perkembangan tingkat komunikasi versus keterlibatan permen pan dan tahupermen pan dan tahunkementerian lembaga dan pemerintah daerahkementerian lembaga dan pemerintah daerah. saat ini pedoman bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan budaya kerja, mengacu padnamun, dalam perkembangannya keputusan menteri tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini. oleh karena itu, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi membuat pedoman baru tentang pedoman pengembangan budaya kerja, yang diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong percepatan reformasi birokrasi sehingga dapat menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi sebagaimana diamanatkan dalam grand design reformasi birokrasi tujuan membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi:permen pan dan tahunpermen pan dan tahun babebuah unsur yang berdiri sendiri. unsur unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:dalamnya. oleh karenanya tidak mengherankan bila kemudian cangadimeah terlihat jelas dalam perilaku individu dan budaya individu dan kelompok. misi organisasi budaya organisasi juga kasattaan anal menjadi dasar praktik dalam gemtanyen organisasi, termasuk maangaedana bagaimana anggota organisasi menyelesaikan pekerjaan gambar maupun berinteraksi satu budaya organisasi. permen pan dan tahun gambar atas memperjelas pemahaman mengenai budaya organisasi. budaya organisasi lingkungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah dapat dikenali sebagai keunggulan organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan. kementerian lembaga dan pemerintah daerah. beberapa manfaat budaya organisasi, adalah: menerjemahkan peran yang membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lain, karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada atas kepentingan individu, dandisi internal organisasi menjadi lebih stabil. budaya kerja culture set)."kerja"rmen pan dan tahundapat"pekerjaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut". secara sederhana penjelasan mengenai budaya kerja dapat dilihat pada gambar atas, khususnya pada lingkaran dengan warna biru, dengan ungkapan: terlihat pada bagaimana cara anggota organisasi menyelesaikan pekerjaannya."rja kementerian lembaga, dan pemerintah daerah dimana pegawai tersebut berada. manfaat budaya kerja bagi pegawai,, antara lain: permen pan dan tahun meningkatkan kerja sama antarindividu, antarkelompok dan antarunit kerja, meningkatkan koordinasi sebagai akibat adanya kerjasama yang baik antarindividu, antarkelompok dan antarunit: bagaimana individu dalam sebuah organisasi berpikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan": permen pan dan tahun". cara yang dimaksud, adalah: melalui praktik keteladanan penerapan nilai nilai oleh para pimpinan organisasi. dalam hal ini, pimpinan organisasi menjadi panutan (role model., meningkatkan tanggungjawab individual terhadap perannya, .. dalam grand design reformasi birokrasi pola pikir dipadamkpermen pan dan tahun kat kgu sia layan magyar psn pedoman pengembangan budaya kerja peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun jzn mn kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan kata lain, pola pikir menentukan: apa yang akan dilakukan",fungsi antara lainhubungan dari beberapa pengertian atas dapat digambarkan sebagai berikut: etos kerja budaya kerja gambar hubungan nilai nilai, budaya kerja culture set), etos kerja, dan pola pikir mind set) permen pan dan tahun prinsip dasar budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi.kembangkan antara lain dengan mempertimbangkan ajaran ajaran agama, konstitusi (peraturan perundang undangan), kondisi sosial dan budaya setempat.. budaya kerja ditanamkan atau diubah melalui perubahan nilai nilai organisasi. permen pan dan tahungambar berikut adalah pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi pada grand design reformasi birokrasi yang dimaksud atas. peraturan perundang undangan organisasi bea tatalaksana aga pengawasan kinerja birokrasi akuntabilitas monitoring dan evaluasi rana manajemen perubahan manajemen pengetahuan knowledge managemen) . penegakan hukum law enforcement) gambar pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi. tabel bawah ini menjelaskan area perubahan dan hasil yang diharapkan. permen pan dan tahu.tabel area perubahan reformasi birokrasi dan hasil yang diharapkan. pada tabel atas,reformasi dengan strategi yang tepat, saat ini birokrasi datang diinginkan terstruktur dan komprehensif nara untuk membawa organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan gambar kerangka manajemen perubahan permen pan dan tahun sebagaimana digambarkan pada gambar mengenai kerangka manajemen perubah yang sudah mapan dan terbentuk, serta mengancam kepentingan nilai diri mereka. contoh: perubahan teknologi dapat dipandang sebagai kritik tersirat, melukai nilai diri pegawai, pegawai takut keterampilan dan kemampuan mereka akan diturunkan nilainya, mereka tidak akan mampu mendapatkan keterampilan baru yang dibutuhkan, dan teknologi baru akan menyebabkan pekerjaan monomereka akan menemui penolakan terhadapberikut: permen pan dan tahun mengabaikan budaya kerja, mengelola sekitar budaya kerja, berusaha mengubah budaya kerja agar sesuai dengan strategi: keluar dari area nyaman (comfort zone). perubahan budaya kerja merupakan aktivyangrupakan komitmen organisasi yang berkaitan erat dengan pepegawai. ketika pegawai masuk dalam sebuah organisasi, maka akan terjadi penyesuaian antara pola kebiasaan berperilaku, bersikap, dan pola komunikasi serta cara kerja yang dimiliki pegawai dalam pola kebiasaan berperilaku, bersikap, dan pola komunikasi serta cara kerja yang diinginkan permen pan dan tahukan nilai nilai dan cara cara kerja baru untuk organisasi. pengorganisasian pengembangan budaya kerja dengan memahami kaitan antara manajemen perubahan dan pengembangan budaya kerja, serta mengacu pada peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi peraturan menteri pan dan rb) nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan buku tugas mengubah pola pikir dan mengembangkan budaya kerja lingkungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah merupakan tanggungjawab tim reformasi birokrasi pada masing masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah, khususnya tim manajemen perubahan. dalam peraturan menteri pan dan tersebut, dijelaskan bahwa setiap perubahan termasuk didalamnya proses sosialisasi dan internalisasi dalam proses reformasi birokrasi dikelola oleh program management office pmo). adapun pengorganisasian pmo, sebagai berikut: struktur program management office (pmo) manajemen perubahan program sponsor pimpinan k l program sponsorship g pengawasan dan pengarahan advisors komitmen institusi ega managemen pmo penanggungjawab seluruh program management pangan rica komunikasi dengan para program management pengelola harian program project management keterlibatan penuh sesuai dengan unit kerjanya kat gambar struktur program management office pmo) manajemen perubahan permen pan dan tahun mengingat penting dan besarnya cakupan aktivitas manajemen perubahan, pmo dibentuk untuk membantu tim reformasi birokrasi kementerian lembaga dan pemerintah daerah. gambar struktur atas, dalam tim pelaksana project management) terdapatyang berbeda dalam pengelolaan perubahan, yaitu: sub tim design management berperan dalam menyusun desain teknis program manajemen perubahan dan komunikasi, termasuk pengembangan budaya kerja. sub tim change management berperan dalam persiapan teknis, pengembangan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dan komunikasi, termasuk pengembangan budaya kerja., termasuk pengembangan budaya kerja. pengorganisasian manajemen perubahan lingkungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel bawah ini. tingkatan pemerintah pusat pemerintah daerah advisor sekjen sekda inspektur prov sesama irjen kab kota program management dirjen deputi kepala skpd kepala badan project manajemen direktur kepala kepala kantor kepala pusat bidang kepala kanwil kepala perwakilan design management, kepala kepala seksi change management, submit kepala dan quality assurance bidang management tabel ilustrasi pengorganisasian manajemen perubahan permen pan dan tahunutan arms gambar memberikan ilustrasi tingkat kemudahan dan waktu sung atom mengubah budaya kerja. gambar ini menjelaskan bahwa mengubah kemana mna budaya kerja membutuhkan sea waktu yang panjang dengan meme tingkat kesulitan yang tinggi. sesuai prinsip dasar, budaya gambar tingkat kemudahan dan waktu yang kerja merupakan hasil dari dibutuhkan untuk perubahan budaya kerja: perumusan nilai nilai, implementasi,dan monitoring dan evaluasi. perumusan nilai nilai pada gambar dapat dilihat bahwa untuk mengembangkan budaya kerja yang barungan kementerian lembaga dan pemerintah daerahpermen pan dan tahun sumber nilai dapat diambil dari nilai nilai yang terkandung dalam: ajaran agama, falsafah negara, dan, yaitu: mekanisme kelebihan kekurangan pimpinan tertinggi dan waktu untuk rasa memiliki pejabat eselon pada mencapai terhadap nilai masing masing kesepakatan nilai tersebut, kementerian lembaga terhadap nilai nilai lebih lambat dan pemerintah daerah yang ingin terbangun. duduk bersama untuk dikembangkan, lebih artinya proses menetapkan nilai nilai cepat dibandingkan sosialisasi dan organisasi, dengan pilihan kedua dan internalisasi melihat visi, misi, tugas ketiga. menjadi lebih pokok dan fungsi lama. organisasi, aturan aturan dan kebijakan atau kurang dapat perundang undangan. meminimalkan resistensi atau keengganan pegawai dalam organisasi untuk berubah. hal ini dikarenakan para pegawai tidak diikut sertakan menjadi bagian yang menentukan perubahan organisasi. pimpinan tertinggi dan rasa memiliki waktu untuk pejabat eselon pada terhadap nilai nilai mencapai masing masing tersebut, lebih cepat kesepakatan kementerian lembaga terbangun. artinya terhadap nilai dan pemerintah daerah proses sosialisasi nilai yang ingin duduk bersama dengan dan internalisasi dikembangkan, perwakilan pejabat menjadi relatif lebih relatif lebih lama (eselon ii, iii, dan eselon singkat, karena dibandingkan iv) dan perwakilan staf terjadi perpaduan pilihan pertama. untuk bersama sama antara keinginan merumuskan nilai nilai pimpinan dan organisasi. setiap yang pegawai dalam hadir memiliki merumuskan nilai kesempatan nilai. menyampaikan nilai nilai pribadi atau nilai nilai permen pan dan tahun mekanisme kelebihan kekurangan yang mereka anggap dapat meminimalkan sesuai dengan resistensi atau visi, misi, dan tugas keengganan pegawai pokok dan fungsi dalam organisasi organisasi, aturan aturan, untuk berubah. hal dan kebijakan atau ini dikarenakan perundang undangan. semua pegawai merasa menjadi bagian dalam menentukan perubahan organisasi. para pegawai juga menentukan peraturan untuk diri sendiri, mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh. pimpinan tertinggi pada rasa memiliki waktu untuk kementerian lembaga terhadap nilai nilai mencapai dan pemerintah daerah tersebut, lebih cepat kesepakatan mengumpulkan seluruh terbangun. artinya terhadap nilai pejabat dan staf untuk proses sosialisasi nilai yang ingin bersama sama dan internalisasi dikembangkan, merumuskan nilai nilai akan lebih singkat, sangat menyita organisasi. setiap yang karena seluruh waktu lama hadir memiliki pegawai sekali kesempatan lingkungan dibandingkan menyampaikan nilai nilai kementerian pilihan pertama pribadi atau nilai nilai lembaga dan dan kedua. yang mereka anggap pemerintah daerah sesuai dengan visi, misi, bersama sama dan tugas pokok dan merumuskan nilai fungsi organisasi, aturan nilai. aturan, dan kebijakan atau perundang dapat dikatakan undangan. resistensi yang akan muncul sangat kecil. hal ini dikarenakan semua orang merasa menjadi bagian yang menentukan perubahan organisasi. permen pan dan tahun mekanisme kelebihan kekurangan mereka akan merasa menentukan peraturan untuk diri mereka sendiri, mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh. catatan: untuk mekanisme lingkungan pemerintah daerah, sebutan pejabat disesuaikan dengan organisasi pada masing masing satuan kerja perangkat daerah yang berlaku lingkungan organisasi pemerintah daerah. pada praktiknya, biasanya pada pilihan kedua dan ketiga dibutuhkan fasilitator untuk dapat menggali dan menyepakati pilihan dari banyak pendapat. meskipun pada situasi tertentu, pada pilihan pertama fasilitator juga akan membantu, terutama untuk menghindari kepentingan kepentingan pribadi atau konflik konflik yang mungkin muncul. teknik teknik penggalian dan perumusan nilai nilai yang secara umum digunakan, antara lain: wawancara, workshop, focus group discussion fgd). pilihan teknik teknik ini biasanya sangat tergantung pada ketersediaan waktu, sumber daya, dan karakteristik pegawai yang ada dalam organisasi. meskipun mekanisme atas berbeda, namun tahapan atau langkah langkah dalam merumuskan nilai nilai organisasi secara garis besar adalah sama. tahapan atau langkah yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut: merumuskan mengidentifi mengidentifi 'menetapkan bagaimana perencanaan kasi nilai nilai penang perilaku utama || mengukur perilaku utama. gambar tahapan dan langkah perumusan nilai nilai permen pan dan tahun langkah perencanaan. pada tahap perencanaan, langkah awal pertamakementerian lembaga dan pemerintah daerah. langkah mengidentifikasi nilai nilai. referensi dari nilai nilai keduasb.: apa kegiatan penting bagi keberhasilan organisasi?(continue), dan hal hal yang kurang baik sehingga perlu dihentikan (stop), serta mencari hal hal yang belum ada selama ini sehingga perlu dilaksanakan (start). contoh dapat muncul: nilai integritas: dalam setiap tindakan selalu mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian, nilai profesionalisme: dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi keahlian, dan nilai akuntabel::ermen pan dan tahun: nilai bersih, melayani, dan kompeten. perilaku penting yang mendukung untuk: bersih antara lain: bersih dalam berpikir dan bertindak, menaati peraturan perundang undangan yang berlaku. melayani antara lain: melayani dengan ikhlas dan bertanggung jawab, tidak mementingkan diri sendiri. kompeten antara lain:rhadap hukum dlingkungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah paling banyak berjumlah (lima) nilai. permen pan dan tahun langkah mengidentifikasi area sensitif. area dimaksud adalah ketigaintegritas dan nilai kerjasama. bila kedua nilai tersebut merefleksikan apa yang memkementerian lembaga dan pemerintah daerah yang dimaksuuntuk mencapai visi. langkah menetapkan perilaku utama. perilaku utama yang keempatcontoh nilai:permen pan dan tahunlangkah ini sama dengan langkah kedua. jumlah perilaku ideal yang dapat ditemukan dilingkungan kementerian lembaga dan. obyektif ter,langkah merumuskan bagaimana mengukur perilaku utama. kelimapermen pan dan tahun contoh, kepuasan.(role model) dari perilaku perilaku yang telah disepakati untuk setiap nilai. pada praktek kannya. implementasi. kementerian lembaga dan pemerintah daerahmenggawai. permen pan dan tahun gambar perkembangan tingkat komunikasi versus malaga beban tanam keterlibatan, memberikan para pemangku kepentingan dengan ina gambaran tentang berpartisipasi dalam memfasilitasi sresgsyanbarang kemlu perkembangan komunikasi pemahaman, perubahan perilaku keributan dalam ben tindakan dan proses keterlibatan, yan proses perubahan amunaskomun harus diperhatikan dalam beotuspada pembangunan (ono proses sosialisasi dan pengetahuan kesadaran, kepemilikan atas perubahan het pemahanandanbwrin internalisasi. pengetahuan er. ban pelatihandan pimpinan untuk mengetahui iki yong pencapaian ting kat pemahaman perubahan akan memperkuat ig: emm ayesoan merata nine dmneeaian keterlibatan, dilakukan melalui menabiinapenadn lim pdaketelbatnyrgkbih| pengukuran yang telah dilakukan mrt disebutkan atas. gambar perkembangan tingkat komunikasi versus keterlibatan perkembangan atas,",ermen pan dan tahun ini membutuhkan waktu, energi dan biaya. oleh karenanya, buku. faktor faktor yang dimaksud, adalah: sumber daya (resources), berapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk menyosialisasikan kegiatan reformasi birokrasi ini?. sarana dan prasarana komunikasi apa yang diperlukan?. keterampilan apa yang harus dimiliki untuk mengomunikasikan kegiatan reformasi birokrasi ini?: waktu, berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk mengkomunikasikan?. event atau kesempatan khusus apa yang bisa digunakan sebagai media komunikasi?,?:: sasaran, siapa yang menjadi sasaran komunikasi?: komunikator, siapa yang akan menyampaikan pesan dalam komunikasi?:dan media komunikasi.. contoh media komunikasi yang biasa digunakan dalam proses ini, antara lain: permen pan dan tahun menerjemahkannya kedalam spanduk, posting pegawai ruang pertemuan dan memasukkan laman (website). menyampaikan pada pertemuan orientasi pegawai baru, atau membahas dalam pembukaan rapat rutin, membudayakan dialog, dan kerjasama tim serta keterbukaan berkomunikasi. saat peluncuran nilai nilai, pimpinan memberikan pin kepada pegawai dan mengatakan: ini adalah nilai nilai kita, kenakan pin ini dengan bangga." mempertandingkan implementasi dari nilai tepat waktu masuk kantor antar unit kerja. unit kerja dengan persentase keterlambatan pegawai paling kecil, adalah unit kerjamcara yang diadopsi dari pendekatan total quality management tom). tom secara umum bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja serta membentuk sikap kerja dan etos kerja. cara yang dimaksud adalah dengan membentuk kelompok kelompok budaya kerja atau kelompok kerja reformasi birokrasi tim) sebagai panutan. kelompok kelompok ini umumnya dibentuk ditingkat unit kerja satuan kerja satker). pembentukan kelompok setiap unit kerja satker dipilih dengan pertimbangan, antara lain:permen pan dan,: permen pan dan tahun:: memastikan peran dan tanggunguntuk memastikan diskusi berjalan lancar dan tindak lanjut hasil diskusi dikerjakan, dalam kelompok dilakukan pembagian peran dalam kelompok. peran peran ini bisa bergantian diantara anggota kelompok. peran peran yang dimaksud, adalah: penanggungjawab, bertugas: memastikan terlaksananya diskusi diskusi, dan mendorong kelompok untuk tetap aktif. fasilitator, bertugas:untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal. ketua kelompok, bertugas:jawab serta mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas aktivitas yang telah direncanakan. anggota kelompok, bertugas:permen pan dan tahun: terjadinya perbaikan kebijak: akan berkompetisi selama (tiga) bulan. pada akhir bulan permen pan dan tahun monitoring dan evaluasi dapat mengkementerian lembaga dan pemerintah daerah, yang meliputiperilaku kerja, sebagai proses penguatan hampir tidak dikenal apa yang disebut sebagai pemberian sanksi (punishment). karena itu penghargaan menjadi hal penting untuk dipikirkan. syarat syarat keberhasilan pengembangan budaya kerja budaya kerja baru dapat terbentuk, bila hal hal berikut dipenuhi: komitmen dari pimpinan tertinggi kementerian lembaga dan pemerintah daerah.lingkungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah. permen pan dan tahun antara pimpinan dan pegawai,ansi unit organisasinya. budaya kerja diterapkan secara konsisten, disiplin dan berkelanjutan. permen pan dan tahunkementerian lembaga dan pemerintahpedoman pengembangan budaya kerja menjelaskan kembali mengenai pengertian budaya kerja, manfaat dan prinsip dasar budaya kerja. dalam pedoman ini juga diperjelas keterkaitan budaya kerja dalam reformasi birokrasi dengan manajemen perubahan, serta pengorganisasian budaya kerja dalam struktur program management office pmo) manajemen perubahan. secara teknis, pedoman ini menjelaskan (tiga) tahapan besar dalam mengembangkan budaya kerja yaitu: perumusan nilai nilai, melalui (lima) langkah, yaitu: menyusun perencanaan, mengidentifikasi nilai nilai, mengidentifikasi area sensitif, menetapkan perilaku utama, dan merumuskan bagaimana mengukur perilaku utama. implementasi, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan internalisasi. monitoring dan evaluasi.agenda tindak lanjut yang harus dipersiapkan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah: pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah: membuat surat keputusan tim pelaksana pengembangan budaya kerja (bila tim manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi belum dibentuk), menambahkan tugas mengenai pengembangan budaya kerja pada tim manajemen perubahan (bila tim manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi telah dibentuk). pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, bersama tim: mengidentifikasi nilai nilai yang akan dikembangkan menjadi budaya kerja, permen pan dan tahun: melakukan sosialisasi untuk mengt perubahan change agent) atau kelompok kelompok budaya kerja, dan pan dan take bea aan mem ran wan sit ana men aaa gelap cat ular ike efek tea pekan: eng deng naa pra aan man rata jai laki bea nan meta anak pee men men kas daa sii kisi pun aaa ega pen sean ema bia ap. sae inap! ane srg daa pen tea matan tia mnt tega sepi ge. lag tan dapt deal maa ena ana eka ten kata a7. nat nan ea pan naa mena pena tua sara per aura benda bagai ana 2g seal saat dala era san ane pia beda ren ana tai para pan per disita ane neng pa: ter ente pane bee aaa penata inka bee sea brg bana. bean pa. ter stan ban aan perpus dan per ada bee algen tangan budaya kerja. permen pan dan tahunen pan danmen pan dan tahun daftar isi hlm. babi pendahuluan latar belakang tujuan sasaran bab gambaran umum pengertian budaya organisasi budaya kerja culture set) nilai nilai organisasi etos kerja pola pikir mind set) prinsip dasarketerkaitan budaya kerja dengan manajemen perubahan pengorganisasian pengembangan budaya kerja bab langkah langkah pengembangan budaya kerja perumusan nilai nilai implementasi monitoring dan evaluasi syarat syarat keberhasilan pengembangan budaya kerja bab penutup permen pan dan tahun daftar tabel hlm. tabel area perubahan reformasi birokrasi dan hasil yang diharapkan tabel ilustrasi pengorganisasian manajemen perubahan permen pan dan tahun |
ia) dapenjelasan umum adanya peraturan menteri dalam negeri yang baru mengenai pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, semakin memperjelas mengenai pentingnya ketiga proses tersebut didalam pelaksanalah mengatur tentang ketiga hal tersebut, namun substansinya tetap harus ada penyesuaian agar tidak tumpang tindih. hal ini menandakan penyesuaian peraturan daerah tentang pemerintahan desa mempunyai tingkat urgensi yang tinggi, secara hukum peraturan daerah tentang pemerintahan desa yang diperkuat oleh undang undang nomor tahun tentang desa. revisi penyesuaiengan permendagri nomor tahun tentang pemilihan kepala desa, permendagri nomor tahun tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan permendagri nomor tahun tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa akan membawa dampak positif bagi pelaksanaan pemerintahan desa kabupaten pasuruan. penyesuaian tersebut akan memberikan kepastian hukum. adanya ketiga permendagri yang baru tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kepala desa dan perangkat desa yang bersih dan berintegritas tinggi. dengan integritas tinggi yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa, maka hal tersebut dapat membawa dampak yang positif terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. ii. demi cukup jelas cukup jelas, dengan menambah (empat) angka setelah angka yaitutni adalah tentara nasional indonesia. polri adalah polisi republik indonesia. perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan kepala dusun dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu kepaladenganhari kerja adalah hari pembiayaan. ketentuan huruf huruf dan huruf dengan menyisipkan (satu) huruf diantara huruf dan huruf yaitu huruf bl, (tiga) huruf diantara huruf dan huruf yaitu huruf el, huruf dan huruf dan (satu) huruf diantara huruf dan huruf yaitu huruf glb1calonhurufcalon perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa. menambah (satu) bab setelah bab xiii yaitu bab xiii tentang sanksi administrasi dan diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut bab xiii sanksi administrasi kepala desa yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan bpdmberhentian sementara, dan atau pemberhentian. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh camat dan dilaporkan kepada bupati. ketentuan lebih lanjut mengenaipemilu) yang diajukan oleh nama dr. h.m. hid nur wahid, ma. tempat tanggal lahir klaten, april agama islam pekerjaan dosen kewarganegaraan indonesia alamat jl. jatimakmur r.t: r.w: jatimakmur, pondok gede, bekasi jawa barat nomor telepon nomor faksimili nomor email il. nama muhammad anis tempat tanggal lahir bone, desember agama islam pekerjaan wiraswasta kewarganegaraan indonesia alamat jl. wahab r.t: r.w: utan kayu utara, mataraman, jakarta timur nomor telepon nomor faksimili nomor email sebagai ketua umum dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) tahun dengan nomor urut dalam hal ini memberikan kuasa kepada: dr. lur. adnan buyung nasution achmad roti, sh. anatomi melawan, sh. ali nurdin, sh. didik fachrudin, sh. evi krisdayanti, sh. faizal syahmenan, sh. heru setyo, sh., llm., si. iman prihandono, sh., mh. setyo eko cahyono, sh. sutiyoso, sh. suherman, sh. syah fitri hani, sh. tolong palgunadi, sh. tulus wahjuono, sh. fatmawati, sh. nusa yusuf sabana, sh. zubaidah, sh. sebenarnya kabupaten mam kecamatan kemmavam kecamatan kesterlampir sebagai berikutpr model dd1 dpr yang disahkan oleh kpu. bukti p 2a: rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr ppk kecamatan semidang alas kabupaten kota seluma. karena kelemahan logistik kpu, maka berita acara ppk guo tidak dilengkapi dengan surat surat lain sebagaimana terdapat pada ppk lainnya. akan tetapi hal tersebut tidak bukti surat pengaduan bawaslu kabupaten seluma yang dikeluarkan aliansi partai politik kabupaten seluma tais tanggal april bukti surat pengaduan dan permohonan proses sesuai dengan prosedur hukum atas tindak pidana yang dilakukan ppk seluma dan kapur seluma kepada bawaslu kabupaten seluma, yang dikeluarkan oleh aliansi parpol kabupaten seluma pada tanggal april bukti pernyataan aliansi parpol kabupaten seluma tentang kesalahan prosedur rapat sosialisasi hasil rekapitulasi suara hasil pemilu kabupaten seluma, yang dikeluarkan tanggal mei bukti surat pernyataan dewan pimpinan daerah partai golkar kabupaten seluma tentang penayangan hasil rekapitulasi suara pemilu kab. seluma, yang dikeluarkan tanggal mei bukti surat kpu dari ketua provinsi bengkulu yang ditujukan kepada aliansi parpol kab. seluma perihal hasil pertemuan aliansi parpol kab. seluma dengan kpu provinsi bengkulu: bukti surat dari ketua bawaslu kecamatan sukaraja yang ditujukan kepada ppk sukaraja, tentang perhitungan ulang rekap hasil pemilu dp. bertanggal april bukti surat dari ketua bawaslu kab. seluma kepada mahkamah konstitusi tentang keterangan perkara pks untuk dprd kab. seluma, bertanggal mei bahwa dalam persidangan pada hari senin, tanggal mei telah didengar keterangan dari saksi saksi dan pihak terkait yaitu: artikel adalah saksi pks kpud kabupaten seluma, ada mandat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dalam berita acara rekapitulasi hasil suara yang dipersengketakan ada berita acara, didalam berita acara (sementara) tanggal april yang didapatkan dari bawaslu partai pks mendapatkan kursi, bahwa dalam berita acara pks tidak dapat kursi karena digeser oleh partai demokrat: bahwa tidak ada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang ada cuma penayangan dibacakan saja: bahwa saksi pada waktu itu mengajukan upaya minta penjelasan kepada bawaslu dan membuat laporan bawaslu tentang adanya hal hal seperti ini: bahwa kpud seluma tidak pernah berkantor tempat yang ditentukan: agustin, saksi pks ppk sukaraja dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa benar ada ratapan penghitungan suara, rekaman kita dapat kursi, memang dalam rekaman ada beberapa suara yang hilang tapi karena dapat kursi kita tidak persoalan: bahwa dalam rekaman pks berada pada posisi diberitahukan ada rekap penghitungan ulang tanggal acara mulai jam malam yang hadir hanya saksi parpol yaitu dari pks, pkb, bsd, tapi hasilnya ada penggelembungan suara pps, bahwa dibeberapa tps ada perselisihan suara yang cukup signifikan, katanya ada revisi dari tps tapi tidak diberitahukan bagaimana wujud rekap itu, bahwa kami mengajukan keberatan dengan mengisi fotokopi form yang diberikan oleh ppk yang sudah ditandatangani tapi waktu sudah habis, bahwa tidak mau tanda tangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara karena tidak prosedural, pihak terkait: indra, sebagai saksi calon dpd, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada awalnya saya sebagai saksi dpd, saya mencatat rekap penghitungan suara daerah pemilihan antara pkb dan pks selisih suara, pks pada waktu itu dapat kursi, bahwa untuk pks ada suara sedangkan pkb ada suara sama dengan berita acara yang saksi tanda tangani, bahwa saksi menandatangani berita acara kali yaitu untuk dpr ri, dprd provinsi, dprd kota kabupaten dan dpd, vii. dapil bengkali, yaitu sebagai berikut: dalam berita acara model dprd kabupaten kota rekapitulasi hasil suara panitia pemilihan kecamatan ppk), diperoleh jumlah perolehan suara partai partai politik sebagai berikut: mol pama den sda all laman len sel se| "as| ae| |rss gol t08| ses| 38o| "aco| esa| ses| |lemeroeka| 2s| as| af mol leap zes| 3os| s89| 3s7| #e3| 3os| @2a| 7to| 3n8| ang ppd les t0| a9| ma) |enak x0| sel sil oral 3s) are| t08| st8| r60| seo| ase| |prei a9| 4ee| ses| aa| 7o| lan |peri aol as| 4s9| t0| soo| 40an a22 (pen pan sea| oos| soal r9a| zeo| res| 7i5| sa9| a52 ses| sana laa |pres 2a| tel sol as| a02 las (pke naar| sel ei| 3es| 3e| pbr (pop are| as| te3| cer| s0| s2a| are| 80o| soa| s22| s20| 66x pds golkar |patriot se| t0| 4s| dm| ses| ses| a7| is8| l22 les ol| |ppp 4s| ss| tel as| sel t00| z9| sia) |2a |pelopor di| sal ss| se| s8| sa| |awmsuara see1 e3og so39 7a921prd kabupaten bengkalis dari daerah pemilihan kabupaten bengkalis. pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: bahwa pemohon mempunyai keseluruhan bukti bukti perolehan suara (tiga belas) pps yang ada kecamatan mandau, yaitu sebagai berikut: rekapitulasi perolehan suara daerah pemilihan bengkalis seluruh pps pps kecamatan mandau kabupaten bengkalis iii kakak partai jumlah len sel ne| a0| s7| n6| so| a26) |rss sal t08| e3| seal sso| seo| 6ss| a97| s7| ase| less se2| 9r3| sos| so| ers| ase| sos| ase| aca| |mereka lal tol sell sel |ppp car| s0s| 3e3| ta3| 3o5| 2a| seal ses| 7o| 3ese |ppo t20| 2n| aa| sa| sel i9a| e5| sal |eps o | #s| gs) |efek t0| sol 3o| c2| |ro 3is| 42a| ss1| e7o| as7| 6a| lao |kei a9| sel ma| sao| ss| lan lee ooo sol as| sa| sol ss| so| es| |genus lis |pan se2| gos| aaa| soa| 7eo| ss| s20| esi| 22a| laa |eks sol sol tel las |pks ooo | ss| ss| ci| aa| sal tes| ma| lae |ek oss|s2na| ser| tar |as86 |isa2| ss6| sa2| ian esa om| 8e| t00| mo| so| se|msi| laa |pop oo sil te3| c26| so| su| 2as| asa| s3as lag |ros s2| af teo| as3| o5| sio| 3sn| sos| lan |e.patriot 3e| t1| sil af dil s3| mel a7| |as| l22 less o | las |ppo o o | 4s| sel si| as| as| 7o| ses) partai dalpoksr sal sal sel oil cell kalsel all suara css2 as27 7o7o bahwa berdasarkan bukti bukti perolehan suara (tiga) belas pps tersebut dapat dilihat selisih perolehan suara antara data ppk dan pps pps yang ada kecamatan mandau untuk partai golkar dan partai keadilan sejahtera, yaitu sebagai berikut: selisih perolehan suara antara data ppk kec. mandau dan data pps pps kecamatan mandau parpol data data selisih pps ppk partai golkar partai keadilan sejahtera bahwa selisih jumlah perolehan suara tersebut dapat ditemukan sesuai melalui data pps masing masing kelurahan desa, dengan perincian sebagai berikut: sejahtera golkar la. 9e9| a7| aan o0o| a9| keterangan kelurahan desa kel. babussalam kel. duri barat kel. duri timur kel. batang serosa kel. talang mandi kel. balik alam kel. pematang puu desa harapan baru kel. air jamban kel. gajah sakti kel. balai makam desa petani desa sebagai bahwa selisih perolehan suara tersebutkabupaten bengkalis, perbandingan perolehan jumlah kursi partai antara data perolehan suara ppk dan pps jumlah jumlah semua perolehan jumlah perolehan yawapartai sua kursi perolehansuara menurun data pps perhitungan data pps data ppk pks asupan mol 5aaa 3lps o|o2 allkpop s3as| | . 2loss a8sa| sleep o o o| selo .| | . | 9lp | . anger a9lpos | . |ppo oo o| slr sol soler oo. aleppo |pastor 2a|p.pelopor s52| a|enimarsaen .23ppp sel |. | sales 0o| s8|pns om| |. | alem oo 3lees o 0sl| |o 2d2lewu 221p oo. jamal selo slljumlah jumlah urut perolehan perolehan partai suara data kursi menurut pps data pps pbb a8|pdp 5ppp ppp as| aol ale patriot sn2| p.pelopor a|pnimarhaen |ppd aa| pkp bo 8s|(pnb g00| oo alam yoo. bgl 7ppb o)o| ogw| a2|penuh 22lps!s ijumlahsuar bukti berita acara model dprd kabupaten: bukti formulir pemantauan pemilu dpd sejahtera kab. bengkalis dprd tk. ditandatangani ketua kpps kelurahan babussalam,,, buktisejahtera kab. bengkalis kec. mandau kel. talang mandi tps bukti formulir pemantauan pemilu dpd sejahtera kab. bengkalis kec. mandau kel. batang serosa dprd ditandatangani oleh ketua pps kelurahan batang serosa, bukti formulir pemantau pemilu dpd sejahtera kab. bengkalis kec. mandau kel. balik alam dprd ditandatangani ketua pps kelurahan balik alam: bukti catatan tabulasi perolehan suara tps tps, pps kelurahan pematang puu, bukti formulir pemantau pemilu dpd sejahtera kab. bengkalis kec. mandau desa harapan baru dprd ditandatangani ketua pps desa harapan baru:, bukti rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dewan perwakilan rakyat derah tps s d tps kec. mandau kelurahan gaya sakti, bukti sertifikat hasil perhitungan untuk dprd kabupaten pps desa balai makam: bukti berita acara model berita acara rekapitulasi hasil suara panitia pemungutan suara untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota tps s d tps kecamatan mandau desa petani: bukti sertifikat model dprd kabupaten kotapps) desa sebagai, bukti keputusan kpu provinsi riau nomor pts. kpu r v tentang pemberhentian ketua anggota kpu kota batam tanggal meipanitia pemilihan kecamatan ppk) mandau an. sambil, spt. bahwa dalam persidangan pada hari rabu tanggal mei telah didengar keterangan saksi yaitu april saksi pks ppk kecamatan mandau bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut bahwa pada hari pertama tanggal april hasil daripada rekap pps yang dibacakan pada saksi ada semacam penggelembungan suara terbukti dari masing masing pps jumlah suara sah lebih besar dari pemilih oleh karena itu depending untuk menyelidiki, dan semua setuju.. bahwa mandau dan pada jam wib pihak ppk dan juga kpu menetapkan hasil dari rekapitulasi tersebut. bahwa terhadap hasil rekapitulasi beberapa pps tidak bisa dilaksanakan. berpengaruh pada validitas dan keabsahan rekapitulasi penghitungan suara tersebut karena telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh ketua ppk kecamatan semidang alas kabupaten seluma. bukti berita acara rekapitulasi hasil suara ppk kecamatan: seluma kabupaten:taloahwa meskipun ada protes dari berbagai partai, rekapitulasi itu tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh saksi. bahwa kpu tetap menetapkan pada hari itu hasil rekapitulasi tersebut harus dibawa kpu bengkalis. bahwa terhadap hasil rekapitulasi tersebut kami membuat surat keberatan dan untuk sementara kami tidak menandatangani berita acara tersebut. bahwa surat keberatan kami tersebut dikirimkan ppk dan diterima oleh ketua ppk, yang isinya adalah keberatan kepada: janji ppk untuk mengatasi penggelembungan suara untuk untuk kelurahan air jamban, kelurahan naga sakti, desa petani, desa sangat dan desa harapan baru dan banyak ratapan dari saksi partai partai yang tidak sesuai dengan rekap ppk, pihak terkait: drs. dahlan, sebagai anggota pps desa petani menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:bahwa desa petani ada pps, bahwa pada saat rekap hasil suara dari pps, kami mengundang beberapa saksi ada parpol mereka menyaksikan dari pagi sampai selesai dan pada waktu itu walapun ada kejanggalan semua menerima, bahwa berita acara rekapitulasi ditanda tangani oleh ketua dan anggota dan juga saksi saksi parpol: datuk marinir, sebagai ketua bawaslu kec. mandau, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi tidak tahu rekapitulasi penghitungan suara dilakukan wisma melani, saya mengetahui setelah (satu) hari diberitahukan oleh kecamatan. bahwa benar ada keberatan yang diajukan oleh parpol kepada saksi dan keberatan tersebut kami teruskan bawaslu bengali tapi tidak ada respon, bahwa yang hadir untuk mereka wisma mela adalah ppk dan kpud kabupaten, kami dikasih tahu ada rekaman ternyata sudah dari semalam, saya katakan apakah ini tidak menyalahi aturan kata mereka apapun yang terjadi kita harus hadapi: bahwa kami tidak ditolak untuk hadir dalam rekapitulasi tapi tidak dipedulikan: bahwa panas kecamatan ada orang, dan saksi tidak melakukan pernah menulis surat pengaduan hanya dengan menelepon bawaslu kabupaten. viii. dapil pinr, yaitu sebagai berikut: kabupaten pinrang sulawesi selatan diduga telah terjadi mark suara oleh kpud terhadap perolehan suara partai merdeka yang mengakibatkan partai keadilan sejahtera menjadi kehilangan (satu) kursi dprd. perolehan suara pada awalnya menempatkan pks unggul dari partai merdeka dengan perbedaan jumlah sebanyak suara, hal tersebut dibuktikan dengan data data dari kpud pinrang untuk tps dari tps pada hari selasbaskom pinrang untuk tps dari tps padkepolisian resort pinrang untuk tps pada tanggal aprilnamun berdasarkan data akhir kpud pinrang untuk tps tanggal april terjadi penambahan perolehan suara partai merdeka sebanyak dan penambahan suara pks menjadi dengan demikian pks justru kalah suara dari partai merdeka sebanyak suara. tabel ilustrasi penambahan suara partai merdeka iv: kab. merdeka sejahtera pinrang dari ilustrasi tabel data diatas nampak bahwa selisih perolehan suara partai merdeka pada saat perhitungan untuk tps seluruh kab. pinrang dan saat perhitungan untuk tps seluruh kab. pinrang sangat sangat tidak logis yaitu suara. padahal selisih jumlah snya hanya (satu) tps, sedangkan dalam (satu) tps seharusnya maksimal jumlah suara pemilih hanya sampai pemilih saja. tabel ilustrasi presentasi selisih penambahan suara partai merdeka iv. rose eta ana joo sesama urut mataku polres baskom kpu selisih presentasi partai korps| notes| beetles| zo7tes| oo 6s| oce| za|l amal ams| ama| sel ses| see3| s003| a8| o m8| sal selo cool o46 ae85s| tel glow gl o o86| |jumlah 37o46s| 37o46| sss| dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan perolehan suara partai merdeka untuk pada penghitungan untuk tps seluruh kab pinrang (data baskom dan polres) dan pada penghitungan untuk tps seluruh kab. pinrang (data kpu) adalah tertinggi diantara semua partai peserta pemilu yaitu ,25y6 (dua puluh delapan koma dua lima persen). tabel ilustrasi mark (penggelembungan) perolehan suara partai merdeka kab. pinrang dengan perbandingan suara pemilih partai merdeka dpr pusat, dpr propinsi dan dpr daerah: catatan data akhir kpu kab. pinrang untuk tps tanggal april kab. pinrang dari tabel diatas terlihat pemilih partai merdeka untuk dpr daerah dan dpr propinsi terjadi selisih suara, sedangkan pemilih partai merdeka untuk dpr daerah dan dpr pusat terjadi selisih suara. dari tabel sebagaimana butir butir dan butir diatas, jelas terlihat adanya indikasi dugaan mark (penggelembungan) perolehan suara oleh kpu kab. pinrang untuk partai merdeka secara tidak logis sebesar suara, demikian juga jumlah pemilih partai merdeka yang meningkat tidak logis sampai sejumlah suara untuk dpr daerah dibandingkan pemilih partai merdeka untuk dpr propinsi. dengan mark (penggelembungan) perolehan suara partai merdeka tersebut akhirnya menempatkan perolehan suara pks pada posisi dibawah partai merdeka dengan selisih sebanyak suara. padahal hasil perhitungan untuk tps seluruh kab pinrang (data baskom dan polres) perolehan suara pks masih berada diatas perolehan suara partai merdeka dengan selisih sebanyak suara. hasil mark (penggelembungan) pada data rekapitulasi akhir kpu kab. pinrang tanggal april terhadap perolehan suara partai merdeka tersebut diatas mengakibatkan pks kehilangan satu kursi dprd dari karena kalah jumlah perolehan suara dari partai merdeka, dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut: data jumlah urut kpu perolehan perolehan partai kursi sisa suara kursi szo| s92| rga| a84 7s| satu 46an jumlah kursi yang dibagi dugaan mark (penggelembungan) perolehan suara partai merdeka kab. pinrang sebagaimana dijelaskan pada angka romawi diatas menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai partai politik peserta pemilu oleh kpu kab. pinrang tanggal april ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan dan banyak data tidak logis. pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: urut perolehan suara perolehan suara perolehan suara partai data kpu dataerolehan perolehan perolehan peroleh jumlah urut suara data suara data suara data peroleh partai kpu polres baskom han kursi kursi s28g agar asas ang ass jumlah kursi yang dibagdata perolehan suara data perolehan suara urut partai kpuartai suara data suara data suara data kursi suara perolehan kpu polres baskom kursi alm lolwmli lom holmi bom lam lam "mb lom lolb pinrang, tanggal aprilpu kabupaten kota,sippa,: bukti model dpk), kecamatan matter bululanrisang, bukti komisi pemilihan umum kabupaten pinrang penghitungan suara sementara pemilu, tanggal april buktipenghitungan suara sementara pemilu tanggal april ketua desk pemilu baskom) kabupaten pinrang, bukti surat pernyataan anggota anggota ppk kecamatan lanrisang, tanggal april bukti laporan pelanggaran sengketa pemilu kabupaten pinrang sul sel a.n. anwar bait, bertanggal april bahwa pada persidangan hari jumat, tanggal mei telah didengar keterangan saksi yaitu: ramli, adalah saksi pks ditingkat kpud kabupaten pinrang, ada mandat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada rapat pleno saksi hadir, dan saksi mengetahui ada perbedaan selisih suara dengan pemilih pada saat rapat pleno bahwa perbedaan itu terjadi kecamatan langsa dimana tingkat kecamatan kabupaten dan provinsi bahwa saksi mengambil acuan dari laporan ppk, dimana dprd kabupaten lebih banyak dari dprd provinsi: viv. dapil kapua, yaitu sebagai berikut: bahwa model dprd kab koprovinsi kalimantan tengah kabupaten kota kapuas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota, daerah pemilihan kapuas ii, diperoleh hasil perolehan suara partai politik sebagai berikut: parpol suara lulmlwivlulwlw|l mwixlala law san lem om| sel sel se| ta| paso t0| s|l salam sel apps ara| se| sil seal aes| w9| e8| t01| lem s3| sel 4s| sel c0o| s8| ppp d1| as| a3| soo| saa| 7ar| geo| as26 |seok os| 21l alel ass| sel te7| ss0| s0| ppi 7a| ss2| c3| sal al t0e| sal t2| lpnk oa3| aa|l s0| ol |pp oas| tr2| as| sel 2ca| ss| se2| 7a| laki ms| sel sel wal z7| msl ze| sol c9| os| peri sal |penuh 70o| sel mel s8| t08| sel span sa| e9| sa9| sso| aa| ee| mol so7| s28| like3 as| sel ma| a7| co| sel prs 7l| 00l ss| se3| me| ca| sel prs sal asal sol tal s3| es| ass| asn |per oo 1eo| gril 2t2| isa| raa| sel 3ess' loe ase| te3| ca3| 6s2| 3z6| lpos t2| 2rs| tes| s8| gokar 2n3| sor cos| s28| t08| 7e7| t06a| sas| iopio opsi o2| sol 4e| ppo oal e|laal |l a59 ppeoporl ssl sel tel me| a7|semidang alas marasmidang alas marasmidang alas maras kabupaten seluma tanggal april berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan ppk semidang alas maras kabupaten seluma tanggal april berita acara perhitungan surat suara tambahan ppk kecamatan semidang alas maras sukarajaukarajtotal bahwa terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara partai keadilan sejahtera, pada table diatas ditulis suara padahal seharusnya dengan rincian sebagai berikut narrnaaakpaaanan aaa vii xix xiv ditulis seharusnya lolahslal ololmlalslal ala lal feel san catatan: data ini adalah data perolehan suara dari ppk kec. selat, yang belum dikoreksi berdasarkan hasil temuan partai keadilan sejahtera hanya untuk menunjukkan adanya kesalahan penjumlahan, bahwa dari data ppk kecamatan selat tersebut diperoleh hasil perolehan kursi partai politik dprd kabupaten kapuas dari dapil kapuas dengan perincian perolehan sebagai berikut: perolehan kursi dprd kab kota daerah pemilihan kapuas no| parpol suara sah kursi golkar |1ppp |pdi p |pbb (7i ppd 9pks pkpi (m|pds | pkb pkb pelopor ppi penuh (pm | padi bsd pn m |pnb 1221ppd | psi |p.p.pancasila jumlah ' e bahwa setelah melakukan perhitungan kembali terhadap perolehan suara partai keadilan sejahtera pks) dan perolehan suara partai persatuan demokrasi kebangsaan ppd), berdasarkan data data pps dan saksi saksi pks ditemukan sejumlah kasus kelebihan suara ppd dan berkurangnya suara pks, dengan perincian sebagai berikut: sejahtera bertambah berkurang hee beda beda man mpn apps tps ee. tps (pps selat hilir tps& (pps selat hilir tps9 (pps selat hilir tps11 (pps selat hilir tps12 (pps selat hilir tps18 (a1. (pps selat hilir tps20 (pps selat hilir tps21 (pps selat hilir tps22 (pps selat hilir tps26 (pps xii selat tengah psv pulau telo tps2 pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut bahwa setelah membandingkan data data ppk, pps dan saksi saksi pks, setelah mengurangi penambahan suara ppd dan menambah kekurangan suara pks, maka penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: jumlah tan dea kep dea parpol vii xii xiv sah enim om| s|l sel sel sel sa| peso t0| 4e| sal aml| el pms ar| se| sil 4ea| ae8| a70| e3| a00| t01| 4a7| lem oe| a3| sel 4s| sal se| co| ppp 3so| ar| as| soo| e19| saa| zat gni 33so| |popok a7| ane| sel 1e3| 4a| sol ar8| ppi3 t1| c3| sal af t00| sa| sel css lpn8k os3| a7| a0l aas| as| sel 2ea| s3| e3| se2| 7a| prei sel 2a|l |ms| z2| sol es| ss| ppi oo oos| sel sil t6| lppnui sel me| s8| s08| 7o| span sa| e9| ta9| sso| aa| "ol s28| pkp8 2e| a8| sel m8| a7| 0s| cal sil pks o o t0| a7| ss| 4e3| me| 6a| 3e| 4a| ass| so| 7a| asn| 20a| lisa ordo| te1| 2r2| as| ase| d0r| taa| #se| sel see pop ase| ta8| ca3| 3z6| los tes| goal a92 so1|eos| s28| t87| ze7 t00a| sss| ippatiot opsi or2| sel t8| ppp os| ss|l 2l| a50 pelopor ss| ee| a7| total see 47a5 5e20 azas 30a7 bahwa pembetulan jumlah perolehan suara pks yang tadinya dikurangi, dapat dijelaskan dengan pembuktian sebagai berikut pps tamban luar tps suara form c1.ti dpr kab tps berita acara pemungutan suara dpd sejahtera kab. kapuas kal teng, ditandatangani ketua kpps tps vi, surat pernyataan saksi sejahtera tps vi, tanggal april ditandatangani oleh ketua kpps tps vi, paman pps tamban luar tps suara pngptngm suratan penghitungan suara model pps tps tps penyimpangan suara ' pps murung kramat suara sertifikat rekapitulasi penghitungan suara model pps penjumlahan seluruh tps seharusnya ditulis penyimpangan suara ' pps murung kramat tps xii suara sertifikat rekapitulasi pps tps xii sertifikat rekapitulasi tps xii penyimpangan suara ' pps selat hilir tps suara sertifikat rekapitulasi pps tps tps penyimpangan suara pps selat hilir tps suara sertifikat rekapitulasi pagntngm seretwsa pps tps tps penyimpangan suara ' pps xii selat tengah suara sertifikat rekapitulasi pps xii jumlah seluruh tps surat pernyataan panitia pemungutan suara kec. selat tengah, tanggal mei akumulasi perhitungan suara sejahtera kec. selat tengah, tanggal april penyimpangan suara ' pps pulau telo tps ooo suara sertifikat rekapitulasi penghitungan suara model pps xv, form c1.ti dpr kab pps tps berita acara pemungutan suara saksi dpd sejahtera kab. kapuas kal teng, ditandatangani ketua kpps, penyimpangan suara ' e| ' bahwa pembetulan jumlah perolehan suara ppd yang tadinya bertambah, dapat dijelaskan dengan pembuktian sebagai berikut pps tamban luar suara form c1.ti dpr kab pps sertifikat rekapitulasi penghitungan suara model ppk selat pps pps murung kramat tps suara sertifikat rekapitulasi penghitungan suara model tps sertifikat rekapitulasi penghitungan suara model pps tps pps selat hilir tps suara bela tps pangan penghitungan suara model pps tps pps selat hilir tps suara tps pangangemsgnamem penghitungan suara model pps tps pps selat hilir tps suara tps gensgnaanem penghitungan suara model pps tps pps selat hilir tps suara bela tps sertifikat rekapitulasi pasti tps pps selat hilir tps suara tps sertifikat rekapitulasi pps tps pps selat hilir tps suara tps bertahan penghitungan suara model pps tps bahwa setelah koreksi revisi jumlah perolehan suara pks dan ppd, maka diperoleh komposisi perolehan kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kapuas, sebagai berikut: kapuas no| parpol suara sah kursi ppp |pd p ce|pbb 7ipd |pks 9iptek pkpi pelopor pds |pkb 14ipb |ppb ' 1e|penuh o | azi pm o o| ' bsd pn m |pnb ppd |psi pancasila anada berita acara rekapitulasi hasil suara panitia pemilihan kecamatan ppk) selat, dengan penghitungan sebagai berikut: kecamatan sukarajukaraja kabupaten seluma tanggal april berita acara perhitungan surat suara tambahan ppk kecamatan sukaraja kabupaten kota seluma yang dibuat pada hari senin tanggal april catatan: bukti s d menunjukkan jumlah suara yang diakui secara sah oleh ppk kabupaten seluma. sehingga jumlah suara ppp kabupaten seluma yang disahkan oleh kpu pusat adalah tidak benar dan penuh rekayasa dan oleh karenanya harus dibatalkan. bukti surat keterangan sk kpu rl v tanggal mei yang menyatakan bahwa lampiran yang diterima oleh kpud rejang lebong adalah yang diterima dari ppk lebong utara jumlah perolehan ppp suara) dan lebong selatan jumlah suara ppp suara) bukti p 8a. (sementara), bukti p 8b yang telah dihitung ulang oleh ppk dan bersifat final yang dikirim oleh ppk lebong utara kpud rejang lebong. nama suara mna blalulule ball doa lam pum lol ze| se| sel ta| loss 4e| salam tel 30g| lp3s az2| se| sil tea| as8| es| doel s3| sel s3| as| se| c0| ppp oo asal dil a8| s00o| e19| sas| 3so| popok 2e| a7| azs| sel se3| 4a| s0| lpp 7e| oase| es| sal sa| t2| so| lpn8k oas| s3| aa|l t0| ao| ppo jonas| mel as| sel 3s| 6es| se2| 7a| pkpi ms| os| sell n9| ze| so| es| ss| ppi oos| sel penuh 7o|l sel ms| se| c08| z0| tel span ses| sal e0| sa9| 3so| 4a| 6e| ses| sa| pkp8 a8| sel ms| sel a7| ss| z2| cal a0l a8| s5| se8| ca| 3e| 10o| sal ass| so| 7a| as| 20a| hotel class 2t2| 21e| a07| zae| sel pop ase| s20| te3| cus cs2| 3ze| pos x0| s3| ses| gokar a92 so1|eos| s28| t08| toe ssg| patriot opsi sel s3| lippo os| a59) pelopor sel es| i9e| me| a7| total menetapkan komposisi perolehan kursi dprd daerah pemilihan kapuas kabupaten kota kapuas berdasarkan koreksi revisi tersebut diatas, menjadi sebagai berikut: kapuas |pp pdi p |pbb |pd |pks |ppd (10fpk oo pelopor pds |pkb ' |pkb oo |ppi |pencil ) e| a7lpm o o o o| |pp ' bsd |pni m |pnb |ppd |psi ' )oe| pancasilakabupaten kota kapuas provinsi kalimantan tengah daerah pemilihan: bukti form hasil perhitungan suara dpd partai keadilan sejahtera kabupaten kapuas tanggal april ditandatangani oleh ketua ppk selat:murung keramatxii,form berita acara pemungutan suara dpd partai keadilan sejahtera kabupaten kapuas tps dan tps ditandatangani oleh masing. selat tengah, kec. selat, kab. kapuas, tanggal mei dan akumulasi perhitungan suara sejahtera tanggal april ditandatangani anggota pps selat tengah, bukti form berita acara pemungutan suara dpd partai keadilan sejahtera kabupaten kapuas, kecamatan selat, kelurahan desa pulau telo tps ditandatangani olehdesa kelurahan pulau telopulau telo tpskapuas iierah pemilihan kapuas ii: bukti surat surat keberatan dan mosi tidak percaya kepada ppk kpu, bukti lampiran lampiran, bahwa dalam persidangan pada hari jum'at, tanggal mei telah didengar keterangan saksi yaitu: insani, adalah saksi pks ditingkat pps dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi mengikuti rekap pps dari tanggal april kendala kita adalah kenderaan, kecurangan kecurangan pemilu sangat kental karena sarana transportasi sangat lambat, bahwa tingkat ppk saksi dari pks menuntut hitung ulang karena ada perbedaan antara dpr suara dprd dprd saksi saksi curiga dan minyak diungkapkan dan pada saat dilengkapi jumlahnya bahwa ada dua model yaitu versi suara dan versi suara yang kita dapat versi suara ada beberapa tempat yang mark up, bahwa kami minyak diadakan penghitungan ulang kepada ppk, akan tetapi pihak ppk menyatakan bahwa kotak suara tidak bisa dibuka karena suara tidak dihitung ulang, maka saksi tidak mau menandatangani laporan karena belum ada pembetulan, bahwa ada dibuatkan pembetulan beberapa pps yang tidak menempatkan saksi, sedangkan pps yang bermasalah ada saksi: bahwa pps melakukan rekap diadakan rumah salah satu anggota pps, setelah ditunggu kelurahan hanya ada satu saksi dari pds, bahwa saksi telah mengajukan keberatan tertulis pada tanggal april yang diajukan kelurahan setelah rekap ppk, karena ppk tidak ada form keberatan: bahwa penghitungan pps tanggal sedangkan jumlah tps pps ada jadi penghitungan berlangsung selama hari, dapil pontianak dprd kabupaten)ontianak propinsi kalimantan barat yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib, yaitu sebagai berikut: bahwa telah terjadi kesalahan memasukkan data (data input) terhadap perolehan suara partai keadilan sejahtera pks)perolehan suara gambar yang dicoblos berkurang menjadi hanya dan total perolehan suara menjadi hanya suara. kesalahan input perolehan suara sejahtera pps jeruji besar dalam berita acara rekapitulasi hasil suara ppk sungai kakap eta loo pemememan kas dan parpol panitia pemungutan suara akhir men "aaa abs sejahtera m.yunus ol|wos| nas) 4mstar sel farah #|us| gray marini dal olalolelalolalsl judaica soma lal olololalslolslololol nur azizah 2a| v . jumlahperolehansuara bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp)membesar menjadi suara dan total perolehan suara membesar menjadi suara. kesalahan penjumlahan perolehan suara partai persatuan pembangunan pps kecamatan sungai kakap dalam berita acara rekapitulasi hasil suara ppk sungai kakap nama parpol panitia pemungutan suara jumlah ann cal caleg pps pps pps pps pps ppen pps pps pps pps pps sela lalalnlalalolmll partai persatuan pembangunan ppp mma berbau bera benar ahmadiyah memvonis ike han modi koi mai (s3 jas (af |,i mahalini tipe dan hadi yesuwanura jan jan pernapasan 7irwansyah fa| |o| jojo abdul majid (sfootanad and dgn dgn seneng deo dgn indradinsag jof|ai j|ojo| jumlahtotal perolehansuara bahwa kesalahan kesalahan diatas menyebabkan berkurangnya perolehan suara partai keadilan sejahtera dan menyebabkan pembesarnya perolehan partai persatuan pembangunan ppp) dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pontianak dari daerah pemilihan kabupaten pontianak, sehingga komposisi perolehan suara daerah pemilihan kabupaten pontianak menjadi perolehan kursi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pontianak dari daerah pemilihan badpo partai karya peduli bangsa partai keadilan sejahtera partai demokrat partai amanat nasional partai pelopor partai bulan bintang pkpi pni marhaenisme partai persatuan daerah partai serikat indonesia partai nui partai patriot pancasila partai damai sejahtera padi a86 pnb 4a3| partai pib aa, partai buruh sosial demokrat partai merdeka oo00000.a52| jumlah total pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkansejahtera sebagai berikut: nama partai caleg jumlah suara partai keadilan sejahtera armando akil mufti sag yunus syifa faizal gray marini imran judaica dahlan nur azizah bahwa sehingga seharusnyatertulis sebagai berikut dan parpol akhir sejahtera gama saja antar pepegagngaa hui las sag ikan anak siak |ojf2|ojo ajo jae hee imran pssi dahlan sama eror peron mamperotemansuaa pase bahwa kesalahan penjumlahan perolehan suara partai persatuan pembangunanseharusnya dikoreksi menjadi sebagai berikut: nama parpol panitia pemungutan suara jumlah dan nama akhir caleg ban partai persatuan pembangunan ppp jarasagjarajararan jalan kaa aka aka ika tamu ubaidillah kakak mal kak oma pps yomdadinsas aon naa umr total perolehan suara bahwa berita acara rekapitulasi hasil suara panitia pemilihan kecamatan ppk) sungai kakap, seharusnya dikoreksi direvisi menjadi sebagai berikut: tertulis pengurangpontianakbukti surat pernyataan kpud rejang lebong yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dari ppk lebong selatan. bahwa bukti dan mengoreksi bukti dimana jumlah perolehan suara ppp di: lebong utara dari seharusnya kelebihan suara ppp bukti surat keterangan ketua kpu provinsi bengkulu nomor kpu b.ii.l1 v yang isinya menerangkan bahwa hasil penghitungan suara pemilu dpr ri daerah pemilihan provinsi bengkulu yang diserahkan kpu tertanggal april bukti hasil penghitungan suara pemilu tahun dpr ri daerah pemilihan provinsi bengkulu, bukti surat tanda penerimaan laporan pelanggaran pemilu pol: tpl vi bareskrim yang dikeluarkan oleh kapolres bengkulu selatan c.g. kasat bareskrim pada tanggal april yang berisi tentang laporan pelanggaran pemilu kpu kabupaten seluma, bukti surat pernyataan ppk lebong utara set ppk lu tanggal mei yang ditanda tangani oleh seluruh anggota dan sekretaris ppk lebong utara.pemilihan kecamatan ppk) sungai kakap, dengan penghitungan sebagai berikut: nama caleg panitia pemungutan suara dan parpol akhir bea ala lalnlalalolmlel sejahtera pon dgn dgn sag 3m.yunus pai jojo 4m.sepak |oj2| ojo |asrama |0o| jasa apek madi kei mai dgn imran fee dgn dgn dahlan nur zaman |tof ojo joj2j|ojo| jumlah perolehan suara menetapkan perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) berita acara rekapitulasi hasil suara panitia pemilihan kecamatan ppk) sungai kakap, dengan penghitungan sebagai berikut: nama parpol panitia pemungutan suara jumlah dan nama akhir caleg pda partai persatuan pembangunan ppp meta jaajarsjararayn, aziz 3musa jas jaws oren muin hadi ubaidillah sii wahyuni |a7 a32 7tmansyan jaa| ojo ada dan dgn saleh sen eror susilowati inaradinsag jofojaijojof| jumlah total perolehan suara menetapkan komposisi perolehan kursi dprd daerah pemilihan kabupaten kota pontianak berdasarkan koreksi revisi tersebut diatas, menjadi sebagai berikut:artai karya peduli bangsa partai keadilan sejahtera partai demokrat partai amanat nasional .| partai pelopor . partai bulan bintang . pkpi pni marhaenisme partai persatuan daerah partai serikat indonesia partai nui |. . partai patriot pancasila ll. |. 0o.| partai damai sejahtera padi lo. a86| pnb naa partai pib ag, partai buruh sosial demokrat ll. partai merdeka jumlah total '!ungai kakap kabupaten kota pontianak provinsi kalimantan barat daerah pemilihan pontianak ii: buktibukti formulir tanda bukti penerimaan laporan atas nama, armando, sp, bertanggal april bukti surat tanda penerimaan laporan pol. tpl v bertanggal mei dari polri kota besar pontianak sektor sungai kakap. bukti surat pernyataan atas nama zainal abidin, bertanggal april lampiran formulir penerimaan laporan pengawas pemilu, lampiran formulir penerimaan laporan pengawas pemilu, bahwa dalam persidangan pada hari jumat, tanggal mei telah didengar keterangan dari saksi saksi sebagai berikut: zainal arifin, adalah saksi pks ditingkat ppk sungai kakap ada mandat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kama waktu saksi minyak berita acara pps ppk sudah tidak ada karena sudah dikirim kpud pukul tanggal april ada surat pernyataan yang menyatakan sudah dikirim: bahwa saksi tidak tahu kapan rapat pleno untuk melakukan rekap,saksi hanya melihat dari koran: bahwa saksi ikut tanda tangan berita acara, tapi tidak ikut mereka, pada pada saat penghitungan saksi parpol tidak ada yang ikut, dan ppk membacakan hasil rekap tanpa disaksikan oleh saksi parpol, yang mengajukan keberatan adalah saksi yang ada pada saat itu: bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan suara antara pks dan ppp adalah pada saat diumumkan hasil rekapitulasi, karena kami bandingkan dengan form saksi pks dimana ada perbedaan suara dari suara menjadi suara, bahwa ada pembetulan, tapi untuk pks pembetulan itu tidak diumumkan tapi ada tertulis, bahwa selain pks yang berubah juga partai pkb tapi tidak diumumkan: armando, adalah saksi pks ditingkat pps, ada mandat dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa perolehan suara ppk sungai kakap adalam formulir pks adalah suara, dan telah dihitung ulang bersama berdasarkan berita acara pps hasilnya sama, dan kemudian ditandatangani sebagaimana didalam bukti bahwa rekapitulasi diadakan sekretariat anggota ppk, bahwa kesalahan dapat saksi lihat dari pengumuman kertas tile bahwa pada tanggal april saksi telah melapor bawaslu kecamatan dan dipindahkan penyidik kecamatan sampai tadi malam pihak kepolisian telah mence data data, dan saksi juga membentuk tim internal untuk mencari data data dari kecamatan: xi. dapil banyuasindaerah pemilihan dapil) banyuasin yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib yang hasil perhitungannya kabupaten banyuasin berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil suara kpu kabupaten untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten hari senin tanggal april sebagai berikut: untuk anggota dprd kabupaten dari partai keadilan sejahtera dapil banyuasin berjumlah (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara bukti terlampirkabupaten banyuasin dapil banyuasin vi:banyuasin untuk anggota dprd kabupaten dari partai keadilan sejahtera seharusnya berjumlah (seribu delapan ratus enam puluh) suara, atau terpaut (delapan puluh tiga) suara. vide tabel terlampir)banyuasin panitia pemilihan kecamatan ppk) betung yang berbeda dengan hasil rekapitulasi pps bukit dan sri kembang. kesalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: nomor partai keterangan bukit sri kembang ban ema plan nama parpol partai keadilan sejahtera tertulis: rekap. ppk ilham hadi shut patung ratio mahdi hari, drs. ahmad nurani seharusnya: rekap. kapsul bahri umar, sp pps bukaan tatjana, ' ) o) i|u oo ) (ptt a8 a09 kembang, |terpaut selisih selisih83 suara berdasarkan tabel atas, terdapat selisih (delapan puluh tiga) suara yang seharusnya menjadi hak dari partai keadilan sejahtera yang harus ditambahkan dengan jumlah yang tertulis dalam bukti untuk memperkuat penjelasan tersebut dapat dilihat pula bukti bukti dan bukti bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pemohon, sebenarnya bukan hanya (dua) pps itu saja yang terjadi kesalahan, namun terjadi pula pps pulau raja, yakni tps mana catatan saksi partai keadilan sejahtera memperoleh (tiga belas) suara, namun rekapitulasi ppk betung hanya ditulis (tujuh) suara atau selisih (enam) suara. pada pps pulau raja ini, pemohon kesulitan memperoleh bukti primer, sehingga tidak termasuk yang diajukan untuk perubahan, lihat bukti dan bukti bahkan pemohon juga menemukan adanya penambahan jumlah suara partai demokrat, yakni desa lubuk lancang, tps fakta saksi yang diterjunkan partai keadilan sejahtera tercatat (tujuh belas) suara, namun rekapitulasi ppk berubah menjadi (dua puluh tujuh) suara atau selisih (sepuluh) suara, demikian juga tps fakta saksi menulis (empat) suara kemudian ppk berubah menjadi (lima) suara atau selisih (satu) suara dan desa buku tps fakta saksi menulis (sembilan) suara, namun ppk menjadi (dua puluh) atau selisih (sebelas) suara, lihat bukti dan bahwa fakta kesalahan tersebut haruslah menjadi bahan catatun partai peserta pemilu yang dirugikan. untuk kedua fakta tersebut atas pemohon serahkan kepada mahkamah konstitusi untuk menilainya sebagai fakta hukum yang perlu dipertimbangkan. bahwa berdasarkan kesalahan yang telah diuraikan atas kerugian yang dialami partai keadilan sejahtera terhadap hasil penghitungan tersebut adalah hilangnya (delapan puluh tiga) suara yang sangat berpengaruh terhadap kursi yang seharusnya didapat vide tabel terlampir). untuk lebih jelas menggambarkan hal tersebut lihat tabel berikut: nomor partai panitia pemungutan kecamatan keterangan dan betung partai keadilan sejahtera partai keadilan ham hadi shut sejahtera dirugikan ratio mahdi haris, dengan selisih drs. ahmad nurani (delapan puluh tiga) kapsul bahri umar, tatjana, suara berdasarkan kesalahan dan kerugian yang dialami partai keadilan sejahtera sangat mempengaruhi perolehan kursi anggota dprd kabupaten banyuasin, mana pada dapil banyuasin dengan bilangan pembagi pemilih bpp) (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), dengan alokasi kursi yang hanya (empat), seharusnya partai keadilan sejahtera memperoleh kursi terakhir (urutan ke yakni caleg urutan pertama ilham hadi, hut. menjadi anggota legislatif berdasarkan pemilu tanggal april untuk lebih jelasnya dapat dibandingkan urutan sebagai berikut: perbandingan urutan perolehan suara dan kursi parpol urutan perolehan tertulis urutan perolehan seharusnya sejahtera golkar golkar seharusnya pdip pdip memperoleh kursi pkb pkb keempat dari demokrat pks pks demokrat (empat) kursi yang dialokasikan. berdasarkan tabel atas jelas bahwa partai keadilan sejahtera mendapat kursi keempat dengan jumlah suara sebanyak (seribu delapan ratus enam puluh), dengan demikian penetapan kpu yang merugikan pemohon tersebut haruslah dicabut dan dibatalkan. dengan demikian caleg dprd kabupaten dari partai keadilan sejahtera ada dapil banyuasin nomor urut yakni ilham hadi, hut, haruslah ditetapkan sebagai anggota legislatif leg) terpilih dalambanyuasikabupaten banyuasin pada dapil banyuasin adalah (seribu delapan ratus enam puluh) suara, sehingga memenuhi salah satu dari alokasi (empat) kursi bagi anggota dprd kabupaten banyuasin, yakni ilham hadi, hut. sebagai caleg nomor dapil dimaksudsebagai berikut:, dapil banyuasin vi, dengan lampiran: sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu anggota dprd kabupaten tingkat kpu kabupaten banyuasin, rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten dapil banyuasin (ppk betung). buktivi, kabupaten banyuasin, sumatera selatan, dengan lampiran:,buktivi, kabupaten banyuasin, sumatera selatan, dengan lampiran:desa bukithasil rekapitulasi suara (untuk partai keadilan sejahtera) pps sri kembang, hasil rekapitulasi suara pps bukit partai keadilan sejahtera pemilihan dprd kabupatentps ds. lubuk lancang, tps ds. lubuk lancang, tps ds. buku rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu ds. lubuk lancang, tps tps ds. buku tps ds. lubuk karet. bukti perbedaan suara antara rekapitulasi tps tps dan tps pps desa bukit dengan ppk betung, buktisurat keterangan dari pkpi kabupaten banyuasin, tentang suara pks lebih tinggi daripada partai demokrat: bukti berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps (tiga desa lubuk lancang. lampiran sertifikat hasil penghitungan suara pemilu dprd kabupaten tps desa lubuk lancang, bukti surat pernyataan saksi saksi tps tps: surat pernyataan saksi daro partai demokrat tps desa lubuk lancang. surat pernyataan saksi pks tps desa lubuk lancang, surat pernyataan saksi pks tps desa buku, bukti surat rekomendasi mandat saksi surat rekomendasi saksi pks ppk betung, surat mandat saksi pks desa bukit: surat mandat saksi pks desa buku, surat mandat saksi pks kpud banyuasin. surat mandat saksi pan pps sri kembang, bukti surat keterangan dari kepala desa yang menjelaskan keberadaan saksi pks ppk betung, saksi pks tps buku dan keberadaan saudara tomi selaku anggota kpps yang bertugas tps desa lubuk lancang, bukti surat somasi kuasa hukum dpd pks pada kpud banyuasin: artikel, adalah saksi pks kpud seluma, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa benar ada penggelembungan suara dari ppp seluma, bahwa kupu seluma tidak ada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang ada adalah penayangan hasil rekapitulasi yang dibacakan dan data tidak ada diserahkan hanya disuruh mencatat saja: bahwa setelah selesai penayangan hasil rekapitulasi tidak ada tanya jawab, bahwa saksi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi, karena tidak diberikan kesempatan untuk interupsi: bahwa saksi mengetahui ada penggelembungan suara pada hari senin, tanggal mei setelah diberitahukan oleh teman bahwa suara pks disalib oleh ppp sekitar suara, bahwa saksi tidak mengajukan keberatan karena setelah mengumumkan mereka pergi meninggalkan saksi, dan saksi juga tidak mengajukan klarifikasi, elvis bahri, adalah saksi pks kpu provinsi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa proses penghitungan rekapitulasi dilakukan kpu provinsi bahwa penghitungan suara dilakukan pada jam. malam, bahwa suara pks disalib oleh ppp: bahwa saksi tidak punya data dari seluma karena mereka tidak memberikan berita acara rekapitulasi: bahwa saksi mengetahui ada penggelembungan suara pada tanggal mei dan pada saat mengetahui ada penggelembungan suara saksi tidak mengajukan keberatan karena kpud tidak ada kantor, hadi sucipto, adalah sebagai saksi ppk lebong utara dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bukti rekapitulasi hasil perhitungan suara sementara anggota dprd kabupaten banyuasin tanggal april jam. wib: bukti rekapitulasi hasil perhitungan suara sementara anggota dprd kabupaten oleh ppk oleh ppk betung tanggal april bukti berita acara rapat pleno kpud banyuasin tentang tanggapan terhadap tuntutan parpol untuk penghitungan ulang surat suara, bahwa dalam persidangan pada hari senin, tanggal mei telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut: mulyadi, adalah sebagai saksi tingkat pps desa bukit, ada mandat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi mendapat informasi dari saksi ppk suara pks desa bukit ditulis suara padahal adalah suara, saksi minyak salinan rekap dari pps, bahwa suara pks ada pengurangan, ketua pps desa bukit menyatakan ada suara dan hal ini dibenarkan oleh jadi bukan suara, bahwa saksi tidak senang dengan saksi kpu tidak langsung lapangan, partai demokrat adalah suara jika ada perubahan kenapa tidak dilaporkan pada saksi saksi, langsung dirubah dengan tipe x, suparno,adalah saksi pks tps desa lubuk lancang kecamatan betung, ada mandat, dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa perolehan suara partai demokrat tps adalah suara akan tetapi ppk betung tertulis suara ada perbedaan suara, sedangkan suara pks adalah suara sedangkan ppk ditulis tidak ada suara untuk pks, bahwa pada saat pengumuman tanggal april ada mandat tertanggal april dan mandat yang dibacakan itu adalah mandat untuk polda, mandat tersebut telah diserahkan kepada ketua pps salinan ada dpd: bahwa karena saksi belum dapat menunjukkan mandat pps saksi keluar pada saat penghitungan suara: bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah suara tingkat pps, bahwa saksi mendengar pendapat pendapat dari bawaslu ppk mengeluarkan rekaman setelah saksi cek hitungan saksi dan ppk berbeda, mulyadi ahmad, adalah sebagai saksi pks ditingkat ppk kecamatan betung, ada mandat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: bahwa tanggal april ada telepon dari ppk betung yang memberitahukan ada pengumuman, dan kepada setiap wakil parpol memberikan salinan lembar untuk ditandatangani, tapi yang ditandantangi itu bukanlah berita acara hasil rekap tapi adalah berita acara terima hasil akhir yang sifatnya pengumuman: bahwa tps tertentu terdapat penggelembungan partai demokrat, tps saksi dari partai demokrat sendiri menyatakan bahwa suaranya ada begitu juga dari saksi pks tapi diumumkan menjadi suara, bahwa tps partai demokrat ada suara diumumkan menjadi suara, jadi total pembengkakan ada suara, selisih dari pks ada suara, bahwa pengurangan suara dari pks adalah disebabkan oleh adanya kesalah penghitungan suara dari pps selisih daerah pemilihan betung ada kursi partai demokrat ada pada urutan ke sedangkan pks diurutan ke muhammad ichsan, md, adalah saksi dari pks ditingkat kpud banyuasin, ada mandat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi mengikuti proses penghitungan suara saksi diundang melalui saksi saksi kami ppk untuk mengikuti pleno, pada waktu sampai ditempat sudah ada proses rekap, tapi para saksi diusir karena dianggap menggangu rekap, tapi yang ada disana bukanlah proses rekap tapi adalah membagikan hasil rekapitulasi: bahwa setelah saksi mence ada ketidak sesuaikan lantas kami mulai investigasi kan saksi punya laporan internal, dimana mulyadi ahmad datang melaporkan dpd: bahwa pada tanggal april saksi membuat surat pengaduan bawaslu dan diteruskan pada bawaslu kecamatan sekaligus datang ppk, karena tidak ada kesesuaian data dan terjadi penggelembungan suara partai demokrat, salah satunya tps lubuk lancang suara partai demokrat ada tipe, ppk tidak bersedia menunjukkan yang asli jadi jelas terlihat ada perubahan fakta, tps bukit ada suara tapi ditulis suara yang mengatakan hal ini adalah saksi partai demokrat sendiri, bahwa desa lubuk lancang dan bukit ada pengurangan suara pks bahwa kpud tidak pernah ada kantor, saksi ikuti pola penghitungan suara yang dilakukan oleh kpud ternyata pks tetap dikurangi dan dirugikan suara sedangkan selisih dengan partai demokrat hanya suara, bahwa berita acara kpud tanggal april ada rekaman sementara, tapi tanggal itu juga rekaman sudah pinal, kpud mengelabui saksi agar saksi tidak mengajukan keberatan, selama hari pihak kupu menghilang ganti ganti, baru tanggal mei semua kpud lengkap tapi waktu mengajukan keberatan sudah habis: bahwa kpud tidak pernah mengemukakan apa apa dan tidak pernah pleno, ada parpol yang hadir, dan memaksa kupu untuk menetapkan hitung ulang atau tidak pada tanggal mei pada hari itu juga kpud melakukan rapat pleno, hasilnya tidak ada hitung ulang, dan kpud tetap mengeluarkan hasil rakan suara yang telah dirubah: bahwa kami meerah pemilihan bawaslu, pihak terkait: panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada tanggal april ada laporan bahwa ada penggelembungan suara pada partai demokrat dan pengurangan suara pada pks, atas laporan tersebut bawaslu bersama kpud banyuasin datang ppk betung memeriksa: tps bitung perolehan suara ditulis menjadi tps dan tps ada juga kecurangan, saksi minyak menghitung format tapi menurut keterangan kpud banyuasin harus berdasarkan rapat pleno kpu, akan tetapi rapat kpud banyuasin mengatakan tidak ada lagi penyampaian hasil rekap dan diberitahukan pula jika ada yang keberatan diajukan saja mahkamah konstitusi, bahwa saksi tidak mence setiap tps hanya ppk mence format c1, hasil yang dilakukan oleh pks ada kecenderungan adanya manipulasi: kpu kabupaten, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada saat dilakukannya pengecekan ulang ppk saksi hadir, yang dilakukan adalah membuka kota bukan melihat format yang disarankan oleh bawaslu pada saat itu adalah untuk membuka kotak, tapi tidak disetujui dengan alasan harus ada ijin dari kpu pusat, bahwa penggelembungan itu terjadi karena ada kesalahan penghitungan hal dilaporkan ppk sehingga ada revisi semua parpol semua, bahwa setelah melihat format suara pks suara tapi ditulis suara, pengurangan suara dikarenakan ada penjumlahan yang ganda, dan setelah dijelaskan kepada pks dan panas pihaknya tidak menerima: bahwa pedoman pihak kpu kabupaten adalah data dari ppk perolehan partai demokrat adalah bukan yang melebihi suara pks bahwa semua parpol berkurang hal ini terjadi karena pada saat rekap pps tingkat desa mengikuti data pps yang bersangkutan, sedangkan kesalahan ada ditingkat ppk. kompi ini datang ditingkat ppk, yang dipersoalkan adalah partai demokrat dimana suara ada tapi ditulis suara, xii. dapil musi banyuasiniv, kabupaten musi banyuasin propinsi sumatera selatamusi banyuasin kabupaten musi banyuasin bsd penuh pan pkb pkb sejahtera pbr pdip pds golkar .p. patriot pancasila psi ppd pelopor jumlahmusi banyuasin kabupaten musi banyuasin propinsi sumatera selatanpenghilangan suara untuk partai keadilan sejahtera pada pps berlian jaya, pps. simpang pps. sri gading, dan pps suka makmur. dengan rincian sebagai berikut pps tertulis seharusnya selisih berliandaya sri gading suka makmur jumlah oleh karenanya permohonan berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut (bukti sampai95xpemohon berpendapatkbkabupaten musi banyuasin propinsi sumatera selatan, yang diumumkan pada hari rabu, tanggal mei pukul wib, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:abupaten musi banyuasin propinsi sumatera selatan: buktiecamatan payung lendir, kabupaten musi banyuasin propinsi sumatera selatan, bukti surat keterangan ketua pps berlian jaya pps bj iv tertanggal berlian jaya, april bukti surat keterangan ketua pps simpang pps sb iv tertanggal simpang april bukti surat keterangan ketua pps sri gading pps sg iv bukti surat keterangan ketua pps berlian jaya pps i sm ivdan iii desa simpang kecamatan payung lendir daerah pemilihan kabupaten musi banyuasin iv, masing masing bertanggal april bahwa dalam persidangan pada hari rabu tanggal mei telah didengar keterangan saksi saksi dan pihak terkait sebagai berikut: awaludin, adalah saksi pks ditingkat ppk, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa benar hasil rekap kecamatan payung kincir ada pengurangan suara, hal tersebut diketahui setelah ppk payung lendir mengumumkan rekap pada tanggal april dan parpol yang hadir pada saat itu ada parpol yaitu: golkar, pdip, ks, patriot dan pkb, bahwa hasil rekap tersebut ada kesalahan setelah dicocokkan dengan data saksi pps desa berlian jaya, bahwa ppk payung lendir suara pks berjumlah suara, bahwa data data yang dikeluarkan oleh ppk, saksi fotokopi ternyata setelah diteliti ada pengurangan suara empat desa: bahwa pada saat dilakukan rekap saksi tidak melihat karena dilakukan ditempat tertutup, para saksi parpol disuruh keluar dengan alasan rekap tidak terganggu, bahwa setelah mengetahui adanya selisih suara untuk pks, saksi mengajukan keberatan secara lisan pada tanggal tanggapan dari ppk adalah menganjurkan saksi utnuk mengajukan keberatan ppk payung kincir dan atas anjuran tersebut saksi mengajukan keberatan pada tanggal bahwa saksi telah melakukan investigasi dan dari hasil tersebut menurut keterangan saksi seharusnya suara pks adalah suara akan tetapi ditulis oleh ppk menjadi suara, semadi, adalah ketua pps berlian jaya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mengikuti proses rekap dari awal sampai akhir sehari semalam dan saksi mendapat keterangan dari kpps yang menjumlahkan suara yang ada desa berlian jaya adalah suara akan tetapi oleh ppk ditulis suara untuk celeb saja sedangkan untuk suara partai ada suara tapi tidak dicantumkan: bahwa hal tersebut diketahui dari keterangan pks: bahwa tanggal april dilakukan pleno membahas untuk melakukan penghitungan ulang. bahwa pada tanggal s d dilakukan proses penghitungan ulang: bahwa tanggal april dilakukan pleno ppk lebong utara tidak ada persoalan suara diterima: bahwa tanggal april hasil rapat dikirimkan kpud rejang lebong bahwa saksi mengetahui ada penggelembungan suara terjadi pada ppp, hal ini terjadi ada perbedaan rekapitulasi dari ppk lebong utara yang dilakukan oleh kpud hal diketahui bahwa ppk surat suara sedangkan kpud ada suara, bahwa untuk perolehan suara pks tetap tidak ada penurunan dan penggelembungan hanya terjadi pada ppp saja. pihak terkait: zulkarnain, wakil panas seluma menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tidak pernah dilakukan yang ada adalah rapat pleno penayangan hasil suara untuk dpr ri, dan setelah penayangan itu dilakukan tidak ada komplain bahwa komplain yang diajukan setelah lewat (tujuh) hari sesuai dengan undang undang komplain untuk keberatan diserahkan saja mahkamah konstitusi, bahwa, panas tidak pernah mengajukan keberatan untuk dpr ri yang diajukan adalah keberatan rapat pleno penayangan hasil. bahwa keadaan seluma secara umum adalah kondusif, bawa ada kasus yang diajukan tapi tidak ada tindak lanjut dari kpu, edi suhardi. anggota ppk lebong utara menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa benar, bukti yang diajukan oleh pemohon ditandatangani oleh saksi, dan pada saat menandatangani surat tersebut tidak ada tekanan dari pihak manapun, bahwa surat keterangan yang ditandatangani tersebut yang membuat dramanya adalah sekretaris pps, samurai, adalah anggota pps iii simpang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa benar pada saat proses penghitungan akhir saksi mengikuti dari awal sampai akhir, bahwa perolehan suara pks tps iii adalah suara dan dituangkan dalam berita acara rekap, xiii. dapil aceh utara dprd kota) pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu nomor sk kpu mei tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun secara nasional untuk untuk daerah pemilihan aceh utara sesuai berita acara tentang penghitungan suara anggota dprd kota daerah pemilihan aceh utara yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei dengan hasil penghitungan sebagai berikut parpol aceh utara versi kpud aceh utara nama parpol ppk ppk cot ppk jumlah penanaman gam tanganan ipm ipp |989g iptek |pnb ipd |460o ipp |a60o oo penuh (pbr '|610o | |9oo (pdi p |asg |eog (pbs elo (patriot |es |eoe (ppd total |9sar pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: parpol nama hasil perolehan suara anggota dprd jumlah utara versi bawaslu kec lhoksukon aceh utara aed aan lhoksukon girek langkahan ipm ola | ppp |9sg |e226 o | ppd ko ) | |a7 oo pnb ) jae |pd |a0o70o |a0e7 jasa | |pp oo) |aeo d p |a8sg |eog apps |a8 |j28 total oo) |osg7 18pp kecamatan lhoksukon, kesalahan penjumlahan dilakukan oleh ppk kecamatan lhoksukon, seperti yang terdapat tabel yang seharusnya adalah seperti yang terdapat tabel jika perhitungan berdasarkan tabel maka perolehan kursi terakhir adalah untuk partai demokrat dengan total perolehan suara suara, sedangkan menurut bukti yang kami miliki bukti maka yang memperoleh kursi adalah pks dengan perolehan suara berdasarkan alasan tersebut atas pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut mengabulkan permohonan pemohon menyatakan membatalkan penetapan kpu nomor ba v tanggal mei teaceh utarai berikut: menetapkan perolehan suara partai keadilan sejahtera kecamatan lhoksukon daerah pemilihan aceh utara berdasarkan bukti sebagai berikut . perolehan kursi partai menurut bukti1 parpol ppk ppk ppk total perolehan sisa perolehan lhok cot langkahan suara kursi suara kursi sukun girek putaran putaran nim | |ar a27 bsd |a5 |pbb |10e1 |sea las ' i31 isa ipjp |3409g |9eg |as8 |e26 |ppo |o |pp iss |3g8 pnb jae |pd |r0e7 |46o |pk padi (penuh |sos |a28g4 |a2g (pan |19e1 |3279g (pkb ' ' e |e75 les (pkb ' |e2 pks ' ' jar (pbr |o |9o24 |o (pdi p |48g |eog |3s3g apps p.patriot |es i71 psi ' ) e| |4a3 last (psd o jap o|o (pelopor i3as iga suara: jumlah kursi: bpp: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu untuk melaksanakan putusan. guna menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti bukti surat berupa: bukti daftar hasil pemungutan suara bawaslu kecamatan lhoksukon bukti berita acara pertanggal april buktikota, tanggal april kecamatan lhoksukon: bukti rekapitulasi perhitungan suara daerah pemilihan aceh utara versi pps dan kpud ppk lhoksukon: bukti surat bersama partai politik perihal penghitungan ulang suara kecamatan lhoksukon aceh utara tanggal april bukti surat dewan pimpinan daerah partai keadilan sejahtera kabupaten aceh utara au aa links i tanggal april perihal pelanggaran dan kecurangan yang terjadi aceh utara. bukti surat dari dewan pimpinan daerah partai keadilan sejahtera kabupaten aceh utara, au aa pks i11 tanggal mei perihal penolakan hasil final rekapitulasi jumlah suara daerah pemilihan kecamatan lhoksukon kabupaten aceh utara. bahwa dalam persidangan pada hari senin, tanggal telah didengar keterangan dari saksi saksi dan pihak terkait sebagai berikut: zulkarnain, adalah sebagai saksi pks kpud aceh utara, dibawah sumpah menyerahkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tanggal april diadakan sidang pleno rekap dan selesai pada jam. wib untuk rekap data ppk, dan saksi mengambil data dan fotokopi, bahwa kpud tidak mengumumkan hasil rekap satu persatu tapi diberikan fotokopinya: bahwa saksi diminta datang kpud melalui telepon untuk penandatanganan rekap, bahwa benar, pada saat itu tidak ada kesempatan bertanya dan untuk mengajukan keberatan dengan alasan bahwa tugas kpud adalah untuk melakukan rekap saja, bahwa dalam rekaman tersebut, ditemukan ada ketidaksadaran dan kejanggalan, dimana ada penggelembungan suara partai pbb, pdip, dan hal itu telah direvisi oleh kpu, dan saksi telah melakukan investigasi dilapangan ternyata ada perbedaan data ppk lhoksukon ada suara sedangkan bawaslu ada suara, bahwa pada tanggal april aliansi parpol telah kali menyampaikan keberatan bawaslu kecamatan untuk menghitung ulang tapi tidak ditanggapi, kemudian pada tanggal mei diajukan bawaslu kabupaten, bahwa kpud tidak menerima keberatan, saksi disuruh mengajukan mahkamah konstitusi, sayap, adalah saksi pks ditingkat ppk, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada saat saksi datang ppk, ketua ppk menolak karena sebagai saksi karena seorang caleg, akan tetapi saksi tetap berada lokasi, tidak boleh masuk ruang rekaman, dari pantauan saksi yang melakukan rekaman hanya anggota ppk tidak ada saksi saksi dari parpol: bahwa penghitungan suara saksi ketahui dari saksi pan, dan setelah rekaman diumumkan kecamatan pada tanggal april ada pengurangan dari suara pan dilihat dari bukti bukti dari saksi pan: bahwa dari data saksi dari pks ada penyimpanan suara pks data data diperoleh dari pps dan saksi melaporkannya bawaslu: pihak terkait: syaiful, adalah sebagai bawaslu kecamatan lhoksukon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada saat diadakan rapat pleno penghitungan suara kondisi lhoksukon adalah aman dan tertib tidak ada gangguan, bahwa suara pks ppk adalah suara sedangkan bawaslu suara pks suara, bahwa benar, banyak surat laporan, ada parpol yang melakukan protes terhadap ppk melakukan kecurangan, dan dari laporan laporan tersebut ada bukti bukti yang dicocokkan dengan data ppk dan bawaslu, bahwa setelah data dicocokkan ternyata tidak cocok, maka pihak bawaslu menyatakan kepada parpol parpol untuk segera melapor kepada mahkamah konstitusi, karena bukan wewenang bawaslu: bahwa saksi menurunkan relawan relawan untuk memantau pemilu, adalah juga merupakan kewenangan dari panas kecamatan sebagaimana diatur dalam bawaslu pusat tahun ketua panas kabupaten, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa semua parpol yang melakukan protes tidak sesuai dengan prosedur: bahwa yang diprotes adalah aceh utara akhirnya dilakukan hitung ulang dan sudah ditemukan ada kecurangan bahwa protes yang lain diajukan setelah habis waktu sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan penghitungan ulang: bahwa pada waktu dilakukan pleno untuk merevisi ada parpol yang hadir dan mereka semua menerima hasil keputusan rekap yang telah direvisi, yang tidak menerima adalah pks, dan saksi mengatakan tidak bisa menghitung ulang lagi karena waktu sudah habis, ketua kpu kabupaten aceh utara, pada pokoknya memerankan sebagai berikut: bahwa pleno dilakukan pada tanggal april dan hasil pleno ditandatangani oleh semua parpol kecuali yang tidak setuju, xiv. dapil cilegon dprd kotakecamatan grogol pulomerak kota cilegon propinsi banten yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib, yaitu sebagai berikut bahwa telah terjadiyebabkan rangking perolehan suara partai keadilan sejahtera menjadi rangking ke sehingga partai keadilan sejahtera pks) tidak dapat memperoleh jatah kursi terakhir dari kursi yang tersedia: bahwa terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara partai bulan bintang pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kpu kota cilegon untuk daerah pemilihan cilegon iii yang didapat dari hasil penjumlahan (dua) kecamatan yaitu kecamatan grogol dan kecamatan pulomerak dimana perolehan suara partai bulan bintang adalah sebanyak suara, padahal seharusnya dengan fakta fakta sebagai berikut bahwa semula daftar nama caleg untuk pbb pada dapil cilegon iii adalah berjumlah orang terdiri dari, usman achmad, abdul laser, suyanto muhammad juri jalal. kemudian sdr abdul laser, mengundurkan diri sebelum pemilihan umum berlangsung pada tanggal april dan telah disetujui oleh kpud setempat. sehingga jumlah caleg sah yang tercantum dalam surat suara untuk pbb berjumlah orang tanpa abdul passer, bahwa dalam pemungutan pada tanggal april dalam surat suara anggota dprd kota cilegon, dapil daftar nama caleg untuk pbb secara berurutan terdiri dari usman achmad, suyanto, muhammad juri, jalal, nama tb. abdul laser tidak ada. (bukti bahwa berdasarkan keterangan dari ppk grogol dan ppk pulomerak, penghitungan suara baik tingkat tps, pps maupun ppk kecamatan grogol dilakukan dengan hanya menyebutkan nomor urut tanpa menyebutkan nama caleg, sehingga dengan itu maka posisi caleg tidak terdapat dalam rekapitulasi penghitungan suara. akan tetapi dalam surat rekapitulasi hasil pemungutan suara anggota dprd kabupaten kota tingkat ppk kecamatan grogol surat model da1 dprd kabupaten kota masih dijumpai jumlah suara perolehan bagi caleg partai bulan bintang yaitu tb. abdul passer, se, dengan jumlah suara (bukti p3) dengan rincian sebagai berikut suyanto muhammad juri jalal .4bahwa perhitungan suara pada tingkat ppk kecamatan pulomerak sebagaimana termuat dalam sertifikat model dprd kabulomerak, juga masih dijumpai adanya jumlah suara untuk caleg pbb yaitu tb. abdul passer, se, dengan jumlah suara (bukti p2) dengan rincian sebagai berikut nama partai dan caleg pps pulomerak partai bulan bintang usman ahmad, abdul passer, suyanto muhammad juri jalal 9e .5bahwa akumulasi jumlah suara partai bulan bintang untuk caleg nomor tb. abdul passer, dari kedua ppk yaitu ppk kecamatan grogol dan kecamatan pulomerak adalah sebagai berikut nama partai dan caleg pps pps pulomerak grogol partai bulan bintang usman ahmad, abdul passer, suyanto muhammad jalal bahwa apabila penghitungan suara dilakukan dengan cara menyebut nomor caleg, maka pemohon berpendapat seharusnya tidak terdapat bahwa benar ada penggelembungan suara dari ppp, bahwa format suara kpu hanya lembar ada perubahan angka, ada unsur kecurangan, dapat dilihat dari bukti p 8b dan bahwa format yang dikeluarkan oleh ppk adalah total suara caleg, yang dikeluarkan oleh kpu berbeda: bahwa laporan dari pks ada perubahan data dari ppk sehingga data yang dikeluarkan oleh kpu berbeda yang benar adalah data dari ppk, bulan sari, anggota kpud seluma memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa putusan kpu pusat sudah sesuai sebagaimana mestinya: bahwa dalam rapat pleno untuk menghitung suara kami laksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang undang: bahwa rapat pleno dilaksanakan dengan dihadiri oleh para saksi parpol dan panas, bahwa rapat pleno dilakukan hanya dengan penayangan saja, ii. dapil kepulauan riau dpr r, yaitu sebagai berikutaerah kepulauan riau. perhitungan jumlah suara untuk caleg tb. abdul passer, karena caleg nomor telah berganti dengan nama suyanto, bahwa berdasarkan keterangan dari ppk pulomerak kota cilegon dalam suratnya ppk tertanggal april dan keterangan ppk grogol dalam surat tertanggal april menyebutkan bahwa penghitungan suara tetap berpegang pada penyebutan nomor urut saja, ini berarti tidak terdapat jumlah suara untuk caleg urut sejumlah suara, (bukti dan bahwa berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan kota cilegon untuk dapil tidaklah sesuai dengan penjumlahan urutan namacaleg yang sebenarnya dimana jumlah suara yang dinyatakan tidak ada adalah untuk caleg urut sebanyak suara dengan rincian sebagai berikut: (bukti p1) nama partai dan caleg pps pps grogol jumlah hasiisnbaihandi betcbasad lini jual bahwa kpu kota cilegon berdasarkan bukti hasil penghitungan suara diatas ternyata tidak melakukan pengurangan jumlah suara untuk sejumlah suara yang dihapus sebanyak suara untuk caleg urut tb. adil passer, sehingga akumulasi suara tetap pada posisi bahwa berdasarkan data data keterangan penghitungan suara berdasarkan nomor urut, pemohon berpendapat seharusnya kpu melakukan penghitungan berdasarkan urut caleg dan tidak agi terdapat caleg dengan angka dalam penghitungan suara, sehingga dengan begitu jumlah suara yang harus dikurangi dari daftar urutan caleg adalah sejumlah suara yaitu untuk caleg angka partai bulan bintang. dengan penghitungan tersebut maka jumlah suara partai bulan bintang dalam dalam rekapitulasi hasil suara komisi pemilihan umum kota cilegon, lampiran surat model db adalah dan bukannya dengan rincian sebagai berikut nama partai dan caleg pps pps grogol jumlah pulomerak partai bulan bintang usman ahmad, muhammad juri jalal bahwa suara partai bulan bintang pps pulomerak sejumlah didapat dari pengurangan jumlah suara versi pps dengan jumlah suara yang dinyatakan tidak ada, yaitu, .12bahwa suara partai bulan bintang pps grogol sejumlah didapat daripengurangan jumlah suara versi pps dengan jumlah suara caleg yang dinyatakan tidak ada, yaitu bahwa setelah diperiksa rincian jumlah penghitungan suara partai bulan bintang untuk tingkat kpu terdapat perbedaan penghitungan suara dengan sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon, penghitungan suara tersebut adalah sebagai berikut (bukti p8) nama partai politik pps pps pps pps pps pps pps pps jumlah far aya gede ari arum partai bulan |a151 bintang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas pemohon berpendapat rekapitulasi yang benar untuk dapil iii cilegon partai bulan bintang adalah sebagai berikut nama partai politik pps pps pps pps pps pps pps jumlah surat lebak taman mekarsari geram rawa kotabaru grogol aya gede ari arum bintang bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana pemohon ajukan tersebut maka seharusnya terjadi koreksi atas jumlah suara yang seterusnya mempengaruhi rangking perolehan suara untuk jatah kursi bagi partai bulan bintang dan partai keadilan sejahtera sebagai berikut nama partai jumlah jumlah rangking rangking perolehan kursi politik suara setelah sebelum sih kursi setelah sebelum koreksi koreksi koreksi sebelum koreksi koreksi koreksi pri marhaensme too peso toes ga para merdeka) |) tap pok o sep ito ppi per gep pararbemokat m3s pkpi man aer apel penuh tap pkb (ef tap (cn mana tka maks kan dan befeo p pds para gokar ase7s| pedia pancasila pepes a2menetapkan perolehan suara partai bulan bintang daerah pemilihan kecamatan grogol pulomerak kota cilegon propinsi banten, dengan perhitungan sebagai berikut nomor dan nama parpol |gro pulomerak dpi usman achmad, ) gal suyanto muhamad zuri s5s| ss| jual o oo oo oa. dal menetapkan komposisi perolehan kursi dprd daerah pemilihan iii kecamatan grogol pulomerak kota cilegon propinsi banten berdasarkan koreksi revisi tersebut diatas, sebagai berikut nol. namaparti suara perolehan kursi partai golkar partai kebangkitan bangsa partai demokrasi indonesia perjuangan partai persatuan pembangunan partai amanat nasional partai keadilan sejahtera partai bulan bintang partai demokrat p0. partai bintang reformasi partai karya peduli bangsa poo partai pelopor partai damai sejahtera poo partai demokrasi kebangsaan partai keadilan persatuan indonesia partai persatuan daerah partai persatuan nahdlatul umah poo pni marhaenis org pnb partai merdeka lo. 0o0 partai patriot pancasila partai serikat indonesia partai penegak demokrasi ind. po00 partai buruh sosial demokrat partai perhimpunan indonesia baru pooldan rekapitulasi perolehan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota cilegon daerah pemilihan iii grogol pulomerak), bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kota cilegon panitia pemilihan kecamatan kecamatan pulomerak bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota panitia pemilihan kecamatan grogol, bukti surat ketua ppk pulomerak ppk tanggal april perihal klarifikasi bukti surat ketua ppk kecamatan grogol tanggal april bukti surat ketua panitia pengawas pemilu kota cilegon nomor v c panas tanggal mei perihal rekomendasi, bukti surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan kota cilegon bukti perolehan suara partai politik peserta pemilu tahun zona iii pulomerak grogol: bukti surat dari dewan pimpinan cabang dpc) partai bulan bintang kota cilegon nomor: pcc lg sek ivuud humor, adalah saksi pks, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi tahu persoalan pada tanggal april dari tim advokasi dan pada tanggal kejanggalan itu saksi sampaikan kpud tapi tidak ada tindak lanjut, bahwa persoalan ini membawa pengaruh kepada pks, dimana kalau suara dianulir, jadi yang punya suara adalah pks, pihak terkait: supriyanto, adalah anggota panas cilegon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi juga terkejut melihat kejadian ini, dimana tidak ada tanda gambar dan nama caleg tapi dalam kertas suara ada: bahwa saksi tahu kalau perlengkapan surat suara dicetak pusat nama tb. abdul nasir tidak ada tapi mendapatkan suara, bahwa tb. abdul nasir sudah mengundurkan diri sebagai caleg, karena yang bersangkutan adalah karyawan direktur cabang bri, karena ada larangan ikut sebagai caleg akan tetapi setelah diteliti ternyata namanya ada ppk, xv. dapil pandeglangkabupaten pandeglang sakti wisata menes dikenal siput .ppp .ppd 70o| tel oo sn| ppi n8| 7o| a39 .pnb .padi oj| pks '' pbr .pds |21p. patriot ga) jumlah toor9| soa9g| b8b ipjp 6s0e| span sejahtera 495a|pandeglang iii (tiga) kabupaten pandeglang propinsi banten.persatuan pembangunan pada ppk siput dan ppk dikenalartai persatuan pembangunan pada ppk siput adalah sebesar suara, padahal yang seharusnya sebenarnya adalah sebesar suara hal tersebut terjadi pula pada ppk dikenal dimana perolehan suara partai persatuan pembangunan adalah sebesar suara, padahal yang seharusnya sebenarnya adalah sebesar (bahwa atas penggelembungan penambahan suara tersebut, dpd partai keadilan sejahtera kabupaten pandeglang telah membuat laporan bawaslu kabupaten pandeglang, melalupandeglang iii kabupaten pandeglang sakti wisata menes dikenal siput .ppp' ) | ' j .ppd oo ) oo te| .ppi oo l8.pnb ko o o| m.padi o o| sejahtera pds golkar .p. patriot 9ga| jumah| pemohon berpendapat3a| ipd span |pk sejahtera merdeka,adalah sebagai berikut daerah pemilihan: pandeglang iii kabupaten pandeglang sakti wisata menes dikenal siput bahwa telah terjadi penggelembungan penambahan suara untuk partai amanat nasional pan)amanat nasional pan) pada pps muka kuning dimana pan pps tersebut mendapatkan suara yang seharusnya hanya mendapat suara. demikian pula yang terjadi pps batu aji dimana pan mendapatkan suara yang seharusnya menurut berita acara pps batu aji partai amanat nasional pan) hanya mendapat suara. bahwa telah terjadi pula penggelembungan penambahan suara untuk partai amanat nasional pan) ppk nongsa yang menetapkan perolehan suara untuk partai amanat nasional pan) sebesar suara yang seharusnya menurut data pps kecamatan nongsa totalnya adalah suara. sedangkan untuk partai keadilan sejahtera kecamatan nongsa terdapat data suara sedangkan seharusnya adalah suara. pemohon berpendapat bahwa dengan adanya penggelembungan penambahan suara ppk sungai beduk dan ppk nongsa mengakibatkan terjadinya pengurangan suara yang dialami partai keadilan sejahtera dan berakibat pada partai keadilan sejahtera daerah pemilihan kepulauan riau tidak mendapatkan sisa kursi yang ada dan partai amanat nasional pan) mendapatkan sisa kursi tersebut.merdeka ppp ppd oo 7e| o ppi a6| a88| pnb demokrat pkpi padi penuh pan pkb pkb .pks pbr pdip pds golkar 21p. patriot 9ga| mm| psi ppd .p.siput kabupaten pandeglangdikenal kabupaten pandeglang, bukti surat pernyataan ketua ppk kecamatan siput kabupaten pandeglang drs. agus yudopermono) tertanggal siput, april diketahui camat siput kabupaten pandeglang: bukti surat pernyataan anggota ppk kecamatan dikenal kabupaten pandeglang surimi) tertanggal dikenal, april diketahui camat dikenal kabupaten pandeglang. buktrekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dewan perwakilan rakyat, daerah pemilihan pandeglang iii, kabupaten pandeglang. komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang.humor, adalah sebagai saksi pks ditingkat ppk kecamatan siput dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa ppk kecamatan siput perolehan suara pks pada saat rekapitulasi terakhir tanggal sampai finish tanggal adalah suara, bahwa pada saat pengumuman tidak ada yang komplain, karena rekap yang saksi buat adalah sama dengan rekap yang ada ppk, bahwa pada saat penghitungan suara saksi dari partai ppp hadir yang bernama taufik, bahwa saksi ppp terlebih dahulu menandatangani berita acara rekap ppk dari pada saksi sendiri, dan pada waktu mau tanda tangan saksi menanyakan apakah suara sudah dil yang dijawab oleh mereka sudah dan tidak akan berubah lagi, ujung sumantri, adalah saksi pks kpud dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa jumlah suara ppp berdasarkan pengumuman rapat pleno ditingkat kpud kecamatan siput adalah suara dan kecamatan dikenal adalah .suara, jadi perbedaannya adalah untuk pipi suara dan untuk dikenal suara, bahwa saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi untuk tingkat kabupaten dari awal melihat adanya kejanggalan dan perasaan dizolimi, bahwa sebenarnya perolehan suara ppp menurut data data saksi kecamatan siput adalah tapi diumumkan kpud adalah sedangkan kecamatan dikenal adalah sebesar tapi diumumkan kpud sebesar padahal saksi belum pernah menerima berita acara perubahannya: bahwa data yang dikeluarkan oleh ppk siput dan ppk dikenal tidak ada perubahan (data mode dan asumsi saksi yang merubah data adalah kupu: pihak terkait: surimi, adalah anggota ppk kecamatan dikenal memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa data yang sebenarnya untuk ppp kecamatan dikenal adalah bukan dan penggelembungan suara untuk ppp saksi tidak merasa merubahnya: bahwa saksi telah melayangkan surat kpud untuk minyak penjelasan mengenai adanya perubahan data suara ppp, akan tetapi pihak kpud tidak pernah menanggapi atau memberikan penjelasan samapai pada waktu rapat pleno akhir penghitungan suara: bahwa kpud menyatakan saksi untuk mengajukan surat bawaslu berdasarkan surat d dpd pks iv xvi. dapil binjai dprd kotp) binjai yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib, yaitu sebagai berikut: daerah pemilihan binjai binjai binjai binjai partai politik barat utara) timur) selatan) kota pni marhaenisme bsd partai merdeka ppp ppd o7lpb pnb partai demokrat pkpi la1lpp o omn|l a51 o29| penuh pkb partai golkar pancasila 22opsi 5boo |ppd pelopor jumlah bilangan pembagi pemilihkota binjai diatas, maka hasil perolehan kursi partai politik dprd kota binjai yang berasal dari daerah pemilihan dp) binjai adalah sebagai berikut binjai timur politik pnb (16pks may a57| maa aan a80 poo boa a23 pap mohbinjai pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: sesuai dengan lampiran model dprd kota binjai,kab kota kota binjai, kecamatan binjai timur, hasil perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut daerah pemilihan binjai binjai binjai binjai partai politik barat kota) utara) timur) selatan) pni marhaenisme bsd partai merdeka leap ppd le8s pnb partai demokrat pkpi |. penuh pkb l48 (pdip partai golkar pancasila (psi poo po. |ppp partai pelopor jumlah bilangan pembagi pemilihdiatas, maka hasil perolehan kursi partai politik dprd kota binjai adalah sebagai berikut urut partai binjai perolehan kursi partai binjai timur politik golkar pdip (17pbr o| |9p. demokrat aa, y2| an| ooo too yoo boo io. inn aanpenambahan suara partai bintang reformasi pbr) dan partai demokrat pd), sebagai berikutsuara partai keadilan sejahtera pks) adalah tetap, dengan jumlah sebagai berikut partai keadilan sejahtera bahwa penambahan suara pbr dan partai demokrat tersebut mengakibatkan menurunkan ranking urutan perolehan kursi partai keadilan sejahtera dewan perwakilan rakyat daerah kota binjai dari daerah pemilihii kota binjai propinsi sumatera utararekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota binjai, propinsi sumatera utara, daerah pemilihan binjai binjai binjai binjai partai politik barat kota) utara) timur) selatan) (ppp ama pbk pink oo partai demokrat pkpi ppp a35 j18 (pdp (psi pan |(ppd just pesan dia masi pemilih dan menyatakan hasil perolehan suara partai keadilan sejahtera sebanyak berada diatas perolehan suara pbr yang mendapat suara sebesar dan partai demokrat suarasebagai berikut: bukti fotokopi daftar rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dprd kota binjai daerah pemilihan bukti fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dprd kabupaten kota daerah pemilihan binjai kecamatan binjai timur bukti fotokopi perbandingan rekapitulasi perhitungan suara antara ppk se kota binjai dengan kpud kota binjai, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan bawaslu kota binjai lp panas bj iv bukti fotokopi salinan data pembanding perubahan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum dprd kota binjai, bukti fotokopi daftar calon terpilih anggota dprd kota binjai pemilihan umum tahunota binjai pemilu kota binjai, dibuat kpu binjai bertanggal april bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan, dikeluarkan oleh panitia pengawas pemilihan umum kota binjai, bertanggal mei bukti fotokopi daftar calon terpilih anggota dprd kota binjai pemilu tahun dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kota binjai, bertanggal meiu bertanggal mei bukti tanda terima model dprd kab kota dari ketua dpd pks kota binjai tangal mei kpu kota binjai, bertanggal mei bahwa dalam persidangan pada hari jum'at, tanggal mei telah didengar keterangan saksi saksi dan pihak terkait sebagai berikut: junaidi, adalah saksi pks ditingkat ppk binjai dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:guna mendukung dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti bukti surat berupa: bukti surat dari panitia pengawas pemilihan umum kota batam tentang hasil temuan panas pemilu kota batam tentang perbedaan rekapitulasi suara kecamatan nongsa, beserta lampiran. bukti rekapitulasi hasil pemilihan umum kecamatan nongsa. bukti hasil perolehan pemilu suara anggota dpr kecamatan nongsa, batam. bukti perbandingan data antara rekapitulasi internal data pps, data ppk, tanggal april dan april bukti surat pernyataan atas nama iskandar husin, spd, tanggal april bukti rekapitulasi perolehan suara muka kuning. bukti model da dpr dpr, panitia pemilihan sungai beduk, beserta laporannya. model dpr dpd berita acara penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum anggota dpr dpd, tertanggal april bahwa pada waktu ada pengumuman rekap pada tanggal april partai demokrat ada suara, pks ada suara, dan pbr ada suara, semua saksi minyak tanda tangan tapi pbr tidak mau tanda tangan, bahwa pada saat itu ada partai yang keberatan yaitu partai demokrat dan pbr dan mereka keluar dari siding, arjun, adalah saksi pks tingkat kpud, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa perolehan suara tingkat kpud untuk pbr ada suara, partai demokrat suara, dan pks tetap: bahwa pada tanggal ada pembacaan rekap ppk binjai karena ada terjadi ketidak colokan data yang diterima saksi saksi parpol berbeda dengan data kpud binjai ada protes parpol sehingga pembacaan depending dilanjutkan dengan pembacaan untuk binjai bahwa untuk daerah binjai timur depending sampai tanggal tapi tidak ada kelanjutan penghitungan rekap, beberapa parpol menanyakan kenapa? pada tanggal pagi pagi sudah ditempeli hasil rekap tapi tidak ada tanda tangan kpud hanya stempel saja, pengumuman tertanggal padahal tanggal rekap belum selesai: bahwa atas rekap tersebut ada parpol yang mengajukan keberatan yang diajukan bawaslu, dan bawaslu menyatakan akan menindak lanjuti laporan laporan parpol tapi tidak ada satu orangpunanggota kpud ditempat dan pada tanggal april mengajukan keberatan dengan mengisi formulir dan disampaikan kepada kpud, bahwa atas permohonan pemohon telah masuk sebagai pihak terkait partai bintang reformasi pbr) berdasarkan suratnya bertanggal juni yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari selasa, tanggal juni nomor: b dpp pbr vi yang memberikan keterangan tertulis sebagai berikut: berkenaan dengan permohonan perkara mahkamah konstitusi ppu.c atas nama pemohon pks, yang menggugat penetapan perolehan suara kota binjai daerah pemilihan binjai maka bersama ini kami sampaikan klarifikasi bahwa penetapan perolehan suara oleh kpu kota binjai untuk daerah pemilihan binjai yang menetapkan suara demokrat berjumlah suara pbr berjumlah suara pks adalah sah, benar dan valid berdasarkan data data yang sah, benar dan valid pula. dalam pokok pokok permohonan pks disebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian suara pbr antara formulir da1 (rekapitulasi ppk) dengan formulir db1 (rekapitulasi kpu kabupaten kota) yang disebutkan bahwa da1 suara pbr sedang db1 suara pbr pks berpendapat bahwa rekapitulasi suara yang benar adalah yang didasarkan pada rekapitulasi ppk (da1) mana pbr memperoleh suara dan pks memperoleh suara, sedang kpu kota binjai telah menetapkan bahwa perolehan suara pbr daerah pemilihan binjai adalah suara demokrat pnb pks perbedaan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh kpu kota binjai menyebabkan pbr (dengan suara mendapatkan (satu) kursi, sedang pink (dengan suara dan pks (dengan suara tidak mendapatkan kursi. selanjutnya pks berpendapat bahwa suara pbr yang benar yang benar adalah sehingga yang seharusnya mendapatkan kursi adalah pks. inilah yang menjadi dasar gugatan pks mahkamah konstitusi, yang menempatkan pbr sebagai pihak terkait. atas dasar gugatan pks tersebut, perlu kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut fokus perselisihan suara tersebut terdapat pps dataran tinggi, mana pbr memperoleh suara (lampiran model tanggal april kalau menggunakan model tersebut sebagai dasar rekapitulasi, maka suara pbr berjumlah akan tetapi, dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk binjai timur (lampiran model da1), suara pbr pps dataran tinggi ditulis (berkurang suara). sehingga perolehan suara pbr berdasarkan da1 daerah pemilihan binjai berjumlah ini berarti rekapitulasi ppk binjai timur (model da1) tidak sesuai atau tidak didasarkan pada rekapitulasi pps (model karena terjadi ketidaksesuaian antara rekapitulasi pps (model dengan rekapitulasi ppk (model da1), maka pbr melakukan protes terhadap kpu kota binjai tertanggal april selanjutnya, atas dasar protes pbr itu, kpu kota binjai memperbaiki rekapitulasi penghitungan suara dengan menjadikan rekapitulasi pps (model diman pbr mendapatkan suara sebagai dasar penghitungan suara, sehingga suara pbr yang sebenarnya daerah pemilihan binjai berjumlah hal ini sesuai dengan mekanisme penghitungan suara, bahwa jika terdapat kesalahan penghitungan suatu tingkatan ppk), maka yang dijadikan dasar keabsahan penghitungan suara adalah tingkatan bawahnya (pps), rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara kpu kota binjai yang didasarkan pada rekapitulasi pps (model d1) dataran tinggi tersebut telah mendapatkan keabsahan dalam1dprd kabupaten kota) untuk kota binjai, tertanggal april dan berita acara no: kpu.jiv tertanggal mei yang menetapkan perolehan suara partai partai setelah mendapat protes dari berbagai partai politik. dalam berita acara kpu.bj v tersebut ditetapkan bahwa perolehan suara pbr daerah pemilihan binjai adalah suara. untuk memperkuat klarifikasi ini, kami lampirkan beberapa alat bukti terkait fotokopib1 dprd kabupaten kota) untuk kota binjai tertanggal april fotokopi berita acara kpu.bj v tanggal mei yang menetapkan perolehan suara partai setelah mendapat berbagai protes dari partai politik. fotokopi berita acara (model dprd kabupaten kota), sertifikat (modelprd kabupaten kota) untuk pps kelurahan dataran tinggi tertanggal april fotokopi. xvii. dapil langkat (dprd kabupaten)perolehan kursi anggota dprd kabupaten langkat dari daerah pemilihan dapil) langkatlangkat dari partai keadilan sejahtera berjumlah (empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara atau peringkat (sepuluh) yang tidak memperoleh kursi dprd kabupaten langkat. tabel rekapitulasi kpu: perolehan suara parpol peserta pemilu anggota dprd kabupaten langkat dapil langkat parpol staat mampu gelanggang serangan parpol a58 a97 jumlah suara shilang untuk dapil langkat kabupaten langkat untuk anggota dprd kabupaten langkat. pemohon menganggap bahwa kesalahan itu berawal dari terjadinya penggelembungan suara pada suara partai kebangkitan bangsa. padahal faktanya perolehan suara partai kebangkitan bangsa hanya sebesar suara bukan sebesar suara, sebagaimana yang diumumkan oleh kpu. pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: tabel staat binjai mampu gelanggang jumlah per parpol serangan parpol jumlah suara sah untuk memperjelas permasalahan penggelembungan suara dari partai kebangkitan bangsa dapat dijelaskan sebagai berikut: ppk kecamatan staat ditulis dalam berita acara rekapitulasi perolehan suara dari partai kebangkitan bangsa adalah sebagai berikut: tabel nama pps pps pps pps pps pps pps pps pps pps jumlah partai pantai staat kala sido banyu perda kala karang ara mang demi baru bingkai mulyo mas main begum rejo con dong ppk tertulis dari tabel atas, jelas bahwa terdapat usaha yang tidak terpuji untuk menaikkan (menggelembungkan) perolehan suara dari partai kebangkitan bangsa, yakni: secara sengaja salah dalam menghitung yang mana seharusnya berjumlah suara, namun oleh ppk ditulis menjadi suara, atau dinaikkan suara. samping kesalahan fatal tersebut atas, penggelembungan juga terjadi terhadap perolehan suara, yakni tiga pps, yaitu pps kala begum, pps ara condong, dan pps mangga. untuk lebih memperjelas, akan kami uraian satu per satu tiap tiap pps tersebut: tabel nama partai kala ara mangga begum condong ppk staat pps kala begum untuk pkb ditulis suara, tetapi berdasarkan data yang benar dari pps kala begum seharusnya pkb hanya memperoleh suara atau digelembungkan suara. ppk staat pps ara condong untuk pkb ditulis suara, tetapi berdasarkan data yang benar dari pps ara condong seharusnya pkb hanya memperoleh suara atau digelembungkan suara. ppk staat pps mangga untuk pkb ditulis suara, tetapi berdasarkan data yang benar dari pps mangga seharusnya pkb hanya memperoleh suara atau digelembungkan suara sehingga secara keseluruhan pkb tiga pps tersebut digelembungkan sebanyak suara. penggelembungan ini sangat merugikan sejahtera untuk memperoleh kursi dapil langkat untuk anggota dprd kabupaten langkat. jika tidak dilakukan penggelembungan, maka jumlah perolehan suara pkb kecamatan staat hanya suara (lihat tabel kolom dan total keseluruhan perolehan pkb dapil langkat hanya suara lihat tabel kolom dengan demikian suara sejahtera adalah lebih banyak besar dari pada pkb, yakni sejumlah suara atau selisih suara, sehingga jika dikembalikan perolehan yang sebenarnya, maka akan tampak pada gambar bawah ini. tabel parpol suara tahap kursi tahap jpp ' setan ppp van o pkb tas dikurangi oo suara partai demokrat berdasarkan tabel atas, sejahtera dengan perolehan suara sejumlah suara memperoleh satu kursi terakhir dprd kabupaten langkat, dan pkb tidak mendapatkan kursi sama sekali untuk dapil. langkatsejahtera, yakni caleg yang bernama khairul anwar, st, berdasarkan bukti bukti nyata yang akan kami ajukan muka persidangan iningkat yang diumumkan pada hari kamis, tanggal mei pukul wib: menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: tabel rekapitulasi perolehan suara parpol pada pemilu april untuk memilih anggota dprd kabupaten langkat daerah pemilihan langkat lebaran tama parpol gang serangan parpol a58 as88 a75 peel indo anik wan koi men suara sah menyatakan bahwa perolehan suara partai keadilan sejahtera sebesar suara, diatas partai kebangkitan bangsa yang hanya memperoleh suara, sehingga mohon ditetapkan pula caleg dari partai keadilan sejahtera yang bernama khairul anwar, terpilih sebagai anggota dprd kabupaten langkat dari dapil langkat tersebutfotokopiangkat pemilu untuk daerah pemilihan langkattelah digelembungkan:sebenarnya belum digelembungkan) bukti fotokopi daftar perolehan suara pemilu daerah pemilihan langkat untuk kecamatan staat. semuanya advokat dan pengacara dari tim investigasi dan advokasi keadilan sejahtera tindak). yang berkantor jl. mampang prapatan raya d e f, jakarta selatan nomor telepon nomor faksimili nomor handphone email berdasarkan surat kuasa khusus tindak v tanggal mei selanjutnya disebut sebagai pemohon, mahkamah konstitusi tersebutihak pihak terkait dan saksi saksi, dengan nomor: php.c dan perbaikan permohonan untuk daerah pemilihan dapil): kepulauan riau, bengkulu, jawa tengah iv, bandar lampung tulang bawangyaitu zaenal komik sebagai saksi kpud batam bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut bahwa hasil rekapitulasi ppk kecamatan nongsa pada tanggal april sudah ditandatangani oleh ketua ppk dengan catatan bahwa data itulah yang telah dikeluarkan secara resmi dan bahwa data itulah yang benar sebab sebelumnya ppk nongsa mengeluarkan data data yang tidak diakui oleh mereka. bahwa kpud batam mengadakan rekapitulasi lagi ternyata angka untuk pan tidak sesuai dengan apa yang direkam oleh ppk artinya sana terjadi selisih menjadi dari situlah kami mengetahui adanya selisih antara data yang rekap ppk nongsa dan kpud batam. bahwa saksi mencoba mengkonfirmasi data tersebut tapi tidak berhasil karena kpud batam sulit ditemui. bahwa pada tanggal april kita mendapatkan berita acara dari pps tanjung bisa dan pada tanggal itu juga diadakan pembacaan hasil rekapitulasi pps yaitu pps tanjung bisa dan pps batuan. dari data yang diperoleh pps tanjung iau pan mendapatkan suara tapi ketika dibacakan tingkat ppk berubah menjadi jadi ada selisih suara. untuk pps batu aji dari saksi yang kita miliki pan memperoleh suara ternyata dibacakan oleh ppk menjadi suara jadi selisih sekitar suara. ada partai lain yang mengajukan keberatan. bahwa pada tanggal april kita diundang untuk hadir pps muka kuning tepatnya ruko batavia untuk menandatangani berita acara hanya untuk berita acara dprd dan dpr saja, karena ketua pps menyatakan harus dikumpulkan tingkat ppk paling lambat pada jam seluruh saksi diminta untuk tanda tangan akhirnya semua saksi musyawarah untuk tanda tangan walaupun pada acara bukti fotokopi berita acara penghitungan suara panitia pemungutan suara pps) dprd kab kota desa kala begum kec. staat. stempel asli) bukti fotokopi daftar perolehan suara pemilu legislatif dapil langkat kecamatan staat desa kala begum stempel asli). bukti fotokopi berita acara penghitungan suara panitia pemungutan suara pps) dprd kab kota desa ara condong kec. staat. stempel asli) bukti fotokopi formulir perhitungan dan perolehan suara parpol desa ara condong dari saksi sejahtera (stempel asli). bukti fotokopi formulir penghitungan dan perolehan suara parpol dari saksi sejahtera pps desa mangga. stempel asli), bukti fotokopi surat ketua dpd partai keadilan sejahtera kabupaten langkat tertanggal april kepada ketua kpu kabupaten langkat untuk mengadakan tinjau ulang perolehan suara parpol kab. langkat, yang intinya menyatakan bahwa perolehan suara partai kebangkitan bangsa dari berita acara kecamatan staat adalah suara namun hasil rekap kpu perolehan suara partai kebangkitan bangsa menjadi sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar suara, bukti fotokopi surat kpu kab. langkat perihal pelarangan pps dan ppk untuk menyebarluaskan isinya: bukti fotokopi surat kpu provinsi sumatera utara yang dikeluarkan tanggal mei tentang larangan mempersulit dan menghalang halangi akses data bagi publik, bukti fotokopisuara, bukti fotokopitulasi perolehan suara parpol desa ara condong, yang menyatakan bahwasanya perolehan suara partai pkb adalah suara, bukti fotokopi surat keterangan dari ketua pps mangga yang menerangkan bahwasanya perolehan suara pkb desa mangga sebesar suara, bukti fotokopi pernyataan sikap dari beberapa parpol kabupaten langkat yang ditujukan bawaslu dan kpud kab. langkat, yang berisikan penolakan hasil rekapitulasi perolehan suara parpol peserta pemilu yang disampaikan oleh ppk kpud kabupaten langkat,sebagi berikut: khairul anwar, adalah saksi pks, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi mengetahui adanya penggelembungan suara, dimana proses rekap mulai tanggal april diawali pada pukul sore daerah pemilihan dan dilanjutkan pada hari jumat dan sabtu, bahwa untuk kecamatan staat pkb memperoleh suara akan tetapi terjadi penggelembungan suara tps yaitu ditulis menjadi ditulis menjadi dan ditulis menjadi suara, bahwa berita acara yang sudah dirubah kecamatan staat ada tps ada suara untuk pkb adalah tapi ditulis menjadi suara padahal pkb haya suara: hafifudin, adalah saksi pks ditingkat pps desa arah condong dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa suara pkb ada suara, akan tetapi terjadi penggelembungan suara menjadi suara ppk, pihak terkait: supriyadi, adalah ketua dpd kabupaten langkat memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi yang dihadiri oleh saiful anwar kecamatan staat data semula pks mendapatkan kursi, akan tetapi setelah membacakan hasil rekap terjadi penggelembungan suara. ada beberapa saksi partai kpud mempermasalahkan ketidak colokan suara maka depending sampai tanggal pada hari sabtu dilakukan pembacaan rekap, malam sebelumnya saksi telah mempertanyakan mengapa ada penggelembungan suara pkb, marhadenis nasution, adalah ketua bawaslu kabupaten langkat memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa apa yang disampaikan oleh pihak pks tadi sebagian besar begitulah adanya, dimana pada tanggal dibacakan angka angka perolehan parpol daerah pemilihan kecamatan staat untuk pkb adalah suara: bahwa dalam dalam formulir model da, tercantum perolehan pks adalah suara kecamatan staat: bahwa benar pks dan bersama parpol parpol lainnyamengajukan keberatan kepada kpu kabupaten langkat khusus daerah pemilihan dan diteruskan kepada bawaslu: bahwa surat surat pengaduan tidak pernah ditanggapi oleh kpu langkat, dan laporan laporan pengaduan tersebut disampaikan kepada penyidik polres langkat dan ditetapkan ada tersangka, dan pks juga mengajukan laporan kepada bawaslu langkat tentang adanya pembengkakan suara, bahwa dari data data yang dibacakan pada tanggal april dicatat suara untuk pkb adalah suara yang seharusnya adalah suara, sedangkan pks adalah suara, penetapan calon terpilih kabupaten langkat tanggal april ternyata untuk daerah pilihan pks tidak memperoleh kursi yang dapat kursi adalah pkb: xviii. dapil tapanuli selatan dprd kabupaten) pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum kpu) pusattapanuli selatan dengan jatah kursi untuk dprd kabupaten tapanuli selatan yang diumumkan tanggal april yang hasil perhitungannya|aze per para pelopor darattapanuli selatan kronologis kecurangan: bahwa pemohon telah menduga adanya pengurangan suara pemohon dengan cara tidak memasukkan angka yang sebenarnya. bahwa pengurangan tersebut terjadi tingkat ppk, kec. sayur matinggi, yaitu suara partai keadilan sejahtera yang berasal dari surat suara dari desa pinjam sebanyak suara, sehingga, pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalahjae pop 9e9g partai peloporselatan yang diumumkan pada hari kamis, tanggal mei pukul wib, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:ipjp p3sp tanpa (pks partai pelopor 56co menyatakan bahwa perolehan suara partai keadilan sejahtera untuk daerah pemilihan tapanuli selatan sebesar suara, sehingga berada diatas perolehan suara partai pelopor yang memperoleh suara. dan oleh karenanya lebih berhak untukhasil rekapitulasi penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota daerah pemilihan tapanuli selatan bukti surat pernyataan dari kpps desa pinjam kecamatan sayur matinggi tentang perolehan suara partai keadilan sejahtera tps desa pinjam kecamatan sayur matinggi, yang intinya menyatakan bahwa suara partai keadilan sejahtera desa pinjam adalah suara bukan suara sebagaimana dihitung oleh ppk ada asli), bukti surat dari panitia pengawasan pemilihan umum kecamatan sayur matinggi kabupaten tapanuli selatan tertanggal april tentang perintah bawaslu kepada ketua ppk kecamatan sayur matinggi untuk membuka kembali surat suara model c2: bukti, tertanggal april (ada asli), bukti surat ketua dpc partai keadilan sejahtera sayur matinggi tertanggal april kepada ketua bawaslu kecamatan sayur matinggi untuk mengadakan pemeriksaan ulang data model khusus desa pinjam yang ada ppk kecamatan sayur matinggi (ada asli), bukti surat ketua bawaslu sayur matinggi tertanggal mei panas sm yang intinya menyatakan bahwa depan ketua bawaslu, ketua ppk kecamatan sayur matinggi menolak untuk membuka data tersebut dengan alasan yang tidak jelas (ada asli), bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara panitia pemungutan suara pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota desa pinjam, kecamatan sayur matinggi yang dilakukan pada hari senen, april untuk daerah pemilihan tapanuli selatan (ada asli)siunjaml(asli), (ada asli):tingkat panitia pemungutan suara(ada asli), bukti rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dprd kabupaten kota. daerah pemilihan kabupaten kota tapanuli selatan, kecamatan sayur matinggi, kelurahan desa pinjam (ada asli).bukti berita acara koreksi hasil perolehan suara partai keadilan sejahtera desa sisanya julu kecamatan sayur matinggi (ada asli): bukti daftar rekapitulasi perolehan suara untuk dpr, dprd propinsi dan dprd kabupaten peserta parpol pemilu tahun untuk perbandingan dugaan adanya kecurangan, misalnya suara untuk partai pelopor (fotokopi). tampak kejanggalan perolehan suara partai pelopor dan pkpi jika dilihat perbandingan perolehan suara ppk batang angkola untuk tingkat dpr ri, dprd provinsi dan dprd kabupaten, dimana terdapat perbedaan yang mencolok: bukti kpud tapanuli selatan sesat provinsi kabupaten pkp pen denan pelopor sama opo sejahtera bahwa dalam persidangan pada hari rabu, tanggal mei telah didengar keterangan saksi dan pihak terkait sebagai berikut: edi hasan nasution, adalah saksi pks kpud tapanuli selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kpud suara pks adalah suara sebagaimana yang dilaporkan oleh ppk, bahwa saksi mengetahui ada perselisihan pada tanggal april telah dibacakan pengumumanoleh kpud, saksi minyak berita acara dari ppk tapi tidak ada, kemudian minyak penjelasan dari ppk mengapasuara pks berkurang, ternyata setelah dicek kembali ada satu ppk desa pinjam yang mengalami pengurangan suara pks, atas masalah tersebut, saksi telah mengajukan protes secara tertulis yang ditujukan kepada kpud untuk membetulkan model tapi tidak direspon, saksi mendatangi bawaslu kecamatan, ketua ppk mengatakan lebih baik saya masuk penjara daripada merubah suara pks, karena ada ancaman dari parpol lain, akhirnya saksi ajukan bawaslu kabupaten tapi tidak ada penyelesaian dan akhirnya saksi ajukan mahkamah konstitusi, abdul wahid gulungan, adalah saksi pks ditingkat pps dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa yang hadir dalam rekap ada parpol, bahwa saksi hadir sebagai saksi pks: bahwa yang terkait dengan pks adalah partai pelopor dengan angka suara xix. dapil waropen bawahabupaten waropen dari daerah pemilihan dapil) waropen bawahdari partai keadilan sejahtera berjumlah (seratus empat puluh tiga) suara bukti kpu kabupaten waropen tanggal april dpil waropen bawah kabupaten waropen untuk anggota dprd kabupaten waropenwaropen bawah kabupaten waropen perolehan suara untuk anggota dprd kabupaten dari partai keadilan sejahtera seharusnyaerjumlah (dua ratus empat puluh tiga) suara, yang mana dengan jumlah tersebut partai keadilan sejahtera akan mendapat (satu) kursi sisa suara setelah perolehan tahap pertama tabel kolomdata kpu kabupaten waropen yang diumumkan pada tanggal april tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan ppk waropen bawah pada saat rapat pleno dengan kpu, ppk, bawaslu dan partai politik peserta pemilu. data yang dikeluarkan ppk bukti lihat juga tabel kolom jelas jelas bahwa partai keadilan sejahtera memperoleh (dua ratus empat puluh tiga suara untuk anggota dprd kabupaten waropen, namun rekap kpu tanggal april data yang seharusnya (dua ratus empat puluh tiga tersebut ternyata hanya ditulis (seratus empat puluh tiga) suara atau selisih (seratus) suara tabel kolom bahwa karena adanya selisih suara tersebut pemohon telah menyampaikan protes untuk perbaikan, yang kemudian data tersebut diperbaiki dalam revisi kpu tanggal april jumlah dikembalikan tersebut ternyata belum dilakukan penjumlahan jumlah suara masing masing calon dpd dan partai politik. bahwa pada tanggal april kita diundang untuk hadir pps dalam rangka menandatangani berita acara untuk dprd dan dprd il. serta mendapatkan berita acara dpd dan dpr ri. ternyata ada perbedaan suara partai pan yang jumlah awalnya adalah menjadi dan data ini yang dipakai oleh ppk sebagai hasil rekapitulasi ppk kepada kpud. bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh ppk nongsa terakhir kali tanggal april yang dibagikan kepada partai partai. bahwa jumlah suara pan pps seharusnya dari tps. bahwa angka yang benar adalah bukan dan saya tidak tahu dari mana datangnya angka tersebut. bahwa kami mengajukan gugatan terhadap hasil rekapitulasi ikhwan setiawan sebagai saksi pks tingkat pps batuan bahwa saksi bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut bahwa dari tanggal sampai dengan pelaksanaan penghitungan suara rekapitulasi pps batuan beberapa kali mengalami death lock karena ada beberapa partai protes pada pihak pps karena tidak lengkapnya data data yang ada tiap pps. bahwa ada kesepakatan untuk membuka kembali beberapa kotak suara. bahwa pada saat penghitungan tps batuan tidak dilakukan penandatanganan oleh seluruh partai karena data yang dibuat oleh ketua pps pada waktu itu bapak umar masih berantakan. sehingga data yang dia buat akan dirapikan dan disampaikan, dan akan memanggil kembali saksi saksi untuk dimintai tanda tangan, setelah lama menunggu sampai saat ini belum tanda tangan berita acara. bahwa sampai saat ini saksi belum menerima bukti berita acara yang ada pps batuan yang saksi miliki adalah data pribadi yang saksi berikan kepada saksi tingkat ppk. menjadi (dua ratus empat puluh tiga) suara tabel kolom namun dalam rekapitulasi terakhir yakni tanggal april hasil perbaikan tersebut tidak tertulis sebagaimana hasil revisi dan kembali pada angka (seratus empat puluh tiga) suara, sehingga pemohon merasa dirugikan dengan jumlah tersebut. bahwa kursi sisa yang seharusnya diperoleh pemohon jika jumlah (dua ratus empat puluh tiga) yang telah pula diakui oleh kpu (namun tidak ditulis dalam rekap terakhirnya), maka jumlah tersebut merupakan urutan ke dari kursi sisa yang diperebutkan, sehingga partai keadilan sejahtera memperoleh satu kursi sisa. bahwa untuk memperkuat pembuktian pemohon, pemohon hendak mengajukan ppk waropen bawah sebagai sebagai saksi persidangan, termasuk (dua) orang dari kpps uri false sehingga sengketa ini benar benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama kabupaten kecil yang terpencil pulau besar tanah papua. berdasarkan uraian atas, yakni jumlah perolehan suara yang benar yang harus didapat partai keadilan sejahtera pada dapil waropen bawah kabupaten waropen adalah (dua ratus empat puluh tiga) suara, yang mana dengan jumlah suara tersebut partai keadilan sejahtera mendapat jatah (satu) kursi tambahan untuk anggota dprd kabupaten, yakni kemari caleg urutan nomor dapil waropen bawah kabupaten waropen vide tabel kolomwaropen bawah kabupaten waropewaropen pada dapil waropen bawah adalah (dua ratus empat puluh tiga) suara, sehingga memenuhi jumlah sisa (satu) kursi bagi anggota dprd kabupaten waropen, yakni kemari sebagai caleg nomor dapil dimaksud. guna menguatkan dalil dalil permohonan, pemohon mengajukan bukti bukti surat berupa: bukti daftar rekapitulasi hasil perolehan suara tetap dprd kabupaten waropen. bukti surat pernyataan maximus kora tanggal mei tentang kebenaran hasil perolehan suara sejahtera untuk dapil ppk waropen bawah adalah (dua ratus empat puluh tiga) suara. bukti surat pernyataan agus dorisurat pernyataan agus mantandata perubahan suara dari ppk kpu dibuat oleh dpd sejahtera kabupaten waropen. bukti rekapitulasi dari ppk waropen bawah bukti kronologi permasalahan bukti data perolehan suara tps ppk waropen bawah bukti data perolehan suara disaksikan semua parpol dalam rapat pleno kpu kabupaten waropen: bukti data perolehan suara calon dewan legislatif wilayah distrik waropen barat kabupaten waropen, bukti data perolehan suara parpol daerah pemilihan tps dan tps distrik waropen barat kabupaten waropen, bukti surat pernyataan pps kpps ppk waropen bawah daerah pemilihan distrik bawah kabupaten waropen,ropen, (telah ditambahi tambahan bukti) bahwa dalam persidangan pada hari jum'at, tanggal mei telah didengar keterangan saksi dan pihak terkait sebagai berikut: kemari, adalah saksi pks tingkat ppk, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa waropen bawah transportasi sangat sulit, oleh karena itu ada dibentuk kpu perwakilan: bahwa pada tanggal april tidak ada rapat pleno, baru pada tangal april kecamatan gempol ada rapat ppk, akan tetapi saksi diusir oleh putra daerah, bahwa tanggal april ada rapat kpud, bahwa suara pks ppk tapi tanggal april diumumkan lewat rri suara pks adalah suara, bahwa pada tanggal april saksi menghadap kpud minyak salinan berita acara tanpa tanggal, kop, dan tanda tangan, saksi protes karena ada kesalahan dimana pks suara saksi minta bukti ppk akan tetapi kotak suara telah diantar kpud ternyata ada kesalahan yaitu ada salah ketik, akhirnya dibenarkan dan ditulis suara, bahwa pada tanggal april saksi mendengar melalui rri terna suara pks tetep suara dengan alas data yag dipakai adalah data pps bukan data dari ppk: bahwa pada tanggal pks membuat konfirmasi waropen dan ketua dengan ketua kpu, danmenyatakan sudah diperbaiki, karena keadaan tidak jelas pks menghadap bawaslu dan mengatakan bahwa suara pks bukanlah suara: bahwa pada tanggal jam. pks menghubungi kpu yang mengatakan bahwa yang dikirim jaya pura adalah suara: bahwa pada tanggal mei ada rapat pleno dan membacakan hasil penghitungan suara pks tetap suara saksi mengajukan interupsi tapi tidak digubris oleh kpu, pihak terkait: ilham, adalah anggota sekretariat pps yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa pada waktu pleno dibacakan yaitu pleno dan tidak ada yang mengajukan keberatan, sehingga apa yang telah pps lakukan sudah benar, dan data tersebut diambil oleh kpu: bahwa pps hanya terdapat tps: bahwa anggota pps ada orang dan melakukan rekap dengan saksi saksi yang ada, xx. dapil barito timur dprd kabupaten)yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib, untuk perolehan kursi sebagai berikut contoh nama partai data jumlah kpud kursi barito dprd timur duanaomame marhaenisme |pbb ipjp kursi ipjp pink demokrat lao kpl |a1 |ppo o |penuh |pks dbp 2kursi dps patriot ips |ppb pelopor kurd kabupaten barito timur hilang untuk daerah pemilihan barito timurppk kecamatan dusun tengah dan pematang karau (dapil barito timur nama partai data ppk total jumlah kec. dusun kec. kursi tengah pematang karau pni marhaenisme bsd lal lp88 partai merdeka (pb pnb demokrat pkpi yan penuh | . pkb (pbr ' o)o| (pdp ' | (pps patriot ppd |x pelopor isidugaan kesalahan berita acara penghitungan suara komisi pemilihan umum kabupaten barito timur untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten pada hari selasa tanggal april model bukti menetapkan hasil perhitungan surat untuk pks daerah pemilihan dp) barito timur meliputi kecamatan dusun tengah dan kecamatan pematang karau adalah sejumlah suara. hasil perhitungan tersebut mengakibatkan pks kehilangan sebanyak suara, dari yang seharusnya suara. angka suara diperoleh dari data model dprd kabupaten kota tentang berita acara penghitungan suara ppk kecamatan dusun tengah bukti pada tanggal april dan berita acara penghitungan suara ppk kecamatan pematang karau bukti tanggal april hasil perhitungan tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan pks memperoleh kursi dprd barito timur. pernyataan perhitungan yang benardusun tengah tanggal april model bukti ditemukan jumlah suara yang diperoleh pks adalah sebesar suara.pematang karau tanggal april model bukti ditemukan jumlah suara yang diperoleh pks adalah sebesar suara. sehingga dari (dua) kecamatan barito timur tersebut seharusnya suara yang diperoleh pks adalah sejumlah suara. bukti bukti data hasil perhitungan suara pemilu tahun kabupaten barito timur kec. dusun tengah oleh pimpinan partai golongan karya kecamatan dusun tengah suara bukti bahwa sesuai dengan hasil perhitungan suara ppk dan didukung oleh perhitungan partai partai seperti pan, partai merdeka, dan golkar bukti seharusnya suara pks sebanyak suara dan bukannya suara. kesalahan perhitungan kpud barito timur mengakibatkan pks kehilangan kesempatan mendapatkan kursi dprd kabupaten barito timur dari yang meliputi kecamatan dusun tengah dan kecamatan pematang karau. berdasarkan data perolehan suara barito timur, partai karya peduli bangsa pkb) dengan perolehan suara sebanyak suara mendapatkan (satu) kursi dan partai bintang reformasi pbr) dengan perolehan suara sebanyak suara mendapatkan (satu) kursi, sehingga pks dengan perolehan suara seharusnya mendapatkan (satu) kursi mendahului pkb dan pbr. memohon pembatalan perhitungan suara kpud barito timur untuk barito timur dan menyatakan perhitungan pemohon adalah benar. memohon pembatalan perhitungan suara kpud barito timur untuk barito timur karena tidak didukung dan tidak sesuai dengan data data ppk. menyatakan perhitungan pemohon pks) adalah benar dan mempunyai kekuatan hukum, karena didukung dan sesuai dengan data data yang dikeluarkan ppk. menyatakan pks mempunyai hak atas (satu) kursi dprd barito timur dari mendahului pkb dan pbr karena selisih jumlah suara yang lebih besar dimiliki oleh pkstotal jumlah kec. dusun kec. kursi tengah pematang karau marhaenisme |ar (pbb a88 (ppp a56 (ppd (b8 a39 (pnb ko por yaa demokrat pkp (pp yan penuh |a (pbr (pdp jan pps patriot oo? ppd too leo otokeputusan menteri kehakiman ham r.i. .um. tahun tanggal juli mengenai pengesahan partai keadilan sejahtera sebagai badan hukum beserta akta perubahannya tanggal juli bukti keputusan komisi pemilihan umum tahun tanggal desember tentang penetapan partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun bukti fotokopi kartu pemilih atas nama dr. h.m. hid nur wahid, dan muhammad anis. bukti fotokopi berita acara penghitungan suara kpu) yang dibuat pada hari selasa tanggal april beserta laporannya:hari selasa tanggal april bukti fotokopi19p april beserta laporannya. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil suara ppk kecamatan pematang karau yang dibuat pada hari rabu tanggal april beserta laporannya: buktidpr partai damai sejahtera pds) yang adi purnama, adalah saksi pks pps sei beduk memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa rekapitulasi atau kerapuhan data belum sempat diproses data tersebut telah dirampas oleh ketua ppk sei beduk maka kita diminta oleh ketua pps sagulung untuk membuat semacam pernyataan tentang kronologis yang terjadi pps sagulung. pihak terkait ali akhirudin sihombing, anggota pps muka kuning memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa pada tanggal april jam saksi membacakan berita acara untuk dpd dan dpr ri, untuk dprd kota belum selesai dan sais belum menandatangani berita acara tersebut. bahwa menurut rekap saksi pps) kelurahan belian suara untuk dpr pan memperoleh suara yang terdiri dari tps setelah sampai ppk nongsa berubah menjadi karena perubahan tersebut pks komplain, saya dikonfirmasikan ketua ppk dan dijawab rekap pps jangan diberikan partai. bahwa atas perbedaan tersebut dpd pks mengajukan pengaduan bawaslu batam. bahwa suara pan yang kami serahkan dari pps adalah suara. bahwa atas permohonan tersebut pan masuk sebagai pihak terkait yang dalam hal ini diwakili oleh materialis akbar, s.h., cs, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei mengajukan sanggahan dengan dalil dalil sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pps muka kuning termasuk saksi partai keadilan mencatat bahwa perolehan suara pks untuk kecamatan dusun tengah adalah suara,.. data hasil pengsuara. data hasil penghitungan suara pemilu tahun oleh saksi pks yang mencatat jumlah suara untuk pks ppk dusun tengah dan suara ppk pematang karau, bukti fotokopi hasil perolehan suara partai politik untuk dprd kabupaten kota dalam pemilu tanggal april tahun untuk barito timur wilayah kecamatan pematang karau dan laporannya pelaporan untuk anggota dpr barito timur untuk ppk kabupaten barito timur.pu kabupaten kota model db bukti fotokop. bukti fotokopi. bukti fotokopi berita acara nomor.rito timur kalimantan tengah pemilu tahun pada hari selasa, tanggal meimelalui teleconperence sebagai berikut: salman martapura, adalah saksi pks kpu kabupaten barito timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa benar saksi adalah sebagai saksi pks kpu barito timur, bahwa saksi menghadiri undangan pleno penghitungan suara, tapi yang disaksikan bukan penghitungan suara tapi diminta untuk mendengarkan pengumuman dari ketua kpu, banyak yang keberatan karena pengumuman tersebut tidak disertai data data dan data data yang disampaikan jauh dari hasil ppk yaitu ppk pematang jaro dan ppk ujung tengah, bahwa ada suara pks yang hilang, dan bukan pks saja yang mengalami kehilangan suara juga ada partai lain tapi yang saksi perhatikan hanyalah suara pks saja, bahwa rapat pleno penghitungan suara dihadiri oleh saksi saksi, tapi yang disaksikan hanyalah pengumuman saja, dan tidak ada sanggahan, sanggahan diajukan saja kpu dengan mengisi formulir model db2: bahwa saksi tidak mendapatkan berita acara, saksi mencarinya kpu, akan tetapi kpu selama hari tidak ada kantor, pada pada hari ada ketua kpu, tapi tidak memberikan berita acara dengan alas bukan wewenangnya: bahwa ada parpol yang mengajukan keberatan tapi belum ada yang ditanggapi antara lain: partai demokrat dan pds untuk daerah pemilihan bahwa saksi tidak mau menandatangani berita acara rekap karena pada waktu itu tidakdiberikan keberatan yang ada hanya mengisi formulir saja tapi hal ini juga tidak ditanggapi, ibu using, adalah anggota kpu provinsi kalimantan tengah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa apa yang diusulkan oleh pks secara resmi telah disampaikan kepada kpu provinsi, sebelum dilaporkan oleh barito timur karena hal ini adalah kewenangan dari bawaslu, bahwa kasus ini telah diserahkan kepada kpu barito timur untuk ditindak lanjuti, ada laporan secara tertulis, bahwa yang paling berkompeten dengan masalah suara pks ini adalah kpu kabupaten kpu provinsi hanya menerima rekap secara tertulis dari kabupaten barito timur: bahwa ada beberapa parpol yang mengajukan gugatan dan hal ini sudah dilakukan verifikasi oleh kpud barito timur, bahwa parpol parpol tersebut telah menerima rekap tingkat pps, ppk dan sudah ditandatangani oleh semua saksi, xxi. dapil tulang bawsebagai berikut: (bukti daerah pemilihan tulang bawang kabupaten tulang bawang ppk gedung ppk menggali jumlah menang pni marhaenisme bsd ang pbb .p.merdeka ang ppp ppd ppi pnb demokrat pkpi padi penuh pan pkb pkb pks pbr pdip pds golkar patriot pancasila psi ppd pelopor jumlah|nama partai jumlah kursi sisa kursi jumlah suara penuh suara tambahan kursi pdip ipjp ipar ipbtulang bawang kabupaten tulang bawang propinsi lampunghilangnya suara untuk partai keadilan sejahtera pada ppk gedung menangpk gedung menang adalah sebesar suara, padahal yang seharusnya sebenarnya adalah sebesar suara sehingga terjadi pengurangan hilangnya suara untuk partai keadilan sejahtera sebesar adalah sebesar suara. hal tersebut terjadi karena adanya suara partai keadilan sejahtera yang hilang berkurang pada setiap pps yang ada dalam lingkup ppk gedung menang, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini bukti sampai maharani bratasena mandiri | ) teladan jumlah bahwa atas pengurangan penghilangan suara tersebut, dpc partai keadilan sejahtera kecamatan menggali kabupaten tulang bawang telah membuat laporan bawaslu kabupaten tulang bawang, melaludan melalulo. p.merdeka .ppp .ppd patriot pancasila jumlah,suara penuh suara tambahan kursi ppp m954| ipk soe| iparmenetapkan.p.merdeka .ppp .ppd jumlah|ebagai berikut bukti berita acara penghitungan suara panitia pemilihan umum kabupaten kota untuk pemilihan umum anggota dprd kab. kota tahun danasaran jaya, bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dewan perwakilan bawang kecamatan gedung menang, kelurahan gunung tapaematungkuala teladandiwarnamaharaniindukmandirteladanrahayusungai nibung, bukti surat keterangan tambahan ketua pps desa sungai nibung, bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung pasaran jaya, bukti surat pernyataan ketua pps kampung pasaran jaya sudarwanto), tertanggal pasaran jaya mei bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung gunung tapa: bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung pematung, bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung kuala teladan, bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung bratasena diwarnai, bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung maharani: bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung gunung menang induk, bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung bratasena mandiri, bukti surat pernyataan ketua pps kampung bratasena mandiri ispitanyo) tertanggal bratasena mandiri mei bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung teladan, bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung gedung menang rahayu, bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung sungai nibung, bukti surat keterangan ketua pps sungai nibung party). tertanggal april bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung bakung ilir: sejahtera, tertulis bahwa perolehan suara partai amanat nasional adalah suara bukti sbb: jalsisla tas ter7 tejo topan pa2 tas tas tas tae jaj2jaja) t25 tour3 tofojof2 lol kos tofofofa |ae yao tops jofojofa3 jas |a3 a00 jaa tof3 tofologi jan jajan jau tojo pole jofojof3 jae jes tas toko tofofofa3 |ao fee jua fof3 tofologi jojo fof2 tojfofoj2 tao jojo jol|a (oo fifa tojfofof5s tora tofu tas jar tojo jobs jofojofjfe |eo tas ffe jojfofoj2 jes jas jas jojo tof2 jafojofjfo (mm tas tas jas joke lofofor iss |a2 |a83 tof7 jofojof2 las tops jofojofi jan tas lae joke jojojofo |eo |a5 jar tonfa jofojofo lola jas tof3 tofojofa jaa jas tas lao tone jofojofai toba jofojofa tofu lai tana toba jofojofa jas tof7 jofojofi tas tan pole jogja tas jai t2s jas |2a pole jofojofa face |a28 taa t22 tao tof7 tofojofe |a2 |a02 tas tae t20 fifa tofofarja |oos tojo toko jofojof3 jos lola fifa tofofofa3 |a5 are |aa jai tora tofojof2 jas fase |az7 tae 30fo toba jofofj2 tas (aro ffe jojofoje jan loyola fifa3 tofofofo tas jas ti3 jojo tof2 tojfofoj3 (5s tale jofojofa fja3 tas tas ffe jojofoj2 jes joo tops jofojofjf2 jas jas tt lof5s lofofor3 lag loyola toba jofojofo jojo jor tra tof3 jofojofo jsa lol jogja jofjojofa jae |ao (21m ta20of20 jasa jos a35 57o a7o tat5s tel7info tofafia2 ta3 nafas dae tris (2nl2i3i2a bukti rekapitulasi pengumpulan suara partai keadilan sejahtera pks) kampung bakung udik: buktsurat keterangan anggota ppk kec. gedung menang abi hasan dan tafsir)zulkifli, adalah sebagai saksi ppk kecamatan barong bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah untuk menjelaskan tentang adanya selisih ataupun pengurangan suara untuk pks pada tingkat ppk gedung menang daerah pemilihan tulang bawang bahwa saksi mengetahui suara pks berkurang suara, bahwa pengurangan suara tersebut saksi ketahui pada saat ketua ppk gedung menang mengumumkan hasil rekap pada tanggal april bahwa yang hadir pada saat pengumuman tersebut adalah unsur dari ppk gedung menang, sedangkan dari unsur bawaslu saksi tidak begitu kenal. bahwa suara pks kecamatan gedung menang sebesar suara sedangkan berdasarkan data data saksi pks pps tersebut yang ada dalam lingkup kecamatan gedung menang ini seharusnya berjumlah suara pks adalah suara. bahwa, suara pks yang hilang berada pps antara lain pps desa pasien jaya, ditulis seharusnya pps desa gunung tapa ditulis seharusnya pps bratasena adi warna ditulis seharusnya pps gedung menang induk ditulis suara seharusnya dan pps gedung bandara kayu ditulis yang seharusnya jadi selisihnya suara. bahwa setelah mengetahui adanya selisih suara pihak pks melakukan protes kepada ketua ppk gedung menang, akan tetapi tanggapan dari ppk karena sudah malam (sekitar malam), besok saja akan kami berikan photo copy nya pada semua parpol, akan tetapi besok harinya berita acara atau kopi nya tidak diberikan malah ketua ppk nya menghilang. besok harinya baru ada lagi. saksi bersama saksi parpol yang lain ramai ramai manggala untuk mem photo copy berita acara, akan tetapi yang diberikan hanya formulir lampiran saja yang tidak ditandatangani ketua ppk. dari photo copy an hanya saja yang ditandatangani, besok harinya para saksi mencari ketua ppk tapi menghilang dan juga anggota anggotanya. bahwa ada parpol yang membuat surat untuk diharapkan penghitungan kembali dari kotak suara yang ada ppk akan tetapi tidak ada tanggapan, saksi juga melaporkan bawaslu dan kepada ketua kpud tapi juga tidak ada tanggapan, sehingga pada tingkat ppk satupun parpol tidak ada yang menandatangi dari hasil rekap. bahwa saksi ketemu dengan ketua ppk dan minta rekap akan tetapi ketua ppk menyatakan semua rekap sudah dikirim kpu dan tidak ada lagi arsipnya, oleh karena itu saksi membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa ppk sudah tidak ada arsip yang ditandatangani oleh orang anggota ppk, mawardi, sebagai saksi tingkat kpud tulang bawang bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi mengetahui perbedaan suara tingkat kpud setelah tanggal april bahwa masalah yang terjadi tulang bawang sudah terjadi sekitar tanggal dan april. bahwa rapat pleno diadakan pada tanggal april yang dibuka oleh bupati setempat juga dihadiri oleh ketua kpu beserta anggotanya orang dan saksi dari parpol termasuk saksi pks serta masyarakat umum. bahwa tulang bawang ada ppk. bahwa tanggal malam pukul ketua kpud minta kepada saksi saksi untuk segera menandatangani berita acara pada waktu itu dari pdk keberatan denga alas belum menghitung seluruh jumlah suara, begitu juga dengan pks belum mau menandatangani berita acara. bahwa pada tangal saksi sudah memperoleh hasil rekap dimana suara untuk pks kecamatan gedung menang sejumlah suara, sedangkan menurut catatan saksi jumlah pks seharusnya suara. jadi bedanya suara. bahwa terjadi dua kali perubahan terhadap suara pks yaitu ketika ppk suara kpu menjadi suara yang seharusnya suara. xxii. dapil bandar lampung dprd kota)aerah pemilihan bandar lampung dengan hasil penghitungan sebagai berikut: daerah pemilihan bandar lampung sukaraja tjk. timur sukabumi ipm ipjp iptek ppi pnb jadi l18 |pdip |ppd kota tabel bukti terhadap hasil penghitungan kpu tersebut pks telah mengajukan keberatan yang dicantumkan dalam lampiran model dprd kab kota pada tanggal mei bukti .c) terhadap penetapan tersebut, keberatan juga telah disampaikan pemohon saat proses penghitungan dilaksanakan pada rapat pleno kpu bandar lampung tanggal april pemohon juga telah mengajukan permohonan kepada kpu bandar lampung agar melakukan perbaikan hasil penghitungan dimaksud. bukti .c): keberatan serupa juga diajukan pkb, pan, dan pdip. bukti .a) pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: daerah pemilihan bandar lampung sukaraja tjk. timur sukabumi |ppp pnb |pp 6e9 l18 dip ppd total bpp tabel data perolehan suara pada tabel atas adalah berdasarkan data yang terungkap tingkat pps yang merupakan bahan untuk panitia pemilihan umum pada tingkat yang lebih tinggi, hanya saja terjadi kesalahan dalam penghitungan dan kesalahan memasukkan data sehingga diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam tabel kesalahan penghitungan perolehan suara partai keadilan sejahtera pks) terjadi tiga panitia pemilihan kecamatan ppk) dalam daerah pemilihan bandar lampung yang meliputi ppk sukaraja, ppk tanjungkarang timur, dan ppk sukabumi. bukti .a, .a, dan .a) ppk sukaraja kesalahan penghitungan terjadi pps gunung salah. bukti .c) ppk tanjungkarang timur kesalahan terjadi pps kebun jeruk, pps gampang raya, pps tanjung raya dan pps kota baru. bukti .c, .e, .g, dan .j) sedangkan ppk sukabumi kesalahan serupa terjadi pps jayabaya ii, pps tanjung baru, pps sukabumi, pps kalibata kencana, dan pps sukabumi indah. bukti .c, .d, .f, .h, dan .l) akibat kesalahan penjumlahan perolehan suara pks pada form model oleh masing masing petugas panitia pemungutan suara pps) enam kelurahan dalam tiga kecamatan tersebut, perolehan suara pks secara keseluruhan berkurang (empat puluh lima) suara. rinciannya sebagai berikut ppk sukaraja z(tiga) suara, yakni: vide tabel pps gunung salah, vide tabel ppk tanjung karang timur (dua puluh) suara yakni: vide tabel tiga) suara pps kebun jeruk, vide tabel (tujuh belas) suara pps gampang raya): vide tabel kecamatan sukabumi (dua puluh dua) suara yakni: vide tabel (satu) suara pps tanjung baru: vide tabel (delapan belas) suara pps jayabaya ii: vide tabel dan tiga) suara pps kalibata kencana, vide tabel selain diakibatkan oleh kesalahan dalam penghitungan, ppk sukaraja, ppk tanjungkarang timur, dan ppk sukabumi, perolehan suara pks juga berkurang oleh karena adanya kesalahan memasukkan data hasil perolehan suara. ppk sukaraja kesalahan memasukkan data terjadi pps way dadi yakni tps dan tps dan pps way halim permai khususnya tps dan tps vide tabel s d tabel bukti .f) ppk tanjungkarang timur kesalahan serupa terjadi pps tanjung raya tepatnya tps dan pps kota baru, yakni tps vide tabel s d tabel bukti begitu pula ppk sukabumi kesalahan terjadi pps sukabumi indah yakni tps pps sukabumi pada tps dan tps dan pps kalibata kencana tps vide tabel s d tabel bukti .i, .j, dan .m) secara keseluruhan, akibat kesalahan memasukkan data perolehan suara tersebut, perolehan suara pks berkurang hingga (tujuh puluh delapan) suara dengan perincian sebagai berikut: (dua puluh delapan) suara ppk sukaraja, (dua puluh empat) suara ppk tanjungkarang timur, dan (dua puluh enam) suara ppk sukabumi. secara ringkas, masalah kesalahan penghitungan dan kesalahan memasukkan data hasil perolehan suara untuk pks daerah pemilihan bandar lampung sebagaimana diuraikan muka, digambarkan dalam tabel berikut: tertulis tertulis ketika lokasi jumlah seharusnya moet seharusnya ngan akhir jumlah dari model suara model akhir rekap saksi pks model pps pks suram: sukaraja: pps suammasuan| esa dan mana dadi: lipat 2tps17 #ammem poo opo halim permai: |atas6 |2ts7 jumlah suara hilang ppk tanjungkarang timur: pps kebun ban pas poo pps gampang raya tanjung raya: ps7 baru ps5 yoo tag jumlah suara hilang ppk sukabumi: pps hanungsan pps pps kalibata kencana p psa o1u pps sukabumi indah: ps0 |. pps sukabumi: 11p815 .1ps19 jumlah suara jumlah esa jika kesalahan dalam penghitungan dan kesalahan dalam memasukkan data sebagaimana diuraikan atas diperbaiki, maka hasil perolehan suara pks daerah pemilihan bandar lampung seharusnya mendapat tambahan (seratus dua puluh tiga) suara yakni (empat puluh lima) suara sebagai akibat kesalahan penghitungan dan (tujuh puluh delapan) suara sebagai akibat kesalahan memasukkan data. dengan demikian jumlah akhir perolehan suara pks daerah pemilihan bandar lampung untuk pemilihan anggota dprd kota adalah (sebelas ribu tiga ratus enam puluh), sebagaimana dipaparkan dalam tabel bukan (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) sebagaimana disahkan kpu yang dipaparkan dalam tabel pembagian kursi untuk dprd kota daerah pemilihan bandar lampung berdasarkan hasil penghitungan suara yang disahkan kpuppm ipjp ppd ppi pnb ppo pkpi padi ppn e9gos pkb 4reg9 |pdip golkar patriot ipad aa pelopor jumah lan berdasarkan perhitungan kpu atas, peringkat keenam untuk perolehan sisa kursi terakhir diduduki oleh pbr sehingga kursi diberikan kepada pbr. seharusnyaipm ipjp ppd ppi pnb '9g lpp pkpi (m1 |pp ppn e9gos 690e pkb 4te9 |pdip golkar patriot |ppd pelopor jumah lau berdasarkan koreksi terhadap perolehan suara pks daerah pemilihan bandar lampung atas, maka pada perhitungan sisa suara, pks menempati urutan keenam, sehingga pks berhak atas pembagian kursi sisa terakhir, kursi keenam, dengan calon terpilih janji priadi ronde, caleg nomor dari pks daerah pemilihan dimaksud. partai terra tao ta2 ta3 tajam tras jl2i3 tja a30 jus t2035j2 to (a38 a8se sto jojo |a3 has yao tas jas jojo |ao it7 jojo |a2 j|a2 it7 (se |32o jas jola2 lea y35 jojo las |9o jojo tes l23 tas jojo iw5 lola jojo tojo lol5 jojo jain tol tas tas raja joki7 jojo pada jojo jojo las lan it3 jojo joj |uo ty jae ya3 jojo iso jogja tes |3o tie tojo jelas las tojo jola3 l49 tojo tue tojo tan jua li7 tan tai teo yao jojo jas t13 |neo jojo tas yao jojo jas ta8 joo tan jua tas jojo jojo jojo jas |see tas |10o jojo jojo teo lte jam yao j|o jojo tja |o| jam |1mo y27 it3 jojo lah |2o juara yao jas yaa lola |a3 lola jojo kuala ya7 y30 tojo |j20o y30 jojo jojo tio tale jae tojo it3 tol (ml tae tojo tao ty3 i3e t35 jojo jas lis it3 tojo salju tun yes tokai tas j2zs l48 tof2 tarian t|a5 joj2 it tam las tas jojo tas |2s l46 tes tau jola tam tas jas esa tidak seperti gugatan yang telah diajukan oleh partai keadilan sejahtera sebesar suara. hal ini memperlihatkan bahwasannya partai keadilan sejahtera telah menggugat hasil sertifikasi berita acara perhitungan suara yang oleh saksi partai keadilan sejahtera telah ditandatangani dan disetujui. bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pps batuan yang telah diterbitkan dalam berita acara dan sertifikasi, tertulis bahwa perolehan suara partai amanat nasional adalah suara ((bukti sbbkursi anggota dprd kota bandar lampung dari daerah pemilihan bandar lampungperolehan suara yang benar yang seharusnya diperoleh partai keadilan sejahtera pada daerah pemilihan bandar lampung untuk anggota dprd kota adalah (sebelas ribu tiga ratus enam puluh) suara, yang terdiri dari kec. sukaraja (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam), kec. tanjungkarang timur o(empat ribu tiga ratus sembilan puluh) suara, dan kec. sukabumi (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) suara. sehingga partai keadilan sejahtera memenuhi urutan keenam jumlah tertinggi untuk pembagian kursi tahap kedua bagi anggota dprd kota bandar lampung dari yang tersisa (enam) kursi, dengan calon terpilih nomor urut atas nama janji priadi ronde: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum(alinandar lampung pemilihan umum tahun dan salinan lampiran model db dprd kabupaten kota tentang rekapitulasi penghitungan suara anggota dprd kota bandar lampung daerah pemilihan bandar lampung bukti p 1b: salinan lampiran model eb tentang perhitungan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota dalam pemilihan umum tahun bukti .b) yang menerangkan bahwa penetapan bpp didasarkan pada hasil perhitungan yang diumumkan pada tanggal april bukti p 1c: pernyataan keberatan dari saksi partai keadilan sejahtera terhadap hasil pembagian kursi dprd kota daerah bandar lampung bukti p 2a:bandar lampung: bukti .a) dalamnya disebutkan bahwa keberatan tak hanya diajukan pks tetapi juga oleh pkb, pan, dan pdip. ini menunjukkan bahwa hasil penghitungan suara tersebut masih meragukan, bukti p 2b: salinan lampiran model db dprd kab kota tentang perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum untuk anggota dprd kota daerah pemilihan bandar lampung bukti p 2c: pernyataan keberatan saksi dari partai keadilan sejahtera terhadap hasil penghitungan suara daerah pemilihan bandar lampung bukti p 2d: surat tugas surat mandat atas nama heri mulyadi sebagai saksi partai keadilan sejahtera pada penghitungan hasil perolehan suara pada pemilu tingkat kpu kota bandar lampung, bukti surat tanda terima berkas pengaduan permohonan perbaikan perolehan suara pks dari bawaslu kota bandar lampung, bukti surat k ah aksi ii1 tentang permohonan perbaikan hasil perhitungan suara pks daerah pemilihan bandar lampung bukti surat ini diajukan setelah pks melakukan penghitungan ulang. belakangan ditemukan bukti baru bahwa perolehan suara akhir pks seharusnya bukan seperti dimohonkan dalam surat ini, bukti surat kpu. tentang tanggapan kpu bandar lampung yang menganjurkan agar pemohon mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu mahkamah konstitusi, bukti sebelumnya, pada saat permohonan tersebut diajukan, pks telah menyerahkan hasil perhitungannya untuk dibahas oleh anggota kpu bandar lampung. hasilnya, dalam pertemuan secara informal kantor kpu bandar lampung, ketua kpu bandar lampung drs. budi harjo dan koordinator wilayah daerah pemilihan bandar lampung father muin aziz membenarkan adanya kesalahan penjumlahan suara pks sejumlah pps sebagaimana yang diajukan dalam permohonan. namun, kpu bandar lampung keberatan melakukan perbaikan yang dimohonkan pks dengan alasan pleno penetapan perolehan suara telah dilaksanakan. pernyataan ketua kpu bandar lampung ini berbeda dengan pernyataan lisan yang beliau lontarkan hadapan para saksi partai yang mengajukan keberatan pada tanggal april yang menegaskan terhadap catatan catatan keberatan yang diajukan masing masing saksi saat itu, kpu bandar lampung akan kembali melakukan rapat pleno yang juga dihadiri saksi saksi partai dengan agenda pembahasan catatan catatan keberatan dimaksud. terhadap data data perbaikan perolehan suara yang diajukan pemohon, ketua kpu bandar lampung secara lisan menyatakan nanti akan diakui kesalahannya dalam persidangan mahkamah konstitusi. bukti p 6a: rekapitulasi perolehan suara pemilihan anggota dprd kab kota ppk sukaraja, bukti p 6b: berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps gunung salah: bukti p c: rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kota pps gunung salah, bukti p 6d: berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps way dadi: bukti p 6e: rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps way dadi, bukti p 6f: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps way dadi: bukti p 6g: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps way dadi: bukti p 6h: berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps way halim permai, bukti p 6i: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps way halim permai, bukti p 6j: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps way halim permai: bukti bukti pada nomor s.d. menerangkan bahwa terjadinya kesalahan memasukkan data perolehan suara pada rekapitulasi suara oleh petugas pps dalam form model diketahui dari bukti s.d. bukti .j. caranya dengan membandingkan hasil perolehan suara tps tersebut dengan lampiran berita acara model masing masing pps yang bersangkutan. sedangkan kasus kesalahan penghitungan ditemukan setelah pemohon sejumlah ulang angka angka perolehan suara pks baik untuk kolom tanda gambar maupun kolom caleg, serta membandingkan hasilnya yang dituliskan petugas pps pada kolom jumlah akhir form model bersangkutan. angka ini selanjutnya dibandingkan lagi dengan angka angka yang dimasukkan petugas ppk pada form model da guna memastikan jika ternyata ditemukan kesalahan penjumlahan akhir oleh petugas pps form model apakah kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh petugas ppk saat memasukkannya dalam form model da bukti p 7a: rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kab kota ppk tanjungkarang timur: bukti p 7b: berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps kebun jeruk, bukti p 7c: rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps kebun jeruk, bukti p 7d: berita acara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps gampang raya, bukti p 7e: rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps gampang raya, bukti p 7f: berita acara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps tanjung raya: bukti p 7g: rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps tanjung raya, bukti p 7h: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps tanjung raya, bukti p 7i: berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps kota baru, bukti p 7j: rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps kota baru, bukti p 7k: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps kota baru,tanjungkarang timur, yakni o(empat ribu tiga ratus sembilan puluh) suara. bukti p 8a: berita acara model da untuk pemilihan anggota dprd kab kota ppk sukabumi, bukti p 8b: rekapitulasi hasil penghitungan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota ppk sukabumi, bukti p 8c: berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps jayabaya ii: bukti p 8d: rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps jayabaya ii: bukti p 8e: berita acara model hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps tanjung baru: bukti p 8f: rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps tanjung baru, bukti p 8g: berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps sukabumi, p 8hi: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps sukabumi, bukti p 8j: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps sukabumi, bukti p 8k: berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps kalibata kencana, bukti p 8l: rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps kalibata kencana: bukti p 8m: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps kalibata kencana, bukti p 8n: berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps sukabumi indah: bukti p 8op: daftar perolehan suara pks untuk pemilihan anggota dprd kab kota tps pps sukabumi indah:sukabumi, yakni (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) suara. bahwa dalam persidangan pada hari rabu, tanggal mei telah didengar keterangan dari saksi saksi dan pihak terkait sebagai berikut. heri mulyadi, sos., adalah saksi tingkat kpu bandar lampung bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pleno kpu bandar lampung dilakukan pada tanggal april sampai april untuk laporan laporan disampaikan ppk bandar lampung ada daerah pemilihan ditemukan banyak kesalahan kesalahan penjumlahan, pada waktu itu kpu bandar lampung membawahi satu daerah pemilihan. daerah pemilihan melakukan penghitungan ulang angka angka sedangkan daerah pemilihan tidak melakukan penghitungan ulang dengan alasan waktu sudah habis tenggat: bahwa saksi bandar lampung mengajukan keberatan akhirnya kpu mengarahkan kita membuat keberatan formulir db ketika kita mengajukan keberatan kpud menyatakan harus ikut menandatangani berita acara kalau tidak keberatannya tidak disahkan dalam berita acara, tapi tanda tangan ini tidak berarti saksi setuju akan hasil rekapitulasi akan tetapi adalah sebagai bukti bahwa saksi ikut menyaksikan rapat pleno dan akhirnya saksi ikut tanda tangan, bahwa dengan dasar keberatan tersebut saksi melakukan penelusuran dan ternyata ditemukan memang ada kekeliruan dalam penghitungan suara maupun kesalahan didalam memasukkan data secara keseluruhan pks dirugikan suara, dan dengan penambahan suara ini kursi suara pks yang terakhir itu mestinya dan ini cukup menempatkan pks nomor ranking karena pbr hanya jadi dapat mengalahkan suara pbr sehingga kursi sisa jatuh pada pks, bahwa memang saksi tidak mengajukan keberatan langsung ditujukan kepada bawaslu tapi berupa tembusan saja, setelah bawaslu saksi temui, jawabannya bukanlah wewenang dari bawaslu tapi wewenang dari kpu apakah mau memperbaiki silahkan saja: bahwa kpu kota bandar lampung setelah konsultasi dengan kpu provinsi mengenai masalah ini, hasilnya saksi diajukan untukmegajukan mahkamah konstitusi saja, sampai akhirnya kasus ini disidangkan, uun mustard, adalah sebagai saksi pks tps kelurahan way dadi, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut: bahwa benar saksi adalah sebagai saksi tps 17dan suara pks adalah suara, bahwa jumlah pemilih tps adalah bahwa saksi tanda tangan rekap tingkat tps, dan data pps tetap suara sedangkan ppk saksi tidak tahu, herman, adalah sebagai saksi tps kelurahan sukaraja dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa proses penghitungan suara tps berjalan dengan lancar: bahwa perolehan suara pks tps adalah suara, rio, adalah sebagai saksi tps dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa perolehan suara pks tps adalah suara dan ditandatangani oleh kpps, xxiii. dapil muara jambi dprd kabupaten)muaro jambi dari daerah pemilihan kecamatan resting dan sungai bahar) yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib yang hasil perhitungannya sebagai berikut, untuk anggota dprd kabupaten dari partai keadilan sejahtera memperoleh suara sejumlah (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) (vide tabel tabel perolehan suara partai keadilan sejahtera pada dapil kecamatan resting dan sungai bahar partai resting sungai bahar partai keadilyang seharusnya didapat partai keadilan sejahtera menjadi hilang kabupaten muaro jambi pada daerah pemilihan dapil) kecamatan resting dan sungai bahar) untuk anggota dprd kabupaten muaro jambi. pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: tabel perolehan suara yang seharusnya didapat oleh partai keadilan sejahtera pada dapil kabupaten muaro jambi kecamatan resting dan sungai bahar). ppk nomor perolehan bahar partai keadilan berdasarkan tabel atas, perolehan suara partai keadilan sejahtera pada dapil kecamatan resting dan sungai bahar), adalah sebagai berikut: ppk kecamatan resting sejahtera memperoleh suara sebanyak (empat ratus tiga puluh empat) suara. ppk kecamatan sungai bahar sejahtera memperoleh suara sebanyak (sembilan ratus delapan puluh) suara, jumlah keseluruhan yang harusnya didapat oleh sejahtera adalah (seribu empat ratus empat belas) suara. selisih perolehan adalah (empat puluh lima) suara, yang mana hal tersebut sangat merugikan partai keadilan sejahtera, dan mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya didapat. bahwa pemohon kemudian menelusuri perbedaan jumlah suara tersebut dan memperoleh kejelasan sebagai berikut: bahwa kesalahan perhitungan suara tersebut terjadi ppk resting dimana perolehan suara partai keadilan sejahtera ditingkat pps, yakni pps desa baru sebanyak (tujuh puluh tiga) suara, tetapi ditingkat ppk resting yang dilaporkan kpu kabupaten muaro jambi tertulis (dua puluh delapan) suara. dengan demikian suara partai keadilan sejahtera berkurang suara. tabel kesalahan perhitungan suara yang seharusnya didapat partai keadilan sejahtera pada dapil kabupaten muaro jambi ppk kecamatan resting rekapitulasi perolehan suara dpr setiap tps kelurahan batuan tonfa a23 taa tas tae tar tas t2o i5je jofjojas tea jusgjas jaa t20 t2a lof jofijas tsa tan (z2 jof3 tofojao ter tao tan tes lai t25 raja love joglo3 ter jos lor toofojo jojo |ao|2o leo lof3 tolok7 teo |7o jas tas jae t2a lof3 tokoh3 jos jasa ero torna too tao toe jajaefo jogja jaa tzu prof bola tjo tfe tejo ta3 jam jogja ofoe iss tao j28s (5s jas tea bola tale t75 jas tojo (a83 tfa tfo too (at t2t3 tfa ian t'a bola tfa tao yaa |joan lae |a9 jof3 jajoje jas jasa tan |a7 pole color3 tsa jaj2 las jar jogja toyota t20 jago tolo tolol2 |o3 jol dgn kei dgn ikan tan dgn dgn gan manahasil rekapitulasi perhitungan suara ppk nongsa, tertulis bahwa perolehan suara partai amanat nasional adalah suara bukti (tertulis dalam berkas gugatan partai keadilan sejahtera suara) sesuai dengan data perolehan suara disetiap pps bukti s d yang kami uraikan secara terperinci berdasarkan data rekapitulasi dari ppk sbb: rekapitulasi perolehan suara dpr setiap pps kecamatan nongsa partai pps kelurahan batu kabel belian teluk bali adegan mona rabi bestaan aing lea menang partai tertulis seharusnya sejahtera kesalahan tersebut telah diakui oleh ketua ppk kecamatan resting bukti yang didasarkan pada ralat ketua pps desa baru bukti dalam rekapitulasi ralat desa baru yang dikuatkan dalam surat pernyataan bukti yakni kebenaran jumlah suara yang didapat sejahtera sebanyak (tujuh puluh tiga) suara. tabel rekapitulasi ralat tps tps tps dan tps pps desa baru kecamatan resting kabupaten muaro jambi partai keadilan sejahtera tanggal mei nomor nama partai politik pps desa baru perolehan partai dan suara hasil nama caleg tps tps tps tps ralat sejahtera margin, pd. a12 |y2| sukarno sabun tulisan berdasarkan tabel atas, dan dibuktikan pula oleh bukti bukti yang telah disampaikan muka, selayaknyalah partai keadilan sejahtera menambah dengan selisih suara yang disengketakan, yakni sejumlah (empat puluh lima) suara. dengan demikian perolehan partai keadilan sejahtera menjadi (seribu empat ratus empat belas) suara. berdasarkan penambahan ini, maka posisi perolehan suara partai keadilan sejahtera dibandingkan dengan partai partai peserta pemilu lainnya pada dapil kabupaten muaro jambi kecamatan resting dan sungai bahar) seharusnya adalah sebagai berikut: tabel rekapitulasi perolehan suara pemilu pada dapil kabupaten muaro jambi kecamatan resting dan sungai bahar) nama partai politik naa perolehan suara nesting sungai bahar nay anim bsd ppp ppdb ppi pnb pkpi ato penuh pkb golkar pancasila ppd a27 pelopor berdasarkan tabel atas, jelas menaikkan posisi partai keadilan sejahtera secara keseluruhan perolehan suara, sehingga jika dibuat ranking (peringkat) perolehan suara secara keseluruhan adalah sebagai berikut: tabel rekapitulasi peringkat perolehan suara dan kursionnlopaa pewotansuan pernotantaru gokar pdp | oo pkb pan oo pkb ppo .a90 pks oo oo ppdb pps ppb poo o o pbb pbr mo o o| oo pnb koo o o o| la8 d | ppp oo pipih ppn | pelopor | pancasila berdasarkan tabel atas, partai keadilan sejahtera memperoleh peringkat ke (sepuluh) atau yang terakhir, setelah suara dibagi dengan bpp bilangan pembagi pemilih) (empat ribu dua ratus dua puluh enam), sehingga tabulasi terakhir perolehan kursi adalah sebagai berikut: tabel rekapitulasi perolehan suara dan kursi setelah dibagi bppperolehan kursi perolehan kursi nama partai perolehan bpp tahap tahap politik suara golkar pdp |25m8 pkb lag pan ppp |ago| pks . aga jumlah alokasi suara berdasarkan tabel atas, maka partai keadilan sejahtera yang memperoleh kursi terakhir setelah seluruh suara dibagi bpp, maka putusan kpu yang menetapkan partai demokrat sebagai partai yang memperoleh sisa kursi adalah salah dan tidak tepat, sehingga haruslah dibatalkan. dengan demikian caleg nomor partai keadilan sejahtera untuk anggota dprd kabupaten muaro jambi, yakni margin, spd haruslah ditetapkan sebagai anggota legislatif yang terpilih berdasarkan perolehan suara padakabupaten muaro jambi kecamatan resting dan sungai bahar)muaro jambi pada dapil kabupaten muaro jambi kecamatan resting dan sungai bahar) adalah (seribu empat ratus empat belas) suara, sehingga memenuhi jumlah sisa (satu) kursi bagi anggota dprd kabupaten muaro jambi, yakni margin, sebagai caleg nomor dapil dimaksud. guna menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti bukti surat berupa bukti surat pernyataan ketua ppk resting, bukti rekapitulasi ralat desa baru tanggal mei untuk suara partai keadilan sejahtera. bukti surat pernyataan ketua pps desa baru, bukti berita acara nomor kpj mjaro jambi pemilihan umum tahun (l( kec. sumpah ulu dan kec. sumpahi( kec. jambi luar kotakec. resting dan kec. sungai bahar.tingkat panitia pemilihan kecamatan:. saksi saksi. bukti rekapitulasi ralat desa baru tanggal mei untuk suarakeadilan sejahtera.ahwa dalam persidangan pada hari rabu, tanggal mei telah didengar keterangan saksi sebagai berikut: bambang purnomo, adalah sebagai saksi pks ppk kecamatan resting, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada waktu itu saksi diinstruksikan pps oleh ketua ppk untuk mence ulang kembali jumlah suara, setelah dilakukan cek ulang oleh anggota anggota ternyata benar ada suara suara untuk caleg tidak dimuat, yang ditulis hanyalah suara, bahwa ppk jumlah suara untuk pks adalah suara, xiv. dapil sragen dprd kabupaten) dicabut dalam persidangan hari rabu, mei dibuatkan dalam ketetapan penarikan kembali permohonanrabu, tanggal mei jam. wib dan keterangan tambahan bertanggal mei dan diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari, jum'at, tanggal mei jam. wib, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut perolehan kursi anggota dprd dengan perolehan suara menurut pemohon adalah suara, untuk ppk kecamatan dusun tengah perolehan suara ppk suara, sedangkan kecamatan pematang karau, pemohon memperoleh suara suara, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan binjai pemohon memperoleh suara sebanyak suara. bahwa menurut pemohon telah terjadi penambahan suara pbr suara dan partai demokrat sehingga mengakibatkan menurunnya urutan rangking perolehan kursi pemohon, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan banyu asin vi, pemohon memperoleh suara berjumlah suara, kesalahan perhitungan terjadi ppk betung sehingga pemohon telah kehilangan suara sebanyak suara yang mengakibatkan pemohon kehilangan kursi anggota dprd kabupaten banyu asin, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan musi banyu asin kabupaten musi banyu asin pemohon memperoleh suara sebesar suara, namun akibat kesalahan penghitungan suara pps berlian jaya, pps simpang pps sri gading dan pps suka makmur sejumlah suara, pemohon telah kehilangan kursi daerah pemilihan tersebut: bahwa menurut pemohon daerah pemilihan bengkulu, pemohon memperoleh suara sebanyak suara, kabupaten seluma terjadi penggelembungan suara ppk untuk ppp suara ppk lebong utara. kabupaten rejang lebong penggelembungan suara untuk ppp sebesar suara sedangkan pemohon suaranya berkurang menjadi suara, ppk lebong selatan terjadi kesalahan penjumlahan suara sebanyak suara. akibat dari kesalahan tersebut pemohon kehilangan dan meningkatnya jumlah suara ppp pemohon telah kehilangan kursi untuk dpr ri: bahwa menurut pemohon dapil sumatera selatan iv kota prabumulih dan kabupaten muara enim pemohon memperoleh suara suara kesalahan terjadi beberapa ppk yaitu ppk gunung magang suara dan ppk bakat suara, bahwa menurut pemohon ppk sukaraja kabupaten seluma provinsi bengkulu terjadi kali penerbitan rekapitulasi pemilu model dpd kabupaten kota pada hari yang sama senin april dengan jumlah suara yang berbeda, yang mengakibatkan pemohon kehilangan kursi kabupaten seluma, perhitungan pks suara suara perhitungan pkb suara suara bahwa menurut pemohon telah terjadi kekeliruan input data ppk sungai kakap bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan suara ppp pps kecamatan sungai kakap, akibat kesalahan tersebut pemohon kehilangan kursi dprd kab kota pontianak bahwa menurut pemohon telah terjadi kekeliruan penghitungan suara untuk daerah pemilihan kapuas kabupaten kapuas provinsi kalimantan tengah sebesar suara sehingga pemohon kehilangan kursi dprd kab kota kapuas, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan kabupaten pinrang sulawesi selatan telah terjadi mark suara untuk partai merdeka sehingga pemohon kehilangan kursi dprd, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan iii grogol pulo merak) kota cilegon kehilangan suara, yang seharusnya pemohon memperoleh suara suara, akibat dari kehilangan suara tersebut pemohon telah kehilangan kursi: bahwa menurut pemohon daerah pemilihan jateng terdapat kesalahan perhitungan kpud yaitu kpud kab. wonogiri kpud kab. sragen suara kpud kab. karang anyar suara bahwa menurut pemohon daerah pemilihan pandeglang iii kabupaten pandeglang pemohon memperoleh suara, akibat dari kesalahan tersebut pemohon telah kehilangan kursi kabupaten pandeglang: bahwa menurut pemohon daerah pemilihan tapanuli selatan pemohon memperoleh suara suara, akan tetapi akibat dari kekeliruan tersebut pemohon telah kehilangan kursi, bahwa menurut pemohon daerah kepulauan riau, pemohon telah kehilangan suara ppk kecamatan nongsa memperoleh suara akibat kehilangan dan penggelembungan tersebut pemohon tidak mendapatkan sisa kursi, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan viii kabupaten jombang telah terjadi kesalahan hitung perolehan suara suara, akibat dari kesalahan tersebut pemohon telah kehilangan kursi dprd provinsi jawa timur, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan waropen bawah kabupaten waropen memperoleh suara suara, akibat dari kesalahan tersebut pemohon telah kehilangan kursi tambahan daerah pemilihan waropen bawah kabupaten waropen: bahwa menurut pemohon daerah pemilihan langkat telah terjadi penggelembungan suara pkb, pemohon memperoleh suara sebesar suara, akibat dari hal tersebut pemohon telah kehilangan kursi dprd kabupaten langkat, bahwa menurut pemohon ppk kecamatan mandau kab. kota bengkalis riau pemohon memperoleh suara sebanyak bahwa menurut pemohon daerah pemilihan kabupaten muaro jambi kecamatan resting dan sungai johar) memperoleh suara sebanyak bahwa menurut pemohon daerah pemilihan bandar lampung memperoleh suara akibat dari kekeliruan penghitungan pemohon kehilangan sisa kursi, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan tulang bawang |ae |a9 4a7 |2a batu kabel belian teluk bali degan kab belian tami pera menangfakta dan alasan alasan diatas, kami menganggap bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh partai keadilan sejahtera sangat lemah dan tidak didukung oleh data formal seperti tertuang dalam berita acara dan sertifikasi perhitungan suara pps muka kuning, pps batuan maupun nongsa. oleh karena itu kami beranggapan bahwa bukti data data permohonan yang dimiliki oleh partai keadilan sejahtera sangat lemah dan keabsahannya perlu dipertanyakan, untuk itu tidak dapat digunakan sebagai bukti terjadinya penggelembungan penambahan suara pps muka kuning, batuan, maupun ppk nongsa. perlu kami sebutkan dalam menyampaikan permohonan partai keadilan sejahtera menyebutkan bahwa perolehan suara partai keadilan sejahtera ppk nongsa sebesar suara namun yang tercatat kabupaten tulang bawang provinsi lampung telah terjadi pengurangan kehilangan suara ppk gedung menang suara, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan aceh utara pemohon memperoleh suara sebanyak suara, bahwa sebelum memberikan keterangan tertulis kepada mahkamah konstitusi yang mulia, perlu karni sampaikan hal hal sebagai berikut bahwa surat penyampaian salinan permohonan dan permintaan keterangan tertulis: dari mahkamah konstitusi php.a tanggal mei telah diterima kpu pada hari sabtu tanggal mei pukul wib:yang menyatakan, keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam harus sudah diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi selambat lambatnya sehari sebelum hari persidangan."hal hal:: bahwa menurut tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd bila keberatan tersebut dapat diterima maka kpps, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan 127s d nomor tahu, bahwa kpu menolak dengan tegas keterangan saksi pemohon yang ditugaskan kpud kabupaten seluma maupun kpud propinsi, yang mana keterangan tersebut sangatlah mengada ada. bahwa kpud kabupaten seluma telah melaksanakan rapat pleno penetapan hasil pemilu aula pemda kabupaten seluma yang dihadiri oleh saksi parpol termasuk saksi pemohon. sedangkan penetapan hasil pemilu untuk dpr, dprd dan dpd dilaksanakan aula kantor gubernur bengkulu dan dihadiri oleh saksi parpol dan panitia pengawas pemilu propinsi bengkulu. sehingga dengan demikian keterangan saksi pemohon patut untuk dikesampingkan oleh majelis mahkamah konstitusi yang mulia. bahwa kpu tetap pada pendiriannya yaitu penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk dpr, dprd propinsi, dprd kabupaten kota dan dpd telah memenuhi ketentuan tahun bukti dan t.ia, t.1b, .c, .d,t. .e,dan. .f, bahwa kpud kabupaten rejang lebong telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk dpr berdasarkan hasil rekapitulasi ppk. bahwa keterangan ppk lebong utara adalah tidak sesuai dengan faktanya dimana yang bersangkutan juga menandatangani hasil rekapitulasi hasil perolehan suara ppk lebong utara. dengan demikian keterangan tersebut oleh majelis hakim patut untuk dikesampingkan atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. bahwa kpud telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara telah sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun bukti .dan .b,, .c, .d, .e, t.2f, .g, dan .i), bahwa kpu menolak dengan tegas dalil dalil dan saksi saksi pemohon, ppk sukaraja telah melakukan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan hasil rekap pps desa dan disaksikan oleh saksi partai politik. saksi pemohon tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut. sehingga dengan demikian pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara baik tingkat ppk maupun kpud kabupaten seluma telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. berikut kami lampirkan hasil rekap pps dan rekap ppk kecamatan sukaraja kabupaten seluma. bukti dan a):$ 3b. bahwa kpu telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan nomor tahun dalil dalil yang dikemukakan pemohon adalah tidak berdasar, sedangkan barang bukti yang diajukan pemohon untuk daerah pemilihan jateng bukan merupakan bukti yang otentikmaka dengan ini kami mengajukan bukti hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh kpud wonogiri dan karang anyar daerah pemilihan jateng bukti dan .a), bahwa kpu menolak dengan tegas dalil dalil yang dikemukakan pemohon dan kpud kabupaten bengkalisdan kpud propinsi kepulauan riau, karena pada saat penetapan rekapitulasi dilakukan kpud kabupaten jombang, keberatan saksi pemohon tidak didukung oleh data otentik sebagaimana dimaksud dalam subtansi pokok permohonan pemohon sehingga dengan demikian kpud kabupaten dan propinsi jawa timur tetap pada pendiriannya bahwa penetapan rekapitulasi perolehan suara adalah sah sesuai dengan peraturan perundang undangan tahun bukti dan. :a),si banyu asi.a,t. dana ein dan kpud kota prabumulidan t.7a bahwa kpu menolak dengan tegas dalil dalil pemohon dan keterangan saksi pemohon. dalam penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara, kpud kabupaten pinrang telah mengundang saksi parpol untuk menyaksikan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara secara terbuka. saksi parpol tidak menyampaikan keberatan hasil perolehan suara secara terbuka. saksi parpol tidak menyampaikan keberatan seketika pada saat itu jugamenerima.kapuas propinsi kalimantan tengaota binjai tidak pernah melakukan penggelembungan suara untuk kepentingan partai politik tertentu, termasuk juga daerah pemilihan binjai kpudpemohon serta keterangan saksi saksi pemohon. sedangkan keterangan petugas sekretariat ppk waropen bawah adalah mengada ada dan tidak berdasar karena petugas sekretariat tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara. petugas sekretariat hanya membantu secara administratif demi kelancaran tugas tugas ppk.telah sesuai dengan ketentuan nomor tahun bukti bahwa kpud menolak dengan tegas dalil dalil pemohon dan keterangan saksi karena saksi yang diajukan pemohon baik kpud maupun ppk aceh utara tidak dapat menunjukkan surat mandat, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan yang mengikat oleh majelis hakim mahkamah konstitusid telah melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara telah sesuai dengan ketentuan nomor tahun bukti bahwa kpu menolak dengan tegas dalil dalil pemohon dan keterangan saksi pemohon. saksi pemohon telah menerima penetapan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibuktikan dengan ditanda tangannya berita acara penetapan. kpud daerah pemilihan bandar lampung telah melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara berdasarkulang bawang propinsi lampungapanuli selatao jambialil dalil pemohon karena pemohon telah salah dalam menafsirkan tata cara penghitungan suara. pemohon telah menggunakan asumsi tanpa dukung oleh data dan fakta yang benarsesuai dengan ketentuan nomor tahun bukti dan .a), bahwa kpu telah menerima pencabutan permohonan pemohon atas sengketa pemilu untuk anggota dprd kabupaten sragen pada dapil sragen iii sesuai dengan surat pemohon tertanggal meilangkatota pontianakbarito timurpandeglang propinsi bantentetap pada pendiriannya yaitu penetapan kpudalam subtansi pokok permohonan pemohon adalah sah, berdasarkan hal tersebut diara pemohon dan memeriksa pula dokumen dokumen dari kpu sebagai berikut bukti kpu daerah bengkulu t 1atertanggal april kabupaten seluma, keterangan bukti tidak ada t1 capril untuk provinsi bengkulu, t1 d surat dari pimpinan harian anak cabang partai persatuan pembangunan kecamatan semidang alas maras, pac iv perihal laporan saksi penghitungan suara pps untuk dpr ri dari ppp kecamatan semidang alas maras, tertanggal april ti e t1.f: surat dari pimpinan anak cabang partai persatuan pembangunan kecamatan seluma, pac iv perihal laporan saksi penghitungan suara pps untuk dpr dari ppp kecamatan seluma, tertanggal april bukti kpu daerah rejang lebong berita acara model dpr dpd rekapitulasi hasil suara panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum anggota dpr dan dpd, tertanggal april kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang daerah pemilihan bengkulu, surat dari komisi pemilihan umum kabupaten rejang lebong tentang kronologis penetapan perolehan suara parpol dalam pemilu kabupaten ajang lebong, tertanggal mei surat dari koordinator daerah jaringan masyarakat pemantau pemilu indonesia jampi) rejang lebong, koor. da. jampi rejang lebong, tertanggal april surat keterangan sk ppk lu dari panitia pemilihan kecamatan rejang lebong utara, tertanggal mei surat dari dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten rejang lebong, in f v hal laporan hasil penghitungan suara untuk dpr dari pac pac se kab rejang lebong, tertanggal april surat dari pimpinan anak cabang partai persatuan pembangunan kecamatan lebong selatan, v hal laporan saksi parpol ppp pps se lebong selatan untuk dpr ri, tertanggal april surat dari pimpinan anak cabang partai persatuan pembangunan kecamatan lebong utara, v hal laporan saksi parpol ppp pps se lebong utara untuk dpr ri, tertanggal aprilalam berita acara perhitungan suara tercatat hal ini menunjukkan bahwa data yang dipakai oleh partai keadilan sejahtera dalam mengajukan permohonan sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan. untuk melengkapi data yang kami miliki bersama ini kami lampirkan berita acara dan sertifikasi perhitungan suara ppk sei beduk bukti yang dalamnya terdapat rekapitulasi perhitungan suara pps muka kuning dan pps batuan, juga kami lampirkan berita acara dan sertifikasi perhitungan suara kpud kota batam bukti yang dalamnya terdapat rekapitulasi perhitungan suara ppk nongsa dan ppk sei. beduk berdasarkan sanggahan kami tersebut, mohon kiranya mahkamah konstitusi bisa memberikan putusan sebagai berikut menolak permohonan pemohon partai keadilan sejahtera menyatakan keputusan kpu sk kpu tahun tanggal mei tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota dpr ri, dpd, dprd kabupaten kota khususnya untuk kursi dpr daerah pemilihan kepulauan riau sudah tepat dan benar memerintahkan kpu melaksanakan keputusan ini kesimpulan akhir perolehan suara partai amanat nasional dapil batam propinsi kepulauan riau perolehan suara partai amanat nasional ppk batu suara ppk lubuk baja suara ppk nongsa suara ppk sekupang suara ppk belakang suara padang ppk sei beduk suara ppk galang suara ppk bulang suaraesa suka sari, kecamatan lebong selatan kabupaten rejang lebong daerah pemilihan bengkulu. bukti kpu daerah seluma model dprd kab kota, pemilihan umum kabupaten kota seluma sukaraja. berita acara model dprd kab kota penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan untuk dprd kabupaten kota, kecamatan sukaraja kabupaten kota seluma provinsi bengkulu, tertanggal april bukti kpu daerah jateng rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota kabupaten wonogiri provinsi jawa tengah, lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal meilampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu daerah bengkalis rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota, kabupaten bengkalis provinsi riau. lampiran iv :keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu daerah kepulauan riau rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd provinsi kepulauan riau, lampiran keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu jawa tengah t .a:sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu daerah musi banyuasin dan banyuasin rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota, kabupaten musi banyuasin provinsi sumatera selatan, lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal meikecamatan betung daerah pemilihan banyuasin kabupaten kota banyuasin provinsi sumatera selatan. tertanggal april berita acara model dprd kab kot, desa kelurahan lubuk lancang kecamatan betung daerah pemilihan banyuasin kabupaten kota banyuasin provinsi sumatera selatan, tanggal april bukti kpu daerah muara enim dan daerah prabumulih berita acara model dprd kab kota rekapitulasi hasil suara komisi pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota, daerah pemilihan muara enim kabupaten kota muara enim provinsi sumatera selatan, tertanggal april rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota, kota prabumulih provinsi sumatera selatan, lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk tahun tanggal mei bukti kpu daerah pinrang berita acara model db dprd kab kota perhitungan suratpinrang provinsi sulawesi selatan, tanggal april bukti kpu daerah kapuas rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota, kabupaten kapuas provinsi kalimantan tengah. lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu daerah binjai rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota, kabupaten kota binjai provinsi sumatera utara, lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu daerah waropen bawah rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota, kabupaten waropen provinsi papua, lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu daerah aceh utara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota, kabupaten aceh utara provinsi nanggroe aceh darussalam, lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu daerah bandar lampung keterangan tidak ada bukti bukti kpu daerah tulang bawang rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten, kabupaten tulang bawang provinsi lampung, lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tanggal bukti kpu daerah tapanuli selatantapanuli selatan provinsi sumatera utara. bukti kpu daerah muaro jambi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota, kabupaten muaro jambi provinsi jambi, lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu daerah cilegon rekapitulasi penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota, kota cilegon provinsi banten, lampiran iv keputusan komisi pemilihan umum sk kpu tahun tanggal mei bukti kpu daerah sragen iii surat perihal pencabutan sengketa pemilu untuk anggota dprd kabupaten sragen pada dapil sragen iii. bukti kpu daerah langkat tanggapan kpu kabupaten langkat atas gugatan pks partai keadilan sejahtera) mahkamah konstitusi. bukti kpu daerah pontianak rekapitulasi penghitungan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah komisi pemilihan umum kota pontianak provinsi kalimantan barat, lampiran model dprd kota. bukti keterangan tidak ada bukti bukti keterangan tidak ada bukti bukti daerah seluma berita acara rapat pleno panitia pemilihan kecamatan talo kabupaten seluma, tertanggal mei menimbang bahwa dalam persidangan persidangan yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal mei jum'at, tanggal mei senin, tanggal mei dan rabu, tanggal mei pihak pemohon hadir diwakili oleh kuasanya ir. adnan buyung nasution, s.h. dkk berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei pihak komisi pemilihan umum hadir diwakili oleh kuasanya amir syamsudin, s.h. dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei dan dihadiri pula oleh pihak terkait dari partai amanat nasional pan) yang diwakili oleh kuasanya materialis akbar, s.h, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan pemohon, komisi pemilihan umum, saksi saksi dan pihak terkait, menimbang bahwa dalam persidangan telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, komisi pemilihan umum dan pihak terkait sebagaimana tersebut dibukti bukti yang diajukan oleh pemohon ternyata pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai keadilan sejahterapermohonan pemohon untuk masing masing daerah pemilihan dapil): dapil bengkulu dpr ri): menimbang bahwa pemohon berkeberatan terhadap keputusan kpu sk kpu tahun tanggal mei tentang hasil pemilu secara nasional sepanjang menyangkut perolehan suara partai politik dapil bengkulu yang menetapkan suara pks sebesar suara, sedangkan ppp dinyatakan sebesar suara, padahal seharusnya sebesar suara. hal dimaksud berpengaruh terhadap perolehan kursi dpr bagi pks yang seharusnya merupakan hak pks namun beralih menjadi hak ppp, menimbang bahwa menurut pemohon, kesalahan penghitungan terjadi karena terdapat penggelembungan suara pada ppp di: kabupaten seluma yang terjadi ppk yaitu pada ppk seluma, ppk semidang alas maras, ppk sukaraja, ppk talo, dan ppk semidang alas. jumlah suara untuk ppp lima ppk tersebut tercatat sebesar suara, menggelembung menjadi suara berdasarkan data kpu kabupaten yang ditetapkan oleh kpu pusat, sehingga terjadi selisih sebesar suara. kpu kabupaten rejang lebong ppk lebong utara, terdapat versi rekapitulasi dimana dalam rekapitulasi pertama ppp memperoleh suara dan pks suara, sedangkan dalam rekapitulasi kedua ppp memperoleh suara dan pks memperoleh suara, sehingga penggelembungan ppp sebesar suara sedangkan pks berkurang suara. ppk lebong selatan, ada penggelembungan suara untuk ppp sebesar suara yang diakibatkan adanya kesalahan penjumlahan dimana suara ppp ditulis sebanyak yang seharusnya adalah suara, bahwa dengan penggelembungan suara ppp untuk dpr, dari jumlah seharusnya hanya suara menjadi suara, akibatnya pks dengan jumlah suara tidak memperoleh kursi untuk anggota dpr dari dapil bengkulu: menimbang bahwa menurut keterangan artikel (saksi pks kpu kabupaten seluma), penggelembungan ppp diketahui pada tanggal mei akan tetapi tidak mengajukan keberatan dengan alasan anggota kpu kabupaten tidak ada tempat dan menurut keterangan elvis bahri (saksi pks kpu provinsi) baru mengetahui adanya penggelembungan suara pada ppp tanggal mei akan tetapi tidak mengajukan keberatan dengan alasan bahwa anggota kpu provinsi tidak berada kantor. menimbang bahwa menurut keterangan dari zulkarnain, wakil panas kabupaten seluma, seusai penayangan hasil penghitungan suara, saksi saksi parpol tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara dpr, keberatan baru diajukan setelah lewat hari serta panas tidak pula mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, ternyata tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan penghitungan suara baik tingkat tps, pps, ppk, kpu kabupaten kota, maupun kpu provinsi, sebagaimana diatur dalam undang undang pemilu. prosedural keberatan merupakan legal remedies yang diperuntukkan pemilu pada setiap tingkatan penghitungan suara, sehingga tanpa keberatan dapat dipandang menerima hasil penghitungan suara: menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon berupa surat penjelasan dari ketua kpu kabupaten rejang lebong yang menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan dalam penyusunan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr ri pada ppk lebong selatan, yang buat pada tanggal mei dan surat tersebut ditandatangani sendiri oleh ketua kpu kabupaten rejang lebong, sehingga berdasarkan jo. ,jo. jo. jo. dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dpr, dpd, dan dprd, bukti tersebut tidaklah dapat menguatkan dalil pemohon karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti formal, menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut atas, setelah mahkamah menelaah dengan saksama bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, maka menurut mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak: dapil kepulauan riau dpr ri) menimbang bahwa pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu nomor sk kpu tahun tanggal mei untuk calon anggota dpr dapil kepulauan riau: menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara untuk partai amanat nasional pan) kota batam, khususnya ppk nongsa, seharusnya suara, bukan suara, berarti kelebihan suara, menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara untuk pan ppk sungai bedug, khususnya pps tj. piatu seharusnya suara, bukan suara, berarti kelebihan suara, pada pps kelurahan muka kuning, seharusnya suara, bukan suara, berarti kelebihan suara, pps kel. batu aji, seharusnya suara, bukan suara, berarti kelebihan suara, menimbang bahwa berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps kel. batu besar bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps kel. nongsa bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps kel. batu kabel bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps kel. batu belian bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps kel. teluk sering bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps kel. bali bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps kel. menang bukti yang merupakan hasil penghitungan suara pps pps dalam wilayah kecamatan nongsa telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara pan ppk nongsa adalah suara, menimbang bahwa keterangan kaharuddin (anggota pps belian), dalam persidangan menyatakan, perolehan suara pan pps belian ppk nongsa bukan suara melainkan suara, yang didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil suara pps model dpr dpd pps belian kec. nongsa (bukti yang diperkuat dengan surat pernyataan ketua pps belian yakni total jumlah suara perolehan suara partai keadilan sejahtera ppk batu ampar suara ppk lubuk baja suara ppk nongsa suara ppk sekupang suara ppk blog padang suara ppk sei beduk suara ppk galang suara ppk bulang suara total jumlah suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara seluruh ppk kota batam menunjukkan bahwa total perolehan suara partai amanat nasional dapil kota batam propinsi kepulauan riau lebih tinggi suara dibanding perolehan suara partai keadilan sejahtera. perbandingan perolehan suara berdasarkan berita acara rekapitulasi khususnya terhadap perselisihan perolehan suara yang diajukan oleh partai keadilan sejahtera perolehan suara pps muka kuning partai amanat nasional suara partai keadilan sejahtera suara perolehan suara pps batu aji partai amanat nasional suara partai keadilan sejahtera suara perolehan suara partai amanat nasionalroti'i dan anggota pps belian kaharuddin) (bukti namun demikian keterangan pihak terkait tidak meyakinkan, karena bukti dan bukti ditandatangani oleh kaharuddin sendiri, sehingga tidak dapat melemahkan validitas perolehan suara pan ppk nongsa, berdasarkan bukti dan bukti menimbang bahwa hasil perolehan pemilu anggota dpr kecamatan nongsa, batam yang ditandatangani oleh nurrohman ag. ketua ppk nongsa), tanpa tanggal dan hanya dibubuhi stempel ppk nongsa (bukti tertera bahwa perolehan suara pan kec. nongsa adalah suara, belumlah dapat menggoyahkan meragukan keyakinan mahkamah terhadap bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti yang kesemuanya menunjukkan bahwa perolehan suara pan ppk nongsa adalah sebesar suara, menimbang bahwa berita acara sertifikat rekapitulasi perhitungan suara ppk nongsa bukti oleh mahkamah dinilai dapatk serta ditandatangani pula oleh saksi peserta pemilu, telah ternyata membuktikan bahwasanya perolehan suara pan ppk nongsa adalah suara: menimbang bahwa berita acara rekapitulasi perhitungan suara kpu kota batam bukti juga dinilai telah memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun bahwasanya kpu kabupaten kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, telah ternyata pula menunjukkan bahwa perolehan suara pan kec. nongsa adalah suara: menimbang bahwa berita acara rekapitulasi hasil suara pps tanjung piatu model d dpr dpd) desa kelurahan tanjung piatu kec. sungai bedug kota batam, bukti tidak dapat meyakinkan mahkamah guna dapat dijadikan alat bukti karena rekapitulasi yang ditampilkan adalah lembaran lembaran lepas tentang perolehan suara pan pps tj. piatu, menimbang bahwa rekapitulasi perolehan suara kelurahan muka kuning, kecamatan sungai bedug bukti tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota pps muka kuning, yakni tidak bersesuaian dengan ketentuan undang undang nomor tahun yang mensyaratkan pps, sehingga penghitungan suara untuk pan pps muka kuning berdasarkan bukti masih diragukan mahkamah: menimbang bahwa berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps muka kuning bukti ditandatangani oleh ketua, anggota pps serta saksi saksi parpol pemilu) yang didukung uraian data perolehan suara setiap tps dari pps muka kuning bukti telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara pan pps muka kuning adalah suara, menimbang bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pps batu aji kec. sei bedug, bertanggal april oleh saksi pps dari partai damai sejahtera pds) clinton halo anggota dpr kelurahan batu aji, ditandatangani clinton halo, pencatat bukti dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pps batu aji yang dibuat oleh saksi pks untuk perolehan suara pan sebesar suara bukti sesungguhnya belumlah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang meyakinkan bagi mahkamah, sehubungan dengan perolehan suara pan pps batu aji, menimbang bahwa keterangan ikhwan setiawan, saksi pks tingkat pps batuan, pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan penghitungan suara rekapitulasi pps batuan tidak berjalan lancar karena beberapa partai melakukan protes dan saat penghitungan suara pps batuan tidak dilakukan penandatanganan oleh seluruh saksi partai: menimbang bahwa berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps batu aji, bukti yang telah ternyata menunjukkan perolehan suara pan suara dinilai oleh mahkamah sesuai dengan keterangan saksi ikhwan setiawan sebagai saksi pks tingkat pps batuan bahwa saat penghitungan pps batuan tidak dilakukan penandatanganan oleh seluruh partai karena itu bukti hanya ditandatangani oleh umar darwin risson masing masing adalah ketua dan anggota pps desa batu aji, menimbang bahwa berita acara rekapitulasi perhitungan suara ppk sungai beduk model da dpr dpd bukti dan bukti telah, telah ternyata menunjukkan perolehan suara pan pps tj. piatu) adalah suara, pps kel. muara kuning) adalah suara, dan pps batu aji) adalah suara, menimbang bahwa dari pelbagaiiii. dapil jawa tengah dpr ri) menimbang bahwa tahun secara nasional untuk perolehan pks dapil jawa tengah untuk calon dpr ri yang dinyatakan sebesar suara sedangkan partai demokrat sebesar suara, adalah salah karena seharusnya perolehan untuk pks adalah suara, sedangkan untuk partai demokrat sebesar suara, menimbang bahwa menurut pemohon, telah terjadi kesalahan penghitungan suara kpu kabupaten karanganyar, yakni perolehan pks ppk gondangreja dinyatakan suara, seharusnya suara, ppk colomadu dinyatakan suara seharusnya suara, sedangkan ppk tasikmadu kesalahan terjadi pada lembar pertama hasil rekapitulasi perolehan suara pks, dinyatakan suara, kemudian terdapat pula kesalahan dalam penjumlahan akhir pada lembar kedua, yakni tertulis suara, padahal hasil penjumlahan dalam penghitungan suara yang benar menurut pemohon adalah bahwa dalam lembar pertama seharusnya tertulis suara dan setelah dijumlahkan dengan lembar kedua maka dapatkan suara sehingga dengan adanya kesalahan penjumlahan dalam penghitungan suara dimaksud, pks kehilangan suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan suara pks karanganyar seharusnya mendapatkan tambahan suara sebesar suara: menimbang bahwa dalam pada itu pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara pada partai demokrat dan pengurangan suara pada pks kpu kabupaten sragen yaitu: ppk gondang terjadi pada pps srimulat), dinyatakan suara seharusnya suara, pps tunggul) dinyatakan suara, seharusnya suara, pps wonosobo) dinyatakan suara seharusnya suara, dan pps gondang) ditulis suara seharusnya suara, sehingga partai demokrat mengalami penggelembungan suara oleh karena itu maka suara partai demokrat seharusnya dikurangkan sebesar suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan pula adanya kesalahan memasukkan data perolehan suara pks dari tingkat pps ppk yang mengakibatkan pks kehilangan suara, yaitu pps srimulat), dinyatakan suara, seharusnya suara, pps tunggul), dinyatakan suara, seharusnya suara, pps kaliwedi) dinyatakan suara, seharusnya suara, pps plosorejo) dinyatakan suara, seharusnya suara, pps wonosobo) dinyatakan suara, seharusnya suara, pps bumiayu) dinyatakan suara, seharusnya suara, dan pps gondang) dinyatakan suara, seharusnya suara, oleh karena itu suara untuk pks harus ditambahkan suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan pula penghitungan suara ppk gemolong terjadi kesalahan memasukkan data, yakni pps pemeran, pks mendapat suara, namun dimasukkan ppk gemolong hanya suara, pps geneng dubur pks memperoleh suara, dimasukkan ppk gemolong hanya suara, sehingga pks kehilangan suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan penghitungan suara ppk kalijambe terjadi kesalahan memasukkan data dimana pps keren pks mendapat suara dimasukkan ppk kalijambe hanya suara, pps jatiskarangpung pks mendapat dimasukkan ppk kalijambe hanya suara, sehingga pks kehilangan suara, sedangkan perolehan suara partai demokrat pps genengduwur memperoleh suara,tetapi dimasukkan ppk gemolong hanya suara sehingga terdapat kelebihan suara, maka berdasarkan uraian atas pemohon mendalilkan bahwa suara pks kabupaten sragen harus ditambah suara), dan terhadap partai demokrat harus dikurangi sebesar suara), menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapatks yang terdapat dalam bap ppk sidoharjo, partai demokrat memperoleh sebesar suara dimasukkan kpu kabupaten wonogiri menjadi suara, sehingga terjadi penggelembungan suarawonogiri kota terdapat kesalahan dalam memasukkan data perolehan suara dari partai demokrat pps purworejo sebanyak suara dimasukkan ppk wonogiri kota menjadi suara, sehingga terjadi penggelembungan suara,slogohimo, terjadi kesalahan penghitungan suara pks pps klunggen yaitu: tps dapat suara tps dapat suara, tps dapat suara, tps dapat suara, tps dapat suara tps dapat suara dijumlahkan suara adalah salah seharusnya adalah suara, maka pks kehilangan suara, oleh karena itu untuk pks harus ditambahkan suara dan untuk partai demokrat dikurangi suara, menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, pemohon berkesimpulan perolehan suara pks untuk kursi dpr dapil jawa tengah seharusnya sebesar suara, sedangkan untuk partai demokrat seharusnya suara, menimbang bahwa berdasarkan keterangan supardi saksi pks ppk kecamatan sidoharjo wonogiri, mengakui terjadi penggelembungan suara pada partai demokrat akan tetapi saksi belum pernah melakukan tindakan tindakan untuk masalah tersebut: menimbang bahwa menurut keterangan budi haryono, spd. anggota ppk kecamatan gondang kabupaten sragen yang menerangkan mengetahui adanya penggelembungan suara partai demokrat ppk gondang yang setelah diteliti ternyata ada penambahan dan pengurangan dan pihak ppk juga mengakui adanya kesalahan tapi tidak mau disalahkan pemohon mengajukan keberatan secara lisan, akan tetapi setelah dilakukan rapat pleno dan kepada saksi peserta pemilu diberikan salinan berita acara rekapitulasi, tidak ada partai yang protes dan pks juga menerima hasil penghitungan suara tersebut, menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara untuk pks dan adanya penggelembungan suara pada partai demokrat sebagaimana diuraikan atas. setelah mahkamah menelaah bukti bukti yang diajukan oleh pemohon berupa bukti sampai dengan bukti ternyata tidak ada satu bukti pun yang membuktikan bahwa pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan penghitungan suara, baik tingkat tps, pps, ppk dan kpu kabupaten, maupun kpu provinsi sebagaimana diatur dalam jo. jo. jo. jo. dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd0. tahun tentang mahkamah konstitusi, permohonan pemohon tidak beralasan, maka mahkamah harus menolak permohonan pemohon, iv. dapil sumatera selatananggota dprd provinsi untuk dapil sumatera selatan menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara untuk partai pemohon sebesar suara, seharusnya atau selisih suara, khususnya perolehan suara kota muara enim, sehingga total perolehan suara pemohon adalah suara, bukan suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi ppk gunung megang tertulis seharusnya suara, dan ppk bakat tertulis seharusnya suara, menimbang bahwa kesalahan ppk gunung megang pemohon mendalilkan terjadi pada pps desa cinta kasih yang tertulis seharusnya suara dan kesalahan ini terjadi tps yang tertulis seharusnya suara, menimbang bahwa kesalahan ppk bakat terjadi pps pagar dewa tertulis seharusnya suara, termasuk perolehan caleg zulkarnain, pd. pps pagar dewa tertulis seharusnya suara dan pps hidup baru tertulis seharusnya suara, menimbang bahwa berita acara rekapitulasi hasil suara pps cinta kasih kecamatan gunung megang kabupaten muara enim bukti p 1b), berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa cinta kasih kecamatan gunung megang bukti lampiran data pps desa cinta kasih kecamatan gunung megang dan data kpps tps desa cinta kasih kecamatan gunung megang bukti merupakan petunjuk perolehan suara pemohon tps pps desa cinta kasih, ppk gunung megang, menimbang bahwa surat ppk bakat tanggal april perihal ralat berita acara yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten muara enim, dengan dihampiri,bukti p.2a) dapat menjadi petunjuk perolehan suara pemohon pps hidup baru dan pps pagar dewa ppk bakat: menimbang bahwa bukti p 2b) dan bukti berita acara hasil suara pks desa hidup baru kecamatan bakat kabupaten muara enim, dapat menjadi petunjuk perolehan suara pemohon pps hidup baru dan pps pagar dewa ppk bakat, menimbang bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan pemohon zulkarnain, syarifuddin dan lin kusnianto adalah saksi pemohon tingkat kpu kabupaten muara enim, ppk gunung megang dan kecamatan muara enim adalah saksi saksi bukan tps dan pps yang didalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara oleh pemohon, sehingga bukti bukti yang diajukan pemohon belum dapat meyakinkan mahkamah untuk membuat permohonan ini beralasan: menimbang bahwa pemohon telah mengajukan keberatan kepada kpu kabupaten muara enim berupa surat dpd pks bukti namun hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung guna membuat permohonan ini beralasan: menimbang bahwa radiogram dari ketua kpu kabupaten muara enim untuk kpu provinsi sumatera selatan tanggal april nomor kpu me iv bukti yang ditandatangani oleh ketua dan (empat) anggota kpu kabupaten muara enim yang menyatakan bahwa rekapitulasi suara untuk suara dprd provinsi tidak mengalami perubahan sesuai dengan berita acara yang disampaikan kepada kpu provinsi maupun kpu, menimbang bahwa berita acara rekapitulasi hasil suara kpu kabupaten muara enim untuk pemilu anggota dprd provinsi kabupaten muara enim, yang dihampiri sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dprd provinsi kabupaten muara enim, hasil perhitungan suara pemilu tahun rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd provinsi bukti setelah diteliti mahkamah telah sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun bahwa dan telah ternyata menunjukkan bahwa angka perolehan suara partai pemohon adalah suara, bukan suara seperti yang didalilkan pemohondapil jawa timurdapil jawa timur menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara dapil jawa timur untuk pan, tertulis suara, seharusnya sebesar suara, sedangkan untuk partai pemohon tertulis suara, seharusnya suara, menimbang bahwa kesalahan dimaksud terjadi kabupaten jombang, yakni untuk pan dinyatakan suara, seharusnya suara, sedangkan partai pemohon dinyatakan suara, seharusnya pps bali permai suara pps bali suara pps menang suara total jumlah suara iv. perolehan suara partai keadilan sejahterapps bali permai suara pps bali suara pps menang suara total jumlah suara guna mendukung dalil dalil tanggapannya pihak terkait mengajukan bukti bukti surat berupa: bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps muka kuning, bukti uraian data perolehan suara setiap tps dari pps muka kuning, bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps batu aji, bukti uraian data perolehan suara setiap tps dari pps batu aji: bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara ppk suara, kabupaten madiun perolehan suara partai pemohon dinyatakan suara, seharusnya suara, menimbang bahwa surat ketua kpu kab. jombang perihal laporan hasil revisi kpu tanggal mei disertai lampiran adanya kesalahan tertulis rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dprd provinsi dapil jawa timur kabupaten jombang, surat permohonan revisi no: k a am pks i11 tanggal april bukti yang ditandatangani oleh ketua dan para anggota kpu jombang tentang angka perolehan suara pan dan partai pemohon kabupaten jombang terdapat kesalahan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menimbang bahwa berita acara perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd provinsi dapil jawa timur kabupaten jombang, tanggal april bukti dan surat ketua kpu kabupaten jombang kpu tanggal mei perihal laporan hasil revisi beserta lampiran bukti yang juga menerangkan tentang perolehan suara pemohon dan pan dapil jatim kabupaten jombang: menimbang bahwa berita acara perbaikan penghitungan suara kpu kab kota untuk pemilu anggota dprd provinsi kpu kabupaten jombang, jawa timur bukti telah ternyata menunjukkan perolehan suara dapil jawa timur kabupaten jombang untuk pan sebesar suara dan partai pemohon sebesar suara: menimbang bahwa berita acara sertifikat rekapitulasi hasil suara komisi pemilihan umum provinsi jawa timur buktijawa timur pemilu tahun bukti setelah diteliti mahkamah untuk dapil jatim ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara pan kabupaten jombang sebesar suara, dengan jumlah akhir sebesar suara dan perolehan suara partai pemohon kabupaten jombang sebesar suara dan kabupaten madiun suara dengan jumlah akhir sebesar suara, menimbang bahwa bukti bukti dan bukti telah memenuhi ketentuan dan pemilu yakni berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd provinsi ditandatangani oleh ketua dan sekurang kurangnya orang anggota kpu provinsi kabupaten serta ditandatangani saksi peserta pemilu: menimbang bahwa saksi saksi tingkat kpu kabupaten jombang dan kpu provinsi jawa timur dan alat alat bukti tertulis lainnya yang diajukan pemohon belumlah dapat mematahkan bukti dan yang diajukan pan sebagai pihak terkait, karena surat yang dikeluarkan kpu kabupaten jombang kpu tanggal mei perihal laporan hasil revisi beserta lampiran bukti hanya ditandatangani oleh ketua kpu saja. selain itu revisi tersebut telah melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan oleh kpu (vide bukti berupa surat ketua kpu provinsi jawa timur bertanggal mei nomor menimbang bahwa berdasarkan pelbagai pertimbangan atas,, vi. dapil selumpil seluma (dua) kabupaten seluma provinsi bengkulu yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib yang hasil perhitungannya untuk pks sebesar seharusnya suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan, kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi akibat adanya penggelembungan perolehan suara untuk partai karya peduli bangsa pkb) yang oleh kpu ditetapkan perolehan suara untuk pkb sebesar suara berdasarkan data rekapitulasi kedua pada ppk sukaraja. padahal berdasarkan rekapitulasi pertama pkb memperoleh suara, menimbang bahwa pemohon berpendapat, kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi ppk sukaraja kabupaten seluma provinsi bengkulu, yaknipada hari senin, april rekap pertama perolehan suara pks dan pkb sedangkan rekap kedua pks memperoleh suara dan pkb suara: kesalahan hasil penghitungan ini merugikan pks yang berakibat pks tidak memperoleh kursi untuk daerah pemilihan seluma (dua) kabupaten seluma provinsi bengkulu, menimbang bahwa pemohon telah melakukan upaya keberatan terhadap hasil penghitungan suara rekapitulasi kedua tersebut kepada kpu dan bawaslu, bahkan oleh bawaslu laporan keberatan pemohon itu diteruskan sebagai tindak pidana pemilu kepada polres kabupaten bengkulu selatan pada tanggal april p 4a dan p 4b), menimbang bahwa keterangan pihak terkait indra, saksi calon dpd, membenarkan pada rekapitulasi pertama ppk sukaraja perolehan suara daerah pemilihan antara pkb dan pks selisih suara,jadi pks dapat suara dan pkb suara, sehingga pks pada waktu itu dapat kursi: menimbang bahwa mahkamah tidak menemukan alasan pembesar dilakukannya rekapitulasi kedua oleh ppk sukaraja tersebut, sebaliknya pada rekapitulasi pertama, mahkamah tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan, menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi dan pihak pihak terkait serta melakukan pemeriksaan bukti bukti lain termasuk bukti tambahan dari pemohon dan kpu kabupaten seluma secara saksama, mahkamah menilai bahwa hasil penghitungan suara rekapitulasi ppk sukaraja yang kedua kurang meyakinkan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sahvii. dapil bengkalisbengkalis menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa hasil perhitungan suara ppk untuk pemilu anggota dprd kabupaten kecamatan mandau kab kota bengkalis daerah pemilihan riau terdapat kesalahan, sehingga merugikan pks yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi pks berkurang hilang dprd kabupaten bengkalis dari dapil kabupaten bengkalis menimbang bahwa akibat kesalahan tersebut terjadi selisih perolehan suara antara data ppk mandau dan data pps pps kecamatan mandau sebagai berikut parpol data data selisih pps ppk partai golkar menimbang bahwa selisih jumlah perolehan suara tersebut dapat ditemukan melalui data pps kelurahan babussalam, kelurahan duri barat, kelurahan duri timur, kelurahan batang serosa, kelurahan talang mandi, kelurahan balik alam, kelurahan pematang puu, desa harapan baru, kelurahan air jamban, kelurahan gajah sakti, kelurahan balai makam, desa petani dan desa sebagai, menimbang bahwa bukti tertulis yang dilampirkan pemohon dalam permohonannya berupa formulirulir pemantauan pemilu dpd pks kabupaten bengkalis dprd ditandatangani ketua kpps kelurahan babussalam bukti p4),pks kabupaten bengkalis kecamatan mandau kelurahan talang mandi tps bukti formulir pemantauan pemilu dpd sejahtera kab. bengkalis kec. mandau kelurahan batang serosa dprd ditandatangani oleh ketua pps kelurahan batang serosa bukti formulir pemantau pemilu dpd sejahtera kab. bengkalis kec. mandau kelurahan balik alam dprd ditandatangani ketua pps kelurahan balik alam bukti catatan tabulasi perolehan suara tps tps, pps kelurahan pematang puu bukti formulir pemantau pemilu dpd pks kab. bengkalis kec. mandau desa harapan baru dprd ditandatangani ketua pps desa harapan baru bukti rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dprd tps s d tps kec. mandau kelurahan gaya sakti bukti sertifikat hasil perhitungan untuk dprd kabupaten pps desa balai makam bukti berita acara model berita acara rekapitulasi hasil suara pps untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota tps s d tps kecamatan mandau desa petani bukti dan sertifikat model dprd kabupaten kota rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten kota tingkat pps desa sebagai bukti menimbang bahwa bahwa keterangan april saksi pks ppk kecamatan mandau bawah sumpah menerangkan dalam persidangan pada pokoknya danamatan mandau dan pada jam wib pihak ppk dan juga kpu menetapkan hasil dari rekapitulasi tersebut, menimbang bahwa keterangan saksi april ini dibenarkan kembali oleh keterangan datuk marinir, sebagai ketua bawaslu kecamatan mandau, memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu rekapitulasi penghitungan suara dilakukan wisma melani, saksi mengetahui setelah (satu) hari diberitahukan oleh ppk dan bahwa yang hadir untuk mereka wisma melani adalah ppk dan kpu kabupaten, dan bahwa rekap ternyata sudah dibuat dari malam sebelumnya, menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi serta keterangan bawaslu, maka mahkamah menilai wajar pemohon atau peserta pemilu lainnya mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara seperti yang didalilkan pemohon, namun setelah memeriksa alat alat bukti yang dihadirkan pemohon termasuk keterangan drs. dahlan, sebagai anggota pps desa petani yang telah menerangkan pada pokoknyatidaklah ternyata cukup untuk membuat mahkamah berkeyakinan bahwa dalil kesalahan yang diajukan pemohon beralasan, mengingat dalil kesalahan penghitungan tersebut terjadi beberapa pps pps. menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan atas maka mahkamah menilaiviii. dapil pinrpinrang provinsi sulawesi selatan: menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara dapil kabupaten pinrang berupa penggelembungan suara oleh kpu kabupaten pinrang terhadap perolehan suara partai merdeka yang mengakibatkan pemohon kehilangan hak kursi dprd,untuk kecamatan sippa bukti menimbang adakecamatan matter bulu buktikecamatan lanrisang bukti menimbang bahwabenar menunjukkan bahwa untuk tps perolehan suara dapil kabupaten pinrang untuk partai merdeka sejumlah suara, dan perolehan suara pemohon sejumlah suara: menimbang bahwa hasil penghitungan suara sementara pemilu tanggal april ketua desk pemilu baskom) kabupaten pinrang bukti untuk tps pada tanggal april perolehan suara dapil kabupaten pinrang untuk partai merdeka sejumlah suara, sedangkan dari data yang sama perolehan suara pks sejumlah suara, menimbang bahwa undang undang nomor tahun bahwanamun setelah meneliti bukti dan mahkamah menilai bukti bukti tersebut belumlah dapat dianggap memenuhi ketentuan hukum karena tidakditunjang oleh alat bukti tersebut mengandung ketidakjelasan, sehingga mahkamah belum berkeyakinan menjadikannya sebagai acuan perolehan suara pemohon dan partai merdeka, menimbang bahwa benar dalam satu tps maksimal jumlah suara pemilih hanya sampai seperti yang disebutkan dalam undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa jumlah pemilih setiap tps sebanyak banyaknya orang, namun bukti bukti data baskom dan polres bukti dan tidaklah ternyata dapat meyakinkan untuk dapat dijadikan alat bukti acuan terjadinya kesalahan penghitungan suara untuk partai merdeka, karena kedua data tersebut hanyalah data pembanding yang juga belum final: menimbang bahwa dariix. dapil kapuas dprd kabupaten): pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu nomor sk kpu tahun tanggal mei untuk dapil kapuas kecamatan selat kabupaten kota kapuas, menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara pks ppk untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota kecamatan selat provinsi kalimantan tengah kabupaten kota kapuas yang tertulis suara, padahal seharusnya suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan setelah melakukan perhitungan kembali terhadap perolehan suara pks dan perolehan suara ppd, berdasarkan data data pps dan saksi saksi pks ppk selat ditemukan kelebihan suara ppd sebanyak suara dan berkurangnya suara pks sebanyak suara, menimbang bahwa berita acara rekapitulasi hasil suara ppk untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota kecamatan selat kabupaten kota kapuas provinsi kalimantan tengah dapil bukti telahmenimbang bahwa bukti bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa formulir hasil perhitungan suara dpd pks kabupaten kapuas tanggal april ditandatangani oleh ketua ppk selat bukti formulir hasil perhitungan suara model ci.t1 dprd kab. provinsi kalimantan tengah, kab kota kapuas, kecamatan selat, kelurahan tamban luar tps (bukti p3), model dprd kab kota, berita acara perhitungan suara pps untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota tps xiimodel dprd kab kota berita acara perhitungan suara pps untuk pemungutan suara untuk pemiluformulir berita acara pemungutan suara dpd pks kabupaten kapuas tps dan tps ditandatangani oleh masing masing ketua tpspurahan selat tengah kecamatan selat kabupaten kapuas, tanggal mei dan akumulasi perhitungan suara pks tanggal april ditandatangani anggota pps selat tengahpil kapuas terlampir model dprd kab kota sertifikat hasil perhitungan suara tingkat pps bukti formulir berita acara pemungutan suara dpd pks kabupaten kapuas kecamatan selat kelurahan desa pulau telo tps ditandatangani oleh masing masing ketua tps bukti model dprd kab kota waropen bawah dan barito timurkeadilan sejahtera pkspu nomor sk kpu tanggal meilanjutnya disebut keputusan kpu nomor sk kpu tahun secara nasional yang merugikan pemohon (dua puluh empat) daerah pemilihan dapil), sebagai berikut: dapil bengkulu dpr) dapil kepulauan riau dpr) dapil jawa tengah (dpr) dapil sumatera selatan dprd provinsi) dapil jawa timur dprd provinsi) dapil seluma dprd kabupaten) dapil bengkalis dprd kabupaten) dapil pinrang dprd kabupaten) dapil kapuas dprd kabupaten) dapil pontianak dprd kabupaten) dapil banyuasin dprd kabupaten) dapil musi banyuasin dprd kabupaten) dapil aceh utara dprd kabupaten) dapil cilegon dprd kota) dapil pandeglang dprd kabupaten) nongsa, bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps batu besar, bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps batu nongsa: bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps batu kabel, bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps batu belian: bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps batu teluk sering, bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps bali: bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara pps menang, bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara ppk sei beduk, bukti berita acara rekapitulasi perhitungan suara kpud kota batam: bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi pihak terkait sebagai berikut: berita acara perhitungan suara pps untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota desa kelurahan pulau telo kecamatan selat provinsi kalimantan tengah kab kota kapuas dapil bukti formulir hasil perhitungan suara model ci.t1 dprd kab provinsi kal teng kab kota kapuas kecamatan selat kelurahan pulau telo tps bukti berita acara penghitungan suara kpu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota dapil kapuas ilpil kapuas bukti menimbang bahwa bukti bukti tertulis atas sesungguhnya dapat dinilai oleh mahkamah sebagai salah satu alat bukti guna dijadikan acuan untuk membuat dalil kesalahan hasil penghitungan suara pemohon menjadi beralasan, namun pemohon tidak mampu menghadirkan alat bukti pendukung lainnya yang lebih meyakinkan selain saksi insani, saksi tingkat pps yang keterangannya bersifat umum karena saksi hanya menjadi saksi satu pps, sehingga belum dapat dijadikan sebagai penilaian untuk membuat dalil dalil pemohon akan kesalahan penghitungan suara beberapa tps dan pps menjadi beralasan, menimbang bahwa setelah meneliti kembali penghitungan suara untuk pemohon pada bukti maka mahkamah menyimpulkan benar terdapat kesalahan penghitungan suara untuk pemohon dapil kapuas seharusnya suara, bukan suara, namun setelah memeriksa kembali kesalahan penghitungan suara ini dapil kapuas tidaklah ternyata mempengaruhi perolehan kursi pemohon, maka mahkamah tidak menetapkan angka perolehan suara sebagai suara yang benar bagi pemohon, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas maka berdasarkan ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi maka permohonan ini tidak dapat diterima, dapil pontianakpil pontianak menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan memasukkan data terhadap perolehan suara pks pps jeruji besar hanya suara, pada berita acara rekapitulasi hasil suara ppk sungai kakap seharusnya adalah suara, yang menyebabkan perolehan suara gambar yang dicoblos berkurang menjadi hanya suara, seharusnya suara dan total perolehan suara menjadi hanya suara, seharusnya suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara untuk pps kecamatan sungai kakap pada berita acara rekapitulasi hasil suara ppk sungai kakap, yang menyebabkan total perolehan suara gambar yang dicoblos membesar menjadi suara, seharusnya suara dan total perolehan suara membesar menjadi suara, seharusnya suara, menimbang bahwa formulir hasil perhitungan suara dpd pkspks adalah suara bukti dinilai belumlah dapat menjadi alasan kuat karena tidak didukung oleh alat bukti lain meskipun pemohon telah menghadirkan saksi armando tingkat pps dalam persidangan, menimbang bahwa keterangan saksi zainal abidin, adalah saksi pks ditingkat ppk sungai kakap bahwa saksi ikut tanda tangan berita acara ppk sungai kakap, menurut penilaian mahkamah belumlah merupakan keterangan yang beralasan bahwa benar terjadi kesalahan penjumlahan untuk ppp ppk sungai kakap:telah ternyata terdapat tandatangan saksi zainal abidin dari pks tanpa bukti keberatan,setelah meneliti angka perolehan suara tersebut maka mahkamah tidak menemukan terjadinya kesalahan penghitungan suara untuk ppp seperti yang didalilkan pemoho beralasan, oleh karena itu berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, permohonan harus ditolak, xi. dapilperolehan kursi anggota dprd kabupaten dapil banyuasin menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara dapil banyuasin khususnya perolehan suara pemohon sebanyak suara, seharusnya adalah suara, sehingga pemohon kehilangan suara yang mempengaruhi perolehan kursi bagi partai pemohon, menimbang bahwa pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi pada ppk kecamatan betung khususnya pps bukit yang tertulis suara, seharusnya suara (selisih suara) dan pps dikembang yang tertulis suara, seharusnya suara (selisih suara), menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan telah menemukan pula penambahan jumlah perolehan suara partai demokrat desa lubuk lancang, tps seharusnya suara, namun rekapitulasi ppk adalah suara atau selisih suara, tps sebanyak suara ppk adalah suara atau selisih suara dan desa buku tps seharusnya suara, namun ppk menjadi suara atau selisih suara, atau total kelebihan seluruhnya adalah suara bukti dan menimbang bahwakabupaten banyuasin, dengan lampiran berupa dan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten dapil banyuasin ppk kecamatan betung bukti menunjukkan angka penjumlahan perolehan suara pks ppk betung untuk pps bukit adalah suara dan pps dikembang adalah suara seperti yang didalilkan terjadi kesalahan oleh pemohon, menimbang bahwakabupaten banyuasin, sumatera selatan, dengan lampiran berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten banyuasin dapil ppk kecamatan betung, desa bukit bukti sesuai dengan undang undang nomor tahun dan telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara pemohon adalah suara: menimbang keterangan saksi muhamad ichsan, md, adalah saksi pks ditingkat kpu kabupaten banyuasin depan persidangan bahwa beberapa saksi parpol diusir karena dianggap mengganggu rekap, dan yang terjadi kpu kabupaten banyuasin bukanlah proses rekap tapi hanyalah membagikan hasil rekapitulasi dan bahwa setelah saksi mence ada ketidaksesuaian, maka pada tanggal april saksi membuat surat pengaduan bawaslu dan diteruskan bawaslu kecamatan sekaligus datang ppk: menimbang bahwa saksi pemohon menerangkan dalam persidangan tanggal mei bahwa berita acara kpu kabupaten banyuasin tanggal april dihampiri rekapitulasi perolehan suara yang menurut kpu dikatakan sementara, namun ternyata rekap sementara tersebut bersifat final. karena sejak penetapan rekap sementara tersebut, selama hari para anggota kpu kabupaten banyuasin menghilang secara bergantian, dan baru tanggal mei semua anggota kpu kabupaten lengkap sementara kesempatan untuk pengajuan keberatan sudah usai. dengan demikian rekap sementara tersebut ternyata diperlakukan sebagai rekap final, sehingga saksi merasa diketahui oleh kpu kabupaten: menimbang bahwa saksi juga menerangkan bahwa terdapat parpol yang hadir, dan memaksa kpu kabupaten banyuasin untuk menetapkan hitung ulang pada tanggal mei dan hari itu juga kpu kabupaten melakukan rapat pleno, hasilnya tidak ada hitung ulang, dan kpu kabupaten tetap mengeluarkan hasil rekaman suara yang telah diubah, bahwa pemohon mempil bawaslu, menimbang bahwa dan undang undang nomor tahun bahw: dilakukan tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikannya secara jelas:dan dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta pemilu dapat diterima, kpu kabupaten kota seketika itu juga mengadakan pembetulan, menimbang bahwabukti oleh karenanya mahkamah menilai bahwa pemohon telah berusaha optimal untuk memperbaiki kesalahan penghitungan suara seperti yang dialihkan pemohon pada tingkat lokal: menimbang bahwa keterangan pihak bawaslu kabupaten banyuasin depan persidangan, bahwa pada tanggal april ada laporan bahwa terjadi penggelembungan suara pada partai demokrat dan pengurangan suara pada pks, menimbang bahwa berita acara hasil investigasi saksi pks berupa hasil rekapitulasi suara untuk pks pps sri kembang, yang ditandatangani oleh ketua pps dikembang dan anggota pps dikembang, hasil rekapitulasi suara pps bukit pks untuk dprd kabupaten yang ditandatangani oleh ketua pps desa bukit dan saksi pks mulyadi bukti. merupakan petunjuk bagi mahkamah, menimbang bahwa keterangan saksi mulyadi, saksi pks tingkat pps desa bukit, yang menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari saksi ppk bahwa suara pks desa bukit ditulis suara, padahal seharusnya adalah suara dan pemohon telah meminta salinan rekap dari pps, bahwa ketua pps desa bukit menyatakan ada perolehan suara pks adalah suara dan hal ini dibenarkan oleh ketua pps desa bukit, menimbang bahwa setelah meneliti bukti dan bukti maka mahkamah menilai perolehan suara pks untuk pps desa bukit adalah suara dan pps desa dikembang adalah suara, menimbang bahwa mahkamah juga telah memeriksa alat alat bukti baik lisan didepan persidangan maupun tertulis oleh kpu maupun pihak terkait, yang dapat membuat dalil pemohon menjadi tidak beralasan:i. dapil musiprd dapil kabupaten musi banyuasin provinsi sumatera selatan: menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan hasil penghitungan suara berupa hilangnya suara untuk pemohon pps berlian jaya tertulis suara seharusnya suara, pps simpang tertulis suara seharusnya suara, pps srigading tertulis suara seharusnya suara dan pps suka makmur tertulis suara seharusnya suara sehingga pemohon kehilangan suara oleh karenanya perolehan suara pemohon bukan suara, melainkan suara sehingga merugikan hak perolehan kursi partai pemohon dari suara sisa, menimbang bahwa rekapitulasi hasil suara penghitungan suara untuk anggota dprd kabupaten kota dengan stempel pps berlian jaya dinilai oleh mahkamah tidaklah jelas dan tidak memenuhiurat keterangan ketua pps berlian jaya pps bj iv tertanggal april yang menyatakan perolehan suara partai pemohon adalah suara bukti sesungguhnya dapat menjadi petunjuk, namun tidak didukung oleh alat bukti lain karena pihak terkait depan persidangan yaitu samedi, ketua pps berlian jaya adalah orang yang menandatangani surat tersebut: menimbang bahwa berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan kota kabupaten desa simpang bukti telah sesuai dengan telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara pemohon adalah suara, menimbang bahwa lampiran model dprd kabupaten kota yang berisi perincian perolehan suara sah desa simpang tps per tps bukti dan surat keterangan ketua pps simpang pps sb iv bertanggal april yang menerangkan bahwa suara partai pemohon suara bukti sesungguhnya dapat menjadi petunjuk mahkamah, menimbang bahwa keterangan samurai anggota kpps tps simpang belumlah dapat menjadi alat bukti pendukung tentang perolehan suara pemohon pps simpang karena saksi adalah saksi tingkat tps, menimbang bahwa surat keterangan ketua pps srigading pps sg iv bahwa perolehan suara pemohon pps srigading adalah suara bukti sesungguhnya dapat menjadi petunjuk mahkamah: menimbang bahwa surat keterangan ketua pps desa sika makmur no: pps i sm iv bahwa perolehan suara pemohon adalah suara desa suka makmur bukti sesungguhnya dapat menjadi petunjuk mahkamah: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, maka mahkamah menilai bahwa pemohon mampu menghadirkan alat bukti petunjuk namun hal tersebut belumlah didukung jenis alat bukti lainnya terutama pps pps yang didalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, menimbang bahwa keterangan saksi siwaruddin ppk buyung kincir belumlah dapat membuat mahkamah berkeyakinan bahwa telah ternyata terjadi kesalahan hasil penghitungan suara pps pps seperti yang didalilkan pemohon:: il. dapil aceh utaruntuk dapil aceh utara menimbang bahwa pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi ppk lhoksukon mana perolehan suara pemohon adalah suara, seharusnya suara, menimbang berdasarkan bukti daftar hasil pemungutan suara bawaslu kecamatan lhoksukon perolehan suara anggota dprd kabupaten perolehan suara partai pemohon untuk partai sebesar suara, sedangkan untuk caleg suara bukti menimbang bahwa berdasarkan bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten aceh utara dapil aceh utara untuk ppk lhoksukon adalah suara bukti dan berdasarkan bukti rekapitulasi penghitungan suara anggota dprd untuk seluruh pps s d pps kecamatan lhoksukon perolehan suara pks sebesar (bukti menimbang bahwa keterangan zulkarnain, adalah saksi pks kpu kabupaten aceh utara, pada pokoknya menerangkan bahwa kpud tidak mengumumkan hasil rekap setiap ppk, namun diberikan fotokopinya. dalam rekap kpu kabupaten, ditemukan kejanggalan yaitu terdapat penggelembungan perolehan suara pada pbb, pdip, dan hal dimaksud telah direvisi oleh kpu, serta saksi telah melakukan investigasi lapangan, ternyata terdapat perbedaan data ppk lhoksukon sebesar suara, sedangkan menurut data bawaslu suara, menimbang keterangan saksi suai, saksi pemohon tingkat ppk, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada saat saksi datang ppk, ketua ppk menolaknya sebagai saksi karena yang bersangkutan adalah caleg, namun saksi tetap berada lokasi, tetapi tidak diperbolehkan masuk ruang rekap. menurut pantauan saksi, yang menyusun rekapitulasi hanya anggota ppk, tidak ada saksi dari parpol parpol. berdasarkan data saksi dari pks terdapat penyimpangan suara pks, karena tidak sesuai dengan data pps, lalu saksi melaporkannya bawaslu, menimbang berdasarkan keterangan saksi saksi atas, mahkamah menilai bahwa proses penyelenggaraan pemilu kpu kabupaten aceh utara dan ppk lhoksukon belum berlangsung secara transparan, sehingga mahkamah memandang bahwa wajar manakala pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara, menimbang keterangan syaiful selaku ketua bawaslu kecamatan lhoksukon dalam persidangan bahwa data bawaslu kecamatan lhoksukon vivi nurani sebagai saksi tps muka kuning memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa penghitungan suara tps muka kuning mengalami beberapa kendala karena ketidak lengkap berita acara, ada sekitar tps yang kita pending sesuai dengan kesepakatan saksi. pada tanggal april diadakan pembacaan perolehan suara tps yaitu perolehan suara dpd dan dpr dan para saksi menandatangani berita acara dan sama sama menyetujui apa yang ada dalam hasil perolehan suara itu dan tidak ada pihak yang protes: bahwa saksi dari pan mencatat suara untuk pan dedi swara anggota ppk nongsa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada tanggal april kita didesak oleh semua partai untuk mengeluarkan data sementara padahal berita acara pada waktu itu belum selesai kita mengeluarkan data sementara khususnya dari kelurahan ditambah balai permai, data data ini kita fotokopi dan diserahkan pada semua partai: bahwa berita acara ini bukan satu satunya berita acara karena masih ada berita acara yang belum selesai kelurahan balai permai dan berita acara yang disampaikan oleh ppk nongsa kpu adalah model lain bukan model ini: bahwa berita acara kelurahan nongsa selesai tanggal sementara yang dijadikan pegangan tanggal sehingga ada penambahan penambahan lagi baik untuk dpr ri maupun dprd kota, pada saat rekapitulasi penghitungan suara ppk nongsa memang ada yang mengajukan keberatan umum tapi dari pks tidak ada keberatan yang diajukan baik secara lisan maupun tulisan: yang dinyatakan benar (bukti bukan data kpu kabupaten aceh utara, namun keterangan dimaksud belum cukup menjadi bukti bagi mahkamah bahwa benar terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, mengingat data perolehan suara pks setiap pps kecamatan aceh utara tidak diajukan sebagai alat bukti persidangan: menimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara pks adalah sebesar suara, perolehan tersebut setelah mahkamah menilainya dengan saksama, bukti bukti yang diajukan oleh pemohon ternyata berdasarkan data bawaslu bukti perolehan suara tanda gambar partai pemohon adalah sebesar suara dan perolehan suara caleg suara, sehingga jumlah keseluruhan suara adalah suara, padahal penghitungan suara yang seyogianya dilakukan adalah berdasarkan jumlah perolehan suara pada kolom tanda gambar partai saja. oleh karena itu, kesalahan yang didalilkan pemohon, menurut penilaian mahkamah menimbulkan keraguan bahwasanya dalil pemohon beralasan, menimbang bahwa berdasarkan pelbagai pertimbangan atas, maka mahkamah menilai bahwa permohonan iniiv. dapil cilegon dprd kota): menimbang bahwacilegon kecamatan grogol pulomerak kota cilegon provinsi banten, menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kekeliruan hasil penghitungan suara berupagakibatkan hilangnya kursi pemohon menimbang bahwa pemohon mendalilkan kesalahan penjumlahan perolehan suara pbb pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kpu kota cilegon untuk dapil cilegon didapat dari hasil penjumlahan (dua) ppk yakni ppk grogol dan ppk pulomerak, yakni perolehan suara pbb adalah sebesar suara, seharusnya suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan kesalahan dimaksud terjadi karena munculnya nama bagus abdul passer pada rekap lampiran model (tps), (pps) dan (ppk) yang telah mengundurkan diri sebelum pemilu berlangsung pada tanggal april serta telah disetujui oleh kpu kota cilegon, sehingga jumlah caleg yang tercantum dalam surat suara untuk pbb berjumlah (empat) orang, tidak termasuk bagus abdul passer, menimbang bahwa surat suara pemilu anggota dprd pemilihan kota cilegon bukti p7), setelah diteliti mahkamah, benar tidak tercantum nama caleg pbb bagus abdul passer melainkan hanya caleg dengan nomor urut sebagai berikut: usman achmad, s.h., suyanto, muhammad juri, dan jalal, menimbang bahwa hasil penghitungan suara pada tingkat ppk pulomerak sebagaimanapulomerakbukti p2), sehingga total perolehan suara sah pbb adalah menimbang bahwa sesuai hasil penghitungan suara pada tingkat ppk grogol sebagaimana dinyatakangrogol(bukti p3), sehingga total perolehan suara sah pbb adalah suara, menimbang bahwa berita acara dan rekapitulasi perolehan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota dapil cilegon grogol pulomerak) bukti p1) menunjukkan adanya perolehan suara sah pbb ppk pulo merak sebesar suara dan ppk grogol sebesar suara, sehingga total perolehan suara sah pbb adalah suara, menimbang bahwa surat ketua ppk kecamatan grogol tanggal april bukti yang pada pokoknya menerangkan caleg pbb atas nama bagus abdul passer tidak tercantum pada surat suara bukti namun pada rekap dimunculkan lagi nama caleg yang bersangkutan, karena tidak ada informasi dari kpu kota cilegon tentang pengunduran diri yang bersangkutan, sedangkan dalam proses penghitungan suara ternyata hanya menyebut nomor urut, tanpa menyebut nama caleg: menimbang bahwa surat ketua bawaslu kota cilegon nomor: v c panas tanggal mei perihal rekomendasi bukti p6) dan fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bawaslu kota cilegon rekomendasi guna menghilangkan nama bagus abdul passer serta pencopotan suara caleg nomor urut dari pbb dimaksud: menimbang bahwa bukti dan telah menimbulkan kesan bahwa diluncurkannya kembali nama caleg pbb bagus abdul passer seakan akan melanggar undang undang nomor tahun tentang pemilu, padahal hal dimaksud tidak mempengaruhi bertambah atau berkurangnya perolehan suara pbb, karena menurut huruf dan undang undang pemilu, pemberian suara dilakukan selain mencoblos tanda gambar partai juga mencoblos nama caleg, sehingga dengan dicantumkannya kembali nama bagus abdul passer tidak merugikan perolehan suara partav. dapil pandeglbulanpandeglang kabupaten pandeglang provinsi banten: menimbang bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, perolehan suara ppp dapil pandeglang dinyatakan sebesar suara yaitu ppk siput, seharusnya suara sehingga terjadi penggelembungan suara untuk ppp sebesar suara. permasalahan serupa terjadi pula pada ppk dikenal, yaitu perolehan suara ppp sebesar suara, padahal seharusnya suara, sehingga terjadi penggelembungan perolehan suara untuk ppp sebesar suara: menimbang bahwa berkenaan dengan penggelembungan suara tersebut, dpd pks kabupaten pandeglang telah melaporkan bawaslu kabupaten pandeglang, melalui surat dpd pks kabupaten pandeglang d dpd pks iv perihal penyimpangan perolehan suara ppp dan partai merdeka ppk siput dan ppk dikenal, kabupaten pandeglang banten, bertanggal april bukti p 5b): menimbang bahwa bukti surat berupa berita acara penghitungan suara untuk pemilu anggota dprd kab. kota tahun untuk ppk siput kabupaten pandeglang bukti telah memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun mengingat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh ketua, dan minimal orang anggota ppk siput serta saksi saksi parpol peserta pemilu, menimbang keterangan saksi dari abdul hag, saksi ppk siput, menerangkan adanya catatan ppk siput dan pada tanggal april rekapitulasi terakhir kecamatan siput dinyatakan suara untuk ppp: menimbang keterangan saksi ujung sumantri, saksi pks kpu kabupaten pandeglang, bahwa perolehan suara ppp ppk siput berjumlah suara dan ppk dikenal sebesar suara sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dewan perwakilan rakyat, dapil pandeglang bukti p 5a). saksi menyatakan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, karena berbeda dengan data ppk siput dan ppk dikenal tanpa berita acara perubahan, menimbang bahwa keterangan saksi diperkuat oleh penjelasan surimi, anggota ppk dikenal dalam persidangan yang menerangkan ppk dikenal tidak pernah melakukan perubahan. menurut surimi data yang benar adalah suara, bukan suara, kejadiannya pada kpu kabupaten pandeglang, menimbang bahwa dari keterangan saksi dan keterangan surimi, mahkamah menilai bahwa proses rekap tingkat kpu kabupaten pandeglang yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara ppp tingkat ppk siput dan ppk dikenal serta kpu kabupaten pandeglang tidak memenuhi ketentuan pemilu bahwasanya penghitungan suara tingkat kpu kabupaten kota dilaksanaselenggarakan oleh ppk, menimbang bahwa surat pernyataan ketua ppk kecamatan siput kabupaten pandeglang drs. agus yudopermono) bertanggal april yang turut diketahui camat siput kabupaten pandeglang, menerangkan perolehan suara ppp yang dilaporkan kpu kabupaten pandeglang adalah benar sebesar suara bukti menimbang bahwa setelah menelaah bukti dan bukti mahkamah berkesimpulan adalah benar perolehan suara ppp ppk siput sebesar suara, menimbang bahwa setelah menelaah pula berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara ppk untuk pemilu anggota dprd kab. kota tahun pada ppk dikenal bukti ternyata memenuhi ketentuan pemilu, yakni ditandatangani ketua dan minimal dua anggota ppk serta saksi saksi partai politik: menimbang bahwa surat pernyataan anggota ppk dikenal, kabupaten pandeglang surimi), bertanggal april dan turut diketahui camat dikenal kabupaten pandeglang mengemukakan perolehan suara ppp yang dilaporkan kpu kabupaten pandeglang benar adalah sebesar suara bukti hal dimaksud dinilai oleh mahkamah sebagai petunjuk, menimbang bahwa setelah meneliti bukti dan bukti maka mahkamah berkesimpulan perolehan suara ppp ppk dikenal benar adalah sebesar bukan suara: menimbang bahwa dari uraian pertimbangan atas, mahkamah menilai bahwa total perolehan suara ppp untuk dapil pandeglang adalah suara, setelah dikurangi angka suara hasil penggelembungan ppk siput dan ppk dikenal sebesar suara, yang semula dalam pengumuman kpu nasional dinyatakan sebesar suara, menimbang bahwa mahkamah telah menelaah keterangan yang disampaikan oleh kpu dalam persidangan namun tidak ternyata mematahkan dalil dalil pemohon, oleh karena itu dalil permohonan pemohon beralasa, xvi. dapil binjai dprd kotabinjai kota binjai: menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara pada partai demokrat tertulis sebesar suara, seharusnya suara, pbr tertulis suara, seharusnya suara, sehingga merugikan hak perolehan kursi pemohon, menimbang bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara php c1 tanggal juni dalam bagian pertimbangan hukumnya dinyatakan perolehan suara partai demokrat sebesar pbr sebesar dan pnb sebesar untuk dapil binjai dprd kota), maka setelah ditelaah kembali oleh mahkamah tetap ternyata tidak mempengaruhi perolehan kursi partai demokrat serta tidak pula mempengaruhi perolehan kurshuruf dan undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi maka permohonan ini tidak dapat diterima, xvii. dapil langkatlangkat menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara pkb ppk staat, dinyatakan seharusnya suara, sehingga total perolehan suara pkb hanya suara, bukan suara: menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa ppk staat pps kala begum perolehan untuk pkb ditulis suara, seharusnya suara, pps ara condong untuk pkb ditulis suara, seharusnya suara, pps mangga untuk pkb ditulis suara, seharusnya suara, menimbang bahwa setelah menelaah berita acara penghitungan suara ppk dprd kab kota kecamatan staat beserta laporannya bukti telah ternyata menunjukkan perolehan suara pkb adalah suara, menimbang bahwa setelah menelaah pula berita acara penghitungan suara pps dprd kab kota desa kala begum, kecamatan staat beserta laporannya bukti telah ternyata menunjukkan perolehan suara pkb sebesar suara: menimbang bahwa setelah menelaah berita acara penghitungan suara pps dprd kab kota desa ara condong, kecamatan staat telah ternyata menunjukkan perolehan suara pkb sebesar suara bukti menimbang bahwa keterangan saksi hafifudin, saksi pemohon pps desa ara condong, menyatakan suara pkb sebesar suara. keterangan saksi dimaksud bersesuaian denganpeserta pemilu desa ara condong, yang menyatakan perolehan suara partai pkb sebesar suara bukti menimbang bahwa keterangan marhedenis nasution, petugas bawaslu kabupaten langkat, membenarkan dalil pemohon bahwa bawaslu kabupaten langkat menerima fotokopi yang dikeluarkan ppk staat, yang menyatakan perolehan suara pkb sebesar suara, bukan suara. pemohon telah mengajukan laporan bawaslu kabupaten langkat dan telah meneruskannya penyidik, kini dalam proses penyidikan polisi, menimbang keterangan khairul anwar, saksi ditingkat pps menerangkan bahwa pkb staat hanya memperoleh suara, tetapi keberatan tertulis pemohon tidak dihiraukan. saksi meminta penyelesaian tingkat panas dan kpu kabupaten langkat, namum juga tidak dihiraukan. tatkala pengumuman kpu pusat, saksi datang kantor kpu kabupaten seraya meminta perhitungan ulang, menimbang bahwa surat kpu kabupaten langkat perihal pelarangan pps dan ppk guna menyebarluaskan dokumen hasil pemungutan suara pps dan ppk bukti serta surat kpu provinsi sumatera utara, bertanggal mei perihal larangan mempersulit serta menghalang halangi akses data bagi publik yang juga memerintahkan kepada pelaksana pemilu tingkat pps dan ppk untuk segera menyerahkan dan mengumumkan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi parpol dan saksi calon anggota dpd dan kepada publik, karena merupakan dokumen publik bukti menunjukkan bahwasanya akses data pemohon terhadap berita acara sertifikat rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps dan ppk yang dapat diajukan selaku bukti surat mahkamah tidaklah mudah didapatkan mengingat akses data tersebut dipersulit oleh penyelenggara pemilu: menimbang bahwabuktdesa ara condong, menyatakan perolehan suara pkb adalah suara bukti formulir penghitungan dan perolehan suara parpol dari saksi pks pps desa mangga menunjukkan perolehan suara pkb sebesar suara bukti surat keterangan ketua pps mangga yang menerangkan perolehan suara pkb desa mangga sebesar suara bukti merupakan bukti bukti pendukung bagi mahkamah guna menilai bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara bagi pkb, adalah beralasan, menimbang bahwa keterangan lisan dan tertulis pihak kpu belum dapat meyakinkan mahkamah untuk membuat dalil permohonan ini menjadi tidak beralasan: menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut atas,, permohonan pemohon harus dikabulkan. xviii. dapil tapanuli selatan dprd kabupaten): menimbang bahwa pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu pusat sk kpu tahun tanggal mei tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr, dpd, dprd tahun secara nasional untuk dapil tapanuli selatan untuk anggota dprd kabupaten tapanuli selatan: menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara bagi partai pemohon yang seharusnya suara bukan suara. kesalahan hasil penghitungan suara terjadi karena berubahnya perolehan suara pemohon ppk sayurmatinggi yang seharusnya suara, bukan suara, sehingga merugikan perolehan kursi bagi pemohon, menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara untuk pemohon dengan cara tidak memasukkan angka yang sebenarnya tingkat ppk sayurmatinggi, yang berasal dari pps desa pinjam sebesar suara, menimbang bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk sayurmatinggi untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota bukti rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dprd bahwa hasil akhir yang kami sampaikan untuk pan adalah suara untuk pks suara, mulyadi, sebagai ketua ppk kecamatan sungai beduk memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa ppk sungai beduk membawahi kelurahan yaitu: kelurahan tanjung biaya, muka kuning, batu aji dan sagulung: bahwa kami ppk sungai beduk merakapitulasi hasil surat suara berdasarkan dari pps kelurahan dan hasil akhir dari perolehan suara adalah sama dengan hasil akhir yang telah diungkapkan oleh pihak pan dan tidak seperti yang diungkapkan oleh pihak pks. arifin sebagai kpu batam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tidak ada terjadi penggelembungan suara dari pan karena data kpu diterima dari ppk dan data yang dikeluarkan baik kpu provinsi maupun kpu pusat sudah sesuai dengan yang saksi bacakan. bahwa suara pan kel belian adalah tulis ppk data itu yang dilaporkan kpu. menimbang bahwa atas sanggahan pihak terkait pan) tersebut pihak pemohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: pemohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh pihak terkait pan cast, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas. pada prinsipnya pemohon tetap pada pendirian sebagai mana telah tertuang dalam permohonan, dan jawaban ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan permohonan pemohon. kabupaten kota dapil kabupaten kota tapanuli selatan, kecamatan sayurmatinggi, kelurahan desa pinjam bukti telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara partai pemohon pps desa pinjam sebesar suara: menimbang bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pps pemilu anggota dprd kabupaten kota desa pinjam kecamatan sayurmatinggi yang dilakukan pada hari senin april untuk dapil tapanuli selatan bukti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten kota tingkat pps desa pinjam bukti ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara pemohon sebesar suara, menimbang bahwa bukti dan telah memenuhi ketentuan dan undang undang pemilu yakni pps dan: menimbang bahwa keterangan saksi edi hasan nasution, saksi pemohon kpu kabupaten tapanuli selatan menyatakan perolehan suara yang dilaporkan oleh saksi saksi pemohon beberapa pps berbeda dengan data perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu kabupaten tapanuli selatan, dan untuk itu pemohon telah menyampaikan pengaduan kepada ppk dan kpu kabupaten tapanuli selatan, namun tidak mendapatkan respons, menimbang bahwa keterangan abdul wahid, ketua pps desa pinjam yang menyatakan perolehan suara pks desa pinjam sebesar suara, dilengkapi dengan surat pernyataan dari kpps desa pinjam kecamatan sayurmatinggi tentang perolehan suara pks tps desa pinjam kecamatan sayurmatinggi, yang menyatakan suara pks desa pinjam sebesar suara bukan suara, sebagaimana versi ppk sayurmatinggi bukti dan bertanggal april bukti menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan pengaduan bawaslu dengan surat ketua dpc pks sayurmatinggi bertanggal april kepada ketua bawaslu kecamatan sayurmatinggi guna diadakan pemeriksaan ulang data model khusus desa pinjam yang ada ppk kecamatan sayurmatinggi bukti surat ketua bawaslu sayurmatinggi bertanggal mei panas sm ditujukan kepada ketua bawaslu, namun ketua ppk sayurmatinggi menolak membuka data tersebut dengan alasan tidak jelas bukti hal dimaksud menunjukkan bahwa perolehan suara pemohon desa pinjam terjadi kesalahan penghitungan suara, dan karenanya benar suara, sesuai dalil pemohon: menimbang bahwa mahkamah juga telah menelaah alat alat bukti, baik tertulis maupun keterangan lisan yang disampaikan oleh kpu beserta pihak terkait dalam persidangan, namun mahkamah tidak menemukan adanya alat alat bukti yang sekiranya dapat mematahkan dalil dalilx. dapil waropen bawah dprd kabupatenmilu secara nasional untuk untuk perolehan kursi anggota dprd kabupaten waropen dari dapil waropen bawah menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara oleh kpu kabupaten waropen yang diumumkan pada tanggal april bahwa perolehan suara pemohon seharusnya suara, ternyata hanya ditulis suara atau selisih suara, sehingga merugikan perolehan hak perolehan kursi pemohon, menimbang bahwa keterangan ilham saksi pemohon kpu kabupaten waropen bawah menerangkan dalam persidangan bahwa tgl april perolehan suara pemohon ppk waropen bawah adalah suara, namun tgl april ketika diumumkan rri, perolehan suara pemohon berubah menjadi suara. pada tanggal april kpu kabupaten waropen bawah mengumumkan kembali bahwa perolehan suara pemohon adalah suara bukti menimbang bahwa surat pernyataan maximus kora tanggal mei tentang kebenaran hasil perolehan suara pks untuk dapil waropen bawah adalah suara bukti surat pernyataan agus dori tanggal mei tentang hasil perolehan suara pks tps uri false urfa adalah suara bukti surat pernyataan agus mantan tanggal mei tentang hasil perolehan suara pks tps uri false urfa adalah suara bukti data perubahan suara dari ppk kpu dibuat oleh dpd pks kabupaten waropen bukti rekapitulasi dari ppk waropen bawah bukti setelah diteliti seyogianya dapat menjadi acuan bagi mahkamah akan perolehan jumlah suara pemohon, namun telah ternyata bukti bukti tersebut tidak dapat meyakinkan mahkamah karena bukti ,p. tidak dukung bukti lain yang memperkuatxx. dapil barito timur dprd kabupaten): menimbang bahwau anggota dpr, dpd dan dprd tahun untuk perolehan kursi dprd kabupaten barito timur dapil barito timur menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara dimana perolehan suara pks ppk kecamatan dusun tengah dan kecamatan pematang karau adalah suara, sedangkan menurut versi kpu kabupaten barito timur dapil adalah suara, sehingga menimbulkan hilangnya kursi pks untuk dprd barito timur menimbang bahwaapril beserta lampiran rekapitulasinya bukti menunjukkan bahwa perolehan suara pks kecamatan dusun tengah adalah suara, menimbang bahwa berita acara penghitungan suara ppk kecamatan pematang karau beserta laporannya bukti tanggal april telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara pks kecamatan pematang karau adalah suara: menimbang bahwapil barito timur yang diperoleh dari data ppk oleh dpc pan kecamatan dusun tengah, telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara pks dusun tengah suara dan pematang karau suara, sehingga jumlah seluruhnya suara. data perolehan suara terakhir ppk dusun tengah yang dikutip oleh saksi partai merdeka, didapat perolehan suara pks kecamatan dusun tengah sebesar suara, dan data hasil peradalah sebesar suara bukti menimbang bahwa sesuai dengan hasil perhitungan suara kedua ppk tersebut dan didukung oleh perhitungan partai partai lain seperti pan, partai merdeka, dan partai golkar bukti seharusnya perolehan pks sebanyak suara, bukannya suara, menimbang bahwa keterangan salman dipuja, saksi pks kpu kabupaten barito timur, menerangkan bahwa pleno perhitungan suara dialihkan dari undangan yang tertera. bahwa saksi telah mengajukan keberatan kpu dan bawaslu kabupaten. bahwa saksi tidak mendapatkan berita acara rekapitulasi dari kpu kabupaten. bahwa kpu provinsi telah meminta perhitungan kembali kpu kabupaten namun laporan akan perintah tersebut belum diterima oleh kpu provinsi, menimbang bahwa keterangan saksi sejalan dengan bukti yaitukota model db bukt dan bukti berupa:di. dapil tulang bawang dprd kabupaten): menimbang bahwa pemohon berkeberatan terhadap keputusan kputulang bawang kabupaten tulang bawang provinsi lampung: menimbang bahwa pemohon mendalilkan kesalahan tersebut terjadi akibat adanya pengurangan hilangnya suara untuk pemohon pada ppk gedung menang sebesar suara, seharusnya adalah sebesar suara, atau selisih suara, sehingga perolehan suara pemohon dapil tulang bawang bukan suara melainkan suara: menimbang bahwa pemohon mendalilkan kesalahan tersebut terjadi karena adanya suara pemohon hilang pada setiap pps yang ada dalam lingkup ppk gedung menang, sebagaimana berikut ini: pps tertulis seharusnya maharani bratasena mandiri teladan menimbang bahwa pemohon mendalilkan akibat kesalahan hasil penghitungan suara tersebut, merugikan perolehan kursi dprd kabupaten tulang bawah bagi partai pemohon untuk dapil tulang bawang menimbang bahwa keterangan saksi zulkifli saksi pks ppk gunung menang, bahwa saksi mengetahui terjadinya pengurangan tersebut pada saat ketua ppk gedung menang mengumumkan hasil rekapitulasi ppk gunung menang pada tanggal april pada pukul wib kecamatan gunung menang yang menyatakan perolehan pks kecamatan gunung menang sebesar suara, sedangkan dari data pps yang ada dalam lingkup kecamatan gunung menang, perolehan suara pks adalah suara. oleh karena itu pemohon langsung mengajukan keberatan lisan karena suara yang diperoleh pks jauh berkurang, dan parpol membuat surat untuk meminta diadakan penghitungan kembali dari kotak suara yang ada ppk, namun tidak mendapatkan tanggapan dari ppk dan tidak pula ditanggapi oleh bawaslu maupun ketua kpu, menimbang keterangan saksi marwan tingkat kpu kabupaten tulang bawang bahwa kpu kabupaten hanya menghitung perolehan suara setiap ppk sejumlah samping tidak menghitung lagi per pps yang didiktekan oleh kpu bahwa pks mendapatkan suara, sedangkan seharusnya jumlah suara pks kecamatan gunung menang adalah suara, jadi terdapat perbedaan sebesar suara, menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi menunjukkan bahwa ternyata terdapat ketidakkonsistenan dalam proses penghitungan suara oleh ppk gunung menang dan kpu kabupaten tulang bawang karena perolehan suara pemohon yang direkam ppk oleh saksi zulkifli adalah suara, sedangkan saksi marwan tingkat kpu kabupaten adalah suara, yang direkam oleh kpu, dan kedua saksi tetap berpegang bahwa perolehan pks adalah suara: menimbang keterangan saksi saksi bahwa data rekap ppk dan pps sulit untuk didapatkan. hal ini didasarkan pada surat keterangan anggota ppk gedung menang abi hasan dan tafsir), bertanggal april yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa model pada ppk gunung menang sudah diserahkan semuanya kepada kpu kabupaten tulang bawang bukti menimbang keterangan saksi zulkifli bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan penghitungan suara pada tingkat kpu kabupaten tulang bawang, pemohon membuat pernyataan keberatan dalam formulir yang sudah disiapkan untuk masing masing saksi masing masing parpol sebagaimana dalam pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam perlu dprd kab kota kpu kab kota tulang bawang bukti menimbang bahwa pemohon telah membuat laporan bawaslu kabupaten tulang bawang, melalui surat dpc pkskomplain parpol mengenai hasil pemilu dan tidak transparan, yang bertanggal april bukti dan melalui surat dpc pksupaten tulang bawang, bertanggal april bukti laporan pelanggaran sengketa pemilu bawaslu kpg iv a.n. drs. zulkifli husin, bertanggal april bukti dan berita melalui media cetak rakyat lampung, bertanggal april bukti serta harian radar lampung tanggal april yang pada intinya menerangkan bahwa pks minta bawaslu hentikan pleno kpu bukti menimbang bahwa rekapitulasi pengumpulan suara pks kampung pasaran jaya ditandatangani ketua pps sudarwanto dan saksi pks mahdi bukti dan surat pernyataan ketua pps kampung pasaran jaya sudarwanto), bertanggal mei bukti yang menerangkan bahwa angka perolehan pks adalah suara, bukan suara, rekapitulasi pengumpulan suara pks kampung gunung tapa yang ditandatangani ketua sekretaris pps rusdi dan saksi pks lukman bukti yang menerangkan bahwa perolehan pks adalah suara bukan suara, rekapitulasi pengumpulan suara pks kampung bratasena diwarnai ditandatangani ketua pps sinaro dan rohani, saksi pks bukti yang menerangkan bahwa perolehan suara pks yang benar adalah suara bukan suara, rekapitulasi pengumpulan suara pks kampung gunung menang induk ditandatangani ketua pps syahid dan rohani saksi pks bukti menerangkan bahwa suara pks yang benar adalah suara bukan suara, rekapitulasi pengumpulan suara pks kampung gedung menang bandar rahayu ditandatangani oleh suryo selaku ketua pps dan tuhan saksi pks bukti menerangkan bahwa perolehan pks yang benar adalah suara, bukan suara: menimbang bahwa berdasarkan alat alat bukti atas, mahkamah menilai bahwa perolehan pks pps simpang raya yang benar adalah suara bukan suara, pps kampung gunung tapa yang benar adalah suara, bukan suara, pps kampung bratasena diwarnai yang benar adalah suara, bukan suara, kampung gunung menang induk yang benar adalah suara, bukan suara, kampung gedung menang bandar rahayu perolehan yang benar adalah suara, bukan suara,. dapil bandar lampung dprd kotauntuk dapil bandar lampung menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara dapil bandar lampung dimana perolehan suara partai pemohon suara, seharusnya sebesar suara, atau kehilangan suara, sehingga mempengaruhi perolehan kursi partai pemohon, menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penjumlahan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara pemohon pps gunung salah ppk sukaraja) sebesar suara pps kebun jeruk sebesar suara, pps gampang raya sebesar suara ppk tanjung karang timur), pps tanjung baru sebesar suara, pps jayabaya sebesar suara, dan pps kalibata kencana sebesar suara ppk sukabumi), menimbang keterangan heri mulyadi saksi tingkat kpu kota bandar lampung dalam persidangan bahwa proses pleno kpu kota bandar lampung berlangsung beberapa hari s d april hasil pleno tersebut ditemukan banyak kesalahan. terhadap kesalahan tersebut saksi menyampaikan keberatan terhadap hasil pembagian kursi dprd kota dari dapil bandar lampung tingkat kpu kabupaten bandar lampung, bertanggal april seperti yang tertera dalam salinan berita acara penghitungan suara komisi pemilihan umum kabupaten kota anggota dprd kota dapil bandar lampung yang juga tercantum keberatan dari pkb, pks, pan, bukti .c): menimbang bahwa tembusan keberatan ini diberikan kepada bawaslu atas saran ketua kpu kota bandar lampung bukti bahwa karenanya pemohon tidak menyampaikan surat keberatan khusus bawaslu setempat. bahwa ketua kpu kota bandar lampung budi harjo mengatakan bahwa perkara ini lebih baik diserahkan dan menyatakan bersedia memberikan kesaksian ataupun keterangan atas permintaan mahkamah konstitusi, menimbang bahwa setelah meneliti rekapitulasi perolehan suara pemilihan anggota dprd kab kota ppk sukaraja bukti .a), berita acara hasil penghitungan suara model untuk pemilihan anggota dprd kab kota pps gunung salah bukti .b), rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota dprd kota pps gunung salah bukti .c), memenuhi kualifikasi pemilu bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara semua tps dalam wilayah bahwa jawaban yang pemohon sampaikan pada pokoknya menyangkut pada terjadinya penggelembungan suara wilayah, yaitu: pps belian, kecamatan nongsa: pps bali permai, kecamatan nongsa, pps batu ji, kecamatan sei sungai) beduk, iv. pps muka kuning, kecamatan sei beduk, dan pps tanjung piatu, kecamatan sei beduk. bahwa jawaban pemohon secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: pps belian, kecamatan nongsa jawaban atas sanggahan pan yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan bukti bertanda yang diperkuat dengan bukti bertanda tentang perolehan suara ppk nongsa, khusus mengenai pps belian disebutkan bahwa perolehan pan pps belian adalah suara. hal ini sangat bertentangan dengan keterangan sdr. kaharuddin pihak terkait pps belian) depan persidangan mahkamah konstitusi r.i. pada tanggal mei yang secara tegas menyatakan bahwa perolehan suara pan pada pps belian hanyalah sebesar suara atau terdapat penggelembungan sebesar suara. perlu pemohon informasikan bahwa secara facto, sar. kaharuddin adalah satu satunya pelaksana pps belian yang masih aktif karena ketua dan seorang anggota lainnya sudah mengundurkan diri).etelah meneliti dan menjumlahkan kembali perolehan suara pemohon berdasarkan bukti .a, bukti bukti mahkamah berkesimpulan bahwa benar terjadi kesalahan penjumlahan yaitu ppk sukaraja. kesalahan penjumlahan dimaksud dilakukan oleh pps gunung salah mana perolehan suara pks untuk dprd kabupaten kota yang benar adalah suara bukan suara,p 7a, bukti p 7b, bukti p7 c bukti .d juga telah memenuhi kualifikasi yuridis: menimbang bahwa setelah meneliti bukti p 7a, bukti p 7b, bukti atas, mahkamah berkesimpulan bahwa benar terjadi kesalahan penjumlahan seperti yang didalilkan pemohon, yaitu pps gampang raya adalah suara seperti yang didalilkan pemohon dan bukan suara seperti yang tertulis dalam rekap.terjadi kesalahan penjumlahan untuk pps kelurahan kebun jeruk yang seharusnya adalah suara bukan suara, menimbang bahwa salinan rekapitulasi perhitungan suara ppk sukabumi dan penghitungan suara pps jayabaya ii, pps tanjung baru dan pps kalibata kencana, menurut kpu bukti telah memenuhi kualifikasi yuridis pemilu), menimbang bahwa setelah meneliti bukti khususnya rekapitulasi penghitungan suara pps tanjung baru, terjadi kesalahan penjumlahan jumlah akhir perolehan suara pps kelurahan tanjung baru mana perolehan suara pemohon untuk dprd kabupaten kota adalah suara bukan suara, menimbang bahwa setelah meneliti bukti khususnya rekapitulasi penghitungan suara pps kelurahan kalibata kencana, terjadi kesalahan penjumlahan untuk perolehan suara pemohon adalah suara, bukan suara, menimbang bahwa setelah meneliti bukti khususnya salinan rekapitulasi pps jayabaya ii, mahkamah berkesimpulan bahwa benar pbr memperoleh total suara untuk dprd kabupaten kota sebesar suara, bukan suara, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas,i. dapil muara jambi dprd kabupaten): menimbang bahwa pemohon berkeberatan untuk perolehan kursi anggota dprd kabupaten muaro jambi dari dapil kecamatan resting dan sungai bahar) yang mana perolehan suara pemohon dimana tertulis suara seharusnya suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara ppk resting yang tertulis suara, seharusnya suara, yang menyebabkan kekurangan suara untuk pemohon, oleh karena itu berpengaruh terhadap perolehan kursi partai pemohon dprd kabupaten muaro jambi: menimbang bahwa pemohon mendalilkan kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi tingkat pps, yakni pps desa baru perolehan pks sebesar suara, tetapi ditingkat ppk resting yang dilaporkan kpu kabupaten muaro jambi tertulis suara: menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa surat pernyataan ketua ppk resting bukti rekapitulasi ralat desa baru tanggal mei untuk suara pks bukti surat pernyataan ketua pps desa baru bukti berupa rekapitulasi ralat ppk tanggal mei untuk pksukti p 9b), sesungguhnyalah dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh mahkamah. menimbang bahwa keterangan saksi purnomo saksi pemohon tingkat ppk resting sesungguhnya adalah saksi terhadap angka ppk resting mana perolehan suara pemohon pps desa baru adalah suara, sehingga belum mampu mendukung alat bukti tertulis yang diajukan pemohon sehingga mahkamah dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan ini tidak beralasan.xxiv. dapil sragen dprd kabupaten):u anggota dprd tahun untuk dapil sragen iii yang tercatat dalam register mahkamah konstitusi nomor php.c1 tanggal mei menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon khususnya hasil perselisihan pemilu tahun untuk anggota dprd dapil sragen iii ditarik kembali, maka perlu ditetapkan dalam ketetapan tersendiri: menimbang bahwa dengan ketetapan mahkamah konstitusi nomor php.c1 tanggal mei permohonan pemohon sepanjang mengenai dapil sragen iii telah ditarik kembali, sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan laggabulkan permohonan pemohon untuk sebagianabupaten kota: bagi partai keadilan sejahtera dan partai karya peduli bangsa untuk daerah pemilihan seluma bagi partai keadilan sejahtera dan partai demokrat untuk daerah pemilihan banyuasin bagi partai keadilan sejahtera dan partai persatuan pembangunan untuk daerah pemilihan pandeglang bagi partai keadilan sejahtera dan partai kebangkitan bangsa untuk daerah pemilihan langkat bagi partai keadilan sejahtera dan partai pelopor untuk daerah pemilihan tapanuli selatan bagi partai keadilan sejahtera dan partai bintang reformasi untuk daerah pemilihan barito timur bagi partai keadilan sejahtera dan partai kebangkitan bangsa untuk daerah pemilihan tulang bawang bagi partai keadilan sejahtera dan partai bintang reformasi untuk daerah pemilihan bandar lampung menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota bagi: partai keadilan sejahtera sebesar suara dan partai karya peduli bangsa suara daerah pemilihan seluma partai keadilan sejahtera sebesar suara dan partai demokrat suara daerah pemilihan banyuasin partai keadilan sejahtera sebesar suara dan partai persatuan pembangunan suara daerah pemilihan pandeglang partai keadilan sejahtera sebesar suara dan partai kebangkitan bangsa suara daerah pemilihan langkat partai keadilan sejahtera sebesar suara dan partai pelopor suara daerah pemilihan tapanuli selatan partai keadilan sejahtera sebesar suara dan partai bintang reformasi suara daerah pemilihan barito timur partai keadilan sejahtera sebesar suara dan partai kebangkitan bangsa suara daerah pemilihan tulang bawang partai keadilan sejahtera sebesar suara dan partai bintang reformasi suara daerah pemilihan bandar lampung menyatakan permohonan pemohon untuk daerah pemilihan binjai dan daerah pemilihan kapuas tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. memerintahkan kepada(sembilan) jum'at, tanggal juni oleh prof. dr. jimmy asshiddigie s.h. sebagai ketua merangkap anggota,russianbahwa keterangan pihak terkait guo didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil suara pps model dpr dpd pps belian kecamatan nongsa kota batam kepulauan riau yang sah dan ditandatangani oleh ketua dan anggota pps belian bukti yang diperkuat dengan surat pernyataan ketua pps belian, yakni raffi'i dan anggota pps belian, yakni kaharuddin bukti kedua bukti ini jelas menangkis bukti yang diajukan oleh pan, yakni yang berupa rekapitulasi hasil suara ppk nongsa, yang mana dalamnya penuh pemalsuan dan penggelembungan dan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. bahwa berdasarkan perbedaan hasil ppk nongsa tersebut, maka hasil yang diperselisihkan harus dicek silang (cross check) dengan hasil aktual yang ada pps guo. bahwa hasil faktual pps berlian (vide bukti yang dinyatakan sah dan sesuai dengan aslinya oleh sdr. ahyarudin yang pemohon ajukan telah memenuhi syarat formal maupun material kebenaran hasil rekapitulasi, sehingga bukti bukti pemohonlah yang layak dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi majelis hakim mahkamah konstitusi. dengan demikian mohon kepada majelis mempertimbangkan bukti bukti pemohon dan menguatkan permohonan pemohon. il. pps bali permai, kecamatan nongsa bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara kota batam yang dilakukan kpu pusat (lihat bukti suara pan tercatat suara, sementara hasil rekapitulasi suara ditingkat ppk nongsa (lihat bukti suara pan tercatat hanya suara atau selisih suara. hal ini menunjukkan adanya penggelembungan suara pan pps bali permai yang berdasarkan bukti pan hanya memperoleh suara sedangkan menurut bukti suara pan tercatat sehingga ada selisih sebesar suara. bahwa berdasarkan uraian s d. dan atas, maka perolehan suara pan dikembalikan kepada perhitungan yang sebenarnya, maka suara pan ppk nongsa hanya suara. perolehan suara tersebut berasal dari penggelembungan suara yang bila dijelaskan secara rinci adalah: surat pan hasil rekapitulasi suara kota batam yang dilakukan kpu pusat sebesar il. suara dikurangi dengan penggelembungan suara pps bali permai sebesar yaitu bukti ill. suara dikurangi dengan penggelembungan suara pps berlian sebesar yaitu tabel perolehan pan yang seharusnya ppk nongsa nomor besar sering permai nang amanat suara nasional pan penggelembu dalam t5tertulis (ame bahwa selain bukti atas yang penuh dengan kejanggalan berkenaan dengan pps berlian dan pps bali permai, pan juga mengajukan bukti yakni berupa model dpr dpd, yang mana dalamnya juga terdapat banyak kejanggalan, antara lain: bukti t . dimaksud tanpa adanya cap dan legalised yang sah dari pps belian: dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr dan dpd tingkat pps belian ditulis: pps kelurahan belian terdiri dari kpps, ii. jumlah pemilih dari tps ii. jumlah surat suara dari seluruh kpps iv. jumlah surat suara yang digunakan seluruh kpps (a) tidak terpakai (b) dikembalikan karena rusak dan keliru color (c) terpakai berisi suara sah dan berisi suara tidak sah jumlah seluruhnya berdasarkan rincian atas, terdapat penyimpangan penyimpangan hukum sebagai berikut: jumlah kpps pps belian tidak berjumlah buah, tapi buah, berbeda buah. jumlah pemilih dari tps namun surat suara hanya berbeda surat suara. dengan perbedaan jumlah kpps sebanyak buah, maka haruslah dipertanyakan data rekapitulasi bukti ini, berapa hasil rekapitulasi kpps yang belum dihitung dari pemilu lalu, sehingga bukti haruslah dinyatakan bukanlah bukti yang final, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dari pertimbangan hukum suatu putusan. perbedaan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih, yakni buah, adalah bertentangan dengan hukum, karena seharusnya jumlah surat suara lebih besar dengan jumlah pemilih, yakni dengan ditambah yo, sehingga seharusnya surat suara berjumlah atau kurang surat suara. dengan penyimpangan tersebut bukti sudah selayaknya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu putusan. dalam lampiran model dpr hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr, untuk pan ditandai (stabil warna biru) bahwa pan memperoleh suara suara (terdiri dari halaman), tanpa ada penjumlahan yang pasti. dari bukti ini terdapat kejanggalan sebagai berikut: dalam bukti terdapat penjumlahan, yakni yang ditandai dan sementara jumlah yang tidak ditandai dan ii. jumlah yang ditandai terletak atas, jumlah yang tidak ditandai terletak bawah (sesuai dengan letaknya dalam form tersebut), iii. jumlah yang ditandai diduga merupakan jumlah rekayasa, karena jika dibandingkan dengan jumlah parpol lainnya pada form tersebut semua penjumlahan terletak bawah dan tidak atas, iv. jumlah yang atas hanyalah jumlah pan saja, jumlah yang ditandai harusnya terdapat penjumlahan seluruhnya atau totalnya, namun hal tersebut tidak ada atau dihilangkan secara sengaja, sehingga tampaklah seluruh rekayasa dalam bukti ini. untuk membantah bukti pemohon mengajukan bukti yang mempunyai cap dan dilegalisir oleh pps sesuai dengan aslinya. jika diperbandingkan antara bukti dengan bukti yang diajukan pemohon, maka dapat ditemukan kejanggalan sebagai berikut: untuk perolehan pan seharusnya dan suara namun atas tertulis dan atau selisih dan suara, sehingga seharusnya jumlah sebagaimana form yang tersedia, mana pemohon mempunyai bukti sah, yang atas tidak terdapat dalam form total penjumlahan dalam sementara dalam bukti terdapat penjumlahan suara. ii. bukti seharusnya tertulis namun diduga ada unsur sengaja dihilangkan lembaran form ini, yang mana hal tersebut membuktikan kebenaran bahwa bukti merupakan bukti rekayasa. iii. bukti dalam jumlah perolehan suara semuanya terletak bawah sebagaimana form yang ada, sementara bukti khususnya hanya pan terletak atas, ini membuktikan kebenaran dugaan rekayasa. iv. berdasarkan kejanggalan tersebut banyaklah bukti untuk ditolak dan dikesampingkan. berdasarkan bukti banyaklah bukti ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan, untuk itu mohon putusan majelis hakim mahkamah konstitusi menerima bukti ini dan memutuskan sebagaimana permohonan pemohon. ill. pps batu ajiii. pemohon menolak bukti dan yang diajukan pan karena terdapat beberapa kejanggalan yang seharusnya dicurigai sebagai hasil rekayasa yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum. adapun kejanggalan tersebut adalah sebagai berikut: bukti tidak dilengkapi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr dpd tingkat pps model dpr dpd): i11. bukti model dpr) tidak terdapat tandatangan ketua dan anggota pps batuan (lihat halaman terakhir, bagian tanda tangan, jelas disitu tanpa tanda tangan), bukti adalah bukti rekayasa pan yang tidak ada pengesahan dari pihak pps batuan, sehingga merupakan bukti yang tidak valid untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum. bukti dan guo berdasarkan uraian dan kejanggalan atas adalah bukti yang tidak valid dan tidak sah, untuk itu harus ditolak dan tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum. pemohon mengajukan bukti bukti yang membantah bukti dan pan, adapun bukti yang pemohon ajukan adalah sebagai berikut: bukti berupa rekapitulasi hasil perolehan suara pps batuan kecamatan sei beduk yang dibuat tanggal april oleh saksi pps dari partai damai sejahtera clinton halo. bukti berupa rekapitulasi hasil suara pps batuan yang dibuat oleh saksi partai keadilan sejahtera, untuk perolehan pan sebesar suara. bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh umar ketua pps batuan yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang dibuat oleh saksi partai keadilan dapil binjai dprd kabupaten) dapil langkat dprd kabupaten) dapil tapanuli selatan dprd kabupaten dapil waropen bawah dprd kabupaten) dapil barito timur dprd kabupaten) dapil tulang bawang dprd kota) dapil bandar lampung dprd kabupaten) dapil muaro jambi dprd kabupaten) dapil sragen dprd kabupaten) dapil bengkulu dpr) pemohon berkeberatan terhadap ri dari daerah pemilihan bengkulutabel pai tea oil menurut kpu diperoleh a1.demokrasi kebangsaan partai perhimpunan indonesia baru ' ' partai nasionalis banteng kemerdekaan partaidemocrat pkp indonesia partai penegak demokrasilndonesia paul lo partai karya peduli bangsa partai kebangkitan bangsa sejahtera yang benar, yakni pan memperoleh suara. bukti sama dengan bukti sehingga kedua bukti tersebut saling memperkuat dan mendukung permohonan pemohon, kedua bukti ini diperkuat pula dengan bukti yang dibuat oleh umar ketua pps batuan. berdasarkan uraian atas, bukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga banyaklah untuk digunakan sebagai pertimbangan hukum majelis. berdasarkan bukti bukti yang ada, jika diperbandingkan antara bukti bukti yang diajukan pan bukti dan dan bukti bukti sah yang diajukan pemohon bukti dan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa bedasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon, perolehan pan hanya sebesar suara, sementara bukti dan terjadi penggelembungan menjadi sebesar suara, sehingga terjadi selisih suara, sementara jika diperbandingkan hasil suara sah pps batuan, suara sah menurut pemohon adalah suara, sementara pan menyebutkan jumlah suara atau selisih suara. berdasarkan perbandingan atas selisih perolehan pan pps batuan adalah suara, suatu selisih yang tidak logis dan tidak didukung dengan data bukti) valid, demikian juga dengan selisih suara sah suara adalah selisih yang tidak masuk akal, karena jika menggunakan suara sah yang sebenarnya sebagai patokan, yakni suara, maka pan memperoleh lebih suara sah, sementara dalam faktanya tidak ada satupun partai politik yang sangat dominant pps batuan guo, termasuk pan, sehingga berdasarkan hal tersebut haruslah diduga adanya penggelembungan suara yang melanggar undang undang. berdasarkan validitas bukti dan dibandingkan dengan bukti bukti pemohon, jelas bahwa bukti pemohonlah yang valid, karena didukung oleh saksi dan keabsahan bukti. berdasarkan kelolosan hukum, selisih suara yang diperoleh pan yang demikian, yakni yang tidak logis tersebut, dibandingkan dengan penghitungan pemohon yang disamping logis juga sesuai fakta lapangan, maka kelolosan hukum bukti bukti pemohonlah yang layak serta memenuhi syarat sebagai dasar pertimbangan hukum. untuk itu bukti bukti pemohon mohon diterima sebagai bukti yang sah dan valid sebagai bahan pertimbangan hukum suatu putusan dan mohon diputuskan pula sebagai mana petit dalam permohonan pemohon, yakni mengabulkan seluruh permohonan pemohon. tabel perolehan pan yang seharusnya kpps pada pps batuan dan total pepe ppp slalataitapa suara iv. pps muka kuningbahwa pemohon menolak dengan tegas dalil dalil partai amanat nasional dalam tanggapannya berkaitan dengan perhitungan pps muka kuning yang pada intinya berisi penolakan pan atas dalil dalil pemohon sehubungan dengan terjadinya mark perhitungan suara pan sebesar suara (dari sebenarnya menjadi suara). iv. bahwa untuk membantah dalil dalil pan tersebut, pemohon menyampaikan hal hal sebagai berikut: kelemahan bukti bukti yang diajukan pan bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, pan hanya mengajukan bukti bukti: berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pps muka kuning bukti beserta laporannya: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pps muka kuning yang kosong dan tidak ditandatangani oleh ketua pps, anggota pps ataupun saksi saksi parpol. rekapitulasi penghitungan suara dpr ri. ii. rekapitulasi suara dari ppk sei beduk bukti iv. bahwa bukti bukti tersebut mengandung kelemahan mendasar, yaitu: bukti tersebut tidak ditempel oleh pps muka kuning, bahwa dengan tidak distempelnya bukti tersebut, maka bukti tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak. ii. bukti merupakan hasil rekapitulasi sepihak yang dibuat pan dan tidak ditandatangani serta tidak ditempel oleh ketua pps ataupun anggota pps muka kuning. iii. dalam persidangan mahkamah konstitusi hari rabu tanggal mei bukti bukti tersebut dibantah secara tegas olehbahwa oleh karena bukti tersebut tidak ditempel dan tidak ditandatanganinya oleh pps terkait, maka bukti tersebut harus ditolak. iv. bukti bukti pan terbatas dengan bukti bukti pemohon bahwa untuk membantah dalil dalil dan bukti bukti yang diajukan pan tersebut atas, pemohon mengajukan bukti bukti yang telah diajukan dalam persidangan maupun bukti bukti tambahan, sebagai berikut: asli) hasil rekapitulasi sejahtera yang ditandatangani oleh ketua pps muka kuning sar. mahmudi sehingga suara pan yang sebenarnya adalah suara bukan suara. ii. asli) laporan pencatatan suara saksi saksi sejahtera tps tps kecamatan muka kuning yang ditandatangani oleh saksi sejahtera, ketua kpps dan anggota kpps (p suara pan yang sebenarnya adalah suara bukan suara. contoh penggelembungan suara pan pps muka kuning: pan pks pan pks pan pks pan pks febby dst. ili. asli) surat pernyataan ketua pps dan anggota pps muka kuning tanggal mei yan menyatakan bahwa data hasil rekapitulasi yang dimiliki sejahtera adalah benar dan sesuai dengan hasil perhitungan suara tiap tiap tps, suara pan yang sebenarnya adalah suara bukan suara (p iv. keterangan pihak terkaitketerangan sdr. zainal khalid saksi sejahtera) bawah sumpah yang pada intinya menyatakan: membenarkan adanya penggelembungan hasil rekapitulasi yang diajukan pan. membenarkan hasil rekapitulasi yang diajukan pemohon. iv. kesimpulan iv. bahwa bukti dan yang disampaikan pan mengandung cacat formil sebagaimana telah pemohon uraikan dalam butir (i) dan (ii) atas, sehingga bukti bukti tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan. iv. bahwa untuk menguatkan dalil dalil pemohon bahwa terjadi penggelembungan suara pan pps muka kuning serta perhitungan yang benar adalah rekapitulasi yang diajukan pemohon, maka pemohon memperkuat dengan bukti bukti: asli) hasil rekapitulasi suara pps muka kuning yang diperkuat oleh tanda tangan ketua pps muka kuning, li. asli) laporan perhitungan suara pemilu saksi saksi sejahtera tps tps muka kuning yang diperkuat dengan tanda tangan ketua tps, anggota tps serta saksi sejahtera sendiri. ii. (asli) surat pernyataan yang ditandatangani sdr. mahmudi ketua pps muka kuning) dan sdr. suharto anggota pps muka kuning) yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yangdimiliki sejahtera adalah benar dan sesuai dengan hasil perhitungan suara tiap tiap tps. iv. keterangan sdr. suharto dalam persidangan mahkamah konstitusi bahwa yang benar adalah data yang dikumpulkan saksi sejahtera serta rekap yang diajukan pan telah ada penggelembungan. keterangan saksi sdr. zainal khalid yang membenarkan hasil rekapitulasi saksi saksi dari sejahtera. iv. bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi serta pihak pihak terkait tersebut atas, maka pemohon telah mampu membantah dalil dalil pan terkait dengan perolehan suara pan pps muka kuning. iv. bahwa oleh karena itu secara jelas, tegas dan tak terbantahkan lagi, maka perolehan suara partai amanat nasional dan partai keadilan sejahtera pps muka kuning adalah: bad nama parpol sei beduk (seharusnya) data mark partai amanat nasional partai keadilan sejahtera tanjung piatu data rekapitulasi ppk sungai beduk yang salah v11 bahwa dalam berita acara dan data rekapitulasi ppk sungai beduk, kota batam disebutkan bahwa perolehan suara partai amanat nasional pps tanjung piatu sebesar suara (lihat bukti bahwa data rekapitulasi tersebut ternyata secara jelas, tegas dan tak terbantahkan sangat jauh berbeda dengan berita acara dan data rekapitulasi resmi yang dikeluarkan oleh pps tanjung piatu tanggal april dimana jumlah perolehan suara partai amanat nasional sebesar suara (lihat bukti bahwa data resmi pps tanjung piatu tersebut merupakan data resmi dan final yang dikirim oleh pps tanjung piatu kepada ppk sungai beduk. dimana data tersebut ditandatangani dan ditempel resmi oleh ketua dan (dua) anggota pps tanjung piatu beserta orang saksi saksi parpol peserta pemilu. sedangkan jumlah suara pemohon yang rekapitulasi oleh ppk sungai beduk dan pps tanjung piatu adalah sama, yaitu sebesar suara lihat bukti tabel rekapitulasi perolehan suara pan dan pks pps tanjung piatu: ppk sei beduk piatu data mark up) data sebenarnya) partai amanat nasional partai keadilan sejahtera berdasarkan data dan bukti bukti tersebut atas, maka telah cukup alasan dan bukti bahwa terjadi penggelembungan suara partai amanat nasional ppk sungai beduk sebesar suara. oleh karenanya perolehan suara partai amanat nasional harus dikurangi sebanyak suara. bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka perolehan suara partai amanat nasional harus dikurangi sebagai berikut: kecamatan nongsa perolehan suara pan harus dikurangi: pps belian sebesar suara pps bali permai sebesar suara total pengurangan suara kecamatan sei beduk perolehan pan harus dikurangi: pps batu aji sebesar suara pps muka kuning sebesar suara pps tanjung piatu sebesar suara total pengurangan suara total pengurangan suara pan akibat dari penggelembungan sebesar: suara suara bahwa total perolehan suara pan kepulauan riau sebesar: suara suara bahwa total perolehan suara partai keadilan sejahtera sebesar: suara suarnan jumlahberkurang untuk daerah pemilihan bengkulu.kpu (data seharusnya) tabel nama partai jumlah suara kursi menurut kpu diperoleh pni marhaenisme partai buruh sosial demokrat partai bulan bintang pool partai merdeka ooh partai persatuan pembangunan poolool |. partai democrat pkp indonesia partai penegak demokrasi indonesia nui oohbahwa perolehan suara tersebut berada bawah suara partai keadilan sejahtera sebesar suara atau selisih suara. bahwa berdasarkan bukti, dalil dan fakta tersebut atas, maka terlihat secara jelas, tegas dan tak terbantahkan bahwa telahterjadi memutarbalikkan fakta, peristiwa dan data yang sebenarnya, sehingga terjadi penggelembungan suara partai amanat nasional kepulauan riaumenetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut: perolehan suara menurut kpu (data yang sebenarnya) nama partai jumlah kursi suara diperoleh menurut kpu| partai persatuan demokrasi kebangsaan partai perhimpunan indonesia baru ' partai nasionalis banteng kemerdekaan partaidemocrat pkp indonesia ara6| o partai penegak demokrasilndonesia nui partai amanat nasional partai karya peduli bangsa ' ' | partai kebangkitan bangsa partai keadilan sejahtera partai bintang reformasi pdi perjuangan oo 1o partai damai sejahtera | )o5er699| oo )tambahan sebagai berikut: bukti berita acara rekapitulasi hasil suara panitia pemungutan suara model dpr dpd) desa kelurahan belian, kecamatan nongsa kota batam bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dewan perwakilan rakyat kelurahan batu aji kecamatan sungai beduk kota batam (menurut saksi sejahtera). bukti surat pernyataan ketua pps batu aji kelurahan batu aji kecamatan sungai beduk. bukti laporan hasil penghitungan suara pemilu april berdasarkan data saksi sejahtera kelurahan muka kuning kecamatan sungai beduk. bukti surat pernyataan ketua dan anggota pps muka kuning kelurahan muka kuning kecamatan sungai beduk. bukti surat pernyataan ketua pps belian yaitu roti l dan anggota pps belian yaitu akhirudin yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi yang dimiliki oleh saksi pks sesuai dengan perhitungan suara tiap tiap tps: iii. daerah pemilihan jawa tengah (dpr ri) pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu nomor sk kpu tahun tanggal mei pukul tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota dpr, dprd, dan dpd tahun secara nasional untuk perolehan kursi anggota dpr ri dari daerah pemilihan jawa tengah hasil perolehan suara berdasarkan penetapan oleh kpu pusat tgl mei sesuai penetapan kpu sk kpu tahun partai partai suara prosentase perolehan tercatat kursi kpu aan merdeka oas asa pek aes partai demokrat see| eet7| a20 pkp atau7| aon google pbr pos aan partai patriot pancasila men men mena nna pelopor sega| catatan: perolehan suara berdasarkan hasil penetapan kpu sk kpu tahun tersebut salah dengan menyebutkan perolehan suara untuk partai demokrat sebanyak suara dan menyebutkan perolehan suara untuk partai keadilan sejahteitu mengakibatkan perolehan kursi dpr ri partai keadilan sejahtera pks) daerah pemilihan jawa tengah hilang, apabila dilakukan penghitungan secara teliti, maka perolehan penghitungan suara dpr daerah pemilihan jawa tengah untuk partai demokrat dan partai keadilan sejahtera adalah sebagai berikut, tabel hasil perolehan suara yang benar menurut hasil penelitian pks partai partai suara prosentase perolehan tercatat kursi kpu aa, pes pasar ao201| merdeka kp pasa| oas ppi pme ass7| partai demokrat pri soe| ser a20 0ao pkp adan aon 2se a16 pks pbr pop eagles name| praraipp aan pelopor reese| 2a0 aman kursi catatan: perolehan data penghitungan suara tersebut berdasarkan atas penelitian dan penelusuran pks terhadap pps, ppk dan kpu kab kota daerah pemilihan jawa tengah sebagaimana akan diuraikan berikutnya., bahwa penghitungan suara untuk daerah pemilihan jawa tengah yang terdiri dari tiga komisi pemilihan umum kab kota, yaitu: kpu kabupaten wonogiri kpu kabupaten sragen kpu kabupaten karanganyar penghitungan kpu kabupaten karanganyar bahwa setelah dilakukan penelitian, maka pemohon menemukan kesalahan penghitungan suara partai keadilan sejahtera kpud karanganyar, yang mengakibatkan pks kehilangan suara sebagai berikut, penghitungan suara kpu kab karanganyar, dalam bap ppk gondangrejo, pks tercatat mendapatkan suara sejumlah suara. akan tetapi, kemudian dimasukkan bap kpud karanganyar hanya suara. sehingga suara pks berkurang atau hilang rekapitulasi kpud karanganyar sejumlah suara. bukti dan maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan suara tersebut kepada pks penghitungan suara ppk colomadu: dalam bap ppk colomadu, terjadi kesalahan dalam penjumlahan hasil penghitungan suara pks. dalam bap hasil penjumlahan menurut ppk colomadu adalah suara, padahal hasil penjumlahan penghitungan suara yang benar adalah suara. sehingga karena adanya kesalahan dalam penjumlahan hasil penghitungan suara tersebut suara pks kehilangan suara rekapitulasi ppk colomadu sejumlah suara. bukti maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan suara tersebut kepada pks penghitungan suara ppk tasik madu, dalam bap ppk tasik madu, telah salah dalam menjumlahkan suara pks, yakni pada lembar pertama hasil rekapitulasi suara perolehan suara pks tertulis suara, kemudian hal ini berakibat juga kepada kesalahan dalam penjumlahan akhir pada lembar kedua, yakni tertulis suara. padahal hasil penjumlahan dalam penghitungan suara yang benar adalah bahwa dalam lembar pertama seharusnya ditulis suara, dan setelah dijumlahkan dengan lembar kedua maka akan didapatkan suara sejumlah suara. sehingga dengan adanya kesalahan penjumlahan dalam penghitungan suara tersebut suara pks kehilangan suara sejumlah suara. bukti )). maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan suara tersebut kepada pks. jadi seharusnya pks kabupaten karanganyar mendapatkan tambahan suara sebesar, suara lebih lanjut, penjelasan tentang perolehan suara pks dan atas dapat dilihat dalam tabel berikut, tabel iii pps ppk pks pks jumlah jumlah jumlah jumlah awal akhir awal (s) akhir (b) (b) eoneangrep pam pan otomasi erat paras tasikmadu 2es3 p2so2 .| jumah jumlah akhir pks versi kpu kab kota jumlah akhir pks versi pks penghitungan kpu kabupaten sragen. bahwa setelah dilakukan penelitian, maka pemohon menemukanartai keadilan sejahtera kpu kabupaten sragen sebagai berikut: penghitungan suara ppk gondang untuk partai demokrat dalam bap ppk gondang banyak ditemukan kesalahan dalam memasukkan data perolehan suara partai demokrat dari tingkat pps ppk sehingga partai demokrat mengalami penggelembungan suara sebagai berikut, nama pps data yang data ppk kelebihan benar dari (salah) pps pps srimulat) suara suara suara bukti pps tunggul) suara suara suara bukti pps wonosobo) suara suara suara bukti pps gondang) suara suara suara bukti sehingga berdasarkan atas data tersebut partai demokrat telah mengalami penggelembungan suara sebesar suara. bukti maka, harus dibetulkan dengan cara mengurangi perolehan suara partai demokrat sebesar suara. penghitungan suara ppk gondang untuk pks, dalam bap ppk gondang, banyak ditemukan kesalahan dalam memasukkan data perolehan suara pks dari tingkat pps ppk sehingga pks kehilangan suara sebagai berikut, nama pps data yang data ppk suara hilang sania dar mar pps srimulat) suara suara suara pps tunggul) suara suara suara (one mit pps kaliwedi) suara suara suara (eren mandi men nada pps plosorejo) suara suara suara mid pps wonosobo) suara suara suara peneeasl moti maka mas pps bumiayu) suara suara suara pps gondang) suara suara suara (efek milan sehingga berdasarkan atas data tersebut pks telah kehilangan suara sebesar suara. bukti maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan suara tersebut kepada pks. jadi, terhadap perolehan suara partai demokrat ppk gondang harus dikurangi suara, dan terhadap perolehan suara pks ppk gondang ditambah suara. penghitungan suara ppk gemolong. suara pks pps pemeransuara pks pps geneng duburmaka, data atas harus dibetulkan dengan cara menambahkan suara kepada pks. penghitungan suara ppk kalijambe. suara pks pps kerensuara pks pps jetiskarangpungcatatan: kesalahan jumlah pps jetis karangpung, mana tps sebanyak suara belum dijumlahkan dengan jumlah awal. dan ppk kalijambe baru tertulis maka, data atas harus dibetulkan dengan cara menambahkan sebanyak suara kepada pks, suara partai demokrat pps genengduwur sebanyak suara dimasukkan ppk gemolong sebanyak suara, sehingga partai demokrat kelebihan sebanyak suara. bukti dan bukti partai pelopor panai pasa eaabahwa perhitungan suara untuk daerah pemilihan bengkulu berasal dari komisi pemilihan umum daerah kpud), yaitu: kpud kabupaten bengkulu selatan, ii) kpud kabupaten rejang lebong (penggabungan dari kabupaten, yaitu kab. rejang lebong, kab. lebong dan kab. kepahiang), iii) kpud bengkulu utara, iv) kpud kaur, kpud seluma, vi) kpud muko muko:, dan vi) kpud kota bengkulu. bahwa dari ketujuh kpud tersebut terdapat penggelembungan suara partai persatuan pembangunan ppp) sebagai berikut: penggelembungan suara ppp kabupaten seluma jumlah suara untuk ppp yang tercatat secara resmi oleh ppk kabupaten seluma ppk seluma, semidang alas maras, sukaraja, talo dan semidang alas) hanya sebesar suara (vide tabel bukti s d.tabel rekapitulasi resmi ppk kabupaten seluma kec. semi kec. kec. jumlah data asas sea maras raja alas seluma salah) maka, data atas harus dibetulkan dengan cara mengurangi suara partai demokrat sebesar suara jadi, berdasarkan koreksi sesuai dengan hasil penelitian pks, maka suara pks kabupaten sragen harus ditambah suara) dan terhadap partai demokrat harus dikurangi sebesar suara). penghitungan kpu kabupaten wonogiri. bahwa kemudian setelah dilakukan penelitian, maka pemohon menemukan terdapat kesalahan penghitungan suara yang mengakibatkan penggelembungan suara partai demokrat dan pengurangan suara pks kpud wonogiri sebagai berikut, penghitungan suara ppk sidoharjo dan kpu kabupaten wonogiri, dalam bap ppk sidoharjo partai demokrat memperoleh secara sebanyak suara, tetapi telah salah ketika masukkan kpu kabupaten wonogiri menjadi suara. sehingga partai demokrat mengalami penggelembungan sejumlah suara. bukti dan buktiwonogiri kota: ppk wonogiri kota telah salah dalam memasukkan data perolehan suara untuk partai demokrat dari pps ppk, yakni dari jumlah suara partai demokrat pps purworejo yang seharusnya berjumlah suara dimasukkan ppk wonogiri kota menjadi suara, sehingga partai demokrat mengalami penggelembungan suara sejumlah suara. bukti danslogohimo, bahwa pps klunggen telah salah dalam menjumlahkan perolehan suara pks dari tps tps, yaitu sebagai berikut: nama tps data pps data yang selisih (salah) seharusnya tps tps tps tps tps tps7 jumlah berdasarkan keterangan atas, maka pks mengalami kehilangan suara pps klunggen sebanyak suara. bukti maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan suara tersebut kepada pks jadi, seharusnya kabupaten wonogiri pks mendapatkan tambahan suara sebesar suara dan partai demokrat dikurangi sebesar suara. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diterangkan dan diuraikan atas, maka pemohon berkesimpulan sebagai berikut: pks seharusnya mendapatkan tambahan suara, kabupaten karanganyar suara| kabupaten sragen 488suara| kabupaten tonogi gosuaa jumlah s2suara| sehingga jumlah perolehan suara pks untuk kursi dpr daerah pemilihan jateng seharusnya adalah: suara partai demokrat mengalami pengurangan suara dari: kabupaten sragen suara| kabupaten wonogiri 464suara| jumlah a95suara| sehingga jumlah seharusnya perolehan suara partai demokrat untuk kursi dpr daerah pemilihan jateng seharusnya adalah,tanggal mei tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota dpr, dprd dan dpd tahun secara nasional untuk daerah pemilihan jawa tengah, partai partai suara prosentase perolehan tercatat kursi kpu aa bsd | merdeka ppp toga ppp 0as ppi | asai pne mass7 pemikat| pkpi oppo a8e17 penuh |o04o pkb a1ag7 as pop agr7es iris |o095 golkar partai patriot pancasila a72 ppd ser 0o2a pelopor: bukti fotokopi berita acara penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan utuk pemilihan umum anggota dpr dpd, dibuat oleh ppk gondangrejo, pada hari kamis, tangal april model dpr dpd.colotasikgondang pada hari selasa tanggal april model dpr dpd. bukti fotokopi rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu dpr ri, dpd, dprd propinsi dan dprd kab kota, yang dibuat oleh ppk gemolong pada tanggal aprilpemerangeneng duburk kalijambe pada hari selasaeren, pada hari seninaliwedi. bukti fotokopi catatan data perhitungan suara pemilu kecamatan sidoharjo untuk dpr yang dibuat oleh ppk sidoharjo pada tanggal april bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil suara anggota dpr dpd, yang dibuat oleh pps purworejo pada hari senin tanggal april model dpr dpd. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dpd, oleh pps klunggen. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dpd, oleh pps bumi aji. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dpd, oleh pps srimulat. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dpd, oleh pps wonosobo. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dpd, oleh pps gondang. bukti fotokopi) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dpd, oleh kpu karanganyar. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dpd, oleh pps jetis karangpung. bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dpd, oleh ppk wonogiri kota. bukti fotokopi surat pernyataan ppk gondang,bayaranpd, yang dibuat oleh tps tunggulpd, yang dibuat oleh pps plosorejokpu wonogiri:pps slogohimo: bahwa padasupardi, saksi pks ppk gondangrejo (ada mandat) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi mengetahui ada angka angka yang berbeda dari ppk gondangrejo dengan yang dimasukkan kpud karang anyar,saksi merayakan mana yang benar angka dari ppk atau yang tertulis kpud karang anyar. bahwa total suara pks tingkat ppk kecamatan gondang rejo adalah padahal data tps gondang rejo suara pks itu adalah setelah saksi teliti ternyata ada tps yang menyalahi pengurangan suara yaitu tps kel jati kuning dan tps kel wonosari. bahwa pada saat pleno saksi menyampaikan keberatan bahwasanya pks mengalami pengurangan yang dijawab oleh ketua ppk tidak sanggup meneliti ulang penghitungan suara karena banyak kerjaan. bahwa besok harinya diadakan penghitungan ulang ternyata memang benar suara pks itu telah terjadi pengurangan untuk kel jati kuning dan kel wonosari suara. bahwa setelah tingkat kpud ternyata yang dipakai adalah data yang lama jadi suara pks belum ditambahkan. wahyuni, se, saksi dari pks ppk kecamatan sidoharjo wonogiri, ada mandat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:. bahwa data yang saya dapatkan pada tanggal april rekap untuk partai demokrat sebanyak suara, kemudian pada tanggal mei ternyata partai demokrat terjadi penggelembungan suara menjadi bahwa saksi belum pernah melakukan tindakan tindakan untuk masalah tersebut. santo, sebagai saksi pps kab purworejo wonogiri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pps purworejo untuk partai demokrat ada suara angka angka tersebut dikumpulkan dari masing masing tps, sedangkan ppk wonogiri ditulis suara. pihak terkait budi haryono, spd. anggota ppk kec gondang kab sragen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi mengetahui ppk gondang ada penggelembungan suara partai demokrat, saksi mengetahui dari pihak parpol yang melapor ppk dan saksi meneliti ternyata ada penambahan dan pengurangan. bahwa ppk mengakui adanya kesalahan dan membenarkan data yang disampaikan pks tapi ppk tidak melakukan tindakan apa apa karena tidak mau disalahkan. bahwa yang benar adalah data data dari pps bahwa dalam rapat pleno dihadiri oleh saksi dari parpol yaitu dari pan, pdip dan pks. bahwa ppk tidak melakukan pembetulan data. bahwa pemohon mengajukan keberatan secara lisan. bahwa saksi peserta pemilu diberikan salinan berita acara rekapitulasi, setelah diberikan tidak ada partai yang protes dan pks juga menerima hitungan suara. iv. dapil sumatera selatan (dprd provinsi): diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib yang hasil perhitungannya kabupaten muara enim berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil suara kpu kabupaten untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi hari rabu tanggal april sebagai berikut: untuk anggota dprd provinsi dari partai keadilan sejahtera dapil sumatera selatan kota prabumulih dan kabupaten muara enim) berjumlah (dua puluh dua ribu delapan ratus tigatiga) suara. bukti kpu, dan provinsi dapil sumatera selatan kota prabumulih dan kabupaten muara enim)sumatera selatan kota prabumulih dan kabupaten muara enim) untuk anggota dprd provinsi dari partai keadilan sejahtera seharusnya berjumlah (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satudua puluh satu) suara atau terpaut (delapan belas) suara. vide tabelsumatera selatan kota prabumulih dan kabupaten muara enim) panitia pemilihan kecamatan ppk) gunung megang tertulis (empat ratus delapan puluh enam) suara yang seharusnya partai keadilan sejahtera memperoleh sejumlah (empat ratus sembilan puluh enam) suara dan ppk bakat yang tertulis (dua ratus empat puluh tujuh) suara yang seharusnya partai keadilan sejahtera memperoleh sejumlah (dua ratus lima puluh lima) suara, sehingga jumlah keseluruhannya seharusnya (enam belas ribu enam ratus dua puluh satu) suara, namun dalam pengumuman guo hanya tertulis (enam bebas ribu enam ratus tiga) suara vide tabe12). bahwa ppk gunung megang kesalahan terjadi pada panitia pemungutan suara pps) desa cinta kasih, mana tertulis suara partai keadilan sejahtera memperoleh (seratus) suara, yang mana seharusnya yang diperoleh adalah (seratus sepuluh) suara atau terpaut (sepuluh) suara vide tabel yang mempengaruhi perolehan akhir seharusnya (empat ratus marhaenisme partai buruh sosial demokrat bintang merdeka partai persatuan pembangunan partai pdk partai pib pnb jam sol o0| aa| demokrat indonesia partai pdi partai nui partai amanat a7a nasional partai karya ara peduli bangsa partai kebangkitan bangsa partai keadilan sejahtera reformasi perjuangan sejahtera partai golkar pancasila indonesia partai persatuan daerah partai pelopor jumlah penggelembungan suara ppp kpud rejang lebong ppk lebong utara sembilan puluh enam) suara, namun yang tertulis hanyalah (empat ratus delapan puluh enam). bahwa pps cinta kasih kesalahan terjadi tempat pemungutan suara tps) yang mana tertulis (sepuluh) suara, seharusnya (dua puluh) suara, yang mempengaruhi perolehan suara seharusnya (seratus sembilan puluh tiga), akan tetapi tertulis hanya (seratus delapan puluh tiga) suara. (vide tabel bahwa ketua ppk gunung megang telah membuat surat kepada kpu kabupaten muara enim tertanggal april nomor ppk gm perihal ralat berita acara model perolehan suara pks yang dilengkapi dengan berita acara ppk gunung megang maupun pps cinta kasih sebagai bahan pertimbangan. bukti bahwa ppk bakat kesalahan terjadi pps pagar dewa yang tertulis (lima belas) suara seharusnya (sembilan bebas) suara atau terpaut (empat) suara, termasuk perolehan caleg zulkarnain, pps pagar dewa tertulis memperoleh (satu) suara seharusnya (dua) suara atau terpaut (satu) suara dan pps hidup baru tertulis (dua) suara, seharusnya (lima) suara atau terpaut (tiga) suara, yang mempengaruhi perolehan suara seharusnya (dua ratus lima puluh lima) suara, namun tertulis hanya (dua ratus empat puluh tujuh) suara atau terpaut (delapan) suara. (vide tabel bahwa ketua ppk bakat telah membuat surat kepada kpu kabupaten muara enim tertanggal april nomor perihal ralat berita acara yang dilengkapi dengan berita acara pps pagar dewa irs penambahan suara) dan pps hidup baru tps penambahan suara, yang sebelumnya belum tertulis) sebagai bahan pertimbangan. bukti berdasarkan uraian atas, yakni jumlah perolehan suara yang benar yang seharusnya didapat partai keadilan sejahterayang mana dengan jumlah tersebut seharusnya mendapat (satu) kursi tambahan untuk anggota dprd provinsi, karena kebolehannya lebih besar dibanding dengan perolehan partai persatuan pembangunan dengan jumlah yang hanya (dua puluh dua ribu delapan ratus delapan bebas) suara atau selisih (tiga) suara vide tabel dengan demikian caleg dprd provinsi partai keadilan sejahtera pada dapil sumatera selatan kota prabumulih dan kabupaten muara enim) nomor urut yakni baiturrahman yang seharusnya ditetapkan sebagai anggota legislatif (caleg) terpilih dalam pemilu tanggal april bahwa untuk kesalahan perhitungan hasil tersebut, pemohon telah mengajukan keberatan kepada kpu kabupaten muara enim bukti namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif bukti sehingga pemohon harus mengajukan sengketa pemilu tersebut mahkamah konstitusi inisumatera selatan kota prabumulih dan kabupaten muara enim) yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib:provinsisehingga memenuhi jumlah tertinggi sisa (satu) kursi bagi anggota dprd provinsi sumatera selatan, yakni baiturrahman sebagai caleg nomor dapil dimaksud.:urat ppk gunung megang tanggal april nomor ipp gm perihal ralat berita acara model perolehan suara pks yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten muara enim, dengangunung megangcinta kasih kecamatan gunung megang kabupaten muara enim provinsi sumatera selatan (yang benar). bukti p 1b: berita acara rekapitulasi hasil suara pps cinta kasih kecamatan gunung megang kabupaten muara enim: bukti p 2a: surat ppk bakat tanggal april perisai ralat berita acara yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten muara enim, dengan dihampiri:ukti p 2b::bukti surat dpd partai keadilan sejahtera. bukti radiogram dari ketua kpu kabupaten muara enim untuk kpu provinsi sumsel tanggal april nomor kpu mei ivabupaten muara enimmuara enim, hasil perhitungan suara pemilu tahun dan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd provinsi (yang salah).ota prabumulihota prabumulih, rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd provinsi. bukt, dapil sumatera selatan iv, bukti surat mandat saksi pks untuk saksi ppk gunung megang. bukti surat mandat saksi pks untuk saksi ppk bakat: bukti surat mandat saksi pks untuk saksi kpu kabupaten muara enim: bukti berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa cinta kasih kecamatan gunung megang, bukti berita acara hasil suara pks desa hidup baru kecamatan bakat kabupaten muara enim: bukti surat dari dpd pks muara enim kepada bawaslu muara enim agar bawaslu memberikan peringatan kepada kpu muara enim: bukti kesepakatan bersama aliansi partai politik kabupaten muara enim: bukti pernyataan sikap lintas parpol kabupaten muara enim: bukti lampiran data pps desa cinta kasih kec. gunung megang dan data kpps tps iii desa cinta kasih kec. gunung megang bahwa dalam persidangan pada hari, rabu, tanggal mei telah didengar keterangan dari saksi saksi dan pihak terkait sebagai berikut: zulkarnain, adalah saksi pks ditingkat kpu muara enim, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terjadinya kesalahan penghitungan mulai dari pps, dan ppk melakukan penghitungan sangat lama dan saksi tidak diundang untuk menyaksikannya, bahwa penghitungan kpud dari tanggal sampai dengan april tanggal minyak pembenaran dari ppk, dan tanggal diadakan penandatangan, akan tetapi saksi tidak mau tanda tangan, bahwa kpu menginterogasi ppk ada kesalahan yang diakui oleh mereka memang ada kesalahan, akan tetapi tidak direvisi, bahwa ketua kpud juga mengakui bahwa kesalahan tersebut adalah karena salah hitung, syarifuddin, adalah saksi pks tingkat ppk gunung megang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada tanggal mei saksi ditunjuk oleh dpd untuk cek data kpu, setelah dicek ternyata ada perbedaan suara tps cinta kasih, dimana tps ditulis suara tapi pps ditulis suara, bahwa kesalahan tersebut ditulis pada pps, yang saksi cek dari model bukti bahwa saksi tidak mengajukan keberatan, karena dalam hal ini saksi percayakan pada dpd saja, lin kusmianto, adalah anggota pks dpc muara enim, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada tanggal saksi dipanggil oleh dpd muara enim, data data yang ada dicocokkan dengan ppk bakat kesalahan terjadi pps pagar dewa, dimana tertulis suara yang seharusnya adalah suara, jadi terpaut suara, bahwa pps hidup baru seharusnya suara pks adalah suara tapi yang tertulis hanya suara terjadi selisih suara: dapil jawa timur dprd provins, yaitu sebagai berikut: bahwa pada tanggal april kpu kab. jombang mengeluarkan berita acara perbaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi viii kab. jombang, dimana sebagian isinya memuat sebagai berikut parpol total tertulis seharusnya tertulis kabupaten pan jombang bahwa berdasarkan lampiran model dc dprd proverisi perolehan suara untuk partai keadilan sejahtera dan partai amanat nasional adalah sebagai berikut: orang cun |stn|uttocro|uttoano loona suara madiun madiun mojokerto mojokerto jombang suara pss merlusml omi sel soul membesar bahwa selanjutnya komposisi perolehan kursi anggota dprd propinsi jatim dari viii jatim adalah sebagai berikut nganjuk madiun madiun mojokerto mojokerto jombang suara kursi eno montes local sal sentul solar model song cool wol manlemenl snl so0l sira 420l membuat mal amal a0ol ssel amal sal oml psrlusml sel mem awal peolwmvii propinsi jawa timur. pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan, setelah melakukan pengecekan beberapa ppk selanjutnya kpu kab. jombang mengeluarkan laporan adanya kesalahan tulis rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dprd propinsi jawa timur pada viii kab. jombang, yang isinya antara lain sebagai berikut tertulis kabupaten pan jombang pks bahwa berdasarkan dandisampaikan revisi penghitungan sebagai berikut: parpol total tertulis seharusnya tertulis kabupaten madiun pks bahwa berdasarkan revisi penghitungan suara oleh a). kpu kab. jombang dan b). kpu kab. madiun, maka perolehan suara secara kumulatif diseluruh kabupaten viii untuk dprd propinsi jawa timur jumlah perolehan suara pks mengungguli pan sebanyak suara. nganjuk madiun madiun mojokerto mojokerto jombang suarabahwa permasalahan timbul karena belakangan diketahui bahwa terdapat dua versi rekapitulasi suara yang dibuat oleh ppk lebong utara yang berada diwilayah koordinasi kpud rejang lebong. rekapitulasi pertama dibuat oleh ppk lebong utara dalam acara rekapitulasi resmi yang dihadiri oleh para saksi dari parpol peserta pemilu (lihat bukti sedangkan rekapitulasi yang kedua dibuat hanya dihadiri oleh petugas ppk tanpa dihadiri oleh para saksi dari parpol peserta pemilu (lihat bukti p 7a). pada rekapitulasi pertama, suara ppp dan partai keadilan sejahtera adalah: tabel rekapitulasi pertama hasil penghitungan suara anggota dpr ri ppk lebong utara rekapitulasi yang benar tercatat urut nama parpol ppk lebong parpol utara akan tetapi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang pertama tidak diserahkan kepada kpud, melainkan petugas petugas ppk membuat lagi berita acara penghitungan suara yang hanya ditandatangani oleh petugas ppk dan dikirim kpud rejang lebong. pada penghitungan yang kedua inilah terjadi penggelembungan suara ppp sebesar suara. sedangkan suara sejahtera berkurang suara yang terlihat sebegai berikut: tabel rekapitulasi kedua hasil penghitungan suara anggota dpr ri ppk lebong utara rekapitulasi yang salah data selisih (mark urut nama parpol tercatat rekapitulasi up) parpol kpu pertama partai persatuan pembangunan |emaroatnsepanghitungan suara pks dan pan untuk viii jawa timur, sebagai berikut: nganjuk madiun madiun mojokerto mojokerto jombang suara menetapkan pks berhak atas perolehan suara dan kursi dprd propinsi jawa timur dari viii jawa timur mendahului pan, yaitu dengan perhitungan perolehan kursi sebagai berikut: nganjuk madiun madiun mojokerto mojokerto jombang suara kursi rose rocoliasnl msol sesal womb smua solar omloomel tem sel xml salome arol sel se0l selena. msnliowel mel mem sel amal cal nan emukti berita acara perbaikanviii kabupaten jombang tanggal april bukti beserta lampiran: bukti: buktibukti komisi pemilihan umum kpu) madiun tanggal april data perbaikan revisi suara pks ppk bukti surat ketua komisi pemilihan umum provinsi jawa timur nomor kpu perihal revisi penghitungan suara dprd provinsi tanggal mei bukti model dprd provinsi berita acara penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan ppk) untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi kecamatan kebonsari kabupaten kota madiun provinsi jawa timur daerah pemilihan vii, bahwa dalam persidangan pada hari rabu, tanggal mei telah didengar keterangan dari saksi saksi dari pemohon dan saksi saksi dari pihak terkait sebagai berikut: said, adalah saksi pks kpud kabupaten jombang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi diundang oleh kpud jombang untuk menyaksikan rekap penghitungan suara pada tanggal april bahwa karena banyaknya rekap yang harus dibacakan sehingga tidak cukup waktu akhirnya ditunda sampai besok, dan dijanjikan untuk memberikan print out pada semua parpol akhirnya semua parpol pulang: bahwa pada waktu dapat fotokopi print out rekap, pks telah mengajukan komplain karena ada kesalahan penghitungan suara tps desa ventura dimana suara pks seharusnya suara tapi ditulis suara jadi dimintakan revisi dan diterima, pada tanggal saksi diundang lagi untuk menyaksikan pengesahan hasil rekap dan pada saat itu saksi belum mau tanda tangan berita acara karena suara pks dianggap meragukan: pada tanggal april pks mengajukan juga revisi suara yang terjadi kecamatan pembilang yang memang kebetulan sama dengan pan, dimana saksi lihat ada pembengkakan kurang lebih an suara pan yang mengakibatkan pks kehilangan satu kursi untuk dewan provinsi, oleh karena itu saksi menerus cek kembali suara suara kabupaten jombang, bahwa data data yang dicek formulir pps dan formulir da, ternyata kabupaten banyak terjadi kesalahan, dimana ada penggelembungan suara pan kabupaten jombang kecamatan jombang ditulis suara pan sebesar seharusnya suara, bahwa saksi telah mengajukan keberatan pada tanggal tapi tidak diterima oleh kpud jombang dengan alasan ketua kpud sedang kpud provinsi, dan pada tanggal ada lagi revisi akan tetapi kupu jombangmejelaskan bahwa revisi yang diajukan lebih dri hari dari pencoblosan tidak diterima atas penjelasan dari kpu pusat dan disarankan untuk mengajukan mahkamah konstitusi saja, sigit, adalah saksi pks kpu provinsi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa masalah revisi sampai pada kpu provinsi: bahwa berdasarkan keputusan pleno untuk mereka hasil daerah pemilihan jawa timur dilakukan pada tanggal april dan dari rekap tersebut suara untuk pks adalah suara: bahwa pada berita acara tanggal mei sudah ada pleno yang ditandatangani oleh seluruh anggota kpu dan saksi saksi, pada saat itu saksi dari pks tidak tahu karena tidak diundang oleh kpu provinsi untuk menandatangani berita acara, karena berita acara tanggal mei ,saksi setuju dengan hasil penghitungan suara, yang menjadi masalah adalah adanya revisi tanggal yang tidak saksi setujui: bahwa pada tanggal april ada undangan dari kpud provinsi karena ada penggelembungan suara kabupaten jombang, jadi kpud provinsi ada revisi salah satunya adalah pks dan ada perubahan dari pan menjadi seharusnya terjadi selisih suara, saksi mengajukan keberatan yang disampaikan dalam forum kpu provinsi, akan tetapi disarankan apabila ada komplain diajukan kpud kabupaten jombang yang laporannya dimasukkan melalui dpd kabupaten jombang: bahwa pada tanggal april pks mengajukan surat kpu provinsi untuk melakukan revisi ulang,akan tetapi sampai tanggal mei belum dapat jawaban formal, dan tanggal mei muncul jawaban isinya revisi diterima, sebagai saksi provinsi langsung menghubungi dpc dpc untuk meneliti kembali suara suara ternyata madiun ada suara yang hilang yaitu kira kira suara, bahwa kpud provinsi pada dasarnya sudah menerima revisi tapi kpud kabupaten tidak bias merubah suara: saksi pihak terkait: saksi dari pan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa selama proses penghitungan provinsi jawa timur revisi seperti ini terjadi, pada saat itu juga ada pembetulan, hanya kemudian surat pengajuan dari kpud tidak bisa merubah rekap karena surat ketua kpu tidak mempunyai kekuatan untuk merubah hal ini terdapat dalam tahun tentang pemilu: bahwa pihak terkait pan mengajukan sanggahan terhadap permohonan pemohon secara tertulis, tanggal mei pada pokoknya sebagai berikut:partai keadilan sejahtera) sebagaimana tertuang dalam perkara php.c1 mahkamah konstitusi, dengan dasar dan alasan sebagai berikut benar bahwa pada tanggal april kpu jombang mengeluarkan berita acara perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota diri provinsi jawa timur pada daerah pemilihan jatim kabupaten jombang bukti pihak terkait |), dimana sebagian isinya memuat sebagai berikut jombang bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara rekapitulasi suara kpu provinsi untuk pemilu anggota dprd provinsi model dprd provinsi) tanggal april berikut lampiran model dc dprd provinsi bukti pihak terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dprd propinsi jawa timur pada daerah pemilihan jawa timur berisi perolehan suara untuk pan pihak terkait) dan partai keadilan sejahtera pemohon), sebagai berikut nganjuk madiun madiun mojokerto mojokerto jombang suara bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana terurai atas selanjutnya perolehan kursi anggota dprd propinsi jawa timur dari daerah pemilihan jatim sesuai dengan berita acara nomor kpu jtm tanggal mei model dprd provinsi) berikut dengan lampiran perhitungan perolehan kursi parpol peserta pemilu bukti pihak terkait sebagai berikut nganjuk madiun madiun mojokerto mojokerto jombang suara pdi p demokrat ppp .99o .7a6 pan ) |a7ys |aa7o |a.7os sees kso |assad tag7a |3aao bahwa pihak terkait berkeberatan dengan apa yang menjadi dasar dan alasan pemohon partai keadilan sejahtera) sebagaimana permohonannya mahkamah konstitusi, dengan dasar dan alasan sebagai berikut surat ketua kpu kabupaten jombang kpu tanggal mei yang dijadikan bukti oleh pemohon pks) adalah tidak berdasar hukum karena berisi permintaan untuk merubah perhitungan suara yang telah ditetapkan dalam rapat pleno kpu kab. jombang (sesuai bukti pihak terkait dan bahwa bukti pemohon partai keadilan sejahtera) yang diberi tanda bukti dan tersebut secara hukum tidak benar karena berisi perubahan rekapitulasi penghitungan suara oleh ketua kpu kab. jombang, padahal semestinya perubahan dimaksud haruslah melalui forum rapat pleno dan dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang kurangnya (dua) orang anggota kpu serta ditandatangani oleh saksi parpol tahun bahwa selain hal atas, bukti pemohon dan tersebut tidak berdasarkan sertifikat rekapitulasi" sehingga bertentangan dengan tahun bahwa berdasarkan undang undang tahun menjelaskan apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat kpu kabupaten kota, kpu provinsiternyata pemohon tidak dapat menunjukkan bukti adanya perbedaan data jumlah penghitungan suara pada tingkat ppk, sebaliknya pihak terkait dapat membuktikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara data ppk model db tidak mengalami perubahan sama sekali bukti pihak terkait oleh karena itu sebaiknya permohonan pemohon tersebut dianulir saja: bahwa dengan demikian pihak terkait dengan ini medaerah pemilihan viii propinsi jawa timurguna menguatkan dalil dalil sangggahannya, pihak terkait mengajukan bukti bukti surat berupa: bukti pt fotokopi berita acara perbaikan perhitungan suara komisi pemilihan umum anggota dprd provinsi kabupaten jombang dapil viii jawa timur tanggal april bukti ptjawa timur, tanggal april bukti ptwa timur, tanggal mei bukti pt berita acara penghitungan suara komisi pemilihan umum kabupaten jombang da pil viii jawa timur, tanggal april menimbang bahwa atas sanggahan pihak terkait tersebut pemohon mengajukan jawabannya sebagai berikut: bahwa keberatan pihak terkait angka huruf terhadap surat ketua kpu kabupaten jombang kpu tanggal mei adalah tidak dapat diterima, karena surat ketua kpu kabupaten jombang tersebut bukanlah permintaan untuk merubah perhitungan suara melainkan adalah surat kepada ketua komisi pemilihan umum kpu) propinsi jawa timur yang menjelaskan kpu kab. jombang telah melakukan pengecekan beberapa ppk atas kesalahan rekapitulasi data perolehan hasil pemilu beberapa kecamatan. adapun hasilnya sesuai laporan adanya kesalahan tulis sebagaimana terlampir, untuk menjadi periksa. vide bukti bahwa sesungguhnya surat ketua kpu kabupaten jombang kpu tanggal mei adalah bukti yang menguatkan permohonan pemohon dan menunjukkan kepada hakim mahkamah konstitusi tentang terjadinya kesalahan rekapitulasi data perolehan hasil pemilu beberapa kecamatan pada kabupaten jombang. vide bukti p 9a).kali lagi surat ketua kpu kabupaten jombang kpu tanggal mei bukanlah permintaan untuk merubah perhitungan suara melainkan berupa surat laporan hasil revisi kepada ketua komisi pemilihan umum kpu) propinsi jawa timur. sehingga sama sekali tidak perlu adanya forum rapat pleno dan dimuat dalam berita acara sebagaimana diatur dalamrtifikat rekapitulasi sama sekali tidak diperlukan untuk sebuah laporan hasil revisi dari ketua kpu kabupaten kepada ketua kpu propinsi. sehingga sama sekali tidak bertentangan denganpemohon telah menyampaikan bukti bukti revisi perbaikan perolehan suara pada tingkat ppk yang ditandatangani oleh anggota ppk vide bukti bahwa sebaliknya pihak terkait tidak dapat menunjukkan manfaat dan kekuatan pembuktian dari bukti pihak terkait yang mendukung perolehan kursi anggota dprd propinsi jawa timur. demikian juga bukti pihak terkait hanyalah data rekapitulasi tingkat kpu kabupaten dan tingkat ppk kec. jombang. sedangkan pemohon memiliki bukti yang lebih akurat tentang penggelembungan suara pihak terkait rekapitulasi ppk kec. jombang dengan menggunakan data rekapitulasi tingkat pps desa jombang, desa tambakrejo dan desa sambong dukuh vide bukti bahwa pemohon dengan jelas dan tegas dapat membuktikan adanya kesalahan tulis rekap hasil perolehan suara partai amanat nasional pan) dan partai keadilan sejahtera pks) berdasarkan bukti keterangan dari ppk dan pps sebagai berikut ppk ngoro kab. jombang, kecamatan ngoro, kelurahan desa kauman vide bukti ppk kecamatan melalui, kelurahan desa sumbersari dan kelurahan desa balonggemek vide bukti ppk kecamatan jogoroto, kelurahan desa bayangan dan kelurahan desa sumbermulyo vide bukti ppk kecamatan terbilang, kelurahan desa mojokrapak (vide bukti pps kelurahan desa perak, kecamatan perak vide bukti pps kelurahan desa kejagung, pps kelurahan desa losari, kecamatan ploso vide bukti penggelembungan suara ppp kpud rejang lebong ppk lebong selatan), penggelembungan suara ppp lainnya terjadi ppk lebong selatan akibat adanya kesalahan dalam proses penjumlahan suara total untuk ppp yang menyebabkan terjadinya penggelembungan suara untuk ppp sebesar suara. bahwa kpud rejang lebong telah mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan suara ppk lebong selatan. sehingga kpud rejang lebong mengeluarkan surat yang pada intinya mengakui adanya kesalahan penghitungan tersebut, yaitu: tabel salah benar ppp eya a52| bahwa akibat penggelembungan (perbedaan pencatatan suara) suara ppp sebagaimana pada butir dan tersebut atas berakibat meningkatnya jumlah perolehan suara ppp untuk tingkat dpr ri dari jumlah seharusnya hanya menjadi akibatnya partai keadilan sejahtera yang seharusnya memperoleh suara kehilangan perolehan kursi untuk anggota dpr ri dari daerah pemilihan bengkulu. tabel rekapitulasi penggelembungan suara ppp perolehan perolehan mark ppk kecamatan bandarkedungmulyo, kelurahan desa pulang simo vide bukti ppk kec. jombang, kelurahan desa jombang, kelurahan desa tambakrejo dan kelurahan desa sambong dukuh vide bukti bahwa untuk menguatkan alasan alasan sebagaimana tersebut atas, maka pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut: bukti p 9a: surat ketua kpu kabupaten jombang perihal jawaban kpu tanggal mei surat dewan pimpinan daerah partai keadilan sejahtera kab jombang k a am pks v tanggal mei bukti surat ketua kpu kabupaten jombang perihal laporan hasil revisi kpu tanggal mei lampiran laporan adanya kesalahan tulis rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi daerah pemilihan jawa timur viii kab jombang. surat permohonan revisi k a am pks tanggal april surat permohonan revisi k a am pks tanggal april surat pengaduan k a am pks i11 tanggal april bukti berita acara rekapitulasi ulang ppk ngoro kab. jombang tanggal april lampiran perbaikan rekapitulasi hasil perhitungan suarngorauman. bukti surat keterangan revisi suara ppk kecamatan melalui tanggal april tentang suara partai keadilan sejahtera. surat keterangan revisi suara ppk kecamatan melalui tanggal april tentangmelalusarlonggemek. bukti surat ketua ppk kec. jogoroto ppk jgr tanggal april perihal perubahan perolehan suara pemilu, ppk jogoroto. surat keterangan perolehan suara partai peserta pemilu perolehan suara pks pps desa sumbermulyo. surat keterangan perolehan suara partai peserta pemilu perolehan suara pks pps desa bayangangorotyanganmulyo. bukti surat keterangan revisi suara ketua ppk kec. terbilangterbilmojokrapak. bukti surat keterangan revisi suara ketua pps desa perak kec. perakerakerak. bukti surat keterangan revisi suara ketua pps desa kejagung, suara partai amanat nasional dprd prov. surat keterangan revisi suara ketua pps desa losari ploso, suara partai amanat nasionallosejagulosari. bukti surat keterangan revisi suara ketua ppk kec. bandarkedungmulyo untuk desa pulang simo, suara partai keadilan sejahterabandarkedungmulyulang simo. bukti surat ketua ppk kec. jombang ppk tanggal april perihal perbaikan rekapitulasi perhitungan suara.. berita acara perubahan rekapitulasi hasil suara dprd propinsi partai amanat nasional ppk kec. jombang. surat keterangan perolehan suara partai peserta pemilu pps desa jombang, suara partai amanat nasional. surat keterangan perolehan suara partai peserta pemilu pps desa tambakrejo, suara partai amanat nasional. surat keterangan perolehan suara partai peserta pemilu pps desa sambong dukuh,tambakrejambong dukuhmutuskan sebagai berikut: menolak keberatan pihak terkait partai amanat nasional pan) untuk seluruhnya, atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. menyatakan surat ketua kpu kabupaten jombang kpu tanggal mei tentang laporan hasil revisi merupakan bukti petunjuk yang sah dalam pembuktian adanya kesalahan penghitungan perolehan suara partai keadilan sejahtera kabupaten jombang. mengabulkan permohonan pemohon.daerah pemilihan viii jawa timur, antara pan dan pks adalah sebagai berikut: pks vi. dapil seluma dprd kabupaten) pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu nomor sk kpu t erah pemilihan seluma (dua) kabupaten seluma propinsi bengkulu. perolehan partai politik ppk sukaraja partai politik rekapitulasi nui bsd p.merdeka sippa ppd p.pib pnb demokrat pkpi oaalpppl penuh pkb pdp p.golkar p.patriot |ppd p.pelopor jumah suara sah rekapitulasi ppk selisih pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut diatasseluma (dua) kabupaten seluma propinsi bengkulu. pemohon berpendapat bahwa kesalahan penghitungan suara tersebut telah terdapat penyimpangan dalam penghitungan suara ppk sukaraja kabupaten seluma propinsi bengkulu, dimanayaitu pada hari senin, april namun dengan jumlah suara partai keadilan sejahtera berkurang dirugikan dan tidak memperoleh kursi untuk daerah pemilihan dapil) seluma (dua) kabupaten seluma propinsi bengkulu. tabel. perbandingan perolehan suara partai politik antara rekapitulasi dan rekapitulasi a|p.merdeka spp m143| o5| 8pink |demokrat |) oalppp wal penuh pkb a7|pbr a51| |pp p.golkar p.patriot |ppp p.pelopor jumah ppk selisih loo g#@ selisih jumlah surat suara tidak terpakai dikembalikan suara sah suara tidak sah jumlah bppkarya peduli bangsa pkb).karya peduli bangsa pkb) pada ppk sukaraja pada rekapitulasi kedua adalah sebesar (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) suara padahal yang seharusnya sebenarnya berdasarkan rekapitulasi pertama adalah (seribu sembilan ratus empat puluh tiga) suara. pemohon berpendapat bahwa dengan demikian perolehan kursi daerah pemilihan seluma kabupaten seluma propinsi bengkulu adalah sebagai berikut nama partai perolehan perolehan suara kursi golkar pkpi a(pdip bsd 6ipb pkb jumlaheluma kabupaten seluma provinsiberdasarkan rekapitulasi pertama sebagai berikut partai politik rekapitulasi nui bsd p.merdeka sippa ppd p.pib pnb demokrat pkpi mi(padi penuh pkb pks a8|pdp p.golkar p.patriot |ppd p.pelopor jumlah guna menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti bukti surat sebagai berikutpertama):kedua), bukti liputan media bengkulu mengenai penyimpangan ppk sukaraja, bukti surat tanda penerimaan laporan pelanggaran pemilu yang dikeluarkan manna pada tanggal april oleh kepolisian negara republik indonesia daerah bengkulu resort bengkulu selatan pol. pol. tpl iv bareskrim. pemberitahuan tentang status laporan partai keadilan sejahtera ir. siswanya) yang dikeluarkan tais oleh bawaslu kab. seluma pada tanggal april surat yang dikeluarkan oleh bawaslu kab. seluma bawaslu ks iv perihal laporan pelanggaran pidana pemilu yang ditujukan kepada kapolres bengkulu selatan mannaterhadap perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, yang diajukan oleh: i. nama jimmy haryanto, tempat tanggal lahir umur metro lampung tahun, agama islam: kewarganegaraan indonesia: alamat jl. jati padang baru jakarta selatan, nomor telepon nomor faksimili nomor il. nama joseph william lea wea: tempat tanggal lahir umur flores, desember tahun: agama kristen protestan: kewarganegaraan indonesia: alamat jl. antariksa pasar rebo, jakarta timur: nomor telepon nomor faksimili nomor masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal partai penegak demokrasi indonesia (padi), bertindak untuk dan atas nama partai penegak demokrasi indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: berman sitompul, s.h. dan freddy timbul manurung, s.h., advokat pada law firm berman sitompul partners , berkantor jalan re. martadinata komp. bukan permata blok ancol, jakarta utara berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei), telah mendengar keterangan pihak terkait partai keadilan sejahtera):: bertanggal mei yangfotokopi surat bertanggal april perihal rekomendasi, ditujukan kepada bawaslu kota manado, dari kpu kota manado (diberi tanda fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dprd kota manado, kecamatan mapanget, daerah pemilihan singkil mapanget (diberi tanda fotokopi hasil penghitungan suara dprd kota, kecamatan mapanget (diberi tanda fotokopi verifikasi hasil penghitungan suara partai politik dprd kota manado, kecamatan mapanget daerah pemilihan singkil mapange(diberi tanda fotokopi surat bertanggal mei nomor pkm v perihal pemberitahuan, ditujukan kepada ketua dpc padi kota manado, dari bawaslu kota manadoota april kota manado, bertanggal april dari kpu kota manado (diberi tanda menimbang bahwa terhadap perkara ini komisi pemilihan umum telah memberikan dokumen dokumen berupa, rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota kota manado bertanggal mei surat kpu kota manado nomor kpu mdo v tanggal mei tentang penonaktifan ketua ppk mapanget surat kpu kota manado nomor kpu doi!v tanggal mei tentang penjelasan kronologis kasus antara padi dan pks rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota manado lampiran model dprd kab kota lampirantanggal mei iii. daerah pemilihan nias selatan iii untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten nias selatanhari rabu, tanggal mei untuk daerah pemilihan nias selatan iii yang didasarkan atas rekapitulasi akhir penghitungan suara pemilihan umum kabupaten nias selatan kecamatan lolowau'u dan lolomatua yang telah dimuat dalam berita acara penghitungan suara ppk tanggal april form model dprd kab kota) yang hasil perhitungannya sebagai berikut: perolehan nama partai pro ren jumlah suara kec. lolomatua pnimarhaenisme | | bsd pbb (partaimerdeka ppp bobo polos asm| a00 pem ann partagolkar a84) eso| 2ara beo age pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan atas suara yang diperoleh psi dan partai pelopor ppk lolomatua dan ppk lolowau'u, pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat kecamatan lolomatua untuk perolehan suara dprd kabupaten kota yang ditandatangani oleh (tiga) orang anggota ppk lolomatua tanggal april dan rekapitulasi perolehan suara masing masing partai politik peserta pemilu tahun kecamatan lolowau'u yang ditandatangani oleh ketua ppk lolowau'u tanggal april sebagai berikut: para sankatindonesa sal asa bahwa perbedaan jumlah suara yang diperoleh ppk lolowau'u dan ppk lolomatua tersebut telah dikuatkan oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota ppk lolowau'u yaitu yamopius gulo pada tanggal april dan laporan manipulasi data rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk lolomatua kepada bawaslu kabupaten nias selatan, kapolres nias, kpu kabupaten nias selatan dan kpu provinsi sumatera utara tanggal april yang ditandatangani oleh (tiga) orang anggota ppk lolomatua, yaitu antena halaman, yunus ishak hal, dan talizotolu gawa, bahwa pemohon bersama dengan beberapa partai lain telah mengajukan surat kepada bawaslu nias selatan mengenai pengaduan atas tindakan ketua ppk lolowau'u fatima hia pada tanggal april bahwa oleh karena adanya perbedaan jumlah suara sebagaimana tersebut atas, bahwa terjadi penggelembungan suara psi ppk lolowau'u sebesar suara dan partai pelopor sebesar suara. sedangkan ppk lolomatua terjadi penggelembungan suara partai pelopor sebesar suara. penggelembungan suara ini telah mengakibatkan hilangnya kesempatan padi untuk memperoleh (satu) kursi dprd kabupaten nias selatabupaten nias selatan yang dimuat dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten nias selatan daerah pemilihan nias selatan iii, kecamatan lolowau'u dan lolomatua, menyatakan batal penetapan komisi pemilihan umum nomornias selatan dari daerah pemilihan nias selatan iii: menetapkan hasil penghitungan suara partai serikat indonesia dan partai pelopor pada pemilu anggota dprd kabupaten nias selatan tahun untuk daerah pemilihan nias selatan iii kecamatan lolowau'u dan lolomatua yang benar sebagai berikut: perolehan nama partai politik pro pan suara jumlah suara kec. lolomatua partai serikat indonesia, menimbang bahwa untuk menguatkan dali dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis yang terlampir dalam permohonannyatahun tentang penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu bertanggal desember (diberi tanda fotokopi surat pengaduan atas tindakan ketua ppk lolowau'u bertanggal april yang ditandatangani oleh (tujuh) partai politik peserta pemilu (diberi tanda fotokopi laporan manipulasi data rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk lolomatua bertanggal april (diberi tanda fotokopi surat pernyataan surat keberatan) anggota ppk lolowau'u bertanggal april (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor kpu su, perihal rekapitulasi perolehan suara pemilu dari kpu provinsi sumatera utara (diberi tanda fotokopi surat bertanggal april nomor istimewa, perihal keberatan, dari saksi partai politik peserta pemilu (diberi tanda fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara dprd kabupaten kota, fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota kabupaten nias selatan bertanggal meiwau'u pada hari seninmatua pada hari senin tanggal april fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota kabupaten nias selatan kecamatan lolowau'u dan lolomatua desa kelurahan lampiran model dprd kab kota: menimbang bahwa komisi pemilihan umumbertanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari kamis, tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa kpu menolak tegas alasan, dalil dalil dan fakta fakta yang diajukan pemohon dalam seluruh surat permohonannya dengan didasarkan pada alasan sebagai berikut: pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd disapabila ternyata terdapat hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, bahwa apavinsi, dan kpu pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan vide dan undang undang nomor tahun bahwa pemohon mendasarkan alasan alasan keberatannya terhadap penetapan kpu nomor bertanggal april tentang hasil pemilihan umum tahun yang diumumkan secara nasional pada pukul wib untuk daerah daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pemohon dalam surat permohonannya, hanya didasarkan atas dugaan dugaan serta tuduhan yang tidak berdasar dan fakta fakta yang tidak otentik, sehingga bila pemohon beranggapan telah terjadi kecurangan dan atau manipulasi suara yang menurut pemohon dinyatakan sebagai penggelembungan suara , maka berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun dinyatakan setiapmilu kepada bawaslu dan apabila laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh bawaslu dan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik, dan yang bersifat administratif diteruskan kepada kpu vide undang undang nomor tahun dengan demikian permohonan keberatan pemohon adalah sangat tidak berdasar dan mengada ada sehingga patut untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima: dengan demikian, penetapan kpu nomor tahun tentang penetapan hasil pemilihan umum tahun yang ditetapkan secara nasional pada tanggal mei adalah sah dan sesuai dengan ketentuan perundangan uu) nomor tahun bahwa dengan demikian komisi pemilihan umum kpu) dengan ini memohon kepada mahkamah mahkamah konstitusi republik indonesia:yang diumumkan pada tanggal mei pukul wib untuk daerah pemilihan nias selatan iii kabupaten nias selatan, daerah pemilihan labuhan batu kabupaten labuhan batu, dan daerah pemilihan manado kota manado adalah sah dan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan saksi saksi yang masing masing bernama bambang priliadianto yang memberikan keterangan bawah sumpah dan drs. burhanuddin (saksi partai bulan bintang) yang memberikan keterangan tidak bawah sumpah, untuk perkara kabupaten labuhan batu, dance sambungan untuk perkara kota manado, berge robin dan thomas halaman untuk perkara kabupaten nias selatan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan guo, menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pihak terkait telah pula mengajukan seorang saksi yang bernama amir bukit, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan guo: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon guo, partai keadilan sejahtera pks) berdasarkan suratnya masing masing bertanggal mei dan mei telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia pada hari selasa, tanggal mei dan hari sabtu, tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: para pokok perotensuan perotenmruns ppp (pkb . motalkursi bahwa pihak terkait berdasarkan penetapan komisi pemilihan umum nomor:manado singkil mapanget, sulawesi utara yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib memperoleh suara sebagai berikut:mapangetanggota ppk bukti bptsingkillabuhan batu untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten labuhan batu,manado untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota manado, iiinias selatan iii untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten nias selatan, telah mengemukakan hal halu tahun yang diumumkan secara nasional pada pada hari rabu, tanggal mei untuk daerah pemilihan labuhan batu pemohon berpendapat bahwa penetapan kpu tersebut didasarkan atas berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bahwa berdasarkan model ppk kecamatan mapanget dan kecamatan singkil tersebut, makadoo bahwa pihak terkait juga telah mengajukan bukti untuk digunakan sebagai pembanding berupa laporan hasil rekapitulasi pemilihan umum kepolisian sektor mapanget polres manado, dalam mana perolehan suara pihak terkait dibandingkan pemohon adalah sebagai berikut: parpol ppk mapanget sejahtera dooooooo| g5) bahwa pihak terkait telah pula mengajukan model berita acara penghitungan suara kpu kabupaten kota untuk pemilu dprd kota manado tanggal april daerah pemilihan manado singkil mapanget sebagai bukti pihak terkait. bukti tersebut sudah memenuhi ketentuan undang undang pemilu nomor: tahunbahwa berdasarkan model kpu kota manado tersebut,pep bahwa pihak terkait juga mengajukan bukti berita acara hasil verifikasi klarifikasi antara kpu kota manado dengan ppk mapanget tanggal april yang menunjukkan (dua) hal, yaitu: perolehan suara padi berdasarkan hasil pleno ppk tanggal april adalah bukan adanya masalah internal ppk mapanget antara ketua ppk dengan anggota anggota ppk bukti bpt bahwa pihak terkait juga mengajukan bukti surat ketua kpu kota manado nomor: kpu mdo!! tanggal april perihal rekomendasi kepada ketua bawaslu kota manado yang pada intinya menerangkan: khusus untuk ppk mapanget secara administrative telah disahkan oleh pleno kpu kota manado kecuali hal yang bersifat pidana, memberikan rekomendasi kepada bawaslu kota manado untuk melakukan verifikasi ppk mapanget berdasarkan keterangan dan data yang sah yang diajukan oleh parpol saksi dari parpol peserta pemilu bukti bpt bahwa pihak terkait menyatakan keberatan karena kenyataan panas pemilu kota manado telah melewati batas kewenangannya dalam melakukan tugas, bukannya melakukan verifikasi melalui parpol saksi parpol tetapi melakukan pembukaan kotak suara ppk mapanget mulai tanggal sampai april bahwa tindakan bawaslu kota manado yang melakukan pembukaan kotak suara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan pemilu dan keputusan bawaslu, yang tidak satu pun memberikan kewenangan kepada panas kabupaten kota untuk dapat membuka kotak suara yaitu: keputusan bawaslu nomor tahun tentang tata cara seleksi dan penetapan keanggotaantata cara pelaporan panitia pengawas pemilihan umum, keputusan bawaslu nomor tahun tentang klasifikasi pelanggaran, keputusan bawaslu nomor tahun tentang mekanisme pengawasan: keputusan bawaslu nomor tahun tentang mekanisme penyelesaian sengketa, keputusan bawaslu nomor tahun tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan umum: bahwa pihak terkait berkeberatan terhadap surat ketua dan wakil ketua panas pemilu kota manado nomor pkm v tanggal mei perihal pemberitahuan bukti bpt bahwa surat tersebut diterbitkan tanpa melakukan verifikasi kepada parpol saksi parpol yang terkait sebagaimana telah direkomendasikan oleh kpu kota manado, bahwa surat tersebut diterbitkan tanpa payung hukum yang kuat, mana panas tidak mempunyai hak kewenangan untuk melakukan pembukaan kotak suara, sehingga hasil verifikasi ini tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, bahwa pihak terkait juga mengajukan bukti surat ketua kpu manado nomor kpu mdo v tanggal mei perihal surat pengantar kepada ketua partai keadilan sejahtera kota manado yang pada intinya adalah: bahwa dalam rangka mengkonfirmasi surat bawaslu kota manado, maka kpu telah melakukan penghitungan ulang dengan membuka seluruh kotak suara tps se kecamatan mapanget: bahwa hasil penghitungan suara tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara partai bukti bpt bahwa pihak terkait juga mengajukan bukti bukti berupa kliping koran terbitan lokal maupun nasional yang memberikan gambaran mengenai kasus ini bukti bpt bahwa pihak terkait telah memberikan tanggapan atas sidang pemeriksaan permohonan pemohon mahkamah konstitusi mei dalam bentuk suratjam wib yang pada pokoknya adalah: saudara rumondor ketua ppk mapanget) yang memberikan keterangan saksi atas nama dan dihadirkan oleh pemohon, patut disebut cacat ataupun batal kesaksiannya karena yang bersangkutan telah dinonaktifkan sebagai ketua ppk mapanget oleh ketua kpu manado berdasarkan surat kpu kota manado nomor kpu mdo!v tanggal mei tentang penonaktifan ketua ppk mapanget bukti a), bahwa lampiran model dprd kabupaten kota memperlihatkan keganjilan yaitu adanya angka yang ditipu ex untuk caleg bernama rence manopo yang semula dirubah menjadi kemudian perolehan suara caleg bernama jack gunawan dari seharusnya dirubah menjadi sehingga total suara yang benar dari padi adalah suara untuk partai ditambah suara untuk rence manopo dan suara untuk jack gunawan adalah dan bukannya sebagaimana yang diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon dan saudara karno rumondor selaku ketua ppk mapanget, bahwa lampiran model tersebut amat ganjil karena hanya ditempel oleh bawaslu dan tidak oleh ppk mapanget. terhadap fakta persidangan ini, saudara karno rumondor dan kuasa pemohon tidak membantah sama sekali, bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi yang diajukan pemohon dan saksi ketua dpd padi kota manado tidaklah benar. dalam berita acara penghitungan suara kecamatan mapanget saksi bernama kompi turut menandatangani berita acara. kemudian dalam berita acara sementara dalam rapat pleno kpu kota manado, ketua padi kota manado tidak menyatakan keberatan atas hasil pleno tersebut: menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, pihak terkait pks) telah mengajukan dokumen dokumen berupa: fotokopi berita acara penghitungan suara ppk untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota untuk kecamatan mapanget hari rabu, tanggal april model dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan tingkat ppk mapanget model da fotokopi berita acara penghitungan suara ppk untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota pada hari selasa, tanggal april kecamatan singkil model dan sertifikat hasil penghitungan suara pemilu anggota dprd kab kota tingkat ppk singkil model da fotokopi surat pengantar polsek mapanget dan lampiran laporan hasil rekapitulasi pemilu april polri resort manado sektor siap mapanget kepada kepala kepolisian resort manado nomor: pol iv sek tanggal april data perolehan suara padi dpr: dpr prop: dan dpr kab kota: sedang pks dpr: dpr prop: dan dpr kab kota: fotokopi berita acara penghitungan suara kpu kota manado untuk pemilu anggota dprd kota daerah pemilihan manado singkil mapanget) suara padi ppk ppk jumlah suara, berita acara dibuat pada hari selasa, tanggal april kota manado, fotokopi berita acara hasil verifikasi klarifikasi antara kpu kota manado dengan ppk mapanget pada hari rabu, tanggal april kantor kpu kota manado: fotokopi surat rekomendasi kpu kota manado kepada ketua panas pemilu kota manado nomor kpu mdo!! bertanggal april fotokopi surat pemberitahuan panitia pengawas pemilu kota manado kepada ketua dpc partai keadilan sejahtera kota manado nomor pkm v tanggal mei fotokopi surat pengantar kpu kota manado kepada ketua partai keadilan sejahtera kota manado nomor kpu mdo v bertanggal mei kliping koran dengan berita terkait, manado post terbitan kamis april manado post terbitan selasa april manado post terbitan kamis tanggal april manado post terbitan kamis mei manado post terbitan jum'at, mei fotokopi surat kpu kota manado nomor kpu mdo !v bertanggal mei perihal penonaktifan ketua ppk mapangetpermohonlebih lanjut mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pemohon berturut turut sesuai dengan daerah pemilihangolkar yang menyebabkan hilangnya kesempatan partai pemohon untuk memperoleh kursi karena peringkat sisa suara partai pemohon menjadi lebih rendah dibanding peringkat sisa suara partai golkar, menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan seksama bukti bukti pemohon yang telah diajukan hadapan persidangan, khususnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan kualuh leading untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten labuhan batu bertanggal april dan berita acara rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten kota untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota serta keputusan kpu nomor sk kpu tanggal mei telah ternyata terjadinya penggelembungan sebagaimana telah didalilkan pemohon untuk perolehan suara partai golkar kecamatan kualuh leading sebesar suara menjadi sebesar suara kpu kabupaten labuhan batu untuk daerah pemilihan labuhan batu yang diumumkan pada tanggal april sebagaimana tampak dari pencopotan dan penggantian angka, menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan dokumen yang diajukan oleh kpu yaitu berupa berita acara perubahan suara dprd kabupaten labuhan batu yang dilakukan oleh pps desa air hitam, kecamatan kualuh leading bertanggal april dan berita acara perubahan jumlah suara dprd kabupaten kota labuhan batu yang dilakukan oleh ppk kecamatan kualuh leading bertanggal april mahkamah konstitusi berkeyakinan bahwa perubahan yang dilakukan oleh pps desa air hitam dan ppk kualuh leading atas adalah benar dan sah menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku karena antara data yang termuat dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara model ppk kualuh leading yang memuat perubahan angka dengan melakukan pencopotan yang dibubuhi para oleh ketua ppk dan anggota serta ditempel, dibandingkan dengan penghitungan suara dan penjumlahan yang dilakukan dalam model pps air hitam yang ternyata keliru, dengan mana penambahan suara untuk partai golongan karya sebanyak suara yang diambil dari partai pib ternyata telah diperbaiki secara seketika sesuai dengan undang undang nomor tahun menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas mahkamah berpendapatlabuhan batu untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten labuhan batu harus ditolak, il. daerah pemilihan kota manado untuk pemilihan umum anggota dprd kota manado: menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara padi daerah pemilihan kota manado sebesar kecamatan singkil dan kecamatan mapanget, sehingga perolehan suara pemohon berjumlah suara: menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon mengajukan bukti berita acara penghitungan suara ppk singkil model bertanggal april danmapanget model da bertanggal april dengan mana perolehan suara pemohon masing masing untuk kecamatan singkil dan untuk kecamatan mapanget sehingga perolehan suara pemohon berjumlah suara, menimbang bahwa kedua alat bukti tersebut atas tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut undang undang oleh karena satu pihak berita acara yang diajukan tidak lengkap dan sementara lain pihak berita acara hasil verifikasi klarifikasi antara kpu kota manado dengan ppk mapanget bertanggal april telah ternyata adanya keberatan dari pihak pemohon terhadap perolehan suara kecamatan mapanget yang ternyata setelah diverifikasi jumlah perolehan suara pemohon bukan tetapi suara: menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut atas pihak terkait pks) telah mengungkapkan adanya temuan bawaslu provinsi sulawesi utara tentang ketua ppk mapanget yang mengembalikan uang yang diterimanya dari caleg padi, keterangan mana tidak dibantah oleh pemohon, dan ternyata ketua ppk mapanget telah pula dinonaktifkan oleh kpu kota manado melalui suratnya ber nomor kpu mdo v bertanggal mei hal mana juga tidak dibantah oleh pemohon depan persidangan mahkamah, menimbang bahwa denganado untuk pemilihan umum anggota dprd kota manado harus ditolak, iii. daerah pemilihan nias selatan iii untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten nias selatansyarikat indonesia dan partai pelopor yang menyebabkan hilangnya kesempatan pemohon untuk memperoleh kursi karena peringkat pemohon menjadi lebih rendah dibanding peringkat partai syarikat indonesia dan partai pelopor, kabupaten labuhan batu, sumatra utara yang diumumkan pada hari ju'mat, tanggal april pukul wib, yang hasil perhitungannya menyebutkan bahwa partai penegak demokrasi indonesia dan partai golkar memperoleh suara sebagai berikut: kualuh kualuh kualuh kualuh partai jumlah pemohon berpendapat bahwa dari penghitungan tersebut perolehan partai penegak demokrasi indonesia untuk dprd kabupaten labuhan batu dari daerah pemilihan labuhan batu dari ppk kualuh hilir sebesar suara, ppk kualuh selatan suara, kualuh hulu suara, dan ppk kualuh leading suara, sehingga jumlah keseluruhan suara padi adalah suara, pemohon berpendapat bahwa hasil suara yang diperoleh partai golkar terdapat kesalahan sebagai akibat dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh kpu kabupaten labuhan batu dalam hal penghitungan hasil suara ppk kualuh leading yaitu pembengkakan suara partai golkar sebesar suara sedangkan partai pib berkurang suara: pemohon mengetahui bahwa sebelumnya dalam rapat pleno kpu tanggal april pukul wib telah ditetapkan bahwa untuk kecamatan kualuh hilir dan kecamatan kualuh leading tidak ada masalah, serta pada tanggal april pukul wib, kpu kabupaten labuhan menimbang bahwa alat alat bukti yang diajukan pemohon adalah berupa surat pernyataan tentang laporan manipulasi data rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk lolomatua bertanggal april dan surat pernyataan keberatan tiga anggota ppk lolowau'u bertanggal april terhadap pembuatan dan pengiriman laporan penghitungan suara kepada kpu kabupaten nias selatan yang tidak merujuk kepada suatu angka konkret perolehan suara partai pemohon, akan tetapi sebaliknya merujuk pada penggelembungan suara yang diperoleh partai syarikat indonesia dan partai pelopor, menimbang bahwa walaupun ada petunjuk terjadinya penggelembungan suara akan tetapi dari bukti bukti yang diajukan, pemohon tidak berhasil membuktikan perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan yang didalilkan: mengingat, mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan (sembilan) orang hakim mahkamah konstitusi republik indonesia pada hari jum'at, tanggal juni dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, rabuigie, s.h anggota anggota. prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h prof. bukti tambahan dari pemohon untuk daerah pemilihan manado (satu) bundel dokumen pendukung kesaksian panitia pengawas pemilu kota manado yang diajukan sebagai bahan pendukung kesaksian pada persidangan mahkamah konstitusi dalam gugatan partai penegak demokrasi indonesia daerah pemilihan manado kecamatan singkil mapanget bertanggal mei sertifikat hasil penghitungan suara ppk mapanget foto copy berita acara (tidak lengkap) panitia pemilihan kecamatan mapanget yang ditandatangani oleh ketua dan dua anggota sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum angota dprd kabupaten kota tingkat ppk mapanget rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota manado daerah pemilihan manado kecamatan mapanget model da dprd kab kota berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kpu kota manado laporan hasil pemilu kpu kota manado kepada ketua kpu up. biro teknis penyelenggara nomor surat kpu mdo iv tanggal april berita acara penghitungan suara kpu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kota manado pada hari selasa tanggal april model dprd kab kota sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten kota tingkat kpu kota manado daerah pemilihan manado singkil mapanget)mapanget pada hari selasa tanggal april model dprd kab kota pada hari selasa tanggal aprilpemilihan umum anggota dprd kabupaten kota kpu kota manado tanggal april model db dprd kab kotakpu kota manado pada hari selasa tanggal april model dprd kab kota hasil verifikasi panas pemilu kota manado hasil verifikasi penghitungan suara pemilu dprd kota manado kecamatan mapanget oleh panas pemilu pemilu kota manado tanggal april berdasarkan surat rekomendasi kpu kota manado nomor kpu mdo1111 tanggal april bertanggal april berita acara penetapan hasil pemilu dpr kota manado jl) berita acara nomor kpu mdo v tentangpada hari kamis tanggal memanado dalam pemilu pada tanggal mei daftar calon terpilih anggota dprd kota manado pemilihan umum daerah pemilihan singkil mapanget) tanggal mei model dprd kab kota dokumen pendukung lainnya surat panitia pengawas pemilu nomor pkm iv hal permohonan rekomendasi kepada ketua kpu kota manado bertanggal april surat kpu kota manado nomor kpu mdo!! perihal rekomendasi kepada ketua panas pemilu kota manado tanggal april surat tugas panas pemilu kota manado nomor st pkm iv surat panitia pengawas pemilu kota manado nomor pkm v tanggal mei hal pemberitahuan kepada ketua kpu kota manado surat panitia pengawas pemilu kota manado nomor pkm v tanggal mei hal laporan kepada ketua panitia pengawas pemilu surat panitia pengawas pemilu kota manado nomor pkm iv tanggal april hal penjelasan kepada ketua kpu kota manado keterangan saksi saksi persidangan, menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan (dua) orang saksi yang masing masing bernama bambang priliadianto dan drs. burhanuddin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan guo: bambang priliadianto saksi padi kabupaten labuhan batu keterangan bawah sumpah menimbang bahwa untuk menguatkan alasan alasan tersebut atas, pemohon menghadirkan saksi saksi bambang prilianto yang pada pokoknya menjelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa penghitungan suara untuk daerah pemilihan labuhan batu dilakukan pada tanggal april pukul sebelum itu, pada pukul wib telah diumumkan hasil penghitungan suara seperti yang dibacakan kpu untuk kualuh leading sesuai dengan model yang ada. tetapi kemudian kpu mengadakan skors pada wib selama menit tanpa alasan yang jelas. setelah skors selesai kemudian kpu mengumumkan adanya perubahan suara partai golkar dan partai pib partai pib turun sedangkan golkar naik bahwa perubahan itu terjadi bukan karena adanya protes terutama dari pihak partai golkar. bahwa kemudian partai golkar melakukan protes, bukan untuk kualuh leading tetapi untuk kualuh selatan karena merasa kehilangan suara. padahal hasil penghitungan suara kualuh leading dan kualuh ilir itu sudah diputuskan selesai tanggal april bahwa pengumuman tanggal april itu adalah pengumuman untuk kualuh selatan dan kualuh hulu keterangan saksi partai terkait burhanuddin pbb) tidak disumpah bahwa angka perolehan partai golkar dan partai pib sudah ditetapkan tanggal april karena kualuh leading dan kualuh ilir tidak ada perubahan lagi atau protes. bahwa yang bermasalah adalah kualuh hulu dan kualuh selatan sehingga sejak tanggal april malam hari diadakan perbaikan sampai tanggal april bahwa hasil perolehan suara dari partai golkar ini adalah final menurut kami saksi pada malam tanggal april kalau ada penambahan barangkali dari ppk kecamatan kualuh leading. tetapi sampai sekarang rekap yang ada pada kami tetap seperti itu. terhadap hasil tersebut tidak ada protes. pada awalnya bukan tetapi karena protes dari partai golkar waktu penghitungan suara sementara lalu bersama sama kembali membuka setelah diadakan penghitungan kembali yang hasilnya seperti ini. dance sambungan manado menimbang bahwa dalam perkara ini ada keterangan dari pihak saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan pada hari rabu tangal mei sebagai berikut: saksi adalah dance sambungan, ketua padi kota manado. bahwa saksi melihat secara umum seluruh persoalan seluruh kota dan khusus kecamatan mapanget yang disebut dapil iv, bahwa pada tanggal dalam persidangan pleno rekapitulasi ppk yang dilaporkan kemudian, bahwa hasil suara padi untuk kecamatan mapanget berjumlah kemudian saksi melakukan pengecekan lisan per telepon kepada ketua ppk. bahwa pada saat diadakan verifikasi tersebut, pihak saksi menerimanya. bahwa saksi menyampaikan keberatan adalah pada saat dilakukan rekap tetapi pleno berpegang pada apa yang mereka dijumlahkan yang saksi tidak tahu dan saksi tidak hadir dalam penjumlahan itu. putusan tetap diambil walaupun saksi tidak tanda tangan. keberatan disampaikan kepada bawaslu tetapi tidak ada kelanjutan. bahwa setelah bawaslu memohonkan rekomendasi kepada kpu maka kemudian diadakan verifikasi kecamatan setempat dengan bukti drs. karno rumondor ketua ppk mapanget. bahwa penghitungan ulang yang pertama dilakukan oleh kpu kota manado untuk kelurahan yaitu pandu, bengkel dan buah. saksi tidak ingat tanggalnya. bahwa sepengetahuan saksi penghitungan ulang tingkat kelurahan itu bukan masalah padi dan pks tetapi secara umum karena ada klaim dari partai partai lain seperti partai golkar yang tidak setuju. bahwa hasil verifikasi untuk pandu buah bengkel belum ada perubahan tetapi karena ada beberapa laporan pelanggaran dari partai politik, panas pemilu meminta untuk diadakan pencocokan data. setelah verifikasi oleh panas pemilu kota manado hasil akhirnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan untuk perolehan kursi sebagaimana disampaikan pdi. bahwa verifikasi yang kedua dilakukan oleh panas pemilu tetapi dengan sepengetahuan kpu dan ppk kota manado. kpu manado bahwa rekomendasi untuk panas pemilu yang dimaksud dalam surat bukti adalah rekomendasi dari kpu kota manado karena panas meminta untuk diadakan proses pencocokan data sebagai respon terhadap adanya laporan laporan pelanggaran termasuk antaranya padi pemohon). hasilnya verifikasi tersebut mutlak menjadi milik kpu kota manado bahwa kpu tidak pernah memerintahkan kpu talaud kembali sana untuk mempleno apa yang diminta panas pemilu karena banyak isu yang memanfaatkan nama kpu untuk kepentingan tertentu. bahwa terhadap hasil pleno itu sendiri juga tidak ada keberatan dari pemohon pada waktu itu tetapi justru dari panas pemilu. bahwa karena kpu menjadi head line berita koran manado sekitar tanggal an yang terfokus pada masalah terjadinya pengembalian uang dari ketua ppk caleg maka kemudian kpu mengambil keputusan untuk menonaktifkan ketua ppk kecamatan mapanget terhitung sejak tanggal karena dianggap melanggar tentang sumpah janji dan kode etik. saksi pks amir bukit bahwa saksi pihak terkait bersama saksi pemohon hadir dalam pleno kpu kota manado yang sempat depending selama (tiga) hari karena ditemukan protes protes dari berbagai parpol sehingga kpu manado melakukan verifikasi dengan penghitungan ulang kecamatan mapanget. bahwa kemudian didapatkan angka sebagaimana disebutkan tadi yaitu padi mendapatkan dan pks suara. angka itulah yang dibawa rapat pleno tanggal april dan saudara saksi pemohon pada saat itu batu mengumumkan hasil perbaikan penghitungan suara sebagai hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: kualuh kualuh kualuh kualuh partai jumlah png bnn bnn bnn sehingga perolehan suara partai golkar ppk kualuh leading sebanyak suara sebagaimana tercantum dalam formulir model dprd kabupaten kota yang dikeluarkan oleh ppk kualuh leading tanggal april bahwa atas kecurangan yang dilakukan oleh kpu kabupaten labuhan batu dengan menambah suara partai golkar tersebut telah merugikan partai pemohon yang seharusnya memperoleh (satu) kursi dprd kabupaten labuhan batu, mana suara yang diperoleh partai pdi yaitu suara lebih besar dari sisa suara partai golkar yaitu sebanyak suara setelah dikurangi suara sebagai bpp yang diperoleh dari hasil pembagian dari keseluruhan jumlah suara sah dibagi jumlah kursi, yaitu suara, pemohon melalui dewan pimpinan cabang partai pdi telah mengadukan kecurangan kpu kabupaten labuhan batu tersebut kepada bawaslu kabupaten labuhan batu tanggal april tidak melakukan keberatan (bukti model db). saya belum mau bertanda tangan karena mendapat telepon dan akan berkoordinasi dulu dengan pengurus padi yang lain katanya. tetapi beliau tidak secara spesifik menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara kecamatan mapanget. bahwa keberatan dilakukan pemohon setelah pleno penetapan kursi. bahwa tentang hasil klarifikasi dari panas, pihak terkait pks) tidak pernah diberi tahu akan adanya klarifikasi. setelah pks mendengar itu barulah kemudian menyatakan hasilnya kepada ketua panas pemilu kota manado melalui telepon apakah ada hal hal yang bisa merubah perolehan kursi? beliau menyatakan tidak signifikan merubah perolehan kursi. tetapi besok harinya muncul manado post (diberi tanda bukti tentang hasil verifikasi panas pemilu tersebut. bahwa dengan hasil ini sebenarnya tidak ada perubahan kursi karena situ pks mendapatkan dan padi saksi padi yang disumpah berge rompi bahwa saksi hadir ppk saat penghitungan verifikasi dalam kapasitas sebagai saksi padi tetapi saksi tidak ingat tanggal kejadian. bahwa pada saat verifikasi yang menghitung adalah ppk dan panas pemilu hadir sekedar untuk mengawasi proses verifikasi. bahwa ketika saksi pemohon padi) ingin mengcross check data saksi dengan data panas pemilu ternyata tidak sama karena itu data panas yang dipakai. bahwa saksi pemohon padi) mengaku kalau salah menghitung. bahwa kemudian karena saksi pemohon padi) pada waktu itu kecewa dan tidak puas dengan hasil tersebut, maka saksi pemohon kemudian pulang sebelum berita acara selesai dibuat. thomas halaman saksi padi dari kabupaten nias selatan bahwa sebenarnya ppk lolowau'u dalam menyusun rekapitulasi tidak mendasarkan pada rekapitulasi pps. bahwa rekapitulasi ppk pada tanggal april itu hanya ditandatangani oleh ketua ppk sendiri. bahwa hasil rekapitulasi itu kemudian dibagi bagikan dan tidak satupun parpol tidak ada yang merasa keberatan karena perbedaan angka itu boleh dikata tipis sesuai dengan data yang didapat lapangan. bahwa karena pada tanggal april ketua ppk membuat laporan rumahnya sendiri dan tidak kantor ppk dan ditanda tangani sendiri, maka kemudian orang anggota ppk dan sekretaris ppk membuat laporan rekapitulasi juga sehingga ada (dua) macam rekapitulasi. bahwa data yang digunakan oleh kpu kabupaten nias selatan dalam pleno tanggal dan adalah data yang ditandatangani oleh ketua sendiri dan bukan yang ditandatangani oleh orang anggota dengan tanpa menghadirkan peserta pemilulabuhan batu, sumatra utara yang diumumkan pada hari jum'at tanggal april pukul wib, menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum nomor:labuhan batu dari daerah pemilihan labuhan batu menetapkan hasil penghitungan suara partai penegak demokrasi indonesia, partai golkar dan partai indonesia baru untuk pemilu anggota dprd kabupaten labuhan batu tahun dari daerah pemilihan labuhan batu yang benar sebagai berikut: hilir selatan hulu leading partai jumlah smasaloo| laos fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten kotadidsrtai golkar bertanggal april (diberi tanda bertanggal april kecamatan kualuh leading (diberi tanda fotokopi daftar calon anggota dprd kabupaten labuhan batu dalam pemilihan umum tahun provinsi sumatera utara, kabupaten labuhan batu, daerah pemilihan labuhan batu bertanggal januari dari kpu kabupaten labuhan batu (diberi tanda fotokopi surat pernyataan bertanggal april dari saksi saksi partai politik (diberi tanda fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor iv bertanggal aprilabupaten kota kota manado tanggal april: fotokopi berita acara perubahan suara dprd kabupaten labuhan batu pps desa air hitam kecamatan kualuh leading pada hari selasa, tanggal aprilpps desa air hitam kecamatan kualuh leading pada hari seninkualuh leading pada hari senin tanggal april fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kabupaten labuhan batu untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota kabupaten labuhan batu pada hari jumat, tanggal april ii. daerah pemilihan kota manado untuk pemilihan umum anggota dprd kota manado: pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu nomorpada hari rabu, tanggal mei pukul wib yang hasil perhitungannya sebagai berikut: kpu kota manado partai politik ppk ppk jumlah akhir penegak demokrasi indonesia jumlah perolepadi yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah suara partai penegak demokrasi indonesia dprd kota manado, pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: komisi pemilihan umum kota manado jumlah partai politik ppk ppk akhir kecamatan singkil kec. mapanget penegak demokrasi indonesiota manado yang dimuat dalamdan mapanget: menyatakan batal penetapan komisi pemilihan umum nomoroleh kpu tersebut: menetapkan penghitungan hasil suara yang benar sebagai berikut: kpu kota manado partai politik ppk ppk jumlah akhir kecamatan singkil kec. mapanget penegak demokrasi indonesia |
(peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor per m.pan kementerian kementeriannegara o wvo pendayagunaan aparatur negara bmi) booby terus don nak nia tak skg pn: mana. daftar isi halaman pendahuluan latar belakang tujuan dan sasaran dasar hukum pengertian, manfaat, prinsip, ruang lingkup serta siklus penyusunan standard operating procedures administrasi pemerintahan pengertian pengertian manfaat prinsip prinsip ruang lingkup siklus penyusunan sop) sop dalam manajemen monitoring dan evaluasi penerapan sop penutup pendahuluan latar belakang tujuan dan sasaran dasar hukumniicapai melalui petunjuk teknis ini adalah: pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanpado: penyusunan sop administrasi pemerintahanmanfaat prinsip ruang lingkup siklus penyusunan soppedoman penyusunan sop administrasi pemerintau istri pemerintahan pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan pedoman penyusunan standar operating prosedur (30p) administrasi pemerintahanpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanpersiapan sebagai berikut: persiapan. penilaian penilaian kebutuhan sop. kebutuhan pengembangan sop. penerapan sop. monitor pajembanyar monitoring dan evaluasi sop. dan batal sop integrasi menerapkmembentuk tim menyusun dan rencana tindak informasi dan penerapan evaluaskan membuat sebuah penulisan sop kepada seluruh daftar mengenai pengujian dan unit tentang sop yang akan rivi sop pas gambar bui tahapan penyusunan sop acara sop 'istri pemberi ahan pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahandoman penyusunan sop administrasi pemerintahan berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur, dan berapa banyak langkah dan sepedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan terminator persiapan pengambilan keputusan selesai konektor perpindahan aktivitas dalam satu halaman proses pendokumentasian konektor perpindahan aktivitas halaman berikutnya gambar simbol simbol flowchartpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan halaman judul cover) halaman pertama ini berisi informasi mengenai: judul sop. instansi satuan kerja. tahun pembuatan. informasi lin yang diperlukan.ta mena mebuldaa taun loro lambang kena ban kementerian lembaga pemda. standard operating procedures: pra ne. nami judul dokumen sop msemenhterlan lembagarremuass. pena dena bana pan venue una ben metan anna sama tenaga tahun pembuatan nan berg telp gambar contoh halaman judul dokumen sop pedoman penyusunan sopcc)tain yang distandarkanpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanberikut adalah contoh format sop. nomor lo tanggal revisi tanggal aktif disahkan oleh dasar hukum: peringatan: ena pa tx w w xi. w d www gambar contoh format sop pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan men ka. sop) dalam manajemen monitoring dan evaluasi penerapan sop langkah langkah penyusunan sop administrasi pemerintahanlevel organisasional penyusun penyusun penyusun penyusun unit kerja sop sop sop sop gambar tim penyusunan sop pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahancc istilah teknis (dalam sektor pemerintahan, bahkan berkaitan pula dengan berbagai peraturan perundang undangan) yang perlu terlebih dahulu dimengerti oleh tim sebelum disusun sopipedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanharus diberi fasilitas yang memadai, seperti arahannya kepada tim agar tim memiliki semant ini. pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahaaturistri pemerintahan pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan faktor faktor eksternalpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahaniii # dli eki lki e v e ij3i$i kki iai lxl pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan tabel identifikasi sop pada setiap level satuan kerja dan jenis tugas jenis tugas lini pendukung kuah feet (seni stmpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan pra:!pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan. keterkaitan keterkaitan keterkaitan satuan bidang prosedur keterkaitan dengan peraturan dengan dengan bea kera panah perundang stakeholders prosedur siapa vai undangan masyarakat) lainnya is) nan adaa isa sam sem ane jeritpenting, kurang penting, tidak penting) cc.pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan tabel daftar kebutuhan pengembangan sop satuan kerja alasan pengembangan a.a ii$ : tb www m' ' gtersedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanregnum utan analisis dan pengujian,em umm . pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan,ccpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan, pedoman wawancara setidaknya memuat pertanyaan yang menyangkut "bagaimana.", "apa.", "siapa .", dan "kapan .", pertanyaan "bagaimana ." akan menyangkut mengenai prosedur prosedur yang dilaksanakan, pertanyaan "apa." yang harus dilakukan dalam kaitan dengan pelaksanaan prosedur tersebut, pertanyaan "siapa . berkaitan dengan fungsi fungsi apa yang seharusnya melaksanakan prosedur prosedur tersebut, dan pertanyaan "kapan." berkaitan dengan dilakukannya prosedur prosedur l, bahkan terkadang muncul pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara, oleh karena itu, peran pewawancara dalam mengembangkan pertanyaan pertanyaan varian sangat penting dalam proses wawancara,,galapedoman penyusunan sop administrasi pemerintahantotpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanan pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan tabel identifikasi sop prsyrt ktp i to a h u ua" $ te ". ? wc " awarn5dan. pertanyaan untuk menguji aspek ini adalah: apakah sop yang telah dirumuskan mudah dan jelas? sejauhmana sop ini dapat dengan mudah dimengerti oleh pegawai? pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan ing efektif (memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan)?.. . pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan(guide lines).. pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan setiap sub tahapan memiliki arti penting edoman penyusunan sop administrasi pemerintahan kemudahan dan kejelasan: efisiensi dan efektivitas.: keselarasan: keteraturan: dinamis: berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani): kepatuhan hukum,lskema tersebut jika digambarkan adalah sebagai berikut: sura akan menjadi input selanjutnya setiap proses mengandung prosedur prosedur setiap prosedur mengandung aktivitas output akan menjadi input bara roses gambar skema keterkaitan proses, prosedur dan aktivitas |pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan halaman judul cover) lembar pengesahan dokumen sop keputusan pimpinan kementerian lembaga pemda) daftar isi dokumen sop penjelasan singkat penggunaan standard operating procedures setiap sop, harus dilengkapi dengan beberapa hal sebagai berikut: nama sop satuan kerja unit kerja cc) nomor dokumen tanggal pembuatan tanggal revisi tanggal efektif pengesahan oleh pejabat yang berkompeten dasar hukum keterkaitan peringatan kualifikasi personel peralatan dan perlengkapan uraian sop pencatatan pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahana, .f.tang kali hingga dihasilkan rumusan yang benar edoman penyusunan sop administrasi pemerintahandoman penyusunan sop administrasi pemerintahan.dalam praktek senjatanya, pelaksanaan penerapan sop sangat tergantung kepada berbagai faktor yang meliputi seberapa jauh bentuk pengembangan perubahan sop yang terjadi, ukuran dan sumberdaya organisasi, serta keinginan manajemen pengelola. jika ternyata banyak prosedur yang telah dikembangkan, maka proses penerapan akan memerlukan waktu sampai benar benar dikuasai sepenuhnya oleh para pelaksana. pengembangan sop juga akan menghasilkan berbagai kondisi yang diperlukan seperti penambahan pegawai baru dengan kompetensi yang diinginkan sesuai kebutuhan prosedur yang distandarkan, penambahan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan prosedur, serta sumber sumber lain yang diperlukan bagi kelancaran penerapan sop. jika pihak manajemen memiliki keinginan komitmen kuat untuk cepat melaksanakan proses penerapan sop, maka proses penerapan pun akan dapat berjalan dengan cepat pula. komitmen pihak manajemen akan terlihat dari sisi kesiapannya dalam mendukung upaya penerapan sop, seperti melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, intensitas upaya sosialisasi sop, penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. atas dasar hal tersebut atas, untuk menjamin keberhasilan penerapan diperlukan strategi penerapan sop yang meliputi langkah langkah sebagai berikut: pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan pedoman penyusunan sop administrasipapedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanmu uj7 pedoman penyusunan sop administrasi pemerintah diubah, pelaksana atau bagian yang terkena perubahan:pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan,cdoman penyusunan sop administrasi pemerintahan sajpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan cc doman penyusunan sop administrasi pemerintahant? sejauhmana tindakan tindakan tersebut dapat mempercepat proses atau justru memppedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan untuk membantu dokumen hasil tindak para prosedur terhadap catatan has akan yang aral penerapan penilaian harus diambil penilai"pedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanccpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan untuk memudahkan evaluasi, dapat digunakan tabel sebagai berikut: tabel evaluasi penerapan sop sop penilaian nomor) i3tra. kolom kriteria penilaian evolusi (bisa ditambahkan dan dirubah sesuai kebutuhan evolusi) kolom 3s d setiap sop selalu diberi nomor kode, nomor ini akan lebih mudah untuk representasi sop. setiap dan sete sop yang dievakuasi dicantumkan nomornya pada kolom atas nomor kolomnya masing masing. arusnya jika masih ada pada setiap sel sesuai dengan kriteria penilaiannya, sop dinilai dengan memberikan tanda "x jika sop yang hasil penerapannya ternyata tidak sesuai dengan pernyataan, dan tanda "v" jika sesuai dengan akan pernyataan. dievaluasipedoman penyusunan sop administrasi pemerintahanccdoman penyusunan sop administrasi pemerintahanpedoman penyusunan sop administrasi pemerintahan,yang doman penyusunan sop administrasi pemerintahan(sop) administrasi pemerintahmenterian negara pendayagunaan aparatur negara |
putusan perkara nomor php cihj. rachmawati soekarnoputri tempat tanggal lahir jakarta, september agama islam pekerjaan wiraswasta kewarganegaraan indonesia alamat jl. cilandak cilandak jakarta selatan nomor telepon nomor faksimili nomor il. nama eko santoso, bba tempat tanggal lahir yogyakarta, desember agama islam pekerjaan wiraswasta kewarganegaraan indonesia alamat jl. karet pasar baru kel. karet tenesin, jakarta pusat nomor masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal, bertindak untuk dan atas nama partai pelopor, peserta pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd tahun dalam hal ini memberi kuasa kepada ir. ristiyanto dan d.i. silalahi, sh., mm., berdasarkan surat kuasa nomor sek dpp v tanggal meidemokrat:sebagai berikutprovinsi papua untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat,nten untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi banteniak untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten siakli untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi balulawesi tengah untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerahpermohonan peninjauan ulang hasil penghitungan suara kabupaten tangerangmenolak perolehan suara partai pelopor daerah pemilihan ill banten kabupaten tangerang) tertanggal april yang ditandatangani oleh ketua karan, s.h. bukti surat tanda terima dari kpu kabupaten tangerang yang ditandatangani oleh petugas pegawai sekretariat kpu kabupaten tangerang sdr. mustopul tertanggal april bukti surat tanda bukti penerimaan laporan dari panitia pengawas pemilihan umum provinsi banten nomor panas btn v tertanggal mei yang ditandatangani oleh anggota bawaslu alamsyah basri. ill. daerah pemilihan siak untuk anggota dprd kabupaten siakd kabupaten tahun secara nasional untuk daerah pemilihan siakkabupaten siak daerah pemilihan siaksiak kabupaten siak). pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah suara. kecamatan sei apit jumlah suara partai pelopor: desa teluk mesjid jumlah seharusnya sesuai data pps suara, tertulis ppk suara, berkurang suara. desa laksamana jumlah seharusnya sesuai data pps suara, tertulis ppk suara, berkurang suara. kecamatan siak jumlah perolehan suara partai pelopor: desa puluh jumlah seharusnya sesuai data pps suara, tertulis ppk suara, berkurang suara. kecamatan bunga raya jumlah suara partai pelopor: desa jayapura jumlah seharusnya sesuai data pps suara, tertulis ppk suara, berkurang suara desa buatan lestari jumlah seharusnya sesuai data ppsiakkab. siak provinsi riau, daerah pemilihan siak model bukti berita acara ppk lampiran model dan da.i) kecamatan: sei apit siak bunga raya. bukti surat keterangan kpps kecamatan kec. sei apit desa teluk mesjid tps s d model desa harapan model di) kec. siak desa puluh model di) kec. bunga raya desa jayapura tps s d model dan model desa buatan lestari model di) bukti surat bawaslu kabupaten siak kepada ketua kpu kabupaten siak nomor panwasluj siak tanggal april perihal keberatan partai pelopor atas perhitungan suara. iv. daerah pemilihan bali untuk anggota dprd provinsi balprovinsi tahun secara nasional untuk daerah pemilihan balprovinsi bali bali suarabali kabupaten buleleng). pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah suara. kecamatan kubutambahan jumlah suara partai pelopor desa tahun pps seharusnya suara, tertulis ppk suara, berkurang suara. desa bila pps seharusnya suara, tertulis ppk suara, berkurang suara. desa tanjung pps seharusnya suara, tertulis ppk suara, berkurang il. kecamatan sawan jumlah perolehan suara partai pelopor desa sudah pps tps seharusnya suara tertulis pps hanya suara, berkurang suara. desa buletin pps seharusnyalprovinsi bali, daerah pemilihan bali buleleng). bukti surat keterangan ketua ppk kecamatan kubutambahan buleleng beserta rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dprd provinsi bali lampiran model bukti berita acara perhitungan suara pps untuk pemilihan umum anggota dprd provinsi model d), pps desa tahun). bukti surat keterangan ketua pps desa tunjung) beserta lampiran rekapitulasi hasil perhitungan suara dprd provinsi bali lampiran model d1). bukti surat keterangan ketua pps desa bila) beserta lampiran rekapitulasi hasil perolehan suara partai pelopor desa bila. bukti surat keterangan ketua ppk kecamatan sawan buleleng beserta berita acara perhitungan suara ppk untuk anggota dprd propinsi model dprd provinsi) dan laporannya. bukti surat keterangan ketua pps desa sudah) beserta hasil perolehan suara partai pelopor pps dan hasil perhitungan suara tps bukti surat keterangan ketua pps desa buletin) beserta lampiran model dprd provinsi. daerah pemilihan sulawesi tengah untuk anggota dprd provinsi sulawesi tengahprovinsi dan kabupaten tahun secara nasional untuk dprd provinsi sulawesi tengah daerah pemilihan kabupaten donggalaprovinsi sulawesi tengah daerah pemilihan kabupaten donggala)prd provinsi sulawesi tengah daerah pemilihan kabupaten donggala). pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah: suara. untuk menguatkan alasan alasan tersebut, pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut: hasil penghitungan kpud provinsi sulawesi tengah sebesar suara hasil penghitungan kpud kabupaten donggala sebesar suaraprd provinsi sulawesi tengah daerah pemilihan kabupaten donggala)nghitungan suara untuk dprd provinsi sulawesi tengahvi. daerah pemilihan mamasa untuk anggota dprd kabupaten mamasakabupaten tahun secara nasional untuk daerah pemilihan kabupaten mamasa yang diumumkan dalam sidang pleno kpu pada hari rabu mei pukul wib yang hasil perhitungannya sebagai berikut rekapitulasi hasil perhitungan suara dprd kabupaten mamasa untuk daerah pemilihan iiimamasa. pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah suara. pps desa buangan telah terjadi kesalahan penghitungan suara, seharusnya suara, dilaporkan ppk kecamatan jambi hanya suara, berkurang suara. il. telah dilakukan penghitungan ulang oleh ppk kecamatan jambi terhadap perolehan suara pps desa buangan tersebut atas, disaksikan oleh bawaslu kecamatan jambi dan semua saksi partai politik serta masyarakat pada tanggal april kantor bawaslu kecamatan jambi. dan hasil yang didapatkan total suara untuk partai pelopor yang benar adalah suara (bukti terlampir berupa laporan ppk kecamatan jambi dan berita acara penghitungan ulang bawaslu kecamatan jambi). iii. bahwa hasil penghitungan ulang oleh ppk kecamatan jambi dan bawaslu kecamatan jambi atas, telah diterima oleh kpu kabupaten mamasa, dalam rapat pleno terbuka pada tanggal april (bukti risalah rapat pleno terlampir). iv. hasil penghitungan ulang ppk kecamatan jambi tidak diakomodasi oleh kpu kabupaten mamasa, pemilihan tahun berita acara kpu kabupaten mamasa nomor kpu ms vimamasa yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib menetapkan hasil penghitungan suara partai pelopor yang benar adalah suara menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut bukti berita acara nomor kpu mrisalah rapat tertanggal april bukti surat perhitungan ulang suara desa buangan kecamatan jambi nomor panas kb. mms iv tanggal april bukti berita acara pelaksanaan tertanggal april bukti surat mandat nomor dpc.pp mm tertanggal april bukti surat mandat nomor ran pds m sm iv bukti surat tugas tentang saksi tps partai kebangkitan bangsa kabupaten mamasa. bukti surat perubahan data perolehan suara kecamatan jambi nomor ppk mb iv tertanggal april bukti surat perbaikan data perolehan suara nomor pps db iv tertanggal april bukti surat gugatan rekap perolehan suara nomor pac pp iv tertanggal april vii. daerah pemilihan sukabumi untuk anggota dprd kabupaten sukabumkabupaten tahun secara nasional untuk daerah pemilihan kabupaten sukabumkabupaten sukabumisukabumi. pada april jam waktu setempat, saya caleg dprd bapak dato todawatu memantau tps desa dijuarai, kecamatan geger bitung, kabupaten sukabumi, dalam hasil jumlah suara sah yang diperoleh partai pelopor, untuk dprd berjumlah suara, data rekap dari kpps, ppk, kpu menjadi suara, saksi tps ibu lis. ii. pada tanggal april juga terjadi pada tps desa dijuarai kecamatan geger bitung, sesuai laporan saksi tps bahwa suara partai pelopor ada suara, maka saya bersama sama dengan pengurus pac partai pelopor geger bitung bersama sama pps dijuarai untuk mengklarifikasi masalah tersebut, dalam data rekap pps dijuarai tertera hasil perolehan suara partai pelopor tertera sebagai berikut ill. dprri suara dprd! suara dprd kosong untuk itu kami koordinasi dengan sekretaris cijurey membuka kembali data baik tps ix, ternyata hasil suara untuk dprd ii, adalah sebagai berikut untuk tanda gambar partai suara untuk caleg suara saksi yang melihat berita acara tps ix, adalah dato todawatu yasan ketua pac, geger bitung, partai pelopor benih ageng ketua tps desa cijurey sugandi sekretaris kpps desa cijurey iv. tps desa sukaraja kecamatan sukaraja menurut laporan ketua pac partai pelopor suara yang diperoleh adalah dpr suara dprd suara dprd suara data tetap kpps sukaraja adalah sebagai berikut dpr suara dprd suara dprd suara tps desa pasir halang kecamatan sukaraja untuk dprd ada suara format dari kpps ada suara. saksi bapak usai. tps desa pasir halang kecamatan sukaraja suara yang diperoleh adalah dpr suara dprd suara dprd suara format dari kpps jumlahnya ada dpr suara dprd suara kabupaten donggala,mamasa untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mamasasukabumi untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sukabumi, vlombok barat dan untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lombok barat, dengan nomor php.c1 yang berbunyi sebagai berikut: daerah pemilihan provinsi papua, untuk anggota dpr tahun secara nasional untuk daerah pemilihan papua yang diumumkan dalam sidang pleno kpu pada hari rabu, mei pukul wib yang hasil perhitungannya sebagai berikut: rekapitulasi hasil perhitungan suara dppapua. pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah: suara. kabupaten yahukimo, jumlah seharusnya sesuasertasaksi bapak toni firdaus laporan ini hanya bagian kecil contoh kasus yang terjadi, maka untuk membuktikan adanya kecurangan ini, secara institusi partai pelopor bersama dengan partai lainnya sudah dilaporkan bawaslu dan sudah mengadakan pertemuan beberapa kali kpu kabupaten sukabumi untuk melakukan perhitungan ulang tiap tps, namun sampai hari ini belum ada hasilnya. hal ini juga saya sudah menghadap mahkamah konstitusi jakarta. maka dengan ini kami mengajukan keberatan sebagai data pembanding adalah sebagai berikut berdasarkan data laporan kecamatan daerah pemilihan kabupaten sukabumi suara dprd data rekap kabupaten hanya suara sedang menurut kami dari hasil perolehan suara dari kecamatan suara khusus dprd ii. berdasarkan bukan sekedar asumsi tetapi kenyataan, maka kami mohon supaya mahkamah konstitusi memerintahkan kpu untuk menghitung ulang kertas suara. berdasarkan temuan ini secara institusi partai bersama partai politik sudah membuat surat keberatan kepada panas kabupaten sukabumi. surat bawaslu kabupaten sukabumi tanggal april surat panas kpu kabupaten sukabumi tanggal april semua data terlampirukabumdaerah pemilihan kabupaten sukabumigegerbitung bukti rekap hasil pemilihan umum desa cijurey kecamatan gegerbitung buktrakyat daerah kabupaten kota. vii. daerah pemilihan lombok barat lombok barat lombok barat lombok barat dan lombok barat untuk anggota dprd kabupaten lombok barat pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai pelopor: tanggal desember tentang penetapan partai politik peserta pemiluiv, dan lombokpemohon mohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menyatakan dan menetapkan suara yang diperoleh partai golkar hasil musyawarah daerah viii partai golkar daerah pemilihan lombok barat lombok barat ii, lombok barat iii, lombok barat dan lombok barat dinyatakan dan ditetapkan menjadi tidak sah, mengingat ketua dan pengurus partai golkar hasil dari musyawarah daerah vii partai golkar telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan mahkamah agung nomor pdt tanggal januari dan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi jumlah bpp dalam menentukan perolehan jumlah kursi untuk partai pelopor. pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat permasalahan, sehingga merugikan partai pelopor yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai pelopor berkurangpemohon mohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia sebelum menjatuhkan putusan, agar memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) untuk menghitung ulang surat suara daerah pemilihan lombok barat lombok barat ii, lombok barat iii, lombok barat dan lombok barat depan saksi partai politik peserta pemilihan umum agar dapat menentukan hasil penghitungan suara yang benar. pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: om, ser jawatan pemilihan suara partai bpp jumlah kursi pelopor lombok baratlll| oo. catatan uraian dan penjelasan terlampirsepotong barat, beserta laporannyapelanggan, beserta laporannya (bukti rekapitulasi perolehan suara dprd kabupaten kota daerah pemilihan lombok baratlombok barat dalam pemilihan umum tahun model daerah pemilihan lombok baratmodel db1 untuk daerah pemilihan lombok barat (bukti daftar perolehan suara parpol dan dpd peserta pemilu tahun desa banyumulek kecamatan kediri (bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota lombok barat (bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota lombok barat kecamatan kediri (bukti sertifikat rekapitulasi asil perhitungan suara pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota tingkat panitia pemungutan kecamatan model da dprd kab kota) (bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota lombok barat lampiran model da dprd kabupaten kota) (bukti rekap jumlah penduduk, jumlah pemilih, jumlah tps se kecamatan kediri (bukti data jumlah penduduk, pemilih dan tempat pemungutan suara tps) kecamatan kedirihasil perhitungan suara pemilu tahun lampiran model db1 dprd kab kota)berita acara model panitia pemungutan suara desa kelurahan tegal maja, beserta laporannya (bukti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps sokong, beserta laporannya (bukti berita acara model panitia pemungutan suara desa kelurahan tanjung, beserta laporannyasurat ketua komisi pemilihan umum kabupaten lombok kepada ketua komisi pemilihan umum pusat nomor kpu lb, tanggal maret perihal surat pengantar (bukti berita acara komisi pemilihan umum kabupaten lombok barat nomor kpu lb i1 tanggal februari (bukti surat ketua komisi pemilihan umum pusat kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten lombok nomor tanggal maret perihal pencalonan anggota dprd kabupaten lombok barat dari partai golkaretapan calon anggota dprd kabupaten lombok baratjelasan tentang penanganan permasalahan kepengurusan dpd partai golkar kabupaten lombok barat (bukti surat wakil ketua komisi pemilihan umum pusat kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten lombok barat nomor tanggal januari perihal penanganan permasalahan kepengurusan dpd partai golkar kabupaten lombok barat (bukti putusan kasasi mahkamah agung nomor pdt tanggal januari antara dewan pimpinan daerah partai golkar lombok barat hasil muda vii, dkk melawan dewan pimpinan daerah partai golkar lombok barat hasil muda viii (bukti surat pemberitahuan putusan mahkamah agung nomor pdt.g pn.mtr (bukti putusan pengadilan negeri mataram nomor pd.g pn.mtr, tanggal juli (bukti surat ketua ppk kecamatan batu layar kepada ketua kpu kabupaten lombok barat cg. ketua pokja penghitungan suara, tanggal april perihal surat pengantar (bukti p39) hasil penghitungan ulang perolehan suara partai pelopor pada tiap tiap tps ppk kecamatan batu layar (bukti rekapitulasi perolehan suara anggota dprd daerah pemilihan lombok barat lampiran model db1 (bukti ringkasan model da1 (bukti penghitungan perolehan partai politik pemarah peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih model eb1 daerah pemilihan lombok barat (bukti sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara kabupaten lombok barat model db1, beserta laporannya (bukti daftar nama calon anggota dprd kabupaten lombok barat daerah pemilihan lombok barat (bukti hasil perhitungan suara pemilu tahun (bukti menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon komisi pemilihan umum telah memberikan keterangan tertulis dan keterangan tambahan, sebagai berikut: berdasarkan tahun tentang mahkamah konstitusi,dalam permohonan tersebut, pemohon tidak menyebutkan dan tidak diuraikan secara jelas tentang kesalahan perhitungan suara yang diumumkan oleh kpu, sehingga mengakibatkan perolehan jumlah kursi yang menurut pemohon adalah (empat) kursi sedangkan menurut kpu adalah (nol tidak mendapatkan kursi) untuk daerah pemilihan tersebut atas. dengan demikian permohonan pemohon telah melanggar tahun dan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk oleh karenanya, permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima. selanjutnya sesuai dengan permohonan pemohonlombok barat lombok barat lombok barat lombok barat dan lombok barat ternyata tidak ada keberatan yang diajukan oleh pemohon sebagai peserta pemilu, warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadirnomor, sehingga penetapan komisi pemilihan umum nomoraerah pemilihan lombok barat lombok barat lombok barat lombok barat dan lombok barat provinsi nusa tenggara barat, menurut dan nomorketerangan tambahan komisi pemilihan umum: pemohon telah melakukan pencabutan permohonan. berdasarkan permohonan sebelumnya, pemohon menyatakan penetapan kpu nomor sk kpu tahun tentang hasil perhitungan suara pemilu anggota dpr, dpd, clan dprd tahun untuk daerah pemilihan lombok barat lombok barat ii, lombok barat ii, lombok barat dan lombok barat yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal mei pukul wib, adalah salah yang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi. dalam persidangan pemohon menjelaskan, untuk daerah pemilihan untuk daerah pemilihan lombok barat lombok barat lombok barat lombok barat dan lombok barat menyatakan dicabut karena pemohon tidak mempunyai bukti bukti mendukung guna membuktikan kebenaran dalil permohonan tersebut. dengan demikian, permohonan untuk daerah pemilihan lombok barat lombok barat lombok barat lombok barat dan lombok barat patut dinyatakan tidak dapat diterima. ii. bukti bukti tertulis yang diajukan pemohon tidak memenuhi undang undang nomor tahun setelah pemohon melakukan pencabutan dan dicatat dalam persidangan, yang mulia majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti bukti yang diajukan pemohon untuk daerah pemilihan (i) papua kabupaten yahukimo) (ii) banten kabupaten tangerang|terhadap semua bukti tertulis yang diajukan pemohon dalam persidangan, terungkap fakta fakta sebagai berikut: semua bukti tertulis tersebut atas hanya berupa photo copy, dan perhitungan suara yang dianggap benar oleh pemohon hanya berdasarkan perhitungan pemohon sendiri, dengan cara mencatat semua hasil perhitungan dari tinggal pps dan ppk secara random (acak) tanpa berpedoman kepada berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara, rekapitulasi sertifikat hasil perhitungan suara yang sah dari pps, ppk, kpu kecamatan kota, kpu provinsi dan kpu nasional yang ditandatangani secara sah oleh ketua dan sekurang kurangnya (dua) anggota dan oleh saksi peserta pemilu setempat. berdasarkan penjelasan pemohon dalam persidangan, semua bukti tersebut atas diperoleh pemohon dari partai partai lain dan bawaslu, bukan dari saksi bermanfaat yang hadir tingkat pps, ppk, kpu kecamatan kota, kpu provinsi dan kpu nasional. dengan demikian, semua bukti tersebut patut untuk ditolak karena perolehan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan sangat diragukan kebenarannya. iii. pemohon tidak mengajukan keberatan. berdasarkan bukti yang diajukan pemohon dan fakta fakta yang terungkap persidangan, ternyata pemohon tidak dapat membuktikan telah mengajukan keberatan seandainyar, dpd, dan dprd tahun untuk daerah (i) papua kabupaten yahukimo (ii) banten kabupaten tangerang)pemilihan umum kabupaten kota yang dibuat oleh kpu kabupaten yahukimo adalah sebesar suara. sedangkan menurut berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu untuk pemilihan anggota dpr nomor ba iv untuk dewan perwakilan rakyat, daerah pemilihan papua adalah sebesar suara, sehingga terjadi kekurangan suara. sehingga suara partai pelopor bertambah suara dari suarapua yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya pemohon telah mengajukan bukti bukti, dan keterangan pihak terkait, sebagai berikut bukti berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara komisi pemilihan umum anggota dpr nomor ba iv bukti surat pernyataan dari elly rumi sekretaris kpu kabupaten yahukimo: bukt, dprd kab kota dalam penyelenggaran pemilihan umum tahun provinsi papua kabupaten yahukimformulir model db) danformulir bukti hasil penghitungan suara dari daerah pemilihan provinsi papua ppk distrik ninja: bukti hasil penghitungan suara dari daerah pemilihan provinsi papua ppk distrik kurma, iv. penetapan kpu nomor sk kpu tahun perhitungan suara pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd tahun adalah sah. perolehan suara pemohon untuk calon dpr ri, untuk daerah pemilihan papua kabupaten yahukimo) adalah kpu nasional). sedangkan menurut pemohon yang benar adalah kpud). dalam persidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut: kpu kabupaten yahukimo kpud") tidak pernah mengumumkan perolehan suara pemohon adalah perolehan suara tersebut hanya berdasarkan kepada surat pernyataan sekretaris kpud setempat tanpa ijin dan sepengetahuan ketua kpud, fakta ini dibenarkan oleh elly rum sebagai anggota kpud yahukimo. selanjutnya dalam persidangan, elly rum menerangkan kpud setempat tidak pernah mengadakan rapat pleno tentang perolehan suara pemohon dari berubah menjadi sepengetahuan elly rum dan sesuai dokumen dari ppk s.d. kpu provinsi, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pemohon. keberatan baru diajukan pemohon setelah adanya penetapan kpu nomor sk kpu tahun tertanggal mei perolehan suara pemohon untuk calon dprd i, untuk daerah pemilihan banten adalah kpu nasional). sedangkan menurut pemohon yang benar adalah kpu provinsi), dalam persidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut: bahwa perolehan suara pemohon sebanyak patut untuk ditolak, karena sesuai bukti yang diajukan pemohon hanya berupa surat perhitungan sementara, yang dibuat dan ditandatangani oleh humas kpu provinsi banten gas nisbah. surat perhitungan sementara tersebut atas, tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman perolehan suara pemohon sebanyak karena surat perhitungan sementara dapat berubah sewaktu waktu dan belum bersifat final. bahwa selain itu, pemohon tidak diajukan bukti pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara dalam rapat pleno kpu nasional. oleh karenanya, penetapan kpu nasional untuk perolehan suara pemohon adalah sah dan benar. perolehan suara pemohon untuk calon dprd ii, untuk daerah pemilihan siakterdapat selisih suara sebanyak kecamatan sei apit dan kecamatan bunga raya. seandainya benar suara pemohon berkurang tingkat ppk, ternyata persidangan terungkap berdasarkan berita acara dan rekapitulasi sertifikat perlahan hasil perhitungan suara ppk), pemohon tidak mengajukan keberatan apapun. dengan demikian, perolehan suara pemohon sebanyak adalah sah. perolehan suara pemohon untuk calon dprd i, untuk daerah pemilihan balperolehan suara berkurang desa tahun, desa bila, desa tunjung kecamatan kubutambahan) dan desa sudah, desa buletin kecamatan sawan). akan tetapi, dalam persidangan, pemohon membuktikan kekurangan suara tersebut hanya berdasarkan kepada catatan catatan versi pemohon. bahkan dalam persidangan pemohon tidak mengajukan adanya keberatan atas perolehan suara tersebut sejak tingkat pps dan ppk. tentang tidak diajukan keberatan oleh pemohon tingkat pps dan ppk, dibenarkan dalam persidangan oleh bawaslu kabupaten. perolehan suara pemohon untuk calon dprd i, untuk daerah pemilihan sulawesi tengah kabupaten donggalaberdasarkan surat kpud kabupaten donggala) tertanggal april dalam rapat pleno telah disahkan dan tidak ada keberatan apapun dari pemohon terhadap perolehan suara sebanyak selanjutnya dalam persidangan, pemohon tidak mengajukan bukti bahwa kpud telah mengirimkan surat kepada kpu pusat dengan tembusan kpu provinsi tentang perolehan suara pemohon dari menjadi dengan didukung oleh dokumen dokumen sah tentang perolehan suara tersebut. dengan demikian, perolehan suara pemohon sesuai hasil rapat pleno kpud tertanggal april adalah sah. perolehan suara pemohon untuk calon dprd ii, untuk daerah pemilihan mamasa kecamatan jambirolehan suara pemohon berkurang sebanyak suara tingkat kpud mamasa. namun dalam persidangan, bahwa dalam berita acara perhitungan suara untuk anggota dprd ii (model db) tidak terdapat keberatan apapun terhadap hasil perhitungan suara perolehan pemohon sebanyak selanjutnya, dalam persidangan pemohon mengajukan bukti photo copy berita acara dan sertifikat suara yang dilakukan kpps desa buangan, ternyata bukti tersebut tidak memenuhi undang undang nomor tahun perolehan suara pemohon untuk calon dprd ii, untuk daerah pemilihan sukabumdasar atau pedoman yang digunakan oleh pemohon, sehingga menurut pemohon telah mendapat suara sebanyak desa cijuray, desa sukaraja dan desa pasir halang kecamatan sukaraja hanya asumsi atau perkiraan yang dibuat oleh ketua dpc partai pelopor sukabumi dan contoh contoh dugaan kecurangan yang diperoleh dari partai politik daerah pemilihan sukabumi dalam persidangan, pemohon hanya mengajukan bukti berupa photo copy berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara yang dilakukan kpps desa cijuray, desa sukaraja dan desa pasir halang kecamatan sukaraja, yang tidak ditandatangani ketua kpps dan sekurang kurangnya (dua) orang anggota. berdasarkan keterangan tertulis tambahan tersebut atas, kpupermohonan pemohon tidak dapat diterima: menyatakan penetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor sk kpu tahun tentang hasil perhitungan suara pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd tahun untuk daerah pemilihan (i) papua kabupaten yahukimo| (ii) banten kabupaten tangerang| (iii) siak (iv) bali (v) sulawesi tengah kabupaten donggala) (vi) mamasa kecamatan jambi) (vii) sukabumi adalah sah dan benar. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangan tertulisnya komisi pemilihan umum telah mengajukan dokumen dokumen sebagai berikut: untuk daerah pemilihan provinsi papua, kabupaten yahukimoinsi dan dprd kabupaten kota yahukimo tanggal mei berita acara model dpr dpd kabupaten yahukimo sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model db1 dpr dpd kabupaten yahukimo lampiran model db1 dpr kabupaten yahukimo untuk daerah pemilihan siakrekapitulasi hasil suara model dprd kabupaten kota siak sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara model db kabupaten siak untuk daerah pemilihan sulawesi tengah kabupaten donggalsertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model dprd provinsi sulawesi tengah lampiran model dc dprd provinsi berita acara rekapitulasi hasil suara pemilihan umum provinsi model dprd provinsi untuk daerah pemilihan sukabumimodel dprd provinsi daerah pemilihan jawa barat iii pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus model db2 berita acara perhitungan surat suara tambahan model db3 dprd provinsi daerah pemilihan jawa barat iii berita acara model dprd provinsi daerah pemilihan kota sukabumi iiiiii beserta lampiran untuk daerah pemilihan balirekapitulasi hasil suara model dprd provinsi bali sertifikat rekapitulasi penghitungan suara model dc provinsi bali lampiran model dc kabupaten buleleng untuk daerah pemilihan banten kabupaten tangerangiiilampiran model da1 dprd provinsi daerah pemilihan banten berita acara penghitungan suara model dprd provinsi untuk kecamatan serpong dan lampiran untuk daerah pemilihan mamaspenghitungan surat suara model dpr dpd kabupaten mamasa sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara model db dan lampiran pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus model db berita acara penghitungan surat suara tambahan model db lampiran rekapitulasi hasil penghitungan suara model db daerah pemilihan mamasa ppk jamb,provinsi papua, dpr menimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara untuk partai pelopor kabupaten yahukimo adalah sebesar yang diperoleh dari daerah pemilihan ppk distrik ninja berjumlah daerah pemilihan ppk distrik kurma berjumlah daerah pemilihan ppk distrik anggrek berjumlah namun dalam pengumuman kpu secara nasional tertulis sehingga terdapat selisih suara: menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, selanjutnya mahkamahan didapat fakta fakta sebagai berikut bahwa dalam bukti berita acara rekapitulasi model nomor ba iv tanggal mei dan sertifikat rekapitulasi model dd1 yang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum, didapat data perolehan suara partai pelopor untuk daerah pemilihan kabupaten yahukimo adalah suara, bahwa dalam bukti berita acara rekapitulasi model tanggal april dan sertifikat rekapitulasi model db1 yang ditandatangani oleh ketua dan tiga orang anggota kpu kabupaten yahukimo tertulis hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan dari anggota kpu kabupaten yahukimo bernama dortheis ambisi dalam persidangan tanggal mei bahwa selanjutnya berita acara rekapitulasi model tanggal april dan sertifikat rekapitulasi model db1 dibawa langsung kpu oleh sekretaris kpu kabupaten yahukimo bernama elly rum atas perintah dari ketua kpu kabupaten yahukimo yang diserahkan pada tanggal mei dan diterima oleh sutrisno (petugas kpu) sebagaimana bukti tanda terima komisi pemilihan umum yang ditandatangani oleh elly rum sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten yahukimo dan sutrisno, bahwa bukti yang diajukan pemohon tersebut model db) sama dengan bukti yang diajukan oleh komisi pemilihan umum yakni berita acara rekapitulasi model dan sertifikat rekapitulasi model db1 yang juga tertulis angka menimbang bahwa terhadap berita acara rekapitulasi model nomor ba iv tanggal mei dan sertifikat rekapitulasi model dd1, pemohon mengajukan protes dan tidak menandatangani berita acara tersebut, selanjutnya pemohon meminta agar protes tersebut dicatat dalam pernyataan keberatan dan kejadian khusus model dd2 yang berbunyi apabila ternyata terdapat perkembangan pemutakhiran data sesuai hasil pemilihan umum akan dibicarakan kemudian, menimbang bahwa dalam persidangan dortheis ambisi anggota kpu kabupaten yahukimo menyatakan kpu kabupaten yahukimo tidak pernah membuat data untuk partai pelopor sejumlah karena berdasarkan berita acara rekapitulasi model dan sertifikat model tanggal april partai pelopor memperoleh suara sejumlah suara, menimbang bahwa selanjutnya pada saat sidang pleno tanggal mei saudara elly rum telah pula menyatakan bahwa kpu kabupaten yahukimo pada tanggal mei telah menyerahkan berita acara rekapitulasi model tanggal april serta sertifikat rekapitulasi model db1 dan dalam sidang pleno tersebut elly rum menyatakan ada penambahan suara partai pelopor untuk suara dpr sebanyak suara dari kabupaten yahukimo sehingga menjadi suara, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal mei bukti menimbang bahwa dalam surat pernyataan tanggal juni bukti tambahan) komisi pemilihan umum kabupaten yahukimo yang ditandatangani oleh elly rum dan dortheis ambisi, dinyatakan bahwa kondisi geografis daerah yahukimo yang tidak sama dengan daerah lain, dan pola pemilihan suara kabupaten yahukimo ditentukan pilihannya oleh kepala suku setempat, oleh karena itu pola penyebaran suara kabupaten yahukimo untuk dpr ri hanya tersebar untuk partai pnb suara, partai golkar suara, partai patriot pancasila suara dan partai pelopor suara, menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, ternyata komisi pemilihan umum telah menggunakan data sementara hasil perolehan suara sebelum kpu kabupaten yahukimo selesai menghitung suara yaitu pada tanggal april dimana partai pelopor memperoleh suara sejumlah suara menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah konstitusi berpendapat pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan sesuai ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, mahkamah harus menyatakan permohonan pemohon dikabulkan dan menyatakan batal penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum nomor sk tahun tanggal mei sepanjang yang berkaitan dengan perolehan suara partai pelopor untuk daerah pemilihan kabupaten yahukimo, dan menetapkan hasil penghitungan yang benar adalah hasil penghitungan suara sebagai berikut pada daerah pemilihan provinsi papua untuk pemilihan umum calon anggota dewan perwakilan rakyat, dari daerah kabupaten yahukimo pemohon memperoleh suara: menimbang bahwa walaupun pihak terkait partai demokrat keberatan terhadap dalil pemohon, tetapi karena tidak didukung bukti bukti yang kuat untuk membantah dalil pemohon, mahkamah berpendapat keterangan partai demokrat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut: il. daerah pemilihan banten dprd propinsi banten menimbang bahwa pemohon mendalilkan partai pelopor memperoleh suara untuk daerah pemilihan banten kabupaten tangerang adalah sejumlah sebagaimana tertulis dalam perhitungan suara sementara hasil pemilu kabupaten tangerang, tanggal april bukti dan daftar perolehan sementara hasil penghitungan suara pemilu tanggal april bukti menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah selanjutnya memeriksa dan meneliti bukti bukti pemohon, sehingga dapat fakta fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan surat kpu propinsi banten kepada ketua dpd partai pelopor provinsi banten nomor kpd bertanggal april perihal keterangan data hasil penghitungan suara sementara bukti jumlah perolehan suara pemohon yang diperoleh dari ppk, rate dan faksimili yang variasinya bersifat sementara yang ditandatangani oleh sekretaris kpu kabupaten tangerang pada tanggal april adalah suara, sedangkan jumlah perolehan suara pemohon yang ditetapkan kpu kabupaten tangerang pada rapat pleno tanggal april adalah suara, bahwa pemohon tidak mengajukan bukti bukti yang berupa yang dibuat oleh pps, ppk maupun kpu kabupaten tangerang mengenai perolehan suara partai pelopor, menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh pemohon mahkamah berpendapat bukti bukti tersebut tidak meyakinkan, karena tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan undang undang nomor tahun maka mahkamah harus menyatakan permohonan pemohon ditolak. bukti hasil penghitungan suara dari daerah pemilihan provinsi papua ppk distrik anggrek: bukti surat pernyataan komisi pemilihan umum kabupaten yahukimo, tambahan tertanggal juni keterangan anggota kpu kabupaten yahukimo bernama dortheis ambisi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa benar kpu kabupaten yahukimo telah membuat berita acara rekapitulasi tertanggal april yang menerangkan bahwa perolehan suara partai pelopor adalah bahwa benar dalam rekap kpu pusat tercatat suara, hal tersebut tidak sesuai dengan rekap kabupaten yahukimo, oleh karena itu bapak elly rum sebagai sekretaris kpu kabupaten yahukimo memberikan surat pernyataan bahwa ada penambahan suara untuk partai pelopor dari kabupaten yahukimo, bahwa data yang kpu kabupaten yahukimo terima adalah dari tiga ppk yakni ppk anggrek, ninja dan kurma yang masing masing dibuat tertanggal april dan setelah rekap dan berita acara tanggal april seluruhnya berjumlah bahwa semua anggota kpud menerima rekannya, bahwa tidak ada sanggahan keberatan dari saksi saksi bahwa surat pernyataan dibuat pada tanggal mei bahwa selaku anggota kpud kabupaten yahukimo tidak mengetahui pembuatan surat pernyataan tersebut dan tidak pernah hadir dalam pembuatan surat tersebut, bahwa sekretaris kpud kabupaten yahukimo mendapat ijin dari ketua kpud kabupaten yahukimo secara lisan melalui telepon, bahwa selaku anggota kpud kabupaten yahukimo tidak mengetahui data tersebut dari mana asalnya, karena yang membuat adalah kpu pusat dan data tidak pernah dibuat oleh kpud kabupaten yahukimo, menimbang bahwa terhadap daerah pemilihan kabupaten yahukimo, pihak terkait partai demokrat telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa pada dasarnya partai pelopor mengklaim kabupaten yahukimo untuk dpr pusat mendapatkan suara sebanyak dasarnya adalah il. daerah pemilihan siak dprd kabupaten siak. menimbang bahwa pemohon mendalilkan keberatan terhadap penetapan kpu secara nasional, yang perolehan suara partai pelopor adalah suara. penghitungan suara tersebut menurut pemohon salah dan yang benar adalah suara, yang diperoleh dari kecamatan sei apit jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps model desa teluk masjid sejumlah suara, namun pada rekapitulasi ppk tertulis suara bukti sehingga terdapat selisih suara, jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps model desa laksamana sejumlah namun pada rekapitulasi ppk tertulis suara bukti sehingga terdapat selisih suara: kecamatan siak jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps model desa puluh sejumlah namun pada rekapitulasi ppk tertulis suara bukti sehingga terdapat selisih suara kecamatan bunga raya jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps model desa jayapura sejumlah namun pada rekapitulasi ppk tertulis suara bukti sehingga terdapat selisih suara: jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps model desa buatan lestari sejumlah namun pada rekapitulasi ppk ppk bukti menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, selanjutnya mahkamahdari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps desa teluk mesjid adalah benar sejumlah suara, bahwa dari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps desa laksamana adalah benar sejumlah suara, bahwa dari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps desa puluh adalah benar sejumlah suara, bahwa dari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps desa jayapura terdapat kesalahan penjumlahan, yang seharusnya berjumlah suara, yang diperoleh dari dan bukan suara, sehingga bila dijumlah (354t341414100# menjadi suara dan bukan suara, bahwa dari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps desa buatan lestari, adalah benar sejumlah suara yang diperoleh dari t6 menimbang bahwa dari bukti bukti tersebut atas, jika suara suara) maka akan berjumlah suara, bukan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. dengan demikianiv. daerah pemilihan bali dprd propinsi bali. menimbang bahwa pemohon mendalilkan keberatan terhadap penetapan kpu secara nasional, yang menetapkan perolehan suara partai pelopor adalah suara, penghitungan suara tersebut menurut pemohon adalah salah dan yang benar adalah suara, yang diperoleh dari kecamatan kubutambahan jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps model desa tahun adalah suara (bukti namun pada rekapitulasi ppk tertulis suara (bukti sehingga terdapat selisih suara jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps model desa bila adalah suara (bukti namun pada rekapitulasi ppk tertulis suara bukti jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps model desa tunjung adalah suara (bukti namun pada rekapitulasi ppk tertulis suara (bukti kecamatan sawan jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps tps (bukti desa sudah adalah suara, namun pada rekapitulasi ppk tertulis (pps jumlah perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps model (bukti desa buletin adalah suara, namun pada rekapitulasi ppk tertulis suara: menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, selanjutnya majelis memeriksa dan meneliti bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, didapat fakta fakta sebagai berikut kecamatan kubutambahan: bahwa dari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps desa tahun adalah benar sejumlah suara, bahwa dari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps desa bila adalah benar sejumlah suara, bahwa dari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps desa tunjung adalah benar sejumlah suara kecamatan sawan bahwa dari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps tps desa sudah jayapura terdapat kesalahan penjumlahan, seharusnya berjumlah suara yang diperoleh dari (1t34 # dan bukan suara bahwa dari bukti perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pps desa buletin, adalah sejumlah suara, menimbang bahwa dari bukti bukti tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara yang dialihkan oleh pemohon untuk desa tahun terdapat selisih suara, untuk desa bila selisih suara, untuk desa tunjung selisih suara adalah benar, menimbang bahwa untuk kecamatan sawan walaupun terdapat bukti berupa rekapitulasi pps tetapi tidak diperkuat dengan alat bukti lain, sehingga mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak membuktikan kebenaran dalil permohonannya: menimbang bahwa jika suara (149410t4) suara adalah suara, dan bukan sejumlah suara sebagaimana didalilkan pemohon. dengan demikian sesuai dengandaerah pemilihan sulawesi tengah dprd propinsi sulawesi tengah. menimbang bahwa pemohon mendalilkan keberatan terhadap penghitungan suara hasil pemilu yang diumumkan kpu secara nasional, partai pelopor mendapat perolehan suara sedangkan menurut berita acara rekapitulasi model pemohon mendapat suara, menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut, mahkamah selanjutnyaidapat fakta fakta sebagai berikut: bahwa dalam bukti berita acara rekapitulasi hasil suara komisibahwa dalam bukti berita acara rekapitulasi hasil suaramenimbang bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut atas, ternyata terjadi kesalahan penulisan perolehan suara yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah, karena telah mencantumkan data yang tidak sesuai dengan data yangtertulis dalam lampiran model (bukti yang dibuat oleh kpud kabupaten donggala yang menyatakan partai pelopor memperoleh suara, menimbang bahwa disamping itu, perolehan suara partai pelopor suara, diperkuat dengan surat pernyataan drs. abdullah malabbang, ketua komisi pemilihan umum kabupaten donggala, yang menyebutkan bahwa penghitungan suara akhir yang benar adalah sebagaimana(bukti menimbang bahwa dari bukti bukti tersebut, maka pemohon telah dapat membuktikan suara yang benar adalah suara. dengan demikipermohonan pemohon harus dikabulkan: vi. daerah pemilihan mamasa dprd kabupaten mamasa. menimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara untuk daerah pemilihan mamasa adalah suara dan bukan suara sebagaimana penetapan kpu yang ditetapkan secara nasional: menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut, selanjutnya majelisberdasarkan berita acara pelaksanaan (bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh panas kecamatan jambi bertanggal april telah terlaksana penghitungan ulang hasil pemilu untuk desa buangan, kecamatan jambi oleh ppk jambi:, bahwa surat bawaslu nomor panas kb. mms iv tanggal april (bukti perihal perhitungan ulang surat suara desa buangan kecamatan jambi yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten mamasa, menyatakan desa buangan kecamatan mamasa telah dilakukan perhitungan ulang, bahwa berdasarkan keterangan yang termuat dalam risalah rapat pleno terbuka kpu kabupaten mamasa pada tanggal april (bukti kpu kabupaten mamasa tidak menyangsikan keabsahan hasil penghitungan ulang tersebut atas sebagaimana ditegaskan oleh ketua ppk jambi dan ketua pps buangan pada rapat tersebut, bahwa berdasarkan keterangan yang termuat dalam surat bawaslu kabupaten mamasa tertanggal april yang ditujukan pada ketua kpu kabupaten mamasa, bawaslu kabupaten mamasa telah menyampaikan secara resmi hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud atasoleh pemohon untuk perolehan suara pemilu dprd kabupaten mamasa daerah pemilihan mamasa mahkamah tidak mendapati bukti yang menjelaskan penghitungan tersebut dilakukan oleh kpu, karena berita acara pelaksanaan dibuat dan ditandatangani oleh bawaslu kecamatan jambi, oleh karena itu mahkamah berpendapat bukti bukti tersebut diragukan keabsahannya atau kevaliditasannya, karena tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti guo, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapatka permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak: vii. daerah pemilihan sukabumi dprd kabupaten sukabumi menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah kehilangan sejumlah suara, menimbang, setelah memeriksa, meneliti, dan member timbangukabumi daerah pemilihan sukabumi mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat untuk membuktikan hilangnya suara pemohon daerah pemilihan tersebut sejumlah suarapermohonan pemohon harus dinyatakan ditolak: viii. daerah pemilihan lombok barat dan dprd kabupaten lombok barat menimbang bahwa terhadap daerah pemilihan lombok barat dan pada persidangan tanggal mei kuasa hukum pemohon menyatakan menarik permohonan untuk daerah pemilihan tersebut dan penarikan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan: menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal mei kuasa hukum pemohon menyatakan memohon untuk dipertimbangkan agar permohonan untuk daerah pemilihan lombok barat dan dapat diterima kembali, atas permintaan kuasa hukum pemohon, kuasa hukum komisi pemilihan umum menyatakan keberatannya karena akan menimbulkan ketidakpastian: menimbang bahwa terhadap penarikan permohonan oleh kuasa hukum pemohon dan keberatan komisi pemilihan umum, mahkamah berpendapat bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, pemohon dapat menarik permohonan sebelum atau selama pemeriksaan mahkamah konstitusi berlangsung, dan penarikan permohonan mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali, sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, oleh karena itu penarikan permohonan tersebut tidak melanggar peraturan perundang undangan dan harus dikabulkan, menimbang bahwa terhadap penarikan permohonan pemohon, mahkamah telah menuangkannya dalam ketetapan nomor php.c1 bertanggal meidiatas serta peraturan perundang undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini: mengadili: mengabulkan permohonan pemohonlopor untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat dari daerah pemilihan provinsi papua, dan untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi sulawesi tengah dari daerah pemilihan sulawesi tengah menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi partai pelopor untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat dari daerah pemilihan provinsi papua adalah sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara pemohon untuk provinsi papua adalah suara dan untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tengah dari daerah pemilihan sulawesi tengah adalah suarasenin,oleh prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. sebagai ketua,engan dibantu oleh sholihin nasir, s.h.,, ketua ttd. prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. anggota anggota ttd. ttd. prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h prof h.a.s. jayabaya, s.h.,ll.m ttd. ttd. prof. h.a. mukti fadjar, s.h., m.s. achmad roestandi, s.h. ttd. ttd. dr. hartono, s.h., m.cl. dewa gede laguna, s.h., m.h ttd. ttd. maruarar siahaan, s.h. soedarsono, s.h. panitera pengganti, ttd. sholihin nasir, sh. berita acara rekapitulasi hasil suara dpr dan dpd oleh kpu yahukimo, sedang menurut berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh kpu untuk pemilihan dpr nomor ba iv untuk dpr daerah pemilihan provinsi papua, partai pelopor mendapat suara suara sehingga terjadi kekurangan suara suara. tanggapan il. dalam obyek pokok keberatan bahwa obyek pokok keberatan yang diajukan oleh partai pelopor adalah salah sebab obyek keberatan dalam sengketa pemilu mahkamah konstitusi adalah penetapan kpu, dalam permohonan guo adalah penetapan kpu nomor kpu sk tanggal mei yang diumumkan pada tanggal mei bukan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu untuk pemilihan dpr nomor bain untuk dpr daerah pemilihan papua, iii. dalam pembuktian bahwa atas isi dan jenis alat bukti yang diajukan partai pelopor yaitu surat dari ppk distrik ninja, surat dari ppk distrik anggrek, surat dari ppk distrik kurma secara hukum kami tanggapi sebagai berikut: bahwa menurut peraturan perundang undangan serta ketentuan tentang bentuk formulir yang ditetapkan kpu, alat bukti tersebut atas bukan termasuk. bahwa perolehan suara yang termuat dalam surat bukti tersebut atas tidak diputuskan melalui mekanisme yang sah ppk distrik ninja, distrik anggrek dan distrik kurma. bahwa dalam surat tersebut tidak ditandatangani oleh anggota masing masing ppk distrik ninja, distrik anggrek dan distrik kurma sehingga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang undang yang termuat dalam surat tersebut, dalam surat tersebut terdapat kejanggalan yaitu perolehan suara hanya pada (satu) calon legislatif yaitu tha bolo serta ditetapkan dalam tanggal yang bersamaan yaitu tanggal april sedang menurut pac dan dpc partai demokrat kabupaten yahukimo penetapan ppk ppk kabupaten yahukimo tidak semua dilaksanakan pada tanggal april bahwa atas isidimana partai pelopor mendapatkan suara sebanyak suara secara hukum kami tanggapi sebagai berikut bahwa kebenaran jumlah perolehan suara partai pelopor dalam. tanggal april adalah tidak valid dan tidak berdasar pada, sebab bahwa klaim perolehan suara tersebut didasarkan pada jumlah perolehan suara yang termuat dari ppk distrik ninja, surat dari ppk distrik anggrek, surat dari ppk distrik kurma, padahal surat tersebut bukan bukti surat otentik yang sah menurut perundang undangan untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara dalam pemilu legislatif, partai golkar, pnb, partai patriot pancasila yang mendapat suara, sebagai perbandingan partai demokrat mendapat untuk dprd kabupaten yahukimo sebesar bukti pt suara dan provinsi papua mendapat suara bukti pt sehingga tidak logis jika untuk dpr pusat partai demokrat mendapat suara nol). bahwa atas surat pernyataan elly dummy jabatan sekretaris kpu kabupaten yahukimo tanggal mei secara hukum kami tanggapi sebagai berikut bahwa surat keterangan tersebut tidak termasuk jenis bukti surat otentik yang sah menurut undang undang untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara dalam pemilu legislatif. bahwa mengenai pernyataan ada penambahan suara partai pelopor untuk dpr sebanyak ribu suara, kami tanggapi sebagai berikut pada saat sidang pleno kpu pusat untuk membahas perolehan suara partai politik untuk dpr wilayah papua, sudah dilakukan perhitungan berdasar bukti bukti otentik yang sah dan sesuai undang undang, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu untuk pemilihan dpr nomor ba iv untuk dpr daerah pemilihan provinsi papua bukti pt yang kemudian ditetapkan dalam keputusan kpu nomor sk kpu tanggal mei bukti pt yang diumumkan pada tanggal mei jadi menjadi hal yang tidak konsisten dan janggal jika kemudian saudara elly rum membuat surat pernyataan tanggal mei sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataannya, berdasar uraian tersebut atas maka partai demokrat mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memutuskan menyatakan bahwa penetapan kpu nomor kpu sk tanggal mei untuk dpr wilayah papua adalah sudah benar dan sesuai dengan hukum: menyatakan bahwa alat alat bukti yang diajukan oleh partai pelopor termaktub surat dari ppk distrik ninja, surat dari ppk distrik anggrek, surat dari ppk distrik kurma,serta surat pernyataan elly rum sekretaris kpu kabupaten yahukimo tanggal mei tidak sah (valid) untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara dalam pemilu dpr wilayah papua: tidak menerima atau menolak permohonan keberatan terhadap penetapan kpu nomor kpu sk tanggal mei yang diumumkan pada tanggal mei untuk dpr pusat pusat wilayah papua yang diajukan oleh partai pelopor, untuk memperkuat keterangannya pihak terkait telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut berita acara rekapitulasi perolehan suara dprd kabupaten yahukimo tanggal mei berita acara rekapitulasi perolehan suara dpr papua tanggal mei yang ditetapkan kpu, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu untuk pemilihan dpr nomor ba iv keputusan kpu nomor sk kpu tanggal mei ii. daerah pemilihan banten untuk anggota dprd provinsi banten pemohon adalah ketua umum dan sekjen partai pelopor, peserta pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota tahun yang terdaftar komisi pemilihan umum kpu nomor tanggal desember tentang penetapan partai politik sebagai peserta pemilu bahwa pemohon berkeberatan terhadap, yang diumumkan dalam sidang pleno kpu pada hari rabu, mei pukul wib, yang hasil perhitungan sebagai berikut bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dprd provinsi banten daerah pemilihan kabupaten tangerang partai pelopor berjumlah suara. bahwa pemohon berpendapat, rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut diatas ada kesalahan, sehingga berakibat merugikan partai pelopor yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi untuk daerah pemilihan kabupaten tangerang. bahwa pemohon berpendapat hasil perhitungan suara partai pelopor daerah pemilihan kabupaten tangerang yang benar adalah suara, bukan berjumlahngerang yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib. menetapkan hasilsurat dari komisi pemilihan umum propinsi banten jl. saleh admin telp. fax. serang yang ditandatangani oleh ketua kpu provinsi banten drs. did hid laksana. bukti surat perhitungan sementara hasil pemilu kabupaten tangerang tertanggal april yang menerangkan sebagai berikut jumlah tps tps. jumlah kecamatan kecamatan kabupaten tangerang jumlah suara suara dprd provinsi yang ditandatangani oleh sekretaris kpu kabupaten tangerang drs. deddy suwardi m.si nip. bukti surat daftar perolehan sementara hasil penghitungan suara pemilu untuk dprd provinsi hari jum'at hari senin, hari selasari dewan pimpinan cabang partai pelopor kabupaten tangerang nomor dpc.pp.kab.tng p iv tertanggal april perihal protes dan keberatan atas sikap kpu kabupaten tangerang yang melecehkan eksistensi partai pelopor kabupaten tangerang, yang ditandatangani oleh ketua dpc sakit supriyadi dan stefan lung sebagai sekretaris. bukti surat mandat dari dewan pimpinan daerah partai pelopor provinsi banten nomor dpd pelopor iv tertanggal april yang ditandatangani oleh ketua karan, s.h. |
amien rais, tempat tanggal lahir umur: surakarta, april tahun, agama islam, pekerjaan ketua umum dpp partai amanat nasional pan) e mail hatta rajasa, tempat tanggal lahir umur palembang, desember tahun, agama: islam, pekerjaan sekretaris jenderal dpp pan: dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama materialis akbar, sh. yang berkantor jl. tebet timur raya jakarta selatan nomor telepon nomor faksimili nomor e mail il. nama herman kadir, sh. yang berkantor jl. tebet timur raya jakarta selatan nomor telepon nomor faksimili nomor ill. nama ahmad bay lubis, sh. yang berkantor jl. tebet timur raya jakarta selatan nomor telepon nomor faksimili nomor berdasarkan surat kuasa khusus pan nomor pan ku sj v tanggal mei selanjutnya disebut sebagai pemohon. telah membaca permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon persidangan: telah memeriksa keterangan tertulis dari komisi pemilun, peserta pemilutanggal oktober menyatakan pan memperoleh satu kursi dpr daerah pemilihan sulawesi tengah dari sisa suara yakni kursi yang keenamberita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu untuk pemilu anggota dpr nomor ba iv bukti berita acara rekapitulasi hasil suara pemilu provinsi untuk pemilu anggota dpr ri model dpr ri. bukti dan berita acara rekapitulasi hasil suara kpu kabupaten kota untuk pemilu anggota dpr dan dpd model dpr dpd danota untuk kabupaten donggala. bukti surat kpu kabupaten donggala kepada kpu provinsi sulawesi tengah iv kpu.dgl tanggal april tentang perubahan kekeliruan penghitungan suara untuk dpr ri. menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti bukti sebagaimana tersebut atas, dalam persidangan juga telah didengaradalah wakil ketua dpw pan yang bertugas sebagai saksi dalam perhitungan suara tingkat provinsi. bahwa sepengetahuannya memang hampir semua daerah pemilihan banyak terjadi kesalahan yang bahkan mengarah kepada kecurangan. bahwa mendengar terjadi beberapa kesalahan penghitungan yang setelah menjadi saksi tingkat kpu kemudian terbukti pada daftar perolehan itu. bahwa terjadi beberapa kali pembatalan karena kesalahan kesalahan pada tingkat kpu daerah, kpu kabupaten yang kemudian setelah tingkat provinsi ternyata harus beberapa kali dibatalkan. dprd kabupaten kota telah ternyata benar bahwa perolehan suara pemohon daerah pemilihan kota binjai menurut kpu kota binjai adalah sebesar suara: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti yang berupa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk model da dprd kab kota) yang menjadi dasar bagi pemohon untuk menyatakan bahwa perolehan suara pemohon adalah sebesar suara, namun sertifikat rekapitulasi tersebut tidak disertai dengan adanya berita acara rekapitulasi model da dprd kab kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota ppk dan para saksi sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini, menimbang bahwa partai pelopor sebagai pihak yang terkait dalam perkara ini juga telah mengirimkan bukti bukti untuk menyanggah permohonan pemohon, menimbang bahwa berdasarkan bukti yang berupa berita acara rekapitulasi per) bertanggal april yang dikeluarkan oleh ppk binjai selatan yang ditandatangani oleh ketua dan anggota ppk binjai selatan serta saksi saksi, yang telah disahkan oleh kpu kota binjai, serta bukti bukti lainnya berupa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pps model dprd kab kota) kelurahan lambung timur, lambung barat, lambung dalam, bhakti karya, tanah merah, tanah seribu, pujidadi dan binjai estate, telah ternyata bahwa perolehan suara pemohon ppk binjai selatan adalah sebesar suara: menimbang bahwa setelah membandingkan kedua bukti yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh partai pelopor selaku pihak yang terkait dalam perkara ini, maka mahkamah berkeyakinan bahwa perolehan suara pemohon ppk binjai selatan dapil binjai adalah sebesar suara, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ppk binjai selatan dan kpud kota binjai, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka mahkamah berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara pemohon dapil binjai selatan iv, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak. xiv. dapil sumatera selatansehingga berakibat pan kehilangan kursi dprd provinsi sumatera selataateramendalilkan, pan kekurangan suara yang bersumber dari kesalahan kpu kota palembang yang diteruskan kpu provinsi sumatera selatan: menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti yang berisi perolehan suara pan suara, namun dilaporkan oleh kpu kota palembang kepada kpu provinsi suara, dan selanjutnya dilaporkan oleh kpu provinsi kpu sehingga pan kehilangan suara sebesar suara suara: menimbang bahwa dengan perolehan suara pan tersebut, seharusnya pan memperoleh dua kursi, yaitu satu kursi berdasarkan bpp, sedangkan satu kursi lagi dari sisa suara namun ternyata pan hanya memperoleh kursi berdasarkan perhitungan suara kpu provinsi sebesar sehingga pan kehilangan satu kursi, menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti bukti dan pemeriksaan dalam persidangan mahkamah berpendapat bukti bukti yang diajukan pemohon tidak cukup kuat meyakinkan mahkamah, menimbang berdasarkan pertimbangan yang diuraikan bagian atas, maka mahkamah berkesimpulan bahwa pemohon tidak mampu membuktikan dalil dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak. xv. dapil semarangppk baden yang seharusnya ditulis suara, sehingga terdapat kekurangan suara yang semestinya menjadi hak pemohon. hal ini disebabkan karena perolehan suara pada pps desa lemah ireng belum dimasukkan dalam perhitungan suara ppk badenemarang, bahwa kesalahan penghitungan tersebut akibat suara pan sejumlah suara asal tps tidak dimasukkan atau dihitung dalam pps desa lemah ireng bukti dan kesalahan ini telah dilakukan perbaikan seperti (lihat bukti dan juga dikuatkan dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh pps desa lemah ireng yang isinya menerangkan bahwa perhitungan suara yang sampai kpu kabupaten semarang untuk dprd kabupaten kurang suara, karena laporan pps desa lemah ireng belum lengkap. hal itu karena perolehan suara pemohon tps dusun kalisalak belum diperhitungkan, sehingga jumlah suara untuk pan seluruh desa lemah ireng seharusnya suara, bukti ppk baden juga mengakui belum dimasukkannya perolehan suara pan desa lemah ireng dan merekomendasikan perhitungan yang benar, yaitu semula tertulis sejumlah menjadi suara, bukti apabila perolehan suara dihitung, maka total perolehan suara pan dapil semarang menjadi suara. dengan demikian pan mendapatkan sisa suara sebesar suara, yang diperoleh dari kecamatan baden suara, kecamatan tuntang suara, dan kecamatan pringapus suara: menimbang bahwa dengan perolehan sisa suara pan maka pan seharusnya mendapatkan kursi sisa yang terakhir, yang jika berdasarkan penghitungan kpu kursi sisa itu akan diperoleh pkb yang perolehan suaranya menimbang bahwa pemohon terbukti telah melakukan upaya upaya pengaduan atau keberatan atas persoalan tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh kpu kabupaten, selanjutnya bawaslu menyarankan pemohon untuk mengajukan permasalahan ini mahkamah konstitusi, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas serta bukti bukti dan kesaksian yang diajukan oleh pemohon, maka mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon terbukti benar, oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan. xvi. dapil suara bone bolangoyang seharusnya menurut pemohon suara. pemohon mempermasalahkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara pan ppk suara, sehingga terdapat kekurangan suara, yang seharusnya menjadi hak pemohon. samping itu pemohon juga mempersoalkan penggelembungan perolehan suara ppp sebanyak suara, dan partai golkarara bone bolangonggelembungan suara ppp dan partai golkarmenimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara, berupa penggelembungan suara akibat terjadinya berita acara ganda pada penghitungan rekapitulasi ppk suara. pada berita acara pertama pan memperoleh suara kecamatan suara suara, sehingga seharusnya pan memperoleh kursi (kursi pan dari sisa bpp) dari kursi yang tersedia dapil kecamatan suara bukti menimbang bahwa desa lompotoo kec. suara pan memperoleh suara, namun yang dilaporkan oleh pps kepada ppk dan diteruskan kepada kpu hanya suara, sehingga berakibat jumlah perolehan suara pan hanya suara, yang seharusnya suara. kesalahan ini mengakibatkan pan tidak memperoleh sisa kursi: menimbang bahwa bukti bukti yang diajukan pemohon maupun pemeriksaan dalam persidangan telah ternyata tidak cukup mendukung dalil dalil pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon. xvii. dapil balikpapan dprd kota balikpapan) menimbang bahwa pemohon keberatan terhadap hasilrhitungan suara pan pps baru tengah yang seharusnya tertulis suara, sedangkan pps baru ilir seharusnya tertulis suara, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan perolehan suara panlikpap, hasil penghitungan suara ppk balikpapan barat terdapat kesalahan, sehingga merugikan pan karena mengakibatkan perolehan jumlah kursi pan untuk dprd balikpapan, menimbang bahwa pemohon mendalilkan, kesalahan terjadi pps kelurahan baru tengah, karena perolehan suara pan seharusnya ditulis suara, sehingga selisih kekurangan perolehan suara pan sebesar suara bukti sementara pps kelurahan baru ilir, perolehan suara pan seharusnya suara, tertulis suara, atau kehilangan suara bukti kesalahan tersebut mengakibatkan pan kehilangan suara dua tps. menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan, telah terjadi penambahan suara untuk partai demokrat pps baru ilir sebesar suara dan pps kelurahan margomulyo sebesar suara, atau terjadi penambahan sebesar suara. dengan penambahan suara tersebut partai demokrat mendapat suara, menimbang bahwa pemohon telah melakukan upaya keberatan sejak tingkat ppk dan seterusnya kpu kabupaten kota dan bawaslu dapil balikpapan namun tidak mendapat tanggapan sampai akhirnya pemohon mengajukan mahkamah konstitusi, menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan seksama bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, ternyata dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan pps baru tengah dan baru ilir, tidak didukung oleh bukti bukti yang dapat menguatkan dalil pemohon tersebut, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon harus ditolak. xvii. dapil sulawesi tengah dprd provinsi) menimbang bahwa pemohon keberatan terhadap perhitungan suara versi kpu kpu sebesar provinsi sulawesi sebesar yang seharusnyaberpendapat, berita acara penghitungan suara kpperolehan suara pan suara, sedangkan perolehan suara pbb sebesar suara, namun perolehan pbb ditulis suara, sehingga merugikan pemohon. akibat kesalahan tersebut pan kehilangan satu kursi sisa, menimbang bahwa keterangan saksi menyebutkan, kesalahan tersebut dimulai dari formulir tingkat ppk. menurut pemohon saksi saksi pan sudah menyampaikan pernyataan keberatan terhadap hasil penghitungan pada tingkat ppk, tetapi keberatan itu tidak dihiraukan oleh ppk. karena itu kesalahan tetap berlanjut pada perhitungan suara tingkat kpu kabupaten dan seterusnya terjadi pula kesalahan pada tingkat kpu propinsi. keberatan pan tersebut disarankan oleh kpu provinsi sulawesi tenggara agar diajukan mahkamah konstitusi, menimbang bahwa atas pertanyaan kpu, saksi mengemukakan bahwa bukti (data) kesalahan yang diklaim pemohon tidak berupa berita acara rekapitulasi pps, tetapi berdasarkan catatan saksi, menimbang keterangan saksi baso rustam efendi, saksi pan tingkat kpu provinsi sulawesi tengah, tidak menandatangani berita acara dantersebut, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas mahkamah berpendapat bahwa bukti buku yang diajukan pemohon maupun hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak cukup kuat meyakinkan mahkamah, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak. xix. daerah pemilihan lampung tengahdan perolehan suara pbr dari menjadi suara. penggelembungan tersebut terjadi pps dalam wilayah ppk padang ratulampung tengah sebesar suara, dengan demikian jika tidak terjadi penambahan perolehan suara bagi partai pbr maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon: menimbang bahwa pemohon mendalilkan hasil penghitungan tersebut terdapat kekeliruan karena jumlah perolehan suara ppp dan pbr tidak cocok dengan data pps yang menyebutkan ppp memperoleh suara dan pbr memperoleh suara bukti menimbang bahwa perhitungan kpu kabupaten sebelum tanggal april data tidak ada yang berubah, bahkan media lampung post april telah memuatnya bahwa pan dapat kursi sana, menimbang bahwa pemohon telah melakukan upaya keberatan yang diajukan kpu lampung tengah, ppk padang ratu, bawaslu kecamatan padang ratu, namun kpu kabupaten tidak memberi tanggapan, sedangkan bawaslu kabupaten menyarankan pemohon untuk secepat mungkin mencari data yang ada pps pps untuk diajukan mahkamah konstitusi, menimbang bahwa dalil dalil pemohon atas tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup, oleh karena itu mahkamah berpendapat, permohonan pemohon tidak cukup alasan sehingga harus ditolak. xx. daerah pemilihan bulukumba menimbang bahwa pemohoadanya pengurangan suara ditingkat ppk sejumlah suara dan kpud kabupaten yang seharusnya perolehan suara pan suara, tetapi ditulis suara, sehingga terdapat kekurangan suara yang menjadi hak pemohonulukumba telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara dprd kabupaten bulukumba oleh kpu kabupaten bulukumba, sehingga merugikan perolehan kursi pan. menurut pemohon pan seharusnya memperoleh suara sebesar suara,lukumba bukti serta bukti saksi saksi, namun ppk kecamatan lantaran dan kandang menuliskan perolehan suara pan hanya suara bukti sementara kpu kabupaten bulukumba mengumumkan perolehan suara pan sebesar suara, sebagaimana dalam surat kpu kabupaten bulukumba set. kpu blk iv tanggal april bukti sehingga pan kehilangan suara sebesar suara, yang mengakibatkan pan kehilangan kursi: menimbang bahwa pemohon mendalilkan, alokasi kursi dapil bulukumba tersebut sebesar kursi dan seharusnya jika tidak terjadi kesalahan, maka dengan perolehan suara, semestinya pan berhak memperoleh kursi sisa, namun oleh kpu bulukumba kursi sisa dimaksud diberikan kepada pbr yang hanya memiliki suara bukti menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang diuraikan atas, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti, mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tidak cukup kuat untuk mendukung dalil dalil pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak, menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk sebagian lainnya., calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dari daerah pemilihan sulawesi tenggara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dari daerah pemilihan banyuasin calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota dari daerah pemilihan kota batam calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dari daerah pemilihan semarang menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi adalah (enam puluh dua ribu dua ratus tiga) suara, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dari daerah pemilihan sulawesi tenggara adalah (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dari daerah pemilihan banyuasin adalah (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) suara, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota dari daerah pemilihan batam adalah (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam) suara, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dari daerah pemilihan semarang adalah (empat ribu lima ratus enam puluh satusatuan pembangunan untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dari daerah pemilihan sumbawa dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi partai amanat nasional adalah suara sedangkan untuk partai persatuan pembangunan ppp) adalah (tujuh ribu tiga puluh) suara, bahwa perolehan suara pan kabupaten donggala sebelumnya tertulis tetapi yang sebenarnya adalah bahwa angka tersebut diperoleh setelah pengecekan enam daerah pemilihan yang menunjukkan bahwa angka yang sebenarnya tidak seperti yang pertama. bahwa sudah mengajukan keberatan kepada bawaslu dan kpud, karena itu kemudian terjadi perubahan. bahwa benar selisih sejumlah itu belum pernah dibenarkan ataupun disahkan kpu provinsi, karena beranggapan bahwa angka tersebut dianggap final namun tetap memberikan kesempatan kepada pihak partai untuk mencari bukti bukti yang bisa mendukung keberatannya. bahwa saksi tahu persis berapa angka perolehan pan provinsi itu pada waktu penghitungan suara. karena itu tidak menandatanganinya. bahwa pada saat itu mengajukan keberatan dalam bentuk formulir yang disampaikan kepada kpu. daerah pemilihan jawa tengah telah terjadi kesalahan dalam perhitungan suara pan kpu kabupaten kudus dan kpu kabupaten jepara provinsi jawa tengah sebagai berikut: kesalahan kpu kabupaten kudus sebagai berikut: jumlah suara pan seharusnya dicantumkan suara, tertulis suara sehingga selisih kekurangan suara pan sebesar suara. ii) kesalahan tersebut diakui dan diadakan perbaikan oleh kpu kabupaten kudus, sebagaimana dapat dilihat berita acara pembetulan rekapitulasi perhitungan suara komisi pemilu kabupaten kudus untuk pemilu anggota dprd provinsi, bertanggal april selisih kekurangan suara pan sebanyak bukti adapun terjadinya kesalahan selisih suara tersebut atas adalah akibat terjadinya kesalahan rekapitulasi ppk sumpit yang telah diakui oleh kpud kab. kudus. kesalahan kpu kabupaten jepara sebagai berikut i)) ppk kec. bangsa jumlah suara pan seharusnya berjumlah suara, namun tercantum suara sehingga selisih kekurangan suara panhimpunan indonesia baru untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota dari daerah pemilihan kota jambi dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi partai amanat nasional adalah (delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara sedangkan partai perhimpunan indonesia baru adalah (seribu delapan ratus dua belasnasional banteng kemerdekaan untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dari daerah pemilihan bengkulu selatan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi partai amanat nasional adalah adalah (tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara sedangkan partai nasional banteng kemerdekaan adalah (seribu lima puluh tujuh) suarmat tanggal juni diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari selasackuasa pemohon dan kuasa kputeuku umar, s.h sebanyak suara. kesalahan tersebut telah diakui oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan bangsa dalam, bertanggal april no: ppk.bs iv bukti ii) pps desa karanggondang, kecamatan ronggo, perolehan suara pan seharusnya berjumlah suara namun tercantum suara sehingga selisih kekurangan suara pan suara. adanya kesalahan tersebut telah diakui oleh panitia pemungutan suara pps), desa karanggondang, kecamatan ronggo dalam surat pernyataan pps desa karanggondang kecamatan ronggo, bertanggal april bukti iii) akibat terjadinya kesalahan dalam perhitungan suara kpud kudus suara ppk bangsa suara pps karanggondang suara) maka pan telah kehilangan suara sebanyak suara, mempengaruhi perolehan kursi pan. suara pan seluruhnya kabupaten kudus suara kabupaten jepara suara kabupaten demak suara jumlah suara apabila sisa suara pan suara tersebut dibandingkan dengan partai lain, maka pan merupakan pemegang sisa suara terbanyak. bahwa alokasi kursi untuk daerah pemilihan jawa tengah sebesar (sembilan) kursi, dan (delapan) kursi sudah dibagi habis, sehingga tinggal (satu) kursi yang masih diperebutkan oleh parpol peserta pemilu. sehingga parpol lain tidak berhak atas sisa (satu) kursi termaksudperolehan suara partai amanat nasional daerah pemilihan jawa tengah sebesar suara. menetapkan partai amanat nasional memperoleh (satu) kursi dprd provinsi jawa tengah dari daerah pemilihan jawa tengah yaitu kursi yang kesembilan. memerintahkan kepada komisi pemilu kpu) untuk melaksanakan putusan ini: menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti yang berupa bukti surat keterangan dari kpud kab. kudus nomor tanggal mei tentang berita acara pembetulan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal april oleh kpud kabupaten kudus untuk pemilu anggota dprd provinsi jawa tengah. bukti nomor ppk.bs iv tanggal april bukti surat pernyataan dari pps desa karanggondang, kecamatan ronggo, kabupaten jepara tentang hasil perolehan suara pan pps desa karanggondang, kecamatan ronggo, kabupaten jepara untuk tps dan tps dengan jumlah dan suara, total suara, yang seharusnya jumlah perolehan suara pan pps desa karanggondang suara bertanggal april bukti berita acara penghitungan suara ppk kecamatan ronggo untuk pemilihan anggota dprd provinsi jawa tengah tanggal april model dprd provinsi. bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu untuk anggota dprd provinsi jawa tengah dari kpu provinsi jawa tengah nomor iv model dprd provinsi bertanggal aprilasri soleh, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi adalah anggota pps desa karanggondang kabupaten jepara. bahwa pada saat penghitungan suara, suara pps karanggondang semua anggota pps berkeyakinan bahwa penghitungan suara semua partai termasuk pan adalah sudah benar. oleh karena itu kemudian dilaporkan ppk. bahwa pada tanggal april ada calon legislatif untuk dprd provinsi yang datang desa karanggondang menyatakan penghitungan suara untuk pan, khususnya desa karanggondang ada kesalahan, yaitu kekurangan jumlah pada tps dan yang tidak ikut berjumlah. bahwa pada tanggal april anggota pps dan sekretaris desa selaku sekretaris pps membuktikan bahwa memang ada kesalahan penjumlahan. pada penjumlahan pps pada lembar pertama tertulis tapi kenyataannya adalah tps dan yang jumlahnya belum masuk, jadi jumlah sebenarnya adalah bahwa pada lembar (dua) juga ada kesalahan, tertulis seharusnya adalah akhirnya jumlah total pada lembar pertama dan kedua adalah suara. bahwa benar suara pan seharusnya adalah tetapi ditulis suara. bahwa pembetulan tersebut dilakukan bersama sama dengan seluruh anggota pps. bahwa tentang langkah langkah tersebut tidak pernah mendapatkan arahan dari ppk ataupun dari kpu kabupaten. bahwa untuk perubahan tersebut mengeluarkan surat pernyataan yang kemudian laporkan kepada ppk pada hari itu juga. bahwa dalam surat pernyataan tersebut juga lampirkan kekeliruan penghitungan. menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, partai keadilan sejahtera pks) sebagai pihak yang terkait dengan permohonan guo telah mengajukan tanggapan dengan suratnya bertanggal mei yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon kabur, tidak jelas dan membingungkan (absurd). bahwa pemohon juga telah mengalami penggelembungan suara kpu kabupaten demak sebesar suara yang terjadi ppk kranggan dimana perolehan suara pemohon pps kangkung seharusnya suara menjadi suara sehingga ada kelebihan suara dengan demikian maka suara pemohon seharusnya adalah bahwa pihaknya juga mengalami pengurangan suara khususnya kpu kabupaten kudus, kabupaten jepara dan kabupaten demak sehingga perolehan suara pihaknya seharusnya adalah suara. bahwa oleh karena itu pihaknya mohon agar mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon dan menyatakan membatalkan kpu nomor sk kpu serta menyatakan bahwa perolehan suara pks daerah pemilihan jawa tengah sebesar suara. dengan disertai bukti bukti yang berupa berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu anggota dprd provinsi dari tps viijapan bertanggal selasawa tengah kabupaten kudus, kecamatan dawe bercondoangsa bertanggal selasabangsa bertanggal minggersolokembang bertanggal sabtngkung bertanggal seninteng kabupaten kota demak, kecamatan kranggan bukti berita acara penghitungan suara komisi pemilu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd provinsi dari desa kelurahan dari kabupaten demak bertanggal rabu, april bukti berita acara ppk bs iv tentang berita acara ppk bs iv yang memuat tentang revisi rekapitulasi suara secara manual untuk dprd provinsi bertanggal mei bukti surat komisi pemilu kabupaten jepara nomor kpu jpr iv tentang jawaban permohonan rekapitulasi ulang bertanggal april bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa tengah tahun daerah pemilihan jawa tengah bertanggal april bukti daerah pemilihan sulawesi tenggara berdasarkan rekapitulasi kpu kota kendari untuk ppk kecamatan baruga, perolehan suara pan dengan total suara untuk kota kendari suara bukti pan melakukan komplain suara ppk kec. baruga tersebut dengan alasan terdapat perbedaan perhitungan antara pan dan ppk tersebut, yang mana menurut pan perolehan suara pan sebesar suara, sehingga terdapat selisih perhitungan suara bukti kpu provinsi bersama sama dengan pan melakukan penelitian data perolehan suara ppk tersebut dengan hasil bahwa ppk kec. baruga mengakui terjadi kesalahan sehingga rekapitulasi hasil koreksi ppk yang semula suara pan suara menjadi suara, didapatkan fakta suara pan yang hilang suaraditambah suara menjadi suara. dari hasil koreksi tersebut maka total perolehan suara pan daerah pemilihan sulawesi tenggara yang terdiri dari (satu) kabupaten dan (satu) kota dengan rincian perolehan suara sebagai berikut kabupaten konawe selatan, suara (tetap) kota kendari, suara (perubahan) maka jumlah suara pan daerah pemilihan sulawesi tenggara sebesar suara koreksi tersebut diterima oleh kpu kota kendari dan kpu provinsi sulawesi tenggara sebagaimana terbuktidata data pada bukti dan maka kpu provinsi sulawesi tenggara melakukan perbaikan rekapitulasi dprd bukti alokasi kursi daerah pemilihan sulawesi tenggara sebanyak kursi, bpp untuk kursi suara, sehingga pan memperoleh kursi berdasarkan bpp dan masih memiliki sisa suara suara. dari sisa suara tersebut suara) dibandingkan dengan sisa suara partai lain ternyata pan memperoleh sisa suara terbesar, sehingga pan berhak untuk mendapatkan kursi lagi dari sisa kursi yang ada. kpu propinsi sulawesi tenggara menangguhkan penetapan calon terpilih calon anggota dprd provinsi khususnya untuk daerah pemilihan sambil menunggu keputusan mahkamah konstitusi sesuai surat nomor: kpu, bertanggal men sebesar suara menyatakan partai amanat nasional memperoleh lagi satu kursi tambahan yakni kursi yang kesebelaspemilu anggota dprd provinsi tingkat panitia pemilihan kecamatan dan lampiran model dprd prov. bukti surat komplain hasil penghitungan suara nomor pan b k iv tanggal april bukti surat perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara model da nomor ppk brg iv tanggal april bukti laporan perjalanan dinas dalam rangka klarifikasi data autentik perolehan suara pan kecamatan baruga dan surat perintah tugas kpu provinsi sulawesi tenggara nomor kpu tanggal april bukti surat perbaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara dprd provinsi nomor kpu v tanggal mei dan lampiran. bukti surat perbaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara model da nomor kpu tanggal mei bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dprd provinsi sulawesi tenggara lampiran model dprd provinsi. bukti surat pemberitahuan nomor kpu tanggal mei dapil banyuasin sumatera selatan: berdasarkan berita acara model rekapitulasi hasil suara komisi pemilu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota, hari senin tanggal april untuk daerah pemilihan banyuasin dinyatakan pan memperoleh suara, pbr suara bukti berita acara tersebut terdapat kekeliruan sehingga ppk kec. talang kelapa kab. banyuasin melakukan revisi perhitungan suara pan kec. talang kelapa sebagaimana dalam suratnya nomor ppk.tl tanggal april tentang pemberitahuan pan telah memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu tahunpil, yaitu: jawa barat vii (dpr) sulawesi tengah dpr) jawa tengah dprd provinsi) sulawesi tenggara dprd provinsi) banyuasin dprd kabupaten) kota medan dprd kota) sumbawa dprd kabupaten) jambi dprd kota) batam dprd kota) bengkulu selatan dprd kabupaten) indragiri hilir dprd kabupaten) solok selatan dprd kabupaten) kota binjai dprd kota) sumatera selatan dprd provinsi) kabupaten semarang dprd kabupaten) suara bone bolango dprd kabupaten) kota balikpapan dprd kota) sulawesi tengah dprd provinsi) lampung tengah dprd kabupaten) bulukumba dprd kabupaten) secara berurutan berikut ini akan diuraikan duduk perkara masing masing dapil atas, dengan menyatakan bahwa betul terdapat kekeliruan sehingga suara pan menjadi suara bukti bahwa jumlah suara merupakan rekapitulasi dari desa dan kelurahan kel. suwardi, kel. sukomoro, kel. air batu dan kel. konten). sesungguhnya terdapat kekeliruan dari laporan pps kelurahan konten ppk sebagaimana termaksud dari suara pps kelurahan konten pps kl.k tanggal april antara lain seharusnya suara pan berjumlah suara melaporkan suara pan berjumlah suara kekurangan suara pan berjumlah suara bukti dengan demikian suara pbr berada bawah pan yaitu suara pbr suara sedangkan pan suara. kesalahan tersebut telah disampaikan pula oleh kpu kab. banyuasin kepada kpu pusat dengan surat kpu.ba v tanggal april bukti bahwa alokasi kursi banyuasin sebanyak kursi, dimana kursi sudah dibagi olehisa suara terbesar yaitu dibandingkan dengan partai partai lain sehingga sisa kursi tersebut adalah. menyatakan bahwa sisa kursi yang kedelapan adalahrekapitulasi hasil 2a surat panitia pemilihan kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin tanggal april nomor ppk tl tentang revisi perhitungan suara partai pan kec. talang kelapa. bukti p 2b berita acara pengesahan revisi penghitungan ulang suara partai amanat nasional dari ppk kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin tanggal april bukti p 3a surat panitia pemungutan suara kelurahan konten kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin tanggal april nomor pps ki.k tentang laporan kekeliruan perhitungan suara partai pan kelurahan konten. bukti p 3b berita acara pengesahan revisi penghitungan ulang suara partai amanat nasional dari pps kelurahan konten kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin tanggal april bukti surat komisi pemilu kabupaten banyuasin tanggal april nomor kpu.ba v tentang perhitungan suara partai pan kecamatan talang kelapa. bukti surat panitia pengawas pemilu bawaslu) kabupaten banyuasin padabukti surat tanda terima dari kpu pusat tanggal mei bahwa telah dikirimnya surat nomor kpu.ba v tanggal april tentang revisi perhitungan suara partai amanat nasional pan) kecamatan talang kelapa kpu pusat. bukti surat tanda terima dari kpu pusat tanggal mei bahwa telah dikirimnya suratbakri saleh, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa adalah ketua pps kelurahan konten kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin sumatera selatan. bahwa benar telah terjadi kekeliruan perhitungan suara kelurahan konten, dimana pada perhitungan akhir perolehan suara pan sebesar suara, namun setelah dilakukan perhitungan ulang ternyata perolehan suara pan adalah bahwa untuk perubahan itu telah dibuat (satu) buah laporan dan berita acara yang diteruskan kepada ppk kecamatan talang kelapa bertanggal april bahwa karena banyaknya tps yang menjadi tanggung jawab pps kelurahan konten yaitu sebanyak tps maka terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan revisi, sehingga diperlukan waktu lebih kurang hari sejak selesainya pemungutan suara hingga dilakukannya rekap tersebut. islami spd, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa adalah anggota ppk kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin. bahwa benar pada tanggal april ketua pps kelurahan konten telah menyampaikan surat yang berisi revisi atas perhitungan pan khususnya kecamatan talang kelapa yang pada awalnya tertulis direvisi menjadi bahwa setelah mendapat surat revisi tersebut ppk mengadakan rapat pleno dengan mengundang saksi saksi dari parpol, namun saksi saksi dari parpol tidak ada yang hadir. bahwa ppk kemudian mengambil kebijakan untuk meneruskan laporan dari pps konten tersebut kepada kpud kabupaten banyuasin dengan surat bertanggal april drs. kaharuddin hr, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa adalah ketua bawaslu kabupaten banyuasin. bahwa pada tanggal april mendapat informasi dari masyarakat kelurahan konten mengenai kekurangpuasan mereka dengan penghitungan suara tahap pertama yang dilakukan pps konten. bahwa berdasarkan laporan tersebut bawaslu mengadakan crosscheck pps dan ternyata laporan tersebut benar. bahwa pada tanggal april telah dilaksanakan penghitungan ulang yang rekannya telah disampaikan ppk kecamatan talang kelapa bahwa pada tanggal april telah menerima surat tembusan dari ppk talang kelapa yang disampaikan kepada kpu tentang revisi penghitungan suara pan tersebut. bahwa kemudian bawaslu meminta agar kpud banyuasin melakukan revisi terhadap penghitungan suara pan untuk kabupaten kecamatan talang kelapa. bahwa pada tanggal april pukul kpu telah mengadakan rapat pleno yang menyimpulkan bahwa perolehan suara untuk wilayah sumatera selatan telah dilakukan rekapitulasi kpu provinsi dan telah ditandatangani oleh saksi dan telah dikirim kepada kpu pusat. oleh karena itu kpu kabupaten agar tidak menyerahkan berkas susulan yang berhubungan dengan perhitungan suara kpu provinsi sumatera selatan. jika ada keberatan agar diajukan langsung kpu pusat. bahwa karena usul bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh kpu telah menyampaikan surat tertulis kepada kpu yang berisi bahwa hasil penghitungan suara pps konten semula setelah dilaksanakan penghitungan ulang ppk pps tersebut ternyata suara yang diperoleh bukan tetapi sedangkan perhitungan suara semula seluruh kecamatan talang kelapa semula adalah suara seharusnya adalah suara. daerah pemilihan kota medan pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilu kpu) nomor kpu tanggal april tentang hasil penghitungan suara pemilu dprd tahun secara nasional untuk daerah pemilihan kota medan yang umumkan pada hari jum'at tanggal april pukul wib yang hasil penghitungan sebagai berikut: rangking nomor urut nama partai jumlah jumlah partai partai peserta pemilu suara kursi bukti catatan kursi yang peroleh buah dengan bpp suara.perolehan kursi partai amanat nasional berkurang untuk daerah pemilihan kota medan. penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut rangking nomor urut nama partai jumlah jumlah partai partai peserta pemilu suara kursi bukti dari perolehan suara dalam butir tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa ppk medan denah melakukan rekapitulasi untuk pib sebesar suara yang tidak berdasarkan data dari pps yaitu pps binjai perolehan suara pps tegal sari mandala iii perolehan suara pps tegal sari mandala perolehan suara pps tegal sari mandala perolehan suara pps medan tenggara perolehan suara pps denah perolehan suara total perolehan suara bukti berdasarkan rekapitulasi dari data pps diatas terjadi pembengkakan suara pib secara tidak sah sebanyak suara. berdasarkan data rekapitulasi kpud kota medan, pan memperoleh suara ppk medan area padahal berdasarkan data pps, pan memperoleh: pps pasar merah timur perolehan suara pps tegal sari perolehan suara pps tegal sari perolehan suara pps tegal sari iii perolehan suara pps koma perolehan suara pps koma perolehan suara pps koma perolehan suara pps sukaraja perolehan suara pps sukaraja perolehan suara pps sei rengas permata suara ppp sei rengas suara pps pandan hulu suara total perolehan suara bukti berdasarkan perhitungan pps diatas, maka disatu sisi suara pib bertambah suara tidak sah sebesar suara. disisi lain suara pan kecamatan medan area dihilangkan sebanyak suara. pemohon juga berkeberatan terhadap penetapan kpu kpu mdn tanggal april tentang hasil penghitungan suara partai bintang reformasi pbr) untuk daerah pemilihan medan kecamatan medan ampas dan medan area. panitia pemilihan kecamatan nama partai bukti pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga mengakibatkan bpp yangpanitia pemilihan kecamatan nama partai pbrrekap pps kecamatan medan ampas dan medan area. bukti pemohon berharap agar mahkamah konstitusi republik indonesia untuk membatalkan keputusan kpu bernomor kpu mdn bertanggal april tentang hasil akhir penghitungan suara untuk pbr kecamatan medan ampas dan medan area. bahwa pemohon melihat adanya kesalahan dari data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh kpud medan bernomor kpu mdn bertanggal april tentang hasil penghitungan suara untuk kecamatan medan ampas sebagai berikut urut partai jumlah suarjumlah perolehan suara pannama hari hari siti siti ampas timbang bangun lah partai sari sari rejo rejo beli mulia jumlahpenghitungan pps se kecamatan medan ampas. pemohon berharap agar mahkamah konstitusi menetapkan hasil perhitungan perolehan suara pan kecamatan ampas yang benar sebagai berikut urut partai jumlah suara berdasarkan perhitungan diatas pula diperoleh fakta suara pan untuk daerah pemilihan kota medan berjumlah suara dengan perincian sebagai berikut ppk medan ampas pan memperoleh suara ppk medan denah pan memperoleh suara ppk medan kota pan memperoleh suara ppk medan area pan memperoleh suara total perolehan suara alokasi kursi untuk daerah pemilihan kota medan kursi, bpp kursi adalah suara, sehingga pan mendapat kursi dengan sisa suara suara. dibandingkan dengan pib yang hanya mendapat suara suara dan pbr suara. dari kursi yang sudah dibagi oleh kpud kota medan berdasarkan nomor surat kpu bertanggal april tentang hasil penghitungan suara pemilihan calon anggota legislatif dprd kota medan pada pukul wib dengan perolehan kursi terakhir diberikan kepada pib yang berdasarkan data pps sisa suaranya dengan demikian terdapat kesalahan penetapan oleh kpu kota medan seharusnya sisa kursi diperoleh oleh pan dengankni kursi yang kesepulu: bukti surat pengiriman hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu nomor kpu mdn tanggal april bukti tabel perbandingan rekap hasil penghitungan suara pan dengan pib kecamatan medan area dan kecamatan medan denah daerah pemilihan kotamadya medan. bukti berkas data pps kecamatan medan denah dan kecamatan medan area. bukti data data saksi pan.andi bakti, bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut dapil jawa barat vii berdasarksenin tanggal april bukti dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr untuk dapil jawa baratpberita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu untuk pemilu anggota dpr tersebut, terutama berkaitan dengan jumlah suara sah: berdasarkan berita acara penghitungan suara kpu kota cirebon dan kab. indramayu dalam model db untuk pemilu anggota dpr dpd, bahwa suara sah kabupaten cirebon adalah bukti suara sah kota cirebon suara bukti dan suara sah kab. indramayu suara bukti bahwa salah satu ppk panitia pemilihan kecamatan) salah satu kabupaten cirebon adalah ppk dukupuntang yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan perhitungan perolehan suara pan yang semula berjumlah suara, dan yang sebenarnya suara bukti yang dibuktikan dengan penghitungan suara dpr kecamatan dukupuntang mana perolehan suara pan adalah bukti bahwa dengan adanya kesalahan dari kpud kabupaten cirebon, maka terbukti suara pan hilang sebesar dengan demikian, jumlah suara sah yang dilaporkan oleh kpud kabupaten cirebon harus ditambah suara, sehingga suara sah untuk kabupaten cirebon adalah suara suara suara, bahwa adalah saksi dari dpd pan pada saat penghitungan suara kpu kota medan. bahwa seharusnya penghitungan suara itu berdasarkan data yang diperoleh dari ppk namun karena pada data ppk terjadi markup, maka itu diambil kesepakatan untuk menggunakan data dari pps. bahwa berdasarkan penghitungan tersebut terjadi koreksi terhadap penghitungan suara beberapa partai. bahwa dalam sidang pleno yang dilakukan pada tanggal april malam penghitungan suara langsung diambil alih oleh kpu sedangkan partai partai tidak lagi diikutsertakan dan pada malam itu juga keputusan diambil oleh kpu medan. bahwa pada hari jumat tanggal april pukul kpu medan mengeluarkan hasil rekapitulasi nomor kpu mdn bertanggal april bahwa dengan adanya hasil rekapitulasi tersebut dpd pan kota medan melakukan koreksi melalui nomor pan d k s iv bertanggal mei yang berisi keberatan atas hasil rekapitulasi yang dilakukan kpu medan. bahwa kemudian mengirimkan surat kepada bawaslu medan, kpu sumatera utara, bawaslu sumatera utara, kpu pusat, bawaslu pusat dan mahkamah konstitusi. bahwa terdapat ketidakcocokan antara data yang dikeluarkan kpu medan dan pan medan, khususnya untuk medan area pada tegal sari ii. data kpu medan menunjukkan perolehan suara pan tetapi data yang diperoleh pan menunjukkan pan memperoleh suara. bahwa juga terjadi pembengkakan suara partai pib medan denah sebesar yaitu dari menjadi suara. bahwa medan area perolehan suara pan dirugikan dari menjadi hanya suara. bahwa juga terjadi kesalahan penghitungan dilihat dari hasil rekapitulasi yang dilakukan kpu medan terhadap pbr, dimana terjadi salah tempat antara medan area dengan medan ampas. sehingga kesalahan ini berpengaruh bagi penentuan jumlah perolehan suara partai pbr. dari hasil perhitungan partai pbr itu perolehan pbr medan ampas dan medan area sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dpd pan adalah untuk medan ampas dan untuk medan area. bahwa terjadi selisih angka antara data yang diperoleh pan dengan data kpu dimana berdasarkan perhitungan akhir secara keseluruhan diperoleh hasil pan yang semestinya memperoleh oleh kpu medan hanya diberikan suara sebesar suara, menimbang, bahwa disamping saksi tersebut persidangan juga telah didengar keterangan dari kpu kota medan yang dalam hal ini diwakili oleh sdr. ikhwaluddin simatupang dari divisi hukum pemungutan suara dan koordinator untuk wilayah medan yang pada pokok menerangkan hal hal sebagai berikut bahwa pada saat melakukan penghitungan suara, kpu kota medan sangat ragu atas data yang didapatkan dari ppk namun karena keterbatasan waktu kpu kota medan tidak dapat mengakses langsung pps karena itu kpu kota medan mengambil data pps yang ada ppk. bahwa untuk daerah pilihan medan ada partai yang mengajukan keberatan yaitu pan, pbr dan partai patriot pancasila. bahwa memang ada keraguan terhadap data pps medan ampas, tapi kpu kota medan terpaksa menggunakan data tersebut, kecuali dapat dibuktikan lain. bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara kota medan, logistik atau berita acara sangat tidak memadai sehingga untuk tingkat pps ada yang tidak menggunakan format da. bahwa kpu kota medan telah memberikan surat mandat kepada seluruh saksi partai politik untuk dapat mengambil data dan mengakses data yang ada pps. daerah pemilihan sumbawa nusa tenggara barat berdasarkan penetapan perhitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten kota tahun kabupaten sumbawa, hari kamis tanggal april untuk daerah pemilihan sumbawa dinyatakan pan memperoleh suara, ppp memperoleh suara bukti suara ppp seharusnya dan pan tetap suara. jadi ada penggelembungan suara ppp sebesar suara, dan hal ini menyebabkan perolehan kursi daerah pemilihan sumbawa ppp mendapat kursi dan pan mendapat kursi yang seharusnya adalah sebaliknya. bahwa sesungguhnya suara ppp pps desa labuan aji) yang terdiri dari tps hanya memperoleh suara sedangkan hasil rekap ppk kecamatan labuan batas menjadi suara sehingga suara ppp pps bertambah secara tidak sah suara bukti bahwa dari keterangan ketua pps desa labuan aji yaitu ibrahim dan saksi saksi, antara lain dari saksi pan yang bernama sahabudin tps arifin tps baharuddin tps saksi pdi p yang bernama ahmadi tps fred zulkarnaen kpps mustafa hasan saksi pbb untuk saksi pps, perolehan ppp adalah sebagai berikut tps suara ppp berjumlah tps suara ppp berjumlah tps suara ppp berjumlah tps suara ppp berjumlah bukti kesalahan tersebut telah disampaikan kpu kabupaten sumbawa dengan nomor pan b k s iv bertanggal april dengan perihal memohon klarifikasi suara perolehan ppp. namun kpud dan beberapa anggota ppk kecamatan labuhan batas tidak menanggapi permohonan dpd pan kabupaten sumbawa bukti tanggal april dpd pan kabupaten sumbawa melakukan pengaduan selisih data perolehan suara bawaslu kabupaten sumbawa dengan nomor surat pan b k s iv bukti beserta pelapor dari ketua pps desa labuan aji, ketua kpps dan saksi saksi dari beberapa partai lainnya. dan oleh bawaslu telah dinyatakan sebagai sipil dan telah dilimpahkan polres sumbawa. jika dilihat dari fakta perolehan suara, maka pan memiliki sisa suara sedangkan ppp sisa suara bahwa alokasi kursi daerah pemilihan sumbawa berjumlah kursi, dan ternyata sisa kursi terakhir diserahkan oleh kpud kabupaten sumbawa kepada ppp bukti bahwa penetapan kpud sumbawa tersebut telah salah sehingga merugikan pan. dimana ternyata dari sisa suara yang terbesar diperoleh oleh pan yaitu sedangkan ppp oleh karenanya semestinya sisa kursi tersebut (kursi yang yang diserahkan padaetapan perhitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten tahun oleh kpu kabupaten sumbawa. bukti rekap hasil penghitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten ppk kecamatan labuan batas. bukti keterangan ketua pps desa labuan aji dan saksi saksi dari parpol parpol pbb, pdip, pan). bukti surat dpd pan kabupaten sumbawa kepada kpu kabupaten sumbawa perihal mohon klarifikasi suara perolehan ppp. bukti surat dpd pan kabupaten sumbawa kepada bawaslu kabupaten sumbawa perihal pengaduan selisih data perolehan suara. bukti laporan ketua pps labuan aji ibrahim) kepada bawaslu kabupaten sumbawa. bukti daftar perolehan kursi dprd kabupaten sumbawmustafa hasan, bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi adalah saksi dari partai bulan bintang pps labuan aji. bahwa perolehan suara tempat menjadi saksi adalah tps tps tps dan tps sedangkan pan memperoleh suara. bahwa catatan saksi sama dengan catatan partai lain. bahwa tambahan sebesar suara bukan suara partai lain. ibrahim jafar, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi adalah ketua pps labuan aji. bahwa suara ppp labuan batas adalah namun ppk tertulis bahwa telah melaporkan tentang tambahan tersebut kepada bawaslu dan kpu kabupaten. bahwa dalam laporan kepada kpu mohon agar data tersebut jangan dikirim pusat namun keputusan kpu tetap dikirim meskipun ada protes. fred zulkarnaen, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi adalah ketua kpps. bahwa suara ppp tps desa labuan aji adalah yaitu untuk dprd kab kota, sedangkan ppk labuan batas menjadi bahwa mengetahui perubahan tersebut karena diberitahu oleh pengurus ranting pan labuan aji. bahwa karena ppk labuan batas telah terjadi penggelembungan suara minta agar data tersebut dikirim dulu jakarta tapi tetap dikirim. daerah pemilihan kota baru kota jambi bahwa panitia pemilihan kecamatan ppk) kota baru daerah pemilihan kota jambi pada tanggal april telah mengumumkan hasil penghitungan suara, sebagaimana dituangkan dalam berita acara penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan kota baru formulir lampiran telah menyebutkan menyatakan bahwa perolehan suara pan pada panitia pemilihan kecamatan ppk) kota baru adalah sebanyak (delapan ribu tiga ratus enam belas) suara, sedangkan partai perhimpunan indonesia baru pib) sebanyak (dua ribu enam ratus empat belas) suara bukti bahwa rekapitulasi perhitungan suara yang tersebut dalam berita acara ppk kota baru sebagaimana yang diuraikan atas bukti adalah salah atau keliru atau tidak benar jika dibandingkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota jambi model bukti yang telah dihitung secara manual oleh pemohon, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pemohon melaporkan masalah dan kejadian tersebut berikut melampirkan bukti buktinya kepada bawaslu kota jambi pada tanggal april dengan pengaduan nomor pw kj iv bukti bahwa dengan adanya pengaduan tersebut selanjutnya bawaslu kota jambi melangsungkan penelitian dan pemeriksaan dokumen saksi dengan membentuk tim guna memeriksa dokumen saksi perhitungan perolehan suara pada ppk kota baru khususnya terhadap rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai pib (sepuluh) pps kelurahan, dimana rapat pleno bawaslu kota jambi pada tanggal april memutuskan bahwa ppk kota baru telah dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara untuk kepentingan caleg parpol pib, sebagaimana tersebut dalam surat bawaslu kota jambi nomor bawaslu kj iv tanggal april perihal penerusan hasil temuan manipulasi penghitungan suara oleh ppk kota baru bukti bahwa pada tanggal april kpud kota jambi melangsungkan rapat pleno dengan mengabaikan hasil temuan maupun surat dari bawaslu kota jambi, atau dengan kata lain, kpud kota jambi tetap mensahkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai pib walaupun nyata nyata perolehan suara partai pib tersebut keliru atau salah, tidak benar dan tidak syah, karenanya saksi pan tidak bersedia menandatangani berita acara penghitungan suara guo bukti dan setelah itu pemohon mengajukan keberatan protes secara langsung kepada ketua kpud kota jambi, bahwa dengan adanya protes keberatan dari pemohon, selanjutnya kpud kota jambi mengundang berbagai pihak ppk, pps, bawaslu dan partai terkait yaitu partai pib dan pan) untuk datang kantor kpud kota jambi pada tanggal april sebagaimana sesuai dengan surat undangan kpud kota jambi nomor kpu k.jbi iv tanggal april perihal klarifikasi hasil temuan bawaslu kota jambi bukti bahwa selanjutnya dalam pertemuan sebagaimana undangan atas (point atas) ditempat dan tanggal yang sama april dilangsungkan rapat pleno ppk kota baru yang selanjutnya membuat berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai pib dan pan pada ppk kota baru dimana terbukti perolehan suara partai pib pada ppk kota baru adalah sebanyak suara, sedangkan perolehan suara pan adalah sebanyak suara, sebagaimana terbukti dari berita acara nomor ppk tanggal april bukti bahwa dari bukti juncto bukti juncto bukti juncto bukti atas jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa perolehan suara partai pib pada ppk kota baru adalah sebanyak (seribu delapan ratus dua belas) suara, jadi bukan sebanyak (dua ribu enam ratus empat belas) suara, sedangkan perolehan suara pan sebanyak (delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara, bahwa dengan adanya rapat pleno ppk kota baru berikut hasil perhitungan suara partai pib dan pan pada tanggal april tersebut, maka untuk itu selanjutnya kpud kota jambi melangsungkan rapat pleno pada tanggal april yang pada pokoknya berisi acara klarifikasi atas perolehan suara partai pib dan pan pada ppk kota baru, dimana perolehan suara partai pib berubah dari yang sebelumnya sebanyak suara menjadi angka suara yang sesungguhnya yaitu suara, sedangkan suara pan juga berubah dari sebelumnya sebanyak suara menjadi sebanyak suara bukti bahwa kpud kota jambi dengan tanpa dasar dan tanpa alasan yang syah serta dengan tidak menyertakan bawaslu kota jambi dan saksi parpol, ternyata telah mencabut berita acara nomor kpu k.jbi iv bertanggal april yang notabene membatalkan rapat pleno kpud kota jambi tanggal april membatalkan rapat pleno sebelumnya) bukti dan selanjutnya mengirimkan surat dimaksud kepada kpu pusat, sebagaimana terbukti dari surat kpud kota jambi nomor iv kpu k.jbi tanggal april bukti bahwa tindakan perbuatan kpud kota jambi sebagaimana tersebut terurai pada angka atas jelas merugikan hak dan kepentingan pemohon sebagai pemilik suara yang syah pada ppk kota baru, karena perolehan suara partai pib pada ppk kota baru berdasarkan bukti bukti syah adalah sebanyak suara bukan sebanyak suara, sehingga berpengaruh pada perolehan kursi untuk dprd kota jambi jika dihubungkan dengan sisa suara pan, bahwa sesuai dengan rapat pleno kpud kota jambi tanggal april bukti juncto hasil temuan bawaslu kota jambi bukti juncto berita acara ppk kota baru tanggal april bukti maka seharusnya total suara syah, bilangan pembagi pemilih bpp) parpol peserta pemilu daerah pemilihan kota jambi adalah sebagai berikut total suara partai s d suara bilangan pembagi pemilih bpp) suara: kursi suara (bpp) il. perolehan suara pan pada daerah pemilihan kota jambi adalah sebanyak suara, sedangkan bpp adalah suara, maka sisa suara syah milik pan adalah suara yang notabene lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara partai pib sebanyak suara: bahwa alokasi kursi untuk daerah pemilihan kota jambi adalah sebanyak (sembilan) kursi, dimana dari sisa suara yang tersebut atas seharusnya pemohon pan berhak atas (satu) kursi tambahan lagi yaitu untuk caleg pan dprd kota jambi nomor urut (dua) yang bernama syamsuar, sehingga bukan untuk calon legislatif dari parpol lainnya khususnya dari partai pib, bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai atas, pemohon dengan segala hormat mohon kepada yang mulia mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menetapkan dan membuka persidangan seraya memutuskan, sebagai berikut mengabulkan seluruh permohonan pemohon: menyatakan membatalkan keputusan komisi pemilu nomor:dan perolehan kursi dewan perwakilan rakyat daerah kota jambi dari daerah pemilihan kota jambi yang benar sebagai berikut menyatakan perolehsisa kursi yang ke (sembilanmodel tanggal april bukti formulir model untuk kelurahan kota baru yang sah. bukti bukti laporan sengketa pw kj iv bukti surat bawaslu nomor bawaslu kj iv tanggal april bukti berita acara perolehan suara partai kota baru model tanggal april bukti undangan kpu kota nomor kpu k.jbi iv bukti berita acara pleno ppk koreksi ppi dan pan nomor ppk tanggal april bukti berita acara kpu kota jambi nomor kpu kbbi iv tanggal april bukti hasil pleno kpu kota jambi nomor iv kpu kbbi tanggal april bukti surat kpu kota kpu pusat nomor iv kpu kbbimawar, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi adalah anggota pps pekanpete. bahwa benar jumlah suara pps peganpete digelembungkan suara, yaitu tps pekan pete dari menjadi dan tps dari menjadi bahwa pps pekan pete terdiri dari tps. drs. kasus anwar, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa adalah wakil ketua bawaslu kota jambi. bahwa pada tanggal april seorang calon legislatif pan melapor kepada bawaslu secara tertulis tentang adanya mark suara tingkat ppk kotabaru. bahwa berdasarkan laporan tersebut bawaslu mengadakan rapat pleno dan sepakat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan membentuk dua tim. bahwa pada tanggal april tim dari bawaslu mengadakan pengecekan pps dengan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan meminta agar dalam waktu hari pps memberikan data asli. bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut ditemukan benar adanya perbedaan antara data pps dengan data ppk bahwa ketua pps tersebut menyatakan bahwa data yang benar adalah data dari pps dan mereka siap memberikan kesaksian. dengan adanya kesalahan kpud kabupaten cirebon maka terjadi pula kesalahan jumlah suara sah seluruh dapil jawa barat sehingga perhitungan yang benar berdasarkan data data yang dijelaskan atas setelah dimasukkan suara yang belum dihitung oleh kpu kabupaten kota cirebon suara) adalah sebagai berikut suara sah kota cirebon suara suara sah kab. cirebon suara suara suara suara sah kab. indramayu suara sehingga total suara sah dapil jawa barat adalah suara: dengan terjadinya perubahan suara sah, maka berpengaruh pula pada angka bpp yaitu: suara sah suara kursi kursi berdasarkan temuan tersebut atas, perolehan suara pan adalah sebagai berikut kota cirebon suara kab. cirebon suara suara dari ppk dukupuntang) kab. indramayu suara jumlah total suara pan suara bahwa alokasi kursi dapil jawa barat sebanyak kursi, yang sudah dibagi habis oleh kpu pusat dengan kursi terakhir (kursi diserahkan pada pdi p, padahal berdasarkan hasil perhitungan dari kpud, perolehan kursi pdi p sebagai berikut bahwa suara pib ditingkat ppk tertulis padahal seharusnya berdasarkan data pps adalah jadi ada penambahan suara. bahwa tidak ada partai lain yang mengklaim kelebihan suara tersebut sebagai suaranya. bahwa panas sudah mengadakan pertemuan dengan pihak yang bersangkutan untuk bermusyawarah serta memberitahu ppk kotabaru agar merubah suara yang dimana up. bahwa kemudian bawaslu mengadakan rapat pleno kedua dan menyarankan kepada kpu agar untuk daerah pemilihan depending dulu namun tidak digubris. bahwa bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada kpu namun tidak diperhatikan. bahwa baik kpu maupun ppk tidak pernah membantah temuan bawaslu. bahwa ketua ppk kotabaru telah mengakui kesalahannya dan sekarang telah menjadi tersangka portabel. menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, partai perhimpunan indonesia baru partai pib) sebagai pihak yang terkait dengan permohonan guo telah mengajukan tanggapan dengan surat bertanggal mei nomor v setjen ppi pp perihal data pendukung dengan dihampiri bukti bukti yang berupa berita acara penghitungan suara kpu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota jambi. surat dari kpu kota jambi kpu k jbi iv tanggal april perihal klarifikasi hasil temuan bawaslu kota jambi. surat pc pib iv tanggal april tanda terima bukti laporan). berita acara pertemuan perwakilan partai pib dengan kpu kota jambi tanggal april surat iv kpu k.jbi tanggal april surat iv kpu k.jbi tanggal april perihal hasil pleno kpu kota jambi. berita acara nomor kpu k.jbi iv tanggal april surat kpu k.jbi iv tanggal mei perihal pemberitahuan penetapan calon terpilih. dapil kota batam berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara seluruh tingkat pps (kelurahan kelurahan) yang telah diterbitkan berita acara dan juga telah disetujui dan ditandatangani oleh beberapa parpol bukti hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat ppk kecamatan) perolehan suara partai amanat nasional kecamatan nongsa daerah pemilihan kota batam) adalah sebesar suara. ppk kecamatan) nongsa telah menerbitkan berita acara yang telah ditandatangani oleh saksi beberapa parpol bukti dan menyerahkan kepada kpud batam dengan perolehan suara partai amanat nasional yang terlampir pada berita acara adalah suara yang diperkuat oleh surat pernyataan dari saksi parpol yang menandatangani berita acara bukti bahwa daerah pemilihan kota batam terdiri dari dua kecamatan yakni kecamatan lubuk baja dimana pan memperoleh suara sebesar suara dan kecamatan nongsa dengan perolehan suara pan sehingga perolehan suara pan adalah sebesar suara. kpud batam pada saat membacakan hasil perolehan suara parpol kecamatan nongsa sesuai dengan perolehan suara yang terdapat dalam berita acara yang disampaikan oleh ppk kecamatan) nongsa, kecuali untuk partai amanat nasional mengalami perubahan dari suara menjadi suara. akibat dari perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh kpud batam partai amanat nasional kehilangan (satu) kursi legislatif daerah pemilihan kota batam. saksi partai amanat nasional telah melakukan protes dan dijanjikan akan melakukan verifikasi, namun hingga berkas ini diajukan mahkamah konstitusi kpud batam tidak pernah mengadakan pertemuan apapun dengan seluruh parpol peserta pemilu kota batam (khususnya partai amanat nasional). melalui ppk kecamatan) nongsa partai amanat nasional mencoba untuk melakukan protes dan telah dilayangkan surat oleh ppk kecamatan) nongsa kepada kpud batam dan bawaslu kota batam bukti tapi sampai saat ini tetap tidak ada tanggapan. bahwa pengurangan perolehan suara pan oleh kpud kota batam tidaklah didukung oleh data data yang ada sehingga kpud kota batam salah dalam mengumumkan perolehan suara pan tersebut sehingga pengumuman kpud kota batam haruslah dibatalkan. bahwa alokasi kursi untuk daerah pemilihan kota batam sebesar kursi dengan bpp satu kursi suara sehingga pan memperoleh satu kursi yang memenuhi bpp dan masih memiliki sisa suara suara. bahwa partai demokrat memperoleh suara dengan memperoleh satu kursi yang memenuhi bpp dan masih memiliki sisa suara suara. bahwa kursi dari kursi sudah dibagi oleh kpud batam, sedangkan satu sisa kursi sesungguhnya adalah milik pan, namun ternyata kpud kota batam menyerahkan kursi terakhir (kursi kedua belas) kepada partai demokrat, pada hal sisa suara pan suara lebih besar dari partai demokrat yang memilikidua belas):sertifikasi dan berita acara pps kelurahan) batu besar sertifikasi dan berita acara pps kelurahan) nongsa sertifikasi dan berita acara pps kelurahan) kabel sertifikasi dan berita acara pps kelurahan) belian sertifikasi dan berita acara pps kelurahan) teluk sering sertifikasi dan berita acara pps kelurahan) bali permai sertifikasi dan berita acara pps kelurahan) bali sertifikasi dan berita acara pps kelurahan) lengang bukti sertifikat dan berita acara ppk kecamatan) nongsa yang telah dilegalisir oleh notaris copy). bukti surat ppk kecamatan) nongsa kepada kpud batam. bukti surat ppk kecamatan) nongsa kepada bawaslu lota batam. surat pernyataan penolakan oleh saksi parpol terhadap pengumuman hasil perhitungan suara oleh kpud batam. surat pemberitahuan kepada kpud batam tentang pelarangan terhadap orang caleg partai amanat nasional untuk memberikan keterangan apapun tentang perolehan suara partai amanat nasional. surat keberatan saksi partai amanat nasional terhadap pembacaan hasil perolehan suara oleh kpud batam. bukti berita acara rekapitulasi hasil komisi pemilu kab kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota yang dikeluarkan oleh kpu kota batamsawaludin, bawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut bahwa saksi adalah saksi pan tingkat ppk. bahwa semula suara pan adalah namun sampai kpud berubah menjadi sehingga pengurangan sebanyak suara. bahwa terhadap perubahan tersebut telah diajukan keberatan pada hari itu juga kepada kpud namun sampai saat ini tidak ada tanggapan. dedi swara, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa adalah anggota ppk nongsa daerah pemilihan bahwa perolehan suara pan ppk nongsa adalah namun kpud tertulis bahwa telah mengirimkan surat kepada kpud agar melakukan revisi terhadap perolehan suara pan ppk nongsa namun tidak mendapat tanggapan menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon ini, dpp partai demokrat sebagai pihak yang terkait dengan permohonan guo telah mengajukan bantahan dengan surat bertanggal mei nomor dpp.pd v perihal permohonan menjadi pihak terkait pada pokoknya menyatakan bahwa semula suara pan ppk nongsa tertulis namun kemudian dianulir oleh kpud batam sehingga perolehan suara pan ppk nongsa menjadi untuk itu pihak dpp partai demokrat mengajukan bukti bukti yang berupa summary gugatan perolehan suara daerah pemilihan batam bertanggal mei bukti kronologis mark dan penciuman suara ppk kecamatan nongsa kota batam dari panitia pengawas pemilu kota batam bertanggal april bukti hasil temuan panas pemilu kota batam tentang perbedaan rekapitulasi suara kecamatan nongsa bertanggal april bukti surat nomor panas btm tp iv tentang pelanggaran pidana pemilu kota dari kecamatan nongsa bertanggal senin, april bukti surat pernyataan dari ruslan cuma bertanggal april bukti surat pernyataan dari ruslan cuma bertanggal12 mei bukti surat pernyataan dari ardi ginting bertanggal mei bukti daftar calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota batam pemilu tahun daerah pemilihan kota batam bukti daerah pemilihan kabupaten bengkulu selatan berdasarkan berita acara kpud kabupaten bengkulu selatan nomor kpu.bs iv pada hari selasa tanggal april bertempat kantor kpud kabupaten bengkulu selatan tentang hasil verifikasi terhadap perolehan suara partai pnb (enam) desa, kecamatan segini yang hasilnya desa kebun jati suara desa suka rami suara desa pasar baru suara desa padang siring suara desa suka negeri suara desa sindang balaitps desa kebun jati kecamatan segini sebagaimana dalam surat bukti berdasarkan berita acara model rekapitulasi hasil suara komisi pemilu kabupaten bengkulu selatan hari kamis tanggal april untuk daerah pemilihan (tiga) kecamatan segini, kecamatan manna, kecamatan kurang dinyatakan pan memperoleh suara suara, pnbdesa kebun jati pada tps dan sebagaimana dalam berita acara. sesungguhnya terdapat kekeliruan dari penghitungan suara kpud kabupaten bengkulu selatan pada tanggal april pada berita acara nomor kpu bs iv dan berita acara penetapan hasil pemilu kpud nomor: kpu.bs iv seharusnya suara pnb berjumlah suara. melaporkan suara pnb berjumlah suara. kelebihan suara pnb berjumlah suara. dengan demikian suara pnb berada bawah pan yaitu suara pnb suara sedangkan pan bpp suara. kesalahan tersebut telah disampaikan pula oleh ppk kecamatan segini kabupaten bengkulu selatan kepada kpud bengkulu selatan. bahwa alokasi kursi daerah pemilihan bengkulu selatan sebanyak kursi, dimana kursi sudah dibagi untukuara terbesar yaitu suara dibandingkan partai partai lain termasuk pnb sehingga sisa kursi tersebutbelasyang berupa bukti berita acara kpud kabupaten bengkulu selatan nomor kpu.bs iv tanggal april bukti surat keputusan ppk kecamatan segini kabupaten bengkulu selatan nomor set ppk ks tentang pengurangan dan penambahan sehingga terjadi pembengkakan suara sah tingkat kpps daerah pemilihan kec. segini. bukti berita acara penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota model dprd kab kota. bukti berita acara model dprd kab kota nomor kpu.bs ibengkulu selatan pemilu tahuomisi pemilu kabupaten bengkulu selatan model dprd kab kota. bukti berita acara nomor ppk tanggal april bukti surat perintah tugas pol.: springs iv sektor dari kepolisian negara republik indonesia resort bengkulu selatan sektor segini tanggal aprilsaksi dan pihak terkait yaitu saksi ujang rachman, bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi adalah saksi pan ppk kecamatan seniman bengkulu selatan. bahwa saksi mendapat laporan dari saksi pan bahwa perolehan suara pnb adalah saksi henry suparman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa adalah saksi pan kpu kabupaten bahwa menjadi saksi baik pada saat penghitungan awal maupun penghitungan ulang. bahwa pada tanggal april pan mendapat surat dari kpu untuk memverifikasi desa yang bermasalah. bahwa verifikasi dilakukan dengan membuka lembaran dan d1. bahwa dari desa tersebut yang lembar dan yang bermasalah terdapat tps kebon jati dimana pada lembaran perolehan suara pnb tertulis sementara lembaran hanya lengan suwardi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa adalah ketua ppk segini. bahwa pada tanggal april kpud bengkulu selatan mengadakan verifikasi atas permintaan dari pnb tanpa melalui bawaslu. bahwa kemudian telah dilakukan penghitungan ulang pps yaitu desa kebun jati, sukaraja, pasar baru, padang siring, suka negeri dan sindang bulan. bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata pps kebun jati terjadi perubahan suara pnb dari menjadi suara. bahwa atas perubahan tersebut pan merasa dirugikan dan kemudian mengajukan permohonan tertulis kepada bawaslu kabupaten dan bawaslu kecamatan. bahwa sebagai ketua ppk segini yang tahu persis mengenai data ppk langsung mendukung dan mengumpulkan para anggota ppk untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara dengan dihadiri oleh bawaslu dan kapolsek kecamatan segini, masyarakat serta unsur partai politik. bahwa berdasarkan penghitungan ulang tersebut terbukti bahwa data perolehan suara pnb yang benar adalah bukan daerah pemilihan kabupaten indragiri hilir provinsi riau pemohon berkeberatan terhadap keputusan kpu nomor sebagai berikut:indragiri hilir sangat dirugikan, terjadinya berita acara ganda pada penghitungan rekapitulasi ppk tempurung, pada berita acara pertama pan memperoleh suara kecamatan tempurung suara bukti bahwa pada tanggal april kpud kabupaten indragiri hilir, menerbitkan surat intruksi kepada ppk kec. tempurung perihal akurasi penghitungan suara dengan perintah untuk melakukan pengecekan dan rekapitulasi ulang hasil kota cirebon suara kab. cirebon suara kab. indramayu suara suara bahwa bpp untuk kursi sebagaimana yang diuraikan atas, untuk kursi adalah sehingga pdi p memperoleh (dua) kursi secara penuh yakni (dua) kursi suara suara, sehingga pdi p masih memiliki sisa suara suara suara suara). jika diperbandingkan sisa suara antara pan dengan pdi p (pan suara, pdi p suara), maka secara hukum kursi dari perolehan sisa suara adalahpu nomor sk kpupada hari senin tanggal april dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr untuk dapil jawa barat vii. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut perolehan suara pan sebesar suara. menetapkan pan memperoleh (satu) kursi dpr dari sisa satu kursi yakni kursi yang kesembilan. memerintahkan kpu untuk melaksanakan putusan ini. menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti bukti yaitu berupa penghitungan suara pada tingkat kpps dan pps, dimana dalam pengecekan ulang tersebut tidak mengundang saksi saksi partai partai politik peserta pemilu bukti kemudian ppk tempurung menerbitkan berita acara kedua, dimana format berita acara kedua merupakan fotokopi berita acara pertama, dan hasilnya terjadi penggelembungan suara (sembilan) partai politik, dengan jumlah suara yang menggelembung sebesar suara. hasil penghitungan suara ini adalah mark (penggelembungan), tanpa adanya penghitungan ulang kpps dan pps bukti adalah sebagai berikut partai bulan bintang terjadi penambahan suara sebesar suara partai nui terjadi penambahan suara sebesar suara partai pkb terjadi penambahan suara sebesar suara partai pbr terjadi penambahan suara sebesar suara pdi p terjadi penambahan suara sebesar suara partai golkar terjadi penambahan suara sebesar suara partai patriot pancasila terjadi penambahan suara sebesar suara partai serikat indonesia terjadi penambahan suara sebesar suara partai persatuan daerah terjadi penambahan suara sebesar suara hasil rekapitulasi kpu kabupaten indragiri hilir tanggal april pan kehilangan suara sebesar suara, khususnya pps desa perantau kecamatan tempurung bukti sebab semula perolehan suara pan suara menjadi suara, secara tidak sah. berdasarkan berita acara penghitungan suara pertama pada ppk tempurung, suara pan untuk daerah pemilihan indragiri hilir sebagai berikut ppk pembelahan memperoleh suara pkk pembelahan hulu memperoleh: suara ppk tempurung memperoleh suara total perolehan suara alokasi kursi untuk daerah pemilihan indragiri hilir adalah kursi, dengan bpp kursi sebesar suara, sehingga pan memperoleh satu kursi dengan memenuhi bpp dan masih memperoleh sisa suara sebesar suara). dari kursi tersebut sudah dibagi sebanyak kursi sehingga masih tersisa kursi. dengan sisa suara pan suara tersebut semestinya pan memperoleh satu kursi lagi yakni kursi yang kesepuluh jika dibandingkan dengan perolehan suara parpol lainnya. ternyata sisa kursi yang ada diserahkan oleh kpud indragiri hilir kepada pbb yang memiliki suara dan penuh suara, padahal pan memiliki sisa suara suara, sehingga pan sangat dirugikpuluh) mengesahkan berita acara pertama rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang diterbitkan ppk tempurung pada hari senin, tanggal april membatalkan berita acara rekapitulasi hasil suara kpu indragiri hilir bertanggal apriakurasi hasil penghitungan suara komisi pemilu kabupaten indragiri hilir nomor kpu ih iv tanggal april bukti surat panitia pengawas pemilu kabupaten indragiri hilir nomor bawaslu inhil iv tentang perhitungan suara ulang pernyataan dari saksi saksi yang menandatangani berita acara rekapitulasi hasil suara ppk kecamatan tempurung versi yang ke (dua) yang menyatakan menolak hasil berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara ppk kecamatan tempurung versi yang ke tanggal aprilomisi pemilu kabupaten kota tanggal april bukti surat penyampaian hasil investigasi dan penyelidikan beberapa pps nomor pan b k s iv tanggal april bukti surat mohon tindak lanjut temuan kecurangan hasil perhitungan suara kec. tempurung) nomor pan b k s iv tanggal april bukti surat laporan kesalahan perhitungan suara indragiri hilir kec. tempurung) nomor pan b k s iv tanggal april dapil kabupaten solok selatan provinsi sumatera barat bahwa berdasarkan perhitungan suara dari saksi saksi pan kec. sangar kabupaten solok selatan daerah pemilihan solok selatan perolehan suara pan sebesar suara bukti sedangkan saksi saksi tidak diberikan salinan berita acara penghitungan suara oleh kpps kpps. berdasarkan penghitungan manual yang ada kpud kabupaten solok selatan ternyata suara pan ditulis hanya suara.sehingga merugikan kursi pan sehingga pan dirugikan sebesar suara. bahwa alokasi kursi daerah pemilihan solok selatan sebesar kursi, dimana kursi sudah diambil oleh partai golkar sehingga masih ada sisa kursi lagi. bahwa ternyata dari tiga kursi tersebut dibagikan kepada masing masing kursi untuk ppp, kursi untuk pkpi dan kursi untuk pks, padahal pan memiliki sisa suara suara lebih besar dibanding dengan suara pks yang hanya memperoleh sisa suara suara, seharusnya sisa kursi yang adalah merupakanketujuh daerah pemilihan solok selatan membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh kpud solokrekapitulasi perolehan suara pemilu partai amanat nasional dapil solok selatan selisih data saksi dan data kpu pusat via internet. bukti summary perolehan suara partai untuk dprd kabupaten kota kabupaten solok selatan. menimbang, bahwa disamping bukti bukti sebagaimana tersebut diatas dalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi yaitu muhammad matsuri, bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi adalah saksi pan. bahwa suara pan solok selatan adalah sedangkan ppk hanya tercatat berkurang bahwa saksi sempat menanyakan perbedaan tersebut namun tidak mendapat respon. bahwa hasil rekapitulasi yang dimiliki saksi berdasarkan perhitungan saksi tps tps. bahwa perhitungan tersebut bukan dari berita acara melainkan dicatat pada waktu pengumuman. daerah pemilihan binjai selatan kota binjai provinsi sumatera utara dalam berita acara model rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh panitia pemilihan kecamatan ppk) untuk daerah pemilihan hari selasa april jumlah suara pan suara. sementara partai pelopor namun tertulis suara bukti bahwa berdasarkan berita acara model rekapitulasi hasil perhitungan suara kpud kota binjai untuk pemilu anggota dprd kota binjai hari selasa tanggal bulan april untuk daerah pemilihan dinyatakan pan memperoleh suara suara, partai pelopor suara bukti dengan demikian terdapat selisih suara yakni partai amanat nasional terdapat kekurangan suara suara partai pelopor kelebihan suara suara bahwa kesalahan tersebut telah disampaikan kepada pihak berwenang seperti kpud, kpu wilayah, bawaslu sumut, bawaslu kota binjai, kpu pusat oleh dpd pan kota binjai kpud kota binjai sesuai surat pan a wk s iv tanggal april bukti bahwa alokasi kursi daerah pemilihan sejumlah kursi, mana kursi telah dibagi oleh partai yang berhak dan masih tersisa kursi lagi. jika dilihat dari fakta perolehan suara, maka pan memiliki sisa suara terbesar yaitu suara dibandingkan dengan partai pelopor sehingga sisa kursi tersebut adalah milik pan binjaienam membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh kpud kota binjaihasil perhitungan suara seluruh ppk dalem april bukti berita acara perhitungan suara dari kpud kota binjai. bukti surat protes dari dpd pan binjai pan a wk ivketerangan saksi yaitu saksi salmarudin gultom, bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi adalah sekretaris dpc pan kecamatan binjai yang mendapat tugas sebagai saksi ppk kecamatan binjai selatan. bahwa saksi mengikuti proses perhitungan suara sejak dari pps hingga ppk. bahwa saksi sengaja memfotokopi berkas berkas asli penghitungan suara dan setelah itu baru dicap atau ditandatangani langsung oleh ketua ppk beserta anggotanya. bahwa setelah itu saksi melaporkan hasil rekapitulasi ppk kepada dpp pan. bahwa dipanggil oleh saksi pan yang ditugaskan kpud yang meminta agar membawa berkas yang asli karena kursi pan diambil oleh partai pelopor. bahwa saksi datang dengan membawa berkas dan dipertemukan dengan partai pelopor yang juga membawa berkas namun tidak ditunjukkan asli atau tidaknya berkas yang dari ppk tersebut. bahwa saksi pernah mendapat laporan dari anggota polsek binjai selatan yang mengabarkan bahwa pan mendapat kursi kelima atau urutan keempat. bahwa saksi tidak mengetahui mengapa suara partai pelopor menjadi sedangkan suara pan tetap bahwa data data yang diperoleh saksi berdasarkan rekapitulasi dari pps. bahwa sesudah diumumkan oleh kpu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu. namun sampai sekarang tidak ada realisasi apa apa. bahwa tambahan suara partai pelopor bukan berasal dari suara pan, namun merupakan suara yang tidak bertuan. bahwa rekapitulasi suara ppk yang dijadikan bukti didapat langsung dari ppk dan ditandatangani langsung oleh ketua ppk. menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut dpp partai pelopor telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara guo dengan surat nomor sek dpp v tanggal mei dengan alasan bahwa jika pokok permohonan yang disampaikan dikabulkan oleh mahkamah konstitusi akan merugikan partai pelopor karena kehilangan kursi yang telah ditetapkan oleh kpud kota binjai. untuk itu pihak dpp partai pelopor telah mengajukan bukti bukti yang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota dari kota binjai provinsi sumatera utara keputusan komisi pemilu nomor sk kpu tahun tanggal mei bukti berita acara nomor kpu.bj tanggal mei bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara komisi pemilu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota dari kota binjatimur bertanggal kamiscamatan binjai selatan bertanggal rabulurahan binjai estatedalambhakti karyamerahseribupujidadbarat bertanggal selasa, april bukti daerah pemilihan sumatera selatan provinsi sumatera selatan bahwa dari hasil temuan pan dalam pengumpulan data data dari pps ppk dan kpud kota palembang yang dikirim kpu provinsi sumatera selatan terdapat manipulasi suara yang dapat menimbulkan kehilangan suara dari pan sehingga pan kehilangan kursi untuk dprd provinsi sumatera selatan. dari hasil penelitian pan kekurangan suara dimaksud bersumber dari kpu kota palembang yang diteruskan kpu provinsi sumatera selatan hanya menuliskan perolehan suara partai pan) sementara suara yang diperoleh dari para calon legislatif tidak dicantumkan atau ditulis. baik suara yang diperoleh pan maupun suara yang diperoleh para calon legislatif dilaporkan oleh kpu kota palembang hanya sebagian saja. untuk jelasnya persoalan ini kami rincian perolehan jumlah suara pan dan jumlah perolehan suara para calon legislatif pan yang kami peroleh dari lapangan dan para saksi dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh kpu kota palembang bukti yaitu perolehan suara pan suara, yang dilaporkan kpud kota palembang suara, dan begitu pula dilaporkan oleh kpud provinsi kpu pusat sehingga pan kehilangan suara sebesar suara suara. bahwa dari data yang dimiliki oleh pan dimana pan adalah sebagai pemilik sisa suara terbanyak dibanding dengan pdi p dan pbr. dengan perolehan suara pan tersebut, seharusnya pan memperoleh dua kursi dimana satu kursi memenuhi bpp sedangkan satu kursi lagi dari sisa suara suara, namun ternyata pan hanya diberikan kursi, yakni dari perhitungan suara laporan kpud provinsi sebesar sehingga pan kehilangan satu kursi. berdasarkan data yang diperoleh bahwa sesungguhnya pdi p memiliki sisa suara suara dan pbr sehingga semestinya satu kursi tersebut diberikan pada pan, bukan kepada pdi pbukti berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara kpu untuk pemilu anggota dpr. bukti sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara. bukti suara sah kabupaten cirebon suara, termasuk dukupuntang suara. bukti rekapitulasi suara dari ppk dukupuntang. bukti surat pernyataan ketua ppk dukupuntang, tentang suara pan suara (bukan suara). bukti berita acara rekapitulasi hasil suara panitia pemungutan suara, tps tps daerah ppk dukupuntang.pihak terkait yaitu ahmad blairi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa adalah ketua ppk dukupuntang kabupaten cirebon. bahwa dalam rekapitulasi hasil suara dari pps tiap tiap desa terjadi kesalahan yaitu adanya dua penjumlahan, ada penjumlahan partai dan bawahnya ada penjumlahan perolehan suara, dimana penjumlahan partai itu kosong sementara penjumlahannya bawah. bahwa ada beberapa pps yang tidak terekam sehingga mengurangi jumlah perolehan suara untuk pan tingkat pusat. bahwa dari perolehan gambar tidak dimasukkan sehingga mengurangi jumlah suara pan tingkat pusat, yang semula setelah dijumlah menjadi suara. bahwa perekaman itu diperbaiki setelah ada kesalahan, dimana dari pihak pan kehilangan suara sampai bahwa mengadakan perubahan dengan memberikan surat pernyataan melalui ketua dpd yang menyatakan bahwasannya suara dari pan kurang bahwa rekapitulasi tersebut sudah sampaikan sebelumnya pada kpu. bahwa benar dalam berita acara dan rekapitulasi perhitungan suara yang dibuat ppk dukupuntang tertulis bahwa suara pan adalah bahwa benar ketika menyerahkan berita acara dan rekapitulasi perhitungan suara yang dibuat oleh ppk dukupuntang kepada kpu kabupaten masih tertulis bahwa suara pan adalah menyatakan suara pan sebesar suara.satu kursi. membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh kpud provinsi sumatera selatanrekapitulasi hasil suara komisi pemilu provinsi untuk pemilu anggota dprd provinsi sumatera selatan tanggal april model dprd provinsi. bukti perolehan suara partai politik peserta pemilu dpr provinsi sumatera selatan daerah pemilihan sumatera selatan kota palembang. bukti perolehan suara pan untuk dprd provinsi sumatera selatan kecamatan kemuning kota palembang. bukti perolehan suara pan untuk dprd provinsi sumatera selatan kecamatan kali doniduabukit kecilako kota palembang. bukti perolehan suara pan untuk dprd provinsi sumatera selatan kecamatan laju kota palembang. bukti perolehan suara pan untuk dprd provinsi sumatera selatan kecamatan gandum kota palembang. daerah pemilihan semarang kabupaten semarang provinsi jawa tengah terjadi kesalahan dalam perhitungan suara kecamatan baden kabupaten semarang jawa tengah yaitu jumlah suara yang seharusnya dicantumkan (seribu empat ratus sebelas) ternyata ditulis (seribu tiga ratus enam puluh) bukti dari kecamatan baden terdapat (seratus tujuh puluh delapan) tps yang salah satu diantaranya adalah tps dusun kalisalak yang belum dihitung oleh pps desa lemah ireng sejumlah (lima puluh satu suara), seharusnya jumlah suara tersebut dicantumkan bukti dan kesalahan terhadap tidak dicantumkannya suara sebanyak (lima puluh satu) tersebut telah diakui oleh pps desa lemah ireng, kecamatan baden, kabupaten semarang dan hal ini telah pula dilakukan perbaikan terhadap kesalahan tersebut" (lihat bukti disamping itu juga dikuatkan dengan rekomendasi" yang diterbitkan oleh pps desa lemah ireng yang isinya adalah menerangkan bahwa perhitungan suara yang sampai kpud kabupaten semarang, dprd kabupaten kurang (lima puluh satu) suara yang belum terhitung karena laporan pps desa lemah ireng belum lengkap, tps dusun kalisalak belum masuk sehingga jumlah suara untuk pan seluruh desa lemah ireng seharusnya (dua ratus delapan) suara bukti ) . ppk kecamatan baden juga telah mengakui adanya suara pan desa lemah ireng yang belum dimasukkan dan merekomendasikan perhitungan yang benar yaitu semula tertulis sejumlah (seribu tiga ratus enam puluh) menjadi (seribu empat ratus sebelas) (lihat bukti akibat terjadinya kesalahan dalam perhitungan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka pan telah kehilangan dirugikan suara sebanyak (lima puluh satu) suara dimana kehilangan suara tersebut mempengaruhi perolehan kursi atas sisa suara. bahwa perolehan suara pan daerah pemilihan semarang seharusnya kecamatan baden (seribu empat ratus sebelas) kecamatan tuntang (seribu sembilan ratus delapan puluh) kecamatan pringapus (seribu seratus tujuh puluh) jumlah (empat ribu lima ratus enam puluh satu) alokasi kursi daerah pemilihan semarang adalah (sembilan) kursi bpp untuk satu kursi sebesar (sepuluh ribu enam ratus enam puluh satu). dari alokasi kursi sudah dibagi bagi sebanyak (delapan) kursi pada partai politik yang berhak sehingga masih ada (satu) kursi lagi yang harus diperebutkan sebagai sisa kursi dari sisa suara". dari fakta perolehan suara tersebut, perolehan suara pan dibandingkan dengan parpol lain ternyata pan memiliki sisa suara sebanyak (empat ribu lima ratus enam puluh satu) suara, sedangkan partai lain yang mendekati sisa suara pan adalah pkb sebesar (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan), sehingga sisa kursi tersebut adalah milik pan . semarangu yang berupa bukti berita acara penghitungan suara komisi pemilu kabupaten semarang untuk pemilu anggota dprd kabupaten semarang model dprd kab kota. bukti berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tempat pemungutan suara pemilu anggota dprd kabupaten kota model dprd kab kotaanitia pemungutan suara model dpr dpd. bukti rekomendasi dari pps desa lemahireng kabupaten kota model dprd kab kota tanggal april bukti surat keberatan hasil rekapitulasi perhitungan suara kpu kab. semarang nomor pan a k s n tanggal april bukti rekomendasi ppk kecamatan baden tanggal april bukti surat tanggapan laporan keberatan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pan nomor tanggal april daerah pemilihan suara bone bolango provinsi gorontalo pemohon berkeberatan terhadap keputusan kpupinsi dprd prop, sebagai berikut: bersama ini kami pemohon melaporkan telah terjadinya manipulasi penghitungan suara, berupa penggelembungan suara beberapa partai politik, antara lain, terjadinya berita acara ganda pada penghitungan rekapitulasi ppk kecamatan suara, pada berita acara pertama pan memperoleh suara kecamatan suara suara, seharusnya pan memperoleh kursi (kursi pan dari sisa bpp) dari kursi yang tersedia daerah pemilihan ill kecamatan suara (bukti bahwa pada tanggal april ppk kecamatan suara mengadakan rapat pleno perhitungan suara, dan berdasarkan pada berita acara ppk model db terdapat satu hal yang sangat mencolok terhadap perhitungan suara ppp dan golkar yaitu dan suara, dari data model disetiap desa yang ada kecamatan suara setelah dicek ternyata jauh dari kebenaran. karena perolehan suara ppp dan partai golkar menggelembung secara mendadak sehingga dapat mengganggu perolehan suara kursi pan maka kami melaporkan temuan ini bawaslu kabupaten bone bolango pada tanggal april dengan melampirkan bukti dari masing masing desa ppk kecamatan suara, oleh ppk telah diubah sehingga terjadi penggelembungan suara ppp dan golkar dan halpada tanggal april ppk suara melaksanakan rapat pleno perhitungan suara untuk daerah pemilihan iii suara terdapat selisih lebih perolehan suara ppp dan partai golkar ditingkat pps sebesar suara dan perolehan suara ppp sebanyak sedangkan perolehan suara tingkat ppk untuk partai golkar suara dan ppp suara, sehingga terdapat selisih lebih untuk golkar suara dan ppp suara. pada tanggal april kpu bone bolango melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan peroleh suara sesuai penetapan ppk model db dengan peroleh suara rangking sbb partai golkar suara partai demokrasi indonesia perjuangan suara partai bulan bintang suara partai persatuan pembangunan suara partai syarikat indonesia suara partai amanat nasional suara perolehan suara desa lompotoo kec. suara untuk pan adalah suara namun yang diimpor oleh pps kepada ppk bahkan sampai kpu hanyalah suara sehingga berakibat pada jumlah perolehan suara pan adalah suara. seandainya tidak terjadi manipulasi suara tingkat pps dan yang dilaporkan ppk adalah maka niscaya perolehan suara pan menjadi suara rangking iv). memperhatikan hal tersebut atas tentang hilangnya suara pan sejumlah suara sangatlah merugikan pan dimana dari perolehan suara pan seharusnya memperoleh kursi berdasarkan bpp setelah diadakan penggabungan suara dari seluruh suara parpol. adapun alokasi jumlah kursi untuk daerah pemilihan iii suara sebanyak kursi. dari kursi yang tersedia, maka seharusnya pan dapil. ill suara kab. bone bolango, akan mendapatkan kursi (kursi untuk pan sisa dari bpp), tidak seperti penetapan kpu hasil rapat pleno tanggal mei dimana pan tidak bone bolangoperhitungan suara panitia pemungutan suara untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota model d). bukti sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dprd kab kota tingkat panitia pemungutan suara model bukti berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota model bukti berita acara perhitungan suara komisi pemilu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota model db). bukti sertifikat hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu anggota dprd kabupaten kota model db bukti berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam pemilu dprd kabupaten kota komisi pemilu kabupaten kota model db bukti berita acara permintaan keterangan bawaslu terlahir) kabupaten bone bolango tanggal april bukti laporan pelanggaran sengketa pemilu tanggal april bukti berita acara permintaan keterangan tanggal april bukti kajian laporan bawaslu bertanggal april bukti penerusan kasus yang diduga memenuhi unsur unsur pelanggaran adminstrasi. bukti surat pernyataan a n karim lampu tanggal april bukti surat pernyataan a n hadiah menangi. dapil balikpapan kota balikpapan pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilu daerah kpud) kota balikpapan yang dituangkan dalamukti hasil penghitungan suara ppk kecamatan balik papan barat terdapat kesalahan sehingga merugikan partai amanat nasional kota balikpapan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai amanat nasional kota balikpapan berkurang untuk daerah pemilihan (satu) balikpapan barat kota balikpapan. kesalahan pps kelurahan baru tengah perolehan suara pan seharusnya suara, ditulis suara sehingga selisih kekurangan suara pan suara bukti kesalahan pps kelurahan baru ilir perolehan suara pan seharusnya suara, tertulis suara sehingga selisih kekurangan suara pan suara bukti dengan demikian perolehan suara pan secara keseluruhan adalah sebanyak suara, tertulis sebanyak suara. penambahan suara partai demokrat terjadi pada pps baru ilir suara partai demokrat seharusnya suara, tertulis suara, sehingga terjadi penambahan secara tidak sah sebesar suara.( bukti terjadi pps kelurahan margomulyo partai demokrat ditambah secara tidak sah sebanyak (empat) sebagaimana dinyatakan dalam model dprd dpd pada tanggal april pada rapat pleno ppk kecamatan balikpapan barat bukti dengan demikian penambahan suara partai demokrat secara tidak sah sebanyak suara. suara partai demokrat dalam rekapitulasi ppk balik papan barat tertulis semestinya kelebihan secara tidak sah sebanyak suara, sehingga perolehan suara partai demokrat yang sebenarnya adalah suara. alokasi kursi balik papan satu sebesar (tujuh) kursi, yang sudah dibagi habis termasuk kursi yang ketujuh diserahkan kepada partai demokrat, padahal perolehan suara partai demokrat lebih kecil dibanding perolehan suara partai amanat nasional para demokrat suara sedangkan pan suara). berdasarkan fakta tersebut seharusnya perolehan kursi yang ketujuh diserahkan kepadapenetapan komisi pemilu daerah kpud) kota balikpapan, nomor kpu bpp v bertanggal meidewan perwakilan rakyat daerah kota balikpapan tahun menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut menyatakan perolehan suara partai amanat nasional balik papan sebesar suara. menyatakan sisa kursi yang ketujuh adalah merupakanahwa benar ketika kpu kabupaten membuat berita acara dan rekapitulasi untuk diajukan pusat masih tertulis suara pan adalah bahwa benar setelah pengumuman oleh kpu tanggal mei membuat surat pernyataan bertanggal mei yang berisi bahwa suara pan yang semula sebenarnya bahwa punya kewenangan untuk merubah atau merevisi kesalahan kesalahan tersebut karena ppk merasa salah dalam rekapitulasi. daerah pemilihan sulawesi tengah berdasarkan kpu nomor sk kpujumat bertanggal april yang tidak ditandatangani oleh partai politik karena terjadi kecurangan, manipulasi data, dan penggelembungan suara oleh kpu provinsi. kesebelas partai politik tersebut adalah pni marhaenisme, partai buruh sosial demokrat bsd), partai merdeka, partai persatuan pembangunan ppp), partai nasional banteng kemerdekaan pnb), partai penegak demokrasi indonesia padi), partai amanat nasional pan), partai keadilan sejahtera pks), partai serikat indonesia psi), partai persatuan daerah ppd) dan partai pelopor bukti serta berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dpr daerah pemilihan sulawesi tengah oleh kpu provinsi sulawesi tengah surat nomor kpu bertanggal aprilomisi pemiljo. berita acara jo. rekapitulasi hasil penghitungan suara komisi pemilu untuk anggota dpr tersebut, terutama berkait dengan suara sah. setelah adanya rekapitulasi perhitungan ulang dari kpu kab. donggala maka suara sah dari menjadi suara sah bukti bukti lampiran model da1 kabupaten kota daerah pemilihan balikpapan kecamatan balikpapan barat) dari pps kelurahan baru tengah. bukti temuan temuan saksi saksi pan tps tps pada pemilu tanggal april bukti rekapitulasi penghitungan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota balikpapan daerah pemilihan balikpapan dari pps kelurahan baru ilir yang disampaikan dalam rapat pleno ppk balikpapan barat tanggal april bukti pernyataan keberatan saksi kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilu dprd kabupaten kota ppk kecamatan balikpapan barat model dprd dpd. bukti surat dpd pan kota balikpapan nomor pan b k iv bertanggal april tentang keberatan atas hasil perhitungan suara dan nomor pan b k iv bertanggal april tentang menindaklanjuti surat dpd pan kota balikpapan bertanggal april dan tidak ada jawaban dari ppk balikpapan. bukti surat dari bawaslu kota balikpapan bertanggal mei tentang jawaban atas surat dpd pan kota balikpapan nomor pan b k s iv menimbang, disamping bukti bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangn juga telah didengar keterangan saksi, yaitu saksi demi srikandi, bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi adalah pengurus dpc pan kalimantan barat yang ditugaskan sebagai saksi ppk kalbar. bahwa ketika saksi bertugas sebagai saksi sidang pleno ppk dapil balikpapan barat saksi menemukan adanya selisih perolehan suara kelurahan baru ilir. bahwa saksi tidak menyatakan keberatan mengenai hal itu. bahwa keberatan saksi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh ppk dengan alasan bahwa nanti ditindaklanjuti kpu yang sampai sekarang pun tidak ada jawabannya. bahwa saksi juga sudah melaporkan temuan tersebut bawaslu. dapil sulawesi tengah pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilu kpu) provinsi sulawesi tengah tanggal april pleno tertutup) pembacaan penghitungan rekapitulasi perolehan suara pemilu dprd tahun untuk daerah pemilihan sulawesi tengah iii dapil kabupaten parigi moutong provinsi sulawesi tengah. dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu dprd provinsi. hasil penghitungan suara daerah pemilihan tiga) komisi pemilu provinsi model db dprd provinsi komisi pemilu kabupaten parigi moutong dengan hasil perhitungan daerah pemilihan kabupaten parigi moutong untuk provinsi sulawesi tengah (penghitungan suara pertama pleno kpu tanggal april jpemacatar (kawasan muntah akir jeng (sewa sah jumlah akir pera demokrasi indonesia pasangan jafparatbemesat |ssasensumah aki (fparatesangiaan (sesajen jumah akir pemohon berpendapat (sesuai data pembanding terlampir bahwa hasil perhitungan suara pada urutan ke partai bulan bintang, terdapat kesalahan sehingga merugikan partai amanat nasional, seharusnya perolehan suara sesuayang bertempat kabupaten parigi moutong daerah pemilihan sulawesi tengah iii, terbukti partai amanat nasional memperoleh suara sah berjumlah akhir yang kemudian dalam urutan penempatan dan suara sah perolehan partai berubah menjadi sebagai berikut partai golkar suara sah jumlah akhir partai persatuan pembangunan suara sah jumlah akhir partai demokrasi indonesia perjuangan suara sah jumlah akhir partai demokrat suara sah jumlah akhir partai amanat nasional suara sah jumlah akhir catatan partai bulan bintang suara sah jumlah akhir ternyata hanya suara sebagai bukti atas perbaikan suara partai amanat nasional, (terlampir) keterangan komisi pemilu kabupaten parigi moutong daerah pemilihan iii, perbaikan penghitungan suara dprd provinsi sulawesi tengah bertanggal, parigi, april kesimpulan terjadi kesalahan pada untuk kabupaten parigi moutong provinsi sulawesi tengah model i). seharusnya penghitungan suara komisi pemilu provinsi untuk kabupaten parigi moutong seperti terlihat pada model dprd provinsi yang tertera dalam berita acara yang disampaikan hari senin tanggal april berdasarkan alasan alasan tersebut atas pemohon berpohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia agar urutan penetapan perolehan kursi dprd provinsi sulawesi tengah daerah pemilihan iii kabupaten parigi moutong) khusus untuk perolehan kursi pada nomor urut (lima) yang sebelum perubahan, tertera nama ir. amirudin partai bulan bintang catatan angka akhir suara sah sebelum kesalahan perhitungan suara setelah perbaikan oleh komisi pemilu kabupaten parigi moutong seharusnya tertulis (perbaikan perolehan suara terlampir). dengan demikian pemohon berpohon kiranya mahkamah konstitusi republik indonesia menyatakan, membatalkan penetapan kpu kabupaten parigi moutong yang menetapkan dan menempatkan ir. amirudin partai bulan bintang) pada urutan yang menempati perolehan kursi dan mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang sesungguhnya sebagai berikut nama ny. halida tana bsc partai amanat nasional sebelumnya partai amanat nasional angka akhir sesudah perbaikan angka akhir (perubahan kesalahan perhitungan terlampir)tujuhketerangan perbaikan perhitungan suara dprd provinsi sulawesi tengah dari komisi pemilu kabupaten parigi moutong tanggal april bukttanggal aprilkabupaten kota model db dprdomisi pemilu kabupaten kota tanggal april buktomisi pemilu kabupaten kota tanggal april model db dprd provinsi.surat perubahan kekeliruan penghitungan suara untuk dpr nomor iv kpu.dgl bertanggal april bukti rekapitulasi perhitungan suara dprd provinsi sulawesi tengah daerah pemilihan sulawesi tengahmendapat tugas sebagai saksi pan kpud provinsi sulawesi tengah. bahwa memang terjadi kesalahan pada perolehan suara pan dan pbb, dimana jumlah suara awal pan adalah dan setelah dilakukan perbaikan menjadi sedangkan pbb pada awalnya memperoleh suara dan setelah dilakukan perbaikan menjadi suara. bahwa kekeliruan penghitungan angka terjadi tingkat ppk sebagaimana diakui oleh kpu kabupaten parigi moutong. bahwa keberatan terhadap kekeliruan penghitungan suara dari pan langsung diajukan kepada ketua kpu provinsi, dan untuk tingkat kpu daerah keberatan diajukan oleh ketua dpd pan secara tertulis dan lisan. bahwa berdasarkan rekapitulasi yang diperoleh tingkat tps menunjukkan bahwa benar kekeliruan penghitungan suara terjadi tingkat ppk. bahwa pada saat rekapitulasi dilakukan tingkat tps dihadiri oleh saksi saksi partai, namun berita acara rekapitulasi tidak pernah diberikan. dapil lampung tengah berdasarkan berita acara model dprd kabupaten kota daerah pemilihan lampung tengah perolehan suara sbb pan suara ppp suara pbr suara bukti sesungguhnya suara ppp dan pbr sebab berdasarkan berita acara dari pps kecamatan padangratu tidaklah demikian melainkan ppp suara pbr suara dengan demikian adanya penambahan suara ppp dan pbr secara tidak sah bukti sedangkan perlahan suara berdasarkan rekapitulasi seluruh daerah pemilihan lampung tengah perolehan suara sbb pan sebanyak suara ppp sebanyak suara pbr sebanyak suara alokasi kursi untuk daerah pemilihan lampung tengah sebanyak kursi, dimana kursi sudah dibagi partai lain, sehingga (dua) kursi lagi harus diperebutkan oleh pan, pbr dan ppp. kenyataannya kursi keenam dan ketujuh dibagikan masing masing kepada ppp dan pbr sehingga merugikan pan sebab ternyata perolehan suara pan lebih besar dari ppp dan pbr. berdasarkan berita acara daerah pemilihan lampung tengah iv. bukti dengan demikian terdapat kesalahan dalam pembagian perolehan kursi tersebut diatas, dimana semestinya pan mendapatkan kursi yang keenam dan pbr kursi yang ketujukeputusan komisi pemilu daerah lampung tengah tanggal april tentang berita acara rekapitulasi perhitungan suara dprd kabupaten lampung tengah daerah lampung tengah tahun menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut: menyatakan suara pan sebesar suara menyatakan suara ppp sebesar suara menyatakan suara pbr sebesar suara menyatakan pan memperoleh satu kursi dari sisa suara yakni kursi yang keenam memerintahkan kepada komisi pemilu daerah lampung tengah untuk melaksanakan putusan ini:model tanggal april bukti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps margo rejo. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps sri agung. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps karang sari. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps mojokerto. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps bandar sari. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps kutipan. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps sendang ayu. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps surabaya. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps gedung ratu. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps karang tanjung. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps karang jawa. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps srimulat. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps kampung sukajaya. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps bandar putih tua. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model pps gedung sari. bukti surat pengaduan manipulasi suara ppk padang ratu lampung tengah nomor pan b k s v tanggal meibudi lhamid, bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi bertugas sebagai saksi pan ppk padang ratu. bahwa untuk daerah pemilihan untuk anggota dprd lampung tengah telah terjadi kesalahan dalam perhitungan. bahwa berdasarkan berita acara model perolehan suara pan adalah suara, ppp dan pbr sedangkan pada perhitungan ppk padang ratu suara ppp sesungguhnya adalah sedangkan pbr bahwa berdasarkan rekapitulasi dari seluruh daerah pemilihan lampung ternyata pan memperoleh suara sebanyak suara, ppp dan pbr sebanyak bahwa jumlah kursi yang diperebutkan untuk daerah lampung adalah kursi. jadi seharusnya kursi yang kelima dan keenam adalah salah satu diantaranya merupakan kursi yang harus diperoleh pan. bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut mengakibatkan pan dirugikan dalam perolehan kursi. bahwa atas kesalahan tersebut saksi sudah mengajukan keberatan kepada kpu dalam bentuk tertulis, namun tidak ditanggapi. dapil kabupaten bulukumba provinsi sulawesi selatan pemohon keberatan atas penetapan rekapitulasi perolehan suara dprd kabupaten bulukumba oleh kpu kabupaten bulukumba karena telah merugikan partai amanat nasional. pan seharusnya memperoleh suara sebesar suarakti dan bukti saksi saksi tetapi ditetapkan hanya oleh ppk kecamatan lantaran dan kandang bukti sementara kpu kab. bulukumba mengumumkan perolehan suara pan sebesar suara sebagaimana termaksud dalam suratnya set. kpu blk iv tanggal april bukti sehingga pan kehilangan suara sebesar suara, berakibat pan kehilangan kursi. alokasi kursi tersebut sebesar kursi dan sudah dibagi habis oleh kpud bulukumba dengan kursi yang kesembilan diberikan kepada pbr yang hanya memiliki suara sesuai dengan data dari pps (vide bukti padahal semestinya kursi yang kesembilan tersebut haruslah diserahkan kepada partai amanat nasionalbahwa terjadi juga kekeliruan penghitungan suara pan untuk dpr dari kpu kab. donggala, bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang oleh kpu kab. donggala atas laporan dari ppk palolo, ppk dolo, ppk banawa, ppk parabola, ppk balasan dan ppk single. setelah dihitung ulang ppk palolo pan mendapat suara, ppk dolo pan mendapat suara, ppk parabola pan mendapat suara, ppk balasan pan mendapatkan suara, ppk single pan memperoleh suara dan ppk banawa pan memperoleh suara sehingga setelah dibenarkan dari enam ppk kecamatan tersebut ada penambahan suara pan sebesar suara. sehingga suara pan untuk dpr kabupaten donggala yang tertulis suara, sedangkan yang benar adalah suara bukti dengan demikian suara pan untuk dpr daerah pemilihan sulawesi tengah adalah sebagai berikut kabupaten banggai kepulauan suara, kabupaten banggai suara, kabupaten morowali suara, kabupaten poso suara, kabupaten donggala kabupaten toli toli suara, kabupaten buol kabupaten parigi moutong suara, kabupaten tojo una una suara dan kota palu suara, sehingga total suara pan untuk dpr sulawesi tengah adalah sebesar (enam puluh dua ribu dua ratus tiga) suara. bahwa dengan adanya kesalahan kpu kabupaten donggala dan kpu provinsi sulawesi tengah menyebabkan kekeliruan dan kesalahan dalam penghitungan suara pan untuk dpr daerah pemilihan sulawesi tengah, maka menyebabkan kpu salah dalam menetapkan kursi, sehingga merugikan pan. suara partai amanat nasional adalah suara, sedangkan suara partai demokrat hanya suara. mengingat suara sah adalah suara dan kursi yang tersedia untuk sulawesi tengah adalah (enam) kursi maka bilangan pembagi pemilihnya adalah untuk kursi. sehingga urutan perolehan suara dan alokasi kursi dpr untuk sulawesi tengah yang jumlahnya kursi terbagi sebagai berikut partai golongan karya suara dapat kursi sisa suara golkar adalah suara daerah propinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota dalam pemilu menyatakan membatalkan keputusan kpu kab bulukumba set. kpu blk iv tanggal aprilsembilangumpulan data dari yang ditandatangani ketua dan anggota pps dan data polres dan bukti dari saksi saksi.. bukti surat keterangan dari kpud kab. bulukumba nomor set. kpu blk iv tanggal april tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu oleh kpud kab. bulukumba untuk pemilu anggota dprd kab. bulukumba. bukti surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu dprd kabupaten bulukumba sulsel nomor pan b k v bulan mei menimbang bahwa pemohon hadapan persidangan menyatakan bahwaterhadap permohonan pemohon tersebut komisi pemilu kpu) telah memberikan keterangan tertulis bertanggal mei yang diserahkan dalam persidangan mahkamah konstitusi pada hari selasa tanggal mei yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa keberatan keberatan dalam permohonan pemohon pada dasarnya adalah keberatan terhadap penghitungan suara pemohon ditingkat pps ppk kpu kabupaten kota yang sesuai dengan ketentuan undang undang tahun tentang pemilu angora dpr, dpd dan dprd seharusnya dapat diajukan keberatan disetiap tingkatan masing masing, bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada bukti tentang adanya keberatan langsung dari pemohon atau saksi pemohon ditiap tingkatan masing masing. bahwa menurut ketentuan undang undang tahun tentang pemilu setiap keberatan seharusnya diajukan sebelum atau pada sidang pleno pada setiap tingkatan bukan dilakukan setelah sidang pleno, bahwa seandainya keberatan yang diajukan setiap tahapan tersebut tidak mendapat tanggapan dari penyelenggara maka seharusnya pemohon melaporkannya kepada bawaslu disetiap tingkatan masing masing, bahwa seandainya prosedur prosedur keberatan tersebut tidak dilakukan pemohon maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan pemilu: berdasarkan hal tersebut maka kpu memohon agar mahkamah konstitusi r.imenyatakan penetapan hasil pemilu secara nasional oleh kpu tanggal mei untuk daerah pemilihan jabar vii, sulawesi tengah, jateng ii, sulteng banyuasin kota medan sumbawa iii, kota baru jambi iv, kota batam ii, bengkulu selatan ill, kabupaten indragiri hilir kabupaten solok selatan binjai utara kota binjai, sumsel suara bone bolango iii, balikpapan sulteng iii, dan kabupaten bulukumba adalah sah menurut peraturan perundang undangan pemilu yang berlaku. menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti bukti pemohon sebagaimana tersebut diatas mahkamah telah memeriksa pula dokumen dari komisi pemilu kpu) yaitu berupaimbang, bahwa kpu telah mengajukan bukti bukti yang disampaikan melalui kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal juni jam menimbang bahwa pemohon berkeberatan terhadap keputusan kputanggal mei menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut atas maka mahkamah berpendapat bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara guo, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan uuk, yang dapat mengajukan permohonan atas perselisihan hasil pemilu adalah perorangan warga negara indonesia calon anggota dpd peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden dan partai politik peserta pemilu: menimbang bahwa pemohon adalah partai politik peserta pemiluu tahun menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jendral dpp pan, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tentang pedoman berbicara dalam perselisihan pemilu, menimbang bahwa permohonan yang dapat diajukan mahkamah konstitusi adalah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu suatu daerah pemilihan menimbang bahwa setelah mahkamah meneliti dengan seksama isi permohonan pemohon, telah ternyata bahwa permohonan pemohon diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dikeluarkan secara nasional oleh kpu yang dalam hal ini adalah keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal mei menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, maka mahkamah menyimpulu terhadap pengumuman penetapan hasil pemilu yang dimaksud: menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon meliputi (dua puluh) dapil seluruh wilayah indonesia maka pertimbangan hukumnya akan disusun secara berurutan sesuai dapil, sebagai berikut: dapil jawa barat vii (dpr ri) menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara pan dapil jawa barat vii versi kpu adalah suara sedangkan versi pan suara. hal ini disebabkan karena adanya kekurangan suara pada ppk dukuhpuntang, kabupaten cirebon sejumlah suarajawa barat viian, menimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara pemohon ppk dukuhpuntang sebesar suara dengan mendasarkan pada bukti yang berupa perolehan suara dpr kecamatan dukuhpuntang (tanpa tanggal) april yang diperkuat pula dengan bukti yang berupa surat pernyataan ketua ppk dukuhpuntang bertanggal mei tentang kesalahan penghitungan perolehan suara pan ppk dukuhpuntang yang sebelumnya berjumlah suara, sedangkan seharusnya adalah suara: menimbang bahwa setelah meneliti dengan saksama bukti tersebut mahkamah berpandangan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan dokumen resmi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan karena tidak disertai dengan berita acara rekapitulasi hasil suara panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan anggota dpr dan dpd model dpr dpd) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr dan dpd tingkat ppk model dpr dpd) sebagaimana yang seharusnya. oleh karena itu meskipun bukti tersebut diperkuat dengan surat pernyataan ketua ppk dukuhpuntang serta keterangan ketua ppk dukuhpuntang achmad busyaeri dalam persidanganngabulkan permohonan pemohon.pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, dan oleh karena itu maka permohonan pemohon tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. ii. dapil sulawesi tengah dpr rdapil sulawesi tengah, yaitu sebesar suara, sedangkan menurut versi pemohon adalahkpu kabupaten donggala dalam menghitung perolehan suara, tertulis perolehan suara pemohon adalah sedangkan seharusnya suara, sebagaimana yang telah diperbaiki oleh kpu kabupaten donggalasetelah mahkamah meneliti bukti yang berupa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu untuk pemilu anggota dpr nomor ba iv tahun bertanggal april telah ternyata bahwa perolehan suara pemohon untuk dapil sulawesi tengah menurut kpu adalah suara, sedangkan perolehan suara untuk kabupaten donggala adalah suara. perolehan suara tersebut sama dengan perolehan suara pemohon sebagaimana yang tercantum dalam berita acara rekapitulasi hasil suara pemilu provinsi untuk pemilu anggota dpr tanggal april yang dikeluarkan oleh kpu provinsi sulawesi tengah bukti menimbang bahwa berdasarkan bukti dan kpu kabupaten donggala telah melakukan revisi terhadap bukti tersebut dengan dikeluarkannya berita acara rekapitulasi bertanggal april yang menyebutkan bahwa perolehan suara pan untuk kabupaten donggala yang semula menjadi suara. perubahan tersebut telah diberitahukan oleh pemohon kepada kpu provinsi sulawesi tengah dengan surat bertanggal april dengan dihampiri berita acara rekapitulasi bertanggal april tersebut, menimbang bahwa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil suara kpu kabupaten donggala bukti yang ditandatangani oleh ketua dan orang anggota kpu kabupaten donggala beserta saksi parpol bertanggal april telah menunjukkan bahwa perolehan suara pan untuk dpr kabupaten donggala yang benar adalah suara dengan selisih dari angka semula suara bukti dan menimbang bahwa saksi andi baso rustam efendi dalam keterangannya dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat penghitungan suara kpu provinsi sulawesi tengah selaku saksi pan kpu provinsi menyatakan bahwa benar selisih suara perolehan suara pan kabupaten donggala tersebut belum pernah disahkan atau dibenarkan oleh kpu provinsi, karena kpu provinsi beranggapan bahwa angka tersebut sudah final. oleh karena itu saksi tidak menandatangani berita acarapenghitungan suara tersebut: menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas mahkamah berpendapat benar telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara hasil pemilu untuk dpr provinsi sulawesi tengah, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan perolehan suara pan sebesar suara, dengan demikian perolehan suara pan untuk dpr dapil sulawesi tengah seharusnya adalah suara, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas maka menurut mahkamah permohonan pemohon harus dikabulkan. iii. dapil jawa tengahnghitungan suara pan, masing masing untuk kabupaten kudus yang seharusnya suara ditulis suara, sehingga terdapat selisih suara, dan untuk kabupaten jepara seharusnya suaran dapil jawa tengah sebesar suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya pan memperoleh suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi pan menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara kpu kabupaten kudus yang mengakibatkan perolehan suara pan berkurang sejumlah suara, namun tidak didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundangan. adanya berita acara perbaikan rekapitulasi yang dikeluarkan oleh kpu kabupaten kudus bukti tidak didukung pula oleh bukti bukti lain yang menjadi alasan perbaikan perolehan suara pan dari menjadi demikian pula halnya dengan kesalahan kesalahan yang terjadi ppk bangsa dan pps desa karanggondang, tidak didukung oleh bukti bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat dijadikan alasan untuk membenarkan dalil permohonan pemohon: menimbang bahwa karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, maka permohonan pemohon harus ditolak. iv. dapil sulawesi tenggara, sehingga terdapat selisih suara. menurut pemohon, permasalahan terjadi karena kesalahan dalam hasil penghitungan suara pan, untuk ppk baruga kota kendari seharusnya suara, ditulis suara, sehingga terdapat selisih suara. menimbang bahwa kekeliruan tersebut diakui oleh kpu provinsi sulawesi tenggara yang kemudian bersama sama dengan pan melakukan penelitian ppk yang dimaksud yang hasilnya diakui oleh ppk baruga bahwa memang telah terjadi kesalahan, dan oleh karena itu rekapitulasi hasil penghitungan suara diperbaiki oleh ppk dari yang semula perolehan suara pan menjadi selisih suara pan yang hilang sebanyak suara tersebut, dibuktikan oleh pemohontambah suara menjadi suara. menimbang bahwa dengan jumlah perolehan suara pan kota kendari sebanyak setelah perbaikan tersebut, maka total suara pan untuk dapil sulawesi tenggara adalah suara: menimbang bahwa perbaikan tersebut telah diterima oleh kpu kota kendari dan kpu provinsi sulawesi tenggarabukti bukti dan maka kpu propinsi sulawesi tenggara telah melakukan perbaikan rekapitulasi dprd sebagaimana mestinya bukti menimbang bahwa berdasarkan uraian uraian atas ternyata bahwa benar terjadi kesalahan dalam hasil penghitungan perolehan suara pemohon dapil sulawesi tenggara yang sebenarnya adalah sebesar suara, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan seperti diuraikan atas maka permohonan pemohon harus dikabulkan dapil banyuasinhasil penghitungan suara pan pps kelurahan konten, kecamatan talang kelapa yang seharusnya ditulisnyuasinemohon. menimbang bahwa pemohon mendalilkan berdasarkan bukti yang berupa berita acara rekapitulasi hasil suara kpu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota yang dibuat pada tanggal april telah ternyata benar bahwa perolehan suara pemohon untuk dapil banyuasin menurut kpu kabupaten banyuasin adalah sebesar suara: menimbang bahwa pada tanggal april pps kelurahan konten telah mengadakan perhitungan ulang dan menemukan adanya kekeliruan dalam hasil penghitungan suara pemohon yang telah dilaporkan kepada ppk talang kelapa yang tertulis suara, sedangkan yang sebenarnya adalah untuk itu pps kelurahan konten telah mengeluarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara pps kelurahan konten kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin bukti p 3b) dan telah melaporkannya kepada ppk talang kelapa dengan surat bertanggal april bukti p 3a). menimbang bahwa berdasarkan surat pps konten tersebut, ppk talang kelapa juga telah mengadakan revisi terhadap hasil penghitungan suara pemohon yang semula menjadi suara, sesuai dengan berita acara pengesahan revisi penghitungan ulang suara pan bukti p 2b), dan kemudian melaporkannya kepada kpu kabupaten banyuasin bukti p 2a), selanjutnya kpu kabupaten banyuasin melaporkan hal ini kepada kpu bukti menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti sebagaimana yang telah disebutkan atas dan dikaitkan pula dengan keterangan ketua pps konten bakri saleh), anggota ppk kecamatan talang kelapa islami, pd.) serta ketua bawaslu kabupaten banyuasin drs. kaharuddin hr) dalam persidangan, maka mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi kekeliruan dalam penghitungan suara pemohon dapil banyuasin sehingga perolehan suara pemohon yang benar adalah suara. menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas terbukti benar telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dapil banyuasin yang menyebutkan perolehan suara pemohon adalah sebesar suara sedangkan seharusnya suara. ppp suara dapat kursi pdi perjuangan suara dapat kursi partai damai sejahtera suara dapat kursi partai amanat nasional suara dapat kursi sedang partai urutan berikutnya adalah partai demokrat suara, tidak dapat kursi partai bulan bintang suara, tidak dapat kursi pkpi suara, tidak dapat kursi partai keadilan sejahtera suara, tidak dapat kursi sedangkan urutan berikutnya adalah partai lainnya. berdasarkan data dan fakta fakta atas, maka yang berhak untuk mendapatkan kursi enam dpr adalahsah untuk dpr daerah pemilihan sulawesi tengah adalah (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus) suara. menyatakan suara pan sebesar (enam puluh dua ribu dua ratus tiga) suara. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas permohonan pemohon harus dikabulkan. vi. dapil kota medan dprd kota) menimbang bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan kpu tanggal mei tahun tentang hasil pemilihan umum yang menetapkan bahwa perolehan suara panrhitungan suara pan ppk medan area yang seharusnya tertulis suara. pemohon juga mempersoalkan penambahan perolehan suara bagi pbr ppk medan ampas sebesar seharusnya suara, dan ppk medan area sebesar seharusnya suara. akibat penambahan perolehan suara tersebut pbr memiliki sisa suara lebih besar dari pan (bpp) sehingga pbr memperoleh satu kursi dari sisa suara. jika perhitungan suara bagi pan benar suara) dan tidak terjadi penambahan terhadap perolehan suara pbr, maka pan memiliki sisa suara lebih besar dari pbrmedan sebesarbr, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon menimbang bahwa pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti bukti tertulis, namun setelah mahkamah memeriksa secara seksama ternyata tidak ditemukan jumlah perolehan suara pan seperti diklaim pemohon, lagi pula bukti yang diajukan tidak memiliki nilai yuridis yang layak untuk dipertimbangkan dalam persidangan: menimbang bahwa pemohon tidak menjelaskan dengan disertai bukti bukti yang cukup untuk membenarkan dalil dalil pemohon tentang sebab terjadinya perbedaan perolehan hasil suara versi pemohon dan versi kpu kota medan, menimbang bahwa dalam bukti tertulis yang diajukan pemohon tidak ditemukan data yang membuktikan perolehan suara pan seperti klaim yang diajukan, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bagi mahkamah menyatakan bahwa permohonan permohonan cukup beralasantolak. vii. dapil sumbawasehingga mempengaruhi perolehan kursibawa sebesar suarapp, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi pan, menimbang berdasarkan bukti perolehan suara ppp untuk dapil sumbawa ill menurut kpu kabupaten sumbawa adalah sedangkan perolehan suara pan pemohon) suara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara ppp pps desa labuan aji yang terdiri atas (empat) tps yang seharusnya hanya memperoleh suara, namun dalam rekapitulasi ppk labuan batas tertulis suara. dengan demikian suara ppp pps bertambah suara secara tidak sah, menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara ppp sebagaimana tersebut atas maka haruslah dikaitkan dengan perolehan suara ppp. karena perolehan suara pemohon yang benar hanya akan berpengaruh dalam perolehan kursi dprd kabupaten sumbawa jika dikaitkan dengan perolehan suara yang benar bagi ppp: menimbang bahwa berdasarkan bukti terbukti benar bahwa perolehan suara ppp pps dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota dprd kabupaten ppk labuan batas tertulis suara. menimbang bahwa berdasarkan form penghitungan suara pemilu yang merupakan lampiran bukti telah terbukti bahwa perolehan suara ppp pps desa labuhan aji yang terdiri dari tps adalah sebagai berikut tps tps suara, tps dan tps dengan demikian perolehan suara ppp pps desa labuan aji adalah benar suara. hal tersebut diperkuat pula dengn keterangan mustafa hasan, ketua pps labuhan aji ibrahim jafar), ketua kpps desa labuhan aji fred zulkarnaen) persidangan yang telah membenarkan pula tentang terjadinya perubahan jumlah perolehan suara ppp pps desa labuhan aji, yang seharusnya hanya memperoleh suara tertulis suara, menimbang bahwa pemohon telah mengirim surat kepada kpu kabupaten sumbawa bertanggal april yang isinya mohon klarifikasi terhadap perolehan suara ppp bukti berdasarkan bukti telah ternyata pula bahwa terhadap perubahan tersebut ketua pps desa labuhan aji ibrahim) dan mustafa hasan selaku saksi dari partai bulan bintang pbb) telah menyampaikan pengaduan tentang masalah tersebut kepada bawaslu kabupaten sumbawa dengan surat bertanggal april pengaduan yang sama juga dilakukan oleh pemohon (c.g dpd pan kabupaten sumbawa) bukti menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas, maka mahkamah berkeyakinan bahwa benar telah terjadi penggelembungan suara ppp pps desa labuhan aji yang seharusnya suara menjadi suara. oleh karena itu perolehan suara ppp daerah pemilihan sumbawa ill haruslah dikurangi sejumlah suara dari semula menjadi suara, sedangkan perolehan suara pemohon terbukti suara: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas maka permohonan pemohon harus dikabulkan. viii. dapil kota jambi menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara partai pib dari menjadi suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi,jambi sebesar .291artai pib, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa berita acara rekapitulasi ppk kota baru tanggal april dan bukti yang berupa berita acara rekapitulasi kpud kota jambi tanggal april telah ternyata benar bahwa perolehan suara pemohon kecamatan kota baru adalah suara sedangkan suara partai pib adalah suara. menimbang bahwa terhadap perolehan suara tersebut pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh syamsuar telah membuat laporan pelanggaran sengketa pemilu kepada bawaslu kota jambi tentang manipulasi suara pib kotabaru bukti dan kemudian laporan tersebut telah mendapat tanggapan dari bawaslu kota jambi yang menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat bahwa ppk kota baru telah dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara formulir lampiran untuk kepentingan partai pib bukti menimbang bahwa menindaklanjuti temuan bawaslu tersebut kpu kota jambi telah melakukan rapat pleno untuk melakukan klarifikasi dan perubahan terhadap perolehan suara partai pib daerah pemilihan kota jambi sesuai dengan berita acara bertanggal april bukti sehingga perolehan suara partai pib yang semula menjadi sedangkan perolehan suara pan dari menjadi namun hasil rapat pleno tersebut dibatalkan oleh kpu kota jambi berdasarkan hasil pleno kpu kota jambi pada tanggal april dan tetap berpegang pada hasil pleno tanggal april dan untuk selanjutnya akan diteruskan kepada kpu, menimbang bahwa drs. kasus anwar pd, wakil ketua bawaslu kota jambi, dalam persidangan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bawaslu ppk kota baru benar telah terjadi perbedaan antara data pps dengan data ppk yang menyebutkan perolehan suara pib ppk tertulis sedangkan berdasarkan data pps adalah suara, dengan demikian ada penambahan suara. untuk itu bawaslu telah menyarankan kepada kpud kota jambi agar untuk daerah pemilihan jambi depending dulu, namun saran tersebut tidak ditanggapi, demikian pula dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh bawaslu tidak diperhatikan oleh kpud kota jambi: menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti bukti sebagaimana telah disebutkan diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi dan pihak terkait persidangan, maka mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi perubahan terhadap perolehan suara pib ppk kota baru yang kemudian telah dilakukan perubahan sebagaimana mestinya oleh kpu kota jambi. meskipun kpu kota jambi kemudian mencabut kembali berita acara perbaikan tersebut mahkamah tidak melihat adanya alasan yang sah yang dapat menjadi dasar pencabutan berita acara perbaikan tersebut, menimbang bahwa mahkamah juga telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh partai pib selaku pihak yang terkait dengan perkara ini, namun mahkamah tidak menemukan adanya bukti bukti yang dapat mematahkan dalil dalil dan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terbukti benar telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dapil kota baru kota jambi yang menyebutkan perolehan suara pemohon adalah suara seharusnya suara sedangkan perolehan suara partai pib suara seharusnya menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalil dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan. ix. dapil kota batamppk nongsa seharusnybatamkeberatan denguntuk dapil batam ii, yang menetapkan perolehan pan suara, menimbang, bahwa berdasarkan data ppk, total perolehan suara pan adalah suara dengan rincian sebagai berikut: ppk lubuk baja, perolehan pan suara, ppk nongsa, perolehan pan suara. menurut pemohon kesalahan terjadi pada saat hasil penghitungan kpu batam, yang mencatat perolehan pan nongsa sebesar suara, seharusnya suara, menimbang bahwa keberatan sudah diajukan oleh saksi pemohon sejak saat proses penghitungan yang kpu batam, tetapi tidak mendapat tanggapan. menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kpu dalam persidangan tidak menyampaikan keterangan sebaliknya, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, maka mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon harus dikabulkan. dapil kabupaten bengkulu selatannb dari menjadi suaraengkulu selatan sebesar suara sedangkan perolehan suara pnb adalah dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan memperoleh suara, sedangkan perolehan suara pnb menjadi maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon yang berasal dari sisa suara menimbang bahwa berita acara model dprd kabupaten kota) kpu kabupaten bengkulu selatan nomor pubs iv tentang hasil verifikasi terhadap perolehan suara pnb desa kecamatan segini. dalam berita acara tersebut, desa kebun jati tertulis suara, desa sukabumi suara, desa pasar baru suara, desa padang siring suara, desa suka negeri suara, desa sindang balai suara bukti terdapat kekeliruan: menimbang bahwa karena kekeliruan tersebut, ppk segini kabupaten bengkulu selatan, melakukan penghitungan ulang surat suara pps desa kebun jati kecamatan segini, khususnya tps i,ii, dan iii dengan dihadiri ppk segini, pan, partai merdeka, pps dan kpps iii dan iii desa kebun jati dan surat nomor ppk ks tanggal april bukti serta berita acara nomor ppk ks bukti yang menetapkan bahwa terdapat kekeliruan, sehingga suara pnb adalah partai merdeka adalah dan pan adalah suara bukti menimbang bahwa laporan hasil pelaksanaan tugas polsek segini dalam verifikasi penghitungan ulang suara pps desa kebun jati bertanggal april yang dibuat oleh brick haryanto dan diketahui oleh kapolsek segini, serta dihampiri laporan model dprd kab kota yang menyebutkan bahwa perolehan suara pnb adalah partai merdeka adalah dan pan adalah suara bukti menimbang bahwa bawaslu kabupaten bengkulu selatan telah meneruskan kasus tersebut sebagai dugaan tindak pidana pemilu kpud kabupaten bengkulu selatan kepada polres bengkulu selatan dengan surat nomor bawaslu kab bertanggal april menimbang bahwa keterangan saksi ujang rahman dan hendri suparman) serta pihak terkait, lengan suwardi, yang masing masing adalah saksi pan ppk segini, kpud kabupaten bengkulu selatan, dan ketua ppk segini dalam persidangan menerangkan bahwa betul terjadi kekeliruan perolehan suara pnb yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon: menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti, saksi dan keterangan pihak terkait, maka mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon harus dikabulkan. xi. dapil kabupaten indragiri hiliryang terjadi ppk tempurung yang seharusnya suara, ditulis1. suara, sehingga terdapat kekurangan suara yang menjadi hak pemohoindragiri hilir 1ada tanggal april kpu kabupaten indragiri hilir, menerbitkan surat instruksi kepada ppk tempurung, perihal akurasi penghitungan suara yang memuat perintah untuk melakukan pengecekan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara pada tingkat kpps dan pps, namun dalam pengecekan ulang dimaksud diselenggarakan tanpa mengundang saksi partai partai politik peserta pemilu bukti menimbang bahwa hasil rekapitulasi kpu kabupaten indragiri hilir tanggal april tersebut, khususnya pps desa perantau kecamatan tempurung pan kehilangan suara sebesar suara bukti akibat pengurangan suara tersebut, perolehan suara pan ppk (ppk pembelahan memperoleh suara, pkk pembelahan hulu memperoleh suara, ppk tempurung memperoleh suara) berkurang menjadi suara: menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan kpu pemohon telah menyampaikan bukti bukti yang cukup sebagai bukti bahwa telah ada upaya yang cukup serius dari pemohon untuk melakukan protes dan melakukan keberatan sebagaimana layaknya, bahkan sebagaimana bukti bawaslu juga sudah ikut serta menangani persoalan ini. jadi masalah ini sudah pemohon ajukan keberatan kepada lembaga yang berwenang yang memang berwenang untuk itu bawaslu. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat menunjukan bukti yang cukup menyakinkan mahkamah, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak. xii. dapil kabupaten solok selatanppk sangarmenimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perhitungan suara yang diperoleh saksi saksi pan ppk sangar perolehan suara pan sebesar suara bukti bukan suara seperti yang diumumkan kpu. perolehan suara pan oleh saksi saksi tersebut sesuai dengan catatan catatan saksi sendiri karena saksi saksi tidak diberikan salinan berita acara penghitungan suara oleh kpps kpps, menimbang bahwa dengan perolehan suara pan maka pan seharusnya mendapatkan kursi sisa suara (ketiga), yang jika berdasarkan penghitungan kpu kursi sisa suara tersebut akan diperoleh pks yang hanya memperoleh suara menimbang, bahwa pemohon telah berupaya mengajukan keberatan, tapi tidak dihiraukan oleh kpu kabupaten, sementara bawaslu menyarankan pemohon untuk membawa persoalan ini mahkamah konstitusi, menimbang bahwa saksi mengakui, bahwa bahwa hasil rekapitulasi yang dimiliki saksi berdasarkan perhitungan saksi tps tps. dan perhitungan tersebut bukan dari berita acara melainkan dicatat pada waktu pengumuman. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan atas, maka mahkamah berkesimpulan bahwa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, terutama klaim pemohon mengenai penghitungan suara yang dibuat sendiri berdasarkan pengumuman, kurang cukup kuat meyakinkan mahkamah, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak. xiii. dapil binjai selatan dprd kotauntuk dapil kota binjai yaitu sebesar suara, sedangkan versi pan suara dengan demikian terjadi selisihinjaiberdasarkan bukti yang berupa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kabupaten kota untuk pemilihan umum anggota |
ag pena ea skaa46. maa bh. dana perimbangan semula rp.(berkurang)(berkurang) rp. jumlah dana alokasi umum setelah perubahan rp. dana alokasi khusus semula rp. marina rp. awan (. er voc pan bhn boh can alan nn sss solo an, una una una una ser kkk long ba tal9 ana ann see sss an. mag in) sss adu w$yi bil lai lay oli oto r99 gaya str kls fly ams bas nil fay ira deres tesis aris z8? post bei ssl sun hal as) man lu3 kan ccc ara kis aga) solo olk wi|n seri lu(n nee uyu vwlelujr naa maa ipx xn' &.u |ivsjojls ala mulai bad isis ssj sbb alla aja &@. lele heir nlb belu s|x m|x (sel egs3 2x oe.o delete cie similis sje to| os| t(cc s2 #is| sy) par lhb a.a jug sisi sis lul|o trs ta2 lo! jojo mta lem 'o' lwl& dw'w s'wo olaloloa luwu 2un d|w smm dok volume|oo isis ses wow oon sir inja aja d.' pole eyrir( sio gs. luis.cls sss s5| xza ole eip lileibib ole sse333sxsw ses ali manna r32) nin man dio ni ke) slo dia sis isis aja isis ssesssoooo ssisisis sis sir obb b:o0 nn) ole sie sie lalu ses pie uja '&' ivi: oir isis siu la) ku) ra. bob lana ann 2nd snn sesi ant penta: kiss les kok giri jul yg8$ fit pps p$s peri pos ppt cet ii3 eir ep) ike aas tss nn: pen pens ls, see iai geri piy ops gc3 pi! istri isi fbt3 ci. ols iii pas ke) ie) bo. jean lsi n|lwu wlw sisa eja alone julu tlw 'o alun mw. alm isa yaa tls. s.e86.eju|s isis sic ole. (an) miss23s sisi sis ss. sis ss. sis alone live ole ole |z sis sss ejo1o sis sis logan olw slw bin s1 ke) ulo sih sulu maju lea box wio. kang sis olc olo pan ole sle sele ssel sis dos o1o sis ole ellie ole ole sis saja sls sls ku) dna aia ran panai nis sin olo nlu ulama sso sit alo ala ala slam sia s.s. los lele alo elo pole ole si6. else sls sis .e. sis dd. (ojo te) olo believe ole ole sle sies sls ssel naa aah daan aka tati dan pan tea olw sis ijo sis sis ovale ole olx mula slumujo dit kw) gan kah har raj naga o2$ naa dan lagi (tn pas sss lagi (an) ke) hrg are para babak feng . tea) in) ee5 han bal ing jas) ts) tata a35 bad as) an: taktik aa3 te: fan ks1) ban nii seni 5x8 ses tsi kaj kan 22k kar mc$ kan raj sig sis aa: lag sis sis s|s :sepak sis m2 able ssi ole r.:. #ig s|e kb3 ela ala ara s3. | ls) b5. sig isi3 mis lan) vi pad sis r n sahaja #|a elelele |i8| ss naa #isle te) sss nan sala gie berupa3a sis s$$ $$. ala sis sala aja bealaalsals s8. sis sss en) ram sia ten kan 3eggs393 esa 3g les sd o0v kaka 'o: sss si in) uno lagi pantun las basa mal sss sos sep nan nan eka n. ann dang pra: yui pnp lai plt lan il1 ytl ios iia tya wsi x3 (s1) dus fay sgp ita lag stb f1) l0y bee (tai otg ia) bni kal ku) ce) nila al han ani ba! pir www k & boh w|x& ojw s.s win div bai miw mia fee ole ole u.u sls sle sle ss. sid x|c elc ole ole |z sis sls les ne) ol ang saga sin sana slr ada nia sol d'w o|o kas) ole s|e sis sis olo elo sis sls sle l ) kar ix) ning ani ban band sin w|w slam air n(s tan ole tani v|s sle sis olo sle sis sis w|x kab sis s|z ula alo oles a18 aan coc see sss naa lan ani bb ? ta: sn: sen sss sps bee bse zen plan pos aoi spp s335 iis kal o.m ha) naa fb. ng) ny kos) lae pit e3eiajgajargai saru gag saad sensus irr s53 jer, seo setgoretgrp skp (aa ala ps) 5y, tt? klt fa) jas) kay fang y23 c2 |ar iris sis ppt similis sis aan singel |a2ga iesatkb sasa sisa |@go3 n.o s35ss2a2as a22s susi ss sss sss sis sole oto s|s eis ssl s29c sia s z n'nn haa: oinlwlu lela a|xs tea slulais sia pan olulslu ulu disisi9 bar jin si, ss. embel ulu tan ooo release'ls sle ie) kan sisi lensa |w kaga sisa ola ala nik oa. nl kan) sin n|o s8e$$g3ysystss ola ala sss3338sss kai po. . at lana lan sss wi3i bii vids. sss ss" s5. fa) mad o1s0 tang ha ) png kej le) yag lo pas mad (c0 slu alw din s s8 &is nis sid elo |z sl|s sis mon th ale pa: dlm alw ps) sin 1ojo o'vyu ale sl|s elo sle sle ke) lam bang gl: uno ole alone ale ka) engan nan obtloua ooc kan ang lan ukh sep baterai baca pan snn uni gone una una una eni lis s2. slr kbr kan fa) see rare gen see c00 eeesskkir rar kai aa. ben sni nana so. t8e85 ras ko, ad, lo? pis seed se3 rl, iis gor ia: is3) tni pipi brk kis tate iii c c5 ta) dal spa i$y im) aa. mutu gg, ses siber kal ist 8s| as) tan kau) sai cc$ wdo bnn siklon sms$ pasa nn rnjujb wi nan oto o'y u'a an ninlojib e(s ajs aje stellar sisi |#gaz uses elolela aja g|s22x nan: sepele sis tan mnc lela al|o ta) iiv|lco oja ago isis li3 d'oo'op ar nnlulela e|o|je nin pur skk blokir sbs sains o'nin e|wu soe seksi sis sss 3asas bobo lele sielelks ajs tel ala ulas (an ser nia sia vwl|b|ls i2 | ne) isis olu ulu sis se: sasis 1o1o oa, lbe ko00000078 sir bob obb bob ce|viw selalu lam) ban. ' | rn) nona nona len s$ss lan ani lana sss las sena lari lea) pal kraj in) pli pool tol tt. ket wiki say fl) sis aa sf! iis ing sa. kw) lal ta) bag pan ole alone sir u.s sis po) din ole ul|o ale ole s838s8 (sc olo ole sis ar: aib mn) pas il8 w sis o|w s's.u pin (sis ss| wl|o ss. s.c. love (sz ole e.e ole sls ss. isis |3z fei vl|o sle nlo jos olo ole als sis ss kal awam sad pen hpn (s8 a33 cc? bea bob lana ter ket ter set mas isis spp para luh beb rs) skr vpn tlh ssb wwe ooo an seal ios k#al lea lea! iea) an. (os sss kas pala $$ 88z g3p3asy aura pas p33 sia 39rkg9 asi glass peraga sig sis pad yoy sis toys 2g out a65 ps) lwj a13 psr plt sis ing as) e| ks) fe) kw) 52a milan ulama sis: . m sage sells della dna njlulolw mulu di: sgsaseesaa2e setan bis suk elus s|@ sans doo bobo bieisbis boss similis sis smt sja pwi sir rig bisa pendek spolu a,is uu wlulola ala skk w#w u.b zun nia snn saja3 sis o0o el|lilin s.s sbs ssl iys sasak ata lbb sss soo sis ken sis | s|i8 sisi (ls bi|w oco'e'o bebe lor le: sik see sis si l aia sia s|z 'o'ob'o loe sis s|i m fan! lam pad fana nc. maan (ii nad dad s33383 snn snn san snn sss tan ita) (aa) hadi hadi im) im) pe8 vol gif ssp "ye is) pi0 in) 358x185 xx? g53 pls sbs far us) pan mlw vlw alas s10 wis as) ola nlb s|le ssl viw il8 isis s& nis v|o olu ssl6e slice sis ole olo olo eksis sis sls his ri bin vlw ala kasa mang alo ola nlk n|6o isis ss nje n|o olu olo ul& s|o s|e sis olo olc sis sle sle les) hd) ten isl jos ole olo olo sle sle sls also lolo tile sis sle paalokasalokasaa" adalah perubahan rp. lan ooc saran, dale landa: may anda tan una unn nan kh na: tega snn one vb pon www para han pen et: pen tunai enak tena tor perak vw. pssi had lai sea en mia nu (ea) bali anna our: ls) kes) aas fe) ps) pbs pss $i1 ssi eye as) seni ta: 2s a28 dip ade pik fee sesneseeesi tsi ban sl3 uv? av) un: kas js) tag g|zwp aje tis sll vjs aje sis sisi sis ran kam) had bri seri esi isis osis sis kayu seks fis olojleio sss o|sisi sis sss lag sisi2 tai pa. jujur pjr on, s|sla|s sia snow da $sss3s3i 'w' si: similis sis gini sia sj: besek ing sesar s.s sss sis sss &la selalu ss segi sasis ssi pal gssssis s00lls gisllols| sis na: ia: les) nan ks) oo bs 8s88 hai in: naa psp pes 8tte lagi isle sis lal sig sis ala pr ass sis ? sal sic sis sie wawan ai . bob pn nan ss83 sin kata tas ara kap) ban una una uang nan una cnn eni una sss doo sss o.c moh loh bb ksb kbk bk awas fee nan gan ana pan ppk sesrersss33 irr isa ital isa isa) kal sen san ana ken) kat ama pai senses eny lah let a91 a33 last slr ss. isysyk ieee sig mph sh kb") eps panji tai tere ya5 ls. sereal iss jer ss) ras) lead dvd leo) isis tis isis ios, seri ott pa) lea lag : uv smz nan sis pal) mia nii: |x &n sis dua nia ss|luna bko soe yakni sisi s|s s|s dos .0o olsalale elu s|a sss ss. tadi sso s$3s spd sis ses'a ssisissis yaa la. elu amc bata o15| ana tells o0w duku sen b0at eksis asi sss s.e. jet) sos so. bio ls, fan s. sisi sis |w aja s.s wiw jae pbl psi im) oo pole| jos sega awa saja aan w. nan dana msi ia) hoon naa lau at: jet para par os) ea) in) in) np3 pil nd ais s$s do 5s. pai in) kun $$! ita) tea bin w.w sia a|o sale ilu ajo tulo ole mis sls sis olo ole sis sis pak si8 alo sis sla wiw viu ti2 (is sss ss|e sis ole ole sle (se) pan s2? (ae) cie olb sis ess sie soo nomor nmp rlo jaja wis lele kls ss. lw) tepak ka) hera turn ata lon le: (an lae: seni era pes2s naa land: tera peran tea ii 1z (eai lag ae) pts pia te) ts) lia ani tuj ka) g1$ p.x naa seni tik tra bapa an. bai 0s ian ka) ra! ani fip uan gos fan kal tes (es) dut ela sil nan sisi ola kes rig sala ee. sis gan sss 552m s. sic sis pss s33 (as) bag p.s wih do. sad maca) 8s. s8. s.s ana el. al sia &|& g|n bea ris kang olu bad s(sis sis denda los) iwi | min "sd ssi go, .o| p | ssi pe) ara tas kang aa: ss. s8. dana s2. i88 toe his s5: aaa mk p. pm) naa t a nan ts) (en) pik ixy bis dls tadi pa") kw) sl mlo low n|o wl|o vla es) sis inis| sis isis s|u (sis oo. sis gis nis saja (kalo isis isis selo s|e sis sie sie jov| islam o10 isigjuls|z ole sls voice ole dio sis sis sio c|c sle bs) buni s|( (is kel aw naa tan gaun uin uan ordo peran msi tur era mena nagan snn tan uan uan uan any von nd (it sen san oh. p3) saga aaaaaa naa jaa dkp kaga) akp fan) ssb krr neh hana im) nn) pin aang ska s5 x5y aas$ kuy kuy lan sail pes is yy9 ssi rips tag dll fly ssi ist pihak las p9) y& l it as, big yul ita) taj dapa dan sat ta) cc .g sik ie? sp3p$rp ig lang lo& kt) bad temu, vs) ban al, ydo sir vi& nan olla ges ' ) ma. hum algojo sim skull a eiw sll 88k d.0o. suwir nja s.d.n nn. day dpo sijujole ololoio.oje siau slslele sess sco ssi zx|c once'ele 22x sss sel see ke) gy v ssp lang silo ojo alla san iep sig am, e'a' www disini ole z u slabel sie bada skk kun sps sisloje ejx suu ss. s.s selalu wlw s.d dos nju lh) t'b bobo lea sallei sim soo sjojeje lej alir nila sells ajw sisi sis pe) sir nin il. islas ala s2: ssi dd) sis sis: tss bobo ololelw wlw ps) s.s s.s sellers sis pa) ada a.a ata p. alajlw win coco0 siais sja |jos| 'lulus aje elslule sir lam! wa , sss tan snn sen sen meng pen man pend pad (mn aja kal anal lea kai pmn im) jas) da3 lgx syg pig s5a te) god #gil6 ks) bara pil as) tra kan in) in) alw judo kan heal wiu ulo alo civil olw valve kan man ola galau u!|o elec o1ls sis sss ole sibi ole seis sis tami in) wiw ujung nia ima bulan alo girls o|r nis gaji wla galau w|o wl6o0lele s5. lolos mis sis sis vio oleh cie sis swiss sie kes) f ) wlo sle lam slo lolo ole ssl|s aan tg. ann ula nana arena kata s3353 assess ss| "les boa sis sin nenek untu untu "log . sss pai aan sss efek sss lang bar tessissssisii iii snn hobi koh hee sis 8eee matang por ag) hai an) sss anda lara lesi ter p3s pis pai sg ses iss kes) sis iii erg tpa ikefete aas s9 bsc sis ps) pir kat hadi afe|. lg bbi kes) $tae s53 ama: tes lv it) s$$ s8? pa. 90m ah) fs) 9mz dan ban dp sms o1o finis sia s5| sibi si? c4 vps loe similis |(8s&gm koni app sl: melinjo sic tas vis| san sis bgnapagn binjai ala six, s|38ms sse9g0oa ( ra mean |? mg sisi sin sin kui w'class ita levels oll4 ana les o|lalu bis sss bls sh.h s.s uu.& sasis on.n ssjsjs s.s pas sisi is| lara arn kari bal inn sala ke) ken) tun soo08 lolos| nn, sis s.0o sada sula z2. ing sis ooo: bis rin da, assets lich3a ss3s33susu pan a00. ant atu pan 2nd sat sss ss snn ben kea) had) 'u s.@ pir sop tri pil 5s dus g i sss s$s bai ke) ser stalls ole ale sis ya. sle tuli uu. lain slu ine sis sss (sis pa) sle ula twu sie fej bio bug ajn ss sjs| isle sis| ik ae) isis ' ) kar kan tar pl. ale oi: sl. mlo tai v|i2 to(berkurang) rp.( jumlah belanja subsidi setelah perubahan rp. belanja hibah semula rp. (berkurang) rp. jumlah belanja hibah setelah perubahan rp. ceala maawaihahan rp. tni tea sisa dengensnan kenny tanoe, ses sena sees spp en, naga so. nan ann una unn unn unn una sss ss, :|$ san an" kk bbb bb haa www bubuk kek ana fusi pal pal hadi ika aas| te) i828 ka) jas sia ivy v1, ls inn ppi slr iraj ti dal par sara sasa as) ilir doantadiiiii asi omega omz2 (ag v|z.n acs sens abs slv s(sisi sia s88 sok final sls win siajoijn sis sis slo s2. besi now sis isis 0g ssp solo s10 ubi ssb sasis sss sss sss sta sis dja visuals sis inn ssk luh ssi pia s.s sis is di. sjelsiy babi ssisisja sai, yss ah kk. &im eee3 saw nas aan gs'e'o 8i3 sig pan sis kes) aa) 9s8 sis ig2202222122525 a92 ss83$ ss. . wawasan . . as) sen gen snn un: ten last unn tan ungu bak www www man tnnbgbii in) lo33 era eka dah lo. oe3 on8 alan tel solo a39 duku sts0 a &1t a13 bs) ae) hana pan ita ito) pig ski via oo|s sis sis olr sss |s sir sis sis sis sie sss sis sis olo ole sis lele sle www satin visa isl rante jessica sis olu w|a a12 el8 y&w via sis isis ss sis ole olo olu sis ii2 sls ssl sis sss sds ole olb isis alis sis ele jar ilo (es) sie sis ole sis isis sis sis sss sis sisi sa. blu iss (js wis $339s3 ala sis sis leg k ) san tas land s$ss$ s ken nd nn sss sss kasi aan kek seb3b sss sss la: s3 nun sss ggs tni tni ttd tsi www nnangapaanp do slot8press lisa yaaa iwan gada hai il ) haa aas aas ana, bus) as) iii ee? pis gurita hito tol siriririarang tt3 lisa, say t23 sen babi gpa les) bata 8s. kn) seni tss tts go. ye, ps) 1g: "3g von "3g 3cz pa) 4s. is) tai s(z0d9 sia vidio wi joel tabel kko adele ses bpk size a33 d5 dg888323 bale sisi aja .: selalu ulu 83s2siaran2 slang pena aaaaaa sisi|z e|s s|s u3 egg eee 225m 3s23s3 nan sae s5z ben olalsslali nan pss sla laa dioksin ' bkk sales esg serapah si2 sis sisi pan nias ssb bra bila see oversee 238i pn: sasis|s solo |3z sis ojo ja ben ala ios s3g scenes sis se. sisi sie sisik b| swiss3isx ss. . sus fe) anna uu. cc" nan ga: tar) ma) ana cod dai lea sana uan una sss 33ss wak maa wow naa jan psn hadi |. as) as) ps8 ip3 oi,3i pan pia gls sis dos ska men: p2? dll ka) a $i ha) js, lag pam) iv) pan lol8& saw ini ni sis sis sus b33kk isis l: .i8 (sis sis| sic sis sls ita) slo jel8 sao soy sis sis s883 si3| sls iis bis ss. lele sis vis lesser (es sis isis sss s.s ss. wow lag oleo ku) pend men aan alo la bom sis le) bs) ami onta am n sen sen sen nn png ssb sss sob peta . kanan ear peci 2nd cas sen ena sen ten sss oo1. sss mo| eno one ses sae ja) kbs www nn, nak anak. make2) aman nn) wrn sss ju" te) te) ser: aas dia bit? pls pln pak pat dos sja fleet sss iss sel, pep ot, pr. gag ty0k sale sts ira) skr f1) kal a59 kal pan as) ii) ala n|w 2ydp wajo ojw lewis iis sja met noj oun njolojo ojo www inicia aig sl &.w kk ser oculata ajo aan n.o note soul nin silau sel eeb sss sisilia sp3 s.s dd. sis 22k sss. isis a|nx ka map") al. mmc ello lw julia ylr siak nila jola sia lam sea wo an. sin ila a|w d'& wow siw aje red s5. non.s s|injak ad do. weu ejulsjwu w|w s6. sloejeje sss sss lps sis ssisisj3 a33 se's sss see sisjalo sis tennis tenaga es) tea) abu yuu fan) coc o|lw b'skp sin as) sss wiw d'oo' elo olo ss. else si s.s s.s ( ) sbo soo see win ps) ss. sis sis dan ata ing sela sjk sin ol|lw sin ulu lam! inn yo. lana una una cnrj ssk as: lagu ebi lb) dena san sen xv nn s3 tina tang nan wal kami role persegi baki tnos83 iwj ma) fis tien ana eni tani sat fasa sin sea pit pai fee ira) g8 red fan ja ) . tang t a 88s8,i3 www ajg mula sia idola ols s'in olo o|o sis dio sis elc ha: kar ole sis e|s ole sis pad www han tan sin mar sin lag s|ig mann ta) sis sim sis sis s$$3t3 ss. les 2sss ss. sis sisa kva) ryu ira ke) sid s|. sis35 sees ce|s sis sle rt: sis sei8 lis lv) snn snn ual sun uan cnn fed kaka mea san snn sen mua sen eri nb rp sss sos nn hug nari i' pkl dah ii: uus pakan ih) ds) nas (ss iv pan ras p3s ip3 sp3gp lion isi sks a22 bag ssrairsrs3sir3s iii iop ops ppl p. siri bii ubs tai tea lor $s&ky bar itl tol ka) ps3 kaj ka") pa) bai oi ng bs: suda lalai iin llw zx| in|iwj3 si ti, looowaaw ginjal9 bis ci! ps) sis s6. slalalo s|z ssuuuu slsjoa| siw silam ssl8 olelolw vldaouw sie ssleleja sid sss soo sss sis ojo did a|c ss|isis p|s sepele lje o|z2 sin ss.2m mlm ller nlu tel lalu sib www winjwla sin ulu too olvisirp si8 skk ui ooo sosial|v o|j ka) png kuo isis sis ols8 leela sis selera s8s3ss sasis soo sss sis tss s3sis s8. see sepele sis 35k snn f.rl lw) o8| san mulu lajur le) soon nih ps) bobo lolos, ololele elo sls dio si sbo lel eesrsas mlm see oor lw) ts) ng. tai oma sal bon im) sp. psi .s$ pil 3e eo a s$ be) sy t23 (s1) pai pai ke an! pan her kej nn: ni2 lele sis diss ik isis ss: ul. ain klo coc 8s, iis |3z kai six n|e yr. .: llsl loyo d2 o'o' sis ta, pati ts: sang s38 nk, tan s8 sia lan pss nd: lon sni ss pn: la: kat ekkbebk eki pada . tan: ken) lang: tai sn hak sang dah aananaan tas 222i ss, to aa) pas) tag sni aas lol ini hd) hu) bs) 9o nan (ggs lantas bin (88s buni tea iga ian ke) gaun fil nan senat ke) ka: ket) nih f33 san tani lej sg? nun 8y3 sis sc2 bar iu) ps) tmc$ dana a19 sis sis le) sisi als #sia mean ola uns (an) r53 sis asas (ti sisi mm ssb ka) erat delhi dm. suu sin as) sis sia nagara kas si3 sis sahaja $ | selama aja s15 asu similis tai eka nan sus ke) jangkauan #|s ele sis rear s|s kes) &|s sis dib to) d.$ mig do. sis s.$ sis sai oo 38x s.s sls so. sd. s., ka) s2! sss las lana in) fm) 8x3 56s$ bri tu) sb. sold best s.s pend si, wil nip (ujm vla ais nie sin. w19 (is alis ole ke) dlw sim w'w lama ola jas ala isis sin jas alta ujo ole sis sss ole sle sic kar olo sis alo ?|& wie kw) es)gantikan dana cadangan setelah perubahan rp. tm) ten mana sesi dad tag ken tpa ant unse tani una iyo ketan sr3 inn (rn logan del sen knk sos tax bagi www seseessnkasge ssb hn. kee solo an i#al .a. ke) k3) ea) bad) lai tu) muna id. les) mms has pas) kuy kuy pas pir es3 ani sia fa. ova ke) sip ton ban lol sik "aa ita ss rs) pat pra hu) ber s$v ss$ tal slr sae mm? sik ser teluk iss poo ra3 ky) kah an) kn) 9m2 m0! polo z0dg sinis ini sjajaju ps) mom bei btw a'a niko aju serut reos sisa akal (el. #|8go2 sang nan d.$ sis isi kix tani xs| ?8x sss slb sio sepele sio kana ime lalu mala ke) siswa &| selain s|o ser kreis bsa sis aki bkk sos isle sis shu yoga sis lir sss olu ulu do. o!' spo. loss, stelsel sie s33ssel bls 22m volvo oi, www w|x sir lalu ole nin sisi sis sisi niw o88380 isis ssl nan she lla lal dina sis oil kre selain sis sin aa. yaaa snn sa: tau ss nana lagi sn: sss te) naga lai ann tadi se, po, t33 pos din sas lss sr aina mana sya pat pios ka) ii$ ka) kal nl na: ol|lu nin ala sis isis isis &@| sir sis sis so jai 3ia ti8 sis s8. sis s&e| s.e. (ss am! ni olw dia ken) iss sig gesit ssi coco sir 3i$ lis wiw lw) aa . pon ng. sen can ben pen sss mama bb. sss ne: kpi a00 sen pauk ivan pal seal pmn (es) bii vol sbl si ga$ a.a ip alv inoue nim nn. tom inn sss si3| ole slo sc. uu, jlu1o sss (zis se, lele sis sis sir nee sal,ls elu dd pole sis sin (sjs| ol|lo uu. rule sasis$s ole 388sss sis kes) png o|o ole si8 8ses bang hoon sis ris fusi irma cat ing fera ks nn oo. (ui mana merk bank ank menu rak) mo, pak pak ooo png ana im) pis ly. opium zx9 la? jani ps) hat lw) es) p:: psi ema kej il) lu) nil invers cmc ajujuju olah nlololo s| din lol sis suu jojo ole ellie sipuu sis sc. sisi sssssssis z|c so! olb oieleie s|s sis sejslelje o|. sis 2m e| ss22 sia s.e ce. pai vip lele jujuba list ola slololo a| sla loe lele sis suu sisi ole elelotie sls slelselis sss le'lewis sis s.s ssi mann aja rja jee ole civile int diss olelole sis elcleljs isi al at serta opa tr. betah nn? ann non atm ses5 beb rekor bii seb sa: tana tni nn. boh . ssk sa. (mn bank merk l . had) snn, a00 lee) 22s tps wi3s bee nb3 (s2 fis pes fsr sel san sis save fis $$, plt pep ite diss ban tej sar titip bsi ar8r ton sis iii is) los) ita ps) zoo s5: sia olu ulu pur sir similis sis lai att ban ssb ger ekses sisi sis din hen benua dept lalu ulu visits sis z|s coc sia sssssos lisis sig les sis lola aja isis sis disisi ula krisis uja slaasig six ta. olelpis sig vas an isis s2 sig sin beli isis ssi levels sss ari siri sis s|w alas sia sel isis amanat null irn nila selo sesi disisir li sss else|e s332s sis eirisiw tulo s8: gs slalrslu tanna yyp sis sss sara ku) geng asi ny 888i naa prp. 222i p n so00 222i aa: land kan iga lv 225i sbb ss: kara! lesi delete pangan nera hut www fe) i3i sai belia pse a33 pedia pipi taj bani ita ir83g pes ini iba seri para tel as) iii titin tina bal s53 $t9 .s$s$ sta setia ke) tts taj pte f83 ban sis tali 88x tha puh ?i tangan aa: areas san ara tp3 kan kraj psi sia iw) su, isp wow sls sisi| ira s|$ bir ks) bir km) sib sis 8s8$ sis s8. sis kan) vy88 er vs$ ke) sie u|8g& soe 5g3 sis siti kan) ka) olo sis sisi sis sis ssi kw) eaa3 s5. ta) v|o sie bes pbr v8: $$ fan) sai ann era ssk a|ss had sin (as kari oo. s2 5s pan s$$ m3: ' ' slo. dot isis:s.s ne: sis. o|s tes sis uje sss pan sis sd: sig. sis pan ala s.s |w lu) pd bbb srk rarr nan wn! yp edp sa) nan dll "en nan ona una una una para feb aa, . par subs bai k3? su58 p3, dpe pap press bii ang dpi ris lei sss5e, pak ter los sis stik iis gen fee seni a53 ioi lo tan se) sis ori yvi itc pai iia tao $ o dot teri de0 sss sia ssa fu) irs per soo as) psi te) tel bai ray ttd bag by) te) peni pan sia bag u'y ppn s2: blu tol lalu irisan jess any #lu a'w solo uls al: si8 (ss sss else o|s ss8e3 ses sis ssu8 ggs eea2 bis jet lela sa. else ole isis ula isis bg: libra sis wi&wj ba) ssl s2: las mw psps iis ilmu lis mw d.w sis kari sja s8ss2ns sle olo sds sis oleh sls ss ss. soe sis s88ss sis pam lem laa (an sis k # isis tes) pen ne) kes win sis pad isl lela isis sig sler ku) loo oo . oo. oa: ssi sis sis ole a|s oboe sis bani sib sls sss sis ke) hand bana manan han pan sapa lap dia se. han ris ss1 iss sg king8 saya dik lil bagi oa. ft) kej lis sis hama . tan ?p? s28 pa. mpu nnd li2 o0222 pr2 la2 ag. a. ssi sdn nnn ks) oo0 ken) ken) s888 g0. gp. pan jas) ipp pii pii tts s33 sae 5xi sik cet let puk tno suv sl$ 2x0 spp ly gen a5 vos ira) len tas bg x$y ery ss: aa ty8 bat ker) ke) yet bana hoa usul dta iss san slug yanh rss delle salju v|wj|a ssi sss z|$ le bibir ellie see sio bs) e| aje alon sn sipil aalolir 'xu xus. jelek esia kaur nee sal tio ew'ulama allo sss sis solo ssi ura nias ol| o. polio su lalu lele ahh elul6e 83ss23s8ss ss, leo. sib.b seo lebih .joel s188 sis vessels sse lele bana sis wl|a sis sik lis dla sia uses sis sex aib ole else (a8 sjo|s lele (s2 sisi sse loss sss? asli sls alone w|joe pan si3ss lee ke) . ro. vpn npsn ppn dpo por fe) cor ban dpp tah an) ly, soo area bee deo pnp mol aan lee tes) una aoa in) kuku pian in) sang tee ja") dar pen pas lsi s3c yul mp5 3g, eoy neo" ilk ing kis tas lia kop ks) is) ry) p. pang ses kw) pia ita vls wlo isi si6 stele mna sliainir.valo sla|ini dis pra isi3is sisi sis p bko slot style elo wo.w sjwujsir wwii ssi lib whole ojo h&. s.y seis alle see sss ll, similis ass ssb selejeis ss. sepele sjo kes wja omc nn. lula ala iislolr noble aib inn adalah mulia a12 lm, wj'wu'w w'nn alik wu' ulo ojo kkm: sia silla aise pad ybs kas jos sisi sis iki. iki slelsiwv wlwule eje sss ss, sis isis sss. sis sob. leo ll. bleloib.lele.ejo sss sss sislejls.emas sio wla plan lo|lr n|o ole irn n|s5| siji ai: aan olio modulo ii: siswa yale seja jago lot'ta alle eje si. sela alle elo sss ss. disisi jojo al: ps) locale siege eje sss missile sle sis cl: |x |: tni ola ii apsis lalu sable ai: slelwios all sio jeng v8. s3 . is) ann nn lllolaai bak sim dua 28k aay yuu aa) pers pf3r pes pia iis iis 3gp ter tts bap pts uii pad lis iii bpi bar kt) ks) fan lam) ny s3, wesikikr isl sla3 a85 sks aja|ln soul alur sulla ss' pole ian iss usia a86 se. ibu koe auto elu jelek sss sss3ss sis cbooo ss3is mi mic pak kla sai url nas sl,| ulu lula tolol sisi (sj album aisle kue lel sss s3. oo. oleh.o.e .#. sesejejs sia baja sis ojo s!'c sl08 sjo soe aloi e : ss83838 ssi din solo8 xlo r|& oleh cun malo is883r nae:ii : ringkasan perubahan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, lampiran iione ta) 29s$ aaa fan) best kena sen a2| asl| kuku www rs) fe! ss. dek isa ita) ia) lea) im) nn) im) im) naa lo in) sing as) as! as) av) ss83 pij ipp pis $$ pool das i|e3 8ss$ssasasjais aio ite. aas ppi x83 tel ssi a32 lag iso s5 aa kt) ss. fr) & $ rr| sg3 a33 b t pp3| dos sik ria a09 sin www wikis a|o met :&w naa minute nuw jola ads duo ku. irloals alo salon sl6 u0. ejvlojrn sule|w w|w s3ss desa njn olelele elo sss asas sej selo ulah 52m |g lalu lis windu m|o sewu sr lalu oja ula "ai www tam talo oi bii &h|lalu sis sains. nisi din sasis al8 sis sss ssoosos ojo jne sis eleleje ole ss8 s.s elselele ssel tag p | ol|lw ima lai us) u'u lulu ii: vs) s|: sisilia fts) level n|k selblibe mi. also ps) aib o.e lo. lelo ole sio sos dd. yag slo ssi s| tis deo logo silsila ai: sis s8. .6c.s.e ses ss. sisimls lis ja! gag a39 laga tni saj ms) www www bad www man pad pad naa (ra) kal (ea lea) wa) ken) rel tes lolos ty8 nyi sss sik kai) pls pyl xs. ys5 spa ari te) kv) fan kta pai tss kis ke) lani tag (ra ks) ka ) ke) tri tri lan taj tam oin olb sis na, slo olu llw sn: sie sic o|s olo elu ssl aa. w|s sl|lu ule nis lio x|c ole ole ole e.e, |z s|s sis nota a33 sir ola alm tai sia ka) dio sis uis nis sin n|o elu sama w|s slu sdi ole ole sis ssel sle pan nnj "pa fe) sl isis o!| sio sis olo lele sle sle ulo soo lo|8s| ule ula a'0o se: sis ss. lw) inn pot aon bank bank bak aki tt seo kok kuku soo dee ke) mo| s.s ali yna ing lea! wal sal na. (ang in) par ja") as) as) jus as) jav inai s@# wt3s skl lag pak bus av) lon ola a35 a35 sta he. see eng pes spip epa rek dsn se. a") pp? s1d sad mm$ nii iss bat .u ss|$ ola #|s (mv, &1d a39 imz k1) 2ydp reg nun wol& sie sik ala i(b.divisio. umiulojo didik oinlujo oejalje wlw lalui d.o sle poin ngel| sin .go joining lain w|w tn n:o: sin nio hljo salsa aan ve. slultulo olio sic sss iso ellos oil ele lele jojo v3 "|g also low ols isi wlo ss) rio ojo uleljajo ojw w'wli uwn baja uu| pudar bak s.s ninnin elvira sol coc eitjlul alm sis ssel solo jo n sin sis ssl bobo loe e'bleue said sie ce. sisiseis seluas sie mu. wlalulw w|lol kang nwl aje juga sis ri : (an) eri ivw info oolwlo elo yi: s9kelas sewu else similis sl2 sis el: ken) olajlolu ulo elslelco close sie pang. sss lele o'ele sie mi! sss sjojels sasis sis 2i' ta! stan tang sia erp sea ulnjoja nie ala iiv|l sia s|s w|w la. papa a39 bai kw) wong fe) lsi. ix) anna, ani po. na: rar kaa nn fan false eo2 ll, nan haa ips uek lla a02 kan) kan) pad pad in) (omn3a| kes) (ea (0s san ja" ama and f38 pasi pil pte kli hit oye diy lay se3 sys info efi sss ski sit yir dra lbk so3 lis sat pet ery kasi bei k7) sai ika iri tag div aa ll 8s bls gx53 sas ss. sora had ta. sed fak fie$ 35k sop ti bri s|$ :|s t93 ks) dy pu) as) pat tn) pan si& sisi8 ala oi www haa ula awal oir ulw a|ig www sele sis sih sisi else sis dis olo lele once olo o|(e sis sle else sisi8 sis sle ssel sis sss sis sides sis kak seleb olok ole ole sisi else sle ssel seni jas is) in) sis last isis kalo own ella sis w|wic sis wi, nis sis dip solo &w ola sis ulw why al9 sais sia8 sis (sit bis ss8ss8 bibi8 jelek sia les lis sse ssi sie (gs sis sss seo sir six ole ole fan ole o|e sisi else sle sle else sin sis sis si8 $ir solo &|& vis ulo pas ati (an) log sisi ses oo. ic cleo sie s6. sisi sis slo soo lists els kej pra np nn rar adam s02 fusi bad pe) pp? spa pios pes pia isi vas sika ss.fa3 tsi uue pus 83x fri pss san tss ttl ds, sri ip yss tra ps) rel ssw l ) bae aa: bai kal cin tan sis hadi da) vlot win sis ss8 jee kdi: sis alo olok 2s: re: olok cie sis see sis hai a15 "wo (8i isis sai aib g3. is8 iss s33 fan) sle s8| lee fan) sis sis iis iul bis ole sls sja sis lela tea sge|||g elo $ ) ole se. is) in) band sis a28 it) wilson sia (oo fs) 31101w, ,wwanngnnn mama ada tni lx. (oo gen pan kara secara tata tote) del kakak san soe pet axis hua naa mts kar bii iva ina) ita) ar. in) pan iv) ls) ps) &x? his har uno ssa siti eii les) po, esp efek ta) (ra belu tel s9$ cg ses les) pnd aga ap") es) mon had tg. pen ni win win sisi cmc ppa ninja oelelbis slw|vie aja sis o.n.o slj air u|n ana aja pny sis sis isa slu elc ial 'bsb see silisida sis sis sim or. elelole.ojo ole ssjlejoeje sis els laa 29m sp aa: tenun nun nnn vi sia maa mas era mis|lw w|o o|w nn lan si2 sia bio'n info w'ww www lala alm wlolwwi|w sos pur bkr clean ujw saja doo lalu ulu pp tas) o|lsid ja ses sei|bis selo ole sjlejseis ele si: and aiv njan ato lintah him br! w'iy olvibir |j&w oje kks sio inja ola sele sr slain nja sis elejoja ajw ole leela ele te) oo. leslie ole die sss sjlelej5 s|c sss kang ine ing s d bip nias sis s|2i ny eloelajoe oja slu jalur alus makamkan tak tan cor ana vvbngng sls fat) si kao ngga lan snn nat ban sand rka rak rear atap pon naa ppp pdp v2 rrrrrak apa, srk kakak rar naa lan kas res lan ban www one) hai pe, pena na: yok tni ja! ipa pas pik par pil lul ele3j3 ps1 iss vit sir sa, flv eye! 0st xx ke) phi pia sm x sbs s8a8 sts a88 tai gia cc ing a33 san ny. yo5 ke) siv ibi. ret isi pieces teh ks) tni viw lela als sbb pis soup born tai ol. sis lio able www (blg pso kau aje lele s8838 keras sl: ole sis jelas sss s322 sis sss spo sis soo ole o|c sle sis aon ule lela laik wow no, alu milo siy ale diss w|e (sela sle nn sis part r93 &.w bis (s8 (3s sis isis sie s.cs sis il, cle ssl ole ole sis else sle ps! tual oki iki yoo lalu lala arp sss laju sss il: s s sss sale sis dis sis seo sis else sle zen fan als slu lele isa koo bono sss mulu did s1: tuli ras alone wis lia dia a17 pir ooo kpa nd. pad pada sa. dob ban san pas bean www www tan) pa") pes pak pep ets yai dll sai 2pp piy spp sa$ gis8 3fi s5 isa ta) axg 5g$ yul tan (eng ht, fan ban hu) an) ku) ita tag isle dvd slv lula lalu islas sis souls sis wli wla sis iki isi8 misses u'o ojo sis sis sis slice sle s'space sis olb ole ole sis sie sle sales up) ilmu ni: olu sis sis sis wil ala uli yyl|w wla sig ale alu isis isis sisi n|o ole ole figure ala ssel sis les sis ta. it ole ole love sis ole sle sslsese y pang sio sila alu win sia oli vi& sis sis sis isis isis ses a00 sls sis jenis |ejs isi sa8 (s3 sis sis s $s3s sis ole ole ole sis s|ls sl|s sees sis snn ppa pen tam pena naa gen. isl isis isi lopes jsj ales|a sms wi&b bia abad kan sis sis sl& sw sir nat eka? le) nee were nee eee ses seseieies so522 spg 2sopo pil aaa eee lha tere ieee eeee eeeeee55s sos 0lla aal eee e555 pes eee sosok yah takalar koh sog09 2e00210202 lai kek keeebbb dpn . afi app2g3p3p33pp pps es: pefitets pia nia dina ann a33 sin enn ter era sesi get ser ieee epl ek: "ia tetes iya &. ios apapun ie83ri gg rek iii dek p | bea. per aa a32 iga se2p kepler ita $g3 para 3gi ieee a3. go, kep ye3 ap3 extra sek ati 0sb8 2e8 sih bs) pad sosok5008 |(s haw pig la ra kes gle|al ump stres sss m|ol pil gs0cocos8 sa22 s25slllleees sl2l|c a55 iss asemesasaasas say m|c ke) pas naa 023p ti| 21m soal ss0comet g2058221222 see22399 lle ela yo maag uja pu88 85pwb nam suw ywn www teks sar ke3e33s ooo5 bbs 232abs sser$ emas aan atas tan tani boo www oggonsei engsel seesagasisaa $3gees kai wwe ke sss33 salim tan ass loss2i bose sae (slam yai |(s|s body iris ton spk ane ss |s| s2282 222558828t8$$8s ib sj? ani aed exv2u sen 3sa ses bafesebeseele reg rasi gag. bee gab besar ab3ba sao bet eeebesspre sgegasgar sega iblis2ss sss pan eie bot . www www 33wuwuuaawwaaaaaa (oi lan sen sen sen snn sen snn sen snn sen snn lan sel snn: sen sen dongeng sen sen sen sen ke. mena ana ena aan coc lan snn sal snn sen sen sen sen sen sen sen sen sen senang sen sen s0. se. ss. ena left tip get pes tts gif tipis pti serba riba tes tee yaa tiri suka gag. paw ho iii yyk ogatinirere jet seed bok perasa do. p3) $#3pari3 fee eos pad fag ps5 sare sng der a53 b8. 35an all bat prs isi see age ata ear erg $& a lp. fa: fee a28 s8 png ia pan $$ pada sosok88 s0 oo ss3 83s5. ss288 8s533 pig dan po. es seri ees lalu san hn ics mn|& yyy ssi sel sks isj s5s5$ s505058$ izin kat sasis tan sa. op s0522 $& ss58. en . ds 28k anwar rabi kei krb, s3? isis aenebiee iii ses iki ult 3s5 isi hao segoe83 s088 3s. soo bbb love3 tk. niy 83x ri sis l&& oya pak siaan be$ apsis kal be. sera se3. . s|sia gay |(s|s ja"! bari tm) re oeg0s.s . sao o0rs not sales ses san sen yen lan aula ud sen n&d oon ssarkesesk s8i3 38rs $k3s23 sasak ooo ie, ssl isl gibbs ieee & s soe dab usa eea akb own tani omb ta, ponovember bupati kepulauan sangihe, gac kompas makagansa diundangkan tahuna pada tanggal. november sah pit. sekawfaris daerah kabupaten kepulauan sangihe:, sekretariat dera matriks bertanduk lembaran daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun nomor wwu aaa m5. pan snn snn sel sel sen sen maan sisik eco ss. uno besi eeee se, sep ppp sasa a90 sss ssspii ppn nkri rai dpn co. kkr ptk sinn nrp ios bbi kea up3 sy g ha. pipi peti tes ppt 2pass3 bolang ega pes gear iis bei pasi ieee tip pat eeee see musik si8 bis pes 28b ipk pidapagas tebang bera dag x1d ti inn b3es appa pig pet ea3 fp3 eri ia) lipi faf pia x" & ko) pep ang kal lai te) ( n sss83 gg25 ulu aan seba s8. . say sel sir, dna w&wn olm sisi sbs s8, abbr bb, |zle is|s sel ina adi pemain 0o0oocoooo s0 agung lana (na) lulus vow8 led sea) klw yu oj4 sekispsks sejak ss3s3 br. s38 sn tag pan os0552885505 s5. c $ a50 dn: lan sim nama nm s5 sib sis sel sig yaa b0) b3. ben (sis tra tag ban tw) lai sel selalu nu aan bad inn pa.) dod sang one lek ipb let ss. sim uu won ssielpasiop ski &la bean press bas ne ann "ii pt, kata nan pa) nan man tan panen non nan soto rossa aaaa aan inn tan nak mms aer ker sen snn sen aan sep a52 sin sak sma s8188 222i ssp para nan pipa ssi rsk snn srk keke rab 893kss rr asi in") sip peti see iii ias atap pgri pena2 pg3a rapa sab origsyas ssi lan sss, ff, fps pia ses ets sip e53 tan met ben men iii fe, peneekei see? p3 ppi bei sas eva sit oo? ixu seriiida bul men ii na asi inn as3 1i pap isa nan yg) pine 33t isa muka: penis api & n s2zh rai sg. mn egi $$ 3t3 poo sip kri set tag sli te) 353i lud "p3 ati lani s223 tes ibu ulu hok v|m bisnis asa3 sel fee oo3o s8. |zle bsosbob esy susu lil lee 22x sisa. ada s8 des com doo dus bes bib3i $bb3 lx. 2g esa dan oh. nm: skl el4 possess asai sesal: s$38s s8r8 .& sells s$g88 2ss ss. siz krs era sig base esk sig uu si. ssy3 sim coll ode ulet ss8 ass sss sis na) |#| s228 der haa hong eer. kbk aer gei3 #eb gx3 yon niy s2efek see yeiy lsi 8st hh si38 se3s ss8 s22$ pss www bbs be2 ann se: sa: aan b5 bpr ppp eea ani se: peran sea oh. naa kal bow anna o dan aan tra ppn 222i ka: ki) io) bs) bio ra18$ dpn memanen: kiki tan sas set nm $$, k1) fi$ nba a33 2n93 sya pf: iai $t3 in) nyi st$ aa a38 sss a00 pan par ter petir jas foj bad tega tel ts) pte oeggugssa asa s|m suw (elu clm $$? sisi bek ian: peti ses nn: vibe asasi kai 85c pan fa) a58 www dwi c22 ss? $$, d0 s2? ari sei sy ulw koh jan ula se. pes ala sss siaga tbk. bni lena ari s2? sesi pds sas ss ben san se: aa . . mon tag dpd bbb sasis fan &uw c13 ss: ic| sik sbs |z e33 www s9$ aan bee pat see soo ese ds? r83 bok esa sulu had raga sen ega kiat esai issn resep dil per been hkn bingkai kha pbb bab bila baba diet tai ena nan ann $.', bo. pon a33 po. inn: tani sana pen snn sana san sen snn aan sea naa ada nani fak kbr skr bls pen non non naa eren onna dao rar kakak kkr rar rar kala spp? kks s98 urs3838 pep ipp dip etd ppi dapa pap aa iia egi ber sep grerbbrerpi #edi iri bii pes pes emas pita bei fee es, a23 pes err site iyy lol pss group bei sat dan yna cbr dan tin inge ada perp bhi hka bad te? sis 3are san di. pil. . pro, rx? ing us, ssl ti$ 8gp ban is) kel o000ooo ooo coco oso8tos salju ssk bow untu siti aur lalu dbd o0& glee is23t323 s38 dn dvd s58 sss ber see . sip s|3z elu is) .also site tan aji ssi see bu, abi ulw hn bus ssh sesi en s5$ 813i ns kei si socks08oso s00 os . g3g3ss elu (tn boh tkd sds want$ fe$ dob ssb fle| jalu ses beber3 ber les bee ssb, ful yaa tag tah s solopos!$ www beri ssi erp kks rsk, slu 5reebesbb ss5 seperi iss lps rna karang nan maan a ma teb aan, saat: an: nana bai dhan badai bbb ati ana kai per sana bawahan diab binaan jhhhahhahan jha nahnahnn tali nanti lean tang 22an men tni pinggang amin min tana pit tana maan asa nana penta pita en: "$$ las: rata nin nat: hui hau teman ani en: lia ian kan nat san pala aan: 32an bah tan tani karat dinar aah .n : n pig tina tar hani neha asi nan bal cuti atu taat bii lea (al nan tx) bag tala eng tin pa: ant inn dibagi bss5 tati ss$ g$$ $ dias ann tani nan ss$ inn dilihat mibhdaa tni big nan bag sets dirga tan: jia kei nan pbb dau inn tae sa: sss$ saat sss tag rel si tri ann ppn hari nen. bb33 ani feb |z|$ tni . 111i an: inn ny mn a58 tanu sss nnn haga inn inn s$ "ls inn sib te) aap dita tu! ann dede uan dea bas ss$ dai hal sea 822i balai 88k ini ini tani be, nan nian see hina hhadainda tea mantra dapa see didata adams mms tai . &. leg se5s5e5355e saat sar see see bee rss sea ara pep nag nun: hun assess laa sara eka hht pes pee asa san ann samaran nana penang sur akan tar ppl app22ppp23a sen kanan fa$ peti tit tss mana annan der bay kai t3i selasa sep 2li kec pep pi, keb xvu pil fee lee penerus gis see eel tor iki setir fip bea ie1 $$, peri iri pok ipa tanin. nn: han gp? sai as) z2? ta) a23 ku) dm ann segi ka ke) ses ganggu egg garage sugeng see use gua ina pad a01 per sas lala sis esa yaa haha pisa. nm ehh bebas basa kedinganahgngnin gai she ba, bbb bee sss 8ee33ee dea bbb banana banana ses basa le) yaa yaa be: pan mere aun nun gggsesanaas serssernr3 nun kak nu: s2g22022 ali ww anu s8. s3u a35 kip ori ker panin saga kan tag pik senar ieee aoa pera 2d pssi pek ane persona? bbi 353i peraga sliding ilina pen apa dapashanai bara bu irr: att tag leggsges asa iis giga isesenaaaa ass sggaggg iii lalu fee see are #lang pik passes danu ni eba| otodidak egg gapadagsasasaseaga (ss 828i kw) ser 8g: bea a23 dini pil gggneasannass se8sss ganas, da and ulu suu #lx dan pre esa sasa oben anne eba brendan om. ve) 3x23 sss 3ess &5132k susu eye 2s, sini bra habassasasaa pass asi . ben aan aan snn dan snn sini ini seni sana denny sai sun dur! snn snn nan ss5555s5 bermerk kkpkkk s5625322202 lelo pln nona basa papan bbb isr389322 atas ftp gita tki ii3 beri care ran akan arj 332i tes ieee yes sega ter eiy y322 epaper daa aia a.a ii, #3e ros ega hei rea erp toba hai riana z.c fpi s3o g33 tag tadi esp item tete dira| p2p a09 soo o0oso08 tua a88 pub sungai ser, oa. oo. gls usaha sal . ses s2. sse8 |(z|c |(s|z s8, www ss 5x85 8s anu nae ser "ad ho. see nia tebeng ser sks aga maa kal a33 ena sae 3s3e gaga3u sn: ann s20 o0ooo8 s00022 alu s| pur ipp anak si ser a7! $383x ebg guy ber case| ala iii bkb sname8 siam bal pal see ses so s00002 i98839233123 ssasasasso sss sds ggs beku. si two kmk dvd kreasi kas bra esai bee as3esb abu :. suu tar lag ua do "lal 29m wawraaaa,,,, ,3aaaaaa,aanaawaawaa lai sea snn san snn snn sn: ses san ssb bbb bob keb bubuk bbo dulu pen maa ata rrr surtbunuba buk suku anhu a25 mn! bs sis nm) pata aid pria dada deng mazda gaga 73i igo iii isle sei 222p iai sage tee) ala 5a sek ye3 dg3pn doeyei f51eg sifat per evo ata appa sesi ar323 sis pos adi tip !.c$ pp, pai fe) a38 sm. spg 3x5 $$ ? isi kei ioi 5s a.a b w sa. lil (mm son www spb sis see sa5 raja senin ses. rab. |u|zie iss fe.) s8833 lil, ssk rab snp ebk sju www lil 8iz sss3aaa" dll oli, ce .os o08 get essawgas pr, sig maa teh bbs bsa asi salim iss kw) o000225 jus ( ) s33 5s ev bubar cin swa ud 33333s nn i33 land tan sop "un snn tas kem gang vas, p. nn) pnp sni oww www www susu ssk sss sss sis naa snn bnn tan pon lea una sunan dena dan dena pen dan pan www sss sss sss nya kia sds kkp 2s dgn san ac can gen ssb het ego bak ken xi! pppagapag ats isi pipi sss bse iga, kajang isi ses pra titi tes, sip ieee kari da8 ne, 2072p 25y kii a18 fat 1x8 fpi edisi rek men men neon bunker uun d2 panas so. !ps apa spt .#x3j pk: bra feb dera tata iii sis ieee luce 8x3 "s3 og. $$. avi ee. tri 28c 83k, bat kai 2x? tan lai sent aro ot ital sosio abbr bbb coco 2g22e3es $3a 32an asal tag gag nan aset bam olu yu www album silk sai issues sisir izin kau ras 33asa sas isis sc ega 33nasas ssp pai serai now saut lunas hiu ulw bigiokiebas wl4 is9lkebesse sie rb. ss5352iss slu $e3 ejesaaasagaauaa bagi ke.) kal sosok o2cs2ioo i233a guy sen isis sah wr goa bang sikat eng esai ses seals ps2 sb. s|zlm (gl spon s0 bma. pan ubur sen sun suv kur na ipni pan kkb ans sss ooo bbb bbb aaa inn inn lan soul naa . an, www www yul www www wow www all lok ohh per sni red pee pan ena ssb gus belu bes yss www kao non non non yaa aga opo anu r83 kun kui ppp2 2g) pnp ppp pppapif 38y3 were fps iia surat ses8 see iii 3aii eos dt, peran ioi ieee ket beres iii seleksi, ppe gear s3tek des esa yam bag gpa nas sea see egg berg pet bug asep pha see babi aia set gr3 rsu fat sip tan geng aie tag iga an| $$ sia get s3o $$ fe) gr. wow www soto cos scissors20s sww ant nun nun lalu ssl 3causes see ssi d0 . lal |saja s232333332288 ss|z .w isl seks9 ss so8 s338838288 yaa uu psms skk un iis erg bia obesus eye sis stoo sos s000222805083 kado pat sus eka eee dh see rab ses season ieee elo| jala s5, |( | s00 s05 os oos2 tag bad teng) xxx sat bse. blu nn es$is cut s3a silika naa ro. . naa sn: similis bajang as! mainan jib han pai ati hunian haiti 'ai sig! . haa isi ha: lip! sis sisi isi kiss poo pagi ' ia ipiaiaia ka: poto kanan hain lergessangng hua han banana penata kpipigi pipi bini nii 'gis (by spa isi !i3 tag hannah he: dan! dara 'u, '.i! iii sisi tai isi teen ana piket nahas nagan f1) loss bina sung |o18i pig jelai (evi lai bitrate) lo1gi sisigisi isis gigi los) 'ai sic rig ot8i biskuit iris ini ipin! ' ni riri rig! tahi bio digigit! bisa lois sis sigi 'ai bin iga pkk lo! sisi vidio! (te) sss: rn) gigi bio wig sigi bi8i pipigis 383i sisi iga! far digigit! lai siti sigi go: sigi! 'o! yani poto siti cipigisi sifilis! poto ha: sinai 'ai pil sigi tai ka: ta: pig! 'ai psg: r01 ?13ip) sisi pg. dai ba: b'si lsi bai ben ha: sigfig! poto si3 poto |ogi (&: psi hobi lai poto ha: aan nn: poto lot isi ha: boa pol lai psi 153i poto ta: ta: ba: tahi ta: pot pot poo lori hot menu unn has sen igiaigi pati ketat, pai bn: dpt isa th: ib: sisi aaa gg. san sen san ban sss tea in. nii nk naa sieben spp ses ce. cnn: sn: en: kel ban tan taa dana pen sik see sense sasa sss? sslopsso sapa slr betul buku bbm ses as5 keb islbikes llpppapar area feb sitenyskr save ukesbsirkr p32p org rri spip iii iii ses iii ber kkarrkaka 88kkr1 berita tes pring eee esa tss pep pes lee tee oke rose iis keke pap hara pehenigii isapan tan pps aa: t83 ieee sasa santai, png nge erd pengen pena sig sar tv, bah a37 5a2 $ gg: ica see fn: 2ake3 g33 9x82 see 2z$ $$, pr3 kei m . s000060 s50 sel desy oeooepoooay iga uss3 ne: tan tot bin sanur era s8. a18 gas 2g3n dua san asasi 3aar jala sns pal spp bubu jas iss raj ieee ses 33uses zis s$$ sg$3sss sbl nssdc sll. cos ses oo525222 s222222221122122 ssk isk isi pama rar pan essai eserbpeter 55k lis bbs kyb bed eba iai rare sj.| iss seks llp sds sss bse abe sss sssslss some onepage like sa. sos so052222222222 satu aw. nes efek rar z3, resi resi raeaeoele sil aim pos beo lab sesi sbs (sip sls seoseooepegoapaa tai ke) gls ill swiss enb gps sori eba ekp eeekibu skk ller kak see ana series 3ja bea ss. soko dad aa ye8 sesiesis bse ss3 sss ses logo lep . pad ya. wb snn uno ann ulu eke3 i33ibi v8 sin ann tan urut uan gni uin seks 33n3nua sauna ellpekererr sbb oo pa220 dok nak ssl kawa sun resi sape ppi ppi pada espa ogan batas sis app agar fen23 ba1e are pen gag padan ssi iis ei? gle35 a33 psp po23 ppt papa nilai eta egp eeeeee sip siege ai3gr eng pink tai eater eng les besar pia geg3s 383p! fps sanga tafsir bahasa. guan pena gor esa taka ,z peri psi get esa filip pita gie sea sin en ) gta css ti. (aa kal www fa) pocono08 solo03 $33rbl sss sore. naa tag suu sus sn3 lab ss. cnn serban single bserppbgi nye tcl .i318 ss| (nls s1kge3re tii ets bsi besi (2i8 non yesus bgsanasi bbb yang besar iz|s e3w bms isis so08 0ooo02g2 acara .w yaa suu onu $8ebb ssresiuk g3r1r erp sungai sek pub iik3ke land a28 ukbeye sid kbbennpi sss oo. gebangaik b3b a23 bae tx. www r88 ososooo235o22 ooo3 segan spp rta. sis r555i ku? bas ees uda sia ses bae pb3 ala real haa: sega aaa a33 s|zlm ykbkkbsbs (sis ssp s |s|z . pe sos lan adi ( ) pen on") fuss e52i3bi 8g ? bug see ekbis ilu ses esensi besar iya ts. sp32 ban bbe a33 peka 9852p bbs a.a yan pa. nulis . nan ann aan ana tan santa uan sek bay uue s33b3 san nan one sen te pai free ihe sik genera bener s8358 beda rag rar peran tipe pap irr aaaa rug batara ueber ikea tni plggagpaggggng ite seri 1x3 tss $$, bio dar pata esa ela egg see erp sx? fis ser resesi pens men fat bee keep r85 e08 ber fp3 esp ha: ma: dan tie era li, sef r33 jika ai tee es densitas aga, big today tiga tita 8lul $$? xyb sis sasa bad iii hn: 3g" fo) 5g isi te) ls) .w kel bad band cos ce22o2252222 e3: gage23panas kai yon plum ball ggs mio ssl pot 0ug pici bird diesel ana hantar aga iz| ses sangan ulasan iss g8a oral soo oto oosebeo222s2 s0! oo oo233 geg eeasanangana sss hw. see seal salak ppn kab g5hg bea asasi bit ja panai bob dhgnasgsasas saga bea paananganasa sa3a seb tan fee cos ggg gagasasasaga im ara ena suu ral spk daa psk sis oon simi kn. tap kai oil emas. ngn bee biasa sisi sgs saga sasuasasa (sz lb te) ir) bal solo33 sogetessese2 2ie3 oo. s02333 sgg gesek egasasyasans sss uu nn 2d. moe s|n yak san kal era even agus pir ibb a.a ols sir ese eds eee gagang baba see gbu ssskbkis ses lha biak bta ital bil bbb dtasasansesas asli das bani sasa sss eee segegasuaasa aaa bal aan fil 9g sini pon uan san sbs sssbsse err see, ses na: pun bini un: toh debkhb pagan pap pangan yang hasan jab perang eta kanak kana era pena perasa gasal tee rea sak asu: dab bisa anp a22 pss s3s an, spp naa sur 9gp pp3 ittftti ainun fee aaa bee sa. iyrryr rep dead peter sepah ei$ fe) sesi giat iri ari belia tian 2e33aaa a3z da3 xx. e8 r83 oei peg pig rig p7, iii tenis pap dini asi spip tai dai siaga tep gga per pip sapi pun boo be8 lolos ass rises desgssnsessasias big bai 2g325tte3 s282$ fe? nun pan skb |$ pin dasi gta, ana v5. s5$ isi bad al, shell jalinan anjani tin sg5858581 s $s zoos00 s855858 ses sega gggganga a33 $$: esa3 susasag iii laga sy ses a85 jhon gehabumpgndin pose ill bebas bebbbaseesbe siren iss nba bar ahadasag ganas losses dog uses daggarassansaias lagi pan pn: tenun age rre has ang dadi ps, fa, nan ata gta nn: 235i zla biker initial sin sages3$ ps lol pad s00.soc sess8 see gggsggggaaag ggg syg ss$s33, vw app pena baca bahan aah aa jelbgepah aga tapa sains mnnnannnnnnn beri era pad hain bag mas tah pan a89 1x59 bd. ann uin uin uni sni uin sni andini pena uin uan snn aan aan sssssss3s keke kkk iss see nik uin aon ann ant air aan nun sss 33x kiki s9 senin siiilol ll, biro sr? sni dini dagangan diipgaag papan akan phh orchid pes generic papan eni dagang jo aa tipe ieee keji pent pos eee pts ery apa sip ees sek idol eg2y2u seri see es: ae les pesan $$s8e85 spip sirih senna ara ipa 353a 2x13 pai iis uap tee se, $$33f r32 lag raj kal kan men kn) gg2128222 os oss8&. soooooo vod sim kn) po. warna dua pls a05 ban tss 8eri loh nan ssi sik (gg pad gal b8, iz|s 2253as is|z s$$lellilo s29 2xyruats 2328s828 nan) swan pir snn oku tok s5959535833 se5ee$ sek besi sala peak pal doa sal sbs bebas b8. 21eb3 sss r3years "ui pas lang ggg28ss0 cs. $. bee o0ooooos $$$$ $t$$ banyak pun siecle han essen sss pas sal pal sbb eb3 |i2lm isi $$$$13ll2 s02 laga ary eta 9989x1283 s.lpos jua na) kar pekan da selai 22x warn ban persis signs, kasat 53x| see sees ses rie s8n gal mm sss 3obese besi g22es esl v8 ur) ran . tag sss ee3 see kie esa ear ken rp3 sse versi pss efek kera snn eee tee bee sss set pai nin pan daagasagga pap prana pada bbb siri eni pagi nai ee see erosi pke ieee pipe eeeeee egi ls. perez papa dag ggpaiterag dip ss. peti sha kontes rap g2l5 pen egr iri serta tes ben beef has sd ses fee pes ega pre spain 1x3 debt sing hai peri pir png kal kal r83 ds. 53x ita den sen pa) gigi ggs soo conootoo . sesnsanass uas ane guna a33 iii sen, sbo dp vybnywr sok 1s) ssp ii3 sbe ina bbb rasis ito (rs be. bieber 3e3e3ee z| 32a sun iyaany isis egg$ xa12222922 $$. ss33asasi a33 guna atas ipsos sss tas bak pur sb alu dod hn: kan: tan din met isa sbs sayang suhani sagu pad lal pers 2cubeb bungaan pasa s333sanggar ass sana any lpse "aa pan gengsi aon soo boo ooooot . e3233x2as a33 3gas eas iii loss. wan usu rp? mw s88$ sss iai sib sib p3sis sig pal lag sba see beeb bapa nga s2 ssi swa agus nana |g|s ggg tiga soo . oo . sos osooooooo oo. ss383 uws eeeeee yai iis belief vyp nun "fs ag cbn wma ssi abi serasa esa asa sasa kal coc sbs33i ses bbi ease bae seb aaa sena gas imah nan out maan po. sma spt: sun etn snn tena uan uno sek bnn nabi 3none gu3 sasa naa pnp ann nonton ole lini kkk enne3 see abi sni sini seat ta eni sbb kobe brk ebr www www set ppp ppp api eps ppp iii ppi iii ev. sia ayah "per beri pes rarr generasi bee pergi fee sei sgt gap iay ketpetei fee eps peti eeeeee era nas sn: es bse bs see tegar3 edisi #. se "ne e33 saja s8. 5255p psi r38 bag8 pers bagi par ( ) pal rai a58 g$ ta) ago cost0otoko s0050508522 sek kkk sesi sss esoessasoeo ulu saw van ssl sm ouu g90138yy3 33k 3ey3se ssi ss5 oovoweo b&b dok s83 beri s3. (z6 gg8y iylkrks isi aan bad seo so s052005205252 ,g8 iieiis sin niw yaa nun oo0 ewe san noo wak ola k ) bsk se3 seo g2, $kkk . bea) tap cosmos soo s2202850 222x iaawawawa iii bau vote, ben sabun | |g www a33 nan lenses sel alam fe) uu sip www in) sss sess 899saka kun) law srt bn, ses yng bas es. uwu uum bwh bil less eka ite s & 00m. ss32e3ses kaa lisissia a83 man o mc#maman ammad umpan sun: setan spt span spn ton tan dd kbrbsk ibi isi usu bww waw pns saba pan anna ani uti uti aan uan atu snn run msn muka munas snn sea din lis sosis songs nag nak daa si5es53285 stars3e kai dpi ppi siti spip iii iii snn ,skkrklaa $$ pp? s. iss ie! fee basa eeeeee ppi bei penis ieee big see lensa ria tinggi spa p.r sis sgp pps giga a38 5392p, s5? tee s1 ep3 tikar ses kas per ire ser 3i3 pei ( ) pemali sel epa 23k m2 b2ebe kit a13 br. tan ben tn: men kal ken lai ke pal (el o0s uh mud sik o|m sis remakes3s ann kai ton 8x8 (z|c iss|z fe.) jua sos soo sotososo lulus busa mun dw@w sus pal wwe sesebebi 23k ie3 a33 ikan isa ea, kal an g988292393 socio& s2222080 maa uks mutu www nd sss si. 83k ie33ie sea abah ees rol olga s83 fa kal t ) naa boa uus www duh dh. eeeibeei ssk es33 835i ooo0 dov selesai sanga" po. ppn pan sit un: snn: snn sen nan nan ses e3i3k3s333e3n eee bay eas seni suga pipa iii bobo ore bera ana pan pan ann anus uan una: aang sss eey sus s33333as dana bbb see benny bbb bbb bubba bus genap arena pers anas is$ sees5383 n83 r833$ s3: baggage2 data dppapapgap dprd grab rara fee benar ppa sta e$e see ieee ppn. pki kep kep pen y.yee 2pag les ee3 apa suk "see sss bee snn ben srg a83 gos ops pepe 3pedas era eta pita natal te) a.a pas liar kw. egg 2yp 83gb reg se33 si? ig p,i se" ta) z3: lang te) . soo80 o0522595 9yl iii assess solos nda far r84 bgsgekes bee es lalu sy waw ten seks ee3 |zis fe) . sss |z|g gylklll lil eki taj kta soo ooo s0o s o 220x225 rkb las 39k miss n$ unik seri uee see ink e|w resep as2eke sasa disita ss5e ss09ya9oya ssi pad soo seoooooto sols blu a88 none $uutepkob sl say geli 32k! bola| ixv rig aan . (z|m |s|s pad den tag o255 s5583 s0252 sea kobe pkb erb pan aoi swa s33e uud tar kan . sen mini nik sen sen set setan sen set tenan sesi3bs3b b3khusus asus ana set uni uan una sha hai saba bak ekabahasa ban aren enteng tesisoseu nnnnnnnn una lla2 ipp aa2 naa pet parah ayah pauh ss$e58328 see try isr333 psi pipa pififpif menganga f1rekan ari feb aras fe, li solar pss fee eee ses bas) beteeeeee eeee gesek bet ses apa pas ara a38 d3 ppn ba. kpn bps ber separate inap ng, apa $ iia bana bala dad ata phat ding otot tatetig pat petai bai tag z2? 28ig be) go" daa sooooog sos oos02522 seeyeseyaya nn pun smu a20 ian yaa rur size|aja|m seksi bea ses rss harry b5. ski s838 csi sai sess ses see bens isi sss se8eygyeer te) nanas sesar kwa ski pen sww pnp wow won ny ooo srgykesesi isbn seri 353i busa sess isi sale sss see 52s dev cold sega sap sebabkan den hd ssel abc leo ld ge2g22229yl likes gitu #lu taun ver anto fpb suku sig waw d.o s$s wow fee abbas rias ser bra bia alas tan sas sip serklekkrs 9lllkakkb (s|& dll dll sold yal ang vworbwamu bww nan sbaeleseis iia raa3s sik koo susi? brk sas llliyre bed wawan wat ben sen mal pra" mom aan san ana www pen haa snn pen tu) joni t. . les) lw) s00 211p saya susu3 1s. pat kel ppp $$? lsi so. lx. ha. sees v0. vii lte gol klo rok a03 cds so. yss bak tra in) les) tk? asi le) ker) as) z2 oom ira) las) elu sim ond you www ub s|s lon oni ssl spin dok solo low dkm aja wun gd lo0sedayu swa seno nsn o|iw sek ssi sang nia bocah con spa n'f ssssblya |n seu aoo selasa ser sisi known ojo sbs ooo dole sis ssoawsb sis sss sel no" laki is) w|w pon sen oem din bia his kow oowaow ula aarpodv ula teki kyo aris en) spo w|n sas a80 now noaowmeoe nno sia won nib lol eku mis ssl wmo nim ras suk hany sss ce kis sonu solo nia ssssalo sss seo yin ooo ooe vin sss soo lis sesseala dio sss6 sss sio e kes) |w lsn al|lw dia pir ps) a.a karna s5 pbb conn li now wlw lho uk&w abad oja ulu san covid ula n|o srv yul w|w cos vny sss ss.ew sumo bla sassuolo sewu spo kk) dsb bagi ,lis sss pen ann . po. san osn tan tno tekhhehree rekor sus banten ibb uan dan san uan un: ebebbbba yes hba keke he sib lee eyekeeten ees seri gitar lee stek s5325 pns see pat tha dganggaggagg pang senin pada siji ananda far sea enak rar besi pen goes de, ieee fee pes ape a32 kepri sks ieee gee ppe asas beli pes ieee had fee ian d2o1 e3ar pipgeppisi peta pasien epa s53 se25 sa5y 3239x3333 a55 f9. 2i2 er3 mengira eri dirga e32 bra ing) pai bag fa) kej kel bat bat cocoooos dos ses sen senang iss 33e iggy game sa. aan sanasaasaana ulu namum sea k3: s58 se3sp eat ilang uga wow luwu jenis teka bang babi sada aaa seni bbb bee jae bbb beb bea. sbb eeb bas |zls 3beggeaasan ganas asa sasa sabun sis. jek solo0goososo gagal estiirasasa sasa asa nenas sii namun bna hkn elu ii3 lawu rx irika yana abe susu bagi bang bana bea bbi rabbi aas eseeeetenaga ssssosoerdai oooooooot soo coc forces3en ear3 kel pena! ed e$ pandu pus huu ke dvd nn duo & tik seni seja3g13g8 sel lal bri nn: sebesar iia s35s sisi $issn2bases ese syr lola kks 89k lalat iis s8. tu") bao ooootoosose oot eo0o0romeo sst ilk ani iis nn1 bus aw buy tn: tan bini cai ol|l# sem akn 3res3 e3, ni, besi eseaseb sss tee e3b $2g laa les all sma s.m uan aula gam aae vw w@5yuj . bnn ana untan onn snn una una una unik cnn bkb bbbbbb bank pon n n rer nkrnbbnsn san snn skb tenun uud panen dan ptt sun unnes tan tan snn sts sin snn ann were nrnnnnnnn spo ppp? pip sob sos 58x kke3 bar pond dag danggppangg pia bari $a2233ee ib, las kanan aan afi eft kbk eni buatan men set berau rena 22p$ts fib keke bean tes epehipangg fee epa eag eti begal ceng bieber tipe than dpa hina full ipa 332i pap er33 asc6 rpr 3ak iss dri 3tiri aip it3 3g rei had ao. coco sosok2ise gi8e its geng sanga sisa sso oei ng b9. sib fee iia gangsa bar a33 una raj ker ban ean d2e a33 (sizes see e3t session sis| a@ sl, s0 se82 ggg$ ee33 easaarana po. www ore buo ses kw slw iii anang bea ses iya see ras a33 sia sila bbb aa" ses $g33 sasa saran asa sss aspek si coor sosok&os log rilis sies jas seting eka 321i dag pas bbb baba sip $ $gesa line bllkrks |els ses $$$e$ ( ) a90 sii ek, angin see sea siy ser spa gu3n ber asa angs bab sss sos po. sa: ena suk kkr sebuah naa skr krb kai peer bee eri bagas ti: kena makanan anna ska gek senin han ever pen ass hai srp ope aaaaaa lek tenera iis tin brg tag ena rea akan d1. era nanti gagal tiri uni ubah ira nikkan 22p3 kamu nna kun: tersisa sis s132313 $$? aa: nn: e33 es r33 mn: www son keke ar: a33 bad egg3 gg. ala had an) ann: ggg8g23 tabanan (sig $s$ bapang iii iss senar: get japjgggah kada nian rkb tania 22s tentananananan syg aya senar una per tenun: ehb 5asi3 83b slw han in thn $$$$s enggan asian adi 88s8$$ saja gaga gaga pn) eggs335$ dalkbaangg phhkeagadai bhepiggjonha aa: nina anti tepi sasa ssi pon pers tan bb per aag biggest sis . @lo el3 tania sla ber bi3 sec kel jejak ana sena anakan ss$ 2d. feb tani gea ke) tempa beres (tt senar g53$ s5. kat geg$$ ggs $$ nan 225x355 eri chip nagari nan $$$ naa ini fes putu anna soo fee esai sib: reses besi ox. sana an: see$s32 sees aas bee sara snn besar sisi9s28 see uses aas iss bee ber era ngan ss? s8 2g? seberapa bri e0ebb: sana aaa lon rpp fung ter pepaaaai para san pre pir kkr ron. s2? tpf ffi bei peg lee ter era rer bebek eri aaa nusa, guna nga s5y #ies nam: hi) pet bee nan keren sita iye$ se3 c5$ snn ben ana ss atau debug tee rk ran: . 2328p m2 viaggi ce? ing sn. port enggan tipikal here ruu that3 rp. otda ita ti arai lega ala ggs53s53 geg jalu 8s. aran te) $g$ $r$s bahiargas ria din danna nan pena b8 spesies dtebagdbbsyda naa ega papan inai lari pan (ur era ts9823 kan lesggsgag ega name boca eaa pers es, tel kraton nama $$$ pe . sgebsnasu serai beressln asa? ops aas ana nina siang atau ask keenam ani anna pep berg pahgaasaa pet fara www piala pal digg gegana $ tan psp deg iga tera $gse8$r$s bahamas kian dilan garis aan deni sel earn she nan $$? dag aga bes www set pas bii sera sss2388s8 kes bad tini esg dai "if isi ice ibis ge$33t sagu isa c8. berg bada dengan kap bse ian ana ain sps dalam pile den gaga nan 3nama bhp bebe ipa e88r s3. sebelas nai big binaan aga $$? ssp. pip pin sea sas coc lan senin sen an) srk coco si ar ups non sae ci dvd ran m mm spfpfiit see tipis sepeda z23p erp g321 tiger ega nate gg. gai 25an epa pp d8s ets eer tee f3, lee agen spi sek ere se, ses pages biang napi tag ka) daa sss i3i ep, ne? beli beda & y85 32k 2x3 fik lis k24 om. (nj sss8oo0 s608s . ss sibuk adsl lalu bee eee esa 3e8 ee b3eb3 jae sgs88 is|z jak snn s55s pena diri pel eju kong blk iek dago debts iss $y3 yaa aju lplrlpo gugus3s ea2 ordo oo soo co. os. . p3) eye brebes ese ayu ef: kkn tinta fib sess3 ks3been keb sigma bis (al dv cbp feb lab see bs. uas |s|s pls egg sss.eeo s055 sss soo eee bad ali obits "ny rival ssi esl sil www wa r88 3el3 tan taat . rrr series issues nx von ipp rrrrrr kbk are ieee pan unnes a55 non snn snn brk rarr ask sek sss prior poi lep era naru besi 22222i2 irr hk) pitaaddan dag dagangan peters gan shoe bantai tr lesser pig eng pang tetapi cas foxes fis pen ida oei iis sip pasar iss dadi ro. bsi hrg rdu eho ehi set pap ati #r3 ppi pil men $$? iri 3gp sis yi$ ,? erg3 eie '.$ #$$ te) enggan ss ss. ss83sssasauas iei tadi end sang sun eee bah e5seri suga (rls bbb bebebe. bbb bea asuswswasusaa asas isis po. x. . ke) bad 8833s3sasa gas eeeeee nn slave eev soga end ali eseipiebsen store ag slu| sesi gesek esai sbb bea yaa papa aja fphgosnash bass asas r8382xasgasaua3 busana was a53 lppplplps sai baal ke tel $$ s3assssesuaswssau epj$ espa tpposose s|z 5ia is53ik surel ie. sle| sib kak imi# im) sea ie35bb nan slam panas san esa, v|s|s boo. oo.i?t. 833essmasasan sasa aas ntr lo. ali bad robin ieee iv| 3s53g aio a33 ss3label iii sla| gbsdhtaspshas bnh nas esu s333sanalah sasa was naa stub kep po. lal non sn? sd? ark rrr nom non r.a rar rarr pasar cc. jacobs.a.a nn, pena perak tuan srk ln. kks oli sek gelar ym . dan danang sangat ifa jail pig ind ala dingin adan dad ebeipebaba sap akan piet ieee naa go8 sit a22 bas gede tpa egg p33 pes ssi fire piri3 psht siap gag fee tes 353p bases pep apl stepa sa. apn ats, mn dag draf bir otto iii peace egg don tantgjil s5? ang ke) ts) had em . g93g 3c0oi soo oi. be. 889889s222222 sim nat. ta. wow alm se3essen lee sala a28 yul (sig inn sl. |(s s5 sp osocooos ses sirna esl sss no pink suu rai y$y dod 3533p maaya iss pep kkr 8sr ta kai sop sss22008505 ee. ce vs. lis siti a53 iana sep (sis dan can sir d1) hua (slam (sis fe: www ann ss slplplpps ban sed kad bad r88 esl bus sur rss bke $ www dad 5383xr sesi krk bea bas ba3 b.e bika aig 2gp si eps, nn: pen pen tah ko. s2? ?1n dar fa) mn awal te) ke s|. nn) had po "lan ban jelas kel 18k bahan hana san panen siaga ayah tag matan a87 tka slu z.n kel oly sit a32 aga ka) aga laga (maa dadar (ea) kui 3g tank ga. ne) tana inn jas) ar) tej pan aw) aa) lw) ban ti cc22 aob n9g mm, tel aer baal vis lela sela |w ss sss) pan muri hey bis nia bad had is| besa jepara ti tas) bara sal sis satu esa reg kari ganda mi, 283i tea ssengsna sulu tes mudi s8 sa8| ken je) sis sesi koa ear sr| sis: sasis kenari mei aja nina ken) e3g tasks sera dia nana sp83 ssi sps sa53li (an) jahat tan sala jena ana sel3 sa: sss p22p3 sss s3 briefs sebisa se3iah ang se| s 2is $|s sesi s2 ks) ala sig ssia sia a12 sar sis sis sss fan terror naa aan band 2u|e sika eri ian sik jenang pen rais s$ee elb e33 sun nan nn, aja mean ana jet o00 kak nama pad keng pad aa: ka) ox? ja, ay) own iwj fe) fat) fe) 'ej ala ka) men nin| ol | oa|u wi|w dim sale nain| ong| win| mojo bad vol ennjul olah could sel owl sula olok nn| owl| on1lo owl oaalbil cooled ou'w duncan nio| lowii| opini cooled cello! coejel cai sle| el,el sasis min sis ala nia nini nan ex) bei alur plot| rule| rule| ola sej oj| ajal ow|b| malu owl|l opini|l naval njo ho) l|lw aje pan anata vol voanuvlal could gag maan dala uni c0|w sisi policy oyv puja ken | w|u solo owl sio sel sole sel mmfenen mmm teka nge hana) nun ter aga sim na: sis xla ito) o|o te) alu tes) arsip|jwm ojo lal role| aju zn. ojn ts, m lal sale|l saja|l sele| ajal mula| sesi sir s8 si3| sss| saja ip| sulla| so2|r| sea 3sis ms) dell kowiki pole| bwin sasis| solo| sselelssel|se akn s8! www www kes) in) . le) wlw| kas aan kes! les) (es! (eni sia| kam fan ep) slam dum vla kas soal non al mua iro ka) rsa) fa) er peng kas) s0. kes) dang ox wiu| bar s|s ban fed beli8| la, ssilirsl in) |: 'noble fis5 poli la tag ss) bana matan nan (sis sig jk) sasis padi kn) sir sia 2zz|z tiba ende sgg apsis pass aa: bgt ssg| nan vesaljl alasan nan gegen nan pot nan nan heran tan kena tan (ti nan papa bapa badai san nan ben nan ana ltd nan han ana nan donn n. kana nana ann nang jai pel poo poto tan tana tan uan stt poto ba: pyar nan na: esa tan . tenan ha: sa. lux pas ta: na. poto tank tan tan nag z92 tan han kanan tan ama bobo an: ba: pop poo poto pooh pan atau p833 nak akan sll ia. cad bana nnn il. nan rja bana sam had haa pa. ttg nan tan kan koi logo da: iv! (ati pop hina ha! ola tani lela see #li eiselalax3 uas islamist tan ng, yui gen tax ga) sa. ann: tana nan kanan poo dil had tn! aja sss isis igs ke ) poo ketika) pesos tan ii. pen naa pai nina nano) sol onar ibl lgi lolos'o sia uses3p daan (al sees rar akan ana &'a hu") pp3 aan sis (2g cll2| sos lor a93 2lis si| ix) selai es! in) wa) nak ps misi mis! lali oll| lal wi! bar man solely abolish men slot isi sih ada de. tani haa tiki ukt ben ali aji pop lol nil il8 .'. jai8 wa as ville aje lebar kala ella sisi asset sisi sis sja seed vo. aje: judoka aoa s|l | sis ssa8s sis lelap sn, alla sia isis8 sasis ppp nad tenun pena eni bini ben ar) ilmi ws! jalal ole selama lalat ali lela sma ala invoke sbb |jo lal sis ris sisik ss33s| pe) ani. ns! jaja jai nasi 22x ella sis sisi session san sini min sasis tan sud ssi. sis isis session ba: haa han bag ben bei bei silva wis lal jailolo. jojo atol ini sis se! sis bis s.s oils .e| lala annales g6! rule inloniln: mhk:le: silat ole jojalja raja! ella vla jalolja je! rasa lak sesi ssi esais dan baik tiga ha. tan bean beta benar ella! vila milo. ala tall lala! loka ssi sis lele! srigala leg fat mann psb ml, (lo ls s2. alla sis ses8g d. polls| kep) |g gp lis|. n'n jam also isis (sisi sepsis kan ln) tag bnn dini bini poo bei din pena eni ban ttd ke) ant han dana enak pin pen hj: toy lp. pan: hn: sen betina bnn ben ira mba lain tana poo aan kas ntt berita kena bem odia logo si: 0s isi menekan denga el z$ kara maka $$ pip bzz te:s a2? ja" s# loh sen s5. isl ses se8|| js) uas ly pool tan iis mal nol al. iss iss isi had mak ef: lm isl n3s sel iss hot kei bad nan tan ae) ali bio. sme men ind: bean nia: menekan (al se8)) mean mai isi ras isl cc. ta) vss lol denn sememmsmmamemsmmmmmrennnaanrrarpnn tnnneren (nanas oia han bor nasa gel e33 ana bda digi s321r3 bad pop kan ba: tari nnn sana poto peng pan tenang nan mabes senenanrin label kem teka sr3 al) selasa sbi ran spi esa |s sss tan nan ivo koi . sis sik so. sel isa yg sis bii isis s38 v3 sn, (: ) ina gas bol bnn dt: men lai lampiran peraturan daerah nomor: talium tanggal nopeimer lan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe daftar penambahan dan pengurangan aset lainnya una per desember dalam rupiah) said per saldo per satuan kerja pengguna barang des. berkurang des. , ad. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. i5i, . dinas kesehatan . .oooooooooooooooooooooo .tl rsud "lin kendali" tahuna .cbooo.ooomomon |.o.ooo.ooooooom . dinas pekerjaan umum,.io.oooooooroow dinas tata kota dan pemadam kebakaran. . . badan perencanaan pembangunan, daerah. |. .oooooooooonooo . dinas perhubungan, komunikasi dan informasi .oooooooooooooooonoomooenceneseommma . . badan lingkungan hidup.o.oco.roscoe |. |.oorerovavenreun ,i2o dinas kependudukan dan pencatatan sipil. ). .i.ooooooocoo.ooo mm. badan keluarga berencana dan .pemberdayaan perempuan .o.o.oooooooooooo.oooool |. sat ooaooo l.o.oroocoooocoiooroo ti! dinas sosial, tenaga kerja dan |. (transmigrasi. .o.oroococooooooooocovocoe common . . . dinas kebudayaan, dan pariwisata. . yi5, badan kesatuan bangsa, politik dan .perlindungan masyarakat. . . dana. badan penanggulangan bencana daerah. ttt63, |. |.o.ooooooiooooo. .mms30112107350 sekretariat daerah .o.oooooooo.ooooooooomcov |. sekretariat dprd, .ooroooooo.corooooooooowoeow .o.oeoovooococoooo '.m246, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan inspektorat .o.oro.coooooooo. owwmawwen . p.oroonco.o . badan kepegawaian daerah, pendidikan .joan pelatihan.oooooocoooooooocooocoooocoo.cooooomooooooo . . badan pengelolaan wilayah perbatasan, pulau pulau kecil dan terluar.ooooooooodooo ced sasasooo .ooooodneenb comma tps kantor pelayanan jin terpadu .o.oo.ooo. . |.oooooooooooooo.oom kecamatan rendah. .o.oo.ooooooooooovcn |.oo.ooooooo.voodoo boom kecamatan tabukan utara.ooreoereowweooroo .ooooooooooocoobe oncom . kecamatan tahuna .oo.oocooooooooomooo . |. .d120, kecamatan tabukan tengah .oooooooooooo |. |. am. kecamatan tabukan selatan .ooooooooo.cbooo. am. .o.ooooranvunme |. kecamatan tamako .oo.oiooooooooooooooomom l.ooooooooooooooooooomoooooo kecamatan manganat selatan .ooraroooo tt |. .o.oooooooooooo .mm2081188, kecamatan tatoareng .o.oooooooremmouvon |. .o.voodoo.ioo kam kecamatan tabukan selatan tenggara . t31, .6e230000 |.oooooooiooo kecamatan tahuna timur. .oorcooooooooomow (tt |. mena kecamatan tahuna barat .woo.oooooooowu ( . |.oooooooooooroo. mann3121282, |. kecamatan manganat .ooooooooomoo . |. kecamatan nusa tabukan.o.o.ooooooroooooo| . |. kecamatan tabukan selatan tengah. . .i.io.io. amor ). kecamatan kepulauan more.oocmevowo t . . badan ketahanan pangan. .o.ooooooooooo. |. badan pemberdayaan masyarakat. |. |.ooo.voodoo kantor perpustakaan, arsip dan |.1dokumentasi .ooooooooooooooooooooooooool .oooooomooocodooooooooooooo dinas pertanian dan kehutanan.|. . badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kelautan.color.oooooooormowogsex2screened omi hoon .md1310900, dinas energi dan sumber daya mineral.i. . |).o.o.o.oooico.oo. dinas perindustrian, perdagangan, operasi dan usaha mikro kecil menengah tahuna, november kesan para rrulayan sangihe, pnganaaas anne nan ann kanan nan ana tai lampiran peraturan daerah nomor thom tanggal mopernber2011 pemerintah kabupaten kepulauan sangihe daftar penambahan dan pengurangan daan aset tetap daerah appa per desember dalam rupiah saldo per saldo per dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. bnn kanak ." mana atc rsud fun kendali tahuna mmm bamsaneroa vonseewooconemmompeememwejeweoe et badan perencanaan pembangunan daerah. |.oooecoooooobowooooowooooowenpo wewwmweem inn dinas perhubungan, komunikasi dan dagneormasi .ooo ooooonemenesenmememenemnak maen enam nmamfemw gt dinas kependudukan dan pencatatan sipil |.oooocooooo ewoooowooowovoonfreewmcewmwanfuene badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.o.ooomocooooooveoeowemes oem pem t1| dinas sosial, tenaga kerja dan badan kesatuan bangsa, politik dan lama perlindungan, masyarakat nowamowownecwwored menerus emmnemeneea owmmerar dinas pendapatan, pengelolaan keuangan aset.oooeoooooooocoooonoooovooooovenesonpemesenensoevene members mma badan kepegawaian daerah, pendidikan badan pengelolaan wilayah perbatasan, ipu ilmu pulau kecil dan terkuat.oooeooooooooooodococoooooocomememvonnenapenensememmwememmpo semen dana kantor perpustakaan, arsip dan zi. dinas pertanian dan kehutanan.d.ooooooooooooovoo |.o.ooooooobonnn badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan. kelautan.ooo.oooomoormomevecoen penooweoenemeneoemen pemeran enconemansenenenan mean dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro ci. menengah pera nusa mr aan lk, tahuna, remember jcc bmpatikppnlawan sangihe: sen (ig kara www ana rai mma kas! bas) pu) ps) c2 . yna k ) far) db: ka) ini tai s5. gigs. mal pas kej png mma ln) ke.) l53 kta) dam bad ku) bad kaj bad ke lal key) ibr (e9e iso ft) s?& mi ket kran ke) kta had aan man la, ter santa bgm kasi rem tag haa daan dan ka) pat ate con ng, mn: bad aa! pen is' ie! tan pam n ll |( ke! te) zs$ ps) bang ix) @e59 sen "lal ema tennis aan mere pe3 ban ana ae: ana ig: poto gen man aan (pr neo lan menara pala anak . tni n r88 ber loh nang nan ben seirei feri es, ssi ehir oke les nk? jul sasa spg ig) fan (nye pu") bee tai 0g ke) ap fe) se ku) sss ssb bbb etal kan 2mlu ny c3im ps) s|o z2| alu bbs an: 88x soul (&z ss925 s5 s#s|x fty zip sh bal oln ana s5528 deo alun u3 pan kar nn wow kr! seni ekp uea |s lo ea: diberi (gs gen nu wu 2ic ss3 san lps pee pen pen kkn www sesi skb segera uu 1per para ses bebek sera rk, bee lal rk maa ago san slams alus tenang sis see lo a10 sps cin sib spk ask nip ala bkk bob aim vw sisi bea big elu| ito sesi see des pi. spi "inn sks rss sie| yak suu sis mu) oh blpas phada tanggal, november bupati kepulauan sangihe, alatas kompas makagansa diundangkan tahuna pada tanggal. november pit. kabupaten kepulauan sangihe, ark sekretariat dean ktt matriks bertanduk lembaran daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun nomor rp. lana san ana ban lagi lag busi basa ani bag lagi tai bag pen ker) ku) len is) kis) kos1 ke2l seal akan lagi ana had lea loan sena bat bag bosan kasi lagi ho. sss or8s peo9g yoy aka yn$p amar ss$ dans 2lolo sbb 3s$ r$ pls sn$ kk? ot242 sai yes ixu se3 rogen oku aio &d era sek cell blk lor tiada le) cai ser see see a21 tai s2 te) fe! a88 er5a taji bi9 ory s ep co pbb as) kia) iw) atau bai fe) juri psn tea he) ken kes) deo sss ss. sos mis c4|m kai tas) i|y sss bore pari sce ken lama ben fog ro os oppo kal 0s so semir eo0 kep) kara kei kang kas yai kuali seni boa laga) aan ama aan kes) tad lani kes) kes) kal uni tai ban ker) ie) kei snp a.a una) gw san en) ran) wow tiz pke ya in) ss88& $ lola ooo ss. annan anna le:) bag ata ic sek sulit sis mn ig) how ban wim zic neo bee sss soo bag pan seen kal pan ken kal ball sal ke2l sal let indy sa) oli oon ral stp ella sa hw oeo ke) kel pala aan bad lag bagi haa po bai len lag sur italy dns kes sal ne) bra lag pmn wo ols dow oo sss ul mama aman pas nas bana kuan kon kes) ken ke21 sai nok air s12 zic tes sss lag opo sss sss kar u1|z kei see aan nnn ana kos es) ken isi upk tll tz hot ama vlolsiw etal ssp gb. sis jul lej nan bank fox head sir lai sia sie ker) kes) kung ken kes) ke) kari kang ke) kana ke, pb. mag mn) span lang ann ear m1oma ". san snn sis sn: te: tenun rkrkbnbb bass bse nh. pun pn) bun ka nk bad sasis ss. hkeonnsuu lbh ipa ieee ber esai oo bee serasa sae esa poster pbb dpsbawgg ggadititaki bos peseta sessfsastisss erg sagi emas ses tpi b3 gg. . ll oppo zei 8s. ss pal so 8833s so sos s0 sja$ ls) sai anak bagi srk see sas sss?) inis sii ekk be33ts asasi $$s soo aim sek set bisa see era sgr bbb ire ne) ou3 gesekan ela yup unik din skk f3s333 ens ag sites asa iv) s5$ $e$i3853e ainsi fepietpeeeia besi alus kas ags ann kekar keb gepuhanarena (ie kan bike ibi 33d sae genas3enr sign. yaa ceres snn tee iron eeesieis dd seksi e33b3 yanh3rsas dae kn. ran. ary bei sanak genre apa iat organi,cv pon pg. frp ggy foe feed pekan se28 ke $8l so s|$ emma em|z kal lag rt) si? sig oo s|s8 sense sasa si lai entah aa: sa. pa) ( j los www sbo w|z niy #|e& ses bas smo dod aon & & nn tah an: soo sis alus rn) nn yoo ng) oo. bis rri are u1z sini bless bes sena (sib $i3 iri isis aa sisi leg. maa sea sen sen ben kir dlo0 see ling sas beb and cool aga san sunan sen laser o0002 sl, lan san sen sen land gan sen snn sen ilo ang, ena ana nan coco soo 8l o.d ls. ka) bo. jus) yo, as) jas js) aas) ket (s3 kpi hit his pil day oli diy da1 o|(ss3 s2i diy oil bai dis ita) ss, pp! a05 ban six kal s5: rey) sed das yus8l kasi sis s.s kta) an) pun pad n|s |o sand olas& alo les.lele mct see jalal jual mal ku) b'b ula ini jolo ole u yu ejolajn ulo sis s& des sir law ujian s o1d ama ocu |lolos|biblio see sec s.s cruise.0o info sss sss s.s s.s sim oleo else ssisjoejo sss am !|g sis v|s s|s mmc ololuula a2 sic' gule yura nan ujlalalo dns ani njolols unable ole lun sepupu isi jolo slsloju ajo soo ocu alanis vino elena mile assets join bisnis ras sss soe lpeojelek ujung stase sei hljo sjo1 en) s8. isin aka sle'ol|ls nm nia ino njaloliu ula alo| disisi sib bean nan owj aab bla ' v eluiric oib ukulele sio bps follow ujo s.s sis bs! im) elalsla ale ssijlwiolo low jojo sialojv.jaj lam) di fame gg.mmm mna tari bap lan sin sen san sen sen sin lan sen snn sen sen sen sen sen sen sen sen lag sen sen sen sen sin lan laga san sen san sen oe ps) bkk bob ayu in) (ua) ku) nn) in) in) in) edge sil lat eling ige isi epa de eie wyp3 wx3 asia isap sera gap iis f1) tej pas bpr d1 pir ss8o s8et stt (an s.s. bali bsn bai dal gala sen ir) kat in) sts kai is) fan pai baya ls) ne) sis te! blh fa) pan kar pin uin isis sini brk bini sisaralal mutu aa: jul uww sss sis sbb irr lan d1c (d0 sin ino1lo do: sasak (sis s.s sau. |jz|u slot isis ss3 ss. e.e. lee lo. o.e.ba'oe sss so, jojo sss ben dan dna bee iis w'isleloe'en ni! nn? tol bintaro ann led vienna als ss. ini niniwiwi senin wb. tiga.sisi signature jaja dee 'ula mo.u usul soto tata dono'lolos.e ii: dana. sbb. jde. sis ss. ss' lele "ss sasuke sss s'o'o! 3uu ig, oleh cleo sbs sbs s.s iss sii os. lele esp. o.a. bb. s.s sle ssc.isis eamaananaa kal pandan mawar ine hljo' da, isa' nju sd. (an asi es) sia8 sisi laju bnn oleh.lele ss: fan) miss. seks ss. se. s6: lele sss sss isis co' sisi sss oi. ss: s888 sss sea lele see. soo so. (ole sos sc.c.e manna yss lwr ello:' lan sis lis did con ala olvwi soo ari sss ols ino sss tanpabia bea to002 kal nan far oo: pn: an: tan send pan pun unp unnuene sz. dan usg dos heh psp ora riaa see br! lbb hua nian pan naa naa sss kkb pkh ehh, puan haa snn gun bra2ges bukan| hai hadi ke) kes fe) ke) e3t pia kang delipdadandan dana inai skr ena pre paha iuran sir liye men nun mmr men han bean mean ira s3. lil iris so? t38 ks) ea, ari ssp era pes tsi ee3ee 3s, key psi sps ten lang psi sis tug kue pen ks) tes ip, fs) roh ban is3 ks) t pai fda: dan naa, tag sid v'ni 91an iw.ga ka. dia pan bibi oase kang 'o'o" bee d0, sik intan sa. 5s. wal sts ten yo. am! ole d5. ll. sd. s92. 's' s'ss s88 sbs daan oo. tan tenang ssggasge| nlo aa! n| s'lo'oe n'n'b dl: sir 'a' bai kan) air. as) bai h'h 'a: gta aa. soga sni spo nan naga ba: do'o u'ui pena ala bee bssn sia ssl dm n'v ha) a'a' o'k '.a task la. d'9i ' g'o' sis ss. siak a'a'o'wi ann sis o0. swin sak oo' s'a'i s8 ikan oo. s.s. ena sa) oo. u.s do. wi0 snn ses bee ses iss s33p| s.o sss sts$ ss' 5s. sss ind ssasasassi| pen ses bnn debit sen see kena ate bona ntt! skin ann s3t8 sena: wib s|s o'e's bse gea sle .9o situ pin wwii n'a'u' o'a o'o'0o adi: s6. s'uw' kadang ss. ban panen una s8338$ mesra naa naa s.s ss: dl: s0. )o ooo: ann sis bbb sls '@' nga san aga sss sa' tr'oi am! cn'o'ooo doo. kanan sds bibi too.: mis uut sls lw)nm. sos. pra lang sad snn sen lan snn sun ant sat pnp una haa bana mena mean nan una bon sen sen lan www sas www naa mai nagan ana kata ma. m am |23g8 pii wos ty. o|a sas 85x kamar ga: ger ta. an. tpi t25 m0 don ry iif tik tri 3s| sss fe5g gaya iga red sar pai pari acc mn ss. ky) bai ef: aa) ke) land pama (si! in) nin www nja vip sis sya nla jlelww wu. blok inl dub |w|m v|&6e seb nno s.0o luka. nis lis lee so. pino nba ym. wib loo ino ku. le) ule o|lse usul uoe. oo6 u,6e lsi solo s sios sss olok olok elemen ee, lobo.o |z s'l6ee s|le sjo s5! less sos kara o|n jual sin sob ninja link amen sate nil t09 slab wp lowe slw u'h nla malo isle ool ubk: ke) spo ptp pims brk sss i|b solo inv iir on uu: noe lulu ue u oo6e solo ssl sosio so olok olo0 eselon.e colo0 ses jojo meja sos im) (na z|w in) kan (an) mis kan fan) kan) (av) lio oo. lis olok oleo ole loe. oo:b6 sloss sis ss. isles.c sss ss. afs sss sss olajoo copy obo volvo o|blob woo ses sis sjajoes sss. tni pena ninnin lw)nan lang sei aed aga nat ban sa: iia lan se: sbn irr asmara n.a bana hama brad fib ppp ppi to, tax ga. 3x3 sas topi snf tai sel, pil pii tan eps iii ily a85 ali a39 as) ita) hai $y3 es) (ai pa) ka) malah ana mania nana ta kta fe) 'a'n nlajlo 'o' 'wiw na! pdt minta als kta) a'ulama "a10 'buu duo ya: tua sisi sex nih sa. kios lo. a.h ta) cino stele wu, vol isis sss ses .0l0le ooo silo osis too soe ssc ' ' 'w'w aan oa' neo oa! sip sia win a|sv "ni 'a'o duo sio ssi pip sis 'wi| did n|ss . . sis uu: nos osis sss, .0l010 lis 0js ojo s6. s'ss.c' anmaneamnan akan ann nala ama hanna ana kia isi3 pia tulatalel la( nv'o'oin nn, |t als minat also d'o'olo o1o ole disco wl|oc sole ooo ba.o: sisi 82383s sss: slow ank dan poet 8lo jo|s| 'b'e'only sio obb bb . oak cc. issn ae. hang mang mane manna konitea gea hhe lola sen sen sen keren pon (eng lana aon snn send send lan snn sin sin isp solok ppn pnp ppn .$ (ea) lea) lea) dh . in) pasi pas) za sl yss yok dpi vas ray x9g g" $la kal loh dia isy taj ita) raj jas) adat kar ksp p | tis$r kah say $ isl mm, api ng, slv odu ank tan lu info ola ojo wiw will nan a'u'u ulalule solo eleliwim v.aia mlwulals sl|pole s5je bad minin wow iel nin nos wa. oleolol pole cie uan s.s. s.s sle'lela uses s&is sss dos oo. olololo locale ole sss oles . rm blb mmc www s'lujlolu spn ala iul w|unse ulu ink olw lam, muba nn wilona all elu vvl l&l kelola tan sana toon ulolwle sini io un ee enol lbl elo sslelsl pole sele sjsjleln s s colelela name e|le sss sepele seleb hai lana san man ban ilw pula salwlbela mula sis disiplin into aib alsluls sblm o'o vlelwls alba snn sss ine sal si o0' r'w olwulb bi elo selalu sis coloeloela alone ele sells siecle dio im) fat) ate bad pan olo saw yla( s | sjlajo ujajaja| ooo nlo|tulo wliulop wui sewu iris naja saja ?w9naa sasa lagi far dai naa see es. aa, 222i tai era hoa tenan hai ngga sasana kan adha min ini not peran naa ma: see banana sss sss (ani h&m fara bor sa, ben sss nn: penata bad ti suntik nan nia dihina an, tenan best han era tenn fan men peta yy? ten kuliah lag fan tra bnn sit jas) ini tani fra lani mana inang iki ina tana ingat $$ pai han pai ta: (et) men men ulg ou3 (eri fe) ama nm. iis ll, an: (es tani nag r19 e|s 2lala nan sen nina 8s, jaa siak ari ggs sisi |s sisi ata 355i tan) tas) sisi a sis sis naa sec bad elu sl|e ran tani ta, dela sss is nina fan sis ih) visi (an) sis sh: sis nano w.& sss sisi sri celta yan) six nan sis kan baba sit dis ssi nan sis della bebas an) aja sa: sis o|x nan ss, ssi es) setan $$gs$ sesi sena ris sisi lam sls naas madani ani mmm ss. si. sun "gi ban sigigigi iri sisi bis div 383i bii oli sini des sis sis isi iain kanan disisipi ban .# isis oxi nan ssi an: i2'i2! nana biri ibi isis nara banua nun isis bea raa digi eig ini pasangan aan pbv inisiasi atas! uc honnnopaar sia far din lela bia pig! (y, ane bot hnauranaat bnunnunenpa angan ri2i ha! iris didi her g2, ps) iii bsi lotisisia disita siaga rigida sigi ios vibe kena kena sigi tai iis sis! posisi similis! origin tali kei its isi disisi9i non ba: eksibisi siri lot bagi2i si218) 535i odi bagnaia si3i na! sip iii ba: din lai non: sigi aa. ibid sib! isi sis isp lot tahi vidio! sisi is! ta: sigi9i sigisdigi ipin tt: poto sigit fisik gta taat ben divisi dsb ss! di, 'wi lot sisi! bal lai thai via! bis lot ter kan ban rini gigi lot han ben: ibi anna ci! lg! lon! pop lot poto lo! pora poto ben bi: ha: han ana bana penamaan aan poto tetapi nnn nemann ori ba: lot s3i ka! li, poto ban tetapi inai mai: pialang 'vj|z oa! lola ba: sia ben ben lot san ta: a31 hal lee snn nrp nnnobokblbs pan sen sen snn 2nd aan sean mana ecs i sp? ppp pink pkoronkekas s3as nn ng tah eny nrn nrn nninnnsnb aan saw 821p nur lal lesi lea inai dvd lea) ea) tmn ra) png in) in) tag jas mas) pes pes srg fip (s3 bp3 pet sia a$i iis &.l9 isp vip pvihiit hti 2l9 pes 3is sepi ipa" sea ii9 aosvtia abis is) aga ja std yei g2t as) ru) ka) ita ('s) ta) "nb it) ro. ni! sig dia u18!s sis ikk! isa a08 sbs eksis niw|g bln: vla w|& suu iss luis nvrissis ole.o. ole slu 'les ce. stele sje sasis sisi sis sis olo.e sis: sis sl6 see situs po. mie mim kal uln ass: alun sis wib ala nim min algojo ojo bal sis lu'u' w|uw sis oasis llega d.i ijs isi8: isis sati sisa bi3g3| plwiki vle is sie jeju ss8s$83s83s3$ oc|ss ade sts diss jojo sis: ss883s sis sej, sess isis maa rp. www wiw' bro air ib| oo: lo wl|w ga! sws sis nan .iis s. ole delle ol 8ss38 sjselse sle pot dan (an f a ag) 2g! les s8s3 sosculsiegisis isis sis|els|g ooo noer info &w' bini vis tie.s ss. jelas daan ke) pan! lan ana . la. an) mar far . seri vos s$3s ttk9 shs $$ kw) re: kel lena sep ulu sig o100 lnj as) s8. (aw) sis8s (sg lis ilw sia ss: sisi solo ke) ale lo sis le) www . p. mm kam msi san aon noc sitaan sat kal www www www www cos rn) ka, lsn sen sen sen senin sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen ms tt sang www www oo. fs) pang isi pen ren pan open www dang ka") voc pas) as) gas) tar wii ias pr. las cek a5 wvy sis asia pad tyy s2, karo ,s mmg your amp ita ita ad fa) cet g8sc s3 ka) a'$ ke) pen men 22x wjs w|alo o'iax ala sis isle perlu ulu cms jas pda lalu nos sulu'lh alone elebi wim alejwja auto sic psi ajal ono sio ina nla ain ole ama slvulsalwu lolo o01c cos6 sluisiw w|lu sjs z|$ de. lele leloioe ele ssi alex sis kau vla sis mmc iin|e selai ulu v|lalu usul dod pan men injumiu ulj olu omar kaki dunia lala olellalm diss ini san isa sis sasis e'ulama alle ele elulaleo cine sele sisa aus sia seo. kelola name elo levels sole sells 22x sasis sia ala kai was lis oig n|s tes) alai lolo ina ssi coba allo irn nie sle i lo o|n ole sisa @isis sss osn ninja sore alicia nino ole beng sort swu sisi was sob saw lvw e|lv|nlo info anji yag else goals wine aja png (ra sara boa s5| sg222 loss552 bbb kan) kain oli tak bak |.) a.a or? on. koe) lea isa (wal isa) isa lead isa pal in) gang ras ks) ks) si. fs) bel loss dos 0os$s sy0s5$ tas solo lci tll "ye ssp "yap fit pt? pts til tt? pl. p3i doi iai spa esp ps) ira tepi seats sai spa iii lil dur $$! as) rar as) ks) ks) kw) nm nil mina milo sisi8 sis sis 2a8 isis suu bow sla alik jauh uw&w www is8$ sis nin sis lele sio fe) olo had ss33 s88333| oleo else ole sss ee6ss solo jelas ssi sis njr s s ols ulun wlw sisi list plein islam isis sar sisian alas lele lal awal alel nirlaba awal2 go. pisau alan rilis sis sle loo love oleo kan elo ss sss sss ssi ssg$ s sss si8 ss3 sis20 ameblo elvis ole ole eeb61 sss sel les sis s|ls s s sin slalom ol www si252 lala san sir ia. visi sisi8e (sig sis ujung isle sis tanu close sis? sasis nn: tan sss sse isis siklus sse seis slo sis ran: sisi eee ole ole syst kei o1o0 sulsel kas) lan) tayan ols dik alta linn riale olok8 sindo uiuloe walls ole wla sitfnv apps sss oja (eja ngg3 sik al. ps! ro. woc sen pad pon sen sec aan nan maka ita laga ena sun sin sen sin tenun sen sen sen sen ses nan tn: rbp dbr2or tan tandan sa. as) as) ppp pit let flat p33 eri tur gis pul set snn sar lau) oy0 1g) ps) bad sad nn roti |22e dat tar ja) ww zoo om3 nana naa mena yaa megan anna mmm amenoonpran elu win (s|(s v|& d|& smg kan wivisirs bad o'u'lu selalu ulo ole d.bo sivoloala sis ps) lsp pdb kku diliris sis sia loyola ala olo lamun) sss s.s sisi$ sle sls sis z|c dod .o0, sjololo ole ol|lo sisjsjs ojo ing ni) (p ban kej tv hlm elu mmc lolo otu bei dau pig ila sia 'o'lo'k @lwulrin alun lai sisi sja sss puma sis a.a slnalnlo olu ols ld i3i3 else sss sss s$iis sis sisilia wib e|o solo s.s. silsisif sse jus) aa! isil yi3 nn|n sik list sis sis sis 'uu'u' lola alih 'w'w delle ila sis sloloele olw sis a'a elalairk nila olo eksis sls sis sin siblelb diy ole similis sio sis im) pa. r'n www lulu lah dls lissa fjalulw o|r olwuja wil ann soon awis sis sia ala pat tana pai lani pama a01 da" le) tag lej sss$ susu tani tani panam mann emanamane nan daan mmm maan laci ban sea ssi bos dite ama stan sean jus) mal (ml ng sec tam nun hadi iss tcl it) tm ss$ leo pas las tps full as) pen bibir era ,.$ 0s (tai ku) pan ks1 kel ka) leg kang p3) as) tag oa, (ea) maan hpa las) des plisgssle lela sake sis: s|ul dos situs sasis a|o sis sss si. sis sis sis sss ssl www basi ala alas keb eee pagi hadi ulu 2lalu sasa sss suisse elles sesama sab asas sssssss sis jenis sis sls sis ssl sis sis lww sig s$ slr sir (an ss8 sis alone ii8s slo sis (sings eksis ses ssel amp: ala sie nia sisi$ r|g color eksis sl. sis sia po. il. bug nan ati (aj pan bae pera egi aan name aan nan r85 pur haa: bkk! sana tenan isra na. . ngga ana r v didi tana pip ppi dhabi tata pang sa, ots ana sir org pre ee3 lv ser isi iki xp jas) za, si8 pas) tag ban pai vs. is) z|s si3$ kai sei, si: bin les pagi 3gb s3 laa si2 sis 2lalat lay sle i|x 2ales dim sis sis ali sis. po. pss sisi sss bar see. sisi338 situs sis si ea'u sisissss$ (an) kuj kes) dr. kon fat tes) slw tan) kan) sid ayu sis |s| las ale j2|s bisa stop ei8xg las ka) sis len apsis lis2 sisa p38 ss: sisi38 sss dit si r98 ina pan sisi ssler ss. s5. iss si3 sis 2ni lais ola pla s|s tea) te) tas situs sasa! lupa bis haa sisissss$ tang vla lan) 5s ka) osis ise g8n z att "az sp) kas) jos) lej ka) wal asi iw bali w|g ba! 8lo| izin ole isis loop|m mw mis je) sis a!|w haha har ks) loo fan) kei ary pat eeee sos ppn sara beer eee er, tt" sos3sbk spp sds tai hn) nn) la) in| in) ken (ea) ita kal ana ng) tan ang . kes) te) irit av) js) jau) ji) uw3 lani kang pss s . sis efek lai tki (s1) as) kan pas r35, dit sts dbs a33 lg: ss: had fpi fay ss bii stok bit s8p 2a588 dal0 mms s2. li8 lang tag ks) ttg ja. ita) oor ang ale 'als isi sis iso blh saja alu olo ijs sim www a.) kum pijin|v lo #|m seluas bad www ono some|o din o'lulus ulu gun (ee leela aja soj oo5 sis bob similis ole (les seal s10 ie) pen apa aaa kas) uan v|sim mol mac syair n|le o|& v0. lol w|& o|o soe nop ouw ooo sis jols kls oleh a|a aun sin n|o ris pada lijisserkies sjaeje sdi bule sb ssu wil ss. elulolv sss sss ooe si8 ii8 s'u|l ole sse jojo sje ni? slalom aju w|co low o|@ in|lalu vivnlwloa sloss elvolwjs sss eri njan 'ivjoalw win elulela aja soo seroja (es) soo elblelw ole sisi im) diminta dos sjo(nls six sisi|s|& usb esl olb an oio digi! dvd alb ibi dini his aman maan need bed tara kej kan sel pen men saat nan mana ole8 lee see seks sbererkrs tan san sana sss pokok ppp 2s? sis in) beda nan sau www in) la. gni yaa ana inai he) hadi naa naa pmp ia") d2 tai toy ta) nu) bai edi dit pp, par bis ssi tai ltp besar fis like w?7i .w pxd, pes 8s a53 ane sarr iii a55 s|( sai y yp $$, aa. far sib selai nu) el8 ks) is) ts) bag ki) tu) ku) lang ku) ss| ssb (ss bsk isis war len olu'u sule dd s|w wl| s| sis coc sie sls elvis loss sis ole olo lele o|c sis sle else sis bona and o|o olwlwo pie padi based lor as) diss nisa www rip ojo join sj |o s|s san sdn alo c|c sl| sls sees ssl|e lisis lis s1c0 oco oto c1010 ke) nol sin hua piw sis ala nia viu ulg rel isa) coc alo o'o sle sis sis isi sis ole ole lele elo s|s eee sele aan nana mean dua nota ulo nan lps sis did jenis so ijo alm 0olo lin ooh cl ole lele suu lw) aa" es. ja ) pak se) ss lam "no bob sss ss??? sss ppp nana ds. ssi kkr kak bkk tol naa inn k al in) o tem anno nana ena lana pan fe! ood has) vc. js) vwe2 c38 sis pii prise loss ugu 0o0 let e & i9p3 isk saat ii y non ka) les) san (s9 star pat sel eps ine nana lis ar? ju: yng ss s5? &.y ton xp3 tt0 ks3 8yi3 iss tip g53 s2 si. sat sig $& tip eng a aga aman pan plat lan anam amanah namun www sls sun bh. ole owu dia sis als sis gg. sis suu sis #.y s's: sis sis sis a85 sis s|52l0 $$$ sisi se. sis sisi sss asa. www in) soul8 snp ulas kes d'u oj|jw oow lain (is (s3 keep von olo eksis a83 sis sasis ss. s.s sis sss $$l32 sis sisi.s sst so. ole ologie sle s6. non aan w|n pa: vi, s8g8 (sik alm olo isa sseegg3t3 ssj3 sls ssl lang| lolo !o ssg0s28 luv |e sis a.& olx @1101010000uwu ,,,, ,,aaa,,aww,n,,annannnnnnn bang ser ia) se: snn sip anna naa anna mama aan jav) ky) sit ks) s1) sae hh iu) lan & ike sik sin ja: ssi k'd is sss| sis dlsb s10 win laga misa w|c sss| alone anis sl6e palu isis poo mat maa) ( | nan ag. kisi jua nda snn snn sen snn senin sen sen lan sen sen snn sen bang sena inn snn tai mea pen ppu rak aka kkb naa seed lee eee sg| ser brrrarra ffa raja2 mkd den den naa 2x3 5ee bbs kan . aaa as) as) as) as) tt pii ss plp yvi ida pp? sesi vfi akan ant nana ssel tai sf# bra jau $ o dus les) ka) kai as) ka) bai ha) sa8 pal laj bai 22x |zw wiki ol volume slim bini yul niolajo eju ban olalole sp dsw ssvlwule sila o0o an din ole nis ssy seule sss sol sss sisipan sin z|c seo sbb seleb s.s elsalels sis kp) |w mac lalu bla in'tw im) lola ale pin on nilon nie s's'a ooluloin alun small ska sisir d's' olelkik klx ssk leela ala sold isis so: ore ololciw wiw s.s. sleeve ps) sdi0o1in sulu sim nla aim sony allow win duo sini nle elu plum yss dsa 0lelwlw ss. ss. selelulu sls ni ololeib wiw o.9o oleh lag maa #. deo nova on. soko hyw oh. win tua ea) tlp oku sin jojo wlo yuu nlo'w sl|lw lani fp: . si ban bae lea ban bani len lag sa) ma) rj) kupu lana boa lan lam kei ann ank can ann asin san sas aan sah aaa kas) dpk pen am) ani kan) hse son pra ke, kai im) in) in) as) as) as) ia) pps asli yis log oki let lee yyg8s tan sni v0or5 plt vad ss0 kpi voli ptp tdy saw hti rapi soya ss89 s9s3$ tar ssi #r fan ita) ita) fa) dy dbd a94 sd. fe) led net k1) pa) as) ira 3g sla fo) it) ata ainu4s elo alo ne) sisian ojo sis bad nine koeln o|lolo sie edelman oljoloo olu mula n|nlm uss sim www sis bad vuo ulc0 olok0 olu wlwulo ole ma| sss elev ssi sales slo|s sis !| sis sss joo sss soo sis ole segoe loe| joe0 loe oleh fan) ole |z leles sie false lele e|le kau ni minyak ajo oo0is sisi ooo sis sisa s| ala don pai o|ld rei olo1o tes) juru |lul|o luwu sio snl o|w ole ule lele ola alle ole s|ls elev sole sss sss sl|s sis sisa swiss sis piece sole ole pole sel sss s|lee ss'ele sle kue) ps) blank !| john sdm bai kaban bad ta) ole loe pole oldid fuji less sis lele fan sis sia sis kana maa lolo | ole ss|losses slc lele ssl sss soo sis ls) oie elenco olok lele elo sisilia see ejs sls lam ns) lela alm uu injil sains sis cells alm w|w|o elu ss. selena bios close sla waw ag. lang san sen spa sen kara www aan nana nata did uda, s&v las ivy v0 pps yy9o naa nun kes) jis im) mp3) an) n(i su did uda oil nas uin ooo fe) s d dod disco x|c si00 sob sisi ing linn pin nom onto ole nio wow us. nino nn sido lis loo o 6e lis sec h4 pink nin dod dau win miss soo dls o|lo0 diss lio pia dsa p ) beta hate lea lain inn ps) bah iis la: sss ri. iis lana pala ta: len) har 222i ipad #$i hua rs) nana jaw) a29 si 83x tinuiia geng iii le) nan oli tani la: jar mc$ kes) 52m wil small a83 sss kai sit kan han 2lalat (en) alabama lele did &|a lela sig bisa sig sisi co! slsisls lee ssi, kat sis ke) sie snow riki lis isis sisi ps) isis sisi sis sus 2isis bis| ne) eksis similis sis sisi 85is ta) ken uses sis sia bis sie raga ip3 berada ti850 dean f3r3 tentang ssk ei8oe nan po. ssp isi anti na, cekhbe geo aga nn, ae) beng maan aa) pat ann pn: sen sen tag hang "en bes nan hua sis par o|m se2pe2 220p dll lkh bapa k0. layanan hadi lho ama sss ss bbi dog bhhhkkr hwa pama sesuai gal ng) nn nag nanga inn amn n aan jas) ks) les) ja) pip psi ppp33 pil, .y$ iii pa8 ssl sss fu) visi et) spi its jiafuis z0 ptt kta sl.a yli as) sara six 0sr kan r85 ip3 eni tag xx sx ya) kat) as) ta) ba) kta ka) kn) jau) oa, per nulla mu|o a|n fa) tata ulu| lola tag sejoli sis on a53 bio olo tic ola ulo uja|y sis|s os. isis sds tan sds sasis fan) ssi (sg miss sis aan rasa isle o!e sel sis in) pole www alla ken) tani es) klu siap isi tes nek sis sen iss o|n ain vol| s|o wajar para ssl si: vibe sisi isl lolo sales sis sle sia ssseljelu si218 2isis kan mmo sis o|e sss oleh eksis sss tea sin als wis n|a sis iis olu sasis8 sis es3es olok ole sis sepele, sss sisi sis les dis sis sasis sss too sab (or lam mba too lauds far) sis sisi ian mmm dadi na: alwi n a isle poslesli #e bai c0. rp. bang sen sen pa. sen san cow w&w mag yx ad88 laa ka. ks) and ja") (at! is: te) pai yag (ra) bagi ole nio dlw ita! sts sls alo le) ale nis ole olo sis sis mai ulos (sis ilmu &l|e ois ris sis olo olo sl|e s|s (ss sasis ole olo sis sie 8s8 kar kes) ke) also sss8 ole ole sis s|e tan mid jojo (ajs| o|lo ka) sis sss r:) ay, beebereeest see see kpk wow www ti? mao ena aan tee bik rn. kan) min man c2) anna im) is) in) nia im) les ggs lang ts, spare ppi dak pat agt n3ya als seni net sni gge nia pig years ita ita iso yek nsp bat? tsi isi panen dug pari ame! fe) par fti rap ss ini lw) tu) tc$ tag 2mdp lan olr|(c o|ln m1c$ isis yo i|n sis 33323us3 sakit v.o siu elu sis' z|s ojo jojo sleljejs sio nan: m|$ mc small www www owl e|w www wa selo sila w2un wloiklu yls 8s, list8 sls assess lis sbb bebebe ole |bie wjw eleleje sis pen sia isl i2|e ailee sisi sis sisi &|& s'o sss oelslels aja ppi lis pan sen snn mani de: sbs obb sc. sellers nan ann oo co ojololo ojo s|a sss anis k9) sik sister nia frp saut asn lagi . (an seal sao ena img kan fa) s.s &om &o nan pat pad ebook sy, yna lea wal awal sal lea tai iis pst oet oto) per even ppi fly psp vvvioo sit las lokasi did ola ioi vvv fu) ulv ful s8 ! situ si? pss g s bg| ss6ii a89 .itsi ses lilin ? aa oa? ira) kes ba) iv) kp u|in spi 8s? a18 pa) tra) ve) tej hy) isla2 lela als isi lela invoke vla laf ns! n|w loo diw jua vi|i sac ols bslas tools s.s sss jss ssa8 ris ssi oleo loe. fe) ole s|lee oles sss sasis sss sau z| love ojo sis ses sess sss isis bia nih ola aia www ta) sin iss injloao rels jal9 solo olo oli el oe colors3 le dad sik sliosao sis sis ologie ule cloc0 ole bn. la) sec desa sis ei8 sse sisi sites sls sis oldcode ole love dnssec sss6sc sis 822s5 ter) ) six yan sis la: ala s.s ejo (an) sls sismo sl ss0 slo olo ess ras ologie oleh ooe ois ole eeeeee66 size sss sis sis s5. mmm al. sis00 (sis ss sis jos ja|$| auto alone tas) pss sss sis (s8 lw) bs) ran. run manitaliano nan nara aman mann ono hat sis setulosa 2s hid sej es! t|c ole! ipn|g sig! igi oto spl ban lana haa maa: o|(lsjujs alel ssl ole! olojajs sis apa dea 2nd 2nd lada lag end sei pee san cus is yun mat sera tg bana dana bana ban lal pal k"a) dvd . . z|$ ipa pii pi3 aa. e$ei sas lai d9g o|s$ kja mms ito impian pus dos ooh ein3 skg eada giri 22z| raj (ta tagging ter $ g sisik item ses ssl fan pal ss9 as) vp8| yoon ymz par see sisi sin noe oja| ulu gak ain lwf wja elo mio lolo sololoir nni sis olololw cile ole sel six els sisi in| sis elolele cie ole 22x levels sis sio m im) arus ar dan "ig rin amc seals sis|l ala ila sin pan (on neha sja all sis xnlaolwib wiw cleo 2un nuno sis fate sss o|s sisi ur| sss lele xi olo scilslsela kla eje sisisjla dol| sis eoelkisin wib olo sc. slslels sis sls ole ntn nn sis sol|l ala s|w lula o1e ka) sismo olor ville ole see ele sls sim ummu| s1s tes) oce slbibib lei olo ps) dello sis dod docs ojo nja an| opo eiwibin rin aim dib wib malu na a28 opi (ul ii wa) end hua pam jad aan nan send send meng era end ten man sad dang pan pang per sei man sen aan s.s pad ann ono send peak yam jam jud yrr uny naa masa (ea) lang tea in) mom. oo. ng sadari iis pita pti set tpb poy pai pas li8b saa s5s$ 39x asia ssa sih slf flee aki tv jii sit pry zp pai yai nd saad igo aja otg ito ork psi aa. a88 deo liy& s$$ s3siy& ss. teri lesi see see rice pal hari "ag ses duw een ss na) lolos peso s.s ssi sss sss s55s sak elemen olo d|co0 s|o sisisss sis s5 i elelocb ole lol sis832 sls mma men nan mmm nan mean 8d waw sien sis bun non lolos s8: w|lr yuu sisi sis suu suu an, io| ole (ce elo sle e.6c ssssssss sss sss sss ss. ss. d.oe ojelob sasis ssel sss www ir ali tual sid olo sis coo'e' sloss sess sss ss ss. ss. assess iva set eeg ses ggs mass usul ai mal pad boh ks) sana tua jus) ka) lw) kal fs) nl& blo. ssl ssel tu) vle olo sis maag an) ola nlo ale ole sle kar ola sia sulu 1z rl|o oles nis. ole css s|z ole ban pama nama kw) ps) saya san raj bat lena maa aan snn nana la. pun naga sees eksis aaaa haa na: landa, lea ken) ani lea t a see kas) ko) bad fe.) hai ari ks) psi as) sar ps) |ss3& mati av) itr nani leo) tts ke) ja. para ena is) tag pan ks) jas) y psi nan m open pad fis sal ia") s|siswa kelas aja ala sisi: sis apla term bagi dahaga tahan dhawan ian im. ini len) bait sis sisi nan abal ana sega lala setiap li. soni tian anna kai ale 6s, sela sis sala sii kaka kan as pegas iki oo. sss ona tan pan men bob kpn keb boh rpp in) sss sunan kata . ja p5i pps isi ppo iis dago sy$ 3s, left kak "ye pola ter po tu) vai abo ati sea neo sy$ s$9i 3s pa) rat sir n|inx olo olokan ola via ni3 salju ole elr nina ns sir |s sle oa|le|& sj. sla besa ll. olo oleh .w wlo w|s sle eee ssl .& |& lis lis ole ole ello sis stelae 8is ps) olo low www ol|w oo. sis sis a10 kan) sic 0lo01lm vl|s sls ello wmo ole oleh duo w|c ule sls ello s|s his lis did sis elo olo ojo! sis sle lele sis n|a dim ala jala ss8usgs saa (s8 sss ole oic ole slice style dos fu) ole ole delle olo sis assisi sis essay ojo| kisi o ke) solo o0jola d0. ga: ola lil lis lis ala kan lw) tani po. noc lana bob lan asi teng sen snn sen kan week bebek dbm www www www www fee pen ton peran punah ternate rar www www soo lilalrar nrp rsa fei anna us) www aom les) mii m3i pos das kui yvi iii kay iia lan syy ipl lol hit iii itl sik tai yel bolu la885$ s8$$ a.a "ur isis isi. me) ps) pang ke) au) aa) dip n|aj sin nc) olv wells ola uu kajol|tulo alim s.s new|w uin oam nlo elelnjoa dun sls8 bellula sss shows sss sis sis selelejoe sie |3z sele sis . . mac vla sisi sisi nip www nah jujojw ss wlolula a|o 2un sis su asli|e wil diavolo ojm cjeisio dima p7 slieliuls sis sss soo sss in) ssb oee beer lee cleloja oie sie sl|l sisi kw) sis sisi sig cola ala ol sim ulu isim mia sisi: sis dos soo obor delle ole solo lag ols ojo|o s| slb5 eo0 ejejiujp olw sie sjajaju wjo ooc p. eaa a toi po. pop lage san bnn san una hana tana pen mela www www beb beku buk lan bea bagan pe, sis nik beb www www www ct02028 san ilx5 ses sisik aka sik ennes (xv tss sep links pati peni fase tas fpa dus so , vga (s3 sis yia gtk is$ ss. sis lrt dll lyt ai sisa tsi va3 pull ypgtad 'p9 pia group isp lei solid uc a1 bei $so (p3 ao 5s ses tag ist sai kps sau sbl iss 353m s8e$f a90 uox 3l8 tag i3te a38: $$? $g aah lir aas sis sis (ls sbb v|irol|lr siy saul win (avi sis ala sis s(sg vis sss sela usul olo delle tulo o|w oles slr sis sis s oleat ole lele ole kan ole eis size sis s|s alas sin ale ol n'lol vila ale bala ssh iris usul ole ello ulo o1l& d'yu ole isx (ss sasis sss sasis ole leh olo sis si8si83 sis sl6e mal bad kar) novelis ssi 8is|is sis tea a00 role w|e sxl|les s.s. kw) ts) .' www lantunan had (ang pu vii hg) f1) ka) . pre uis sisa band siro sss s3| z $ oise @e. 8is8 ten) our ss8 sin ad: ss8s8 s.| sis8 kun) kar lam) solo oo. sls s8: sis s| si83 band sen dan sen can asi ses ma! lon doh aan sss sss snn. sa. mana dan apn gro bas ny sin: ta: spn spn tpg spg tpa damage sissssss$sss sss oo. ss ) sel bana maa gdp sik nip sss8 lai pal inai (wa ita lea na. nana ama anna naa ama nan fan) par na: te) es) tan tai bas miley eye ana a33 a33 narsis3 sas ol eeipipipipep spa asas| les) koti fco ss8x83 ry) fe) st. lsp $$? (sz ss. bs) te) as) psa sc2 bin man mula usul met s.e wynn aaa jalapa din wuku vlo aw njoalsi sia snp see uwi dln sisian ses sss aja s2sa sus pum sosis i| sss ssi zx|c book ejlelele ka) sis kau "la 25m kang la") mac vla a|w alle span nine ooo lalu w|a w|jiwjulw w|o pari sbs bkr sin ali ob. susi p z s.c.9o sis sss s.s wiw lg) sob bb. bea s.s sss s.s. s.s ss. ssel.cis mna mann nls ssi3i sekppek sig alel sie bbs fan) lolos al|lu sales sisa fe.) sss sis sbb 2sisi ss. ssio ojo im) ras s90bb ono exy bin oiwlajiw 83s ssw joo pan p3) pas . jan lan rx) sen ttl ohh ana nd, (na sss an, bob hai ta) sss bak ks) par fe) pbs veri sari pai te) 10k tu) ssi eni bad ing bad tyl hdi ' ) s2 ori yoo ati hii mat mana nan memakan te) bai da: kung bra sisi8 ssi kiri vila ala #i: wiki o|w silk u|s ke) les dis sis sis assess si: saja aja aaa wis sss sisi says isi alas sis| sisi s|z|s s|s sisi ssel sis bibi suu har i8l|o tes low r13 all sia ala pisan ala aja w|w sis kui s|sjm dio s1s sisa a |o v|olo s|si3 sis 2lalu ala sss sss sip sisi si8sis crisis oio 3sisi sis uiz ssi sisi mis ssi sis air sasis size eksis sisi kai madan ssel kadi adi aula ali sit it$ sisi tia siswa | oli sle|s bu. mis lele ssi kos) olo sis sss 8isis sasis s|s sis sis lele iss ann fan sla eal|o kar o|l sl sisi esk blx sis sis pga ole sisir sis sisi sisi sie sss ssi .' '" tai st: moon yak jos) bs) elu z|$ mis psi s|z lam "ig ai a58 anan aer kan bean bak ann kea apa force www men malu bank sil bbb lbl ovv wrp a2? oles ss koran keessslsbiklkkbk fa) in) nn) nah im) nano les) t s as) as) bes eps plus uv tan ss3s8$ aia sis eye uii pai r8| side you pori esai fee ss? iiriebr ari bit yi a29 pwc tra 835p ies isi saga sya sia a88 sesi ller fa) ssl lb? pes ce3| ymz sas lan wdp volk nlw sh a|lsid har ann bang ani lagi sea sis ba a' ulululo gawlelinija sio ssinitts sanur kang ydu u seluas rela blu slelulwu uje s3$ sirosis see reieisib cie sel gereja on? al sin mmc lolos nlw close sda ann sig inti sas sak asi ha sang elulnja alo s.s sjlelulw ul ssssssss33 sss ssa3 sip s3ss33s33 sila ala alo ks) din e|o ol e|s les do| solo also'i sis sin lie se. oiojele ole ss3s slejseisaes ala bui else nulla|s loe lesi sib 8s338 sjo|e ska ber ide bbs obb her ntr rek bebek pat lap nan a. sloss kak ank aduan na boy uww . non9 im) ge. g0. naa in) pen ha") (1s) ling peu yai sia, pin petani dpi lil eesti lsi gene so, ssl sil seks bii pkp ipp uni let sby pe1uoi pig ppi pln . that e38 io8 send ara nagan bit a83 da1 a93 ily 53k hara ks, fat see sbi sp356 el &sg $$ ks) im) ssel ula ana win in) sss ga. sis iva jajak (al n n ole jas alu ulb vi da vli&e lola dio olw vla sisi isis w|s sis sis joo s|e ng: mlu mu|o u|ise ssel sie. ole sle &.e. sss o0o sis sis sis sss si(es ole ole eee ssel sls sle sle loo ono rea naa nama maa anna gis olb dea maa w|n sisi lala aro jail ini n slb wp o|o sji| hill sun san alone olb oiw sao wins (ajo ww|s sis dle lele vlu ulu wl|o use ole sole ole ssl sis sis olive ole olo ole olb ssl sse sls sle sle sle cc. les) sina ken fto o1| alb sis sls0 isis oleh ole olo soe else see sls ssl na) ain soo spin sis lbe oil ole olb oeo use sss sis sls ssel v3) aa) tana www d0 ps) nana: a00 ke. nna| elon ea) ja") dls wp is) ks) kes teh kai) ln) (ta) tu) how sin sisi a|oc ku) dod olok |z sisi nas slund non olw siyo 0l600 iss loss olo00 s|lss ps) is) e| s|z ha) ten kam solo fe) olok0 sis non vlog oleo n|s&w aaa po. noc san sni area der dan nan sel bes sel use a21 hehehe ssl or len) gn. see sin ppn (an gen ksb kel besi an. im) tenun ang . ww kej ken, s98 wj3 sis pes ,ey lai lai pil asli bil siti bil pii s$x dolo nsf sig gor tag ama! ref bis heri 2ak tai ken) sus ilt el9g sis s5? psi aiw null o|w modulo m1c $ nana bag virjvls sio waa'a wak lola aib rk. olujaja rka setu sks aja g2. sisclelv wiw ka) ata s.e ss. ejejelu sss so. did did zx|c doo leo ljeleje elo |z sss s.s stelsel sis tea sp kanan mmc warp nila slow ulu mena san yaa sula ulo un bw'finds d'd wjlolalv pad pkk www wuu olulola soe julu ulu uss silelels siw sss sss sis isis sis soe role sjlselcina alm sss ess eks lie tana: alm sulla s3lo wlulwiw lolos& biw ilw wwi| oin nim si. sis sis ' @' coyvlo|w bi. sslelele & w sss sai ps) dee dee loe ler lele alm eos ses slkejlels ale bad ' a' lele oon sik s|z der ell lola sbb wulalul sje maa: lan sala bot han ban us5 snn te: snn bnn sunan sen ser relik sells . i|h ini han did ka" rai por pls lb put pol 5ss levy lte por pay gls ielkpp pks eipepek ie, aa. gls sak sa? sik fee sagu lks 5s) by) yag pas dlm fa! o|s5 inis salsa kiw llr ola wu ssu ala gulo seo sis ojo d.o alone ole love solo yee ssl sepele sie 6eu iso sis diss lis sls olok ole lele|e ole |z sisi ssl scale sls m|& ko) ita) lis sisi ole will iiu usul o|n si san lagi |wm ann um: kah sss s|ls ello sds sis lis sds alone olo oleh ole size sl6e sepele sie fe.) aa rl nj|w o|lwm tag jojo lyu tc! wi|s ola nis ajo m|o ole kan sis sid fe.) alone ole elo sse false tama dem nama win ling (ajo seo (oja |o oeleluw o'|w ka) wawan (ri send san koh bagian asi mane beb vvv "ie ang bob lie) han maa www wow www www mo1l3 ser ape aaaa la) sis ss. aman pa: na ggs| sy8 pia pa, css osis day lx3 jai 2is yul setel sis por gos, oil sss, jay kk", bra polya sls in) a09 pe) vyh l'i ya, pus map dst ks) jul p2? rem) a5 les) maa lon nln pit sit wells met aja sp vf(sl(nja wlb "llmu www sbb live sisi& ore o|nebula sin sss8 sss saja olo lesi sisipan nim ka) lol ssl slew w|w sisi sisa olc elebi deo pan sie logo similis sis u|x sis lalu sisa sisi sl "aja www ssi8ir sie s5! 'lalu 'yu' '(d'w kw d'w wlulvlu ulu v|lo 'lele sis s8i8 aar$ six ois slo6e elululr nvs sel s8s8 sss8s3s33 syst ole selo case eee sss sis sis le ) vla its er vina ula sio|lewis nia haa bo: sio1wja dis sisi8i tis lag slulwjs bin sis sss win ps) ole eeo sis s.s sisi seru serta(s else a24491 vismo|s| lio fan) nn ons luar xla ssl s.s julia ss3sisa is. las! 9g co. awan ka) s8 band fee) lan) www ta) fan ka) as) fe) hai hua! kan pol mutu' kis sulu vibe lu) w|s sis #|s ole |z sle bana alw mn) alus fe) o|nyn' (va sio v|s ole sle slb , alo do: nim fe) win ale hlo'e' w|e: olo1910 ssel bani uu, nag bole elo |& alo'o sis mn tni hor kan ea, ana ing jam at: . an. nana ba! tel fe) mms 'a) los lang kes) hua yng pr) dja | dpw pip al si s1 sis sis nla aja gum sis s8il bs sis sis z|c ole ole elit |z sis sis bang in) pt kan) as) 2ja : i sip kal sis sis wiw wiw ai8 sis sisi r23 s|s gis| 22t ala sis sis sis sis |w li, | s ka" sie le kan siw s10 sasis ing ala alas) mala lam aa t0c05un. tan hai tar muse na) cso tu) kan . lag lan s5$ ps) les) sss lan aa. mus #z| dos kung cc s|s sale ulu sis smg nin ntp co) olv olw sis s|a ga2 olo elo vl|a gum sis sis i| 31s sl5 z|c ss ajal (ea g2a jan, sis ! m!| sla ita ala aja nila o|o wlw jus) sis a3 iir xlw z sps ojo sis sis 3s, sis sin sis ulu gis sjs nim sis sis sis sis ala anal a.a ta. edan hug uan gan una doh s2? 888i blu bar (as) www bbb sbs maa lela bnn bnn s22 tai . lea bai kur jav) tapa eri taa sy$ 0s: 0gb 0s ha) site st$ iki iey .g ix3 ga, ssk tel pan jos) ssp dina gas hanja iri, y91 ps) (see (s3 im? nn: 22x zag els| sisi |emas ben ben sule sis lala pagi lela www s&|c tej in) baraaaes usi3is sis sis lb: aan sisa basa ali e|s n'o'o &.& boss ssssissiasg sic nan sd. www isis sesssaras ese sis seisi 's' ben bang olah (sis |s yng sh sls sis sis wiki lal pig sisa kos sis sisi ann snn ran sig soon 5sis|v sis sal bibi sis bwh saskeaswki ele saja sis sis sa. ssi ann ini dolls alas sic mis lin nita a13 doni u!| ann sis rs: dsb: sisi sis sui s|sle sss ssi elo gs! si: s.s ole sis sss$si8 rel ( ) sis vlb |(s sis sim s27 sis padi padi snn set megan is) naa kan an: ngen nona ph nn kh sss on na, bk a20 ssb www www www pns lawa ud. yyu kan im) in) ka" mna as) as) mai pas sei gir sigi sar real asin sisi fla iis kia fla tft sit (sf ang gus tag pat $@wa wxo oia ten api sig pte gas iris jet) sit tas itb bsi bri start$ ua toro tel lain la? a85 ky) ( s2 site 5s3ps sore pool (sn) way agariara sel kn) ang ba) ka) . kes) ann ant ola aa bob n'u'o w'w'n wi|a kel nine wm. bed sea v'o'o 'e'u'a' obb nn: 28k optik maan ban ) ala: mn) o'w nia melaka dd. ss. s.n sd. w.y do. oo. au: ol|c oo: kes ss. sis sob os. dos ole bos sss ssel tan i n'w sha ns snn o'u'o www shu kos ala sid s.s s5 www. soo u|o s.s. eco sis sss s.s sis sss lee olo oo. sss sle les) 2ent, . tan sun ben w' tulo n'um do! ad! ym! s|n 'o' o'o diw wo! (w|m ska ce0' tulo sun sie uss sss so. s.s ss. ole ss. sg. s.g. sie ss. sse pe) www tag ana os8 boson2as oo anis dok olo ou nkm oem d'u'u sur ss ps) po. ae) bob psb sss ls. lab unu cor send hai pps vr www lean fs) www spp guk aan gs. naa kena) (wa aa) . dn ge! 3st s2. ppp pts dia ana ten3 seen sei bal i9ylleyoe sls loss yee laki sss posisi lsp slp iis syi #|s$ bis leur la) had #lis ses yvg tau ta) fa) a89 as) te) an! sie lalu cl sia tio sus lalu ri dir8 sik sss sisi bio nie pa) dis diss sisi lan sescu sla size s2. (es sso0 sis8 sie love sis is8 sasis ole sasis 8i8 sss sisi ssi sss. sss sis sisi os. sis olo maa s10 mini alat sila ti3 sisi lalu vlr vo8 als isi sid olok|le siswa sis3 lele lan) slu olo kan sid sis panai olo sis sic slo0 size eksis sio ole se. sisi sd1o sis elceece lele sir sa. vw, nn) ec. sin 2is3 sales sss ssssgs ( ) sio o(se eksis ga. sisi sle sis s18 sis aer sus bass osis sim sks siap role er) isis ols rr? been kan) fe) (an) bb pra ke) nn: ant bkb len an. sig anna tan ana dal tik tea pes ses site aa: siti aan tg8 pes tik pos paya tki lia siri tis pg. ea: bii pad tya pig kas tsy g2ada ta) ja") (ta ts) sip sig kta) at) la) tan kai ka) ju" mama nan sla ajal sis bla sinis bis ajeng sis elles bja jelbalaa (aja kang sd. ta) pena: (as) mi. in: situs sisi sia c|s alas euy lalu sis alang ka) .3i sis sisi (an sis sisi oo. nb wo) sis (an) s. isis nmr ajal sia ha" (nj ss. ss. te) sisi na) se. wikis tan) sisi elles (is so. ken sis ass ssl fan ses kas) ala. annot dam sig ggs sisi tool po. ani lea una una skr an) naa lon ber khp rr on kari sss www w&w www kala naa sss kur dnp jaa pa. fan la) rak nata nana eta! ana pena jul ja" pal d.z has) tiens sgp peri cpi kiri spa er3 sen tes $op iya, uv3 ego jav) psi pps lipi tor bis data abi null its c$ a93 sid s33 hah irr tt) tri 31g pu) tu) ssi tag tol kta bag oa, ' a lan maag maan asi el. ale sis sia mn! g|swy visi sss u |o sasa sirs sle title lele sisi n|& sla86 ajal lan ha: situs ssl pl, ss$ ss8 sim isi is swiss isi .o. miss else alis see isis s|s io: mis sisi silau oles sesi sse sis d.o ole sis sss sis sisisss (sis oo. sukses (bbb maa lum @lalu sis masa ks) silau lele sisi sis u|s vom low olehmu6e an: olah ssl s6c oo! oya a99 cin awal sis sis olr wi|inis sita wls ololceo0 si .s.d ulu les sler ul6 seleb sala rah size elu size s.yo sisi loo se. lis sis ole|lce slejsees lele d.o. |s2 sis ssel kar tan sesar inis ang &|&w ya) sis aa. sis 38sse solo s|s|s ses sss swiss sisi8 iss sloss elselje rani (an dino see is3so loo oles tris npl loe olio lalu $iss sss jsje . hoa bob moh non kn mn) bp s3 see boa lama nn sss sos fan) www www (as) fan) nea) bad in) ia") oki pet pil" $ v0y ,lio d.i tesis wvy pit gy$ ggs ie23 hy sai kls ang.) ay ia) pr) bad rn) p1) ke1 han kti |w wlw v|l sela (slr vn'now loji mmo bad wow in(la nisi vio oleh low ma. lola lalu v|ic jeru slew lalu wim|o isis 15k wlo lolos lele.o0l6e10 sin kel elev ses ses.engels .eju i| ooo sss z|c olo lele oleo lele ello |z sis sisa see sejenis see sis bad ain n|in alw lula ib sib (5s slow ibi as) v|o low bisa oleo oleosa sis niall kes) olok uya haag ts) sasis sis kain beha pada hlo ologie olok lele oleh sle jelas see elemen ssel nis diss sss o1o ole lee olok pole lele sis ejeksi ssc jelas ss'ele ls) ula ala ata wis sisi hole wiw wiki ala sisa |w ole lolo tes) cioluw usul ci) iiw dl|o|s pilinan tan ta) a|ls ss|o is|s spolu jum lo lele olo oleh oleng n|s selene s|s ss'ele lalu sss sss olo elemen olok . lele close sis sole see sisi sea nama nama sama) smg pama sempat ala niw|la ala w|wi| lis sis salah0 kir ole ilir nin|o dia aja oom lulu nadi sis ke) run v2) andra bnr peng ara ssb cc! rp3, naa array nn sss sss sss sss (ti erat lele rn slave se222222 per tea) tea) ka) ae. hana rr les) jet) ras pes psps pas pas ivu site sin tai sg. sx? ssa git tts ssi ssk (ta) raj ita bai ss3 aa. in) sis isa tyi und sis oi, ky) kai pan jos mmc s5 |ulv vla , zwp hang allow wib maa sule slu nas ajal ke. y'o' www slalulb sl nn alel nya bs) sms tie ss nia slkbivlo oil s|laun so. oo. elkslsek win sss slseisiw wja ole ole ole |z s.s sla sites 5s lis 2m g lal njo mmc irn v|x sial njulaje la. v'o'o0 istri vla un d'n' a|l aja sih tag sms suka nlu aje 8jla ap elollix ulah isenaias sss slsellss sss disisir sis dd. eelkbiksiss sis sss disisi sis kw) maa mann aan amnfnnn tai jus) le) si8sis sis ipin a3|w mere hess panen iku) e'$ dib jas) lps sjo olehmu lula le) sss sss disisi nila fe) dd0 o0e les kolese sis sjoloels bnn than pane aa) oom oliejlair tlw lu' fire sia salo s.s sun siak sis sama kena read nama kan bs) pg. 1g. rpp nn aa: ten kes hot im) biz sss ss. ku) tepinya keamanan 22an uu. aa: see ee) kan www se| srs ken) krn fa) man ea) tab ma. kai bad hadi lal kena as) mna na psi danamon go022 telan tania dba tangan sis bs) terasi anu pri see rsi ks) oni ana nana nian niatan kr) nasrani kat) satelite sis ka) a55 g1$$ pal pekan nn: ka) sis as) ks) ks) ps) kang ks) ks) gls be, (8g gegana z:| ani han kep) pu) ya, elo sss, asia sis a15 ran kan ss. isl tas) mic ban pen ssl pi: sis. ani sasis ssel (as) sis sisi:s sss sasis pa) pan sis ran swt sis kes) cis sisi ban ganga di) tual kas) ke) kan) tan) tani assess ssi w|s iva) (aj sis ajo kan 3sisi sic ps) ss. isis sisi ka) bis ai: sis sis sisi wi! sis sit oo: an) da! sis kan) ta) ka) jala clara an. ajoalaa age revisi g|is sis sis bls sss2s o|e s88s .cx m|o sss$ lan) $ ban fan) "la kam a88 isis ggg2 aegieleaa sis sis sisi tg128 gjw han so. dod pole ber sen uan unn uut n n sss sis boss kena sen kena sun mono kk9 ken sini iis fe, kbk kuku kbk umk alan sii dd nn) in) ta yss pes pers ppi nia per pee psi s.s kis ise kas son yes eren eta sapi epa ist tst e2$ tas ka. asi ari ka) iwj has) ks) ke) ks) ku) pes) psi fm) la) in) (ta pena & u aaj sib road slo www own tes) ban 83a nen a82 sas uss sss sss sss lol so, sss sis sss sbo sss sss sss lan bag ih) man beb swi|& land $|ie a90 dow bs) a85 sas a65 sns uap (vw his uss s.s s6. fan ss8s assess sos sss sis s6b sob erb leo doo fan) sss sos sss s9. aaa. oa! fts) pan s1 s|z sss ss. lan) dod 06e va. 8lo o00 s5 abs bob sob soo eos sis ses wlo on ale see eer cn. pspulauan sangihe tahun nomor seri a),seri d)dengan. iv) lw) ps! z|c ls) laa mama kan pen ana sau sss spn sss o$l5 "eng sss hana r83 ij22 ze|$ sss sss had .x kkm nia sana anang im) mmm. iil rai jos) ia") (s1) sis ie, pai olx p?p yvi mms sin see oo? ky) ku) bsi ehir gie ssi ses han sis iyi sudut fl9 #|s uun gag as) sz? kt) mma ms) ags doc ae) aga sc 2s: fl. his jelas ala |(zw dpw ve www iv! s$(s3i38 mgc wen lalai singles aja wuloloirn nulla fa) aji unimal ain seo o|o siwlsjo sisa &|o o.m dv. melulu lolos e|&w vla sjlulula ler six s31s sss s s 2273x lelaki iss else ooj ajlanjlece sie v|n sp v|x sofa ulu mmc dia|o olla ojo pan ang olo ole jalan sie pe) njolulsu|sis3 ha, '&w jalal slalom ulu uks ulu putri sss juga rin olalulb blair3 kan ulu s.s slolojl sxinaise sulu sjs o0jolie eee sis tan) ole ses s.s slsejsels sis pai 52m he) kw) lan hoa lalu vis i n sala kn3 sl. lille plus |xm sip ala as) asa, sw|w sule usul saja lalu isis s6lc situs lilin did fe) ps) o0tolol wlwloe ole s.o similis sel sse sis hadi pan tag tea) alata sloss jola lola ojojlajsl| lalu wib tel kg) anomala ainu tan aja band mna tan ina kan lam as) av) as) perri ttl lul ks) nana nna nenkan ke) oo35 saba pee hehe sad rsssf c3$ daan . a00. . snn maa nwvnwhbo sss d0000 jkouvmuu ana ana aan sss s0000 sss soc eos sec uuu uu dd ana www a02. . fe) a0. aux ka") it99705286 ps) d0p0000 far dsv9yyy9 gg? pgv dvd ir) s2250200 o| ina fs225783 93g s95 ke) pang spg9 bo) en) kes) nari te) bad vor s.e alun o9w min h|o jas) z u dp a'nol verso'aja aa'n' m'elw ke) oow ulu sio! sim wmo n'bi|n 'w' v'aju s| 000as ulu aja von n|in sip oum bocewiuijw di9o1 mima jauu sss s6, lolos ulo do, xin osn yin loe oo, .ele |z ss6e ssa aljlaio se, s'sis ssp s z 'alle 'a' '6i3 sela in, visa mac aon lala www, oin (tel u|lu| o' |lu o'wjwulm dir s'oin yyowou'jelas o'a' 'alk ko|olo si ! a'i ing kursi ninja s.ni sale color w|wlo sial pal pp sserajlais dul lensa sis ss. oo) r2) teori. jujube so. ole sseagalale s6, els pon radar lal lan opa ajal (atau sk, lela kari w'wl ia wwo 'lola ta! o!|tot dow halal v'oo|o av) sis so! dial ali b'olo sse wjujle sis sss 2s. ( :) oouop nicole o'ele sgg ss, sis bs) sem nana nach rana jala aib suv lip s'lia bwu yvo'piano w'o|lw pole sola ut mena boat mana uny sss 35y rar aas ara abu so: soko dummy . loss lw) okay to) s. alasan lal sad r00 oxa pan apan vip inn sono sen tok ore (aj ban psi uan hbr ssc snn im) sss ta) tai sss dea tas 88k tb? tren: ja"! ks) im) aim ula'a o'h wi|r ca) snn isis ul5 slam u|w|w ilo'w a|&w us. sel refs pil oloicle eie v|o s|sce's sie v|n ola'a tu! wi|&a within|s a| o|m slelblo u|w oli ulo|w|e u|m alm vi '& ' r'n alis vote laga lin aja vlolcele v'v ssel sis rig w|w al: w|w &|w tur sloss vlo'e'e sis vol|o|e s|w s2 dit ole(ee |re pun levels juliana k. aan san anu uni snn tema tan n n coc ikan dsb sbs c2$ seni sen tenang set ten tena ta, bkn bhn soo break kakak nik nik ak end m,|s coco coco mol| bebe sbo ita) kta) lea) iwa! iwa kal . is) li) sed ana iv ka) as) p8s esp pn,g bis das sara sas fei siesigi giri raw bwa3 pai dod iya, da8 so? bad ssi sir ke) ft! s1& lan s|i pr) z|r 31x bag ts) fa) sm? ana rom les2l aman ara per min mi? lalu jw pra ti8| sab so. www vnialulu ulw v.w. sesi ssk unjuk eli slam ssesssesss t| s5 sob loooooo leela six 8sisi yah alm nan ss 52m jav) als jet) vals lo tran pet bikin wol '@' nlwinlu ulo sbo sesi s2, pl, sis sip inen la k.u. s.s sesssssessss ta .o@. leloelu sss s.ce assists bnn lele sim dan allo ola sela sisi lolo oib pp! sihir xi8 obb loe melebih ulu sls seo sis ana snn coc |s$se sal s8558885888sii nis (s3 vsi88 ola "man tai pan kek tenan sss sse cos c2$ lan an: uni una ss8 sss ssb sbs sps ols ter tee rei i|e0ee c2222222 elis ket kal ka) fu) ke) uan. kes) uwc $$ te21! g3s psps pas sss skb sks adys uy$ basi pki opo ban ps) fis isi sis sarira bal pe) ata skl gad2 sus las) ali isi (ea fan zp li siulan nvl al tani les) all wib bai bei sule on'o 20k njalble eiw ia) w'oo'e &wuw nloatlulo ola sl cn6 sea ria s| 2yw aan nlofelr njw sale elb| nvl ray) umum ss. similis ssl sss www o0lo0loc ole sss ss. ssrcekselks sls o| g s|52m b lalu amc lag sini ara selalu ool|u ss'o0 njujlalco ojw lam, vw'o' sela intro nja sn' ala las s|a han sks apn scale ajh d'd' nn ini ss. uses elk sliennik lol sis |is d.o. soo ss. ss. sssssas, psi ha) anna momen loan dono anhu smkn kos) (es bs) pan isis six minin . sisi situs|s| ss: sio alm ' ' oleh uja sales ala sis nia f :) doeloe le.nuibibie dib ss. sio ole pp. keran nara lani sonic o0lulus wwi|l is| diisi sis 0u' oeleivio ola sae selain fa! d2? ooc . "c va. kek 555i gan uan dan ang ssb lana: (aw eni inna nana fan is) kan ea) ppi ke) org sss i3ia tan deras esai sain mesin s$$ ayl mana a84 see las as8& f31 des ita kay spi kuantan $aia ina selera iis 93k as) kaj ka) a5in tes) ne) en, per sia srs (an ye) dis sisi isis isis sss sss (an) dr: isl ini ss: sis sei s2. sis nun ana de: sis (sis sisi sis tis sla gun b3inna sss peri tas) silo bbb bia sia ssi anna sis s$$$ pan lea) ss: ke) sesi nn! sinis ss! isis sis|s smu sat (b3 bee tea) sis jala fan sal sis swiss pes sis iis limit alone www ta. iga . a00. nn sss nn sss sss sss ana ian kuku akan ina tin head budi a0. g0. pet kpt eric ppa pil ppi vol voli ts vena lau. d.i dls kun) jas) (tn n3 pl? pil ppa sey iis gor yai tebet kas us$ ups fe) aga satya aa. tas tax ks) k ) ka) as) (tai kera aan bagi anh lww oo yss sis non ul5b kan) | sis sss x|c ole |z sis kas) kia bin i ) pad nd. wiw lan ka) ls mio non bad v|s s.s sus uss sss sis sso dl. sob sis aaa |z ito) tas bad sle fe) ole fan) sle dam sma dar blob a20 s|z a|is kan) tama ps) pooh. le) je) fan z|c kei (ee es) pb rp. tan doc lets kan) kun) aa, tang jua lag 4yesasia pap mna kan) sn d0. iga far ina) (an) iva kari sal lag lan ke lan fusi kang lai kes) niaga maa rn) ke) haw! fe) hard a98 pos dag ss. tiap |$ ka) jav) sis ita a|s aah ppa no) na) aia ker kan) si ie) iva) jen sis sig w!l laga pad kes) bana ssalolak oo. fe) ulu s.$ ss. pai ala si: lan hai had iso) mis lea ana ke) kan) mah sis sis ps) bag tt: an: '&s: @|. s|s sis lan) (os) het ad: fan) hadiri noh olw alas . (nj (an kn) 2d. pen) sig jap peta kanaan po. hot lana s8is kkr pan des sss ssl s0000 sg, lbb aaa snn pen. pn, pan man pen snn ig8g emas pria rare keadaan akan kam ita put srr naa lea) had) hadi bali ns) ng) sir pata g| nm as) bau mp. ito psi lil psn edp bra ban dai teil tan, eta tai ge33 30x 53k e3er eni s$s oiy padi a89 ssp tiri kai pad bat an, wara do sia lala'g lal sss sir nov rka mula site iya lalu vlo oo'e bibi sis 6s6e www wak us: isa. .s, e6e snp. s.o. mlm. mis d.o so. uan cnn isis cs. isis sis ss. skor sells$ co. ole sis: sis sis @aju els dja ala wu'a' info lin asa. lai jojo n.n n.no ole: ole suv a'u s|s ss|s s.g. sd. sis sie salo ir oeb leo isis ses osis. les) tas isis po: null isis poco isbn slu' llw www dod isis &8s sss u'a' lalu ole eie d10o sisi sis sasis sss sss ole isles sis ss3s83s sis sss spl lol oo. keke gis div tss ortu bls ajak doo sab kan oaa b'n' info w|w otw sx. isis sel sis kwa coc. dona ena aan kl. as mama mama hem man memulai aman pen pan ag. noh see ai: ohh hhh bhb nd nnn soe ssc kok kua kak keb ipp yss sss aan oo00 bsi ibu bra . snn bnn mmm ,,3p28 persie pep ppi pir px3 pps uyy jvo slovak sini sss date dage silat tak vii vvv pria spp xp3 ipp3! impas ke) or ban toda san? mag aa dvd ira pai ga. o s9 2g s y3 (aa kw) pai pai pai iu) kai ku) te) kan (an air iya film tia seni suka yy3 sur jae is sis |& a08 an. an) . o'nx sss ni8 ss82 ses sis dos lil ooo sss lag s.s c|w sa, sus8 nek sisi, wikt ant spip pil nk |g sia9 lil sb8 disp psps eksis eko ( is| sss o0ss far) lis oss sss nan ks) dlu |lor sss gaya lan vi? isis ole sisi sso0 sss some e|s be: oboe s.s, r i( 8see log .f lang in) sis on3 (e|ijo|s|z oan ors ,$$ kg) lana kk. ina dis 885e saber rs) penaasmssnnn ii po. po. ke) fa) ka") ps) s|s ker) la . kw) ps) wan uni snn 9s nn sss c3$ hau vr solo d0000 kuku er, sukses s05000 sssslsb sss kuku ka . a00. g0. . osn sss a08 lw) |g2e0expr glory ydv ia") ka ) tu) '@! sa95202 3b0 sg22073 yg3x s51o 232y ana nba as) a20 namu ke) mma av) te) ke) kaa mm3 sss8| man ia) g9: ks) zp ic2 alam im) 'ulu 'b' uw ba, ais as) krl man a'blm 21m hero'ala a'n' o|uw ws) una dio: diri |z nv'bju d'b' v'alun si y ap hook ulu piala ps) nono nin sela voocoooiulwu oo. kimi umn sorga malu sasis ss. nd oeuululo oo, .olo desa'awal e'e' s'ele es) haa im) alai dns 'olla wi? mmc sisi www, wol (rai uno' ulu a'x o' iu pilot wiki dir! p's1in as) promo 'elielja o'a' n'al ooa' s'o'! a'sulu husyow ini nim soon ful sisi sala sza ooeeruvs|oe oo. o.ol|e seaajajo s6. sele r. wib giga sis tss, lela owl !| tele nia sus sia so! ilo 'bl (aa w'olo stesen pole w|x png sss ums 2s. ( :) ooo ole|le oob solo sis so. ss, aan ala pes tea sword sia rou no' s'u' w'o|w sisa8 sia lai tss asus rar area kawa sss soo na) sul kso toa s2 sx. asokrksraa saji oxj ooo man maan jun nis snn n n ) spons0 snn nn fn) ke) soe aad ' ) ana hina hewan (us kes) te) dora 3c$ s2 te? ls) nja' ntw win sini isis sis| jalal ala ulo,o sela|a sl: #|c s1oo sin oloicole else see nvn ola'a ton sin sini|(s ju jee w!: o|w lol|ol|s wi roo60 win lulus|o kso pin vlo'ole win s|s sis t.l par r|& ulu fa) w|w a|& wlo oles sis sis bas ! aaa po. ata pan mal sun uan uan uan snn aan uan una una una nn nn baju oi88 ssi sy333bebas se3isbn bob ny sss sss aaa sss kwan bbb isa! ina) lea) lal . naa ?d peta psps pis so. ris tis yss pai dod ud, sip sis ogan, far so. bag ary jera les a88 sara bad la. ipk nip an) ks) lag fs) 1s z#l3 ky) fad haa ran lap anna .o pasangan tema bnn udu small ntu naa wl|lolo wlw psa non nio1o ska slelsja ulu s1 s9, ssl luh, ssl sir iis luna sim nju elu slam sls seluler sia sos sis sis zx|c sis, olelele sss jojo sio o|z o|n u'lx "ip val |iw mn peran uja aib ini nih sdn juga ala lam 'n'o kw n|lw pintu u|o z un ingin nis par dia diri dih oio n'u'u als ola sc. c.o c|lu|laju sss sss bob e.oeo leleh ulu se. sl. ss.c sjlejojo pop null &|m alle ola e| tea isis table oli sisi s.s soo soo isis bob leo lee ulu s.sos d.o shojo lula ivan soon aaj |z ooo nvr ssl lobi joe selam lg) n e 6e serie dana naa lam e a ma. aan aan pole tee eeeeee ees rp ssi kibsskbsb sss sos seat sd sss kbk kerak aa. aaa kakak aan dll loh bar da (sal ama ua) ipa| isa! ia! i#al isa! in) sy s89 bii pekan par ear setel sae sen app sm ti9 sig, ban d3. tiy han 8s! sis$ soto si$ ai tai arv tes tpi site a53 ss. se, tki ti, 1g ian ing jug ela fs) sim fan) 'v' nay tes) bin rn: insan loo o|s wis laliga olo w|o bs) 5s. isis nis d.o ulo vlo ole sie lalu.yu mie lele ssl sis ,o. ole (eis ols oo. lele &e.e.e. sis esa sss sss sos ssel ssel se. .'. "ig tes) sle dbd ywu sl0 jola5 |o rice ken) now woo ol e1& sie8 www sis ss via ins jeng vlo ole slu uss ssl les nis s5. (isi so5. sis &o. lo6e olb olo e.e sis ss. isles sse issue sss sle sl6e ps) pam ala sana, send kes) miw ww. bad daa bal alo 'o!: fan) obb ojs suu fa) sis sds ss: lo nn) &'w kta) owl ) s.s. bis s.s fe.) wle bio olb oo. se. sss c.e sle sss. 't ipa) ssi iwi vlo0 alo ks) coc ena lw) po. iv) ps! kes) pan :| ka ) la bs) dad also soko eebkksb gie bis sss vpn ss5352spell ssi sis sss diss sis iss www www bbs sena pes ter iyi ywn im) im) ta") j3) av) op, ois sei pal opp ppk p$,x vii ll? lin lor luy ss$ ssa ke) sas sid sly tuas tsi sep viy m $ ikan fis iss rar ras saga ii da? a89 o23 3yp da2! kan s$l beli tpt s|g |x as) lang fe) ran ing has ubin goo jogja wi& ed wu ios ls, nn: wajar soon oo. jin uls soo lol aed ss. so| sis sss sae sage lb5 ooo s'o'e cs. elles osc tan ben ann oo| sipil'bn nan din olb yun o'o'o'wu dna e|n o|n sd fa) ada king (as o'o u|u olo ss.coe ses soo sis s's ooe jej sis ce. sis tan kes) boa n.n rda mlo|a sis &'u wali 919p n|s o'o'oe'e oleh sio sss jelas sis soo sis s.s (es) lol lis sis dee le. s's6e sswasaoaj ssi gg. mandi nle pena a|co o0|nj si&b owe koo joule wi| oom bs. |jul lam) sma lw) .? y. wawan ta) ima) jaw) yul jus) pam z|$ len) sis al. sia ni|s sis sis tes) fak sal |w kai sio tan) sis sis ale alone sis |
^is9jo oid) 610z dsvasja voodoo lukaku^d inipun^ "ep bci nfriuaj bayi iop9d ub;u9; ozon unm^l bang iran^ jgj brug b;u bang ban; bj9g bqd b}9u9ui np9d jjn rep run ure^p prism^iip biji bq9 ire u'edisi}j9d bqj^s'epj9q meq bqn9d ireann^qp rqj9d jan b^ep pns^iip biji bq9s bang bjn; bj9g ~ey[ eui sunpmqnn p9d ire bun u9g ifeq^ u9g bpi9 ubu by\ zsvdsxi sri [ vuouoj lre siren sireugg u^p u^q^ u9g ire;u9^ ps esi ot i? u9 9w i^ib u9;u9pj area bpg bjn bqj bpa9q (ei qiao) 61oz visi sri [ vuouoj jeq9^ u9d ub ub|n ubu9d b 9du9d ubb bsq bpd bqrqnq9q rig xsipuoq b u qui9qj9d bq bumi^i9dui9iu b u9p isis9 u9; bdq }p(6l qiao) 6wz dsvdsjq sri\ ilu9pu inipun>j ubur3x nnu9pm jj^ biuopgg ub}u9} ozon unq^x *iomoisj qis9ao p^dng bjn; bj9g bqd b^9qp bp; qiao) 610z dsvdsiq vuouoj ubj bjn9d b;b srqnui9ui rep^p qdv bquiiu9i mis3ho una vs3 vivian nova hfl xvh nv0n3a piano nisxvdnav^ qiao) 3sv3sio sofia nono isiqmox vand nava nrn nai svw wvi aboard ozon hvx pohon ixvdna nvanxva3d sxv hvanaad onv1n3x zzz nfl hoiaion disaat ixvdna nvanxvaad haim yap isian piano dna bireuire bias bisauopui jb 9m ubj qui9q qui ppz flos unq s9kopi ^qqn9h jb 9m ubj qui9q) bj9bq b;uu9ui9cj b;u blog unq bj, pun u pun iuo s9popup >pink9y jb 9m ubj qui9q bai amino^ unm^x s9kopi qqqndgy jb |vj ubj qui9q) pun bpurugj jrq bj9d bqn;u9qui9ci b;u unq pun pun baru9d b;u i0s pun pun b u9p benih bj9} biji bq9 (i78s8 jouiofsi s9popup :qquad9 i jb 9m ubj qui9q qui s8 jomofsi unq kopi >pink9y jb 9m qui9q) pun bpunagd bjn bj9cj bantu9qui9c| b;u unq pun u pun bis9popup >pink9 jb 9m ubj qui9q qui t^ bl nqb bis9kopi qiiqndgy jb 9m qui9q) bq9 s9m 600s nqb pun pun zs8 bisouopui qqqndon ubj quio qui os soi usque popup qquad9 9m ubj quio) binuopj iiq^^u9d b w ubi9i bs unq jouiom pun pun joo bisouopuj qquad9 jb 9m ubj quio qui unq bisguopuj quando ^j^ 9m ubj quio) req sop \9u iii bj9bq b uox jnuiix isuidojj ub unq uiq uib] bs9g uoi bdq bjo bjo bqniuoquiog pun u puji b;u unq bqn suoi ub uop bjn six job bjn bjd qbz biiyvv banjo unq pun u pun b uop benih bpi bumi bios unq bisouopui qqqndog blog) jnuiix isuidojg ub unq uiq bqniuoquiog bumi pun uoi bdq qbjobq qbjobq libido nqb sui sup s sb} bnp3^ req bqnaod \zoz unq^j, io uapisajcj irjen^ bja^ suap xi^q baqa bmp q^p; premier bias (izz index s3kopi qquad3h jb 3m ire bima) (ei qiao) 610z dsvdsyj miouoj inggu u e lre[n area^ bq u b^[ ib^q bisa ire birds^pd u^p is^b bp^ u9j ire;u3; 0z0z index porno u9pis9jj bjn; bj3j ^(^ ^mom bis9kopi qqqnds^ jb ba qui^ u^q^qm^x zoz unq^x bis9kopi qqqnds^ 9m qui3q) (ei qiao) 610z 9sv9sjq stupa vuouoq ubi ibu9<j lre^d99 j3j sire^ unq jes9g bsj9g i^iso bsb; qui9g regu9; 0z0z index joo^ b;uu9ui9g bara bj9g (birth t3is9kopi qqqndsg jb irj qui9q qui uni:i^vl bi;s9kopi qqqndsg bjb sgy qui9q) (j9^ bq9 s9^j unm^x auto^ qb;uu3iu9g bjn; bj9g (s8 b9 loom bis3kopi qqqndsg jb 9j\i qui9q qui io 0s0s unq s3kopi qqqndsg bjb {sj ubj bqm9q) bug pun u9ui ub u bn3> ui3;sig sb^qqb^s b;b u biuiouoq9 j9g bqixisj bq u3i si ubi rb^b u (ei qiao) 610z stupa vuouoj iui9pu bub ubu9g qn;un ub u bn9^ ui9;sis sb^qqb^g bjb 3fs] ub u bn9^ b[iq3q ub;u9^ 0s0s nqb bug pun b u9g qb;uu9ui9g ban; bj3g b;9u3g b;u 0s0s unit^x puji pun (98s9 motion ^isguopui qqqndgg 9w ubj qui9q qui io i0s bis9kopi qqqndgg jb 9m being) bq3 s3>i buku bq9q nnq io sitepu gu pun z98 io bis9kopi qqqndgg ubj qui9q qui io unq bisguopuj qqqndsg jb 9m ubj qui9q) bj3bq buu9m3j b;u nqb puji pun bnp9^ bqn j9g btu3t nqb join^ pun pun b u3p aiqqbj9; bj9q3q bmp bi9t u9t geos e .( ozon lex >ti s3jo tween b^u >tis3ao uai^dnq qiao) 610z dsvdsia vuouoj a^sag b^sang l^iso bsb; qiu3g s^b b;u ozon unq io >tis3ao u^dng bjn; bj3g t(9x jomoft zoz ^is9jo bdq qbjsbq ubj quis) benua ^pf cua b u bin u bu9g ozon unq bj, joo >ps9jo u9i bdq b>i qbj9bq ban; bj3g fqj3 b;uu9ui9j u9 {sj ubu3;u9ui9>i ub^ un^ sui bjb 9m jadi jqj bdv s^q 3sb9siq jia tree jp^poj bulan^ b;b biuopgg b;u sos unq p8 0pp oui u9 9m 3ia band9x fri qiao) 61oz 9sv9siq ul \ nuovo^ ubi{ u9 u9g b 90u3j bio9d ub;u3^ 0s0s ei^ sama3 pi z0i0 >ih ub; bq3 s9>i u9;u3ia band3>i ui9pu bris bsn b uns u bia9q3>i un>input9i resep u^sapi bao;u b>ij3d cis^ budi9x qiao) 610z nil [ vuouoq ubiibpu92u9c} b239u3g bnpb ub;u9; 0s0s se sa^ naw z0 i0'>ih u9}u9j \j send3> join ub; bq3 s3>i .(xsi jouiom unq bis9kopi ^qqn9g i\[ b;u9g) qbj9bq uin^rh ^ncid ub^mu3qui9g b;u unq io u9 9m u3;u9pm bjn; ba9g bqn9g b;u unq u9 9n u9;u9y\[ bjm bj9g ub u9p benih bp; biji bq9s io geos unq bis9kopi ^qqndgg jb b}u9g) qbj3bq uinqnh >typo ire>in;u3qui3ci b}u3} [os unp io u9 9m 3ia baru jog iso unq ^qqn9g jb ubj quio) qiao) 610z vuouoj lui9pu ub u bin ubu9d b^ u ubbubs>^b[9d uis^b y b u9g bisu dvd suria uibibq issues>iba b;u 0s0s obit8! io uopisojg ban^ :}ro{ u3q i'es'emas x^unqjaq av8 b uiq3s (oiz qiz p^d vis l^s iuy[e fes ( b si;) u^p cipta; av9 q^q (n;^s) u^disisi gya av8 issues^'ea ub} bd90 j3d sb!j ods ubj; bpom u9 u9d ^t unpuiqnnp9d isb^qdv bun u9d b>^b 9u9d ^b>[bjb buj sb^iat ub;bi 93j ubi s9au3d !ub; bq9 s9^ ubur ubu9d bq uiu9d qiao b 90u9d bj9u9d bsq b{ip l^s pns bini bubuiib bq9 isisubjx bsb] \i ubh>tb[j9qui9d lub^bq :;nqu3q ib bq9s aim9q b uiq9s benih bn^u9; :;nqu3q ib bq3 benih [ z join^j sos unit^vl qts9jo u3; bdq b>i qbj3bq b;ij9g) qis9ao u3i bdq b>i l qiao) 610z dvd^iq stupa duomo lui9pu sip uo>i bulir ubur}bx rnu3^ isisubj^ s^b^j b}u9; sos unq oui >ps3j0 bang bjp bigg bn;u9;9q bj3q3g p^d disaat naxvdnav (ez ai aoo) eiozzsvasia sci isi noa vand nave iviaihon nrn mai svw nwn vsaviad oven3x ozon navy down ixvdfia vdnxvaad sxv vandal istana nvdnxvaad bqd b;9u9pyl nv^surai i( z motion sos unq s3j0 u9; bdq b>i qbj9bq biu3g) qis3j; u3} bdq b}i qiao) sushi study\ vuouoj xuigpu sipuu^ buo nnu9pj buiopgg b;u sos unit^x io qxssjo p eng bam bj9ci i unpuiqnnp9ci isb>pid ub^un u9d ui^disp jb u bpi sire (^) t^s ure^ep pns>t bumi bu'eui'es'emas ingin bdi9; b u9| au9d >tn;un b>i'e 9u9d b^b s^b piu q'ej9'bq qb;uu9 ui9d (x) i^s a!u breurejgq ;'end bdl ii9x s9j ^ub bfu pqa9d band bjnqxq iix is^j iuinuin s'etnis'ej :nun nq' bx' (x) bp^d pns bin bmi bq9 bqi (z) i unpunxinp9c[ qdv bun u9d bqd bj9u9iu ibm vis ibs pns mirip bubuiib bq9 bjb^sui aqq b ubx bi 9q run bun sip budi9 (x) ub^ num 81s i^s qi|qnd bi 9q budi9 bumbu9q isu9xod9q budi9 bqn bxx b nf (x) pns bumi bub uii bq9 i^unpuiqixnpgci qdv b 9u9d bun u9d bsq indo (z) i unpan p9d xbbjubui9ui ub u9p bqixdy biji^do vos ingin budi9 sbt apq b ubx bi 9q bubuk bx9d ubx bq9 s9q xoqcqojd usia\b u9d ub;bx9 u9d ub u9p bqn bqp i unpuxq tnp9d bqixdv b39u9d bun u9d bsq buixxdo (x) vis l^s nnawnnnaad islands nvv nfl oom vom 8v8 iblis^u bfi9^ b^b ub u pun u buru9d bjn^ bad sup ren s9s {idisooq) b p9^ sysop isubuis^ba ub; bd9 oj0(j (^) bnp9^ sysop rep bui j9d sysop bred bpgqaod bjn suoi ^n^un unpo^ sysop is^b bd99 j9d b nf ub^n^ bpp xb^b pns>fbu iip bubu bq9 built i9d sysop issues>|ba jb} ubx bd99 j9d b^gg (^) {buoisbu ub^ bfi9> ub u9p ibi1s9s uis>[ba siu9f bios ub u9p qbj9bq bub^i9d sis issues^ba abx ubj bd09 j9d ub>tn>l ub} bq9 s9>i sui (x) age l^s^d u qui9>i j9q ub c ubx bq9 s9>x i oxo>x9^ ipsos s9} sbxxxisbj ub u9p qbj9bq uin obj ldb>l u9x9ui buh ubx bq0 s9>i bij9xu9ui0^[ andil, isuiaoj^ ubx bq9 s9>i sui bulbs9q isb uij oo^j ubx bq9 s9>i sui qiao lui is>x3;3p >x u job qiao nsb^x qb|inf b^b disitu >tahun qiao sns>i un>tipu9d >p;si ox b^also npb&i9} kedua^ b^nfr }pp3s baru b>l ubb^guild ub^n^ bpi ubx bq0 s9>i sui (x) vge t^s isvnisxva nvq non vin konon iia ava qn^uoq bq9 aunqaoq iia ava b uiq9s oge bsb age vge xbs xbs b q) p^p uij9x via ava . c (n; bs) b^disisi nia ava u^p iia ava jb;u bsn budi9} x^uoi joo bqj9; bx9; jxu9u19s bnq duo banjo (x) s^bu iip bubuiib bq9 linux bdl uox bjb u9x9 au9d bun sud i2unpuiqixnp9d qdv job qb;uu9ui9d q^io q9io b 9u9a {z) uib^ aoi zzz nfi hvx nsivdnevx data anna too zs0i996i dln upn bui b^n buiquiaj iai1ipsum civwhov xis3h9 n3x dna havana vx3333s iis0j{) ub^ buni ina h3v inv3 3is3ho ixvdna is0jo ub^db^^lq >ps9jo u9j bdq qbj9bq b}u9g ibj auu budi9 u9d b2u tui bang ban; bj9ci ub u pun u9d bqq b;uu9lu9ai asing b^92u9ui bp9 ab v ifeq buni |b u j9q binti bang bjn; ba9g l^s ttd bupati gresik ttd candi akhmad yani januari januamamega kompas dunams etokamayanto taman langsat ban kuba men (ia, ing ika maa nag pi, eni tap apu pma ti mba nag 3g br, ka, tau daan sama sintang hita bea hip daa kata kesan anna, mnanaaa mfa sunat kerani mes one alga angsa kom s totok wijayanto petugas menyiram tanaman yang berada taman langsat, kebayoran lama, jakarta selatan, selasa saat ini luas ruang terbuka hijau dki jakarta baru persen, masih jauh dari target yang seharusnya persen dari luas wilayah. halaman dari |
egapi kan del rumah kuningan barat mampang prapatan, warta udin, menderita luka ringan. mengetahui peristiwa itu se akses masuk lokasi kebakaran kota keduanyaterlukasaat berusaha bagian warga berusaha meta cukup sempit. karno mendung delapan rumah yang berada memadamkan pisang mamba idamkan api dengan peralatan kapan, dari delapan rumah permukiman warga jalan kar sejumlah rumah warga. seadanya. sedangkan warga yang terbakar, dua antaranya ponsel gang karno selaku ketua se lainnya menghubungi petugas dalam kondisi kosong. kelurahan kuningan barat, tempat mengungkapkan, api suku dinas penanggulangan sementara, komandan regu mampang prapatan, jakarta kali pertama kali diketahui kebakaran dan penyelamatan suku dinas penanggulangan selatan, habis dilalap jago warga sekitar pukul yang jakarta selatan. beberapa saat kebakaran dan penyelamatan merah. muncul dari sebuah rumah kemudian petugas pemadam jakarta selatan, nur hasim, tidak ada korban jiwa dalam warga. pada saat terjadi kena tiba lokasi yang langsung mengungkapkan, penyebab peristiwa yang terjadi pada karan sebagian warga sedang melakukan pemadaman, ujar kebakaran diduga korsleting selasa malam itu. namun, melaksanakan salat' magrib. kir listrik dari rumah warga yang seorang petugas penanganan pada saat itu terdengar teriak karno mengatakan, petugas ditempati bambang. api yang prasarana dan sarana umum warga yang memberitahu yang datang dengan beberapa muncul dari rumah bambang, pps) bernama agus dan bahwa terjadi kebakaran, ujar armadanya kesulitan lantaran kemudian menyambar ru seorang warga setempat, yakni karno, selasa menuju titik kebakaran lantaran mah rumah sekitarnya. (fha) halaman dari |
kliping pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta ada dinas komunikasi informatika dan statistik otr mean san aga ana nanga mega oam kaa aha ang paya yan ane, nb, tata ha ana cls al. (ng basah won purna dag nan har tea a17 eta tag kuta naa wn: neng nan kpr eta id: s0. sat kei aa pan yaa em met asp "cagar sem kir uan klan tan kue rupa reog ann pra sea dear: sei peran aang one rai penurun warta kota henry lopulalan semrawut kondisi lalulintas depan stasiun manggarai, jalan manggarai utara, tebet, jakarta selatan, terpantau kacau, selasa kendaraan berjalan tersendat karena angkutan umum ojek online, bajaj, bus berhenti dan menunggu penumpang disepanjang jalan semen tara penjualan kaki menyeberang sembarang tempat.ku dinas nakertrans jakarta selatan gelar pkt sebanyak ing me dapat berwirausaha warga lima sehingga dapat menambah ka! perekonomian keluarga. kecamatan pula kami juga berkerja sama jakarta selatan dengan unit ptsp untuk kaga pengurusan ium dan juga telah mengikuti tuh bank dki untuk pemodal pelatihan .g an, ungkapnya. lies ber harap, semua peserta yang pengembangan telah mengikuti kegiatan kewirausahaan ini bisa menjadi wirausaha ati nge, yang sukses. sehingga terpadu pkt) wara kotafeyarto hei warga bisa mewujudkan minuman pelatihan kewirausahaan warga mengikuti pela kemandirian usaha dan sehat than pengembangan kewirausahaan terpadu pkt) minuman mampu me manage usaha sehat ruang publik terpadu ramah anak para) taman mereka sampai usahanya gajah, kelurahan cite selatan, jakarta selatan, senin berkembang, haramnya. kegiatan pkt ini die salah satu peserta, dini penggarapan oleh suku berlangsung para lima kecamatan asal berharap bisa lembu dinas tenaga kerja dan taman gajah, kelurahan para peserta tersebut yakni usaha selepas mengikuti transmigrasi nakertrans) cite selatan, jakarta tebet, pancoran, mampang pelatihan. saya sudah lama jakarta selatan. kepala selatan, yang berlangsung prapatan, cilandak, dan ingin punya usaha buat seksi pelatihan penempatan selama lima hari. pasar minggu. bantu suami. sekarang produktivitas dan transmit hari pertama dan kedua lies mengungkapkan, masih cari cari peluang yang grasi suku dinas tenaga peserta mendapat materi kegiatan pelatihan tersebut bagus. nanti saya lihat kalau kerja dan transmigrasi ja tentang berwirausaha, dan bertujuan untuk pengen usaha minuman ini prospek karta selatan, lies agustin, tiga hari kemudian peserta takkan pengangguran dan nya bagus, coba dibicarakan mengatakan, pelatihan pkt mendapatkan pelatihan juga memberikan pelatihan sama suami untuk buka minuman sehat tersebut praktik," ujar lies, selasa kepada masyarakat agar usaha ini, ungkapnya. (fha) halaman dariaagaaaawawjwjwjnarasumber kajian fsi ibnu sinatim narasumber kajian fsi ibnu sina bahwa agar pelaksanaan kegiatan tim narasumber kajian fsi ibnu sinacli surat edaran tentang pembentukan tim narasumber kajian fsi ibnu sina fakultas kedokteran universitas lampung, program kerja dan matriks lembaga lembaga kemahasiswaan kalmailtac kadalktaran inivercitac ampun tahun akademikbae, kedua kegiatan kajian fsi ibnu sina ini dilaksanakan pada tanggal juli s.d. november ketiga nama nama tim narasumber kajian fsi ibnu sina pada fakultas kedokteran universitas lampung sebagaimana terlampir, keempat tugas tim narasumber kajian fsi ibnu sina adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, kelima pengangkatan tim narasumber kajian fsi ibnu sina tahunn. dekan . wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, p5, n dr. beta kurt law ked., kes. nip esajuli tahun juli dr. dr. beta kurniawan, ked., kes agustus dr. dr. susanti, ked., september dr. rizki henrik, ked, oktober agung wibawa, sos. i.,m. november dr. ani agus puspawati november dr. zulkarnain ridwan, sh.,mh ditetapkan bandar lampung pada tanggal juli a.n. dekan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni dr. dr. beta ked., kes. nip |
ientasi dan pedouw . :::::z: www keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor: bok un. plotmip. rektor universitas lampung dekadejfor. einde evans, s.e, si, iv b word'ono, se, msi, ja. subsidi indra, s.e, m.m., vfa dr. ariani komalasari, s.e., si. iv a prsusisarumpast, se, mba, akte sebagi raa teo akuntansi ta. rea msi, eddie ariyanto, s.e., si, iin oosbssastinintossonisnsd |or. fajar gustiawaty d,s.e, si, o ) | ild jeda612481 teori akuntansi o ) |or. farichah, s.e., m.si., iw d |or. yuliansyah, s.e, m.s.a,, maan saring slendro, e., si., akt. piya aan yeni agustina, s.e., sc, akt, ca. bagus patron, e., si,, (aan eminem eba616501 basuki wibowo, s.e., m.s. ak., or. citra dharma, s.e., si. life eba612363 |or. ratna septiyanti, s.e., si. i c eba616501 dr. rindu rika s.e., si. i c ba612276 lampiran surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor un26 ppomatlonal class fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung international class sel omega ten kes matan sg. dr. mahrinasari, se.m. sc. ivo marselina se. mpm ) vw) ep616202 teori ekonomi mako o j dr. dorothy roly panjaitan, s.e jor rme reas e.wsi iwe| jepon2aos metodologi penelitan team rute media. se.m oo eneretos statistika ekonomi oo jateng chara pratama tt. se, ace, o ) | ilo feb616271 pengantar akuntansi ') )j( 1y! fara snow semi ivo me16212| ekonomi mineral nagari mudi achmad gamelan, s.e mba. palmas enmematesenn |arif dharmawan seret8 statistika ekonomi (324p lee ayun pum spa mom) ensrerio bahasa inggris bisnis jeep sri suningsin, pa. mp3. oo | epererto bahasainggris bisnis oo )? (324p: (2maluku cptewaty semi be16207 matematika ekonomi lanjutan (2yi dosen mku fer pd. oo jumbo unit16107 kewarganegaraan )?| |bobby taufik hid, pd. ' | | uni616107 kewarganegaraan o o ) | tetapkan bandar lampung pada tanggal februari tia bangsawan fie re510s0ato7esto11 for. sudrajat, s.e., ace., akt. dr. tri joko s.e., si., akt ily (komaraddin, se, msi, igo nauli, s.e, sc. emas chara pratama t.t., s.e, acc., iil b 2z7 .i doni sw, s.e, m.b.a, . niken kusuma warni, s.e., sc., in b ninik dewi s.e, sc., n b widya rizki, e., m.s. ak. earth dunia amelia, s.e, sc,, dewi sukmasari, s.e, m s.a., (br. use syarifudin, s.e., m ak. naa galbrrwemerears e,ms, desa612307 akuntansi sektor publik seni deviani, se., sc, ak. )o) o ) | o o|res12171 pengantar akuntansi o ) )9j saringan se, 1pe612171 pengantar akuntansi tetapkan bandar lampung pada tanggal: agustusdojo samaran ten tra | aw taa prof. dr. mahatma kupefaksi, e.m bu., 1v d res616273 manajemen keuangan )?| eat pat |teme12222 seminar manajemen pemasaran dr. irham lahan, s. .,m.si, iv b re8610273 manajemenkesangan ) pesiar hemememasi ptt studi kelayakan bisnis ) dr. mahrinasari, e.m. sc. iv b mie17209 |pendidikan etika dan kearifan lokal 0y ebm6165282 manajemen pemasaran| 0j ebm612482 seminar manajemen pemasaran min penjualan kewiraniagaan dr. sri hasnawati, s.e.,m. si. iv b res16160 (pengantar manajemen 3y3 0g aida sari, s.e.,m si. iv a arifin ahmad, s.e.m s. tua dr. ayi hadiah, s.e.,m.b.a., t8m616251 (perilaku organisasi ) #ekor6160 pengantar manajemen oo ) dr. ernie hendrawaty, s.e.,m si. mjd fep616273 manajemen keuangan amend220 manajemen operasi ) o )j |or, ribuan, s.e,m.si, ina |name15261 perilaku organisasi ) 3130p res16170 |pengantar bisnis )o o o o oj feacisico (pengantar manajemen |or, rr. erina, em,si. res16170 |pengantar bisnis 0p uwi7ios pendidikan etika dan keorfantokai |'tame1ea2o (seminar manajemen bisnis psm jajan emas hasbullah jihad, s.e.,m. si, ina hid wieku, s. ,m. si. ind pasien jintan rinaldi bursa, s.e.,m. si. paman (vuningsih, s.e, m.m iya dr. dorothy roly panjaitan, e.,m.sc., manajemen pemasaran dr. hasbullah yusuf, s.e.,m. ape riya wirawan, s.e.m.m feb616170 prakasa panji negara, s.e.,m. si, (rose se rasi arti arifin, s.e,m.s.m. lee dina safitri e.,m. l s 5m616261 |perilaku organisasi ) isme12a65 manajemen kinerja o )j|3paj meremehkan semi magenmampaina main nova mariana, e.m.m e8m616261 perilaku organisasi ) mc12277 mso internasional ' )j 3g2 y emas1ea78 manajemen lintas budaya )o ) eem616276 manajemen sumberdaya manusia dwi asri siti ambarwati, s.e.m. si, fijb m616280 manajemen operasi |t8 m616232 manajemen pemasaran! o) o ) fall sofa, s.e.,m, si, info eam616220 manajemen operasi oo ) fen61e1e0 pengantar manajemen ) )?| manajemen pemasaran o ) feb616170 pengantar bisnis ) (igo febrian, s.e,msi, ijo m612275 manajemen keuangan syariah ebm616386 manajemen resiko ) )j 3g2y| mahathir muhammad, s.e.,m m iiy #bm616282 manajemen pemasaran isme16a07 (komunikasi bisnis oj o|3ga ) gene16160 pengantar manajemen )?| mudi achmad gamelan, e.,m.b.a. iyo e8m612285 pemasaran global fisika huzaimah, s.e.,m.si. iya aman tenis ema tan ftisandrani,s. e,ms si. (insan karim selai mesin ses ettsanummtum eerexez1s bahasa inggris ekonomi gan isa8 (aj isrisuningsih, pa,mma. ) | esrszoz1a (bahasainggris ekonomika bisnis tetapkan bandar lampung pada tanggal: agustus fatjr. ida budiarty, d.a. s.e. si. iv b dr, marselina, s.l., m.p.m iv b dr. toto suharto, s.e., ivia e8e612452 analisis dampak lingkungan ) | dr. amba, s.f., si, iv a pe t8e612426 seminar ekonomi publik ') )| @ )| dr. wayan sparta, s.e., si, iva feb616102 pengantar ekonomi makro ) dr. nairobi, s.e., iva uni617109 pend. etika kearifan lokal ' | muhyiddin surat, s.e., m.p. via dr. lica maria hamzah, s.e, si. resize205 statistik ekonomi lanjutan | dr. ir. yoke moelgini iva ekonometrika oo ) moneyzar usman, s.e. si. |rse612425 analisis kebijakan publik ' ) | ebe612212 administrasi pembangunan )? kas uses16415 ekonomi peranan dr. heru wahyudi, s.f, si. tit e5e612231 ekonomi syariah ) es612425 analisis kebijakan publik ') ) )?| fepesioz1a sosiologi dan politik o oo o o ) | type12351 gigih ekonomi is17109 pend. etika kearifan lokal | dr. saiful, s.e., si. site |remeteio1 pengantar ekonomi mikro oo ) besi6301 teori ekonomi mikro oo ) 32x) santan abdullah sl.ms1 res616209 statistik ekonomi lanjutan )| sulfa emilia, s.e. sc. dr. driving ratih yt, s.e. m.m. uni617109 pend. etika kearifan lokal ' )| emi maimun, s.f., si. imam awaludin, s.l., m.e. iil b irma febrian mk, s.e., si, ill b unit17io9 pend. etika kearifan lokal ebe616329 kebanksenralan ) ) fee16102 pengantar ekonomi mako o o pramuka ananta s.e., si, ino uni616105 matematika) ekonomi pertanian pengantar ekonomi pembangunan thomas andra, pa, s.e., msi. itb (feb6161o1 pengantar ekonomi mikro ) )?| eee16102 pengantar ekonomi mako oo ebe616330 ekonomi moneter oo )? )| betty herlina s.f., si. ina fes616209 statistik ekonomi lanjutan ' | ese616328 kebanksentrlan ' )j b616102 pengantar ekonomi makro ) | bsa resah montana s.e., si. ebe616436 ekonomi perdagangan inter. )| b616102 pengantar ekonomi makro ) )?| tetapkan di:owo amman jeff man sosio,s pa,mpa. ijo uni617107 (pendidikan pancasila oo (zebra pd. orb uni6x7107 (pendidikanpancasia oo siska mega diana, m.pd. ) | o )o tunnel7106 bahasaindonesia oo ) batik kartika, pd. |under7ios bahasaindonesia oo ) siska berita pd. ni617i06 bahasaindonesia o )| tetapkan bandar lampung pada tanggal: agustus dekan satria bangsawan nip |
cek, adalah kabupaten banyuwangi, pemerintah kabupatenngelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten banyuwangi: kepala badan,tugas pokok dan fungsi: kepala sub bidang pengeluaran keuangan mempunyai tugas menyusun rencana sub bidang pengeluaran keuangan sesuai dengan rencana kerja badan: menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd serta melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah: undang undangan yang berlaku, menyiapkan anggaran kas, menyiapkan surat penyediaan dana spd), menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d), melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengeluaran daerah, melakukan pengendalian pelaksanaan pengeluaran daerah: melakukan pencatatan bukti penyetoran pajak, mencatat seluruh pengeluaranmbantu pembinaan ketatausahaan keuangan, m.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, membantu melakukan penagihan piutang daeraset bidang aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan aset termasuk inventarisasi, pemeliharaan, pemeriksaan, pengawasan, penghapusan dan keamanan asset daerah,pengelolaan aset daerah, pengumpulan dan pengolahan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah, pengadministrasian aset daerah, pelaksanaan inventarisasi aset daerah:: penghapusan aset daerah: pelaporan barang inventaris: menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana kerja badan, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data aset daerah, cc. mengadministrasikan aset daerah: melaksanakan pengolahan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah: mengadministrasikan aset daerah, melaksanakan inventarisasi aset daerah, melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan, pengawasan, penghapusan dan keamanan asetinventarisasi mempunyai tugas menyusun rencana sub bidang inventarisasi sesuai dengan rencana kerja badan: mencatat dan menghimpun hasil pencatatan terhadap barang inventaris dari seluruh unit satuan kerja, melaksanakan kegiatan pelaporan dan menghimpun hasil pelaporan terhadap barang inventaris dari seluruh unit satuan kerja: menghimpun rencana tahunan barang unit ribu) dari unit satuan kerja: menyusun daftar kebutuhan barang unit debu), melaksanakan sensus barang daerah, menyelenggarakan kodifikasi barang inventaris milik yang dikuasai oleh pemerintah daerah: mengumpulkan laporan hasil pengadaan barang pakai habis ataupun barang inventaris masing masing unit kerja dalam daftar pengadaan barang tahunan dalam rangka penyusunan neraca daerah, menyelenggarakan proses penghapusan dan penjualan aset daerah sesuai peraturan per undang undangan yang berlaku: melaksanakan penyimpanan terhadap dokumen bukti kepemilikan barang inventaris:: a.menyusun rencana sub bidang pemeliharaan dan pengawasan sesuai dengan rencana kerja badan, menghimpun, meneliti dan membuat laporan data barang inventaris yang dipersiapkan untuk dihapus, dijual ataupun dilepas, menyelesaikan bukti kepemilikan aset daerah seperti melaksanakan pensertipikatan aset tanah, imb, berita acara serah terima, akte jual beli dan dokumen pendukung lainnya: memasang papan nama plang dan patok sebagai tanda kepemilikan: mengatur terbitnya penyimpanan peralatan dan pemeliharaan tiap jenis barang persediaan, menjaga keamanan barang milik daerah pengelolaan keuangan dan aset daerahmengkoordinasikan penyusunan tugasngelolaan keuangan dan aset daerah terdiri dari: kepala badan: sekretariat, bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang pengelolaan keuangan: bidang aset: kelompok jabatan fungsional:: sub bidang perencanaan anggaran, sub: sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban pendapatan: sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban belanja. bidang pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang penerimaan keuangan: sub bidang pengeluaran keuangan. bidang aset sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang inventarisasi, submemimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok badan, merumuskan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, pemberian bimbingan penyuluhan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah: cc. mengumpulkan bahan penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, mengelola administrasi keuangan dan aset daerah: mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dan asgiatan pengelolaan keuangan dan asset daerah, melaksanakan pembinaan pegawai lingkungan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, ikpd unit kerja skpda.menyusun rencana program,mempunyai tugas: menyusun rencana bidang anggaran sesuai dengan rencana kerja badan, menyusun program kerja bidang penyusunan anggaran daerah, cc. menyusun rancangan, penetapan dan perubahan apbd: mengkoordinasikan penyusunan anggaran, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran skpd, melakukan verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran skpd: menyusun laporan bidang anggaran daerah, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugrencanaan anggaran mempunyai tugas menyusun rencana sub bidang perencanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja badan: menghimpun usulan rka skpd sebagai bahan penyusunan apbd dan perubahan apbd: menyusun dan menyiapkan rancangan apbd, menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan apbd: menghimpun dpa skpd dan dpp skpd sebagai pedoman pelaksanaan apbd, menyusun petunjuk teknis penyusunan apbd berdasarkan peraturan per undang undangan yang berlaku, memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran dan dokumen pelaksanaan anggar: menyusun rencana sub bidang verifikasi dan evaluasi anggaran sesuai dengan rencana kerja badan: mengumpulkan data dpa skpd dalam rangka verifikasi dan evaluasi anggaran: melakukan verifikasi dan evaluasi dpa skpd dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan verifikasi dan evaluasi anggaran program serta kegiatan skppokok. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang akuntansi mempunyai fungsi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sap): menyusun rencana bidang akuntansi sesuai dengan rencana kerja badan: melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, cc. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi pendapatan dan belanja, menghimpun dan mengklasifikasi serta mengolah laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah, meneliti dan menganalisa laporan akuntansi pendapatan dan belanja skpd: menyusun laporan akuntansi pendapatan dan belanjasub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban pendapatanpendapatan daerah: cc. melakukan konsolidasi laporan realisasi pendapatan skpd: melaksanakan fungsi sebagai entitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pendapatan pemerintah daerah: melaksanakan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan pendapatan keuangan skpd:sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban belanjabelanja daerah: cc. melakukan konsolidasi laporan realisasi belanja skpd, melaksanakan fungsi sebagai entitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi belanja pemerintah daerah: melaksanakan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan belanja keuangan skpdpokokpokok sebagaimana dimaksud pada: pendokumentasian pembukuan dan laporan: pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaanbidang pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana kerja badan: melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah: melaksanakan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran, mendokumentasikan pembukuan dan laporan, melaksanakan monitoring, analisis dan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan kasub bidang penerimaan keuangan sesuai dengan rencana kerja badan: menerima dan mencatat bukti setoran penerimaan daerah: cc. menyimpan seluruh bukti asli penerimaan daerah, menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang berkaitan dengan aset lancar dan investasi, melakukan pengelolaan dan pencatatan hutang dan piutang daerah, menyimpan uang daerah dan surat berharga: melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi daerah, melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi posisi kas daerah dengan bank penyimpan yang ditunjuk, melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka rekonsiliasi penerimaan daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimahutan.hutaehuta. nomor tambahan lembaran negara nomor undang undang.ter. kehutanan . kabupaten .sawahluntoskunjung: ' .1 pembentukan, kedudukan, gas dan fungsi dengan peraturan daerah ini dibentuk dinas kehutanan. kabupaten sawahlunto sijunjung serta ditetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya. dinas kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang kehutkewenangan otonomi daerah bidang kehutanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada dinas kehutanan mempunyai fungsi: cc. man perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kehutanan. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas bidang kehutanan. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. babi susunan organisasi susunan organisasi dinas kehutanan terdiri dari kepala dinas bagian tata usaha sub dinas patologi kehutanan sub dinas pengelolaan hutan sub dinas perlindungan hut.!pasat(l)laksana serta memberikan pelayanan.atologi kehutanan sub dinas patologi kehutan serta memberikan status kawasan hutan yang menjamin tujuan pengelolaan hutan. sub dinas patologi kehutatugas sebagaimana dimaksud sub dinas patologi kehutanan mempunyai fungsi: pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan. pelaksanaan kegiatan pengukuhan dan pendayagunaan hutan. pelaksanaan kegiatan penataan hutan. pasai (l) sub dinas patologi kehutanan membawakan seksi inventarisasi hutan. seksi pengukuhan dan pendayagunaan hutan. seksi penataan hutan:inventarisasi hutngetahui dan .memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannyasecara lengkap. seksi pengukuhan dan pendayagunamberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, serta pendayagunaan hutan dalam rangka penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. seksi penataan hutan melaksanakan sebagian tugas sub dinas penyiapan pengelolaan hutan bidangsub dinas pengelolaan hutan sub dinas pengelolaan hutan mempunyai tugasub dinas pengelolahutan mempunyai fungsi cc. pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. pengendalian kegiatan produksi hasil hutan. pengendalian peredaran hasi! hutan dan pungutan bidang kehutanan. sub dinas pengelolaan hutan membawakan: seksi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, seksi produksi hasil hutan. seksi peredaran hasil hutan. seksi seksi sebagaimana dimaksud 'anfaatan dan penggunaan kawasan hutan melaksanakan sebagian tugas sub dinasinya, serta tidak mengubah fungsi pokoknya. seksi produksi hasil hutan melaksanakan sebagian tugas sub dinas pengelolaan hutan bidang produksi hasil hutan dalam rangka pengendalian produksi basil hutan kayu dan non kayu sehingga terjamin kesinambungan produksinya. seksi peredaran hasil hutan melaksanakan sebagian tugas sub dinas pengelolaan hutan bidang peredaran hasil hutan dan pungutan bidang kehutanan. sub dinas perlindungan rutan sub dinas tercapai secara optimal dan lestari. sub dinas perlindunglindungan hutan mempunyai fungsi: penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan usaha kehutanan. penyelenggaraan kegiatan pengamanan hutan. sub dinas perlindungan hutan membawakan seksi rehabilitasi dan reklamasi hutan. seksi penyuluhan dan pengembangan usaha kehutanan. cc. seksi pengamanan hutreklamasi hutan :). seksi penyuluhan dan pengembangan usaha kehutanan mempunyai tugas penyuluhan dan pengembangan usaha kehutanan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan prilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan serta melaksanakan kegiatan kegiatan pengembangan usaha kehutanan (hutan rakyat,: hutan tanaman industri, sutera alam, lebah madu, bambu, sarang burung walet.dan hasil hutan non kayu: seksi pengamanan hutan mempunyai tugas pengamanan hutan dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasilkehutanan memiliki (empat) cabang dinas dengan wilayah kerja yaitu: wilayah meliputi kecamatan sumur kudus, kapitan dan koto vii. wilayah meliputi kecamatan nagari, sijunjung dan lubuk tarok. cc. wilayah iii meliputi. kecamatan tanjung gadang, kamang barusan pulau punjung. wilayah meliputi kecamatan hitung, koto baru dan sungai rumbai. susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi cabang dinas. dinas. unit pelaksana teknis dinas. dipimpin:oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. dinas kehutanan memiliki (satu) utd yaitu utd persemaian dan pengelolaan. hutan tanaman. susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi utd persemaian dan pengelolaan hutan tanaman ditetapkan dengan keputusan bupati. kelompok jabatan fungsional lo.di. muaro sijunjung pada tanggal januari bupati sawahlunto sijunjung dto darius apan.on id" inh otonom svw yang mulannidn swan ang ang ouunay umasakese umur unsyohaag vidya nya uns nvi dyg ong namamu. ngeontni hvo non bwn dan dnnemoimn yme vulva man inget sv) devbahvang) nanas3 doangbolt man. otonom indian mal tangan hui nvanavndidikan dengan rahmat tub:ndidikuno tambahan lembaran negara nomor undang undang numar tahun rentang sistem pendidikan nasi nal lembaran negarndidikanbidang pendidikan, pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. bab susunan organisasi dinas pendidikan terdiri dari bagian tata usaha: bidang perencanaan, bidang pendidikan sd: bidang pendidikan slip sta: bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, pramuka dan seni budaya, unit pelaksana teknis dinas,, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum::: sub bagian umum dan keuangan: sub bagian kepegawaian. ( )uangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan serta, sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan bagian kedua bidang perencanaan bidang perencanaan mempunyai tugas melakukan, perumusan rencana dan program serta menyusun proyeksi data pendidikan, penyusunaidang perencanaan terdiri yari seksi penyusunan rencana dan program: seksi monitoringyusunan rencana dan program mempunyai tugas melakukan perumusan. rencana dan program serta menyusun proyeksi data pendidikan, seksi monitoring mempunyai tugas menyusuagian ketiga bidang pendidikan bidang pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar, bidangmenyelenggarakan fungsi penyiap: penyiapan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa batu, petunjuk pelaksanaan kurikulum dan beta etana: cc. penyusunajl) bidang pendidikan terdiri dari seksi kurikulum dan tenaga teknis tk sd: seksi sarana pendidikan tk sdkurikulum dan tenaga teknis serta menyiapkan bahantk, sd, dan sdb, seksi sarana pendidikan dan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan sarana dubidang keempat bidang pendidikan slip sta bidang pendidikan slip sta mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan., bidang pendidikan slip sslip sta menyelenggarakan:ga:idang slip sta terdiri dari seksi kurikulum dan tenaga teknis slip sta: seksi sarana pendidikan slip stadan tenaga teknis slip sta mempunyai tugas mempersiapkan pedoman dan petunjuk kurikulum slip serta,.media dan alat peraga pendidikan, nrenyagian kelima bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, pramuka dan seni budaya bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, pramuka dan seni budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, pramuka dan seni budaya dilingkungan sekolah: bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, pramuka dan seniluar sekolah, pemuda, pramuka dan seni budaya menyelenggarakan fungsi: penyusuna. mengendalikan dan menilai pendidikan luar sekolah, pemuda, pramuka dan seni budaya, persiapluar sekolah, pemuda, pramuka dan seni budaya: penyusuna, penjembatanan dan mengusahakan bantuan dari p'kak terkait. bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, pramuka dan seni budaya terdiri dari: seksi sarana prasarana dan tenaga teknis, seksi seni budayprasarana dan tenaga teknis mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga teknis bidang pendidikan luar sekolah pemuda, seksi senilingkungan dinas pendidikan. m0)unit pelaksana teknis dinas utd) yaitu utd sanggar kegiatan belajar skb) utd laboratorium komputer dan utd sekolah slip dan sta), susunan organisasi, tugas pokok. kepala bagianiagian, kepala bidang, kepadkepala utd dan kepala tata usaha pada utd sekolah sta dan slipndidiklanggam: tahun tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan danpesisir selatan menimbang bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansimasyarakat, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf dan diatas perlu menetapkan peraturan bupati pesisir selatan tentang petunjuk mengingatorang bangsa indonesibangsa indonesia, kristen jawa, madura,dan minahasa yang telah diubah dengan staatsbladpendudukan:.: menetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang pelayanan dan retribusi penggantian biaya cetak kk, ktp dan kutipan catatan sipil: memutuskan peraturan bupati pesisir selatan tentang petunjukesisir selatan kepala kantor adalah kepala kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten pesisir selatan. penduduk adalah setiap orang, baik warga negara indonesia yang selanjutnya disingkat wni maupun warga negara asing yang dapat disingkat wna yang memegang izin tinggal wilayah negara republik indonesia. kartu keluarga yang selanjutnya dapat disingkat kk, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,susunan hubungan dalam keluarga,serta karakteristik keluarga. kartu tanda penduduk yang selanjutnya dapat disingkat ktp, adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah nkri. akta catatan sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten pesisir selatan. surat keterangan kependudukan adalah surat keterangan mengenai data penduduk yang meliputi: surat pindah datang wni, surat keterangan pindah datang penduduk orang asing tinggal tetap, surat keterangan pindah datang penduduk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan pindah sementara, surat keterangan tinggal sementara, surat pengantar pindah luar negeri, surat keterangan pindah luar negeri, surat keterangan datang luar negeri, surat keterangan tinggal tetap orang asing tinggal terbatas,dan surat pindah keluar negeri untuk penduduk orang asing. tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti pelaporan wni diluar negeri mengenai tanda bukti pelaporan kelahiran wni luar negeri, tanda bukti pelaporan kematian wni luar negeri dan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.dan penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan kutipan akta catatan sipil yang disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. jasa sarana adalah hal yang diterima daerah atas menjadikan fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan dan tanda bukti pelaporan. jasa pelayanan adalah hak yang diterima pelaksanaan pelayanan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penerbitan kk,ktp, surat keterangan kependudukan, kutipan akta catatan sipil dan tanda bukti pelaporan. penduduk yang mendapatkan pelayanan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, akta catatan sipil dan tanda bukti pelapor yang diberikan oleh instansi berwenang wajib membayar jasa pelayanan dan retribusi penggantian biaya cetak kk,ktp dan kutipan akta catatan sipil. bagi penduduk korban bencana diberikan kartu tanda penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten tanpa dipungut biaya. bila terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang mengakibatkan perubahan alamat penduduk, pemerintah daerah menerbitkan perubahan alamat dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan tidak dipungut biaya. bagi penduduk yang(enam puluh hari kerja sejak tanggal kelahiran oleh pemerintah daerah diberikan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya. bab struktur dan besarnya tarif retribusi besarnya tarif pelayanan dan retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga kartu tada penduduk dan akta catatan sipil adalah sebagai berikut: kartu keluarga, ktp dan surat keterangan kependudukan. wni wna jenis jasa jasa jasa jasa pelayanan sarang pelayanan tarif sarana pelayanan tarif rp. rp. rp. rp. rp. rp. ktp surat keterangan kapendudu kan ii. akta catatan sipil dan tanda bukti pelaporan jenis wni wna pelayanan jasa jasa jasa jasa sarana pelayan tarif sarana pelayan tarif nan nan rp. rp. rp. rp. rp. rp. akta kelahiran kutipan akta kelahiran ssel stool kutipan akta perkawinan kutipan akta kutipan hasil pungutan pelayanan dan retribusi penggantian biaya cetak kk, ktp, dan kutipan akta catatan sipil disetorkan kas daerah dengan ketentuan tarif pelayanan dan retribusi penggantian biaya cetak kk, ktp, dan kutipan akta catatan sipil sudah termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan. jasa sarana disetorkan secara bruto kas daerah dalam waktu jam. jasa pelayanan penggunaannya diatur oleh kepala kantor kependudukan dan catatan sipil. akta perceraian kutipan akta perceraian kutipan akta kematian kutipan akta kematian kutipan akta pengangkatan anak adopsi) kutipan akta pengangkatan anak kutipan akta pengakuan anan kutipan akta pengakuan anak kutipan perubahan nama dan pengesahan anak (catatan pinggir) tanda bukti pelaporan besarnya jasa pelayanan bagi nagari dan kecamatan ditetapkan sebagi berikut: jasa pelayanan nagari rp. jasa pelayanan kecamatan rp. tidak dibenarkan melakukan pungutan luar yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. pembayaran pelayanan dan retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran harus melalui tempat pembayaran yang sudah ditentukan. setiap pembayaran harus disertai dengan pemberian bukti bukti pembayaran yang sah. kantor kependudukan dan catatan sipil membuat rekapitulasi jumlah penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada diatas harus dilaporkan kepada bupati dan dihembuskan kepada kasenda dan bahdi: panin pada tanggal maretnomor: tahun |
pesisir selatan ventura era morena uno tentang pembentukan surya salon ata kerja meat katengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesisir selatan, menimbang bahwa dengannomor tahun tentang pedoman organisasi kecamatan, susunan organisasi dan tata kerja kecamatan yang telah ada perlu diadakan menyempurnakannya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas. menu disiapkan usulan sralurati lusin:keputusan menteri dalam negeri nomorkecamatan dal sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten pesisir selatan: seksi adalah seksi pada kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala seksiecamatan dilingkungan pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan yang terdiri dari: kecamatan koto terusan: kecamatan bayang: kecamatan bayang utara: kecamatan jurai: kecamatan batang kapas: kecamatan sutera: kecamatan pengarang: kecamatan ranah pesisir: kecamatan lingga sari diganti kecamatan pancung soal: kecamatan basa balai, dan: kecamatan lubang silat. bagian keduacamat mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan danserta melaksanakan tugas tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, membina serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit pelaksanaan teknis yang ada kecamatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada camat melaksanakan fungsi bagian kedua sekretariat kecamatan pasai sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan'aparatur kecamatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada sekretariat kecamatan melaksanakan fungsi mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pembangunan, pelaksanaan anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan, penyelenggaraan administrasi keuangan, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan: pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, membina dan mengelola administrasi serta peningkatan kesejahteraan kepegawaian: pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas kecamatan: koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan nagaripembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan wilayah kerjanya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada seksi ketentraman dan ketertiban umum melaksanakan fungsi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban: pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan: cc. mengkoordinasikan pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan. bagian kelima seksi ekonomi pembangunan seksi ekonomi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat., distribusi dan pemasaran serta pengelolaan fisik dan prasarana wilayah kerjanya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada seksi ekonomi dan pembangunan melaksanakan fungsi penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pembinaan usaha pemberdayaan perekonomian masyarakat pelaksanaan pembinaan pembangunan fisik dan prasarana: pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian, produksi dan distribusi serta pemasaran. bagian keenam seksi kesejahteraan sosial seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepada seksi yang berada dibawah, pendidikan, kesehatan, mental dan spritual serta penanggulangan masalah sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada seksi kesejahteraan sosial melaksanakan fungsi: menyiapkan bahan bahan rencana kegiatan pembinaan mental dan spritual,raga: melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan spritual raga: melaksanakan usaha usaha penanggulangan pertama masalah masalah kerawanan sosial. bagian ketujuh seksi pengembangan pendapatan daerah seksi pengembangan pendapatan daerah pimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. seksi pengembangan pendapatan daerah mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan pendapatan dan kekayaan daerah wilayah kerjanya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada seksi pengembangan pendapatan daerah melaksanakan fungsi: menyiapkan bahan pembinaan, penyuluhan dan pengelolaan pendapatan dan kekayaan daerah melaksanakan usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan pemasukan pendapatan daerah dan kekayaan daerah: menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan kekayaan daerah, melaksanakan koordinasi dan inventarisasi dalam rangka pengelolaan kekayaan, terdiri dari sejumlah tenagcamat, dan bertanggung jawab kepada camatmasing masing. camat melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan serta kebijakan yang ditetapkan oleh bupati. camat serta perangkat aparat lainnya kecamatan. bab pengangkatan dalam jabatan dan eselon bagian kesatu pengangkatan dalam jabatan dan eselon camat dan pejabat pejabat lainnya dilingkungan kecamatan,camat adalah jabatan eselon il.a. sokrotario kcoomatan dan para kepala seksi adalah eselon iv.a. bab vke: nip. lembaran daerah kabupaten pesisir selatan tahun nomor seri bagan struktur susunan organisasi lampiran peraturan daerah kab.pes.selatan abu nomor tarun tanggal emil puo7 kecamatan jii. seksi seksi seksi seksi transit ekonomi kesejahteraan pengembangan pembangunan sosial pendapatan daerah iv.a iv.a iv. iv.a pemerintahan nagari bupati pend selatan masruuabit sekretariat kecamatan iv.a jabatan fungsional . seksi pemerintahan iv. |
peraturan nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perencanaan pembangunan kabupaten pesisir selatan apsis tan teknidan lembaga teknis daerah dalamlayanan perizinan terpadu kept)': badan perencanaan pembangunan daerah adalah badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten pesisir selatan: kepala badan perencanaan pembangunan daerah adalah kepala badan perencanaan pembangunan kabupaten pesisir selatan: badan kepegawaian daerah adalah badan kepegawaian daerah kabupaten pesisir selatan: kepala badan kepegawaian daerah adalah kepala badan kepegawaian daerah kabupaten pesisir selatan:pesisir selatan kepala badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan adalah kepala badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten pesisir selatan badan pemberdayaan masyarakat adalah badan pemberdayaan masyarakat kabupaten pesisir selatan: kepala badan pemberdayaan masyarakat adalah kepala badan pemberdayaan masyarakat kabupaten pesisir selatan: kantor kesatuan bangsa. politik dan lintas adalah kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas kabupaten pesisir selatan: kepala kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas adalah kepala kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas kabupaten pesisir selatan: kantor lingkungan hidup adalah kantor lingkungan hidup kabupaten pesisir selatan, kepala kantor lingkungan hidup adalah kepala kantor lingkungan hidup kabupaten pesisir selatan: kantor perpustakaan dan arsip adalah kantor perpustakaan dan arsip kabupaten pesisir selatan: kepala kantor perpustakaan dan arsip adalah kepala kantor perpustakaan dan arsip kabupaten pesisir selatan: kantor ketahanan pangan adalah kantor ketahanan pangan kabupaten pesisir selatan kepala kantor ketahanan pangan adalah kepala kantor ketahanan pangan kabupaten pesisir selatan:pesisir selatan:pesisir selatan:dan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah badan perencanaan pembangunan daerah. badan kepegawaian daerah. badan keluarga berencana dan member.canaan perempuan. badan pemberdayaan masyarakat kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas. kantor lingkungan hidup. kantor perpustakaan dan arsip kantor ketahanan pangan. kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal. bab iii organisasi badan perencanaan pembangunan daerah baydiatas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan: mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan: pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah: melaksanakan ilyas lainnyarencanaan pembangunan daerah diatur dengan peraturan bupati sub bagian umum dan kepegawaian. sub bagian perencanaan dan program sub bagian keuangan. bidang pembangunan sosial dan budaya, membawahi sub bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sub bidang pemerintahan dan umum. bidang pembangunan ekonomi, membawahi sub bidang ekonomi sumber daya alam. sub bidang perekonomian, koperasi, ukm, perintah dan bumi. bidang pembangunan prasarana fisik dan penataan ruang, membawahi sub bidang sarana dan prasarana umum sub bidang penataan ruang dan pemukiman. bidang pengembangan wilayah dan kerjasama pembangunan, membawahi: sub bidang pengembangan wilayah dan kawasan sub bidang koordinasi dan kerjasama pembangunan. bidang money, data dan statistik, membawahiidang pengembangan dan diklat, membawahi sub bidang pengembangan karir. sub bidang pendidikan dan pelatihan. bidang kepangkatan, mutasi dan pensiun, membawahi sub bidang kepangkatan. sub bidang mutasi dan pensiun. bidang pengendalian, membawahi sub bidang monitoring dan peningkatan disiplin. sub bidang peraturan dan kesejahteraan pegawai. kelompok jabatan fungsional bagan susunan organisasi dan tata kerja badan kepegawailaksana pemerintah daerah dibadan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebahagian urusan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempukeluarga berencana dan pemberdayaan perempuankeluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terdiri dari kepala badan sekretariat, membawahi: sub bagian umum dan kepegawaian. sub bagian perencanaan dan program sub bagian keuangan cc. bidang keluarga berencana, membawahi sub bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. sub bidang kesehatan reproduksi remaja. bidang kesejahteraan keluarga, membawahi sub bidang penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. sub bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga. bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, membawahi sub bidang kuartal hidup dan perlindungan perempuan. sub bidang kesejahteraan dan perlindungan anak. bidang data dan informasi, membawahi sub bidang pengumpulan, evaluasi dan analisa data program. sub bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi. kelompok jabatan fungsional bagan susunan organisasi dan tata kerja badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempupemberdayaan masyarakat bagian kesatu kedudukan badan pemberdayaan masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat nagari. badan pemberdayaan masyarakatmempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebahagian urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, badan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat: pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakamberdayaan masyarakatpemberdayaan masyarakat terdiri dari: kepala badan. sekretariat, membawahi sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian perencanaan dan program. sub bagian keuangan bidang pemberdayaan nagari, membawahi sub bidang pembinaan, pelatihan masyarakat dan pengembangan nagari. sub bidang keuangan dan aset nagari. bidang ekonomi dan teknologi tepat guna. sub bidang usaha ekonomi masyarakat. sub bidang teknologi tepat guna. bidang sarana dan sumber daya alam dan pengembangan pangan masyarakat. sub bidang sarana dan prasarana nagari. sub bidang sumber daya alam dan pengembangan pangan. bidang kelembagaan, adat dan sosial budaya. sub bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. sub bidang adat dan sosial budaya masyarakat. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dan tata kerja badan pemberdayaan masyarak organisasi kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas bagian kesatu kedudukan kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. kantor kesatuan bangsa, politik dan lintassatuan bangsa, politik dan lintas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan lintas. seksi perlindungan masyarakat kelompok jabatan fungsional bagan susunan organisasi dan tata kerja kantor kesatuan bangsa, politik dan lintasi organisasi kantor lingkungan hidup bagian kesatu kedudukan kantor lingkungan hidup merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalamkantoruntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, kantor kantor lingkungan hidup melaksanakan fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bidang lingkungan hidup pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hiduplingkungan hidup diatur dengan peraturan bupati sub bagian tata usaha. seksi analisis mengenai dampak lingkungan amdal) seksi pengendalian dan penanggulangan pencemaran. seksi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dan tata kerja kantor lingkungan hiduperpustakaan dan arsip bagian kesatu kedudukan kantor perpustakaan dan arsip adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan dan arsip. kantor perpustakaan dan arsirpustakaan dan arsip mempunyai tugas, melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perpustakaan dan arsip. untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada diatas, kantor perpustakaan dan arsip mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang perpustakaan dan kearsipan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan:rpustakaan dan arsip diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi kantor perpustakaan dan arsip terdiri dari kepala kantor. sub bagian tata usaha cc. seksi kepustakaan seksi kearsipan. seksi pembinaan dan pengawasan. kelompok jabatan fungsional bagan susunan organisasi dan tata kerja kantor perpustakaan dan arsiketahanan pangan bagian kesatu kedudukan kantor ketahanan pangan merupakan perangkat daerah dalamtahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ketahanan pangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, kantor ketahanan pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketahanan pangan: pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang ketahanan pangan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangketahanan pangan diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi kantor ketahanan pangan terdiri dari kepala kantor bagian tata usaha seksi potensi sumber daya dan produksi pangan. seksi distribusi dan cadangan pangan. seksi keamanan pangan. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dan tata kerja kantor ketahanan pangkantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bagian kesatu kedudukan kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal merupakan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan bidang perizinan. kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalnyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal melaksanakan fungsi sebagai berikut: perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modallayanan perizinan terpadu dan penanaman modal diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal terdiri dari kepala kantor. bagian tata usaha. seksi perizinan jasa usaha. seksi perizinan tertentu. seksi non perizinan. seksi informasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi. seksi penanaman modal. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalxii kelompok jabatan fungsional pada organisasi4angka'xiv kepegawaian dan eselonering bagian kesatu kepegawaian kepegawaian dan kepangkatan pada lembaga teknis daerahlembaga teknis daerah badan" adalah kepala badan adalah jabatan struktural eselon il.b sekretaris adalah jabatan struktural eselon kepala bidang adalah jabatan struktural eselon lil.b kepala sub bagian dan kepala sub bidang adalah jabatan struktural eselon iv.a eselonering pada lembaga teknis daerah kantor adalah kepala kantor adalah jabatan struktural eselon ilf.a kepala sub bagian tata usaha adalah jabatan struktural eselon iv.a kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.a bar. bab xvi ketentuan peralihan kepala badan,badan, kepala kantor, pejabat struktural lainnya pada badan, kantor dilingkungan pemerintah daerah kabupaten pesisir selketentuan sebagai berikutperencanaan pembangunkepegawaidinas sosial, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, komunikasi dan arsipemberdayaan masyarakat nagari kabupaten pesisir selat!bentuk lembaga teknis daerahcukup jelas. bagan susunan organisasi dan lampiran peraturan daerah kabupaten pesisir selatan tata kerja badan perencanaan nomor 4tahun pembangunan daerah kabupaten tanggal: september pesisir selatan bupati pesisir selatan dto nasrul abit kepala badan nation i.b sekretariat eselon iii. jabatan fungsional sub bagian bub bagian sub bagian umum dan kepegawaian| perencanaanprogram keuangan eselon iv.a eselon eselon iv.a bidang bidang bidang bidang bidang pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi pembangunan prasarana pergi tangan wilayah money, data dan budaya eselon fisik dan penataan ruang apimanyang statistik eselon iii. eselon iit.b tonton ttl eselon tii.b sub bidang sub bidang kesejahteraan rakyat dan ekonomi sumber daya sub bidang sub sidang sus :yang kemasyarakatan alam sarana dan prasarana pengembangan wilayah monitor :ing dan erosion iv.a session tv. umum dan kawasan eval jadi eselon iv. eselon iv.a salon iv.a sub sidang sus siang sus sidang suo bidang sub bidang lipemerintanan danumumi pemeonomtan koperasi.| oli ena ruangan koordinasi dan data oan statistik uxm, per bumi pemukiman kerjasama pembangunan| " eselon tv.a salon iv.a eselon iv.a eselon iv. lampiran peraturan daerah kabupaten pesisir selatan bagan susunan organisasi dan tata nomor tahun kerja badan kepegawaian daerah tanggal september kabupaten pesisir selatan bupati pesisir selatan nasrul abit kepala badan sekretariat eselon jabatan fungsional sud bagian sub bagian sub bagian umum dan kepegawaian perencanaan dan keuangan eselon program eselon season iva bidang bidang b1yang bidang formasi, pengadaan pengembangan dan kepangkatan, mutasi pengendalian oan dokumentasi data diklat oan pensiun eselon eselon ttir eselon eselon i11.b sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang formasi kal pengembangan karir kepangkatan monitoring dan oan pengadaan pegawai eselon eselon tum peningkatan disiplin eselon eselon den midangata sus bidang sub bidang sub bidang session pendidikan dan mutasi dan pensiun peraturan dan pelatihan eselon iva kesejahteraan pegawai eselon eselon iva bagan susunan organisasi dan tata kerja lampiran jii peraturan daerah kabupaten pesisir badan keluarga berencana dan nomor tahun aoa pate lahan pemberdayaan perempuan kabupaten pesisir tanggal september selatan daerah. bupati pesisir selatan dto nasrul abit kepala badan sekretariat eselon lil. jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian umum oan perencanaan keuangan kepegawaian dan program eselon iv.a eselon iv.a eselon iv.a bidang bidang bidang bidang keluarga berencana kesejahteraan keluarga pemberdayaan 'perempuan data dan informasi eselon il.b eselon iii.b dan pelindung 3an anak easton tii.b eselon iti.b sidang sus bidang sus sidang sub slang pelayanan keluarga penguatan kelembagaan kwalitas hidup dam pengumpulan, evaluasi oan huni berencana dan kesehatan keluarga kecil berkualitas perlindungan perempuan analisa data program reproduksi ceylon iv.a eovto iv. eselon tv.b kantor. in.& sus bidang sus adang sub bidang sul bidang rse proof keamanan dan pemberdayaan seja advokasi, komunikasi, matan ria ksi keluarga pee rasi kama informasi dam edukasi eselon iv.a easton tv.a eselon season iv. bagan susunan organisasi dan tata lampiran iv: peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor tahun kerja badan pemberdayaan masyarakat tanggal september kabupaten pesisir selatan bupati pesisir selatan dto nasrul abit kepala badan eselon sekretariat eselon ifi.a jabatan fungsional sub bagian sub bagian sud bagi umum dan perencanaan keuangan kepegawaian dan program eselon tv.a eselon iv.a eselon iv.a bidang bidang sarana dan sumber kelima kan, adat dan aan pemberdayaan nagari ekonomi dan teknologi alam dan pengembangan sosial budaya pangan masyarakat app uap enggan sub bidang sub bidang bidang hal masyarakat dan pengembangan usaha,ekonomi sarana dan prasarana pengembangan partisipasi masyarakat lengan eselon iv.a eselon iv.s eselon iv.a sui bidang sub udang udang sub bidang keuangan dan aset teknologi tepat guna sumber daya alam dan adat dan sosial budaya nagari eselon iv.a pengembangan pangan masyarakat eselon iv.a eselon eselon eselon il.b tii.b bagan susunan organisasi dan tata kerja kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas kabupaten lampiran peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor tahun tanggal september pesisir selatan sub bagian tata usaha eselon iv.a jabatan fungsional seksi seksi seksi ketahanan nasional politik dalam negeri perlindungan dan cabang eselon iv.a masyarakat eselon iv.a session iv.a bupati pesisir selatan dto nasrul abit kepala kantor eselon iii.a lampiran peraturan daerah kabupaten pesisir selatan bacan susunan organisasi dan nomor tahun tata kerja kantor lingkungan tanggal september hidup kabupaten pesisir selatan sub bagian tata usaha eselon v.a jabatan fungsional seksi seksi seksi analisis mengenai pengendalian dan pembinaan pena dampak lingkungan penanggulangan hasan dan penegakan (amdal) pencemaran hukum eselon iv.a eselon iv.a eselon iv.a bupati pesisir selatan dto nasrul abit kepala kantor eselon iii.a bagan susunan organisasi dan tata lampiran vii peraturan daerah kabupaten pesisir selatan tahun kerja kantor perpustakaan, arsip dan tanggal september dokumentasi kabupaten pesisir selatan sub bagian tata usaha eselon iv.a jabatan fungsional seksi seksi seksi kepustakaan kearsipan pembinaan dan eselon iv.a eselon iv.a pengawasan eselon iv.a bupati pesisir selatan dto nasrul abit kepala kantor eselon !!.a basis susunan susunan organisasi lampiran viii peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor tahun 2d0b. dan tata kerja kantor ketahanan pangan kabupaten pesisir selatan tanggal september bupati pesisir selatan oto nasrul abit kepala kantor eselon i.a sub bagian jabatan fungsional tata usaha eselon iv.a seksi seksi seksi potensi sumber daya distribusi dan keamanan pangan dan produksi pangan cadangan pangan eselon iv.a eselon iv.a eselon iv.a bagan susunan organisasi dan tata kerja kantor lampiran peraturan daerah kabupaten pesisir selatan pelayanan peri2inan terpadu dan penanaman modal nomor tahun kabupaten pesisir selatan tanggal: september kepala kantor eselon ii.a sub bagian jabatan fungsional tatausaha eselon iv.a seksi seksi seksi seksi perizinan non perizinan format penanaman tertentu eselon iv.a pengaduan pemantau modal eselon iv.a eselon iv. eselon iv.a bupati pesisir selatan dto nasrul abit seksi perizinan jasa usaha eselon iv.a tim tim teknis teknis teknilindungan pekerja migran asallindungan pekerja migran asal indramayu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati indramayu, menimbang bahwa pelindungan terhadap pekerja migran indonesia asal indramayu oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara optimal baik dimulai pada saat, sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, bahwa keluarga pekerja migran asal indramayu sering mengalami permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi yang belum mendapatkan penyelesaian,. desa migran adalah desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai pekerja migran. desa migran produktif yang selanjutnya disebut dengan desmigratif adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan komunitas pekerja migran. komunitas pekerja migran adalah kelompok sosial desa migran. petugas desmigratif adalah anggota masyarakat desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu pekerja migran dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas pekerja migranjawab menempatkan pekerja migran pada pemberi kerjb asas, maksud dan tujuan pelindungan pekerja migran dilaksanakan berdasarkan asasmanusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pelindungan pekerja dan sebagai dasar dalam mengambil tindakan penyelesaian terhadap permasalahan pekerja migran kabupaten indramayu. pelindungan pekerja migran, dan menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran dan keluarganya. menjamin dan melindungi pekerja migran pada saat sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja, dan memberdayakan dan mendayagunakan pekerja migran secara optimal dan manusiawi. bab iii klasifikasi pekerja migran pekerja migran meliputi pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, dan cc. pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. tidak termasuk sebagai pelindungan pekerja migran dalam peraturan daerah ini, warga negara indonesia pengungsi atau pencari suaka,. bab persyaratan setiap pekerja migran harus memenuhi persyaratan: berusia minimalmemiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, dan penduduk indramayu. bab tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah desa bagian kesatu pemerintah daerah pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggungjawab mensosialisasikan informasi tentang migrasi aman dan permintaan pekerja migran kepada masyarakat, b.membuat basis data pekerja migran dengan memperhatikan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran, melaporkan hasil evaluasi terhadap p3mi secara periodik kepada pemerintah provinsi migran bermasalah sesuai dengan kewenangannya, memberikan pelindungan pekerja migran sebelum bekerja dan setelah bekerja daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada pekerja migran yang bekerjadaerah, h.melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganyalindungan pekerja migran. bagian kedua, memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran, dan melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran, pekerja migran, dan keluarganya. pemerintah desa berhak mengajukan desanya sebagai desmigratif kepada bupati melalui dinas ketenagakerjaan. bupati melalui dinas ketenagakerjaan wajib menindaklanjuti pengajuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pembentukan desmigratif sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah apbd). desa yang ditetapkan sebagai desmigratif berhak mendapatkan program pemberdayaan komunitas pekerja migran desmigratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan. bupati melalui dinas ketenagakerjaan terkait berkewajiban mengupayakan tercapainya penyelengaraan program program pemberdayaan komunitas pekerja migran desmigratif sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa sesuai dengan kewenangan membiayai penyelenggaraan pelindungan pekerja migran dari anggaran pendapatan dan belanja desa. bab hak pekerja migran dan keluarga pekerja migran setiap calon pekerja migran atau pekerja migran memiliki hak: mendapatkan pekerjaan luar negeri dan memiliki, dan setelah bekerja,j . menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, berserikat dan berkumpul diil. memperoleh pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran daerah asal dan atau, memperoleh dokumen dan perjanjian kerja pekerja migran. setiap keluarga pekerja migran memiliki hak: memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan pekerja migran, menerima seluruh harta benda pekerja migran yang meninggal dunia, cc. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran dan atau pekerja migran, dan memperoleh akses komunikasi. bab vii pelindungan pekerja migran pelindungan pekerja migran meliputi: pelindungan sebelum bekerja, pelindungan selama bekerja, dan cc. pelindungan setelah bekerjalindungan pekerja migran asal |
dengan rahmattuhan yang maha esa walikota bandung, menimbang la. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota, dan instruksi walikota, perlu dilakukan penyeragaman mengenai tata naskah dan prosedur penyusunannyproduk hukum daerah: peraturan jalan wastukancana nomor telp. bandung, provinsi jawa barat go.id peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang prosedur penyusunan produk dalam hukum daerahpemrakarsa adalah pimpinan skpd yang mengusulkan dan menyusun peraturan walikota. peraturan bersama. keputusan walikota, dan instruksi walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bab tata cara penyusunan keputusan walikota bagian kesatu persiapan dan pembahasan oleh pemrakarsa penyusunan dan pembahasan rancangan keputusankeputusankeputusan walikota yang bersangkutan apabila diperlukan. bagian kedua penyampaian pengajuan rancangan keputusan walikota rancangan keputusanhukum dan hkeputusan walikota, yang diketuai oleh pimpinan skpd pemrakarsa dan kepala bagian hukum dan ham sebagai sekretaris. pembahasan rancangan keputusan walikota oleh tim antar skpd dilakukan oleh pemrakarsa dapat melibatkan tenaga ahli dan atau stakeholder sebagai narasumber dalam membantu penyelesaian rancangan keputusan walikota yang bersangkutan apabila diperlukan. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan keputusan walikota, dikoordinasikan oleh pemrakarsa dengan bagian hukum dan ham. pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan keputusan walikota. substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada meliputi: tatar belakang. tujuan. dan ruang lingkup pengaturan, rumusan. implikasi. bahasa. penegakan dan keterkaitan antar norma, hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan keputusan walikota yang bersangkutan. bagian keempat penetapan rancangan keputusan. serta sekretaris daerah disampaikan kepada walikota untuk ditandatangani. tata cara penyusunan keputusantata cara penyusunan instruksi walikota bagian kesatu persiapan dan pembahasan oleh pemrakarsa (1l) penyusunan dan pembahasan rancangan instruksiinstruksiinstruksi walikota van,,,, bersangkutan apabila diperlukan. bagian kedua penyampaian pengajuan rancangan instruksi walikota rancangan instruksiilukurn dan iinstruksi walikota. yang diketuai oleh pimpinan skpd pemrakarsa dan kepala bagian hukum dan sebagai sekretaris. pembahasan rancangan hist fiksi walikota oleh tim antar skpd dilakukan oleh pemrakarsa dapat inclihatkaii tena?a ahli dan atau stakeholder sebagai narasumber dalam membantu penyelesaian rancangan instruksi walikota pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan instruksi walikota, dikoordinasikan oleh pemrakarsa dengan bagian hukum dan ham pembahasan sebagaimana dimaksud dalam menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan instruksi walikota. substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada meliputi: latar belakang. tujuan.instruksi walikota yang bersangkutan. bagian keempat penetapan rancangan instruksi, serta sekretaris daerah disampaikan kepada walikota untuk ditandatangani. tata cara penyusunnomoran autentikasi, pengundangan, penggandaan, pendistribusian, pendokumentasian, dan pengumuman penomoran peraturan walikota, keputusan walikota, dan instruksi walikota dilakukan oleh sekretariat daerah. penomoran peraturan bersama dilakukan oleh sekretariat daerah yang melakukan kerjasama. penomoran peraturan walikota dan peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada dan menggunakan nomor bulat. penomoran keputusan walikota dan instruksi walikota sebagaimana dimaksud pada menggunakan nomor kode klasifikasi. peraturan walikota dan peraturan bersama yang telah ditetapkan dan diberikan nomor dan diundangkan dalam berita daerah. keputusan walikota yang telah ditetapkan dan diberikan nomor dan diundangkan dalam salinan. berita daerah dan salinan yang akan diundangkan, harus dibubuhkan para koordinasi oleh pimpinan skpd pemrakarsa. bagian hukum dan ham dan asisten pemerintahan unruk ditandatangani oleh sekretaris daerah. pengundangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sekretariat daerah melalui bagian hukum dan ham. . go.id penggandaan dan pendistribusian dilakukan oleh bagian hukum dan ham. pengumuman dan sosialisasi dapat dilakukan oleh pemrakarsa bersama dengan bagian hukum dan ham. bab perubahan dan pencabutan bagian kesatu perubahan perubahan peraturan walikota dan atau peraturan bersama, dilakukan dengan: menyisipkan atau menambah materi dalam peraturan walikota, atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan walikota. perubahan peraturan walikota dan atau peraturan bersama,walikota dan atau peraturan bersama yang diubah mempunyai nama singkatan, peraturan walikota dan atau peraturan bersama perubahan dapat menggunakan nama singkatan peraturan walikota dan atau peraturan bersama yang diubah. batang tubuh peraturan walikota dan atau peraturan bersama perubahan, terdiri atas: memuat judul peraturan walikota dan atau peraturan bersama yang diubah, dengan menyebutkan beritawalikota dan atau peraturan bersamawalikota dan atau peraturan bersama perubahan yang ada serta beritawalikota dan atau peraturan bersama perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan walikota dan atau peraturan dengan ketentuan peralihan dari peraturan walikota dan atau peraturan bersama yang diubah. jika dalam peraturan walikota dan atau peraturan bersama perubahan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau baru, maka bab.walikota dan atau peraturan bersamwalikota dan atau peraturan bersama yang mengakibatkan sistematika peraturan walikota dan atau peraturan bersama berubah, materi peraturan walikota dan atau peraturan bersama berubah lebih dari (lima puluh persen), atau esensinya berubah, maka peraturan walikota dan atau peraturan bersama yang diubah dapat dicabut dan disusun kembali dalam peraturan walikota dan atau peraturan bersama yang baru. keputusan walikota dan instruksi walikota, apabila telah ditetapkan tidak dapat dilakukan perubahan. bagian kedua pencabutan jika peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota, dan instruksi walikota tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota, dan instruksi walikota yang baru, maka peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota, dan instruksi walikota yang baru harus secara tegas mencabut peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota, dan instruksi walikota yang tidak diperlukan itu. peraturan walikota. peraturan bersama. keputusan walikota, dan instruksi walikota hanya dapat dicabut melalui peraturan walikota. peraturan bersama. keputusan walikota. dan instruksi walikota yang setingkat atau produk hukum yang lebih tinggi. . go.id jika peraturan walikota peraturan bersama. keputusan walikota. dan instruksi walikota yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan. pencabutan peraturan walikota. peraturan bersama, keputusan walikota. dan instruksi walikota itu dinyatakan dalam salah satu dalam ketentuan penutup dari peraturan walikota. peraturan bersama, keputusan walikota. pencabutan yang bersangkutan. pencabutan peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota, dan instruksi walikota yang menimbulkan perubahan dalam, tidak mengubah tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas. peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota, dan instruksi walikota atau ketentuan yang telah dicabut, dengan sendirinya tidak berlaku lagi. bentuk perubahan dan pencabutan peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota, dwalikota. peraturan bersama. keputusan walikota. dan instruksi walikota. pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui konsultasi publik. pertemuan para ahli,dari pengaturan peraturan walikota peraturan bersama, keputusan walikota, dan instruksi walikota yang bersangkutan. bab pembiayaan pembiayaan berkaitan dengan penyusunan peraturan walikota, peraturan bersama, keputusan walikota, dan instruksi walikota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota bandung. bab xi11 ketentuan penutupdada roda diundangkan bandung pada tanggal desember liza penenang hanan anang per been ken ben banana pria bea rena naa an, aa) ana aeea senna kan kana maa bana pee nana ken kena a lean aan mean mena tea fee pesanan kena aan anna pee pena anna! kena kena pen peran banana lena ena eng ken (za pareja pny pen pen era (sc peran ise senin, pria peeereeeen senna mna pereeeteen nn, peran era ana berani preman dena hang men maa pen era pan (an kana kanan haa naas ken eng pan sarana aah meng hana kana kena aan pena hanan fee pasi bea per bea ang pen daan ken ken seal pan pes kanan isis ssi sl isl i3. es|ss|. isis$si|s lin bad peraturan walikota. pengertian. materi muatan bersifat mengatur, mengikat secara umum, bersumber dari kekuasaan eksekutif, berlaku terus menerus, dituangkan dalam bab bab dan atau menggunakan angka bulat, tidak menggunakan konsiderans membaca", mempunyai nama judul, tidak mencantumkan tembusan", dan ditandatangani oleh walikota. susunan. peraturan walikota, terdiri atas: aa. kepala peraturan walikota, terdiri atas: tulisan walikota bandung", nomor dan tahun, nama peraturan yang ditulis tentang. ad. pembukaan peraturan walikota, terdiri atas: tulisan walikota bandung . konsideran menimbang dan mengingat, menimbang,.peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan peraturan tersebut). menetapkan judul, terdiri atas: tulisan memutuskan:": tulisan menetapkan"': tulisan peraturan walikota bandung tentang . ad. isi peraturan walikota, terdiri atas ad. bagian akhir peraturan walikota. terdiri atas nama tempat tetap tanggal, bulan dan tahun tanda tangan pejabat nama pejabat stempel jabatan pengundangan. pengundangan peraturan walikota diletakan sebelah kiri: diundangkan dalam berita daerah: menyebutkan nomor, tahun dan seri, tanggal diundangkan, sekretaris daerah: tanda tangan sekretaris daerah , nama sekretaris daerah. penandatanganan:: autentikasi peraturan walikota yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. bentuk model naskah dinas peraturan walikota, sebagai berikut: walikota bandung peraturan walikota bandung nomor . tahun . tentang judul peraturan walikota bandung) dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bandung, menimbang bah wa.oooooooooooooo wo" w(w0oo wmnnnnnanana nanas nana ana bah wa.oooooooooooooooooo woo mnnnenannnnnnnnannn n. (sama dengan judul peraturan walikota bandung), mengingat: tel. dan meletusnya . woo nekad memutuskan. jalan wastukancana nomor telp. bandung, provinsi jawa barat tata cara penyusunan peraturan walikota bandung, peraturan bersama, keputusan walikota bandung dan instruksi walikota bandung adalah rangkaian kegiatan penyusunan peraturan walikota bandung peraturan bersama, keputusan walikota bandung dan instruksi walikota bandung mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan. peraturan walikota adalah peraturan walikota bandung. peraturan bersama adalah peraturan bersama antara pemerintah kota bandung dengan pemerintah pemerintah provinsi kabupaten kota lainnya indonesia. keputusan walikota adalah keputusan walikota bandung. instruksi walikota adalah instruksi walikota bandungwalikota dan peraturan bersama. salinan adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan keputusan walikotch pengaturan rancangan peraturan walikota, termasuk didalamnya kajian akademik dan atau naskah lain yang dipersamakan. jenis peraturan perundang undangan bawah peraturan daerah, terdiri atas: peraturan walikota, peraturan bersama, cc. keputusan walikota: dan instruksi walikota peraturan walikota, meliputi: mengikat secara umum, materi muatan bersifat mengatur, bersumber dari kekuasaan eksekutif, berlaku terus menerus, dituangkan dalam bab bab dan atau dan menggunakan angka bulat, tidak menggunakan konsiderans membaca": mempunyai nama judul: tidak mencantumkan tembusan"': ditandatangani oleh walikota. memutuskan: menetapkan peraturan walikota bandung tentang sreeereenenenna judul peraturan, walikota bandung). bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: dan seterusnya. bab bagian pertama paragraf bab. . bab. ketentuan peralihan (apabila ada, nama tanpa gelar dan pangkat) bentuk go.id bentuk model naskah dinas bern macron, sebagai berikut: berita daerah kota bandung tahun "nomor peraturan walikota bandung nomor . tahun . tentang judul peraturan walikota bandung! dengan rahma tuhan yang ma))a esa walikota bandung. menimbang bahwa mag aan bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud gelar huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan walikota bandung tentang (sama dengan judul peraturan walikota bendung): mengingat pan dan seterusnya memutuskan: menetapkan peraturan walikota bandung tentang judul peraturan walikota bandung). babi ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: dara go.id dan seterusnya. hati bagian pertama paragraf tiap! . . rai . ketentuan i'erau'an (apabila ada) ketentuan penutupora daerah ola bandung. ditetapkan bandung padatanggal aurata ban ung. '1m'd nama tanpa gelar dan pangkat) diundangkan bandung pada tanggal . sekretaris daerjhkota bandung, nerve) angka, nip. beritadaerah kota bandung tahun .nomor. format . i i "ce fed iii uu: ox) ii? te) nala jii till perairan bersama. pengertian. peraturan bersama merupakan peraturan kebijakan yan,g dibuat oleh due atau ala daerah, untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama. ciri ciri. materi muatan bersifat mengatur, mengikat secara umum, bersumber dan kekuasaan eksekutif menggunakan nomor angka bulat, masa berlakunya lama, setelah tulisan mecnctepken' menggunakan judul, dituangkan dalan beruk bab bab dan atau tidak memakai rebusan, dan ditanda tangani bersama oleh bupati walikota pimpinan instansi yang melakukan kerjasama. susunan. peraturan bersama, terdiri alas: kepala peraturan bersama, permukaan peraturan bersama, isi peraturan bersama, bagian akhir peraturan bersama, ad. kci1)c1 peraturan bersama, terdiri alas: tulisan peraturan bersama bupati walikota never dan tahun: nana peraturan yang ditulis: ' utang ad, pembukaan peraturan bersama, terdiri atas: tulisan fati walikota konsideran: menimbang, memuat alasan alasan pertimbangan pertimbangan pembuatan peraturan dan konsratcbuku pembuatan peraturan verse but). judul terdiri atas: tulisan memutuskan:", tulisan menetapkan:". tulisan peraturan bersama ad. c. isi peraturan pers. ina dirumuskan dalam bentuk bab bab daratan ad, bagian akhir peraturan bersama, terdiri alas: nama tempat ditemukan, tanggal, bulan dan tahun: nama jabatan: tanda tangan pejabat: nama pejabat: stempel jabatan. pengundangan . pengundangan peraturan bersama diletakan: diundangkan dalam berita daerah, menyebutkan jstor ahun dan seri, tanggal diundangkan, sekretaris daerah: 'ranks tangan sekretaris daerah, tr. nama sekretaris darab. penandatanganan: pemeran bars33113 ditandatangani oleh bupati walikota pimpinan instansi yang melakukan kerjasama, dibuat diatas formulir ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dies bupati walikota' pimpinan instansi pemrakarsa kerjasama, dengan lambang negara warna hitam, autentikasi peraturan berwarna dilakukan oleh masing masing sekretaris daerah yang melakukan kerjasama. bentuk model naskah dinas peraturan bersama, sebagai berikut: peraturanbersama walikota bandung dan buj'atj walikota nomor tahun nomor tahun tentang judul peraturan bersama) dengan rahmattuhan yang maha esa walikota bandung dan buj'ati walikota minim:' ing a. "nm bulla aanwalik18 bandung dan bupati walikota tentang (santa dengan judul peranan bersama), mengingat ann anne . dan seterusnya memutuskan . jalani tuf, ikalffem' oliver tc p. j8: .42j2je91j(imi provinsi jawa arti' a annot kal alor belas ii:j yo i t.ota ., go.id memutuskan: menetapkan a"quran bersama walikota ban dung dan bupatunvai .iko'ta ,."" tentang judul peraturan berseru). tab ketentuan umum dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan: nan rana dan seterusnya. bab bagian pcrtarna paragraf bab . dasar . bab . ketentuan peralihan (apabila ada) bab ketentuan "penutup asal ,.memerintahkan pengundangan peraturan gemma ini dengan penempatannya dalam berita daerah ola bandung dan berita daerah kabupaten kota ditetapkan pad. tanggal i pipa1'iavaliko1'a walikota bani)ung, nama tanpa meter dan pangkat) nama tanpa gelar dan prulgkal) bentuk . |
bahwa pemerintah kota bandung telah mengalokasikan belanja hibah, berupa hibah kependidikan sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang anggaran perdaparen dan belanja daerah apbd)_aran sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya deng.an j>peraturan walikota bandung nomor tahun dimana petunjuk pelaksanaan penyaluran pemberiannya telah ditetapkan dengannamun jam perkernbaegannnya terdapat perubahan jumlah siswa dan warga belajar penerima hibah, sehingga peraturan walikota mdu11g termaksud perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan peraturan walikota bandung teman perubahan alal.l kota bandung, menimbang peru8ahan atas peraturan al.l kota 8bandung nomor tahun tentang petunjuk pei.laksanakan penyair.uran pem8rjan dana hl8 kependidikan untuk siswa dan warga belajar kot bandung ahun anggaran tent ang nomor tahun peraturan wai.lot 8bandung nomor: berita der afl kota bandung tahun: is. perahu.ran pemerintah nomor tahun rentang dana perimbangan; peraturan .rempra sekolah; perairan pemerintah nomor tahun teman perubahan batas wilayah kotamadya daerah ting j.at bandung dengan kabupaten daerah tingkat bandung; undang: undang nomor tahun tentang pemeriseorang berimbang.an keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah.an daerah; undang undang nomor tahun timang per>c.okok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah deng.an undang undang. nomor tahun mengingatla bandung nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah.111man pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran peraturan terner'indah nomor tahun terbang wajib belajar.ota: peraturan pemerintah nomor ahun tentang organisasi perangkat daerah; peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaporan kerang_an dan kinerja instansi pemerintah; is. peraturan perncrintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan decree; peraturan pemerintah nomor tahun teman hibah; pera1uran pemerintah nomor tahun tentang sistem informasi keuangan daerah; penyediaan. ketentuan lampiran h.halaman huruf angka angka butir dan latin diubah sehingga keseluruhan isi halaman huruf" berbunyi menjadruk siswa dan warga belajar kota bandung tahun anggaran ialah:! pemberian dana hibah kependidikan untuk siswa dan warga belajar kota bandung tahun anggaran diubah sebagai berikutbah kependidikan untuk siswa dan warga belajar kota bandung ahun anggaran memutuskan peraturan walikota bandung nomor tahun tentang sistem dan prosedur j>pengelolaan kerang_an daerah;empat kalinya dengan peraturan walikota bandung nomor tahunaperairan daerah kota bandung never tahun tentang penyelenggaraan pendidikan; menetapkan penyediaan . ketentuan l.lampiran halaman huruf angka angka butir dan butir diubah sehingga keseluruhan isi h.halaman hun.af bcl>bunyi menjadi sebagai berikut alokasi keg.ikatan penyediaan 8bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar kejar paket ainbc tahun sebanyak (seribu tiga rarus) orang warga belajar kejar paket nbc, sebesar r.p, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) warga belajar kejar paket a b c! tahun, dan diserahkan kepada masing masin_g penyelenggara pusat kegitan belajar masyarakat) tempat warga belajar yang bersaing.hutan sesuai jumlah penerima, penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar kejar paket vb c sebanyak (seribu tiga ratus) orang, penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu secara ekonomi kepada (delapan belas ribu delapan puluh enamseratus enam puluh satu) siswa, selain penyelenggara sekolah gratis biaya operasional sekolah bos): siswa kurang mampu dari sekolah menengah kejuruan smk) sebanyak (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh lima) siswa, selain penyelenggara sekolah gratis biaya operasional sekolah bos); penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi bidang akademik dan non akademik sebanyak (tiga ratus) siswa terdiri dari siswa sd ml, smp m ts, dan sama smk; penyediaan batuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi smail,smk) yang melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan tinggi sebanyak (dua ratus) siswa. il. (enam ribu seratus enam puluh saru) siswa sm.nm.a, sebesar rp. (satu juta rupiah) siswa sma ma(j'ahun: dan (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh lima) siswa smk, sebesar rp. (saru juta lima ratus ribu rupiah) siswa smk tahun. penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi so ml, smp m ts. dan sma musik). alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi sd ml, smp!mt,. dan sma nsm<) bidang akademik dan non akademik tahun sebanyak (tiga races orang) siswa berprestasi, terdiri dari siswa berprestasi untuk: kategori sebanyak (seratus) siswa, sebesar rp. . (duajuta rupiah) siswarrahun: kategori sebanyak (seratus) siswa, sebesar r.p. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu n,pisah siswa.rr ahu kategori ill sebanyak joo (seratus} siswa. sebesar rp. so.ooo, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) siswaffahun. all.:asi dana hibah kependidikan berupa penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi sd ml. smp m ts. dan smnmnsmk) bidang akademik dan non akademik tahun diserahkan atas nama siswa yang bersangkutan melalui orang tuafwali siswa. penyediaan bantuan biaya pendidikan bag.i siswa berprestasi smnmnsmk) yang melanjutkan. alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa beroperasi smnmnsmk) yang melanjutkan jenjang pendidikan tinggi pada tahun sebanyak (dua ratus) siswa berprestasi, sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) siswaffahun dan diserahkan kepada siswa yang bersangkutan, siswa kurang mampu penyediaan beasiswa bagi smaimnsmk). alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu sma musik) tahun sebanyak edi siswa serta daerah kota bandung tahun nomor diundangkan bandung pada tangga.al desember sekretaris daerah kota bandung, dada roda tto. wal!kota bandung, ditetapkan bandung pada tanggal desemberserta daerah kota bandung. peraturan ini mulai berlaku pada gagal diundangkan. |
j(ij(ln vi:ut.w~ ,\"()m()r telp. j11) . j1jj8 . j}j6? . ) rard,,g, provinsi tnt a o<n'ot undang undang,g . undang undang nomor tahun tent.ans penycleng,g.arahan negara yang bih dan bebas d.ati korupsi:i, kolusi dan nepotisme; mengingat bahwa agar pelaksanaan bantuan langsung masyarakat blm) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan ppm mp) sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur mien.sena.; petunjuk: td(.n;'! fly\uran bantu.an l.langsung masyarakat blm) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan ppm mp) kora bandung tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sc. bagaimana dimaksud jam huruf perlu menetapkan peraturan walikota myung tentang petunjuk teknis pengaturan bantuan lang.sung masyarakat blm) program nasional pel>crdayaan masyarakat mandiri perkotaan ppm mp) ko,a bandung tahun bahwa guna mendorong proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan melalui pr.titik tan:sung lapangan oleh masyarakat dengan melaksanakan perencana.naan jangka menengah pjm) dan rencana.a tahunan program penunggu1angan ke mis.kanan (name penangkis), dengan dukungan salah satu sumber dana bantuan lang.sung masyarakat1 lm} program nasional pemberdayaan masyarakat\ ma,~iri perkotaan pnpmmp): menimbang mahkota bandung, petunjuk tek pen aliran ba.tua.n lang sung masy arakan (blm) program nasional pemberdayaan masyarakat man perkotaan (ppm mp) kota bandung tahun tent ang peraturan kota bandung nomor: tahun nomor: tahun: ller da.era.ll k()ta nl> un(; peraturan . undang undang never tahun tentang pemerintahan daerah s.cbasalmana telah diubah umum kedua. kalinya dengan dans,j>pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah; pe,aturan pemerintah nomor tahun tentang kelurahan; perahu ran pemerintah moc 'tahun tentang pembagi.ian urusan pemerintahan antara pemerintah,. pemerintahan daerah provinsi, clan pemerintahan daerah kabupaten k01a~ keputusan presiden nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang! jasa pemerintah.h seb.tg!iman.t telah diubah..an peraturan menteri oa\am next:ri non\ >') t~n j>peraturan daerah kota.ada daerah tit1kat 84ndung nomor tahta: pemekaran dan pembentukan wilayah kerja kecamatan dan kelurahan lingkungan pemerintah kola bandung $basa\mana tc\man pokok pokok pengelolaan keuangan daerah; peraturan daerah kota bandung nomor ahun tentang urusan pemerintahan daerah k0ta bandung: peraturan daerah kot& bandung nomor tahun ()() tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga.a teknis daerah kora bandung; peraturan daerah kola bandung nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi; kecamatan dan kelurahan lingkung.a. pemerintah kota bandung, pera.turun daerah kou, bandung nomor tahun tentang rel't c8na pembangunan jangka panjang daerah ppo) tahun dalam peraturan dikota ini yang dimaksud dengan: daerah ada jah kora bandung. pemerintah daerah adalah pemerintah kora bandung. walikota adalah walikota bandung. perencanaan ada\ah. seru proses untu\:. mew:nt uka.n t\t\da.\.a.n mas.a depa.n yang cepat melalui un.uan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. juragan ada jah kelurahan d.i lingkungan pemerintah kata bandung. badan keswadayaan masyarakat lomba,ga keswadayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat bkmilkm adalah lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar. representatif dan dipercaya yang dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk mangga1i komba1i nilai nilai luhur kemanusiaan dan nilai nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (ct,pfu, .wc,af) kehidupan masyarakat, percncamum jangka senen,g.ah program pemmggu jangan kemjskjn.an yang selanjutnya disingkat penangkis ada jah perencana.a.an ares prakarsa masyarakat unruk men.anggulangi kemiskinan wilayahnya secara mandiri. bantuan . bagian kesatu pengertian ketentuan umum menetapkan: peraturan walikota bandung tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung masyarakat (blm) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (ppm mp) kota bandung tahun memutusk; peraturan walikota bandung never tahun tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan organ~i pada l.lembaga tkn\s daerah link angan pemerintah kota bandung;daerah kota bandung never tahun tenang rencana pembangunan.n jang.ka mcncnga.b. daerah rpj~ ko'la sandung tahun penggunaan . penggunaan dana blm harus memenuhi persyaratan penyaluran dana blm; pagu blm: dan biaya operas.i.or~l bkm. bab peng<jutaan dana blm tujuan peraturan walikota inj untuk: meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pendampingan pencairan dan pemanfaatan data blm~ menjalin keterpaduan. keselarasan, dan keserasian antar instansi dalam pendampingan pencairan dan pemanfaatan dana blm~ meningkatkan kecakapan dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pendampingan pencairan dan pemanfaatan da.na blm~ s.hingga lebih proj.'tif dan responsif dalam p,menyegel'\garapan pendamping.an pencairan dan pemanfaatan dana blm. 8bagian kedua maksud da:n tujuan pengaturan peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah dalam upaya pencairan dan pemanfaatan d.ana bl. pedoman dalam tata cara pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan. koordinasi, kerjasama, penyesuaian, dan komunikasi dalam pencairan dan pemancar jan dana blm bagi semua pihak; upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pembinaan. pengendalian dan pengawasan, batuan langsung masyarakat yang selanjutnya disingkat blm adalah dana stimulan untuk me:dorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran anti bidang lingkungan. sosial dan ekonomi, a.gar mandiri dalam menanggulangi person jan kemiskinan dan mampu memberikan kontribusi yang berorientasi pada upaya peningkatan indeks pembangunan manusia pm) dan pencapaian sasaran mill1111i11111 )e11,:! qf111,e111 goals mdg's). bagian kedua pagu slm pasu slm sebab,aimanadimalcsud dalam huruf yaitu pagu slm tiap kelurahan kora bandung yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. kelurahan kora bandung sebagaimana dimaksud pada aya1 ditentukan berdasarkan kategori kelurahan sedang; dan kelurahan besar. kelurahan sedang sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu jumlah pe.duduk antara (tiga. ribu) jiwa sampai dengan (scpofuh ribu) jiwa. kelurahan . r.,.,, persyaratan penyaluran dana blm sebagaimana dimaksud dalam huruf yai1u dana blm yang disalurkan langsung kepada badan keswadayaan masyarakat bkm) atau lembaga keswadayaan masyarakat lkm) dilakukan secara bertahap. tahu pan scl)o,gimana dimaksud pada yaitu tahap sebesar jo% bersumber dari apbn; tahap sebesar " o bersumber dari apbd; dan tahap ill sd>esa " , bersumber dari apbn. oag.ian kesatu pet$daratan punya quran dana penggunaan dana slm digunakan dengan berpedoman kepada: perencana.an jangka menengah prog.ram pemangku1ang.an kemiskinan pjm penangkis): pembelajaran aspek friday; dan kesepakatan dan kearifan warga. pembelajaran aspek friday sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pembelajaran kritis dalam bidang ling,kung.an, sosial dan ekonomi. penggunaan dana blm digunakan dcn.gan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada (i) agar basil pengunaan dana blm dapat memberikan manfaat dalam mengurangi kemiskinan kelurahan. (s) uraian lebih lanjut mengenai penggunaan dana blm sebagaimana dimaksud pada (t) tercantum dalam lampiran lampiran dan l.am:peran lll merupakan bagian yang tidak 1dipisahkan dari peraturan walikota ini. pasat . kesekretariatan bkm melakukan pengelola1aan biaya operasional bkm seba.gimana dimaksud dalam kc sc kretarian bkm jari melakukan psgc bolaan biaya operasional bkm sebagaimana dimaksud pada (i) wajib menyusun rencana keuangan. rencana keuangan sebagaimana dimaksud pada dipertanggungjawabkan secara periodik kepada bkm lkm dan diaudit oleh 1lembaga audi1 pemerintah maupun lembaga audit independen. ba_gian juga biaya operasional bkm 8saya operasional sebagaimana dimaksud da1am hum adalah biaya operasional kegiatan 8km yang bersumber dari dana blm bagi pengelolaan dana blm. biaya operasional bkm sebagaimana dimaksud pada dikelola berdasarkan kategori keju.bahan sebagaimana dimaksud dalam pasa agar biaya operasional bkm bagi kategori kelurahan sedang sebagaimana dimaksud dalam pasat huruf, yaitu sebesar rp. (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah). biaya opera.signal bagi kategori kelurahan besar sebagaimana dimaksud dalam aya1 hun,f yaitu sebesar rp. j0. (sepuluh juta rupiah). (s) penarikan biaya operasional bkm sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara menahan sesuai dengan 1tahapan pengairan dan.a blm yang diajukan, pagu blm bagi kelurahan sedang seb:bagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (dua ratus juta rupiah). pagu blm bagi kelurahan besar sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (tiga ratus lima puluh juta rupiah). kelurahan besar sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu jumlah penduduk lebih dari (sepuluh ribu) jiwa. ketentuan lebih lanjut mengenai daftar kelurahan penerima blm kota bandung sebagaimana dimaksud pada aya1 dan ditetapkan dengan keputusan walikota. bab . babi mekanisme penyaluran dana slm desa! penyaluran dana blm meliputi kategori lokasi lama; dan lokasi baru: mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampu.ran lampiran ii. dan lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. (i) penerima manfaat ppm mandiri perkotaan yaitu keluarga miskin yang diidentifikasi oleh masyarakat clan disepakati sena ditetapkan bersama oleh masyarakat, kelurahan dan pemangku kepentingan setempat melalui proses pemetaan swadaya yang berorientasi pada upaya peningkatan kodeks pembangunan manusia pm) dan pencapaian sasaran mille1111 11m development goo s( mdg's). proses pemetaan swadaya sebagaimana dimaksud pada i), dilakukan berdasarkan peng.unhan dana blm sebagaimana dimaksud dalam i). bab iii penerima manfaat dana blm (i) dalam pengelolaan dana blm sebagaimana dimaksud dalam (i), biaya operasional bkm dapat digunakan unruk biaya rapat bkm lkm; insentif sementara sekretariat; alat tulis kantor tk) sekretariat: biaya rumah tangga sekrcreriet; transportasi sekretariat; biaya penggandaan dokumen pencairan dana blm lkm~ dan biaya biaya lain ares pcrsclujuan rapat a lkm. penggunaan biaya operasional bkm sebagaimana dimaksud pada (i) tidak dapat digunakan untuk honorlinsentif anggota bkm lkm. berita daerah kota bandung tahun nomor diundangkan bandung pada bangsal dcscmbcr ekr targs daerah kota 8anjung,f oadarosaoa ttd. ditetapkan bandung pada tanggal desember walikota bandungbandung. baby ketentuanpenutup peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. petunjuk teknis pen aliran bantu langsung masy ara kat (blm) program nasional pembeda aan masy arak mandiri perkotaan (ppm mp) kota bandung nomor tahun tanggal ds,ember ran peraturan all kota bandung latar belakang program penanggulangan kemiskinan perkotaan p2kp).i kemiskinan secara mandiri. program ini sang.at strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representatif mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (stat capital) masyarakat masa mendatang sena menyiapkan ke citraan ma.syarikat dengan penerima daerah dan kelompok peduli setempat. lembaga kepemimpinan masy arakan yang meng,akar, representatif dan dipercaya (secara generik disebut luka keswadayoan masyarakat disingkat bkm atau lembaga keswadayaan masyarakat isi11g"' km) tersebut dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk mangga<:ial) kehidupan masyarakat. deng.an demikian, okm lkm jain diharapkan mampu menjadi wadah petjuttunggu1angan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat1 secara mandiri dan berke1lanjutan, mu1ai dari proses pe.bantuan kebutuhan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga.a pemanfaatan dan pemeliharaan. tiap bkm lkm, bersama masyarakat harus menyusun perencanaan jangka m.menengah program penanggulangan kemiskinan pjm pnan_gis) secara partisipatif sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan wilayahnya secara mandiri. atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, bkm bkm ini mulai menjalin kemi1than antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok ped:uli setempat. sc jak pelaksanaan kp j hingga pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan ppm .'ip) saat ini telah terbentuk bkm yang tersebar kecamatan, 1elah memunculkan lebih dari re1awan relawan dari masyarakat setempat, sena telah mencakup orang pemain.faat (penduduk miskin), melalui ksm. mulai tahun p2k.p menjadi bagian dari program nasional pemberdayaan masyarakat j)npm) mandiri, oleh sebab itu mu1ai tahun ppm mandiri perkotaan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan indeks pembangunan manusia lpm) dan pencapaian sasaran mille1111i11m devetopmem goals gs) pelaksanaan ppm mandiri perkotaan kora bandung baru dilaksanakan dengan jumlah kelurahan sebanyak kelurahan kecamatan dan total dana sebesar rp. (0delapan miliar delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya bersumber dari apbn melalui departemen pekerjaan umum direktorat jentera cipta karya. mempan.imbang.kan pc kembang.an positif ppm mandiri perkotaan tersebut, pemerintah pusat dan kota bandung telah menetapkan kebijakan unruk memperluas jangkauan wilayah dan keberlanjutan pelaksanaan ppm mandiri edc0than pada tahun dengan mencakup kelurahan kecamatan, dan mengalokasikan data yang cukup signifikan sebesar rp. (empat1 pt1lt1h satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kategori sharing ( fiskal sedang don tinggi) dari pemerintah pusa1 sebesar rp. (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari kota bandung sebesar rp. (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). keberlanjutan pelaksanaan ppm mandiri perkotaan in\ sangat paling meng,ingat k()atribusi ppm mandiri perkotaan saat ini ban.i membiayai sekitar dari kebutuhan program yang disusun masyarakat pjm renang.kis), sehingga upaya penanggulangan kemiskinan masih belum optimal. sedangkan perluasan sasaran dan besaran dana dilakukan dalam rangka upaya mengurangi jumlah penduduk miskin kota bandung dan penduduk indones.ia menjadi dari total penduduk lndonesia pada tahun bab pendahuluandana blm adalah dana publik yang diberikan sebagai wakaf (titipan) dari pemerintah kepada masyarakat yang bermakna bahwa penggunaan dana blm oleh masyarakat hanya dapat dimanfaatkan bag.i kepentingan penanggulangan kemiskinan. hams disadari pula bahwa sebagian besar sumber dana pnp mandiri perkotaan adalah hutang luar negeri yang harus dibayar kembali kemudian hari. diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan dana tersebu1 secara tepat, benar. efesien. efektif. dan dapat menanggulangi.i persoalan.n kemiskinan wilayahnya, yang pada g.gilirannya akan meningkatkan produktivitas mereka, sehingga dapat menjadi bagian dari sumber pendapatan untuk dapat membayar kembar hutang luar negerinya. l,fant, dana bia1 harus disekap; sebagai pele.ungkap sarana proses pembelajaran untuk crubahon si.kap dnn perilaku masyarakat am 11links.anakan regia1an entmggulang,m kemiskinan berbasis nilai nilai 11nil. nwl dan berorientasi patio peningkatan .,p,\ sehingga tolok ukur dari pembelajaran bi.a1 nat dili ju, ada sejauh jno bi.m dimilnfaa akan oleh masyarakat selam be.rtnnggun .:jawab ro. m;ional l sesuai human kis. substansi makna dana blm sesko.asuhnya merupakan media pembelajaran masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai nilai universal kemanusiaan maupun prinsip prinsip kemasyarakatan sehingga_a pada g.gilirannya akan mampu menyelesaikan person jan sosial, ekonomi dan lingkunganfpermukiman mereka. lebih dari hu. komponen dana 8lt\ diadakan jug.a dengan tujuan membuka akses bagi masyarakat miskin sumber dana yang dapat tang.sung digunakan oleh masyarakat miskin untuk upaya upaya penanggulangan kemiskinan. blm merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis tiga bidang (lingkungan. sosial, dan ekonomi) yang dikenal sebagai friday agar mandiri dalam menanggulangi pet jalan kemiskinan dan mampu memberikan kontribusi pada pening.katakan sena pencapaian wilayahnya. z.t pe.mahkamah tentang oa1u, blm proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan melalui praktek langsung lapangan oleh masyarakat sendiri dengan melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam pim penangkis. dalam praktek ini masyarakat diberikan s1implan dana yang dinamakan bantuan langsung masyarakat i)lm). dana blm ini langsung dikelola oleh masyarakat melalui bkm lkj\ dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat miskin sebagai penerima manfaat melalui ksm panitia. harapan melalui pembelajaran adalah masyarakat secara bertahap belajar menumbuhkembangkan kebudayaan dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi troya). jenis jenis kegiatan dapa1 ditentukan sendiri oleh masyarakat melalui rembug warga, dengan tetap memperhatikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan (aspek friday) sesuai kebutuhan masyarakat sebab.dimana layaknya pcmbclajatan pada kontak realita (bukan laboratorium). bab konsep dana bantu lang sung masy arak (blm) penerima manfaat penerima manfaat ppm mandiri perl<than adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati sena ditetapkan bersama oleh seluruh masyarakat, pemberi,uah. kelurahan, dan stakeholder setempat, melalui proses pemetaan swadaya (community self s,,n. ey) berbasis pm md gs. tujuan pemanfaatan ana blm dana blm harus dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat. dengan demikian tujuan dari pemanfaatan dana adalaharana dan prasarana dasar lingkungan;osial; menumbuhkembangkan pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin mela jui kegiatan kegiatan bidang ekonomi; tumbuhnya rasa kebersamaan (munculnya kepedulian dan so1paritas sosial) masyarakat kelurahan desa tersebut; tumbuhnya rasa kepemilikan yang besar terhadap program melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakannya sana membangkitkan potensi swadaya masyarakat baik berupa materi, tenaga maupun pikiran. tertentu11.n pemanfoattm dana jjl~ pipa1 ma,,diri perkotaan dana blm ronan.gis untuk lokasi lama digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang ada dalam pjm penangkis, yang dibuat berdasarkan pemetaan swadaya berbasis kinerja peningkatan pm mo gs. k21~ri jw ori curah.an kel beda;.; o.r jumlah j\"ndl.klub kcl~ none jiwa .() $1d jiwa jiw11 m1.:lidi l.oi.:1l1i ppm mandiri pl;fond jul.ab aborsi lilin oita illa rr. s0iota tiba=~ pt11c mt111 draw: olm wn2 tnhlln tabel i.i distribusi alokasi dana blm kelurahan alokasi jl.t. alokasi blm lokasi curah.an bervariasi antara rp. (secara lira puluh juta rupiah) hingga rp. (tiga ratus lima puluh juta rupiah). sesuai jumlah penduduk kelurahan tersebut seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini allow:i bantuan langsung masyarakat blm) blm merupakan inna j stimulan untuk mendorong masyarakat membangun motil sosial melalui pembelajaran kritis tiga bidang (lingkungan, sosial dan ekonomi) yang dikenal sebagai friday agar mandiri dalam menunggu1anti persoalan kemiskinan dan mampu meningkatkan serta mempercepat pencapaian ti.1d wilayahnya. . tahap tllwop . ""~ l;a11, ppm m01 2ml tap8hj %(ap8n) ~apbd) . 'a &a (ap9hj 3n(ap'sn) ""' . . . . ~(""8n) ~(a {n'in) kota' kab lu~ """" . a'6m) ~(ap&n) ,.,,., . ~(ap80) . ,an,i pii ~(ash) _.,, 'ii. (apbn) l(ot# k.o mago,rl . llllooli . ., 'l'( ap8hj m.{ap8h) ., . """ :o,l(ap'io) dana bantuan langsung masyarakat ini mencakup bantuan langsung masyarakat lokasi kelurahan ppm mandiri perkotaan yang berdasarkan pada kategori fiskal tinggi, disalurkan langsung kepada badan lembaga kcswadayaan masyarakat bkm lkm) secara bcnahap tahap sebesar bersumber dari aj'bn, tahap sebesar bersumber dari apbd, tahap sebesar ~ o bersumber dari apbn, dan kota bandung berada pada posisi kategori fiskal tinggi maka starring ap80 mekanisme pencairan dana slm mencakup beberapa katagori sebagai berikut bab mekanisme pen aliran bantuan langsung masyarakat ppm mandiri perk aan administrasi keuangan melampirkan rencana (pembukuan) sekretariat dan penggunaan dana rpd blm upk jah diverifikasi oleh tahap yang 1elah disepakati kmw maskot masyarakat dan diverifikasi ekonomi manajemen kerang.e.n) kmw kokoh); dengan hasil baik; proposajusulen ksm untuk melengkapi font dokumen penggunaan dana blm lahan pencairan (pp blm, band, telah dinyatakan layak oleh kwitansi, copy rek. bkm lkm, kmw kokoh) dan disetujui resume sp oleh rapat bkm lkm; administrasi keuangan (pemburuan) sekretariat dan upk 1lah diverifikasi oleh kmw maskot tahap ' o) dari apbd bkm lkm telah melaksanakan melampirkan rencana review panisipati penggunaan danafrpd blm (kelembagaan. keuangan dan tahap yang telah disepakati pjm renta penangkis); anggota masyarakat dan diverifikasi bkm lkm yang telah habis kmw kor<ot); masa baktinya harus sudah terbentuk ksm panitia yang dipilih ulang dengan minimum dinilai layak oleh kmw penduduk dewasa kokoh); mengikuti pemilihan tingkat proposal usulan ksm untuk basis: penggunaan dana blm tahap mclampirk:an pjm dan rencana telah dinyatakan layak oleh tahunan penangkis hasil review km w kokoh) dan disetujui yang telah disepakati masyarakat oleh rapat k.milk; dan diverifikasi kmw kokoh); administrasi keu.angan okmilkm menandatangani {_pembukuan) sekretariat dan surat perjanjian pemberian upk telah diverifikasi oleh bantuan spp8) dengan pihak kmw maskot pemerintah yang diwakili pojok; ekonomi manajemen keuangan) melengkapi form dokumen dengan hasil baik. pencairan pp band, kwitansi, copy rek. bkm lkm\. tahap ' o) dari apbn syarat pemanfaatan syarat pencairan tahap pencairan tabel syarat pencairan dan pemanfaatan dana slm dana blm disadur<an langsung kepada bkm lkm badanllembaga keswadayaan masyarakat), secara bcnahap sebagai berikut penggunaan dana blm pada dasarnya dana dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada pjm d.an rencana tahunan penangkis, pembelajaran aspek friday dan kes,pakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dap.at benar benar memberikan manfaat1 berkurangnya kemiskinan kelurahan bersangkutan. penerima manfaat ppm ~{p adalah keluarga.a mis.kin yang diidentifikasi masyarat.at sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh seluruh masyarakat, pemeran1ah kelurahan clan stakeholder (pemangku kepentingan) setempat, melalui proses pemetaan swadaya (comm,mil self sun ey) yang berorientasi pada ipm md gs. untuk dapa1 menggunakan dana blm tersebut masyarakat harus memperhatikan persyaratan persatuan yang telah ditetapkan. persyaratan pencairan dan penyaluran dana blm untuk pengelolaan dana blm. bkm berhak memperoleh bop untuk biaya operasional kegiatan bkm dari dana blm yang pengelolaannya dilakukan oleh sekretariat bkm.. maka besarnya biaya operasional bkm sebesar rp, (lima juta rupiah); untuk katagori kelurahan sedang, maka besarnya biaya operasional bkm sebesar rp. tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan: untuk katagori kelurahan besar, m.aka besarnya biaya operasional bkm sebesar rp. (sepuluh juta rupiah). bia.ya >er:a.!ional bkm melampirkan hasil audit tahun terakhir oleh auditor independen melampaui,:an rencana penggunaan dana! rpd olm tahap yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi kmw kokoh); proposal usulan ksm untuk penggunaan dana blm tahap te!ah dinyatakan layak oleh ka1"w kokoh) dan disetujui oleh rapa! lkm; administrasi keuangan (pembukuan) sekretariat dan upk telah diverifikasi oleh kmw asal ekonomi manajemen keuangan) dengan basil baik; dana tahap yang tersalurkan ksm telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan admins1rasi minimal " o: kegiatan kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh tim fasilitator serta diverifikasi kmw konsol). ekonomi manajemen kuang_an)' dengan hasil baik; dana tahap yang: tersalurkan ksm telah dimana'akan dan dipenangsungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal kegiatan . kegiatan yang: dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh tim fasilitator serta diverifikasi kmw kokoh), tahap ill ' o)dari apbn administrasi keuangan (pembekuan) sckrerariar dan upk telah diverifikasi oleh km\v asal ekonomi manajemen keuangan) dengan hasil baik; melengkapi form dokumen pencairan pp blm, band. kwitansi, copy rck. bkm lkm. resume sp secara lengkap mengenai alur meka.nisme penyaluran dana blm dapat dilihat pada gambar dan penjelasan bawah ini alur mekanisme penyaluran dana blm pengelolaan keuangan bop bkm lkm ini dikelola oleh kesekretariatan bkm lkm yang akan mengatur pengeluaran biaya operas.ional bkm lkm:. kesekretariatan harus menyusun rencana keuangan tersebut dan dipertanggungjawabkan secara periode kepada bkm lkm sena diaudit1 oleh lembaga audit pemerintah (bpk, bahasa) maupun lomba,ga audit independen dalam pengelolaannya, penggunaan dana bop bkm lkm ini dapat dig:gunakan untuk keperluan biaya rapa1 bkm lkm uj>.up; insentif sementara upk, upl ups dan sekretariat; upk, upl ups dan sekretariat; biaya rumah 1angga sekretariat listak, telepon. pam); tran spon up up dan sekretariat; biaya penggandaan dokumen pencairan dana blm; biaya biaya lain atas persetujuan rapat bkm dan biaya open.signal bkm ini 1idak boleh digunakan umum horor insentif anggota bkm. penarikan dana bop ini harus dilakukan secara bcnahap sesuai tahapan pencairan dana blm yang diajukan keteoanoao; bank labaribank ya119 ditunjuk setda secretariat dae,ah besek bendahara sel<retreat svt satker: satuan non vertikal tertentu satuan kerja ppk pejabat pembuat komitmen pojok penanggungjawab operasional kegiatan bkm l.km badan keswadayaan masyarakat .lembaga keswadayaan masyarakat ksm kelompok swadaya masyarakat setda la8 alt bank yang unjuk ben scl( sati<er bappeda g;j ppi( . . pojok bkm u<m rekening bkm lkm (l tim falli jstor ksm (l ll) masyarakat verifikasi sfl:as pen.aliran oleh satker dan penerbitan spm ;;; ;;; {l veriflltasi socks pencairan <>'eh ppk dan ;;; ;;; penerbitan spp (l serif'isi berkas$ pen.aliran pojok dan peneliti (l 5r:iu.il f!t:!!$;ii!'.i!n qiy permohonan pembayaran) apps surat peta jalan pengaturan bantuan) band berita acara penarikan penggunaan dana) kwitansi pembayaran rekan119 bank bkm spin;men) ~y. pem1o(atap fla dill rencana penggunaan dana rpd) tahap proposal ksm untuk penggunaan 8lm tahap administrasi pembukuan seklttarlat upi< baik dana tahap telah dimanfaatkan.an dan disertai.nggungjawabkan minimal pegiat:an yang dilaksanakan telah dipetik oleh fasilitator dan diverifikasi kolot l< (l proses general>tan sp2d surat perintah pencairan dana) alur mekanisme pen aliran blj\ ppm mandiri perkotaan dana daerah untuk program bersama (dub) apbd satuan: 8berkas norma1 fc)umat yang barus diisi dan ditandatangani (se.many rangkap: 11ntuk arsip bkm, untuk arsip kokoh don rangkap untuk sj' portal pencairan) berkas pencairan blm pojok rnc!akun verifikasi.i dan penandatanganan berkas pencairan blm drama,anya perrnchonan pembayaran); spp surat perjanjian penyaluran bantuan), bermaterai rp. (enam ribu rupiah); band berita acara penarikan.n penggunaan dana); kaitan1 pembayaran, bennaterai rp. (enam ribu rupiah): rekening bank bkm (.km specimen). berkas pencairan blm disusun oleh bkm sebanyak rangkap data status sim pnj>m \,ip bkm .km se1lah melakukan proses review pjm penangkis, review kelembagaan dan review keu.angan maka memenuhi persyaratan untuk pencairan blm dengan difasilitasi dan diverifikasi oleh fasilitator da1am menus:un bekas pencairan blm dinnrttranya j>p permohonan pembayaran); spp8 surat perjanjian penyaluran barusan), bermaterai rp. (enam ribu rupiah); band berita acara penarikan penggunaan dana): kwiransi pembayaran. bermarcrai rp. (enam ribu rupiah); rekening !link milk( specimen) dengan ditandatangani dan cap oleh bkm. lurah, dan ksm. output kegiatan alat keripik lsi prosedur berkas pen.aliran bli\ diverifikasi dan dita.ditangani oleh pojok dan penerbitan untuk ajukan pejabat pembuat komitmen ppk) kegiatan proses penyusunan berkas.s pcncainm mana odc kegiatan dan prosedur pelaksanaan langkah langkah operaslooet penyaluran blm prosedur alat bantu output kegiatan mark melakukan verifikasi dan berkas pencairan berkas.~ pencairan penandatanganan dokumen blm yang 1elah blm diberi'kasi dan pencairan olm diantaranya diverifikasi oleh ditandatangani oleh permohonan pembayaran); ppk ppk dan penerbitan spp surat perjanjian spm untuk ajukan penyaluran bantuan). besek sekda bennaterai r.p. , ; band berita cant penarikan penggunaan dana): kwitansi pembayaran, bermatcsai rp. , ; rekening bank bkm lkm spicemcn). keripik.asi bt:ras pencairan dana ll\ oleh satker kegiatan kode kegiatan prosedur pelaksanaan prosedur al.at baru output ke:niatan ppk deng.an world me1lakukan berkas pencairan berkas pencairan verifikasi.si dan penandatanganan blm )'lang telah blm diverifikasi dan berkas pencairan dlm diataranya diverifikasi oleh ditandatangani oleh permohonan pembayaran); pojok t>pk dan penerbitan spp surat perjanjian spp untuk ajukan punya quran bantuan), bermarerai marker rp. , ; apps serta ac:a.ra penarikan penggunaan dana): kwitansi pembayaran, bermaterai rp. , ; rekening bank bkm lkm specimen). verifikasi 8berkas perairan dana bl>.m oleh ppk kegiatan kode kegiatan prosedur.r pelaksanaan prosedur awal bantu output kegiatan setelah dipastikan bahwa dana s}'u,uf,.j,)'huruf bukti punya quran blm telah masuk rek. bkm, pmu, ' matan dins blm dana ksm selanjutnya anggota skj\"f yang dal:.m1 ffi.\p wl3p penyair:l.fl menandatangani rek. bkm a:mnc, pjm bisa mencairkan dana blm pro"""~' bank pc1aksara bkm setelah rci c;) j18 memenuhi sl'.arat nt:manfaat.t!r .na(rpo): dana ll\ resume propos. untuk keamanan dan efisiensi, proposal la,':lk tcm3$.lk t.:uni,iau kesekretariatan yang ditunjuk .gelar anggota ks.\i; bkm bisa saja pada hari itu juga spj sumi pamyat:13rl membagikan kepada ksm pco)'dcsaiao (sesuai bapak rpo) melalui pekerja:m bl.\ transfer rekening ksm atau sj''""' >'"' ' ksm langsung yang dibagikan pt:manfaat111j d:!n.'l blm bank dan disaksikan oleh dam seri.'ln tahu punya.lurah dan penanda.ata:n ota bu\ ksm lr7 dan kegiatan kode kegiatan prosedur pelaksanaan prosedur alat bantu output ktg.iu.an bank jabar bank yang ditunjuk mc1lakukan proses l.kembar sp20. bank jabar bank yang peneairanltransfcr rekening lembar penarikan ditunjuk memrausfer bank yang miliki oleh dana. dana blm bkmilkm rekening bkmilkm spicemcn) proses pencairan oleh bank jabar rank yang ditunjuk kegiatan kode kegiatan prosedur pelaksanaan prosedur ahlul bantu output kegiatan besek sekda me1lakukan verifikasi berkas pencairan berkas pencairan terhadap berkas spp, spm,dan spp spm slm diverifikasi dan berkas lainnya a serta berkas dan lainnya yang ditandatangani oleh pencairan blm diantaranya telah diverifikasi besek dan penerbitan permohonan pembayaran); oleh satker sp20 untuk ajukan spp surat per'partisan bank jabar bank punya quran bantuan), yang ditunjuk bermaterai r.p. . ; apps berita acara penarikan penggunaan data); kwitansi pembayaran.n., bermatcrai rp. . ; rekening bank mll. specimen). proses penerbitan sp20 dana blm l,.~ kegiatan kode kegiatan prosedur pelaksanaan laporan rekapitulasi kegiatan ksm. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sp laporan pelaksanaan kegiatan ksm l.laporan pelaksanaan kegiatan ksm oar; seluruh laporan ksm, up up membuat laporan pcnanggungjawaban kepada bkm dan diserahkan melalui kesekretariatan. setelah melaksanakan kegiacarmya, ksm mempertanggungjawabkan baik secara fis.ik maupun administrasi kepada up up unit pengelola). fo,mat laporan pelaksanaan keg_siaran ksm pihak pihak yang terkait (wakil cnc:tiran r\v, aparat kelurahan, bpd lpm mclampirbn rencana d3na rpo dan masyarat~t 6u.i ta.hap ya~ namun apabila d1rasakan aman telah disco.k:ui untuk membawa dana slm maya.raka1 d:u1 kelurahan, bkm melalui dh't1' \k~i k.mw konon): kesekretariatan dapat propose, wbn ksm menyalurkan dana blm ksm jik ~,n masing masing kelurahan yang d:tna blm tah:lp dihadiri oleh warga_a, sehingga 1lah dina1atan layar:. ma.syarak1 setempat dap.ar oleh kmw kod:oe) mengetahui secara mereka proses clan di.setujui oll topo1 okm lkm: punya1uran dana slm admin std.1i kcu:tiga, khusus untuk upk unit (pclobukuan) peugeot keuangan). u'pk wajib sck.n::cara1 clan upk mencatat transaksi penyaluran cloth dh' cfl jibis oleh dana blm ksm dalam kmw (a,l,oc &ono nil manajemen pembukuan upk seketika kcu. mg.,n) da,g.,n saat kesekretariatan basil l:klik: menyerahkan dana blm_ aru.\ .!\ ksm~ 1etsalwbn ksm lc:lah dinnnfaa1bn d3n dij) mggungj11\\ ;il>b sec:.lfa leb'lis dan .tdlninistrnsi minimal ' o kc&iat.'lf m(eiga.1n yll" dil 1cbl diperiksa dal dil3 dala:ngawi oleh tim familia1or sana di\'verifikasi kh1 kroll. bekas atau format format dalam rangka menunjang pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung blm) ppm mandiri perkotaan 1tercantum dalam lampiran dan ill ketentuan.n lain iain khusus untuk ksm usaha ekonomi, laporan ran rekapitulasi maka ksm mempunyai kewajiban p,pelaksanaan keg.ikatan ksm mengembalikan dana pinjaman kegiatan pergiliran pergiliran usaha upk dan data pengemban jian dari usaha ekonomi ekonomi ksm diterima kembali oleh upk. beberapa ketentuan yang perlu di.perhatikan oleh upk adalah sebagai berikut dana pengembalian ksm tidak dibenarkan menge,,dap secara cash uj>k lebih dari (tiga) hari; jumlah dana cash maksimum yang boleh dipegang oleh upk adalah juta, apabila lebih dari (tiga) hari belum menjadi pergiliran, maka vpk wajib menyetorkan dana yang ada rekening bkm; upk h.arus. terus berupaya memfasilitasi penyusunan dan penilaian kelayakan teknis proposal ksm serta memfasilitasi ksm layak yang selanjutnya diajukan kepada bkm untuk pcnnohonan pergiliran; atas dasar proposal yang layak tersebut bkm akan mengadakan rapat prioritas ksm dan menetapkan sejumlah ksm sesuai dana yang tersedia kemudian basil ketetapan tersebar dituangkan dalam 8apps rpo pergiliran; berdasarkan bapak rpd derita acara penetapan prima usulan regia1anf rencana penggunaan mana) pergiliran tersebut ksm. bkm melalui kesekretariatan akan mencairkan sejumlah dana upk yang selanjutnya oleh upk akan disalurkan kepada ksm sesuai usulan . :atan. keberhasilan pelaku.angan program bantuan langsung masyarakat ppm mandiri perkotaan dapat dinilai dari terpenuhinya indikator indikator sebagai berikut ini seluruh dana program bantuan langsung masyarat.lt blm) ppm mandiri perkotaan dapat tersalurkan sesuai dengan pagu anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan; dana blm yang disalurkan dikatakan cepat sasaran apabila seluruh syarat sana format teknis maupun administrasi penyaluran bantuan dapat terpenuhi; untuk kelengkapan pelaporan serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku setiap penerima blm harus raport.:an penggunaan dana serta perkembangannya setiap bulan seka selama satu kebun. andi.kantor keberhasilan tkp ppm mandiri perkotaan wajib menyampaikan laporan dari hasil monitoring dan cvefuesi kepada walikota mela jui se.krctaris daerah; bkm lk \ penerima blm wajib melaporkan penggunaan dana serta perkembangannya kepada walik1a bandung melalui tkp ppm mandiri perkotaan setiap bulan sekali; pelaporan dilakukan sebanyak bulan sekali dengan masa tenggang penyampaian laporan selama (satu) bulan. pelaporan evaluasi evaluasi dilakukan oleh tk"pp ppm mandiri pc. '\t()(aan bakar;a,ama dengan uni1 kerja tcau: evaluasi dilakukan setiap bulan sekali dari hair monitoring, bkm atau ksm yang telah menerima bantuan dana langsung masyarakat1 dari pemerintah kola bandung wajib memberikan informasi perihal kegiatan berupa laporan pena.nggungjawaban lp]) kepada walikota bandung jui satker ppm mandiri perkotaan; monitoring dia.bukan oleh tkp ppm mandiri perkotaan bekerjasama dengan unit kerja terkait sen.a aparat kewilayahan; monitoring dilakukan bulan sete1ah bantuan terima oleh bkm lkm, monitoring selalu1nya dilakukan setiap bulan sekali secara reguler; atas se:tiap monitoring yang dilakukan dibuat berita acaranya; kegiatan monitoring dikenai dengan kegiatan pembinaan teknis, som maupun manajerial; hasil monitoring dapat dipublikasikan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian bantuan selanjutnya. monitoring bab pengawasan, evaluasi, pelaporan dan indikator keberhasilan\ ~ekretaius daerah kota bandung, dada roda ttd. wal,kota bandung, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan ppm mp) terkait dengan perubahan paradigma secara mendasar. seiring dengan proses demokrat1isasi.t ini lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator, dan stimulator. penanggulangan kemiskinan diharapkan akan tumbuh aras prakarsa masyarakat dan dilaksanakan secara mandiri dalam tatanan sistem perencanaan partisipatif. dengan adanya pet"unjuk penyaluran bantuan langsung masyarakat bl.m) ppm mandiri perkotaan diharapkan semua pihak dapat menjalankan kegiatan tersebut sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka menambah akses guna meningkatkan produktivitas masyarakat yang diharapkan dapat menunjang terhadap peningkatan dan gs, sehingga masyarakat semuanya dapat melakukan pembangunan semua aspek sosial, ekonomi., dan lingkungan. hal bal yang bersifat lebih teknis dan administratif akan diatur secara tersendiri oleh tim koordinasi pelaksana program ppm mandiri j>perkotaan kota bandung dalam setiap kegiatan yang bersumber dari bantuan lang.sung masyarakat mandiri perkotaan. baby penutup format pencairan dana blm (ppm mandiri perkotaan) dub apbd nomor ahun tanggal: desember2009 lampiran peraturan walikota bandung nana, tanda level tangan cap tanggal keterangan catalan l.lembaga instansi tim f'asked pojok kokoh askorbat oia satker kota rekomendasi verifikator kelengkapan k~besaran pena.isian data jenis dokumen tahap ada t\dak benar salah pp blm spp blm band akuntansi resume sp3 ppp) fotokopi rekening bkm lkm verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen bandung. barat warna bkm lkm kelurahan kecamatan kot propinsi kmw l mbar v verifikasi dokumen pencairan dana blm ppm mp catatan: kaleng:kapan dan kebenaran dokumen terlampir core yang tidak perlu . penanggung jaw.ab operasional kegiatan ppm mp kecamatan demikian permohonan pembayaran dana blm ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya. rp. is nama pemeran,,g rek. sosial buku tab.giro) rekening und.ah dana blm yang diajukan terbilang bandung jawa barat (lulus nama &nl secara jelas don lengkap) (lu nama bkm!lkm) bkm lkm kelurahan kecamatan kot provinsi yang membuka rekening bank alamat bank rekening atas nama berdasarkan hasil verifikasi bersama kmw terhadap kesiapan pektksanaon kegiatan pipa1 1up dan kelengkapan dan kel>menara dokumen pencairan data, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pemda j amn l)ana alt1p ul untuk penanggung jawab operasional kegiatan pojok) ppm~mp kecamatan . ko1.a. bandung. berdasarkan keputusan walikota nomor menindak untuk dan alas nama pemerintah republik indonesia . nama jabatan pada hari ini tanggal . . bulan tahun . kami yang bertandatangan dibawah rm: kepada yth. pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja stiker kota, tempat perm oti onan pembayaran dana blm (pp blm) lampiran surat cl'janjikan penyaluran bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah pihak k.dua menyerahkan hasil verifikasi kmw terhadap pjm dan rencana tahunan penangkis yang disepakati masyarakat kepada pojok. pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku ppm mp, sebagaimana disebutkan dalam buku pedoman p2kp dan juk jak j>npm mandiri p2k.j> dan ketentuan ketentuan lainnya, sete memenuhi persyaratan umum perjanjian (tesla,nir). pihak kedua akan melaka.anakan kegiatan sesuai dengan perencanaan jangka menang_ah pjm) dan rencana tahunan program penanggulangan kemiskinan renang.kis) yang disusun serta disepakati masyarakat kelurahan dan telah diverifikasi oleh kmw. pihak kedua berwewenang dan bertanggungjawab untuk menerima sena menyalurkan dana bantuan langsung masa.ra.kat blm) pn.pm ;\,fp dari pemerintah masyarakat melalui kelompok swadaya ma!)'}'arakan (ksm) atau panitia setempat. ksm panitia akan menerima olm melalui proses seleksi yang ditetapkan oleh bkm lkm. ksm panitia akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian. sebab.dimana terlampir dalam spp ini. kedua belah pihak .sepakat jabatan koordinator badan keswadayaan masyarakat bkm) kelurahan,., kecamatan. kota propinsi.,. . berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkanfdicatatkan notaris . . tanggal alamat (diisi alamat namo k,)tm.liuaror) ,,., selanjutnya disebut pihak kedua ii. nama penanggungjawab operasional kegiatan pojok) ppm mp kecamatan . . kota bandung propinsi jawa barat berdasarkan keputusan walikota bandung nomor teman, menindak a1as nama pemerintah indonesia. selanjutnya disebut pihak pt.irama. nama jabatan kami yang bertanda tangan bawa.h ini berdasarkan daftar asian pelaksanaan angkatan ota) satuan kerja non vertikal penentu penanggulangan kemiskinan perkotaan, nomor 1tanggal kelurahan kecamatan kot swk $urat perjanjian penyaluran bantuan ($ppb) lampiran z bantuan ppm mp sudah termasuk biaya operasional dan pengendalian bkm lkm. likuidasi. apabila berdasarkan penilaian kmw dan pojok, pihak kedua dinilai tidak mampu menunjukkan potensi keberlanjutannya, terutama dalam pengelolaan dana berg.ulir (kredit mikro), maka pembayaran dana tahap selanjutnya datang,bukan dan diberlakukan ketentuan likuidasi, his.ga pihak kedua telah memenuhi syarat yang menjamin keberlangsungan kegiatan dana bergulir ppm mj' kelurahan dimaksud. dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh km\v, tempat pihak kedua dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana bergulir sebab_dimana yang diharapkan, maka kmw dan pojok berhak melaka.an.akan pertemuan likuidasi kegiatan pengelolaan dana bergulir (kredit mikro), dengan cara dana bantuan yang telah diterima pihak kedua (berwarna dengan dana barusan dana 1tahap [o) hanya dapat digunakan bagi usulan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan permukiman yang menunjang 1langsung upaya penanggulangan kemiskinan kelurahan tersebut. usulan keg.ikatan prasarana dimaksud harus diusulkan secara panisiparif, transparan dan akuntabel atas dasar kesepakatan masyarakat, melalui serangkaian rembug warga masyarakat kelurahan tersebut, dengan berpedoman pada pjm ronan.gis. usulan kegiatan prasarana dimaksud harus terlebih dahulu disetujui oleh kmw. pembatas.an pembayaran blm. pihak kedua menyerahkan hak otorisasi kepada kmw dan tim koordinasi kota kabupaten untuk membatalkan pembayaran dana slm, sebagian atau seluruhnya. jika. menurut penelitian kmw dan tim koordinasi ko1a! kab bkm lkm danlatau ksm~ksm jl>panitia kelurahan itu, tidak membutuhkan dana dimaksud, danlatau gagal mencapai 1arg1 kegiatan danfatau gagal memenuhi prinsip dan nilai sena ketentuan dalam ppm mp maupun range proyek, dengan pertanda atau indikator indikator sebaga. berikut tidak terdapat atau dipilih relawan masyarakat keluar.han tersebut setelah (empat) bulan tim fasilitator bertugas lokasi sasaran tersebut; bkmilkm tidak terbentuk danlatau kinerjanya 1idak efektif setelah satu tahun pelaksanaan t>npm mp kelurahan tersebu1.1t; pencapaian kemajuan dan perkembang.an proyek ppm mp tidak memuaskan dalam kurun wak1u satu tahun pelaksanaan proyek~ di1muka.n indikasi adanya penyalahgunaan dalam peng:una.n dana bantuan pl\rr mp; tidak terdapat indikasi potensi keberlanju1an (sustainability) program kegiatan, dana dan kelembagaan kelurahan cr$ but; terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan. prinsip, dan nilai ppm mp 1idak mungkin dapat d_dilaksanakan secara taa1 asas dan konsisten. dalam kondisi salah satu atau lebih penanda a1as terpenuhi, maka spp olm ini berlaku sebagai surat kuasa 01irigasi dari bkmilkm kepada kmw dan tim koordinasi kota kabupaten. keduanya akan met>beritahukan masyarakat kelurahan bersangkutan melalui surat pemberitahuan pembatalan bantuan kelurahan in'luar llar1m mdl'lhd t)() ul' ij al' iji) arab! nld, unit "l(l$in1t kobltpa1.at! kot11 pcl"ffffff \'( ciri unj7 lml""'k j alamat, pmgdolatln ideal oaa lt. jumlah dana bantuan ppm mp untuk katagori filum.l sedang, tinggi dan sang:a:t tinggi pembayaran tahap porsi apbn rp. pembayaran tahap '%) porsi bo > pembayaran tahap porsi apbn rp. tahapan punya.lurah dana. spp., salah satunya dilengkapi dengan materai lampiran spp dan berikut laporannya dibuat (lima) rangkap untuk dokumen penagihan satker. pihak kedua, koordinator bkm lkm pihak pertama penang:ung jawab operasional kegiatan . rekening atu nama nama bank alamat bank nomor rekening dana bantuan ppm mp dibalut.:an melalui rekening bank pihak kedua, sebagai berikut, maka besarnya biaya operasional bk~ l.km sebesar rp. (lima juta rupiah): untuk katagori kelurahan sedang, maka besama biaya operasional bkmilkm sebesar rp. (tujuh juta lima rat ribu rupiah); dan untuk katagori kelurahan besar. maka besama biaya operasional skj,. lkm sebesar rp. (sepuluhjuta rupiah). penarikan dana bop ini akan dilakukan secara menahan sesuai tahapan pencairan dana yang diajukan. (a) menjamin bahwa anggota ksm j>panitia adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat bantuan ppm mp, berdasar.an peta kemiskinan yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukan masyarakat sendiri; (b) menjamin bahwa usulan usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan o1eh upk dan kemudian disetujui bkm lkm adalah merupakan kegiatan yang didasarkan dari hasil pemetaan swadaya clan perencanaan pa.fisika1if (baik pjm maupun rencana tahunan renang.kis) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat: (c) me,jamin bahwa usulan usulan keg.ikatan yang disetujui telah dipilih dengan men,gunakan kriteria yang ditetapkan dalam buku buku pedoman ppm mp maupun kriteria tambahan yang ditetapkan pemerintah indonesia, dalam hal ini satker ppm mp pusat; (d) menjamin bahwa usulan usulan kegiatan ksm panitia telah dinyatakan layak oleh upk pupus dan hasil penilaian kelayakan 1tersebut telah rekomendasi scene dhandarangani oleh kmw: (e) menjamin jumlah kebutuhan dana se luruh usulan kegiatan. ditambah a1lokasi dana untuk biaya operasional dan pengendalian bkm lkm, 1idak melebihi alokasi dana desa kelurahan; tanggungjawab rkm lkm tanggungjawab hukum yang berlaku" berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku pemerintah lndonesia: spp" berarti surat perjanjian penyaluran batuan ppm mp yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama sama dengan seluruh dokumen yang tercantum pada butir surat perjanjian penyaluran bantuan ppm mp yang ditandatangani; persyaratan umum" berarti persyaratan umum pada spp ini; pemerintah" berarti pemerintah indonesia, yang dalam ha1 ini satker nl_> m mi> pu58t; pihak panama" berarti penanggung jawab operasional regia1an pojok) kecamatan ting.kat kota, yang beninclak atas nama t>pemerintah lndonesia: pihak kedua" berarti badan keswadayaan masyarakat bkm) yang menindak atas nama masyarakat kelurahan kecamatan kora bandung propinsi.i jawa barat kecuali apabila dalam korteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam surat perjanjian penyaluran bantuan ini dinaikan sebagai berikut d~fini.si lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari spp dan memiliki ketemu yang mengikat. lampiran ppb persyaratan umum perjanjian pen uran 8bantuan (a) melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan~ pnas1p pnas1p 1transparansi dan akuntabilitas, pedoman perlakuan penduduk asli. pedoman pengelolaan lingkungan, pedoman pembebasan lahan dan pemukiman kembali {jika tipe'bukan, dihampiri.an perjanjian ini); (b) bila usulan sub proyek han.ss dilaksanakan oleh pihak ke maka proses1r pengadaan harus mengacu pada pedoman pcngadaanlundang ulang yang berlaku; (c) menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan ksm panitia, sejak tahap penyusunan usulan kecil.an hingga pelaksanaan clan pemeliharaan regia1an, senantiasa dinas.akan pada prinsip dan nilai serta ketentuan ppm mp; tanggung jawab ksm panitia (f) menjamin bahwa dana yang akan disetorkan masyarakat oleh ksm ksm panitia adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya. dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuat serta acara pertemuan ksm panitia bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan o1eh rapat anggota okm lkm serta diverifikasi oleh kmw; (g) menjamin bahwa keg.ikatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tertuang jam pedoman pelaksanaan ppm mandiri perkotaan bab (h) melakukan pengelolaan kerang.an secara benar, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan standar asuransi yang ditetapkan; (i) mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan dkm lkm~ minimal satu kali sar tahun dengan biaya bkm lkm. selain itu, bkmilkm juga akan terbuka terhadap pemetik.sa keuangan yang ditunjuk oleh dpp atau instansi pemeriksa lainnya; (j) jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpan,gan penggunaan dana oleh bkm lkm, maka bkm lkm wajib mengembalikan dana yang dimaksud: (k) bkmilkm wajib menyimpan catatan dan bukti bukti pengeluaran terkait deng.an ppm mp selama jangka waktu tahun; (i) melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan sub proyek dan menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan pojok, kelurahan! desa dan kmw: selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan salinan laporan lainnya. sena mengadakan peninjauan lapangan. pada akhir pekerjaan., bkm lkm berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada pojok dan kmw; (m) menjamin bahwa da1am proses peng:ajuan usu1an, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai ppm mp secara konsisten oleh segenap pelaku tiol<at masyarakat, kami panitia, dan bkm lkm; (n) menjamin bahwa pelaksanaan usulan usulan kegiatan, terutama pembangunan atau rehabilitasi prasarana log.kung.an dan permukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman perlakuan penduduk asli, pedoman pembebasan lahan dan pemukiman kembali serta pedoman pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur panduan ppm~mp danlatau peraturan perundangan yang berlaku; (o) menjamin bahwa usulan usulan keg.ikatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana blm ppm mp adalah bukan kegiatan yang tcnnasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang ppm mp (11agar{f lis1): (p) menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membuka peluang kesempatan kerja seluas luasnya bagi masyarakat miskin dan penganggur lokasi kegitan. (a) memfasilitasi penyiapan usulan kegiatan oleh masyarakat dalam hal ketepatan sasaran kesesuaian dengan prinsip dan nilai ppm mp, sena pembelajaran masyarakat untuk membuat usulan keg.ikatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya, khususnya melalui analisis ekonomi rumah tana,sa ert) maupun detailed engineering design (]) ed) dan lainnya; (b) memfasilitasi penguatan kapasitas unruk mampu memberikan peramban:gan profesional (teknis, keuangan, dan lingkungan) terhadap usulan usulan yang diajukan ksm panitia~ (c) menilai dan memberikan rekomendasi 1ef'hadap proses dan has j penilaian kelayakan oleh apakah 1elah memenuhi kess\ jalan dengan prinsip dan nilai j>npm mp s ena standard penilaian kc.1ayakan\ p1' ).)m8. susu1an kegiatan: (d) mengawasi dan memfasili1asi proses prioritas dan persetujuan usulan kegiatan yang dilakukan oleh bkm lkm; (c) membantu bkm lkm dan pojok dalam memproses administrasi pencairan dana; (f) melakukan pengawasan laksanakan kegiatan; tanggung jawab km \v: (d) menyediakan kontribusi swadaya. uang, clan natura atau lainnya. dalam jumlah dan waktu scs\lai yang tercantum pada usulan; (c) menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara penanggungjawab, transparan dan akuntabel; ({) menyerahkan laporan kemajuan sc1iap bulan upk 8km lkm dan fasilitator; selain itu memberikan kesempatan juga kepada pojok, kmw, kelurahan dan lainnya untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan salinan laporan lainnya, serta mengadakan peni.jalan lapangan, pad.a akhir pekerjaan, ksw panitia berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada upk bkm lkm; (g) menjamin meter'bukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh bpk, maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh bkm l.km. jika basil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan luar rencana (konsumtif, dipinjamkan.n kembali dll), maka ksm panitia penanggungjawabnya wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. ksm panitia wajib menyimpan catatan dan bukti bukti pengeluaran berkaitan dengan p1'1pm mp selama jangka waktu tahun. namun demikian, ksm panitia diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dan.a diterima. jika 1terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganti.u atau merusak pekerjaan luar kemampuan pengendalian ksm panitia. dalam keadaan demikian, smj panitia wajib melaporkan kepada bkm .km untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat anggota bkm lkm. selalu1nya skm lkm melaporkan kepada kmw dalam barat waktu hari setelah rapat angg.ota bkm lkj,. dimaksud dan kupu1san harus diambil kmw dalam batas waktu hari; 1terdapat tanda tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud ha.rus dilaporkan kepada kmw dalam batas waktu hari dan keputusan diambil dalam batas waktu hari; untuk berbagi.ai kasus atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. peninjauan kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika sl\'t panitia me1abaikan kewajiban dan atau kegiatannya. dalam keadaan demikian, maka kl\.i" harus mempelajari dan rneneutukan langkah langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkin harus dikembalikan segera oleh ksm panitia,. jika bka1 lkm memutuskan demikian. (a) definisi menyimpang.an ketentuan.n tekno ppm (i) dimaksud deng.<tn penyiar.,n8 jtn ketentuan teknis ppm mp ada jah find11kan dan kegiatan yang dilaksanakan och pihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan buku buku pedoman ppm mp, pertemuan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (indonesia, dalam ini pemimpin proyek ppm f\{p, sena ketentuan ketentuan yang diatur spp ini busana laporannya. termasuk menyimpang.an ketentuan teknis ppm mp dalam hal ini, antara lain ialah: ketidaksesuaian terhadap prinsip dan nilai ppm m.p, ketidaksesuaian dengan tujuan dan sasaran ppm mp, ketidakmampuan mengelola dana pinjaman bergulir sesuai dengan prinsip standard, dan gemuk bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikator indikator antara lain: terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai ppm mp tidak dapat dilaksanakan oleh pihak kedua secara taat asas dan konsisten; danlatau pelaksanaan kegiatan oleh pihak kedua tidak melibatkan danfatau 1idak bermanfaat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; danlatau tidak terdapat ax.au dipilih kader kader masyarakat kelurahan tersebut setelah (empat) bulan tim fasilitator bertugas lokasi sasaran tersebut; danlatau bkm .km tidak terbentuk dana1au kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan ppm mp kelurahan tersebut; danlatau pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek ppm mp 1idak memuaskan dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan proyek) dan atau ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuan ppm mp~ dana.tau tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) program regia1an1 dana dan kelembagaan kelurahan tersebut; dan a1au terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan jam spp ini beserta laporannya sanksi terhadap penyimpangan tertentu~n tt.kni~ p.n p.m mi>: sank.~i (g) melaksanakan pengecekan keabsahan pengeluaran bkm lkm dan ksm sri. panitia sena menandatangani dokumen pembayaran: (h) many1kenaikan perbedaan perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara ksm, bkm lkm dan fasilitator berdasarkan bukti bukti faktual dan perjanjian yang ada; (i} mengadakan penyesuaian biaya bila terjadi perubahan dalam rincian awal pekerjaan, dan perubahan ini dibenarkan oleh km\v. perubahan spesifikasi pekerjaan ini harus dituangkan dalam perjanjian tambahan; (j) senantiasa menjaga konsisten i penerapan prinsip dan uses pnj>m mj> oleh masyarakat1, ksm panitia dan bkmilkm dalam keseluruhan proses keg.latar. ppm mp wilayah itu; (k) menjamin bahwa kegiatan yang disetujui jah memenuhi pedoman pembebasan lahan dan penampungan. dan rencana pengelolaan lingkungan, jika diharuskan, atau persyaratan teknis lainnya. scl>ag. ai pra.syarat pencairan dana; bersama dengan pojok, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja bkm lkm maupun pencapaian basil keseluruhan kegiatan ksm pa11ita sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan rekomendasi pembayaran dana tahap betikumya: (m) memfasilitasi bkm lkm sedemikian rupa sehingga,a menjamin bkm lkm memiliki kemampuan untuk betkelanjut.an (.\ sustainability) dan mandiri. sad,i pc11g:hunian kegiatan pi_nama.n bergulir yang tidak potensi! sustainable pemerintah indonesia, dalam hal ini marker ppm mp pusat, berhak untuk meng.hentikan sementara waktu pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir oleh pihak kedua, apabila pih.ak kedua dinilai 1idak mampu menunjukkan kinerja yang memadai dan atau tidak terdapat potensi keberlanjutan (.ft1$1itu,ability) pengelolaan dana pinjaman bergulir tersebut, dalam hal setelah diberi kes4:muatan untuk memperbaiki kinerjanya. dc ng.an difasilitasi oleh .1w, tempat pihak kedua dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana pinjaman berkulit sebagaimana yang diharapkan, maka pemetik1ah indonesia, dalam hal ini satker ppm mp pusat, berhak melaksanakan ketentuan pengen1ian kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir dimaksud, dengan cara dana bantuan yang telah diterima pihak kedua (bersama dengan dana bantuan tahap berikutnya) hanya dapat dikenal.an bagi usulan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan permukiman yang menunjang langsung upaya penanggulangan kemiskinan keh,.1bahan tersebut. usulan keg.ikatan prasarana dimaksud harus diusulkan secara partisipatif, tro.siaran dan akuntabel a1as dasar kesepakatan masyarakat~ melalui peran,kanan rembug warga masyarakat keluar.han tersebut, dengan berpedoman pada pjm penangkis. usulan kegiatan prasarana dimaksud harus terlebih dahulu disc1uji oleh kmw. santai ptoghcntian 81n1uan yang bersifat tetap permanen dalam hal setelah diberi kesempatan unruk memenuhi ketentuan teknis ppm mp, deng.an difasilitasi oleh km\v ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang disc:ikan o1eh pihak penata, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yang berlaku ppm mp sampai batas waktu yang dite:takkan. maka pihak pen.ama berhak m.menghentikan bantuan ppm mp secara terap pem,agen wilayah tersebut. melalui penghenti.an bantuan ppm mp yang bersifat 1etaplpennanen. maka pihak penata berhak untuk mengacu.ikan bantuan teknis maupun bantuan da.na blm tahap berikutnya. hal ini berarti bahwa pihak kedua tidak diperkenankan bagi diikutsertakan dalam pelaksanaan pj\lj>m ~ p, (i) saksi penghentian bantuan yang 8tr sifat sementara apabila berdasarkan penilaian kmw dan pojok. pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis ppm mp. maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan untuk sementara waktu sampai batas yang ditetapkan oleh pihak pertama. selama peng.hentian batuan sementara waktu tersebut pihak kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis ppm mp, sebagaimana dheeapkan pada buku 8uku pedoman ppm mp, sl) cesena laporannya dan ketentuan ketentuan lain yang ditetapkan pemerintah indones.ia. selama pcnghcntlan bantuan sementara waktu tersebut, pihak pertama berhak menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan, pendampingan masyarakat, maupun langkah tengah lainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis ppm mp dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua. termasuk kategori sanksi pen.hentian yang bersifat1 sementara ini adalah penundaan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan ppm t\.fp, penundaan atau penghentian sementara pembayaran dana blm tahap berikutnya dan tindakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah lndonesia. (b) sanksi selama s9. proyek ppm mp (a) definisi penyimpangan atau pc.penyalahgunaan mana bantu ppm m (i) dimaksud dengan penyimpangan.n a1au penyalahgunaan dana 8bantuan ppm mp adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dan.a bantuan ppm mp yang tidak sesuai dengan pertemuan yang ditetapkan dalam ppm mp, ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah indonesia. jam ha! ini satker ppm mp, sena ketentuan ketentuan yang diatur spp ini cesena laporannya. tcnnasuk penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan ppm mj> dalam hal ini, antara lain jah: dana bantuan ppm mp digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan 6aktif; danlatau dilakukan potongan dana bantuan ppm mp yang disalurkan kepada sl\ panitia atau masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan ppm mp; dan atau menggelapkan atau melarikan dana bantuan blm) ppm mp; dan atau penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan atau bentuk bentuk penyalahgunaan dana bantuan blm) ppm mp lainnya. sanksi terhadap penyimpangan at.au penyalahgunaan dana bantuan ppm mp: sanksi pengemban.lian asset pn pm mp kas negara. apabila pertsambilalihan semen1ara dan tindakan korektif yang dilakukan pemerintah lndonesia, dalam hat ini satker ppm m.p, ternyata tidak dapat mendorong pihak kedua untuk mampu me1laksanakan ketentuan teknis ppm mp, maka marker ppm mp pusat berhak untuk menarik kembali asset asset ppm mp yang dikelola pihak kedua untuk dikembalikan atau disetor kepada kas negara. asset asset ppm mp yang dapat ditarik kembali untuk dikembalikan atau disetor kas negara adalah dana blm, inventaris, dan asset asset dalam bentuk lain_nya. pihak penata akan menarik kembali asset asset ppm mp untuk dikembalikan atau disetor kas negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (i) sa.aksi pengambilalihan semen:a.ra dao tindakan.n korektif apabila setelah berakhirnya masa proyek ppm mp hingga batas waktu yang diterapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis ppm mp. maka pemerintah indonesia, dalam hal ini satker ppm mp pusat, berhak menunjuk pihak tertentu untuk mengambil alih permasalahan yang berwewenang melakukan tindakan tindakan korcktifyang dipcrkrkan. termasuk dalam kategori tindakan tindakan korektif yang dapat dilakukan antara lain adalah rcstmkturisasi bkm .km, pembekuan kegiatan ppm mj> wilayah bersangkutan dan tindakan tindakan lainnya yang disc1akan oleh pemerintah indonesia. (c) sanksi pasca proyek ppm mj' (a) unruk keperluan spp ini, keadaan memaksa" r force majeure") berani sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak. yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mung_kin melaksanakan tanggungjawabnya. atau tidak dapet mc1laksanakan tugasnya; keadaan seperi itu 1termasuk, tapi tidak terbatas pada, perang., huru hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya keadaan memaksa). penyitaan atau 1tindakan lain oleh pemerintah. (b) keadaan lemak.sa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal ha sebagai berikut: (a) pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsel:ensi dari adanya spp, menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam proyek. keadaan memaksa for:e m.acre) sans; pengemban vian asset bantuan ppm mp kas negara pihak pertama berhak untuk menurut proses s;ra jaminan maupun meminta penarikan kembali dana bantuan dan asset p:npm mp yang diterima serta dikelola oleh pihak kedua sesuai dengan penemuan buku yang berlaku. (i} sans; tindakan hukum terhadap p,penyimpangan atau pcnyalahg. ulasan dana bantuan ppm mp yang dilakukan pihak kedua pada periode setelah berakhirnya proyek .ppm mp, pemerintah indonesia, jam ini satker ppm mp pusat, berhak melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (c) sans; pasca proyek ppm mp sanksi penghentian bantuan ppm mp dan tindakan hukum apabila berda.saran hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan ppm mp, maka pihak pertama menghentikan keg;ikatan dan batuan ppm mp secara te2ap. pihak pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. pihak kedua berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan ppm mp kepada pemerintah indonesia, dalam hal ini satker ppm mp pusat. untuk selanjutnya disetor kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. sanksi penghentian sementara bantuan ppm mp dan audit khusus apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan at.au penyalahgunaan dana bantuan ppm ppm mp, pemerintah indonesia. dalam satker ppm ppm i\.{p pusat berhak melakukan ping.harian kegiatan dan bantuan ppm ppm mp untuk sementara waktu wilayah bersangkutan. selama masa penghentian bantuan sementara tersebut pemerintah lndonesia, dalam hal ini satker ppm ppm mp, berhak menunjuk auditor independent untuk melakukan audit khusus kepada pihak kedua. (b) sank.,; selama proyek ppm mp penyet 1ai11n s~uai ketenhr11n hukum yang bt laku: jika ada berselisih.an yang timbul diantara para pihak dalam spp ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masa jah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. penyelesaian parse.pilihan pt ny$1gai3n seen!! musyawarah para pihak yang kan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang rambut, atau perselisihan yang berhubungan dengan dalam spp ini a1au perselisihan yang timbul karena penafsiran atas spp.b ini berbau jujur, adil, transparan din akuntan para pihak yang 1erika1 dalam spp ini harus bola.ku jujur, mcnghonnati hak hak pihak lain, transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan spp ini. kpn.sollasi selambat lambatnya tiga puluh hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, para pihak harus saling bcrkonsuhasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan jam keadaan itu. langkah langkah yang harus diambil pihak yang mengalami keadaan memaksa harus secepatnya melakukan scg.ala tindakan yang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban spp dengan sekecil mungkin keterlambatan. pihak yang manga jami keadaan memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada pihak lainnya selambat lambatnya empat bebas hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, menyampaikan fakta dan menjaga:span sisi dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. kedua belah pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar konsekuensi dari kejadian keadaan memaksa tersebar menjadi sekecil mungkin. tidak mtr1>akan pelanggaran a.hu spp kegagalan salah saw pihak da1am memenuhi kewajibannya yang diatur dalam spp iru, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ing.kar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu keadaan memaksa", dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan ketentuan d.an s:barat ppb. ) kmw hanya dapat menandatangani lampiran spp blm dan juga syarat syarat administrasi pencairan dana blm tahap lainnya, hanya apabila telah menerima sena memverifikasi pron.a.tangkis dari bkm lkm masyarakat setempat. diisi oleh wakil ksm kedua anggota) sesuai jumlah ksm panitia yang hadir pada pertemuan penyelamatan penetapan usulan kegiatan. diisi dengan nama dan tanda tangan. kokoh) km\v, mengetahui, ksm panitia yang usulannya dis e1uji: ) disesuaikan dengan jumlah ksm panitia) pihak kedua, koordinator pihak penata penanggung jawab operasional kegiatan pojok bkmilkm . tidak persyaratan pencairan tahap lkm telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan ppm mandiri perkotaan dan pedoman teknis pembentukan lkm dengan minimum penduduk dewasa meng.ikuti pemilihan tingkat basis lkm telah dicatatkan notaris dengan mengenakan anggaran dasar ad) lk.m telah membuat rekening bank dengan minimal (tiga) specimen tanda tangan anggota lkm lkm menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan spp) dengan pihak pemerintah yang diwakili pink; melengkapi form dokumen pencairan pp blm, apps, kwitansi. coor rek lkm) persyaratan pencairan tahap administrasi keuangan (pembukuan) sekretariat telah diverifikasi oleh kmw ask1 ekonomi manajemen keuangan) dengan hasil baik me1lengkapi form dokumen pencairan pp b~ apps, kwitansi conv rek. lkm resume sp persyaratan pencairan tahap administrasi keuangan (pembukuan) sekretariat clan upk telah diverifikasi oleh kmw maskot ekonomi manajemen keuangan) dengan hasil baik melengkapi form dokumen pencairan pp blm. apps kwitansi cov rek. lkm resume sp 3l dengan ini secara bersama sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa: ksm ksm panitia desa kelurahan dimaksud jah siap class.anakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh bkm lkm, dengan bantuan ppm mp bkm lkm berhak menerima pengairan dana tahap . dan telah memenuhi persyaratan"] berikut nama jabatan ketua badan keswadayaan masyarakat bkm lkm) kelurahan tersebut atas, berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan disahkanfdicatatkan notaris . . tanggal selanjutnya disebut pihak kedua nama jabatan penanggung jawab operasional kegiatan pojok) ppm ml' kecamatan tersebut a1as, berdasarkan keputusan walikota bandung nomor bertindak untuk dan atas nama pemerintah republik indonesia, selanjutnya disebut pihak pertama. pada hari ini 1ang,gal bulan tahun kami yang bertandatangan dibawah iri; bandung_,g kelurahan kecamatan kota swk serta acara penaaikanipenggunaan dana blm (band blm) catatan formal ini merupakan bag.ian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk set.iap tahap pencairan dana blm nam.a jelas, tanda ringan work04 dan cae kmw kami telah meneliti surat pemda1aan atas dan beruang,gung jawab atas kebenaran isinya, sen menyanggupi untuk turut mengawasi pelaksanaannya pernyataan km\v, koordinator pl8ak kedua, bkm lkm pihak p.l:utama penanggung jawab operasional kegiatan demikian serta acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka bkm lkm bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada ksm~ksm pani1ia desa kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sa.saran yang telah disepakati. uraian jumlah total bantuan yang disetujui (a) . pencairan sampai deng.an tahap lalu (b) . dana yang telah dimanfaatkan di1arik dari rekening . bkm lkm (c) sisa dana yang belum dimanfaatkan (b c) . pengajuan pencairan tahap ini (d) . si$& bantuan yang belum dicairkan (a b d) . . . . persyaratan dinilai terpenuhi jika bkm!l~km menjawab y,, tmf.k setiap syarat atas rekapitulasi penarikanlpengsunaan dana . ) . mengetahui kuasa pengguna ang.saran satker kota setuju dibayar; a.n. kuasa pengguna anggaran pembuat komitmen pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja kota bandung . . . km lkm . . . . untuk bkm lkm 8aj>po tgl. sesuai apps slm tgl. dan pencairan dana bantuan langsung masyarakat blm) tahap . . untuk pembayaran . jumlah uang terbilang pejabat1 yang melakukan tindakan yang mengakibatkan icsc\saran j\t\s8atan be\anja satker kota . . sudah terima dari nomor: kosongkan akuntansi bukti pembayaran kosongkan kosongkan tahun anggaran nomor bukti mak lampiran adi sekret arus rah kota bandung,['" walikota bandung, ttd. dada roda nama jelas.s uen tanda tangan konten serta ca,p kmw yang membuat pernyataan upl) (ups) (upk) p muatan kmw kami telah meneliti serta acara atas can dengan lni menyatakan turut penanggungjawab atas kebenaran isinya koordinat1or bkm lkm) . cot.: d11s1 sesuai jumlah partai ksa1 peserta n'ama jenis judul dana blm tanda ksm panitia usulan kegiatan ppm ~lp kemajuan tangan wakil ir11.l ksm panitia deng.an selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana, kegiatan social dan atau pengembangan usa dan pergiliran dana berada 1angan masyarnkali ksm bersangkutan dan bkm lkm. yang penanda tengan bawah ini koordinator badan keswadayaan masyarakat bkmilkm) ke1tahan sebagaimana maksud atas, dengan ini secara bersama sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan oleh panitia! ksm penerima blm tahap telah mencapai kemajuan oo o sebagaimana dalam proposal yang disetujui. bandung kelurahan kecamatan kora swk serta acara penyelesaian pekerjaan slm (resume $p lampiran format pemanfaatan dana blm (ppm mandiri perkotaan) dub apbd nomor tahun tanggal: desember2009 lampiran ill peraturan walikota bandung level nama, tanda tanggal keterangan catatan tangan cap lembaga instansi tim faskes jok korkotl skill<ot kora satker k04a rekomendasi vcrifikalor verifikasi kelenakanau kebenaran dokumen kelengkapan kebenaran pengisian data jenis dokumen tahap ada tidak benar salah dokumen pjm pronanakis rencana penggunaan dana rpo\ proposal layak {termasuk lampiran daftar anggota ksm panitia resume proposal sp bandung jawa barat nama bkm lkm kelurahan kecamatan kora propinsi kmw lem bar verifikasi pemanfaatan dana blm ppm0mp l)isi oleh wakil k.sm pa11ita dau pengurus bkmilkm yang hadir dalan, pertemuan ulm memenuhi qu{,rum. ditulis nama dau tonda tto,gan penyataan kmw kami udah meneliti berita acara atas oan dengan ini menyatu~n turut bef'tanggungjawab alas kebenaran silva nama je&as dan landa tangan konsol serta cap kmw mengetahui, kep,ala kelurahan .dst pernyataan km\v kokoh) pihak pihak yang membuat kesepakatan "}; wakil ksm panitia: pengurus km lkm demikian kesepakatan diambil untuk dilaksanakan deng.an tanggungjawab dan kesadaran penuh nama lokasi i nil jii sumber pendanaan jenis usulan usulan ksm ktg. dan kegiatan ppm swadaya apbd panitia volume rn\ mp( rn\ rp) rp.) sesuai hasil kesepakatan rapat anggota bkm lkm, tanggal bertempat . maka dari daftar usulan kegiatan pada rencana tahunan penangkis dan proposal yang layak dan rekomendasi km\v, sena disesuaikan dengan alokasi dana blm tahap ivi yang tersedia. telah dipilih melalui forum pengambilan keputusan meninggi bkm lkm, sejumlah usulan kegiatan untuk dilaksanakan dengan seluruh ketentuan ppm mp adalah sebagai berikut: bandung nama bkm lkm ke1arahan kecamatan kora swk rencana penggunaan dana blm tahap 1f213 (rpo blm tahap lampiran l ~c: !:. f, .,, <i} q. e ~~e, ., . ::it:' . c:: a. .;;;;; ::, ci:: .,, . . :;: ., .j . . ,,_;. ::, ( ) "i) ::, ;; .i ::, ,,_;. ,,_;. ,,_;. .; ca: c'o "' c !:l:' , < (i) <ii .c:: .'!! . il>.(!~~ :jl s ,,_;. ,,_;. ,,_;. ,;,; i!!:?~ ill ;;;""'"'e~ . 'ii iii .c:: >, .,i 'c;c'o~ ::. c,)e. ka.,, c c,jc~ c'o !!:? :s, <> .c:: !q. i"' .!i~ !!.: !!:?00c~ _co:wa:i o.:: 'ii ,,_;. ,,_;. ,,_;. ii.: .; . .,; ~go . a:" ::. .'!! ,,_;. ,,_;. 'a~ !.ii .,.;. ,,_;. .; .,; ::. cord ),.ntllid : pcd) nam., jelas dan t.' uldamnpn korea,c sct cap kmw kami telah meneliti su.rot l>ttu) : a.1as d:ln dengan i.ni menyatakan turut bert.i.n.ggungjawnb at.,s kcbenat:)n isinya penyataan km\v koko1) koordinator ke1 ua penanggungjawab badan keswadayaan masyarakat yang membual penyataan, ksm panitia dengan selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka tanggungjawab "pengoperasian dan pemeliharaan prasarana berada tangan tim pemelihara (masyarakat) dibawah pendamping.an upl"f4 pe,,kembangan usaha dan pe:giliran dana berada tangan ksm ekonomi yang bersangkutan dibawah pendampingan upk" kegiatan pro~m sosial berada tangan ksm sosial yang bersangkutan dibawah pendampingan ups yang bertanda1angan bawah ini, koordinator badan keswadayaan masyarakat dan panitia ketua kelompok swadaya masyarakat . . kelurahan sebagaimana dimaksud atas, dengan ini secara bersama sama menyalakan bahwa pelaksanaan kegiatan oleh panitia kelompok swadaya masyarakat ) . . telah mencapai kemajuan sebagaimana dalam proposal yang disetujui. bandung kelurahan kecamatan kot swk surat pernyataan penyelesaian pekerjaan blm (sp3 blm) la.mirin wadi sekretaris daerah kota bandung. f, dada roda ttd.embangan masyarakat, tool social hakekatnya adalah peranan yang bersifat engineering, sehingga berbagai imperative (tidak boleh tidak dilakukan). kecenderungan yang ada dalam kehidupan pelaksanaan wewenang aparat kepolisian masyarakat dapat diarahkan secara dinamis dan kejaksaan tersebut harus dihindari pada tujuan tujuan tertentu yang berfokus timbulnya gangguan terhadap hak hak pada terciptanya tujuan negara konstitusional warga masyarakat yang sebagaimana terpapar pada alinea ditetapkan sebagai tersangka dan atau pembukaan undang undang dasar terdakwa seperti pelanggaran terhadap hak pada proses penegakan hukum asasi manusia atau terjadinya perbuatan khususnya hukum pidana yang yang dikategorikan sebagai melampaui dilaksanakan oleh polri selalu berhubungan batas kewenangan serta penyalahguna dengan persoalan keamanan dan ketertiban kewenangan. masyarakat, hal ini sejalan dengan tugas dalam kenyataannya dilarang pokok polri sebagaimana tercantum dalam menunjukkan pelaksanaan asas praduga tak undang undang tahun tentang bersalah bukanlah sesuatu hal yang mudah kepolisian negara republik indonesia. dipenuhi, yang dalam beberapa hal asas dalam tugas penyelenggaraan peradilan tersebut pada akhirnya dipahami bahwa pidana, tugas polri dirumuskan dalam seorang tersangka dan atau terdakwa beberapa pada undang undang memiliki potensi bersalah, kiranya tindakan tahun tentang hukum acara pidana. penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tugas, kewajiban dan wewenang polri, dilakukan secara proporsional dan baik dalam pelaksanaan penegakan hukum professional sehingga hak hak tersangka yang bersifat preventif maupun represif, dan atau terdakwa dapat terjaga. selaku alat negara penegak hukum pemahaman tersebut adalah logis berkewajiban memelihara dan mengingat kewenangan kepolisian dan meningkatkan tertib hukum, mengayomi kejaksaan merupakan pelimpahan masyarakat dan melindungi serta wewenang pemerintah sebagai pelaksanaan memberikan pelayanan kepada masyarakat, kekuasaan negara yang mengemban serta membimbing masyarakat bagi amanat memberikan perlindungan kepada terciptanya kondisi yang menunjang setiap warga negara, tidak terkecuali para terselenggaranya kamtibmas. tersangka dan atau terdakwa. jaksa sebagai aparatur penegak kewenangan jaksa dalam menuntut hukum yang mempunyai salah satu tugas didasarkan pada asas legalitas, yaitu adanya bidang penuntutan merupakan pelimpahan peraturan perundang undangan yang wewenang dari pemerintah guna memberi kewenangan kepada jaksa sebagai melaksanakan kekuasaan negara bidang satu satunya lembaga penuntut umum yang penuntutan. kewenangan jaksa dalam mewakili pemerintah dalam penegakan menuntut didasarkan pada asas legalitas. hukum pidana. jaksa adalah lembaga hakekat dari pada kewenangan itu sendiri, pemerintahan yang melaksanakan secara filosofis wewenang adalah peranan kekuasaan negara bidang penuntutan, yang bersifat fakultatif (boleh tidak sehingga tidak mungkin ada kewenangan dilakukan), yang harus diutamakan penuntutan yang dilakukan selain oleh pembunuhannya adalah tugas daripada jaksa, karena jaksa satu satunya alat aparat kepolisian dan kejaksaan yang pada pemerintah yang mengemban tugas tersebut pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan.( zainal mpu jannah) (dominus itis). undang undang yang menyuruh berhenti seorang yang mengatur tentang kejaksaan tercantum dicurigai dan menanyakan serta dalam undang undang tahun memeriksa tanda pengenal diri. tentang kejaksaan republik indonesia. mengadakan tindakan lain menurut undang undang ini menggantikan undang hukum yang bertanggungjawab. undang tahun tentang atas perintah penyidik dapat melakukan kejaksaan republik indonesia, yang tindakan berupa: melegitimasi ketentuan mengenai penangkapan, larangan meninggalkan kewenangan jaksa. tempat, penggeledahan dan penyitaan tugas penyidik dalam pemeriksaan dan penyitaan surat penyelenggaraan peradilan pidana, mengambil sidik jari dan memotret dirumuskan dalam beberapa pada seorang undang undang tahun membawa dan menghadapkan tentang hukum acara pidana sebagai seorang pada penyidik. berikut: wewenang penuntut umum, diatur penyidik adalah setiap pejabat polisi dalam kurap. dalam negara republik indonesia wewenang tersebut sebagai berikut: sebagai penyelidik, polri bertugas menerima dan memeriksa berkas melakukan penyelidikan, yaitu perkara penyidikan dari penyidik atau serangkaian tindakan untuk mencari dan penyidik pembantu. menemukan suatu peristiwa yang diduga mengadakan pra penuntutan apabila ada sebagai tindak pidana guna menentukan kekurangan pada penyidikan dengan dapat atau tidaknya dilakukan memperhatikan ketentuan penyidikan menurut cara yang diatur dan dengan memberi dalam undang undang ini butir petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik. sebagai penyidik, polri bertugas memberikan perpanjangan penahanan, melakukan serangkaian tindakan melakukan penahanan atau penahanan penyidikan dalam hal dan menurut cara lanjutan, dan atau mengubah status yang diatur dalam undang undang ini tahanan setelah perkaranya untuk mencari serta mengumpulkan dilimpahkan oleh penyidik. bukti yang dengan bukti itu membuat membuat surat dakwaan. terang tentang tindak pidana yang terjadi melimpahkan perkara pengadilan. dan guna menemukan kerangkanya menyampaikan pemberitahuan kepada butir terdakwa tentang hari dan waktu perkara wewenang penyelidik, dalam disidangkan yang disertai surat kurap dinyatakan polri selaku panggilan, baik kepada terdakwa penyelidik mempunyai kewenangan: maupun kepada saksi, untuk datang pada karena kewajibannya mempunyai sidang yang telah ditentukan. wewenang: melakukan penuntutan. menerima laporan atau pengaduan menutup perkara demi kepentingan dari seseorang tentang adanya tindak hukum. pidana. mengadakan tindakan lain dalam mencari keterangan dan barang bukti. lingkup tugas dan tanggungjawab keadilan progresif volume nomor maret sebagai penuntut umum menurut sistem peradilan pidana yang ketentuan undang undang ini. mengutamakan perlindungan hak asasi melaksanakan penetapan hakim. manusia dimana masyarakat dapat jaksa atau penuntut umum tidak mengi hak dan kewajibannya, yang mempunyai wewenang mendidik perkara, dalam bidang penyidikan dinyatakan dari permulaan ataupun lanjutan. ini berarti antara lain dengan menjamin hak hak jaksa atau penuntut umum indonesia tersangka dan perlakuan terhadap tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka secara layak sebagai subyek. terhadap tersangka ataupun terdakwa. peningkatan pembinaan sikap para ketentuan ini merupakan sistem petugas penegak hukum sesuai dengan tertutup maksudnya tertutup kemungkinan wewenang dan fungsi masing masing jaksa atau penuntut umum melakukan dengan pembilang tugas, wewenang penyidikan meskipun dalam arti insidental dan tanggung jawab, tapi mengandung dalam perkara perkara berat khususnya dari koordinasi dan sinkronisasi. segi pembuktian dan masalah teknis kedudukan polri sebagai penyidik yang yuridisnya. tertutup kemungkinan bagi mandiri tidak dapat lepas dari fungsi penuntut umum melakukan penyidikan penuntutan dan pengadilan, dimana sendiri dan mengambil alih pemeriksaan terjadi adanya hubungan koordinasi yang telah dimulai oleh polisi. fungsional serta adanya sinkronisasi kewenangan jaksa diluar bidang pelaksanaan. penuntutan, kecuali sebagai pembela dalam polri sebagai penyidik utama wajib hal negara sebagai pihak yang mengkoordinasikan penyidik pejabat berperkara diperkarakan, perlu dibatasi pegawai negeri sipil dengan secara tegas dengan pertimbangan bahwa memberikan pengawasan, petunjuk dan hal tersebut akan menambah beban bantuan. pekerjaan jaksa yang tidak mustahil akan adanya pembatasan wewenang yang berakibat berkurangnya konsentrasi pada lebih sempit dan pengawasan yang lebih upaya penuntutan, lebih dari itu dapat ketat bagi penyidik demi penegakan menimbulkan bias dalam pelaksanaan hukum dan perlindungan hak asasi. fungsi, bahkan tarik menarik kepentingan kewajiban penyidik untuk memberikan sepertiganya antara kepolisian, perlakuan yang layak disertai kewajiban kejaksaan dan kpk pada akhir akhir ini. memberikan perlindungan dan interaksi proses penyidikan dan pengayoman, misalnya dalam hal penuntutan tersangka tidak mampu dan tidak kurap sebagai kaedah hukum mempunyai penasehat hukum. nasional berdasarkan pancasila dan pembatasan wewenang dan pengetatan undang undang dasar yang bersifat pengawasan terhadap penyidik, yang unifikasi dan kodifikasi merupakan dilengkapi dengan pendampingan oleh realisasi cita cita hukum nasional. pembela kepada tersangka yang perubahan fundamental yang terjadi diperiksa. wisman samosir, didalam sistem peradilan pidana mem pengaruhi pula sistem penyidikan. hal tersebut penting artinya bahkan perubahan fundamental tersebut dalam merupakan sesuatu yang mendasar bidang penyidikan antara lain: mengingat suatu wewenang memberi pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan.( zainal mpu jannah) kekuasaan kepada pemegangnya untuk penyidikan yang mendahului tindakan menempatkan tersangka pada suatu situasi penangkapan, penahanan, peng kelemahan, yang tidak menyenangkan atau lebih jauh penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, lagi sebagaimana dikemukakan oleh lord tindakan pemeriksaan, penyelesaian action, power tends corrupt, sehingga berkata perkara dan penyerahan berkas pembatasan dan pengetatan pengawasan perkara. serta pendampingan adalah sesuatu yang kegunaan tindakan penyelidik kan bersifat inherent dalam sistem peradilan adalah perlunya perlindungan dan jaminan pidana. terhadap hak asasi manusia, sehingga tujuan dari hukum acara pidana dengan demikian ada pembatasan dan adalah untuk mencari dan mendapatkan persyaratan yang ketat dalam penggunaan atau setidak tidaknya mendekati kebenaran upaya paksa, juga perlu disadari bahwa materiil. andi hamzah, tidak setiap peristiwa yang terjadi yang penyidikan menurut butir diduga sebagai tindak pidana itu benar kurap adalah serangkaian tindakan benar merupakan tindak pidana. sebelum penyidik dalam hal dan menurut cara yang melangkah lebih jauh untuk melakukan diatur dalam hal dan menurut yang diatur penyidikan, perlu dibentuk kan terlebih dalam undang undang ini untuk mencari dahulu berdasarkan bukti bukti keterangan serta mengumpulkan bukti, yang dengan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa bukti itu membuat terang tentang tindak peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai pidana yang terjadi dan guna menemukan tindak pidana itu adalah benar sebagai kerangkanya. dari definisi tersebut tindak pidana sehingga tindakan lanjutan diketahui bahwa penyelidikan dalam tidak dilakukan diluar ketentuan yang butir kurap diartikan sebagai berlaku. serangkaian tindakan penyelidik untuk dalam mengatur pihak yang mencari untuk mencari dan menemukan berwenang melakukan penyidikan, menurut suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak hir yang melakukan pengusutan (penyidikan) kejahatan dan pelanggaran pidana guna menentukan dapat atau idak dilakukan pendidikan menurut adalah kepala desa dan kepala tidaknya ajukan penyedia uru kampung, kepala distrik dan cara yang diatur dalam undang undang ini. onderdistrik: pejabat polisi umum: penyelidikan yang dilakukan pegawai penuntut umum, mereka yang penyelidik tersebut bukanlah merupakan dengan peraturan undang undang khusus, suatu tindakan yang berdiri sendiri, akan pegawai polisi yang diangkat dengan tetapi merupakan tindakan yang tidak peraturan tersendiri. lebih luas bila dibandingkan dengan terpisahkan dari penyidikan, oleh karena kurap. semakin banyak penyelidikan itu merupakan tindakan melekuk pendahuluan sebelum dilakukan tindakan nanah renang dea merak lan penyidikan. penyelidikan itu dipaku kan penyidikan dapat menimbulkan masala terutama dari segi kelancaran pelaksanaan dengan syarat yaitu harus adanya suatu tugas. dengan pola kurap yang peristiwa yang diduga sebagai tindak membatasi siapa yang berhak melakukan pidana. penyelidikan bukan merupakan aan penyidikan dapat mendukung ide dari fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari awaloedin djamin yang mengharapkan tugas penyidikan, melainkan hanya dition dari seti merupakan salah satu cara dari fungsi agar job description gari setiap orang atau keadilan progresif volume nomor maret instansi itu jelas. awaloedin djamin, proses penyidikan dan penuntutan dilakukan dengan melakukan koordinasi jaksa merupakan salah satu aparat fungsional, adanya saling kontrol antar sub negara penegak hukum. dalam sistem sistem meskipun pelaksanaannya tidak pembuktian yang dianut hakim konsisten dan tertib, karena rumusan menjatuhkan putusan berdasarkan alat alat yang multi tafsir. lembaga pra peradilan bukti yang syah dan lengkap maupun sebagai fungsi pengawasan interaksi masih berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri, diperlukan, dan perlu diberdayakan. maka kewajiban jaksa sebagai penuntut sebagai saran perlunya diatur kembali umum memberikan keyakinan pada hakim secara jelas dan tegas tentang interaksi persidangan dengan mengajukan bukti penyidikan dan penuntutan dengan: bukti yang dapat dipertanggung jawabkan rumusan yang tidak multi tafsir, kebenarannya. penuntut umum dalam memberitahu dimulainya penyidik kan menuntut apabila ditemukan cukup alasan merupakan kewajiban yang dilaksanakan tidak wajib menuntut walaupun penuntut paling lambat dua hari setelah dimulainya umum melihat kepentingan umum yang penyidikan, bagi penyidik yang tidak diabaikan apabila tersangka dituntut, melaksanakan dikenakan sanksi penghentian penuntutan tidak termasuk administratif atau sanksi disiplin, penyimpangan perkara untuk kepentingan koordinasi dan konsultasi dilakukan sejak umum, terhadap perkara yang dimulai penyidikan. dikesampingkan demi kepentingan umum. daftar pustaka penuntut umum tidak berwenang buku melakukan penuntutan terhadap tersangka andi hamzah. hukum acara pidana dalam perkara tersebut dikemudian hari. indonesia. jakarta: sinar grafika. hal tersebut merupakan suatu tindakan diskresi yang diambil berdasarkan awaloedin petasan per pertimbangan yang masak mengingat lebih baik melepaskan orang yang bersalah wisman samosir, hukum acara pidana dibanding menghukum orang yang tidak dalam perbandingan. bandung: bersalah. pertimbangan atas dasar binacipta. kemanfaatan dan keburukan tersebut indriyanto seno adji, arah sistem kadang harus ditempuh dalam praktik peradilan pidana, cet. kantor karena ketidaksiapan jaksa dalam proses pengacara dan konsultan hukum" gemar seno adji dan rekan", penuntutan dapat berbalik menimbulkan jakarta. masalah dikemudian hari, misalnya gugatan rehabilitasi atau tuntutan ganti rugi kepada kari husin. hukum acara pidana dalam praktik. lampung: badan penerbit negara. fakultas hukum universitas iii. penutup lampung. kebijakan hukum pidana dalam pengaturan margono reksodiputro, hak asasi interaksi proses penyidikan dan penuntutan manusia dalam sistem peradilan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan pidana kumpulan karangan buku undang undang nomor tahun ketiga, jakarta, lembaga dilaksanakan dengan melakukan pemilahan kriminologi ui. penyidikan dan penuntut an. interaksi pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan.( zainal mpu jannah) marwan effendy, kejaksaan posisi dan tahun tentang hukum acara fungsinya dari perspektif hukum, pidana. ikrar mandiri abadi, jakarta, undang undang nomor tahun topo santoso. polisi dan jaksa: tentang pemberantasan tindak keterpaduan atau pergulatan?. pidana korupsi dan undang undang depok: pusat studi peradilan pidana. nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak wahyu presetyoningsih, pemberian ganti pidana korupsi. kerugian terhadap korban undang undang nomor tahun kejahatan dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tindak pidana ekonomi. dalam perkara pidana. fakultas undang undang nomor tahun hukum univ. atamajaya, tentang kepolisian negara. yogyakarta, peraturan perundang undangangaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana indonesict the enactment criminal procedure code part criminal law policy with law number year order fulfill the provision that ensures law enforcement accordance with their respective functions and authorities began show limitations achieving the objectives the criminal justice process indonesia. problems arise, among others, starting from the interaction investigation and prosecution pre prosecution. the problem this research the criminal law policy that regulates the interaction investigation and prosecution process the criminal justice system based law criminal procedure law. the research method used the normative juridical approach data consisting secondary data and primary data. data analysis descriptive analysis. the results the study showed that the disagreement the investigation and prosecution process resulted the back the file. the formulation article relating the process interaction investigation and prosecution the draft law criminal procedure still formulated limitation manner, and has not had sufficient article explanation and has not been line with international standard good judicial process. the advice given the need re set clearly and firmly about the interaction investigation and prosecution with the formulation articles that are not multi interpretation. suggestions for notification commencement the investigation shall obligations carried out later than two days after the commencement the investigation, and coordination and consultation shall commence from the commencement the investigation. keywords: legal policy, interaction, investigation and prosecution. pendahuluan polisi dan jaksa menyangkut pihak yang berdasarkan kurap, peran paling berwenang melakukan penyidikan. kepolisian dinyatakan secara jelas, yaitu berdasarkan kurap polisi adalah penyidik dan jaksa adalah terdapat pengecualian untuk mengenai penuntut, kecuali untuk beberapa tindak ketentuan khusus acara pidana yang pidana khusus, jaksa dapat pula melakukan pendudukan kejaksaan sebagai penyidik penyidikan. masalah pembagian tindak pidana tertentu sebagaimana diatur kewenangan dan peran ini ternyata tidak undang undang tentang pengusutan, selesai begitu saja dengan diberlakukannya penuntutan dan peradilan tindak pidana kurap. selama berlakunya kurap ekonomi undang undang nomor drt. masih kerap terjadi beberapa kendala antara tahun dan dalam perkembangannya untuk tindak pidana korupsi berdasarkan undang undang nomor tahun untuk menghindari kesalahan tentang pemberantasan tindak pidana persepsi antar kedua unsur sistem korupsi dan undang undang nomor peradilan pidana tersebut, berdasarkan tahun tentang komisi pemberantasan kurap setiap dimulainya tindak pidana korupsi kpk), proses penyidikan, penyidik memberitahukan hal penyidikan juga dilakukan oleh penyidik itu kepada penuntut umum. dalam kpk. perkembangannya mekanisme dalam proses pra abdikasi (pra pemberitahuan tersebut tetap menjadi penuntutan) berdasarkan perdebatan, karena tidak secara tegas diatur kurap penuntut umum mempunyai hak apakah merupakan kewajiban penyidik atau untuk menerima kembali hasil penyidikan bukan. dalam kurap tata cara yang lengkap dari penyidik. penuntut pemberitahuan tersebut tidak dijelaskan umum menentukan suatu berkas perkara dengan tegas dan batas waktunya tidak yang diterima dari penyidik sudah ditentukan. topo santoso, memenuhi persyaratan yuridis atau sebelum ketidak sinkron dalam interaksi diserahkan pengadilan. proses pra penyidikan dan penuntutan ini dapat abdikasi merupakan proses yang berakibat pada proses peradilan yang menentukan, karena dilakukan pemeriksaan berlarut larut dan dapat merugikan hak kembali berkas perkara apakah memenuhi tersangka karena proses perwakilannya tidak unsur perbuatan materiil, alat bukti yang segera dilakukan sesuai asas cepat, ada syah menurut undang undang dan sederhana dan biaya ringan. banyak pengamanan barang bukti untuk tersangka kasus pidana harus menjalani kepentingan dalam pengadilan. tidak masa tahanan maksimal karena proses jarang kelengkapan berkas perkara pemberkatan perkara dan pengumpulan alat diperbaiki sehingga membutuhkan waktu dan barang buktinya terhambat pada proses yang cukup lama. proses ini penting karena pra abdikasi penuntutan. suatu perkara bisa saja dihentikan melihat kondisi tersebut, dapat prosesnya karena tidak memenuhi syarat dikatakan bahwa pada saat ini belum untuk dilakukan penuntutan, untuk itu perlu terwujud keterpaduan antar sub sistem dilakukan pemeriksaan lanjutan. peradilan pidana indonesia. indriyanto yang menjadi permasalahan adalah seno adji menyebutkan bahwa mekanisme antara penyidik dan penuntut umum sering dari proses sistem peradilan pidana kali memiliki ketidaksamaan pandangan indonesia belum optimal. indriyanto seno terhadap suatu perkara pidana. untuk adji, artinya, integrasi antar perkara tindak pidana umum penuntut sistem yang ada belum menghasilkan apa umum tidak diperkenankan campur tangan yang diharapkan masyarakat. hal ini terjadi dalam proses penyidikan, maka penyidik baik secara teoretis maupun praktis karena dan penuntut umum memiliki domain adanya arogansi sektoral. meskipun sendiri sendiri. terhadap suatu perkara institusi institusi yang merupakan pidana mungkin terjadi perbedaan persepsi komponen dari sistem peradilan pidana antara penyidik dan penuntut umum atas telah menjalankan tugas dan fungsinya tindak pidana yang dilakukan oleh masing masing, namun dalam praktik tersangka. pelaksanaannya tugas dan fungsi tersebut masih belum dijalankan dalam kerangka keadilan progresif volume nomor maret dan koridor sistem peradilan pidana yang kegagalan dalam penyidikan akan berakibat benar benar terpadu. masing masing buruknya berkas yang akan digunakan subsistem melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bahan pembuatan surat dakwaan masing masing tanpa memiliki pemahaman dan berikutnya gagalnya jaksa dalam menyeluruh terhadap subsistem lainnya proses penuntutan pengadilan. hukum sehingga masing masing subsistem acara pidana harus merumuskan ketentuan terkesan berjalan sendiri sendiri. sedemikian rupa sehingga terdapat seharusnya dalam sistem peradilan pidana koordinasi dan hubungan fungsional yang empat komponen sistem ini harus erat antara dua lembaga penegak hukum memahami bahwa sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab pada masalah ini, adalah seperti bejana berhubungan yang yaitu polisi dan jaksa. topo santoso, terdiri dari tabung tabung yang saling berhubungan. margono reksodiputro, perkembangan selanjutnya, dengan lahirnya undang undang kepolisian yang sebagai suatu sistem, seharusnya baru pada tahun diperbarui dengan proses penyidikan dan penuntutan undang undang tahun polisi memperhatikan perlindungan hak asasi mengklaim dapat melakukan penyidikan manusia dengan tetap menjamin hak untuk semua tindak pidana. klaim ini tersangka dengan perlakuan secara layak seolah ingin menangkis anggapan bahwa dan didudukkan sebagai subyek dalam untuk penyidikan tindak pidana khusus proses peradilan pidana mengingat proses hanya jaksa yang berwenang, padahal peradilan merupakan suatu sistem. menurut undang undang nomor implikasinya adalah proses interaksi yang tahun wewenang jaksa itu bersifat dipersiapkan disusun secara rasional dan sementara. polisi seolah juga ingin efisien untuk memberikan hasil tertentu. menyatakan bahwa mereka kini sudah pengaturan interaksi penyidikan dan mampu untuk mendidik perkara perkara penuntutan berada dalam suatu sistem yang sulit seperti kasus tindak pidana karena dalam sistem peradilan pidana korupsi, ekonomi, dan subversi. tersebut tidak terlepas dari sub sistem dualisme kewenangan penyidikan (unsur komponen) yang mendukung ini menimbulkan persoalan persoalan jalannya proses peradilan pidana. serius yang menegangkan hubungan antara margono reksodiputro, kepolisian dan kejaksaan. tidak jarang kepolisian dan kejaksaan dualisme tersebut menjadi kontra produktif seharusnya dapat bekerja sama dan dalam upaya pengembangan masing berkoordinasi dengan baik untuk masing institusi. menanggulangi kejahatan. sayangnya, luar kasus perebutan keterpaduan antara dua lembaga ini lebih kewenangan mendidik ini, dapat dilihat mudah dikatakan daripada dilihat sebagai pula sisi efektifitas penyidikan tindak suatu kenyataan. topo santoso, iii). pidana yang dianggap kurang. seperti persoalan lain yang hingga kini diketahui, dengan hilangnya kewenangan masih jadi masalah adalah efektivitas jaksa untuk mengawasi dan penyidikan tindak pidana. untuk mengkoordinasi jalannya penyidik kan yang berhasilnya penuntutan maka diperlukan penting untuk proses selanjutnya, undang penyidikan yang berhasil pula. sebaliknya, undang memberi semacam jalan keluar pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan.( zainal mpu jannah) yang disebut pra penuntutan. melalui ii. pembahasan lembaga ini jaksa yang melihat adanya kedudukan dan wewenang kepolisian kekurangan pada hasil penyidikan polisi dan kejaksaan dalam sistem peradilan dapat mengembalikan berkas penyidikan pidana. polisi disertai petunjuk untuk melengkapi sepanjang perjalanan sejarah berkas berkas tadi. prapenuntutan seolah keberadaan polri bawah departemen merupakan jalan tengah agar ada dalam negeri, langsung bawah perdana pembagian kewenangan yang tegas antara menteri, bawah menteri panglima polisi sebagai penyidik dan jaksa selaku angkatan kepolisian dan pernah penuntut umum serta keterpaduan dalam diintegrasikan dalam angkatan bersenjata sistem peradilan pidana, yaitu antara bidang republik indonesia. mulai tahun penyidikan dan penuntutan. kedudukan polri langsung bawah dalam praktik masih banyak berkas presiden. kedudukan sebagaimana uraian yang bolak balik dari polisi jaksa, jaksa atas serta peraturan yang mengatur tugas polisi, dan seterusnya. begitu pula, masih penyidikan dan penuntutan mempengaruhi banyak berkas yang dikembalikan oleh interaksi nya dengan kejaksaan. jaksa kepada polisi untuk dilengkapi, kepolisian dan kejaksaan sebagai ternyata tidak pernah kembali lagi kepada bagian dari sistem peradilan pidana jaksa. kondisi kondisi demikian tentu indonesia memikul tugas dan tanggung merugikan masyarakat, sebab banyak jawab untuk menegakkan hukum, perkara tindak pidana yang terjadi tidak khususnya hukum acara pidana. dalam terselesaikan dan yang bersalah dihukum. rangka pengungkapan suatu kasus tindak padahal, salah satu tujuan dari sistem pidana yang terjadi dalam masyarakat baik peradilan pidana adalah untuk kepolisian maupun kejaksaan memiliki menyelesaikan tindak pidana yang terjadi. peran masing masing sesuai perkembangan hubungan polisi dan kewenangannya. kepolisian bertindak jaksa serta kaitannya dengan sebagai penyelidik dan penyidik sementara perkembangan peraturan, proses kejaksaan bertindak sebagai penuntut penyidikan dan penuntutan tindak pidana umum. keduanya harus seiring dan sejalan indonesia merupakan suatu masalah yang serta melakukan tindakan yang penting untuk dikaji secara mendalam, berkesinambungan. untuk mewujudkannya terutama dilihat dari upaya penanggulangan baik kepolisian maupun kejaksaan kejahatan yang membutuhkan adanya dilengkapi dengan wewenang yang berbeda keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. namun saling menunjang dan melengkapi. marwan effendy: dalam kenyataan yang terjadi, berdasarkan latar belakang inilah penulis menunjukkan bahwa yang bertindak mencoba merumuskan masalah bagaimana sebagai penyelidik bukan hanya dari kebijakan hukum pidana tentang kepolisian semata karena terdapat beberapa pengaturan interaksi proses penyidikan dan lembaga lain misalnya, tim gabungan penuntutan dalam sistem peradilan pidana pemberantasan korupsi tgk dan berdasarkan tahun tentang kotak yang mempunyai wewenang hukum acara pidana? melakukan penyelidikan dalan bidang korupsi (vide tahun yang diperbaharui dengan undang undang keadilan progresif volume nomor maret tahun serta komisi serta tahun harus pengawas persaingan usaha kppu yang berpedoman pada asas asas hukum formal memiliki wewenang untuk melakukan misalnya asas equality before the law penyelidikan terhadap tindak pidana persamaan kedudukan didalam hukum), ekonomi sebagaimana diatur dalam resumption innocence praduga tak tahun bersalah) dan bantuan hukum. keberadaan institusi kepolisian berbeda dengan kepolisian, juga bukan merupakan satu satunya yang kedudukan jaksa bawah departemen bertindak sebagai penyidik meskipun kehakiman sejak awal kemerdekaan ketentuan kurap sampai dengan tahun setelah itu mengisyaratkan bahwa kepolisian dapat berdiri sendiri. kejaksaan dalam sistem bertindak sebagai penyidik dalam semua peradilan pidana merupakan salah satu tindak pidana, karena ada instansi subsistem. peraturan terbaru yang mengatur lembaga lain yang dapat bertindak sebagai tentang kejaksaan adalah undang undang penyidik, misalnya, jaksa yang berwenang tahun tanggal juli melakukan penyidikan dalam bidang dalam undang undang tersebut disebutkan korupsi, kasus kasus tindak pidana kejaksaan sebagai lembaga pemerintah ekonomi serta terhadap pelanggaran ham yang melaksanakan kekuasaan negara berat sebagaimana diatur dalam dibidang penuntutan serta kewenangan lain tahun dan tahun berdasarkan undang undang. sebagai penyidik perwira tni al yang kekuasaaan negara yang merdeka,satu dan melakukan penyidikan terhadap tindak tak terpisahkan. merdeka dalam arti dalam pidana yang terjadi zee maupun rangka melaksanakan fungsi, tugas dan perikanan sebagaimana ketentuan dalam wewenangnya terlepas dari kekuasaan tahun dan pemerintah dan pengaruh kekuasaan tahun serta ppn yang tersebar lainnya, sementara satu dan tak terpisahkan diberbagai macam instansi sesuai dengan dalam arti satu landasan dalam pelaksanaan bidang dan ketentuan yang menjadi dasar tugas dan wewenang dalam bidang hukum bagi pelaksanaannya misalnya bea penuntutan. dan cukai, imigrasi. keadaan seperti berdasarkan peraturan perundang tersebut dalam penjelasan diatas, undangan tersebut diatas, bahwa subsistem menunjukkan betapa miliknya proses peradilan pidana yang dibangun berbicara dalam perkara pidana, sehingga indonesia belum berhasil diciptakan suatu akan memberikan peluang bagi masing penetapan peran yang tegas mengingat masing instansi tersebut untuk menjabarkan kepolisian dan kejaksaan (serta instansi berbagai peraturan sesuai kebijakannya. lain) tidak diberi kewenangan yang secara normatif dan praktis, dengan memiliki batas ruang tegas. dalam banyak segala keterbatasan yang ada kepolisian hal situasi seperti itu, masing masing pihak tetap merupakan penyidik utama dalam dapat terjebak pada situasi yang mengarah menyelesaikan segala macam tindak pada disharmoni hubungan antar institusi, pidana, untuk melaksanakan fungsi yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyelidikan maupun penyidikan gangguan pada proses penegakan hukum sebagaimana diatur dalam nomor indonesia. dan kurap, kurap pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan.( zainal mpu jannah) dalam sistem peradilan pidana kewenangan antara kepolisian dan tegaknya pelaksanaan hukum pidana formal kejaksaan. kepolisian berharap dapat ditentukan oleh peran aktif dari para melakukan penyidikan pendahuluan yang lembaga hukum dalam penegakkan hukum. ada ditangan jaksa karena lebih profesional lembaga lembaga seperti kepolisian, dalam mengusut dan mendidik. didukung kejaksaan, pengadilan, lembaga oleh payung hukum pada saat itu yaitu pemasyarakatan dan advokat yang undang undang tahun seringkali berinteraksi dalam suatu tataran tentang ketentuan pokok kepolisian yang criminal justice system harus mampu menyatakan bahwa kepolisian berwenang menanamkan dan menumbuh kan untuk melakukan penyidikan pendahuluan. kepercayaan dalam masyarakat, bahwa kejaksaan tetap bertahan untuk kepastian hukum dan keadilan yang mereka melaksanakan penyidikan pendahulu dambakan tidak hanya sebagai impian atau dengan alasan bahwa jaksa memegang fatamorgana belaka. fungsi itu untuk menggantikan peran para kepolisian dan kejaksaan pernah officier van justice kolonial. dari jabatan dalam suatu posisi yang serba salah dan tersebut tergambar dengan jelas (dua) sulit dalam melaksanakan kewenangannya lembaga melakukan kegiatan yang sama yaitu pada masa negara ini memakai hir dalam rangka pengungkapan suatu kasus het heroine inlandsche element). hir tindak pidana yang terjadi dalam sendiri berasal dari islands element) masyarakat. yang berisi: tugas pencegahan atau sejak berlakunya undang undang kepolisian preventif, tugas penyidikan tahun tanggal desember atau kepolisian represif, acara perdata tentang hukum acara pidana yang dan acara pidana. pada berlakunya hir selanjutnya disebut kurap telah terjadi tersebut sistem tindakan yang dipergunakan perubahan secara fundamental baik secara lebih mementingkan kepentingan penguasa konseptual maupun implementasinya. dibandingkan kepentingan masyarakat, dalam kurap sistem tindakan yang dalam sistem pemeriksaan lebih dipergunakan lebih mengutamakan menjadikan tersangka sebagai obyek dari perlindungan terhadap harkat dan martabat pemeriksaan yang dilakukan oleh para manusia sehingga dalam sistem aparat penegak hukum atau yang dikenal pemeriksaanpun lebih menjadikan dengan sistem inguisatoir. sistem tersangka sebagai subyek (aguisatoir). pengawasanpun lebih cenderung dilakukan pada semua tingkat pemeriksa secara vertikal dari atas kebawah sehingga tersangka terdakwa dilindungi akan hak masyarakat tidak ada kesempatan ataupun haknya antara lain, asas praduga tak peluang untuk menilai kinerja dari para bersalah resumption innocent), bahwa lembaga hukum yang diadakannya, setiap orang yang, disangka, ditangkap, demikian juga dalam tahapan pemeriksaan ditahan, dituntut dan atau dihadapkan yang dianut pada saat itu kepolisian dan depan pengadilan wajib dianggap tidak kejaksaan melaksanakan kenangannya bersalah selama belum ada putusan hakim secara bersama sama dalam tahap yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. pemeriksaan pendahulu an. hak tersangka untuk mendapatkan dalam tahap pendahuluan inilah kepastian hukum sehingga pada saat terjadi tumpang tindih pelaksanaan terhadapnya dilakukan penangkapan serta keadilan progresif volume nomor maret penahanan harus jelas dasar hukumnya dan biaya serta hak untuk melakukan upaya jangka waktunya, terhadap tersangka juga hukum apabila tidak terima terhadap diberi hak yang berkaitan dengan adanya putusan pengadilan. bantuan hukum. terhadap tersangka yang berkaitan dengan hal ini wahyuni diancam dengan pidana hukuman mati, prasetyoningsih menyatu kan: tahun atau lebih serta tersangka yang prosedur penggabungan gugatan diancam hukuman lebih dari (lima) tetapi ganti kerugian tersebut dalam praktik tidak mampu maka terhadapnya wajib jarang diterapkan dan setelah diteliti disediakan penasehat hukum oleh petugas. ternyata ada beberapa faktor penyebabnya, undang undang nomor tahun yakni masyarakat khususnya korban atau tentang hukum acara pidana). fihak ketiga yang dirugikan pada umumnya penasehat hukum tersebut tidak boleh tidak mengetahui prosedur penggabungan bertindak semaunya sendiri karena undang gugatan ganti kerugian dalam perkara undang sudah mengaturnya, pidana dan kelemahan aturan yang ada kurap menyebutkan bahwa penasehat dalam kurap sehingga korban lebih hukum tersebut hanya melihat dan memiliki alternatif penyelesaian yang lain, mendengarkan pemeriksaan yang dilakukan misalnya mengajukan gugatan perdata. oleh penyidik dan bahkan terhadap wahyu presetyoningsih, kejahatan terhadap keamanan negara dalam sistem pengawasanpun tidak penasehat hukum tidak diperbolehkan hanya dilakukan secara vertikal oleh yang untuk mendengarkan pemeriksaan. lebih atas tinggi karena masyarakatpun kurap menyebutkan pula dapat melakukan pengawasan terhadap bahwa dalam hal terjadi penyalahgunaan kinerja kepolisian dan kejaksaan melalui hubungan antara penasehat hukum dengan lembaga pra peradilan yang sebelumnya tersangka maka penyidik, penuntut umum, tidak dikenal didalam hir. dalam tahap atau petugas lembaga pemasyarakatan pemeriksaan sudah terdapat pemisahan dapat memberikan peringatan, pengawasan, kewenangan yang tegas dan jelas antara bahkan melarang. dalam kurap kepolisian sebagai penyidik dalam tahap juga menyebutkan bahwa pada saat penyidikan dan kejaksaan sebagai penuntut penasehat hukum sedang berhubung dalam tahap penuntutan. dengan tersangka maka penyidik melihat bersandar pada pengaturan atas tanpa mendengarkan isi pembicaraan, dapat diketahui bahwa kepolisian sebagai namun kalau menyangkut kejahatan penyidik berwenang untuk menerima terhadap keamanan negara penyidik dapat laporan pengaduan dari masyarakat guna mendengarkan isi pembicaraan tersebut. menentukan apakah suatu perbuatan pengertian dapat artinya boleh tersebut benar benar merupakan tindak dilakukan, boleh juga tidak dilakukan pidana guna dididik lebih lanjut, penyidik tergantung keperluan penyidik. akan membuat terang suatu perkara untuk hak berikutnya adalah hak untuk dilimpahkan kepada kejaksaan sebagai mendapatkan ganti rugi maupun rehabilitasi penuntut dalam rangka diajukan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengadilan. dari penjelasan tersebut petugas secara sewenang wenang, hak tampaklah keterpaduan dalam sistem menggabung perkara gugatan ganti rugi peradilan pidana (integrated criminal sehingga dapat menghemat waktu dan justice system) harus selalu dijaga diatas pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan.( zainal mpu jannah) landasan diferensiasi fungsional diantara lembaga pemasyarakatan masih jauh aparat penegak hukum sesuai dari kenyataan mengingat jumlah kewenangan yang telah diberikan kepada terpidana dan penjahat kambuhan terus masing masing sesuai undang undang. menunjukkan peningkatan. dalam criminal justice system terdapat keberadaan (empat) pilar fungsi fungsi gabungan antara badan legislatif, utama sistem peradilan pidana tersebut polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga masing masing memiliki persoalan pemasyarakatan ataupun badan badan tersendiri dan bilamana kesemuanya terkait dalam pemerintahan, sehingga dihimpun menimbulkan giliran persoalan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh yang persoalan yang serius sehingga (empat) pilar fungsi utama diperlukan gerakan pemulihan dari hulu fungsi pembuatan undang undang hingga hilir dan tiap tiap pilar perlu law making function) dijaga eksistensi dan dinamika perwujudan fungsi yang dilaksanakan oleh dewan perannya agar sistem yang terbangun dapat perwakilan rakyat dan pemerintah ini berfungsi secara utuh. diharapkan dapat menghasilkan hukum wewenang penyidik kepolisian dan dalam suatu peraturan perundang jaksa penuntut umum undang yang tidak kaku dalam arti negara republik indonesia secara harus fleksibel serta akomodatif normatif telah mengakui sebagai negara terhadap kondisi perubahan sosial dalam berdasarkan atas hukum bahwa indonesia masyarakat. adalah negara yang berdasarkan atas fungsi penegakan hukum law hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan enforcement function) kekuasaan belaka (machtstaat) tujuan yang ingin dicapai adalah adanya konsekuensi negara hukum tersebut tata tertib sosial yang dalamnya membawa akibat segala tata susunan terdapat (dua) pilar utamanya yaitu kekuasaan pemerintah maupun lembaga penegakan hukum diawali dari negara harus berlandaskan hukum. kari penyelidikan dan penyidikan sampai husin, untuk itu pembaharuan dengan pemidanaan dan efek dan perubahan terus dilakukan sesuai pencegahan dalam rangka mencegah dengan kondisi dan situasi sekarang. anggota masyarakat untuk melakukan hukum bersifat mengikuti perkembangan tindak pidana. masyarakat, karena fungsi hukum adalah fungsi pemeriksaan sidang pengadilan untuk menciptakan adanya ketertiban dan function adjudication) ketenteraman masyarakat sehingga fungsi ini dilaksanakan oleh penuntut masyarakat merasa dialami adanya hukum umum dengan hakim serta pejabat itu. peradilan terkait. secara bijaksana dan bersandar pada fungsi memperbaiki terpidana the tataran teoretis, seyogyanya hukum tidak function correction) hanya ditempatkan sebagai tool social fungsi ini meliputi aktivitas dari control yang pada hakekatnya ada lembaga pemasyarakatan, pelayanan dibelakang perkembangan masyarakat yang sosial dan lembaga kesehatan mental. pada gilirannya akan senantiasa ketinggalan gagasan rahardjo, yang jaman. dalam hal ini, harus selalu menggantikan sebutan penjara dengan diupayakan agar hukum bisa memimpinanah bagi pembangunan untuk kerugian berdasarkan hasil musyawarah kepentingan umum menjadi salah satu atau putusan pengadilan payung hukum bagi pemerintah dalaman negeri mahkamah agung. mempermudah penyediaan tanah untuk pihak pemilik hak yang menerima ganti pembangunan tersebut. melaluikebijakan kerugian tidak diketahui keberadaannya. tersebut, melalui mekanisme pencabutan obyek pengadaan tanah yang akan hak atas tanah,pemerintah mempunyai diberikan ganti kerugian sedang menjadi kewenangan untuk mengambil tanah milik obyek perkara pengadilan dan masih masyarakatyang secara kebetulan dipersengketakan kepemilikannya. diperlukan untuk pembangunan bagi obyek pengadaan tanah menjadi kepentinganumum. jaminan bank. mekanisme musyawarah yang pelaksanaan konsinyasi ganti rugi seharusnya menjadi sarana untukmencari pada pengadaan tanah untuk kepentingan jalan tengah dalam menentukan besarnya umum harus sesuai dengan prosedur yang ganti rugi seringkali tidakmencapai kata ditetapkan dalam undang undang sepakat. oleh karenanya dengan alasan nomor tahun tentang pengadaan kepentingan umum,maka pemerintah tanah bagi pembangunan untuk melalui panitia pengadaan tanah dapat kepentingan umum yakni proses menentukan secarasepihak besarnya ganti konsinyasi yang dititipkan pengadilan rugi dan kemudian menetapkannya negeri terhadap tanah tanah yang sedang pengadilan negerisetempat melalui dalam sengketa, masyarakat yang tidak prosedur konsinyasi. hal itulah yang menerima besaran nilai ganti kerugian kemudian menjadipermasalahan, bahwa berdasarkan hasil musyawarah, sertifikat konsinyasi yang diterapkan dalam undang yang mash dijadikan jaminan bank serta undang ini berbedadengan konsinyasi yang tanah yang pemiliknya sudah tidak ada diatur dalam kuh perdata, yaitu konsinyasi serta tidak diketahui ahli waris dari pemilik dapatdilakukan jika sebelumnya terdapat tersebut berada. hubungan hukum antara para terkait pelaksanaan konsinyasi ini pihak. sedangkan dalam undang undang memang terjadi beberapa konflik justru sebaliknya, konsinyasi diterapkan kepentingan antara kepentingan umum disaatkesepakatan antara para pihak tidak dengan kepentingan pribadi. penolakan tercapai, tidak ada hubungan hukumsama masyarakat akibat adanya pembangunan ini sekali diantara para pihak tersebut. memang cukup beralasan, hal ini konsinyasi tanah menurut undang dikarenakan mereka sudah bertahun tahun undang nomor tahun tentang melakukan usaha serta tempat tinggal dan pengadaan tanah bagi pembangunan karena kepentingan umum pemerintah untuk kepentingan umum yakni penitipan datang untuk memindahkan mereka dari uang pengadilan negeri setempat. tempat tinggalnya. penitipan uang dapat dilakukan oleh menentukan besarnya ganti rugi pemerintah pemerintah daerah jika didasarkan pada harga pasaran dengan memenuhi beberapa syarat yakni: memperhatikan nop tahun berjalan, adanya pihak pemilik hak tanah yang sedangkan pemilik tanah meminta ganti menolak bentuk dan atau besarnya ganti rugi yang nilainya jauh dari harga pasaran analisis pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanah tami rusli) masing masing wilayah tersebut, penyerahan ganti rugi, maka setelah jangka sehingga susah tercapainya kesepakatan waktu yang ditetapkan panitia pengadaan antara tim pengadaan tanah dengan tanah membuat berita acara penyerahan pemilik tanah. ganti rugi. jika pemilik tanah tetap pelaksanaan konsinyasi ganti rugi menolak, maka berdasarkan berita acara pada pengadaan tanah untuk kepentingan tersebut, panitia pengadaan tanah umum pengadilan negeri khususnya memerintahkan agar tpt menitipkan uang mengenai penolakan besaran ganti kerugian ganti rugi pengadilan negeriyang awali dari adanya pemilik tanah yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah belum bersepakat mengenai bentuk bagi pelaksanaan pembangunan yakni dan atau besarnya ganti rugi, kemudian melalui konsinyasi. hal itu dilakukan jika panitia pengadaan tanah mengupayakan pemilik lahan tak kunjung menyetujuiharga musyawarah kembali sampai tercapai ganti rugi yang ditentukan pemerintah. kesepakatan bentuk dan atau besarnya ganti pelaksanaan konsinyasi tersebut rugi. untuk warga yang belum sepakat pemerintah melalui tim pembebasan dengan nilai ganti rugi tersebut akan tanah tpt) dan panitia pengadaan tanah dilakukan musyawarah sebanyak p2t) akan menitipkan uang ganti banyaknya (sembilan) kali dalam jangka rugisesuai taksiran tim appraisal kepada waktu yang belum dapat ditentukan. pengadilan. lebih lanjut dikatakan bahwa selama musyawarah tersebut tpt dan p2t nantinya pihak pengadilanlah yang akan melakukan pendekatan pendekatan akanmengambil alih proses menyelesaikan dengan warga secara terus menerus, hal ini ganti rugi itu. model penyelesaian dimaksudkan agar warga tersebut semacam ini, sesuai amanat undang memahami betul arti dari kepentingan undang nomor tahun dan umum serta mengetahui maksud dan tujuan peraturan kepala bpn nomor tahun diadakannya pengadaan tanah ini, tpt dikatakan bahwapemilik lahan yang mengharapkan kepada warga agar mau terkena proyek diberi waktu selama melepaskan hak atas tanahnya tersebut hari semenjakmusyawarah pertama untuk karena lokasi pembangunan ini sudah tidak menyelesaikan ganti rugi. setelah jatuh memungkinkan untuk dipindahkan secara tempo,pemilik lahan masih diberi tambahan teknis tata ruang, dan tpt pun telah waktu selama hari. jika setuju menetapkan nilai ganti rugi atas harga bisasegera menerima pembayaran. namun pasaran yang sebenarnya, penetapan harga jika tidak, mereka bisa ini telah dilakukan dengan pertimbangan mengajukankeberatan kepada bupati wali nilai nilai kemanusiaan. kota dan mengajukan gugatan apabila jangka waktu musyawarah pengadilan. hal ini sesuai dengan yang ditentukan telah berakhir, maka tpt undang undang nomor tahun akan menyerahkan ganti rugi kepada yang berbunyi: dalam hal pihak yang pemilik dan dibuatkan berita acara berhak menolak bentuk dan atau besarnya penyerahan ganti rugi atau berita acara ganti kerugian berdasarkan hasil penawaran penyerahan ganti rugi. musyawarah sebagaimana dimaksud dalam apabila pemilik tetap menolak penyerahan atau putusan pengadilan ganti rugi atau tidak menerima penawaran negeri mahkamah agung sebagaimana keadilan progresif volume nomor maret dimaksud dalam ganti kerugian kekerugianan tempat tinggal atau dititipkan pengadilan negeri setempat. tempat tinggal pilihannya. tidak adanya titik temu ini, maka jurusnya dengan disertai (dua) orang proses pengadilan lah yang saksi menjalankan perintah ketua bisamenyelesaikan. tentunya biaya yang pengadilan negeri tersebut dan akan dititipkan pengadilan adalahharga dituangkan dalam berita acara tentang yang sesuai dengan perhitungan tim pernyataan kesenian untuk membayar. appraisal, karena harga yangdisodorkan itu kepada pihak yang akan menerima ganti sudah yang tertinggi. kalau masih ada kekerugianan diberikan salinan dari tawaran yang masihtinggi, maka berita acara tersebut. pemerintah tidak dapat memenuhinya oleh jurusnya membuat berita acara karena itu diputuskan lewat pelaksanaan pemberitahuan bahwa karena pihak yang konsinyasi. akan menerima ganti kekerugianan mengenai prosedur pengajuan dan menolak pembayaran, uang tersebut pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan akan dilakukan penyimpanan tanah bagi pembangunan untuk (konsinyasi) kas kepaniteraan kepentingan umum sama dengan prosedur pengadilan negeri yang akan dilakukan pengajuan dan pelaksanaannya sama pada hari, tanggal, dan jam yang dengan konsinyasi dalam hal pembayaran ditentukan dalam berita acara tersebut. utang, yang diantaranya meliputi: pada waktu yang telah ditentukan, pemerintah sebagai pihak yang jurusnya dengan disertai (dua) orang memerlukan tanah mengajukan saksi menyerahkan uang tersebut kepada permohonan tentang penawaran panitera pengadilan negeri dengan pembayaran dan penitipan ganti menyebutkan jumlah dan rincian kerugian pengadilan negeri yang uangnya untuk disimpan dalam kas meliputi tempat dimana persetujuan kepaniteraan pengadilan negeri sebagai pembayaran harus dilakukan uang konsinyasi. (pemerintah sebagai pemohon dan agar pertanyaan tentang kesediaan pemegang hak atas tanah sebagai untuk membayar yang akan dilakukan memohon). pihak yang memerlukan tanah yang dalam hal tidak ada persetujuan tersebut diikuti dengan penyimpanan tersebut sah pada sub maka permohonan diajukan dan berharga, harus diikuti dengan pengadilan negeri dimana memohon pengajuan permohonan oleh pihak yang bertempat tinggal yang telah dipilihnya. memerlukan tanah yaitu pihak permohonan konsinyasi didaftar dalam pemerintah kepada pengadilan negeri register permohonan. dengan petit ketua pengadilan negeri memerintahkan menyatakan sah dan berharga jurusnya pengadilan negeri dengan penawaran pembayaran dan disertai oleh (dua) orang saksi, penitipan sebagai konsinyasi dituangkan dalam surat penetapan untuk menghukum pemohon membayar melakukan penawaran pembayaran biaya perkara. penawaran dan kepada pihak yang akan menerima ganti penitipan harus disahkan dengan penetapan hakim. analisis pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanah tami rusli) berdasarkan teori yang kemukakan rugi pengadaan tanah untuk jalan tol trans oleh thomas dye yang mengatakan sumatra. bahwa kebijakan publik adalah segala berdasarkan teori tersebut maka sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada melakukan sesuatu atau tidak melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuatu. definisi tersebut dirasa terlalu pengadilan negeri harus bertindak sesuai sempit untuk mendeskripsikan mengenai dengan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan publik. ada dua makna yang bisa undang undang nomor tahun diambil dari definisi thomas dye tentang pengadaan tanah bagi tersebut. pertama, dye berargumen bahwa pembangunan untuk kepentingan umum kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh serta kuh perdata yakni proses konsinyasi pemerintah, bukan organisasi swasta. yang dititipkan pengadilan negeri kedua dye menegaskan kembali bahwa terhadap tanah tanah yang sedang menjadi kebijakan publik tersebut menyangkut obyek sengketa kepemilikan, masyarakat pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang tidak menerima besaran nilai ganti oleh pemerintah. dalam hal tersebut pilihan kerugian berdasarkan hasil musyawarah, yang diambil oleh pemerintah merupakan sertifikat yang masih dijadikan jaminan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau bank serta tanah yang pemiliknya sudah tidak melakukan sesuatu. menurut dye, tidak ada serta tidak diketahui ahli waris apabila pemerintah memilih untuk dari pemilik tersebut berada. kemudian melakukan sesuatu, maka tentunya ada besaran uang ganti rugi sesuai taksiran tim tujuannya, karena kebijakan publik appraisal terkait obyek tanah didasarkan merupakan tindakan pemerintah. apabila pada harga pasaran dengan memperhatikan pemerintah memilih untuk tidak melakukan nop tahun berjalan. terkait pelaksanaan sesuatu, inipun merupakan kebijakan konsinyasi terhadap masyarakat yang publik, yang tentunya ada tujuannya. menolak besaran nilai ganti kerugian bahwa berdasarkan hal tersebut berdasarkan hasil musyawarah maka tim atas maka dapat analisis yaitu menurut pembebasan tanah tpt) dan panitia teori kebijakan publik yang dikemukakan pengadaan tanah p2t) mengajukan oleh thomas dye bahwa apabila konsinyasi dengan melampirkan bukti pemerintah memilih untuk melakukan berita acara penyerahan ganti rugi atau sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, berita acara penawaran penyerahan ganti karena kebijakan publik merupakan rugi yang sudah ditetapkan dalam tindakan pemerintah. apabila pemerintah musyawarah penetapan ganti kerugian. memilih untuk tidak melakukan sesuatu, ii.penutup inipun merupakan kebijakan publik, yang pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada tentunya ada tujuannya. hal ini dipertegas pengadaan tanah untuk kepentingan umum bahwa segala sesuatu yang sudah dipilih pengadilan negeri harus bertindak sesuai oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu dengan prosedur yang ditetapkan dalam dengan tujuan yang jelas merupakan undang undang nomor tahun sebuah kebijakan publik, hal ini dapat tentang pengadaan tanah bagi diketahui dari dilakukan nya upaya pembangunan untuk kepentingan umum konsinyasi dalam penyelesaian proses ganti serta kuh perdata yakni proses konsinyasi keadilan progresif volume nomor maret yang dititipkan pengadilan negeri daftar pustaka terhadap tanah tanah yang sedang menjadi buku obyek sengketa kepemilikan, masyarakat abdurrahman, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk yang tidak menerima besaran nilai ganti kepentingan umum, citra aditya kerugian berdasarkan hasil musyawarah, bakti, bandung, sertifikat yang masih dijadikan jaminan adrian studi, implementasi prinsip bank serta tanah yang pemiliknya sudah kepentingan umum dalam tidak ada serta tidak diketahui ahli waris pengadaan tanah untuk dari pemilik tersebut berada. kemudian pembangunan, ed. cet. jakarta, besaran uang ganti rugi sesuai taksiran tim sinar grafika, appraisal terkait obyek tanah didasarkan mariam harus badrulzaman, kitab undang undang hukum perdata pada harga pasaran dengan memperhatikan buku iii tentang hukum perikatan nop tahun berjalan. terkait pelaksanaan dengan penjelasan, bandung, konsinyasi terhadap masyarakat yang alumni, menolak besaran nilai ganti kerugian loan sitorus dan lambang, berdasarkan hasil musyawarah maka tim pengadaan tanah untuk pembebasan tanah tpt) dan panitia kepentingan umum, mitra kebijakan tanah pot tanah indonesia, yogyakarta, eng aan anah p2t) mengacu setiawan, pokok pokok hukum konsinyasi dengan melampirkan bukti perikatan, bina cipta, bandung berita acara penyerahan ganti rugi atau berita acara penawaran penyerahan ganti subjektif, aneka perjanjian, alumni rugi yang sudah ditetapkan dalam bandung, musyawarah penetapan ganti kerugian. soerjani soeharto, kaneko sleman, nan hukum adat indonesia, cetakan sebagai saran dalam penelitian ini adalah oo. keempat, pt. raja grafindo pemerintah dalam hal ini hendaknya persada. jakarta. meningkatkan sosialisasi kepada sudarso gautam, tafsiran undang masyarakat khususnya mengenai undang pokok agraria, alumni, konsinyasi dengan baik agar hambatan bandung, hambatan seperti masyarakat yang menolak wahyu erwiningsih, hak menguasai ganti rugi akan menyadari bahwa negara atas tanah, total media, kepentingan negara dan bangsa lebih utama yogyakarta, renungan negar ssa din peraturan perundang daripada kepentingan pribadi. sebaiknya undangan pemerintah dalam proses ganti kerugian kuh perdata bukan berdasarkan nop tetapi ganti undang undang nomor tahun kerugian yang adil adalah ganti kerugian tentang pencabutan hak hak atas yang sesuai dengan harga pasar atau harga tanah beserta benda benda kesepakatan. ganti kerugian atas tanah atasnya. kana tang undang undang nomor tahun seharusnya lebih tinggi dari arga pasar tentang pengadaan tanah bagi untuk penghargaan kepada pemilik tanah pembangunan untuk kepentingan yang telah bersedia mengorbankan haknya umum. kepada negara, mengingat harga tanah peraturan presiden nomor tahun cendrung meningkat terus. tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. analisis pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanah tami rusli) peraturan kepala bpn nomor tahun tentang ketentuan pelaksanaan perpres nomor tahun yang telah diubah dengan perpres nomor tahun tentang perubahan atas perpres nomor tahulaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanahct the process land acquisition will never separated from the problem compensation, therefore necessary conduct prior research all information and data submitted the assessment appraisal) compensation. agreement has been reached the form and size the compensation, compensation payment will made and then proceed with the disposal transfer the rights the land concerned. the problem that will discussed this issue how the implementation consignment change the district court. the research method used normative juridical using secondary data obtained from literature study and data analysis with qualitative juridical analysis. research results are. implementation has acted accordance with the procedures established law land procurement for development for the public interest. suggestions that the government this case should increase socialization the community, especially about consignment properly that obstacles such people who refuse compensate will realize that the interests the state and the nation more important than personal interests. keywords: analysis, consignment, land procurement pendahuluan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan tanah merupakan salah satu sumber guna kepentingan umum. daya alam yang penting untuk sebagai negara yang berlatar kelangsungan hidup umat manusia, belakang agraris, tanah merupakan hubungan manusia dengan tanah bukan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih penting dalam kehidupan dari itu tanah memberikan sumber daya masyarakat indonesia, terlebih lagi bagi bagi kelangsungan hidup umat manusia. petani pedesaan. tanah berfungsi bagi bangsa indonesia tanah adalah karunia sebagai tempat mana warga masyarakat tuhan yang maha esa dan merupakan bertempat tinggal dan tanah juga kekayaan nasional, serta hubungan antara memberikan penghidupan baginya. bangsa indonesia dengan tanah bersifat tanah merupakan sumber hidup dan abadi, oleh karena itu harus dikelola secara kehidupan bagi manusia. tanah cermat pada masa sekarang maupun untuk mempunyai fungsi yang sangat masa yang akan datang. tanah disamping strategis, baik sebagai sumber daya alam mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi maupun sebagai ruang untuk sosial, oleh karena itulah kepentingan pembangunan. karena ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat menentukan serta mengatur hubungan seiring pertumbuhan penduduk dan hubungan hukum antar orang orang dan kegiatan pembangunan yang terus perbuatan hukum yang mengenai bumi, air meningkat pula, sehingga pengelolaannya dan ruang angkasa. kewenangan negara harus berdayaguna untuk kepentingan dalam bidang pertanahan merupakan sebesar besar kemakmuran rakyat. pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur soerjani soeharto, kaneko sleman, dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang pembangunan nasional khususnya dipunyainya. wahyu erwiningsih, pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang masalah pertanahan merupakan tanah yang sangat luas. dilain pihak, tanah masalah yang penting dan sensitif, karena tanah yang dibutuhkan tersebut pada dalamnya terdapat dua kepentingan yang umumnya sudah dilekati sesuatu hak atas saling bertentangan, yaitu kepentingan tanah. dengan demikian upaya pengadaan pemerintah satu pihak dan kepentingan tanah untuk keperluan tersebut masyarakat pihak lain, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan dengan perolehan tanahnya dibutuhkan suatu sebaik baiknya dan dilakukan dengan pendekatan yang dapat dimengerti dan memperhatikan peran tanah dalam diterima oleh kedua belah pihak. undang kehidupan manusia serta prinsip undang pokok agraria meletakkan dasar penghormatan terhadap hak yang sah atas atau asas, bahwa: semua hak atas tanah tanah. dalam rangka untuk mewujudkan mempunyai fungsi sosial . artinya, semua masyarakat adil dan makmur, maka negara hak atas tanah apapun pada seseorang tidak pemerintah) membuat suatu rencana boleh semata mata digunakan untuk umum mengenai persediaan, peruntukan kepentingan pribadinya, tetapi dan penggunaan sumber daya agraria penggunaanya harus juga memberikan untuk keperluan pembangunan agar manfaat bagi kepentingan dirinya, tercapai sebesar besarnya kemakmuran masyarakat dan negara. namun hal ini rakyat. dengan adanya rencana umum tidak berarti bahwa kepentingan tersebut, maka penggunaan tanah dapat perseorangan akan terdesak oleh dilakukan secara terpimpin dan teratur kepentingan umum (masyarakat). hingga dapat membawa manfaat yang kepentingan masyarakat dan kepentingan sebesar besarnya bagi negara dan rakyat. perseorangan harus saling mengimbangi, negara memiliki hak untuk hingga dapat tercapai ketertiban dan menguasai tanah melalui fungsi negara kesejahteraan seluruh rakyat. sudarso untuk mengatur dan mengurus (reguler gautam, benturan). negara berwenang menentukan kegiatan pengadaan tanah untuk pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan, terutama pembangunan peruntukan, penggunaan, persediaan dan yang membutuhkan luas tanah sangat besar pemeliharaannya. selain itu negara juga maka akan terdapat berbagai jenis status berwenang menentukan dan mengatur hak tanah dalamnya dalam hal ini dibutuhkan hak yang dapat dipunyai (bagian dari) kecermatan untuk memperoleh tanah bumi, air dan ruang angkasa dan tersebut. bahkan bila proyek pembangunan keadilan progresif volume nomor maret jalan yang harus melewati sebagian atau menuntut adanya pemenuhan kebutuhan seluruh batas tanah milik rakyat, maka akan akan pengadaan tanah secara cepat. memperbesar risiko kemungkinan selanjutnya untuk memenuhi terjadinya perbedaan pendapat antara pengadaan tanah untuk kepentingan umum pemegang hak atas tanah dan panitia secara tepat pemerintah mengeluarkan pengadaan tanah. undang undang nomor tahun masalah pembebasan tanah tentang pengadaan tanah bagi kepentingan merupakan hal yang sangat pelik dalam umum dan ditindak lanjuti dengan penanganannya, karena dalamnya terbitnya peraturan presiden nomor menyangkut hajat hidup orang banyak, tahun tentang penyelenggaraan apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah pengadaan tanah bagi pembangunan akan tanah untuk keperluan pembangunan, untuk kepentingan umum. dapat dimengerti bahwa tanah negara yang (l) peraturan presiden nomor tahun tersedia sangat terbatas, oleh karena itu pelaksanaan pengadaan tanah satu satunya cara yang dapat ditempuh dilakukan beberapa tahapan, yaitu: adalah dengan membebaskan tanah milik inventarisasi dan identifikasi masyarakat, baik yang telah dikuasai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan dengan hak berdasarkan hukum adat pemanfaatan tanah, maupun hak hak lainnya menurut rupa. penilaian ganti kerugian, adrian studi, musyawarah penetapan ganti kerugian, proses pembebasan tanah tidak akan pemberian ganti kerugian: dan pernah lepas dari masalah ganti rugi, untuk pelepasan tanah instansi. itu perlu diadakan penelitian terlebih secara garis besar pelaksanaan dahulu terhadap segala keterangan dan data pengadaan tanah bagi pelaksanaan yang diajukan dalam mengadakan taksiran pembangunan untuk kepentingan umum appraisal) pemberian ganti rugi. apabila pada umumnya meliputi beberapa tahapan, telah tercapai suatu kesepakatan mengenai yaitu: tahap pertama berupa pelaksanaan bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru penyuluhan akan dilaksanakannya dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian pengadaan tanah untuk pembangunan, dilanjutkan dengan pelepasan atau tahap inventarisasi, tahap pengumuman penyerahan hak atas tanah yang hasil inventarisasi, tahap penafsiran dan bersangkutan. apabila pembebasan tanah pengusulan besaran ganti kerugian melalui musyawarah tidak mendapatkan berdasarkan penetapan tim penilai harga jalan keluar antara pemerintah dengan tanah, tahap pelaksanaan musyawarah. pemegang hak atas tanah, sedangkan tanah dalam tahap ini apabila tidak tercapai kata tersebut akan digunakan untuk kepentingan sepakat, maka ditempuh upaya konsinyasi umum, maka dapat ditempuh dengan cara dan pencabutan hak atas tanah. sedangkan pencabutan hak atas tanah sebagaimana dalam hal tercapainya kesepakatan, maka diatur dalam undang undang nomor tahap selanjutnya adalah pelaksanaan tahun tentang pencabutan hak hak pembayaran ganti kerugian yang kemudian atas tanah beserta benda benda ditindak lanjuti dengan pembuatan berita atasnya. pembangunan yang diperuntukan acara pelepasan hak atau penyerahan hak bagi kepentingan umum dewasa ini atas tanah tersebut. analisis pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanah tami rusli) terkait tentang penilaian ganti melakukan penawaran pembayaran tunai kerugian seringkali tidak mencapai kata atas apa yang harus dibakarnya, dan jika sepakat walaupun sudah dilaksanakannya kreditur juga menolaknya, maka debitur musyawarah penetapan ganti kerugian atas dapat menitipkan uang atau barangnya tanah. hal ini terkait dengan besaran nilai kepada pengadilan. penawaran yang jual tanah yang akan diganti. yaitu sulitnya sedemikian, diikuti dengan penitipan, kata sepakat antara warga dengan membebaskan debitur dan berlaku baginya pemerintah soal besarnya ganti kerugian sebagai pembayaran, asal penawaran itu tanah yang terkena proyek jalan tol. hal telah dilakukan dengan cara menurut yang perlu diperhatikan lagi pada diri undang undang,sedangkan apa yang warga negara yaitu tentang kesadaran dititipkan secara itu tetap atas tanggungan merelakan kepemilikan pribadi untuk kreditur . penerapan konsinyasi dalam kepentingan, sehingga nantinya semua pengadaan tanah untuk kepentingan umum warga negara indonesia memiliki kesadaran merupakan tindakan alternatif dalam sosial yang tinggi terhadap fungsi sosial penyelesaian konflik pengadaan tanah, demi kepentingan umum. proses namun hal tersebut juga tidak berjalan pembebasan tidak akan pernah lepas dengan maksimal dikarenakan adanya dengan adanya masalah ganti kerugian, kendala yang dihadapi lapangan. maka perlu diadakan penelitian terlebih berdasarkan uraian latar belakang atas dahulu terhadap segala keterangan dan maka penulis tertarik untuk melakukan data data yang diajukan dalam mengadakan penelitian mengenai timbulnya konsinyasi taksiran pemberian ganti kerugian. apabila dalam pengadaan tanah. telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, maka ii. pembahasan baru dilakukan pembayaran ganti kerugian pengertian dan dasar hukum kemudian dilanjutkan dengan pelepasan konsinyasi atau penyerahan hak atas tanah yang menurut kamus besar bahasa bersangkutan. bahwa kemudian indonesia, kata konsinyasi diartikan dikarenakan adanya alasan kepentingan sebagai penitipan uang. dalam hukum umum, maka pemerintah melalui panitia perdata konsinyasi diartikan sebagai pengadaan tanah dapat menentukan secara penitipan uang pengadilan negeri, yang sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian dilatar belakangi adanya hubungan utang menetapkannya pengadilan negeri piutang antara debitur dengan kreditur. setempat melalui penitipan ganti kerugian dalam undang undang nomor tahun atau seringkali disebut istilah tentang pengadaan tanah bagi konsinyasi. konsinyasi consignatie atau pembangunan untuk kepentingan umum, yang dikenal dengan penawaran tentang penitipan uang ganti kerugian pembayaran tunai yang diikuti dengan diatur dalam penyimpanan atau penitipan, sebagaimana dalam hal pihak yang berhak menolak diatur dalam kitab undang undang bentuk dan atau besarnya ganti hukum perdata burgerlijk webbook) pada kerugian berdasarkan hasil musyawarah yang berbunyi: jika kreditur sebagaimana dimaksud dalam menolak pembayaran, maka debitur dapat atau putusan pengadilan keadilan progresif volume nomor maret negeri mahkamah agung sebagaimana beberapa ketentuan tersebut antara dimaksud dalam ganti lain sebagai berikut: kerugian dititipkan pengadilan kuh perdata menyatakan: negeri setempat. jika berpulang menolak penitipan ganti kerugian selain pembayaran, maka berhutang dapat sebagaimana dimaksud pada melakukan penawaran pembayaran tunai juga dilakukan terhadap: apa yang dituangkan, dan jika pihak yang berhak menerima ganti berpulang menolaknya, menitipkan kerugian tidak diketahui uang atau barangnya kepada pengadilan. keberadaannya, atau penawaran yang sedemikian, diikuti objek pengadaan tanah yang akan dengan penitipan, membebaskan diberikan ganti kerugian: berhutang dan berlaku baginya sebagai sedang menjadi objek perkara pembayaran, asal penawaran itu telah pengadilan, dilakukan dengan cara menurut undang masih dipersengketakan undang sedangkan apa yang dititipkan kepemilikannya, secara itu tetap atas tanggungan diletakkan sita oleh pejabat yang berpulang. berwenang, atau kuh perdata menyatakan: menjadi jaminan bank. agar supaya penawaran yang undang undang nomor sedemikian itu sah adalah perlu tahun tentang pengadaan tanah bagi bahwa dilakukan kepada seorang pembangunan untuk kepentingan umum: berpulang atau kepada seorang pada saat pelaksanaan pemberian ganti berkuasa menerimanya untuk dia, kerugian dan pelepasan hak sebagaimana bahwa dilakukan oleh seorang dimaksud dalam huruf yang berkuasa membayar, telah dilaksanakan atau pemberian ganti bahwa mengenai semua uang kerugian sudah dititipkan pengadilan pokok dan bunga yang dapat ditagih, negeri sebagaimana dimaksud dalam beserta biaya yang telah ditetapkan kepemilikan atau hak atas dan mengenai sejumlah uang untuk tanah dari pihak yang berhak menjadi biaya yang belum ditetapkan, dengan hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak mengurangi penetapan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah terkemudian, yang dikuasai langsung oleh negara. ganti bahwa ketetapan waktu telah tiba, kerugian dititipkan pengadilan negeri jika itu dibuat untuk kepentingan mahkamah agung tanpa kemungkinan berpulang, menempuh upaya pencabutan hak atas bahwa syarat dengan mana utang tanah sebagaimana diatur dalam undang yang telah dibuat, telah dipenuhi, undang nomor tahun bahwa pembayaran dilakukan secara garis besar konsinyasi adalah tempat, dimana menurut persetujuan penawaran pembayaran tunai diikuti pembayaran harus dilakukan, dan jika dengan penyimpanan, sebagaimana diatur tiada suatu persetujuan khusus dalam kuh perdata. mengenai itu, kepada berpulang loan sitorus dan lambang, analisis pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanah tami rusli) atau ditempat tinggal yang telah ganti rugi yang menjadi hak orang yang dipilihnya, tidak dapat diketemukan tersebut bahwa penawaran itu dilakukan oleh dikonsinyasikan pengadilan negeri seorang notaris atau juru sita, kedua setempat oleh instansi pemerintah yang duanya disertai dua saksi. memerlukan tanah. kuh perdata menyatakan: konsinyasi yang dikenal dalam biaya yang dikeluarkan untuk keppres nomor tahun hanyalah menyelenggarakan penawaran untuk keperluan penyampaian ganti rugi pembayaran tunai dan penyimpanan, yang telah disepakati, akan tetapi orang harus dipikul oleh berpulang, jika yang bersangkutan tidak diketemukan. perbuatan perbuatan telah dilakukan abdurrahman, berdasarkan menurut undang undang. ruang lingkup keppres nomor tahun kuh perdata menyatakan jelas diketahui bahwa peraturan selama apa yang dititipkan tidak pengadaan tanah ini hanya berlaku bagi diambil oleh berpulang, berhutang pengadaan tanah yang dilakukan oleh dapat mengambilnya kembali dalam hal instansi pemerintah untuk kepentingan itu orang orang yang turut berhutang umum. oleh karena itu konsinyasi hanya dan para penanggung utang tidak bisa diterapkan untuk pembayaran ganti dibebaskan. rugi untuk pengadaan tanah dilakukan oleh berdasarkan ketentuan tersebut instansi pemerintah untuk kepentingan atas dapat disimpulkan beberapa hal, antara umum, dengan catatan memang telah ada lain sebagai berikut kesepakatan diantara kedua belah pihak penawaran pembayaran tunai yang yang membutuhkan tanah dan pemegang diikuti oleh penyimpanan konsinyasi) hak atas tanah dan pemilik bangunan, terjadi apabila dalam suatu perjanjian, tanaman dan atau benda benda yang ada kreditur tidak bersedia menerima atas tanah tersebut. loan sitorus dan prestasi yang dilakukan oleh debitur. lambang, wanprestasi pihak kreditur ini disebut berkenaan dengan pengadaan tanah mora kreditor . untuk kepentingan umum, belum ada penawaran sah bilamana telah keseragaman pendapat para sarjana baik memenuhi syarat bahwa utang telah akademisi maupun praktisi tentang boleh dibuat. ini berarti bahwa penawaran tidaknya konsinyasi diterapkan dalam hanya dikenal bila sudah ada hubungan pelepasan atau penyerahan hak (dahulu hutang piutang. jelaslah bahwa lembaga disebut pembebasan tanah oleh instansi konsinyasi bersifat limitation.( mariam pemerintah), sedangkan untuk pengadaan harus badrulzaman, tanah yang dilakukan oleh swasta, semua selanjutnya dalam sarjana sepakat menyatakan bahwa keppres tahun dinyatakan konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam bahwa dalam hal tanah, bangunan, tanaman menyelesaikan ketidaksepakatan ganti rugi. atau benda yang berkaitan dengan tanah mahkamah agung republik indonesia juga yang dimiliki bersama sama oleh beberapa menegaskan melalui putusannya reg. orang, sedangkan satu atau beberapa orang pk pdt tanggal agustus dari mereka tidak dapat ditemukan, maka yang menyatakan bahwa konsinyasi tidak keadilan progresif volume nomor maret dapat diterapkan dalam pengadaan tanah bila persen luas tanah telah diperoleh yang dilakukan oleh pemerintah. atau persen pemilik telah menyetujui konsinyasi hanya dikenal atau diatur dalam bentuk dan besarnya ganti rugi. jika kuh perdata dan keppres tahun musyawarah tidak mencapai persen, tentang pengadaan tanah bagi maka dapat terjadi (dua) kemungkinan, pelaksanaan pembangunan untuk yakni: kepentingan umum yang sekarang telah jika lokasi dapat dipindahkan, p2t dinyatakan tidak berlaku berdasarkan mengusulkan kepada instansi peraturan presiden nomor tahun pemerintah yang memerlukan tanah tentang pengadaan tanah bagi untuk memindahkan lokasi, pelaksanaan pembangunan untuk jika lokasi tersebut tidak dapat kepentingan umum sebagaimana telah dipindahkan (sesuai kriteria dalam diubah dengan peraturan presiden nomor maka kegiatan pengadaan tanah tahun tentang perubahan atas tetap dilanjutkan. jika persen dan peraturan presiden nomor tahun pemilik belum sepakat tentang bentuk tentang pengadaan tanah bagi dan besarnya ganti rugi atau persen pelaksanaan pembangunan untuk luas tanah belum diperoleh, p2t kepentingan umum. melakukan musyawarah kembali dalam pada tanggal mei terbit jangka waktu hari kalender. peraturan kepala bpn nomor tahun jika jangka waktu hari lewat, maka: tentang ketentuan pelaksanaan bagi yang telah sepakat mengenai perpres nomor tahun yang telah bentuk dan besarnya ganti rugi, ganti diubah dengan perpres nomor tahun rugi diserahkan dengan berita acara tentang perubahan atas perpres penyerahan ganti rugi atau berita nomor tahun secara garis besar acara penawaran ganti rugi. bagi yang butir butir penting dalam peraturan kepala tetap menolak, ganti rugi dititipkan oleh bpn nomor tahun itu berkaitan instansi pemerintah pengadilan dengan konsinyasi adalah penilaian harga negeri pn) setempat berdasarkan tanah oleh tim penilai harga tanah berita acara penyerahan ganti rugi. didasarkan pada nop atau nilai nyata prinsip pemberian ganti rugi hak atas dengan memerhatikan nop tahun tanah untuk kepentingan umum berjalan, dan dapat berpedoman pada istilah ganti rugi atau penggantian (enam) variabel yakni lokasi, letak tanah, kerugian biasanya dipakai dalam bidang status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian kepercayaan, baik itu mengenai ingkar janji penggunaan tanah dengan ri'rw, sarana (wanprestasi), pelanggaran hukum maupun dan prasarana, dan faktor faktor lain. bidang penggantian pertanggungan penilaian harga bangunan dan atau kerugian. sehubungan dengan istilah tanaman dan atau benda benda lain tersebut diatas, maka setiawan, s.h. dilakukan oleh instansi terkait. hasil pernah mengatakan bahwa ganti rugi dapat penilaian diserahkan kepada p2t untuk berupa penggantian dari pada prestasi, digunakan sebagai dasar musyawarah. tetapi dapat berdiri sendiri disamping ketentuan musyawarah diatur dalam prestasi. setiawan, kesepakatan dianggap telah tercapai analisis pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada pengadaan tanah tami rusli) sedangkan prof. subjektif, s.h. digunakan sebagai pedoman untuk mengatakan: bahwa seorang debitur telah menentukan besarnya ganti rugi. brasil, diperingatkan dengan tegas dan ditagih faktor taksiran nilai untuk keperluan janjinya, apabila tetap tidak melaksanakan pemungutan pajak, lokasi, keadaan tanah prestasinya maka dinyatakan lalai atau alpa (terpelihara tidak), nilai pasar selama lima dan kepadanya diberikan sanksi sanksi tahun terakhir dari hak atas tanah lain yang yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan sebanding menjadi bahan pertimbangan peralihan resiko. demikian juga beliau penentuan besarnya ganti rugi. tampaknya menyatakan bahwa undang undang sering dilupakan bahwa interpretasi asas pertanggungan merupakan suatu perjanjian, fungsi sosial hak atas tanah, disamping dimana penanggung menerima premi mengandung makna bahwa hak atas tanah dengan kesanggupan mengganti kerugian itu harus digunakan sesuai dengan sifat dan keuntungan yang ditanggung atau yang tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi mungkin diderita sebagai akibat tertentu. pemegang hak dan bagi masyrakat, juga subjektif, berarti bahwa harus terdapat keseimbangan jadi kalau dilihat dari pendapat antara kepentingan perseorangan dengan sebagaimana tersebut bahwa tuntutan ganti kepentingan umum, dan bahwa rugi hanya dapat dinyatakan dengan uang. kepentingan perseorangan itu diakui dan dan selanjutnya timbul pertanyaan apa dihormati dalam rangka pelaksanaan yang dimaksud dengan pengertian ganti kepentingan masyarakat secara rugi tersebut, istilah ganti rugi biasanya keseluruhan. dalam kaitannya dengan terjadi akibat adanya ingkar janji dan masalah ganti rugi, tampaklah bahwa perbuatan melanggar hukum. dalam menentukan keseimbangan antara pemenuhan prestasi kewajiban terletak kepentingan perseorangan dengan pada debitur, sehingga apabila debitur tidak kepentingan umum itu tidak mudah. melaksanakan kewajiban tersebut bukan abdurrahman, karena keadaan memaksa, maka debitur ganti rugi sebagai suatu upaya dinyatakan lalai. adapun bentuk dari pada mewujudkan penghormatan kepada hak ingkar janji ada tiga macam yaitu: hak dan kepentingan perseorangan yang tidak memenuhi prestasi. telah dikorbankan untuk kepentingan terlambat memenuhi prestasi. umum, dapat disebut adil apabila hal memenuhi prestasi secara tidak baik tersebut tidak membuat seseorang menjadi dalam setiap pengadaan tanah untuk lebih kaya, atau sebaliknya, menjadi lebih kepentingan pembangunan hampir selalu miskin daripada keadaan semula. muncul rasa tidak puas, samping tidak pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pada berdaya, dikalangan masyarakat yang hak pengadaan tanah atas tanahnya terkena proyek tersebut. pembangunan yang diperuntukan masalah ganti rugi merupakan isu sentral bagi kepentingan umum dewasa yang paling rumit penanganannya dalam inimenuntut adanya pemenuhan kebutuhan upaya pengadaan tanah oleh pemerintah akan pengadaan tanah secara dengan memanfaatkan tanah tanah hak. cepat. kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai negara berkembang pemerintah dalam bentuk undang undang tersedia indeks alternatif yang dapat nomor tahun tentang pengadaan keadilan progresif volume nomor maret |
lembaran daerah kota cimahi pan nomor tahun seri peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang retribusi pelayanan pemakaman kota cimahi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk dan pembangunan kota cimahi, sementara luas lahan sudah tidak memadai, maka perlu adanya pengendalian terhadap pengadaan tempat pemakaman umum tpu), bahwa lahan pemakaman yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak swasta baik berupa yayasan maupun perorangan perlu adanya pengaturan oleh pemerintah daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas, perl aga keenan pekerjaan wakil bupati alamat desa falah, kecamatan sarana, kabupaten taka kepulauan sula, maluku utara . nama ir. taruk tahanan pekerjaan anggota dprd kabupaten alamat desa foi, kecamatan sarana, kabupaten kepulauan suladan anwar, s.h., normal, s.h., nurani, s.h., dede ardiansyah, s.h., m.h., ahmad tawarkan saturasi, s.h., m.h., para advokat kuasa hukum tim advokasi pasangan sapi bawah taruk tahanandanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idhendra thes, pd. pekerjaan swasta alamat desa fardu dusun merpati, rw kecamatan sarana, kabupaten kepulauan sula, maluku utara nama zulfahri abdullah,anthony datang, s.h., m.h. dan nancy savoir allen modal, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor law officeerdasarkan surat kuasa khususlaporan komisi pemilihan umum republik indonesia: mendengar dan membaca laporan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id edaran tersebut disebutkan bahwa: calon nomor urut menuduh adanya pemilih yang sudah pernah mencoblos tps lain pada saat pemilihan sebelumnya desember namun kemudian memilih lagcalon nomor urutkemudian saksi pasangan nomor urut menuduh adanya mobilisasi pemilih penguna ktp, kk, dan keterangan tempat tinggal padadan yang bersangkutan benar benar adalah masyarakat setempat. berdasarkan fakta lapangan proses pencoblosan berjalan lancar dan aman tanpa ada masalah. pada tps desa warga terjadi kesalahan pengisian formulir c1 ulang kwk pada kolom daftar pemilih tetap dpt) yang terisi perempuan laki laki jumlah seharusnya perempuan laki laki sehingga jumlahnya selain itu terdapat salah pengisian pada kolom penguna tb sebanyak perempuan laki laki jumlah seharusnya perempuan laki laki jumlah pemilih. kesalahan pengisian kolom tb disebabkan salah satu pemilih yang mengunakan tb yang namanya terdaftar namun tidak mengunakan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idmemohon beserta perangkat penyelenggaran jajarannya yaitu komisioner komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula teridentifikasi atas nama ramli yakub telah menghalangi dan menghilangkan hak pilih seorang pemilih yang bernama julia dunia terdaftar dalam dpt nomor urut pada tps desa waisakai, sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan, anggota komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula teridentifikasi atas nama ramli yakub menyuruh seorang pemilih yang bernama julia dunia yang terdaftar dalam dpt nomor urut untuk pergi (pulang) rumahnya dengan alasan surat suara sudah habis sehingga orang pemilih yang bernama julia dunia dalam dpt nomor urut tidak memberikan suaranyengan sengaja memindahkan kotak suara keluar dari tps pada saat pencoblosandusun pancoran kum desa waisakai, kecamatan maggio utara timur, terjadi peristiwa pada hari senin maret pukul wit, memohon beserta perangkat penyelenggaran jajarannya yaitu anggota komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula teridentifikasi atas nama ramli yakub bersama sama dengan panitia pengawas pemilihan kecamatan mangold utara timur beserta perangkat pengawas jajarannya ppl desa waisakai) memindahkan kotak suara keluar dari tps yang berada pada dusun iii desa waisakai pada saat pencoblosan untuk dibawah ditempatkan pada dusun desa waisakai, yang jaraknya dari tps yang ditentukan (tps dusun pancoran kum desa waisakai, kecamatan maggio utara timur), dengan alasan adanya orang pemilih yang hendak menggunakan hak pilihnya ditempat tersebut dan merupakan pemilih yang sudah jelas memilih calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor uruataulanggarpsu) kabupaten kepulauan sula tanggal maret bahwa terhadap peristiwa peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh memohon yang merugikan pemohon pada pemungutan suara ulang psu) kabupaten kepulauan sula tanggal maret telah dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu kabupaten kepulauan sula, tetapi panwaslih kabupaten kepulauan sula mengabaikan dan tidak register (tidak menerima) sebagai laporan dengan alasan tidak ada bukti, bukti bahwa terhadap. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tentang pengawasan pemilihan umum, yang selengkapnya sebagai berikut:sesuai dengan ketentuan yang disebutkan atas dapat diartikan panwaslih wajib menerima dan register semua laporan yang telah dibuat dalam formulir model kemudian terhadap pelapor diberikan tanda terima laporan yang dibuat dalam formulir model yang nomor laporannya sama dengan model dan telah diregisterasi pada buku register laporan, panwaslih kabupaten kepulauan sula telah menunjukkan keberpihakan dan konspirasi bersama memohon untuk merugikan kepentingan hukum serta kepentingan konstitusional dari seluruh masyarakat kabupaten kepulauan sula,ips desa mangan kecamatan sarana, tps desa warga kecamatan sulawesi selatan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id karenapemilihan umum: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, dapatlah dipastikan bahwa memohon ternyata tidak melaksanakan perintah mahkamah konstitusi vide putusan sela mahkamah nomor php.bup xiv tanggal februari dimana memohon ternyata tidak independen, dan terlalu memihak dan memberikan keuntungan kepada pihak terkait, oleh karena itu dapat pula dipastikan jika memohon dengan penuh kesadaran telah dengan sengaja melakukan pelanggaran sehingga mencederai pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pada tanggal maret sehingga pemohon telah dialami untuk yang kedua kalinya oleh memohon. oleh karena itu agar pendalaman ini tidak terjadi lagi, pemohon berharap kepada mahkamah konstitusi untuk melindungi hak hak pemohon dan menghentikan pendalaman yang dilakukan oleh memohon: bahwa dengan demikian perolehan suara pada pemungutan suara ulang pada tanggal maret telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan mengakibatkan hasil pemungutan suara ulang tanggal maret menjadi tidak sahnya itu mahkamah konstitusi berdasarkan kewenangannya, harus membatalkan hasil pemungutan suara ulang sepanjang mengenai tps desa mangan kecamatan sarana, tps desa warga kecamatan sulawesi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id: bahwa berdasarkan hasil psu tanggal maret perolehan suara masing masing pasangan calon adalah: perolehan suara suara tps calon calon calon tidak sah tps tps tps10 tps tps tp372 imo. me tps105 1ps129 tps130 s131 jumlah topi bahwa perolehan suara untukdiperoleh dengan cara cara dan melalui mekanisme serta prosedur yang bertentangan (menyimpang) dengan peraturan perundang undangan, sehingga patut dan beralasan hukum kiranya untuk selanjutnya seluruh perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula: bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka hasil perhitungan perolehan suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idtrs laut tps tps10 a76 tps mes pp3y2 aaa ae: lain memang tips enam lo. tps129 .|.t67 tps m30pln .t32 tps131 umum bahwa proses penyelenggaraansebagai pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi tentang pemungutan suara ulang tanggal maret sebagaimana pemohon laporkan kepada persidangan ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara ulang psu) merupakan konspirasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak terkait untuk memuluskan tujuan pihak terkait menjadi pemenang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun yang telah bertentangan dengan asas pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adilmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id, maka perkenalkan kami pemohon dengan ini mengajukan permohonan didengar keterangan saksi saksi, sebagai berikut aram galena: ismail kedafoata: irfan leo, zulkifli maga: sabang lib: ratio masuki, tahun masuki: nurhasna u.s, lsid leo, julia dunia, hati lebeharia: alilin leo, jari leo, lamii leo, sahkan leo: ii. petit berdasarkan seluruh uraian fakta fakta hukum dalam keberatan atas,merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idmungutan suara ulang psu) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula, nomor ba kpu kabdengan benar, cermat, teliti dan berhati hati sepanjang mengenai:merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi: menyatakan perolehan suara pihak terkait diperoleh dengan cara cara dan melalui mekanisme yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, sehingga patut kiranya untuk selanjutnya perolehan suara pihak terkait, menetapkan hasil perhitungan perolehsa1 sit aan tps tps10 a76 tps tps7o | . 5p lo. tps72 tes kionastiteise tests mein gen29 uhtinrthire era s130 tps131 ataumerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hak pilihnya, maka untuk tps pada saat pleno tinggal kecamatan terjadi perbaikan pada formulir c1 ulang kwk. dan perbaikan ini disetujui oleh semua saksi pasangan calon dan panas kecamatan. dibuktikan dengan berita acara nomor ba ppk sulseliiii tentang perbaikan formulir c1pada perbaikan ini ditandatangani semua saksi pasangan calon, panas kecamatan serta tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon.nomor urut menuduh adanya pemilih yang sudah pernah mencoblos tps lain pada saat pemilihan tanggal desember namun kemudian memilih kembalurut atau saksi pasangan calon lainnya, dan panas meng cosrcek saksi pasangan calon serta warga setempat namun tidak ada temuan untuk membuktikan hal tersebut. kemudian saksi pasangan nomor urut menuduh adanya mobilisasi penguna ktp, kk, dan keterangan tempat tinggal atau pemilihpemilih yang bersangkutan benar benar adalah masyarakat setempat berdasarkan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id: memerintahkan komisi pemilihan umum provinsi maluku utara untuk menonaktifkan ketua dan seluruh anggota komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula sebagai penyelenggaramengambil alihuntuk mengganti penyelenggartingkatyang menyelenggarakan pemungutan suara ulang psu) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sulnyelenggaraan pemungutan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id suara ulang psu) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula: ba kpu kab tertanggal maret model db1 ulang kwkfardu, kecamatan bukti fotokopi model ulang kwk, model c1. ulang kwk, lampiran model c1. ulang kwk tps desa walauisakai, kecamatan mangold utara timurmerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godvokalis, kecamatan sarana utara. bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) tps (tps desa pas ipa, kecamatan mangold barat. bukti fotokopi surat keterangan tempat tinggal nomor ds wki mut i1172016 atas nama helena sakral. bukti fotokopi surat keterangan tempat tinggal nomor ds wki mut i1172016 atas nama lisa landa. bukti fotokopi surat keterangan tempat tinggal nomor ds wki mut i11 atas nama monika masing. bukti fotokopi surat keterangan tempat tinggal nomor ds wki mut i11 atas nama piton dodo masuk. bukti video memobilisasi helena sakral, lisa landa, monika masing dan piton dodo masuk dan tps yang pindahkan ditempat yang ditentukan serta helena sakral, lisa landa, monika masing dan piton dodo masuk yang tidak mempunyai hak memilih melakukan pencoblosan tps yang dipindahkan. bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) tps (tps desa pasal, kecamatan mangold tengah. bukti fotokopi surat keterangan kepala desa pasal bukti fotokopi daftar nama pemilih pengguna dan ktp dari kpps tps desa mangan, kecamatan sarana, dimana suami fauna dan susilawaty ada didalamnya, padahal suami fauna dan susilawaty tidak berdomisili tps desa mangan, kecamatan sarana. bukti fotokopi dpt kabupaten halmahera selatan atas nama drs. irwan hasen yang berada kelurahan labuhan, merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god kecamatan bacan, kabupaten halmahera selatanvideo penolakan ketua panas kabupaten untuk tidak teregistrasi dan menerima laporan dengan tidak memberikan tanda terima. bukti fotokopi model laporan kepada panas yang tidak registrasi sebanyak (sembilan laporan). bahwa pada hari senin, tanggal april berdasarkan tanda terima berkas perkara nomor pan.mk pemohon telah mengajukan alat bukti keterangan tertulis saksi dan bukti tambahan yang tidak disahkan persidangan, sebagai berikut: bukti fotokopi keterangan saksi pemohon bawah sumpah depan notaris deny adam hakim, s.h., kn. bukti fotokopi kartu keluarga a.n. sandi masai, desa waisakai rt rw mangold utara timur, kepulauan sula. bahwa pada hari selasa, tanggal april berdasarkan tanda terima berkas perkara nomor pan.mk pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi yang tidak disampaikan persidangan, sebagai berikut: bahwa berdasarkan pemberitahuan panitera mahkamah konstitusi bahwa pada tanggal april akan dilakukan sidang mahkamah konstitusi dengan agenda mendengarkan para saksi pemohon, maka pemohon telah menyiapkan saksi saksi untuk didengarkan keterangannya. oleh karenanya para saksi yang awalnya berada kabupaten kepulauan sula telah hadir jakarta untuk didengar keterangannya pada tanggal april bahwa setelah pemberitahuan sidang tertanggal april panitera mahkamah konstitusi kembali menyampaikan pemberitahuan tentang pembatalan sidang tanggal april tersebut. padahal para saksi yang akan memberikan keterangannya telah hadir jakarta dan siap untuk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id didengar keterangannya: bahwa oleh karena para saksi telah hadir jakarta, namun agenda sidang tanggal april dibatalkan, maka pemohon mengajukan keterangan tertulis bawah sumpah para saksi tersebut agar substansi kebenaran tentang kecurangan memohon sebagaimana laporan pemohon yang telah dibacakan dalam sidang tertanggal april mahkamah konstitusi tetap dapat disampaikan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi, bahwa keterangan tertulis para saksi bawah sumpah ini sebagai alat bukti tambahan untuk membuktikan memohon benar benar telah melakukan kecurangan (lima) tps sebagaimana laporan pemohon yang telah dibacakan dalam sidang tertanggal april mahkamah konstitusi, bahwa dari para saksi pemohon juga telah diperoleh alat bukti tertulis lainnya seperti kartu keluarga yang membuktikan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat sesuai dengan undang undang pemilihan karena masih berstatus anak. berdasarkan uraian atas dan alat bukti (vide bukti dan maka pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar berkenan: menerimagesahkanrdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menetapkan hasil perhitungtps calon calon calon sara dak psm bor saban tps ips10 tps trs baris spa apa kek aang pet spin pps tom menapak ptt lps mmm oak, gme lps hero meter. hi tas fps hiu gan tan tps131 hal "ia m46 a0. jumlah menetapkan hasil akhirkepulauan sula tahun adalah sebagai berikut: jumlah seluruh perolehan suara sah untuk masing masing pasangan calon pada tps dalamdikurangi jumlah suara tps yang dilaksanakan pemungutan suara ulang psu) sehingga untuk hasil pemilihan tertanggal desember jumlah suara yang dihitung hanya pada tps. hasil jumlah suara pada tps tersebut kemudian ditambahkan dengan jumlah seluruh perolehan suara sah untuk masing masing pasangan calo (enam) tps yaitu tps desa mangan, kecamatan sarana, tps desa fardu, kecamatan sarana, tps tps desa walau, yaitu: dengan uraian hasil akhir jumlah masing masing setelah penambahan dengan deposit sebanyak suara, sebagai berikut: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sunan tps soleh hasil akhir nama pasangan calon pada pemilihan para tps perolehan desember pada peraihan suara ir. resmi latar ir. pihak terkait hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pada tps desa walau kecamatan sarana berjalan aman, lancar dan judul, tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwascam pada (empat) kecamatan kabupaten kepulauan sula tentang pelanggaran pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara dari masing masing pasangan calon dan pelanggaran lainya yang dilakukan oleh kpu kabupaten kepulauan sula, dan pihak terkait dalam pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilakukan, seluruh saksi dari (tiga) pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sulamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idfardumerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godulang kwk dan laporannya yaitu formulir model c1. ulang kwk bukti pt surat pernyataan bukti pt dan daftar hadirmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id.merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god dokumen kependudukan yang bersangkutan serta keterangan lisan dari masyarakat dan kepala desa setempat. selama proses pengumugutan suara berlangsung tidak ada yang mengajukan keberatan dari para saksi pasangan calon mengenai pencoblosan ganda karna pada saat pencoblosan tps desa warga tidak ada yang melakukan pencoblosan ganda. bahkan juga tidak ada temuan atau rekomendasi panwaslih atas tuduhan yang dimaksud. bukti tc tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur bahwa dalam pelaksanaan proses pemungutan suara ulang berjalan dengan aman sesuai dengan mekanisme, hanya terdapat satu orang pemilih (masih duduk dibangku sekolah), namun saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal maret kemarin, yang bersangkutan telah dilakukan pencernaan bersama panas dan pihak saksi paslon nomor urut (satu) dan (dua) terdapat kartu keluarga) yang bersangkutan mempunyai kelahiran september belum berumur tahun, sehingga dia tidak memilih karena tidak memiliki hak memilih. bukti tc tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur proses pemungutan suara ulang sesuai dengan prosedur, namun terdapat saksi pasangan nomor urut yang tidak menandatangani berita acara dengan dalil bahwa terdapat orang pemilih yang menggunakan tb2 pemilih menggunakan keterangan tempat tinggal) yang dikeluarkan oleh kepala desa. saksi paslon nomor urut melarang pemilih tersebut untuk mencoblos dengan berasumsi bahwa pelaksanaan tanggal desember lalu bukanlah sebagai pemilih yang menggunakan tb2. namun berdasarkan keterangan kepala desa, kepala dusun, panas desa serta saksi dari paslon nomor urut dan nomor urut membenarkan bahwa orang pemilih adalah warga desa setempatsesuai hasil rapat para pihak) poin keempat bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan tb namun tidak memiliki ktp, atau merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id"msi aaa dan ir. h.m. saleh marasabessy, mmemastaman dan zulfahri abdullah, s.ik san dan taruk tahananmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iddan nama nama pemilih tps desa capaluluwaisakai kecamatan mangold utara timur berjalan aman dandengan menggunakan kartu keluarga bukti pt dan pemilih yang menggunakan ktp buktimerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god hasil pemungutan dan penghitungan suara suara ulang pada tps desa waisakai kecamatan mangold utara timurtps yang dituangkan dalam daftar hadirsavamonkawan dan ir. h.m. saleh marasabessy, mmiiaaan (a3 dan zulfahri abdullah, s.ik mahkamah konstitusi dan taruk tahanan jumlah seluruh suara sah)merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idyang mana sebelumnya oleh ppk telah dibuat berita acara nomor: ppk sulseling. suara ulang masing masing pasangan calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini. owansuihamamus ||" dan ir. h.m. saleh marasabessy, mmaiiaman dan zulfahri abdullah, s.ik megan dan taruk tahanan jumlahseluruh suara sah) jumlahseluruh suara tidak sah, lancar dan judul, tidak ada rekomendasi dari panwascam pada (empat) kecamatan,merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbukti pt pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan data pemilih sebagaimana tertuang dalam formulir model aanonim dan ir. h.m. saleh marasabessy, ommasiaman dan zulfahri abdullah, s.ik see |ils dan taruk tahanan jumlahseluruhsuara sah ' ) e| bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula nomor kpu pada (sebelas) tpsdan lampiryang selanjutnya bertugas dengan tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam formulir daa kwk, da1 kwk, daa. ulang kwk dan da1. ulang kwk. bukti pt maka masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati memperoleh suara yaitu sebagai berikut: kecamatan saranatengahtidak memperoleutara timurmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kecamatan sulawesi selatandengan demikian, jumlah suara sah yang diperoleh masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati pemungutan dan penghitungan suara ulang pada (sebelas) tps pada (empat) kecamatan kabupaten kepulauan sula adalah sebagai berikutbahwa hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun sesuai keputusan kpu kabupaten kepulauan sula pts kpu x11 yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor php bub xivberjumlah suara, antara pasangan calon nomor urut sapi bawah, dan taruk tahanan pemohon) dengan pasangan calon nomor urutpihak terkait) berjumlah suara untuk kemenangan pihak terkait. bahwa dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor php bub xiv yang membatalkan berlakunyatps desa walau, kecamatan sarana. tps desa fardu, kecamatan sarana. tps desa mangan, kecamatan sarana. tps desa mangan, kecamatan saranawaisakai, kecamatan mangold utara timur. tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur. tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan. tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan. maka selisih perolehan suara untuk antara pasangan calon nomor urut yaitu sapi bawah, dan taruk tahanan pemohon) dengan pasangan calon nomor urut yaitu hendra thes, s.pd.k dan zulfahri abdullah, s.ik pihak terkait) adalah suara untuk pemohon, akan tetapi setalah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang (sebelas) tps pada (empat) kecamatan kabupaten kepulauan sula tersebut diatas, makaberjumlah suara, sedangkan antara pemohon pasangan calon nomor urut sapi bawah, dan taruk tahanan pemohon) denguntuk kemenangan pihak terkait, sehingga total selisih merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id suara antara pasangan calon nomor urut sapi bawah, dan taruk tahanan pemohon)dikurangkan suara pemohon suara untuk kemenangan pasangan calon nomor urut hendra thes, s.pd.k dan zulfahri abdullah, s.ik pihak terkait). bahwa kemenangan pasangan calon nomor urut atas nama hendra thes, s.pd.k dan zulfahri abdullah, s.ik pihak terkait) telah diakui secara umum melalui media cetak koran lokal yaitu malut pos selasa, maret yang berjudul: ht jadi pemenang pilkada kapsul bukti pt seputar malut nomor tahun selasa maret yang berjudul: ht zaini menang telak psu sula bukti pt dan seputar malut tahun rabu maret yang berjudul: bawaslu akui zaini unggul psu bukti pt bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, ternyata tidak ada pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon maupun pihak terkait pada pemungutan dan penghitungan suara ulang tahun dan juga tidak ada rekomendasi dari panas kabupaten kepulauan sula maupun panwascam, maka berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditingkat komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula nomor ba kpu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikasurat edaran komisi pemilihan umum provinsi maluku utara, nomor kpu. prov tanggal maret perihal teknik penggunaan hak pilih yang ditujukan kepada yth: ketua kpu kabupaten kepulauan sula dan ketua kpu kabupaten halmahera selatan. bukti pt fotokopi surat tentang rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pada tps kecamatan sarana, sulawesi selatan, mangold tengah dan mangold utara timur dalam pemilihan merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godmaka kpps mempersilahkan kepada saksi paslon nomor urut mengambil form c3 keberatan saksi untuk diisi serta pemilih dimaksud untuk dipersilahkan memberikan hak pilihnya.( bukti tnsudah tidak lagi dibagikalaksanakan mengacu pada peraturan kpu dan petunjuk teknismerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun tanggal maret yang oleh kpu kabupaten kepulauan sula, panas kabupaten kepulauan sula dan tim pasangan calon nomor unit tim pasangan calon nomor urut dan tim pasangan calon nomor urut bukti pt fotokopi berita acara tentang proses pencernaan data pemilihan dpt, tb dan dpt pada pemungutan suara ulang psu) tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun nomor ba kpu kablalaumodelfardudalam pemungutan suara suara ulangmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id formulir model c7. ulangsurat pernyataan, tanggal maret yang dibuat oleh arifin makara dkk, yang intinya menjelaskan bahwa mereka benar menggunakan hak suara tps desa mangan, tidak tps lainesa mangancapalulu,merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idcapalulu, kecamatan mangold tengahnama nama pemilih tps yang buat padakartu keluarga dari usman umaternate, dkk yang berdomisili desa waisakai kecamatan mangold utara timur. bukti pt fotokopi kartu tanda penduduk ktp) dari sara merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id umaternate, dkk yang berdomisili desa waisakai kecamatan mangold utara timurdusun pancoran kumwarga kecamatan sula byang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kecamatan sulawesi selatan nomor ppk sulsel rga, kecamatan sulawesi selatanwarga kecamatan sulawesi selatanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tahun pada tps desa warga kecamatan sulawta pemilih pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun desa warga kecamatan sulawesi selatan yang dituangkan dalam formulir formulir ayang dituangkan dalam formulir model c7 kwk halaman bukti pt fotokopi berita acara nomor kpu kab ill tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemungutan suara ulang tingkat kabupaten kepulauan sula beserta laporannya dalam bentuk formulir db1. ulang kwk halaman dan halamsertir daa kwk, da1 kwk, daa. ulang kwk dan da1. ulang kwk. bukti ptungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kecamatan sulawesi selatan yang dituangkan dalam formulir model da5 ulang kwk dan laporannya yaitua daa kwk, da1 kwk, daa. ulang kwk dan da1. ulang kwk. bukti pt fotokopi berita acara kelebihan surat suara dan merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god formulir dalam pemungutan suara ulang psu) pada pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun nomor kpu kab iii tanggal maret yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula. bukti pt fotokopi surat kabar koran maluku pos, selasa maret yang memuat berita halaman pertama ht zaini pemenang pilkada kepulauan sula. bukti pt fotokopi surat kabar koran seputar malut tahun selasa maret yang memuat berita halaman pertama zaini menang telak psu sula. bukti pt fotokopi surat kabar koran seputar malut tahun rabu maret yang memuat berita halaman pertama: bawaslu akui zaini unggul psu.konstitusi pada tanggal april i2.4bup xiv bertanggal februari komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sulkepulauan sula tahun bertanggal april yang diterima mahkamah pada tanggal april yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian duduk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id perkara): bahwa memohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada hari senin, tanggal maret (sebelas), kabupaten kepulauan sula, berdasarkan putusan mahkamah nomor php.bup xiv bertanggal februari: tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan: tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan, tps desa waisakaipelaksanaan pemungutan suara ulang psu) tersebut supervisi dan monitoring langsung oleh komisi pemilihan umum republik indonesia, (selanjutnya disebut panas). begitu pula saksi semua pasangan calon hadir tps tersebut dan tidak ada yang mengajukan keberatan: bahwa hasil perolehan suara masing masing pasangan calon dari psu tps kecamatan sulawesi selatan, kecamatan sarana, kecamatan mangold merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god tengah, dan kecamatan mangold utara timur, kabupaten kepulauan sula adalah sebagai berikut: suara tidak sah arousal none| bara, new non drama ana ang pnb i3beserta jajarannya, keterangan pemohon, dan pihak terkaitketerangan sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara dan paragraph badan pengawas pemilihan umum provinsi maluku utara beserta jajarannya:merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id:kecamatan sulawesi selatan, kecamatan mangold tengah, dan kecamatan mangold utara timur, pada tanggal maret dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: pan ama pemilih dpt pengguna ktp atau identitas kependudukan pengguna hak pilih dalam pengguna hak pilih dalam inn naga mana pengguna hak pilih dalam besa merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id(1t24344) data penggunaan surat suara brk keppan bellause hendra thes, s.pd.k zulfahri abdullah, s.ik sapi bawah, taruk tahanan jumlah seluruh suara sah calon pemohon: bahwa pemohon merasa keberatan terhadap perolehan suara daripemungutan suara ulang tersebut dikarenakan: terdapat lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada tps yang sama ataupun tps yang berbeda (pencoblosan ganda),tetapi ikut mencoblos, adanya pemilih yang masih bawah umur, memohon dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang pemilih (orang yang akan memilih disuruh pulang dengan alasan surat suara habis): memohon dengan sengaja memindahkan kotak suara keluar dari tps pada saat pencoblosan:kabupaten kepulauan sula tanggal maret bahwa. pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut merupakan konspirasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak terkait, sehingga memohon kepada mahkamah untuk membatalkan perolehan suara pemungutan suara ulang tanggal maret sepanjang mengenai (ima) tps yaitu. selain itu, pemohon juga memohon agar mahkamah menggandakan sidang pemeriksaan saksi pemohon. pihak terkait: bahwa berdasarkan pelaksanaan pemungutan suara ulang tps kecamatan sulawesi selatan, sarana, mangold tengah, dan mangold utara timurbahwa dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv tanggal februari yang membatalkan berlakunya berita acaratps, maka selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah suara untuk pemohon. dengan demikian selisih suara akhir menjadi suara suara suara: berdasarkpada pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun db1 ulang kwk) kecamatan se kabupaten kepulauan suladengan demikian pihak terkait unggul suara, i3.3jtingkat kabupaten, dimanadan pengawas pemilihan umum republik indonesia adalah april oleh karena itu, mahkamah tidak mempertimbangkan laporan tertulis tersebut, menimbang bahwa pemohon pada hari senin, tanggal april pukul wib berdasarkan tanda terima berkas perkara nomor pan.mk telah mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda dan serta alat bukti keterangan tertulis saksi. selanjutnya pemohon melakukan perbaikan permohonan pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi yang diserahkan kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, tanggal april pukul wib berdasarkan tanda terima berkas perkara nomor pan.mk dengan demikian, bukti dan perbaikan. permohonan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi tersebut diserahkan (tujuh) hari setelah persidangan mendengarkan laporan memohon, panas, pemohon, dan pihak terkait yang dilaksanakan pada tanggal april oleh karena itu, mahkamah tidak mempertimbangkan bukti dan perbaikan permohonan pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi tersebut:kepulauan sula tahun memohon telah melaksanakan perintah mahkamah untuk:hasilnya sebagai berikut: suara debaunebaliryan urut urut urut tidak sah tps mangan sarana tps mangan sarana tps fardu sarana laki cs2ritnsigr tps walau sarana tps warga sulawesi selatan tps warga sulawesi selatan tps waisakai mangold utara timur tps waisakai mangold utara timur tps capalulu mangold tengah tps capalulu mangold tengah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id assumes ama jumlahperti atas adalah sebagai berikut: suara v0) seen loka |outta istana ta6 |sulawesi selatan (mangold tengah jumlah a80 bahwadilaksanakan oleh memohon atas perintah mahkamah dalamkepulauan sula seperti bawah ini, bahwa berdasarkanyang telah dibatalkan oleh mahkamah melalui putusan nomor php.bup xiv bertanggal februari maka perolehan suara awal masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: aoi tam merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sulawesi selatan sarana utara sulawesi tengah sarana sulawesi barat mangold selatan mangold utara mangold tengah mangold barat mangold utara dos wanara an017 mnras ankemudian berubah karena adanya perintah mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tpsmelakukan pemungutan suara ulang dimaksud, sehingga perolehan suara tersebut menjadi: kecamatan #taste total sulawesi selatan sarana utara sulawesi tengah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sulawesi timur sarana sula barat sad mangold selatan mandoti tmu 004l. goo| mangold utara mangold tengah mangold barat mangold utara timur berdasarkan data atas maka terdapat selisih sebanyak suara, yang selanjutnya menurut keterangan pihak terkait dimasukkan dalam suara pemohon, bahwa oleh karena terhadaptelah dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkbelum dilaksanakan pemungutan suara ulang seperti tersebut atasnomor php.bup xiv bertanggal februari merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iddigabungkan dengan perolehan suara pasangan calon seluruh kecamatan yang terdapat kabupaten kepulauan sula, maka perolehan suara dari masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: kecamatan atas total sulawesi selatan sarana utara sulawesi tengah sulawesi timur ega sarana sula barat mangold selatan mangold timur asal seol ros mangold utara mangold tengah mangold barat mangold utara timur i3.6j menimbang terhadap selisih suara sebagaimana tersebut pada paragraf huruf tersebut, mahkamah berpendapat bahwa selisih suara dimaksud tidak benar jika dimasukkan dalam suara pemohon untuk menjadi simpanan (deposit) suara pemohon. perolehan suara yang benar adalah perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon tanpa menambahkan angka dalam suara pemohon, karena angka merupakan selisih suara antara pihak terkait dan pemohon walaupun memang benar bahwa merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pemohon yang memperoleh suara lebih tinggi, namun tidak berarti selisih suara tersebut menjadi tambahan suara bagi pemohon. lagi pula, angka tersebut juga hanya terungkap dalam keterangan pihak terkait tanpa dijelaskan dasar perhitungannya dan tidak dijelaskan dalam keterangan pemohon, laporan memohon maupun laporan badan pengawas pemilihan umum provinsi maluku utara beserta jajarannya: menimbang bahwa pemohon mendalilkan tps dan tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan serta tps desa mangan, kecamatan sarana, memohon membantah dalil pemohon. memohon pada pokoknya menerangkan bahwalagipula saat lapangan, panas sudah meng crosscheck saksi pasangan calon serta warga setempat namun tidak ada temuan untuk membuktikan hal tersebut (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). panas kabupaten kepulauan sula pada tanggal maret telah menerima laporan dari tim advokasi sdr. ismail kedafota yang mewakili tim pasangan calon nomor yang salah satu laporannya yaitu adanya pencoblosan ganda tps dan tps desa warga dan tidak sentralnya penyelenggara kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps)merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id, namun sampai dengan laporan panas ini disusun pelapor belum melengkapi kekurangan tersebut (vide bukti pkpersoalan pencoblosan ganda sebagaimana yang didalilkan pemohon, jika benar terjadi, seharusnya sudah diselesaikan oleh panas, namun ternyata pemohon tidak melengkapi syarat pelaporan dimaksud, sehingga tidak dapat meyakinkan mahkamah bahwa pelanggaran dimaksud benar adanya. lagi pula terhadap hal tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut saat penghitungan tps. tps dan tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan, semua saksi pasangan calon menandatangani formulir ulang kwk, c1. ulang kwk, dan tidak adancoblosan ganda adalah tidak beralasan menurut hukum: menimbang bahwa pemohon mendalilkannamun ikut memilih tps desa mangan, kecamatan sarana dan tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur, memohon membantah dalil pemohon. memohon pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangi formulir berdasarkan keterangan kepala desa, kepala dusun, panas desa serta saksi dari pasangan calon nomor urut dan nomor urut yang membenarkan bahwa empat orang pemilih tersebut adalah warga desa setempat,merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sesuai hasil rapat para pihak) poin keempat yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan tb namun tidak memiliki ktp, atau, sehingga kpps dapat mempersilahkan pemilih untuk memberikan hak pilihnya (vide bukti tn bukti tc adapun terhadap dalil pemohon yang menyatakan salim umami dan erna umami sebagai pemilih yang tidak berhak mencoblos tps desa mangan, kecamatan sarana karena terdaftar tps desa pasal, kecamatan mangold tengah, memohon menjelaskan bahwa kedua pemilih tersebut merupakan pemilih pindahan yang menggunakan formulir a5 kwktanggal desember kedua orang tersebutas kwk yang.formulir a5 kwk yang baru diberlakukan pada pemilihan tanggal maret pemilih tersebut telah sesuai dengan poin surat edaran kpu kabupaten kepulauan sula nomor se kpu kab (vide bukti (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), panas juga membantah dalil pemohon. panas pada pokoknya menerangkan bahwa terkait masalah tb tps desa mangan, tps desa waisakai, tps desa capalulu, tps desa capalulu, tps desa capalulu sudah dilaporkan oleh sdr. ismail kedafota mewakili pelapor dari tim pasangan calon nomor urut selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh panas dengan mengeluarkan surat dan sampai dengan laporan ini disusun pelapor belum melengkapi atas kekurangan tersebut. tps desa waisakai, terdapat empat orang calon pemilih yang terdaftar dalam tb dan akan menggunakan hak pilihnya, yang terhadapnya saksi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbahwa terkait keberatan saksi pasangan calon nomor urut yang dituliskan pada db. kwk ulang. dan belum menggunakan hak pilihnya tps dan tps bukti tc bukti tnmerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god mandat pasangan calon nomor urut keberatanengawas pemilihan lapangan ppl)empat orang tersebut. kepala desa dan sekretaris desa waisakai hadir tps dan menyatakan bahwa empat orang tersebut adalah warga desa waisakai yang dibuktikan dengan keterangan tempat tinggal.empatkpps kemudian memperbolehkan empat orang tersebut menggunakan hak pilihnya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), terhadap dalil pemohon tersebut, setelah memeriksasaksi pasangan calon nomor urut memang benar tidak menandatangani formulir., penambahan pemilih dalam dpt yang menggunakan surat keterangan lain tersebut telah sesuai dengan surat edaran kpu kabupaten kepulauan sula nomor se kpu kab bertanggal maret yang telah dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh tim pasangan calon, panas kabupaten kepulauan sula dan kpu kabupate, serta dituangkan dalam berita acara nomor ba kpu kab (vide bukti tn dan tc selain itu, keberatan saksi pemohon tersebut juga sudah diklarifikasi saat itu juga oleh seluruh saksi pasangan calon dan penyelenggara pemilihan serta pengawas. dengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih namun ikut memilih adalah9j menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih yang masih bawah umur bernama ridwan sasha yang mencoblos tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur: memohon membantah dalil pemohon. memohon pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan yang dilakukan oleh memohon bersama sama dengan panas dan saksi pasangan calon nomor urut dan telah ternyata bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal september berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kartu keluarga kk) sehingga belum berhak memilih. oleh karena itu yang bersangkutan tidak diperbolehkan memilih dan tidak memilih dan alat bukti surat tulisan, mahkamah mempertimbangkan bahwa adanya pemilih bawah umur pada tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur seandainya benar adanya tentu sudah dijadikan keberatan bagi saksi pasangan calon nomor dan tertulis dalam formulir c2. ulang kwk, namun faktanya seluruh saksi pasangan calon menandatangani formulir ulang kwk dan c1. ulang kwk serta tidak mengisimilih bawah umur adalah tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon dan atau oknum memohon telah dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang atau pemilih tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur dengan alasan surat suara sudah habis, sehingga pemilih bernama julia dunia tidak dapat memberikan suaranya: memohon membantah dalil pemohon. memohon pada pokoknya menerangkan bahwa data pemilih yang terdaftar dalam telah disepakati sebagaimana termuat dalam surat edaran kpu kabupaten kepulauan sula nomor se kpu kab yang kemudian dituangkan dalam berita acara, dimana dalam poin surat edaran merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tersebut disebut(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara): bahwa panas membantah dalil pemohon. panas pada pokoknya menyatakan terdapat calon pengguna hak pilih yang menggunakan ktp kk. sebelum pemilihhak pilih tbmeriksa dengan saksama alat bukti surat tulisan beserta keterangan memohon dan panas, mahkamah mempertimbangkan bahwa memang benar terdapat perbedaan data pemilih yang memberikan hak pilih tps menggunakan ktp atau identitas penduduk lainnya (dp tb pada formulir c1. ulang kwk, c7. ulang kwk, dan atb. kwk, yaitu pada tps desa walaudan tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan, sebagai berikut: tps desa walaumanganmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idwarga, kecamatan sulawesi selatanbahwa dalil pemohon yang menyatakan habisnya surat suara tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur sehingga pemilih bernama julia dunia tidak dapat memberikan suaranya tidak terbukti, karena setelah mahkamah memeriksa bukti surat tulisan para pihak, habisnya surat suara terdapat tps desa walau dan bukan tps desa waisakai seperti yang didalilkan oleh pemohon. habisnya surat suara tps desa walau tersebut juga sudah diklarifikasi oleh memohon dan panas. tps desa waisakai yang didalilkan oleh pemohon, tidak terdapat perbedaan data pemilih pada kolom tb dalam formulir c1. ulang kwk, formulir c7. ulang kwk, dan dalam formulir tb2 kwk, seluruhnya berjumlah sama yaitu pemilih. lagi pula, seandainya dalil pemohon benar, saksi pemohon pasti mengajukan keberatan yang selanjutnya dituangkan dalam formulir c2. ulang kwk. nyatanya, keberatan demikian tidak ada. tps seluruh saksi pasangan calon menandatangani formulir ulang kwk dan c1. ulang kwk dan tidak ada keberatan. dengan demikian menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai adanya kekurangan surat suara yang menyebabkan pemilih atas nama julia dunia tidak dapat memberikan suaranya adalahkotak suara keluar dari tps desa waisakai pada saat pencoblosan yang berada pada dusun iii desa waisakai kemudian ditempatkan pada dusun desa waisakai yang jaraknya t35 dari tps, merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan bahwa pemindahan kotak suara tersebut dilakukan agar pemilih yang berada tempat tersebut dapat menggunakan hak pilihnya. mahkamah berkesimpulan bahwa alasan pemindahan kotak suara dimaksud sudah melalui kesepakatan para pihak. sebab jika pada saat itu saksi pemohon tidak setuju adanya pemindahan kotak suara tersebut, tentunya saksi pemohon dapat mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir c2. ulang kwk, namun faktanya tidak ada keberatan dari saksi pemohon mengenai pemindahan kotak suara ini. saksi pemohon tps desa waisakai dalam formulir c2. ulang kwk hanya menyatakan keberatan terkait penambahan empat orang pemilih yang memilih dengan menggunakan keterangan lain. keberatan terhadap pemindahan kotak suara ini juga tidak diajukan oleh saksi pemohon saat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun kabupaten atau tidak dituangkan dalam formulir da2. ulang kwk dan db ulang kwk. dengan demikian, menurut mahkamah, benar terjadi pemindahan kotak suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon namun tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan pemindahan kotak suara dimaksud sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkansu kabupaten kepulauan sula tanggal maret terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan laporan panas terdapat pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh panas yang hasilnya menyatakan, melanjutkan dugaan pelanggaran dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) dan dugaan pelanggaran tidak cukup bukti. berdasarkan laporan juga terlihat peran panas dalam melakukan pengawasan pemungutan suara ulang tps ini, antara lain melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap tahapan pemungutan suara ulang, membentuk perangkat pplmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id,erdasarkan laporan tersebut sangat jelas bahwa panas menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan. dengan demikian menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai adanya pengabaian laporan dugaan oleh panastidak memandang relevan lagi untuk menggelar persidangan guna mendengar keterangan saksi saksi sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam persidangan tanggal april i3. menimbang terhadap pelanggaran pelanggarakepulauan sulamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonsrhitungan suara ulang danpadlima) suara: pasangan calon nomor urut hendra thes, pd. dan zulfahri abdullah, ik., sebanyak (seribu delapan ratus satu) suara, pasangan calon nomor urut sapi bawah, s.h. dan ir. taruk tahanan, sebanyak (seribu lima ratus tiga puluh delapansebelas ribu seratus enam puluh enam) suara, pasangan calon nomor urut hendra thes, pd. dan zulfahri merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god abdullah, ik., sebanyak (delapan belas ribu lima ratus delapan) suara, pasangan calon nomor urut sapi bawah, s.h. dan ir. taruk tahanan, sebanyak (delapan belas ribu tiga ratus dua puluh dua) suara, memerintahkan memohon untuk melaksanakan putusan ini, menolak keberatan daridewa gede laguna ulang kwkmulai pada jam wit dan dilaksanakan mengacu pada prosedur kerjamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idterkait dengan keberatan yang dituliskan oleh saksi pasangan calon nomor urut bahwa tps desa capalulu terdapat pemilih yang telah mendapat formulir c6 kwk ulang tetapi pada pelaksanaan pemungutan suara tidak datang memberikan hak pilihnya, karena ada dugaan salah satu pasangan calon menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara membeli formulir c6. kwk ulang pemilih tersebut. pada prinsipnya kpu kabupaten kepulauan sula telah melakukan proses distribusi formulir c6 kwk ulang secara bersama dengan panas kabupaten kepulauan sula dan tim kampanye pasangan calon nomor merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god urut nomor urut dan nomor urut dan memastikan pemilih yang terdaftar dalam dpt mendapatkan formulir c6 kwk ulang dan pemilih yang telah ditandai namanya karena ganda, fiktif, sudah meninggal dunia, serta telah berubah status menjadi anggota tni polri tidak disalahgunakan oleh oknum lainmungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas kpps mengacu peraturan kpu dan petunjuk teknis. untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps berjalan sesuai merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi goddic7 kwk ulang. pemilih dpt yang dalam keadaan sakit yang berjumlah pemilih, tetap dilayani oleh kpps dengan cara mendatangi rumah pemilih yang sakit tersebut dengan membawa sertakan perlengkapan pemungutan suara. dari jumlah orang pemilih sakit tersebut yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak pemilih, sedangkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena pada saat didatangi sebanyak dua kali oleh petugas kpps yang bersangkutan tidak berada dirumah dari keterangan yang didapatkan oleh petugas kpps pemilih tersebut sedang keluar rumah untuk berobat puskesmas terdekatmerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god mendengar dan membaca laporan badan pengawas pemilihan umum provinsi maluku utara dan jajarannya:bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun yang kamarnya menyatakanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idsetelah penutupan pemungutan suara tps dilakukan, kpps meminta kesepakatan tim pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan panas kecamatan agar surat suara yang tidak digunakan untuk dibilang, atas dasar kesepakatan tersebut surat suara yang tidak digunakan dibilang agar memastikan tidak disalahgunakan. pada saat kpps akan melanjutkan penghitungan hasil perolehan suara tps, saksi pasangan calon nomor urut berkeberatan untuk melanjutkan penghitungan suara oleh kpps dan memberitahukan bahwa masih ada satu orang pemilih yang sedang sakit belum menggunakan hak pilihnya. dari penjelasannya saksi pasangan calon nomor urut tersebut menyampaikan bahwa satu orang pemilih yang sedang sakit tersebut formulir c6 kwk ulangnya telah disampaikan kepada lintas pada tps tersebut. untuk melayani hak pilih pemilih tersebut saksi pasangan calon nomor urut meminta kepada kpps dan pps agar melayani pemilih tersebut dengan cara menggeser atau mengambil surat suara dari tps terdekat yang ada desa capalulu maka terjadilah perdebatan antara saksi pasangan calon nomor urut dengan kpps. kpps, pps, dan ppk berkoordinasi dengan kpu kabupaten kepulauan sula dan panas kabupaten kepulauan sula sekaligus menyampaikan perdebatan yang terjadi antara kpps dengan saksi pasangan calon nomor urut anggota kpu kabupaten dan anggota panas kabupaten yang melaksanakan monitoring desa capalulu langsung mendatangi tps tersebut dan bertemu dengan kpps, saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut dalam penyampaiannya saksi pasangan calon nomor urut menjelaskan adanya pemilih sakit yang belum dilayani hak pilihnya, dan menyalahkan kpps yang telah menyilang surat suara yang tidak digunakan. anggota kpu kabupaten kepulauan sula meminta keterangan kepada kpps, pps dan ppk yang berada langsung tps tersebut. dari hasil keterangan dapat dijelaskan bahwa pemilih yang dilaporkan sakit tersebut pada saat waktu pemungutan suara berlangsung sudah didatangi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id oleh petugas kpps bersamaan dengan pemilih yang sakit lainnya tetapi pemilih yang bersangkutan tidak berada rumah karena sedang keluar untuk berobat puskesmas terdekat. untuk memastikan hak pemilih tersebut, kpps kembali mendatangi rumah pemilih tersebut untuk kedua kalinya tetapi pemilih masih tidak berada dirumah. selain dari itu disampaikan juga bahwa saksi pasangan calon nomor urut mempermasalahkan pengilangan surat suara dan meminta untuk menggeser surat suara dari tps terdekat yang ada desa capalulu. dalam penjelasannya anggota kpu menyampaikan bahwa permintaan saksi pasangan calon nomor urut untuk menggeser surat suara dari tps lain tidak dapat dilakukan karena berdasarkan surat edaran kpu nomor se kpu kab yang hanya bisa dilakukan adalah mengalihkan pemilih tps terdekat, akan tetapi tps terdekat adalah tps dan tps desa capalulu waktu pemungutan suara telah ditutup atau selesai dilaksanakan dan sudah masuk pada penghitungan perolehan suara, tentunya surat suara yang tidak digunakan telah dibilang. terkait dengan pemilih yang sakit, kpps sudah memastikannya dengan mendatangi pemilih tersebut sebanyak dua kali, akan tetapi yang bersangkutan tidak berada tempat. dari penjelasan tersebut saksi pasangan calon nomor urut menyampaikan untuk melanjutkan penghitungan perolehan suara tps dan tidak akan menandatangani formulir c1 kwk ulang serta meminta formulir c2 kwk ulang untuk menuliskan keberatan mereka. penghitungan suara tps dimulai dan kwk ulang ditandatangani oleh kpps dan tim saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut kecuali saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani formulir c6 kwk ulang. terkait dengan keberatan saksi pasangan calon nomor urut yang merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god dituliskan pada db2 kwk.ii. penghitungan suara berikut ini adalah hasil perolehan suara masing masing pasangan calon berdasarkan form kwk tps padaadalah sebagai berikut bukti tc s.d. bukti tc tabel hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang tingkat tps pada kecamatan sarana, sulawesi selatan, mangold utara timur, dan mangold tengah kabupaten kepulauan sula tanggal maret jude udi judi urut1 urut2 urut tidak sah |(tp st1 fardu merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tps72 warga tps104 waisakai ' tps105 waisakai tps129 capalulu tps130 capsule ' |(tps131 capsule jumlah rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat ppk kecamatan sarana, sulawesi selatan, mangold utara timur, dan mangold tengah dilaksanakan secara bersamaan pada hari rabu, maret mulai pukul wit untuk kecamatan sarana yang dipimpin oleh ketua ppk kecamatan sarana sudirman marius) dengan dihadiri oleh kpu kabupaten kepulauan sula, panwascam sarana serta masing masing saksi pasangan calon. selanjutnya pukul wit untuk kecamatan mangold utara timur yang dipimpin oleh ketua ppk kecamatan mangold utara timur mondar masuki) dengan dihadiri oleh kpu kabupaten kepulauan sula, panwascam mangold utara timur serta masing masing saksi pasangan calon. kemudian pukul wit untuk kecamatan mangold tengah yang dipimpin oleh ketua ppk kecamatan mangold tengah yuri masuki) dengan dihadiri oleh kpu kabupaten kepulauan sula, panwascam mangold tengah serta masing masing saksi pasangan calon. dan pada pukul wit untuk kecamatan sulawesi selatan yang dipimpin oleh ketua ppk kecamatan sulawesi selatan (sdr basis pangkat), dengan dihadiri oleh kpu kabupaten kepulauan sula, panwascam sulawesi selatan serta masing masing saksi pasangan calon. buktiberdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan untuk,kecamatan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id adalah sebagai berikut bukti te s.d. bukti te tabel rekapitulasi hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang tingkat kecamatan pada tps kecamatan sarana, sulawesi selatan, mangold utara timur dan mangold tengah, kabupaten kepulauan sula tanggal maret suara teen audit unta (fardu |sarana a76 (warga sulawesi selatan |capalulu mangold tengah |. jumlah proses rekapitulasi pada tingkat ppktelah berlangsung secara aman dan lancar, saksi pasangan calon nomor urut dan serta seluruh panas kecamatan menerima hasil yang telah diplenokan, sementara saksi nomor urut berkeberatan atau tidak menerima hasil pleno rekapitulasi suara dengan mengisi formulir rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dilaksanakan pada hari kamis, maret yang dipimpin oleh ketua kpu kabupaten kepulauan sula, dengan dihadiri oleh kpu provinsi maluku utara, panitia pengawas kabupaten kepulauan sula dan masing masing saksi pasangan calon. hadir juga pejabat bupati kepulauan sula, ketua dprd kepulauan sula, kesbangpol dan lintas kepulauan sula, ajari sarana, danlanud sarana, dani brimob sarana, danramil sarana bukti merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kepulauan sula, tidak ada perbaikan atau perubahan perolehan suara masing masing pasangan calon, yaitu sebagai berikut bukti tg tabel rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk tps kecamatan sarana, sulawesi selatan mangold utara timur dan mangold tengah dalam pemilihan suara ulang kabupaten kepulauan sula suara kecamatan urut turut urut tidak sah |sarana 7a6 sulawesi selatan mangold utara timur mangold tengah don ih. jumlah rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten kepulauan sula berjalan dengan lancar dan aman. saksi pasangan calon nomor urut dan serta bawaslu kabupaten kepulauan sulaterkecuali saksi nomor urut yang berkeberatan dan mengisi formulir keberatan selanjutnya,,belum dilakukannyapada pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula sebelum pemungutan suara ulang tps merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mangolitimur onsen ao7o7 ko78atelah dilakukandalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula pasca pemungutan suara ulang tps tanggal maret mangolitimur merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mangold utara timur proteasec sampai dengan tn sebagai berikut: bukti fotokopi rekapitulasi suara tingkat tps desa mangan kecamatan sarana berupa model ulang kwk: model c1. ulang kwk, lampiran model c1. ulang kwk,mangan kecamatan sarana berupa model ulang kwk,fardu kecamatan sarana berupa model ulang kwk:lau kecamatan sarana: model tb kwk, model plant kwk. bukti tcmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id:ce fotokopi rekapitulasi suara tingkat kecamatan sarana berupa model ulang kwk, model da1 kwk halaman dan model da2 ulang kwk, model da5 ulang kwk, dan mandat saksi. bukti te fotokopi rekapitulasi suara tingkat kecamatan sulawesi selatane fotokopi rekapitulasi suara tingkat kecamatan mangold utara timur berupa model ulang kwk, model da1 kwk halaman dan model da2 ulang kwk: model da5 ulang kwk, dan mandat saksi. bukti te fotokopi rekapitulasi suara tingkat kecamatan mangold tengahg fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kepulauan suara nomor ba kpu kab model db1 ulang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kwk, model db2 ulang kwk, daftar hadir rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. bukti tn fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor pts kpu kab i11 tahun tentang tahapan, program, dan jadwal serta hari dan tanggal pemungutan suara ulang psu) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun dan laporannya. bukti tn fotokopi undangan rapat koordinasi persiapan psu nomor kpu kab dan daftar hadir rapat koordinasi persiapan psu. bukti tn fotokopi surat edaran kpu kabupaten kepulauan sula nomor kpu kab bukti tn fotokopi surat edaran kpu kabupaten kepulauan sula nomor kpu kab bukti tn .: fotokopi undangan rapat koordinasi persiapan psu nomor kpu kab dan daftar hadir rapat stakeholder. bukti tn fotokopi berita acara rapat stakeholder nomor ba kpu kab bukti tn fotokopi surat edaran kpu kabupaten kepulauan sula nomor se kpu kab komisi pemilihan umum republik indonesia laporan tertulis) persiapan pemungutan suara ulang psu) sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi nomorkepulauan sula terkait pelaksanaan psu. kpu pada tanggal februari melakukan rapat koordinasi dengan mengundang kpu provinsi maluku utara dan kpu kabupaten kepulauan sula berdasarkan surat undangan nomor und kpu!! tanggal februari dengan agenda pembahasan antara lain mengenai penyusunan program, tahapan, dan jadwal pelaksanaan psu. kpu memberikan petunjuk pelaksanaan psu kepada kpu kabupaten kepulauan sula melalui surat nomor kpu !i1 tanggal februarimerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god perihal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv selama proses persiapan psu, kpu kabupaten kepulauan sula melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan persiapan kepada kpu secara berjenjang melalui kpu provinsi maluku utara. kpu dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan psu, serta memantau kesiapan kpu kabupaten kepulauan sula secara berkala dan berkesinambungan. secara umum tidak terdapat kendala dalam persiapan pelaksanaan psu. koordinasi dengan pemda dan dprd kabupaten kepulauan sula serta polri dan stake holder terkait berjalan dengan baik dan permintaan tambahan anggaran yang diminta kpu kabupaten sula untuk pelaksanaan psu disetujui, pelantikan dan pemberian bimbingan teknis kepada penyelenggara hoc berjalan dengan lancar. hingga hari pelaksanaan psu tidak terdapat kendala yang dapat menghambat pelaksanaan psu. deskripsi pelaksanaan psu pada hari senin, tanggal maret telah dilaksanakan psu (sebelas) tps kabupaten kepulauan sula, yang terdiri dari:faktor letak geografis dan keterbatasan waktu menyebabkan tim kpu hanya dapat melaksanakan tugas (empat) tps kecamatan sarana, yaitu: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id gambaran umum pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) secara umum pelaksanaan psu tps kecamatan sarana berjalan dengan baik dan lancar. tidak ada kendala yang menyebabkan jalannya pemungutan dan penghitungan suara tps terhambat. cuaca pada hari dilaksanakannya psu sangat baik, sehingga pemilih antusias untuk hadir tps dimana mereka terdaftar. bahkan masyarakat yang tidak punya hak untuk memilih dalam psu turut hadir untuk menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara. tps yang didirikan oleh kpps telah sesuai dengan peraturan kpu dan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara tps. salinan dpt dan daftar pasangan calon dct) beserta visi dan misi setiap pasangan calon telah terpasang papan yang disediakan masing masing tps. semua saksi pasangan calon hadir tps, masing masing pasang calon menugaskan orang saksi dalam tps. terdapat pula tim dari pasangan calon yang bertugas sebagai tim pemantau dan tim hukum yang berada luar tps. semua tps yang dikunjungi oleh tim kpu terdapat petugas dari tni polri berjaga jaga luar dan sekitar tps untuk menjaga dan memastikan keamanan serta ketertiban pelaksanaan psu. kepala kepolisian resort kapolres) kabupaten kepulauan sula dan pejabat kepolisian daerah polda) maluku utara turut menyaksikan dan menjaga proses penghitungan suara tps dan tps desa mangan kecamatan sarana. pada proses pemungutan suara, turut hadir gubernur, wakil gubernur, ketua kpu provinsi maluku utara, ketua bawaslu provinsi maluku utara beserta rombongan, melakukan pemantauan tps dan tps desa mangan dan tps desa walau. dari pemantauan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan, yaitu: tps desa mangan, kecamatan sarana merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pukul wit, kpps mengumumkan kepada seluruh pemilih yang sudah memberikan hak suara untuk berada pada jarak dari tps, pukul wit, terdapat pendamping pemilih manula yang tidak mengisi formulir surat kuasa, pukul wit, gubernur dan wakil gubernur, serta kapolda mengunjungi tps, terdapat prosedur pencatatan pemilih yang menggunakan hak pilih tps kurang sesuai dengan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara, dimana formulir dari pemilih dikumpulkan terlebih dahulu kepada petugas ketertiban yang berada pintu masuk. setelah terkumpul beberapa formulir (termasuk pemilih yang sakit tapi tidak hadir tps) tangan petugas transit diserahkan kepada petugas kpps dan pemilih yang telah menyerahkan formulir model tidak dipersilakan masuk dalam area tps untuk menunggu antrian pemungutan suara. namun diminta untuk menunggu luar area tps, pada pukul tim kpu melihat petugas kpps bersama saksi dari masing masing pasangan calon berkeliling memberikan pelayanan pemungutan suara kepada pemilih tidak hadir tps karena alasan sakit. tps desa mangan, kecamatan sarana area pintu masuk tps terlihat antrian pemilih yang cukup banyak. hal ini terjadi karena pemilih yang telah menyerahkan formulir model kepada petugas kpps tidak dipersilahkan untuk masuk dalam tps, namun diminta untuk menunggu depan pintu tps, pukul wit, terjadi sedikit ketegangan antara petugas kpps dengan saksi pasangan calon karena terdapat orang pemilih (pasangan suami istri) yang dianggap menggunakan hak suaranya tps lain pada hari pemungutan suara tanggal desember hal ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh oleh ketua kpu kabupaten kepulauan sula dan ketua bawaslu provinsi maluku utara dengan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id memberikan penjelasan kepada petugas kpps, saksi pasangan calon dan masyarakat yang hadir tps, bahwa orang pemilih yang hadir tps tersebut diperbolehkan memberikan hak suaranya. diperbolehkannya pemilih tersebut memilih tps desa mangan, karena setelah dilakukan konfirmasi kepada pemilih yang bersangkutan dan pps dimana pemilih tersebut berasal, tidak ditemukan bukti bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya tps lain. (dua) pemilih tersebut kemudian memberikan hak suaranya dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan, tps desa fardu, kecamatan sarana pada pukul wit ketua kpps mengumumkan pemilih yang tidak terdaftar pada dpt dan tb dapat mendaftarkan diri kepada petugas kpps dengan menunjukkan identitas kependudukan. saat pendaftaran dibuka, langsung terlihat antrian pemilih yang menggunakan ktp kk. setelah mendaftarkan diri mereka menunggu dalam area tps, namun mereka baru dilayani penggunaan hak pilihnya setelah pukul wit. tps desa walau, kecamatan sarana ketua kpps mengumumkan bahwa terdapat pemilih yang tidak hadir tps karena sakit (c6 pemilih tersebut ada kpps). pemilih tersebut dilayani 'untuk menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi rumah yang bersangkutan, setelah disepakatinya prosedur tersebut antara kpps, saksi pasangan calon, dan panas yang hadir. hal ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara untk menjamin pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan tetap mengutamakan asas langsung, rahasia, dan adil.merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idperwakilan kpps bersama dengan saksi pasangan calon membawa kotak suara, bilik suara dan surat suara mendatangi pemilih yang sakit. gambaran umum pelaksanaan penghitungan suara tps pada saat proses penghitungan suara tps, tim kpu dibagi menjadi tim untuk memantau tps yang berbeda, yaitu tps dan tps desa mangan. penghitungan suara tps penghitungan suara tps dimulai pukul setelah proses pemungutan suara oleh pemilih yang sakit selesai dilaksanakan. secara umum proses penghitungan suara telah berjalan sesuai dengan ketentuan, dengan beberapa kejadian khusus sebagai berikut: ketua kpps tidak mengumumkan jumlah pemilih yang hadir tps, baik pemilih dpt, tb dan tb ketua kpps tidak mengumumkan jumlah surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau salah color kepada saksi dan pemilih yang hadir, surat yang telah dibacakan sebagai surat suara yang sah dan tidak sah, tidak dilipat kembali dan dikelompokkan sesuai dengan nomor pasangan calon. akan tetapi surat suara yang telah dibaca dan dihitung langsung dimasukkan kembali dalam kotak suara (baik surat suara sah maupun tidak sah), tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir tps. penghitungan suara tps pada pukul wit proses pemungutan suara telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses penghitungan suara yang dihadiri oleh kpu provinsi maluku utara, kpu kabupaten kepulauan sula, polri dan kejaksaan. secara umum pelaksanaan penghitungan suara berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hasil penghitungan pemungutan suara ulang hasil penghitungan suara tps hasil penghitungan suara pada masing masing tps yang dilaksanakan pada tanggal maret adalah sebagai berikut: paslon paslon paslon suara tidak urut1 urut urut3 sah tps mangan tps mangan tps10 fardu tps walau tps129 capaluu tps capaluu tps104 waisakai tps105 waisakai tps warga tps72 warga oi5aman insee| ame hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang tingkat ppk. rekapitulasi hasil tingkat ppk dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan pada tanggal maret yang dilakukan secara serentak (empat) kecamatan yang menyelenggarakan psu, dengan hasil sebagai berikut: paslon paslon paslon suara urut tidak urut urut sah mangan (tps capalulu (tps tps tps waisakai (tps merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tps warga (tps kanan aman dan pama hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang tingkat kabupaten rapat pleno kpu kabupaten sula dalam rangka rekapitulasi hasil tingkat kabupaten dilaksanakan pada hari jum'at tanggal maret dengan hasil sebagai berikut: paslon paslon paslon suara kecamatan urut urut turut tidak sah sama pom man ren asauntuk memastikan persiapan pelaksanaan psu tps sesuai putusan mahkamah konstitusi perkara nomor php bup xiv maka panitia pengawas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat kepada ketua kpu kabupaten kepulauan sula nomor psu pnas kada kks!i11 tanggal maret perihal pemberitahuan yang menyampaikan agar kpu kabupaten kepulauan sula segera menyusun secara cermat dan menertibkan jadwal psu tps, melakukan pencernaan terhadap dpt, dan memastikan seluruh logistik pemilihan dapat terpenuhi sesuai jadwal tahapan. bukti pk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa dalam rangka mendorong kinerja panas kecamatan dalam pengawasan psu tps, panas kabupaten kepulauan sula menyampaikan surat kepada panas kecamatan psu dengan nomor: psu pnas kada kks!ii1 tanggal maret perihal instruksi agar panas kecamatan psu tps melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap tahapan psu, membentuk perangkat pengawas pemilu lapangan ppl)diukti pk bahwa dalam rangka pengawasan logistik psu yang telah tiba kpu, panas kabupaten kepulauan mengeluarkan surat ketua kpu kabupaten kepulauan sula nomor psu pnas kada kks!! tanggal maret perihal pemberitahuan yang menyampaikan agar dilakukan penyortiran dan penghitungan jumlah logistik, memastikan terpenuhinya seluruh dokumen serta surat suara psu yang dicetak sesuai dpt hasil pencernaan tambah ,5y5 cadangan. bukti pk bahwa dalam rangka menghadapi psu tps, maka panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan himbauan yang disebarkan kepada masyarakat wilayah psu dengan nomor psu him pnas kada kks!! tanggal maret perihal himbauan yang isinya mengajak seluruh warga masyarakat kabupaten kepulauan sula untuk menyukseskan pelaksanaan psu tps, mengajak seluruh warga masyarakat kabupaten kepulauan sula untuk tetap menjaga keamanan, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ketentraman, dan ketertiban selama proses sampai dengan berakhirnya pelaksanaan psu, mengajak seluruh warga masyarakat kabupaten kepulauan sula untuk ikut berpartisipasi aktif melakukan pengawasan pelaksanaan psu dalam bentuk memberikan informasi adanya dugaan pelanggaran pemilu atau melaporkan secara langsung panas kabupaten kepulauan sula, menyampaikan kepada aparat desa dan pegawai negeri sipil pns) agarmenyampaikan kepada tim kampanye masing masing pasangan calon dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun selama proses pelaksanaan psu. menyampaikan kepada tim kampanye, relawan, atau simpatisan pasangan calon masing masing dilarang membuat suasana tidak kondusif, mengintimidasi, atau membuat provokasi dengan mengangkat persoalan suku, agama, dan ras sara) atau lainnya dalam masyarakat daerah psu. menyampaikan kepada tim kampanye, relawan, atau simpatisan masing masing pasangan calon untuk tetap menjaga hubungan kebersamaan dan persaudaraan, serta menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban selama proses sampai dengan berakhirnya pelaksanaan psu. bukti pk bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyortiran dan pengepakan logistik psu untuk didistribusikan tps, maka panas kabupaten kepulauan sula menyampaikan surat kepada ketua kpu kabupaten kepulauan sula nomor: psu pnas kada kks! ! tanggal maret perihal pemberitahuan yang menyampaikan bahwa dalam penyortiran dan pengepakan logistik psu agar memastikan terpenuhinya seluruh dokumen serta surat suara sesuai dpt dan cadangan masing masing tps psu. bukti pk bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pemilih tb yang menggunakan ktp dan kk, maka panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil dengan nomor psu pnas kada kks!i11 tanggal maret perihal pemberitahuan yang intinya menyampaikan bahwa dalam merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pembuatan kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk) harus benar benar memperhatikan keterpenuhan syarat sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang undangulang tpsyampaikan surat kepada panas kecamatan, ppl, dan pengawas tps daerah psu dengan nomor: psu pnas kada kks!ii1 tanggal maret untuk memastikan: melakukan pengawasan secara ketat terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang tps: memastikan pemilih dalam dpt dan tb hasil pencernaan terakhir mendapatkan surat undangan, memastikan pemilih dalam dpt, tb hasil pencernaan terakhir, dan tb yang menggunakan ktp, kk, atau identitas lain sebagai dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan memastikan benar merupakan warga yang berdomisili tempat psu untuk dapat menyalurkan hak politiknya: memastikan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tps lain pada tanggal desember (yang bukan tps psu) untuk tidak melakukan pemilihan tps psu: memastikan nama pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari (satu) kali,, memastikan saksi pasangan calon yang hadir tps sesuai dengan surat mandat, memastikan pelaksanaan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idmodel c kwk, model c1 kwk, dan lampiran model c1 kwk) disampaikan kepada saksi pasangan calon dan ppl atau pengawas tps pada hari yang sama. serta sesegera mungkikomisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula telah mengeluarkan keputusan nomor pts kpu kab iii7tahun tanggal maret tentang tahapan, program dan jadwal serta hari dan tanggal pemungutan suara ulang psu) pada tps kecamatan kabupaten kepulauan sula dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun bahwa pada tanggal maret kpu kabupaten kepulauan sula telah melaksanakan pemungutan suara ulang psu) pada tps kecamatan sarana, mangold tengah, mangold utara timur dan kecamatan sulawesi selatan kabupaten kepulauan sula: bahwa dalam pengawasan pelaksanaan psu dilakukan supervisi pengawasan langsung oleh bawaslu provinsi sultan lawan, s.h. m.h, abdul aziz marsaoly, s,ip. dan mukmin amin, sh.mh serta tim ahli bawaslu tanto jauhari sh.,mh dan tim asistensi bawaslu ri, muslim kisah: bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan pemungutan suara ulang pada tps kabupaten kepulauan sula, bawaslu provinsi maluku utara telah membentuk kelompok kerja khusus pengawasan yang terdiri dari unsur media dan staf pada bawaslu provinsi maluku utara, bahwa pada tanggal maret panas kepulauan sula telah mengadakan rapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kepulauan sula, terkait dengan kebutuhan anggaran dalam rangka efektifitas kinerja pengawasan pemungutan suara ulang: bahwa pada rabu tanggal maret panas kabupaten kepulauan sula telah mengadakan rapat koordinasi bersama dengan kpu dan pemerintah daerah kabupaten kepulauan sula ruang rapat pj. bupati kepulauan sula, dalam rangka memasukkan daftar usulan anggaran psu panas kabupaten kepulauan sulabahwa pada tanggal maret pukul wit panas kabupaten kepulauan sula telah melakukan rapat teknis pembahasan rasionalisasi anggaran psu bersama kpu, polres dan badan keuangan dan aset daerah yang bertempat kantor bad: bahwa dalam rangka kesiapan pengawasan psu pada tanggal maret panas kabupaten kepulauan sula telah melakukan rapat evaluasi terkait dengan pembentukan pengawas pemilu lapangan dan pengawas tps, bahwa untuk memastikan data pemilih tidak bertambahpada pemungutan suara ulang, maka panas kabupaten kepulauan sula telah melakukan sitiran atau pengecekan data pemilih, dari hasil sortir tersebut tidak ditemukan adanya perubahan atau penambahan data pemilih: bahwa kpu kabupaten kepulauan sula tetap menggunakan daftar pemilih tetap dpt) hasil pencernaan terakhirdijumlahkan dengan tb yang berjumlah (tujuh belas) orang dengan akumulasi jumlah sebanyak (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang, bahwa panas kabupaten kepulauan sula pada tanggal sampai maret telah melakukan pengawasan langsung tentang pengadaan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id logistik psu yang dilakukan oleh pt. surya agung yang beralamat jl. abdul daeng sirusa nomor makasar, bahwa pada tanggal maret panas, kpu kabupaten dan pihak perusahan percetakan telah melakukan rapat persiapan terkait dengan percetakan logistik yang bertempat hotel pengayoman makasar, pukul wit. dari hasil pertemuan tersebut, maka disepakati waktu percetakan logistik dilakukan pada tanggal maret pukul wita, bahwa panas kabupaten telah memastikan logistik dicetak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertera dalam kontrak dengan melakukan pemeriksaan dan perhitungan secara seksama dengan pihak kepolisian dan pihak kpu kabupaten. kemudian dilakukan pengepakan logistik pada pukul wita dengan jumlah pengepakan koli, selanjutnya pada pukul wita panas kabupaten bersama sama dengan kpu kabupaten dan kepolisian memindahkan logistik hotel boulevard makasar untuk diamankan, bahwa pada tanggal maret panas kabupaten telah melakukan pengawasan atas pergerakan logistik dari hotel boulevard makasar bandara sultan hasanuddin makasar, selanjutnya logistik tiba bandara sultan barulah dan langsung diangkut kapal bunda maria pelabuhan ternate dalam pengawasan panas kabupaten dan dua orang anggota polisi, bahwa pada tanggal maret panas kabupaten telah memastikan logistik tiba pelabuhan sarana dan langsung dibawa dalam pengawalan kepolisian dan panas kantor kpu kabupaten kepulauan sula. selanjutnya panas mengawasi pergerakan logistik dari pelabuhan sarana kantor kpu pole dan kemudian langsung diamankan simpan ruangan kerja sekretaris kpu, bahwa panas kabupaten kepulauan sula pada tanggal maret telah melakukan koordinasi dengan kpu kabupaten kepulauan sula yang dihadiri oleh kepolisian, tim kampanye, terkait persiapan penyortiran surat suara dan logistik kantor sekretariat kpu kabupaten kepulauan sula: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa pada tanggal maret kpu kabupaten kepulauan sula mengadakan rapat koordinasi terkait persiapan pemungutan suara ulang yang dihadiri, ketua dan anggota kpu provinsi maluku utara, ketua bawaslu provinsi maluku utara, ketua panas kabupaten, polres kepulauan sula, kejar kepulauan sula, danramil kepulauan sula, bertempat kantor kpu kabupaten kepulauan sula, dari rapat tersebut menyepakati tindak lanjut pelanggaran bahwa panas kabupaten kepulauan sula menemukan adanya pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk spanduk dan umbul umbul pasangan calon wilayah psu yang dibuat dan dipasang oleh pasangan calon, atas fakta tersebut panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat kepada ketua kpu kabupaten kepulauan sula dengan nomor psu pnas kada kks!i11 tanggal maret perihal penertiban alat peraga kampanye, dengan tembusan semua pasangan calon. atas surat tersebut pada tanggal maret kpu kabupaten kepulauan sula menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat nomor kpu kab yang pada poinnya mengingatkan kepada masing masing pasangan calon untuk menertibkan seluruh alat peraga kampanye yang terpasang wilayah psu. bukti pk bahwa panas kabupaten kepulauan sula pada tanggal maret menerima surat dari kpu kabupaten kepulauan sula nomor: kpu kab tentang penyampaian surat teguran terhadap sdr. burhan sangadji, s.ip selaku sekretaris kpu kabupaten kepulauan sula karena telah melakukan pertemuan dengan calon nomor urut beserta tim kampanye, atas surat tersebut panas kabupaten kepulauan sula menjadikan sebagai temuan dan register dengan nomor tm psu pnas kada kks! ii1 selanjutnya panas mengundang dan telah melakukan klarifikasi terhadap sar. burhan sangadji, s.ip. berdasarkan hasil klarifikasi panas telah melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran yang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dilakukan oleh sdr. burhan sangadji termasuk kategori pelanggaran kode etik sehingga pada tanggal maret panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat nomor psu pnas kada aksi!!! kepada ketua kpu kabupaten kepulauan sula, yang pada posnya menyampaikan agar dugaan pelanggaran tersebut segera ditindaklanjuti dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp).alamattidak cukup bukti:jari, bukti pk bahwa pada kegiatan penyampaian undangan pemberitahuan c6) kepada pemilih yaitu (satueri. wahana buton. atas temuan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tersebut panas telah register dengan nomor tm psu pnas kada kks!, atas fakta tersebut panas kabupaten kepulauan sula: bukti pk bahwa pada tanggal maret tim advokasi sdr. ismail kedafota mewakili pelapor dari tim pasangan calon nomor urut sapi bawah dan taruk bahan sp fb) melaporkan dugaan pelanggaran panas kabupaten kepulauan sula sebanyak (sembilan) laporan, terkait mobilisasi pemilih tb tps desa mangan dan tps desa waisakai kum pancoran dan tps dan desa capalulu, sebanyak pemilih diabaikan hak pilihnya tps desa walau, menghalangi pemilih untuk mencoblos tps desa mangan, jual beli surat pemberitahuan memilih tps dan desa capalulu, color ganda tps dan desa wai gay, dan tidak netral penyelenggara kpps. pada tanggal april sdr. abdurrahman dunia mengatasnamakan tim advokasi para pelapor hadir memenuhi undangan dan menyampaikan daftar tabel. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pada tanggal april tim advokasi sdr. abdurrahman dunia mewakili para pelapor meminta kembali seluruh berkas laporan yang telah disampaikan kepada panas kabupaten kepulauan sula sebelumnya untuk diganti dengan formulir laporan baru yang diserahkan oleh tim advokasi lainnya sdr. aram galena dengan pokok laporan dugaan pelanggaran yang sama. setelah diteliti hanya laporan yang dinyatakan lengkap, akan tetapi laporan lain belum lengkap. terhadap ketidaklengkapan laporan tersebut, maka panas kabupaten kepulauan sula telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat kepada tim advokasi sdr. aram galena yang mewakili pelapor dari tim pasangan calon nomor urut sp fb) dengan, dan sampai dengan laporan ini susun pelapor belum melengkapi atas kekurangan tersebut, bukti pk bahwa terkait dengan laporan yang dinyatakan lengkap, yaitu dugaan anggota kpps tps atas nama muhammad ali dunia tidak netral karena telah memposting statement yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon media sosial facebook) pada tanggal desember atas laporan tersebut panas kabupaten kepulauan sula melakukan register dengan nomor lp psu pnas kada kks iv tanggal maret selanjutnya panas melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran sar. muhammad ali dunia termasuk kategori pelanggaran kode etik, sehingga panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat nomor psu pnas kada aksi! iv tanggal april yang pada poinnya menyatakan kepada sdr. ikrar fataruba selaku pelapor untuk meneruskan pelanggaran tersebut kepada dkpp: bukti pk bahwa pada kegiatan pengumuman rekapitulasi tingkat kecamatan ppk yaitu (empat) hari setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, panas kabupaten kepulauan sula menerima laporan dari sdr. zainuddin dunia terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id (money politic) desa capalulu dengan terlahir seri. elsa lapor. atas laporan tersebut panas telah register dengan nomor: lp psu pnas kada kks iv tanggal april selanjutnya panas langsung melakukan klarifikasi terhadap pelapor. berdasarkan kajian panas kabupaten kepulauan sula menyatakan bahwa dugaan pelanggaran politik uang dinyatakan tidak cukup bukti, bukti pk hasil pengawasan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun pada (sebelas) tempat pemungutan suara tps) serta rekapitulasi tingkat kecamatan ppk) dan tingkat kpu kabupaten kepulauan sula bahwa berdasarkan hasil pengawasan, kpps telah melaksanakan pemungutan dan penghitungsebagai berikut: kecamatan sarana tps desa walau bahwa terdapat pemilih yang sakit sebanyak orang yang terdiri orang dirawat dirumah sekitar tps dan orang dirawat rumah sakit umum yang jaraknya kurang lebih kilo meter dari lokasi tps, selanjutnya untuk warga yang sakit disekitar tps telah difasilitasi dan didatangi oleh kpps dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, panas, dan pihak keamanan, sedangkan orang yang dirawat rumah sakit tidak dapat difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya karena jarak dan waktu tidak memungkinkan, dan ketiga saksi pasangan calon tidak berkeberatan, bahwa tps desa walau kecamatan sarana, terdapat calon pengguna hak pilih yang menggunakan ktp kk, sebelum merekamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hak pilih dpt, data pemilihan pilih dalam dpt pengguna ktp atau identitas kependudukan lainnya jumlah pengguna hak pilih bahwa berdasarkan hasil pengawasan tps desa walau, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut: data penggunaan surat suara dep aman paman merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idtidak digunakan jumlah surat suara yang digunakan data jumlah suara sah dan tidak sahmsifardu berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang tps desa fardu, terdapat orang calon pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, ppl desa fardu melakukan pencegahan dengan menyatakan bahwa orang calon pemilih tersebut merupakan mantan narapidana yang pada tanggal desember telah menggunakan hak pilihnya tps lembaga pemasyarakatan sarana yang bukan merupakan tps desa fardu, dan dapat dibuktikan setelah mengkonfirmasi dengan pihak lembaga pemasyarakatan, sehingga orang calon pemilih tersebut tidak diizinkan oleh kpps untuk menggunakan hak pilihnya. bahwa berdasarkan hasil pengawasan tps desa fardu, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut: data pemilih merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godkepulauan sula memohon), badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannyakabupaten kepulauan sula memohon): bahwa pemungutan suara ulang telah dilaksanakan oleh kpu kabupaten kepulauan sula pada hari kamis, tanggal maretsebagaimana yang diperintahkan oleh mahkamah konstitusi,,secara umum pelaksanaan pemungutan suara ulang tps berjalan secara baik dan lancar, tidak ada kejadian khusus yang sampai mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara tps. pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut supervisi dan monitoring lansung oleh staf kpu republik indonesia, stafmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idpemilih pemilih terdaftar dalam dpt pemilih terdaftar dalam dpt pemilih terdaftarjumlah suara sah dan tidak sah |mangans.ik tps desa mangan berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang tps desa mangan, terdapat orang calon pemilih yaitu orang suami istri, dan orang bernama imran buana yang akan menggunakan hak pilihnya, tetapi salah satu saksi mandat pasangan calon nomor urut dan keberatan. saudara imran buana telah menggunakan hak suara tetapi belum memasukan surat suara dalam kotak suara karena keberatan saksi. saksi menyampaikan bahwa imran buana telah menggunakan hak suaranya tps lain desa kamala kabupaten pulau taliabu. kemudian dilakukan klarifikasi oleh kpu kabupaten kepulauan sula dan dihadiri juga oleh kpu provinsi dan bawaslu provinsi maluku utara. dalam klarifikasi tersebut saudara imran buana mengakui bahwa dirinya benar telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal desember desa kamala kabupaten pulau taliabu, sehingga berdasarkan pengakuan tersebut merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god disepakati surat suara yang telah dicoblos oleh saudara imran buana dinyatakan sebagai surat suara rusak. sedangkan orang suami istri yang akan menggunakan hak pilihnya keberatan dikarenakan orang suami istri ini diduga telah menggunakan hak pilihnya desa sekam, pada saat pembagian oleh pps, ppk, dan kpu kabupaten kepulauan sula mendatangi rumah orang suami isteri tersebut tapi hanya bertemu dengan orang tua dari suami isteri tersebut dan orang tuanya menyatakan bahwa orang suami isteri tersebut telah menggunakan hak pilihnya desa sekam pada tanggal desember yang kemudian tidak diberikan, tetapi lain hari ppk kecamatan sarana memberikan kepada suami isteri tersebut, sehingga pada hari pemungutan suara ulang tps desa mangan kecamatan sarana orang suami isteri tersebut datang tps untuk menggunakan hak pilihnya, karena ada keberatan dari saksi, kpu kabupaten kepulauan sula melakukan klarifikasi yang dihadiri juga. panas kabupaten kepulauan sula, kpu provinsi dan bawaslu. provinsi maluku utara, setelah diklarifikasi tidak terdapat bukti apapun yang menyatakan kedua orang suami isteri tersebut telah menggunakan hak pilihnya desa sekam pada tanggal desember sehingga kedua orang suami isteri tersebut izinkan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan dan penghitungan suara ulang tps desa mangan kecamatan sarana pada tanggal maretankara kane sp dalam dpt (mas.merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sarana, mangold tengah, mangold utara timur dan kecamatan sulawesi selatan dilaksanakannghitungan perolehan suara ulang tingkat kecamatan sarana tidak terdapat keberatan saksi mandate pasangan calon terkait dengan perolehan suara pasangan calon, bahwa saksi mandateformulir kwk kpu dengan alasan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, seperti tps desa walau terdapat calon pemilih dengan ktp kk, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis. namun demikian saksi mandate pasangan calon nomor urut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara tps bahwa hasil rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap desa kecamatan sarana. kecamatansanana oo oom lukman akses pergi npo est saleh marasabessy, zulfahri abdullah, s.ik taruk tahanan mona siti mitos men madi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kecamatan mangold tengah tps desa capalulu data penggunaan surat suara republik indonesi(1t2pnsahwa berdasarkan hasil pengawasan ips desa capalulu, hasil pemungutan dan penghitungan su.hak pilih dalam dpt pengguna ktp atau merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idte aan ulin in.erdasarkan hasil pengawasan tps terdapat jumlah pemilih sakit sebanyak orang, kemudian kpps memfasilitasi pemilih yang sakit untuk memilih rumahnya sebanyak orang, sedangkan orang pemilih terlewatkan oleh kpps sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. kemudian saksi mandat pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan atas tidak difasilitasinya orang pemilih sakit yang terlewatkan tersebut, karena waktunya yang tidak memungkinkan, dan surat suara sisa telah diberi tanda silang. selanjutnya atas terdekatnya orang pemilih sakit karena waktu merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang tidak memungkinkan, maka saksi mandat pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan surat suara ulang.merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id. pengamanan proses pelaksanaan pemungutan suarakepulauan sula. dan juga bantu oleh pihak tentara nasional indonesia tni): cc. semua saksi pasangan calon hadir tps pada kecamatan sarana, sulawesi selatan, mangold utara timur serta mangold tengah terdapat keberatan dari saksi pasangan calon namun dapat diselesaikan dan tidak mengganggu jalannya proses pemilihan. berikut ini daftar nama saksi pasangan calonurut urut urut like' mangan fitria umasangadji tanjung silia u.sangadji tps mangan ibrahim ikal tps19 fauna nasrul gagap rudi hutabarat asuhan tps walau amrun dunia tps warga padri dibela tps warga budi leo irfan leo tps ibrahim tps kiswah magari kayu lson aram galena mulai pora dedi para ikal dunia capalulu tps mari wisman juri capalulu capalulu umasangadi tps zainuddin kas capalulu irfan ipa syuhada ghazali ) pada tingkat tps dilaksanakan pada hari senin, maret setelah proses pemungutan suara ulang selesai pukul wit. penghitungan dilakukan dengan disaksikan oleh merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idssalego bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan mangold tengah, saksi mandate pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara, karena mempersoalkan pengguna hak pilih menggunakan ktp kk atau identitas kependudukan lainnya tps desa capalulu yang terlalu banyak, yakni sebanyak pemilih, padahal pengguna hak sebanyak orang tersebut adalah benar benar warga desa capalulu, serta pada tps desa capalulu terdapat orang warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, bahwa hasil rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap desa kecamatan mangold tengahir. resmi latar ir. saleh marasabessy, hendra thes, s.pd.k tahanan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kecamatan mangold utara timur tps desa waisakai bahwa berdasarkan hasil pengawasan tps desa waisakai, maka hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut: no|.hendra thes, s.pd.k zulfahri tps desa waisakai berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang tps desa waisakai, terdapat orang calon pemilih yang terdaftar dalam tb yang akan menggunakan hak pilihnya yang saksi mandat pasangan calon nomor urut keberatan,plorang tersebut, kepala desa dan sekretaris desa waisakai hadir tps dan menyatakan bahwa orang tersebut adalah warga desa waisakai yang dibuktikan dengan keterangan tempat tinggal,sehingga kpps memperbolehkan orang tersebut menggunakan hak pilihnya. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id saksi mandat pasangan calon nomor urut tetap keberatan terhadap diperbolehkannya orang tersebut menggunakan hak pilihnya, sehingga saksi mandat calon nomor urut tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara pada tps desa waisakai kecamatan mangold utara timur. bahwa berdasarkan hasil pengawasan tps desa waisakaimerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id |.aja. jumlah seluruh suara tidak sah bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan mangold utara timur, saksi mandat pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara, karena pada tps desa waisakai terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang bukan warga desa waisakai, namun atas penjelasan kepala desa waisakai mengakui bahwa orang warga tersebut adalah warga desa waisakai yang dibuktikan dengan keterangan tempat tinggal, bahwa hasil rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap desa kecamatan mangold utara timurkecamatan mangold utara timur mmapasanoancalon masa saman merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id arasabessy, allah, sik tahanan jumah suara sahgalon a00 asa kecamatan sulawesi selatan tps desa warga bahwa berdasarkan hasil pengawasan tps desa wai gay kecamatan sulawesi selatan terdapat orang calon pemilih atas nama samin suwardi dpt nomor muti leo nomor dpt dan fahri taki nomor dpt yang bersangkutan belum berhak memilih (dibawah umur), akan tetapi ketiganya mendapat (undangan memilih) dan untuk samin suwardi dan muti leo sudah menggunakan hak pilihnya pada tanggal desember dan fahri tachi belum menggunakan hak pilihnya, atas fakta tersebut panas melakukan pemeriksaan pada dpt dengan membandingkan usia orang pemilih dibawah umur dengan ijazah dan kartu keluarga mereka maka ditemukan: fahri tachi dpt berusia tahun dengan bukti kelahiran samin suwardi dpt berusia tahun dengan bukti ijazah kelahiran tahun muti leo dpt berusia tahun dengan bukti ijazah smp kelahiran tahun panas memperlihatkan bukti dimaksud kepada masing masing saksi paslon. akhirnya ketiga calon pemilih dinyatakan tidak berhak memilih pada tanggal maret bahwa berdasarkan hasil pengawasan tps desa warga temukan orang calon pemilih atas nama gejala nomor dpt diduga telah mencoblos tanggal desember desa fata, atas hal tersebut panas melakukan klarifikasi langsung terhadap gejala dan yang bersangkutan mengakui telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal desember diluar wilayah psu. atas pengakuan gejala panas menyampaikan kepada saksi mandate pasangan calon yang hadir dan disepakati bersama bahwa yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tanggal maret berikut adalah hasil pemungutan dan penghitungan surat suara ulang tps desa warga: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id. jumlah suara sah seluruh calon jumlah suara tidak sah jumlah suara sah dan tidak sah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idwarga berikut adalah hasil pemungutan dan penghitungan surat suara ulang tps desa warga: no|imerdeka bai jakarta to11o, teka fax ema sekretaretmma nike sahkonst inir. resmi latar ir. saleh marasebesayi)bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sulawesi selatan, saksi mandatkarena keberatan terkait adanya dugaan mobilisasi pemilih, dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari kali dan dugaan adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih, namun saksi mandate pasangan calon nomor urut tidak dapat membuktikan keberatannya: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa hasil rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap desa kecamatan sulawesi selatanane selatan mampasmoangalon was dam ao? bone lage lho marasabessy, tahanan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang tingkat kpu kabupaten kepulauan sulaee,dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon, dan saksi pihak terkait. pada umumnya proses pemungutan suara dan penghitungan berlangsung dengan aman, lancar dan baik, seluruh, akan tetapi ada beberapa tps dipersoalkan dan dapat diselesaikan dengan baik yakni: tps desa mangan, kecamatan sarana berdasarkan asumsi pasangan calon nomor urut bahwa terdapat mobilisasi pemilih tps untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pengumuman suara ulang. tuduhan pada tps desa mangan tersebut, terdapat (dua) orang pemilih atas nama salem umami dan eni umami, yang menggunakanpemilihan tanggal desember kemarin. kedua orang tersebut merupakan pemilih pindahan danyangyang baru diberlakukan pada pemilihan tanggal maret pemilih tersebut pada hal ini telah sesuai dengan poin surat edaran kpu kabupaten kepulauan sula nomor se kpu kab bukti surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh tim pasangan calon, bawaslu kabupaten kepulauan sula dan kpu kabupaten kepulaua. hal ini dituangkan dalam berita acara nomor: ba kpu kab bukti bukti tc tps desa mangan, kecamatan sarana pelaksanaan pemungutan suara ulang tps desa manganmerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god keren dpt dpt ktp atau identitas kependudukan lainnya dpt dpt dpt pengguna ktp atau identitas kependudukan lainnya data penggunaan surat suara |. uraian jumlah cadangan karena rusak keliru dicoblos data jumlah suara sah dan tidak sah sini akieciha jumlah perolehan suara pasangan calon sah ir. resmi latar ir. h.m saleh marasabessy, . hendra thes, s.pd.k zulfahri abdullah, sik sapi bawah, sh h taruk tahanan jumlah seluruh suara sah calon merdeka barat jakarta tel, ema: untuk membuktikan keterangannya tersebut, badan pengawas pemilihan umum provinsi maluku utara beserta jajarannya fotokopi surat kepada ketua kpu kabupaten kepulauan sula nomor psu pnas kada kks!! perihal pemberitahuan, bukti pk fotokopi surat kepada ketua dan anggota panas kecamatan: sarana, sulawesi selatan, mangold utara timur, mangold tengah nomor.: bukti pk fotokopi himbauan nomor psu him pnas kada kks!!, bukti pk fotokopi surat kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kepulauan sula nomor: psu pnas kada kks!i1172016, perihal pemberitahuan: bukti pk fotokopi surat kepada anggota panas kecamatan, ppl, dan pengawas tps psu nomornertiban alat peraga kampanye,72016: bukti pk fotokopi register nomor tm psu pnas kada aksi11 merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bukti pk fotokopi surat tindaklanjut dugaan laporan pelanggaran nomor psu pnas kada kks dan nomor psu pnas kada aksi iv bukti pk fotokopi register nomor lp psu pnas kada kksiiv bukti pk fotokopi register nomor lp psu pnas kada kksiiv bukti pk fotokopi surat kpu kabupaten kepulauan sula nomor se kpu kab perihal edaran, bukti pk fotokopi formulir hasil penghitungan suara tps (c1 ulang kwk), formulir berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan da ulang kwk) dan formulir berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten db ulang kwk): pemohonkepulauan sula nomor pts kpu kab pemilukada ilula tahun bertanggal desember bahwa mahkamah, dalam putusannya nomor: php.bup xiv tanggal februari memutus dengan amar sebagai berikut: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do batalkan keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor: pts kpu kab pemilukada xi:, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id memerintahkan kepada lembaga penyelenggaraanpada tanggal28 maret dengan tetap diikuti oleh (tiga) pasangan calon sebelumnya. tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang bahwa pada hari senin, tanggal maret dilaksanakan pemungutan suara ulang psu) tps kabupaten kepulauan sula yaitumerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id. bahwa dalam hal ini pemohon mengajukan keberatan kepada mahkamah konstitusi perihal pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv tingkat kabupaten pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun tanggal maret sebagaimana tertuang dalam form db1 ulang kwk dan berita acara nomor ba kpu kab tertanggal maret yang diumumkan pada hari kamis tanggal maret pukul wit dengan perolehan suara sebagai berikut: perolehan suara suara tps calon calon calon tidak sah tps tps tps10| a7e tps tps 'oles| ml, tps104| tps10o5| tps129| tps130| tps13 jumlah bukti: bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan padamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id (ima) tps kabupaten kepulauan sula tanggal maret berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara php.bup xiv sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang lebih masif dengan berbagai macam modus pelanggaran yang terjadi(lima) tps kabupaten kepulauan sula tanggal maret(lima) tps kabupaten kepulauan sula tanggal maret bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) tersebut, terjadi banyak pelanggaran pelanggaran dan kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh memohon sebagai penyelenggara pemungutan suara ulang yang mengakibatkan suara pasangan calon nomor urut semakin melonjak. adapun pelanggaran pelanggaran dan kecurangan kecurangan yang terjadi sebagai berikutmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id suara kpps) jelas dan nyatafakta mengenai orang pemilih yang telah dimobilisasi dengan sengaja telah menggunakan hak pilih lebih dari (satu) kali pada tps yang sama atau tps yang berbeda pada saattps kabupaten kepulauan sula tanggal maret sebagai berikut: bahwa orang pemilih bernama julian leo terdaftar dalam dpt tps desa warga kecamatan sulawesi selatan nomor urut setelah menggunakan hak pilihnya pada tps desa warga kecamatan sulawesi selatan pada tanggal maret kemudian kembali datangnama julian adi yang terdaftar dalam dpt tps desa warga kecamatan sulawesi selatan nomor urut bukti bahwa orang pemilih bernama salman dibela dengan mengunakan dasar, foto copy kartu tanda penduduk ktp) datang menggunakan hak pilihnya pada tps desa warga kecamatan sulawesi selatan pada tanggal maret selanjutnya salman dibela diberikan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idkembalidasar kartu tanda penduduk ktp) asli miliknya, kecamatan sulawesi selatan dan tps desa warga kecamatan sulawesi selatan,juga didukung kehadiran kpu provinsi maluku utara dan bawaslu provinsi maluku utara yang hadir pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara ulang tersebut. untuk tps desa mangan, dari proses pemungutan sampai berakhirnya penghitungan tidak terdapat keberatan yang disampaikan secara tertulis atau pengisian formulir oleh saksi tim pasangan calon, demikian halnya juga pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. namun setelah di croscheck data (formulir kwk) kembali semua tps barulah ditemukan terdapat salah pengisian formulir kwk sertifikat hasil penghitungan suara tps yakni sebanyak tujuh orang pemilih dimasukkan kedalam kategori pengguna hak pilih dalam tb seharusnya tps tersebut tidak terdapat pemilih dalam kategori tb hal ini sesuai dengan keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor: epulauan sula tahun setelah di crosscheck pada ketua kpps tps desa mangan ternyata orang yang dimasukkan kedalam kategori pemilih tb tersebut adalah pemilih yang menggunakan keterangan tempat tinggal oleh kepala desa. dari data yang ada terdapat pemilih yang tercatat dalam tb terdapat pemilih yang menggunakan ktp dan kartu keluarga, sedangkan pemilih menggunakan keterangan tempat tinggal, sehingga seharusnya hal ini tercatat dalam formulir kwk sertifikat hasil penghitungan suara adalah total pemilih yang menggunakan keterangan tb sebanyak pemilih dan tb kosong bukti tps desa fardu, kecamatan sarana dugaan dari tim pasangan calon nomor urut yang dikemukakan pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kepulauan sula, adalah adanya tindakan menghilangkan hak pilih tps desa fardu sebanyak pemilih adalah tidak benar. karena pemilih yang kategorikan pada tb ktp, kk, paspor dan keterangan lainnya) berjumlah orang dan semuanya diberikan kesempatan untuk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id.atas sehingga patut dan beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu) pada tps ago danfakta mengenai orang pemilih yang dalam penyelenggaraanpemilih tersebut telah memilih salah satu tps yang tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang psu), selanjutnya orang pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya kembali pada pemungutan suara ulang psu) pemilihan bupati. dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun tanggal maret tps yang dilaksanakan pemungutan suara ulang psu), sebagai berikut: bahwa pada tps desa warga kecamatan sulawesi selatan, ditemukan pemilih yang teridentifikasi masing masing bernama irfan losses, sargun names, safron losses,memilih (mencoblos) pada tps desa warga kecamatan sulawesi selatahal irfan losses terdaftar dalam dpt nomor urut pada tps desa vokalis kecamatan sarana utara, dan sargun names terdaftar dalam dpt nomor urut pada tps desa vokalis kecamatan sarana utara, serta safron losses terdaftar dalam dpt nomor urut pada tps desa vokalis kecamatan sarana utara, yang sebelumnya telah menggunakan hak pilihnya pada tps (satu) desa vokalis kecamatan sarana utara merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tanggal desember vide bukti dan bukti bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut atas, maka memohon dan seluruh perangkatmenggunakan hak pilihnya pada tps satu) desa fenolik kecamatan sarana utara, pada tanggal desember sehingga perbuatan memohon melanggarorang pemilih yang bernama jumat hamid dengan mengunakan dasar, kartu tanda penduduk ktp) desa mangan untuk menggunakan hak pilihnya (mencoblos) pada tps desa mangan kecamatan sarana pada tanggal maret pada hal jumat merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hamid terdaftar pada dpt nomor urut tps desa pas ipa kecamatan mangold barat, sebelumnya telah menggunakan hak pilihnya pada tps tiga) desa asia kecamatan mangold barat tanggal desemberkelompok panitia pemungutan suara kpps) tps desa mangan kecamatan saranatps desa pas ipa kecamatan mangold barat pada tanggal desember oleh karena dalam kecamatan sarana oleh karena,idak melakukan verifikasi terhadap dpt2 sehingga terdapat pemilih yang tidak berhak ikut mencoblos tpsmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pada tanggal maret penggunaan tb2 kwk meningkat signifikan jika dibandingkan dengansebagaimana yang tergambar berdasarkan fakta fakta yang terurai atas sehingga hal ini dapat digambarkan secara jelas dan rinci sebagai berikut: padapada (sebelas) tps pemilih yang terdaftar pada tb. sebanyak suara dari jumlah partisipasi pemilih pada (sebelas tps, sedangkandari seluruh partisipasi pemilih pada (sebelas) tps bertambah dengan jumlah pengguna tb sebanyak dari jumlah partisipasi pemilih (sebelas) tps. meningkatnya penggunaan tb. kwk secara signifikan oleh karena terjadinya pelanggaran secara masif yang dilakukan oleh memohon sehingga menguntungkan pihak terkait, sebagaimana kami uraikan bawah yaituhelena sakral, lisa landa, monika masing, dan piton dodo masuk yang sengajasurat keterangan tempat tinggal skt) dari merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kepala desa tertanggal maret untuk didaftarkan dalam tb sebagai pemilih yang kemudian mencoblos (memilih) diluar dari pada wilayah tps desa waisakai yaitu pada suatu tempat, yang jaraknya dari tps yang ditentukan (tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur) atas perintah dan arahan dari anggota komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula teridentifikasi atas nama ramli yakub: bukti bahwa berdasarkandan memilih diluar tps yang ditentukan,. huruf. surat komisi pemilihan umum kpu) nomor kpu xii tentang pelaksanaan tb tertanggal desember merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pada angka enam), juncto.masing masing bernama, salim umami dan erna umami, memilih tps desa mangan kecamatan sarana dalam pemungutan suara ulang psu) pada tanggal maret dengan menggunakan dasar surat keterangan dari kepala desa pasal, kecamatan mangold tengah, yang menegaskan: bahwa salim umami terdaftar pada dpt nomor urut tps desa pasal kecamatan mangold tengah dan erna umami terdaftar pada dpt nomor urut tps desa pasal kecamatan mangold tengah, bukti padahal seharusnya yang dijadikan dasar untuk memilih adalah dokumen berupa formulir kwk, bukan surat keterangan dari kepala desa pasal, oleh karena itumemilih. pemilih tersebut telah didaftarkan lebih dahulu satu hari sebelum pemungutan suara dan pada saat pemungutan suara berlangsung pemilih yang terdaftar dalam tb seluruhnya dapat memberikan hak suaranya. selanjutnya ketua kpps masih tetap mempersilahkan kepada masyarakat lingkungan tps yang belum memberikan hak suaranya agar masuk tps untuk melakukan pencoblosan, akan tetapi sampai pada pemungutan suara berakhir masih terdapat sisa surat suara sebanyak lembar. pada tps desa fardu, terdapat kesalahan pengisian pada formulir kwk sertifikat hasil penghitungan suara, yaitu tidak ada surat suara rusak, tetapi yang ada adalah surat suara rusak sebanyak (satu) lembar hal ini kemudian diperbaiki pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten dengan dasar surat dari ketua kpps desa fardu tanggal maret tahun bukti tc tps desa walau, kecamatan sarana proses pemungutan suara ulang tps desa walau dilaksanakan hari senin, tanggal maret pukul wit, keterlambatan dimulainya proses pemungutan suara dikarenakan saksi pasangan calon dan pengawas tps terlambat datang, sehingga aparat keamanan yang menjaga kotak suara kantor desa walau belum menggeser tps sesuai dengan permintaan warga masyarakat desa. proses pemungutan suara diawali dengan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) yang berakhir pukul wit, dilanjutkan dengan mendatangi pemilih yang sakit rumah rumah sebanyak orang pemilih oleh petugas kpps dan diikuti oleh perwakilan masing masing saksi pasangan calon serta panas. selanjutnya dilanjutkan dengan pemungutan suara pengguna hak pilih tb2 ktp kk paspor surat keterangan tempat tinggal), dimana data pemilih yang terdaftar, sesuai dengan ketentuan berita acara yang telah disepakati yang dimuat dalam surat edaran kpu kabupaten kepulauan sula nomor: se kpu kab dimana dalam poin merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idsuami kanan dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id susilawaty kanan untuk melakukan pencoblosan pada tps desa mangan, kecamatan sarana tanggal maret dengan dasar kartu keluarga kk), padahal orang pemilih atas nama suami kanan dan susilawaty kanan sesuai dengan kartu keluarga alamat yang tertera, hanya dapat memilih tps desa mangan, kecamatan saranamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iddrs. irwan hasen melakukan pencoblosan pada tps desa mangan, kecamatan sarana tanggal maret dengan dasar kartu tanda penduduk ktp) nik kelurahan labuhan, kecamatan bacan. kabupaten halmahera selatanid2 kwk, kecamatan saranafax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idkartu tanda penduduk ktp) untuk didaftarkan dalam tb untuk memilih, padahal kartu tanda penduduk ktp) yang orang pemilih tersebut hanya dapat digunakan jika pemungutan suara ulang psu) dilaksanakan pada tps desa waisakai kecamatan menggali utara timur dalam artian bahwakartu tanda penduduk ktp) hanya dapat digunakan tps desa waisakai, kecamatan menggali utara timur, sehinggtidak berhak untuk memilih tps desa waisakai, kecamatan menggali utara timur,pada tanggal maret ditemukan pemilih yang masih dibawah umur. bahwa pada tps desa waisakai kecamatan mangold utara timur, memohon telah memperbolehkan anak dibawah umur teridentifikasi bernama ridwan sasha untuk ikut memilih (mencoblos) pada pemungutan suara ulang psu) bupati dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun tanggal maret bahwa sesungguhnya pemilih yang belum berusia tahun atau belum menikah adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat atau tidak bisa didaftarkan sebagai pemilih dalam dpt, tb1 kwk dan atau tb2 kwk serta tidak berhak untuk memilih, sehingga pelanggaran akan ketentuan ini, patut dan beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu) sebagaimana undang undang nomor tahun junctomudian selanjutnya padaan atau oknum memohon telah dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang pemilih. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do : sat pekerjaan wakil bupati: alamat desa falah, kecamatan sarana, kabupaten marah kepulauan sula, maluku utara: nama ir. taruk tahanan: pekerjaan anggota dprd kabupaten: alamat desa foi, kecamatan sarana, kabupaten kepulauan sula,2 n memohon, nama hendra thes, pd. pekerjaan swasta alamat desa fardu dusun merpati, kecamatan sarana, kabupaten kepulauan sula, maluku utara, nama zulfahri abdullah, s.ikdr. hendra karyanya, s.h., m.h., nikon gans lalu, s.h., m.h., dan arol musa, s.h., m.h., advokat kuasa hukum pada kantor law office hendra karangan associates, beralamat jalan raya manado bitung watutumou permai blok nomor kawat minut, sulawesiobilisasi pemilih yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait), sehingga seluruh dpt tps seakan akan semuanya menggunakan hak pilihnya, kertas suara habis terpakai pemilih menggunakan hak pilihnya), (bukti saksi pemohon tps kemudian mengajukan keberatan secara lisan tapi tidak ada penyelesaian, sehingga keberatan tersebut berlanjut pada saat pleno ditingkat kabupaten oleh saksi pemohon atas nama ali anwar: bukti dari sejumlah dpt yang ada tps tersebut terdapat fakta sebagai berikut: sebanyak (dua) orang pemilih yang terdapat dalam dpt sudah meninggal dunia. jambul sample berdasarkan akta kematian nomor km bukti vide bukti sendi masuki, berdasarkan akta kematian nomor km bukti vide bukti terdapat pemilih yang masih belum cukup umur menggunakan hak pilihnya atas nama: nurhasna sasha berdasarkan ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor ijazah dn bukti vide bukti sebanyak pemilih berdomisili diluar kecamatan sarana tapi terdaftar dpt pada tps desa walau kecamatan sarana sehingga yang bersangkutan tidak berada kecamatan sarana pada saat pencoblosan yaitu pada tanggal desember yang bernama: rani masuki: melati masuki: irfan tugas: samosir masuki, mutia masuki, kurniawan masuki, agung pratama, chairil magari:, karena surat. djama umasangadji, sukan jawa, lahir fayaupon.?tahwa sebagaimana perolehan suara tps desa capalulu pemohon merupakan pasangan calon pemenang dengan perolehan suara sebesar suara bukti tc tb s d tb tn dan tn .earti umami, suria masuk, ahir umasangadi25f tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur.g. tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timurirwandi masai, fitriyanti masai. berdasarkan surat keterangan penduduk dari kepala desa walau kecamatan sarana dengan nomor down xi1 bukti bahwa ketidaksinkronan data pemilih tps desa walau kecamatan sarana kemudian semakin tidak jelas pada model c1 kwk, sebagai berikut: data pemilih yang tidak sinkron satu sama lain wns uag ayaraklakga parompatp jumlah pump seram terdaftar dalam daftar dmmmtaaeenu yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan tb penggunan ktp atau identitas kependudukan lainnya jumlah jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb laki laki perempuan: tertulis jumlahnya padahal seharusnya d tb tn dan tn .h.seluruhnya ::rgatersebut seluruhnya memilih dengan menggunakan ktpj. tps desa manganmangan, harjo bisa, muhamad adri, rinaldi umafagur, kamal lessbasa, rival dosenentang politik uang sebagaimana permohonan pemohon bahwa terhadap dalil dalil permohonan pemohon mengenai politik uang bukan merupakan bagian dari perselisihan penetapan hasil perolehan suara sebagaimanawaslih dan gakumdu. sampai dengan saat ini tidak pernah ada hasil dari gakumdu tentang adanya politik uang tersebutpetitjumlah pemilih adalah tertulis jumlah seharusnya ii. data pengguna hak pilih tidak sinkron satu sama lain ata a.a gea terdaftar dalam daftar demantaaten pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap sep pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan sim pemilu yang terdaftar dalam daftar pemilih cet el. jumlah mawas bahwa jumlah pemilih adalah tertulis berjumlah padahal seharusnya suara iii. data pengguna surat suara tidak sinkron satu sama lain bp3relik indonesia oma pemain jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan peeeasadatsnbsd final surat suara yang bkambalkan perih kepulauan sulafotokopi berita acara nomor. ba kpu kab x tentang rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap dpt) padakepulauan sula tahun tanggal oktober bukti fotokopi berita acara nomor t7tb pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun ketua komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula. bukti fotokopi data agregat kependudukan per tb kecamatan dak2) kabupaten kepulauan sulalawaiting kecamatan mangoldfard. bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitunganaranamongolitengahutarulawesi selatan dan db1 kwk). bukti fotokopi keputusan memohon pts kpu kab pemilukada xi1 tentang penetapan rekapitulasi hasil suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati model db kwk dan db1 kwk). bukti fotokopi catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaks. bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kpu) tn nomor kpu xii perihal pelaksanaan tb bertanggal desember yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi dan ketua kpu kabupaten kota. bukti fotokopi surat memohon nomor kpu tn kab x11 perihal surat pemberitahuan, bertanggal desember yang ditujukan kepada pps se kabupaten kepulauan sula menimbang bahwa dalam persidangan pembuktian tanggal februari memohon menyerahkan bukti c1 kwk dan c1 kwk plant persidangan, berdasarkan perintah mahkamah pada persidangan tanggal februari sebagai berikut:dan c1 kwk plant hologram tps desa walau, kecamatan sarana. formulir c1 kwk hologram dan c1 kwk plant hologram tps desa fardu, kecamatan saranarmulir c1 kwk hologram dan c1 kwk plant hologram tps desa gapalulu, kecamatan mangold tengahtokopi formulir c1 kwk hologram tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur. model da1 kwk plant kecamatan mangold utara timurmodel da1 kwk plant kecamatan saranasakai, kecamatan mangold utara timurting, kecamatan mangold timur.udirman marcus saksi adalah ketua ppk kecamatan sarana, rekapitulasi ppk diselenggarakan tanggal s.d. desember dan dimulai dari pukul wit, ppk sarana terdiri dari tps desa, dpt ppk sarana berjumlah pemilih: jumlah surat suara yang tidak sah adalah jumlah pemilih yang menggunakan ktp sebanyak pemilih kecamatan sarana, pemilih yang memilih dengan menggunakan ktp karena namanya tidak terdapat dalam dpt tetapi merupakan penduduk daerah itu, saksi turun langsung lapangan untuk memeriksa keadaan dan sampai rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpps tidak ada masalah, seluruh saksi pasangan calon menandatangani formulir c1 kwk dan panas juga tidak ada formulir keberatan: tingkat ppk saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani formulir da kwk, saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani formulir da kwk karena saat menyandingkan data terdapat perbedaan suara sebanyak suara tps desa mangan: saksi pasangan calon nomor urut menyatakan bahwa suaranya adalah namun pada data c1 kwk memohon serta pihak terkait tertulis demikian pula data c1 kwk plant yang menyatakan jumlah suara pasangan calon nomor urut sebesar suara, permasalahan tersebut sudah selesai tahap ppk, namun saksi pasangan calon nomor urut tetap tidak menandatangani da kwk, pada saat pleno kecamatan sarana juga dihadirkan ketua kpps yang menyatakan tidak ada mobilisasi sebanyak orang, semuanya berjalan normal, orang yang merupakan pemilih tambahan dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan ktp, kk, dan keterangan tempat tinggal dari kepala desa: kecamatan sarana tidak ada pemilih yang mencoblos dengan menggunakan ijazah: abdillah masuki saksi adalah ketua kpps tps desa walau, tidak benar tuduhan pemohon yang menyatakan terdapat mobilisasi massa sebanyak orang tps desa walau, pemilih tambahan tersebut bukan dimobilisasi melainkan memang penduduk setempat yang tidak masuk dalam dpt dan menggunakan hak pilih dengan menggunakan ktp dan kk: saksi mengenal orang tersebut karena merupakan penduduk setempat, dpt tps desa walau sebanyak pemilih yang menggunakan suaranya sebanyak pemilih yang menggunakan tb sebanyak orang, dan jumlah suara sah sebanyak suara, tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat orang yang telah meninggal menggunakan hak pilih, benar namanya ada dalam dpt, namun tidak ada yang menggunakan hak suaranya, tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat anak bawah umur bernama nurhasna sasha yang menggunakan hak pilih tps dan tidak ada pemilih yang bernama nurhasna sasha: bahwa terdapat pemilih yang berdomisili desa walau tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, karena yang bersangkutan merantau dan pada saat pencoblosan tidak menggunakan haknya, terdapat surat suara tps desa walau, yang digunakan sebanyak surat suara, sisanya surat suara yang dibilang dan diperlihatkan seluruh saksi pasangan calon dan setelah itu langsung dimasukkan kotak suara. yuri masuki saksi adalah ketua ppk kecamatan mangold tengah, terdapat tps kecamatan mangold tengah dan desa, dpt berjumsuara tidak sah sebesar suara, rekapitulasi penghitungan diselenggarakan pada hari jum'at tanggal desember yang dimulai pada pukul wit s.d. pukul wit: seluruh proses tahapan pemilu desa tps berjalan lancar, semua saksi menandatangani formulir c1 kwk, ppk seluruh saksi pasangan calon menandatangani da kwk, tidak ada keberatan dan seluruh tahapan berjalan lancar, tertib, dan aman: tuduhan pemohon tps tps dan tps yang menyatakan adanya mobilisasi adalah tidak benar, bahwa terdapat pemilih tambahan tps dengan rincian memilih dengan menggunakan ktp dan kk, serta orang yang memilih dengan menggunakan keterangan tempat tinggal, mardi sambal saksi adalah anggota pps desa biloba, saksi bertugas memantau tps dan tps tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pemilih siluman tps formulir c1 kwk tps terdapat kesalahan penulisan pada kolom tb yang tertulis tetapi seharusnya ditulis pada kolom tb karena memilih menggunakan ktp dan surat keterangan tempat tinggal, seluruh saksi pasangan calon menandatangani formulir c1 kwk dan c1 kwk plant, tps dan tps semua berjalan lancar, hanya terjadi kesalahan penulisan saja dan sudah diperbaiki: dalil pemohon yang menyatakan terdapat pemilih siluman adalah tidak benar, yang benar adalah terjadi kesalahan penempatan angka pada kolom tb yang seharusnya ditulis pada kolom tb karena memilih menggunakan keterangan tempat tinggal dari kepala desa: bahwa kesalahan yang dilakukan oleh kpps tps dan tps tidak mendapat rekomendasi bawaslu, walaupun terdapat kesalahan pada kolom tb namun tidak merubah perolehan suara, setelah proses rekapitulasi selesai, seluruh dokumen dimasukkan dalam kotak suara: sehingga totalnya berjumlah suara, jumlah keseluruhan pemilih tps adalah dan jumlah keseluruhan pemilih tps adalah tps dpt berjumlah suara, pemilih yang mengunakan dpt sebanyak pemilih yang menggunakan tb sebanyak dengan rincian pemilih menggunakan surat keterangan dari kepala desa dan orang pemilih menggunakan ktp. mondar masuki saksi adalah ketua ppk kecamatan mongolia utara timur, kecamatan mongolia utara timur terdapat tps desa, dpt kecamatan mongolia utara timur sebanyaksaat rekapitulasi ppk tidak ada masalah apapun, seluruh saksi pasangan calon tanda tangan dan tidak ada rekomendasi dari panas kecamatan: rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung pada hari jum'at tanggal desember dari pukul wit sampai dengan pukul wit.error object. permohonan pemohon pada halaman poin yang mendalilkan kemenangan signifikan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula pada tanggal desember oleh pasangan calon nomor urut diperoleh karena adanya money politic secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) yang terjadi beberapa desa diantaranya,pesat |pumansurstsarayangtdakapinakat bahwa jumlah surat suara yang digunakan terdiri dari tertulis jumlahnya padahal seharusnya berdasarkan uraian tabel diatas, maka jelas dan terang benderang memohon dan pihak terkait telah berkonspirasi memanipulasi data sehingga perolehan suara pihak terkait bertambah. vide bukti memohon dengan sengaja menambahkan dpt siluman untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut bahwa tps desa biloba, kecamatan menggali tengahdikeluarkan oleh memohon tidak ada pemilih tb pemilih: bukti bukti dan bukti oleh saksi pemohon tps desa biloba, kecamatan mangold tengah kemudian mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian dari kpps, kemudian keberatan yang sama diajukan oleh saksi pemohon atas nama ali anwar pada rekapitulasi tingkat kabupaten kepulauan sula tetapi tidak juga ada penyelesaian dari komisioner kpu kabupaten kaimana, selanjutnya saksi pemohon menuangkan keberatan tersebut dalam lampiran catatan kejadian khusus model db2 kwk, bukti bahwa tps desa biloba, kecamatan menggali tengah memohon serta perangkatnya pada jenjang panitia penyelenggara denga, merupakan permohonan yang kabur alis tidak jelas error object) semua obyek peristiwa yang diuraikan hanya sebuah karangan dan tidak berdasarkan fakta, karena seluruh proses dan tahapan pemilukada kabupaten kepulauan sula tersebut, berjalan dan terpantau dengan sangat jelas oleh pengawas pemilihan lapangan ppl) disetiap tps, panas kabupaten kepulauan sula dan bawaslu provinsi maluku utara. jika benar ada terjadi praktek money politic seperti yang uraikan oleh pemohon pada dalil permohonan pemohon halaman s.d. tersebut, sebelum masuk pada tahapan pleno rekapitulasi perhitungan suara tps, ppk dan kpud kabupaten kepulauan sula, peristiwa hukum tersebut sudah pasti diproses sesuai ketentuan perundang undangan. perlu diketahui oleh pihak pemohon bahwa money politic masuk ranah hukum pidana kejahatan pemilu. lembaga yang berwewenang menangani tidak pidana pemilu sesuai undang undang nomor tahun adalah panas, bawaslu, kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu gakkumdu). jika benar terjadi money politic maka kasus kasus seperti yang diuraikan tersebut, pasti telah diproses secara transparan adil dan obyektif oleh gakkumdu sesuai ketentuan kuh pidternyata sepanjang tahapan pemilukada kabupaten sula mulai pada kampanye sampai pemilihan tanggal desember dan sampai pada pleno penetapan oleh pihak memohon kpud kabupaten kepulauan sula) tidak ada satu kasus hukum money politic yang diproses oleh panas untuk tindak lanjut kepolisian, kejaksaan untuk proses pidana pengadilan karena tidak ada bukti hukum tentang peristiwa tersebut. bahwa dalil pemohon tersebut bertentangan dengan dan, yang menyatamelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkai, dengan demikian menurut hukum harus terlebih dahulu dibuktikan kebenaran melalaui poses peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. fakta membuktikan sebaliknya bahwa panas telah melakukan kajian penelitian dan penyelidikan atas laporan rekayasa tersebut, panas kabupaten kepulauan sula kemudian menghentikan proses penyelidikan dan atau tidak melanjutkan penyelidikan karena semua laporan tersebut tidak didukung dengan bukti dan fakta hukum yang akurat dan akuntabel. bahwa berdasarkan huruf juncto huruf pmk nomor tahun yang menyatakan.?. substansi dari ketentuan ini menegaskan, bahwa yang menjadi fokus dalam permohonan pemohon adalah hanya sebatas perselisihan penetapan perolehan suara calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula memohon)bahwa ternyata pemohon dalam permohonan guo telah mendalilkan bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun telah terjadi kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dalil pemohon ini telah menyimpang dari hurufbukan menjadi obyek pemeriksaan mahkamah konstitusi sebagaimana telah dijelaskan diatas. bahwa yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran pemilukada kabupaten kepulauan sula secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) adalah pemohon sendiri sebagai incumbent petahana. sebagai mantan wakil bupati kabupaten kepulauan sula yang mendapat dukungan penuh dari mantan bupati kepulauan sula, tentu punya kedekatan emosional dan psikologi politik dengan jajaran birokrasi kabupaten kepulauan sula, hal tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dibantah karena semua skpd kabupaten kepulauan sula memberikan dukungan kepada pemohon dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten kepulauan sula. desa desa yang tuduhan terjadi pelanggaran semua tidak benar. jika benar maka desa desa tersebut tidak menggambarkan keseluruhan tps secara masif, hanya beberapa desa secara sporadis dan bukan masif, sepertibahwa karena dalil pemohon tersebut hasil dari sebuah imajinasi penuh rekayasa dan bukan merupakan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan maka pihak terkait memohon agar yang kuliah majelis hakim menyatakan mengesampingkan seluruh dalil pemohon terkait dengan tuduhan adanya money politic dan atau menyatakan menolaknya. permohonan pemohon tidak jelas obscura libel). guo secara jelas dan terang telah mencampuradukkan dalil dalil mengenai masalah perselisihan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun sebagaimana tertuang dalam keputusan memohon nomor pts kpu kab pemilukada xi1 tanggal desember dan tuduhan terhadap pihak terkait melakukan kejahatan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm), yang merupakan ranah pidana pemilu, dan bukan menjadi domain bagi mahkamah untuk memeriksanya, pidana pemilu adalah masuk dalam kejahatan pemilu yang pembuktiannya tunduk pada tatacara menurut undang undang nomor tahun tentang kurap. obyek pemeriksaan menjadi kompetensi absolut pengadilan umum sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscura libel). oleh karena itu, sudah sewajarnya mahkamah mengesampingkan dan atau menolaknya. bahwa ketidakjelasan permohonan ago tersebut terlihat juga dalam dalil pemohon yang menyatakan, bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun pihak terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm). dalil ini tidak sesuai fakta yang sebenarnya. tetapi fakta yang sebenarnya, justru pemohonlah yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm), karena pemohon adalah incumbent yang memiliki kemampuan dan akses untuk menggerakkan aparat birokrasi untuk mempengaruhi pemilih dan sejak awal pemohon telah merencanakan secara matang, sehingga mempengaruhi masyarakat luas bahwa dalil permohonan pemohon pada polita dengan petit tidak sinkron dan tidak jelas. pada petit pemohon memohon poin meminta kpud kabupaten kepulauan sula melakukan pemungutan suara ulang psu) tps desa walau kecamatan sarana. dalam uraian polita permohonan pemohon, tidak sama sekali diuraikan alasan alasan perlunya pemungutan suara ulang psu). fakta membuktikan sebaliknya berdasarkan hasil, pasangan nomor urut memperoleh suara, semua bukti sesuai fom model c1 kwk telah ditandatangani oleh semua saksi saksi tanpa ada keberatan atau sanggahan, bukti terkait tkt. itu berarti pemohon menang tps desa walau kecamatan sarana. terlepas dari dan pasangan nomor urut memperoleh suara tersebut. perlu diketahui oleh pemohon, bahwa pemungutan suara ulang psu) tps hanya dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria atau syarat atau norma hukum psu sesuapemilihan gubernur bupati dan walikota..., perhitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas: saksi calon, ppl, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas,undang undang nomor tahun tersebut dengan saat jelas tegas menegaskan perhitungan suara ulang psu) harus dilaksanakan selesai pada hari yang sama dengan hari perhitungan suara, itu berarti psu masuk dalam tahapan pemilukada kabupaten kepulauan sula yang dimintakan oleh pihak peserta pemilukada dan penyelenggaran pemilukada kabupaten kepulauan sula selesai setelah pencoblosan, berdasarkan norma hukum sebagaimana telah diatur pada dan undang undang nomor tahun tersebut. berdasarkan fakta dan uraian keterangan terkait sebagaimana telah kemukakan tersebut, maka alasan dan dalil pemohon bahwa adanya money politic dan permohonan dilakukan pemungutan suara ulang psu) adalah impossible. pemohon tersebut sangat tidak jelas dan kabur, oleh sebab itu sudah sewajarnya mahkamah mengesampingkan dan atau menolaknya. ii. dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait menyatakan menolak dengan tegas semua dalil dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai register perkara nomor php.bup xiv tanggal januari bahwa semua uraian eksepsi pihak terkait tersebut, mutasi mutans menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pihak terkait pada pokok perkara ini. bahwa pihak terkait tetap sependapat dengan penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sebagaimana tertuang dalam surat keputusan keputusan sk) pihak memohonyang menyatakan, s.h dan ir. taruk bahan memperoleh suara, sehingga jumlah total keseluruhan adalah suara, bukti diberi tanda terkait tkt. .), dan sertifikat rekapitulasi hasilmrincian perhitungan suara dari setiap kecamatan isi berdasarkan formulir model da1 kwk, model db1 kwk bukti diberi tanda terkait (tkt. depulauan sula tahun bukti diberi tanda terkait tkt. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas penghitungan suara menurut pemohon, yang menyatakan: dan ir. taruk bahan memperoleh suara, sehingga jumlah total keseluruhan adalah suara. penghitungan suara versi pemohon ini tidak memiliki bukti yang kuat dan terlihat sangat mengada ada dan tidak sesuai dengan bukti hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat tps oleh kpps dan ppk ppk, bukti diberi tanda terkait tkt s.d. tkt terlihat jelas bahwa penghitungan versi pemohon ini hanyalah sebuah rekayasa semata. bahwa tentang money politic yang dituduhkan oleh pemohon adalah tuduhan yang tidak benar dan penuh rekayasa, karena jika benar terjadi money politic maka persoalan tersebut masuk pada ranah pidana menurut hukum harus terlebih dahulu dibuktikan kebenaran melalaui poses peradilan pidana. laporan pihak pemohon seharusnya disampaikan kepada sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) dalam hal ini panas, bawaslu kepolisian dan kejaksaan untuk tindaklanjut proses pengadilan. sepanjang tahapan kampanye sampai pada pemilihan tidak ada satupun bukti adanya money politic yang dilakukan oleh terkait. panas kabupaten kepulauan sula berdasarkan kewenangangannya telah melakukan monitoring, penelitian dan penyelidikan semua laporan yang disampaikan oleh pihak pemohon. hasil penyelidikan oleh panas menemukan bahwa semua laporan adanya money politic tidak benar tidak ada bukti hukum dan hanya berdasarkan asumsi pihak pemohonmemohon dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara pemohon desa mangan, kecamatan sarana sebanyak (enam) suara, bahwa pada tps pemohon memiliki suara, tps memiliki suara, tps memiliki suara, tps memiliki suara, tps memiliki suara dan tps memiliki suara, sehingga seluruh suara pemohon dari desa mangan adalah suara. akan tetapi, pemohon tidak dapat membuktikannya, tps mana saja suara milik pemohon tersebut dikurangi oleh memohon. bahwa pihak terkait menyatakan menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada halaman alinea pertama dan kedua huruf yang menyatakan pihak memohon bersama sama dengan pihak terkait melakukan memobilisasi orang orang untuk mencoblos nomor urut pihak terkait) pada pemilihan tanggal desember tps desa fardu kecamatan sarana dan tps desa capalulu kecamatan mangold tengah. bagaimana mungkin ada mobilisasi orang untuk mencoblos nomor urut karena pada waktu dan hari yang bersamaan pemilihan dilakukan serentak diseluruh desa tps secara serentak dengan jam yang sama dilanjutkan dengan perhitungan suara oleh kpps, hasil perhitungan suara tps sesuai fom c1.kwk, bukti diberi tanda terkait (tkt s.d. tkt semua telah ditandatangani oleh saksi saksi pasangan calon bupati urut. resmi latar, dan ir. saleh marasabessy, si, pasangan calon bupati nomor urut hendra thes, pdk dan zulfahri abdullah, s.ik dan pasangan calon bupati nomor urut sapi bawah, s.h., dan taruk tahanan tanpa ada keberatan dan atau penolakan. dengan demikian dalil pemohon ini adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti bukti tertulis maupun saksi dari pihak terkait, bahwa memohon telah melakukan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang disaksikan juga oleh saksi saksi dari bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut sebagai tb padahal berdasarkan data pemilih tetap yang keluarkan oleh memohon pemilih terdaftar dalam tb tps tersebut tidak ada pemilih pengguna tb pemilih yang terdaftar dalam, bukti vide bukti oleh saksi pemohon pada saat pleno kabupaten diajukan keberatan namun tidak ada penyelesaian sehingga dimasukkan dalam form keberatan model db kwk, vide bukti bahwa tps desa waiting, kecamatan mangold timur pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut bersama samkeluarkan oleh memohon tidak ada pemilih tb tps berdasarkan data pemilih tetap yang dikeluarkan oleh memohon pemilih terdaftar dalam tb desa waiting hanya terdapat tps atas nama haris umawaitina, tps atas nama dasar umawaitina dan rusdi umawaitina, tps atas nama murid benapond dan yanti lumbis: bukti vide bukti memohon dengan sengajaengan cara melakukan penambahan pemilih melalui dpkepulauan sula nomor urut dengan cara dan modus menggunakan dpt untuk melakukan mobilisasi orang orang yang sebenarnya tidak mempunyai hak pemohon, bahkan pada saat itu tidak ada keberatan dari saksi saksi pemohon. dalilbahwa memohon dengan sengaja memanipulasi penggunaan kertas suara tps desa walau kecamatan sarana yang menguntungkan pihak terkait. dalil ini meruapakan karangan pemoho dalam pemilihan bupati dan wakil bupati nomor urut fakta lain menunjukkan, bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari saksi saksi pemohon. dengan demikian tidak terjadi penyimpangan sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonan guo. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan, bahwa dalam dpt yang ada tps tersebut ada (dua) orang pemilih yaitu jambul sample dan sendi masuki telah meninggal dunia. dalil ini pemohon ini hanyalah rekayasa semata, karena fakta yang sebenarnya kedua pemilih ini tidak meninggal dunia. demikian halnya dengan nurhasana sasha, fakta yang sebenarnya bahwa yang bersangkutan sudah cukup umur, namun tidak menggunakan hak pilihnya. bahwa pemohon juga mendalilkan, bahwa ada pemilih berdomisili luar kecamatan sana, tetapi terdaftar dpt pada tps desa walau kecamatan sarana. dalil pemohon ini penuh dengan kebohongan, karena fakta yang sebenarnya mereka ini tidak terdaftar dalam daftar pemungutan suara, oleh karena itu mereka pun tidak ikut memilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula. atas dasar ini, maka surat keterangan kepala penduduk dari kades walau nomor idsowlixii kecamatan sarana adalah cacat hukum. bahkan menurut saksi dari pihak terkait, kepala desa walau yang bernama musa ini adalah pendukung utama pemohon. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon yang menguraikan ketidaksinkronan data pemilih tps desa walau kecamatan sarana. uraian permohonan pemohon ini sangat membingungkan pihak terkait, sehingga substansi permohonan pemohon juga semakin tidak jelas dan kabur. terlihat jelas, bahwa ketidaksinkronan data yang diuraikan oleh pemohon ini hanyalah cara pemohon untuk membubarkan konsentrasi mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara guo. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada poin halam yang menyatakan bahwa memohon denganalil pemohon ini penuh dengan kebohongan. fakta yang sebenarnya, hanya terjadi kesalahan pengisian, namun tidak merubah hasil penghitungan suara, selain itu pada saat penghitungan suara juga tidak ada keberatan dari para saksi pemohon. pihak terkait juga dapat membuktikan bahwa pemilih yang memilih desa waiting adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, bukan pemilih siluman. atas dasar ini, maka uraian pemohon pada butir butir dan butir haruslah ditolak. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada poin halaman beserta uraiannya pada butir butir butir butir butir butir butir butir butir dan butir secara keseluruhan dalil dalil yang diuraikan dalam butir butir ini adalah tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. sebab, fakta yang sebenarnya justru tidak ada pengerahan massa, saksi saksi pemohon juga tidak mengajukan keberatan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh memohon maupun pihak terkait. dengan demikian, proses pemilihan bupati dan wakil bupati yang berlangsung kabupaten kepulauan sula telah berlangsung sesuai mekanisme dengan peraturan perundang undangan. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada poin halaman yang menyatakan, bahwa ada konspirasi dan keberpihakan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula kepada pihak terkait. berdasarkan bukti bukti dan saksi saksi pihak terkait, bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun telah berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada poin halaman yang menyatakan bahwa ada intimidasi oleh pejabat sementara bupati kabupaten kepulauan sula. dalil ini penuh dengan rekayasa belaka. seandainya terjadi intimidasi, maka hal itu dipastikan diarahkan kepada pihak terkait, bukan kepada pemohon. alasannya, karena pemohon adalah petahana yang lebih banyak memiliki akses dan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pejabat bupati tersebut. terlihat jelas, bahwa pemohon hanya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. dalil pemohonan yang menyatakan bahwa telah terjadi money politik yang dilakukan pihak terkait desa waisakai, kecamatan mangold utara timur, desa warga kecamatan sulawesi selatan, desa warna kecamatan sulawesi barat, desa orbifold kecamatan mangold tengah, desa capalulukeseluruhan uraian yang dikemukakan pemohon dalam dalil ini yang tersebar desa desa tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya. justru yang melakukan money polis politik uang adalah pemohon dengan cara membagi bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih pemohon.kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kabupaten kepulauan sula. fakta yang sebenarnya, justru pemohonlah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. alasannya, karena pemohon adalah petahana yang mampu menggerakkan massa dalam jumlah besar, pemohon juga mampu perencanaannya secara matang, dan pemohon juga dapat mempengaruhi pejabat yang ada jajaran pemerintah kabupaten kepulauan sula untuk memenangkan pemohon. bahwa keseluruhan tuduhan pemohon kepada pihak terkait mengenai money politik maupun pelanggaran guo, telah dilaporkan pemohon kepada pihak pengawas pemilu kabupaten kepulauan sula, namun laporan laporan pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu, karena tidak didukung alat bukti yang kuat. laporan laporan tersebut hanyalah ceritera sepihak bersifat emosional. bahwa pihak terkait menyatakan menolak dengan tegas permohonan pemohon pada petit poin tentang dilakukan perhitungan suara ulang psu) desa waisakai kecamatan mangold utara masing masing tps desa warga kecamatan sulawesi selatan masing masing tps dan desa capalulu kecamatan mangold tengah masing masing tps karena alasan perhitungan suara ulang yang dimintakan oleh pihak pemohon tersebut tidak memenuhi norma hukum sesuapihak terkait kemukakan pada bagian eksepsi tersebut yakni:,,: perrhitungan suara secara jelas:ihakbahwa dengan demikian, menurut pihak terkait adanya kesalahan dan kecurangan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kabupaten kepulauan sula, sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonan guo adalah tidak beralasan hukum. kami pihak terkait mengakhiri penyampaian keterangan pada persidangan yang kuliah hari ini, berkesempatan menyampaikan suatu prinsip hukum dan keadilan yang, dan tidak seorangpun dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nulla memo commodo caper protest injuries sua propria) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili sengketa pemilukada perhitungan hasil perselisihan suara kabupaten kepulauan sula. kiranya menjadi spirit bersama bagi yang mulia majelis hakim, dalam memeriksa mengadili dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan bupati kabupaten kepulauan sulatausuratiberi tanda tkt terkaitdiisi berdasarkan formulir model da kwk), model db kwk halaman kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait duadiberi tanda tkt terkaitdiberi tanda tkt terkait, kabupaten kepulauan sula, halaman dan halaman diberi tanda tkt terkait(nam belas belas). pilih untuk datang memilih pada tempat pemungutan suara tps) pada tanggal desember bahwa selanjutnya terhadap orang orang yang telah dimobilisasi tersebutkepulauan sula nomor uruyaitu: bahwa tps desa fardu kecamatan sarana, memohon dengan sengaja memasukkan sebanyak pemilih siluman, dimana partisipasi pemilih awalnya hanya sebanyak pemilih dari pemilih. namun memohon bersama sama dengan pihak terkait memobilisasi massa sebanyak orang untuk dijadikan pemilih tb sehingga jumlah partisipasi pemilih menjadi sebanyak pemilih dan mendongkrak perolehan suara pihak terkait dari suara menjadi suara, bukti tps desa mangan kecamatan sarana memohon jelas jelas memihak pada nomor urut yaitu menambahkan pemilih tb dengan maksud untuk memenangkan nomor urut dimana berdasarkan data memohon yang masuk dalam tb tps tersebut hanya orang namun pemilih pengguna tb tps desa mangan berjumlah orang: bukti tps desa capalulu, kecamatan mangold tengah.tiglima. sarana, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkaittelah melakukan pelanggaranimanabahwa tps desa capalulu, kec.. mangold tengah mencatatkan orang tersebut dalam dpt selanjutnya dari halaman, diberi tanda tkt terkait. halaman, diberi tanda tkt terkait setujuh). bukti pt fotokopi rincian hasil penghitungan perolehan. suara.capalulu, kecamatan.lau, kecamatan sarana, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait seratus empat puluh tujuhlimec xii ppk kecamatan sulawesi tengah, diberi tanda tkt terkait setujuhengah, kabupaten kepulauan maluku, hal. dari halaman, diberi tanda tkt terkait sebogplermaned ibanafseratus tujuhmanafdua ratuppk kecamatan sulawesi timur, diberi tanda tkt terkait dua ratusuaimur, kabupaten kepulauan sula, hal. dari halaman, diberi tanda tkt terkait dua ratusmilikauyonolehepisi berdasarkan formulir model c1 kwk, desa waigoiyofgoiyofa, kecamatan sulawesi timur, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait dua ratus seseepa, kecamatan sulawesi timur, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait dua ratus tigepempatepa, kecamatan sulawesi timur, kabupaten kepulauan sula, terkait dua ratus limoleh kecamatan sulawesi timur, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait dua ratus enamujuhelapa, kecamatan sulawesi timur, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait dua ratus sembilkauyonlismilia, kecamatan sulawesi timur, kabupaten kepulauan sula,1halaman dari halaman, diberi tanda tkt terkait dua ratus duiggayitamnibekamtigitamaenamlbar x11 ppk kecamatan sulawesi barat, diberi tanda tkt terkait dua ratus enambarat, kabupaten kepulauan sula, halaman dan halaman diberi tanda tkt terkait duketerangan saksi ahli para pihak: mendengar dan membaca keterangan panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan sula, membaca kesimpulan tertuliskepulauan suladaratempat). bukti ptlatinaelapan). bukti pt fotokop xii ppk kecamatan sarana utara, diberi tanda tkt terkait dua ratus sembil utara, kabupaten kepulauan sula, halaman halaman dan halaman diberi tanda tkt terkait tigauku, tps kecamatan sarana utara, kabupaten kepulauan sula, halaman dan halaman diberi tanda tkt terkait tigavokalis, kecamatan sarana utara, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait tigainan, kecamatan sarana utara, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait tigauku, kecamatan sarana utara, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait tigaamataniganamut ppk kecamatan mangold utara timur, diberi tanda tkt terkait tiga ratus tigtigwatakai jayahasiumhasium jayat xi1 ppk kecamatan mangold timur, diberi tanda tkt terkait tiga ratus enamimur, kabupaten kepulauan sula, halaman dan halaman diberi tanda tkt terkait tiga.halaman dari halaman, diberi tanda tkt terkait tiga ratus delapfsuramat tidymt xii ppk kecamatan mangold tengah, diberi tanda tkt terkait empatengah, kabupaten kepulauan sula, halaman dan halaman diberi tanda tkt terkait empatere, kecamatan mangold tengah, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait empatujuh). bukti ptdelapanuliarbifold''ua). bukti pt fotokopi sertifikat hasil perolehan suara tempatmangan, kec. saranamangan, kecamatan saranaalruakolba ppk ms xi1 ppk kecamatan mangold selatan, diberi tanda tkt terkait empat ratus limsatumangold selatan, kabupaten kepulauan sula, hal. dari halaman, diberi tanda tkt terkait empat ratus limamonuykaflaupoorpoor, kecamatan mangold selatan, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait empatempatenampanitia pemungutan suara kpps) tps desa mangan,sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang disebutkan dippk mb xi1 ppk kecamatan mangold barat, diberi tanda tkt terkait empat ratus delapandelap ipjohorluadokadaisulempatmangold barat, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait lima ratusiliana, kecamatan mangold barat, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait lima ratuslima belasbhalaman dari halaman, diberi tanda tkt terkait lima ratusgubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota, juncto surat komisi pemilihan umum kpu) nomor kpu xi1 tentang pelaksanaan tb tertanggal desember konspirasi dan keberpihakan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut bahwa penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula bidang pengawasan yaitu ketua bawaslu kabupaten kepulauan sula atas hasan kabau telah melakukan konspirasi dan keberpihakan secara nyata kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut dengan memberikan pernyataan dukungan secara terang terangan hadapan khalayak ramai saat dilaksanakannya kampanye terbatas calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut yang dilaksanakan pada tanggal november desa foi, kecamatan sarana dan sdr. hasan kabau menyatakan kepada khalayak ramai pasangan nomor urut tidak akan menang, apabila menang, maka potong tangan saya , sebagaimana keterangan saksi atas nama ali mochtar ngapain, wawan raden dan aram galena. bahwa kemudian bawaslu kabupaten kepulauan sula mengulangi kembali pernyataannya yang secara jelas dan tegas memperlihatkan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut melalui pernyataan yang berbunyi: ketua panas menggaransikan tangannya untuk dipertaruhkan jika kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut menang) : bahwa terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan asas asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang undang nomor tahun tentang perubahanempatba da kwk xii ppk kecamatan mangold utara, diberi tanda tkt terkait limaldavilabisupt transtabuludapuhniinalul, dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. intimidasi oleh pejabat sementara bupati kepulauan sula bahwa setelah pejabat sementara bupati kepulauan sula drs. muchtar umami, sekitar dua bulan menjabat, menjelang pemungutan suara, langsung melakukan mutasi pejabat lingkup kabupaten kepulauan sula, diantaranya kepala dinas pendidikan atas nama ali amanah, s.h., kepala dinas perikanan atasnya ibrahim tidore, pi, kepala badan pemberdayaan masyarakat desa bpmf) atas nama mukhlis sample, s.h., kepala dinas menakentras, atas nama satuan fatgehipon, selain itu juga melakukan mutasi terhadap pejabat eselon sebanyak orang, eselon dan eselon sebanyak termasuk kepala sekolah dan guru, atas kejadian ini, pejabat sementara bupati kepulauan sula, mendapat teguran dari kepala bkn regional manado, teguran ketua komisi aparatur sipil negara asn) dan ikuti oleh pembatalan mutasi pegawai oleh mentri dalam negeri, sebagai mana dalam surat nomor perihal pembatalan mutasi pegawai oleh pejabat bupati kepulauan sula tertanggal desember selain itu atas kejadian tersebut ketiga kepala dinas guo kepala dinas perikanan, kepala dinas menakentrans dan kepala badan pemberdayaan masyarakat desa bpmf) mengajukan gugatan atas penonaktifan mereka yang register pada kepaniteraan pengadilan tata usaha negara ambon dengan nomor ptun.abn, tertanggal desember hal ini jelas memberikan tekanan terhadap pegawai negeri yang berada kabupaten kepulauan sula, yang berakibat pada ketidakmerdekaan dalam menentukan pilihan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula khususnya bagi pns yang juga memiliki hak pilih: bukttujinaluli, kecamatan mangold utara, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait enamniahaya, kecamatan mangold utara, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait enamdapuhi, kecamatan mangold utara, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait enamdapuhdapuh ipt trans, kecamatan mangold utara, kabupaten kepulauan sula, diberi tanda tkt terkait enamelapan). selain itu, pihak terkaitiksan masuki saksi adalah koordinator pemenangan tim pasangan calon nomor urut desa walau, bahwa seluruh proses tahapan dari pemungutan suara sampai rekapitulasi tps berjalan aman, damai, tertib, dan demokratis, tidak terdapat pemilih siluman tps karena sebanyak pemilih tersebut memang benar masyarakat desa walau namun tidak terdata dpt dan tb sehingga menggunakan hak pilihnya dengan ktp atau kk. basis makian saksi adalah sekretaris tim pemenangan pasangan nomor urut tingkat kabupaten: seluruh tahapan pemungutan suara maupun rekapitulasi perhitungan suara tingkat tps berjalan normal, tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon dan panas: tps desa waisakai,: pasangan calon nomor urut melakukan kampanye akbar tanggal desember yang dihadiri oleh orang dan merupakan keluarga saksi: saat itu saksi membagikan uang kepada saudaranya yang bernama muti gamkonara, wisman umusugi dan musa gamkunora masing masing sebesar dihadapan orang yang ada rumah saksi: saksi tidak pernah melihat zulkifli magari rumah saksi, sehingga yang bersangkutan tidak pernah melihat kejadian tersebut, tidak benar saksi memberikan uang kepada orang, dan tidak benar saksi pernah dikirimi surat secara resmi oleh panas kabupaten maupun gakkumdu, money politic yang dilakukan oleh pasangan cakepulauan sula tanggal desember diperoleh karena terstrukturkepulauan sula tanggal desember antara lain sebagai berikut: desa waisakai, kecamatan menggali utara timur bahwa pada tanggal desemberukti memanggil warga desa waisakai yang memiliki hak pilih diantaranya sdr. hid masuki bukti dan bersama sdr. wisman masuki, dan sdr. mukti gamkonora untuk datang kediamannya desa fardu kecamatan sarana dalam rangka pertemuan. dalam kegiatan pertemuan tersebut warga desa waisakai yang memiliki hak pilih yang hadir berjumlah puluhan orang pemilih termasuk diantaranya sdr. hid masuki bersama sar. wisman masuki, dan sdr. mukti gamkonora diberikan uang sebesar (seratus ribu rupiah) orang beserta kupon saksi tidak pernah mengundang massa untuk datang kerumahnya, namun mereka ada simpatisan murni yang datang ibukota kabupaten untuk melakukan kampanye: saksi tidak pernah memberikan uang dan kartu nama kepada massa, saksi hanya memberikan uang kepada orang keponakannya saja sebesar abubakar gila saksi adalah koordinator tim pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan sarana, tidak benar adanya mobilisasi massa tps desa fardu untuk memilih pasangan tertentu, kecamatan sarana merupakan ibukota kabupaten kepulauan sula, sehingga penduduknya sudah tinggi tingkat pendidikannya, oleh karena itu pemilihnya merupakan pemilih rasional, pengawasan setiap tps sangat tinggi, sehingga sangat tidak masuk akal apabila terdapat pemilih siluman. selain itu juga terdapat polisi, masyarakat dan saksi pasangan calon yang memantau, sehingga apabila ada masalah maka akan ada keberatan, namun faktanya tidak ada masalah, tidak ada gugatan, dan tidak ada keberatan. balik dunia saksi adalah tim pemenangan nomor urut tingkat kabupaten, saksi memilih tps desa biloba, proses pemilihan desa biloba berjalan aman, lancar, dan tidak ada masalah, pasangan nomor memperoleh suara, pasangan nomor memperoleh suara, dan pasangan nomor memperoleh suara, suara sah adalah dan suara tidak sah sebesar suara, sehingga jumlah total suara adalah suara, saksi seluruh pasangan calon menandatangani formulir c1 kwk dan berita acara.prof. dr. saudi isra, s.h., mpa. mengamati proses persidangan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pilkada) kabupaten kepulauan sula tahun yang tengah berlangsung saat ini, dengan selisih suara sebanyak suara (setara dengan menurut kalkulasi memohon, pemohon dalam permohonannya mempersoalkan masalah pengurangan jumlah perolehan suara, manipulasi penggunaan kertas suara dan kesalahan pencatatan data pemilih: pemilih siluman melalui daftar pemilih tambahan tb dan politik uang. terkait kesalahan penghitungan yang didalilkan disebabkan adanya kesengajaan untuk mengurangi jumlah perolehan suara pemohon sebanyak suara sebagaimana dikemukakan dalam permohonan, memohon telah membantahnya melalui jawaban. karena itu, sebaiknya hal ini ini. apabila pemohon merasa benar dengan hasil perhitungannya, tentu bukti bukti pendukung yang sah mestilah ada. jikalau tidak, tentu klaim pengurangan menurut pemohon sama sekali tidak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim konstitusi. hanya saja, iapun misalnya dalil pemohon terbukti, mana, terjadi pengurangan suara pemohon akibat kelalaian penyelenggara, hal itu pun tidak signifikan untuk mengubah hasil perolehan suara dalam pilkada kabupaten kepulauan sula. sehingga tidak akan mengubah posisi suara pasangan calon yang telah ditetapkan memohon sebagai peraih suara terbanyak. selain itu, pemohon juga menyampaikan persoalan bahwa telah terjadinya pelanggaran berupa mobilisasi dan atau penambahan pemilih sebagaimana tercatat dalam tb yang diklaim memberi keuntungan pasangan calon peraih suara terbanyak. hal itu dilakukan karena adanya pemilih yang menggunakan ktp atau identitas kependudukan lainnya (seperti surat keterangan tempat tinggal) pada ketika memberikan suara. pertanyaan yang muncul: bagaimana sebetulnya persoalan tersebut harus dibaca dan sekaligus diselesaikan dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula? ahli akan mencoba menjelaskan lebih jauh terkait persoalan dimaksud. sebab, dari pilkada pilkada, persoalan daftar pemilih selalu menjadi masalah yang dipersoalkan ketika terjadi sengketa hasil pemilihan kepala daerah. undang undang dasar negara tahun sebagai konstitusi negara tegas menganut paham kedaulatan rakyat. hal itu dinyatakan dalam kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. daulat rakyat bermakna: kuasa tertinggi ada pada rakyat. dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing masing pribadi, yang jumlahnya dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh suara terbanyak. adapun proses penentuan suara terbanyak dilakukan melalui sebuah pemilihan umum atau pemilihan secara langsung. karena itulah kenapa pemilu dan pilkada disebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. sebagai pemegang kuasa tertinggi, rakyat dalam menentukan pilihannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah juga mendapatkan perlindungan dan jaminan konstitusional. dalam uud masalah ini dinyatakan dalam beberapa, dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. sekalipun rumusan dua uud atas tidak secara eksplisit menyatakan hak pilih sebagai hak konstitusional, namun sebagai penafsir konstitusi, mahkamah konstitusi mk) melalui putusan nomor puu tertanggal februari menafsirkan bahwa tersebut sebagai jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. dalam putusan dimaksud, menyatakan:dan dipilih sebagai hak konstitusional warga negara satu pihak dan pemilu pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dipihak lain menuntut untuk dipenuhinya dua kualitas berbeda secara bersamaan. dua kualitas dimaksud adalah: kualitas administrasi pemilu pilkada yang profesional, kualitas pelayanan terhadap pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih. keduanya harus sama sama dipenuhi, namun ketika dalam pelaksanaan terjadi benturan antara keduanya, maka pemenuhan kualitas kedua yang harus diutamakan. sedangkan kualitas pertama mesti dinomorduakan. sebab, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, esensi dari sebuah proses pemilu pilkada adalah terpenuhinya hak setiap warga negara yang memiliki hak pilih ketika menunaikan haknya. karena itu, pemenuhan hak memilih dan hak dipilih tersebut tak boleh dibintangi dengan alasan administrasi kepemilikan. walau demikian, hak memilih dan dipilih tetap harus ditunaikan dengan mengikuti tertib administrasi sepanjang ditujukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan hak yang dapat menyebabkan hilangnya integritas pilkada. cara berpikir demikian ditegaskan kembali dalam putusan nomor puu vii terkait pengujian undang undang nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden. dalam putusan tersebut dinyatakan:ep naatas alasan itulah kemudian ketentuan dan undang undang nomor tahun dinyatakan bertentangan dengan dan uud sebab, dan undang undang nomor tahun mensyaratkan bahwa hanya warga negara yang terdapat dalam daftar pemilih tetap dpt) dan daftar pemilih tambahan tb saja yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. terdaftar dalam dpt (termasuk tb dinilai sebagai prosedur administratif, sehinggau maupun pilkada. atas dasar pertimbangan begitu, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa untuk melindungi hak pilih setiap warga negara,hanya saja, penggunaan ktp atau paspor tersebut juga dengan syarat sebagaimana dinyatakan dalam salah satu pertimbangan hukum dan dictum putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii sebagai berikuttp yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi wni yang berada luar negeri: bagi wnini yang menggunakan ktp yang masih berlaku hanya dapat digunakan tps yang berada rtnini yang akan menggunakan hak pilihnya dengan ktp atau paspor dilakukan pada satu jam sebelum selesainya pemungutan suara tps atau tps setempat. putusan itu kemudian dijadikan dasar hukum oleh kpu untuk memberi ruang bagi warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu presiden tahun menggunakan hak pilihnya. harus diakui, putusan tersebut telah menyelamatkan proses penyelenggaraan pemilu dari tuduhan melakukan pengabaian terhadap hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam dpt pada saat pelaksanaan pemilu legislatif yang sangat ramai dengan persoalan banyaknya warga negara yang tidak terdaftar dalam dpt. dalam konteks pilkada, putusan tersebut pun telah diadopsi dalam nomor sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang pemilu gubernur, bupati dan walikota yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pilkada serentak dimana, tidak hanya warga negara yang terdaftar dalam dpt dan tb dpt tambahan) saja yang dapat menggunakan hak pilihnya, melainkan juga warga negara yang tidak terdaftar dengan memenuhi persyaratan pemberian hak pilih yang ditentukan sesuai putusan dimaksud. hal itu diatur dalam undang undang nomor tahun yang menyatakan sebagai berikut: dalam hal wni tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana demak sud pada pada saat pemungutan suarawalaupun sudah diatur demikian, adanya warga negara yang tidak terdaftar dalam dpt dan tb yang menggunakan hak pilihnya (pemilih yang terdaftar tb justru masih saja dipersoalkan dalam sengketa hasil pilkada sula yang saat ini sedang diperiksa. kondisi ini sesungguhnya menggambarkan ketidaknyamanan kontestan pilkada atas terhadap penggunaan tb ketika kalah dalam pemilihan. hal itu dapat dikonfirmasi dengan kondisi mana ketika dalam pilkada sebelum tahun misalnya, yang dipersoalkan adalah banyaknya warga negara yang tidak terdaftar dalam dpt, lalu ketika telah disediakan jalan keluar bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam dpt dan tb menggunakan hak pilihnya, yang dipersoalkan justru adalah pemilih dalam tb yang menggunakan hak pilihnya menggunakan ktp atau identitas lain. dalam pandangan ahli,. oleh karena itu, sepanjang pemilih yang menggunakan ktp atau identitas lain memberikan haknya sesuai sarat dan waktu yang ditentukan, maka wajib hukumnya bagi penyelenggara pilkada untuk memfasilitasi wni menggunakan hak pilihnya. justru ketika penyerang gara pilkada tidak mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan tb yang memenuhi syarat penggunaan ktp atau paspor atau identitas lain, penyelenggara akan dinilai melakukan tindakan menghalang halangi hak seseorang untuk memberikan hak pilih dalam pilkada. dengan basis argumentasi demikian, menyatakan sikap penyelenggara pilkada mengakomodir hak pilih warga negara dengan menggunakan ktp atau identitas lain sebagai keberpihakan untuk memenangkan salah satu pihak merupakan dalil yang tidak tepat. lalu, bagaimana dengan penggunaan surat keterangan tempat tinggal skt)? apakah dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar menggunakan hak pilih dalam pilkada? pertanyaan tersebut akan dapat dijawab setelah menjawab pertanyaan: apakah skt termasuk dokumen surat keterangan kependudukan atau bukan? jika iya, tentunya skt dapat dipergunakan sebagai identitas lainnya . terkait hal itu, dalam angka undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan dinyatakan sebagai berikut .esuai ketentuan tersebut, skt mengenai status tinggal tetap merupakan bagian dari surat keterangan kependudukan, sehingga skt yang demikian merupakan bagian dari maksud identitas lainnya dalam nomor tahun oleh karena itu, apa yang diatur kpu dalam poin surat edaran nomor kpu xii tanggal desember perihal pelaksanaan tb sudah benar dan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam administrasi kependudukan dan pilkada. dalam poin dan surat edaran tersebut dinyatakan sebagai berikutpoin .materi muatan surat edaran kpu atas sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam nomor mana, surat keterangan tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal tetap. mana sesuai undang undang nomor tahun keterangan tempat tinggal tetap merupakan surat keterangan an kependudukan. dengan status sebagai surat keterangan penduduk an, maka dokumen tersebut sah dijadikan identitas ketika menggunakan hak pilih bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam dpt maupun tb oleh karena itu, sekalipun misalnya dalam pelaksanaan pilkada kabupaten sula terdapat pemilih yang menggunakan surat keterangan tempat tinggal tetap, hal demikian tidak dapat dinilai sebagai perang garan. sebab, penggunakan hak pilih dengan cara demikian sama sekali tidak menyebabkan munculnya ketidakpastian terhadap administrasi kepemilikan. apalagi, batasan penggunaan skt sangat jelas, yaitu hanya bagi warga negara yang sudah tinggal lama satu daerah tertentu. terkait hal itu, tentunya skt sama sekali tidak dapat dipergunakan oleh warga negara yang hanya berdomisili daerah tertentu untuk waktu tertentu saja (dalam arti tidak tinggal tetap). pada saat yang sama, membolehkan skt (tempat tinggal tetap) sebagai salah satu wujud identitas lain sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun merupakan keputusan yang sejalan dengan semangat putusan mahkamah sebagaimana ahli singgung sebelumnya. dengan semangat itu, kelemahan dalam proses pencatatan warga negara yang memiliki hak pilih dengan alasan apapun tak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. lalu, apakah kemudian masalah tb sebagaimana dikemukakan dan didalilkan pemohon dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan semu hutan suara ulang lebih kurang tps desa kabupaten kepulauan sula sebagaimana diminta pemohon? berdasarkan pengalaman penyelam saran sengketa hasil pemilu dan pilkada mk, psu hanya terjadi dalam perkara yang dalam pemeriksaannya terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (tsm) serta berdampak terhadap hasil atau keterpilihan pasangan calon. dalam beberapa putusan penyelesaian sengketa hasil pilkada sebelumnya, telah memberikan defenisi terhadap pelanggaran yang terkategori sebagai pelanggaran yang bersifat tsm. mana, sifat tsm oleh dilekatkan pada pelanggaran yang memang terencana didesain sejak semula dan dilakukan dengan melibatkan aparatur negara termasuk penyelenggara pilkada dan pelanggaran harus dilakukan secara meluas, bukan sporadis. pada saat bersamaan, pelanggaran yang bersifat tsm juga mesti berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara keterpilihan seorang calon. dalam arti, pelanggaran tsm yang terjadi haruslah pelanggaran yang berdampak terhadap keuntungan salah satu pasangan merugikan salah satu pasangan calon. hal itu sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal,sesuai prinsip tersebut, bilamana pelanggaran yang terjadi tidak berakibat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, maka pelanggaran seperti itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang berdampak terhadap perolehan suara hasil pilkada. jika dihubungkan dengan persoalannya banyaknya pemilih yang menggunkan ktp identitas lain sebagai bentuk kebijakan penyelenggara pilkada dalam mengakomodir pemenuhan hak memilih dan dipilih setiap warga negara, kebijakan tersebut tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran yang merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. dengan demikian, berangkat dari semangat diakomodirnya pemilih yang menggunakan ktp atau identitas lain, akan menjadi tidak logis mengkategorikannya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat tsm. oleh karena itu, tidak tersedia celah yang cukup bagi mahkamah dalam perkara ini untuk mengabulkan permohonan yang disampaikan pemohon. i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan. sula depan persidangan pada tanggal februari dan memberikan keterangan tertulis yang diterima persidangan pada tanggal februari yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: aspek pengawasankepulauan sula pada tahun panas kabupaten kepulauan sula telah melakukan hal hal sebagai berikut: bahwa untuk menjamin pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih oleh kpu kabupaten kepulauan sula sesuai dengan jadwal yang ditentukan serta untuk memastikan agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilihkksivii tanggal juli perihal pemberitahuan (kartu) pengenalwaisakai, kecamatan menggali utara timurwaisakaiyang memperoleh sebanyak suara, adalahyang menyampaikan agar dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran, pencocokan dan penelitian daftar pemilih oleh ppp dilakukan dengan cermat dan teliti dengan mendatangi setiap rumah warga, serta memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih termasuk pemilih pemula terakomodir atau terdaftar dalam daftar pemilih. bukti pk bahwa panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat kepada seluruh panas kecamatan se kabupaten kepulauan sula nomor pnas kada kks vii tanggal juli yang pada intinya menginstruksikan kepada semua panas kecamatan agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pemutakhiran data oleh ppp ditingkat desa, serta memastikan bahwa setiap warga yang telah memiliki hak pilih telah terdaftar sebagai jiwa pilih dalam daftar pemilih. bukti pk bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan putusan mahkamah konstitusi atas pengujian materil pkpu nomor tahun tentang persyaratan calon bupati dan wakil bupati, maka panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat semua pimpinan partai politik se kabupaten kepulauan sula nomor pnas kada aksi!vii tanggal juli perihal pemberitahuan kepada semua pimpinan partai politik agar harus memastikan bahwa pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang berlatar belakang berstatus pns, tni, polri dan dpr dprd wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemberhentian dalam proses. bukti pk bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan dan pkpu nomor tahun tentang persyaratan calon dan pencalonanaksi!vii tanggal juli tahun perihal pemberitahuan pengawasan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. bukti pk bahwa dalam rangka pengawasan terhadap ketentuan peraturan kpu nomor tahun panas kabupaten kepulauan sula menyampaikan surat kepada ketua kpu kabupaten kepulauan sula nomor pnas kada kks viii tanggal agustus perihal pemberitahuan agar kpu kabupaten kepulauan sula dapat memastikan kepada setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sulaatas sangsi terhadap pasangan calon sebagaimana pelanggaran atas ketentuan peraturan kpu nomor tahunnomor pnas kada kks viiidapatdengan nomor pnas kada aksi!vii1segera memasukan nama nama tim kampanye, penghubung pasangan calon, petugas kampanye, dan relawan. bukti pk bahwa dalam rangka menjamin netralitas aparatur sipil negara pegawai negeri sipil pns) dan larangan penggunaan fasilitas negara dalamkepala dinas, kepala badan, kepala kantor, direktur rsud sarana, dan kepala pemerintahan kecamatan se kabupaten kepulauan sula dengan nomor pnas kada aksi!viii tanggal agustus perihal himbauan netralitas pns dan larangan penggunaan fasilitas negara. serta himbauan dalam bentuk selebaran dengan nomor pnas kada him viii tanggal agustus bukti pk bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan serta membentuk pemahaman masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, panas kabupaten kepulauan sula menyampaikan surat kepada seluruh tim kampanye pasangan calon dengan nomor pnas kada kks viii tanggal agustus serta surat kepada kepala desa se kabupaten kepulauan sula dengan nomor pnas kadaikks viii tanggal agustus perihal undangan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula, yang dilaksanakan oleh panas kabupaten kepulauan sula pada tanggal agustus bukti pk bahwa demi menjaga dan menghindari penyalahgunaan kegiatan kampanye oleh pasangan calon dan tim kampanye luar dari jadwal dan ketentuan kampanye yang telah ditetapkan oleh kpu, sehubungan dengan adanya penyampaian lisan salah satu tim kampanye pasangan calon nomor urut hi. sapi bawah, dan hi. taruk bahan bahwa akan dilaksanakannya pembentukan pimpinan kecamatan punca) dan pimpinan desa pemdes) partai golkar, panas kabupaten kepulauan sula menyampaikan surat kepada ketua partai golkarlarang partai politik melaksanakan kegiatan partai luar dari jadwal kegiatan kampanye yang telah ditetapkan, dan meminta partai politik agar ikut menjaga dan menyukseskan terlaksananya kegiatan kampanye sesuai ketentuan aturan yang berlaku. serta surat kepada kapolresmpertimbangkan izin pelaksanaan kegiatan partai politik luar dari jadwal kegiatan kampanye yang telah ditetapkan. bukti pk bahwa dalam rangka memaksimalkan setiap pengawasan pelaksanaan kegiatanyang pada intinya menegaskan kepada seluruh tim kampanye masing masing pasangan calon untuk wajib menyampaikan pemberitahuan kegiatan kampanye secara tertulis kepada panitia pengawas setiap tingkatan untuk menjadi ikhtiar dalam pengawasan. bukti pk bahwa dalam rangka menyamakan persepsi antara panas kabupaten kepulauan sula dan tim kampanye pasangan calon terkait dengan alat peragatentang koordinasi yang akan dilakukan oleh panas kabupaten kepulauan sula masing masing posko tim kampanye pasangan calon terkait dengan alat peraga kampanye. bukti pk bahwa dalam rangka memastikan terlaksananya tahapan pengumuman dps secara terbuka kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara dps) dengan tepat waktu sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, panas kabupaten kepulauan sula menyampaikan surat kepada kpu kabupaten kepulauan sula dengan nomor pnas kada kks ix tanggal september perihal himbauan agar dapat mengumumkan dps tingkat desa melalui pps secara serempak yang dimulai dari tanggal s.d. september bukti pk bahwa demi mendorong keterpenuhan syarat pencalonan pasangan calon yang berlatar belakang pegawai negeri sipil pns) terkait dengan proses pengunduran diri sebagai pns yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten kepulauan sula, panas kabupaten kepulauan sula menyampaikan. surat kepada plh. bupati kabupaten kepulauan sula dengan nomor pnas kada kks 1ix tanggal september perihal pemberitahuan yang pada intinya menyampaikan kepada plh. bupati kabupaten kepulauan sula agar secepatnya memproses permohonan pengunduran diri calon dari pns untuk memenuhi syarat pencalonan. bukti pk bahwa demi mendorong kinerja panas kecamatan se kabupaten kepulauan sula terhadap pelaksanaan undang undang nomor tahun panas kabupaten kepulauan sula menyampaikan surat kepada panas kecamatan se kabupaten kepulauan sula dengan nomor: pnas kada kks 1ix tanggal november perihal himbauan agar panas kecamatan terus meningkatkan pengawasan terhadap setiap agenda atau tahapan pilkada kabupaten kepulauan sula, menyampaikan rekaman temuan dan laporan pelanggaran, dan segera membentuk pengawas tps. bukti pk bahwa dalam rangka memastikan pembersihan alat peraga kampanye memasuki minggu tenang tanggal desember perihal pemberitahuan pembersihan alat peraga kampanye pasangan calon agar dilakukan secara serentak dan menyeluruh wilayah kabupaten kepulauan sula sesuai jadwal yang telah ditetapkan. bukti pk bahwa demi memastikan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) oleh tim kampanye pasangan calon tepat waktu yang jatuhi tanggal desember perihal pemberitahuan ketua kpu kabupaten kepulauan sula agar memastikan penyampaian lapak oleh tim kampanye pasangan calon tepat waktu danterhadap pelaksanaan kegiatan kampanye rapat umum yang hanya memperbolehkan setiap pasangan calon melaksanakan kampanye rapat umum satu kali dimulai pukul waktu setempat dan berakhir waktu setempat sesuai ketentuan pkpu nomor tahun huruf (a), panas kabupaten kepulauan sula menyampaikan surat kepada tim kampanye pasangan calon nomor urut hendra thes dan zulfahri dunia, tembusan ketua kpu kabupaten kepulauan sula dan kapolres kabupaten kepulauan sula dengan nomor pnas kada kks x1 tanggal desember perihal pemberitahuan yang menyatakan jika pasangan calon yang masih memiliki sisa jadwal kampanye atas pukul s.d. waktu setempat hanya diperbolehkan melakukan kampanye rapat terbatas atau pertemuan tatap muka. bukti pk bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan memasuki masa minggu tenangi tanggal desember perihal instruksi untuk memastikan alat peraga kampanye pasangan calon telah dibersihkan, melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap kegiatan kegiatan tim pasangan calon untuk memastikan tidak adanya aktivitas kampanye selama minggu tenang, dapanas kecamatan, ppl, dan pengawas tps se kabupaten kepulauan sula dengan nomor pnas kada kks xi11 tanggal desember perihal instruksi untuk memastikan pengawasan secara ketat selama tahapan pemungutan dan penghitungan, memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih, jumlah pemilih dalam dpt, tb dan tb dan tps adalah jumlah pemilih yang ditetapkan oleh kpu. memastikan pemilih hanya menggunakan (satu) kali hak pilihnya, memastikan saksi pasangan calon hadir tps sesuai mandat, memastikan pelaksanaan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tata cara pelaksanaan yang ditentuka memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara model c kwk, model c1 kwk, dan lampiran model c1 kwk. bukti pk bahwa demi menjaga integritas dan nama baik lembaga panas kabupaten kepulauan sula sehubungan dengan adanya gugatan salah satu pasangan calon terhadap keputusan kpu kabupaten kepulauan sula tentang penetapan hasil perolehan suara1 tanggal desember perihal himbauan untuk tetap menjaga integritas dan nama baik lembaga, tidak terpengaruh dengan ajakan atau bujukan pasangan calon tertentu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan lembaga, serta menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas permintaan pasangan calon tertentu kecuali atas permintaan bawaslu. bukti pk aspek tindak lanjut pelanggaran bahwa dalam rangka memaksimalkan penanganan pelanggaran pemilihan bupati bupati dan wakil bupati maka panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat keputusan nomor kep tahunselanjutnya panas kabupaten kepulauan sula juga mengundang rapat koordinasi kepada kapolres dan kejaksaan negeri sarana dengan agenda rekor gakkumdu yang melibatkan polres dan kejar kabupaten kepulauan sula dengan surat nomor pnas kada aksi!viii bukti pk bahwa pada tahapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati tanggal juli panas kabupaten kepulauan sula menerima laporan saudara ikal hari terkait dengan, atas laporan tersebut panas telah register dengan nomor lp pnas kada kks !viii tanggal juli selanjutnya karena proses penanganan panas dianggap cukup untuk dilakukan kajian maka panas kabupaten kepulauan sula melakukan kajian dengan nomor: lp pnas kada aksi!viii tanggal agustus berdasarkan kajian tersebut maka disimpulkan dugaan pelanggaran tidak terpenuhi. bukti pk bahwa pada kegiatan festival budaya aksara dan bakar ikan terpanjang yang dibiayai oleh apbd, panas menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati kabupaten kepulauan sula ahmad hid mus mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan calon nomor urut hi. sapi bawah, dan hi. taruk bahaviii tanggal agustus selanjutnya panas telah mengundang klarifikasi terhadap terlahir sebanyak dua) kali, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi. berdasarkan hasil kajian panas kabupaten kepulauan sula menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak terpenuhi. bukti pk bahwa pada saat pencabutan nomor urut panas kabupaten kepulauan sula menemukan dugaan pelanggaran keterlibatan istri pasangan calon yang berstatus pns terlibat dalam pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon aula kantor dprd kabupaten kepulauan sula, atas temuan tersebut panas kabupaten kepulauan sula telah register dengan nomor tm pnas kada aksi!viii atas temuan tersebut panas telah mengundang klarifikasi dengan nomor pnas kada kks viii yang ditujukan kepada seri. eridani dunia, nuri marasabessy, hindu bawah, sofia salman, berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut kajian panas kabupaten kepulauan sula menyimpulkan bahwa istri pasangan calon yang berstatus sebagai pns diperbolehkan mendampingi suami yang menjadi pasangan calon pada kegiatan kampanye dengan ketentuan, tidak memakai atribut kampanye, tidak menggunakan atribut pns, tidak diperkenankan mengeluarkan statement atau isyarat dalam bentuk apapun untuk mengajak orang lain mendukung pasangan calon, dan pasangan calon dilarang memanfaatkan jabatan istri dalam kegiatan kampanye, sebagai tindak lanjut kajian panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat nomor pnas kada kks viii yang ditujukan kepada semua pasangan calon. bukti pk bahwa memasuki tahapan kampanye tepatnya tanggal agustus bertempat aula istana daerah panas kabupaten kepulauan sula menemukan dugaan pelanggaran mutasi pejabat pegawai negeri sipil pns) lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepulauan sula yang dilakukan oleh bupati kabupaten kepulauan sula dan pelantikannya dilakukan oleh sdr. hi. sapi bawah yang juga adalah sebagai pasangan calon bupati nomor urutselanjutnya panas kabupaten kepulauan sula telah mengundang klarifikasi terhadap kepala bkd, dan kepala dinas tata kota sebagai saksi, yang hadir memenuhi undangan klarifikasi hanya kepala dinas tata kota akan tetapi ketika dimintai keterangan dalam klarifikasi yang bersangkutan menolak untuk memberikan keterangan dan meninggalkan kantor panas kabupaten kepulauan sula. berdasarkan hal tersebut maka kajian panas kabupaten kepulauan sula menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran administrasi dalam bentuk mutasi jabatan yang dilakukan oleh bupati kabupaten kepulauan sula atas nama sdr. ahmad hid mus telah terpenuhi secara hukum, selanjutnya terkait dugaan tindak pidana pemilihan dalam bentuk mutasi jabatan yang dilakukan oleh bupati kabupaten kepulauan sula tidak cukup bukti karena terlahir dan saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi. bukti pk bahwa pada tahapan kampanye panas kabupaten kepulauan sula menemukan dugaan pelanggaran kepala desa mangan dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor atas temuan tersebut panas kabupaten kepulauan sula telah register dengan nomor tm pnas kada kks ix selanjutnya panas mengundang klarifikasi kepada terlahir, berdasarkan kajian panas kabupaten kepulauan sula disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa mangan atas nama jutaan nipon sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun telah terpenuhi secara hukum, selanjutnya terkait dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti: bukti pk bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut(vide buktimemanggil puluhan warga desa waisakai yang memiliki hak pilih rumayang terletak desa fardu, dirumah tersebut selain pemilih dari desa wiski juga terdapat puluhan pemilih dari desa fardu yang sengaja dikumpulkan diantaranya dan termasuk pemilih atas nama sumedangrp100. dan kartu namazulkifli magari bawaslu kabupaten kepulauan sula dengan nomor bahwa pada pelaksanaan kampanye pasangan calon nomor sapi bawah dan taruk bahan sp fb) desa pole kecamatan sarana utara, panas kabupaten kepulauan sula menemukan adanya dugaan pelanggaran keterlibatan pegawai negeri sipil pns) yaitu saudari juri babes. atas temuan tersebut panas kabupaten kepulauan sula telah register dengan nomor: tm pnwsplh. bupati kabupaten kepulauan sula. bukti pk bahwa pada saat kegiatan kampanye pasangan calon nomor hi. sapi bawah, dan taruk bahan sp fb) desa fatkauyon kecamatan sulawesi timur, panas kabupaten kepulauan sula menemukan dugaan pelanggaran keterlibatan bendahara pps desa fatkauyon yaitu saudara muhamad maaya.ketua kpu kabupaten kepulauan sula. bukti pk bahwa pada saat tahapan kampanye, panas kecamatan sarana utara menemukan keterlibatan anggota pps desa man gaga saudara lahir weapon dalam pertemuan ketua tim pemenang kabupaten dengan tim pemenang desa man gaga posko pemenangan pasangan calon nomor urut hi. sapi bawah, dan hi. taruk bahan desa man gaga dengan temuan nomor tm panwascam su xi atas temuan tersebut panas kecamatan sarana utara telah mengeluarkan rekomendasi kepada panitia pemilihan kecamatan ppk) sarana utara dengan nomor: sr panwascam su xi bukti pk bahwa pada saat kegiatan kampanye pasangan calon nomor hi. sapi bawah, dan hi. taruk bahan sp fb) tanggal november bertempat desa foi kecamatan sarana, panas menemukan dugaan pelanggaran penyampaian materi kampanye yang mengandung unsur sara yaitu penghinaan terhadap agama pasangan calon tertentu yang dilakukan oleh jurnal pusat sdr. ali mortar ngapaixi1 tanggal november selanjutnya panas kabupaten kepulauan sula telah mengundang klarifikasi terhadap terlahir sebanyak (dua) kali dan (dua) orang saksi, tetapi terlahir dan saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi. berdasarkan hasil kajian panas kabupaten kepulauan sula dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti: bukti pk 3t) bahwa pada tahapan kampanye ketika penjemputan juru kampanye pasangan calon nomor sapi bawah dan taruk bahan sp fb) lapangan terbang gagalnya desa falabisahaya kecamatan mangold utara, panas kabupaten kepulauan sula menemukan dugaan pelanggaran keterlibatan pegawai negeri sipil pns) masing masing yaitu ode maria, hairpin usia, cornelis surat, dan ode hadirin. atas temuan tersebut panas kabupaten kepulauan sula telah register dengan nomor tm pnas kada aksi xi tanggal november panas telah mengundang klarifikasi sebanyak (empat) orang terlahir masing masing ode maria, hairpin usia, dan cornelis surat, dan ode hadirin, akan tetapi khusus ode hadirin tidak memenuhi undangan klarifikasi. berdasarkan kajian panas kabupaten kepulauan sula disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran telah terpenuhi secara hukum dan selanjutnya panas kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat nomor pnas kada kks xi1 perihal penerusan pelanggaran netralitas pns plh. bupati kabupaten kepulauan sula. bukti pk bahwa pada tahapan masa tenang, panas kabupaten kepulauan sula menerima laporan saudara hid masuki terkait dengan pelanggaran politik uang.karenamaka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan tindak pidana umummasa tenang, panitia pengawas kabupaten kepulauan sula menerima laporan saudara aram galena terkait dengan penyebaran selebaran penghinaan dan fitnah yang merugikan pasangan calon nomor urut hi. sapi bawah, dan hi. taruk bahan sp fb)ngundang unsur gakkumdu kabupaten untuk melakukan pembahasan, dan berdasarkan hasil pembahasan tersebut panas kabupaten kepulauan sula melakukan kajian terhadap laporan dengan nomor lp pnas kada kks xii tanggal desember berdasarkan kajian tersebut maka disimpulkan dugaan pelanggaran yang dimaksud tidak termasuk tindak pidana pemilu namun merupakan tindak pidana umum, dan penanganannya telah dilakukan oleh polres kabupaten kepulauan sula. bukti pk bahwa pada saat selesai tahapan pemungutan suara, panas kabupaten kepulauan sula menerima laporan dari saudara isin leo terkait dengan politik uangitetapiyang dilakukan panas kabupaten kepulauan sula diperoleh laporan dari panas kecamatan sulawesi selatan bahwa adanya peristiwa politik uang yang dimaksudsulaiman galenaulawesi barat. bukti pk bahwa pada tahapan rekapitulasi panas kabupaten kepulauan sula menerima laporan dari fuad dunia terkait dengan penyebaran hasil rekapitulasi pemilihan yang mengatasnamakan lembaga kpu kabupaten kepulauan sulberdasarkan kajian panas kabupaten kepulauan sula disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak terpenuhi secara hukum. bukti pk bahwa pada tahapan pemungutan suara, panas kabupaten kepulauan sula menerima laporan dari saudara jubir umaternatedak terbukti secara hukum. bukti pk bahwa pada tahapan pemungutan suara, panitia pengawas kabupaten kepulauan sula menerima laporan dari saudara mardaani bisa10 desember berdasarkan kajian panas kabupaten kepulauan sula maka disimpulkan dugaan pelanggaran yang dimaksud tidak terbukti secara hukum. bukti pk bahwa pada saat selesaimujahidin umasangadjitengahzulkifli magari terkait dengan pembagian uang dan kartu pasangan calon nomor urut (dua), atas laporan tersebut panas:rais tabalawoneselatanyusuf kill terkait dengan money politicmasa tenang, panitia pengawas lapangan ppl) desa leo kadar kecamatan mangold barat seri. dirawat) menemukan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh sdr. samin amino, sdr. wahai dan sdr. amina, selanjutnya panitia pengawas lapangan telah register sebanyak (tiga) nomor register, pertama nomor tm ppl xi1 kedua nomor tm ppl xi1 dan ketiga nomor: ppl tm x il tanggal desember bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran ini ppl bersangkutan tidak menindak lanjuti d. bukti pk keterangan panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan perkara nomor php.bup xiv bahwa pada saat pelaksanaan kampanye pasangan calon nomor urut hi. sapi bawah, dan taruk tahanan) desa foi pada tanggal november ketua panas kabupaten kepulauan sula dan ketua panas kecamatan sarana serta staf panas kabupaten hadir dalam pelaksanaan kampanye tersebut untuk melakukan pengawasan dan menemukan terjadinya dugaan pelanggaran pidana pemilihan berupa kampanye penghinaan terhadap agama, yang duga dilakukan oleh ali mortar ngapain sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun yakni larangan penghinaan terhadap agama. pada kampanye tersebut ali mortar ngapain mengucapkan bahwa .jadi terlalu lucu kalau seperti kabupaten kepulauan sula semua orang beragama islam ada pendeta mau jadi bupati kabupaten kepulauan sula. bukti pk dan ucapan yang sama juga disampaikan pada saat kampanye sebelumnya desa fardu bahwa . goni mau suatu saat orang datang istana itu dengan menghilangkan semua tata cara adat istiadat budaya, goni mau kalimat ilaha illallah yang ahm gantung dalam sda itu diturunkan dengan diganti dengan kalimat yang lain, dimana goni punya nurani membodohi ummat dengan menyejajarkan kepentingan agama islam hanya karena kepentingan doe kecil. bukti pk mendengar kalimat itu ketua panas kabupaten kepulauan sula bpk. hasan kabau) langsung mendekati tim paslon nomor urut dengan maksud untuk melakukan koordinasi dengan maksud menghentikan kampanye yang bernuansa sara, namun tujuan panas kabupaten kepulauan sula yang baik itu justru dihadang oleh tim pasangan calon nomor urut sehingga terjadilah adu mulut antara tim pasangan calon dengan ketua panas kabupaten kepulauan sula. selanjutnya melihat kegiatan kampanye masih tetap berlangsung maka ketua panas kabupaten kepulauan sula mengangkat kedua tangan berbentuk silang sebagai isyarat meminta supaya saudara ali ngapain menghentikan kampanye yang bernuansa sara tersebut. terhadap dugaan pelanggaran ini panas kabupaten kepulauan sula telah teregistrasi dengan nomor: tm pnas kada kks xi panas telah menyampaikan undangan klarifikasi kepada sdr. terlahir ali mortar ngapain sebanyak dua kali dan saksi saksi namun yang bersangkutan dan saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi panas kabupaten kepulauan sula. atas dugaan pelanggaran kampanye tersebut panas kabupaten kepulauan sula telah mengundang klarifikasi terhadap ali mortar ngapain sebanyak (dua) kali, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi sehingga tidak terpenuhi unsur pelanggaran hukum. bukti pk bahwa panas kabupaten kepulauan sula menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan mutasi jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun yang dilakukan oleh bupatilp pnas kada kks xi1 tertanggal desember bukti desa warga, kecamatan sulawesi selatan bahwa pada tanggal desember jam wit, diantaranya termasuk seri. maimun leo dan seri. anti leo disertai dengan ajakan untuk memilih dan mencoblos pasangan calon nomor urut ht jadi pada tanggal desember bukti bahwa pada saat berlangsungnya kegi, kemudian warga pemilih atas nama sdr. isin leo dan sdr. ali leo melakukan tangkap tangan terhadap sdr. sukar tachi selaku ketua posko pasangan calon nomor urut pada desa warga, kecamatan sulawesi selatan pada saat membagi bagikan upemilih desa warga, kecamatan sulawesi selatan diantaranya seri. maimun leo dan seri. anti leo, bahwa selanjutnya warga sdr. isin leo dan sdr. ali leo menghubungi pengawas pemilu lapangan ppl) desa warga, kecamatan sulawesi selatan atas nama sdr. said leo untuk melaporkan peristiwa tersebut, kabupaten kepulauan sula ahmad hid mus menjelang akhir kepemimpinannya. atas dugaan pelanggaran tersebut, maka panas kabupaten kepulauan sula telah menyurat kepada pejabat bupati kepulauan sula nomor pnas kada kks x1 tertanggal november yang pada prinsipnya meminta kepada pejabat bupati untuk melakukan evaluasi dan penertiban birokrasi dari pengaruh kepentingan politik serta upaya upaya dalam rangka menjaga netralitas pns. bukti pk bahwa panas kabupaten kepulauan sula telah menerima laporan dari sdr. hid masuki, isin leo dan ali leo, sulaiman galena, mujahidin umasangadji, zulkifli magari, rais tobalaome dan yusuf kill terkait dengan dugaan tindak pidana politik uang. panas kabupaten kepulauan sula telah melakukan kajian serta telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan (formulir model a12 kwk) dengan kesimpulhanya ada dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi desa leo kadar yang ditemukan oleh pengawas pemilu lapangan ppl). bukti pk pk pk pk pk pk dan bukti pk bahwa pengawas pemilu lapangan ppl) desa leo kadar sari. dirawat) menemukan dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh sdr. samin amino, sdr. wahai dan sdr. amina. selanjutnya ppl desa leo kadar telah register sebanyak nomor register, pertama nomor tm ppl xi1 kedua nomor: tm ppl xii dan ketiga nomor: ppl tm xi1 tanggal desember bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran ini ppl bersangkutdan ppl tidak pernah menindak lanjuti dugaan tindak pidana politik uang yang menjadi temuan ppl sendiri,bukti pk bahwa panas kabupaten kepulauan sula telah menyampaikan kepada pelapor terkait dengan pemberitahuan status laporan dugaan tindak pidana politik uang tersebut. bukti pk bahwa panas kabupaten kepulauan sula selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak pernah menerima laporan dan tidak menemukan tempat pemungutan suara tps) terkait dengan adanya penggunaan hak pilih yang menggunakan keterangan domisili. bahwa panas kabupaten kepulauan sula baru mengetahui persoalan terkait dengan mobilisasi massa untuk memilih dengan menggunakan keterangan domisili pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut akan tetapi penyampaian tersebut tidak didukung oleh bukti. bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ppk sarana terjadi keberatan saksi pasangan calon nomor urut atas nama aram galena dan munir balapan terkait perbedaan angka perolehan suara pasangan calon pada tps desa mangan, sehingga dilakukan pertandingan dokumen formulir c1 kwk dan laporannya milik saksi saksi pasangan calon, panas dan dokumen yang terdapat dalam kotak suara dan bahkan membuka c1 kwk pla perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun pada desa mangandesa mangan kecamatan sarana tps) jmh pasangan calon perolehan resmi latar dan ir. h.m saleh marasabessy, s.pd.k hendra thes, mad jaa abdullah, s.ik paeyemum atan 0x0 for pam taruk tahanan (umansunsasmumes (ane s00| a01annlau tpsiting tps kecamatan mangold timurken bahwa daftar pemilih tetap dpt) dan tb pada (enam) tps desa mangan, dan desa walau tps kecamatan sarana, desa biloba tps dan tps kecamatan mangold tengah serta desa waiting tps kecamatan mangold timur kabupaten kepulauan sula adalah sebagai berikut: bukti pk sbu tepat bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten kepulauan sula atas keberatan saksi pasangan calon nomor urut terkait dengan ketidaksingkronan pengisian angka pada data pemilih dengan pengguna hak pilih dalam formulir kwk pada beberapa tps, sehingga atas usulan panas kabupaten kepulauan sula dihadirkan kpps dan pps untuk dilakukan klarifikasi, dan kpps serta pps menerangkan bahwa memang terjadi kesalahan penulisan angka pada tb1, yang seharusnya adalah pengguna hak pilih berdasarkan tb2, namun tidak berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. bahwa sesuai dengan formulir da kwk milik panas kabupaten kepulauan sula yang diperoleh dari kecamatanhasil perolehan suara pemilihan bupati wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun berdasarkan formulir da kwk milik panwaskada kabupaten kepulauan sula perolehan suara calon bupati kecamatan ir. resmi latar hendra thes, jumlah suara sah ir. hm. saleh pdk zulfahri sati bawah, marasabessy, abdullah, s.ik taruk bantan sulawesi tengah suksesi tim .|. sulawesi selatan api dos suksesi baa isanarauaa txa9 anggi para timur oo08ge iwangitmx low mango selatan ra9 jumlah bahwa sesuai dengan formulir kwk dan lampiran milik panas kabupaten kepulauan sula yang diperoleh dari tpsibahwa sesuai dengan formulir db kwk milik panas kabupaten kepulauan sula yang diperoleh dari kpurekapitulasi jumlah dan jenis dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun rekapitulasi laporproses tanggal hasil kajian tindaklanjut registrasi pelapor terlahir pokok laporan saman (a. ) tanggal tanggal ket. laporan (a1) berdasarkan hasil tidak dapat panas kajian nomor. tun cianjur. o1 lp pnas menyurat melakukan kepada pelapor lp pnas penolakan kpu pemeriksaan awal kada aksi!vii1 pemberitahuan kada kksiviii kpu kab terhadap berkas aaa markas makadisimpulkan engan nomor status laporan ikal hari ae: sula calon bupati dan bukti bahwa pokok laporan surat tanggal wakil bupati partai org oan duku tidak terbukti secara s yui agus juli golkar bukti. hukum. tanggal tanggal agustus perihal agustus pemberitahuan status laporan tanggal agustus berdasarkan hasil tidak dapat kajian nomor. ditindaklanjuti. panas kab. lp pnas menyurat o2 lpipnws kepulauan sula kada kesini1 kepada pelapor pemberitahuan kada kks xii status laporan melakukan bahwa dugaan dengan nomor hid masuki basis makian money politic tindak surat: a12). tanggal amin masuki pemenksagirawa pelanggaran tiga urat. tanggal desember terhadap laporan pidana politik uang pnas desember yang diterima. karena tidak ada kada kksixii terkait dengan ketentuan pidananya perihal pokok laporan dalam undang pemberitahuan panas kabupaten undang nomor status laporan kepulauan sula tahun maka tanggal telah mengundang penanganan atas agustus unsur kepolisian pokok laporan dan kejaksaan pada tersebut tanggal menggunakan desember ketentuan dalam pertemuan kuhp. dengan kepolisian tanggal desember dan kejaksaan terdapat pembahasan yang pada intinya sebelum dugaan pelanggaran money politik sampaikan kepada pihak kepolisian panas kabupaten kepulauan sula harus melakukan penangan terlebih dahulu. hasilpembahasan sentra gakkumdu tidak dapat terhadap laporan ditindaklanjuti. pelanggaran nomor: menyurat lp pnas kepada pelapor lp pnas hee ditindaklanjuti kada aksi)xii dengan nomor pemberitahuan kada kksixii lebaran rapat pembahasan tentang dugaan surat: status penghinaan dan pidana penyebaran pnas alus laporan gakkumdu a12). tanggal aram galena irwan hongaria fitnah yang kei nan selebaran kadaikksixii tanggal desember uga gagang" publik mam suke penghinaan dan perihal desember calon nomor urut tan fitnah terhadap bpk. pemberitahuan sp fb hi. sapi bawah status laporan calon bupati tanggal kabupaten desember kepulauan sula, diproses melalui jalur pidana umum sesuai dengan aturan perundang undangan bahwa kemudian dihadapan pengawas pemilu lapangan ppl) desa warga, kecamatan sulawesi selatan atas nama sdr. said leo makabeserta barang bukti yang ditemukan, mengakui perbuatannya telahdesa warga, kecamatan sulawesi selatan diantaranya termasuk kepada seri. maimun leo dan seri. anti leo dan disertai dengan ajakaka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada desa warga, kecamatan sulawesi selatan untuk memilih dan mencoblos pasangan calon nomor urut seluruh tempat pemungutan suara tps) yang dilaksanakan pada tanggal desember desa warga, kecamatan sulawesi selatan, sehingga pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut desa warga, kecamatan sulawesi selatanberlaku. tanggal desemberikksixii karan telah mengundang bahwa dugaan menyurat unsur kepolisian pelanggaran tindak yab pelapor dan kejaksaan pada pidana politik uang yaa mani lp pnas tanggal karena tidak ada pemberitahuan kada kesini1 desember ketentuan pidananya pnas status laporan dalam pertemuan dalam undang a12). tanggal knee haa nani dati dengan kepolisian undang nomor kadakks xi "|.leah sebelum dugaan menggunakan kksixii dak dapat telah mengundang bahwa terhadap unsur kepolisian dugaan pelanggaran pal dan kejaksaan pada tindak pidana politik dengan nang lp pnas tanggal uang karena tidak ada surat: pemberitahuan kada kks xii desember ketentuan pidananya pnas status laporan sulaiman galena nasarain ipa money politic dalam pertemuan sean endang kada kksixii (a12). tanggal dengan kepolisian undang nomor perihaltanggal sebelum dugaan menggunakan enabahwa dugaan panas melakukan pelanggaran pemeriksaan penyebaran selebaran ayah penyebaran terhadap berkas gril rekapitulasi tidak dapat pemberitahuan selebaran palsu laporan dan bukti perolehan suaka ditindak lanjuti. status laporan pasangan calon tanggal a12). fuad dunia, sh, ikal samudra hasil rekapitulasi bukti yang tanggal pedia disampaikan sebagaimana desember tanggal desember dilaporkan tidak desember pasangan calon tanggal desember terpenuhi secara hukum.o7 lppnws, telah melakukan "baik surat: pemberitahuan kadaykksi xii yamin penelitian terhadap kada kks xi1 pnas status laporan fatgehipon dapat disimpulkan a12). jubir umaternate pencoblosan ganda bukti bukti berkas kada kksixii tanggal husni buana laporan baik sega bahwa dugaan perihal tanggal desember formil dan materil pelanggaran tidak pemberitahuan desember tanggal11 terbukti secara hukum papa laporan desember papaya desemberlp pnas tap masuk ari lp pnas surat pemberitahuan badai kks xiv2 man penelitian terhadap 201ad 124ipni saus laporan tanggal mardaani bisa pencoblosan ganda gru berkas bahwa dugaan kadakks xi tanggal desember aer pelanggaran tidak ala desember mangaka" terbukti secara hukum status laporan, desember pangan tanggal desember panas melakukan berdasarkan hasil tidak dapat pemeriksaan kajian nomor. ditindaklanjuti. terhadap berkas lp pnas menyurat laporan dan bukti kada kks xi1 kepada pelapor bertanya bukti. bahwa terhadap dengan nomor pemberitahuan terkait dengan dugaan pelanggaran surat: maa) laporan tanggal mujahidin umasangadji kasim range money politic pokok laporan tindak pidana politik pnas tanggal panas kabupaten uang karena tidak ada kada' kksixii desember desember kepulauan sula ketentuan pidananya perihal telah mengundang dalam undang pemberitahuan unsur kepolisian dan undang nomor status laporan. kejaksaan pada tahun maka tanggal penanganan atas desember pokok laporan tanggal dalam pertemuan tersebut desember dengan kepolisian menggunakan dan kejaksaan ketentuan terdapat kuhp, dan pembahasan yang laporannya dapat pada intinya disampaikan secara sebelum dugaan langsung kapada pelanggaran money pihak kepolisian. politik sampaikan tanggal desember kepada pihak kepolisian panas kabupaten kepulauan sula harus melakukan penangan terlebih dahulu. berdasarkan hasil kajian nomor. lp pnas kada kks xi1 bahwa terhadap tidak dapat dugaan pelanggaran ditindaklanjuti tindak pidana politik uang karena tidak ada ventura ketentuan pidananya kepada pelapor lp pnas menu dalam undang nomor pemberitahuan kada kksixii pemeriksaan terhadap undang nomor pnas status laporan zulkifli magari basis makian money politic berkas laporan dan tahun kada' kksixii (a12). tanggal bukti bukti penanganan atas hal tanggal desember pokok laporan perisa desember tersebut pemberitahuan menggunakan status laporan. ketentuan tanggal kuhp, dan desemberkada kks xi1 lantas tak dapat ditindaklanjuti. tindak pidana politik menyurat uang karena tidak ada kepada pelapor ketentuan pidananya dengan nomor ipipnws panas melakukan garam undang surat: pemberitahuan kada kksixii undang nomor status laporan pemeriksaan terhadap tahun maka pnas (a12) rais tobalawone laut rumbia money politic berkas laporan dan kada kksixii hang tanggal bukti bukti penanganan atas perihal tanggal desember pokok laporan desember pemberitahuan tersebut status laporan. menggunakan ketentuan mana kuhp, dan enatidak dapat kada kks xi1 ditindaklanjuti. bahwa terhadap menyurat dugaan pelanggaran kepada pelapor tindak pidana politik dengan nomor berta pauk panas melakukan uang karena tidak ada surat: pemberitahuan pemeriksaan terhadap ketentuan pidananya pnas mara) laporan tanggal mujahidin umasangadji kasim tayang money politic berkas laporan dan dalam undang kada kksixii tank al28 bukti bukti. undang nomor perihal desember desember tahun maka pemberitahuan penanganan atas status laporan. pokok laporan tanggal tersebut desember menggunakan ketentuan kuhp. tanggal des rekapitulasi temutanggal pengawas proses penanganan hasil kajian tindaklanjut reg uan sa2) pemilihan terlaris porgislaroran tanggal (a. ) tanggal tanggal penyampaian bupati kab. kepulauan sula ahmad hid berdasarkan kajian tm pnas mus untuk sids dilakukan nomor: tm pnas tidak dapat kada kksiviii hi. ahmad hid mendukung salah kada aksi viii pat pemberitahuan status hasan kabau mus satu pasangan panggilan klarifikasi tetapi maka disimpulkan ditindaklanjuti. laporan tanggal bupati) calon nomor sapi sea bahwadugaan tanggal tanggal agustus agustus bawah taruk tanggal agustus pelanggaran tidak agustus lulus bahan dalam terpenuhi secara hukum kegiatan festival budaya aksara panas sula menyampaikan surat pemberitahuan tim pemenang pasangan eridani dunia keterlibatan pns dau dad yana hj. nuri istri pasangan calon bin sula melakukan calon dengan nomor. tidak dapat koordinasi dengan pnas marasabessy dalam pengundian ditindaklanjuti. hasan kabau bawaslu provinsi maluku kada kksivii1 hj. hindu dan pengumuman tanggal tanggal bawah nomor urut utara (bpk. mukmin yang pada intinya istri agustus agustus sofia salman pasangan calon amin). pasangan calon pns tanggal agustus dapat mendampingi suami dengan ketentuan ketentuan tertentu. tanggal agustus berdasarkan kajian nomor: tm pnas kada kks ix maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak dapat administrasi dalam bentuk ditindaklanjuti. tm pnas sudah dilakukan mutasi jabatan yang sea babak pemberitahuan stat efikasi dilakukan oleh bupati pemberitahuan status dak sia hamzah hi. hid mas bahasa tetapi kabupaten kepulauan kabupaten laporan a12) masuki lingkungan hadir sula atas nama sdr. kepulauan sula angga tanggal, bupati) pemda sula tanggal september ahmad hid mus telah mengeluarkan surat september terpenuhi secara hukum. yang ditujukan selanjutnya terkait kepada pj. bupati dengan dugaan tindak kabupaten pidana pemilihan tidak kepulauan sula. cukup bukti karena tanggal terlahir dan saksi tidak september memenuhi undangan klarifikasi. berdasarkan hasil ketan temuan nomor |. tidak dapat a kksiix ditindaklanjuti. std sebagai output bahwa dawpenan eup: dugaan pelanggaran pandan aman keterlibatan kepala sudah dilakukan keterlibatan kepala kepulauan sula pemberitahuan status jutaan nipon desa mangan dalam panggilan klarifikasi desa mangan laporan (a. hutan hasen kepala desa kampanye terlahir. sebagaimana tunai tanggal tanggal mangan) pasangan calon tanggal september sunan september september nomor ht jadi. tahun telah nipon dengan nomor: pnas terpenuhi secara kada kks hukum. selanjutnya perihal teguran terkait dengan dugaan keras pelanggaran pidana pemilihan tanggal sebagaimana september dimaksud pada keterlibatan kepala desa mangan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. tanggal september panas menindaklanjuti berdasarkan hasil temuan kajian temuan nomor pelanggaran pns tm pnas sudah dilakukan tm pnas pin. suplai kada kks ix keterlibatan pns panggilan klarifikasi kada kks ix kab kepulauan pemberitahuan status fahmi dalam kampanye terhadap terlahir dan dugaan pelanggaran sula dengan surat laporan admin dayan juri babes nomor: pnas tanggal pasangan calon saksi. seri. juri babes kadaikks ix tanggal september september nomor sp fb. tanggal september memenuhi unsur perihal penerusan pelanggaran hukum. dugaan tangga pelanggaran segjamber keterlibatan pns dalam pilkada tanggal september panas berdasarkan hasil menindaklanjuti kajian temuan nomor temuan tm pnas pelanggaran pns tmipnws keterlibatan sudah dilakukan kada kks ix ini kpu kab. kada kksiix bendahara pps panggilan klarifikasi dugaan pelanggaran kepulauan sula pemberitahuan status desa fatkauyon terhadap terlahir dan sdr. muhamad dengan surat laporan garis basahona muhamad maaya dalam kam saksi rendah nomor: pnas tanggal payne aksi. saya bendahara tanggal september pasangan calon tanggal september pps desa fatkauyon kad kks september nomor sp fb. memenuhi unsur perihal tindaklanjut pelanggaran hukum. temuan tanggal pelanggaran. september tanggal september panas kecamatan sarana tm panas panas kecamatan utara keterlibatan menindaklanjuti am suivi pps sarana utara tanggal anggota esa panas kecamatan menyimpulkan bahwa engan man gaga dalam menyampaikan november sarana utara dugaan pelanggaran pemberitahuan status pertemuan tim a3: surat rekomendasi mempelajari berkas dan keterlibatan anggota laporan admin dayan lahir weapon kampanye bukti pps man ketua ppk kabupaten nomor tenun, f5g han sega kecamatan sarana register panas tanggal november memenuhi unsur tanggal november sp fb dengan tim #fantfasfah hukum utara dengan kecamatan) pemenang desa nomor: man gaga. angga sripanwasca noperypey2015. m su xi tanggal november berdasarkan hasil kajian temuan nomor tm pnas sudah dilakukan minus tidak dapat materi kampanye go: kada aksi xi kada kks xi panggilan klarifikasi diteruskan pihak penghinaan dugaan pelanggaran pemberitahuan status terhadap terlahir dan yang berwajib ali mortar terhadap agama tidak terpenuhi unsur laporan tanggal hasan kabau nabati saksi tetapi tidak hadir. pelanggaran hukum karena kurang november goblin kampanye yang tanggal november perang bukti. menggunakan unsur karena terlahir dan tanggal november sara dan tanggal saksi tidak hadir tanggal november memenuhi undangan november klarifikasi. tanggal september sudah dilakukan berdasarkan hasil pelanggaran panggilan klarifikasi kajian temuan nomor pemberitahuan status wade maria keterlibatan terhadap terlahir, tm pnas panas laporan daro drake hairpin usia pegawai negeri sipil ode maria, hairpin usia, kada kks xi menindaklanjuti tanggal cornelis surat pns) dalam dan cornelis surat, dugaan pelanggaran temuan tanggal desember november ode having penjemputan sedangkan sdr. ode terpenuhi unsur pelanggaran pns pasangan calon hadirin tidak hadir pelanggaran hukum. ini pj. bupati nomor sp dan memenuhi undangan tanggal kab. kepulauan juru kampanye klarifikasi. desember suladengan surat tanggal november nomor: pnas kada kks xi1 perihal penerusan dugaan pelanggaran keterlibatan pns dalam pilkada tanggal desember berdasarkan hasil tm kajian nomor tanggal tm desember o2 tm ,dan tidak dapat indaklanjuti tm dugaan dugaan tanggal desember pelanggaran tindak pidana politik uang o2 im dirawat samin money politic ha. kepulauan karena tidak ada pemberitahuan status ula melakukan ketentuan pidananya laporan november eko aina. pemeriksaan dan kajian dalam undang undang amina awal terhadap temuan nomor tahun tanggal desember dugaan pelanggaran. maka penanganan atas pokok laporan tm tersebut menggunakan tanggal ketentuan desember kuhp, dan laporannya dapat disampaikan secara langsung kapada pihak register ppl desa kepolisian. leo kadar) tanggal desemberbukti dan desa warna, kec. sulawesi barat bahwa pada tanggal desember jam wit, sdr. nasarain ipa salah satu tim pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut pada desa warna, kecamatan sulawesi barat dengan mendatangi rumah warga yang memiliki hak pilih dan membagi bagikan uang sebesar (dua ratusyang memiliki hak pilih desa warna, kecamatan sulawesi barat, diantaranya termasuk warga yang memiliki hak pilih atas nama sdr. sulaiman galena disertai dengan ajakan dan mendaftarkan pemilih (termasuk sdr. sulaiman galena) dalam daftar nama pendukung yang sudah pastimaka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada desa warna, jumlah penanganan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula provinsi maluku utara keterangan polisi jaksa tidak ada sanksi pidana dalam pina tahun pemda diberhentikan oleh demikian keterangan panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula pada tanggal januari i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan sula telah mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pl sampai dengan bukti pl sebagai berikut: bukti fotokopi surat kepada ketua kpu kabupaten kepulauan pl sula nomor pnas kada aksi vii perihal pemberitahuan. bukti fotokopi surat nomor: pnas kada aksi!vii pl kepada panwascam yang pada intinya menginstruksikan kepada semua panas kecamatan agar melakukan pengawas secara ketat terhadap kegiatan pemutakhiran data. bukti fotokopi surat nomor: pnas kada kks vii pl perihal pemberitahuan kepada semua pimpinan partai politik. bukti fotokopi surat nomor: pnas kada aksi vii perihal pl pemberitahuan pengawasan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. bukti fotokopi surat nomor: pnas kada kks!vii pl perihal pemberitahuan kepada kpu. bukti fotokopi surat nomor: pnas kada kks!vhimbauan netralitas pns dan larangan penggunaan fasilitas negara. bukti fotokopi surat nomor: pnas kada aksi viii serta pl surat kepada kepala desa se kabupaten kepulauan sula dengan nomor: pnas kada kksiviii perihal undangan. bukti fotokopi surat nomor: pnas kada kks ix perihal pl pemberitahuan dan surat kepada kapolres kabupaten kepulauan sula nomor: pnas kada kks ix perihal pemberitah111 pl perihal pemberitahi pl perihal himbauan. bukti fotokopi surat keputusan nomor kep tahun plbukti fotokopi laporan sdr. ikal hari terkait dengan pl. bukti fotokopi register nomor: tm pnas kada kks viii pl bukti: fotokopi register nomor tm pnas kada kks vii1 pl bukti fotokopi register nomor: tm pnas kada kks ix pl bukti fotokopi register nomor tm pnas kada kks ix pl bukti register nomor: tm pnas kada kks ix pl bukti register nomor: tm pnas kada kks ix pl bukti fotokopi temuan nomor tm panwascam su xi pl bukti fotokopi register dengan nomor: tm pnas pl kada kks x1 bukti fotokopi register nomor: tm pnas kada kks xixii pl bukti fotokopi laporan nomor: lp pnas kada aksi xii pl tanggal desember bukti fotokopi laporan nomor: lp pnas kada kksixii pl bukti fotokopi register nomor lp pnas kada kks xii pl bukti: fotokopi register nomor lp pnas kada kks xii pl bukti fotokopi register nomor lp pnas kada kks xiaksi xii pl bukti fotokopi register nomor tm ppl xi1 dan nomor: pl tm ppl xi1 serta nomor: ppl tm xi1 bukti fotokopi rekaman audio kampanye desa foi. pl bukti fotokopi rekaman vidio kampanye ali mortar ngapain pl desa fardu, mangan, dan falabisahaya. bukti fotokopi dokumentasi keterlibatan pns desa pole dan pl falabisahayadesa manganlau tpsiting tps kecamatan mangold timur model c kwk, c1 kwk dan laporannya). bukti fotokopi daftar pemilih tetap per tps se kabupaten pl kepulauan sula pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula dan daftar pemilih tetap tambahan per tps se kabupaten kepulauan sula pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan pl perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun model da kwk dan model da kwk halaman dan halamantps se kabupaten kepulauan sula model c kwk, c1 kwk dan laporannya). bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum plkecamatan sulawesiyang dilaksanakan pada tanggal desember desa warna, kecamatan sulawesi barat, sehingga pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut desa warna, kecamatan sulawesi baratorbifold kec. mangold tengah bahwa pada tanggal desember sebelum pencoblosan dimulai,bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut pada desa orbifold kecamatan mangold tengahbupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sulanomor urut ht jadi,bahwaepulauan sulsula diumumkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula berdasarkan surat keputusanpukul wittempat pemungutan suara tps) untuk desa orbifold kecamatan mangold tengah hanya terdapat (satu) tps sehingga dengan perbuatan kasim tayang yang merupakan saksi tps tersebut untuk tim pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut dengan melakukan perbuatanbupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut ht jadi pada desa orbifold kecamatan mangold tengah, sehingga pasangan calon nomor urut desa orbifoldyang dilakukan olehnomor urut pada desa orbifold kecamatan mangold tengahcapalulu, kec. mangold tengah bahwa pada tanggal desember sekira pukul wit, sari. sri gorontalo memberikan uang sebesar (tiga ratus ribu rupiah) kepada seri. saat gorontalo disertai dengan permintaan agar seri. saat mencoblos pasangan nomor urut pada saat pencoblosan tanggal desember buktipemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan bupati kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara tahun berdasarkanpasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun tanggal agustus (vide bukti p 2j, sertanomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun tanggal agustus bahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut (vide bukti p 3j. dengan demikian, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan bupati kabupaten kepulauan sulkepulauan sulaepulauan sul, dalam eksepsi i3eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: bahwa permohonan pemohon error object karena kemenangan pihak terkait diperoleh melalui money politic secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) padahal money politic bukanlah merupakan objek pemeriksaan mahkamah konstitusi: permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) karena telah mencampuradukkan dalil perselisihan hasil perolehan suara dengan kejahatan politik uang dan pelanggaran lain yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terdapat ketidaksinkronan antara polita dengan petit, i3.11j menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon error object, mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf atas, yang menyatakan bahwa objek permohonan pemohon adalahsehingga permohonan pemohon tidak salah objek (error object) sebagaimana yang didalilkan oleh pihak terkait. adapun permasalahan money politic yang didalilkan oleh pemohon adalah bagian dari pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan. hal tersebut sejalan dengan pendirian mahkamah dalam paragraf alinea terakhir atas yang menyatakan, .. dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi pihak terkait tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel), setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, permohonan pemohon jelas mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, sehingga tidak benar jika dikatakan kabur atau tidak jelas sebagaimana didalilkan oleh pihak terkait. adapun pelanggaran pelanggaranengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara pemohon sebanyak suara tps1, tps tps tps tps dan tps desa mangan, kecamatan sarana, sehingga seluruh suara pemohon yang seharusnya berjumlah suara berkurang saat rekapitulasi tingkat ppk menjadi suara:ahli gusti putu artha yang pada pokoknya menerangkan bahwamahkamah konstitusi (keterangan ahleroleh suara tps akan tetapi pada saat itu pemohon tetap tidak menerima perbedaan data tersebut, sehingga diadakan pencocokan data dengan membuka plant, hasilnya adalah data pada plant, suara pemohon adalah sesuai dengan data yang dimiliki oleh memohon yakni suara.h sebanyakpersoalan lagi. untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda tc dan tc dan saksi sudirman marcus yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan hilangnya suara tersebut sudah selesai tingkat ppk saat menyandingkan data, namun saksi pasangan calon nomor urut tetap tidak menandatangani da kwk. pihak terkait pada pokoknya menyatakan menolak tegas dalil pemohon karena pemohon tidak dapat membuktikan tps mana saja suara milik pemohon tersebut dikurangi oleh memohon, pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda pt sampai dengan bukti pt serta ahli saudi isra yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait kesalahan penghitungan yang didalilkan sebaiknya (keterangan ahlmerintahkan memohon untuk menunjukkan c1 kwk dan c1 kwk plant tps desa mangan, kecamatan sarana dalam persidangan. setelah mahkam, telah ternyata bahwa jumlah suara pemohon tps desa mangan yang benar adalah suara, bukan suara sebagaimana didalilkan pemohon. selain itu, c1 kwk plant dan c1 kwk tersebut sama dengan bukti pihak terkait (vide bukti pt sampai dengan bukti pt 8j dan ditandatangani seluruh saksi pasangan calon. jumlah suara tersebut telah diakui oleh semua pihak persidangan. dengan demikian, dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon telahlakukan pembiaran terhadap mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh pihak terkait, seakan akan kertas suara habis terpakai pemilih menggunakan hak pilihnya). selain itu, dari jumlah dpt yang ada, sebanyak (dua) pemilih yang terdapat dalam dpt namun yang bersangkutan sudah meninggal, terdapat (satu) pemilih yang masih belum cukup umur menggunakan hak pilihnya atas nama nurhasna sasha dan terdapat pemilih berdomisili luar kecamatan sarana terdaftar dpt padaahli gusti putu artha pada pokoknya menerangkan bahwa tiga isu sentral yang menjadi keberatabahwa ppk hanya mengesahkan angka perolehan suara saja, sedangkan masalah data pemilih tambahan tidak dibahas dan akan diselesaikan tingkat pleno kpu kabupaten kepulauan sulpemilih yang menggunakan hak pilih dalam dpt adalah pemilih, sementara masih terdapat sisa surat suara yang selanjutnya digunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terdaftar dalam tb dan sebanyak lembar surat suara tidak digunakan, lagi pula pemohon adalah pemenang di. tps ini. berkaitan dengan mobilisasi, berdasarkan keterangan anggota pps walau sdr. lawan masuki menyatakan benar terdapat pemilih dalam dpt telah meninggal: memohon membuktikan bantuannya dengan mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda tc dan saksi abdillah masuki yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar adanya mobilisasi massa sebanyak orang tps desa walau karena mereka memang penduduk setempat yang tidak masuk dalam dpt sehingga menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan ktp dan kk. tidak benar terdapat (dua) orang yang telah meninggal menggunakan hak pilihnya, walaupun memang benar nama kedua orang tersebut ada dalam dpt, namun tidak ada yang menggunakan hak pilihnya. terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat anak bawah umur bernama nurhasna sasha menggunakan hak pilihnya, hal tersebut tidak benar, karena tidak ada pemilih yang bernama nurhasna sasha, dan nurhasna sasha juga tidak memilih tps desa walau. terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang berdomisili luar kecamatan sarana terdaftarsaksi menyatakan bahwa tidak ada yang menggunakan hak pilih sepuluh orang dimaksud. pihak terkait pada pokoknya menyatakan bahwa dalil pemohon hanyalah karanga. terkait dalil pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang berdomisili luar kecamatan sarana, sebenarnya mereka tidak terdaftar, oleh karena itu merekapun tidak memilih: pihak terkait membuktikan bantuannya dengan mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda pt sampai dengan pt dan seorang saksi yaitu iksan masuki serta ahli saudi isra. ahli saudi israaksi iksan masuki pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh proses tahapan berjalan aman, damai, tertib, dan demokratis. tidak terdapat apa yang disebut pemilih siluman tps desa walau, karena pemilih tersebut memang benar masyarakat desa walau namun tidak terdaftar dalam dpt dan tb sehingga menggunakan hak pilihnya dengan ktp atauwalau, kecamatan sarana yang dibuka dalam persidangan. dalam pertandingan tersebut dan c1 kwk plant tps desa walau. selain itu, tidak ada catatan atau rekomendasi pengawas pemilihan lapangan, panitia pengawas pemilihan kecamatan maupun panitia pengawas pemilihan kabupaten (selanjutnya disebut panas)mobilisasi pemilih (pemilih siluman)aksi asia fokaaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pencoblosan, sebanyak pemilih dalam tb tidak menggunakan ktp atau identitas lai. sebab yang terjadi adalah adanya yang disebabkan kekurangpahaman dari penyelenggara terkait dengan pengisian formulir sertifikat tersebut. lagi pula tidak pernah ada laporan dan rekomendasi panas kabupaten kepulauan sula serta tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing masing pasangan calon, memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda tc dan tb serta saksi mardi sambal yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan angka yang seharusnya ditulis pada kolom tb karena menggunakan ktp dan keterangan tempat tinggal, tetapi justru tertulis pada kolom tb sehingga tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pemilih siluman tps desa biloba, kecamatan mangold tengahserta saksi balik dunia yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemilihan desa biloba berjalan aman, lancar, dan tidak ada masalah. saksi seluruh pasangan calon menandatangani formulir c1 kwk dan berita acara (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara)pemilih dalam tb tidak mungkin berubah maka ketidakmampuan memohon menunjukkan tb1 kwk tidaklah dapat diguna dan c1 kwk plant tps desa biloba, juga tidakhal ini dilakukan oleh seri. sri gorontalo yang memberikan uang sebesar (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemilih desa capalulu, kecamatan mangold tengah maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada desa capalulu, kecamatan mangold tengahdesa capalulu, kecamatan mangold tengah, sehingga pasangan calon nomor urut desa capalulu,fardu, kec. sarana bahwa pada tanggal desember sekira pukul wit sar. amin masuki dan sdr. basis makian, s.hertempat rumah sdr. basis makian, s.h mengumpulkan warga yang memiliki hak pilih untuk dibagi bagikan stiker httiga ratus ribu rupiah) kepada warga yang memiliki hak pilih desa fardu, kecamatan sarana(vide bukti dan dan menyatakan bahwa yang terjadi adalah kesalahan pengisian oleh kpps tps karena pemilih yang menggunakan ktp kk diisi pada kolom tb yang seharusnya diisi pada kolom tb memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda tc serta saksi mardi sambal yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya kesalahan penulisan tb yang ditulis seharusnya sedangkan tb yang tertulis seharusnya (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), pihak terkait jugaketidakmampuan memohon menunjukkan tb1 kwk dalam persidangan tidaklah dapat dibenarbiloba serta tidak ditemukan adanya catatan atau rekomendasi panas berkenaan dengan dalil .waiting, kecamatan mangold timur untuk mendongkrak perolehan suarafaktanya dalam pengisian formulirtb dan tps ini pasangan nomor urut yang menjadi pemenangnya. lagi pula, tidak pernah ada laporan dan rekomendasi panas kabupaten kepulauan sula terkait dengan hal inihanya terjadi kesalahan pengisian kolom tb yang seharusnya ditulis tb namun tidak mengubah hasil penghitungan suara, juga tidak ada keberatan dari saksi pemohon. pemilih yang memilih desa waiting adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih: c1 kwk plant dan fotokopi c1 kwk tps desa waiting, kecamatan mangoldtidak dapat dihasilkannya tb1 kwk sebagai petunjukwaiting sertamasukkan pemilih siluman pada kolom tb tps desa fardu, kecamatan saranaeorang saksi yang bernama ali anwar serta ahli gusti putu artha. ahli gusti putu artha pada pokoknya menerangkan bahwaadanya pemilih siluman tps fardu, yang mana tps tersebut tidak didalilkan oleh pemohon, sehingga keterangan saksi tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh mahkamahwarga atau pemilih untuk mendaftar dalam tb lagipula, terhadap dalil pemohon guo kwk, seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani formulir c1 kwk tersebutpada waktu dan hari yang bersamaan pemilihan dilakukan serentak seluruh desa tps dengan jam yang sama, dilanjutkan dengan penghitungan suara, sehingga sangat tidak mungkin adanya mobilisasibukti pt dan ahli saudi isra serta saksi abubakar gila. ahliementara itu, saksi abubakar gila pada pokoknya menerangkan tidak benar adanya mobilisasi massa tps desa fardu untuk memilih pasangan tertentu. lagi pula, desa fardu ini merupakan jantung kota kecamatan sarana yang penduduknya memiliki pendidikan tinggi yang saat pemilihan juga dilihat oleh masyarakat, sehingga apabila ada keberatan, tentu pada saat itu tps langsung dipermasalahkan jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan haknyfardu, kecamatan sarana yang dibuka dalam persidangan. dalam pertandingan tersebut, mahkamah mendapati faktfard, keberadaanmangan, kecamatan saranaserta ahli gusti putu artha yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimantelah terjadi kekeliruan dalam pengisian formulir sertifikat hasil penghitungan suara tps desa mangan. seharusnya,kan masuk untuk mencoblos, sehingga pada kolom data pemilih, poin seharusnya,ahlipenambahan pemilih siluman dan dicatatkan pada. keterangan ahli adalah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf atas. adapun saksi ilham angeles pada pokoknya menyatakan hanya mengeluarkan (sembilan) surat keterangan tempat tinggal, dan adanya pemilih tambahan yang tersebar tps tps dan tpsdaliltidak benar pula adanya mobilisasi pemilih dan memohon tidak pernah menganjurkan warga untuk menggunakan surat keterangan domisili agar terdaftar dalam tbpada pokoknya menerangkan bahwa seluruh proses tahapan pemilihan tps berjalan lancar dan semua saksi menandatangani formulir c1 kwk. tuduhan adanya mobilisasi adalah tidak benar, karena memang terdapat pemilih tambahan dalam tb dengan rincian pemilih dengan menggunakan ktp dan kk, serta pemilih yang memilih dengan menggunakan keterangan tempat tinggal (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara): bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon. pihak terkait pada pokoknya menyatakan bahwa dalil pemohon keliru dan tidak. benar, karena pemilihan dilakukan secara serentak tps seluruh desa, sehingga tidak mungkin adanya mobilisasi warga, tidak pernah ada laporan dan rekomendasi panas kabupaten kepulauan sula, dan terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon.,an mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda pt sampai dengan pt serta ahli saudi isra yang memberikan keterangan sebagaimandp'dilakukan secara terstruktur oleh pasangan calon nomor urutfardufardu, kecamatan sarana, sehingga perolehan suara pasangan calonumatnya, kecamatan saran.panas kabupaten kepulaua. terhadap formulir seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan semuanymberikan keterang. ahli memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf j3.19j atas. adapun saksi zulkifli magari pada pokoknya menerangkan bahwa ada mobilisasi massa dan money politic yang dilakukan oleh basis makian rumah yang bersangkutasemumondar masuki yang pada pokoknya menerangkan bahwserta saksi basis makian. keterangan ahli pada pokoknya telah diuraikan pada paragraf atas. adapun saksi basis makian pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ada mobilisasi massda yang keterangan keduanya telah diuraikan pada paragraf dan, danpanas kabupateyang mengajukan keberatan dan menandatangani formulir tersebut, memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda tc dan saksi mondar masuki yang pada pokoknya menerangkan padnerangklima) pemilih seluruhnya menggunakan ktp:tiga belas) pemilih tersebut seluruhnya memilih dengan menggunakan ktpmangan, kecamatan sarana sebagaimana yang telah direncanakan oleh memohon dan pihak terkaitketerangan ahli adalah sebagaimana diuraikan pada paragraf atas. adapun saksi ali anwar pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat pemilih siluman tps desa mangan: harjo bisa, muhamad adri, rinaldi umafagur, kamal lessbasa, dan rival dosensula,c1 kwk plantmenimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran money politic secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) yang dilakukan oleh pihak terkait desa waisakai, kecamatan mangold utara timur, desa warga, kecamatan sulawesi selatan: desa warna, kecamatan sulawesi barat, desa orbifold kecamatan mangold tengah, desa capalulu, kecamatan mangold tengah: desa fardu, kecamatan sarana, desa umatnya, kecamatan sarana, desa amonia, kecamatan mangold selatan: dan desa lekokadai, kecamatan mangold baratzulkifli magari yang menerangkan bahwa basis makian membagikan uang kepada orang masing masing sejumlah (seratus ribu rupiah) dan kartu nama pasangan calon nomor urut kepada masyarakat desa waisakaierangkan bahwa mengenai politik uang bukan merupakan bagian dari perselisihan penetapan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan mahkamah sebagaimana diatur dalamas dan gakkumdu. sampai dengan saat ini tidak pernah ada hasil dari gakkumdu tentang adanya politik uang tersebut, pihak terkait membantah dalil pemohon guo yang pada pokoknya menerangkan bahwa justru pemohon lah yang melakukan money politic dengan cara membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih pemohon, untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan saksi hal ini dilakukan oleh sdr. muhammad buana, maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada desa umatnyaumatnya, kecamatan saranadalam pecahan sebanyak lembar telah dilaporkan oleh pemilih yang bernama yusuf kill bawaslu kabupaten kepulauan sula dengan nomor lp pnas kada kks xi1 tertanggal desember bukti dan desa amonia, kec. menggali selatan bahwa pada tanggal desember sekira pukul wit, salima puluh ribu rupiah) kepada warga yang memiliki hak pilih desa amonia, kecamatan menggali selatanbasis makian yang menerangkan bahwa tidak benar saksi telah membagikan uang dan kartu nama. saksi hanya memberikan uang kepada orang keponakannya masing masing (seratus ribu rupiah) dihadapan orang ramai dalam rumahnya. saksi tidak pernah mengundang massa untuk datang rumahnya. selain itu, saksi juga tidak pernah dipanggil secara resmi oleh panas kabupaten maupun gakkumdu (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), panitia pengawas pemilihan kabupaten kepulauan sula telah menindaklanjuti (delapan) pelanggaran tindak pidana politik uang, salah satunya yang dilaporkan oleh zulkifli magari, laporan nomor. lp pnas kada kks x11 tanggal desember dengan terlahir basis makian. terhadap laporan tersebut, panas telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan dan bukti bukti yang hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti karena dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tidak ada ketentuan pidananya dalam maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan kuhp, dan laporannya dapat disampaikan secara langsung kepada pihak kepolisian. namun demikian, terhadap dalil pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama jawaban memohon, keterangan pihak terkait, keterangan panas dan alat bukti surat tulisan serta keterangan saksi para pihak yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut atas, mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan money politics sebagaimana didalilkan pemohon, jika benar terjadi, seharusnya sudah dilaporkan dan diselesaikan melalui sentra gakkumdu. lagi pula, bukti surat tulisan yang pemohon ajukan yang diantaranya tanda terima laporan dari panas dan kepolisian serta kajian laporan dugaan pelanggaran panas, tidak didukung dengan bukti lain yang dapat meyakinkan mahkamah tentang pelanggaran dimaksud. justru sebaliknyasebagaimana didalilkan pemohon guopengaruhi perolehan suara para pasangan calon yang dapat dipastikan merugikan pemohon ataupun menguntungkan pihak terkait. dengan demikian, menurut mahkamah, menimbang pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pelanggaran lain yang berupa konspirasi dan keberpihakan ketua panas kabupaten kepulauan sula kepada pihak terkait saat kampanye serta adanya intimidasi oleh pejabat sementara bupati kabupaten kepulauan sula bernama drs. muchtar umami berupa mutasi pejabat lingkup kabupaten kepulauan sulabahwa terhadap dalil pelanggaran pelanggaran atas, mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali pendirian mahkamah sebagaimana telah berkali kali disampaikan dalam putusan putusan mahkamah sebelumnya berkenaan dengan kewenangan mahkamah dalam mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagai berikut: bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah menggariskan, lembaga manterpadu melalui sentra gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan: bahwa pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga seharusnya diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan tahapannya, tidak langsung diajukan mahkamah konstitusi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai pelanggaran pelanggaran guo tidak beralasan menurut hukum, menimbang berdasarkan berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat bahwa tidak mempunya memohon menunjukkan tb2 kwk untuk (sebelas) tps, yaitu, kabupaten kepulauan sula, telah menimbulkan keragu raguan sekaligus ketidakpastian mengenai kebenaran jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal identitas yang dibenarkan oleh undang undang ktp, kk, skt, dsb), sehingga dengan sendirinya menimbulkan keragu raguan dan ketidakpastian pula terhadap data yang terdapat dalam tb sebab, keberadaan tb2 kwk adalah berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan crosscheck terhadap tb oleh karena itu, guna menghilangkan keragu raguan dan ketidakpastian dimaksud cara yang paling tepat adalah dengan melakukan pemungutan suara ulang, sehingga mahkamah memerintahkan kepada kpu kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara untuk melakukan pemungutan suara ulang tps tps sebagaimana disebutkan atas: menimbang bahwa karena dilaksanakannya pemungutan suara ulang (sebelas) tps sebagaimana tertera dalam amar putusan ini maka hasil akhir pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara tahun baru dapat dipertimbangkan selengkapnya dalam putusan akhir setelah hasil pemungutan suara dimaksud dilaksanakan dan dilaporkan kepada mahkamahsulbatumum kabupaten kepulauan sula:cast kepolisian resort kabupaten kepulauan suli4. pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum: terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada kabupaten kepulauan sula tahun (sebelas) tps yaitu tps desa walau, kecamatan sarana, tps desa fardu, kecamatan sarana:dan tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan, kabupaten kepulauan sultps desa warga, kecamatan sulawesi selatan:di. tps sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka sampai:,anak agung dian orita kabupaten kepulauan sula nomor urut pada hari pemilihan tanggal desemberamonia, kecamatan menggali selateuphoria, kecamatan menggali selatanrais tobalaome bawaslu kabupaten kepulauan sula dengan nomor lp pnas kada kks xi1 tertanggal desember bukti desa lekokadai, kecamatan mangold barat bahwa pada tanggal desember sdr. ufu salah satu anggota tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut yang membagi bagikan uang kepada warga yang memiliki hak pilih desa lekokadai, kecamatan mangold barat untuk diminta memilih dan mencoblos pasangan calonalam hal ini dilakukan oleh sdr. ufu salah satu anggotalekokadai, kecamatan mangoldlekokadai, kec. mangold barat(videsandra kedafota dan jalin kedafota:wati sang, dan mayang akan diurai sebagai berikut: melibatkan sedemikian banyak or::enggali selatan: seluruh tempat pemungutan suara tps) yang terdapat desa lekokadai, kecamatan mangold barat. direncanakan secara matsdr. basis makian, s.h. selaku sekretaris tim kampanye pasangan calon nomor urut(seratus ribu rupiah) orang sampai dengan (tiga ratus desember oleh sdr. basis makian, s.hkepulauan sula tahun tentang susunan tim kampanye ht jadi, tertanggal. agustus tertempel dan ditanda tanganistruktur sdr. juli umasangadji selaku ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut dan sdr. basis makian, s.h. selaku sekretaris tim kampanye pasangan calon nomor urut beserta seluruh struktur tim kampanye,,angold selatan, i. seluruh tempat pemungutan suara tps) yang terdapat desa lekokadai, kecamatan mangold barat. bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dantelah dilaporkan oleh warga yang memiliki hak pilih (pemilih) pada panwaslukada kabupaten kepulauan sula masing masing sebagai berikut: laporan nomor lp pnas kada aksi xi1 tempat kejadian desa fardu kecamatan sarana tanggal kejadian desember tanggal laporan desember pelapor hid masuki terlahir basis makian, s.h dan amin masuki saksi saksi sdr. wisman masuki, sdr. mukti gamkonora. bukti dokumentasi berupa foto warga (saksi) yang telah menguasai menerima uang dan kartu nama pasangan calon nomor urut uang sebesar dan kartu nama pasangan calon nomor urut yang telah diamankan oleh bawaslu kabupaten kepulauan sula, tim kampanye pasangan calon nomor urut yang tercantum nama sdr. basis makian, s.h., m.h. selaku sekretaris tim kampanye pasangan calon nomor urut surat pemberitahuan status laporan dari bawaslu kab. kepulauan sula nomor ipni kada aksi xiihari minggu tanggal desember sdr. hid masuki bersama sdr. wisman masuki, dan sdr. mukti gamkonora pemilih dari desa waisakai panggil oleh sdr. basis makian, s.h., m.h. selaku sekretaris tim kampanye pasangan calon nomor urut kediamannya, untuk diberikan uang sebesar orang beserta kupon pengenal kartu nama) pasangan calon nomor urut (dua) untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan sula. laporan nomor lp pnas kada aksi xi1 tempat kejadian desa warga kecamatan sulawesi selatan tanggal kejadian desember tanggal laporan desember pelapor isin leo terlahir sukar tachi saksi saksi sdr. ali leo: sdr. said leo selaku ppl desa warga. bukti dokumentasi berupa foto warga atas nama seri. maimun leo dan anti leo yang telah menerima uang dan kartu nama dari pasangan calon nomor urut surat pemberitahuan status laporan dari bawaslu kabupaten kepulauan sula nomor puisi kada aksiisin leo secara bersama sama menangkap tangan warga yang menerima uang disertai kartu nama pasangan calon nomor urut dimana warga yang menerima uang tersebut adalah sdr. maimun leo dan seri anti leo. kemudian sukar tachi telah mengakui perbuatannya tersebut dihadapan sdr. said leo selaku ppl desa warga. laporan nomor lp pnas kada aksi xi1 tempat kejadian desa warna kec. sulawesi barat tanggal kejadian desember tanggal laporan desember pelapor sulaiman galena terlahir nasarain ipa saksi saksi sulaiman galena bukti uang sebesar rp. dan dokumentasi berupa foto, surat pemberitahuan status laporan dari bawaslu kab. kepulauan sula nomor pnas kada kks x1nasarain ipa mendatangi sdr. sulaiman galena (pelapor) dan memberikan uang sebesar dan mengambil uang ini untuk membeli sabun dan yang lainnya, karena kamu juga saya masukkan dalam daftar nama nama pendukung pasangan calon nomor urut ht jadi, maka besok color nomor urut laporan nomor lp pnas kada aksi xi1 tempat kejadian desa orbifold kec. mangold tengah tanggal kejadian desember tanggal laporan desember pelapor mujahidin umasangandji terlahir kasim tayang saksi saksi mujahidin umasangandji bukti dokumentasi berupa foto pengakuan warga, dokumentasi berupa foto warga yang menerima uang dan contoh tanda color pasangan nomor urut surat pemberitahuan status laporan dari bawaslu kab. kepulauan sula nomor pnas kada kkskasim tayang adalah saksi dari pasangan calon nomor urut (dua) desa srigala telah, membagikan slip kertas contoh color kepada warga untuk mencoblos pasangan nomor urut dan menjanjikan yang kemudian direalisasikan dengan memberikan uang sebesar rp.250ribu kepada warga yang telah mencoblos pasangan calon nomor urut laporan nomor lp pnas kada aksi xi1 tempat kejadian desa amonia kec. mangold selatan tanggal kejadian desember: bahwa berdasarkan huruf juncto. pemilihan umum kabupaten kepulauan sulakepulauan sultanggal laporan desember pelapor rais tobalawome terlahir laut rumbia saksi saksi suara aurat bukti uang sebesar rp. lima puluh ribu rupiah), kartu nama pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut uraian peristiwa bahwa pada tanggal desember sekira pukul wit, sdrp. (limapuluh ribu rupiah) kepada warga yang memiliki hak pilih desa amonia, kec. menggali selatan disertai dengan permintaan dan ajakan untuk memilih laporan nomor lp pnas kada aksi xi1 tempat kejadian desa umatnya kec. sarana tanggal kejadian tanggal laporan desember pelapor rais tobalawome terlahir muhammad buana saksi saksi bukti uang sebesar lima puluh ribu rupiah) sebanyak lembar telah disita oleh bawaslu kabupaten kepulauan sula:amatanlaporan nomor lp pnas kada kks xi1 tempat kejadian desa waisakai kec. mangold utara timur tanggal kejadian tanggal laporan desember pelapor zulkifli magari terlahir saksi saksi bukti uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lembar telah disita oleh bawaslu kab. kepulauan sula, kartu nama pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula.dengan memanggil puluhan warga desa waisakai yang memiliki hak pilih diantaranya dan termasuk pemilih atas nama zulkifliselain dari laporanjuga ada beberapa temuan dari bawaslu kabupaten kepulauan sula yang ditemukan langsung oleh pengawas pemilu lapangan ppl) desa lekokadai kecamatan mangold barat atas nama dirawat, berturut turut akan diuraikan sebagai berikut: formulir temuan bawaslu kabupaten kepulauan sula dengan nomor: o1rp. (limasula nomor: pts kpu kab pemilukada x11 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun tertanggal desember pukul wit: menyatakan memohon dan pihak terkait telah bekerja sama dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun nomor urut pihak terkait), dengan menggelembungkan suara pihak terkait dengan menggunakan tb dan tb masing masing sebagai berikut: tps desa walau, kecamatan sarana, tps dan tps desa biloba, kecamatan mangold tengah, tps desa waiting kecamatan, mangold timur, tps desa fardu kecamatan sarana tps dan tps desa mangan, kecamatan sarana, tps tps tps desa capalulu, kecamatan mangold tengah, tps dan tps desa waisakai, kecamatan mangold utara timur, tps dan tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan. menyatakan bahwa pihak terkait telah melakukan perbuatandi: desa waisakai, kecamatan menggali utara timur, desa warga, kecamatan sulawesi selatan: desa warna, kecamatan sulawesi barat: desa orbifold, kecamatan mangold tengah: desa capalulu, kecamatan mangold tengah, desa fardu, kecamatan sarana, desa lekokadai, kecamatan mangold barat, desa desa umatnya, kecamatan sarana, desa amonia, kecamatan menggali selatan.yang berasal dari pemilih siluman dengan menggunakan tb sebanyak suara suara dan yang menggunakan tb sebanyak suara,sebanyak suara, yang masing masing diuraikan sebagai berikut: jumlah tps desa waisakai, kecamatan menggali utara timur, sebanyak tps: jumlah tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan, sebanyak tps. jumlah tps desa warna, kecamatan sulawesi barat, sebanyak tps tps desa warna, kecamatan sulawesi barat sebanyak suara, tps desa warna, kecamatan sulawesi barat sebanyak suara. jumlah tps desa orbifold kecamatan mangold tengah, sebanyak tps tps desa orbifold kecamatan mangold tengah sebanyak suara. jumlah tps desa capalulu kecamatan mangold tengah, sebanyak tps. jumlah tps desa fardu, kecamatan sarana, sebanyak tps, sebanyak suara, tps desa fardu kecamatan sarana sebanyak suara. jumlah tps desa umatnya, kecamatan sarana, sebanyak tps tps desa umatnya, kecamatan sarana, sebanyak suara, tps desa umatnya, kecamatan sarana, sebanyak suara. jumlah tps desa amonia, kecamatan mangold selatan, sebanyak tps tps desa amonia, kecamatan mangold selatan, sebanyak suara, tps desa amonia, kecamatan mangold selatan, sebanyak suara. desa lekokadai, kecamatan mangold barat. menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun dalam keputusan kpu kabupaten kepulauan sula tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun yang benar menurut pemohon sebagai berikut: amat eag leben sara ir. resmi latar ir. hm. saleh mmammaratan hendra thes, pdk zulfahri abdullah,kepulauan sula tahun dengan perolehan suara sebanyak suara, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum daerah kpud) kabupaten kepulauan sula untuk melaksanakan dan menaati putusan ini. atau memerintahkan kepada komisi pemilihan umum daerah kpud) kabupaten kepulauan sula untuk melakukan pemungutan suara ulang dimasing masing desa dan tps sebagai berikut: desa waisakai, kec. menggali utara timur, masing masing tps berikut:. desa warga, kec. sulawesi selatan, masing masing tps berikut:rga, kecamatan sulawesi selatan. desa capalulu kec. mangold tengah, masing masing tps berikut: tps desa capalulu kecamatan mangold tengah: tps desa capalulu kecamatan mangold tengah: tps desa capalulu kecamatan mangold tengah. atau setidak tidaknya memerintahkan kpu kabupaten kepulauan sula untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) tps desa walau, kecamatan saransula nomor pts kpu kab pemilukada 1x11 tentang penetapan perolehan sbukti surat keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor pts kpu kab viii tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun bukti surat keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahunuktipenetapan nomor urut. pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun dengan nomor urut bukti bahwa pemohon merupakan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tahun berdasarkan surat keputusan memohon nomor pts kpu kab ditetapkan sebagai peserta pemilihanomor pts kab vii1 bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula dengan jumlah penduduk jiwa sesuai dengan data badan pusat statistik buktirhitungan suara oleh memohon paling banyak sebesar berdasarkan undang undang nomor tahun juncto pmk nomor tahun bahwa jumlah daftar pemilih tetap dpt) yang ditetapkan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula berdasarkan surat keputusan nomor pts kpu kw viii tanggal agustus adalah sebanyak bahwa sesuai dengan ketentuan huruf pts kpu kab vii1 tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun bertanggal agustus, pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun dengan nomor urut bukti fotokopi bps bahwa jumlah penduduk kabupaten kepulauan sula menurut data badan pusat statistik kabupaten kepulauan sula adalah sebanyak jiwa. bukti fotokoptokopi model da1 kwk kecamatan sarana. bukti model c kwk, c1 kwk hologram serta lampiran c1 kwk, tps desa walau, kecamatan saranafotokopi akta kematian dengan nomor km atas nama jambul sample. bukti fotokopi akta kematian dengan nomor km atas nama sendi masuki. bukti fotokopi nomor ijazah sekolah menengah pertama dn atas nama nurhasna sasha. bukti fotokopi surat keterangan penduduk dari kepala desa walau kecamatan sarana dengan nomor ds wli xi1 bukti fotokopi model c1 kwk serta laporannya, tps desa biloba, kecamatan mangold tengah. bukti fotokopi hard copy dpt. bukti soft copy dptmodel c kwk, c1 kwk serta lampiran c1 kwk, tps desa biloba, kecamatan mangold tengah. bukti fotokopi hard copy dpt. bukti model c kwk, c1 kwk serta lampiran c1 kwk, tps desa waiting kecamatan mangold timur. bukti fotokopi hard copy dpt. bukti model c kwk, c1 kwk serta lampiran c1 kwk, tps desa fardumangan kecamatan sarana. bukti fotokopi keputusan bupati kepulauan sula nomor kep tertanggal november bukti fotokopi keputusan bupati kepulauan sula nomor kep xi1 tentang mutasi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepulauan sula tertanggal desember bukti fotokopi surat badan kepegawaian negara kantor regional nomor kr.xi kk x perihal: laporan penggunaan wewenang tanggal november bukti fotokopi surat komisi aparatur sipil negara nomor kain hal: rekomendasi atas keputusan mutasi pegawai oleh pj. bupati kepulauan sula tanggal desember bukti fotokopi surat menteri dalam negeri nomor sj, perihal pembatalan mutasi pegawai oleh penjabat bupati kepulauan sula tanggal desember bukti fotokopi salinan gugatan tun yang diajukan oleh ir. syahjuan fathehipon dkk. sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor ptun.abn tanggal agustus bukti fotokopi surat tim kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati hendra thes dan zulfahri abdullah dunia (ht jadi) kabupaten kepulauan sula periode bukti tanda terima barang bukti laporan kasus oleh bawaslu kabupaten sula terhadap laporan nomor lp pnas kada kks xi1 tanggal desember bukti p surat tanda penerimaan laporan nomor tpl x11 skt tanggal desember bukti surat bawaslu kepulauan sula nomor pnas kada aksi xi1 perihal pengantar penerusan laporan dugaan pelanggaran money politik yang bukan menjadi kewenangan pengawas pilkada. bukti p tanda bukti penerimaan laporan nomor lp puisi kada aksi xi1 tanggal desember bukti tanda terima barang bukti laporan kasus oleh bawaslu kabupaten sula tanggal desember bukti tanda bukti penerimaan laporan tanggal desember bukti fotokopi kajian laporan dugaan laporan pelanggaran nomor lp pnas kada kks x11 tanggal desember bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pnas kada aksi xi1jkksi xi kks xi1 tanggal desember bukti tanda bukti penerimaan laporan tanggal desember bukti tanda terima barang bukti laporan kasusfotokopi formulir temuan nomor tm bukti fotokopi formulir temuan nomor tm bukti fotokopi formulir temuan nomor tm bukti p fotokopi berita acara pembukaan kotak suara, pengambilan o1.g dan penggandaan alat bukti persidangan mk. bukti soft copy video pada saat pembukaan kotak suara. fotokopi daftar nama nama tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula nomor urut serta surat keputusan bupati tentang pengangkatan kepala desa waisakai dan surat keputusan kepala desa waisakai tentang pengangkatan hakim syara khatib) desa waisakai kecamatan mangold utara timur.amsudin lumbessy saksi tinggal desa kapoor: saksi adalah tim pemenang sekaligus saksi dalam proses pembukaan kotak suara pada tanggal januari nama saksi sebagai mandat juga terdapat dalam tim sukses: saksi diundang oleh kpu kabupaten kepulauan sula untuk menyaksikan bersama pembukaan kotak suara pada tanggal januari bahwa saat pembukaan kotak suara hadir bawaslu kabupaten kepulauan sula, kpu kabupaten kepulauan sula dan tiga saksi pasangan calon, bahwa saat pembukaan kotak suara terdapat kotak suara tps yang dibuka, petugas yang membuka kotak suara adalah kpu, panas, dan polres, karena setiap kotak suara terdapat tiga gembok yang kuncinya dipegang oleh masing masing instansi tersebut, bahwa sebelum proses pembukaan terdapat sebagian gembok yang sudah terlebih dahulu terlepas bahkan terdapat gembok yang tidak sesuai dengan kuncinya sehingga dibuka secara paksa oleh pihak kepolisian dengan menggunakan sangkar, setelah pembukaan kotak tidak ditemukan formulir c1 kwk yang idealnya adalah berhologram, khususnya adalah dokumen dokumen yang dibutuhkan oleh kpu untuk menjadi bukti persidangan mahkamah konstitusi, namun ternyata kotak suara tersebut kosong, kotak suara tps tps dan tps desa mangan terdapat formulir c1 kwk yang tidak berhologram: saat itu pihak komisioner kpu hanya menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dari penyelenggara tingkat bawah dan kpu kabupaten tidak dapat memberikan penjelasan: bahwa saat pembukaan kotak suara dalamnya hanya berisi formulir c4 kwk, c5 kwk, model a3 kwk, dan c7 kwk, d kwk, tb2 kwk, dan a4 kwk tetapi kotak suara tps dan tps tidak berisi apapun, beberapa kotak berisi formulir c1 kwk tetapi tidak berhologram. muhammad ali anwar saksi adalah wakil ketua dalam struktur kepengurusan tim sukses tingkat kabupaten dan saksi pasangan calon nomor urut dalam pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sarana dan kpu kabupaten kepulauan sula, bahwa dalam pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan sana, saksi menemukan ada sejumlah kejanggalan dlam pengisian formulir c1 kwk seperti desa walau yang secara keseluruhan dalam berita acara formulir c1 kwk terdapat penambahan jumlah dalam daftar pemilih tambahan tb batas pengesahan tb dan pengajuannya dilakukan tujuh hari setelah komisi pemilihan umum mengumumkan dpt: nama yang terdapat dalam tb dan ditetapkan oleh kpu hanya terdapat dua orang, sedangkan dalam perhitungan yang kemudian ada seluruh tps tb seluruh tps desa walau pada tps terdapat dua orang, tps terdapat orang, tps terdapat tujuh orang, sehingga totalnya berjumlah orang jika dikurangi jumlah tb sebanyak orang maka terdapat selisih sejumlah orang yang seharusnya tidak masuk dalam tb bahwa terdapat orang pemilih siluman yang sengaja memilih tanpa menggunakan tanda identitas, saksi sudah mempersoalkan hal tersebut saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan ppk memerintahkan agar menghadirkan kpps pada tps tps bermasalah, namun kpps menyampaikan bahwa terdapat kesalahan dalam memasukkan data yang seharusnya data tb tersebut masuk dalam tb kejadian tersebut juga terjadi tps desa fardu, tb yang disahkan tercatat orang, tapi selanjutnya tercapainya orang, sehingga terdapat orang yang seharusnya tidak memilih namun menggunakan hak suaranya, permasalahan tersebut tidak selesai karena ppk beralasan bahwa mereka tidak berwenang untuk memutuskan hal tersebut, padahal sesungguhnya masalah ini akan selesai apabila ppk membuka data tb1 kwk dan tb2 kwk untuk meng cross check saat rekapitulasi pleno tingkat kecamatan, namun hal tersebut tidak dilakukan, ppk hanya mengesahkan angka angka perolehan pasangan calon saja, sedangkan masalah data pemilih tambahan akan diselesaikan tingkat pleno kpu kabupaten kepulauan sula, walaupun saat itu hadir anggota kpu kabupaten kepulauan sula yang bernama ramli dan yuni, namun mereka tetap tidak menyelesaikan masalah: bahwa ketika pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi mengetahui bahwa desa dan tps lain juga terdapat persoalan data pemilih tambahan yang tidak diselesaikan, namun kpu kabupaten kepulauan sula hanya menyatakan bahwa terjadi kesalahan pengisian formulir tetapi tidak meng crosscheck data nama pemilih tambahan tersebut: saksi menuangkan keberatannya tersebut dalam formulir keberatan tingkat kecamatan dan kabupaten, bahwa permasalahan pemilih siluman terdapat tps desa walau, tps desa fardu, tps desa biloba, tps desa biloba, tps desa waiting, tps desa mangan dan tps desa foi: seluruh saksi pasangan calon menandatangani c1 kwk dan berita acara, tps desa walau, kecamatan sarana, jumlah dpt adalahjumlah suara suara sedangkan dpt berjumlah ada pemilih yang menggunakan ktp kk dan pemilih yang menggunakan dpt: saksi tidak mempersoalkan keabsahan angka perolehan suara melainkan keabsahan orang yang menggunakan hak pilih: tb setelah ditetapkan seharusnya tidak dapat bertambah, sedangkan tb masih dapat bertambah: bahwa jumlah tb yang disahkan oleh kpu secara keseluruhan untuk kabupaten kepulauan sula adalah yang tersebar seluruh tps, namun dalam berita acara formulir c1 kwk jumlahnya bertambah menjadi orang: jumlah tb formulir c1 kwk sebanyak orang dan total dpt kabupaten kepulauan sula adalah jumlah suara sah adalah suara. asia fokaaya saksi mandat pasangan nomor urut tps desa biloba, tps desa biloba, jumlah dpt adalah yang menggunakan hak suara sejumlah orang, suara pasangan nomorada saat pencoblosan, sebanyak pemilih tb tidak menggunakan ktp atau identitas lain, dan diantara pemilih tersebut, terdapat orang yang masih bawah umur yang diikutsertakan oleh anggota kpps untuk ikut mencoblos, saksi menandatangani berita acara dan formulir c1 kwk, tps terdapat kpps bernama abdullah wasiat dan anis marseille yang membolehkan pemilih yang tidak memiliki ktp atau identitas lainnya untuk memilih, ilham angeles saksi adalah pemilih desa capalulu dan menjabat sebagai kepala desa capalulu, bahwa terdapat pemilih dalam tb dari tps yaitu tps tps dan tps pada saat pemungutan suara, pemerintah desa capalulu hanya mengeluarkan surat keterangan lain yang diakui secara sah yaitu surat keterangan domisili, bahwa dpt desa capalulu berjumlah pemilih, pemilih dalam dpt yang menggunakan hak suara sebanyak pemilih, pemilih yang menggunakan identitas lain seperti ktp, bahkan ijazah sebanyak pemilih: pemilih tambahan tersebut jumlahnya menyebar tps tps dan tps pemilih yang menggunakan ijazah tps sejumlah orang, tps terdapat orang, dan tps sejumlah orang, bahwa dari pemilih yang terdaftar dpt, sebanyak pemilih yang memberikan suara dan sebanyak pemilih tambahan. zulkifli magari saksi adalah simpatisan pasangan calon nomor urut saksi mencoblos tps desa waisakai, bahwa pada tanggal desember tim pasangan calon nomor urut memobilisasi masyarakat dari desa waisakai ibukota kabupaten kepulauan sula dengan tujuan mengikuti kampanye terakhir pasangan calon nomor urut bahwa keesokan harinya, pada tanggal desember memasuki minggu tenang, sekretaris tim pasangan calon nomor urut bernama basis makian mengundang seluruh masyarakat yang dimobilisasi dari desa waisakai rumahnya, basis makian sebagai sekretaris tim pasangan nomor urut membagikan uang sejumlah dan kartu nama pasangan calon nomor urut kepada masyarakat desa waisakai yang diundang saat itu, saksi melaporkan kejadian tersebut panas kecamatan, namun panas kecamatan menyatakan bahwa politik uang tidak diatur dalam undang undang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian pembagian uang tersebut panas kabupaten kepulauan sula dan panas kabupaten kepulauan sula menjawab hal yang sama, bahwa hal tersebut tidak diatur dalam undang undang dan bukan merupakan ranah panas:epulauan sula dengan jumlah penduduk jiwselanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut polres kabupaten kepulauan sula dan saksi diperintahkan untuk melaporkan panas, selanjutnya saksi menjemput paksa jaksa selaku gakkumdu kantor panas kabupaten kepulauan sula, kemudian dilakukan penyelidikan dengan memanggil penerima dan pelapor dari kasus money politics: hingga saat ini belum ada tindaklanjut terhadap persoalan money politics tersebut, laporan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti: saksi melihat sebanyak orang yang diberikan uang desa fardu rumah basis makian dan orang ini tersebar tps yaitu tps tps dan tps bahwa dari orang tersebut terdapat orang keluarga besar saksi, sehingga saksi langsung mendengar bahwa keluarganya tersebut memilih pasangan calon nomor urut bahwa kepala desa waisakai sangat aktif dalam memenangkan pasangan nomor urutgusti putu artha, s.p., si.undang undangsaya,ekepada pemilih. ahliundang undangiaundang undang. mendapat kesempatan memberikan suara pada tps tersebut.(uber), jujur dan adil (ilkada sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pilkada kabupaten kepulauan sula telah berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan damai, dan terbukti tidak ada satupun laporan dan rekomendasi panwaslih terkait dengan kinerja dan proses yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dalam hal ini oleh kpu kabupaten kepulauan sula. dalam pokok perkara keberatan pemohon terhadap hasil penghitungan suarakepulauan sulakepulauan sula sebagaimana data agregat kependudukan per kecamatan dak2) adalah (seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh) jiwa, sehingga berlaku ketentuan undang undang nomor tahun bahwa berdasarkanperolehan suara pemohon sebanyak (tujuh sebelas ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara, sedangkan peraih suara terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara sebanyak (delapan belas ribu tujuh belasseratus enam puluh sembilan) suara atau (nol koma sembilan puluh empat). sehingga dalil pemohon yang menyatakan persentase perolehan suara (nol koma tiga puluh lima) antara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar. terhadap seluruh hasil rekapitulasi tingkat tps, saksi saksi pemohon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani seluruh form tingkat tps dan terbukti tidak ada temuan dan rekomendasi panwaslih tentang adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh memohon. pemohon tidak menguraikan secara rinci dan detail mengenai letak kesalahan perhitungan dan penjumlahan perolehan suara masing masing pasangan calon, bahkan uraian permohonan pemohon merupakan asumsi belaka tanpa didasari bukti yang cukup meyakinkan. bahwa keberatan pemohon atas hasil penghitungan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula yang dibuat oleh memohon tidak berdasarkan alasan yang kuat, hasil penghitungan suara tersebut sebagaimana ditetapkan dalam suratkarena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah telah benar. bahwa keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor pts kpu kab x11 bukti tg tersebut telah menetapkan sebagai berikut: nama perolehan memamoaon sau ir. saleh marassabesy, mammamatman won zulfahri abdullah, s.ik bahwa menurut pemohon, telah terjadi kekeliruan penjumlahan pada hasil perolehan suara masing masing pasangan calon sebagaimana pada pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten kepulauan sula nomor pts kpu kab pemilukada xiikepada mahkamah konstitusi. telah dilakukan pada hari kamis tanggal desember pukul wit, bahwa permohonan ini diajukan pada hari minggu tanggal desember pukul wib sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan undang undangkeputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor pts kpu kab x11 yang seharusnya adalah: nama perolehan massa ata ir. saleh marassabesy, hendra this, pd. dan tahanan bahwa menurut memohon, hasil perolehan suara yang disampaikan oleh pemohon sehingga mendapatkan selisih suara pemohon sebagai pasangan calon yang memiliki suara terbanyak adalah tidak benar. oleh karena itu memohon akan menjelaskan tuduhan pemohon tentang pelanggaran memohon sebagaimana dalam pokok permohonan pemohon. tuduhan pemohon tentang memohon sengaja mengurangi jumlah perolehan suara pemohon sebanyak suara tps desa mangan kecamatan sarana tps desa mangan kecamatan sarana tanggapan memohon terhadap tuduhan pemohon pada halaman poin adalah sebagai berikut: berdasarkan form pemohon kekurangan tersebut berada pada tps dengan jumlah suara pemohon adalah suara. sementara berdasarkan form memohon, suara yang dimiliki oleh pemohon adalah suara.unyai suara tps akan tetapi pada saat itu pemohon tetap tidak menerima perbedaan data tersebut sehingga diadakan pencocokan data dengan membuka c1 kwk plant, hasilnya adalah data pada c1 kwk plant, suara pemohon adalah sesuai dengan data yang dimiliki oleh memohon yakni suara. sehingga sebesarada lagi persoalan. pemohon kembali lagi mencari cari dan mengada adakan persoalan setelah mengetahui kekalahannya untuk kemudian dibawa mahkamah konstitusi. bukti tc tuduhan pemohon bahwa memohon telah dengan sengaja memanipulasi penggunaan kertas suara tps desa walau kecamatan sarana tps desa walau tanggapan memohon terhadap tuduhan pemohon pada halaman (poinwalauadalah laki laki dan perempuan sehingga total adalah pemilih. (tc tb s d tb terjadi kekeliruan dalam pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara atau model c1 kwk.: poin seharusnya pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb adalah laki laki dan perempuan total pemilih: terdapat juga kekeliruan penempatan angka dalam kolom, yang seharusnya angka pada kolom laki laki dan angka pada kolom perempuan, akan tetapi yang terjadi adalah penempatan angka semuanya pada kolom perempuan sehingga terbaca menjadi sebelas akan tetapi total tb jumlahnya tetap pemilih: poin pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan ph) adalah sebanyak pemilih: poin pemilih daftar pemilih tetap tambahan tb pengguna ktp atau identitas kependudukan lainnya adalah laki laki dan perempuan total adalah pemilih:pep perempuan ran amar terdaftar dalam daftar pemilih tetap merawat nerirusi pemilih terdaftar dalam daftar demtantamaatoma, "|| demmrmsaneem pemilih pindahan ph) pemilih yang terdaftar dalam daftar dem tamara termal penggunaan ktp atau identitas dammarnama teman agaadalah tidak ada poin pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan ph) adalah tidak ada pada:sera naa perempuan urat terdaftar dalam daftar pemilih tetap kaa pemilih terdaftar dalam daftar deomtamtesamturma| pemilih terdaftar dalam daftar pemilih damage pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan tb penggunaan ktp atau identitas pesemasasananma pumarpemangraaa ii. data penggunaan surat suara poin jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah jiwa pilih: pada poin seharusnya surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tidak ada, poin jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah suara: poin jumlah surat suara yang digunakan adalah pemilih. na gls ulah go" persiapan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan man. bal jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena paw jung gree yegjkebahinatan ara bean terdapat kurang pemahaman penyelenggara terkait dengan jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos yang disamakan dengan jumlah suara tidak sah. jumlah surat suara tidak sah tersebut, seringkali masukkan dipasang penggunaan surat suara pada poin sebagaimana pada kasus diatas. dari uraian diatas, maka dapat dibantah dugaan pemohon sebagai berikut bahwa terkait dengan mobilisasi pemilih adalah tidak benar. bahwa seluruh pemilih dalam dpt menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis terpakai adalah asumsi yang salah karena pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap dpt) adalah pemilih, sementara masih terdapat surat suara. sisa suara tersebut digunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb serta jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak lembar: berdasarkan keterangan anggota pps walau sdr. lawan masuki bahwa benar terdapat pemilih dalam dpt telah meninggal dunia, terdapat pemilih bernama nurhasna sasha, tapi yang bersangkutan adalah pemilih tps desa walau dan bukan orang yang maksud sebagaimana dugaan pemohon, terdapat pemilih pada tps desa walau tidak berdomisili desa walau pada saat hari pencoblosan tanggal desember sebagaimana surat keterangan penduduk dari kepala desa walau kecamatan sarana dengan nomor down xii menurut memohon hal tersebut adalah wajar karena masih terdapat sisa surat suara lembar yang digunakan oleh pemilih dalam daftar pemilih tetap tambahan sebanyak pemilih dan terdapat sisa surat suara sebanyak lembar, bahwa tidak terdapat keberatan oleh saksi seluruh pasangan calon pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara tps. hal dapat terlihat dari seluruh form model c kwk, c1 kwk serta lampiran c1 kwk tandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, bahwa yang mendapatkan suara terbanyak atau sebagai pemenang tps desa walau adalah pasangan calon nomor urut pemohon) dengan selisih suara dengan pasangan calon nomor urut(tc tb s.d. tb tuduhan pemohon bahwa memohon dengan sengaja menambahkan tb siluman untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula nomor urut tps desa biloba kecamatan mangold tengah. tanggapan memohon terhadap tuduhan pemohon pada halaman huruf adalah sebagai berikut.pemilih daftar pemilih tetap tambahan tb )men ape maa terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilih terdaftar dalam daftar demmramteamterna| pemilih terdaftar dalam daftar demaadalah tidak ada poin pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan ph) adalah pemilihpop perempuan arang aemamaraa terdaftar dalam daftar pemilih tetap menata mati mia kai d2. pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb dammemetorm pemilih pindahan ph).dari uraian diatas, dapat dibantah dalil pemohon bahw. bahwa terjadi, hal ini disebabkan karena kurang pemahaman dari penyelenggara terkait dengan pengisian form sertifikat tersebut.biloba kecamatan mangold tengahpemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) adalah laki laki dan perempuan, sehingga total jiwa pilihd. poin seharusnya pemilih dalam daftar pemilih tetap tambahan tb ) arahan data perempuan urat mma terdaftar dalam daftar pemilih tetap demoniitrasnoss mai marasabessy, s.ik |h. sapi bawah sh& ir. taruk bahan | (berdasarkan tabel diatas pemohon berada peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak suara) memohon dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara pemohon sebanyak suara desa mangan kecamatan sarana: bahwa perbedaan hasil rekapitulasi dalam formulir dan formulir da1 desa mangan kec. sarana sebanyak suara, dimana perolehan suara pemohon berdasarkan form desa mangan, adalah sebagai berikut: tps suara bukti tps suara bukti tps suara bukti tps bukti suara, tps suara bukti dan tps bukti sehingga seluruh suara pemohon dari desa mangan adalah suara namun pada saat rekapitulasi tingkat ppk kec. sarana sesuai form da1 kwk tanggal desember jumlah perolehan suara pemohon desa mangan dikurangi suara sehingga hanya tinggal suara, bukti bahwa memohon telah denganmohon melakukan pembiaran terhadap pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb pemilih terdaftar dalam daftar domemamerm tolneemop kami tata perempuan juan sangat terdaftar dalam daftar pemilih damon pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb pemilih terdaftar dalam daftar dommemmatorspi dari penjelasan diatas dapat dibantah dalil pemohon bahwa memohobupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula nomor urut adalah tidak benar. hal ini karena kesalahan pengisian oleh kpps tps karena pemilih yang memilih menggunakan ktp diisi pada kolom tb yang seharusnya diisi pada kolom tbwaiting kecamatan mangold timurwaitingwaiting tidak terdapat pemilih tambahan tb berdasarkan tuduhan pemohon bahwa memohon bersama pasangan calon nomor urut, karena faktanya pengisian formdaftar pemilih tetap tambahan tb dengan demikian, tuduhan pemohon adalah tidak benar. terhadap perolehan suara tps desa waiting kecamatan mangold timur adalah pasangan calon urut yakni resmi latar dan ir. h.m. saleh marasabessy, si. adalah pemenang dengan perolehan suara sebesar suara, pasangan calon urut dengan perolehan suara sebesar suara, pasangan calon urut dengan perolehan suara sebesar suarauduhan pemohon bahwa memohon dengan sengaja menambahkan dpt untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula nomor urut dengan cara melakukan penambahan pemilih melalui dpt terhadap tuduhan pemohon dalam permohonannya tersebut hanyalah bersifat asumsi belaka. persoalan penambahan pemilih melalui dpt sebagaimana dalil pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana hubungan kausalitas terhadap adanya perubahan atau pergeseran suara masing masing pasangan calon sehingga menguntungkan pasangan calon tertentu. pemohon hanya mengasumsikan saja bahwa itu untuk pasangan calon urut padahal sesungguhnya adanya pemilih melalui dpt sesungguhnya tidak diketahui secara pasti memilih untuk pasangan calon mana.. tps desa fardu,fard: bahwa terjadi kesalahan pengisian data pada kolomtb tidak ada: poin pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan ph) tidak ada, poin, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah pemilih:,,:.d.mangan, kecamatan sarana tanggapan memohon terhadap tuduhan pemohon pada halaman huruf sebagai berikut: proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dilakukan pada saat pemungutan berlangsung. data pengguna hak pilih diisi berdasarkan fakta yang terjadi pada saat itu. bahwa terjadi kekeliruan dalam pengisian form sertifikat hasil penghitungan suara tps desa mangan. seharusnyahkan masuk untuk mencoblos bukti tc tb s d tb tn dan tn sehingga pada kolom data pemilih, poin seharusnya. tanggapan memohon terhadap tuduhan pemohon pada halaman huruf sebagai berikut:capalulu adalah pemilih laki laki dan perempuan sehingga total pemilih adalah pemilih, bukan pemilih sebagaimana dalil pemohon. bahwa tuduhan pemohon telah terjadi mobilisasi pemilih sebanyak orang adalahtuduhum andrea san ry nin9anenenektan perguruan tinggi negeri badan hukum triwulan . kelebihan pencairan triwulan sebelumnya senen kebutuhan bersih ereestaa ptn badan hukum lo. rektor, pemakan aan anna antnin badan hukum triwulan sebelumnya. tang,psnisrasi kementerian bel birohukum oey niponakuntansi tanda terima senilai jumlah bruto bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum tahun anggaran ocean nomor bukti gunakan ena ana kode akun pakananaetenana naas akuntansi tanda terima sudah terima dari: akaaanaatanaa ane jumlah uang kaataananaakanaaa alan aan ena untuk pembayaran knakakakna aan aan akan ana perguruan tinggi negeri badan hukum a.n. kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, petunjuk pengisian akuntansi tanda terima senilai jumlah bruto bantuan pendanaan perguruan tinggi negeripit. kepala bagian aglufitisttasi kementerian nan 8iro umum and kerja nin9730213 lirakatakana aan kanan jabatan pnkknanaa nana. s), sejumlah rp. iii.rektor,idiisi kementerian psp siroumum andriansyaen nin9 jalapekknaaennaanaaa kemenakan kode satuan kerja dankanakan kena banana nana lean nomor tanggal dipa .islam kementerian agamaakun (dalam rupiah) akuntansi spam. petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab belanja (spt) uraian isian:jlfministasi kementerian aan biro umum and syah ningpenyelenggaraan tridharma perguruan tinggi luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada ptn badan hukum,: dan realisasi penerimaan dan saldo kas ptn badan hukum pada tahun sebelumnyapendidikan dan kebudayaan atau menteri agama selaku pa, sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan apbn. kementerian pendidikan dan kebudayaan atau kementerian agama kan dan kebudayaan atau kementerian agamaatau kementerian agama untuk diteliti, dan aparat pengawasan internal pemerintah kementerian pendidikan dan kebudayaan atau kementerian agamadana bantuan pendanaan ptn badan hukum dialokasikan dalam apbn dan atau apbn perubahan pada bagian anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama. berdasarkan alokasi danaantuan pendanaan ptn badan hukum yang telah dialokasikan dalam apbn dan atau atau menteri agama. dalam rangka pelaksanaan anggaran bantuan pendanaan ptn badan hukum, menteri pendidikan dan kebudayaan atau menteri agama:daftar perhitungantanggung jawab mutlak,,ncairan bantuan pendanaan ptn badan hukum sebagaimana dimaksud pada yang digunakan untuk penyelenggaraan penelitian mengacu pada ketentuan yang diatur oleh menteri pendidikan dan kebudayaan atau menteri agammenteri pendidikan dan kebudayaan, atau menteri agamalakukan evaluasi danatau menteri agamain badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kementerian pendidikan dan kebudayaan atau kementerian agama secara berkaladalam hal diperlukan, kementerian keuangan dapat melaksanakan monitoring dpenerimaan negara bukan pajak minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan telah diatur: bahwa ketentujdih.semen&li.go.idperlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dtjdih.kemenkes&u.go.idketentuan ddiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. apbn yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi bbm tertentu dan lpg tabung kg. jdih.kemenkes.go.id(seratus persen) dari total peningkatan belanja subsidi jenis bbm tertentu dan lpg tabung kg.jdih.kemenketfgo.id .. migas yang dihitung dengan formula sebagaimana dimaksud pada hurufkenaikan pnb migas yang dibagihasilkan. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.sb, kepala bagian administrasi kementerian aah mas soeharto nip 1969092219900110014m jdih.kemenkeu.go.id |
Subsets and Splits