text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
mid tambahan lembaran negara r.i. komponen modal inti (((((buffer)perlu menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dalam suatu peraturan otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan profil risiko adalah profil risiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. angka adalah seluruangkapengertian kerugian atas pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai imbalan kerja,1yang dimaksud dengan kepentingan non pengendali adalah kepentingan bukan pengendali sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.mengenai kombinasi bisnisdiperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti utama. contoh aset tidak berwujud antara lain copypadalaporan posisi keuangan (neraca)portapadaoption),option) setelah lewat tahun kelima. dalam kondisi ini,option).rasio komm adalah perbandingan antara modal bank dengan attrapat umum pemegang saham atau rapat anggotll,ketentuan peraturan perundang undangan mengenai surat utang negara, dan surat berharga syariah negara sbs) sebagaimana dimaksud dalam ketentuandan yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yaitu: surat berharga yang dikategorikan sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau surat berharga yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual yang didukung komitmen dari bank untuk: memiliki surat berharga tersebut hingga jatuh tempo:yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui otoritas jasa keuanganpadalaporan posisi keuangan (neraca)mengenai instrumen keuangbulan ketiga, dan bulbulan keempat, dan bulproses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, pedoman penggunaan data apabila data harga pasar aktual tidak tersedia (unobservable) yang mencerminkan asumsi bank bahwa data tersebut merupakan data yang akan digunakan oleh pasar dalam proses, dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidentasedikitnilai wajar adalah nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan mengenai pengukuran nilai wajar atau agen lainnya atau mutasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling sedikitask price (offer price) adalah harga jual yang dinotasikan oleh sumber yang independen. dalam melakukan valuasi nilai wajar, bank harus memaksimalkan penggunaan data harga pasar aktual (observance input) dan meminimalkan penggunaan data yang bukan merupakan data harga pasar aktual atau yang ditetapkan dengan menggunakan suatu model teknik penilaian (unobservable)sedikit jangka waktu, tingkat bunga atau: model penetapan harga opsi (option pricing models):: pemisahan tugas dan kompetensi pihak pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model: memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model atau teknik penilaian oleh fungsi yang independen, prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model atau teknik penilaian, direksi bank harus memahami valuasi posisi trading book maupun posisi nilai wajar lainnya yang dihitung dengan menggunakan model dan memahami ketidakpastian, data yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar adalah data pasar aktual dan harus dilakukan kaji ulang secara berkala: metodologi penilaian yang berlaku umum untuk produk tertentu sedapat mungkin untuk digunakan, model yang dikembangkan harus menggunakan asumsi yang tepat, dan bank harus memiliki salinan model yang akan digunakan untuk memeriksa hasil valuasi secara berkala: dan satuan kerja manajemen risiko harus mengetahui kelemahan model yang digunakan dalam valuasi nilai wajar.sedikitlaporan posisi keuangan (neraca)antara lain mencakup::: dan terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi,laporan posisi keuangan (neraca) dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengawasan aktif direksi dan dewan komisarisyang dimaksud dengan penilaian kecukupan modal antara lain proses yang mengkyang dimaksud dengan pemantauan dan pelaporanyang dimaksud dengan pengendalian internal dan laporan perhitungan rasio komm. cukup jelas. profil risiko didasarkan pada hasil self assessment bank. laporan perhitungan komm sesuai profil risiko mencakup antara lain: strategi pengelolaan modal: identifikasi dan pengukuran risiko material, dan cc. penilaian kecukupan modal.yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bapada laporan posisi keuangan (neraca) setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. hurufategoripengurus. cukup jelas. cukup jelas ekspansi bisnis bank. cukup jelas.aturan perundang undangan dan standar akuntansi keuangan. angka cukup jelas. huruf yang termasuk komponen modal inti tambahan antara lain meliputi:angkaangka |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. utang. sukuk. pemodal profesionaldengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang bahwa pertumbuhan pasar modal berperan penting dalam menyokong perekonomian nasional, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan pasar modal perlu memperluas kesempatan bagi emiten untuk memperoleh dana melalui pasar modal dan memberikan alternatif investasi bagi pemodal profesional melalui penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profemberikan landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan dalam rangka penawaran efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional,ebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca sebagai berikut: penawaran umum ini merupakan penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional . efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional hanya dapat ditawarkan dan atau dijual kepada pemodal profesional. emiten wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai penawaran umum paling lambat (satu) hari kerja setelah disampaikannya pernyataan pendaftaran,emiten dapat melakukan pengumuman keterbukaan informasi mengenai penawaran umum paling sedikitbukti pengumuman keterbukaan informasi mengenai penawaran umum sebagaimana dimaksud pada danyang dimuat dalam keterbukaan informasi mengenai penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit meliputi: prakiraan tanggal terkait penawaran umum, jenis, jumlah maksimum efek yang ditawarkan, dan prakiraan suku bunga atau prakiracc. rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, ringkasan mengenai analisis pembahasan manajemen, ringkasan mengenai faktor risiko, kantor penjamin emisi efek, dan atau situs web emiten atau situs web penjamin emisi efek. dalam hal emiten akan melakukan penawaran awalrospektus awal dan info memo, penawaran awal tersebut hanya dapat dilakukan setelah emiten mengumumkan keterbukaan informasi mengenai penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam bab pengumuman perubahan dan atau tambahan informasi paling lambat (satu) hari kerja: perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam jika terdapat perubahan dan atau tambahan informasi: dan tanggal efektif, dapat melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud padaemiten wajib menyampaikan bukti pengumuman keterbukaan informasi mengenai penawaran umum sebagaimana dimaksud pada dan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud. bab masa penawaran umum, penjatahan, dan laporan hasil penawaran umum dalam penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional, emiten atau penjamin emisi efek jika menggunakan penjamin emisi efek, harusefek memenuhi kriteria pemodal profesional untuk tujuan penjatahan pemesananemiten wajib melaksanakan penawaran umum paling lambat (satu) hari kerja setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. masa penawaran umum sebagaimana dimaksud pada paling singkat (satu) hari kerja dan paling lama (tiga) hari kerja. penjatahan efek untuk suatu penawaran umum efek wajib diselesaikan paling lambat (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum. penyerahan efek beserta bukti kepemilikan efek wajib dilakukan kepada pembeli efek dalam penawaran umum paling lambat (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. emiten atau penjamin emisi efek, jika menggunakan penjamin emisi efek, wajib menyampaibab vii penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional dapat dilakukan secara bertahap. dalam hal emiten melakukan penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional secara bertahap, berlaku ketentuan sebagai berikut: emiten atau peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan sukuk, kecuali, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mengikuti peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan cc. pelaksanaan penawaran efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional tahap kedua dan seterusnyamengenai masa penawaran umum wajib dilakukan paling singkat (satu) hari kerja dan paling lama (tiga) hari kerja. pada halaman kulit muka prospektus dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam emiten wajib mencantumkan: pernyataan prospektus penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional kepada pemodal profesional yang akan diterbitkan selama periode penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional. emiten harus memuat pernyataan dengan huruf cetak tebal dalam informasi tambahan dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional tahap kedua dan seterusnya, yaitu: penawaran umum ini merupakan penawaran efek bersifat utang dan sukuk kepada pemodal profesional tahap ke . dari penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan sukuk kepada pemodal profesional yang telah menjadi efektif , penawaran umum ini merupakan penawaran efek bersifat utang kepada pemodal profesional tahap ke . dari penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang kepada pemodal profesional yang telah menjadi efektif , atau cc. penawaran umum ini merupakan penawaran sukuk kepada pemodal profesional tahap ke . dari penawaran umum berkelanjutan efek bersifat sukuk kepada pemodal profesional yang telah menjadi efektif . bab viii perdaganganhanya dapat dijual kepada pemodal profesional. dalam hal perdagangan atas efek sebagaimana dimaksud padaefek sebagaimana dimaksud padapembeli efek sebagaimana dimaksud dalam dan wajib menyatakan kepada perantara pedagang efek atau kustodian bahwa pembeli efek memenuhi kriteria sebagai pemodal profesional. perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam wajib menolak instruksi beli dan kustodian sebagaimana dimaksud dalam wajib menolak instruksi pemindahbukuan dalam hal pembeli efek bukan merupakan pemodal profesionlakukan penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional sampai denganlampiransurat pengantar pernyataan pendaftaran nomor . . (domisili), . (tgl bln thnumum otoritas jasa keuangan efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional u.p: kepala eksekutif nama emiten pengawas pasar modal jakarta. bersama ini kami mengaju" dalam rangkap . sebagai berikut: emiten takkan antenna aan kanan nama lengkap nnanananannananalananaana aan alamat lengkap anananan ana ana anna bentuk hukum makanan anna aan nomor dan tanggal akta oom anakan pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) pengesahan jan nnenanannnanannanaaa af . nomor dan tanggal orenkekan ena pengumuman dalam berita negara republik indonesia sehubungan dengan huruf atas domisili emiten makanan tekanan aan aan nomor surat izin usaha oom emiten kegiatan usaha emiten? coco mnnnanannlnan rencana jadwal penawaran cook umum daftar dokumen yang neenenannkananananaaanaa (nama jelas dan tanda tangan anggota direksi yang berwenang) diisi sesuai dengan penawaran umum yang dilakukan. diisi sesuai dengan nama emiten. pernyataan emitenemiten denanatanananannaanananaan nana aan aan ana anna kegiatan usaha denanananananannananan ana ana aan ana aan alamat denanatanananannaanananaan nana aan aan ana anna telepon dan faksimili .i.ooceeenennnannnnnnlana dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional" sejumlah.oo.obenanatanalaaeesa,efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional , dan atau cc. membatalkan penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional"? ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan,emenkeu (tempat) ,danakkanaananan kanan aan kaka alamat penananananananananana anna aan nana dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional#fketek,pemodal,,dalam pernyataan pendaftaran sehubungan dengan penawaran umum ini,sanggup menyerahkan semua informasi, fakta,untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon pemodal indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan. empat) rofesi penunjang pasar modal akuntan publik notaris konsultan hukum penilai") kami yang bertanda tangan bawah ini: nama profesi penunjang pasar modal . woman nama direksi rekan nanakkakanaanana kanan ana alamat donaaaa antenna laa ana maankaaaaa nomor std nanakkakanaanana kanan ana bertindak sebagai profesi penunjang pasar modal akuntan publik notaris konsultan hukum penilai") dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional? sejumlah kenkanennananneena yang dilakukan oleh . (nama emiten,ooooonenaee akuntan publik notaris konsultan hukum penilai!),,2) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, kami yakin bahwa tidak terdapat hal yang dapat menghambat terlaksananya penawaran umum ini,: danefek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional?(t(nama jelas dan tanda tangan) coret yang tidak perlu. diisi sesuai dengan penawaran umum yang dilakukan. untuk notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinyaalur proses penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional pengumuman perubahan tambahan penyampaian laporan pernyataan info dan pendaftaran dir "esa umum lpu) jawaban atas fangumaman perubahan tambahan berakhirnya masa era penata usa informasi s1hk shk 3hk ss1hk masa penawaran umum dea peranan tambahan informasi dimulainya masa efek penawaran umum ditetapkan jakarta surat pernyataan pada tanggal efektif alur proses penawaran umum ini hanyalah ketua dewan komisioner gambaran singkat dari keseluruhan proses otoritas jasa keuangan. penawaran umum. tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum secara lengkap tetap mengacu pada peraturan ttd otoritas jasa keuangan nomor, poj. simbol santoso mengenai akuntan publik dan terdaftar otoritas jasa keuangantidak wajib memperoleh hasil pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukukecuali penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional dilakukan secara bertahap. efediterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan ditatausahakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian. bab pemodal profesional pemodal profesional terdiri atas: lembaga jasa keuangan, dan pihak selain lembaga jasa keuanganlembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bank, dana pensiun, cc. perusahaan asuransi, manajer investasi termasuk produk investasi yang dikelola dan atau nasabah yang diwakilinya, dan perusahaan efek. pihak selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: orang perseorangan10. (se3. (tiga, atau badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi20. (dua 6. (enam. persyaratan kemampuan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas efek bagi pihak selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat digantikan dengan penggunaan jasa penasihat investasi. bank sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bank umum, bank umum syariah, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri. perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasalaman investasi pasar modal sebagaimana dimaksud dalam dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek. bukti kepemilikan aset bersih bagi pemodal profesional yang merupakan: orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dibuktikan dengan pernyataan yang didukung dengan dokumen kepemilikan aset, dan badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dibuktikan dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit sebelum penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk dilakukan. pemodal profesional yang akan membeli efek bersifat utang dan atau sukumenyatakan kepada emiten atau kepada penjamin emisi efek jika menggunakan penjamin emisi efek, bahwa pemodal profesional memenuhi kriteria sebagai pemodal profesional sebagaimana dimaksud dalamefek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional yang wajib ditandatangani oleh pemodal profesional. bab iii pernyataan pendaftarpaling sedikit harus terdiri atas: surat pengantar pernyataan pendaftaran yang disusudisampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk, pendapat dari segi hukumdan untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanyacc.jika terdapat peringkat, perjanjian penjaminan emisi efek, jika menggunakan penjamin emisi efek, kontrak perwaliamanatan, perjanjian penanggulangan, jika terdapat penanggung, pernyataan dari emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format pernyataan emite, jika menggunakan penjamin emisi efek, sesuai dengan format pernyataan penjamin pelaksana emi tidak harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufbab prospektus dan keterbukaan informasi prospektus sebagaimana dimaksud dalam hurufkecuali kewajiban untuk memuat: bagian mengenai pernyataan utang, dan bagian mengenai ikhtisar data keuangan pentingselain pengecualian sebagaimana dimaksud pada emiten dikecualikan dari kewajiban untuk memuat bagian pendapat dari segi hukum dan laporan keuangan dalam prospektus. pada bagian luar kulit muka prospektus harus ditambahkan pernyataan dalam huruf kapital bercetak |
lembaran negara republik indonesia sekuritisasirmedia perbankan, diperlukan alternatif sumber pendanaan bagi bank selain dana pihak ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sekuritisasi aset: bahwa aktivitas sekuritisasi aset dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank yang memiliki eksposur sekuritisasi sehingga mempengaruhi permodalan bank, bahwa aktivitas sekuritisasi aset merupakan produk keuangan global dengan kompleksitas yang tinggi sehingga diperlukan penerapan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan dan sesuai dengan standar internasional,dpemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada wajib dilengkapi dengan pendapat dari segi hukum yang independen. dalam hal diperjanjikan kemungkinan untuk melakukan penukaran aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), dalam perjanjian harus mencantumkan persyaratan paling sedikit: jangka waktu penukaran aset keuangan atau aset syariah paling lama (enam puluh) hari sejak perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani, dan nilai aset keuangan atau aset syariah yang dapat dipertukarkan paling banyak sebesar (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). bagian ketiga bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung credit enhancement)dalam huruf dapat memberikan fasilitas kredit pendukung credit enhancement) berupa fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility)y dan atau fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility).pada wajibyang diberikan, dan jangka waktu fasilitas. jumlah fasilitas penyediaan kredit pendukung credit enhancement) sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian sekuritisasi aset. bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung credit enhancement) wajib memperhitungkan eksposur kredit pendukung credit enhancementkredit pendukung credit enhancement)bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia fasilitas likuiditas liquidity facility) bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia fasilitas likuiditas liquidity facility) sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan:likuiditas liquidity facility) yang diberikan: dan jangka waktu perjanjian, menetapkan jangka waktu fasilitas likuiditas liquidity facility) paling lama (sembilan puluh) hari: cc. menyediakan fasilitas yang hanya dapat ditarik dalam hal: aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berkualitas lancar dan bernilai paling sedikit sama dengan jumlah penarikan fasilitas likuiditas liquidity facility), atau telah memperoleh jaminan kredit pendukung credit enhancement) atas seluruh aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dalam hal aset keuangan atau aset syariah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka jumlah fasilitas likuiditas liquidity facility) yang dapat ditarik oleh penerbit adalah jumlah terkecil antara: jumlah aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang berkualitas lancar, jumlah aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang tidak berkualitas lancar namun telah dijamin oleh kredit pendukung credit enhancement)atau aset syariah yang mendasari (underlying) dibandingkan dengan hak investor, hanya dapat digunakan untuk mengatasi ketidaktaatan (mismatch) dan langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada investor, dan tidak dapat ditarik setelah seluruh kredit pendukung credit enhancement) digunakan. bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia fasilitas likuiditas liquidity facility) wajib memperhitungkan eksposur fasilitas likuiditas liquidity facilityfasilitas likuiditas liquidity facility) mengacu pada lampiran dan lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari peraturan otoritas jasa keuangan ini. bagian kelima bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia jasa service) bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia jasa service) sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan paling sedikit: membuat perjanjian pada awal aktivitas sekuritisasi aset, dan memiliki sistem administrasi yang memadai. bank sebagai penyedia jasa service) dapat melakukan pembelian kembali clean up call). pembelian kembali clean up call) sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian keenam bank yang melakukan aktivitas sebagai investor bank yang melakukan aktivitas sebagai investor sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat memiliki eba atau bebas melalui: pembelian secara tunai, atau tukar menukar dengan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). bank dapat memiliki eba atau bebas melalui tukar menukar dengan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal bank juga melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator). eba atau bebas yang dimiliki oleh bank diperlakukan sebagai penyediaan dana dan wajib diperhitungkan dalam attr. perhitungan attr sebagaimana dimaksud pada untuk penyediaan danaujuh bank yang melakukan aktivitas sebagai bank kustodian bank yang melakukan aktivitas sebagai bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menjalankan kegiatan bank kustodian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bank yang melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) dan atau penyedia jasa service) dilarang melakukan aktivitas sebagai bank kustodian untuk transaksi yang sama. bab iii batas maksimum pemberian fasilitas jumlah maksimum pemberian fasilitas yang dapat diberikan oleh bank yang juga melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) dalam bentuk: kredit pendukung credit enhancement), fasilitas likuiditas liquidity facility), atau pembelian eba atau bebas, masing masing sebesar 10y6 (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). bank sebagai kreditur awal originator) yang juga dan investor hanya dapat menyediakan seluruh fasilitas dalam sekuritisasi aset paling banyak (dua puluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). bab pelaporan bank yang melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan: laporan rencanaenam puluh) hari sebelum perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani, dan laporan pelaksanaanatau aset syariah ditandatangani. bank yangy dan atau bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan hurufsebagaimana dimaksud pada dan atau wajib dilengkapi dengan data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas sekuritisasi aset. dalam hal bank melakukan lebih dari (satu) aktivitas dalam sekuritisasi aset, bank wajib menyampaikan laporan seluruh aktivitas sebagai satu kesatuan. laporan rencanawajib memuat paling sedikit: informasi umum mengenai: tujuan pengalihan aset keuangan atau aset syariah yang dihubungkan dengan rencana strategis bank dan rencana penggunaan dana yang diperoleh, jenis dan nilai buku aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), hasil penilaian (appraisal) serta perkiraan penerimaan dari pengalihan aset keuangan atau aset syariah, lembaga pemeringkat yang akan melakukan pemeringkatan eba atau bebas dan perkiraan hasil peringkat dalam hal tersedia, perkiraan nilai eba atau bebas yang akan diterbitkan, konsep perjanjian sekuritisasi aset, informasi aktivitas lain dalam sekuritisasi aset yang akan dilakukan oleh kreditur awal originator), termasuk aktivitas sebagai penyedia jasa service), informasi pihak lain yang akan melakukan aktivitas lain dalam sekuritisasi aset: dan kesesuaian dengan prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, informasi calon penerbit yang paling sedikit meliputi: nama dan bentuk badan hukum penerbit, struktur kepemilikan dan pengurus termasuk pemilik dan atau pengurus manajer investasi dan bank kustodian dalam hal penerbit berbentuk kik eba atau kik bebas, dan anggaran dasar atau perjanjian antara manajer investasi dengan bank kustodian dalam hal penerbit berbentuk kik eba atau kik bebas, informasi perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum komm) kreditur awal originator) untuk beberapa kondisi paling sedikit meliputi: rasio komm pada posisi akhir bulan sebelum aset keuangan atau aset syariah dialihkan, simulasi rasio komm setelah aset keuangan atau aset syariah dialihkan, dan simulasi rasio komm setelah penyediaan seluruh fasilitas dalam aktivitas sekuritisasi aset dalam hal bank melakukan aktivitas selain sebagai kreditur awal originator), informasi manajemen risiko yang berisi analisis dampak pengalihan aset keuangan atau aset syariah serta pelaksanaan aktivitas lain dalam sekuritisasi aset terhadap profil risiko kreditur awal originator): dan dokumen pendukung lain yang dianggap perlu. laporan pelaksanaanmemuat paling sedikit: informasi umum mengenai realisasi pengalihan aset keuangan atau aset syariah dibandingkan dengan rencana yang telah dilaporkan, informasi dan dokumen baru atas perubahan dari setiap jenis informasi yang disampaikan pada laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah sebagaimana dimaksud pada cc. informasi cara pembayaran aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), informasi perhitungan rasio komm kreditur awal originator) untuk beberapa kondisi yaitu: sebelum, setelah dengan memperhitungkan perubahan modal dan attr akibat pengalihan aset keuangan atau aset syariah, dan setelah penyediaan seluruh fasilitas dalam aktivitas sekuritisasi aset pada posisi akhir bulan sebelum perjanjian ditandatangani dengan memperhitungkan: perubahan modal dan attr akibat pengalihan aset keuangan atau aset syariah, dan perubahan modal dan attr akibat penyediaan seluruh fasilitas, dalam hal bank melakukan penyediaan fasilitas dalam aktivitas sekuritisasi aset: ringkasan pendapat dari segi hukum yang independen, salinan dokumen perjanjian sekuritisasi aset yang meliputi: pengalihan aset keuangan atau aset syariah antara bank sebagai kreditur awal originator) dengan penerbit, aktivitas lain dalam sekuritisasi aset antara bank sebagai kreditur awal originator) dengan penerbit, dan atau aktivitas lain dalam sekuritisasi aset oleh pihak yang bukan merupakan kreditur awal originator), laporan atau dokumen lain yang disampaikan oleh bank yang menerbitkan produk dan melaksanakan aktivitas baru, dalam hal kreditur awal originator) melakukan aktivitas lain dalam sekuritisasi aset: dan informasi kesesuaian dengan prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. laporan bank atau bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam memuat paling sedikit: informasi umum mengenai: jenis, jumlah, dan jangka waktu fasilitas yang diberikan, salinan perjanjian fasilitas, dan informasi kesiapan sistem administrasi bank untuk pelaksanaan fungsi penyedia jasa service) atau bank kustodian, informasi perhitungan rasio komm bank setelah penyediaan fasilitas pada posisi akhir bulan sebelum tanggal penandatanganan perjanjian, informasi analisis dampak pemberian fasilitas terhadap profil risiko bank, informasi dan atau dokumen pendukung lain yang dianggap perlu, dan informasi kesesuaian dengan prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. bank umumsekuritisasi aset adalah proses penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beracun aset atau penerbit efek beracun aset syariah yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan atau aset syariah dari kreditur awal (originator)y yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beracun aset kepada investor atau pembayaran yang berasal dari dana penerbit. efek beracun aset yang selanjutnya disingkawal (originator). efek beracun aset syariah yang selanjutnya disingkat bebas adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset syariah yang dialihkan oleh kreditur awal (originator) dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. penerbit eba atau bebas yangkontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah kik bebas), penerbit efek beracun aset berbentuk surat partisipasi (eba sp) atau penerbit efek beracun aset syariah berbentuk surat partisipasi (ef bas sp), entitas bertujuan khusus, atau bentuk lain sesuai peraturan perundang undangan, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas sekuritisasi aset. kreditur awal originator) adalah: pihak yang mengalihkan aset keuangan atau aset laporan bank sebagai penyedia jasa service) yang melakukan pembelian kembali clean up call) memuat informasi sebagaimana dimaksud pada serta informasi tambahan paling sedikit meliputi: alasan melakukan pembelian kembali clean up call): nilai tercatat sisa aset keuangan atau aset syariah yang dibeli kembali dan persentase terhadap nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying): rincian biaya dan pendapatan dari pelaksanaan aktivitas penyedia jasa service) selama (tiga) bulan terakhir, rincian arus kas dari sisa aset keuangan atau aset syariah yang dibeli kembali selama (tiga) bulan terakhir, dan sisa fasilitas kredit pendukung credit enhancement) dalam hal bank juga melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung credit enhancements). bank wajib melaporkan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi. laporan sebagaimana dimaksud pada yaitu: laporan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi untuk bank secara individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan, bagi bank yang memiliki perusahaan anak. laporan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan. dalam hal pelaporan daring (online) kepada otoritas jasa keuangan belum dapat dilakukan, laporan disampaikan secara luring (offline). batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada secara luring (offline) ditetapkan sebagai berikut: laporan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi untuk bank secara individu disampaikan paling lambat tanggal (enam) bulan berikutnyapaling lambat tanggal (dua puluh satu) bulan berikutnya. dalam hal batas waktu penyampaian. bagi bank umum syariah, tata cara penyampaian laporan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada dan batas waktu penyampaian laporan secara luring (offline) sebagaimana dimaksud padadalam hal sistem pelaporan otoritas jasa keuangan tersedia, laporan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai laporan periodik bank umum. laporan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan mulai posisi bulan april laporan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan,dengan ketentuselain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam bankdalam bank umum syariah yang, danb ketentuan peralihan sampai dengan pelaporan posisi bulan maret perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi mengacu pada:mulai posisi bulan april perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. mulai posisi bulan april laporan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi yang semula dilaporkan melalui laporan berkala bank umum labu) menjadi dilaporkan secara luring (offline) sebagaimana dimaksud dalam dengan berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini: peraturan sebagai berikuttabel eksposur sekuritisasi dalam formulir danyang tidak tercakup dalam ketentuan mengenai sekuritisasi aset dalamdalam formulir i.a, formulir i.c, formulir ila, dan formulir ii.cabel eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam dalam formulir i.b dan formulir ii.bicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal april peraturan sebagai berikut: surat edaran bank indonesia nomor dpn perihal pedoman penyusunan standard operating procedure sop) administrasi kredit pemilikan rumah dalam rangka sekuritisasi: angka huruf mengenai cakupan produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan kelompok kegiatan usaha terkait sekuritisasi aset lampiran iiian angka huruf mengenai cakupan produk dan aktivitas berdasarkan buku terkait sekuritisasi aset lampiran surat edaran otoritas jasa keuangan nomor seok. tentang kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkanrhitungan attr atas eksposur sekuritisasi beberapa istilah dalam perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi sekuritisasi tradisional sekuritisasi tradisional adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit eba atau bebas yang didasarkan padadengan arus kas dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlyingmbayaran kepada investor tergantung dari kinerja aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dan pembayaran dimaksud bukan merupakan kewajiban kreditur awal originator). pembagian kelas (tranche) dalam sekuritisasi berbeda dengan tingkatan senior atau subordinasi dalam instrumen surat utang biasa. kelas (tranche) junior pada sekuritisasi dapat menyerap kerugian, tanpa menganggu pembayaran sesuai kontrak pada kelas (tranche) yang lebih senior. sementara pada instrumen surat utang biasa, subordinasi dalam suatu struktur surat utang senior atau subordinasi mencerminkan prioritas hak tagih dalam proses likuidasi. sekuritisasi sintetis sekuritisasi sintetis adalah struktur sekuritisasi aset yang paling sedikit terdiri dari (dua) kelas (tranche) dengan posisi risiko berserta yang mencerminkan tingkatan risiko kredit yang berbeda yang seluruh atau sebagian risiko kredit dari kelompok aset atau eksposur yang mendasari (underlying) dialihkan melalui penggunaan instrumen untuk memitigasi risiko kredit, seperti garansi atau derivatif kredit yang digunakan untuk melindungi risiko kredit dari portofolio aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). dengan demikian risiko yang dihadapi investor tergantung dari kinerja kelompok aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). bank yang melakukan sekuritisasi sintetis tetap harus memperhitungkan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dalam perhitungan attr untuk risiko kredit dan bank tidak diperkenankan mengurangkan nilai attr dengan menggunakan teknik mitigasi risiko kredit yang digunakan dalam sekuritisasi sintetis. asset backed commercial paper asset backed commercial paper abc) adalah surat berharga komersial dengan jangka waktu paling lama (satu) tahun yang dijamin dengan sekumpulan aset atau eksposur yang dimiliki oleh suatu entitas bertujuan khusus, yang tidak termasuk dalam model pailit, dalam hal kreditur awal originator) mengalami kepailitan. credit enhancing interest only strip credit enhancing interest only strip adalah aset yang merupakan valuasi arus kas atas marjin pendapatan masa mendatang (future margin income) yang bersifat subordinasi. amortisasi dini early amortization) syariah kepada penerbit, atau pihak yang menjadi sponsor entitas bertujuan khusus dalam penerbitan surat berharga asset backed commercial paper abc) atau surat berharga sejenis lain yang bertujuan untuk mengambilalih eksposur dari pihak ketiga. entitas referensi reference entity) adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (obligat) dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), termasuk: penerbit dari surat berharga dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa surat berharga, atau pihak yang berkewajiban untuk melunasi dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa kredit atau pembiayaan, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ituatau aset syariah yang mendasari (underlying) untuk pembayaran kepada investorketidaktaatan (mismatch) pembayaran kewajiban kepada investor. penyedia kredit pendukung credit enhancement) adalah pihak yang menyediakan kredit pendukung credit enhancement). penyedia fasilitas likuiditas liquidity facility) adalah pihak yang menyediakan fasilitas likuiditas liquidity facility)lain dalam mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan atau aset syariah amortisasi dini (early amortization) adalah mekanisme padayang memungkinkan investor dilunasi atau dibayar lebih cepat sebelum eba atau bebas jatuh tempo sehingga klaim investor (investor interest) atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) menjadi berkurang.adalah sekuritisasi aset yang sebagian atau seluruh aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa fasilitas dengan baki debut atau penarikan fasilitas pada masa depan (future draw) atas kredit atau pembiayaan revolving. contoh kredit atau pembiayaan revolving adalah tagihan kartu kredit atau kartu pembiayaan (sharia card) dan kredit atau pembiayaan modal kerja. perjanjian sekuritisasi aset dengan mekanisme amortisasi dini (early amortization) dianggap tidak memenuhi persyaratan jual putus, dalam hal memenuhi karakteristik sebagai berikut: bank sebagai kreditur awal originator) mengalihkan kepemilikan atau risiko kredit dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang sebagian atau seluruhnya terdiri atas fasilitas kredit atau pembiayaan revolving, dan terdapat klausul amortisasi dini pada transaksi sekuritisasi yang menyebabkan: klaim bank sebagai kreditur awal originator)enior atau setara dengan investor menjadi bersifat subordinasi, klaim bankubordinasi terhadap investor menjadi lebih bersifat subordinasi terhadap pihak lain: atau meningkatkan eksposur bank terhadap kerugian yang terkait dengan fasilitas kredit atau pembiayaan revolving yang merupakan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dari transaksi sekuritisasi aset. bank sebagai kreditur awal originator) dapat mengeluarkan kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang telah dialihkan kepada penerbit dari perhitungan attr walaupun terdapat klausul amortisasi dini (early amortization) sepanjang persyaratan jual putus sebagaimana dimaksud dalam terpenuhi serta transaksi sekuritisasi aset memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: replenishment structures dengan eksposur yang mendasari (underlying) bukan merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan revolving dan amortisasi dini (early amortization) yang menyebabkan bank tidak dapat menambah eksposur yang mendasari (underlying) pada transaksi sekuritisasi aset. replenishment structure adalah struktur sekuritisasi aset yang jika aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) mengalami penurunan kualitas atau dilunasi, bank sebagai kreditur awal originator) akan mengganti atau menambah aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), amortisasi dini (early amortization) pada sekuritisasi aset dengan kumpuldilakukan: (i) menyerupai term structures, dan (ii) amortisasi dini (early amortization) tidak menyebabkan klaim bank sebagai kreditur awal originator) menjadi bersifat subordinasi, sekuritisasi aset atas fasilitas kredit atau pembiayaan revolving dengan struktur yang menyebabkan investor tetap terekspos terhadap potensi pencairan (future drawdowns) oleh debitur walaupun amotrtisasi dini (early amortization) telah dilakukan, atau pemicu (trigger) dari amortisasi dini (early amortization) dalam perjanjian sekuritisasi aset tidak didasarkan pada kinerja dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) atau kinerja dari bank sebagai kreditur awal originator). marjin pendapatan masa mendatang future margin income) marjin pendapatan masa mendatang (future margin income) atau excess spread adalah pendapatan bruto (gross finance charge collection) dan pendapatan lainnya yang diterima oleh penerbit setelah dikurangi antara lain biaya bunga, biaya jasa, atau biaya lain terkait penerbit. dukungan implisit dukungan implisit merupakan fasilitas yang diberikan bank terkait sekuritisasi aset namun fasilitas dimaksud melebihi dari yang tertulis secara kontraktual dalam dokumen perjanjian terkait sekuritisasi aset. kelas tranche) senior kelas (tranche) senior adalah kelas (tranche) yang dijamin atau mendapatkan hak klaim yang paling pertama (first claim) terhadap seluruh kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dalam sekuritisasi aset. dalam praktik, dimungkinkan terdapat klaim yang lebih senior dibandingkan kelas (tranche) senior dalam suatu eba atau bebas seperti swap claim, namun demikian untuk tujuan perhitungan permodalan, kelas (tranche) dimaksud tetap dianggap kelas (tranche) senior. dalam hal suatu eba atau bebas terdiri dari beberapa kelas (tranche) senior dengan jangka waktu yang berbeda namun secara kontraktual akan menanggung secara pro rata apabila terjadi kerugian, seluruh kelas (tranche) dimaksud tetap dikategorikan sebagai kelas (tranche) senior, mengingat seluruh kelas (tranche) dimaksud akan memperoleh besaran fasilitas kredit pendukung credit enhancement) yang sama. perbedaan jangka waktu tersebut tidak akan mempengaruhi senioritas suatu kelas (tranche) namun akan berdampak pada besaran bobot risiko dalam perhitungan attr. contoh: suatu eba atau bebas terdiri dari (dua) kelas (tranche) senior yaitu tranche dan tranche dengan jangka waktu yang berbeda. dalam hal tranche secara kontraktual memiliki hak terlebih dahulu untuk mendapatkan arus kas, hanya tranche yang dapat dikategorikan sebagai kelas (tranche) senior. namun demikian, dalam hal perbedaan peringkat tranche dan tranche hanya semata mata disebabkan perbedaan jangka waktu, kedua kelas (tranche) dimaksud dapat dikategorikan sebagai kelas (tranche) senior. entitas bertujuan khusus entitas bertujuan khusus ebk) adalah korporasi, trust atau entitas lain yang didirikan untuk tujuan yang spesifik dan hanya memiliki aktivitas yang terbatas untuk mencapai tujuan spesifik dimaksud. struktur ebk dibuat sedemikian rupa sehingga ebk terisolasi dari risiko kredit kreditur awal originator) atau pihak yang mengalihkan eksposur. ebk umumnya digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan pendanaan (financing vehicle) yaitu kreditur awal originator) menjual aset keuangan atau aset syariah kepada ebk yang kemudian akan menerbitkan surat berharga yang dihubungkan dengan aset keuangan atau aset syariah dimaksud. attachment point dan detachment point atulai dialokasikan pada suatu kelas (tranche). atsetara dandeenyebabkan kerugian penuh pada suatu kelas (tranche). deperhitungan attachment point dan detachment point sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus mempertimbangkan adanya overcollateralization, dana cadangan (funded reserve accounts), dan atau aset pembentuk dana cadangan (funded reserve accounts) sebagai suatu kelas (tranche). dana cadangan (funded reserve accounts) yang dapat diperlakukan sebagai suatu kelas (tranche) adalah bagian dana cadangan (funded reserve accounts) yang dapat menjadi fasilitas kredit pendukung credit enhancement) mengingat fasilitas dimaksud mampu menyerap kerugian. dana cadangan (funded reserve accounts) yang tidak dapat digunakan sebagai kredit pendukung credit enhancement) tidak dapat dianggap sebagai kelas (tranche) dalam perhitungan attachment point dan detachment point d). dana cadangan yang belum didanai (funded reserve account) tidak dapat dijadikan sebagai kelas (tranche). contoh dana cadangan yang belum didanai (funded reserve account) adalah dana cadangan yang baru akan didanai dari penerimaan kas pada masa mendatang. bank harus mempertimbangkan substansi ekonomis dan secara konservatif menerapkan penentuan kelas (tranche) dalam perhitungan attachment point serta detachment point d). sisa jangka waktu kelas tranche) sisa jangka waktu kelas (tranche) mr) adalah sisa jangka waktu efektif, dalam satuan tahun, dari suatu kelas (tranche) eksposur sekuritisasi aset yang dihitung dengan menggunakan salah satu dari (dua) metode berikut: rata rata tertimbang dari sisa jangka waktu arus kas kontraktual yang dihitung dengan formula sebagai berikut: there cf: adalah arus kas (pokok, bunga atau imbal hasil, dan fee) yang secara kontraktual merupakan kewajiban pihak peminjam atau penerbit pada periode arus kas kontraktual harus bersifat unconditional dan tidak boleh bergantung pada kinerja aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). dalam hal arus kas kontraktual tidak dapat diidentifikasi, bank dapat menghitung sisa jangka waktu kelas (tranche) dengan menggunakan formula sebagai berikut: mi 80x adalah sisa jangka waktu kontraktual kelas (tranche) eksposur sekuritisasi. batas bawah (floor) besaran sisa jangka waktu kelas (tranche) mr) adalah (satu) tahun dan paling lama (cap) (lima) tahun. dalam menentukan sisa jangka waktu dari eksposur sekuritisasi, bank harus mempertimbangkan jangka waktu maksimum potensi kerugian dari aktivitas sekuritisasi aset. sebagai contoh, dalam hal bank memberikan fasilitas berupa komitmen terkait aktivitas sekuritisasi aset, sisa jangka waktu eksposur sekuritisasi adalah jumlah dari jangka waktu komitmen dimaksud dan jangka waktu terpanjang dari tagihan atau aset yang timbul dari penarikan fasilitas komitmen tersebut. dalam hal tagihan atau aset dimaksud bersifat revolving, sisa jangka waktu dari tagihan atau aset dimaksud didasarkan pada penambahan maksimum jangka waktu secara kontraktual selama periode revolving. perlakuan ini berlaku juga terhadap instrumen keuangan lain berupa komitmen atau proteksi kredit atau pembiayaan dengan besaran risiko yang tidak terbatas pada kerugian yang terjadi pada eba atau bebas, contoh: total return swap yang terkait dengan sekuritisasi aset. bank yang menerbitkan proteksi kredit atau pembiayaan dan hanya terekspos kerugian yang timbul sampai dengan proteksi kredit atau pembiayaan berakhir, sisa jangka waktu eksposur sekuritas dapat didasarkan pada sisa jangka waktu kontraktual proteksi kredit atau pembiayaan. bank tidak perlu melakukan pendekatan look through terhadap posisi yang diproteksi oleh bank dalam menentukan sisa jangka waktu eksposur sekuritisasi. perhitungan aset tertimbang menurut risiko atas eksposur sekuritisasi cakupan perhitungan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi merupakan bagian dari perhitungan attr untuk risiko kredit. cakupan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi adalah seluruh eksposur dalam laporan posisi keuangan (neraca) serta kewajiban komitmen dan kontingensi dalam transaksi rekening administratif yang terkait dengan aktivitas sekuritisasi aset. eksposur sekuritisasi yang telah dihitung dalam perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi tidak lagi diperhitungkan dalam perhitungan attr untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. bank harus menghitung attr atas eksposur sekuritisasi dalam hal bankinvestor, penyedia mitigasi risiko kredit atas transaksi sekuritisasi aset, dan atau melakukan pembelian kembali eksposur sekuritisasi (purchase securitization exposure). eksposur sekuritisasi juga dapat timbul dari transaksi interest rate swaps, currency swaps, derivatif kredit, dan branched cover yang terkait dengan sekuritisasi aset. selain itu, pos cadangan (reserve account) seperti pos agunan tunai yang dicatat sebagai aset oleh kreditur awal originator merupakan bagian dari eksposur sekuritisasi. yang dimaksud dengan branched cover adalah transaksi pengalihan sebagian risiko kredit atas eksposur pada suatu kelas (tranche) sekuritisasi aset kepada penyedia proteksi (protection seller) dan transaksi tersebut menyebabkan adanya perbedaan tingkat senioritas antara porsi yang diproteksi dengan yang tidak diproteksi. kelas (tranche) yang dapat diproteksi oleh bank adalah baik kelas (tranche) senior maupun kelas (tranche) junior. khusus untuk eksposur sekuritisasi yang dapat meningkatkan besaran modal inti utama seperti keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi aset (gain salepbank harus menerapkan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi dalam menentukan kebutuhan modal yang dipersyaratkan atas eksposur yang timbul baik dari sekuritisasi tradisional, sekuritisasi sintetis atau struktur lain yang memiliki fitur serupa. mengingat sifat kerangka sekuritisasi yang sangat fleksibel, perhitungan permodalan untuk eksposur sekuritisasi lebih ditentukan berdasarkan substansi ekonomi dibandingkan dengan substansi hukumeksposur sekuritisasi dengan besaran yang sama seperti bank memiliki seluruh aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). bank harus melakukan pengungkapan bahwa bank menyediakan dukungan implisit terkait sekuritisasi aset dan dukungan implisit tersebut berdampak pada permodalan bank. dalam hal terdapat eksposur sekuritisasi yang tumpang tindih, hanya salah satu eksposur sekuritisasi yang diperhitungkan dalam perhitungan attr sepanjang pemenuhan kewajiban bank atas salah satu eksposur sekuritisasi menyebabkan bank terhindar dari kerugian yang terkait dengan eksposur sekuritisasi lain. contoh: bank memberikan proteksi atau jaminan penuh kepada suatu eba atau bebas kelas (tranche) dan bank yang juga melakukan aktivitas sebagai investor atas sebagian eba atau bebas kelas (tranche) dimaksud. dengan demikian, bank hanya menghitung attr atas proteksi atau jaminan yang diberikan bank dan tidak perlu menghitung attr atas kepemilikan eba atau bebas sepanjang dapat diverifikasi bahwa dalam berbagai kondisi, pemenuhan kewajiban bank pada saat proteksi atau jaminan dicairkan dapat membuat bank terhindar dari kerugian atas eksposur sekuritisasi dari kepemilikan eba atau bebas. untuk menentukan besaran eksposur sekuritisasi yang tumpang tindih bank dapat melakukan metode pemilahan eksposur sekuritisasi atau perluasan eksposur sekuritisasi. yang dimaksud dengan pemilahan eksposur sekuritisasi yaitu memisahkan porsi eksposur sekuritisasi yang tumpang tindih dengan eksposur sekuritisasi yang tidak tumpang tindih. yang dimaksud dengan perluasan eksposur sekuritisasi yaitu mengasumsikan besaran kewajiban bank yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban secara kontraktual. yang dialihkan kepada penerbit sesuai perjanjian antara penyedia jasa service)y dengan penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada entitas referensi reference entity) dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi, dan menyelesaikan tuntutan. investor adalah pihak yang membeli eba atau bebas. bank kustodian adalah bank yang memberikan jasa penitipan eba atau bebas dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan sekuritisasi aset sesuai dengan peraturan perundang undangan. pembelian kembali clean up call) adalah opsi untuk membeli seluruh: sisa aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), atau eksposur sekuritisasi, sebelum jatuh tempo. bab aktivitas bank dalam sekuritisasi aset bagian pertama umum dalam sekuritisasi aset, bank dapat melakukan aktivitas sebagai: kreditur awal originator), penyedia kredit pendukung credit enhancements. bank yang dapatdan atau investor contoh: bank memberikan fasilitas likuiditas liquidity facility) yang bukan merupakan proteksi kepada eba atau bebas kelas (tranche) dan bank juga melakukan aktivitas sebagai investor atas sebagian eba atau bebas kelas (tranche) dimaksud. fasilitas likuiditas liquidity facility) dan kepemilikan eba atau bebas dapat dianggap tumpang tindih jika dalam perhitungan attr bank melakukan perluasan eksposur sekuritisasi dengan mengasumsikan fasilitas likuiditas liquidity facility) yang diberikan bank ikut menanggung seluruh kerugian terhadap eba atau bebas kelas (tranche) dalam hal terjadi default pada aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). dengan demikian bank hanya menghitung attr atas fasilitas likuiditas liquidity facility) dengan besaran eksposur sekuritisasi sesuai dengan asumsi perluasan eksposur sekuritisasi. bank dapat mengakui adanya eksposur sekuritisasi yang tumpang tindih untuk perhitungan attr pada eksposur sekuritisasi tertentu pada trading book dengan perhitungan attr pada eksposur sekuritisasi pada banking book sepanjang bank dapat menghitung dan membandingkan perhitungan attr pada eksposur sekuritisasi. tata cara perhitunganbobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir dihitung dengan menggunakan metode: pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (external rating based approach), atau pendekatan standar (standardized approach). bank yang tidak mampu untuk menggunakan metode perhitungan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf bobot risiko atas eksposur sekuritisasi ditetapkan sebesar (seribu dua ratus lima puluh persen). bank harus memenuhi kriteria uji tuntas (due diligence) dalam menggunakan metodedalam hal bank tidak memenuhi kriteria uji tuntas (due diligence), bobot risiko atas eksposur sekuritisasi ditetapkan (seribu dua ratus lima puluh persen). kriteria uji tuntas (due diligence) sebagaimana dimaksud dalam huruf yang harus dipenuhi oleh bank sebagai berikut: bank secara berkesinambungan (on going basis) harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik risiko dari: eksposur sekuritisasi baik yang terdapat pada laporan posisi keuangan (neraca) maupun pada rekening administratif, dan kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) transaksi sekuritisasi aset. bank secara berkesinambungan (on going basis) harus memiliki akses informasi yang tepat waktu (timely manner) terkait aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) antara lain: jenis eksposur, persentase kredit atau pembiayaan yang telah jatuh tempo (past due) selama (tiga puluh) hari, (enam puluh) hari, dan (sembilan puluh) hari, rasio non performing loan npl) atau rasio non performing financing npf), rata rata kualitas kredit atau pembiayaan, persentase kredit atau pembiayaan yang dilunasi sebelum jatuh tempo (prepayment rate), kredit atau pembiayaan bermasalah yang akan diselesaikan dengan pencairan agunan (loans foreclosure), jenis properti, tingkat hunian (occupancy), rata rata loan value ltv) atau financing value ftv), dan atau pengklasifikasian, misalnya berdasarkan industri dan lokasi geografis. khusus untuk eksposur sekuritisasi, bank harus memiliki informasi penerbit eksposur sekuritisasi, kualitas kredit atau pembiayaan, karakteristik, serta kinerja dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dari kelas (tranche) sekuritisasi aset. bank harus memiliki pemahaman terkait segala fitur dari transaksi sekuritisasi aset yang dapat memberikan dampak material terhadap kualitas dan kinerja dari eksposur sekuritisasi yang dimiliki bank seperti berakhirnya perjanjian, ketersediaan kredit pendukung credit enhancement), fasilitas likuiditas liquidity facility), faktor yang mempengaruhi nilai pasar, dan definisi wanprestasi dalam aktivitas sekuritisasi aset. tagihan bersih atas eksposur sekuritisasi untuk eksposur dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebagaimana dimaksud dalam butir b.1l.b yang terkait dengan aktivitas sekuritisasi aset, tagihan bersih atas eksposur sekuritisasi adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga atau imbalan yang akan diterima (bila ada) yang berlaku, dengan formula sebagai berikut: tagihan bersih nilai tercatat aset tagihan bunga atau imbalan yang akan diterima (bila ada): cken khusus untuk cken yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya cken atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai. untuk eksposur transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam butir .b, tagihan bersih adalah hasil perkalian antara: nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontingensi setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aset ppa) khusus sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum, faktor konversi kredit fkk) atau pembiayaan yang ditetapkan sebesar (seratus persen), dengan perhitungan sebagai berikut: tagihan bersih (nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontingensi ppa khusus) fkk untuk transaksi rekening administratif berupa cash advance atau fasilitas lain yang diberikan oleh penyedia jasa service) dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: cash advance atau fasilitas lain dapat dibatalkan sewaktu waktu (unconditional cancellable) oleh bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (without prior notice), dan penyedia jasa service) berhak atas penggantian penuh (entitled full reimbursement) yang bersifat paling senior dibandingkan dengan klaim lain atas arus kas dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), dapat diberikan fkk yang besarnya sama dengan fkk untuk kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria committedos transaksi rekening administratif yang timbul dari kontrak derivatif selain derivatif risiko kredit, perhitungan tagihan bersih atas eksposur tersebut mengacu pada peraturdari kontrak derivatif selain derivatif risiko kredit antara lain interest rate swap dan currency swap. perhitungan bobot risiko pendekatan berdasarkan peringkat eksternal external rating based approach) penentuandidasarkan pada peringkat terkini dari eksposur sekuritisasi. untuk eksposur sekuritisasi yang memiliki peringkat jangka pendek, bobot risiko ditetapkan sebagai berikut: peringkat p a22 p lainnya yang setara bobot yo6 risiko untuk eksposur sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat jangka pendek, besaran bobot risiko mengacu pada tabel sebagai berikut: kelas tranche) kelas tranche) senior non senior peringkat sisa jangka waktu sisa jangka waktu kelas tranche) m7) kelas tranche) m7) y60 420y0 how atom son iso kao c20m toon 860y6 250y0 yo0 ator 2tom torso seo rian a20n ccc# ccc 460y0 505y6 .250y0 .250y60 ccc ccc yo6 yo6 .250y60 bawah bank harus melakukan interpolasi linear apabila sisa jangka waktu kelas (tranche) m7) antara (satu) tahun sampai dengan (lima) tahun. khusus untuk kelas (tranche) non senior perhitungan bobot risiko sebagai berikut: bobot risiko bobot risiko hasil interpolasi linear) min (ketebalan tranche, y6)) ketebalan kelas (tranche) adalah selisih antara detachment point dan attachment point a). a7. khusus untuk instrumen lindung nilai atas risiko pasar terkait sekuritisasi, contoh currency swap atau interest rate swap, penetapan bobot risiko mengacu pada bobot risiko eksposur sekuritisasi yang setara atau lebih junior dibandingkan dengan instrumen lindung nilai risiko pasar. dalam hal berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bobot risiko bernilai kurang dari (lima belas persen), bobot risiko ditetapkan sebesar (lima belas persen). peringkat yang digunakan dalam pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (external rating based approach) harus memenuhi seluruh persyaratan: peringkat yang digunakan merupakan peringkat terkini yang telah memperhitungkan seluruh risiko kredit: peringkat dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh otoritas jasa keuangan sesuai peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas jasa keuangan, lembaga pemeringkat harus mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mempublikasikan latar belakang pemikiran termasuk faktor kritikal, proses, kriteria, dan metodologi pemeringkatan dalam analisis dan pengambilan keputusan untuk setiap hasil pemeringkatan, analisis sensitivitas perubahan peringkat akibat perubahan asumsi, analisis kerugian dan arus kas (loss and cash flow analysis), hasil pemantauan, penyesuaian peringkat, dan matriks transisi pemeringkatan. publikasi dimaksud harus mudah diakses oleh publik (non selective) dan bebas biaya, lembaga pemeringkat harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan pemeringkatan terkait sekuritisasi aset. kompetensi dimaksud dapat tercermin dari penggunaan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat dimaksud secara luas oleh pelaku pasar, dalam hal suatu eksposur sekuritisasi memiliki lebih dari (satu) peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang berbeda, tata cara penggunaan peringkatlam hal: terdapat teknik mitigasi risiko kredit atas sebagian atau seluruh kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), dan ii. teknik mitigasi risiko kredit dimaksud telah menjadi salah satu faktor dalam penentuan peringkat suatu eksposur sekuritisasi, bobot risiko sesuai peringkat dapat digunakan dalam perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi. namun demikian, bank tidak dapat menggunakan teknik mitigasi risiko kredit dalam perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi. hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perhitungan ganda mengingat teknik mitigasi risiko kredit telah menjadi salah satu faktor dalam penentuan peringkat. penyedia atau penerbit (provider) instrumen teknik mitigasi risiko kredit harus merupakan pihakpenyedia atau penerbit (provider) instrumen teknik mitigasi risiko kredit bukan merupakan pihak sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan, eksposur sekuritisasi diperlakukan sebagai eksposur yang tidak memiliki peringkat, dalam hal: terdapat teknik mitigasi risiko kredit yang hanya memberikan proteksi terhadap eksposur sekuritisasi secara spesifik dalam suatu struktur, contoh proteksi hanya pada satu kelas (tranche): dan ii. teknik mitigasi risiko kredit dimaksud menjadi salah satu faktor dalam penentuan peringkat, peringkat tersebut tidak dapat digunakan oleh bank dalam perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi. dengan demikian, eksposur sekuritisasi harus dianggap sebagai eksposur yang tidak memiliki peringkat. namun demikian, bank diperkenankan mengakui proteksi sebagai teknik mitigasi risiko kredit sepanjbank tidak dapat menggunakan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat dalam hal penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat mempertimbangkan fasilitas yang diberikan bank dalam bentuk funded support. contoh: bank yang melakukan aktivitas sebagai penjamin suatu eba atau bebas dan penjaminan dimaksud juga dijadikan dasar pertimbangan bagi lembaga pemeringkat memberikan peringkat kepada eba atau bebas tersebut. dengan demikian, peringkat dimaksud tidak dapat digunakan oleh bank sehingga bagi bank seluruh eksposur sekuritisasi terkait eba atau bebas tersebut diperlakukan sebagai eksposur yang tidak memiliki peringkat. sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf merupakan bank yang termasuk dalam bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) buku buku dan buku setelah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada. bank yang dapat melakukan aktivitas sebagai bank kustodian sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan buku dan buku bank yang melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud pada wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai prinsip kehati hatian. bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib mematuhi prinsip syariah dalam melakukan aktivitas sekuritisasi aset. bank wajib memiliki kebijakan dan pedoman aktivitas sekuritisasi aset yang didokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko bank. aktivitas sekuritisasi aset sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan secara tertulis dalam perjanjian sekuritisasi aset. bank dalam melakukan aktivitas sekuritisasi aset sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat melakukan sekuritisasi aset atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa aset keuangan atau aset syariah yang terdiri dari kredit atau pembiayaan, tagihan yang timbul dari surat bagi eksposur sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat, bank dapat menggunakan peringkat referensi (inferred rating) berdasarkan eksposur sekuritisasi lain yang telah memiliki peringkat, sepanjang memenuhi persyaratan: eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi harus setara atau subordinasi terhadap eksposur sekuritisasi bank yang tidak memiliki peringkat. dalam hal terdapat kredit pendukung credit enhancement) harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat subordinasi relatif terhadap eksposur sekuritisasi bank yang tidak memiliki peringkat, sisa jangka waktu eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi paling singkat sama dengan eksposur sekuritisasi bank yang tidak memiliki peringkat, cc) peringkat referensi (inferred rating) harus didirikan secara berkala paling lambat setiap tanggal pelaporan, peringkat dari eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi harus diperdagangkan pasar yang sama dan memiliki jenis aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang sama, dan kualitas dari eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi harus sama atau lebih rendah dibandingkan dengan eksposur sekuritisasi bank yang tidak memiliki peringkat. penilaian kualitas dari eksposur sekuritisasi mengacu pada peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum. pendekatan standar standardized approach) pendekatan standar (standardized approach) digunakan untuk eksposur sekuritisasi yang tidak dapat ditentukan bobot risikonya dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (external rating based approach). penetapan bobot risiko dengan menggunakan pendekatan standar (standardized approach) dilakukan berdasarkan formula tertentu dengan beberapa tahapan. tahapan dalam menghitung bobot risiko dengan menggunakan pendekatan standar (standardized approach) adalah sebagai berikut: menghitung variabel ksa ksa adalah hasil perkalian antara:(delapan persen)risiko sebesarksa dihitung sebagai berikut: ii. dalam hal terdapat teknik mitigasi risiko kredit atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yeknik mitigasi risiko kredit tersebut dapat diperhitungkan. iii. untuk struktur yang melibatkan ebk, seluruh eksposur ebk terkait sekuritisasi harus menjadi bagian dalam kumpulan aset keuangan atau aset syariah. contoh eksposur ebk terkait sekuritisasi merupakan aset yang diinvestasikan ebk dalam struktur sekuritisasi seperti pos cadangan (reserve account), pos agunan tunai (cash collateral account), dan tagihan kepada pihak lawan (counterpart) yang timbul dari transaksi interest rate swap atau currency swap. bank dapat mengeluarkan eksposur ebk sebagai bagian dalam kumpulan aset keuangan atau aset syariah dalam hal eksposur dimaksud memiliki dampak yang tidak signifikan atau memiliki risiko yang tidak material. iv., besaran nominal kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) adalah nilai sebelum dikurangi cken atau potongan harga (non refundable purchase discount). untuk sekuritisasi sintetis dengan pendanaan (funded synthetic securitisation), hasil (proceeds) dari penerbitan credit linked noted atau instrumen utang lain yang diterbitkan oleh ebk harus dimasukkan dalam perhitungan variabel ksa sepanjang: hasil (proceeds) dari penerbitan dimaksud diinvestasikan dalam suatu aset yang menjadi agunan atas pembayaran eksposur sekuritisasi, dan risiko gagal bayar (default risk) dari agunan menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam mengalokasikan kerugian pada kelas (tranche) sekuritisasi aset. bank dapat mengeluarkan hasil (proceeds) dari penerbitan credit linked noted atau instrumen utang lain dalam perhitungan variabel ksa sepanjang hasil (proceeds) dari penerbitan credit linked noted atau instrumen utang lainnya tersebut tidak material.: dan total nila nominal kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). ii. yang dimaksud dengan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang bermasalah (delinguent) adalah aset keuangan atau aset syariah yang telah jatuh tempo selama (sembilan puluh) hari atau lebih, dalam proses kepailitan, dalam proses penyitaan (foreclosure), dalam agunan yang diambil alih, atau memenuhi kriteria wanprestasi (default) sebagaimana diatur dalam perjanjian sekuritisasi asetrasio delinkuensi dihitung sebagai berikut: dot milyar iii. bank harus dapat mengetahui dan mengidentifikasi setiap aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) bermasalah (delinguent) atau tidak. ivlebih dari (lima persen) dari total kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), bank tidak diperkenankan menggunakan pendekatan standar (standardized approach). dengan demikian, bobot risiko eksposur sekuritisasi ditetapkan (seribu dua ratus lima puluh persen). contoh: bank membeli eba atau bebas yang tidak memiliki peringkat dengan kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) adalah kredit atau pembiayaan konsumsi beracun rumah tinggal senilai rp1. (satu miliar rupiah). bank hanya mengetahui (tujuh puluh persen) aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) bermasalah (delinguent) atau tidak. dengan demikian, bank tidak dapat menggunakan pendekatan standar (standardized approach) mengingat terdapat (tiga puluh persen) darioleh karena itu, bobot risiko atas eksposur sekuritisasi atas kepemilikan eba atau bebas dimaksud ditetapkan .250y6 (seribu dua ratus lima puluh persen). menghitung variabel variabel dihitung dengan formula sebagai berikut: ksa| iikurang dari atau sama dengan (lima persen) dari total kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), perhitungan variabel dihitung sebagai berikut: yana keterangan: dsubpoo1 total nilai nominalkasubpool1l nilai variabel atasdsubpoo2 total nilai nominaltotal ead total nilai nominal kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). menghitung variabel kssrarraj variabel kssrara dihitung dengan formula sebagai berikut: xu. ssa (ka) atu) keterangan: (px ka)), dengan nilai adalah (satu) sepanjang eksposur bukan merupakan eksposur sekuritisasi. dalam hal eksposur merupakan eksposur sekuritisasi, nilai adalah (satu koma lima). yaitu selisih antara detachment point dan ka. max ka: yaitu nilai tertingi antara (nol) z0. dan selisih antara dan attachment point menghitung bobot risiko perhitungan bobot risiko dilakukan sebagai berikut: dalam hal nilai detachment point suatu eksposur sekuritisasi sama dengan atau lebih kecil daripada nilai variabel ka, bobot risiko ditetapkan (seribu dua ratus lima puluh persen). ii. dalam hal nilai attachment point suatu eksposur sekuritisasi sama dengan atau lebih besar dari nilai variabel ka, bobot risiko merupakan hasil perkalian antara nilai variabel kesra, dan (dua belas koma lima). ii. dalam hal: nilai attachment point lebih kecil dari nilai variabel ka: dan|( #)x kesracen) besaran bobot risiko dengan menggunakan pendekatan standar (standardized approach) ditetapkan paling sedikit (lima belas persen). dalam hal berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada angka dihasilkan bobot risiko dengan nilai kurang dari (lima belas persen), bobot risiko ditetapkan (lima belas persen). besaran bobot risiko pada suatu struktur sekuritisasi aset untuk kelas (tranche) junior yang tidak memiliki peringkat tidak boleh lebih kecil dibandingkan dengan kelas (tranche) yang lebih senior dan memiliki peringkat. batas atas caps) besaran bobot risiko dan attr atas eksposur sekuritisasi batas atas caps) besaran bobot risiko eksposur sekuritisasi yang bersifat senior besaran bobot risiko atas eksposur sekuritisasi yang bersifat senior dapat dibatasi dalam perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi. batasan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dari: kumpulan asetnilaibobot risiko dimaksudank memiliki eksposur sekuritisasi berupa kepemilikan eba atau bebas kelas (tranche) senior. dengan demikian, besaran maksimum bobot risiko yang dapat dikenakan atas kepemilikan eba atau bebas kelas (tranche) senior tersebut adalah: berharga atau surat berharga syariah, tagihan yang timbul pada kemudian hari (future receivables) dan atau aset keuangan atau aset syariah lain yang setara. aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas: dimiliki dan dalam pengendalian kreditur awal originator): dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada aset syariah yang mendasari (underlying) wajib sesuai dengan prinsip syariah. bagian kedua bank yang melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) bank hanya dapat melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan bank yang melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator hanya dapat melakukan pengalihan aset keuangan atau aset syariah kepada penerbit dalam negeri. bank umum syariah dan unit usaha syariah yang melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) hanya dapat melakukan pengalihan aset syariah kepada penerbit dalam negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. bobot risiko maksimum x9s0)f x50) besaran (tiga puluh delapan koma dua puluh lima persen) tersebut adalah batas atas bobot risiko atas eksposur sekuritisasi berupa kepemilikan eba atau bebas kelas (tranche) senior. dalam hal berdasarkan hasil perhitungan dihasilkan bobot risiko lebih besar dari (tiga puluh delapan koma dua puluh lima persen), bobot risiko yang digunakan dalam perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi (tiga puluh delapan koma dua puluh lima persen). batasan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf hanya dapat digunakan oleh bank dalam hal bank mengetahui komposisi dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) secara detil (look through) setiap waktu. dalam hal perhitungan batasan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf menghasilkan nilai bawah (lima belas persen), bank dapat menggunakan nilai bobot risiko tersebut. batasan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tidak berlaku untuk eksposur sekuritisasi.bagi bank umum atau komm bagi bank umum syariah. contoh: bank sebagai kreditur awal originator) yang juga melakukan aktivitas sebagai investor dengan membeli eba atau bebas yang diterbitkan oleh penerbit. dengan demikian, bank harus memperhitungkan attr atas kepemilikan eba atau bebas dimaksud. bank dapat menerapkan batas atas (caps) terhadap nilai attr pada perhitungan komm bagi bank umum atau komm bagi bank umum syariah atas kepemilikan eba atau bebas dimaksud. besaran batas atas (caps) nila attr atas eksposur sekuritisasi dalam perhitungan komm bagi bank umum atau komm bagi bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan metodesebagaimana diatur dalam butir .b. ).a). proporsi klaim (interest) terbesar bank terhadap setiap kelas (tranche) yang dihitung sebagai berikut: dalam hal eksposur sekuritisasi yang dimiliki bank hanya berada pada satu kelas (tranche), nilai dihitung dari rasio antara eksposur sekuritisasi dengan nilai nominal kelas (tranche). ii. dalam hal eksposur sekuritisasi yang dimiliki bank berada pada beberapa kelas (tranche) yang berbeda, nilai adalah nilai proporsi klaim (interest) yang terbesar pada antara beberapa kelas (tranche) dimaksud. perhitungan nilai proporsi klaim (interest) setiap kelas (tranche) mengacu pada angka dalam perhitungan batas atas (caps) nilai attr atas eksposur sekuritisasi, keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi aset (gain sale)eksposur sekuritisasi definisi eksposur sekuritisasi eksposur sekuritisasi adalah eksposur dengan risiko terkait aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dibagi dalam beberapa kelas (tranche) dengan salah satu aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa eksposur sekuritisasi. eksposur terhadap satu atau lebih eksposur sekuritisasi dikategorikan juga sebagai eksposur sekuritisasi. eksposur yang timbul karena adanya pengelompokan ulang (retranching) dari eksposur sekuritisasi tidak dikategorikan sebagai eksposur sekuritisasi sepanjang bank dapat menunjukkan kepada otoritas jasa keuangan bahwa dalam berbagai kondisi, arus kas baik yang berasal dari bank atau kepada bank akibat pengelompokan ulang (retranching) tersebut dapat direplikasi oleh eksposur kepada suatu sekuritisasi dengan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang dalamnya tidak terdapat eksposur sekuritisasi. perhitungan attr atas eksposur sekuritisasiperhitungan tagihan bersih atas eksposur sekuritisasi harus menggunakan pendekatan standar (standardized approach). besaran bobot risiko atas eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam butir ditetapkan berdasarkan nilai yang paling tinggi antara: (seratus persen), atau bobot risiko yang dihitung dengan menggunakan pendekatan standar (standardized approach). perhitungan bobot risiko dengan menggunakan pendekatan standar (standardized approach) sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut: attr atas eksposur yang mendasari (underlying) dari sekuritisasi aset dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini. nilai rasio delinkuensi untuk kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang berupa eksposur terhadap suatu kelas (tranche) sekuritisasi aset ditetapkan sebesar (nol). nilai variabel dalam perhitungan kssrara ditetapkan sebesar (satu koma lima). dalam hal kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) terdiri atas (dua) sub kumpulan: eksposur terhadap suatu kelas (tranche) sekuritisasi aset, dan aset keuangan atau aset syariah lain (bukan kelas (tranche) sekuritisasi aset), bank harus terlebih dahulu menghitung variabel untuk masing masing sub kumpulan dengan nilai rasio delinkuensi yang berbeda. rasio delinkuensi untuk aset keuangan atau aset syariah lain dihitung sebagaimana diatur dalam butir .b. ).b). rasio delinkuensi untuk eksposur terhadap suatu kelas (tranche) sekuritisasi ditetapkan sebesar (nol). dengan demikian, nilai variabel atas eksposur sekuritisasi adalah nilai rata rata tertimbang pada setiap sub kumpulan berdasarkan nominal eksposur. pengaturan batas atas (caps) besaran bobot risiko dan attr atas eksposur sekuritisasi sebagaimana diatur dalam huruf tidak berlaku untuk perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi. teknik mitigasi risiko kredit atas eksposur sekuritisasi umum dalam menghitung attr atas eksposur sekuritisasi, bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit, selanjutnya disebut teknik mrk. teknik mrk yang dapat diakui dalam perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi adalah teknik mrk yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: teknik mrk memenuhi ketentumasa berlaku pengikatan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit paling sedikit sama dengan sisa jangka waktu eksposur sekuritisasi, dan penerbit atau ebk tidak dapat diakui sebagai penerbit garansi yang diakui dalam teknik mrk garansi. teknik mrk atas sebagian atau seluruh eksposur sekuritisasi bank penerbit garansi atau proteksi protection provider) bank yang menerbitkan garansi atau proteksi atas seluruh atau sebagian eksposur sekuritisasicontoh: bank menjamin seluruh eba atau bebas yang diterbitkan oleh penerbit. dengan demikian, bank dianggap seolah olah memiliki eba atau bebas sehingga bank harus menghitung attr atas eksposur sekuritisasibank penerima garansi atau proteksi protection buyer) garansi atau proteksi yang digunakan bank terhadap seluruh atau sebagian eksposur sekuritisasi dapat diakui sebagai teknik mrk sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada angka dampak keberadaan garansi atau proteksi sebagaimana dimaksud pada angka dalam perhitungan attrgaransi atau proteksi terhadap kelas tranche) dalam sekuritisasi aset dalam hal garansi atau proteksi hanya diberikan pada kelas (tranche) tertentu, kelas (tranche) tersebut harus dibagi dalam (dua) sub kategori yaitu: sub kelas (sub tranche) yang digawangi atau diproteksi, atau sub kelas (sub tranche) yang tidak digawangi atau diproteksi. bank penerbit garansi atau proteksi (protection provider)bank penerima garansi atau proteksi (protection buyer) dapat mengakui teknik mrk sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka dengan memperhatikan:, besaran attr atas eksposur sekuritisasi terhadap sub kelas (sub tranche) yang digawangi atau diproteksi dapat dikurangi dengan keberadaan garansi atau proteksi dimaksudengan tetap memperhatikan nilai sisa jangka waktu kelas (tranche) m7) sebagaimana dimaksud dalam butir perhitungan attr bagi penerbit garansi atau proteksi (protection provider) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: bank yang menggunakan pendekatan standar (standardized approach) harus melakukan penyesuaian terhadap nilai parameter attachment point dan detachment point d). parameter attachment point dan detachment point harus dihitung untuk setiap sub kelas (sub tranche). dengan demikian, setiap sub kelas (sub tranche) dianggap sebagai kelas (tranche) yang berbeda. untuk nilai variabel ksa dalam perhitungan pendekatan standar (standardized approach) dihitung berdasarkan portofolio aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dari transaksi sekuritisasi aset sebelum adanya garansi atau proteksi (underlying portfolio the original transaction). bank yang menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (external rating based approach), bobot risiko dihitung sebagai berikut: untuk sub kelas (sub tranche) dengan prioritas tertinggi, bobot risiko yang digunakan adalah bobot risiko eksposur sekuritisasi sebelum adanya garansi atau proteksi (original securitization exposure). untuk sub kelas (sub tranche) dengan prioritas yang lebih rendah, penentuan bobot risiko dilakukan sebagai berikut: peringkat atas sub kelas (sub tranche) dimaksud harus ditetapkan dengan menggunakan pendekatan peringkat referensi (inferred rating). kelas (tranche) yang dijadikan referensi adalah kelas (tranche) dalam transaksi awal (original transaction) sekuritisasi aset yang bersifat subordinasi terhadap sub kelas (sub tranche). peringkat referensi (inferred rating) akan menentukan bobot risiko sub kelas (sub tranche) yang disesuaikan dengan ketebalan dari sub kelas (sub tranche) dengan prioritas yang lebih rendah. ii. dalam hal bank tidak dapat menggunakan pendekatan peringkat referensi (inferred rating), besaran bobot risiko adalah nilai paling besar antara: bobot risiko yang dihitung dengan menggunakan pendekatan standar (standardized approach) sebagaimana dimaksud pada angka atau bobot risiko eksposur sekuritisasi sebelum ada garansi atau proteksi (original securitization exposure) yang dihitung dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (external rating based approach). dalam (dua) pendekatan perhitungan bobot risiko, sub kelas (sub tranche) dengan prioritas yang lebih rendah harus diperlakukan sebagai eksposur sekuritisasi non seniorcontoh perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi suatu eba atau bebas dengan kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa kredit atau pembiayaan konsumsi beracun rumah tinggal senilai rp1. (satu miliar rupiah) terdiri atas (tiga) kelas (tranche) sebagai kelas tranche eba atau bebas aset keuangan atau aset syariah eba atau bebas kelas (tranche) senior yang mendasari underlying) rp700. (tujuh ratus juta kredit atau pembiayaan konsumsi tuna ela beracun rumah tinggal senilai peringkat: aaa rupiah) eba atau bebas kelas (tranche) bobot risiko" jika tidak sekuritisasi: rp200. (dua ratus juta rupiah) rp950. (sembilan ratus peringkat: lima puluh juta rupiah) memiliki bobot risiko (tiga puluh lima sisa jangka waktu (empat) tahun persen) eba atau bebas kelas (tranche) rp50. (lima puluh juta rp100. (seratus juta rupiah) rupiah) memiliki bobot risiko| tidak diperingkat (seratus persen) karena termasuk tagihan yang telah sisa jangka waktu (lima) tahun bank yang melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator hanya dapat mengalihkan aset keuangan atau aset syariah, dalam hal memenuhi persyaratan:kepada penerbit memenuhi kondisi jual putus, dan kreditur awal originator) bukan merupakan pihak terkait dengan penerbit. bank yang melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) wajib memastikan bahwa seluruhdalam perjanjian sekuritisasi aset. bank yang melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) wajib memperhitungkan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko attr), penilaian kualitas aset, dan perhitungan batas maksimum pemberian kredit. bank yang melakukan aktivitas sekuritisasi aset atas kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah wajib menyusun standar prosedur operasional spo) administrasi kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam melakukan sekuritisasi aset dengan mengacuondisi jual putus sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset keuangan atau aset syariah telah dialihkan kepada penerbit, risiko kredit dari aset keuangan atau aset syariah sesuai ketentuan yang berlaku saat ini yaituank x , bank y , dan bank membeli eba atau bebas dimaksud dengan rincian sebagai berikut:500. (lima ratus juta rupiah).50. (seratus lima puluh juta rupiah). bank sebagai kreditur awal originator)00. (seratus juta rupiah). diasumsikan eba atau bebas membayar kupon secara tahunan, arus kas kontraktual (pokok dan kupon) dari setiap kelas (tranche) eba atau bebas sebagai berikut: tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke kelas tranche) p.a.) arus kas kontraktual (pokok dan kupon) tidak dapat ditentukan arus kas kontraktual (pokok dan kupon) tidak dapat ditentukansenior dengan nilai tercatat sebesar rp500. (lima ratus juta rupiah). mengingat kelas (tranche) tersebut memiliki peringkat makatahapan dalam menghitungadalah sebagai berikut: menghitung sisa jangka waktu kelas tranche) ytx (1x (2x x770) sem sisa jangka waktu m7) tahun melakukan interpolasi linear bobot risiko kelas (tranche) merupakan eba atau bebas kelassenior peringkat tahun tahun bobot risiko hasil interpolasi untuk sebesar tahun dihitung sebagai berikut: ) menghitung attr atas eksposur sekuritisasi attr rp500. rp95.50. (seratus lima puluh juta rupiah). mengingat kelas (tranche) tersebut memiliki peringkat,menghitung ketebalan kelas tranche) untuk menghitung ketebalan eba atau bebas kelas (tranche) harus terlebih dahulu mengetahui attachment point dan detachment point, ) seluruh kelas (tranche) yang bersifat rp100.00.300. seluruh kelas (tranche) yang bersifat300. rp1. dengan demikian ketebalan kelas (tranche) menghitung sisa jangka waktu kelas tranche) arus kas kontraktual (pokok dan kupon) dari eba atau bebas kelas (tranche) tidak diketahui sehingga sisa jangka waktu kelas tranche) m7) didasarkan pada sisa jangka waktu sesuai dokumentasi penerbitan mr) yang dihitung dengan formula sebagai berikut: mr mi m7r tahun melakukan interpolasi linear bobot risiko kelas (tranche) merupakan eba atau bebas kelas (tranche) nonnon senior peringkat bobot risiko hasil interpolasi linear untuk sebesar (tiga koma empat) tahun: (120y6 ban menyesuaikan bobot risiko hasil interpolasi dengan ketebalan kelas tranche) bobot risiko bobot risiko hasil interpolasi linear) min (ketebalan tranche, bobot risiko min 50y0)) menghitung attr atas eksposur sekuritisasi attr rp150. rp100. perhitungan attr atas eksposur sekuritas bagi bank bank sebagai kreditur awal originator)00. (seratus juta rupiah). mengingat kelas (tranche) tersebut tidak memiliki peringkat, bank tidak dapat menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (external rating based approach) melainkan harus menggunakan pendekatan standar (standardized approach) untuk menentukan bobot risiko atas kepemilikan eba atau bebas dimaksud. menghitung attachment point dan detachment point dari eba atau bebas kelas tranche)seluruh kelas (tranche) yang bersifat rp100. , )), seluruh kelas (tranche) yang bersifat rp100.100. rp1. dengan demikian nilai attachment point adalah (nol) dan detachment point adalah (nol koma satu). menghitung variabel ksa ksa adalah hasil perkalian antara (i)an (ii) (delapan persen). juta) juta) juta juta), dan total nilai nominal kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). juta 25x milyar menghitung variabel variabel dihitung dengan formula sebagai berikut: w)x ksal y0) dengan demikian nilai adalah (lima koma empat puluh satu persen). menghitung variabel kssrarra) variabel kssrarra) dihitung dengan formula sebagai berikut: 2g. xu. ssa (ka) a(u keterangan: (px ka)), dengan nilai sama dengan (satu) maka nilai (1x yaitu selisih antara detachment point dan ka. nilai ,41y6 ,59y6 max ka: yaitu nilai tertingi antara (nol) dan selisih antara dan attachment point a). nilai max y6) x4,59y9 e1349 ,383h ssa(ka) ,59y9 dengan demikian nilai variabel kssraray adalah (enam puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen). menghitung bobot risiko mengingat (i) nilai attachment point lebih kecil dari nilai variabel ka, dan (ii)keraton bobot risiko (st dengan demikian bobot risiko adalah (seribu enam puluh dua koma tujuh puluh satu persen). menghitung attr atas eksposur sekuritisasi dengan menggunakan pendekatan standar attr rp100. rp1. menghitungdengan menggunakan perhitunganyaitu y60 (tiga koma nol enam persen) proporsi klaim (interest) terbesar bank terhadap setiap kelas (tranche). eksposur sekuritisasi yang dimiliki bank hanya berada pada satu kelas (tranche) eba atau bebas yaitu kelas (tranche) nilai dihitung dari rasio antara eksposur sekuritisasi dengan nilai nominal kelas (tranche). secara matematis: rp100. rp100. attr maksimum rp100. y60 rp38. dengan demikian, bank sebagai kreditur awal originator), batas atas (caps)membandingkan nilai attr berdasarkan pendekatan standar standardized approach) dengan batas atas caps) nilai attr atas eksposur sekuritisasi nilai attr berdasarkan batas atas caps) nilai attr pendekatan standar standardized atas eksposur sekuritisasi approach) rp1. rp38. nila attr berdasarkan pendekatan standar (standardized approach) lebih besar dibandingkan dengan batas atas (caps) nilai attr atas eksposur sekuritisasi sehingganyusunan standar prosedur operasional (spo) administrasi kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam rangka sekuritisasi aset pendahuluan latar belakang kelangsungan usaha bank tergantung pada kemampuan dan efektivitas bank dalam mengelola risiko kredit. sekuritisasi aset merupakan alternatif cara memitigasi risiko kredit. bank dalam melakukan aktivitas sekuritisasi aset perlu memperhatikan dan memenuhi prinsip kehati hatian serta didukung dengan administrasi kredit atau pembiayaan yang baik agar terhindar dari kemungkinan menghadapi risiko yang lebih besar. kebutuhan masyarakat akan perumahan yang terus meningkat perlu didukung pasokan kredit atau pembiayaan yang berkelanjutan. sehubungan dengan hal tersebut, sekuritisasi kredit atau pembiayaan pemilikan rumah kpr) merupakan alternatif dalam rangka mendukung kesinambungan pasokan kredit atau pembiayaan perumahan. dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sekuritisasi kpr sekaligus mendukung pengembangan pasar sekunder kpr yang sehat serta tetap memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan nasabah debitur kredit atau pembiayaan pemilikan rumah, perlu dilakukan pembakuan proses administrasi kpr yang tercakup pada standar prosedur yang mendasari (underlying) secara signifikan telah beralih kepada penerbit, kreditur awal originator) tidak memiliki pengendalian secara langsung dan atau tidak langsung atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying): eba atau bebas yang diterbitkan bukan merupakan kewajiban bagi kreditur awal originator), investor hanya memiliki hak tagih terhadap penerbit atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), pihak yang menerima aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) merupakan penerbit: pemilik eba atau bebas memiliki hak untuk mengagumkan atau mentransmisikan eba atau bebas, pembelian kembali clean up call) hanya dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan: nilai sisa aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) paling banyak sebesar (sepuluh persen) dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying): bebanatau aset syariah yang mendasari (underlying), dalam hal bank juga melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) dan penyedia kredit pendukung credit enhancement), pembelian kembali clean up call) tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh investor atau kreditur awal originator) sebagai penyedia kredit pendukung credit enhancements), operasional administrasi kredit atau pembiayaan pemilikan rumah dalam rangka sekuritisasi spo kpr). cakupan pedoman penyusunan spo kpr pedoman penyusunan spo kpr merupakan acuan minimum bagi bank dalam membakukan proses administrasi kpr yang ditujukan untuk mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi kpr bank. pedoman penyusunan spo kpr mencakup pembakuan proses administrasi penyelenggaraan kpr mulai dari tahap original, yaitu bank yang melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) kpr sampai dengan kpr sekuritisasi yaitu bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia jasa kpr. kewajiban menyelenggarakan administrasi kpr dalam rangka menyelenggarakan administrasi kpr yang baik serta memperhatikan aspek transparansi informasi dan aspek perlindungan debitur kpr, setiap bank memiliki spo kpr tertulis yang paling sedikit meliputi pembakuan proses administrasi kpr sesuai dengan pedoman penyusunan spo kpr. dasar hukum pedoman penyusunan spo kpr selain mengacu pada lampiran ini, dalam penyusunan spo kpr bank mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau peraturefinisi kpr adalah kredit atau pembiayaan konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal berupa rumah tapak, rumah susun atau apartemen (tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko) dengan agunan berupa rumah tinggal yang diberikan bank kepada debitur perorangan dengan jumlah maksimum pinjaman atau pembiayaan yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan. rasio loan value ltv) adalah angka rasio antara jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan. cc. rasio financing value ftv) adalah angka rasio antara jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan. sekuritisasi kpr adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit eba atau bebas berupa kpr yang didasarkan pada pengalihan aset berupa kpr dari kreditur awal originator) yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan eba atau bebas berupa kpr kepada investor atau pembayaran yang berasal dari dana penerbit. efek beracun aset atau efek beracun aset syariah kpr (eba atau bebas kpr) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset berupa kpr yang dialihkan oleh kreditur awal originator). penerbit eba atau bebas kpr adalah badan hukum, kik eba atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas sekuritisasi aset berupa kpr. kreditur awal kpr adalah pihak yang mengalihkan aset berupa kpr kepada penerbit. penyedia jasa kpr adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan lain untuk mengupayakan kelancaran dari arus kas aset berupa kprperingatan kepada entitas referensi kpr apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan. entitas referensi kpr adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar dari aset berupa kpr yang dialihkan. financing kpr adalah aktivitas penyediaan dana kembali oleh bank melalui penggantian pinjaman kpr debitur. purchase agreement repo) kpr adalah transaksi jual beli aset berupa kpr yang mewajibkan penjual untuk membeli kembali aset berupa kpr yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. manajemen risiko untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kpr yang baik sehingga memperlancar dan mempermudah proses sekuritisasi, penerapan manajemen risiko terkait penyelenggaraan administrasi kpr paling sedikit terdiri atas: pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris pengawasan aktif direksi paling sedikit meliputi: menetapkan spo kpr yang meliputi pembakuan proses administrasi kpr dan merupakan bagian dari kebijakan penyaluran kpr oleh bank berdasarkan persetujuan dewan komisaris, memastikan pelaksanaan administrasi kpr kantor pusat dan kantor cabang telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam spo kpr, melakukan evaluasi spo kpr secara berkala, termasuk melakukan revisi sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan memastikan spo kpr telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai unit kpr. pengawasan aktif dewan komisaris paling sedikit meliputi: memberikan persetujuan atas spo kpr untuk pembakuan proses administrasi kpr, dan mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap implementasi spo kpr. kecukupan kebijakan, sistem dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko kebijakan, sistem dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko dalam menyelenggarakan administrasi kpr paling sedikit meliputi: kebijakan yang mengatur mengenai penetapan unit organisasi dan pegawai dalam penyelenggaraan proses administrasi kpr sejak tahap penyaluran kpr sampai dengan kpr sekuritisasi: kebijakan dan prosedur ketatausahaan dokumen kpr, kebijakan dalam pengembangan sistem aplikasi untuk pemrosesan data dan atau informasi berbasis teknologi, kebijakan dalam pengembangan sistem aplikasi untuk pelaporan kinerja debitur kpr, menetapkan limit penyediaan dana secara keseluruhan kepada debitur kpr, dan penetapan toleransi risiko untuk risiko kredit terkait kpr.untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko penyelenggaraan administrasi kpr, bank harus memastikan bahwa: calon debitur kpr telah memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan pengadministrasian data dan informasi kpr debitur sebagaimana tercakup dalam perjanjian kpr, pegawai pada unit kerja penyelenggaraan administrasi kpr telah melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa ketatausahaan dokumen kpr telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, ketatausahaan dokumen kpr untuk setiap debitur dilakukan secara terpisah dengan memisahkan antara ketatausahaan dokumen kpr yang merupakan aset bank dan kpr yang sudah sekuritisasi: dan sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko kredit yang dilakukan melalui metode sekuritisasi aset. sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan administrasi kpr, bank harus: melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap kesesuaian penyelenggaraan administrasi kpr dengan spo kpr, dan menindaklanjuti dan wmenatausahakan dokumen hasil temuan audit terhadap penyelenggaraan administrasi kpr yang mencakup tanggapan pengurus bank atas hasil audit termasuk batas waktu perbaikan. penyelenggaraan administrasi kpr untuk menyelenggarakan proses administrasi kpr agar mampu mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi kpr serta memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan debitur kpr, penyelenggaraan kpr oleh bank perlu didukung oleh pembakuan proses administrasi kpr sejak tahap penyaluran kpr sampai dengan kpr sekuritisasi. pedoman penyelenggaraan administrasi penyaluran kpr dalam penyaluran kpr oleh unit kpr, bank paling sedikit memisahkan pelaksanaan (lima) proses mengenai: penawaran kpr dalam penawaran kpr, bank menyediakan dokumen penawaran kpr tersendiri yang merupakan dokumen yang disampaikan kepada calon debitur yang paling sedikit meliputi informasi mengenai: persyaratan calon debitur kpr yang paling sedikit meliputi persyaratan kewarganegaraan dan persyaratan penghasilan, persyaratan kpr yang paling sedikit meliputi: persyaratan agunan kpr yaitu: hak tanggungan atas tanah dan bangunan, ii. jaminan didunia atas: semua tagihan, hak, wewenang dan klaim uang ganti rugi asuransi yang timbul berdasarkan polis asuransi kerugian dan asuransi jiwa debitur, atau tagihan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang timbul karena terdapat pemutusan hak debitur atas tanah sebelum jatuh waktu berakhir hak tersebut, persyaratan minimum uang muka kpr yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai rasio loan value (ltv) untuk kredit properti atau rasio financing value (ftv) untuk pembiayaan properti, persyaratan asuransi yang meliputi kewajiban untuk: asuransi jiwa bagi setiap debitur kpr dengan nilai pertanggungan yang paling rendah sama dengan nilai kpr yang diberikan bank, ii. asuransi umum yang paling sedikit meliputi proteksi terhadap kebakaran dengan nilai pertanggungan paling rendah sama dengan hasil penilaian bangunan rumah pada saat pemberian kpr, dan iii. asuransi yang dilengkapi bankers clause untuk kepentingan bank sebagai kreditur awal originator), biaya kpr yang akan menjadi beban debitur kpr dan rinciannya, penalti yang dikenakan untuk pelunasan kpr yang dipercepat (prepayment penalty) dan penalti atas keterlambatan debitur dalam pemenuhan kewajiban, kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi debitur untuk dapat melakukan financing kpr, persyaratan dokumen untuk pengajuan permohonan kpr, dan sistem perhitungan angsuran kpr dan metode pembayaran angsuran kpr. kebijakan bunga atau imbal hasil kpr dan sistem perhitungan bunga atau imbal hasil kpr yang meliputi: tingkat bunga atau imbal hasil kpr, bunga imbal hasil kpr tetap atau bunga imbal hasil kpr yang dapat disesuaikan, formula perhitungan bunga atau imbal hasil kpr, dan kondisi yang menyebabkan terjadinya penyesuaian bunga atau imbal hasil kpr. analisis permohonan kpr untuk memelihara konsistensi dalam melakukan analisis permohonan kpr, bank paling sedikit membakukan hal hal sebagai berikut: metode dan formula dalam melakukan penilaian kemampuan membayar calon debitur, metode dan formula dalam melakukan penilaian agunan, kriteria penilai independen dalam melakukan penilaian agunan, format laporan analisis permohonan kpr, dan format laporan penilaian agunan. pengambilan keputusan kpr dalam pengambilan keputusan kpr, bank menetapkan prosedur baku paling sedikit untuk: menyampaikan keputusan secara tertulis tentang persetujuan atau penolakan permohonan kpr calon debitur termasuk alasan jika dilakukan penolakan, mengevaluasi hasil pengambilan keputusan kredit atau pembiayaan untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan kpr serta menetapkan kebijakan perbaikan yang diperlukan, dan menatausahakan dokumen keputusan kredit atau pembiayaan dari setiap pemohon kpr. pelaksanaan akad kredit atau pembiayaan kpr dalam pelaksanaan akad kredit atau pembiayaan kpr, bank menetapkan prosedur baku paling sedikit untuk memastikan: kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan untuk akad kredit atau pembiayaan, terdapatnya surat keterangan resmi (cover note) dari notaris yang menyatakan bahwa seluruh berkas agunan asli yang belum diterima masih digunakan dalam proses administrasi instansi pemerintah yang berwenang dan akan diserahkan kepada bank pada waktu yang sudah disepakati setelah proses administrasi dimaksud selesai dilakukan, perjanjian kredit atau pembiayaan perjanjian kpr paling sedikit memuat: pernyataan debitur bahwa: agunan yang diserahkan kepada bank tidak sedang dijadikan kepada pihak lain dan tidak sedang dalam sengketa, dan ii. tidak menjadikan kembali agunan yang telah diserahkan kepada bank, dokumen pendukung yang: memadai dan masih berlaku, ii. dapat dilaksanakan berdasarkan hukum indonesia: dan ii. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan indonesia, klausul yang menetapkan hubungan antara kreditur dengan debitur serta pernyataan jaminan antara kreditur awal kpr dengan debitur terkait yang dinyatakan berakhir, dalam hal terdapat pelunasan penuh atas jumlah yang dibayar oleh debitur berdasarkan perjanjian kpr, mekanisme penagihan angsuran kpr dan kemungkinan penggunaan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan penagihan angsuran kpr secara kolektif: sistem perhitungan suku bunga atau imbal hasil kpr, termasuk kemungkinan perubahan suku bunga atau imbal hasil kpr dan kondisi yang mendasari terjadinya perubahan suku bunga atau imbal hasil kpr serta waktu pemberlakuan perubahan suku bunga atau imbal hasil kpr, persetujuan debitur kepada bank yang memungkinan bank melakukan penjualan putus untuk sekuritisasi atau kemungkinan untuk melakukan purchase agreement repo) terhadap kpr debitur, hak dan tanggung jawab bank dan debitur kpr dalam pelaksanaan eksekusi agunan, dan persetujuan debitur kepada bank untuk menggunakan data atau informasi terkait debitur dan atau agunan kpr untuk melakukan sekuritisasi kpr. pencairan kredit atau pembiayaan kpr dalam pencairan kredit atau pembiayaan kpr, bank menetapkan prosedur baku, paling sedikit untuk: memastikan telah dipenuhi kewajiban calon debitur kpr yaitu paling sedikit: menyerahkan dokumen pendukung permohonan kpr yang sah antara lain sertifikat hak atas tanah, perjanjian pengikatan jual beli ppb) atau akta jual beli ajb), izin mendirikan bangunan imb) dan laporannya, sertifikat hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang telah ditandatangani oleh calon debitur kpr, dan polis asuransi jiwa serta polis asuransi kerugian atas bangunan, menandatangani perjanjian terkait dengan pengikatan agunan kpr, memberikan kuasa kepada notaris atau pejabat pembuat akta tanah untuk menyerahkan secara langsung kepada bank dokumen yang terkait dengan agunan seperti sertifikat hak atas tanah dan bangunan, sertifikat hak tanggungan atas tanah dan bangunan dan atau sertifikat didunia yang disampaikan oleh penjual tanah dan bangunan, membuka rekening pada bank sebagai kreditur awal kpr dan memberikan kuasa pendekatan rekening kepada bank untuk pembayaran angsuran kpr, dan melunasi biaya kpr, mmenatausahakan dokumen pencairan kredit atau pembiayaan dari setiap debitur kpr. pedoman penyelenggaraan penyedia jasa kpr oleh bank dalam menjalankan fungsi sebagai penyedia jasa kpr, bank melakukan hal hal paling sedikit sebagai berikut: membangun komunikasi dengan debitur kpr melalui unit customer loan service cls) unit customer loan service cls) paling sedikit meliputi fungsi: melayani kebutuhan informasi debitur kpr, memastikan penyelenggaraan penagihan angsuran kpr yang sesuai dengan kebijakan bank, dan memastikan permasalahan pinjaman kpr dari debitur terselesaikan. menatausahakan dokumen kpr yang merupakan aset bank dan kpr yang sudah sekuritisasi dalam ketatausahaan dokumen kpr yang merupakan aset bank dan dokumen kpr yang sudah sekuritisasi, bank memiliki prosedur baku paling sedikit mengenai: penerimaan, ketatausahaan, peminjaman, dan penyerahan kembali dokumen kpr, pemeliharaan dokumen kpr, dan pengamanan dokumen kpr. mengelola data dan informasi kpr yang merupakan aset bank dan kpr yang sudah sekuritisasi dalam pengelolaan data dan informasi kpr yang merupakan aset bank dan kpr yang sudah sekuritisasi, bank paling sedikit memiliki sistem informasi untuk: mendukung pemantauan dan penyusunan laporan rutin kinerja debitur kpr, dan menyampaikan informasi kinerja debitur kpr dalam memenuhi kewajiban transparansi kepada investor eba atau bebas kpr, bagi bank yang telah melakukan sekuritisasi kpr. memantau secara periodik kinerja debitur kpr yang menjadi aset bank dan kinerja debitur kpr yang sudah sekuritisasi dalam pemantauan secara periodik terhadap kinerja debitur kpr yang menjadi aset bank dan kpr yang sudah sekuritisasi, bank paling sedikit: pembelian kembali clean up call) merupakan diskresi bank sebagai kreditur awal originator), pembelian kembali clean up call) bukan merupakan kewajiban bank sebagai kreditur awal originator) secara formal dan atau material: dan pembelian kembali clean up call) tidak digunakan sebagai kredit pendukung credit enhancements), tidak terdapat opsi atau trigger untuk melakukan terminasi atas sekuritisasi aset kecuali melalui pembelian kembali clean up call yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan terdapat perjanjian sekuritisasi aset antara kreditur awal originator) dengan penerbit. perjanjian sekuritisasi aset antara kreditur awal originator) dengan penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf dilarang memuat klausul yang mensyaratkan: kreditur awal originator) untuk mengubah kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) agar rata rata kualitas kredit atau pembiayaan dalam kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) meningkat, penambahan fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) atau kredit pendukung credit enhancement) yang disediakan oleh bank sebagai kreditur awal originator) setelah transaksi sekuritisasi aset telah berjalan: dan meningkatkan imbal hasil (yield) yang terutang kepada pihak selain kreditur awal originator), dalam hal terdapat penurunan kualitas kredit atau pembiayaan dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). memiliki format baku laporan kinerja debitur kpr yang paling sedikit meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam butir .f. lampiran dan memiliki informasi mengenai kinerja debitur yang bersangkutan atas fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank selain kpr termasuk kartu kredit atau kartu pembiayaan (sharia card). mendukung proses penyelesaian pembayaran angsuran kpr (collection) dalam mendukung kelancaran penyelesaian pembayaran angsuran kpr (collection), bank paling sedikit menyusun sistem dan prosedur operasional mengenai collection baik yang dilakukan oleh unit kerja bank dengan menggunakan tenaga penagih (collector) yang merupakan pegawai bank maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga termasuk alternatif tindak lanjut penanganan permasalahan penagihan. pengunaan jasa pihak ketiga untuk penagihan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan undangan. melaksanakan eksekusi agunan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan, bank paling sedikit menetapkan prosedur baku dalam rangka eksekusi agunan, memastikan proses dan tahapan eksekusi agunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan menetapkan jangka waktu penyelesaian eksekusi agunan. pedoman penyelenggaraan penyedia jasa kpr oleh pihak ketiga dalam menjalankan fungsi sebagai penyedia jasa kpr, bank dapat menunjuk pihak ketiga untuk dan atas nama bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia jasa kpr dalam hal sebagai berikut: penyelenggaraan ketatausahaan dokumen kpr dalam penyelenggaraan ketatausahaan dokumen kpr oleh pihak ketiga, bank paling sedikit memperhatikan hal sebagai berikut: terdapat kriteria yang paling sedikit memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen kpr debitur untuk seleksi pihak ketiga yang menjadi mitra bank sebagai penyelenggara ketatausahaan dokumen kpr, terdapat perjanjian kerjasama secara tertulis antara bank dengan pihak penyelenggara ketatausahaan dokumen kpraspek kerahasiaan data pribadi debitur, dan hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama, dan penggunaan jasa pihak ketiga untuk ketatausahaan dokumen kpr mengacu pada ketentuan peraturan perundangan undangan.dalamoleh pihak ketiga, bank paling sedikit memperhatikan: terdapat kriteria untuk seleksi pihak ketiga yang menjadi mitra bank sebagai penyelenggara collection atau penyelenggara eksekusi agunan, terdapat pedoman tertulis yang ditetapkan oleh bank sebagai acuan penyelenggaraan collection atau penyelenggaran eksekusi agunan oleh pihak ketiga, dan terdapat perjanjian kerjasama secara tertulis antara bank dengan pihak penyelenggara collection atau penyelenggara eksekusi agunandan hal yang menyebabkan perjanjian kerjasama berakhir, dan penggunaan jasa pihak ketiga untuk penyelenggara collection mengacu pada ketentuan peraturan perundangan undangan. sumber daya manusia penyelenggaraan administrasi kpr perlu didukung oleh sumber daya manusia sdm) yang kompeten dan memahami peranan dari administrasi kpr yang baik dalam mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi kpr. bank memiliki kebijakan sdm untuk menetapkan petugas administrasi kpr. kebijakan sdm dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kpr paling sedikit meliputi: penetapan pegawai yang ditunjuk sebagai petugas administrasi kpr paling sedikit berdasarkan pengetahuan yang dimiliki bidang pembiayaan perumahan, penyusunan pedoman kerja tertulis bagi petugas administrasi kpr yang memuat tugas pokok dan tanggung jawab petugas administrasi kpr pada saat bank melakukan aktivitas sebagai kreditur awal kpr dan sebagai penyedia jasa kpr, dan menyelenggarakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi petugas administrasi kpr dan atau mengikutsertakan petugas administrasi kpr dalam pelatihan yang terkait dengan pengetahuan bidang pembiayaan perumahan |
tambahan lembaran negara r.i sekuritisasiumum salah satu alternatif sumber pendanaan bagi bank adalah dengan melakukan aktivitas sekuritisasi aset yang merupakan kegiatan mengalihkan aset keuangan atau aset syariah dari kreditur awal originator) kepada pihak lain. melalui sekuritisasi aset, bank dapat meningkatkan likuiditas untuk menunjang kegiatan intermedia. keberadaan eba dan bebas yang merupakan produk dari aktivitas sekuritisasi aset menjadi hal penting mengingat produk tersebut dapat menjadi alternatif investasi untuk pendalaman pasar keuangan indonesia. namun demikian, bank harus tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dalam melakukan aktivitas sekuritisasi aset baik ketika agar kondisi permodalan bank tetap terjaga. salah satu prinsip kehati hatian yang harus diterapkan sesuai dengan komitmen indonesia sebagai anggota adalah basel iii: revisions the securitisation framework?. sehubungan dengan hal hal tersebut, perlu menetapkan ketentuan mengenai prinsip kehati hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. il. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemenuhan persyaratan berlaku bagi bank baik yang hanya melakukan (satu) aktivitas tertentu dalam aktivitas sekuritisasi aset maupun yang melakukan beberapa aktivitas dalam aktivitas sekuritisasi aset secara bersamaan, misalnya bank sebagai kreditur awal originator) juga menjadbank harus memastikan bahwa persyaratan dapat dipenuhi, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan aktivitas tersebut. dalam hal bank memperkirakan pelaksanaan aktivitas tersebut mengakibatkan persyaratan tidak terpenuhi, bank harus membatalkan pelaksanaan aktivitas dimaksud. ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai prinsip kehati hatianbatas maksimum pemberian kredit bank umum, prinsip prinsip pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat, dan penerapan manajemen risiko. yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa huruf sistem administrasi yang memadai yaitu sistem yang memiliki kemampuan antara lain untuk: mengidentifikasi aset keuangan atau aset syariah dan agunan yang dialihkan oleh kreditur awal originator) dan aset lain yang dimiliki bank penyedia jasa service), memisahkan penerimaan arus kas dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dengan penerimaan lain bank penyedia jasa service), cc. menyediakan informasi jumlah maupun jangka waktu tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga imbal hasil kupon dari arus kas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). cukup jelas. cukup jelas. eba atau bebas yang dibeli oleh bank dapat berupa eba atau bebas yang diterbitkan oleh penerbit dalam negeri atau luar negeri. huruf. huruf cukup jelas. jumlah eba atau bebas yang dimiliki oleh bank sebagai investor yang juga melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) melalui tukar menukar dengan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) menjadi bagian yang diperhitungkan dalam: batas maksimum eba atau bebas yang dapat dibeli yaitu sebesar (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), dan batas maksimum seluruh fasilitas dalam aktivitas sekuritisasi aset yaitu sebesar (dua puluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). eba atau bebas yang dimiliki oleh bank sebagai penyediaan dana diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,dan batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum. dalam menilai risiko risiko yang dapat timbul dari penanaman dana, bank sebagai investor eba atau bebas harus mempelajari informasi yang terkait dengan aktivitas sekuritisasi aset dari prospektus dan sumber lain berupa: struktur aktivitas sekuritisasi aset: jenis, nilai, dan kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dalam hal eba atau bebas tidak memiliki peringkat, informasi seluruh fasilitas yang tersedia termasuk informasi kemungkinan terjadi kegagalan pembayaran kepada investor, karakteristik, peringkat, dan jumlah eba atau bebas yang diterbitkan, dan informasi penting lain antara lain pemenuhan kondisi jual putus atas pengalihan aset keuangan atau aset syariah, dan biaya yang menjadi tanggungan investor termasuk biaya kepada penyedia jasa service). cukup jelas. peraturan perundang undangan terkait bank kustodian antara lain peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai bank kustodian dan. larangan melakukan aktivitas sebagai bank kustodian pada saat bank melakukan aktivitas sebagai kreditur awal originator) dan atau penyedia jasa service dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan (conflict interest). termasuk dalam batas maksimum pemberian fasilitas yaitu pembelian kembali clean up call) yang tidak memenuhi syarat sehingga diperlakukan sebagai penyedia kredit pendukung credit enhancements). cukup jelas. termasuk dalam laporan ini yaitu laporan aktivitas lain dalam sekuritisasi aset oleh kreditur awal originator) maupun pihak yang memberikan fasilitas dalam aktivitas sekuritisasi aset seperthuruf hari yaitu hari kalender. huruf cukup jelas. termasuk dalam laporan sebagai penyedia kredit pendukung credit enhancement) yaitu pembelian eba atau bebas berupa junior tranche oleh kreditur awal originator) pasar sekunder. termasuk dalam laporan sebagai penyedia jasa service) yaitu pelaksanaan pembelian kembali clean up call). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. laporan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi secara luring (offline) paling sedikit memuat informasi nama bank, periode laporan, total attr atas eksposur sekuritisasi aset, dan faktor pengurang modal terkait eksposur sekuritisasi aset, dengan format sebagai berikut: nama bank periode laporan attr atas eksposur sekuritisasi| rp. (dalam juta) faktor pengurang modal terkait| rp. (dalam juta) cukup jelas. cukup jelas. laporan perhitungan attr atas eksposur sekuritisasi merupakan bagian dari laporan perhitungan kommkeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa bidang syariah. fatwa yang terkait dengan pelaksanaan sekuritisasi aset antara lain: fatwa dsn mui nomor dsn mui ii tentang sekuritisasi berbentuk efek beracun aset berdasarkan prinsip syariah, dan fatwa dsn mui nomor dsn mui ii tentang efek beracun aset berbentuk surat partisipasi eba sp) berdasarkan prinsip syariah. cukup jelas. perjanjian sekuritisasi aset antara lain perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah dari kreditur awal originator) kepada penerbit. cukup jelas. huruf aset keuangan atau aset syariah dari perjanjian yang telah jatuh tempo dan atau telah dihapus buku dinilai tidak memenuhi kriteria memiliki arus kas. huruf termasuk dalam pengertian dimiliki dan dalam pengendalian kreditur awal originator) antara lain tagihan yang timbul pada kemudian hari (future receivables) seperti tagihan kartu kredit atau kartu pembiayaan (sharia card). huruf dapat dipindahtangankan dengan bebas antara lain karena telah memperoleh persetujuan debitur pada awal perjanjian atau telah diberitahukan kepada debitur. prinsip syariah yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankanerdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui) nomor dsn mui ii tentang sekuritisasi berbentuk efek beracun aset berdasarkan prinsip syariah, sekuritisasi aset hanya boleh dilakukan atas aset syariah berbentuk bukan dan abad). cukup jelas. bentuk penerbit dalam negeri yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan indonesia antara lain kik eba atau kik bebas yaitu kontrak investasi kolektif yang dilakukan antara manajer investasi dengan bank kustodian dan eba sp atau bebas sp. penerbit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk penerbit yang memiliki unit usaha syariah dengan aktivitas sebagai penerbit dilakukan oleh unit usaha syariah. huruf cukup jelas. huruf dalam hal penerbit berbentuk kik eba atau kik bebas, yang dimaksud dengan penerbit yaitu manajer investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pihak terkait yaitu pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.termasuk kelengkapan dan keabsahan dokumen. perhitungan kembali risiko kredit aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) sesuai dengan ketentuannyediaan modal minimum, peraturperaturan perundang undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum, dan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum. cukup jelas. huruf termasuk dalam pengertian manfaat yaitu hak atas arus kas dari aset keuangan atau aset syariah. dalam hal kreditur awal originator) sebagai penyedia jasa service) masih menerima arus kas dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), kreditur awal originator) hanya meneruskan (passkredit dinilai signifikan antara lain dalam hal: kreditur awal originator) memberikan kredit pendukung credit enhancement), fasilitas likuiditas liquidity facility), dan atau melakukan aktivitas sebagai investor tidak melampaui (dua puluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), pembayaran yang diterima oleh kreditur awal originator) atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dari penerbit tidak berasal dari fasilitas yang diberikan oleh kreditur awal originator), baik secara langsung maupun tidak langsung, dan atau kreditur awal originator) yang melakukan aktivitas sebagai investor atas eba atau bebas tidak melampaui (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). huruf aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) harus dapat dipisahkan secara hukum, termasuk pada saat terjadi kepailitan, baik dari kreditur umum dalam kepailitan maupun dari pihak yang mengalihkan. pemisahan secara hukum dapat dicapai antara lain melalui penjualan aset keuangan atau aset syariah. pengendalian secara langsung dan atauatau aset syariah yang mendasari (underlying), ada atau tidak ada persyaratan dan atau perjanjian yang menghambat pengalihan, penggunaan dan atau pengagungan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), seperti adanya opsi beli (call option) atau kewajiban untuk membeli kembali (agreement purchase) aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), bank sebagai kreditur awal originator) dimungkinkan untuk membeli kembali aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) untuk mengambil keuntungan dari aset tersebut, bank sebagai kreditur awal originator) masih bertanggung jawab atas risiko kredit darihuruf cukup jelas. huruf dalam hal pembelian kembali clean up call tidak memenuhi persyaratan, bank harus memperhitungkan attr untuk risiko kredit atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlyingmbelian kembali clean up call yang secara substantif merupakan salah satu bentuk kredit pendukung credit enhancement) dianggap sebagai dukungan implisitdengan besaran sebagaimana bank memiliki seluruh aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). selain itu, bank harus melakukan pengungkapan (disclosure) bahwa bank menyediakan dukungan implisit terkait sekuritisasi aset yang berdampak pada permodalan bank. huruf adanya klausul untuk melakukan terminasi sekuritisasi aset antara lain akibat adanya perubahan tertentu (specific changes) atas ketentuan pajak dan regulasi terkait, dan atau klausul amortisasi dini. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pihak selain kreditur awal originator) antara lain investor atau pihak ketiga yang memberikan kredit pendukung credit enhancements). pendapat dari segi hukum yang independen yaitu pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar otoritas jasa keuangan. penukaran aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) hanya dapat diminta oleh penerbit atas aset keuangan atau aset syariah yang diketahui kondisinya berbeda dengan yang diperjanjikan. fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) yaitu kredit pendukung credit enhancement) utama yang menanggung sebagian atau seluruh risiko kredit dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang menjadi dasar penerbitan eba atau bebas. bagi bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) perlu memperhatikan antara lain: jenis dan kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), dan perkiraan kerugian yang dapat timbul dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying). fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility) yaitu kredit pendukung credit enhancement) yang (first loss facility). bagi bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility) selain memperhatikan hal hal tersebut, perlu menganalisis kredibilitas pihak yang memberikan fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility). fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility) diberikan setelah tersedia fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility). kredit pendukung credit enhancement) dapat berupa: garansi yaitu fasilitas jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menanggung kerugian atas risiko kredit dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) sampai dengan nilai tertentu atau persentase tertentu, agunan berupa kas (cash collateral) yaitu jaminan kas yang dapat ditarik untuk menutup kekurangan pembayaran kewajiban kepada investor, yang dapat bersumber dari kreditur awal originator) atau pihak ketiga, overcollateralization yaitu fasilitas yang diberikan oleh kreditur awal originator) berupa kelebihan nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), sebesar selisih antara nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dengan pembayaran yang diterima oleh kreditur awal originator) yang berasal dari penerbitan eba atau bebas tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari pengalihan aset keuangan atau aset syariah, pembelian junior tranche yaitu pembelian subordinasi kelas eba atau bebas yang dapat dilakukan oleh kreditur awal originator) atau pihak ketiga, yang baru dapat dilakukan setelah pembayaran kepada pemegang eba atau bebas dengan kelas yang lebih senior dipenuhi, dan atau bentuk fasilitas lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aset keuangan atau asetingat fasilitas likuiditas liquidity facility) merupakan talangan untuk pembayaran kewajiban kepada investor, penyedia fasilitas likuiditas liquidity facility) memiliki hak menerima pembayaran terlebih dahulu dibandingkan investor atas pelunasan dari setiap arus kascukup jelas. huruf cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia kebijakan countercyclical. covidti. sebagai ses sess iii po. na: sila ill ne sine ti: b5p fatal $ipni kt) 2ir 3d, ie3 bil nn: tifa phat, sja benda bahan bah dika, batal gigi tetap pes sign isa sirigitg were nenek #erirrsri sir ananda eis lo! bri1 pede dan bai lipan hid bana inn era an. tan en. snn anta. bn: ng ata ill. tipe gho, dhp ina bas se3 dah obat dig pot dogg, r33 fi: warisi en: pera sf3 fata tg. g33 afi ann mn: besar pia ses pia areacovid dan sektor yang terkena dampak coronavirus disease ek tambahan lembaran negara r.i kebijakan countercyeclical. covidsp. sektor jasa keuangan. penatasumber daya manusia yang mampu menyelenggarakan kegiatan sektor jasa keuangan secara teratur dan akuntabel, bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor jasa keuangan, diperlukan sertifikasi kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri jasa keuangan, bahwa untuk menjaga kualitas sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi, perlu mengatur tata cara untuk memastikan penyelenggaraan sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan kerangka kualifikasi yang telbab sanksi administratif lsp yang terdaftar otoritas jasa keuangan terbukti melakukan pelanggaran: tidak menyelenggarakan kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak menyampaikan pengisian data sertifikasi kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam tidak melakukan penyesuaian skema sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak melakukan pengisian kelembagaan terkait lisensi lsp sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak menerbitkan sertifikat kompetensi kerja sektor jasa keuangan sesuai hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak mencabut sertifikat kompetensi kerja sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau tidak menyampaikan data lain terkait dengan perkembangan pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh otoritas jasa keuangan. lsp yang terdaftar otoritas jasa keuangan terbukti melakukan pelanggaran: tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam jangka waktu (enam) bulan sejak tanggal surat teguran tertulis, tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal surat teguran tertulis, atau tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan tanda terdaftar lsp oleh otoritas jasa keuangan. bab ketentuan lain lain dalam hal terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan lsp terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan melakukan koordinasi dengan nbsp. otoritas jasa keuangan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penatalaksanaan lsp sektor jasa keuangan. ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan jenjang kualifikasi sesuai kini masing masing sektor ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab vii ketentuan peralihan lsp yang telah mendapat rekomendasi dari otoritas jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dapat melanjutkan proses persetujuan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lsp yang telah mendapat lisensi dari nbsp sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini namun belum: surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dan pendaftaran lsp kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam lsp yang telah mendapat lisensi dari nbsp sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan pendaftaran lsp kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pihak yang menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan atau kecakapan yang telah mendapatkan pengakuan dari otoritas jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, mengajukan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dan mengajukan permohonan pendaftaran lsp kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan paling lama (enam) bulan sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. lsp sebagaimana dimaksud pada dan serta pihak sebagaimana dimaksud pada tetap dapat melakukan kegiatan sertifikasi sektor jasa keuangan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dalam hal lsp sebagaimana dimaksud pada dan serta pihak sebagaimana dimaksud pada tidak mengajukan permohonan: surat rekomendasi kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau pendaftaran lsp kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tidak dapat melakukan kegiatan sertifikasi sektor jasa keuangansebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dinyatakan tetap berlaku dan diakuiatas sertifikasi yang dilaksanakan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan tetap berlaku dan diakui. lsp sebagaimana dimaksud dalam dan serta pihak sebagaimana dimaksud dalam melaporkan setiap sertifikat yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada dan yang masih memiliki masa berlaku kepada otoritas jasa keuangan paling lama (enam) bulan sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku: ketentuan ddan sertrtifikasi kompetensi kerja adalah prosesyakni. kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan level kompetensi atau keahlian dalam kinskema sertifikasi adalah pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan. penatalaksanaan lsp sektor jasa keuangan bertujuan untuk: memberikan acuan dan pedoman bagi lsp dalam mengajukan rekomendasi dan pendaftaran lsp otoritas jasa keuangan serta pengisian data sertifikasi, memberikan acuan dan pedoman kepada industri jasa keuangan dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi kerja oleh lsp yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan cc. membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dengan penerapan kini melalui mekanisme penatalaksanaan lsp sektor jasa keuangan. penatalaksanaan lsp sektor jasa keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia pada sektor: perbankan, pasar modal, dannatalaksanaan lsp sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi: pemberian rekomendasi bagi lsp, pendaftaran lsp, dan cc. pengisian data sertifikasi yang dilaksanakan oleh lsp. bab pemberian rekomendasi bagi lsp lsp mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada otoritas jasa keuangan. pengajuan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada merupakan syarat bagi lsp untuk mendapatkan lisensi atau persetujuan dari nbsp atas: lisensi lsp yang akan berdiri, atau persetujuan perubahan skema sertifikasi termasuk perubahan ruang lingkup lisensi lsp.jasa keuangan, memiliki struktur organisasi yang paling sedikit terdiri dari unsur pengarah, dan unsur pelaksana yang independen dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, dan pegawai pada industri jasa keuangan, dan memilikidalam hal terdapat industri dan atau profesi tertentu yang belum memiliki asosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf pendirian atas lsp dapat dilakukan oleh regulator atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah. untuk mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf lsp yang didirikan oleh regulator atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan hurufatau regulator atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah, dan memiliki perubahansurat keterangan pemenuhan proses apresiasi oleh nbspcc. struktur dan profil organisasi lsp, dan perubahan skema sertifikasi. otoritas jasa keuangan menerbitkan surat rekomendasi atas pengajuan permohonan surat rekomendasi lsp palinglama (dua puluh) hari kerja sejak permohonan surat rekomendasi dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam dan diterima secara lengkap. dalam hal dokumen permohonan surat rekomendasi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan lsp menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lama (lima belassurat rekomendasi. dalam hal lsp sebagaimana dimaksud pada mengajukan kembali permohonan surat rekomendasi kepada otoritas jasa keuangan, lsp harus mengajukan kembali permohonan surat rekomendasi disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan surat rekomendasi yang diberikan otoritas jasa keuangan memiliki masa berlaku: (satu) tahun sejak ditetapkan rekomendasi untuk pendirian lsp, atau (enam) bulan sejak ditetapkan rekomendasi untuk perubahan skema sertifikasi. lsp yang tidak melakukan permohonan pendirian lsp atau persetujuan perubahan skema sertifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kepada nbsp, surat rekomendasi yang telah diberikan oleh otoritas jasa keuangan menjadi tidak berlaku. bab iii pendaftaran lsp program sertifikasi kompetensi kerja sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh lsp yang terdaftar otoritas jasa keuangan. lsp yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada memiliki tanda terdaftar dari otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam lsp mengajukan permohonan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan. pengajuan permohonan pendaftaran lsp sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan dokumen: bukti lisensi yang dikeluarkan oleh nbsp yang masih berlaku, atau perubahan skema sertifikasi yang telah divalidasi oleh nbsp. otoritas jasa keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar atas pengajuan permohonan pendaftaran lsp palinglama (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam diterima secara lengkap. otoritas jasa keuangan dapat mengumumkan namadalam hal dokumen permohonan pendaftaran belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam lsp menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lama (sepuluhpendaftaran. dalam hal lsp sebagaimana dimaksud pada mengajukan kembali permohonan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan, lsp harus mengajukan kembali permohonan pendaftaran disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam bab pengisian data sertifikasi lsp yang terdaftar otoritas jasa keuangan wajib: menyelenggarakan kegiatan sertifikasi secara berkelanjutan sektor jasa keuangan sesuai masa berlaku lisensi yang telah dikeluarkan oleh nbsp, menyampaikan pengisian data sertifikasi lsp kepada otoritas jasa keuangan, melakukan penyesuaian skema sertifikasi sesuai dengan yakni terkini yang ditetapkan oleh kementerian ketenagakerjaan dan kini terkini yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, menyampaikan pengisian kelembagaan terkait lisensi lsp kepada otoritas jasa keuangan, menerbitkan sertifikat kompetensi kerja sektor jasa keuangan sesuai hasil uji kompetensi, dan mencabut sertifikat kompetensi kerja sektor jasa keuangan jika pemilik sertifikat kompetensi kerja sektor jasa keuangan. pengisian data sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan secara berkala setiap semester paling lambat tanggal januari dan juli setiap tahun kepada otoritas jasa keuangan secara elektronik. dalam hal sistem elektronik belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian pengisian data sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara manual. dalam kondisi tertentu otoritas jasa keuangan dapat meminta data lain yang terkait dengan perkembangan pelaksanaan sertifikasi. data lain sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan lsp paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan data dari otoritas jasa keuangan. apabila batas akhir penyampaian pengisian data dan data lain sebagaimana dimaksud pada dan jatuh pada hari libur, penyampaian pengisian data dan data lain disampaikan paling lambat (satu) hari kerja berikutnya. |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. lsp. sektor jasa keuangan. penataumum untuk mewujudkan lembaga jasa keuangan yang berkelanjutan, stabil dan kontribusi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dimaksud adalah dengan menyusun standarisasi kompetensi yang dibutuhkan bagi sumber daya manusia sektor jasa keuangan. otoritas jasa keuangan berkepentingan untuk mendorong penerapan standarisasi kompetensi melalui pengaturan kewajiban sertifikasi untuk jabatan profesi tertentu sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. pemenuhan kewajiban sertifikasi kompetensi tersebut, diperoleh melalui sertifikasi kompetensi kerja yang mengacu pada yakni yang ditetapkan oleh kementerian ketenagakerjaan republik indonesia dan kini yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. pelaksanaan sertifikasi diselenggarakan oleh lsp yang bergerak sektor jasa keuangan dan terdaftar otoritas jasa keuangan. sertifikasi yang diperoleh merupakan salah satu persyaratan yang wajib dimiliki dalam memenuhi kriteria penilaian kepatutan dan kelayakan yang dipersyaratkan oleh otoritas jasa keuangan untuk menjadi pengurus, profesi keahlian, maupun jabatan manajerial lembaga jasa keuangan. untuk menunjang pelaksanaan sertifikasi sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan, diperlukan pengaturan penatalaksanaan lsp sektor jasa keuangan. proses penatalaksanaan dimaksud melalui mekanisme pemberian rekomendasi bagi lsp yang akan mengajukan lisensi kepada nbsp dan pemberian surat tanda terdaftar otoritas jasa keuangan. il. demi cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengembangan sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi kerja dilakukan untuk menghadapi pasar perdagangan bebas dan perkembangan teknologi serta membangun sektor jasa keuangan yang stabil, kontribusi dan inklusif. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sektor perbankan adalah seluruh aktivitas perbankan berdasarkan ruang lingkup pengaturan dan pengawasan perbankan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. aktivitas perbankan luar ruang lingkup pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan antara lain sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan aktivitas lainnya tunduk terhadap peraturan otoritas lain yang berwenang. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. permohonan surat rekomendasi disampaihuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bertindak secara profesional serta independen adalah melakukan tindakan dan mengambil keputusan terkait dengan uji kompetensi secara adil, obyektif, tidak dikendalikan dan bebas dari pengaruh pihak lain termasuk dari pendiri lsp. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan regulator adalah kementerian lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. contoh lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah antara lain majelis ulama indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. permohonan pendaftaran diajugisian kelembagaan terkait lisensi lsp antara lain informasi perubahan struktur organisasi dan status lisensi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. contoh pengisian data antara lain: jumlah peserta, daftar nama peserta, tanggal pelaksanaan, tempat uji kompetensi, hasil uji kompetensi, dan sertifikat kompetensi kerja. yang dimaksud dengan gangguan antara lain gangguan sistem yang disebabkan oleh keadaan kahar atau jaringan dan atau sistem aplikasi yang bermasalah. yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain kebutuhan pemetaan sumber daya manusia dan otoritas jasa keuangan sedang melakukan pengembangan sektor industri tertentu. contoh data lain yang terkait dengan perkembangan pelaksanaan sertifikasi antara lain dokumen evaluasi peserta uji kompetensi dan dokumen materi uji kompetensi. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh tidak menyampaikan pengisian data sertifikasi sebagai berikut: pada tahun apabila lsp tidak menyampaikan pengisian data pelaksanaan sertifikasi kepada otoritas jasa keuangan sampai dengan tanggal januari maka otoritas jasa keuangan akan memberikan surat teguran tertulis kepada lsp pada tanggal februar: pada tahun apabila lsp telah menerima surat teguran tertulis pada tanggal februari dan tidak menindaklanjuti teguran tertulis dimaksud sampai dengan tanggal mei maka otoritas jasa keuangan akan memberikan sanksi pencabutan tanda terdaftar lsp otoritas jasa keuangan. huruf cukup jelas. contoh koordinasi yang dilakukan antara otoritas jasa keuangan dengan nbsp antara lain penyampaian informasi indikasi pelanggaran, pemberian pendapat terkait pelaksanaan sertifikasi sektor jasa keuangan, dan pemberian tanggapan atas penerimaan informasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh nbspjangka waktu tertentu dengan imbalan umrah, tanpa imbalan, bagi hasil, atau margin::50y0" sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan yang berlaku walaupun pembiayaan belum jatuh tempo,:: sebesar (lima puluh keseratus) untuk peringkat yang setara sampai dengan atau cc. sebesarpembiayaan |
aas nasional. bank umumterhadap ekonomi daerah sesuai dengan kapasitas permodalan bank perkreditan rakyat, perlu dilakukan penataan cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal i,aktu pelaksanaan kegiatan usaha baru: tujuan kegiatan usaha baru, dan keterkaitan kegiatan usaha baru dengan strategi bisnis bpr. laporan pelaksanaan kegiatan usaha barutanggal pelaksanaan kegiatan. dalam hal otoritas jasa keuangan menemukan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan berwenang meminta kepada bpr untuk melakukan penyesuaian atau penghentian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. bab iii wilayah jaringan kantor bpr bpr wajib memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan untuk melakukan pembukaan kantor cabang. mekanisme pemberian izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bpr. bpr wajib menyampaikan laporan rencana pembukaan kantor kas untuk memperoleh penegasan dari otoritas jasa keuangan. mekanisme pelaporan rencana pembukaan kantor kas sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bprrp6.dikelompokkan berdasarkan wilayah pemerintahan: seluruh kota provinsi daerah khusus ibukota jakarta dan kabupaten kepulauan seribu merupakan wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta, kabupaten atau kota bogor, kota depok, dan kabupaten atau kota bekasi merupakan bagian dari provinsi jawa barat, dan cc. kabupaten atau kota tangerang, dan kota tangerang selatan merupakan bagian dari provinsi banten. bpr yang berada dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan pembukaan jaringan kantor dengan batasan wilayah yang mengacu pada dan pemindahan alamat terhadap jaringan kantor baru dan baru yang telah ada sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku dapat dilakukan pada: kabupaten atau kota yang sama dengan jaringan kantor yang melakukan pemindahan alamat, atau dalam batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam dan bpr hanya dapat melakukan pembukaan kantor kas dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor induk dari kantor kas sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bpr. dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan kantor cabang dan kantor pusat bpr berada wilayah provinsi yang berbeda, jaringan kantor bpr tetap dapat beroperasi wilayah semula, kecuali bpr mengalami perubahan kelompok baru yang lebih rendah yang mengakibatkan penyesuaian terhadap wilayah jaringan kantor. pembukaan jaringan kantor bpr yang dilakukan setelah terjadi pemekaran wilayah mengacu pada batasan wilayah sebagaimana diatur dalam dan bab ketentuan lain lain dalam hal modal inti bpr mengalami peningkatan selama (enam) bulan berturut turut sehingga memenuhi persyaratan modal inti baru yang lebih tinggi, bpr dikelompokkan dalam baru yang lebih tinggi. bpr sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan kegiatan usaha dan atau pembukaan jaringan kantor sesuai dengan jenis kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor baru yang lebih tinggi jika memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan atau pembukaan jaringan kantor bpr. dalam hal modal inti bpr mengalami penurunan selama (enam) bulan berturut turut sehingga tidak memenuhi persyaratan jumlah modal inti pada baru semula, bpr dikelompokkan dalam baru yang lebih rendah. bpr sebagaimana dimaksud pada yang telah melakukan kegiatan usaha dan atau pembukaan jaringan kantor sesuai baru semula, wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada otoritas jasa keuangan dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah modal inti pada baru semula, paling lambat pada bulan ke sejak terjadinya penurunan modal intibpr wajib melaksanakan penyelesaian rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada paling lama (satu) tahun sejak persetujuan otoritas jasa keuangan. dalam hal bpr tidak dapat menyelesaikan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada bpr wajib menyesuaikan seluruh kegiatan usaha dan atau wilayah jaringan kantor dengan kegiatan baru sesuai tingkat yang lebih rendah dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun. selama jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada bpr wajib segera menghentikan penawaran, penjualan dan atau perjanjian atau transaksi baru atas kegiatan usaha yang diperkenankan untuk dilakukan oleh baru sebelum mengalami penurunan modal inti. otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan jumlah kantor cabang individual bpr yang berbeda dengan jumlah sebagaimana diatur dalam dan berdasarkan pertimbangan tertentu. bab sanksi bpr yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam atau masing masing dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar rp5. (lima juta rupiah) dan sanksi administratif lain berupa: teguran tertulis, penurunan peringkat tingkat kesehatan bpr, cc. larangan pembukaan jaringan kantor: penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. bpr yang melanggar ketentuansebesar rp2. (dua juta rupiah). bpr yang melanggar ketentuan dalam sampai dengpr, larangan pembukaan jaringan kantor: dan atau penghentian sementara sebagian kegiatan usaha bpr. bab ketentuan peralihan penentuan bpr dalam kelompok baru untuk pertama kali didasarkan pada posisi modal inti bpr pada akhir bulan desember bagi bpr yang sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini telah melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kelompok baru sebagaimana dimaksud dalam wajib meningkatkan modal inti agar sesuai dengan modal inti kelompok baru yang seharusnya paling lambat (tiga) tahun sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini. selama jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada bpr dilarang melakukan penawaran, penjualan dan atau transaksi baru serta perpanjangan atas kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kelompok baru yang bersangkutanmperoleh izin dan atau persetujuan terlebih dahulu dari otoritas jasa keuangan, wajib mengajukan permohonan izin kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (enam) bulan sejak berlakunya poj ininyampaikan laporan kegiatan usaha kepada otoritas jasa keuangan, wajib menyampaikan laporandalam rangka memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam bpr wajib menyampaikan rencana tindak (action plan)berlakukanjaringan kantor bpr yang pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini berlokasi luar wilayah yang diperkenankan menurut baru tetap dapat beroperasi tanpa harus menyesuaikan wilayah jaringan kantor bpr, kecuali bpr mengalami penurunan kelompok baru yang lebih rendah. permohonan pembukaan jaringan kantor bpr yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan belum memperoleh izin, diproses berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyattentuan mengenai batasan wilayah pembukaan kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat bpryang dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinakewajiban bpr untuk menutup atau memindahkan kantor cabang bpr atau memindahkan kantor pusat bpr, dalam provinsi yang sama dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan kantor cabang dan kantor pusat bpr berada dalam wilayah provinsi yang berbedapersyaratan bagi bpr yangan ketentuan mengenai pengenaan sanksi yang terkait dengan iziicabut dan dinyatakan tidak berlaku. dalam hal bpr telah memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bpr, ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan bank penyelenggara laku pandai bagi bpr sebagaimana diatur dalam dinyatakan tidak berlaku bagi bpr. peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkkegiatan usaha adalah kegiatan usahalainnya untuk mendukung kegiatan usaha bpr, yang mencakup produk dan aktivitas bpr) tahun dan jangka menengahuang elektronik adalah uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia mengenai uang elektronik. electronic banking adalah kegiatan bpr yang menggunakan sarana elektronik antara lain berupa phoning, sms banking, mobile banking, dan internet banking. kartu automated teller machine atm) adalahbprbab kegiatan usaha bpr kegiatan usaha yang dapat dilakukan bppu,cc.: kegiatan sebagai penerbit kartu debucc. yang bersangkutan, atau telah dilaksanakan sebelumnya oleh bpr yang bersangkutan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko bpr yang bersangkutan: tingkat kesehatan tergolong sehat selama (dua belas) bulan terakhir: cc. memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum komm) paling sedikit o0 (dua belas persen) selama (enam) bulan terakhir,,:, tujuan kegiatan usaha baru:otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rencana pelaksanaan kegiatan usahapemenuhan persyaratan, dan penelitian atas kelengkapan dokumen. bpr yang melaksanakan kegiatan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha baru dengan melampirkan dokumen pendukung: |
mid tambahan lembaran negara r.iumum dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, diperlukan peran dan kontribusi bpr yang lebih besar dalam memberikan layanan perbankan seluruh penjuru wilayah, terutama remote area. agar dapat berkontribusi lebih besar, diperlukan upaya untuk mendorong penguatan permodalan bpr, sehingga dapat berkinerja secara lebih produktif, dan memenuhi perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan produk dan layanan yang berkualitas. untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan penataan cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bpr berdasarkan modal inti. penataan industri bpr menurut kapasitas permodalan tersebut dilakukan agar bpr dapat fokus pada kegiatan usaha dan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan dan pengelolaan risiko, sehingga setiap bpr dapat berkembang dan berperan optimal menurut kelompok persoalannya. upaya mendorong penguatan permodalan bpr juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing bpr melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia, kelengkapan infrastruktur, teknologi informasi, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas layanan bpr. selain menyangkut jenis kegiatan usaha yang dapat disediakan oleh bpr berdasarkan kapasitas permodalan, batasan wilayah jaringan kantor bpr juga perlu disesuaikan dengan kemampuan bpr dalam menjalankan fungsi intermedia dalam wilayah tertentu. dengan berlakunya poj ini, masing masing bpr dapat memposisikan pada kelompoknya yang diperhitungkan berdasarkan jumlah modal inti. semakin tinggi strata bpr, semakin beragam jenis kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang mendukung operasional bpr, serta semakin luas jangkauan wilayah pembukaan jaringan kantor bpr. ii. demi cukup jelas. pembagian kegiatan usaha dan pembatasan wilayah pembukaan jaringan kantor bpr ditetapkan menurut kemampuan modal inti bpr agar bpr dapat melayani masyarakat sesuai dengan kapasitas permodalan dan kemampuan pengelolaan risiko serta mendorong upaya penguatan bpr guna meningkatkan daya saing bpr. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kegiatan usaha penukaran valuta asing dilakukan oleh pedagang valuta asing bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia mengenai pedagang valuta asing. huruf angka pelaksanaan mengacu pada ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif laku pandai). angka termasuk dalam cakupan electronic banking antara lain berupa: phone banking yaitu layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan bpr, sms banking yaitu layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media short message service sms): cc. mobile banking yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler: dan internet banking yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi bpr yang menjadi bank penyelenggara laku pandai. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas angka penyelenggaraan alat pembayaran berupa uang elektronik mengacu pada ketentuan bank indonesia mengenai uang elektroniktingkat kesehatan didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dengan merujuk pada laporan terakhir yang diterima otoritas jasa keuangan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf teknologi informasi yang memadai dalam hal ini menyangkut sistem yang mampu melakukan pembukuan transaksi pada saat transaksi berlangsung (real time), disertai dengan mekanisme pengamanan mulai dari sistem, data, dan jaringan, serta terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap sarana teknologi informasi untuk penyelenggaraan layanan kepada nasabahpr antara lain pelanggaran atas ketentuan: kewajiban bpryang dimaksud dengan kabupaten atau kota adalah wilayah administratif pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota. jaringan kantor bpr paling banyak (duigempatujuhcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: baru dapat melakukan kegiatan usaha dan memperluas wilayah jaringan kantor sebagaimana diperkenankan bagi baru jika memenuhi modal inti pada kelompok baru selama (enam) bulan berturut turut paling sedikit rp50. (lima puluh miliar rupiah). cukup jelas. yang dimaksud dengan penurunan modal inti termasuk penurunan modal inti menjadi kurang dari rp3. (tiga miliar rupiah) atau kurang dari rp6. (enam miliar rupiah). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: bpr yang semula berada dalam kelompok baru namun mengalami penurunan modal inti sehingga tidak memenuhi persyaratan modal inti sebagai baru dan tidak dapat menyelesaikan rencana tindak (action plan) dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun, wajib menyesuaikan seluruh kegiatan usaha dan atau wilayah jaringan kantor baru cukup jelas. yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu adalah pertimbangan untuk menetapkan jumlah kantor cabang yang berbeda yang didasarkan pada kemampuan rentang kendali, persaingan yang sehatupaya pemerataan pembangunan daerah, dan atau kelangsungan pengembangan kegiatan usaha individual bpr depan sehingga dapatdengantidak berlakunya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh bpr yang akan mengajukan permohonan menjadi penyelenggara laku pandai mengacu pada persyaratan yang diatur pada ketentuan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif laku pandai)oh. junaidi alamat jalan kalinya rw kelurahan kalinya, kecamatan tambora, jakarta barat pekerjaan mahasiswa sebagai n0n0n0n0 n000000n0n nan mann na. pemohon nama ahmad rizky mardhatillah umar alamat jalan brigjen hasan basri kp. kejaksaan nomor banjarmasin pekerjaan mahasiswa sebagai n0n0 n0nnn0nn nen pemohon ii: nama aida didasari alamat jalan alkali vila tanah baru blok depok pekerjaan ibu rumah tangga sebagai . . pemohon iii: nama logo ariyanto alamat jalan tempo rw desa triwarna, kecamatan banyuurip kabupaten purworejo pekerjaan mahasiswa sebagai 2050n0 pemohon ivhal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada feb honesta, s.h., kesatria hutabarat, s.h.,m.a., muhamad issue, s.h.i., tommy albert tobing, s.h., alghiffari asa, s.h., mari tua rajagukguk, s.h., sidik, s.h.i., pratiwi ferry, s.h., arif maulana, s.h.,m.h., yunita, s.h., andika febrian, s.h., yura pratama, s.h., julius ibrani, s.h., dinda nuurannisaa, s.h., sulaiman sono, s.h.,m. si. han), veronica koran, s.h., andi muttagien, s.h., sudiyanti, s.h., ahmad bike, s.h., eny roti'atul n.,s.h., dan person kharisma, s.h., semuanya adalah advokat dan pekerja bantuan hukum yang tergabung dalam tim advokasi komite nasional pendidikan, beralamat jalan diponegoropihak terkait: mendengar keterangan ahli para pemohon, presiden, dan pihak terkait: mendengar keterangan saksi para pemohon dan presiden, memeriksa bukti bukti para pemohonpermohonannya pada .uud namun tidak diakomodasi secara khusus dalam statuta ptn badan hukum, sama,,sistem dan unit kerja vang mengontrol akuntabilitas akademik dan non akademik. disamping unit kerja, dari uraian atas dapat dilihat bawah otonomi akademik berjalan beriringan dan memerlukan dukungan otonomi non akademik. tanpa kewenangan pengelolaan keuangan, pegawai, dan aset, kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat tidak dapat berlangsung dengan baik dan bermutu, dalam mencari dan menemukan kebenaran. tanpa kewenangan pengambilan keputusan secara mandiri dan terpisah dari pemerintah, pergurakan mengalami hambatan dalam mengkomunikasi kebenaran kepada masyarakat karena dengan mudah dapat diintervensi,an baik kitab undang undang hukum perdata staatsblad maupun undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian, dan undang undang nomor tahun tentang kementeriterpisah dari pemerintah atau membentuk badan hukum sendiri, berbagai opsi telah dikaji,bersifat nirlaba, sepenuhnya milik negara yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada swasta, dengan tanggung jawab negara untuk membiayainya merupakan bentuk yang dinilai paling tepat: pembentukan ptn badan hukum secara selektif melalui evaluasi kinerja terhadap sejumlah ptn akan disertai dengan pemberian mandat oleh pemerintah untuk melaksanakan amanah dan mencapai tujuan tertentu yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dalam kegiatan akademik dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang wajib dituangkan dalam statuta masing masing, bentuk badan hukum ini mensyaratkan pemisahan kekayaan negara, yang hanya dilaksanakan sekali yaitu pada saat pembentukannya dan sama sekali bukanlah bentuk komersialisasi dan liberalisasi yang sering dibicarakan. selain itu bentuk badan hukum ini tidak melanggar akses hak atas pendidikan bagi anak bangsa karena negara tetap bertanggung jawab menamainya. pemerintah juga ikut melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dengan menempatkan seorang wakilnya dalam majelis wali amanat, organ tertinggi dalam penyelenggaraan ptn badan. dr. mr. soepomo, perancang uud pada kongres nasional pendidikan surakarta tanggal agustus antara lain menyatakan bahwa functor (kedudukan dan kewajiban) perguruan tinggi (universitet) indonesia akan sama dengan function universiteprof. mr. sunarko kolopaking pada kongres yang sama juga menyatakan bahwa '.universitas milik negara ptn) perlu dibentuk sebagai badan hukum dan memiliki kemerdekaan seluas luasnya dalam mengabdi terhadap ilmu pengetahuan'. jika prof.: terhadap pokok permasalahankarena tetap didanai oleh negara, kemungkinan ptn badan hukum merugi lalu dibubarkan (bukan dililitkan) adalah sangat kecil. penyebab utama yang mungkin hanyalah mutu yang sangat rendah dan tidak ada calon mahasiswa yang berminat masuk ptn badan hukum tersebut, sehingga tidak ada alasan negara untuk membiayainya. mengingat angka partisipasi kasar apk) pendidikan tinggi yang saat ini masih dengan total mahasiswa sekitar juta maka kemungkinan tersebut sangat kecil: karena bersifat nirlaba tidak mencari keuntungan, perjanjian kerja sama dengan dunia usaha dan industri yang dilakukan ptn badan hukum lebih merupakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensinya, bukan kegiatan bisnis untuk mencari untrisiko tinggi. dengan pendanaan negara yang kontinyu, walaupun berhak sebagai suatu badan hukum, kemungkinan pengikatan utang piutang menjadi kecil. ptn badan hukum memang mempunyai wewenang untuk mendirikan badan usaha dalam bidang kompetensi keilmuannya dan sesuai dengan harganya sebagai institusi pendidikan tinggi, namun kegiatan ini harus dilakukan dengan sangat hati hati dengan manajemen risiko, yang membatasi terjadinya kegagalan sampai kepada perusahaan yang bersangkutan. yang lebih strategis adalah kewenangan mengelola dana lestari, suatu sumber pendanaan masyarakat yang terbukti sangat potensial perguruan tinggi maju dunia, terhadap pokok permasalahan menyebutkan jenis sanksi administratif yang dapat diberikan kepada perguruan tinggi dapat berupa peringatan tertulis,: dari beberapa jenis sanksi atas dapat langsung diidentifikasi, bahwa menterilah atas nama pemerintah yang telah memberikan fasilitas atau ijin yang dimaksud. hal ini juga tercermin dari yang menyatakan bahwa menteri, serta pembinaan dan koordinasi, terhadap pokok permasalahan otonomi berakibat melanggarnya hak atas pendidikan menurut dan uud pemberian otonomi perguruan tinggi tidak menjadikan pendidikan tinggi sebagai barang privat, karena negara tetap menamainya. namun demikian, pendidikan tinggi bukanlah sepenuhnya barang publik, dan ketentuan dan uud tidak mewajibkan negara menyediakan pendidikan tinggi bagi setiap warga negara. dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehubungan dengan tempat yang terbatas dan mutu yang berbeda antara perguruan tinggi, perlu dilakukan seleksi, yang sesungguhnya sejalan dengan prinsip hak ausia, yaitu kebebasan untuk mendaftar dan memilih pendidikan yang dicintainya, bentuk seleksi yang paling adil adalahmampu menyelesaikan studi, karena mutu yang berbeda antara perguruan tinggi, walaupun memberikan otonomi, negara tidak lepas tangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. dari tinjauan pendanaan, pemerintah dan pemerintah daerah tetap menjadi penanggung jawab utama pendanaan pendidikan tinggi. dalam dirancang urutan tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi sebagai berikut: pemerintah, melalui alokasi anggaran dalam apbn, pemerintah daerah, melalui alokasi anggaran dalam apbd: masyarakat, perguruan tinggi melalui kerja sama pelaksanaan tri dharma, mahasiswa sesuai dengan kemampuannya, keterlibatan masyarakat dan mahasiswa (sesuai d.engan kemampuannya) dalam pendanaan pendidikan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pendidikan tinggi bukanlah sepenuhnya barang publik seperti disampaikan atas dan prinsip pemberdayaan seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. undang undang nomor tahun tentang sistim pendidikan nasional menyatakan'. besarnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi indonesia sudah berlangsung lama dan ditunjukkan oleh jumlah perguruan tinggi swasta yang jauh lebih besar dari ptn. dengan prinsip 'bukan sepenuhnya barang publik' atas maka pihak pihak yang mendapat manfaat lebih besar dan langsung dari pendidikan tinggi diharapkan ikut memberikan kontribusi, yaitu dunia industri dan usaha termasuk mahasiswa sesuai dengan kemampulakukan pemahaman pendanaan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh perguruan tinggi:,hak mahasiswa sebagaimana dimaksud, penetapan biaya pendidikan yang dipikul oleh mahasiswa tidak sepenuhnya dilakukan oleh ptn. mengatur sebagai berikut: pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, standard satuan biaya operasional menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran apbn untuk pttandard satuan biaya operasional digunakan sebagai dasar oleh ptn untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, untuk calon mahasiswa lain yang berminat mengikuti pendidikan tinggi, tetapi mempunyai kemampuan akademik terbatas, selain melakukan pemahaman pendanaan, juga melakukan pemahaman dengan mempercepat akses: pemerintah mengembangkan paling sedikit ptn berbentuk universitas, institut, dan atau politeknik setiap provinsi: pemerintah bersama pemerintah daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit akademi komunitas program dan d2)dengan ketentuan atas tidak dapat dikatakan bahwa otonomi berakibat melanggarnya hak atas pendidikan menurut dan uud ill. kesimpulan karena itu, sebagai saksi yang ikut menyusun ruu saksi menyimpulkan dan mengusulkan kepada ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi: menolak permintaan pemohon untuk menyatakan bertentangan dengan uud menyatakan bahwa atas memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait universitas gajah mada ugm), menyampakerugian konstitusional para pihak terkait bahwa sebelum pihak terkait menjelaskan mengenai kerugian konstitusional yang akan dialami bila dibatalkan, pihak terkait terlebih dahulu menerangkan bahwa, ugm telah membawa fitrah sejak kelahirannya merupakan badan hukum kepentingan. kelembagaan ugm kemumenjadi bumn yang diberikan otonomi akademik dan non akademik melalui nomor tahun pasca dinyatakan konstitusionalnya bhp oleh mahkamah konstitusi, ugm berada dalam masa transisi. berdasarkan huruf status ugm yang awalnya sebagai bumn, menjadi ptn badan hukum. dengan demikian, bilamana dinyatakan tidak berlaku oleh mahkamah konstitusi, maka terdapat potensial kerugian (potential injuries) yang akan dialami oleh ugm dikarenakan status ugm akan kembali menjadi tidak jelas. terlebih juga dikarenakan alasan alasan permohonan pemohon sangat mengada ada dan berlebihan. berikut adalah argumentasi kerugian konstitusional para pihak terkait: prof. dr. prayitno, soc. sc. rektor universitas gajah mada) bahwa apabila kemudian dinyatakan bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka akan membawa dampak sebagai berikut: penyusunan rencana strategis yang dilakukan bersama majelis wali amanat akan berubah menjadi disusun bersama dewan pengawas yang mana sepenuhnya berasal dari pemerintah, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalamnya. hal tersebut akan menghilangkan peran masyarakat untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan dalam pendidikan tinggi, sehingga selaku pimpinan universitas akan mengalami kesulitan menangkap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan pendidikan tinggi. rektor akan kehilangan keleluasaan untuk melakukan pengelolaan kekayaan universitas, yang mana hal ini penting bagi pengembangan bidang akademik dan non akademik. segala hal yang berkaitan dengan pendanaan dan pengelolaan atas kebijakan yang diambil universitas harus menunggu untuk disetujui oleh pemerintah. penganggaran oleh apbn berbeda masa waktunya dengan penganggaran oleh universitas, sehingga menimbulkan potensi permasalahan yang sangat besar. rektor tidak lagi bertindak untuk dan atas nama kepentingan universitas, melainkan mewakili kepentingan pemerintah c.g. menteri yang mengangkatnya berdasarkanf. dr. sofia effendi, mpia. ketua majelis wali amanat ugm) bahwa majelis wali amanat mwa) adalah organ universitas gajah mada yang berfungsi menghimpun stakeholder dalam pengambilan kebijakan yang mewakili pemerintah, dosen, mahasiswa, dan masyarakat. artinya terdapat peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan universitas. keterlibatan segala elemen yang ikut bertanggung jawab dalam pendidikan tinggi ini menunjukkan democratic governance dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. bilamana kemudian dibatalkan, maka akan membawa beberapa sebagai berikut: )mwa merupakan organ universitas yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menempatkan wakilnya untuk ikut serta menentukan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi. apabila kemudian dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan uud khususnya mengenai kedudukan ptn badan hukum, maka kedudukan mwa ugm harus dibubarkan, karena pola penyelenggaraan lain yang tersedia dalam tidak memberikan ruang bagi eksistensi mwa. pembubaran mwa tersebut akan membawa dampak hilangnya akses masyarakat luas untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan umum pengelolaan perguruan tinggi, termasuk juga hilangnya fungsi pengawasan masyarakat terhadap perguruan tinggi. akibatnya berbagai fungsi mwa tersebut hanya akan tersentralisasi pada pemerintah, sebagai organ tunggal yang ada dalam dewan pengawas pada skema pengelolaan ptn badan layanan umum. hilangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perguruan tinggi dan terkuatnya fungsi pengambilan kebijakan dan pengawasan hanya pada pemerintah, akan mengakibatkan hilangnya orientasi tata kelola yang demokratis (democratic governance) universitas. ugm hanya akan menjadi wayang, dimana masyarakat hanya menjadi penonton tanpa pernah memiliki kesempatan untuk menentukan jalan cerita. hal tersebut tentu bukan suatu hal yang baik bagi kehidupmaupun non akademik perguruan tinggi. sebagai lembaga yang menghasilkan para calon pemimpin bangsa, ugm bertanggung jawab menanamkan demokrasi kerakyatan kepada anak didiknya. ugm tidak akan memiliki kesempatan untuk membangun tradisi tersebut apabila kemudian ugm telah kehilangan demokrasi pada kehidupan kampusnya. prof. dr. ir. indro, dea. ketua senat akademik ugm) bahwa senat akademik adalah badan normatif. bahwa bilamana kemudian dinyatakan tidak berlaku atau apabila ugm tidak lagi menyandang status sebagai ptn badan hukum, maka akan ada dampak sebagai berikut: independensi senat akademik sebagai pilar penyangga fungsi akademik dari perguruan tinggi terganggu, sehingga justru akan semakin sulit bagi pengembangan keilmuan. kemunduran kehidupan demokrasi kampus, karena rektor akan didudukkan sebagai ketua senat universitas seperti halnya yang terjadi ketika ugm belum berstatus sebagai bumn. hal ini selain, kemunduran dari perspektif kehidupan demokrasi kampus, juga merupakan bentuk birokratisasi dunia pendidikan tinggi, karena rektor kemudian menjadi tumpuan segala kebijakan universitas. apabila majelis wali amanat dibubarkan, maka secara langsung akan berimbas kepada kedudukan sa. dengjuga mempengaruhi kebijakan dan pengawasan bidang akademik. pola ketergantungan ini justru akan membatasi untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan bidang akademik kepada unsur pimpinan. prof. dr. ir. susanto, sc. ketua majelis guru besar ugm) bahwaahwa mahkamah konstitusi menganggap dikarenakan tidak adanya dasar kajian empirik terhadap keharusan penyelenggaraan pengelolaan otonomi pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain otonomi pengelolaan pendidikan tinggi tanpa didasari kajian empirik hanya sebatas trial dan error belaka, spekulatif, sehingga dapat menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak tercapai, dengan demiki: bahwa dalam naskah akademik dirumuskan tujuan utama dibuatnya ialah untuk mendorong otonomi pengelolaan pendidikan. hal ini dapat dilihat dalam bab penutup naskah akademik ruu pendidikan tinggi halaman kesimpulan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret tidak saja menyatakan bahwa nomor tahun tentang badan hukum pendidikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun juga menyatakan penjelasan sisdiknas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. hal yang terakhir menyebabkan kemandirian perguruan tinggi badan hukum milik negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan, telah kehilangan dasar hukum: putusan tersebut juga telah meniadakan upaya pemerintah untuk memenuhi dan serta sisdiknas yang memerintahkan agar perguruan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi melalui pembentukan badan hukum pendidikan. agar sebuah entitas memiliki otonomi, maka menurut teori tentangoral serta etika dalam lingkungan sivitas akademika universitas gajah mada. bilamana kemudian dinyatakan inkonstitusional, maka peran mgb akan direduksi untuk memaksimalkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. hal tersebut dikarenakmenghambat mgb dalam melakukan tugas pembinaan. bahwa dengan demikian para pihak terkaitbahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua tersebut, ugmgmugmgm relevan untuk menjadi pihak terkait dalam perkarbahwari tahun tidak dapat dipersamakan dengan bhp bahwa ugm sebagai pihak terkait menolak dengan tegas argumentasi pemohon yang mendalilkan: (a): dan (b) tidak memberikan perlindungan hukum bagi universitas untuk tidak dililitkan, dikarenakan badan hukum ptn tidak termasuk dalam pengaturan nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga membuat kampus yang berstatus badan hukum ptn dapat dililitkan sewaktu waktu. bahwa untuk melihat persoalan ini secara jernih hendaknya memperhatikan pokok persoalan secara menyeluruh dan komprehensif, jangan terpotong dan terputus, sehingga berakibat kesalahan dalam pemahaman yang mengantarkan pada kesimpulan yang terlalu dini dan keliruketika membatalkan bhp, mahkamah konstitusi menggunakan rambu rambu yang telah ditetapkan tersebut untuk menilai apakah sudah dipatuhi dalam pembentukan materi muatan bhpbhp menciptakan nomenklatur yang mengakibabhp. bahwa dasar pembatalan bhp harus dilihat dalam putusan pengujian bhp dan putusan pengujian sisdiknas sebagai suatu kesatuan. mahkamah konstitusi dalam memutus pengujian sisdiknas yang menjadi induk pengaturan bhp tidak membatalkan sisdiknas, namun mahkamah konstitusi memberikan penafsiran badan hukum pendidikanyang sedang diujikan oleh pemohon.sebagai pilihan, apakah sebagai ptn satuan kerja, ptn badan layanan umum, ataukah ptn badan hukum sesuai dengan kemampuan ptn tersebut. bahwa harus dipahami, pengelolaan yang tidak diperkenankan oleh mahkamah konstitusi adalah pengelolaan yang seragam. sekali lagi perlu ditegaskan, penyeragaman pola pengelolaan tersebut adalah akibat apabila diterapkannya bhp, sedangkan dalam tidak sama sekali menyeragamkan pola pengelolaan pendidikan. ugm sebagai kampus kerakyatan akan tetap mempertahankan sistem pengelolaan pendidikan yang modern, transparan dan akuntabel, begitu pula dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya sesuai corak, latar belakang dan kekhasannya masing masing. konsistensi ugm untuk mempertahankan ciri khas sebagai universitas kerakyatan, meneguhkan bahwa kebebasan ugm untuk memilih bentukhilangkan jati diri ugm dan hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengaturan sebab pola pengelolaan universitas yang ditentukan dalamnya tidak terbatas pada satu pola pengelolaan tertentu. bahwa persoalan pengelolaan yang kemudian dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, haruslah dilihat bahwa yang dinyatakan bertentangan tersebut adalah model bhp yang menyeragamkan, yaitu mengharuskan suatu pola pengelolaan tertentu. hal ini menyebabkan kekakuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan tidak lagi fleksibel sesuai keadaan dan kondisi yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang haram adalah menjadikan satu pola pengelolaan sebagai suatu keharusan norma hukum. dalam keberadaan nomenklatur ptn satuan kerja, ptn badan layanan umum, dan ptn badan hukum adalah pilihan status dan bukan penyeragaman pola pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. perbedaan signifikan antara dan bhp adalah penekanan pada nomenklatur (bentuknya) terlebih dahulu, tanpa mempertimbangkan kesiapan institusi penyelenggara pendidikan, karena semua institusi penyelenggara pendidikan harus menjadi bhp. bahwa penamaan nomenklatur bhp dan ptn badan hukum, secara implisit juga memberikan makna penegasan eksistensi negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi indonesia, yang ditunjukkan dengan penyebutan ptn depan frasa badan hukum . hal ini dimaksudkan untuk tidak memisahkan kelembagaan perguruan tinggi negeri dari entitas negara, yang mana negara berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyat indonesia. hal ini tentu sangat berbeda bila dibandingkan dengan nomenklatur bhp yang secara mutasi mutans menghilangkan eksistensi negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. hal inilah yang kemudian dimaknai sebagai pengalihan dan menghilangkan kewajiban konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terlepas dari aspek penyeragaman yang ditimbulkan dari nomenklatur bhp. bahwa konstruksi berpikir orang awam yang mendudukkan ptn badan hukum seolah identik dengan badan hukum sebagai korporasi adalah sebuah kesalahan yang fatal. pola penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam nomenklatur badan hukum tentu berbeda dengan badan hukum dalam makna korporasi. badan hukum sebagai korporasi mendudukkan labmotivasi utama dalam berhimpun (profit oriented), sedangkan badan hukum dalam kerangka pola penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah nirlaba. hal tersebut ditegaskan dalam yang menegaskan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip nirlaba (vide nirlaba bermakna kegiatan pengelolaan perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari laba. pun, kemudian terdapat hasil usaha, makaimplikasi dari motivasi berhimpun tersebut terlihat pada struktur pengelolaan, yang mana dalam korporasi terdapat shareholder yang diwujudkan dengan rapat umum pemegang saham rups), sedangkan dalam perguruan tinggi dengan pola penyelenggaraan badan hukum terdapat perkumpulan stakeholder yang diwujudkan dalam organ majelis wali amanat, yang terdiri dari unsur unsur pemangku kepentingan yang membuka partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kualitas pendidikan tinggi. bahwa kejernihan dalam memaknai nomenklatur ptn badan hukum penting untuk menjawab argumentasi pemohon terkait perlindungan hukum bagi ptn dengan status badan hukum, khususnya dari potensi untuk dililitkan. status ptn badan hukum selain berbeda dengan entitas badan hukum sebagai korporasi, ptn badan hukum juga merupakan badan hukum publik yang tidak mudah untuk dililitkan. bahwa dalam kepailitan disebutkan semua jenis badan hukum dapat dililitkan, namun hal tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam undang undang. kepailitan menyatakan bahwa badan hukum privat sebagai debitur dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh kreditor atau atas permintaannya sendiri dengan ketentuan memiliki lebih dari satu kreditor dan utang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih. prosedur tersebut tidak dapat digunakan untuk ptn dengan status badan hukum, yang mana merupakan badan hukum publik. hal tersebut merujuk pada kepailitan yang mengatur bahwa badan usaha milik negara bumn) yang bergerak bidang kepentingan publik hanya dapat dimohonkan kepailitan oleh menteri keuangan. bilamana menggunakan arguments per analogi bahwa bumn dan ptn badan hukum merupakan sama sama badan hukum publik, maka dapat diperlakukan ketentuan yang sama untukjuan kepailitannya. dengan dasar itu, maka menjadi basis argumen untuk menyatakan ptn badan hukum tidak mudah untuk dililitkan. terlebih ptn badan hukum mendapatkan subsidi dari pemerintah (vide sehingga terdapat kontinuitas pendanaan yang dikelola oleh ptn badan hukum. samping itu, rekam jejak ugm dalam menjalin kerjasama dengan industri mampu menghimpun dana yang dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan tinggi. dengan demikian, menjadi tidak beralasan untuk menyatakan ptn badan hukum tidak memiliki perlindungan hukum karena mudah untuk dililitkan. bahwa dengan memperhatikan argumentasi atas, bilamana ditinjau dari perspektif konstitusionalitas, maka: materi muatan sama tahun karena: dengan adanya pilihan nomenklatur pola penyelenggaraan pendidikan tinggi, berarti negara tidak mempersalahkan fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa kepada suatu entitas tertentu luar negara. perbedaan mendasar dari bhp dengan pola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditentukan dalam adalah eksistensi negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. hal tersebut tercermin dari penamaan nomenklatur yang menempatkan eksistensi negara lebih dahulu dalam pola penyelenggara pendidikan tinggi, yaitu ptn badan hukum, ptn badan layanan umum, dan ptn satuan kerja. hal ini dapat dimaknai bahwa apapun pola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dipilih, ptn masih merupakan bagian dari negara. selain itu, harus dicermati pula bahwa batu uji yang digunakan pemohon untuk menjustifikasi konstitusionalitas karena dianggap sama dengan bhp adalah yang tidak relevan, karena pengembangan sistem pendidikan nasional yang diamanatkan oleh uud sama sekali tidak disinggung oleh pemohon. harus dipahami bahwa merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan nasional dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa. dengan demikian, pemohon telah keliru mempertentangkan antara dengan dalamyang telah memberikan alternatif pola penyelenggaraan pendidikan tinggi dinyatakan tidak berlaku oleh mahkamah konstitusi, maka akan timbul pilihan pilihan pola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang akan bertentangan dengan konstitusi, karena: terdapat liberalisasi dalam memilih pola penyelenggaraan pendidikan tinggi, karena tidak ada batasan pilihan yang ditentukan oleh negara, padahal semangat uud menyatakan pendidikan adalah tanggung jawab konstitusional negara. menimbulkan ketidakpastian hukum tentang pola penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang mana bertentangan dengan amanat uud tentang kepastian hukum yang adil. pendudukan pemaknaan otonomi akademik dan otonomi non akademik bahwa ugm sebagai pihak terkait menolak dengan tegas argumentasi pemohon yang mendalilkan: (a) hanya mengedepankan otonomi pengelolaan pendidikan yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan: (b) secara jelas menampakkan pula upaya untuk menyejajarkan kepentingan akademik dan non akademiknya, (c), yang mana(d)(e)otonomi akademik dan otonomi non akademik pengelolaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. otonomi pengelolaansionalisasi atau pelembagaan dari otonomi akademik sebagai substansi hakiki dari pendidikan tinggi. otonomi akademik tanpa disertai dengan otonomi non akademik ibarat sebuah badan tanpa roh, hanya sekedar jasad yang tidak bernyawa. begitu pula sebaliknya, keberadaan otonomi non akademik tanpa ada otonomi akademik, ibarat roh yang bergentayangan, yang tidak memberikan manfaat apapun bagi lingkungan sekitarnya. otonomi dalam hal kemandirian akademik tidak mungkin diperoleh tanpa adanya kemandirian non akademik. . bahwa otonomi dalam bidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma, yaitu pengembangan keilmuan melalui pendidikan dan penelitian oleh dosen maupun mahasiswa, serta aplikasi keilmuan melalui pengabdian masyarakat. pelaksanaan tridharma sebagai wujud dari otonomi akademik tidak akan tercapai tanpa otonomi non akademik yang meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan. institusi pendidikan tinggi yang selama ini dipercaya dalam memproduksi dan sebagai sumber ilmu pengetahuan, dengan keorganisasian yang tidak mandiri, maka bagaimana mungkin kemandirian akademik dapat diperoleh, yang mana personalia dalamnya menjadi terhambat oleh faktor faktor yang bersifat teknis dan finansial karena ketidakmandirian non akademik, sedangkan tuntutan saat ini perguruan tinggi bukan semata bersaing pada level nasional, namun harus mampu bersaing pada tataran global. pencapaian ugm yang sukses memadukan otonomi akademik dan non akademik, salah satunya diwujudkan dengan pengakuan akreditasi program studi ugm. berikut akreditasi seluruh program studi yang ada ugm yang ditunjukkan dalam diagram meliputi jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diperoleh ugm yang menunjukkan peningkatan pada saat melaksanakan otonomi penuh dalam bentuk bums diunduh dari laman: diagram akreditasi program studi ugm aan e asas ala nun internasional akreditasi akreditasi akreditasi sumber: kantor jaminan mutu ugm bahwa dalam hal hubungan pengelolaan pendidikan dan tujuan pendidikan, merupakan dua hal yang simultan saling mempengaruhi. sebagai contoh, bila ditinjau pada aspek keuangan, bilamana pengelolaan tidak mempunyai kemandirian, maka akan banyak agenda akademik yang akan tersendat. yang dibutuhkan adalah aturan pengelolaan yang tegas,erbagai dengan otonomi non akademik. kohesivitas antara otonomi non akademik dan otonomi akademik dalam mewujudkan sinergi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan terjadi dalam praktik ugm. hal tersebut dibuktikan setidaknya melalui hal hal sebagai berikut: peningkatan kuota beasiswa pendidikan samping pola seleksi yang akomodatif terhadap masyarakat tidak mampu, ugm juga menyediakan berbagai beasiswa untuk mendukung proses akademik mahasiswa. hal ini sejalan dengan amanat mahkamah konstitusititas tersebut harus diberi status sebagai badan hukum, dengan ciri: memiliki tujuan sendiri yang berbeda dengan tujuan pendirinya, memiliki kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan pendirinya, memiliki organisasi yang terpisah dengan organisasi pendirinya, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya. untuk memenuhi perintah sisdiknas dan memulihkan kondisi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang telah memiliki kemandirian, yang telah berhasil diwujudkan selama hampir satu dasawarsa, maka perlu dibentuk undang undang yang mampu mewujudkan kemandirian perguruan tinggi. saran berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam naskah akademik ini serta dalam rangka menjalankan prioritas yang telah diamanatkan dalam program legislasi nasional tahun maka perlu dibentuk undang undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang perguruan tinggi: mengingat kebutuhan dan strategisnya perwujudan perguruan tinggi yang mandiri untuk kemajuan bangsa dan negara serta kemaslahatan masyarakat indonesia, maka percepatan pembahasan bersama antara dewan perwakilan rakyat dengan pemerintah merupakan keniscayaan : bahwa berdasarkan naskah akademik atas, jelas bahwa pembuat kebijakan dalam permohonan guo telah melakukan pengabaian terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii dimana telah menghilangkan kemandirian pengelolaan perguruan tinggi dalam bhp. sebagaimana kita ketahui bahwa putusan mahkamah konstitusi dalam hal ini merupakan panduan sah bagi seluruh warga negara indonesia dan juga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif)y dalam menjalankan konstitusi. mahkamah konstitusi merupakan satu satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan uud yang dalam halu: salinan putusan mahkamah konstitusi tes diunduh dari laman: sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan anggaran pendidikan. menanggapi hal tersebut, ugm secara konsisten memberikan beasiswa, tidak hanya kepada yang berprestasi, tetapi juga kepada mahasiswa yang tidak mampu. hal tersebut dibuktikan dalam diagram berikut ini: diagram beasiswa pendidikan ugm mami jumlah penerima nilai total beasiswa miliar) pen nnnnnnnnnan kehati ie: anri thn sumber: direktorat kemahasiswaan ugm data atas menunjukkan bahwa angka penerima beasiswa terus meningkat dari tahun tahun. hal tersebut menunjukkan bahwa ugm secara konsisten menyediakan beasiswa untuk membantu mahasiswa ugm yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. pemerataan akses pendidikan ugm juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kawasan indonesia timur melalui berbagai kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah daerah setempat. selain itu, pemerataan pendidikan juga ditunjukkan ugm dengan alokasi penerimaan mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3t). berikut kecenderungan kenaikan jumlah mahasiswa ugm yang berasal dari daerah 3t, yang terlihat pada diagram bawah inm diunduh dari laman: diagram jumlah mahasiswa berasal dari daerah 9g7 a78 sumber: direktorat akademik ugm memperluas akses mahasiswa tidak mampu melalui subsidi silang pengelolaan perguruan tinggi tidak dapat berjalan dengan baik jika mendasarkan pada pendanaan oleh pemerintah. oleh karenanya, dukungan pendanaan harus dicari dari sumber sumber lain yang tidak didapat dari pemerintah, yaitu dari masyarakat atau dari dunia usaha. hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut mengenai profil penerimaan dana ugm, yaitu: diagram profil penerimaan dana ugm e"b#l@pb ta. tan inn ta. a. oy6 dana pemerintah pendidikan sarjana pendidikan pascasarjana pendidikan vokasi non pendidikan sumber: direktorat keuangan uges diunduh dari laman: grafik atas menunjukkan bahwa walaupun ugm telah berstatus sebagai badan hukum, namun peran negara tetap eksis terlihat dari jumlah subsidi yang diberikan negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. pada perkembangan kekinian, ugm semakin sedikit membebani mahasiswa untuk turut serta membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi. pada tahun ugm hanya mendapatkan dana dari mahasiswa dari keseluruhan penerimaan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. pendanaan dari mahasiswa yang berasal dari keluarga yang mampu merupakan bentuk subsidi silang bagi mahasiswa yang tidak mampu. hal tersebut telah dilakukan ugm dalam bentuk sumbangan peningkatan mutu akademik sama) sejak tahun inilah bentuk hubungan antara otonomi akademik dan otonomi non akademik. kontribusi sama mahasiswa yang mampu terhadap mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu terlihat dalam diagram bawah ini: diagram besaran penghasilan orang tua mahasiswa ugm tahun mahasiswa poo 45578mahasiswa mahasiswa jumlah mahasiswa sumber: direktorat akademik ugm dengan melihat data atas, terlihat bahwa mayoritas mahasiswa ugm pada tahun didominasi dari keluarga dengan penghasilan juta sebanyak hal ini membuktikan ugm tetap mempunyai komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa melihat: belakang kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa. peningkatan penelitian dan pengabdian masyarakat sejak status ugm berubah menjadi bumn mulai tahun hingga jumlah penelitian yang dilakukan ugm terus meningkat. seperti terlihat pada tabel bawah pada tahun hanya penelitian sedang setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana tahun mencapai penelitian. demikian pula dengan pengabdian kepada masyarakat mengalami tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dimana pada tahun hanya kegiatan menjadi pada tahun sebaran kegiatan pengabdian masyarakat juga tidak hanya provinsi provinsi pulau jawa, tetapi juga provinsi provinsi lain luar pulau jawa dimana pada tahun sudah mencapai provinsi. ini menunjukkan bahwa dengan diberikan otonomi, ugm mampu meningkatkan tridharma bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya level nasional, tetapi juga level internasional. diagram perkembangan penelitian dan pengabdian masyarakat ugm papan yaa n a bag jumlah penelitian jumlah pengabdian masyarakat dana penelitian (miliar) dana pengabdian masyarakat (miliar) sumber: lppm diunduh dari laman: diagram sebaran pengabdian masyarakat provinsi) png sn, po. sumber: lppm ugm peningkatan publikasi internasional salah satu bentuk tolak ukur peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah bagaimana buah pemikiran para akademisi indonesia mampu menjadi acuan bagi ilmuwan lain, bukan hanya pada level nasional, tetapi juga pada tataran internasional. semenjak tahun ugm terus mengalami peningkatan publikasi berkala ilmiah yang terindeks scotus. hal ini menandakan kualitas berkala ilmiah ugm, sehingga mampu diterima pada level internasional. diagram publikasi ugm terindeks scotus 200p www ami . sumber: perpustakaann, diunduh dari laman: penguatan kerjasama internasional sejak status ugm berubah menjadi bumn mulai tahun hingga jumlah kerjasama internasional yang dijalin ugm semakin meningkat, bahkan meningkat lebih banyak. seperti terlihat pada diagram bawah ini bahwa pada periode sebelum (tercatat tahun sejak baru internasional yang terjalin, kemudian pada periode menjalin kerja sama internasional baru sebanyak faktor terbesar yang menyebabkan hal ini adalah bahwa ugm menjadi lebih memiliki otoritas untuk membentuk dan membangun internal sook dan sumber daya, serta sdm yang menjadi amunisi untuk lebih world wide sesuai dengan misi ugm menjadi world class university. diagram penandatangan periode sebelum dan sesudah bumn 'd "'r" sumber: direktorat kerjasama dan alumni ugm bahwa tujuan pendidikan sebagaimana diatur dalam uud juncto sisdiknas, adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta capai tujuan pendidikan tersebut diberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk mengupayakan dan menyelenggarakan dalam suatu sistem pendidikan nasional. sebagai realisasinya, diperlukan suatu pengelolaan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang dimaksud. suatu pengelolaan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap capai. keduanya sangat terkait antara satu dengan yang lainnya. dalam pengelolaan perguruan tinggi diperlukan rambu rambu sebagai dasar hukum, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur. pengelolaan tersebut diwujudkan berupa penyerahan otonomi pendidikan tinggi. argumen yang menyatakan uud tidak mengharuskan otonomi sebagai sebuah kewajiban, sebaliknya pula dapat dikatakan bahwa konstitusi juga tidak mengharamkan adanya otonomi. hal tersebut berarti bahwa pilihan tersebut merupakan legal policy yang sah dan legal, serta dimungkinkan untuk dipilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan pendidikan dan tujuan bernegara. bahwa pilihan pola pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, menjadi pertimbangan untuk memberikan pilihan status kedudukan perguruan tinggi sebagai ptn satuan kerja,bahwa argumentasi untuk menjawab dalil pemohon mengenai mekanisme sanksi yang tidak jelas, sehingga menyebabkan toleransi terhadap pelanggaran dan sikap korupsi pada prinsip akuntabilitas, pihak terkait menyarankan kepada pemohon untuk dapat memahami dan mempelajari kembali pemaknaan atas sebuah norma secara komprehensif, sehingga tidak mengalami banyak kekeliruan dalam memahami suatu norma hukum. bahwa prinsip akuntabilitas yang diatur dalam bilamana dilanggar akan dikenai sanksi administratif. dalam undang undang guo, hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri (vide bahwa bila ditinjau dari perspektif konstitusionalitas, materi muatan sama sekali tidak mengandung pertentangan dengan materi muatan uud karenola pelaksanaan otonomi akademik menuntut dukungan otonomi non akademik, seperti yang telah dilaksanakan ugm sejak membuktikan bahwa otonomi non akademik justru dibutuhkan tanpa harus menghambat atau menutup akses kelompok masyarakat yang tidak mampu dan justru sebaliknya digunakan untuk membantu kelompok yang tidak mampu. dengan pelaksanaan seperti tersebut atas, otonomi non akademik tidak mungkin dinilai bertentangan dengan dan uud karena pola otonomi non akademik memberikan akses kelompok yang tidak mampu melalui subsidi kelompok yang mampu, sehingga setiap orang dapat terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan tinggi. bahwa pola yang dilaksanakan oleh ugm dengan otonomi non akademik, sejatinya merupakan perwujudan dari uud untuk memberikan perlakukan khusus kepada kelompok mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu untuk memperoleh kesempatan dan manfaat untuk mengenyam pendidikan tinggi melalui program subsidi silang. pola pengenaan biaya pendidikan tidak dalam rangka komersialisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, namun sebagai bagian dari strategi subsidi silang antara kelompok masyarakat yang mampu dengan yang tidak mampu. hal ini dapat dicermati dari: ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah tetap menekankan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. frasa terjangkau bermakna: bahwa semua kelompok masyarakat harus memperoleh akses pendidikan tinggi sesuai kemampuannya. bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu harus dibebaskan dari keharusan membayar biaya pendidikan:konsistensi ugm untuk membuka akses bagi pemerataan pendidikan. pemerataan ini dimaknai sebagai pemerataan penerimaanasis pada akses yang proporsional antara mahasiswa yang kaya dan miskin. sikap ugm atas argumentasi pinjaman lunak bahwa ugm sebagai pihak terkait menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa sistem pemenuhan hak atas pendidikan melalui pemberian pinjaman lunak yang diatur dalam berpotensi menghambat akses dan hak rakyat indonesia atas pendidikan tinggi. kekeliruan pemohon dalam memahami frasa pinjaman dana tanpa bunga pada huruf yang dipersamakan dengan pinjaman lunak adalah sebuah kekeliruan yang fatal. padahal sangat jelas dapat dilihat perbedaan mendasar antara pinjaman lunak dan pinjaman dana tanpa bunga . pinjaman lunak merupakan pinjaman yang diberikan dengan keringanan dalam pembebanan bunga, yang pada pokoknya tetap membebankan bunga atas suatu pinjaman. sementara pinjaman dana tanpa bunga adalah pinjaman yang diberikan tanpa adanya beban bunga sama sekali. dalam bahasa yang sederhana, debitur hanya akan mengembalikan uang sesuai dengan nilai yang diterima sebelumnya. bahwa dalam konteks penyelenggaraan perguruan tinggi, pinjaman dana tanpa bunga telah lama diterapkan negara negara maju untuk membantu dan mendorong mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi agar memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan mahasiswa yang mampu. sayangnya, pemohon justru berpandangan sebaliknya, dan menyatakan pinjaman dana tanpa bunga akan menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. bahwa selain kesalahan penafsiran frasa pinjaman dana tanpa bunga , pemohon juga salah dalam menafsirkan secara utuh. tersebut justru berusaha menjamin hak mahasiswa tidak mampu untuk dapat mengakses pendidikan tinggi dengan cara memberikan skema pemenuhan hak, yaitu: beasiswa, bantuan pembebasan biaya pendidikan, dan atau pinjaman dana tanpa bunga. melalui hadirnya pilihan skema pemenuhan hak yang beragam, justru akan membuka akses yang lebih lebar bagi mahasiswa tidak mampu untuk terpenuhi hak haknya. jika pemohon menghendaki skema pinjaman dana tanpa bunga dinyatakan tidak berlaku, maka pilihan skema pemenuhan hak mahasiswa tidak mampakin berkurang, yang artinya akses terhadap pendidikan tinggi akan semakin kecil. sikap ugm atas argumentasi pemisahan kekayaan bahwa argumentasi mengenai pemisahan kekayaan untuk menjadi ptn badan hukum adalah inkonstitusional merupakan hal yang mengada ngada. pihak terkait menolak dalil pemohon yang menganggap bertentangan dengan konstitusi dengan pertimbangan pemisahan kekayaan badan hukum membutuhkan banyak energi, biaya ekonomi, serta biaya sosial yang tinggi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. benar memang proses pemisahan kekayaan dari negara kepada penyelenggara pendidikan tinggi membutuhkan biaya dan energi, namun besaran energi dan biaya tersebut hanyalah konsekuensi logis dari usaha mewujudkan kemandirian akademik dan non akademik. sepanjang pemisahan kekayaan tersebut dilakukan sesuai dengan proporsinya, besarnya biaya ekonomis dan sosial yang ditimbulkan tidaklah dapat dijadikan ukuran konstitusionalitas suatu norma. bahwa huruf menyatakan bahwa ptn badan hukum memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. tujuan keberadaan norma ini dapat dimaknai bahwa kekayaan ptn badan hukum adalah kekayaan negara yang kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada ptn badan hukum agar kekayaan itu dapat dikelola secara optimal. pemisahan kekayaan, selain tanah, ini dapat memberikan tolok ukur yang jelas bagi ptn badan hukum dalam mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya secara efisien dan efektif dalam menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. kekayaan berupa tanah dikecualikan dari pemisahan karena tanah adalah kekayaan yang bersifat mempunyai manfaat tetap yang tidak terbatas waktunya dan berkedudukan tetap sehingga tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja keefisienan dan keefektifan pemanfaatan asset. sedangkan kekayaan selain tanah mempunyai kaitan langsung dengan keefisienan dan keefektifan pemanfaatannya, seperti penggunaan, pemeliharaan, penggantian, dan mutasi, sehingga berkaitan secara langsung dengan kinerja operasional ptn badan hukum. bahwa proses pemisahan kekayaan semata merupakan konsekuelah menafsirkan uud yang berkaitan dengan hak atas pendidikan: bahwa semangat otonomi pengelolaan pendidikan juga terlihat dalam bagian penjelasan umum sebagai berikut:: bahwa selain hal tersebut atas, dalam putusan nomor dan puu vii juga menjabarkan argumentasi mengapa otonomi pengelolaan pendidikan tinggi merupakan tindakan inkonstitusional atau bertentangan dengan: cita cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, alinea pembukaan uud yang dituangkan dalam konstitusi sebagai berikut: dimana setiap orang berhak mendapatkan pendidikan: tentang kepastian hukum: dimana setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan: adapundan puu vii adapun pendapat atau argumentasi yang mempertegas konstitusionalitas otonomi pengelolaan pendidtif semata. aspek yang ditekankan bukanlah pada pemindahan aset dan kekayaan secara fisik, melainkan lebih kepada perpindahan sebagai proses formal dari milik negara menjadi milik perguruan tinggi negeri. buktinya, negara c.g. pemerintah tetap memberikan batasan bagi ptn badan hukum sebagai bentuk pengendalian pemerintah. batasan ini dinyatakan dalam huruf dan huruf yaitu bahwa ptn badan hukum harus memiliki dan melaksanakan tata kelola dan fungsi akuntabilitas dan transparansi. selain itu menyatakan bahwa ptn badan hukum harus dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. ketentuan ini dapat dimaknai bahwa walaupun mempunyai kewenangan dalam mengelola kekayaannya, ptn badan hukum tetap harus konsisten memegang tujuan aktivitas operasionalnya yang bersifat nirlaba dalam mengelola kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. selain itu, pemisahan kekayaan negara untuk ptn badan hukum tidak dapat dimaknai bahwa negara kehilangan hak kepemilikan atas kekayaan yang dipisahkan. memberikan ketegasan mengenai penyelenggaraan otonomi ptn sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kondisi ini sejalan dengan praktik yang selama ini dilaksanakan universitas gajah mada, yaitu dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan yang meliputi administrasi, penggunaan, mutasi, penghapusan, pemindahtanganan, dan pelaporan kekayaannya tetap patuh dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan. peraturan perundang undangan itu, meliputipemerintah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah, peraturan menteri keuangn barang milik daerenteri keuangan nomor tahun tentang kodifikasi barang milik negara, peraturan menteri keuangan nomor tahun tentang ketatausahaan barang milik negara, oleh karenanya, pengelolaan dan pelaporan kekayaan yang dipisahkan masih tetap harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku, maka pemisahan kekayaan badan hukum.hanyalah sebuah proses perubahan administrasi semata yang dapat dilakukan secara mudah, murah, dan tidak akan mengganggu proses operasional ptn badan hukum dalam memanfaatkan kekayaan yang bersangkutan. dengan demikian, pendapat bahwa pemisahan kekayaan tidak akan memanifestasikan. bahwa selain itu, realitas yang terjadi ugm menunjukkan jika kekayaan awal yang berupa benda selain tanah, yaitu: bangunan, kendaraan, dan benda bergerak lainnya, sejak awal sudah dikelola dan dibiayai pemeliharaannya oleh ugm. hal ini diperkuat oleh perbendaharaan negara, dalam konteks kekayaan perguruan tinggi negeri, yang mengatur bahwa pemeliharaan barang, baik yang berstatus milik negara ataupun yang menjadi milik perguruan tinggi negeri tetap dilakukan oleh kuasa pengguna, yang dalam hal ini adalah universitas gajah mada. bahwa untuk menjamin pemisahan kekayaan, termasuk pengelolaan dan pembiayaannya, harus dibentuk peraturan lebih lanjut, khususnya berkenaan dengan pengelolaan dan pembiayaan secara mandiri oleh perguruan tinggi. samping itu, pemisahan kekayaan tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi justru memberikan kepastian hukum tentang status benda benda selain tanah yang diserahkan kepada ugm menjadi milik ugm. oleh karena itu, justru merupakan penjabaran duntuk memberikan kepastian hukum. arti penting bagi universitas gajah mada sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum bahwa pembentukan universitas gajah mada sebagai satu lembaga penyelenggara pendidikan tinggi melalu. sejak awal, pengaturan tentang universitas gajah mada sudah diberikan kedudukan sebagai badan hukum dan memiliki otonomi, baik pada bidang akademik maupun non akademik. hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan pengaturan bawah ini:peraturan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan nomor tahun tentang penyelenggaraan universitas negeri gajah mada, dasar demokrasi dijelas:, dasar kekeluargaan didjelmauniversitas gajah mada sebagai subjek pendidikan dan pengajaran mengingat keluarga adalah lingkungan pendidikan jang asli, dalam memberi bentuk kepada asas demokrasi, jang selaras dengan sifat balai pendidikan dan pengajaran tinggi sebagai lembaga kepentingan bersama (badan hukum, masyarakat hukum kepentingan) mengambil kekeluargaan dalam hakekatnya, ialah mengandung kepentingan bersama, kerdja sama dan bantu membantu, jang sesukat, minat, kecakapan dan kedudukan, jang semuanja itu mengandung harga menghargai, kebebasan, dan kehendak, sikap serta tujuan baik antara satu dengan lainnya: statuta universitas gajah mada tahun lampiran keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor tentang pengesahan statuta universitas negeristatuta universitas gajah mada tahun keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor tentang statuta universitas, bahwa kemudian denggm mendapatkan nomenklatur baru sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara bumn). walaupun sejak awalgm adalah bahan hukum yang merupakan lembaga otonom, namun ugm tergolong dalam nomenklatur perguruan tinggi negeri ptn) dengan sifat otonom yang belum secara holistik dimiliki ugm. nomenklatur bumn memberikan otonomi secara holistik kepada ugm dengan didasari bahwa ugm telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk memperoleh kemandirian otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar (vide konsiderans menimbang huruf peraturan pemerintah nomor tahun . bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang dibacakan pada tanggal maret yang memutuskan diantaranya membatalkan bhp menjadi salah satu momen penting dalam sejarah pendidikan nasional. dalam putusan tersebut menggagalkan upaya penyeragaman nomenklatur pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dpr melalui undang undang. terhadap putusan tersebut sangat memberikan keuntungan pada penyelenggara pendidikan swasta, karena dengan kegagalan penyeragaman nomenklatur tersebut, penyelenggara pendidikan swasta terjamin eksistensinya serta dapat mempertahankan ciri khas yang dimiliki oleh masing masing institusi. mahkamah menyadari bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta tidak kalah penting perannya bagi indonesia. bahwa bagi perguruan tinggi negeri, putusan atas bhp tidak memberikan dampak apa apa terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. khusus bumn pembatalan tersebut juga tidak berarti apa apa atas status yang dimilikinya. justru dengan dikeluarkannya memiliki arti penting bagi eksistensi dan keberlangsungan bumn indonesia. dalam huruf menyebutketentuan undang undang ini paling lambat (dua) tahun. dengan tersebut mengalihkan ugm dari bumn menjadi ptn badan hukum. tentu saja hal tersebut lebih memberikan kepastian hukum bagi ugilamana dinyatakan tidak bertentangan dengan undang undang dasar oleh mahkamah konstitusi, maka eksistensi ugm, dan juga perguruan tinggi negeri yang telah berstatus bumn akan mendapatkan jaminan kepastian hukumnya. namun bila dilakukan sebaliknya, ketujuh bumn tersebut tidak akan memperoleh kepastian hukum dan menjadikan ketujuh bumn ini sebagai lembaga yang absurd. petit berdasarkan uraian tersebutuniversitas gajah mada, mengajukan bukti suratitulisan yang diberi tanda bukti pt. sampai dengan bukti pt.i sebagai berikut: bukti p.i fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama prayitno, prof. dr. sofia effendi, prof. dr. ir. susanto, sc., dan indro, dea., prof., dr., ir.: bukti fotokopi ktp atas nama amino, s.h.,m. si.: bukti p.i1didikan tinggi: bukti p.i1 fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang penetapan universitas gajah madmilik negara, bukti p.i fotokopi keputusan majelis wali amanat universitas gajah mada nomor sk mwa bukti p.i fotokopi keputusan majelis wali amanat universitas gajah mada nomor sk mwa bukti fotokopi keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor mpn.a4 kp tentang pemberhentian anggota majelis wali amanat universitas gajah mada periode tahun dan pengangkatan anggota majelis wali amanat universitas gajah mada periode transisi: bukti p.i fotokopi keputusan majelis wali amanat universitas gajah mada nomor. sk mwa tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua dan sekretaris majelis guru besar universitas gajah mada periode transisi: bukti fotokopi keputusan majelis wali amanat universitas gajah mada nomor sk mwa tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua dan sekretaris senat akademik universitas gajah mada periode transisi: bukti p.i fotokopselain itu, pihak terkait universitas gajah mada, mengajukan seorang ahli dr. maruarar siahaan, s.h.dr. maruarar siahaan, s.h. permasalahan dalam perkara guo bukan merupakan persoalan konstitusi, melainkan persoalan implementasi norma yang tidak sesuai, sehingga perlu diciptakan suatu mekanisme untuk memecahkan persoalan tersebut, secara nasional, kondisi lingkungan tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. misalnya, lingkungan universitas indonesia yang berada jakarta berbeda dengan papua, medan, semarang, dan soliversitas negara indonesia harus mampu membangun kemampuan dan bersaing: hal yang penting adalah memberikan akses pendidikan sebagaimana ditentukan dalam dan uud bagaimana pula menerjemahkan implementasi norma, sehingga tidak menganggu masalah otonomi: pendidikan adalah jalur untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. oleh karena itu, otonomi perguruan tinggi disebut privatisasi, namun aspek pengawasannya kurang: otonomi melekat merupakan jiwa perguruan tinggi, dimana terdapat aspek penguasaan negara dalam bentuk kewenangan regulasi, pengurusan, dan pengawasan, bentuk badan hukum bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma dalam perkara guo, karena pada saat ini banyak bentuk badan hukum, seperti kesultanan dan kadipaten sebagai badan hukum khusus: dalam rangka persaingan menjelang asean free trade area aft), center excellent hanya bisa terjadi kalau ada otonomi. independensi kelembagaan merupakan satu hal yang setara dengan independensi individual. dengan demikian, perguruan tinggi akademik dan non akademik harus saling mendukung: konstitusionalitas norma dalam perkara guo semestinya dipilah dengan jelas, dengan implementasi norma yang mungkin kekurangan kontrol atau mekanisme yang tidak dibangun dalam perguruan tinggi, jarang ada suatu norma yang secara diametral dapat diperhadapkan dengan norma konstitusi, kecuali undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) tentang pendidikan. uud menyatakan bahwa anggaran pendidikan sebesar tetapi sampai tahun pemerintah tidak menerapkannya: berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia tergantung pada kekuatan keuangan negara. hal itu disebut hak positif ditinjau dari aspek penafsiran konstitusi. dengan kata lain, membaca konstitusi atau the moral reading cons situation merupakan suatu yang tidak dapat secara pasti disebutkan, tetapi bisa ditafsirkan, direnungkan, dan dialamapabila suatu undang undang dinilai bertentangan dengan konstitusi dengan alasan tidak ada kepastian hukum dalam konteks paradoks rasionalitas. banyak hal yang menjadi masalah terjadi, tetapi tidak harus diurus oleh konstitusi, karena yang penting adalah implementasi. begitu pula halnya dengan otonomi berkaitan dengan mekanisme yang perlu dibangun: menurut ahli, hal yang paling mendasar adalah undang undang sisdiknas tidak dihapus. penyelenggara pendidikan adalah badan hukum, tetapi yang menjadi persoalan adalah implementasi, strategi pendidikan nasional yang membangun otonomi dan badan hukum diuji apakah bertentangan dengan uud menyangkut akses pendidikan. namun demikian, konstitusi mengatakan suatu strategi agar pendidikan indonesia mampu bersaing dengan pendidikan negara lain. uud menyangkut pendidikan dasar telah dilaksanakan. uud juga akan terlaksana, kecuali jika tidak ada kontrol. dengan demikian, permasalahan bukan terletak pada konstitusionalitas, melainkan permasalahan implementasi norma, ahli tidak melihat adanya norma yang dilanggar dalam undang undang pendidikan. namun demikian, ahli melihat banyak persoalan implementasi norma yang harus diselesaikan. oleh karena itu, pemerintah perlu melihat pelaksanaan pendidikan: jikalau dalam proses pengujian tidak terjadi pertentangan norma secara diametral maka pengujian dilakukan dengan merumuskan batas terluar konstitusi (constitute boundary) melalui penafsiran, persaingan regional global dengan kondisi sumber daya manusia sdm) dan infrastruktur perguruan tinggi tidaklah sama. putusan tidak membatalkan sisdiknas, menurut ahli, memberikan suatu kedudukan badan hukum kepada perguruan tinggi adalah secara konstitusi. otonomi dan ptn badan hukum bukan privatisasi karena, sesuai penafsiran putusan mahkamah konstitusi terhadap uud penguasaan kekayaan negara termasuk pula badan hukum yang dibentuk oleh negara, yang memiliki fungsi regulasi, pengawasan, pengaturan, dan pengelolkesejahteraan tidak boleh ditafsirkan sebagai erotisme. sinergi antara rakyat dengan negara harus ada agar dapatterbangun suatu kemajuan yang pesat: ahli menyimpulkan bahwa norma dan kebijakan dalam undang undang nomor tentang pendidikan tinggi tidak berada luar constitutional boundary uud menurut ahli, undang undang guo konstitusional, kecuali persoalan implementasi yang menjadi tugas kementerian pendidikan untuk dilakukan pengawasan, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait ii, institut pertanian bogor ipb), memberipb sebagainegeri badan hukum ptn bh) yangdan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan yaitu pengujian terhadap uud tuntutan dari para pemohon dalam perkara nomor puu xi dengan antara lain pernyataan tidak berlakunya ketentuan tentunya akan sangat berdampak pada kepentingan ipb sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yang selama ini telah menerapkan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi, dan terus konsisten memegang teguh prinsip pentingnya akses pada pendidikan tinggi yang bermutu, dengan melaksanakan program perluasan akses bagi masyarakat, peningkatan mutu pendidikan tinggi dan peningkatan daya saing ipb tingkat global: sesuai fungsi dan peranannya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi danijelaskan dalam putusan nomor dan puu vii secara khusus dalam kutipan sebagai berikut: (a)sar. pemerintah daerah dari aspek hukum bukan merupakan hal yang sederhana:: bahwa atau,cc.perlu kiranya kami menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait dan fakta fakta serta pengalaman ipb kepada majelis hakim agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini: naskah lengkap tentang keterangan ipb sebagai pihak terkait disertai bukti bukti pendukung dalam perkara guo telah disampaikan mahkamah konstitusi tanda terima nomor pan.mki!i!! tanggal april dan berikut ini dengan hormat akan disampaikan keterangan ipb secara lebih ringkas yaitu sebagai berikut: otonomi perguruan tinggi negeri sebagai suatu upaya mencapai tujuanpasai dan uud hal tersebut dapat terlihat dalam dasar pertimbangan diterbitkannya antara lain":h, tidak bertentangan dengan uud dan sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii perlu ditegaskan bahwa putusan perkara tersebut menyatakan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional,tnen dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi. pernyataan bahwa otonomi dalam perguruan tinggi negeri ptn) yang berbentuk badan hukum untukterpisah(, aspek aspek tersebut atas telah menjadi acuan dalam penyusunan yang antara lain tercermin pada penggunaan asas kebhinekaan dan keterjangkauan dalam pendidikan tinggi. oleh karena itu, otonomi perguruan tinggi negeri yang diberikan oleh tidak menyeragamkan institusi pendidikan tinggiotonomi bidang keuangan ini sangat penting untuk mengelola segenap sumber daya yang tersedia. pihak lain, dengan adanya pembatasan biaya yang ditanggung oleh mahasiswaotonomi (kemandirian)untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakundang undang pendidikan tinggi, dan untuken yang berlaku universal yang meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi tidak menjadikan perguruan tinggiprinsip manajemen keuangan modern,rn yang berlaku universal, dan termahkamah konstitusi nomor puu vii tentang bhp) karena statusnya tetap ptn: pemberian otonomi pada ptnptnptnptn dilakukan kepada otoritas publik, dan diaudit oleh kantor akuntan publik independen. ptnptnkorporasi sebagaimana diatur dalam perseroan terbatas dan peraturan lainnya, beberapa fakta dan pengalaman ipb sejak ipb ditetapkan sebagai badan hukum milik negara bumn) berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tanggal desember dan menerapkan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi, ipb terus konsisten memegang teguh prinsip pentingnya akses pada pendidikan tinggi yang bermutu telah mampu meningkatkan mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, memperluas akses bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi, dan meningkatkan daya saing ipb tingkat global. selain itu, dengan mengimplementasikan otonomi perguruan tinggi, ipb telah dapat menguatkan tata kelola dan akuntabilitas perguruan tinggi serta transformasi budaya kerja dan layanan kepada masyarakat, perluasan akses mengikuti pendidikan tinggi terutama untuk kalangan masyarakat yang berasal dari orang tua yang berpenghasilan rendah (kisaran penghasilan orang tua mahasiswa tahun antara rp. ribu s.d rp. juta) yang memiliki kualifikasi akademik tinggi yang diterima sebagai mahasiswa program sarjana s1) ipb, yaitu sekitar dari total mahasiswa baru. jumlah mahasiswa baru penerima bantuan biaya pendidikan program bidikmisi dalam periode persentasenya terus meningkat, dan pada tahun sebanyak dari mahasiswa baru mendapat bantuan biaya pendidikan tersebut, mulai tahun akademik penetapan besarnya spp bagi mahasiswa program sarjana s1) ipb telah dilaksanakan berdasarkan konsep subsidi silang. mahasiswa yang berasal dari orang tua yang berpenghasilan rendah akan membayar lebih rendah, sebaliknya mahasiswa yang berasal dari kalangan lebih mampu diwajibkan membayar lebih tinggi. hal ini menunjukkan bahwa implementasi otonomi perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan tinggi tidak berpengaruh terhadap akses mengikuti pendidikan tinggi program sarjana ipb) terutama bagi kalangan masyarakat yang berasal dari orang tua yang berpenghasilan rendah, dan tidak akan menimbulkan biaya pendidikan menjadi mahal apabila diterapkan konsep subsidi silamutu input mahasiswa yang ditandai dengan student selectivity program sarjana s1) ipb dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. perkembangan jumlah mahasiswa baru program sarjana si) dari tahun yang berasal dari sbmptn, baik jalur undangan maupun jalur ujian tertulis berkisar antara s.d dengan jumlah mahasiswa baru yang berasal dari sbmptn lebih dari 60y4 s.d memperlihatkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan secara mandiri tidak menimbulkan diskriminasi untuk memperoleh hak atas pendidikan bagi warga negara, dalam lima tahun terakhir proporsi rata rata penerimaan ipb bersumber dari mahasiswa, apbn, dan dana yang diperoleh ipb ,75y4, dancukup tinggi dan sekaligus menunjukkan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. dengan demikian, otonomi perguruan tinggian pendidikan tinggi karena kegiatan perguruan tinggi (termasuk ptn bh) tidak bertujuan untuk mencari laba, setelah diundangkannya undang undang nomor tahun bantuan pemerintah baik kepada ipb maupun individu mahasiswa terus meningkat pemerintah diwajibkan menyediakan biaya operasional perguruan tinggi negeri bot) yang proporsional terhadap pendapatan negara bukan pajak pnb) atau dana yang berasal dari masyarakat, yang dimasukkan dalam apbn. dengan adanya bot ini, maka pnb atau dana yang berasal dari masyarakat termasuk spp mahasiswa tidak lagi meningkat. menurut ipb, sangat berpihak kepada perguruan tinggi negeri dan kepada mahasiswa, termasuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. secara jelas dalam ini diatur tanggung jawab negara yang bukan semakin berkurang, namun tanggung jawabnya semakin besar dan memperoleh landasan hukum yang semakin kuat: pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam empathasil audit atas lapo ipb, dalam empat tahun terakhir mendapat opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari kap: sesuai dengan keterangan dan fakta serta pengalaman tersebut atas, pihak terkait berpendapattidak ada korelasi atau hubungan antara otonomi (kemandirian) pengelolaan ptn termasuk bidang keuangan dengan pendidikan murah bagi masyarakat. oleh karena itu, otonomi perguruan tinggi tidak mengurangi akses memperoleh pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait ii, ipb mengajukan il fotokopi himpunan ketetapan majelis wali amanat mwa) bukti pt.ii fotokopi ketetapan mwa ipb nomor mwa ipb tentang pengangkatan rektor institut pertanian bogor periode bukti pt.ii fotokopi keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor mpk.a4 kp tentang pemberhentian anggota majelis wali amanat institut pertanian bogor periode tahun dan pengangkatan anggota majelis wali amanat institut pertanian bogor masa transisi tahun bukti pt.ii fotokopi ketetapan majelis wali amanat ipb nomor mwa ipb tentang pengangkatan majelis wali amanat institut pertanian bogor masa transisi periodi fotokopi ketetapan majelis wali amanat ipb nomor mwa ipb tentang pengesahan ketua dan sekretaris senat akademik institut pertanian bogor periode bukti pt.ii fotokopi ketetapan majelis wali amanat ipb nomor mwa ipb tentang pengesahan pengangkatan ketua dan sekretaris dewan guru besar institut pertanian bogor periode . bukti pt.ii fotokopi, bukti pt.ii fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, bukti pt.ii fotokopi undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi, bukti pt.ii fotokopi undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi, bukti pt.ii fotokopi paragraf putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: bukti pt. il fotokopi undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi, bukti pt.i il fotokopi undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, bukti pt. il fotokopi undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi, bukti pt.ii fotokopi salinan keputusan rektor institut pertanian bogor nomor k13 pp tentang penetapan biaya pendidikan bagi mahasiswa program sarjana s1) institut pertanian bogor, bukti pt.ii fotokopi lampiran laporan pertanggungjawaban rektor institut pertanian bogor periode bukti pt. il fotokopi lampiran laporan pertanggungjawaban rebahwa dengan rumusan atas jelas bertentangan dengan konstitusi dan mengabaik.(b)t pertanian bogor periode bukti pt. il fotokopi lampiran laporan pertanggungjawaban rektor institut pertanian bogor periode selain itu, pihak terkait ii, ipbsebagai berikut: mohamad darul falak, s.h.,m.a.,m. sc. menurut ahli, permohonan para pemohon seharusnya ditolak karena para pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya karena berlakunya dan menyatakan,menurut ahli, tidak ada kesalahan dalam tersebut, sehingga undang undang guo tidak perlu dihapus semua, menentukan (tujuh) asas pendidikan tinggi yang meliputi kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, dan keterjangkauan. apabila keterjangkauan dibatalkan maka pendidikan tinggi menjadi mahal, sehingga logika permohonan tidak tepat, mengatur empat pilihan kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri (ptn) sebagai satker kemendikbud, perguruan tinggi negeri sebagai yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau bpk blu. penuh dan perguruan tinggi swasta (pts) sesuai dengan jenis badan hukum pembentukannya. ptn diberi (tiga) pilihan, yaitu menjadi satuan kerja kemendikbud, menggunakan model ppkblu, atau penuh: pembatalan undang undang dikti menyebabkan ketidakjelasan status ptn, apakah ptn adalah satker kemendikbud, menggunakan ppkblu, atau penuh. implikasi dari pembatalan (tiga) pilihan bagi ptn dipandang sebagai pendidikan kedinasan. ahli belum pernah mendengar. bahwa kemendikbud punya formasi kepegawaian yang cukup untuk diisi para lulusan ptn seluruhtidak dimaksudkan sebagai pendidikan kedinasan. jika dimungkinkan maka sekolah staf dinas luar negeri atau akademi imigrasi memang sekolah kedinasan untuk mengisi kementerian yang terkait: menurut penuh berwenang membuka menyelenggarakan dan menutup program studi, mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan, mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel, serta mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. tetapi ptn bukan hanya memiliki kepentingan sendiri karena ptn juga tunduk kepada undang undang. misalnya penuh bukan perseroan terbatas, sehingga tidak memiliki pemegang saham dan tidak ada rapat umum pemegang saham: pemohon seharusnya menyadari hal mendasar mengenai badan hukum. penuh harus berprinsip nirlaba, penuh ditugaskan untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat. ketundukan badan hukum kepada undang undang bukanlah contradiction terminus, karena bentuk badan hukum kepada undang undang guo adalah hal yang wajar saja. misalnya perseroan terbatas oleh undang undang diwajibkan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, subjek hukum memiliki (dua) unsur esensial, yaitu rechtsbevoegdheid (kewenangan atau kecakapan hukum) dan handelingsbevoegdheid (kecakapan bertindak). menurut penuh menyandang dua kategori otonomi, yaitu tiga otonomi akademik sebagai rechtsbevoegadheid (yang mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta (dua) otonomi pengelolaan perguruan tinggi, yaitu otonomi pengelolaan akademik dan otonomi pengelolaan nonakademik sebagai handelingsbevoegdheid. sebagai contoh fakultas hukum ugm, lebih dari sekitar tahun yang lalu, statusnya adalah bumn. dengan demikian inisiasi mata kuliah judicial review pengujian peraturan perundang undangan pascaamandemen uud cukup dengan rektor: jika jaminan otonomi akademik dibatalkan maka sivitas akademik ptn kehilangan kebebasan untuk berfikir dan berpendapat akademik, kehilangan kebebasan untuk berfikir dan berpendapat mimbar akademik, serilangan otonomi keilmuan. kemungkinan yang harus diajarkan adalah textbook dari kemendikbud, jika jaminan otonomi pengelolaan penuh dibatalkan maka otonomi akademik tidak dapat teraktualisasi. sebab penuh akan kehilangan kebebasan untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi. kehilangan otonomi kampus, berarti kehilangan hak konstitusional. padahal uud memberi jaminan kepastian hukum atas status subjek hukum muka hukum, termasuk pengadilan dan publik. oleh karena itu, menghilangkan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi berarti memasang otonomi akademik yang merupakan. handelingsbevoegdheid pada subjek hukum yang dinyatakan memiliki rechtsbevoegdheid, pihak terkait ditetapkan sebagai ptn berbadan hukumsisdiknas). sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi akademik dan otonomi pengelolaan lembaga. berdasarkan sisdiknas, diterbitkannetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum. contoh, peraturan pemerintah nomor tahun adalah penetapan untuk dpp sebagai badan hukum. peraturan pemerintah nomor tahun adalah penetapan ugm sebagai badan hukum, pibhmn adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu bidang pendidikan tinggi, harus berprinsip nirlaba. ptbhmn bukan badan usaha seperti koperasi maka ptbhmn tidak memiliki anggota. ptbhmn juga bukan perseroan terbatas maka tidak ada pemegang saham dan rups pada penuh: penetapan ptbhmn dilakukan sebelum undang undang keuangan negara tahun diterbitkan, bukan untuk menghindari kerumitan undang undang keuangan negara. peraturan pemerintah mengenai penetapan masing masing ptbhmn merujuk kuh perdata staatsblad tahun nomor sisdiknas dan peraturan pemerintah sebagaimana telahb kuh perdata mengatur badan susila atau personas morales yang memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan tindakan kepercayaan. kuh perdata menyebut (empat) jenis laman, yaitu: badan hukum yang didirikan oleh negara, diakui oleh negara, diperkenankan oleh negara, dan badan hukum yang didirikan untuk maksud atau tujuan tertentu, menurut konsekuensi berpikirnya, negara dapat membentuk suatu badan hukum untuk tujuan tertentu yang disebut masyarakat hukum kepentingan . huruf menegaskan bahwa pengelolaan ptbhmn dan ptbhmn yang telah berubah menjadi bpkblu ditetapkan sebagai penuh dan harus menyesuaikan dengan paling lambat (dua) tahun. dengan demikian, pihak terkait tetap berstatus badan hukum, memiliki hak dan kewajiban tertentu bidang pendidikan tinggi, harus berprinsip nirlaba, bukan badan usaha seperti koperasi, atau perseroan terbatas: status penuh dapat dirujuk kepada kebijakan pemerintah negara republik indonesia yogyakarta menjelang indonesia kembali berbentuk negara kesatuan pada tahun dan menjelang pemerintah negara republik indonesia akan kembali beribukota yogyakarta. saat itu, acting presiden republik indonesia yogyakarta, yaitu mr. saat datuk mudo mengatur dengan peraturan pemerintah bahwa ugm universitas gajah mada) dapat berstatus badan hukum, masyarakat hukum, kepentingan: ugm sebagai suatu badan otonomi dapat mempunyai keuangan mengatur rumah tangga, dan kepentingan sendiri. hal ini dapat dilihat dalam peraturan pemerintah nomor tahun tanggal agustus dalam peraturan pemerintah tersebut, sumber keuangan ugm berasal dari apbn, uang kuliah, dan uang ujian yang dibayar mahasiswa serta trust fund yang dibentuk oleh atau dengan bantuan pemerintah, perguruan tinggi seperti ugm yang berbadan hukum itu diawasi oleh dewan kurator yang diangkat oleh menteri pendidikan. menteri pendidikan dapat mengizinkan yayasan atau badan hukum lain menyelenggarakan pendidikan ugm setelah memperoleh pertimbangan ugm. pada saat itu, menteri pendidikan adalah mangunsarkoro. pembentuk taman. siswa juga mewajibkan ugm membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswasecara ekonomi tetapi diperkirakan dapat menyelesaikan pendidikan pada waktunya, pemohon memohon pembatalan keseluruhan tahun yang berarti membatalkan kewenangan negara untuk mengatur dan membentuk badan hukum publik yang bersifat nirlaba bidang pendidikan tinggi. saksi belum pernah mendengar atau membaca bahwa pancasila, uud dan juga putusan mahkamah konstitusi sendiri, melarang negara untuk mengatur dan membentuk badan hukum publik bidang pendidikan tinggi, terlebih lagi bersifat nirlaba. menurut ahli, pemohon telah keliru mendalilkan bahwa otonomi pengelolaan penuh versi adalah terlarang, dengan alasan sama dengan otonomi pengelolaan pendidikan formal versi undang undang bhp tahun yang telah dibatalkan mk. putusan tersebut tidak membatalkan dasar hukum penetapan ptn sebagai badan hukum dan tidak membubarkan badan hukum bidang pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, apabila dibatalkan seluruhnya maka tidak ada rambu rambu bagi penuh bahwa penuh harus memberikan layanan pendidikan yang terjangkau. rambu rambu bahwa meskipun penuh harus nirlaba menjadi tidak ada, sebelum berlaku ugm sudah ditetapkan sebagai berbadan hukum. otonomi akademik akan diaktualisasikan dalam otonomi tata kelola yang mempunyai (dua) unsur esensial antara rechtsbevoegdheid dan rechtshandeling head: apabila pilihan kelembagaan universitas dibatalkan maka menimbulkan kesuburan bagaimana status ptn, ir. agus pembagi, eng. ditinjau dari sudut kebijakan publik, pengujian merupakan langkah yang terburu buru karena pengujian peraturan perundang undangan dilakukan kapan saja. persoalannya, belum pernah dijalankan, meskipun sudah disahkan. begitu pula dengan undang undang badan hukum pendidikan bhp) yang lalu dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, sehingga memang ada kekosongan jika dilihat dari sudut pandang kebijakan. hal ini mengkhawatirkan sektorihat otonomi pengelolaan kampus, otonomi perguruan tinggi atau ptn negeri, dalam bidang akademik memiliki norma dan kebijakan operasional. pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi tidak akan tercapai tanpa otonomi non akademik yang meliputi organisasi keuangan, kemahasiswaan, dan lain sebagainya. hal ini memang menjadi pendorong agar ptn berbadan hukum yang sudah sesuai dengan huruf tidak terjebak dalam pola pengelolaan yang rumit, birokratis, dan politis, karena sebagai perguruan tinggi, tidak bisa disamakan dengan organ organ pemerintahan lain yang sangat rumit dan birokratis, tanpa diberikan otonomi, akan sulit sebuah penuh melaksanakan perintah uud undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, dan tri dharma perguruan tinggi, otonomi perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan sebagainya tersebut, sulit bisa dikatakan bahwa perguruan tinggi negeri akan menjadi sebuah organisasi profit. organisasi profit itu, unsurnya ada shares holders, sementara perguruan tinggi tidak ada, dan yang ada adalh stake holders. dari sisi kebijakan pun, tidak perlu dikhawatirkan bahwa sebuah perguruan tinggi akan menjadi sebuah perusahaan yang memungut uang dan mencari keuntungan, dari sisi kebijakan, seleksi mahasiswa baru dan akses mahasiswa miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang setara tidak menjadi persoalan. sebagai contoh, berdasarkan data yang didapat dari kantor rektorat institut pertanian bogor, ternyata dari total mahasiswa baru yang diterima adalah mahasiswa miskin, dimana orang tuanya berpenghasilan antara rp. sampai rp. per bulan. asal calon mahasiswa lulus uji seleksi yang sangat ketat karena standar standar perguruan tinggi negeri tidak mudah, tes yang dilakukan melalui smpn masih mendominasi jumlah mahasiswa yang masuk perguruan tinggi. memang ada seleksi lain yang dapat memberikan pemerataan yang lebih baik kepada orang orang yang mampu membayar sedikit lebih mahal, asalkan tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa miskin tidak dapat mengikuti perkuliahsiswa miskin yang sudah masuk perguruan tinggi negeri dan tidak bisa membiayai dirinya tidak boleh dikeluarkan. hal ini adalah kebijakan dari masing masing perguruan tinggi negeri. dananya akan dicari dari subsidi pemerintah, orang tua asuh, dan sebagainya, dalam tahun terakhir (tahun proporsi rata rata penerimaan dana masih dikuasai oleh apbn. hampir lebih dari apbn, lebih dari dana pihak ketiga, dan perguruan tinggi. dengan kata lain, pemerintah masih memberikan dukungan yang besar kepada masyarakat indonesia yang akan mengikuti pendidikan tinggi perguruan tinggi negeri yang ada, kemandirian kampus dalam hal pendanaan dana untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang dananya dari apbn masih cukup tinggi dan menunjukkan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dominan, kemandirian akademik kampusn pendidikan tinggi karena kegiatan perguruan tinggi termasuk penuh tidak bertujuan untuk mencari dana, dari sisi kebijakan publik merupakan perbaikan dari undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan bhp) yang telah dibatalkan oleh putusan mahkamah konstitusi. para pihak yang pada saat itu meminta pengujian bhp kepada mahkamah konstitusi mengatakan bahwa tidak ada permasalahan dalam sudah lebih baik daripada bhp yang telah dibatalkan mahkamah konstitusi. peran kontrol atas sudah diakomodasi dalam bab vii. menjelaskan peran serta masyarakat: publik membutuhkan kepastian hukum untuk melaksanakan pendidikan tinggi, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait iii, universitas indonesia ui), menyampaikan keterangan tertulisarjuncto undang undang nomor.:,pihak terkait adalah pejabat rektor juncto keputusan majelis wali amanat nomor sk mwa ui tentang pengangkatan pejabat rektor universitas indonesia, bahwa pihak terkait adalah ketua majelis wali amanatmanat nomor sk mwa ui tentang anggaran rumah tangga universitas indonesia, bahwa pihak terkait iii adalah ketua senat akademik, bahwa pihak terkait adalah dewan guru besarto dan keputusan majelis wall amanat nomor sk mwa ui tentang anggaran rumah tangga universitas indonesia, bahwa para pihak terkait merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari universitas indonesia ui) sebagai sebuah subjek hukum badan (rechts persoon) berupa badan hukum, yang mana suatu subjek hukum dapat dibebani hak dan kewajiban, serta dapat dipersamakan dengan subjek hukum orang (natuurlijk persoon). dalam hal ini merupakan badan hukum milik negaradan berdasarkan huruf telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum ptn bh) (vide bukti pt bahwa sebagai perguruan tinggi,(vide bukti pt dan pt bahwa sebagai ptn merupakan sebuah subyek hukum badan (rechts persoon) berupa badan hukum, yang mana suatu subyek hukum dapat dibebani hak dan kewajiban atau memiliki hak dan kewajiban hukum (rechts plight), serta dapat dipersamakan dengan subyek hukum orang (natuurliik persoon): bahwa sebagai subyek hukum badan (rechts persoon) memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusional dengan akimpallitkan bank dan oleh badan pengawas pasar modal untuk perusahaan efek,: bahwa objek kepailitmenyatakan bahwa. kondisi ini menjadikan institusi pendidikan dapat memiliki dua atau lebih kreditor layaknya sebuah perusahaan. dengan demikian institusi pendidikan menjadi objek kepailitan. selain itu dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, juga diatur tentang perlindungan bagi beberapa institusi sebagai pengecualian dari objek kepailitan, yaitu: bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh bank indonesiadari pearbagai penjabaran lebih lanjut dari kedua tersebut,i,relevan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara nomor puu x1:alasan alasan para pemohon mengajukan permohonan judicial review deng,bahwa berdasarkan dari alasan alasan yang diajukan pemohon, para pihak terkait tidak sependapat danadalah sebagai berikut: bahwa para pihak terkait berpendapat, para pemohon telah salah dalam menafsirkan yang tercantum dalam kami tidak sependapat dengan dalil yang diajukan oleh pemohon, dalam butir angka dimana pemohon menyatakan bahwa otonomi pengelolaan pendidikan tinggiundang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan sangat berbeda dengan ide dasar dari. selain itu, pengaturan mengenai otonomi pendanaan atau kemandirian ptn badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam bukan dalam hal pendanaan, tapi dalam segi penggunaan dana hal ini ditegaskan juga dalam bab bagian ke tentang tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi. peran pemerintahin salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: perguruan tinggi negeri badan hukum adalah kuat, sedangkan peran pemerintah terhadap badan hukum pendidikan adalah terbatas. perbandingan otonomi perguruan tinggi pada undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan dengan otonomi perguruan tinggi pada undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi badan hukum pendidikan pendidikan tinggi badan hukum pendidikan bhp) lebih mengatur aspek merupakan fokus pengaturan dari undang penyelenggaraan pendidikan tinggi secara undang tersebut. komprehensif, dengan bentuk: ptn badan hukum: ptn badan layanan umum, ptn satker kemendikbud: pengelolaan pendidikan bhp dengan prinsip: otonomi: otonomi perguruan tinggi dilaksanakan akuntabilitas, berdasarkan prinsip: transparansi: akuntabilitas, penjaminan mutu: transparansi, layanan prima, nirlaba: akses yang berkeadilan: penjaminan mutu, dan keberagaman: efektivitas dan efisiensi. keberlanjutan, partisipasi atas tanggung jawab negara. dana berasal dari tanggung jawab bersama pemerintah menyediakan antara pemerintah, pemerintah daerah dan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan swadaya masyarakat. dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. satuan biaya sulit dikontrol oleh pemerintah karena bentuk bhp. standard satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik,. badan hukum pendidikan merupakan pengertian badan hukum tidak memiliki arti bentuk lain dari badan hukum yang sudah dan nama sebagai badan hukum tertentu diakui oleh undang undang. melainkan hanya sebagai fungsi penyelenggaraan pendidikan. bhp diwajibkan untuk seluruh perguruan badan hukum hanya berlaku bagi tinggi (swasta dan negeri). perguruan tinggi negeri yang telah memenuhi syarat dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kemampuan ptn yang bersangkutan. bahwa kami pihak terkait tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa: hanya mengedepankan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan: untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat sen hansen atasan ot10, akan fax email: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: upaya kesejajaran kepentingan akademik dan non akademik, sedangkanbahwa kepentingan akademik dan non akademik diposisikan pada posisi yang sejajar, terlihat pada undang undang guo, agar dapat lebih berfungsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana diatur bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan non akademik. hal tersebut ditegaskan pula pada bahwa standar pendidikan padaotonomi perguruan tinggi bersifat kodrati, dan merupakan hak bagi perguruan tinggi. sebagaimana telah dicetuskan oleh prof. dr. soepomo pada tanggal april dalam rangka menerima jabatan sebagai presiden universitet indonesia keet hanya sebagai suatu jawatan belaka bawah administrasi kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan susunan demikian yang dengan sendirinya akan menyerahkan universitet kepada formalisme birokrasi dari suatu kementerian akan membinasakan semangat akademik dan menghalangi perkembangan kehidupan universitet. oleh sebab itu saya mengulangi seruan prof dr. johannes, supaya pemerintah memberi autonomy didalam lapangan administrasi dan perbedaan kepada universitet indonesia, disamping geestelyk autonomy (kebebasan mimbar akademik) yang sudah semestinya dimiliki oleh perguruan tinggi". adapun tujuan utama perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokratis. oleh karena itu titik berat pendidikan adalah pembentukan karakter, watak, dan pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran bung hatta, perguruan tinggi harus terbebas dari kepentingan politik, kekuasaan dan uang. perguruan tinggi harus menghasilkan pengetahuan berdasarkan nilai kebenaran bukan pembenaran. oleh karena itu ilmuwan memerlukan kebebasan akademik dalam perguruan tinggi yang otonobebasan akademik ini dipertanggungjawabkan kepada tuhan, tanah air, ilmu, profesi dan masyarakat luas: bahwa otonomi akademik merupakan mandat dan misi suci perguruan tinggi untuk mencari kebenaran. untuk dapat menyelenggarakan otonomi akademik diperlukan adanyamemastikan otonomi akademik dan non akademik bukanlah pelepasan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk dalam pembiayaan, sesuai dan tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan penyelenggaraan perguruan tinggi dijamin dan dipastikan oleh sedangkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan relevan ditegaskan dalam negara atau pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan penyelenggaraan perguruan tinggi yang diwujudkan antara lain dengan memberikan otonomi pada perguruan tinggi untuk mengatur organisasinya. perguruan tingi negeri badan hukum diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan dan menata kelola pendanaan dari pemerintah. dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, efisiensi, tanggung jawab, transparansi dan prinsip prinsip tata kelola yang baik sesuai dan perguruan tinggi merupakan organisasi kompleks yang memerlukan pengelolaan dan sistem governance yang sehat. untuk menjalankan misi pokok berupa tridharma, perguruan tinggi harus dikelola secara administratif yang mengedepankan prinsip good governance. penegakan tata kelola yang baik merupakan prasyarat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan. secara umum pengelolaan perguruan tinggi meliputi lima area fungsional utama yaitu: manajemen program triwarna: manajemen sumber daya manusia, cc. manajemen keuangan: manajemen sarana dan prasarana, serta manajemen mutu, kegagalan untuk mengelola salah satu dari kelima area fungsional ini akan berdampak pada penurunan mutu akademik, mengingat masing masing secara langsung akan terkait dengan penyelenggaraan program studi, penelitian dan pelayanan serta pengabdian kepada masyarakat. otonomiubungan yang erat dengan keunggulan akademik. karena otonomi perguruan tinggi merupakan prasyarat agar eksistensi kebebasan akademik terjamin. kebebasan akademik menjamin inovasi, kreativitas dan kebebasan berfikir, sehingga hanya melalui kebebasan akademik dapat dicapai keunggulan akademik. dua ratus perguruan tinggi seluruh dunia, dari negara sosialis, kapitalis, semi sosialis maupun semi kapitalis, yang masuk world university rankings semuanya adalah perguruan tinggi otonom. bukti empiris tersebut jelas sekali menunjukkan keunggulan akademik hanya terjadi apabila perguruan tinggi memiliki otonomi, otonomi pendidikan tinggi tidak berarti melepaskan hak dan peran pemerintah dalam mengarahkan kebutuhan inovasi dan pengembangan ilmu untuk mendukung kepentingan nasional. otonomi non akademik menyangkut kewenangan perguruan tinggi untuk mengelola institusinya dan melaksanakan fungsi fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengambilan tindakan keputusan) khusus terkait dengan lima area fungsional diatas secara mandiri dan akuntabel. hal ini tentu saja merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari otonomi akademik itu sendiri. pembukaan dan penutupan program studi misalnya, merupakan bagian manajemen program triwarna, tetapi sangat penting artinya bagi otonomi akademik itu sendiri. hal yang sama misalnya dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran. perguruan tinggi sesuai dengan misi dan kebutuhan internalnya harus memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dan menggunakan dana yang dimiliki untuk mendukung kegiatan triwarna, bahkan ahli yang diajukan oleh pemohon prof. dr. h.a.r miliar, sc. pads tanggal mei secara tugas menyatakan bahwa:,oleh karena ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat,sini kita lihat kedua jenis otonomi tersebut saling mengisi. otonomi akademik dan otonomi pendanaan dalam pengelolaan pendidikan tinggi"ngan demikian pengaturan otonomi pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi diperlukan karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. sebagaimana diatur dalam undang undang guo,:: keuangan: kemahasiswaan: ketenagaan, dan sarana prasarana. sesungguhnya fungsi akademik dan non akademik adalah saling melengkapi dan tidak bisa dijadikan hirarkis diantara keduanya. pengelolaan akademik tidak lebih tinggi daripada pengelolaan non akademik maupun sebaliknya. kedua fungsi pengelolaan tersebut tidak dapat dilepaskan satu sama lain. pemohon salah menafsirkan ketentuan dalam bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh menteri dalam pemberian penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dalam tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diatur dalam karena kebebasan akademik, ataupun kebebasan mimbar akademik hanya bersifat frasa tanpa merujuk pada fungsi pengelolaan yang diartikan dalam "frasa akademik" dalam tersebut terbatas pada sifat "s praktis". kaitannya dengteri keuangan permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih editornya bahwa sesuai dengan ketentuan dan penjelasan atas, semakin terang dan jelas bahwa institusi pendidikan bukan merupakan objek yang dilindungi dari kepailitan. kondisi demikian akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mahasiswa peserta didik dalam menikmati pemenuhan hak atas pendidikannya. dari fakta fakta dan kondisi hukum atas, terang dan jelas bahwa pengelolaan institusi pendidikan secara otonom inkonstitusional. bahwa dalam disebutkan sebuah konsep badan hukum bagi penyelenggarabahwa dengan pemberian status badan hukum kepada sebuah universitas, kepailitan akan sangat dimungkinkan dialami. dengan pemberian status badan hukum, universitas dapat mengikat perjanjian utang piutang secara bebas dan menjadikan universitas sebagai debitur dan subyek dari proses kepailitan. bahwa tidak memberikan perlindungan hukum bagi universitas untuk tidak dipailiti namun terlepas dari hal tersebut, konstitusi tidak menghendaki adanya proses kepailitan bagi sebuah universitas. bila sebuah universitas dililitkan tentu yang akan dirugikan adalah para peserta didik. prosekan status badan hukum melalui cara privatisasidalamadapun tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam adalah:ndidikan tinggi hal ini merupakan amanat agar memberikan afirmasi bagi masyarakat secara berkeadilan yang mana pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang mengikuti pola penerimaan mahasiswa barn secara nasional, perguruan tinggi wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi namunminimal dari seluruh mahasiswa baru dan tersebar pada semua program studi cc.pemberian beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan dan pinjaman tanpa bunga dan indeks kejahatan biaya, dalil yang dikemukakan oleh pemohon bahwa sistem pemenuhan hak atas pendidikan melalui pemberian pinjaman lunak yang diatur dalamhambat akses dan hak rakyat indonesia atas pendidikan tinggi adalah tidak benarolehan pendidikan tinggi. seluruh mahasiswa dijamin oleh negara untuk menyelesaikan pendidikannya tanpa harus terkendala oleh ketidakmampuan ekonomi karena pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan. pemenuhan hak tersebut yang merupakan kewajiban pemerintah dilakukan dengan tiga instrumen pilihan yakni beasiswa, pembebasan biaya pendidikan, dan pinjaman dana tanpa bunga. khusus pinjaman tanpa bunga tidak bertujuan membebani mahasiswa, namun sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pinjaman tersebut. pengembalian pinjaman tersebut sangat lunak dan fleksibel karena dapat dibayar setelah mahasiswa yang bersangkutan lulus atau telah memperoleh penghasilan, kedepan pengembalian dana tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai pinjaman lunak bagi mahasiswa lainnya, bahwa untuk memberikan akses pendidikan sebesar besarnya perlu ditentukan bentuk seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi denganselain itu,salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat adalah dengan mewajibkan perguruan tinggi negeri untuk mencariu yang diterima dan tersebar pada semua program studi sebagaimana diatur dalam sehubungan dengan upaya perluasan akses pendidikan tinggi bagi mereka yang tidak mampudalam pemberian beasiswa bukan hanya ditujukan pada peserta didik yang berprestasi saja namun lebih menjamin kepastian bagi peserta didik yang tidak mampu untuk dapat menyelesaikan pendidikan tinggi melalui sarana bantuan biaya operasional pendidikan, sehingga dapat dikatakan ini merupakan terobosan dari apa yang telah rekomendasikan oleh mk: juga membuka kemungkinan adanya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi baik mampu maupun tidak mampu (beasiswa). sedangkan bantuan biaya pendidikan dikhususkan bagi mahasiswa yang kurang mampu baik berprestasi maupun tidak berprestasi. untuk melaksanakan hat tersebut atas, universitas indonesia telah menerbitkan keputusan rektoruang pangkal bagi mahasiswa barn regular tahun akademik dibebankan pada anggaran bot vide bukti pt bagi mahasiswa yang tidak mampu, universitas indonesia telah memberikan beasiswa berupa bop berkeadilan (vide bukti pt bahwa melihat otonomi pengelolaan pendidikan yang dikatakan merupakan jalan untuk mencapai tujuan pendidikan justru tidak bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana putusan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii tanggal maret bahwa otonomi perguruan tinggi diperlukan dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari putusan nomor puu vii adalah dalam mewujudkan pendidikan yang berdasarkan pancasila dan uud tidak diatur bahkan tidak dilarang adanya otonomi pengelolaan pendidikan bagi perguruan tinggi. hal ini diartikan bahwa otonomi pengelolaan pendidikan tinggi tidak menghilangkan hak waruntuk memperoleh pendidikan, bahkan dengan adanya otonomi memberikan sarana bagi pemerintah dan universitas tersebut untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan tinggi itu sendiri dan masyarakat memperoleh pendidikan yang bermutu, bahwa otonomi perguruan tinggi pada prinsipnya: (a) tidak bertentangan dengan uud (b) sama sekali bukan merupakan komersialisasi pendidikan tinggi apalagi privatisasi atau neo liberalisme, (c) tidak berpihak pada kalangan elit dan, sebaliknya, membuka akses lebih luas bagi mahasiswa tidak mampu, (d) menerapkan pembiayaan pendidikan yang adil dengan, antara lain, tidak mensubsidi mahasiswa mampu, (e) menjamin otonomi pendidikan tinggi yang merupakan prasyarat bagi peningkatan kualitas dan independensi pendidikan tinggi indonesia, otonomi perguruan tinggi tidak sama dengan neo liberalisme. definisi neo liberalisme adalah serangkaian pemahaman filsafat politik yang menyakini bahwa peran negara hanya terbatas untuk melindungi individu dalam hal komersialisasi, kebebasan dan hak hak kepemilikan. peran negara harus seminimal mungkin atau tidak adanya intervensi sama sekali dan mengutamakan pasar bebas. friedman notice hayes pada kenyataannya otonomi perguruan tinggi harus mengacu pada prinsip prinsip sebagaimana telah diuraikan atas: bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan pemohon pada poin angka bahwatercabut, bahwmasih dimiliki oleh pemerintah. jadi, bukan merupakan wujud dari liberalidan tidak mengganggu proses pendidikan yang dapat menyebabkan hak atas pendidikan tercabut, dengan universitas sebagai pengelola aset memiliki keutamaan untuk mengelola secara mandiri namun bertanggung jawab, dengan demikian mahasiswa tidak menjadi satu satunya sumber pendanaan suatu universitas. dengan kata lain pemisahan aset merupakan debirokratisasi pemanfaatan aset, dan wujud tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan yang mana secara keseluruhan asset tersebut diawasi dan dilaporkan kepada menteri keuangan: otonomi perguruan tinggi yang diwujudkan melalui pemberian status ptn sebagai badan hukum tidak menempatkan pin badan hukum dalam kapitalisme pasar bebas. menurut pemerintah tetap memiliki kendali terhadap ptn badan hukum dengan cara: (a) menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik, (b) standar satuan biaya operasional yang ditetapkan pemerintah digunakan sebagai dasar oleh ptn badan hukum untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa, (c) pemerintah menetapkan besarnya uang kuliah dan wajib memberikan subsidi atas kekurangan biaya operasional ptn badan hukum: ptn badan hukum tidak dapat dililitkan karena pada hakikatnya ptn badan hukum diberi tugas oleh pemerintah negara untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam oleh sebab itu, pengertian badan hukum dalam tidak mempunyai arti sebagai nama, subjek hukum yang disejajarkan dengan suatu bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan. hal tersebut dapat dilihat bahwasanya nomenklatur badan hukum ditulis oleh pembentuk undang undang tidak dengan huruf kapital huruf besar, hal ini dikuatkan dengan penjelasanayaan yang dimiliki oleh ptn badan hukum adalah kekayaan negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas tridharrnanya. kekayaannya ptn badan hukumpemisahan kekayaan negara pada perguruan tinggi tidak dapat disamakan dengan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan terbatas. kekayaan negara pada perguruan tinggi, bukanlah kekayaan negara yang pengaturannya sama dengan pengaturan kekayaan negara pada badan usaha milik negara. pengaturan kekayaan negara pada perguruan tinggi tidak akan menimbulkan rasionalitas dan disharmonisasi, sebagaimana didalilkan pemohon, karena pengaturan kekayaan negara pada perguruan tinggi adalah untuk kegiatan nirlaba, bukan untuk kegiatan mendapatkan keuntungan. pengaturan keuangan pada perguruan tinggi diatur dengan sistem yang jelas dan menciptakan kepastian, sehingga tidak akan menimbulkan beban dan risiko pada negara. kekayaan negara pada perguruan tinggi bukan pula sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, karena tujuan pendidikan tinggi bukan untuk komersialisasi dan kekayaannya tetap sebagai kekayaan negara, sebagaimana ditegaskan dalam adanya ketentuan pemerintah mengatur standar biaya bagi ptn sebagai badan hukum, tidaklah serta merta menjadikan pemerintah sebagai pendiri berhak dan dapat dengan begitu saja menuntut kekayaan yang telah dipisahkan sebagai harta kekayaan negara. apalagi senjatanya, konsep pengelolaan keuangan ptn yang sama untuk mencapai tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan berbangsa. dengan demikian, maka ptn perlu berbadan hukum yang independen dalam penyelenggaraan tri harganya: ptn badan hukum sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tidak dapat dililitkan, hanya negara yang berwenang mengalihkan status ptn badan hukum menjadi bentuk penyelenggara pendidikan yang lain, bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh pemohon bahwa prinsip akuntabilitas yang diatur dalamtidak memuat struktur dan kewenangan sanksi bukan berarti mentolerir terjadinya pelanggaran. prinsip akuntabilitas yang diatur justru terkait dengan prinsip keterbukaan informasi dimana masyakat dapat melihat laporan keuanganperguruan tinggi dalam hal transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawabyang dipublikasikan kepada masyarakat. sehingga dengan adanya prinsip keterbukaan informasi publik prinsip akuntabilitas disini menjadi semakin kuat karena adanya evaluasi yang terbuka oleh masyarakat secara langsung. terlebih lagi prinsip akuntabilitas ini dibarengi dengan prinsip efisiensi, tanggung jawab, transparansi dan prinsip prinsip tata kelola yang baik yang mendasari penyelenggaraan ptn, termasuk yang berbadan hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam dan bahwa universitas indonesia sebagai pihak terkait menyatakan keprihatinan atas adanya kekeliruan pemahaman sebagian kalangan masyarakat mengenai substansi khususnya konsep otonomi perguruan tinggi yang dianggap sebagai bentuk komersialisasi pendidikan tinggi. bahwasannya otonomi perguruan tinggi yang meliputi otonomi akademik dan otonomi non akademik bersifat kodrati bagi perguruan tinggi. otonomi akademik merupakan prasyarat untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang unggul, bermutu dan mampu, berkontribusi bagi kesejahteraan umat manusia dan peradaban dunia. selain itu, otonomi non akademik merupakan prasyarat untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik (good university governance). dengan tidak adanya otonomi non akademik akan secara signifikan mengurangi makna dan implementasi otonomi akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. bahwa menjamin otonomi perguruan tinggi juga mengatur dengan tegas tanggung jawab negara atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pendanaan pendidikan tinggi untuk mencegah komersialisasi pendidikan. selain itu untuk memperluas akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi, dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomiataan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat daerah terluar, tertinggal dan terdepan. untuk menjamin otonomi nonakademik dalam rangka meningkatkan mutu diperlukan kewenangan pengambilan keputusan secara mandiri, penerapan "merit system" dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan aset secara efektif dan efisien, dan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel. kewenangan tersebut dalam sistem penyelenggaraan dan keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi negeri badan hukum. adapun dalam perguruan tinggi negeri badan hukum, masyarakat sebagai pemangku kepentingan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan perguruan tinggi. tanpa status ptn badan hukum, kemajuan pendidikan tinggi indonesia akan tertunda dan bangsa indonesia dapat mengalami kemunduran pada masa yang akan datang. dengan adanya otonomi pendidikan tinggi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan tinggi menjadi lebih terbuka, karena masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dengan adanya otonomi yang diberikan kepada universitas indonesia menunjukkan adanya peningkatan pencapaian segala bidang baik tingkat nasional dan internasional, hal tersebut kami buktikan dalam data yang telah kami olah secara komprehensif dan dilampirkan sebagai bukti (vide bukti pt bahwa pengembangan pendidikan tinggi memerlukan otonomi akademik, otonomi dalam pengelolaan, termasuk pengelolaan dana agarkarena ilmu pengetahuan berkembang pesat, sehingga membahwa dalam uud dinyatakan dan diakui pemerintah berkewajiban untuk membiayai sepenuhnya seluruh biaya pendidikan, dan dalam praktik pemerintah bersama masyarakat mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang bermutu, yang diatur dengan undang undang. dalam pelaksanaan pendidikan dijadikan tanggung jawab bersama secara harmonis antara keluarga, masyarakat dan negara. akan tetapi untuk menjadi mahasiswa harus memenuhi syarat syarat dan kemampuan intelektual secara akademis. otonomi pembiayaan pendidikan tinggi tidak berarti bahwa ptn saja yangri dana sendiri yang mungkin akan mengikat dan membatasi otonominya, serta efesiensi telah mampu meningkatkan mutu dan relevansi pelaksanaan tri darma dalam perguruan tinggi. memperluas akses bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi tingkat global. selain itu dengan mengimplementasikan otonomi perguruan tinggi diharapkan dapat menguatkan tata kelola dan akuntabilitas perguruan tinggi dalam melakukan transformasi budaya kerja dan layanan kepada masyarakat. dalam praktiknya pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan keluarga, dengan tujuan untuk memberdayakan suatu kekuatan besar agar dapat menjamin bahwa development human talents tidak akan terhalang oleh pertimbangan apapun. pendidikan tinggi secara nasional yang dikembangkan berorientasi pada pembangunan bangsa indonesia, yang memiliki kesadaran kebangsaan, bertakwa, berakhlak, berkepribadian, berdaulat, berkeadilan, bersatu, maju dan mandiri. sehingga untuk membentuk suatu sistem pendidikan yang bermutu maka sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan keluarga merupakan suatu keharusan,:keterangannya, pihak terkait iii, mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt.iii sampai dengan bukti pt.iii sebagai berikut: bukti pt.i il surat kuasa khusus ketua dewan guru besar universitas indonesia nomor h2.r4. hkp. bukti pt.i il surat kuasa khusus ketua majelis wali amanat universitas indonesia nomor a h2.r4. hkp. bukti pt. il surat kuasa khusus ketua senat akademik universitas indonesia nomor h2.r4. hkp. bukti pt.iii surat kuasa khusus ketua dewan guru besar universitas indonesia nomor h2.r4. hkp. (bukti fisik tidak ada) bukti pt.iii keputusan rektor universitas indonesia(bukti fisik tidak ada) bukti pt.i il & undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: (bukti fisik tidak ada) bukti pt. il undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi: (bukti fisik tidak ada) bukti pt.i il fotokopibukti pt.i il power point tentang beberapa pencapaian penting (empat) tahun direktorat kemahasiswaan ui, bukti pt.iii draft laporan tahunan i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait iv, universitas pendidikan indonesia upi), memberikan keteilit juga identik dengan proses korporatisasi yang tentunya berbeda dengan tujuan pendidikan. (c) vdinyatakan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara akuntabel dan transparankewenangan mahkamah konstitusi para pihak terkait dalam perkara sebagaimana dimaksud atas menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, menguji dan mengadilbahwa pihak terkait adalah rektor universitas pendidikan indonesia, yang diberikan kewenangan berdasarkanputuso. keputusan majelis wali amanat universitas pendidikan indonesia nomor k ep mwa upi tentang pemberhentian dan penetapan rektor universitas pendidikan indonesia masa bakti yang memberikan kewenangan untuk mewakili universitas luar dan dalam pengadilan untuk kepentingan universitas. bahwa pihak terkait adalah ketua majelis wali amanat universitas pendidikan indonesia, yang diberikan kewenangan1 tentang anggaran rumah tangga universitas pendidikan indonesia jo. keputusan majelis wall amanat universitas pendidikan indonesia nomor kep mwa upi tentang pemberhentian pimpinan majelis wali amanat masa jabatan dan pengangkatan pimpinan majelis wali amanat universitas pendidikan indonesia masa jabatan bahwa pihak terkait adalah ketua senat akademik universitas pendidikan indonesia, yang diberikan kewenangan berdasarkanuncto surat. bahwa pihak terkait adalah sekretaris dewan guru besar universitas pendidikan indonesia, yang diberikan kewenangan berdasarkan surat keputusan rektor nomor h40 ku2007 tentang pengangkatan ketua dan sekretaris dewan guru besar universitas pendidikan indonesia. bahwa para pihak terkait merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari universitas pendidikan indonesia upi) sebagai sebuah subyek hukum badan yaitu berupa badan hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. dalam hal ini upi adalah badan hukumyang kegiatan utamanya adalah menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. bahwa sejak tahun upi ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara bumn) sebagaimana ditegaskan dalamupi telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah ptp) melaluiskipun upi telah ditetapkan sebagai ptp, namun masih menyelenggarakan tatakelola perguruan tinggi badan hukum milik negara sebagaimana diatur dengan peraturan pemerintah nomor tahun sampai dengan masa transisi berakhir tanggal september bahwa ketika masa transisi tersebut sebagaimana dimaksud atas belum berakhir, kemudia (ptn bh). lebih lanjut undang undang nomor tahun menentukan bahwa, masa transisi perguruan tinggi negeri badan hukum dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal agustus sehingga, berdasarkan hal tersebut atas, maka upi pada saat ini dalam penyelenggaraan tatakelolanya masih sebagai bumn dengan masa transisi berakhir sampai menjadi ptn tanggal agustusnomor tahun junctoebagai penjabaran lebih lanjut dan uud tersebut, upipi. dengan demikian para pihak terkaitupipidengan demikian, para pihak terkait memiliki kedudukan hukum (legal standing), hubungan sebab akibat (causa terbang), dan kepentingan hukum sebagai pihak terkait dalam perkara penguji.alasan para pemohon dengan diterapkan bertentangan dengan uud karena.,"badan hukum pendidikan"bentuk otonomi pengelolaan pendidikan dalam dan melanggar hak atas pendidikan""undang undangundang undang guo..aminan mutu, dan efektivitas dan efisiensin ancaman kepailitan. uu dan oleh badan pengawas pasar modal untuk perusahaan efek..vi. akan dilakukan secara fleksibel yang artinya kemudian akan menoleransi suatu pelanggaran.ij,argumentasi pihak terkait bahwa berdasarkan alasan alasan yang diajukan pemohon, para pihak terkaitterdiri atas dua hal pokok yaitu, yang pertama berkaitan dengan:: dan argumentasi pihak terkait sebagai pembanding argumentasi pemohon. undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional memerintahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat harus diatur dengan undang undang. oleh karena itu pada tahun terbit undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan. berdasarkan undang undang bhp ini praktek penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama ptn yang telah memiliki otonomi (pt bumn) memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga bumn dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global. hal ini dimungkinkan karenaatas, penyelenggaraan pendidikan tinggi berbentuk badan hukum pendidikan. bahwa pasca putusan mahkamah konstitusi tentang pembatalan undang undang bhp, pendidikan tinggi mengalami masa transisi untuk menemukan model dan pola yang tepat dalam pelaksanaan fungsi pendidikan yang diemban. ketiadaan. aturan tentu akan menghambat fungsi pelaksanaan tersebut. padahal pelaksanaan pendidikan tidak boleh berhenti tengah ketidakpastian hukum. untuk itu, dibuatlah undang undang pendidikan tinggi yang dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. penyelenggaraan pendidikan tinggi menurut undang undang pendidikan tinggi akan dapat mencapai tujuan pendidikan tinggi dengan adanya otonomi yang diberikan, baik pada level akademik maupun non akademik. bahwa otonomi dalam bidang akademik berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan bagi kemanusiaan dan peradaban. untuk mencapai hal tersebut, ilmu yang dikembangkan harus didasari atas dalil dalil kebenaran bukan dalil untuk pembenaran. wilayah ilmu pengetahuan adalah wilayah yang memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. aka ranah ini diintervensi, apalagi menjadi alat indoktrinasi untuk mendukung kelangsungan suatu kepentingan, maka kehancuran yang akan dihasilkan dan bukan kemanfaatan. sedangkan untuk mewujudkan kebebasan akademik tersebut tidak dapat dilepaskan adanya kebebasan non akademik, sebab tanpa adanya kebebasan non akademik tak akan terwujud kebebasan akademik. bahwa otonomi pendidikan tinggi berupa kebebasan akademik dan non akademik dilaksanakan dengan memberi status dan kedudukan bagi institusi penyelenggara pendidikan tinggi sebagai ptn badan layanan umum atau ptn badan hukum. status dan kedudukan tersebut diletakkan pada manajemen pengelolaan. realisasi atas pemberian otonomi tersebut didasarkan atas kesanggupan dan kemampuan masing masing perguruan tinggi berdasarkan atas evaluasi bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan, karena status dan kedudukan tersebut harus dipandang secara fungsional bukan sebagai nomenklatur yang diseragamkan. argumentasi pihak terkait sebagai pembanding argumentasi pemohon. bahwa bentuk badan hukum pendidikan tidak melanggar kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan, tidak mempersul. sejak tahun upi memilih untuk ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara bumn) yang kemudian ditegaskan dalamdengan status badan hukum tersebut, keberadaan upi dalam fungsinya untuk menyelenggarakan tri dharma pt, sama sekali tidak mempersulit, serta kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan dapat berlangsung. justru upi telah berkembang sebagai perguruan tinggi yang memiliki peranan penting terutama dalam pengelolaan, penyelenggaraan, pembangunan, dan layanan pendidikan pada umumnya dan pendidikan guru indonesia pada khususnya. berikut ini adalah data dan fakta terkait dengan perkembangan dimaksud meliputi: meningkatnya akses pendidikan pada saat ditetapkan menjadi perguruan tinggi bumn, tahun upi hanya memiliki fasilitas gedung perkuliahan dengan luas m2. dengan otonomi pengelolaan yang dimiliki upi dalam kerangka bumn, berbagai upaya pengembangan telah dilakukan dengan berbagai mitra kerjasama. sehingga pada tahun fasilitas universitas telah berkembang menjadi fasilitas gedung perkuliahan dengan luas dengan kualitas yang berstandar internasional. pengembangan fasilitas pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam standar mutu penyelenggaraan pendidiluas akses pendidikan. pengembangan fasilitas ini telah memberikan kontribusi yang nyata pada peningkatan akses pendidikan. pada tahun jumlah keseluruhan mahasiswa upi orang, dan pada tahun berjumlah orang. peningkatan jumlah mahasiswa upi sangat diperlukan antaranya bagi pemenuhan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga terdidik lainnya indonesia. program peningkatan akses pendidikan dilakukan upi melalui penyediaan bantuan bagi mahasiswa tidak mampu. berbagai skema beasiswa telah disediakan upi, seperti: beasiswa bidik misi, bantuan bea siswa miskin, beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu (melalui baitulmal upi), beasiswa kemitraan, dan bantuan studi dari hasil usaha universitas. dengan program program tersebut setiap tahunnya upi telah membantu mahasiswa tidak mampu sebanyak mahasiswa. sejak upi menjadi bumn, selain tidak mempersulit akses sebagaimana tersebut atas juga tidak menjadikan biaya pendidikan menjadi mahal. sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan tinggi tidak terhalang. misalnya untuk biaya pendidikan upi masih termasuk rendah, sekalipun bila dibandingkan dengan ptn bukan bumn dan sampai sekarang biaya pendidikan ini masih terjangkau oleh kalangan menengah kebawah. data penghasilan orang tua mahasiswa upi menunjukan bahwa, sebagian besar penghasilan rendah yaitu: bawah juta per bulan yaitu sebanyak pada rentang juta rupiah perbulan sebanyak sedangkan yang berpenghasilan atas juta rupiah hanya sebanyak data ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang berasal dari orang tua mahasiswa yang berasal dari kalangan orang tua berpenghasilan rendah tetap memiliki akses untuk menjadi mahasiswa upi. kewenangan yang dimiliki upi memungkinkan menerima calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik walaupun berasal dari kalangan tidak mampu. dalam penyelenggaraan upi sebagai bumn peran negara masih tetap dominan melalui pemberian anggaran penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari apbn. total anggaran universokasi anggaran universitas dari apbn sejak tahun adalah sebagai berikut: tahun total anggaran ro. lokasi upon berdasarkan data tersebut atas, terbukti bahwa negara tetap memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan atas pendidikan, sesuai dengan uud sekalipun upi sebagai bumn. dan undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi mempertegas kewajiban negara untuk mendanai pendidikan tinggi. menyebutkan bahwa pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam apbn" dan menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam apbd". bentuk bentuk pemberian anggaran negara kepada perguruan tinggi diantaranya melalui pemberian dipa untuk gaji pegawai, operasional, dan investasi. selain itu, sejak tahun pemerintah telah mengalokasikan biaya operasional perguruan tinggi bot) kepada setiap perguruan tinggi negara. tatakelola universitas tatakelola universitas yang diselenggarakan secara otonom dalam kerangka bumn, telah menjadikan universitas mandiri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. universitas memiliki keleluasaan dalam menata organisasi, menata dan mengembangkan sdm, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan dalam pemanfaatan dan pemberdayaan aset dan fasilitas. kemandirian dalam pengelolaan dan penyelenggaraan universitas tersebut telah menjadikan upi lebih berkontribusi dalam mendukung tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangrangka bumn, upi memiliki organ penentu kebijakan yang terdiri atas unsur pemerintah, universitas, dan masyarakat yang disebut majelis wall amanat mwa). keberadaan mwa dalam upi bumn membedakan bumn dengan ptn biasa. keberadaan unsur masyarakat dalam keanggotaan mwa merupakan wujud partisipasi dan tingginya kontrol masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. sehingga good university governance perguruan tinggi badan hukum dapat diwujudkan. sebagai salah satu contoh fakta, dengan fungsi kontrol yang dimiliki mwa, terhadap pengelolaan keuangan universitas, laporan keuangan upi, lima kali berturut turut sejak tahun mendapat opini wajar tanpa pengecualian p). mutu penyelenggaraan pendidikan otonomi dan kemandirian yang dimiliki, sebagai wujud fungsi badan hukum, telah menjadikan upi sejajar dengan perguruan tinggi terkemuka indonesia dan dunia internasional. kesejajaran ini ditunjukkan oleh keberhasilan upi memenuhi standar penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan melalui program akreditasi, sertifikasi, dan perangkingan universitas sebagai berikut: sistem akreditasi, sertifikasi, keterangan dan perangkingan akreditasi institusi perguruan akreditasi tahun tinggi sertifikasi iso unit tahun sistem perangkingan star bintang dua tahun indonesia asia sistem perangkingan geometric jun sistem perangkingan telkom smart campus sca kera gahyrye011) perangkingan dikti tahun prodi bhs inggris terbaik program studi terbaik versi indonesia tahun international college university ranking indonesia dari icu) tahun untuk mempertahankan keberadaan dan peran upi sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas dalam mendukung pembangunan nasional maka peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum. penyelenggaraan upi sebagai badan hukum harus tetap ada. dalaundang undang tahun tentang pendidikan tinggi landasan hukum untuk kemandirian dan otonomi pengelolaan perguruan tinggi tercantum dalam dan dan undang undang tahun tentang pendidikan tinggi. berdasarkan hal tersebut atas maka, jika tersebut dicabut dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, akan memiliki konsekuensi: upi akan kehilangan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi secara mandiri dan otonom. hal ini menyebabkan upi berada dalam kondisi yang tidak menentu, sementara itu pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi tidak dapat ditunda. kesulitan dalam memenuhi tuntutan peraturan terutama peraturan terkait pengelolaan keuangan. munculnya kesulitan mempertajam perkembangan yang sudah dicapai saat memiliki otonomi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. kemampuan upi dan perguruan tinggi negeri badan hukum untuk menyediakan sarana prasarana yang memenuhi standar, mengelola dan menyelenggarakan universitas dengan prinsip good university governance, dan menjaga mutu dan layanan pendidikan, serta komitmen dan konsistensi pemerintah untuk terus memberikan alokasi dana bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi akan menjamin akses dan tidak menghalangi untuk memperoleh pendidikan, biaya pendidikan menjadi tidak mahal, dan tidak melanggar kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan. bahwa undang undang dikti tidak dapat dipersamakan dengan undang undang bhp mengingat bahwa hampir semua yang dijadikan dasar hukum oleh pemohon sebagai alasan bahwa bertentangan dengan uud adalah putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii yaitu yang memutuskan bahwa bhp tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. padahal menurut hemat pihak terkaidak dapat dipersamakan dengan bhp, dengan alasan sebagai berikut:pembukaan uud alinea keempat) pernyataan atas merupakannegara memiliki tanggung jawab yang sangat besar bidang pendidikan, yakni menjamin agar warga negaranya cerdas dan memperoleh akses pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, proses pencapaian tujuan negara ternyata tidak berjalan mulus. pada setiap masa dan setiap generasi, ada saja pihak pihak yang berusaha untuk menggagalkan niat luhur tersebut. soekarno pernah mengatakan perjuangan lebih mudah karena melawan penjajah. tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri . rupanya kalimat bijak tersebutlah yang sedang kita alami. pihak yang kita berikan amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembentukan sistem pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, saat ini justru membuat kebijakan yang membodohi kedepan bangsa indonesia dengan menghambat akses warga negara terhadap akses pendidikan tinggi, upaya penghambatan akses pendidikan tinggi dibuktikan dengan peristiwa lahirnya undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan (selanjutnya disebut bhp) pada tanggal desember namun syukuran, negeri ini masih memiliki punggawa punggawa yang menjaga tujuan luhur negara indonesia. tanggal maret telah membatalkan bhp: adapun beberapa pertimbangan membatalkan bhp tersebut adalah tidak adanya hubungan kausalitas fungsional antara bentuk sebuah badan pendidikan tinggi dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional. selain itu, penyeragaman bentuk dan pengaturan secara spesifik penyelenggaraan pendidikanhwa dalam pendidikan tinggi kata kata akuntabilitas hanya permainan kata kata yang tidak ada giginya, dan mengelabui, yang berujung pada toleransi terhadap pelanggaran dan sikap korupsi penyelenggara pendidikan. bahwa dalam ini bahwa menurut mahkamah konstitusi dalam poin putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii halaman yang tidak memberikan kebijakan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau tidak, bila terjadi pelanggaran,beberapa kewajiban yang diatur dalam bahkan tidak disertai sanksi ketika terjadinya pelanggaran. sebagai contoh, ini menyebutkan laporan tahunan yang harus dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas. namun, dalam yang mengatur tentang sanksi administrative dan yang mengatur ketentuan pidana tidak diatur tentang hal ini menegaskan akuntabilitas pendidikan tinggi hanya irasionalundang undangundang undang bhp menciptakan nomenklatur yang mengakibatkanundang undang bhp. bahwa dasar pembatalan undang undang bhp harus dilihat dalam putusan guo secara keseluruhan, yakni putusan pengujian undang undang bhp dan putusan pengujian undang undang sistem pendidikan nasional sebagai suatu kesatuan. mahkamah konstitusi dalam memutus pengujian undang undang sistem pendidikan nasional yang menjadi induk pengaturan undang undang bhp tidak membatalkan undang undang sistem pendidikan nasional, namun mahkamah konstitusi memberikan penafsiran "badan hukum pendidikan"undang undangundang undang pendidikan tinggi sebagaimana yang sedang diujikan oleh pemohon. otonomi yang diberikan oleh undang undang pendidikan tinggiyanan umum atau ptn badan hukum sesuai dengan kemampuan ptn tersebut. bahwa pembatalan undang undang bhp juga karena adanya anggapan bahwa pemerintah akan lepas tanggung jawab dalam hal keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi, hal ini jelas keliru karena dalam undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi secara tegasselain itu juga ditunjang oleh anggaran yang berasal dari pemerintah daerah yang ditegaskan dalamsementara dukungan dana pendidikan tinggi dari mahasiswa, masyarakat, dan dunia usaha hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan pendanaan perguruan tinggi. bentuk otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi menurut dan tidak melanggar hak atas pendidikan sehingga tidak bertentangan dengan uudpendidikan tingguntuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi, kebebasan akademik dan otonomi perguruan pendidikan tinggi merupakan hal yang penting. untuk menjamin terlaksananya otonomi perguruan tinggi, perguruan tinggi harus berstatus badan hukum sesuai dengan deklarasi para rektor rektor perguruan tinggi dunia lima ibukota peru) pada bulan oktober menyatakan pentingnya kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi deklarasi lima tentang academic freedom and autonomy higher education", mengemukakan beberapa butir prinsip dan substansi yang layak dicermati, yaitu: otonomi perguruan tinggi mengandung pengertian bahwa lembaga perguruan tinggi harus: seluruh anggota masyarakat akademik memiliki hak untuk menjalankan tugasnya. tanpa diskriminasi dan tanpa rasa takut akan adanya gangguan, larangan, atau represi dari mana , berdasarkan prinsip dan metode penelitian ilmiah yang universal. mereka juga berhak untuk mengsemua lembaga pendidikan tinggi wajib berupaya memenuhi hak hak ekonomi, sosial, kultural, dan politik dari masyarakat serta mencegah penyalahgunaan ilmu dan teknologi yang menyalahi hak hak tersebut. semua lembaga pendidikan tinggi harus aktif berperan serta dalam memecahkan masalah masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsanya dan harus kritis terhadap kondisi aktual, seperti represi politik dan pelanggaran hak hak asasi manusia. semua lembaga pendidikan tinggi harus memperkokoh solidaritas dengan lembaga lain yang serupa dan dengan anggota masyarakat akademik secara individual bilamana mereka menghadapi bencana atau tuntutan dari pihak lain. solidaritas tersebut bisa dalam wujud moral maupun material, yang mencakup juga para pengungsi serta penyediaan pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi para korban. semua lembaga pendidikan tinggi harus berusaha mencegah ketergantungan ilmu dan teknologi serta mengupayakan kemitraan yang setara dengan seluruh komunitas akademik dunia dalam pengembangan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. harus lebih digalakkan kerja sama akademik dalam skala internasional, melampaui batas batas regional, politik, dan batas batas penghambat lain. seluruh lembaga pendidikan tinggi harus menjamin partisipasi para mahasiswa dalam organisasi organisasi mereka, baik secara individual maupun kolektif, untuk menyampaikan pendapat atau opininya dalam setiap masalah yang berkala nasional maupun internasional. i. otonomi perguruan tinggi harus dilaksanakan dengan cara cara yang demokratis dalam wujud self government, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas akademik yang bersangku dharma, tidak akan tercapai tanpa otonomi non akademik yang meliputi organisasi, keuangan,independensi kekuasaan kehakiman. sebelum amandemen uud pengaturan tentang kekuasan kehakiman ditempatkan pada kondisi yang problematik. secara personalia hakim dituntut untuk mandiri dalam pengambilan putusan karena secara organisasi merupakan cabang kekuasaan yudikatif, akan tetapi secara administratif dan finansial hakim tersandera oleh cabang kekuasaan eksekutif. hal tersebut merupakan celah intervensi atas independensi kekuasaan kehakiman. demikian halnya dengan lembaga pendidikan tinggi, selama ini institusi pendidikan tinggi dipercaya dalam memproduksi dan sebagai sumber pengetahuan. dengan keorganisasian yang tidak mandiri, maka bagaimana kemandirian akademik dapat diperoleh, bilamana personalia dalamnya menjadi tersandera hal hal yang bersifat teknis dan finansial karena ketidakmandirian non akademik. dalam hal keuangan, bila pengelolaan tidak mempunyai kemandirian, maka akan banyak agenda akademik yang akan tersendat. dalam hal pendanaan yang dibutuhkan adalah aturan pengelolaan yang tegas danarengi dengan otonomi non akademik. bahwa pemberian otonomi non akademik memang keuangan, menjadi pertimbangan untuk memberikan pilihan status kedudukan perguruan tinggi sebagaimekanisme inilah yang menjadi pembeda prinsipil antara dan bhp. dalam bhp yang ditekankan adalah nomenklatur (bentuknya) terlebih dahulu, sehingga tantimbangkan kesiapan penyelenggara pendidikan, karena semua institusi harus menjadi bhp. dalam penyebutan ptn depan kata "badan layanan umum" dan "badan hukum" dimaksudkan sebagai opsi kepada pendidikan tinggi untuk memilih, sejauh mana pemilihan itu rasional dilihat dari kesiapan berdasarkan evaluasi menteri. bahwaaturan ini bahkan mengamanatkan tugas ptn badan hukum oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat, artinyameskipuntujuan pendidikan, tetapi hal ini tidak berarti bahwa uud melarang adanya otonomi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi. uud nri juga tidak mengatur teknis penyelenggaraan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan. pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur oleh undangundang sebagai penjabaran dari uud nri karena itu menetapkan otonomi sebab cara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. bahwa konsep pemisahan kekayaan negara tidak akan menghambat kegiatan pendidikan dalam institusi pendidikan tinggi bahwa argumentasi yang menyatakan pemisahan dan pengelolaan kekayaan bertentangan dengan konstitusi karena dianalogikan dengan bhp, adalah, tidak sesuai dengan konteks dalam bhp hal tersebut diadakan karena yang mendirikan bhp adalah pemerintah dan pemerintah daerah. dengan ketentuan tersebut, maka setiap instansi pendidikan diharuskan menjadi bhp atau bhp, sehingga membutuhkan peraturan, baik peraturan pemerintah dan pemerintah daerah. dalam masing masing pembuatan aturan tersebut membutuhkan biaya, begengan pemisahan kekayaan yang serentak dengan batasan waktu enam tahun, maka akan sangat berat untuk dilaksanakan. belum lagi. biaya sosial yang timbul, tentu saja kegagalan yang diperkirakan akan terjadi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. dalam pemisahan kekayaan untuk menjadi ptn badan hukum dilaksanakan demi menjamin kebebasan (otonomi) kampus. pelaksanaannya lebih karena kesiapan bukan penyeragaman, hal ini tentu akan lebih meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan amanah pancasila dan uud bahwa dalam hal pelibatan elemen lain luar pemerintah, maka para pihak terkait mengutip pendapat mahkamah konstitusi pada putusan nomor puu vii yang pada halaman menyatakan,untuk itu, memajukan pendidikan perlu adanya peran aktif unsur luar pemerintah. terlebih dalam .faktor pendanaan, dengan peran aktif tersebut akan. tercukupi anggaran yang dibutuhkan. sedangkan untuk kekhawatiran mengenai profit oriented, maka lagi lagi hal tersebut dapat ditepis bahwa semua kegiatan pendidikan dilarang untuk memiliki tujuan tersebut. bahwa dalam hal pinjaman yang tanpa bunga atau yang disebut sebagai pinjaman lunak, para pihak terkait menganggap hal ini merupakan persoalan yang dilewati. seharusnya negara tidak membebankan hurakyatnya. dalam pandangan mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu vii ditegaskan bahwa pertanggungjawaban negara adalah membiayai sekurangkurangnya dari apbn dan apel untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, artinya bahwa dalam perspektif anggaran, pendidikan menduduki prioritas utama untuk dipenuhi. sayangnya, melihat berbagai faktor, jumlah tersebut masih tidak cukup untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. upi sebagai salah satu penyelenggara pendidikan pun juga tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan tersebut. hal ini menurut para pihak terkait, harus dicarikan solusi yang tepat tengah dilema tersebut, yang tentunya menguntungkan anak bangsa sebagai generasi yang harus diceraikan oleh negara. bahwa selain hal yang disebutkan atas, dalam pemberian akses pendidikan perlu disoroti soal penjaringan mahasiswa. hal tersebut dapat dijelaskan bahwa apapun bentuk seleksi yang dilakukan telahtentunya, bilamana ditemukan pelanggaran, hal tersebut dapat dikenai sanksi bagi penyelenggara seleksi yang dilakukan secara nasional yang pada intinya seleksi tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersil. bahwa untuk memberikan akses pendidikan sebesar besarnya,"standar" dan "tolok ukur"it berdasarkan uraian tersebut atasv, universitas indonesia upi) mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt.iv sampai dengan bukti pt.iv sebagai berikut: bukti pt.iv fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama: prof. dr. sunarko martadinata: prof. dr. ir. ginanjar k.: dr. syihabuddin: dan prof. dr. idrus affandi, s.h.: bukti pt.iv fotokopi ktp atas nama: prof. dr. amirudin, ridwan purnama, s.h.,m. si.:, drs. jadi riyadi, si.: dan agus setiabudi, bukti pt.iv fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti pt.iv fotokopi undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi: bukti pt.iv fotokop: bukti pt.iv fotokopinggarnya hak atas pendidikan bahwa undang undang dasar telah mengatur hak atas pendidikan antara lain: alinea pembukaan preambule) uud: bukti pt.iv fotokopi ketetapan majelis wali amanat universitas pendidikan indonesia nomor tap mwa upi tentang pengesahan perubahan anggaran rumah tangga universitas pendidikan indonesia, bukti pt.iv fotokopi keputusan majelis wali amanat universitas pendidikan indonesia nomor kep mwa upi tentang pemberhentian dan penetapan rektor universitas pendidikan indonesia masa bakti bukti pt.iv fotokopi keputusan menteri pendidikan nasional nomor mpn.a4 kp tentang pengangkatan anggota majelis wali amanat universitas pendidikan indonesia periode tahun bukti pt.iv fotokopi keputusan rektor universitas pendidikan indonesia nomor h40 kl tentang pengangkatan ketua dan sekretaris dewan guru besar universitas pendidikan indonesia, bukti pt.iv fotokopi, bukti pt.iv fotokopi: peraturan menteri dan tentang perguruan tinggi dan pendidikan guru ppg), keputusan presiden nomor tahu, keputusan presiden nomor tahu: statuta universitas pendidikan indonesiberdasarkan keputusan mendikan nomor tertanggal oktober selain itu, pihak terkait iv, upi mengajukan seorang ahli prof. dr. bagi manan, s.h.,m.cl. yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut: prof. dr. bagi manan, s.h.,m.cl. dalam permohonan terdapat (dua) persoalan hukum (legal issues), yaitu: otonomi lembaga pendidikan tinggi: bentuk badan hukum dari penyelenggara pendidikan tinggi. menurut ahli, frasa diurus langsung oleh negara atau pemerintah merupakan padanan bahasa belanda beheerd yang berarti bukan dimiliki yang lazim dipadankan dengan eigendom . secara konseptual filosofis alm. prof. soepomo dalam persidangan bucki tahun mengatakan negara indonesia merdeka yang akan dibentuk adalah sebuah negara pengurus. hal ini sebagai perwujudan dasar negara pengurus yang nampak dalam uud yang menggunakan sebutan dikuasai negara, bukan dimiliki negara: dengan demikian, menurut konsep uud tidak dikenal kepemilikan atau milik negara (staatsbedrijven), melainkan negara hanya menguasai sebagai pengurus, yakni sebagai striker. ahli menggunakan sebutan diurus langsung oleh negara yang berarti pendidikan, khususnya pengajaran, sebagai salah satu sarana mencerdaskan bangsa. selain menjadi tanggung jawab negara, pendidikan harus diurus oleh negara, namun ada yang diurus secara langsung maupun tidak langsung. dalam konteks ini, pendidikan yang diurus tidak langsung adalah badan badan penyelenggara pendidikan c.g. pengajaran yang diselenggarakan masyarakat. walaupun diselenggarakan masyarakat negara, tetap ikut mengurus secara tidak langsung dalam bentuk mengatur, mengarahkan, membantu, dan cara lain lain untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan: pada dasarnya pemohon mendalilkan pranata otonomi dan bentuk badan hukum perguruan tinggi yang diurus langsung oleh negara sebagaimana diatur bertentangan dengan uud karena undang undang tersebut harus dinyatakan tidak sah atau sekurang kurangnya tidak memiliki kekuatan mengikat, khususnya yang mengatur otonomi dan badan hukum. otonomi dalam pemerintahan adalah wewenang atau hak suatu merintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sendiri secara mandiri urusan rumah tangga pemerintahan tertentu atau sebagaian urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan, pengakuan, atau dengan sengaja membiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah dengan pengawasan dari satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu pemerintah pusat atau yang bertindak atas nama pemerintah pusat, otonomi adalah wewenang atau hak mengatur dan mengurus sendiri secara mandiri urusan rumah tangga pemerintahan yang diserahkan, diakui, atau dibiarkan oleh satuan pemerintah yang lebih tinggi sebagai urusan rumah tangga daerah atau rumah tangga satuan otonomi. otonomi mengandung makna kemandirian atau self standigheid, dan bukan suatu susunan yang merdeka yang bebas berdaulat. otonomi merupakan merupakan satu kesatuan dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu negara, secara lebih spesifik, otonomi adalah sub sistem dari satu negara kesatuan. dalam negara kesatuan, otonomi adalah bagian integral dari negara kesatuan. pelaksanaan otonomi senantiasa dalam pengawasan dari satuan pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah yang bertindak atas nama pemerintah pusat. tidak ada otonomi tanpa pengawasan (geen autonomy zonder toezicht otonomi without supervision) provinsi, kabupaten, kota atau desa. otonomi fungsional adalah ekonomi untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan tertentu. belanda, otonomi fungsional mengandung makna mengatur dan mengurus persoalan perusahaan dan permasalahan lainnya, amerika serikat, otonomi fungsional dijalankan dari berbagai badan independent seperti dea. bidang pendidikan, dikenal satuan otonomi fungsional yang disebut school district amerika, pada masa hindia belanda diatur pula masalah pengairan otonom, seperti pengairan gajah mungkur jawa tengah. negara indonesia mengakui dan membiarkan sistem subak bali sebagai otonomi fungsional bidang pengairan yang mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiribagi (dua), yaitu badan hukum kepercayaan dan badan hukum publik. negara belanda, ada tiga bentuk badan hukum, yakni badan hukum perdata, badan hukum publik, dan badan hukum khusus untuk gereja, pada masa hindia belanda, yang dikenal pula indonesia. terdapat badan hukum publik tanpa penyertaan modal negara atau pemerintah. namun demikian, badan hukum tersebut dinamakan badan hukum publik karena merupakan badan pemerintahan yang menjalankan fungsi fungsi atau tugas tugas pemerintahan, yang diberi status sebagai badan hukum serta memiliki kemandirian: penataan modal negara dapat dilakukan pada badan hukum kepercayaan. badan hukum publik tidak dibentuk berdasarkan perjanjian, melainkan dibentuk berdasarkan undang undang. badan badan pemerintah ini berstatus sebagai badan hukum publik, yang dapat bersifat tutorial atau fungsional. negara sebagai bentuk dan susunan organisasi, provinsi, kabupaten kota, adalah badan hukum publik yang disebabkan teritorial: negara dapat juga membentuk badan hukum publik yang bersifat fungsional, seperti school district amerika serikat atau belanda. hal serupa dapat juga dilakukan setiap negara, termasuk indonesia, membedakan antara otonomi akademik dan otonomi pengelolaan (non akademik). otonomi akademik tidak lain adalah otonomi yang berkaitan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga akademik, yakni fungsi memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan. otonomi pengelolaan berkenaan dengan kedudukan perguruan tinggi sebagai badan hukum atau berkaitan dengan susunan organisasi perguruan tinggi, menurut ahli, pengaturan dalam undang undang memberi bentuk hukum atau normalisasi keadaan yang sudah semestinya. mengatur otonomi perguruan tinggi dan memberikan status sebagai badan hukum, baik akademik maupun pengelolaan, bukanlah suatu bentuk penciptaan atau, melainkan pengakuan secara hukum terhadap sesuatu yang sudah semestinya ada, menyangkut otonomi akademik, jaminan, perlindungan kebebasan ilmiah, dan kebebasan mimbar akademik merupakan wujud kemandirian. otonomi akademik merupakan ciri suatu lembaga akademik perguruan tinggi. dengan demikian, otonomi akademik merupakan alamiah fungsi perguruan tinggi sebagai penyelenggarangkut otonomi pengelolaan atau otonomi kelembagaan, sejak dahulu perguruan tinggi membuat aturan aturan rumah tangga sendiri sebagai wujud otonomi bidang pengaturan, seperti peraturan peraturan senat, universitas, dan lain lain, menyangkut fungsi pengelolaan, salah satu kemandirian otonomi yang menjadi tradisi, yaitu pengelolaan bidang keuangan. perguruan tinggi menerima dan menetapkan sendiri berbagai macam pungutan terhadap mahasiswa dan mempergunakan secara langsung tanpa terlebih dahulu disetorkan kepada negara atau kas negara, dalam sejarah otonomi, kemandirian membelanjakan sendiri keuangan merupakan pengertian dasar otonomi. hakikat otonomi adalah membelanjakan sendiri. salah satu persoalan otonomi adalah tarik menarik antara kecenderungan sentralisasi dengan kecenderungan desentralisasi. tarik menarik ini senantiasa menimbulkan mention atau spanning hubungan antara pusat dan satuan otonomi. kecenderungan sentralisasi tidak hanya melalui penata pengawasan, tetapi juga melalui bentuk campur tangan terhadap otonomi. dalam keadaan demikian, satuan otonomi akan menunjukkan ketidakberdayaan, makin kuat kecenderungan sentralisasi, makin lemah otonomi. begitu pula sebaliknya, otonomi dijalankan secara berlebihan seolah olah menjadi satuan merdeka lepas dari ikatan kesatuan negara yang menang otonomi. hal ini tidak boleh terjadi. untuk menjamin agar otonomi tetap dijalankan dan dikembangkan dengan sehat, perlu pengaturan untuk mengatur tata hubungan yang harmonis dan berimbang antara otonomi dan satuan pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga perlu diatur dengan undang undang, dari uraian atas tidak benar otonomi perguruan tinggi bertentangan dengan uud pertama, otonomi bukanlah sebuah kebebasan yang lepas dari satuan kenegaraan. kedua, pelaksanaan urusan rumah tangga otonomi tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan kebijakan satuan pemerintahan yang lebih tinggi. ketiga, dalam otonomi melekat pengawasan dari satuan pemerintah yang lebih tinggi. keempat, pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara dapat sewaktu waktu mengurangi, mencabut, atau menambah urusan rumah tangga negara ini. benarkah otonomi akan menyebabkan biaya pendidikan mahal? secara filosofis, otonomi justru untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanterhadap publik, mengenai kemungkinan mahalnya pendidikan. pertama, sistem pengawasan. kedua, anggaran biaya negara yang langsung oleh negara. ketiga, berbagai skema sistem undangan, sistem sistem mahasiswa undangan, skema untuk calon mahasiswa yang kurang mampu, atau pinjaman belajar yang akan bayar setelah bekerja atau skema beasiswa. keempat, negara c.g. pemerintah pusat bersama sama perguruan tinggi menempatkan biaya yang dapat dipungut dari mahasiswa: provinsi kabupaten kota sebagai satuan otonomi teritorial adalah badan hukum, sehingga badan hukum merupakan suatu yang merekat pada satuan otonomi atau satuan yang punya hak otonomi. agar satuan otonomi mengelola sendiri urusan rumah tangga otonomi dan dapat bertindak depan hukum sebagai subyek hukum,oleh karenanya perlu diberi status badan hukum, badan hukum perguruan tinggi negeri adalah badan hukum publik, selain karena tetap menjalankan fungsi pemerintahan, juga tetap merupakan bagian atau unsur penyelenggara pemerintahan, jadi bukan sesuatu luarnya. memberikan status badan hukum pada perguruan tinggi tertentu merupakan cara mewujudkan otonomi akademik, yang memberikan keleluasaan untuk bertindak sendiri dalam batas batas yang ditentukan negara atau pemerintah. seperti halnya daerah otonom, badan hukum perguruan tinggi tidak terpisah dari kekuasaan, sehingga tetap dalam kontrol sehingga wajib melaksanakan segala fungsi pemerintahan bidang pendidikan: menurut ahli, badan hukum perguruan tinggi tidak bertentangan dengan uud negara c.g. pemerintah memiliki wewenang dan kebebasan mengatur dalam mengurus tata kelola pemerintahan, sebagaimana halnya negara c.g. pemerintah memiliki wewenang dan kebebasan mengatur tata kelola fungsi fungsi pemerintahan yang lain: negara c.g. pemerintah memang bertanggung jawab, mencerdaskan bangsa, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi. namun demikian, uud tidak menentukan tata cara mewujudkan tujuan dan tanggung jawab tersebut. bahkan uud tidak melarang upaya mencerdaskan bangsa dilakukan sendiri oleh masyarakat. selain itu, uud sebagai konstitusi bukanlah aturan hukum yang tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan masa. dasar daya hidup sebuah konstitusi, sebagai the living .constitution, hanya dapat bertahan apabila terus diisi untuk merespon perkembangan barjuga berpendapat bahwa pemberian status badan hukum pada perguruan tinggi tertentu tidak menghilangkan tanggung jawab negara atau pemerintah terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan, status badan hukum c.g. badan hukum publik tetap menempatkan perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai unsur pemerintah. status badan hukum merupakan salah satu cara mewujudkan otonomi perguruan tinggi. pemerintah tetap berkewajiban menopang perguruan tinggi yang bersangkutan bidang keuangan, baik sebagai bagian langsung anggaran belanja negara atau melalui tugas tugas pembantuan, atau melalui grant, block grant, atau specific grant, yang lazim dalam penyelenggaraan pemerintahan otonomi. status badan hukum perguruan tinggi tertentu tidak meniadakan pengawasan negara c.g pemerintah, baik atas dasar hubungan otonomi maupun sebagai penanggung jawab tertinggi pendidikan, i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait institut teknologi bandung itb), menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamahkewenangan mahkamah konstitusi bahw, kedudukan dan kepentingan hukum:iib yang merupakan perguruan tinggi badan hukum milik negara peraturan pemerintah nomor tahun dan kemudian menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah peraturan presiden nomor tahun berdasarkan huruf telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum ptn bh) bahwa itbbahwa itb sebagai ptn merupakan sebuah subjek hukum badan (recht persoon) berupa badan hukum, yang mana suatu subjek hukum dapat dibebani hak dan kewajiban atau memiliki hak dan kewajiban hukum (recht plight), serta dapat dipersamakan dengan subjek hukum orang (naturliikpersoon): bahwa itb sebagai subyek hukum badan (rechtpersoon) memiliki hubungan sebab akibat (causaitbitbihak terkait dapat diberikan hak hak yang sama dengan pemohon dalam persida. mahkamah memandang hanya usaha dalam skala kecil yang dapat dimasuki oleh institusi pendidikan karena usaha skala besar yang padat modal dan teknologi telah menjadi lahan perusahaan besar. hal ini akan membuat institusi pendidikan menjadikan pungutan dari peserta didik sebagai sumber pemasukan utama, yang pada akhirnya akan membebani peserta didialasan alasan para pemohon dengan diterapkatas alasan pemohon otonomi perguruan tinggi dalam sama dengan otonomi perguruan tinggi dalam undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan bhp) yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang memutuskan bahwa bhp tidak memiliki kekuatan hukum mengikatmentaati putusan tersebut, maka menggunakan istilah perguruan tinggi negeri badan hukum ptn badan hukum) yang berarti bahwa perguruan tinggi tersebut tetap merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh negara, namun dalam penyelenggaraannya diberi status sebagai badan yang memiliki karakteristik sebagai badan hukum. karakteristik ptndiatur dalam yang menyebutkan bahwadan menutup program studi. selanjutnya,.mengutamakan otonomi perguruan tinggi yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan bung hatta, dalam ratio dies universitas indonesia tentang tanggung jawab moril kaum intelegensi' menyata": raison d'etre" d, dengan demikian, tidak benar bahwa pengutamaan otonomi perguruan tinggi tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan tinggi, melainkan justru sebaliknya mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran, sebagai pengalaman dan fakta, pada saat berstatus sebagai ptn perguruan tinggi negeri) itb menjalankan program studi (prodi) yang dikelompokkan dalam fakultas. kemudian selama menjalani status perguruan tinggi badan hukum milik negara, sesuai dengan peraturan pemerintah tahun tentang penetapan institut teknologi bandung sebagai badan hukum milik negara, itb telah membuka fakultas dan sekolah serta program studi baru yang jumlahnya menjadi sebanyak fakultas dan sekolah serta program studi baik program sarjana maupun pasca sarjana. hal ini merupakan bagian tanggung jawab itb sebagai perguruan tinggi otonom dalam menjawab permasalahan bangsa, dimana program program studi baru ini dibuka dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang memerlukan solusi keilmuan pada saat ini dan masa yang akan datang. demikian pula, otonomi pendidikan tinggi bagi itb melalui status bumn telah menghantarkan itb sebagai perguruan tinggi negeri yang telah meningkatkan citra dan nama baik bangsa tataran pergaulan internasional. selain itu, saat ini berdasarkan "tracer study" yang dilakukan oleh itb, dalam kondisi sebagai bumn, waktu tunggu para lulusan untuk memasuki lapangan kerja adalah rata rata bulan. hal ini menunjukkan banyak kontribusi itb sebagai ptn bumn yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas, termasuk cepatnya tingkat penyerapan lulusan lapangan kerja, pengalaman telah menunjukkan bahwa itb sebagai bumn telah turut meningkatkan citra dan nama baik bangsa indonesia dalam pergaulan internasional. hal ini dapat dilihat dari akreditasi internasional, reputasi perguruan tinggi, produktivitas riset yang terekam pada mengindeks sitasi internasional. akreditasi nasional dan internasional itb secara institusi telah mendapat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi ban pt) dengan nilai demikian pula, dari program studi yang telah diakreditasi oleh ban pt, diantaranya mendapat akreditasmendapat akreditasi pada tahun dua program studi itb meraih akreditasi internasional dari accreditation board for engineering and technology aset) yang merupakan badan akreditasi independen terkemuka amerika serikat as). program studi yang mendapatkan akreditasi dari aset adalah program studi teknik elektro dan program studi teknik kelautan: pada pertengahan agustus kembali itb meraih akreditasi internasional untuk dua program studi yaitu program studi teknik kimia dan program studi teknik fisika. kini itb telah memiliki empat program studi yang terakreditasi secara internasional dari amerika serikat, mana itb merupakan satu satunya perguruan tinggi negeri indonesia yang memiliki akreditasi secara internasional dari aset. dengan diraihnya akreditasi aset merupakan jaminan bagi para calon mahasiswa dan orang tua untuk memilih institusi pendidikan yang berkualitas baik secara nasional maupun internasional, masih pada tahun program studi manajemen itb telah mendapatkan akreditasi internasional dari lembaga pemeringkat dunia best the alliance business education and scholarship for tomorrow). kemudian program studi sarjana arsitektur, telah mendapatkan akreditasi internasional dari the korean architectural accrediting board kab). selain itu, masih pada tahun program studi kimia telah mendapatkan akreditasi internasional dari royal society chemistry inggris, sebuah lembaga akreditasi yang memiliki reputasi inggris, adanya akreditasi ini juga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya para pengguna lulusan itb. hal ini secara langsung dan tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa. peserta didik itb memiliki standar profesional kerja yang dapat disamakan dengan lulusan luar negeri yang terakreditasi internasional. dengan demikian perusahaan penerima lulusan itb dapat lebih yakin terhadap itb. demikian pula, pencapaian prestasi internasional ini telah membawa nama bangsa indonesia dalam percaturan ilmu pengetahuan dunia internasional: reputasi berdasarkan pemeringkat universitas dunia adanya otonomi perguruan tinggi (akademik dan non akademik) memberi keleluasaan kepada itb untuk meningkatkan kinerjanya segala. bidang (termasuk peningkatan peralatan, sistem informasi dsb) yang kemudian berdampak pada peningkatan mutu proses pendidikan, penelitian, dan pengabasyarakat. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat membuat naiknya reputasi itb kancah dunia. berdasarkan tingkat kepopuleran perguruan tinggi dunia maya, dengan jumlah sampel institusi perguruan tinggi oleh 4icu.org untuk tahun itb masih menjadi perguruan tinggi terpopuler indonesia. hingga pertengahan juli itb menempati peringkat ke lingkup asia, dan peringkat ke dunia (satu satunya yang mewakili indonesia dalam top colleges and universities the world), sedangkan menurut penilaian lembaga pemeringkatan perguruan tinggi asal inggris tahun the as, itb menempati peringkat dunia dalam bidang teknik dan teknologi informasi, satu satunya perguruan tinggi indonesia yang mampu masuk dalam besar pemeringkatan dunia. peringkat pertama sendiri diduduki oleh mit usa, dari tahun hingga saat ini, khusus untuk bidang engineering technology dan natural sciences, itb menempati peringkat pertama indonesia dan satu satunya kampus indonesia yang memperoleh "bintang empat" dari world university rankings: sejak tahun sampai asian university rankings bidang engineering technology memberikan itb peringkat antara ke s.d. asia dan peringkat pertama indonesia, sementara bidang natural sciences itb menempati antara peringkat ke s.d. asia dan peringkat pertama indonesia, publikasi terekam mengindeks sitasi internasional salah satu dampak dari otonomi ptn adalah "adanya kebebasan (secara bertanggung jawab) dalam penetapan insentif bagi dosen termasuk kelengkapan sarana dan prasarana (perpustakaan, laboratorium dsb). akibatnya dosen menjadi lebih produktif dan fokus dalam menjalankan tugasnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. salah satu dampak fokus dosen dalam penelitian adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas keluaran riset itb: produktivitas dan kualitas keluaran riset itb sebagaimana terekam pada mengindeks sitasi internasional scotus mencatat perkembangan sangat pesat sejak berstatus sebagai bumn. hal ini ditunjukkan dengan dokumen publikasi itb yang tercatat scotus pada tahun sebanyak dan pada tahun menjadi (tertinggi indonesia) atau dengan kata lain selama periomn terjadi peningkatan sebesar suatu peningkatan yang sangat fantastis, dalam hal pembinaan sumber daya manusia, dari sejumlah dosen, institut teknologi bandung hingga saat ini telah memiliki guru besar dan doktor. karya karya penelitian, publikasi dan akreditasi yang diuraikan atas merupakan hasil karya para dosen itb yang menjalankan otonomi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada itb bumn: hal atas merupakan pencapaian itb sebagai perguruan tinggi otonom dan telah mengangkat nama bangsa indonesia dalam percaturan ilmu pengetahuan dunia, menyejajarkan aspek akademik dan aspek non akademik uud mengamanatkan bahwapencapaian kualitas pendidikan tinggi memerlukan prasyarat bukan hanya aspek akademik namun juga aspek non akademik termasuk dalamnya atmosfer akademik. sebagai analogi, putusan mahkamah agung tahun tentang ujian nasional bagi pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa ujian nasional dilarang sebelum sarana dan prasarana sekolah telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan. hal ini menunjukkan bahwa aspek non akademik (sarana prasarana, tata kelola, kemahasiswaan dan keuangan) merupakan prasyarat (condition sine gua non) agar aspek akademik dapat diselenggarakan sesuai dengan tujuan pendidikan (dalam hal ini tujuan pendidikan tinggi). tidak mungkin proses pembelajaran suatu mata kuliah perguruan tinggi yang mensyaratkan keberadaan laboratorium, diselenggarakan tanpa laboratorium. oleh karena itu, aspek non akademik sebagai prasyarat terselenggaranya aspek akademik memiliki kedudukan yang sejajar dengan aspek akademik: berdasarkan pengalaman yang telah dijalani oleh itb bumn, aspek non akademik menjadi perhatian yang sama besama dengan aspek akademik, antara lain adalah aspek kesejahteraan. hal ini difasilitasi dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penetapan itb sebagai bumn bahwa:ses belajar mengajar". salah satu komponen kesejahteraan mahasiswa adalah beasiswa. penyediaan beasiswa kepada para mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi maupun kepada para mahasiswa yang berprestasi merupakan faktor penentu tingkat keberhasilan para mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademiknya. dalam (lima) tahun terakhir, jumlah beasiswa yang disediakan oleh itb meningkat terus. hal ini ditunjukkan dengan jumlah penerima beasiswa yang meningkat dari penerima beasiswa pada tahun dari populasi mahasiswa sl) menjadi penerima beasiswa pada tahun dari populasi mahasiswa s1). fakta ini menunjukkan bahwa aspek akademik dan non akademik memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjalankan proses kegiatan pendidikan, dari fakta yang ada, sampai tahun untuk para mahasiswa program sarjana, hanya yang membayar penuh biaya pendidikan, selebihnya adalah dibebaskan sepenuhnya dari biaya pendidikan dan mendapatkan beasiswa itb untuk tidak membayar secara penuh biaya pendidikan, dalam hal menjalankan kebijakan pemerintah, itb telah menerima sebanyak mahasiswa penerima beasiswa didik misi atau sekitar dari daya tampung penerimaan per angkatan mahasiswa sarjana (sebesar mahasiswa). angka ini sudah lebih besar dari angka (kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu). selain beasiswa bidik misi, itb telah menyediakan fasilitas keringanan pembayaran biaya pendidikan: seperti berulang kali disampaikan perguruan tinggi bermutu, maju, dan kuat dapat diwujudkan jika mempunyai otonomi akademik dan otonomi manajemen dalam pengelolaannya, khususnya dalam aspek: tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan pegawai: pengelolaan aset (sarana dan prasarana), dan pengelolaan keuangan dengan cara yang fleksibel. kewenangan untukuntuk kepentingan kemajuannya secara cepat. pihak eksternal kewenangan kedua adalah kewenangan untuk menerapkan secara penuh sistem merit kepadagawai. pegawai yang berprestasi atau bekerja dengan baik harus mendapat penghargaan (insentif) yang lebih daripada mereka yang tidak berprestasi. kewenangan untuk menerima dan memberhentikan pegawai ini perlu dimiliki secara langsung oleh pimpinan perguruan tinggi.dilakukan dalam suasana dan tradisi akademik perguruan tinggi, bukan sebagai ikatan kerja antara majikan dan karyawansama:.unit yang melaksanakan fungsi akuntabil(otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dalam permohonan guo) dikarenakan akademik . ketidakpastian sumber dana bhp hanya akan membebani peserta didik dengan biaya kuliah tinggi. karena institusi pendidikan menjadikan iuran dari peserta didik sebagai sumber pemasukan utama. ketiga hal tersebut bertentangan dengan dan uud sebab dengan kondisi yang demikian maka peserta didik tidak dapat memilih secara bebas untuk mengembangkan dirinya yang salah satunya dapat dilakukan dengan melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dikarenakan dibatasi oleh kemampuan pemenuhan biaya studi. peserta didik hanya akan memilih jenjang pendidikan yang sesuai dengan besaran biaya yang dimiliki nya orang tua nya. dengan demikian mencerdaskan anak bangsa melalui institusi pendidikan tinggi hanya akan dinikmati oleh mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih kaya . pada akhirnya pemenuhan hak atas pendidikan dari anak bangsa akan dilanggarransparansi, samping unit: pengalaman menunjukkan bahwa kelancaran kegiatan akademik para mahasiswa sangat didukung oleh kelancaran kegiatan non akademik, uud tidak mengharuskanud tidak mengharuskan, tetapi juga tidak melarang,. suatu undang undang yang bahubungan dengan hal itu, negara ini memerlukan perguruan tinggi yang menjamin tercapainya kualitas bangsa yang baik, maju, dan kuat. semua bangsa yang besar dan maju memerlukan sistem pendidikan yang kuat. kita memerlukan ribuan pemimpin untuk kabupaten kota, provinsi, pemerintah pusat, lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya, yang memerlukan intelektual berkarakter dengan idealisme, nasionalisme, dan naluri yang tinggi untuk. untuk keunggulan dan kemandirian bangsa dan negara indonesia: baik kitabperdata staatsblad maupun keuangbentuk sebagai badan hukum sendiri. berbagai opsi telah dikajimilik negara dengan tanggungjawab penuh negara merupakan bentuk yang dinilai paling tepat dr. mr. soepomo, perancang uud pada kongres nasional pendidikan surakarta agustus antara lain menyatakan bahwa function (kedudukan dan kewajiban) perguruan tinggi (universitet) indonesia akan sama dengan functieuniversiteijika prof, pemisahan kekayaan negara sebagai kekayaan ptn badan hukum merupakan wujud dari liberalisasi pendidikan tak kurang dari sepuluh tahun itb sebagai bumn yang otonom dan nirlaba telah membuktikan bahwa laporan keuangan itb yang meliputi neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan aktiva bersih yang akuntabel: masa yang lalu, selama bertahun tahun dalam bentuk ptn, tidak ada ptn yang berani diaudit oleh auditor publik independen. tapi sejak itb berubah status dari ptn itb bumn, semangat mengatur diri untuk menuju institusi gcg goorporate governance) terus terpacu, sehingga laporan keuangan itb mulai tahun berani diaudit oleh akuntan publik independen, walaupun hasilnya masih disclaimer, dan itu berlangsung sampai laporan keuangan tahun namun walaupun demikian hasil ini tidak menyurutkan semangat pengelola itb bumn untuk tetap semangat menuju institusi yang akuntabel khususnya dari segi keuangan, hasil jerih payah dengan dukungan semangat bumn, laporan keuangan itb bumn tahun mendapat opini, wajar dengan pengecualian wdp), dan sejak laporan keuangan tahun sampai dengan opininya adalah wajar tanpa pengecualian wtp), dan ini adalah suatu gambaran bahwa itb bumn bukan suatu lembaga pendidikan yang liberal sebagaimana dituduhkan oleh pemohon, akuntabilitas laporan keuangan itb tersebut membuktikan bahwa tantangan utama yang dihadapi itb sebagai perguruan tinggi nirlaba, yaitu membangun dan menegakkan sistem manajemen dan informasi keuangan, serta berbagai upaya pengawasan internal, budaya akuntabel institusional dan pengembangan sdm yang diperlukan secara bertahap telah menunjukkan keberhasilan: hasil audit ungualified wtp) tersebut telah diumumkan domain public dan dilaporkan kepada mendikbud dan menteri lain yang berkepentingan: oleh karena itu sebagai ptn badan hukum yang nirlaba dan dengan pengalaman itb memperoleh hasil audit yang ungualified (wtp) menunjukkan bahwa itb sebagai ptn badan hukum merupakan suatu perguruan tinggi yang akuntabel, dimana setiap kegiatan dan penganggaran maupun pendanaan dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada publik: tidak mungkin itb badan hukum dikatakan sebagai perwujudan dari liberalisasi pendidikan tinggi: dalam hal keuangan, pendapatan itb selama tahun terakhir sejak dinyatakan sebagai ptn bumn (tahun s.d memiliki struktur sebagai berikut: rata rata pendapatan dari mahasiswa kemudian dari dipa murni dan kerjasama itb dengan pihak ketiga sebesar hal ini menunjukkan bahwa otonomi bukanlah komersialisasi oleh karena pembiayaan yang ditanggung oleh para mahasiswa berada pada angka bawah ptn badan hukum dapat dililitkan pada dasarnya, kepailitan berlaku untuk subjek hukum orang dan badan hukum privat. badan hukum privat termasuk didalamnya adalah seperti perseroan dan yayasan. kepailitan tidak berlaku untuk badan hukum publik. hal. ini dikarepublik tidak boleh dililitkan dan kekayaan badan hukum publik masih dalam lingkup kekayaan negara, dan kekayaan negara tidak bisa disita oleh pengadilan. ptn adalah badan hukum publik, sehingga tidak bisa dililitkan. sudah tepat tidak mencantumkan nbh dalam pengaturan soal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, karena ptn bukan badan usaha yang merupakan badan hukum privat yang melakukan kegiatan profit oriented, sehingga rentan dengan kepailitan, tetapi ptn adalah badan hukum publik yang memang harus diberi status sebagai ptn agar dapat melaksanakan kewenangan kewenangan bidang akademik dan non akademik secara otonom sepanjang telah memenuhi persyaratan undang undang: kewenangan yang diberikan kepada ptn merupakan bagian dari menjalankan amanat uud faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangkreditor. keseluruhan faktor tersebut sangat tidak tepat ditujukan pada ptn bh, karena ptn tidak dapat disebut sebagai pihak debitur. ketentuan ini perlu diatur oleh kepailitan karena ingin melindungi kegiatan usaha bisnis indonesia, ptn bukan melaksanakan kegiatan usaha bisnis. jika otonomi perguruan tinggi merupakan kondisi mutlak (condition sine gua non), maka negara justru wajib bertanggung jawab melindungi dan menjamin agar kondisi mutlak (condition sine gua non) dapat diwujudkan melalui penetapan berbagai peraturan perundang undangan, dan bahkan mendanai seluruh kebutuhan penyelenggaraan perguruperaturan perundang undangan, baik undang undang, peraturan pemerintah, dan atau peraturan menteri, negara harus melindungi dan menjamin otonomi perguruan tinggi antara lain dengan mengatur status hukum dari kelembagaan perguruan tinggi sebagai badan hukum. secara hukum, badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki tujuan, organisasi, serta keuangan yang mandiri. sebaliknya, sekalipun perguruan tinggi berstatus badan hukum sehingga bukan merupakan satuan kerja pemerintah, tidak berarti bahwa negara boleh lepas tanggung jawab atas pendanaan perguruan tinggi. tanggungjawab negara dalam pendanaan merupakan hal esensial agar ketika menjalankan tridharma perguruan tinggi, perguruan tinggi tidak menggalang dana dari kekuatan politik dan atau ekonomi tertentu yang berpotensi membelokkan kebenaran sesuai kepentingan mereka. dengan demikian, agar ptn badan hukum memiliki otonomi atau kemandirian maka negara berkewajiban menamainya. dalam kondisi seperti ini tidak beralasan bahwa negara.akan membiarkan ptn badan hukum dinyatakan pailiotonomi perguruan tinggi tidak mengurangi akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan berkualitas, bahwa pengelolaan perguruan tinggi badan hukum bukan merupakan bentuk komersialisasi karena negara memberikan jaminan dalam pendanaan ptn bketerangannya, pihak terkait itb mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt.v sampai dengan bukti pt.v sebagai berikut: bukti pt.v fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendirian institut teknologi, bukti pt.v fotokopi statuta institut teknologi bandung perbaikan bukti pt.v fotokopi anggaran rumah tangga institut teknologi bandung badan hukum milik negara: bukti ptv fotokopi keputusan majelis wali amanat institut teknologi bandung nomor sk ko1 mwa tentang pengangkatan rektor institut teknologi bandung periode bukti pt.v fotokopi keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor mpk.a4 kp bukti pt.v fotokopi keputusan rektor institut teknologi bandung nomor sk i1.a kp tentang penetapan pejabat ketua senat akademik dan pejabat sekretaris senat akademik institut teknologi bandung, bukti pt.v fotokopi keputusan rektor institut teknologi bandung nomor sk m.a kp tentang perpanjangan advisory board institut teknologi bandung periode tahun bukti pt.v fotokopibukti pt.v fotokopibukti ptv fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: bukti ptv fotokopi undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi: bukti pt.v fotokopi putusan nomor puu viv fotokopi keputusan rektor institut teknologi bandung nomor sk i1.a kp tentang pengangkatan para ketua program studi institut teknologi bandung periode bukti pt.v fotokopi laporan akreditasi internasional aset) engineering accreditation commission bukti tlv fotokopi world university rangking: bukti pt.v fotokopi pemeringkatan universitas dunia: bukti ptv fotokopi keputusan rektor institut teknologi bandung nomor d sk i1.a ku tentang penetapan penerima beasiswa bantuan biaya pendidikan peningkatan prestasi akademik ppa) tahap tahun anggaran bukti pt.v fotokopi keputusan rektor institut teknologi bandung nomor a sk ko1 km tentang mahasiswa program studi sarjana itb angkatan tahun penerima beasiswa bidik misi tahap tahun anggaran bukti ptv fotokopi keputusan rektor institut teknologi bandung nomor sk i1.b01 km tentang penetapan penerima beasiswa voucher itb program doktor dan magister tahun akademik bukti pt.v fotokopi ringkasan laporan keuangan institut teknologi bandung tanggal desember dan i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait vi, universitas sumatera utara usuihak terkait mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi, disebabkan oleh karena adanya permohonan pemohon dalam perkara nomor puu xi tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi terhadap uud yang merupakan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana ditentukunctoyangnya dan alat bukti yang yang diajukan oleh presiden pemerintah, dpr dan atau dpd. pihak terkait yang tidak berkepentingan langsung adalah: pihak yang karena kedudukan, tugas pokokterpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepedulian yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. pihak terkait sebagaimana yang bahwa berdasarkan ketentuan atas, mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan sekaligus menguji permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara nomor puu xi tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi. status dan kepentingan hukum pihak terkait bahwa adapun status dan kepentingan hukum pihak terkait dalam hal mengajukan permohonan ini adalah berpedoman dalam hal hal sebagai berikut: bahwa memperhatikan melihat:" bahwa universitas sumatera utara usu) yang merupakanbadan hukum nbh): bahwa usubahwa usu sebagai nbh merupakan subjek hukum (recht person) dan badan hukum publik yang mempunyai hak dan kewajiban yang dipersamakan dengan orang manusia dalam melakukan tindakan tindakan hukum, bahwa usu sebagai subjek hukum mempunyai hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan akibat hukum dari pernyataan tidak berlakunya undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi sebagai undang undang yang dimohon diujikan oleh pemohon, bahwa berdasarkan ketentuan atas, maka syarat permohonan sebagai pihak terkait berupa badan hukum telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan sebagai pihak terkait sebagaimana diatur dan ditentukan dalambadan hukum publik atau privat atau lembaga negara." bahwa pihak terkait juga mempunyatentukan dalam" dan uud yang berbunyi:ii.ahwa dengan rumusan atas jelas bertentangan dengtercerabutnya hak atas pendidikan. bahwa membaca huruf tidak dapat dipisahkan dengan huruf dari jalinan tersebut,uraian sebagaimana dikemukakan atas maka pihak terkait memiliki kedudukan (legal standing) dan mempunyai kepentingan hukum sebagai pihak terkait dalam perkara nomor puu x1 tentangdalam perkara nomor puu xi bukan seluruh materi dari undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi. norma uud norma uud yang dijadikan pemohon sebagai dasar pengujian adalah: alineaan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, .dst."tiap warga negara berhak mendapat pendidikan". setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainyaalasan alasan pemohon dengan diterapkan pendidikan tinggi bertentangan dengan uud:sebelum pihak terkait mengajukan argumentasi tanggapan terhadap dalil dalil dari pemohon maka pihak terkait mengemukakan terlebih dahulusar pertimbangan diterbitkannya yaitu: undang undang dasarperguruan tinggi sebagai milik publik yang memiliki nilai nilai demokratis yang luhur perlu dibentengi dengan kekuatan civil society dalam kampus pendidikan tinggi. lembaga pendidikan tinggi perlu dikelola secara demokratis dan lembaga (seperti majelis wali amanah pendidikan tinggi) akan menepati ruang ruang publik yang berfungsi mengontrol kekuatan kekuatan corporate culture, sehingga lembaga tersebut merupakan suatu lembaga civil society mana kebutuhan umum lebih dipentingkan daripada pertimbangan pertimbangan komersbadan hukum berdasarkan dikti,selanjutnya, berdasarbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu dan menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. pendidikan tinggi yang bermutuotonomi ptn oleh ptn badan hukum menjadikan ptn tersebut dapat berkembang lebih pesatptn badan hukum merupakan piodengan demikian, keberadaan ptn badan hukum akan mempercepat tercapainya apa yang menjadi tujuan pelaksanaan pemenuhan atashak mendapatkan pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam dan uud bahwa para pemohon dalam permohonan nomor puu xi permohonan hak uji materil terhadap undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi mendalilkan permohonannykaitkan pada putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii yang telah menguji beberapa dari undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dan seluruh materi dari undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan bhp), bahwa dalil alasan para pemohon yang melakukan uji materil terhadap beberapa undang undang nomor tahun dengan mengkaitkan pada keputusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii jelas tidak ada relevansinya dan harus dinyatakan ditolak dengan alasan sebagai berikut: ketentuan dari tidak dapat dilihat secara terpisah atau tersendiri, melainkan harus dilihat secara keseluruhan dengan lainnya. dalam ketentuan tersebut terdapat jalinan norma dan yang dianalisis secara utuh, artinya dalam saling terkait atau adanya keterkaitan satu dengan yang lain. oleh karena itu kita harus mempelajari jalinan dalam bagaimana hubungan antara satu dengan lain dan yang paling penting apa yang mendasari dan menjadi latar belakang dari tersebut serta nilai nilai dan semangat yang terdapat dalam jalinan tersebut. bahwa terbitnya putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii karena adanya permohonan yang diajukan oleh (empat puluh) pemohon yang terdiri dari beraneka ragam kelompok dan kualitas yakni ada dari pihak swasta, guru, dosen, kelompok organisasi profesi dan kelompok yayasan untuk menguji seluruh materi dari undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan dan materi beberapa dari undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, bahwa keanekaragaman kualitas para pemohon yang mengajukan permohonan uji materil tidak terlepas dari kepentingan dan kerugian konstitusional dari masing masing pemohon, oleh karena undang undang nomor tahun mengatur beberapa bentukyang mengelola pendidikan antara lain badan hukum pendidikan pemerintah bhp), badan hukum pendidikan pemerintah daerah bhp) dan badan hukum pendidikan masyarakat bhp) demikian pula halnya dengan pengaturan tentang pengelolaan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi: bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang diatur dan ditentukan dalam undang undang nomor tahun badan hukum pendidikan adalah bersifat uniform seragam, seharusnya penyelenggara pendidikan mengandung makna adanya berbagai penyelenggara bersifat plural dan majemuk yang ada indonesia, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mahkamah konstitusi dalam amar dictum putusannya antara lain menyatakan: undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional adalah konstitusional sepanjang frase bhp dan menyatakan: penjelasan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud artinya amar putusan mahkamah konstitusi menentukan bahwa yang merupakan in konstitusional adalah penjelasan dan bukan bentuk badan hukum tertentu, bahwa dengan demikian hal hal yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya berkaitan dengan hak uji materil terhadap undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi yang dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii merupakan suatu hal yang sangat kontroversial, salah dan keliru, karena hal hal yang diatur dalam undang undang nomor tahun tidak sama dengan ketentuan yang terdapat dalam undang undang nomor tahun yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sedangkan nomor tahutur tentang pendidikan tinggi, demikian pula halnya dengan bentuk badan hukum yang diatur dalam bhp terdiri bhp, bhp dan bhp dan hal semacam itu tidak ada terdapat pada undang undang nomor tahun maka dari itu dalil dalil alasan pemohon yang mengkaitkan persoalan undang undang nomor tahun dengan putusan mahkamah konstitusi sebagaimana yang telah dikemukakan atas tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa demikian pula mengenai petit tuntutan para pemohon yang menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah merupakan petit yang bertentangan dengan dalil dalil alasan para pemohon," karena para pemohon dalam permohonannya hanya menjelaskan menguraikan beberapa yakni dan dan bukan semua dari undang undang nomor tahun berdasarkan hal hal tersebut terdapatnya pertentangan antara dalil dalil alasan alasan permohonan dengan apa yang dituntut dalam petit untuk itu cukup beralasan untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan para pemohon: .bahwa selanjutnya berkaitan dengan kedudukan dari pemohon selaku mahasiswa universitas indonesia ui), dan pemohon sebagai mahasiswa universitas gajah mada ugm) sebagai mana tertera dalam permohonannya menyatakan sejak atau ugm menjadi nbh dan adanya pendidikan tinggi menambah beban biaya pendidikan kepada mahasiswa pada kedua perguruan tinggi tersebut, hal yang demikian tidak jelas wujud dan bentuk kerugian konstitusional ataupun potensi kerugian akibat hak hak konstitusional pemohon dan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi yang telah dilanggar, demikian pula tentang kedudukan pemohon iii selaku orang tua dari (lima) orang anak yang tengah menempuh pendidikan dini, dasar, dan menengah yang menyatakan bahwa dengan dikeluarakibatkan kenaikan biaya pendidikan tinggi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon, bahwa sebagaimana diketahui para pemohon mengajukan permohonan hak uji materil terhadap undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi, dimana anak anak pemohon saat sekarang ini belum menempuh sampai jenjang perguruan tinggi pendidikan tinggi (artinya pada saatnya nanti anak anak pemohon iii kemungkinan dapat meneruskan perguruan tinggi pt nbh, tetapi sebaliknya tidak menutup kemungkinan juga tidak meneruskan perguruan tinggi nbh) sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jelas wujud dan bentuk kerugian yang diakibatkan oleh adanya tersebut dan membawa akibat tidak jelas pula kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dari pemohon yang dilanggar, bahwa oleh karena tidak jelas wujud dan bentuk pelanggaran hak hak konstitusional pemohon akibat adanya maka permohonan yang demikian haruslah ditolak. argumentasi pihak terkait atas alasan pemohon bahwa berdasarkan dari alasan alasan yang diajukan pemohon dalam pengajuan pengujian materil materiel toetsingsrecht) atas dan atau bagian dari undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi terhadap uud khususnya terkait kerugian konstitusi pemohon mengenai pemenuhan hak pemohon atas pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau, pihak terkait menilai ada dua hal pokok permasalahan utama yang kerap dikaitkan dengan menilai yaitu pertama, otonomi pengelolaan pendidikan tinggi bertentangan dengan konstitusi negara karena bertentangan dengan keputusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret kedua, pengelolaan perguruan tinggi badan hukum merupakan bentuk privatisasi perguruan tinggi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menutup akses memperoleh pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. dalam menanggapi hal tersebut, pihak terkait mengajukan argumentasi yang sekiranya dapat dijadikan pembanding, yaituperguruan tinggi negeri suatu upaya mencapai tujuan pendidikan tinggidiktarik kesimpulan bahwa konsep kekayaan negara yang dipisahkan memiliki tujuan untuk mendirikan badan usaha. bahwa hal ini bertentangan dengan uud sebagaimana telah ditafsirkan mahkamah konstitusi bahwa mahkamah tidak melihat peluang bagi institusi pendidikan untuk mencari dana secara mandiri. kalaupun ada, peluang itu sangat kecil dan pada akhirnya peserta didik yang akan dikorbankan. bahwa otonomi pengelolaan pendidikan dalam yang berpotensi mengeksploitasi mahasiswa bertentangan dengan line pembukaan, dan dan uud kesimpulan permohonan: bertentangan dengan uud atau inkonstitusional bahwa pemerintah dan dpr sebagai pembuat kebijakan legislasi wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam konsitusi. bahwa terkait soal penyelenggaraan pendidikan, ketentuan konstitusional ditegaskan oleh mahkamah konstitusi dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii kutipan pertimbangan putusan mahkamah konstitusi terhadap bhp memberikan amanat bahwa negara harus menjamin pemenuhan aspek fungsi negara mencerdaskan kehidupan bangsa secara langsung, tidak melalui otonomi pengelolaan pendidikan, dan tidak melalui pembentukan badan hukum. hal ini diabaikan oleh pemerintah dengan kembali membentuk bahwa pemerintah dan dpr telah membuat ini sengaja untuk menyimpang apa yang sudah diputus mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii sebagaimana tercantum dalam naskah akademik, yang merupakan dokumen resmi berisi alasan alasan dibuatnya sebuah uu. sementara itu, dari uraian dalil dalil atas mengenai bagaimana mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan nasional, terlihat jelas bahwa telah menyimpang dari ketentuan konstitusi yang telah ditafsirkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vi1 bahwa dalam pembuatan otonomi pengelolaan pendidikan masih menjadi roh utama, sebagaimana disebutkan dalam naskah akademaa)adan hukum, tidak dinyatakan oleh mahkamah konstitusiputusan perkaranya nomor puu vii perlu ditegaskan bahwa putusan perkara nomor puu vii tersebut menyatakan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasionalerguruan tinggi negeri badan hukumn dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi. dengan demikian ptn badan hukum bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu, karena peran dan tanggungjawab pemerintah tetap adaoleh karena itu,layanan umum atau ptn badan hukum sesuai dengan kemampuan ptn tersebut. pengelolaan pendidikan tinggi oleh ptn badan hukumbadan hukumhal ini tentunya meningkatkan fungsi kontrol dari berbagai elemen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.bila tidak, ptn akan terjebak dalam pola pengelolaan keuangan yang rumit, birokratis dan politis. otonomi bidang keuangan ini sangat penting untuk mengelola segenap sumberdaya yang tersedia. pihak lain,kemandiriann yang berlaku universal meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi tidak menjadikanmenentang pembentukan korporasi perguruan tinggimodem, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.m yang berlaku universal dan terbuktimanajemen risiko,nomor puu vii tentang bhp) karena statusnya tetap ptn. pemberian otonomi pada nbhnbhnbhnbh dilakukan kepada otoritas publik, dan diaudit oleh kantor akuntan publik independen. nbhnbh memiliki mekanisme kontrol (check and balances) dalam penyelenggaraan tata kelola (governanceapat memastikan tidak akan terjadi privatisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. pada nbhbadan hukum korporasi sebagaimana diatur dalam perseroan terbatas dan peraturan lainnya. hal tersebut sekaligus telah memberikan kepastian hukum bagi pengelolanya yaitu perguruan tinggi negeri. fakta dan pengalaman pihak terkait bahwa sesuai dengan uraian tersebut atas, pihak terkait menyampaikan fakta dan pengalaman dalam mengimplementasikan otonomi perguruan tinggi usu sebagai berikut: penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi. otonomi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi universitas sumatera utara dibangun dengan semangat culture development" dan service excellent , itulah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi era bumn. culture development artinya universitas sumatera utara usu) membangun suatu image baru bahwa pengelolaan universitas dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dilakukan secara profesional dengan mengedepankan performa dan tanggung jawab. etos kerja dikedepankan, kinerja merupakan suatu kebanggaan dan tanggung jawab merupakan keharusan. culture development ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang prima dan pelayanan yang prima. penyelengaraan dan pelayama akan bermuara kepada wujudnya service excellent" yaitu kepuasan stakeholders yang pada akhinya akan melahirkan produk produk terbaik universitas sumatera utara. banyak hal yang telah berubah dalam era otonomi perguruan tinggi universitas sumatera utara mulai dari perubahan kuantitatif maupun kualitatif, misalnya: perubahan kuantitatif dapat dilihat dari peningkatan angka partisipasi kasar apk), yaitu bertambahnya jumlah mahasiswa (usia kuliah) yang dapat ditampung oleh universitas sumatera utara. pelayanan terhadap bertambahnya jumlah mahasiswa (usia kuliah) yang meningkat tersebut, sebagai dampak dari kemandirian dalam pengelolaan program studi (prodi). pembukaan prodi dapat dilakukan sesuai dengan animo masyarakat dan perkembangan iptek. demikian pula dengan pengembangan sumber daya manusia (rekrutmen tenaga dosen yang sesuai dengan kebutuhan universitas) dan pengembangan infrastruktur yang terencana. dari aspek kualitas, seleksi penerimaan staf pendidik yang sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas sumber daya manusia universitas mengantarkan produk universitas kepada suatu standar yang direncanakan universitas sesuai dengan standar nasional. rincian perkembangan kemajuan dampak otonomi perguruan tinggi pada universitas sumatera utara senantiasa disampaikan dalam sidang senat terbuka dies natalis universitas sumatera utara setiap tahunnya kepada masyarakat luas stakeholders dan pengguna jasa universitas sumatera utara. selanjutnya, pelaksanaan otonomi perguruan tinggi dengan terbitnya undang undang perseroan terbatas akan memperjelas kedudukan dan peran pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta civitas akademika dalam banyak hal, terutama yang memastikan penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi, baik dalam artian fleksibel dinamis maupun tanggungjawab. peran pemerintah dan keberpihakan pengelolaan kampus kepada kecerdasan anak bangsa dan sekaligus meningkatkan daya saing bangsa semakin jelas serta sisi laberpihakan kepada peserta didik mahasiswa dalam artian akses dan pembiayaan. pendanaan perguruan tinggi konsep subsidi silang merupakan strategi yang diusung untuk pendanaan perguruan tinggi dalam era otonomi perguruan tinggi. konsep tersebut diimplementasikan untuk tujuan berkeadilan (fairness) bahwa peserta didik membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuannya. artinya yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah akan membayar rendah dan yang berasal dari keluarga berpenghasilan lebih mampu akan membayar tinggi. namun demikian, konsep intelektualitas tetap dikedepankan (diutamakan) dan jumlah dari kelompok yang membayar rendah (reguler) tetap dalam jumlah yang lebih besar berbanding jumlah yang membayar tinggi (mandiri). untuk maksud lebih membantu lagi mahasiswa dari kelompok yang membayar rendah, selain subsidi silang dari pembayaran mahasiswa dari kelompok yang membayar lebih tinggi, universitas sumatera utara telah berupaya menyediakan bantuan beasiswa yang berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun masyarakat (nasional dan internasional). data (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa reguler universitas sumatera utara yang menerima beasiswa berkisar antara dari total jumlah mahasiswa program pendidikan diploma dan sarjana. kesemua itu dapat terwujud karena kepercayaan publik dalam memberikan bantuan era otonomi perguruan tinggi ini, sebab dana bantuan beasiswa dapat disalurkan langsung melalui perguruan tinggi kepada mahasiswa. hal tersebut juga sama artinya dengan hibah hibah yang diterima langsung dan digunakan oleh universitas untuk pengembangan universitas. masyarakat atau pendonor dapat langsung melihat wujud sebagai dampak bantuan yang diberikannya. untuk memperkaya khasanah pendidikan dan membantu mahasiswa reguler, universitas sumatera utara dalam era otonomi perguruan tinggi lebih dinamis melaksanakan program kewirausahaan bagi mahasiswa. student entrepreneurship center sec) universitas sumatera utara dan inkubator bisnis usu membina mahasiswa dalam kegiatan wirausaha dan mencarikan pendanaan untuk membanujudkan ide ide mahasiswa berwirausaha. program ini telah mengantarkan mahasiswa usu kepada prestasi wirausaha skala nasional. selanjutnya dengan terbitnya undang undang perseroan terbatas secara nyata telah membantu pelaksanaan. otonomi perguruan tinggi, misalnya tersedianya dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri bot) secara jelas berpihak kepada peserta didik dan perguruan tinggi. dalam hal ini, perguruan tinggi dapat mengurangi biaya sumbangan pembinaan pendidikan spp) kelompok reguler, sebab biaya pemeliharaan fasilitas belajar mengajar yang selama ini sebagian porsinya ada dibebankan kepada spp peserta didik telah disubsidi pemerintah melalui dana bot. masih banyak lagi hal positif konstruktif yang dialami oleh universitas sumatera utara dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dan pasca terbitnya uuotonomi pengelolaan ptn termasuk bidang keuangan tidak menimbulkan biaya tinggi bahkan dengan adanya ptn juga memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mengurangi akses memperoleh pendidikan berkualitas dan terjangkau bagielasan umum naskah akademik adalah sebuah naskah yang menjadi dasar bagi pembentukan uu. naskah akademik menyatakan bahwa harus dibuat untuk memulihkan kemandirian dan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi. padahal, konstitusi yang telah ditafsirkan menyatakan bahwa. atas dasar inilah, pemohon mengajukan uji materi atas keseluruhan pada tahap selanjutnya, otonomi pengelolaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk badan hukum. perguruan tinggi negeri melalui undang undang ini secara bertahap akan diubah menjadi badan hukum. konsekuensi logis dari pem badan hukum an perguruan tinggi negeri, yaitu kekayaan perguruan tinggi negeri harus dipisahkan dari kekayaan negara dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum menjadi subjek dari kepailitan. tujuan pemisahan kekayaan adalah agar perguruan tinggi negeri dapat mencari dana sendiri, melalui badan usaha yang dapat mencari dana sendiri ini, yang mana menurut mahkamah konstitusi, dapat merugikan peserta didik. sesuai dengan uraian dalil dalil atas para pemohon berkesimpulan sebagai berikut: menurut uud negara harus bertanggung jawab secara langsung atas penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak melalui otonomi pengelolaan pendidikan yang diejawantahkan dalam pembentukan badan hukum dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak institusi pendidikan tinggi. dengan pengaturan yang membuat sistem pendidikan menjadi institusi yang bisa membuat badan usaha, memiliki kekayaan negara yang dipisahkan, bisa dililitkan dan tidak akuntabel, dan pada akhirnya berpotensi melanggar hak atas pendidikan warga negara, dengan demikian inkonstitusional, dan harus dibatalkan seluruhnya dengan menyatakan keseluruhan pemohon, pihak terkait dalam pengujian undang undang nomor tahun memohon pada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak secara keseluruhan dari permohonan pemohon dan menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi tidak bertentangan dengan uud khususnya alinea keempat pembukaan uud dan dan uud i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait vii, universitas airlangga unairdalam perkara guo, pemohon pengujian undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi menyampaikan permohonan dan beberapa dalil antara lain namun tidak terbatas, sebagai berikut: kedudukan dan paradigma pendidikan menurut uud yang telah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor dan puu vii dengan mendalilkan bahwa:, pemisahan kekayaan negara pada perguruan tinggi negeri badan hukum menghambat kegiatan pendidikan,sistem pendidikan tinggi yang diatur pada bertentangan dengan paradigma pendidikan menurut uud dengan mendalilkan bahwhanya mengedepankan otonomi pengelolaan pendidikan yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan dalam terdapat upaya mengalihkan (menggabungkan) antara kebebasan akademik dengan otonomi pengelolaan, dalam terdapat upaya menyejajarkan kepentingan akademik dan non akademik, trend kecenderungan liberalisasi pendidikan tinggi: prinsip akuntabilitas dalam hanya merupakan permainan kata kata yang tidak konsisten dengan substansi itu sendiri. ill. bertentangan dengan alania pembukaan uud dan dan uud legal standing dan kepentingan hukum universitas airlangga sebagai pihak terkait bahwa sebelum pada pendapat argumentasi alasan pihak terkait terhadap pokok perkara, perlu dijelaskan alasan alasan mengenai mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara ini: bahwa adapun status sebagai pihak terkait dalam perkara guo adalah didasarkan pada ketentuan sebagai berikuniversitas airlangga adalah perguruan tinggi badan hukum milik negara yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum ptn bh) oleh undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam yang berbunyi:harus menyesuaikan dengan ketentuan undang undang ini paling lambat (dua) tahun". bahwa atas pengujian oleh mahkamah konstitusi, maka universitas airlangga memandang adanya kepentingan yang akan terpengaruh mengingat universitas airlangga adalah ptn yang menyelenggarakan fungsi berdasarkan dan menurut hal yang paling utama yang menjadi kepentingan universitas airlangga sebagai pihak terkait adalah bahwa memberikan jaminan otonomi perguruan tinggi, yaknserta adanya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. dengan adanya permohonan untuk membatalkan seluruh yang dilakukan oleh pemohon jelas mempunyai pengaruh secara langsung dalam hubungan dengan penyelenggaraan fungsi pendidikan tinggi oleh universitas airlangga. dalam posisi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, universitas airlangga sebagai pihak terkait merasa wewenang konstitusional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan hak atas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam dan uud akan justru dilanggar apabila mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. bahwa dengan menunjuk pada wewenang konstitusional dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan kualifikasi universitas airlangga sebagai badan hukum publik (publiek rechtspersoon) sebagaimana, jelasapabila mahkamah menyatakan undang undang nomor tahun tentang pendidik. berdasarkan uraian atas, pihak terkait berpendapatargumentasi hukum pihak terkait alasan dan dalil pemohon pengujian undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi dalam pengajuan permohonan pengujian terhadap uud adalah sebagaimana diuraikan atas pada huruf adapun alasan alasan pemohon sebagaimana disebutkan atas yang oleh pemohon dianggap bertentangan dengan norma uud sebagai berikut alasan dan dalil pemohon dalam pengujian tersebut, maka pihak terkait menyampaikan argumentasi hukum dalam dan terhadap lima pertanyaan dan pendapat pokok sebagai berikut benarkah substansi dari merupakan dan atau sama dengan substansi dalam undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan bhp) khususnya yang berkaitan dengan otonomi perguruan tinggi, padahal bhp tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan bhp) yang menyatakan bahwa bhp bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dalam pertimbangannya sesungguhnyaputusan mahkamah konstitusi nomor puu vii pada prinsipnya menggariskan hal utama, yaitu: tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan: pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan: dan tidak boleh terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. yang saat ini diuji mahkamah konstitusi atas, telah memenuhi perintah dari mahkamah konstitusi tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut pertama, tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan. bahwa dalam sama sekali tidak terdapat penyeragaman pendidikan tinggi sebagaimana terjadi dalam bhp. dalam bhp satuan penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi diseragamkan lembaganya dengan nama". adapun dalam tidak terjadi penyeragaman, karena perguruan tinggi dibedakan menjadi: perguruan tinggi negeri ptn), dan perguruan tinggi swasta pts). ptn pun tidak diseragamkan melainkan dibedakan pengelolaannya menjadi pin yang merupakan satker kemendikbud dengan pengelolaan keuangan negara penuh: ptn yang merupakan satker kemendikbud dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum blu):dan ptn badan hukum. demikian pula pts, badan penyelenggaranya pun tidak seragam, ada yayasan, perserikatan, perkumpulan, dan bentuk badan hukum lainnya. kedua: pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan. dalam sama sekali tidak terdapat pelepasan tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan. dalam secara tegas dik demikian pula untuk ptn badan hukum, dalam ptn badan hukum pun menjalankan fungsi kegiatan publik, bersifat nirlaba, dan didanai oleh pemerintah melalui kewajiban pemerintah memberikan subsidi ketiga: tidak boleh terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. bahwa pun telah menjalankan amanat putusan tersebut atas. secara tegas menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengalihkan kepemilikan ptn badan hukum kepada swasta. hal ini ditegaskan dalam penjelasan yang berbunyi. demikian pula memberikan pengaturan rambu yang tegas tentang tidak diperbolehkannya melakukan komersialisasi pendidikan. hal ini secara tegas diatur dalam yang". dengan pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi tersebut, maka perguruan tinggi tidak dapat sewenang wenang menetapkan biaya kuliah. dalam pada itu, ketentuan mengenai status ptn badan hukum bukanlah satu status yang bebas diberikan melainkan berdasarkan proses evaluasi dalam pemberian maupun pelaksanaannya. dengan demikian konsep ptn badan hukum pada ini tidak lah dapat disamakan dengan konsep badan hukum menurut bhp. benarkah pemisahan kekayaan negara pada ptn badan hukum menghambat kegiatan pendidikan? tidak benar bahwa pemisahan kekayaan negara pada perguruan tinggi negeri badan hukum menghambat kegiatan pendidikan. fakta yang terjadi justru pemisahan kekayaan negara pada perguruan tinggi negeri badan hukum memperlancar kegiatan pendidikan. fakta ini terbukti pada yang merupakan satu satunya bumn yang didalam anggaran dasar nya sudah memisahkan kekayaan negara untuk sebagai kekayaan universitas airlangga bumn). dalamtelah dipisahkan beberapa kekayaan negara menjadi sebagian kekayaan awal universitas (vide peraturan pemerintahahun (bukti pemisahan kekayaan negara menjadi kekayaan universitas airlangga justru sangat mendukung kelancaran kegiatan pendidikan. hal ini karena dengan kekayaan negara yang telah dipisahkan dan menjadi milik universitas, maka kewenangan pengelolaannya menjadi kewenangan universitas. dengan kewenangan pengelolaan aset tersebut, maka lebih efektif dan efisien. benarkah? tidak benar bahwa. hal ini karena uang kuliah yang diambil dari peserta didik telah ditentukan satuannya oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. hal ini secara tegas dikatakan dalam yangcc. indeks kejahatan wilayah." implementasi dari ketentuan tersebut adalah dengan dikeluarkannyadikbud. berdasarkan ketentuan ini, kekuatiran biaya pendidikan yang tinggi yang diterapkan oleh ptn badan hukum karena kebebasannya untuk menentukan biaya perkuliahan adalah kekuatiran yang tidak berdasar sama sekali. kewenangan institusi pendidikan untuk mencari dana secara otonom ditujukan agar perguruan tinggi banyak melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka pengembangan hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. hal ini sebagaimana diatur dalam yang berbunyi,". universitas airlangga sebagai pihak terkait perlu menyampaikan fakta fakiversitas airlangga sebagai bumn yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun serta kini setelah menjadi ptn badan hukum mempunyai struktur pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan rektor terlampir. (bukti selain struktur pembiayaan tersebut yang mengindikasikan tidak adanya hubungan antara status ptn badan hukum dengan keterjangkauan peserta didik dalam mengakses pendidikan, perlu pula dijelaskan fakta fakta mengenai berbagai kebijakan dan implementasi mengenai penyediaan berbagai beasiswa (bukti benarkahbenar bahwmengkaitkan apalagi mengkhawatirkan pemberian status badan hukum pada sebagian ptn dengan terjadinya kepailitan adalah ibarat mencampurkan air dengan minyak tanah. artinya, status ptn badan hukum berada dalam rezim hukum publik sedangkan kepailitan berada dalam rezim hukum privat. terlalu naif jika mengkhawatirkan dapat dililitkan terhadap ptn yang berstatus badan hukum, karena hukum kepailitan tidak dapat diterapkan pada ptn badan hukum yang notabene merupakan badan hukum publik. kepailitan suatu subjek hukumepailitan ditujukan kepada subyek hukum orang dan korporasi badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. hakikat dari adanya suatu kepailitan adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan subjek hukum yang dililitkan. maksud dari adanya sita umum tersebut agar harta kekayaan subyek hukum dihentikan dari segala transaksi, karena akan di polling oleh kurator untuk kemudian didistribusikan pada para kreditor sesuai dengan tingkatan para kreditor masing masing. sedangkan aset kekayaan ptn merupakan kekayaan negara dan kekayaan negara tidak dapat disita. hal ini ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara yang menyatayang diuji oleh para pemohon dalam permohonan ini adalah perihal pengaturan sistem pendidikan tinggi yang termuat dalam yang lebih mengedepankan bentuk otonomi pengelolaan pendidikan dan bukan tujuan pendidikan tinggi yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar serta pengkerdilan otonomi pendidikan tinggi menjadi sebatas otonomi pengelolaan non akademik. oleh karena itulah para pemohon menguji keseluruhan tersebut. bahwa dengan diundangkannya semakin jelaslah maksud dan tujuan pemerintah untuk melepaskan sebagian dari tanggung jawabnya kepada perguruan tinggi dan warga negara, sehingga melanggar pemenuhan hak atas pendidikan warga negara. bahwa oleh karena paradigma pendidikan menurut tidak sejalan dengan paradigma pendidikan menurut konstitusi khususnya alinea pembukaan uud dan dan uud dengan demikian harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta harus dibatalkan. petit berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon dalam perbaikan permohonan ini tetap memohonkan permohonan yang sama seperti pada permohonan pendahulumohon dalam pengujian undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi" dengan demikian ptn badan hukum tidak dapat dililitkan oleh pengadilan. apakah otonomi pendidikan tinggi dalam bentuk ptn badan hukum merupakan bentuk lepasnya tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan? isu mengenai otonomi pendidikan tinggi sekiranya merupkan ruh dari permohonan pemohon pada pengujian ini, sehingga pemohon sampai pada petit untuk membatalkan seluruh maka dalam argumentasi ini perlu secara filosofis dijelaskan hakikat mengenai otonomi pendidikan tinggi. bahwamanat konstitusi yang demikian, salah satunya dijawab dengan penyelenggaraan pendidikan. salah satu karakter dari penyelenggaraan pendidikan dengan garda depan tugasnya oleh pemerintah uud adalah dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. maka penyelenggaran pendidikan, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan hal utama berupa otonomi, kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk pengajaran. otonomi pendidikan adalah bawaan asal' yang inheren bagi pengembangan ilmu pengetahuan karena pengembangan ilmu pengetahuan membutuhkan objektivitas dan kemandirian. kebalikannya adalah bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dikembangkan atas dasar intervensi, belenggu dan keterbatasan yang diciptakan oleh kekuasaan atau pengaturan oleh kekuasaan. otonomi pendidikan menyangkut kebebnyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan karenanya dapat disebut sebagai kebebasan akademik, seperti menentukan program studi yang dibuat, isi kurikulum dan bagaimana metodenya. namun otonomi akademik harus ditunjang dengan otonomi tata kelola institusi penyelenggara pendidikan tinggi, seperti merit system dalam kepegawaian, pengelolaan aset sarana prasarana dan organisasi serta pengambilan keputusan yang mandiri. namun apakah otonomi kemudian adalah lepasnya tanggungjawab pemerintah atas kewajiban penyelenggaraan pendidikan tinggi? otonomi pendidikan tinggi bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab negara atas kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. bentuk tanggung jawab tersebut diatur dalam yang pertama menyangkut pembiayaan dimana disebutkan bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada ptn badan hukum. dalam secara tegas. dikatakan bahwa". kedua dalam hal institusi, dalam ptn badan hukum, organ yang merupakan penyusun kebijakan umum adalah majelis wali amanat. dalam majelis wali amanat tersebut terdapat unsur pemerintah yang diwakili oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. menteri sebagai representasi pemerintah dalam ptn badan hukum memiliki hak suara yang mencapai persen. dengan demikian dalam ptn badan hukum pun unsur pemerintah masih dominan, sehingga pin badan hukum sama sekali tidak terlepas dari negara dan negara tidak melepaskan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan pendidikan. penutup berdasarkan uraian tersebut, kami memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi dalamargumentasi dan uraian yang telah disampaikan oleh pihak terkait tersebutketerangan dan argumentasi tersebut atas, pihak terkait menyimpulkan: undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi tidak bertentangan dengan uud bahwa otonomi pengelolaan pendidikan tinggi tidak bertentangan uud dan tidak bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii pemisahan kekayaan negara pada perguruan tinggi negeri badan hukum justru memperlancar kegiatan pendidikan. kewenangan institusi pendidikan untuk mencari dana secara otonom tidak berpotensi melanggar hak atas pendidikan peserta didik. perguruan tinggi negeri tidak dapat dimohonkan pailit berdasarkan hukum kepailitan. bahwa otonomi perguruan tinggi tidak melepaskan atau mengurangi tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan hak atas pendidikan serta tidak menutup mengurangi akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan berkualitas. dengan demikian, kami selaku pihak terkait memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi untuk berkenan menolak seluruh permohonan dari para pemohon pengujian undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi dalam perkara nomor puu xi atau jika yang mulia majelis hakim konstitusi memiliki pendapat yangvii, universitas airlangga, mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt.vii sampai dengan bukti pt.vii sebagai berikut: bukti pt.vii fotokopbukti pt.vii fotokopi peraturan rektor universitas airlangga nomor h3 pr tentang satuan biaya pendidikan program sarjana s1) bagi mahasiswa universitas airlangga yang diterima masuk pada angkvii fotokopi kesaksian program beasiswa, selain itu, pihak terkait vii, universitas airlangga mengajukan seorang ahli prof. dr. emil salimprof. dr. emil salim dalam jangka waktu indonesia mengalami kenaikan penduduk yang tinggi. pada saat ini, jumlah penduduk indonesia sebesar pada tahun jumlah penduduk indonesia diperkirakan sedangkan jumlah penduduk dunia sebesar sampai miliar, yang penting adalah pada saat ini, indonesia hendak menaikkan pendapatan per kapita mulai dari us$ sampai us$ sebagai ambang batas pendapatan negara berpendapatan menengah (middle income country). untuk menempuh middle income country adalah dengan jumlah penduduk yang berusia muda. indonesia memiliki komposisi penduduk sebanyak berusia tahun sampai dengan tahun, sedangkan berusia bawah tahun. pada tahun penduduk produktif berusia tahun sampai dengan tahun sebesar penduduk, tahun sebesar penduduk, dan pada tahun sebesar penduduk. hal ini berarti, kesempatan maju didukung oleh pola penduduk, dan struktur penduduk berusia muda. hal ini menandakan bahwa indonesia saat ini memiliki kesempatan emas untuk membangun indonesia keluar dari posisi middle income country, indonesia menghadapi ancaman middle income trap. middle income trap berarti indonesia tidak lagi kawasan income rendah, tetapi juga menghadapi dinding income tinggi dari negara negara tersebut, sehingga posisi indonesia berada tengah tengah. dalam high income country terdapat negara seperti korea selatan, jepang, dan hongkong yang semuanya mempunyai ciri yang sama, yakni kualitas pendidikan dan teknologi tinggi: pada tahun an, negara nigeria dan pakistan pernah menjadi middle income country, lebih tinggi daripada indonesia. namun demikian, nigeria dan pakistan kehilangan kesempatan untuk maju tahun saat ini nigeria dan pakistan masih berada middle income trap. pertanyaannya adalah apakah indonesia dapat keluar dari perangkap middle income trap ini?unci untuk keluar dari perangkap middle income trap ini adalah menaikkan daya mampu bersaing dengan pola produksi berkualitas, yang didukung sumber daya manusia berilmu, terampil, dan berteknologi. indonesia memiliki sumber daya alam, namun persoalannya adalah sumber daya manusia. sumber daya alam cukup, namun indonesia harus meningkatkan sumber daya manusia. oleh karena itu, konsiderans dalam undang undang nomor tentang pendidikan tinggi menegaskan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta menghasilkan intelektual. kata kuncinya adalah human resource development sebaik mungkin. berdasarkan pengalaman, perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang sejak diberi kebebasan otonomi oleh presiden soekarno, yaitubertahun tahun dalam situasi badan hukum yang bersifat otonom. perguruan tinggi tersebut dan upi telah tumbuh dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi bidang akademik dan bidang non akademik: pendidikan akademik adalah dinamis, mengejar ilmu yang tumbuh secara global, namun memerlukan ciri khas penerapannya dalam ruang lingkup nasional. ilmu pengetahuan berkembang dinamis dan cepat, sehingga diperlukan kebebasan dari birokrasi keuangan dan non akademik lainnya agar bisa tumbuh dalam kancah persaingan global. saat ini, kita menghadapi kekuatan kekuatan intelektual ilmu sains dan teknologi yang tumbuh secara cepat yang tidak dapat kita lakukan apabila dibendung oleh ikatan birokrasi keuangan dan non akademik lainnya. oleh karena itu, otonomi yang mampu menumbuhkan kualitas perguruan tinggi harus meliputi bidang akademik dan non akademik untuk menghadapi persaingan masa depan, untuk mengembangkan ilmu sains dan tehnologi dibutuhkan biaya. negara negara dunia internasional yang memiliki kemampuan ilmu sains dan teknologi mengekang dan menutup diri terhadap masuknya negara berkembang. semakin tinggi manfaat dari sains dan tehnologi, semakin mahal biaya untuk memperolehnya, sehingga biaya aksesibilitas keilmupengetahuan tidak murah. kemajuan ilmu dipacu oleh interkonektivitas antar ilmuan tingkat nasional dan global, dan interkonektivitas ini pun memerlukan biayaitu, semakin tinggi kualitas ilmu yang ingin dikembangkan, semakin tinggi biayanya, untuk menghadapi persaingan global, kualitas perguruan tinggi harus dinaikkan dan memerlukan biaya tinggi. kita perlu memisahkan antara biaya dan pembayaran, biaya pendidikan berkualitas tinggi, tetapi pembayaran dapat ditempuh untuk mewujudkan keterjangkauan pendidikan bermutu, dengan mengembangkan prinsip keadilan dan pemerataan geografis. dalam konteks ini, geografis universitas indonesia tidak hanya terbuka untuk mahasiswa jawa. kita harus mempunyai wawasan dari sabang sampai merauke melalui penggalian. kita perlu menggali sumber sumber pembiayaan pendidikan seperti beasiswa dan kerjasama filantropis, serta kerjasama untuk menempuh sumber sumber pembiayaan bagi pembayaran pendidikan yang mahal, kerja sama dengan pihak ketiga dan mobilisasi beasiswa kepada pihak yang tak mampu namun berpangkat harus dimungkinkan. hal itu dapat dilakukan bila otonomi perguruan tinggi mencakup non akademis. pada ahli adalah anggota mba. dalam anggota mba terdapat wakil dari mahasiswa, dimana anggaran dibahas bersama dengan wakil mahasiswa. ada pula kesempatan untuk menggunakan hak mahasiswa forum mba dalam membahas anggaran anggaran universitas tersebut. hal yang penting adalah adanya mekanisme untuk melakukan kontrol dan mekanisme membahas permasalahan permasalahan tentang biaya pendidikan yang mencakup biaya non akademis, kesejahteraan pegawai perguruan tinggi dapat ditingkatkan dengan pengelolaan otonomi non akademis. hal yang penting adalah pemisahan agar pendidikan dapat menjangkau mahasiswa miskin yang tidak mampu. hal ini tidak berarti menurunkan biaya universitas, sehingga mencapai kualitas pendidikan yang rendah. dua hal yang tidak perlu dipertentangkan, yakni biaya yang tinggi dan pembayaran mahasiswa tak mampu dapat melalui beasiswa filantropis, fund raising, dan lain sebagainya. hal tersebut dapat dilakukan jika otonomi akademik dan non akademik diberikan kepada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan hukum, i2.uli yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya. sementara presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli sehingga telah melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan mahkamah pada persidangan tanggal juli yakni pemohon ii, pemohon ill, dan pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, pemohon sebagai mahasiswa universitas indonesia, pemohon sebagai mahasiswa universitas gajah mada, pemohon iii sebagai orang tua dari anak yang tengah menempuh pendidikan dini, dasar dan menengah, pemohon sebagai pengurus pusat front mahasiswa nasional. bahwa dengan berlakunya melanggar hak atastitumnya memohon agar seluruh dinyatakan bertentangan dengan uud dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pada uraian alasan permohonannya para pemohon hanya menguji konstitusionalitas dan para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dan bentuk badan hukum penyelenggara perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam dan serta tidak adanya struktur yang berwenang menjatuhkan sanksi juncto undang undang guo, sehingga menurut para pemohon tersebut bertentangan dengan ddan bukti tambahan bukti sampai dengan bukti serta mengajukan para ahli yaitu prof. dr. h.a.r miliar, sc., ed., dr. dian puji simatupang, s.h., m.h., prof. dr. b.s mardiatmadja., yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal mei dan juni dan telah dimuat lengkap pada bagian duduk perkara. selain mengajukan ahli, para pemohon juga mengajukan para saksi allo felix january, muhammad helmy, nurul pratiwiningrum, yangsamping itu, para pemohon mengajukan bukti tambahan tertulis yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti yang diserahkan luar persidangan, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli bersamaan dengan penyerahan kesimpulan pemohon, sebagai berikut: bukti fotokopi artikel berjudul ruu tidak komprehensif, bukti fotokopi artikel berjudul akses pendidikan tinggi : bukti fotokopi artikel berjudul tata kelola pendidikan tinggi dan pengaturannya , bukti fotokopi artikel berjudul problema ruu pendidikan tinggi : bukti fotokopi artikel berjudul pendidikan dalam ruu pendidikan tinggi , bukti fotokopi program legislasi nasional prolegnas) prioritas tahun bukti fotokopi tulisan berjudul pendidikan tinggi yang tepat azas dan tepat guna : bukti fotokopi tulisan berjudul langkah otonomi universitas indonesia menuju universitas riset kelas dunia, bukti fotokopi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah universitas indonesia tahun bukti fotokopi tulisan berjudul analisis sumber pendapatan dalam masa otonomi studi komparasi masa jabatan terakhir rektor ui) oleh badan kelengkapan mwa unsur mahasiswa periode bukti fotokopi bab mengenai hasil survei bop balam persidangan tanggal julisecara lisan dalam sidang mahkamah konstitusi tanggal mei juni dan juljuli yang pada pokoknya menerangkan bahwayang dikelola secara efisien dan efektif berdasar otonomi dan akuntabilitas yang baik. untuk membuktikan keterangannya presiden mengajukan ahli dr. ade armando yang telah didengar keterangannya persidangan tanggal juni yang keterangannya telah dimuat secara lengkap pada bagian duduk perkara. selain mengajukan ahli, presiden juga mengajukan saksi yaitu prof. dr. rizal taman yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal juni yang keterangannya telah dimuat dalam bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa pihak terkait pihak terkait ii, pihak terkait iii, pihak terkait iv, pihak terkait pihak terkait vi, dan pihak terkait vii, telah menyampaikan keterangan secara lisan dan keterangan tertulis kepada mahkamah yang pada pokoknya menerangkan bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon adalah tidak bertentangan dengan uud dan oleh karena itu permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. keterangan para pihak terkait tersebut secara lengkap telah dimuat pada bagian duduk perkara. untuk membuktikan keterangannya para pihak terkait telah mengajukan bukti tertulis dan para ahli dr. maruarar siahaan, s.h., mohamad darul falak, s.h., m.a., m.sc., ir. agus pembagi, eng., prof. dr. bagi manan, s.h., m.cl., dan prof. dr. emil salim yang keterangannya telah dimuat dalam bagian duduk perkara: pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, pada pokoknya isu konstitusionalitas yang harus dijawab mahkamahpakah otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi negeri yang berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam dan bertentangan dengan uud apakah akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam juncto yang tidak mengatur mengenai struktur yang berwenang menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas guo, bertentangan dengan uud mahkamah hanya akan mempertimbangkan kedua isu konstitusionalitas tersebut dan tidak akan mempertimbangkan konstitusionalitas keseluruhan guo sebagaimana dimohonkan dalam petit permohonan para pemohon, karena para pemohon tidak menguraikan alasan permohonannya: i3. menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas sebagaimana dalam paragraf angka atas, telah dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah nomor puu x tanggal desember antara lain, sebagai berikut:negara juga harus ikut memikul tanggungjawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. artinya negara memiliki tanggungjawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggungjawab itu (vide putusan mahkamah dan puu vii bertanggal maret ) .i3. menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas dalam paragraf angka mahkamah terlebih dahulu menguraikan hal hal sebagai berikut: bahwa akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam undang undang guodengan demikian akuntabilitas kinerja perguruan tinggi adalah perwujudan kewajiban perguruan tinggi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan kegagalan pelaksanaan rencana perguruan tinggi dalam mencapai tujuasaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. tujuan utama akuntabilitas, antara lain, adalah untuk mendorong terciptanya kinerja perguruan tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya perguruan tinggi yang baik dan terpercaya. penyelenggara perguruan tinggi harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. selain itu, tujuan akuntabilitas juga untuk menilai kinerja penyelenggara pendidikan tinggi dan kekuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik, i3. menimbang bahwa berdasarkan akuntabilitas adalah salah satu prinsip dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi, sedangkan merupakan norma pelaksanaan dari prinsip dimaksud, sehingga ketentuan tersebut diikuti dengan ancaman sanksi administratif sebagaimana diatur dalam dan berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para pemohon bahwa ketentuan mengenai akuntabilitas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi tidak akan efektif karena tidak adanya struktur yang berwenang menjatuhkan sanksi ketika terjadi pelanggaran adalah tidak tepat. menurut mahkamah, undang undang guo telah mengatur mengenai sanksi atas tidak dilaksanakannya prinsip akuntabilitas. adapun mengenai struktur dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi merupakan ranah pengaturan yang bersifat teknis dalam kementerian yang bersangkutan. dengan demikian dalil permohonanhartono, ahmad fadli semadiprilhmad fadli semadi, maria farida indrawi, muhammad alim, anwar usmadan dewi nurul safitrpihak terkait ii, pihak terkait iv, dan pihak terkait ketua, ttd. arief hid anggota anggota, ttd. ttd. ahmad fadli semadi maria farida indrawi ttd. ttd. muhammad alim anwar usman ttd. ttd. wahiduddin adams santo panitera pengganti, ttd. ttd. ida ria tambunanbukti fotokopi lampiran surat keputusan rektor universitas indonesia nomorkeputusan rektor universitas indonesia nomor atulisan berjudul gambaran biaya pendidikan tahun bukti fotokopi keputusan majelis wali amanat universitas indonesia nomor sk mwa ui tentang norma internasionalisasi universitas indonesia, bukti fotokopi peraturan majelis wali amanat universitas indonesia nomor peraturan mwa ui tentang pokok pokok pengembangan universitas indonesia tahun bukti fotokopi keputusan majelis wali amanat universitas indonesia nomor sk mwa ui!i tentang norma unit usaha universitas indonesia, bukti fotokopi tulisan berjudul jiwa komersialisasi pendidikan universitas indonesia berkaitan dengan status badan hukum: sebuah tinjauan sk mwa ui tentang norma unit usaha universitas indonesia, bukti fotokopi tarif biaya pendidikan universitas indonesia : bukti fotokopi tulisan berjudul arah pengembangan universitas indonesia: beragam kebijakan yang pro komersialisasi : bukti fotokopi artikel berjudul pendidikan indonesia: masalah krusial dan tidak pernah tuntakatan merupakan penyederhanaan (amplifikasi) penyelenggaraan pendidikan yang berpotensi melanggar hak konstitusi berupa hak atas pendidikan dan kepastian hukum dari warga negara, ironisnya pada tanggal juli dpr mengesahkan undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi yang dalamnya mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan bentuk otonom. hal ini serupa dengan pengaturan dalam bhp yang telah dibatalkan oleh mk, khususnya pengaturan mengenai bentuk. bedanya mengatur secara lebih spesifik pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. bagaikan bhp yang berganti baju. semangat dan jiwa dari kedua undang undang ini sama, keduanya berimplikasi pada terulangnya akses pendidikan warga negara indonesia. sehingga pelanggaran hak asasi manusia ham) dalam hal ini hak atas pendidikan menjadi sebuah keniscayaan, apakah yang menjadi pertimbangan hakim saat menyatakan bhp inkonstitusional? dimanakah letak persamaan antara bhp dan dan dimanakah letak konstitusionalitas pengaturan yang terdapat pada hal tersebut akan dipaparkan pada keseluruhan permohonan uji material para pemohon bawah intiga) orang ahli dan (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal mei juni dan juli yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: ahli para pemohon prof. dr. h.a.r. miliar, sc. edpendahuluan filsafat eksistensialisme dan fenomenologi melihat keberadaan manusia yang dilahirkan dunia ini tak berdaya dan hanya menjadi manusia dalam pengembangan kemanusiaannya melalui proses pendidikan. oleh sebab itu pendidikan merupakan hak dari setiap manusia atau warganegara. uud berbunyi sebagai berikut: setiap warganegara berhak mendapat pendidikan." sesuai dengan kemampuan ekonomi suatu bangsa hak untuk bangsa indonesia ditetapkan sebagaimana terlihat dalam uud sebagai berikut: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya." sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah kita belum dapat melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar tetapi baru dapat menyediakan fasilitas pendidikan universal, apakah pendidikan tinggi merupakan hak asasi dari warganegara indonesia sehingga pemerintah wajib membiayainya? fungsi dan tujuan pendidikan tinggi telah jelas dikemukakan dalam dan undang undang tentang pendidikan tinggi nomor tahun mencermati fungsi dan tujuan pendidikan tinggi maka dibutuhkan kemampuan inteligensi tertentu dari mahasiswa untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. thomas jefferson salah satu penggagas kemerdekaan amerika pada tahun dengan declaration independence menegaskan mengenai kesamaan hak asasi manusia yang dipunyai oleh setiap orang tanpa perbedaan. prinsip demokrasi ini berlawanan dengan segala bentuk pengingkaran hak asasi manusia seperti perbudakan, feodalisme, dan lain lain. namun demikian thomas jefferson mengakui adanya "feodalisme intelektual atau "natural aristocracy." yang dimasukkannya ialah tuhan telah menciptakan manusia dengan bakatnya masing masing. dengan bakat yang berbeda beda tersebut manusia masing masing mengembangntuan sesama, dengan keluarga dan negara bagi pengembangan dirinya dan masyarakatnya. dengan prinsip "feodalisme intelektual jefferson mendirikan dan mengembangkan university virginia setelah selesai sebagai presiden amerika serikat, ii. apakah pendidikan tinggi merupakan suatu "public goods" atau "luxury goods ? dunia dewasa ini berkembang dengan sangat cepat karena kemajuan teknologi. teknologi berkembang karena perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasarinya. abad ke dikenal sebagai "knowledge based society dan "knowledge based economy. artinya untuk dapat hidup dalam abad ke manusia harus menguasai ilmu pengetahuan atau perkembangan masyarakat perlu dibina dan diarahkan oleh para ahli ilmu pengetahuan. para pemimpin ilmu pengetahuan tersebut merupakan hasil pembinaan pendidikan tinggi. bagaimanakah perkembangan ilmu pengetahuan indonesia? dibandingkan negara negara industri maju perkembangan ilmu pengetahuan indonesia boleh dikatakan masih tercecer. hal ini disebabkan karena para intelektual yang dilahirkan oleh pendidikan tinggi indonesia dewasa ini masih ketinggalan jauh bukan saja dalam kuantitas tetapi juga dalam kualitas. pendidikan tinggi tentunya menerima mahasiswa yang berkembang melalui pendidikan dasar dan menengah. kemampuan mahasiswa pendidikan tinggi tergantung kepada kreativitas yang telah dikembangkan dari pendidikan dasar dan menengah. angka angka partisipasi murni untuk pendidikan menengah masih belum tercapai, belum lagi mengenai kualitasnya. demikian pula angka partisipasi kasar dari pendidikan tinggi kita relatif masih rendah dibandingkan dengan negara negara maju. sebab sebabnya antara lain fasilitas dan kualitas proses belajar masih tergolong rendah. semua hal ini tentunya berkaitan dengan banyak faktor antara lain faktor dana pengembangan pendidikan yang relatif masih terbatas. proses pendidikannya juga masih jauh dari tuntutan hidup era globalisasi yang menuntut kreativitas dan entrepreneurship. dari keadaan yang serba kekurangan tersebut kita masih sangat membutuhkan pemimpin pemimpin lulusan perguruan tinggi yang dapat membina "knowledge based society" bangsa indonesia untuk tetap dapat "survive" abad ke ini. oleh sebab itu kita perlu mengembangkan pendidikan tinggi kita ini agar dapat melahirkan para pemimpin intelektual dalam jumlah yang memadai sehingga dapat membawa bangsa indonesia semakin sejahtera dalam kehidupbahan yang serba cepat abad ke ini. sebagai contoh misalnya apa yang dilaksanakan oleh cina dewasa ini sampai bisa menempati pertumbuhan ekonomi yang bersaing dunia dewasa ini. pada tahun diproyeksikan cina menempati pertumbuhan ekonomi nomor satu dunia. apa yang dapat membawa cina kepada kemampuan tersebut? ternyata mereka melaksanakan strategi university lead development. mereka mengandalkan kemampuan intelektual yang dilahirkan oleh universitasnya dan mendorong berbagai aspek kehidupan masyarakatnya baik ekonomi, sosial, teknologi demikian martin jacques dalam bukunya when china rules the world: mengapa pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam masyarakat modern abad prof. theodore schultz, ekonom pemenang nobel ekonomi dari university chicago (peletak dasar disiplin economics education) mengemukakan bahwa pendidikan tinggi merupakan investasi modal intelektual, modal kultural dan modal sosial suatu masyarakat. sebagai modal intelektual, pendidikan tinggi. menjadi unsur pengembangan "knowledge based society." sebagai modal kultural, pendidikan tinggi dapat mengubah paradigma kehidupan masyarakat, dan sebagai modal sosial ekonomi, pendidikan tinggi dapat mengembangkan antara lain industri dalam masyarakat. dengan demikian fungsi pendidikan tinggi memang sangat besar seperti yang telah ditunjukkan dalam dan undang undang nomor tahun dengan kata lain pendidikan tinggi bukan merupakan "luxury goods" tapi merupakan modal investasi yang sangat strategis dan oleh sebab itu wajib kita mengembangkannya. ill. otonomi pendidikan tinggi adalah, otonomi akademik diperlukan oleh karena ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesatkemampuan penelitian yang terus menerus. sini kita lihat kedua jenis otonomi tersebut saling isi mengisi, otonomi akademik dan otonomi pendanaan dalam pengelolaan pendidikankah pengelolaan kedua jenis otonomi tersebut? indonesia masih tergolong negara yang sedang berkembang. tingkat pendapatan masih relatif rendah serta tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. oleh sebab itu untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada semua warganegara indonesia, baik yang miskin maupun yang termasuk pada kelompok kaya diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakatnya pendidikan tinggi. kesempatan mengembangkan bakatnya yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan yang kaya bukan berarti bahwa pendidikan tinggi merupakan suatu "luxury goods" tetapi merupakan suatu investasi oleh karena menurut schultz mempunyai "rate returns" yang cukup besar sebagai modal kultural, dan modal sosial ekonomi dari lulusan pendidikan tinggi tersebut. dengan demikian bagi negara berkembang seperti indonesia pendidikan tinggi negeri ptn) wajib dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya dengan catatan para mahasiswanya memenuhi syarat syarat kemampuan intelektual (natural aristocracy) yang diminta oleh sistem pendidikan tinggi tersebut. ini artinya memasuki pendidikan tinggi negeri haruslah melalui seleksi yang ketat, unggul secara intelektual dan moral. dengan demikian ptn tidak akan mencari dana sendiri yang mungkin akan mengikat dan membatasi otonominya. hanya bertanggung jawab kepada (uang) rakyat. keadaan ini sesuai dengan perjuangan hajar dewantara dengan atasnya "zelfbedruivings system": bedanya dalam zaman kemerdekaan dananya dari pemerintah, bagi pendidikan tinggi swasta pts) sebagai mitra ptn, masalah mereka mempunyai otonomi akademik dan juga otonomi pengelolaan termasuk dana karena mereka menghidupi dirinya sendiri: kesimpulan pengelolaan pendidikan tinggi dalam undang undang nomor tahun khususnya dan yang membedakan antara otonomi pengelolaan atas bidang akademik dan bidang non akademik secara terpisah yang berimplikasi tersingkirnya mahasiswa dari keluarga miskin, tidak sesuai dengan jiwa uud yang memberikan hak yang sama kepada semua warganegara untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan: menerapkan pengelolaan pendidikan tinggi dengan prinsip blu seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, akan menutup pintmiskin memperoleh pendidikan tinggi yang sesuai dengan bakatnya, karena prinsip blu bernuansa komersialisasi pendidikan. pengelolaan pendidikan dengan prinsip blu yang berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum tidak sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat indonesia dewasa ini, dalam negara berkembang seperti indonesia, ptn yang merupakan investasi modal intelektual, kultural, dan sosial ekonomi dewasa ini sudah sewajarnyalah dibiayai sepenuhnya oleh negara: menjadi mahasiswa ptn haruslah melalui seleksi yang ketat sesuai dengan inteligensi dan bakat calon mahasiswanya sebagai "natural aristocracy", otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dihindarkan dari hambatan hambatan birokrasi sehingga otonomi pengelolaan (dana) menunjang berkembangnya otonomi akademik dan riset, dr. dian puji simatupang, s.h.,m.hbagaimanapun, status badan hukum untuk perguruan tinggi badan hukum ptn bh) yang harus jelas benar implikasinya, sebab memiliki risiko pailit. adanya risiko pailit tersebut merupakan konsekuensi hukum status kekayaan negara yang dipisahkan pada ptn bh yang tidak lagi memiliki tujuan yang sama dengan tujuan bernegara yang dianut pemerintah sebagai pendirinya, dengan demikian, secara rasionalitas hukum, tidak ada lagi hubungan dinas publik (openbare dienstbetrekking) antara ptn bh dan keuangan negara. hal ini berarti ptn bh tidak lagi memperoleh pendanaan yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) karena apbn hanya digunakan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diatur menurut undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, hal ini berarti ptn bh kemungkinan akan menggunakan otonominya untuk mendapatkan pendanaan, salah satunya, dengan cara mendirikan badan usaha yang komersial atau mendapatkan dana dari pihak ketiga yang justru akan memengaruhi sifat otonom ptn arah komersialisasi dan menjauhkan tujuan ptn untuk andil mencerdaskan kehidupan bangsoks rasionalitas undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi ketika disahkan memang mengandung paradoks rasionalitas yang secara nalar hukum menciptakan contradiction terminus. artinya, meskipun statusnya badan hukum, ptn bh tetap mendapatkan pendanaan apbn, selain itu bentuk dan mekanisme pendanaan ptn bh tetap diatur oleh pemerintah, serta masih diberikan subsidi yang dialokasikan dari anggaran fungsi pendidikan pada apbn secara berkelanjutan: padahal badan hukum yang mempunyai kekayaan yang dipisahkan dapat mengatur dirinya sendiri tanpa menggantungkan pada sumber kekayaan pendirinya. jika kepentingan dan kemandirian itu tidak dimiliki badan hukum berarti status badan hukum (rechtsfiguur) hanyalah merupakan fiktif atau khayalan pendirinya, kebergantungan pendanaan pada apbn bagi ptn bh merupakan salah satu paradoks rasionalitas yang sangat jelas dalam undang undang nomor tahun karena ptn bh dituntut mandiri, dan dapat menggunakan kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah, sebagai alat untuk mengejar tujuannya dalam melakukan hubungan hukum: dengan kondisi demikian, jika ptn bh mau konsisten secara rasional, maka harus mempunyai kemandirian pendanaan, tidak mendapatkan dana apbn, serta seluruh penyelenggara pendidikannya harus menganut monisme status kepegawaian. dengan demikian, tidak ada dualisme atau bahkan multilisme status kepegawaian dalam suatu ptn bh, namun, pertanyaannya adalah apakah ada ptn yang mau dan mampu melakukan konsep badan hukum secara konsisten seperti itu? pertanyaan ini diperlukan karena keterkaitan antara pemberian status badan hukum ptn dan upaya mencapai tujuan pendidikan nasional kurang terlihat jelas: alternatif rasionalitas secara rasional alasan pemberian status badan hukum pada ptn lebih disebabkan menghindari kerumitan pengelolaan keuangan ptn yang menerapkan mekanisme apbn. kerumitan pengelolaan keuangan tersebut menghambat penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk melaksanakan tridharmanya, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakpada medio tahun beberapa ptn kemudian diberikan status badan hukum milik negara (bumn) dengan peraturan pemerintah, sehingga dapat mengatur keuangannya sendiri, hal itu disebabkan alternatif penyelesaian hanya ada satu yaitu dengan mendasarkan pada bab purgelink webbook yang mengatur badan hukum. dengan kata lain, peraturan pemerintah tentang penetapan status badan hukum milik negara bagi ptn saat itu menjadi dasar hukum untuk mengesampingkan ketentuan ketentuan dalam indonesie comptabiliteitswet icw) yang mengatur pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara: akan tetapi, setelah icw tidak lagi berlakuolusi kerumitan keuangan negara tidak lagi perlu dengan pemberian status badan hukum bagi ptn. alternatif yang dapat dipergunakan adalah meminta presiden mengambil kebijakan khusus. bagi ptn dalam pengelolaan keuangannya berdasarkan penjelasan undang undang nomor tahun dalam hal ini presiden dapat menetapkan dan memutuskan keputusan yang bersifat kebijakan teknis berkaitan dengan apbn, yang khusus diterapkan bagi ptn, yaitu dengan penerapan pola pengelolaan keuangan lembaga pendidikan (ppk lp). pola ini tidak berorientasi pada bisnis sebagaimana pengelolaan badan layanan umum blu), juga tidak rigid seperti mekanisme apbn, namun suatu pola pengelolaan keuangan yang fleksibel komplementer mana pengelolaan keuangan apbn pada ptn menerapkan fleksibilitas yang lebih besar dan bermanfaat karena memiliki karakteristik yang tidak rumit, tetap akuntabel, dan tidak membebankan peserta didik maupun masyarakat, ppk lp tersebut lebih kurang sama konsepnya dengan pola pengelolaan keuangan pada otoritas jasa keuangan ojk). dengan diterapkannya pola tersebut pada ptn, apbn dapat tetap menjadi sumber pendanaan ptn sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, ptn tetap independen dalam menjalankan dharma perguruan tingginya, dan juga menjamin upaya ptn untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya: dengan demikian, status badan hukum ptn tidak relevan lagi sebagai suatu solusi dalam era reformasi keuangan negara saat ini sehingga tujuann akan dikembalikan lagi pada jalur tujuan idealnya yang linear dengan tujuan bernegara, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa: prof. dr. b.s. mardiatmadja memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal juni serta memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: fokus paparan berikut adalah undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi. karena masalahnya, maka perhatian diberikan juga kepadaperaturan pemerintah nomor tahun tentang dosen. tentu saja latar belakang kita menempatkan uud alasannya pelayanan rakyat menuntut bahwa peraturan peraturan perundang undangan mempunyai hubungan integral satu sama lain. namun, pemahaman hukum yang benar maupun penafsiran yang tepat demi kepastian hukum menghendaki, bahwa setiap kata dalam undang undang dapat dipertanggungjawabkan dari sudut etiologi, etimologi maupun peristilahan ilmiah. sifat itu semakin diperlukan lagi, karena undang undang ini bermaksud membimbing dunia perguruan tinggi: akan menjadi bertentangan dengan tujuan undang undang, kalau ada bagian bagian dalam undang undang ini yang berlawanan satu sama lain atau mempersempit bahasa keilmuan. dengan pertimbangan itulah kami ingin memusatkan perhatian pada tinjauan dari bidang filsafat: artinya memandang perguruan tinggi dari sudut hakikat kemanusiaan yang menyeluruh. harapannya adalah bahwa pembicaraan tidak terjebak dalam sudut fragmentaristik dan utilitaristik, inti pendidikan dari sudut filsafat pendidikan dari arah filsafat, pendidikan dipahami sebagai suatu usaha bersama dalam proses terpadu terorganisasikan untuk membantu manusia mengembangkan diri dan menyiapkan diri guna mengambil tempat semestinya dalam pengembangan masyarakat dan dunianya dan manajemen makro pendidikan, yang diinginkan oleh undang undang nomor tahun perlu diuji, sejauh manakah undang undang ini bertumpu pada kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti dikatakan pancasila (yang sayang tidak cukup diperhatikan undang undang nomor sebagian angka undang undang nomor tahun seiring dengan pandangan filsafat pendidikan, tetapi kehilangan satu pokok penting yakni "kebersamaan", suatu hal yang akan tampak dalam kebijakan lanjutnya. padahengembangan ilmu selanjutnya, kebersamaan itu penting. sementara itu, justru undang undang ini tidak mendefinisikan pendidikan tinggi" dengan isinya, melainkan sekedar penentangan kelembagaannya. cara itu mewarnai seluruh undang undang yang bersifat terlampau institusionalistik dan karena itu tidak masuk dalam kemanusiaan, dan hanya kena pada segi pengaturannya. ketika dipertemukan dengan sifat 'universal' dari 'universitas', undang undang ini tidak menjunjung 'raison d'etre' perguruan, apalagi perguruan tinggi. bab bagian keenam dan bab iii undang undang ini menjadikan 'mutu' hanya sebagai ketentuan institusional yang tidak mampu melihat kemungkinan mutu dan carakerja ilmu ilmu lain, yang rupanya luar cakrawala penyusun undang undang. kalau ditarik sampai pelaksanaan perguruan tinggi, maka undang undang ini membimbing orang sekedar institutionalistik, dan bukannya sampai isi ilmu: dampaknya merusak studi perguruan tinggi. dalam kaitan itu, angka menunjukkan cara penyusun undang undang ini memahami definisi kata "teknologi" secara tidak tepat, dari sudut etimologi maupun terminologi. hal itu tampak dalam konsistensinya dalam bab bagian kedua. itulah sebabnya mengapa banyak fihak tidak dapat menerima undang undang ini. sifat tidak konsisten antara definisi dan uraian serta konklusi adalah sifat yang bertentangan dengan hakikat kerja perguruan tinggi. tidak banyaklah perguruan tinggi diarahkan oleh undang undang yang bekerja tidak sesuai dengan cara kerja perguruan tinggi, seperti tersebut atas, perihal proses didik dan proses keilmuan filsafat pendidikan amat memperhatikan manusia dan interaksi kemanusiaan (itulah arti 'humaniora' yang sebenarnya, dan bukan sebagaimana dituliskan oleh penyusun undang undang ini seperti tampak pada angka dan nantinya bergema dalam dan karena menurut ilmu mendidik, humaniora mencakup seluruh pelayanan didik dan bukan sekedar sepotong kecilnya saja. dari segi ini, rumusan undang undang ini tidak selaras dengan pengertian pendidikan yang mendasar sebagaimana dipahami filsafat pendidikan), dalam proses pendidikan (terutama dalam pendidikan tinggi), pusat perhatian diberikan pada usaha untuk membagikan dan membangkitkan pengalaman nilai dalam hidup manusia secara keseluruhan, yang antara lain kelihatan dalam kemampuan orang mengembangkan kecerdasan (yang menurut ahli pendidik mutakhir, howard gardner, mencakup beberapa kecerdasan, sepercerdasan intelektual, kecerdasan musikal, kecerdasan ruang, kecerdasan matematis, kecerdasan spiritual dst). dengan kata lain, perkembangan kecerdasan intelektual hanyalah salah satu dari bagian usaha pendidikan. lebih jauh lagi, pengembangan intelektualitas bidang ilmu positif hanya satu bagian dari usaha pendidikan kecerdasan intelektual. scientist dan intelektualisme bukanlah arus yang baik untuk pendidikan: dan itulah yang amat tampak dalam undang undang ini: padahal pendirian itu sudah lama ditinggalkan (sementara undang undang ini mau membawa pendidikan masa depan). pada masa mendatang, arah filsafat pendidikan akan ditentukan oleh cara pandang majemuk terhadap ilmu itu: dan itulah yang seharusnya dicermati, kalau. menimbang huruf ditulis dengan kesadaran tinggi tentang masa depan peradaban". dari segi proses pendidikan, undang undang nomor tahun bukannya membawa indonesia depan, tetapi justru mundur. sini tampak sekali, bahwa yang diinginkan oleh penyusun undang undang ini ternyata tidak diwujudkan dalam perumusan undang undang. padahal dalam praktik, nantinya orang berpegangan pada apa yang tertulis: bukan pada "apa yang dalam hati diinginkan oleh penyusun undang undang": permasalahan metode ini mengakibatkan undang undang memasukkan teologi dalam ilmu agama (lihat dan penjelasannya). penyusun undang undang ini kurang memperhatikan aneka carakerja ilmiah. sebab, ada teologi yang justru mempermasalahkan agama dan karena itu tidak tepat masuk dalam rumpun ilmu agama, melainkan perlu ditempatkan dalam humaniora. apalagi kalau hal itu dikaitkan dengan dan akan menambah kerumitan yang diciptakan oleh rumusan undang undang nomor tahun perihal manajerialisme undang undang nomor tahun bila para penyusun undang undang nomor tahun memperhatikan undang undang nomor tahun instruksi menteri pendidikan dasar dan kebudayaan nomor tertanggal agustus penetapan presiden nomor tahun lampiran xiii tap mars ri nomor xxvii mars maupun undang undang nomor tahun khususnya bab ii, maka ini tidak akan disusun dengan terlampau menonjolkan manajerialisme, seperti adanya sekarang. manajemen perlu, tetapi pendidikan harus mengatasi manajerialisme, yang dengan cara sebagaimana dipakai oleh undang undang nomor tahun ini malah menempatkan manusia jadi obyek.uji materi ini adalah undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggiwni): atau (d) lembaga negara ,)para pemohon bahwa pemohon moh. junaidtentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mpanya mau mengarahkan dunia pendidikan indonesia sedemikian sehingga dilanda oleh arus untuk memadatkan pendidikan pada pelembagaannya sekolah dan itupun dengan mengelolanya secara makro dan kurang memperhatikan metodis didaktik psikologi studi dan perkembangan manusia dan interaksi didik guru murid. manajerialisme tersebut menjadikan proses didik sebagai proyek dan murid guru dijadikan objek. dari usaha itu tidak akan terbentuk 'calon leader masa depan, seharusnya dikatakan, bahwa yang terpenting dalam seluruh proses didik, adalah pendidikan nilai. dalam hal itu nilai adalah segala hal yang dihargai dan dijunjung tinggi oleh pribadi dan komunitas, sehingga orang mau mengorbankan apapun untuk menggantinya. yang terpenting dari segala hal yang bernilai dalam hidup manusia adalah kecerdasan intersubjektif, yang memuncak pada cinta kasih. tanpa pendidikan cintakasih, aneka kepentingan didik akan berebut dipentingkan dalam proses didik tanpa dapat dipadukan dengan wajar, sehingga pendidikan menjadi kisruh. sebab terdalamnya adalah bahwa intisari pendidikan adalah proses mengkomunikasikan nilai nilai antara generasi satu dengan generasi lain dan antara komunitas terdahulu dengan komunitas kemudian. komunikasi nilai tersebut hanya mungkin terjadi secara utuh apabila berpegang pada pedoman dasar ilmu filsafat pendidikan bahwa antara guru dan murid diperlukan ada relasi positif, yang sama sekali tidak disentuh undang undang ini, sehingga juga tidak difasilitasinya. maka undang undang nomor tahun ini tidak kena sasaran, tempat nilai pribadi dalam pendidikan tinggi pendidikan merangkum keseluruhan pribadi manusia dan dimulai sejak bayi, ketika seseorang malah belum dapat membedakan banyak aspek didik, yang kelak akan dipelajarinya, sampai tutup usia: maka termasuk dalam perguruan tinggi. titikpangkalnya adalah komunikasi perdana berkat cintakasih orangtua (dan seluruh keluarga) kepada seorang murid. cinta kasih juga isi didik utama, yang memungkinkan seseorang menyerap segala lainnya. sebab, atas dasar cinta kasih itu seseorang memulai proses didik dan mempelajari cinta kasih pula yang mengisi seluruh prosesnya kemudian. seseorang mulai dari cinta kasih orangtua, meneruskan dengan menaruh cinta kasih pada teman serta rekan belajar, mencari partner cinta kasih dalam hidup dewasa, mewariskan cinta kasih kepada anak cucu dan bermuara pada pengabdian cinta kasih. oleh sebab itumengandaikan cinta kasih, berisikan cinta kasih dan menuju perkembangan cintakasih. semua yang lain menjadi jabatan cinta kasih dan perincian cinta kasih. orientasi segala rasa ingin tahunya, juga secara ilmiah, yang kemudian berupa pencarian pengetahuan beraneka, adalah cinta kasih. perguruan tinggi yang tidak diarahkan untuk mempedulikan hal itu, akan kontraproduktif untuk "public services" sehingga merusak "public reasoning , sesuatu yang kita harapkan terlahir dari perguruan tinggi: tetapi ternyata tidak tampak dalam undang undang nomor tahun ini, undang undang nomor tahun menyebutkan, apa yang juga disebut oleh undang undang nomor tahun yakni sifat etis dan moral serta ketakwaan dalam pendidikan namun tidak jelas implementasinya. memang suatu pendidikan untuk membina moral, menyadari dan menginternalisasikan nilai, khususnya cinta kasih serta membentuk maupun mengembangkan suara hati mengandung beberapa tugas: pertama: menjelaskan dengan bantuan argumentasi etis, mengapakah sesuatu hal (peristiwa, situasi, sikap) adalah hal baik yang diinginkan dan bagaimanakah hal itu menjadi bagian dari suatu sistem nilai yang serasi dengan konsep mendasar tentang manusia sempurna. namun sistem nilai yang ditulis undang undang nomor tahun pada mencampuradukkan beberapa lapisan nilai:ada yang nilai dasar dan ada yang nilai terapan, sebagaimana tampak dalam penjelasannya, kedua: pendidikan semacam itu juga harus mampu menunjukkan, bagaimanakah manusia dapat atau harus mengaktualisasikan suatu nilai, apa implikasinya dalam hidup kalau seseorang menerima nilai itu dan apa arti sesuatu tindakan sikap dalam konteks sosial tertentu. terutama cinta kasih tanpa jeda mendorong manusia membuka hati pada cinta dan membuka tangan untuk memberikan cinta kasih. untuk dapat melakukannya, diperlukan pengetahuan beraneka dan ketrampilan tidak terbilang. segi ini tidak muncul dalam undang undang nomor tahun nilai nilai terbentuk dan berkembang dalam konteks sosial: nilai nilai, khususnya cintakasih, itu harus dipastikan dengan cermat, sebelum ditawarkan, diajarkan dan dipelajari. beberapa nilai mengacu kepada suatu kebutuhan, hak, dan kewajiban yang dipandang sebagai bersifat 'mutlak' dan 'berlaku manapun' (misal cinta kasih, keadilan, kejujuran, dan sebagainyaeka itu mengungkapkan 'keharusan' pada taraf umum. beberapa nilai mengacu kepada sejumlah bidang dalam hidup sosial (hak untuk bekerja, kesamaan antar jenis kelamin, kebebasan mengemukakan pendapat, dst): mereka itu harus dirumuskan dalam kaitan dengan konteks historis konkrit. akhirnya ada juga nilai nilai yang dapat disebut sebagai nilai terapan yang berwarna budaya tertentu dan memungkinkan kita untuk mengukur situasi konkrit yang khas bagi kelompok tertentu (misal ketaatan kepada orangtua, kebebasan memilih jurusan studi dsb): pada tingkat perilaku sehari hari, nilai nilai ini sangat berpengaruh, tetapi juga sangat terjalin dengan faktor faktor sosial tertentu. oleh sebab itu, nilai nilai itu sangat tergantung dari subyek subyeknya, bisa didiskusikan dan terbuka untuk dikoreksi. namun isi terdalam dari sekian banyak nilai itu adalah cinta kasih yang mempertemukan hati dengan hati (yang tidak terbilang jumlahnya dan tidak terukur dimensinya). interaksi cinta kasih itu sampai pada mencintai orang yang membenci sekalipun: interaksi terus menerus antara rumusan rumusan abstrak (yaitu yang mengungkapkan kodrat manusia secara lebih umum) dengan rumusan rumusan konkrit (yaitu yang mengacu pada situasi khusus dengan 'hal hal bernilai', menentukan sistem nilai, yang dapat saling berbeda dalam hal pemahaman maupun tangkapannya. sistem nilai juga menentukan perwujudan cintakasih maupun proses pengalamannya melalui studi pada lapisan apa pun, nilai nilai budaya pasti memainkan peranan dalam kita menilai sesuatu dan dalam terjadi maupun diterimanya nilai nilai lain yang lebih 'praktis', yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari cinta kasih. artikulasinya menjadi suatu sistem nilai, terjadi dengan melalui penataan prioritas maupun pertanggungjawaban teoritis mengenai pensisteman itu. sistem nilai tidak dengan sendirinya memberi norma norma aksi dalam setiap situasi konkrit, bahkan yang sangat khas sekalipun. namun fungsinya adalah untuk menyediakan kerangka acuan etis yang terakhir bagi aplikasi konkritnya. sifat "'tetapnya' memang menyebabkan orang sering sukar mempertanggungjawabkan sistem nilai dan sulit mengapllkasikannya, tetapi juga memungkinkan orang tidak terombang ambing oleh tekanan situasi dan kondisi sesaat yang terus menerus berubah. justru situlah takaran cinta kasih akan merupakan tolok ukur yang paling menentukan. kecuali ileksnya masa kini menyebabkan hidup manusia modern semakin lama semakin dikota katakan: dalam kerumitan pengkotakan itu nilai nilai yang lebih praktis dan karena itu kena pada manusia setiap hari (misal kerja, keluarga, sekolah, ekonomi, politik, praktek keagamaan), cenderung untuk menyatu dan membentuk suatu subsistem nilai. tetapi kumpulan aneka subsistem itu seringkali tidak berhasil menjadi satu sistem nilai yang terpadu dan konsisten: termasuk ilmu vang digelar secara sistematis melalui kurikulum beraneka. kecuali itu, nilai nilai dalam subsistem semacam itu hanya dapat berpadu dengan yang lain kalau memiliki sifat fungsional yang tinggi dan tidak senantiasa menuntut mutu etis yang tinggi sehingga sulit perpaduan dengan nilai atau subsistem nilai yang lain. tidak jarang, subsistem nilai tertentu malah membekukan situasi kultural tertentu dan mengabadikan suatu struktur sosial yang tidak kompak: suatu pendidikan, yang menekankan pendidikan nilai dengan menonjolkan pembentukan serta pengembangan suarahati haruslah mengajak peserta didik untuk menangkap implikasinya kalau kita mau mengintegrasikan nilai nilai dasar manusiawi pada perilaku sesuai dengan situasi situasi tertentu. pada umumnya kita bersedia untuk menerima nilai nilai yang bersifat abadi, tetapi sulit untuk menemukan cara konkrit melaksanakannya, apalagi menciptakan mekanisme keguruan yang perumusan intelektual dan juga komunikasi personal maupun program nonverbal, maka pencampuran indoktrinasi dengan persuasi maupun proses kebudayaan dan pengasingan sulit dihindari. dapat terjadi bahwa kita, para pendidik merasa sudah menciptakan program yang hebat dan kelihatannya peserta didik menangkap juga, namun belum pasti bahwa mereka benar mengasimilasikan nilai nilainya. unsur verbal bisa saja mereka menerima, tetapi tidak mustahil bahwa aspek nonverbal (cara kita memberi, iklim komunikasi, dst) bisa membuat kontraproduktif segala upaya kita. pendidikan nilai perlu membantu kita semua untuk semakin sadar, betapa nilai nilai terapan itu bersifat sangat ambigu dan karena itu harus dikaji secara cermat terus (discernment), ada nilai dasar manusiawi yang dapat lebih ditonjolkan oleh sekolah kita, supaya cinta kasih itu dapat terwujud dan memfasilitasi: hormat kepada alam dan sesama: penghormatan adil antar ciptaan dan antar manusiawi ini perlu dijalin secara sehat, karena dunia sek hormat berlebihan kepada kepandaian, kekayaan, kekuatan, keindahan dan aneka kelebihan lahiriah lain: kreativitas: semakin lama masyarakat semakin membutuhkan orang yang kreatif dalam bidang apapun. maka kreativitas tidak diidentikkan dengan kepandaian teoritis atau kepandaian bidang science, melainkan kreativitas manusiawi yang luas, solidaritas yang bertanggungjawab: ini menggabungkan semangat persaudaraan antar murid maupun antara murid dengan pendidik, seraya bersemangat mencari yang "excellent". situ perkembangan intelektual ditempatkan dalam konteks pertumbuhan sosial dan afektif. hal itu penting dicermati, karena tidak mustahil bahwa wakil ilmu ilmu yang terbayarkan dapat saja menuntut pengakuan kepentingannya secara berlebihan, inferioritas: peserta didik perlu diajak untuk menghargai kematian dan seluruh alam semesta dalam konteks dinamika manusia mencari yang tak terbatas" pada "kedalaman kematiannya". sana kerohanian yang bersatu. dengan realisme mewujud dalam suara hati yang mau melaksanakan cinta kasih dalam konteks jelas, pemahaman dan penahan serta pelaksanaan nilai, khususnya cinta kasih, senantiasa berada dalam hukum sejarah: nilai ditangkap secara berangsur angsur. sebenarnya, itulah yang termaktub dalam pancasila, yang tidak mendapat sentral dalam undang undang nomor tahun kecuali disebut dalam bersama dalam empat pilar republik indonesia dan sebagai bagian kurikulum, tetapi tidak dijabarkan sama sekali: wasanakata lepas dari cinta kasih, pengajaran tidak mendidik: latihan ketrampilan akan men drill murid menjadi robot. berawal, berisi, dan bertujuan cintakasih, pendidikan menyempurnakan manusia. pendidikan tanpa kasih akan jadi kisruh, karena unsur unsur tata nilai dapat bertentangan satu sama lain. pertunangannya dapat rumit, karena masuk pada lapisan hidup yang lebih dalam daripada sekedar politik, keuangan, organisasi, manajemen. sejumlah penting dalam undang undang nomor tahun ini tidak tepat kalau dipandang dari sudut filsafat pendidikan dan humaniora. namun, karena sebenarnya titik pangkal dan warna dasarnya malah tidak sesuai dengan uud dan pancasila, maka undang undang nomor tahun ini perlu ditinjau kembali secara menyelurupara pemohon allo felix january saksi pemohon allo felix januarmembahas tata kelola pendidikan tinggi universitas indonesia tahun sampai saksi adalah anggota mwa universitas indonesia ui) unsur mahasiswa periode saksi memberikan gambaran tentang bagaimana proporsi mahasiswa selalu jauh lebih besar dari tahun sampai tahun otonomi keilmuan adalah sebuah keniscayaan, apapun bentuk universitasnya tidak ada yang bisa menghalangi interaksi antara mahasiswa dan dosen, seminar, riset, atau apapun bentuk universitasnya: ada (lima) organisasi keuangan kemahasiswaan, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, memandang pendidikan sebagai sebuah unit usaha. hal ini tercantum dalam nomor mwa tahun poin menyatakan bahwa unit usaha adalah unit dalam rangka menghimpun dana. menyebutkan mengenai unit usaha akademik, yang artinya memandang bahwa pendidikan termasuk dari bagian unit usaha yang tujuannya adalah menghimpun dana: memiliki (tiga) stakeholder inti, yaitu universitasnya sendiri, masyarakat, dan pemerintah maka seharusnya proporsi anggaran teridealnya adalah sepertiga sepertiga dan sepertiga. perlu diingat bahwa masyarakat itu adalah dana hibah dan biaya operasional pendidikan. dengan demikian, mahasiswa seharusnya lebih kecil daripada sepertiga itu sendiri: dana masyarakat hibah umumnya hanya karena donor dan dana mahasiswa memiliki porsi terbesar. akan tetapi sayangnya kurang transparan, karena data rinciannya tidak dapat diperoleh. namun demikian saksi bisa memperoleh data rincian dari tahun sampai dengan tahun pada tahun dana hibah hanya sebesar xs, sedangkan dana mahasiswa menunjang kebutuhan universitas indonesia. pada mahasiswa menunjang dari kebutuhan ui, sehingga posisi dana mahasiswa jauh atas universitas dan pemerintah. pada tahun dana mahasiswa masih menduduki posisi sehingga masih atas universitas dan pemerintah. pada tahun dana mahasiswa masih komposisi paling tinggi yakni pada tahun terlihat bahwa pengelolaan universitas yang paling rendah. mahasiswa posisinya dari sumber dana universitas indonesia pada tahun sumber biaya operasional pendidikan setiap tahunnya meningkat dan dana universitas jumlahnya selalu menurun. dana hibah cenderung stagnan karena sifatnya donor. pada tahun dana apbn meningkat karena ada pembangunan proyek besar pada waktu era rektor prof. gumelar russia sumantri, sehingga ada beberapa gedung yang sampai hari ini memang belum selesai pembangunannya karena berbagai permasalahan izin, kurang dana, dan sebagai akibat otonomisasi pendidikan karena master plan nya tidak tertata dengan baik, ada beberapa program pendidikan ui, antara lain vokasi, sarjana, profesi spesialis, dan pasca sarjana. mengenai vokasi, ketika biaya pembayaran ui, bop berkeadilan atau subsidi silang, namun vokasi tidak mendapatkan subsidi silang. mereka membayar penuh rp. . dan tahun berikutnya direncanakan naik menjadi rp. mengenai biaya pendidikan sarjana reguler, sebelum tahun biaya kuliah hanya rp. , untuk sarjana reguler. setelah tahun mulai diimplementasikan bop berkeadilan itu, sehingga ipa menjadi rp. , sebagai range teratas. sebelumnya untuk sosial sebesar rp1. flat. namun setelah tahun menjadi rp. sebagai tarif tertinggi: perbedaan tarif flat dan bop berkeadilan bop b): tarif flat relatif murah jika dibandingkan dengan upah minimum regional pada masanya. dengan demikian, rp. hanya sebanding satu bulan upah minimum regional, setelah otonomi tahun genderang otonomi dimulai karena bop b relatif mahal karena nilai maksimal bop b setara dengan kali bulan upah minimum regional, yakni rp. dan rp. mungkin bisa lima kali lipat dari sebuah upah minimum regionng ada subsidi silang, tetapi advokasi dan kesejahteraan mahasiswa bem memberikan kajian tentang implementasi bop b lima tahun dan hasilnya kurang lebih implementasi bermasalah. selalu ada mahasiswa yang tidak diterima karena tidak mampu membayar perkuliahan, dan untuk program paralel, yang biayanya rp. tidak ada toleransi, saksi pernah membantu advokasi dua orang mahasiswa yang tidak bisa kuliah satu semester karena fakultas menolak mahasiswa tersebut untuk berkuliah karena orang tuanya tidak mampu. kebetulan kedua mahasiswa tersebut anak kembar, sehingga beban orang tuanya adalah rp. dan jumlah paralel itu naik setiap tahunnya: meskipun tarifnya bernama flat (sama rata), tetapi selalu ada keringanan untuk mahasiswa yang tidak mampu. artinya sudah rp. masih ada keringanan dan beasiswa. namun demikian perspektif universitas menganggap bop b sebagai sebuah keringanan dengan range yang sangat besar tiga sampai lima kali dari upah minimum regional pada masanya, dengan memperhatikan pendapatan bop b tahun menurut saksi, kurang transparan, sehingga saksi keterbatasan data untuk mendapatkan tahun tahun berikutnya: pada tahun jumlah mahasiswa reguler sebanyak mahasiswa. pada tahun jumlah mahasiswa reguler adalah bidang inti dari universitas indonesia, namun jumlahnya berkurang menjadi an dengan jumlah rata rata biaya pendidikan yang lebih mahal. pada tahun mahasiswa non reguler itu dibagi menjadi dua program, yakni program pararel dan program ekstensi. memperhatikan peningkatan jumlah mahasiswanya dan jumlah rata rata biaya pendidikannya, terbukti bahwa biaya pendidikan lebih mahal daripada tahun tahun sebelumnya. hanya ada mahasiswa yang membayar per semester rp. , : implementasi dalam program kerja sama daerah dan industri, ternyata perusahaan yang diajak kerja sama tidak mau membayarkan biaya mahasiswanya, sehingga menjadi beban. biayanya rp.ster, bahkan ada yang sampai rp. mungkin untuk fakultas kedokteran bisa lebih tinggi: kelas khusus internasional seharusnya ditargetkan untuk warga negara asing, meskipun pada kenyataannya ada juga warga negara indonesia yang bergabung dalam kelas khusus internasional. jumlahnya lebih sedikit daripada tahun tahun karena pada tahun kki dibagi juga menjadi kkdwna, namun biaya memasukannya jauh lebih besar daripada yang hanya satu kelas. semula biayanya sekitar rp. , , namun sekarang menjadi sekitar rp. , : pada tahun uang pangkal fakultas teknik untuk program pararel adalah rp. dan tidak ada subsidi. ketika seseorang mahasiswa dari pelosok mendaftar program pararel maka menjawab bahwa hal itu risiko mahasiswa yang sudah mendaftar program pararel, sehingga mahasiswa tersebut dinilai mampu. namun ketika mahasiswa tersebut mengalami kesulitan dalam perkuliahannya, contohnya, ada dua anak kembar. yang berhenti kuliah untuk satu semester, sehingga semester berikutnya dibantu oleh mahasiswa mahasiswa lain agar mahasiswa tersebut bisa kuliah semester berikutnya, dalam hal otonomi kekurangan anggaran, sasaran yang paling rentan adalah peserta didik: kesimpulannya, terdapat tiga permasalahan inti sejak diotonomikan, yaitu: menyangkut keuangan, sumber pendapatan dari mahasiswa selalu lebih besar dari tahun tahun. mulai dari tahun sampai tahun namun untuk tahun belum bisa dibuktikan oleh saksi karena bentuknya masih rancangan dan belum laporan pertanggungjawaban, pengelolaannya tidak transparan, biaya operasional pendidikan membengkak dari tahun tahun yang bisa dibuktikan bahwa mahasiswa melonjak jauh dibandingkan dengan kemampuan universitas menghasilkan anggaran dan kemampuan pemerintah memberikan bantuan untuk universitas. menyangkut masalah ketenagaan, sampai saat ini terdapat orang ui, meliputi karyawan, satpam, dosen, yang tidak punya status kerja, sementara lainnya adalah pns. tidak jelas siapa yang menggaji otersebut, adakalanya yang menggaji adalah fakultas, universitas, atau dosen. menyangkut sarana dan prasarana, mwa adalah organ yang mewujudkan pemerintah dalam memberikan pertimbangan pembangunan universitas, namun kualitasnya sebagaimana terlihat dalam laporan mwa tahun kehadiran menteri dalam rapat mwa hanya hal ini berarti, dalam setiap pengambilan keputusan universitas tidak ada kehadiran negara sana. menyangkut jumlah program studi, jumlah mahasiswa tidak berimbang dengan infrastruktur yang ada. misalnya, dalam satu kelas tertentu ada mahasiswa sampai duduk lantai. ada pula asisten dosen yang tidak sempat melakukan riset karena kelasnya begitu banyak, dari reguler, paralel, internasional, ekstensi. bagaimana mungkin mereka bisa melaksanakan fungsi otonomi keilmuan yang dicanangkan oleh pemerintah dan dpr? muhammad helmhasiswa universitas negeri makassar, universitas negeri makassar merupakan perguruan tinggi negeri yang menerima mahasiswa dengan jalur reguler dan nonreguler, meliputi pula jalur mandiri dan jalur ujian tulis lokal: spp jalur reguler sekitar rp. , . mulai tahun terdapat dana penunjang pendidikan dpp) sebesar rp. hingga tahun pada tahun dpp menurun menjadi rp. , : pada jalur nonreguler terjadi peningkatan yang signifikan selama tahun terakhir, mulai dari tahun sampai tahun yakni sebesar rp1. sampai dengan rp. misalnya fasilitas yang terdapat universitas negeri makassar ialah ruangan kuliah yang diisi sampai orang, fakultas ilmu sosial, mahasiswa aktif dari tahun sampai tahun dengan jumlah rata rata mahasiswa, yang hanya terdapat untuk mahasiswa aktif, mengenai kemahasiswaannya, terjadi upaya pemecatan secara akademik terhadap mahasiswa unm tanpa melalui mekanisme peraturan kemahasiswadalah mahasiswa universitas indonesia ui: bahwa sejak mennaikan biaya pendidikan dan kebijakan ptn bh yang menambah beb, ahmad rizky mardhatillah umar, bahwa pemohon adalah mahasiswa universitas gajah mada ugmbahwa sejak ugm mebijakan ptn bh yang membebanki, aida didasarurul pratiwiningrumntan mahasiswa universitas indonesia ui) yang gagal menjadi sarjana mahasiswa ui: saksi berasal dari magelang, jawa tengah: saksi pernah diterima universitas indonesia melalui jalur simak ui, jurusan geografi, fakultas pipa, angkatan setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa ui, saksi selanjutnya mengurus mekanisme untuk pengajuan bop berkeadilan karena orang tua saksi tidak sanggup untuk membayar setiap semester rp. , : setelah saksi mengurus dan mengikuti semua alur yang ada akun simak ui. umumnya mahasiswa akan mendapat hasil keputusan bop berkeadilan bop b) sesuai dengan gaji atau pendapatan orang tua mahasiswa. namun demikian, bop b saksi tetap sebesar rp. karena belum ada keputusan. saksi mengurus bop langsung karena saat itu mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan okk, obm, dan psa, dan pada. saksi menemui dekan pipa, namun dekan pipa mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan bop b saksi: saksi bertemu dengan bapak kaharuddin yang berada rektorat ui, yang mengatakan bahwa bop b berupa surat keputusan sk) yang ditandatangani rektor: saksi sudah mengurus bop b sejak sesuai prosedur, namun bop b saksi tetap rp. , . saksi diberi alternatif lain melalui pinjaman untuk membayar bop setiap semester dari fakultas, namun orang tua saksi tetap keberatan dengan mekanisme seperti itu. pada akhirnya, saksi memutuskan untuk berhenti kuliah ui, meskipun sudah menjalani perkuliahan selama satu minggu karena tidak ada kepastian mengenai bop b, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, presiden menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal mei juni dan juli serta, menyampaikan keterangan tertulis, yangpemohon dalam permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi terhadap uud pemohon mendalilkan: putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii telah menyatakan penjelasan sisdiknas inkonstitusional: sesuai putusan nomor puu vii mahkamah konstitusi berpendapat bahwa perguruan tinggi sebagai pengelola pendidikan tinggi harus perlu diberi status sebagai badan hukum public bagi perguruan tinggi negeri ptn) dan badan hukum perdata bagi perguruan tinggi swasta pts). namun, apapun bentuk badan hukum yang dipilihdan: sesuai tafsir mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii pemerintah masih memungkinkan. mengatur bentuk bentuk badan hukum pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh negara, yaitu bentuk pengelolaan keuangan badan layanan umum atau perguruan tinggi negeri badan hukum. keseluruhan bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam mensyaratkan adanya otonomi pengelolaan pendidikan tinggi, baik yang bersifat akademik maupun nonakademikatau argumentasi mahkamah konstitusi yang mempertegas konstitusionalitas otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dijelaskan dalam putusan nomor puu vii sebagai berikut: konsep kekayaan negara yang dipisahkan akan mengganggu kegiatan kejelasan pihak yang berwenang dalam penentuan dan penjatuhan sanksi menoleransi pelanggaran, melanggarnya hak atas pendidikanud sebagaimana tertuang dalam poin putusan nomor puu vii tafsir mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam poin putusan nomor. puu vi!, karenaakademik: ketidakpastian dana bhp hanya akan membebani peserta didik dengan biaya kuliah tinggi, karena institusi pendidikan menjadikan iuran peserta didik sebagai sumber pemasukan utama,, kedudukan hukum (legal standing) pemohosamping kualitas persona tersebut atas, dalam berpendirian merumuskan secara lebih ketat pengertian dan batasan tentang persyaratan kedudukan hukum (legal standing)erintah perlu mencemari masing masing pemohon apakah benar mempunyai kepentingan sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap uud dalam kedudukan hukum dan kepentingan hukum para pemohon, halaman (lima) permohonan guo, masing masing pemohon menyatakan secara tegas: moh. junaidi pemohon i), mahasiswa universitas indonesia, beralamat jalan kalinya rw kelurahan kalinya, kecamatan tambora, jakarta barat, mendalilkan bahwa universitas indonesimilik negara. sejak universitas indonesiambatnya pemenuhan hak atas pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau, ahmad rizky mardhatilla umar pemohon ii), mahasiswa universitas gajah mada, beralamat jalan brigjen hasan basri kp. kejaksaan nomor banjarmasin, kalimantan selatan, mendalilkan bahwa universitas gajah madmilik negara. sejak universitasii,ida didasari pemohon iii), orang tua dari (lima) orang anak yang sedang duduk tk, sd, smp, dan sma, beralamat jalan pala kali villa tanah baru blok rw tanah baru beji, depok, jawa barat, mendalilkan bahwa sistem yang diatur dalam pendidikan tinggi berpotensi menaikkan biaya pendidikan tinggi, sehingga kelak pemohon iii harus menanggung biaya pendidikan tinggi anak anak yang semakin mahal. oleh karena itu, anak anaklogo danianto pemohon iv), mahasiswa dan pengurus front mahasiswa nasional, beralamat tempo rw desa triwarna, kecamatan banyuurip, kabupaten purworejo, jawa tengah, mendalilkan bahwa melanggar hak atas pendidikan, menghambat akses calon mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berpotensi membebani biaya pendidikan kepada mahasiswa. oleh karena itu, mahasiswdalil dalil para pemohon tersebut atas, pemerintah berpendapat sebagai berikut: menyatakan bahwa pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam apbn. selanjutnya, dan menentukan bahwa pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam apbn bagi perguruan tinggi negeri. menyatakan lebih lanjut bahwaselain itu, menentukan bahwa pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri bot). dengan adanya bot yang diamanatkan oleh maka biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa akan menjadi terjangkau, berdasarkan ketentuan bahwa pemohon dan pemohon yang kuliah perguruan tinggi negeri dijamin tidak akan dibebani biaya pendidikan yang melebihi kemampuan ekonomi (keuangan) masing masing, sehingga pemohon dan pemohon tidak akan mengalami hambatan dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi. dengan kata lain, menjamin pemohon dan pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional: selain menurut ketentuan sebagaimana dikemukakan pada huruf mengamanapemenuhan hak mahasiswa tersebut, sebagaimana ditentukan dalamil pemohon iii yang menyatakan anak anaknyadalah dalil yang bersifat asumsi (dugaan) dan prematur. pelaksanaan tidak asumsi (bersifat dugaan) tetapi konkret, tetapi kenyataannya anak anak pemohon iii belum mahasiswa sehingga bagi mereka belum berlaku pendidikan tinggi. dalam hal ini permohonan pemohon iii bersifat prematur, namun demikian, berdasarkan ketentuan pendidikan tinggi, bahwa anak anak pemohon iii, apabila kelak kuliah perguruan tinggi negeri, akan dijamin tidak dibebani biaya pendidikan yang melebihi kemampuan ekonomi (keuangan) pemohon iii. apabila anak anak pemohon ill.merupakan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, maka dan menjamin pemenuhan hak anak anak pemohon iii atas pendidikan tinggi. oleh karena itu, berlakunya pendidikan tinggi menjamin. anak anak pemohon iii tidak berpotensi mengalami kerugian konstitusional berupa terhambatnya pemenuhan hak atas pendidikan tinggi,entukanselanjutnya,sementara menyatakan bahwa pemerintah danberdasarkan ketentuan atas, tampak bahwa memberikan akses seluas luasnya kepada calon mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi, termasuk calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik. selain itu, untuk mendekatkan masyarakat dengan pendidikan tinggi, pemerintah bersama pemerintah daerah mengembangkan akademi komunitas pada setiap kabupaten kota. dengan kata lain, telah memberikan akses yang seluas luasnya kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan tinggi. oleh karena itu, tidak terdapat hambatan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara dengan berlakunya selain itu, pemohon tidak jelas kedudukannya apakah mahasiswa atau tidak, bila memang mahasiswa tentu mahasiswa perguruan tinggi mana. demikian juga front mahasiswa nasional yang diurus oleh pemohon juga tidak jelas organisasinya, apalagi front mahasiswa tidak mempunyai kaitan dengan calon mahasiswa. hal ini menunjukkan ketidakjelasan kedudukan dari pemohon iv: dalam permohonan pengujian undang undang guo, kerugian para pemohon hanyalah kerugian yang berantai andai, dugaan saja, atau tidak konkret. kerugian yang dialami oleh pemohon harus dirumuskan secara jelas dan konkret. hal demikian menjadi dasar putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei dan nomor puu v tanggal september yang diikuti oleh putusan lain untuk menentukan apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing). dalam permohonan guo dinyatakan bahwa par, apabila biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung melebihi kemampuan keuangan (ekonomi) yang dimiliki: pemohon pemohon ii, anak anak pemohon iii, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud oleh pemohon tidak akan dibebani biaya pendidikan tinggi yang melebihi kemampuan keuangan (ekonomi) masing masing sebagaimana dijamin oleh lagi pula secara nyata nyata tidak terjadi kenaikan biaya pendidikan tinggi yang harus dipikul oleh mahasiswa dengan berlakunya bahkan ada kecenderungan menurunnya biaya pendidikan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa dengan adanya bot yang diamanatatas, menurut pemerintah pemohon pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian guo, karena mereka masing masing tidak mempunyai hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya ketidakjelasan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi antara lain menyatakan bahwa permohonan pengujian suatu undang undang terhadap uud harus memuat uraian mengenai perihal atau pokok perkara yang menjadi dasar permohonan. selanjutnya,. dari ketentuan kedua tersebut telah jelas bahwa permohonan pengujian harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok perkara dan hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang undang. dalam permohonan pengujian guo, pemohon tidak bisa menginstruksikan permohonannya dengan jelas, apakah permohonan merupakan permohonan pengujian yang bersifat formil atau permohonan pengujian yang bersifat materiil. ketidakjelasan konstruksi permohonan tersebut dengan sendirinya akan bermuara pada ketidakjelasan hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan, dalam hal pengujian undang undang yang diajukan bersifat formil, berarti yang diuji dari undang undang itu adalah bukan menyangkut materi atau isi undang undang tersebut tetapi hanya menyangkut soal proses pembentukannya. pengujian itu dimaksudkan sebagai pengujian materiil, berarti yang dipersoalkan dalam permohonan adalah materi atau isi, atau bagian dari undang undang yang bersangkutan, misalnya bab tertentu, tertentu, tertentu, kata kata tertentu dalam rumusan satu apabila permohonan pengujian guo dipelajari dengan seksama, tampak bahwa permohonan pengujian ini bersifat formil satu sisi dan bersifat materiil sisi lain dengan alasan: bersifat formil, karena yang diminta dalam petit permohonan adalah menyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti yang dimohonkan. untuk diuji keseluruhan materi undang undang tersebut. apabila yang dimohonkanuji menyangkut seluruh materi atau isi undang undang, maka permohonan itu adalah permohonan pengujian yang bersifat formil, yaitu menyangkut pembentukan suatu undang undang yang tidak mengindahkan tata cara (proses) atau rambu rambu pembentukan peraturan perundang undangan yang berlaku. telah dibentuk sesuai dengan tata cara (prosedur) yang ditentukan dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: bersifat materiil, karena polita permohonan secara spesifik menyatakan bentuk otonomi pengelolaan pendidikan dalam dan melanggar hak atas pendidikan (lihat huruf e2, halaman permohonan). para pemohon sama sekali tidak membahas atau menguraikan lain dari pendidikan tinggi. selain alasan alasan atas bahwa ketidakjelasan permohonan guo disebabkan oleh: dalil dalil permohonan pengujian undang undang guo diuraikan secara berbelit belit, berulang ulang, tanpa alur berpikir dan arah yang jelas, penomoran yang tidak teratur. hal tersebut menyebabkan pesan yang ingin disampaikan dalam permohonan menjadi kabur, isu konstitusionalitas dalam permohonan pengujian ini adalah pemohon. akan tetapi yang dimohonkan pemohon agar mahkamah konstitusi menyatakan tidak konstitusional. antara permohonan untuk menyatakan tidak konstitusional dengan isu konstitusionalitas adalah dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya, dalil pemohon hanya mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii tanggal maret untuk menyatakan nomor tahun tentang badan hukum pendidikan bertentangan dengan uud bahkan dalam butir halaman permohonan guo, pemohon mendalilkan bahwaiii adalah orang tua dari (lima) anak yang tengah menempuh pendidikan dini, dasar dan menengah, yaitu kelas (sma), kelas vii (smp), kelas (sd), kelas (sd), dan satu orang taman kanak kanak, bahwa dengan dikeluarkannya sistem yang diatur dalamnya berpotensi mengakibatkan kenaikan biaya pendidikan tinggi, sehingga kelak pemohon iii harus menanggung biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal, hal tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pemohon apabila kenaikan biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung melebihi kemampuan keuangan yang dimilikinya. bila hal tersebut terjadi maka anak anak dariv, logo ariyantobahwa pemohon iv, adalah pengurus pusat front mahasiswa nasional yang memperjuangkan hak hak mahasiswa, termasuk hak atas pendidikan: bahwa melanggar hak atas pendidikan, danpokok permohon, bahwa sisdiknas, berbunyipuu vii undang undang nomor tahun tentang badan hukum pendidikan sangat berbeda dengan ide dasar dari undang undang, berdasarkan hal atas, permohonan pengujian guo memuat uraian yang jelas mengenai perihal atau pokok perkara yang menjadi dasar permohonan sebagaimana ditentukan undang undang nomor tahun ketidakjelasan tersebut menyebabkan ketidakjelasan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagaimana dimaksud ketentuan undang undang nomor tahun d.tanggapan terhadap materi permohonan pembentukan landasan filosofis perkembangan peradaban suatu negara banyak ditentukan oleh capaian dalam pendidikan negara yang bersangkutan, karena tujuan utama pendidikan bukanlah semata mata mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi jauh lebih daripada itu, yaituhal ini menjadi salah satu tujuan negara kesatuan republik indonesia sebagaimana diamanatkan pembukaklarasi dunia tentang pendidikan tinggi untuk abad xxi world declaration higher education for the twenty first century) yang diselenggarakan oleh unesco pada tanggal sampai dengan oktober paris, prancis, menyatakan bahwa kesadaran terhadap pendidikan tinggi harus terus dikembangkan, terutama bagi generasi muda dengan memberikan bekal skill, pengetahuan dan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas peradaban manusia masa depan. pendidikan tinggi harus mampu mengatasi tantangan dalam membuka berbagai peluang terkait dengan intensitas penggunaan teknologi komunikasi yang dalamnya ilmu pengetahuan dihasilkan, dikelola, dan disebarkan melalui sistem pendidikan. deklarasi tersebut juga menetapkan bahwa pendidikan merupakan pilar fundamental bagi penegakan hak asasi manusia, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian. oleh karena itu pendidikan tinggi harus terbuka untuk dapat diakses oleh masyarakat dunia sepanjang hidupnya dan dijalankan melalui kerja sama yang melibatkan berbagai sektor kehidupan serta mampu memberikan kontribusi dan solusi bagi kehidupan masyarakat dimasa depan, posisi perguruan tinggi yang berada dalam area otonom dan relatif berjarak dari kepentingan kekuasaan, menempatkan, yang, dalam konsideran menimbang huruf dinyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi segala bidangberdasarkan pertimbangan tersebut tampak bahwa pendidikan tinggi menjadi kunci dan tumpuan utama bagi kemajuan bangsa yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. untuk itu, perlu ditetapkan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi indonesia, landasan sosiologis mandat sejarah dan gagasan visioner para pendiri bangsa mendapatkan aktualisasinya dalam sejarah bangsa, khususnya ketika indonesia harus memposisikan dirinya dalam konfigurasi kemajuan dan kemakmuran bangsa bangsa lain. menjelang abad sebagai bangsa kita menghadapi kekuatan intelektual ilmu sains dan teknologi dunia yang dahsyat sekali dan bertumbuh secara cepat. perguruan tinggi tidak dapat memajukan dirinya apabila kita dibatasi oleh birokrasi keuangan dan administrasi non akademik lainnya. ilmu pengetahuan berkembang dinamis cepat, untuk itu diperlukan kebebasan dari birokrasi keuangan dan administrasi non akademik agar bisa tumbuh dalam kancah persaingan global. karena itu, menjadi keniscayaayang mampu menumbuhkan kualitas perguruan tinggi harus meliputi bidang akademik dan nonakademik emil salim, juli berpindahnya pusat pusat kemakmuran dunia dari negara negara barat negara asia akan mencapai puncaknya pada tahun nanti, sehingga masa itu disebut sebagai the asian century. negara negara besar asia memiliki disain pembangunan jangka panjang, termasuk bidang pendidikan tinggi, sampai tahun mereka mengidentifikasi dan menetapkan sejumlah perguruan tinggi unggulan negara masing masing sebagai universitas otonomi, dan mendanai sebesar besarnya dan mendorong untuk dapat meraih prestasi setinggi tingginya. dari tangan para ilmuwan itulah lahir berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi landasan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan dunia, bagaimanakah posisi indonesia pada tahun ketika bangsa bangsa asia lain menikmati kemakmurannya, apakah perguruan tinggi indonesia mampu membawa bangsa ini depan, menyetarakan kedudukan dengan bangsa bangsa lain asia? jika indonesia mampu meletakkan dasar bagi disain pembangunan pendidikan tinggi yang bermutu, sesuai dengan struktur tekno industri indonesia, maka kita bisa meraih "demographic dividend . hal itu sangat mendasar bagi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi segenap warga bangsa seluruh tanah air. namun apabila kita gagal membangun sumber daya manusia berjumlah besar, khususnya generasi muda, maka yang akan terjadi adalah demographic disaster sofia effendi, keuntungan demografi terkait dengan kemampuan indonesia untuk mencerdaskan generasi mudanya. pada tahun tuhan yang maha esa akan memberikan kesempatan emas bagi bangsa kita, yang datangnya hanya akan sekali saja, karena pada masa itu, jumlah penduduk usia produktif akan mencapai juta, atau dari total penduduk indonesia, dengan rasio beban (dependency ratio) yang rendah. tetapi kesempatan untuk memanfaatkan peluang demografis ini tidak lama, hanya tahun, antara sampai kalau peluang demografis ini disia siakan tanpa upaya, sangat besar kemungkinan indonesia akan terjebak dalam perangkap kemiskinan (poverty trapcapai tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) yaitu setiap penduduk indonesia mendapat pendidikan selama tahun, setidak tidaknya persen penduduk usia produktif harus menamatkan pendidikan tinggi. artinya, perguruan tinggi nasional harus menyediakan program pendidikan teknikal, vokasional, profesi, dan pendidikan akademik untuk juta penduduk indonesia dalam waktu tahun kedepan, dalam prodi sains, teknologi, dan berbagai ilmu terapan, dan seni yang diperlukan untuk pengembangan industri nasional: tugas dari perguruan tinggi kita, memampukan kita untuk memanfaatkan anugerah tuhan bagi bangsa kita: pada saat ini daya tampung nasional, yang terdiri dari ptn dan pts baru mampu menyediakan pendidikan tinggi untuk juta mahasiswa program dalam prodi keilmuan akademis dan prodi vokasi dan teknikal untuk memenuhi keperluan pembangunan nasional, dalam waktu tahun indonesia harus pembangunan pendidikan tinggi yang mampu menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana bidang vokasi dan teknikal untuk persen, dan pendidikan sarjana dan pascasarjana untuk persen dari jumlah mahasiswa. undang undang nomor tahun adalah landasan hukum untuk mencapai tujuan nasional tersebut, seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat indonesia, pembangunan pendidikan nasional perlu terus ditingkatkan. selama beber dasawarsa, masyarakat indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi telah mentransformasikan struktur sosial masyarakat yang pada mulanya mayoritas tinggal pedesaan sekarang bergerak arah perkotaan dan yang dulunya masyarakat agraris cenderung menuju masyarakat berbasis pengetahuan dan informasi. pertumbuhan ekonomi yang positif ikut mendorong terjadinya perubahan perubahan masyarakat, termasuk menumbuhkan masyarakat kelas menengah indonesia, pertumbuhan kelas menengah menunjukkan fenomena menguatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pendidikan tinggi, indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber alam yang melimpah dan posisi strategis antara dua benua, sudah saatnya mengambil peran yang lebih besar dalam percaturan global. sudah saatnyakontribusi perguruan tinggi dalam melahirkan inovasi dan riset berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta mampu melahirkan solusi yang baik dalam meningkatkan peradaban dunia dan kesejahteraan umat manusia. dua dekade terakhir, beberapa perguruan tinggi terkemuka indonesia memiliki gagasan menjadi perguruan tinggi kelas dunia. perguruan tinggi kelas dunia (papan atas) harus memiliki reputasi akademik yang mapan dan sumber daya akademik yang kaya. sebuah perguruan tinggi kelas dunia lahir melalui pengembangan diri yang tidak kenal lelah untuk memenuhi standar universal, sehingga tidak masuk akal apabila suatu negara menargetkan tiap perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi kelas dunia. perguruan tinggi kelas dunia itu banyak berstatus perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum: perguruan tinggi kelas dunia yang berbasis riset semakin dibutuhkan bukan saja bagi negara, tetapi juga bagi dunia usaha industri, dan masyarakat berbagai belahan dunia. sejumlah negara maju, kehadiran perguruan tinggi riset terus dikembangkan secara mandiri dengan daya dukung sumber daya yang memadai baik secara akademik, kelembagaan, maupun finansial. perguruan tinggi riset kelas dunia menjadi investasi penting bagi negara maju, yang ditandai dengan sejumlah karakteristik: memiliki reputasi internasional dalam riset, memiliki reputasi internasional dalam pendidikan: memiliki para peneliti kaliber dunia pada berbagai bidang keilmuan, memiliki reputasi luar lingkungan pendidikan tinggi: mampu melahirkan berbagai inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset terapan: mampu menarik mahasiswa terbaik dari penjuru dunia, memiliki sumber pendanaan yang kuat dan beragam, memiliki manajemen yang unggul dengan pimpinan yang visioner, berkontribusi besar bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, dan terus menerus melakukan benchmark dengan perguruan tinggi kelas dunia lain: sejarah pendidikan tinggi indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini telah memiliki perguruan tinggi yang berbadan hukum.ditetapkan sebagai badan hukum (publiekrechtelijke doel corporate), berdasarkan kuh perdata, oleh presiden sekar dalam perkembangan selanjutnya, sebanyak (tujuh)telah ditetapkan menjadi badan hukum milik negara bumn), yaitu universitas indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun universitas gajah mada berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun institut pertanian bogor berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun institut teknologi bandung berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun universitas sumatera utara berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun universitas pendidikan indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dan universitas airlangga berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun selain itu telah telah ditetapk, berdasarkan hal tersebut atas tampak bahwa pendidikan tinggi yang bermutuberbasis ilmu pengetahuan (knowledge society) dan teknologi yang maju yang didukung dengan seni dan budaya yang unggul serta meningkatkan daya saing dan daya mitra bangsa indonesia dalam pergaulan global. pendidikan tinggi yang bermutu hanya dapat dicapai apabila perguruan tinggi penyelenggaranya juga bermutu, penyusunan bertujuan untuk menyediakan landasan hukum kebijakan umum pendidikan tinggi guna mengatasi masalah masalah pokok pendidikan nasional indonesia menjelang ulang tahun ke negara republik indonesia. seperti diungkapkan oleh professor hal hill dan dr. thee kian wee dalam laporan mereka indonesian universities: catching and opening up" canberra, australian national university, "walau pun pendidikan tinggi indonesia telah menunjukkan kemajuan sangat pesat dalam kurun waktu dekade, dari sekitar mahasiswa pada menjadi juta pada dari hanya menjadi pt, namun hanya persen dari seluruh nasional yang merupakan terbaik indonesia, dan semuanya ptn. namun, kemajuan ptn sangat terhambat oleh pengelolaan yang komplek, status tidak jelas, dan kurang terkait dan kurang didukung oleh pembiayaan yang sesuai standar global. tanpa otonomi ptn indonesia sukar mencapai status sebagai kaliber dunia dan bahkan status kaliber asianyusun juga sangat menyadari gencarnya gerakan globalisasi pendidikan yang dimotori oleh world trade organization wto) yang merupakan upaya untuk mendorong komersialisasi dan komoditisasi sektor jasa termasuk bidang layanan pendidikan yang bertujuan memaksimalisasi keuntungan dengan menjadikan pelayanan pendidikan tinggi sebagai jasa yang diperdagangkan (readable services). dalam menyikapi globalisasi pendidikan tinggi, para penyusun memperhatikan sekali reaksi keras dari para ahli pendidikan dunia antara lain, derek bok sebagaimana tertulis dalam buku terbarunya universities the marketplace, the commercialization higher education dan phillips attach dalam artikelnya higher education and the wto: globalization runs amok kedua ahli pendidikan ini melalui buku dan tulisannya selalu mengingatkan pemerintah negara berkembang akibat merugikan globalisasi bagi negara negara tersebut. attach, misalnya, mengingatkan bahwa wto sedang melakukan kodifikasi regulasi untuk mengatur perdagangan pendidikan tinggi, sehingga nantinya perdagangan pendidikan tinggi diatur sama dengan perdagangan pisang serta komoditi lainnya. kodifikasi tersebut akan sangat membelenggu kebebasan suatu negara dalam merumuskan tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menanamkan nilai nilai luhur bangsa melalui pendidikan tinggi. globalisasi pendidikan sudah melanda indonesia sejak ditetapkandandaftar tersebut dicantumkan bidang pendidikan yang terbuka untuk penanaman modal adalah: pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. karena itu bila tidak mengatur ketentuan tentang perguruan tinggi asing wilayah nkri,wto. disamping itu, indonesia tidak akan dapat menghambat dampak meruglicit trade atau perdagangan gelap pendidikan tinggi, karena yang beroperasi indonesia kebanyakan adalah tanpa akreditasi: karena itu sebagian besar anggota majelis pengembangan pendidikan tinggi indonesia lebih menerima pandangan organisasi pendidikan dan kebudayaan perserikatan bangsa bangsa unesco) yang lebih mendorong internasionalisasi pendidikan sebagai gerakan kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan negara negara berkembang melalui kerjasama lembaga pendidikan lintas negara. jadi semangat adalah anti komersialisasi dan anti komoditisasi pendidikan tinggi, bukan sebaliknya seperti pendapat pemohon, landasan yuridis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud dan uud menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakanselanjutnya, melain itudalam melaksanakan dan telah dibentuk undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. dalam undang undang nomor tahun ini ditentukan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah dan diselenggarakan dengan sistem terbuka. dalam ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembangunkemudian dalam dinyatakan bahwa perguruan. tinggilebih lanjut ditentukan pada bahwa: dari ketentuan atas bahwa, pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional masih memerlukan pengaturan agar memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta menjadi kekuatan moral bangsa, pengelolaan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus agar mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. untuk itu, negara bertanggung jawab atas pengaturan pengelolaan perguruan tinggi, sedangkan warga negara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. hal ini sejalan dengan amanat salah satu pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii terkait dengan undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai bahwa setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. pasca putusan mahkamah konstitusi tersebut dan belum adanya regulasi yang memayungi keseluruhan pendidikan tinggi, menyebabkan upaya memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya belum memiliki landasan yuridis yang dapat membuat pendidikan tinggi berperan aktif sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa: walaupuntetapjelasan sisdiknas menyatakan::tinggi masih memerlukan pengaturan agar dapat lebih berfungsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, anatomi mengatur berbagai substansi yang dirumuskan secara sistematik mulai dari konsideran hingga batang tubuh. batang tubuh mengatur hal sebagai berikut: bab ketentuan umum ketentuan umum terdiri dari sampai dengan mengatur mengenai beberapa pengertian atau definisi, mengenai dasar pendidikan tinggi, mengenai asas pendidikan tinggi, mengenai fungsi pendidikan tinggi, dan mengenai tujuan pendidikan tinggi: bab penyelenggaraan pendidikan tinggi penyelenggaraan pendidikan tinggi dibagi dalam: bagian kesatu tentang prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan bagian kedua tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri dari: paragraf mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dan paragraf mengenai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, paragraf mengenai sivitas akademika, sampai dengan bagian ketiga tentang jenis pendidikan tinggi, terdiri dari: paragraf mengenai pendidikan akademik, paragraf mengenai pendidikan vokasi, paragraf mengenai pendidikan profesi, bagian keempat tentang program pendidikan tinggi, terdiri dari: paragraf mengenai program sarjana, program magister, dan program doktor, sampai dengan paragraf mengenai program diploma, magister terapan, dan doktor terapan, sampai dengan paragraf mengenai program profesi dan program spesialismengenai gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi, sampai dengan bagian kelima tentang kerangka kualifikasi nasional, bagian keenam tentang pendidikan tinggi keagamaan, bagian ketujuh tentang pendidikan jarak jauh, bagian kedelapan tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, bagian kesembilan tentang proses pendidikan dan pembelajaran, terdiri dari: paragraf mengenai program studi, dan paragraf mengenai kurikulum, dan paragraf mengenai bahasa pengantar, paragraf mengenai perpindahan mahasiswa dan penyetaraan lulusan perguruan tinggi negara lain, sampai dengan paragraf mengenai sumber belajar, sarana, dan prasarana, paragraf mengenai ijazah, paragraf mengenai sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi, dan bagian kesepuluh tentang penelitian, dan bagian kesebelas tentang pengabdian kepada masyarakat, bagian keduabelas tentang kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bagian ketigabelas tentang pelaksanaan tridharma, bagian keempatbelas tentang kerja sama internasional pendidikan tinggi, bab iii penjaminan mutu penjaminan mutu pendidikan dibagi dalam: bagian kesatu tentang sistem penjaminan mutu, sampai dengan bagian kedua tentang standar pendidikan tinggi, bagian ketiga tentang akreditasi, bagian keempat tentang pangkalan data pendidikan tinggi, bagian kelima tentang lembaga layananperguruan tinggi substansi mengenai pendidikan tinggi dibagi dalam: bagian kesatu tentang fungsi dan peran perguruan tinggi, bagian kedua tentang bentuk perguruan tinggi, bagian ketiga tentang pendirian perguruan tinggi, bagian keempat tentang organisasi penyelenggara perguruan tinggi, bagian kelima tentang pengelolaan perguruan tinggi, sampai dengan bagian keenam tentang ketenagaan, terdiri dari: paragraf mengenai pengangkatan dan penempatan, sampai dengan paragraf mengenai jenjang jabatan akademik, bagian ketujuh tentang tentang kemahasiswaan, terdiri dari: paragraf mengenai penerimaan mahasiswa baru, sampai dengan paragraf mengenai pemenuhan hak mahasiswa, paragraf mengenai organisasi kemahasiswaan, bagian kedelapan tentang akuntabilitas perguruan tinggi, bagian kesembilan tentang pengembangan perguruan tinggi, terdiri dari: paragraf mengenai umum, paragraf mengenai pola pengembangan perguruan tinggi, sampai dengan bab pendanaan dan pembiayaan pendanaan dan pembiayaan dibagi dalam: bagian kesatu tentang tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi, sampai dengan bagian kedua tentang pembiayaan dan pengalokasian, dan bab penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain diatur dalam bab vii peran serta masyarakat peran serta masyarakatviii sanksi administratif sanksi administratif diatur dalam bab ketentuan pidana ketentuan pidana diatur dalam bab ketentuan lain lain ketentuan lain lain diatur dalam bab ketentuan peralihan ketentuan peralihan diatur dalam sampai dengan bab xii ketentuan penutup ketentuan penutup diatur dalam sampai dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi memiliki peran strategis bagi kemajuan bangsa yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya. untuk dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik, perguruan tinggi perlu mempunyai kedudukan yang kuat,mempunyai kelenturan dan kelincahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan tidak terbelenggu oleh birokrasi: penguatan perguruan tinggi dilakukan melalui pemberian otonomi pengelolaan dalam menjalankan tridharma. otonomi perguruan tinggi itu bersifat kodrati dan inheren yang menjamin independensi perguruan tinggi dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan membeladengan baik apabila perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki otonomi non akademik. otonomi akademik dan otonomi nonakademik adalah dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, satu sama lain saling terkait. oleh karena itu, otonomi perguruan tinggi merupakan suatu condition sine gua non untuk dapat menghasilkan puncak puncak prestasi akademik: istilah otonomi dan pentingnya perguruan tinggi menjalankan otonomi pengelolaan secara khusus diatur dalam yangyang diberikan kepada perguruan tinggi terdiri dari otonomi pengelolaandan otonomi pengelolaan bidang non akademik sebagaimana tercantum dalam pendidikan akademik bersifat dinamis dalam mengejar ilmu yang tumbuh dan berkembang secara global, namun memerlukan ciri khas penerapannya dalam ruang lingkup nasional. dinamika pengembangan ilmu perlu kebebasan dari birokrasi organisasi, keuangan, ketenagaan, dan sarana prasarana agar bisa tumbuh dan berkembang dalam kancah persaingan global. oleh sebab itu, menjadi keniscayaan bahwa untuk membangun kualitas perguruan tinggi kelas dunia indonesia perlu perguruan tinggi memiliki otonomi yang meliputi bidang akademik dan non akademik: otonomi bidang akademik otonomi pengelolaan bidang akademik merupakan kebebasan perguruan tinggi dalam mencari kebenaran, menciptakan dan mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta upaya menggali dan menjawab permasalahan dalam masyarakat melalui metoda ilmiah. otonomi pengelolaan bidang akademik dilaksanakan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh otonomi pengelolaan bidang akademik terkait dengan dharma pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi diatur dalam dan dharma penelitian dalam dan dharma pengabdian kepada masyarakat dalam otonomi pengelolaan bidang akademik tercermin dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bentuktridharmaberkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. sementara: samping itu, serta senantiasa mengembangkan dan menyebarkan nilai nilai luhur. dan perdamanya dalam bertindak, otonomi bidang non akademik otonomi pengelolaan perguruan tinggi bidang non akademik merupakan kewenangan yang diberikan kepada perguruan tinggi untuksebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai organisasi penyelenggara perguruan tinggi dalam pelaksanaan otonomi non akademik tercantum dalam organisasi penyelenggara perguruan tinggi merupakan unit kerja perguruan tinggi yang secara bersama sama melaksanakan tridharma dan fungsi manajemen sumber daya, paling sedikit terdiri dari unsur, mengenai pentingnya otonomi non akademik tercermin dari berbagai kondisi berikut. pertama, tahun anggaran pemerintah berlangsung januari sampai dengan desember, tidak sama dengan tahun akademik (tahun ajaran) perguruan tinggi yang dimulai juli sampai dengan juni tahun berikutnya. perguruan tinggi negeri yang biasa, pada akhir tahun sisa saldo kas harus disetorkan kembali kas negara. sisi lain, sering kali kegiatan tridharma, misalnya riset atau ujian tetap, harus berjalan awal tahun, padahal anggaran dalam dipa seringkali belum cair, kedua, sisi permasalahan sumber daya manusia. meski perguruan tinggi negeri badan hukum (dulu bumn) dapat merekrut dosen (pendidik) dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi), karier dan penggajian tidak bisa disinkronkan dengan sistem penggajian pegawai negeri sipil. sistem anggaran pemerintah bukan block grant yang memberi otonomi kepada perguruan tinggi negeri untuk menggunakan anggarannya. ketiga, sistem pelaporan keuangan pemerintah kurang bisa mengakomodasi laporan keuangan perguruan tinggi negeri yang bisa lebih kompleks dibandingkan laporan keuangan satuan kerja pemerintah. dalam menjalankan tridharma, perguruan tinggi negeri bisa punya rumah sakit, asrama, wisma, laboratorium, dan unit usaha. konsekuensinya, dalam hal sistem pelaporan keuangan, perguruan tinggi negeri membuat laporgunakan standar akuntansi nirlaba, yaitu peak dan standar akuntansi instansi. kewajiban akuntabilitas dengan membuat dua jenis laporan keuangan tersebut sangat tidak efisien waktu dan tenaga. kerumitan ini ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada laporan keuangan kementerian lembaga yang hanya mengacu pada standar akuntansi instansi, keempat, ketika keuangan perguruan tinggi negeri mengacu kepada keuangan negara, proses pengadaan barang dan jasa harus mengikuti peraturan pemerintah yang belum tentu cocok dengan siklus akademik dan kebutuhan hilirisasi produk penelitian. dengan otonomi non akademik, perguruan tinggi negeri bisa merancang sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan karakteristiknya didi azhari, wakil rektor bidang perencanaan, keuangan, dan sistem informasi universitas gajah mada, kompas tangal april rigiditas yang dihadapi perguruan tinggi negeri tidak hanya terletak pada birokrasi bidang keuangan tetapi juga bidang organisasi, ketenagaan, dan sarana prasarana. bidang keuangan, perguruan tinggi negeri tunduk dan terikat pada pengelolaan keuangan berdasarkan nomor tahun tentang keuangan negara dan demikian juga dalam pengadaan barang dan jasa tunduk dan terikat dengan mekanisme yang diaturmandirian penggunaan dana dan keluwesan untuk bisa merancang sistem pengadaan barang jasa yang sesuai dengan karakteristiknya. bidang organisasi, misalnya setiap keputusan penting, seperti pembukaan dan penutupan program studi, harus dikonsultasikan atau diusulkan terlebih dahulu kepada menteri pendidikan dan kebudayaan dan apabila menyangkut pembentukan satuan organisasi (unit kerja) harus mendapat persetujuan menteri penertiban aparatur negara dan reformasi birokrasi, padahal perguruan tinggi itu perlu kecepatan bertindak: bidang ketenagaan (dosen dan pegawai bukan dosen), perguruan tinggi negeri harus tunduk pada nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun beserta peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil. pegawai negeri sipil dengan motivasi kerja rendah dan tidak disiplin tidak dapat diberhentikan oleh pimpinan perguruan tinggi tetapi harus oleh presideliknya pegawai yang disiplin dan berprestasi mendapat perlakuan yang sama dengan pegawai yang tidak disiplin dan tidak berprestasi dalam hal penggajian. bidang sarana prasarana, perguruan tinggi menggunakan barang milik negara yang pengelolaannya tunduk pada nomor tahun tentang perbendaharaan negara. penghapusan meleleh seperti meja, kursi, filing cabinet, atau peralatan elektronik seperti laptop, lcd, dll., adalah kewenangan menteri pendidikan dan kebudayaan. padahal perguruan tinggi memerlukan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset, agar tidak membebani organisasi aset yang tidak produktif harus segera dihapuskan dan sebaliknya sarana prasarana yang dibutuhkan perlu segera diadakan, dengan dimilikinya otonomi non akademik tersebut atas, perguruan tinggi mempunyai fleksibilitas untuk: menetapkan struktur organisasi yang handal dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan strategi pengembangan institusi: menentukan bahwaroda organisasi dapat dijalankan dengan sangat dinamis dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi: menetapkan spesifikasi sumber daya manusia untuk menempati jabatan dalam organisasi yang didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang memberikan hasil pada efektivitas dan efisiensi organisasi: memastikan bahwa sarana prasarana yang digunakan sesuai kebutuhan: dan menggunakan anggaran sesuai skala prioritas perguruan tinggi. perguruan tinggi yang demikian ini akan mampu menjadi agen pembangunan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan manusia, penyelenggaraan otonomi non akademik bukan berarti perguruan tinggi dapat bebas mengelola dan mengatur institusinya tanpa kendali, yaitu menjaga keseimbangan antara otonomi dengan akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh sivitas akademika, pemegang kebijakan, dan masyarakat luas, otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam dan harus dibaca dan dipahami secara utuh sebagai satu kesatuan dengan lain dari sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. esensi otonomi pengelolaan perguruan tinggi seringkali direduksi menjadi pendidikan mahal (komersialisasi pendidikan), mendidikan, menghilangkan tanggung jawab pemerintah, privatisasi, ketidakpastian sumber pembiayaan, dan bahkan dikaitkan dengan ketakutan akan ketiadaan akses kepada pendidikan tinggi. terhadap masalah ini, pemerintah telah memberikan penjelasan atau tanggapan dalam keterangan dan kesimpulan pemerintah atas permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi tanggal maret dengan register perkara nomor puu x dan nomor puu x pola pengelolaan perguruan tinggi terdapat tiga pola pengelolaan perguruan tinggi negeri yang diatur oleh yaitu perguruan tinggi negeri sebagai satuan kerja pemerintah satker)setiap pola pengelolaan tersebut memiliki kemampuan yang berbeda beda dan pemberian otonomi pengelolaan perguruan tinggi tidak bisa disamaratakan tetapi tergantung pad derajat tanggung jawab yang dipikul oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.: perguruan tinggi negeri sebagai satuan kerja pemerintah perguruan tinggi negeri satuan kerja merupakan perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari institusi kementerian pendidikan dan kebudayaan. kewenangan untuk melaksanakan pendidikan tinggi diberikan oleh pemerintah melalui prinsip pendelegasian wewenang, tetapi tanggung jawab sepenuhnya berada pada atasan perguruan tinggi negeri tersebut, yaitu menteri pendidikan dan kebudayaan melalui direktur jenderal pendidikan tinggi. perguruan tinggi negeri satuan kerja hanya memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik, sedangkan pengelolaan bidang non akademik disesuaikan dengan peraturan perundang undangan mengenai satuan kerja pemerintah, misalnya bidang pengelolaan keuangan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam keuangan negara. untuk perguruan tinggi negeri satuan kerja bahwaartinya,dengan status satuan kerja hanya merupakan perangkat kerja pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan blu dan menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri yang menerapkan polayang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam hal ini adalah undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum blu) diatur dalam dan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. untuk melaksanakan amanat ketentuan tersebut telah ditetapkguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan blu memiliki kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri satuan kerja. pengalokasian dana bagi perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan blu dilakukan dengan mengikuti kelaziman pengalokasian belanja untuk blu. dana yang diperoleh dari masyarakat, misalnya dapat digunakan langsung untuk kepentingan penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa disetor terlebih dahulu kas negara,lu sebelumlu sejak tanggal september berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor kmk. perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan blu statusnya tidak berbeda dengan perguruan tinggi negeri satuan kerja pemerintah. bahwa berdasarkan uraian dalil dalil sisdiknas sebagaimana dikaitkan dengan tafsir konstitusional mahkamah konstitusi dalam putusan nomor dan puu vii masih memungkinkan pemerintah: bahwa undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi pada mengatur bentuk bentuk badan hukum pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh negara ialah dalam bentuk pengelolaan keuangan badan layanan umum atau pendidikan tinggi negeri badan hukum, bahwa keseluruhan bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksudkan pada mensyaratkan adanya otonomi pengelolaan pendidikan tinggi baik yang bersifat akademik maupun non akademik sebagaimana yang diatur dalam bahwa menyatakan demikian:negeri dengan pola pengelolaan keuangan, hanya mempunyai kebebasan untuk menggunakan langsung dana yang diperoleh dari masyarakat tanpa disetor terlebih dahulu kas negara, perguruan tinggi negeri badan hukum dalam pergaulan hukum, manusia bukan satu satunya pendukung hak dan kewajiban. samping manusia masih ada lagi pendukung hak dan kewajiban yang dinamakan badan hukum (rechtspersoon) untuk membedakannya dengan manusia (naturlijk persoon). jadi ada suatu bentuk badan hukum (rechtsfiguur), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum all rio, badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf, bandung, hal manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hukum dikenal sebagai subjek hukum. sudah merupakan kenyataan pula bahwa dalam ilmu hukum dan pergaulan hukum atau pergaulan hidup manusia dalam masyarakat telah diterima adanya subjek hukum lain samping manusia. selanjutnya, untuk membedakan dengan apa yang disebut orang dalam artian yuridis, maka subjek hukum yang lain digunakan istilah badan hukum chaidir ali, badan hukum, alumni, bandung, hal pokok permasalahan pendidikan nasional indonesia, khususnya pendidikan tinggi, adalah bahwa perguruan tinggi belum berbadan hukum, hanya perangkat kerja dari kementerian bagi perguruan tinggi negeri. oleh karena hanya perangkat kerja, yang dikerjakan oleh perguruan tinggi hanya menjalankan kegiatan proyek fisik bagi perguruan tinggi negeri. solusinya, seandainya perguruan tinggi berbadan hukum, maka mereka memiliki otonomi dan independensi yang akuntabel mana para akademisi dan peserta didik yang notabene merupakan insan dengan dedikasi pendidikan yang terbaik dapat mengembangkan dirinya mencapai tujuan pendidikan nasional yang hakiki. pembentukan perguruan tinggi berbadan hukum sangat dimungkinkan indonesia sebagaimana halnya yang terjadi sejumlah negara dunia satrio sumantri bojonegoro, guru besar itb dan anggota akademi ilmu pengetahuan indonesia, kompas tanggal juni putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii menyatakan bahwaadalahhal itu telah menegaskan bahwa tersebut tetap berlaku dan menjadi payung hukum penyelenggara pendidikan berbadan hukum. mebermutu: penetapan perguruan tinggi negeri berbadan hukum merujuk pada bab kuh perdata tentang badan susila (persona morales atau zedelike lihat). kuh perdata menyebut empat jenis zedelike ligamen: badan hukum yang didirikan oleh negara, badan hukum yang diakui oleh negara, badan hukum yang diperkenankan oleh negara, dan badan hukum yang didirikan untuk maksud atau tujuan tertentu. artinya, negara dapat membentuk suatu badan hukum untuk tujuan tertentu yang disebut "masyarakat hukum kepentingan (publiekrechtelijke doel corporate), adapun karakteristik perguruan tinggi negeri badan hukum, yaitu: badan hukum publik dalam literatur dan praktik dikenal dua jenis badan hukum, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata (privat). disebut badan hukum publik bukan karena ada pemisahan kekayaan negara, tetapi karena merupakan badan yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan dengan diberi status badan hukum. badan hukum publik tidak dibentuk berdasarkan perjanjian (overeenkomst), melainkan oleh negara dengan undang undang atau pemerintah dengan kuasa undang undang. badan badan pemerintahan yang berstatus sebagai badan hukum publik dapat bersifat teritorial atau fungsional, seperti provinsi, kabupaten, kota, atau desa. otonomi fungsional adalah otonomi untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan tertentu. sebagai contoh school district amerika serikat atau waterschappen negeri belanda yang mengatur dan mengurus soal soal pengairjelaskan oleh bagi manan dalam persidangan pada tanggal juli perguruan tinggi negeri badan hukum sebagaimana dimaksud dalam adalah badan hukum publik yang bersifat fungsional yang dibentuk untuk tujuan tertentu yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. disebut badan hukum publik karena perguruan tinggi negeri badan hukum: menjalankan fungsi pemerintahan, merupakan bagian atau unsur penyelenggara pemerintahan: dibentuk oleh undang undang atau pemerintah dengan kuasa undang undang, negara memiliki wewenang dan kebebasan mengatur dan mengurus tata kelola pemerintahan, sebagaimana juga negara memiliki wewenang dan kebebasan mengatur tata kelola fungsi fungsi pemerintahan lainnya. oleh karena itu negara memiliki kewenangan hukum (rechtsbevoegheid) untuk mendirikan perguruan tinggi negeri badan hukum. status badan hukum yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri menjadikan perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai subjek hukum. sebagai subjek hukum perguruan tinggi negeri tersebut dapat melakukan perbuatan hukum atau bertindak depan hukum dalam batas batas yang ditentukan oleh negara atau pemerintah. memberikan status badan hukum merupakan cara mewujudkan otonomi perguruan tinggi negeri agar memiliki keleluasaan untuk bertindak sendiri dalam mengurus lembaganyatersebut menjadi badan hukum privat dan juga tidak dimaksudkan sebagai privatisasi. perguruan tinggi negeri badan hukum tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan perguruan tinggi negeri badan hukum tersebut juga tunduk terhadap pengaturan, kebijakan, dan pengawasan yang dilakukan oleh negara sepanjang bersesuaian dengan hukum dan konstitusi, mengatur hal hal pokok dan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenaiselain itu, menyata) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, memiliki otonomi dalam mengelola lembaga sendiri dengan memperoleh status sebagai badan hukum, perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki otonomi pengelolaan baik bidang akademik maupun bidang non akademik. otonomi pengelolaan bidang non . penyelenggaraan otonomi non akademik yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri badan hukum lebih menunjukkan derajat tanggung jawab, semakin besar tanggung jawab suatu perguruan tinggi negeri semakin besar otonomi yang diperlukan, meskipun telah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri lembaganya dan pengambilan keputusan secara mandiri, negara tetap bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri badan hukum dengan menyediakan anggaran dari apbn, menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, mewajibkan perguruan tinggi negeri badan hukum untuk memberikan akses yang luas bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, sehingga biaya yang ditanggung oleh mahasiswa tidak melebihi kemampuan ekonominya, dan sebagainya. kesemuanya itu diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi. sebagaimana dinyatakan pada kewajiban bagi ptn untuk mengalokasikan paling sedikit kapasitasnya bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi terutama dari daerah terdepan, terluar, tertinggal: tanggung jawab pemerintah dalam mendanai pendidikan tinggi, huruf dan pendanaan pemerintah pada ptn badan hukum, perlindungan hak akses mahasiswa, penetapan standar saya oleh pemerintah: memastikan bahwa biaya pendidikan terjangkau dan tidak memberatkan mahasiswa. oleh karena itu justru keberadaan undang undang nomor tahun sangat dibutuhkan karena merupakan jaminan kepastian tidak terjadinya komersialisasi pendidikan tinggi, tidak terjadinya liberalisasi perguruan tinggi, serta memastikan tanggung jawab negara dalam menyediakan dan membiayai layanan pendidikan tinggi bermutu yang terjangkau oleh masyarakat secara non diskriminatif, tidak berakhir dengan kepailitan perguruan tinggi negeri badan hukum berkedudukan sebagai badan hukum publik, sehingga perguruan tinggi tersebut tidak berakhir dengan suatu kepailitan. perguruan tinggi negeri badan hukumtridharmanya. apabila perguruan tinggi negeri badan hukum itu dibubarkan oleh negara, maka kekayaannya akan dikelola menurut mekanisme pengelola, perguruan tinggi negeri badan hukum bukan merupakan badan usaha seperti perseroan terbatas mana harta kekayaannya menjadi tanggungan atas tuntutan pihak ketiga. sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan bahwa, kesimpulan, selain itu, pemerintah juga memberikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal mei juni dan juli serta memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: rasionalitas perguruan tinggi negeri memerlukan bentuk badan hukum perguruan tinggi dengan kekuatan pengetahuan dan moral yang mendapat legitimasi kuat masyarakat dalam mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan kebenaran, diperlukan untuk membentuk masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong demokratisasi, kepastian dan penegakan hukum, dan kebebasan pers. untuk dapat melaksanakan peran strategis tersebut, perguruan tinggi harus bebas dari pengaruh dan tekanan kekuatan politik dan atau ekonomi, mempunyai kelenturan dan kelincahan dalam melaksanakan tridharma, dan tidak terbelenggu oleh birokrasi, terdapat tiga bentuk pengelolaan perguruan tinggi negeri berdasarkan derajat tanggung jawabnya berdasarkan yaitu perguruan tinggi negeri satuan kerja pemerintahperguruan tinggi negeri badan hukum memiliki derajat tanggung jawab yang paling besar dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri satuan kerja dan perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan blu. perguruan tinggi negeri badan hukum bukan merupakan bentuk keseragaman tetapi suatu opsi dari tiga bentuk pengelolaan perguruan tinggi negemengenai perguruan tinggi negeri badan hukum dibentuk dengan berlandaskan pada beberapa aspek. pertama, aspek filosofis yakni cita cita untuk membangun sistem pendidikan tinggi sebagai subsistem pendidikan nasional yang bermutu dan berguna bagi kehidupan bangsa. perguruan tinggi negeri badan hukum diposisikan sebagai perguruan tinggi riset kelas dunia dalam rangka meningkatkan daya saing dan daya mitra bangsa era globalisasi. kedua, aspek sosiologis yakni realitas mengenai pemberian status badan hukum kepadaoleh presiden sekar dalam perkembangan selanjutnya, tujuh perguruan tinggi negeri telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum milik negara bumn) pada tahun an, yaitu universitas indonesia, institut pertanian bogor, institut teknologi bandung. universitas gajah madanegeri badan hukum tersebut tidak terbentuk dengan serta merta tetapi melalui proses evolusi yang panjang dan. bersifat selektif. perguruan tinggi negeri badan hukum itu diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. ketiga, aspek yuridis yakni pengaturan yang tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan badan hukum dan merupakan implementasi tanggung jawab konstitusional negara bidang pendidikan tinggi sehingga tidak memberatkan masyarakat dan atau mahasiswa, perguruan tinggi yang bermutu, maju, dan kuat hanya dapat diwujudkan jika: mendapatkan dana yang cukup dari pemerintah: mempunyai otonomi akademik sebagai kodratnya dalam pencarian dan penyampaian kebenaran: cc) mempunyai otonomi non akademik (manajemen) dalam pengelolaan yang meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. pengelolaan otonomi nonakademik secara penuh hanya dapat dimiliki oleh perguruan tinggi negeri yang memiliki status badan hukum (subjek hukum). perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan bidang non akademik dapat mengantisipasi berbagai kebutuhan yang terkait dengan penyelenggaraan tridharma, yakni pembelajaran, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia secara objektifmemerlukan status badan hukum agar dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi pengelolaan bidang nonakademik: organisasi tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri merupakan hal yang esensial dan mendasar bagi setiap organisasi (institusi). perguruan tinggi harus dapat mengambil keputusan secara cepat dalam menghadapi dinamika interaksi internal, nasional, dan internasional atau membentuk satuan organisasi (lembaga) sesuai kebutuhan. dengan status perguruan tinggi negeri satuan kerja atau perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan blu, setiap keputusan penting, misalnya pembentukan atau penghapusan program studi, harus dikonsultasikan atau dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada menteri pendidikan dan kebudayaan dan bila mengenai pembentukan satuan organisasi (lembaga) harus mendapatkan persetujuan menteri penertiban aparatur negara dan reformasi birokrasi: keuangan pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri tunduk pada mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, yang sifatnya right. padahal pengelolaan dana tridharma perguruan tinggi memerlukan fleksibilitas yang tinggi, komponen keperluan tidak dapat direncanakan dengan pasti setahun sebelumnya seperti diharuskan oleh keuangan negara. tahun anggaran dari apbn tidak sama dengan tahun ajaran pendidikan tinggi, oleh sebab itu dana masyarakat bukan pnb perlu dapat digunakan secara langsung. demikian juga proses pengadaan barang dan jasa harus mengikuti mekanisme yang ditentukanluwesan untuk bisa merancang sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan karakteristiknya: cc. ketenagaan tenaga pada perguruan tinggi negeri pada umumnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk padaeserta seluruh peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negpil. pegawai negeri sipil, sekalipun motivasi kerjanya rendah dan tidak disiplin, hanya dapat diberhentikan oleh presiden. sebaliknya, pegawai negeri sipil yang disiplin dan berprestasi mendapat perlakuan yang sama dengan pegawai negeri sipil yang tidak disiplin dan tidak berprestasi dalam hal penggajian. kewenangan untuk menerima, memindahkan, mengangkat dalam jabatan tertentu, atau memberhentikan pegawai perlu dimiliki oleh perguruan tinggi negeri agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang begitu dinamis perguruan tinggi sarana prasarana sarana prasarana yang digunakan oleh perguruan tinggi negeri adalah barang milik negara yang pengelolaannya tunduk pada undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. pengadaan dan penghapusan barang milik negara terikat dengan mekanisme yang ditentukan dalam undang undang tersebut dan peraturan pelaksanaanya yang prosesnya cukup lama. penghapusan meleleh, misalnya meja, kursi, filing cabinet, dan lain lain, adalah kewenangan kementerian pendidikan dan kebudayaan. padahal perguruan tinggi memerlukan kecepatan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan aset. untuk mengurangi atau menghilangkan beban organisasi, aset yang tidak produktif seharusnya segera dihapuskan dan sebaliknya sarana prasarana yang dibutuhkan perlu segera diadakan, meskipun perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki otonomi pengelolaan non akademik, negara tetap memberikan rambu rambu dalam melaksanakan otonomi tersebut, yaitu harusselain itu, perguruan tinggi negeri badan hukum tetap mendapatkan anggaran dari apbn dalam bentuk subsidi dan atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan perguruan tinggi asing indonesia perguruan tinggi adalah kegiatan yang terbuka. keterbukaan penyelenggaraan pendidikan tinggi akan, gagasan baru, atau pengalaman baik. kehadiran perguruan tinggi asing yang maju akan memberikan dorongan bagi kemajuan perguruan tinggi indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan mutu. interakternasional merupakan proses pendayagunaan potensi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi indonesia tanpa kehilangan keindonesiaan. oleh karena itu, mengatur penyelenggaraan perguruan tinggi asing indonesia agar tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa. perguruan tinggi asing dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi indonesia dengan ketentuan: perguruan tinggi asing itu harus terakreditasi, pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat diselenggarakan: perguruan tinggi asing wajib: mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara indonesia, perguruan tinggi asing wajib mendukung kepentingan nasional: dan terdapat beberapa mata pelajaran yang wajib masuk dalam kurikulum perguruan tinggi asing antara lain agama, kewarganegaraan, dan pancasila: road map kementerian pendidikan dan kebudayaan huruf mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkisu yang ditanyakan oleh yang mulia tentang penegerian beberapa perguruan tinggi swasta dan pengalihan status perguruan tinggi negeri satker menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum sebetulnya dua hal yang berbeda, tidak saling berkaitan secara langsung. road map pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab memastikan keterjangkauan dan pemerataan akses pada pendidikan tinggi yang bermutu secara berkeadilan antara lain dilakukan melalui penegerian perguruan tinggi swasta. penegerian tersebut dilakukan untuk memastikan dapat dijalankannya afirmasi pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu tetapi memiliki potensi akademik untuk dikembangkan. penegerian dilakukan daerah daerah yang belum terlayani oleh ptn. pendidikan tinggi menyatakan,", amanat tersebut sangat jelas untuk menyediakan dan memastikan akses pada perguruan tinggi bermutu dan terjangkau. luas wilayah beberapa provinsi indonesia sangat besar, sementara beberapa provinsi kepadatan penduduk, keuangan: kemahasiswaan, ketenagaan: dan sarana prasarana. bahwa menyatakan sebagai berikut: bahwa melihat dari konstruksi dan atas secara eksplisit menyatakan bahwa otonomi pengelolaan pendidikan tinggi pada penyelenggaraannya pada sebatas pada pola pengelolaan keuangan: bahwawa dengan demikian sistem pendidikan nasional dimana dalamnya termasuk sistem pendidikan tinggi harus bertujuanperkataan lain bentuk otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang diatur dalam pun harus mencapai tujuan tersebut:gat tinggi, sehingga untuk memastikan tersedianya layanan yang bermutu dan terjangkau kadang diperlukan lebih dari perguruan tinggi negeri dalam provinsi. hal ini tidak berarti bahwa perguruan tinggi swasta tidak bermutu, tetapi untuk memastikan afirmasi dan kehadiran layanan pendidikan tinggi oleh pemerintah dapat terselenggara. kesenjangan akses pendidikan tinggi antar provinsi masih sangat lebar, secara nasional apk pendidikan tinggi telah mencapai kalau kita lihat apk provinsi oki sudah lebih dari namun sedikit keluar dari oki, banten apk baru demikian pula jawa barat baru lebih rendah dari nanggroe aceh darussalam yang sudah hampir40 maupun maluku yang sudah hampir 30x. kesenjangan akses antar provinsi tersebut memerlukan kehadiran pemerintah melalui afirmasi pendirian ptn. untuk efisiensi, maka pemerintah melakukannya atas usulan pemerintah daerah melalui penegerian perguruan tinggi swasta yang baik dan berpotensi, sedangkansecara efisien dan efektif berdasar otonomi dan akuntabilitas yang utuh. perguruan tinggi negeri badan hukum tetap merupakan perguruan tinggi negeri bukan perguruan tinggi swasta, hal ini penting dan perlu digarisbawahi. penjelasan sangat pentingmenyatakan bahwa perguruan tinggi negeri badan hukum dibentuk secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan kepada perguruan tinggi negeri. oleh karena itu, hanya perguruan tinggi negeri yang memenuhi syarat saja yang akan diberikan status badan hukum: selain itu, presiden mengajukan seorang ahli dan seorang saksi yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidanganpresiden dr. ade armando ahli berharap gugatan atas ini tidak dipenuhi mahkamah konstitusi atas dasar pertimbangan keadilan sosial, kualitas pendidikan tinggi dan demokrasi indonesia. kalau gugatan dipenuhi: hak rakyat untuk menikmati pendidikan tinggi dan keadilan biaya pendidikan akan berkhianat: kualitas pendidikan akan terjerembab, kemandirian perguruan tinggi sebagai pengawal dan demokratisasi dan kemajuan bangsa akan terpuruk. berbagai media ahli membaca, para penggugat menyatakan ini akan melahirkan otonomi perguruan tinggi yang pada intinya adalah kemandirian kampus untuk melakukan komersialisasi pendidikan. dengan otonomi itu, biaya pendidikan akan menjadi mahal sehingga hanya orang kaya yang diuntungkan sebagai alternatif, mereka menuntut pembatalan otonomi sehingga tanggungjawab pendidikan tinggi dikembalikan pemerintah. perguruan tinggi kembali menjadi lembaga instansi pemerintah dan biaya kuliah dapat ditekan serendah mungkin. sebagian aktivitasnya bahkan menyatakan bahwa seharusnya sebagaimana, misalnya, jerman, mahasiswa bisa kuliah dengan cuma cuma. ahli ingin mengatakan, tuduhan itu tak berdasar, berbeda dengan tuduhan penggunanya, justru berseberangan dengan komersialisasi pendidikan tinggi dan, sebaliknya, cenderung lebih adil dengan membuka akses lebih luas bagi masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi, para pengkritik berargumen bahwa sejak mencelanya perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum milik negara, komersialisasi ptn menjadi jadi. karena otonom, ptn berbentuk badan hukum milik negara bumn, seperti ui, itb, unpad, ipb, dan lainnya) dengan semena mena menaikkan uang pangkal, biaya kuliah, sehingga diskriminatif terhadap siswa miskin, tetapi praktik eksploitasi mahasiswa ini bukan hasil dari justru ini dilahirkan dengan muatan yang akan mencegah pola eksploitatif serupa.berulang:undang undang ini membatasi ruang gerak pengelola ptn badan hukum dalam menerapkan biaya kuliah. melarang perguruan tinggi menetapkan sendiri uang kuliah mahasiswa. mereka yang berpikir akan dapat memanfaatkan perguruan tinggi sebagai ladang emas untu dikeruk kekayaannya, harus gigit jari. undang undang ini menyatakan, besar biaya kuliah per mahasiswa tidak bisa ditetapkan semena mena oleh rektor. undang undang mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik yang akan digunakan sebagai dasar oleh masing masing ptn badan hukum untuk menetapkan biaya kuliah kampus masing masing: menyatakan ptn tidak boleh mengandalkan sebagian besar biaya pendidikan pada mahasiswa. sekitar persen dari biaya pendidikan harus diperoleh dari sumber non mahasiswa, misalnya melalui penelitian dan bentuk bentuk pencarian dana dengan kerjasama dengan pihak luar, undang undang juga menyatakan pemerintah tidak bisa lepas tangan dari kewajibannya atas pendanaan pendidikan. pemerintah harus tetap mendanai ptn sehingga tak perlu terjebak dalam kebutuhan untuk melakukan eksploitasi ekonomi atau terjerat dalam gurita kepentingan ekonomi dan politik. sisi lain, undang undang membatasi peran pemerintah sehingga tak bisa mengintervensi otonomi pendidikan nbh, lebih dari itu, undang undang ini menetapkan bahwa persen bangku kuliah harus diisi oleh kalangan tidak mampu yang pembiayaan kuliahnya akan ditutupi dengan beasiswa dan pendanaan lainnya. ini bukan pilihan, tapi kewajiban. ini jauh lebih progresif dari lainnya. saat ini tidak ada kewajiban bagi sd smp smu untuk menyediakan sekian persen kursi untuk kaum tidak mampu. ini kewajibannya? bukankah itu luar biasa? kewajiban kuota persen bagi kalangan tidak mampu ini luar biasa mengingat, secara realistis saja, daya tampung perguruan tinggi terbatas sehingga harus ada proses penyeleksian ketat untuk bisa masuk sana. bila yang diterapkan kompetisi bebas, hampir pasti, peluang siswa kaya yang datang dari sekolah sekolah menengah terbaik jauh lebih besar dari siswa miskin dengan segenap keterbatasan latar belakangnya, data menunjukkan bahwa saat ini hanya sekitar persen penduduk miskin berusia tahun berada perguruan tinggi indonesia. kalau ditempatkan ptn, jumlahnya pasti akan jauh lebih kecil lagi. kalangan miskin ini tidak mampangkau perguruan tinggi, bukan karena masalah kemampuan membayar tetapi karena secara alamiah, mereka memang cenderung tersingkir dalam kompetisi mengingat keterbatasan fasilitas pendidikan yang mereka miliki, dengan demikian, kewajiban kota persen ini adalah semacam affirmative action untuk membuka kesempatan lebih besar bagi rakyat kecil. jadi, tidak logislah kalau undang undang ini dianggap bertentangan uud karena dilandasi semangat neoliberalisme dan komersialisasi pendidikan, memang benar dengan skema ini, uang kuliah mahasiswa rata rata akan jauh lebih besar dibanding tahun lalu, masa uang kuliah ptn adalah sangat murah. ahli sendiri hanya membayar ribu per semester dulu, namun, dalam perspektif keadilan sosial, justru lebih layak. para mahasiswa dan ptn lainnya dulu membayar murah uang kuliah karena biaya pendidikan mereka disubsidi besar besaran oleh rakyat indonesia. padahal sebagian besar mahasiswa ptn itu datang dari kalangan keluarga berpenghasilan atas. singkat kata, kalau uang kuliah dibuat murah, yang paling akan menikmati kemurahan itu adalah kaum elit. orang miskin hanya akan menjadi penonton yang mensubsidi, kini, melalui sublist dari uang rakyat itu dibatasi alirannya. mahasiswa menengah dan kaya harus membayar lebih mahal, tapi itupun dalam batas kewajaran yang ditetapkan pemerintah. anak ahli sendiri tahun ini baru masuk jalur vokasi. saya tahu saya memang harus membayar cukup besar. tapi bukankah itu lebih adil daripada ahli meminta rakyat membiayai sebagian besar biaya kuliah anak ahli? para mengecam juga sering menyebut bahwa bertentangan dengan konvensi ekonomi sosial dan budaya yang sudah diratifikasi indonesia. itu keliru. konvensi ecos memang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar, tapi hanya untuk pendidikan dasar: adapun soal pendidikan tinggi, konvensi menyatakan bahwa: "pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma cuma secara bertahap". jadi yang ditekankan adalah 'ketersediaan pendidikan secara merata atas dasar kemampuan'stru hendak menjalankan pola yang lebih adil tersebut. namun bukan saja penting untuk menjamin keadilan sosial tetapi juga dalam hal menjamin kualitas pendidikan tinggi dan demokratisasi, negara dengan ideologi apapun perguruan tinggi memerlukan otonomi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pusat penelitian, pendidikan, pengembangan pengabdian pada masyarakat, serta sebagai pusat pengawal demokrasi dan keadilan sosial serta pengembangan budaya bangsa, otonomi merupakan prasyarat untuk mencapai keunggulan akademik. suasana akademik harus memupuk inovasi, kreativitas dan kebebasan berpikir. hal ini hanya bisa terjadi jika perguruan tinggi dikelola secara otonom dan akuntabel. hanya bila proses pendidikan perguruan tinggi didasari dengan kebebasan berbicara, menyampaikan gagasan, bertukar pikiran, meneliti, berkreasi, indonesia akan dapat mengharapkan berkembangnya perguruan tinggi yang akan mengawal indonesia memasuki era demokratisasi dan kompetisi bebas dunia yang memberi tantangan jauh lebih besar dari masa masa sebelumnya, kebebasan akademik hanya terjamin apabila ada otonomi ptn, dan otonomi hanya bisa tumbuh subur apabila ptn tidak diperlakukan sebagai jawatan atau instansi pemerintah. para dosen dan para peneliti ptn harus berpikir bukan sebagai pegawai dengan logika birokrasi pemerintahan: indonesia membutuhkan perguruan tinggi negeri yang otonom dalam bentuk ptn badan hukum. tanpa berkedudukan sebagai badan hukum, ptn negara ini tidak akan mampu menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan publik dan mengembangkan ilmu pengetahuan: saksi presiden prof. dr. rizal taman pokok pokok permohonan pokok pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikutotonomi pengelolaan pendidikan tinggi pada penyelenggaraannya pada sebatas pada pola pengelol. mengedepankan otonomi pengelolaan yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan. terdapat upaya menggabungkan antara kebebasan akademik dengan otonomi pengelolaan, dan menyejajarkan kepentingan akademik dan non akademik: uud menyatantuk otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang diatur dalam harus pula mencapai tujuan tersebut: apakah betul bahwa ada hubungan kausalitas: apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan sebuah keharusan normatif yang diamanatkan oleh uud apakah diperlukannya otonomi telah berdasarkan kajian empiris yang membuktikan bahwa tanpa otonomi tujuan pendidikan nasional tidak dapat dicapai secara optimal, atau hanya sebatas trial dan error dan bersifat spekulatif, pemohon selanjutnya menyd. konsep kekayaan negara yang dipisahkan akan mengganggu kegiatan pendidikan:ptn badan hukum. pemisahan kekayaan tersebut merupakan hal yang tidak sederhana, rumit, menimbulkan ketidakpastian hukum, membutuhkan biaya ekonomi dan sosiinggi dan merupakan wujud dari liberalisasi pendidikan. konsep pemisahan kekayaan negara ini akan menghambat kegiatan pendidikan dalam suatu institusi dan mengikat perjanjian utang piutang. dengan demikian institusi pendidikan menjadi objek kepailitan: institusi pendidikan bukan merupakan objek yang dilindungi dari kepailitan menurut undang undang nomor tahun tentang kepailitan: dengan demikian pengelolaan institusi pendidikan secara otonom adalah inkonstitusional:: hanya menyebut jenis sanksitentang sanksi administratif dan tentang ketentuan pidana tidak memuat sanksi untuk pelanggaran terhadap otonomi berakibat melanggarnya hak atas pendidikan menurut dan uud dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah badan hukum pendidikan, il. keterangan saksi sebagai saksi yang ikut terlibat dalam penyusunan rancangan perkenalkan saksi memberikan keterangan tentang landasan pemikiran dalam penyusunan pokok pokok permasalahan yang dimintakan uji materiil oleh pemohon sebagai berikut: terhadap pokok permasalahanjiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pokok permasalahan: konsep kekayaan negara yang dipisahkan akan mengganggu kegiatan pendidikan: pembukaan uud alinea ,dang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: huruf undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi: pendidikan tinggikeempat rujukan penyelenggaraan pendidikan tinggi atas mensyaratkan hadirnya suatu pendidikan tinggi yang baik dan bermutu yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. hampir seluruh negara dunia meletakkan pendidikan sebagai landasan bagi kemajuan perekonomian, sosial, dan budaya, serta peningkatan kemuliaan kehidupan bangsanya, uud tidak mengharuskan, tetapi juga tidak melarang otonomi perguruan tinggi sebagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggincasila, yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. suatu undang undang yang balnegara memerlukan perguruan tinggi bermutu, maju, dan kuat. semua bangsa yang besar dan maju melakukannya. tidak ada satupun perguruan tinggi bermutu dunia, yang terbaik sekalipun, yang mampu memberikan dimensi character building dan nation building bagi calon pemimpin bangsa, lebih baik dari perguruan tinggi kita sendiri. kita memerlukan ribuan pemimpin untuk kabupaten kota, provinsi, pemerintah. pusat, lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya, entrepreneurs dan pemimpin perusahaan yang akan mengelola kekayaan sumber daya alam kita, para intelektual berkarakter dengan idealisme, nasionalisme, dan naluri yang tinggi,, selain untuk keunggulan dan kemandirian, tetapi juga karena tidak dikembangkan oleh negara lain akibat perbedaan kondisi sosial dan lingkungan alam: secara khusus, perguruan tinggi dengan kekuatan moral dan pengetahuan, dan mendapatkan legitimasi kuat masyarakat dalam mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan kebenaran sangat diperlukan untuk mendorong proses demokratisasi yang berjalan lambat menuju masyarakat pengetahuan maju, melengkapi pilar demokrasi seperti kepastian dan penegakan hukum, serta kebebasan pers, yang saat ini masih menghadapi banyak persoalan, perguruan tinggi bermutu, maju, dan kuat selain perlu mendapatkan dana yang cukup dari negara, hanya dapat diwujudkan jika mempunyai otonomi akademik sebagai kodratnya dalam pencarian kebenaran, dan juga mempunyai otonomi manajemen dalam pengelolaannya, khususnya dalam empat aspek: tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri, pelaksanaan sisteit dalam pengelolaan pegawai, pengelolaan aset (sarana dan prasarana): dan pengelolaan keuangan dengan cara yang fleksibel: kewenangan untuk mengatur organisasi danbahkan risiko untuk kepentingan kemajuannya secara cepat. pihak eksternaldengan status ptn sebagai unit pelaksana teknis bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan, mana setiap keputusan penting perlu dikonsultasikan dulu kepada menteri, sulit mengharapkan ptn mempunyai fleksibilitas yang mencukupi untuk maju dengan cepat, kewenangan kedua adalah kewenangan untuk menerapkan secara penuh sistem merit pada seluruh pegawai. pegawai yang berprestasi atau bekerja dengan baik harus mendapat penghargaan (insentif) sementara yang tidak berprestasi atau melakukan kesalahan perlu mendapat peringatan (dis insentif). kewenangan untuk menerima dan memberhentikan pegawai ini, perlu dimiliki secara langsung oleh pimpinan perguruan tinggi. dengan status sebagai pegawai negeri sipil pns) yang menerima gaji tetap dan penuh secara langsung melalui kas negara, dan hanya dapat diberhentikan oleh presiden saat ini, motivasi dan prestasi kerja pns secara umum masih rendah dan menjadi kendala bagi perguruan tinggi untuk maju: namun demikian,,lebih dilakukan dalam suasana dan tradisi akademik perguruan tinggi, bukan terutama sebagai ikatan kerja antara majikan dan karyawan. pembentukan serikat kerja dapat saja terjadi sesuai dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dierik pekerjaan swasta alamat taman asri blok nomor larangan, tangerang'erkenaan dengan dasar hukum terhadap mahkamah konstitusi tersebut atas beserta jurisdiksi yang ada maka mahkamah konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian materi huruf dan dan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia terhadap uud il.rtinya dan bermakna luas atau bisa mencakup tempat kejadian apapun, ini bisa artikan entah itu tempat kejadian masyarakat yang sedang berkegiatan seperti biasa atau tempat kejadian apa? jelas keseluruhan norma kalimat yang terbentuk dari dua kata tindakan pertama dan tempat kejadian telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas. maka dari itu isi dari huruf tersebut layak untuk dihapus atau diganti dengan isi ataupertama yang ukurannya tidak jelas, tersebut, dan atau serta berada tempat kejadian yang ukurannya juga tidak jelas. walaupun demikian tanpa harus menjadi korban terlebih dahulu dari adanya kewenangan tindakan pertama tempat kejadian ini, maka pada dasarnya pemohonhurufhuruf yang berakibat melanggar konstitusi. pokok permohonan pengujian materi dan undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar pengujian materi atas undang undang nomor tahun yang menyatakan: dan yang menyatakan:enurut pemohon bertentangan dengan uud dan merugikan hak konstitusional warga negara (sepanjang frasa bertindak menurut penilaiannya sendiri , dan frasa keadaan yang sangat perlu )dan alasan pokok permohonan sebagai berikut norma yang berisi kewenangan untuk dapat bertindak menurut penilaian sendiri .? lalu bertindak menurut penilaian sendiri yang seperti apa? hal yang tercantum pada tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelasnya arti bertindak menurut penilaian sendiri ini dan sangat bermakna luas yang bisa diartikan apapun atau segala hal tindakan yang dilakukan menurut penilaian sendiri dari pengertian aparat pejabat kepolisian. begitu subjektifnya makna yang terkandung dari ini pada hakikatnya tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai isi dari maupun dari suatu peraturan perundang undangan, karena ini merupakan salah satu pelanggaran konstitusional yang fatal akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya ataupun potensi pelanggaran hak konstitusional yang muncul akibat adanya peraturan perundang undangan ini. padahal peraturan peraturan yang dikeluarkan selama masih dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia yang berbasis konstitusi seharusnya dibuat untuk lebih memperjelas dan mengejawantahkan semangat dari undang undang dasar, bukan justru sebaliknya, yang mereduksi makna kedaulatan rakyat yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. ketidakjelasan hukum yang muncul dari ini karena berawal dari bisa digantikannya segala tindakan kewenangan yang dianggap perlu dilakukan tersebut menurut aparat, dan ini sangat berpotensi mengorbankan hak hak konstitusional warga negara yang seharusnya dijamin lebih tinggi karena tercantum dalam undang undang dasar namun kenyataannya malah dapat saja dikalahkan oleh munculnya kewenangan dalam undang undang ini entah itu berupa pelanggaran hak hak asasi manusia ataupun pelanggaran konstitusional lainnya. dan begitu luasnya arti tindakan menurut penilaian sendiri itu mulai dari apakah itu tindakan yang baik, netral, ataupun yang negatif dan bahkan justru melanggar hukum seperti tindakan perampasan, pemerasan, intimidasi, pengancaman, penembakan, ataupun bahkan pembiaran yang termasuk dalam tindakan menurut penilaian sendiri lainnya juga, namun amat disayangkan hal ini malah terlindungi dengan dalih sesuai undang undang (karena undang undangnya memberikan peluang dengan norma tersebut), walaupun dikatakan kalimat awalnya demi kepentingan umum namun tolak ukur kepentingan umum juga tidak jelas dan kadang malah bisa disalahartikan atau disalahgunakan oleh pihak yang lebih berkuasa ataupun pihak pihak lain (seperti perusahaan atau badan lainnya) yang mengklaim ini demi kepentingan umum yang menjaga keamanan dalam negeri, karena bisa saja dipengaruhi kekuatan materi yang dimilikinya dapat menggunakan aparat untuk melakukan tindakan menurut penilaian sendiri demi dalih kepentingan umum tadi. maka dari itu isi dari tersebut layak untuk dihapusmenurut penilaian sendiri tadi yang ukurannya tidak jelas tersebut. walaupun memang ada penjelasan yang menyatakan perlunya pertimbangan manfaat serta risiko yang muncul, namun dapat saja ini juga diartikan untuk memberikan peluang penindakan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda seperti misalnya terhadap kaum minoritas, kelompok marginal, ataupun masyarakat yang lebih lemah, atau bahkan warga perseorangan sekalipun, yang dapat diberlakukan tindakan yang tidak adil atau diskriminatif misalnya karena risikonya tidak sebesar jika dilakukan tindakan terhadap pihak bagian masyarakat, badan instansi, ataupun pihak yang lebih berkuasa misalnya dan bentuk pertimbangan yang berbeda pula. walaupun selanjutnya ini disebutkan dengan tolak ukur manfaat yang tidak jelas juga dan bisa bersifat subjektif, seperti manfaat yang lebih besar dari sisi penguasa misalnya, maka kesemua hal ini juga menimbulkan ketidak pastikan hukum dan demikian juga termasuk pelanggaran hak hak konstitusionaldapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendirimaka pemohon dalam pokok permohonan ini atas kewenangan mahkamah konstitusi yang dijamin dan dilindungi dalam konstitusi uud memohon agar tersebut dicabut dan demikian harus batal demi hukum karena tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum, dan dengan demikian telah melanggar konstitusi atau dinamakan yang lain menurut putusan mahkamah konstitusi. untuk sendiri, dari undang undang nomor tahun ini yang mungkin bermaksud menjadi bagian kelanjutan dari tadi, namun karena sendiri juga telah cacat hukum karena mengandung norma isi dan makna yang tidak jelas karena justru malah sangat berpotensi memberikan kewenangan kekuasaan yang begitu luas dan cenderung absolut, namun sayangnya isi dari tersebut juga tidak menambah kejelasan dengan memberikan syarat yang juga tidak jelas atau spesifik yaitu keadaan yang sangat perlu dan norma kata berikutnya sebatas memperhatikan . lalu apa arti keadaan yang sangat perlu ini ?? apakah keadaannya bisa dianggap sudah sangat perlu menurut pengertian aparat sendiri sehingga dengan demikian telah dapat dilakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri tadi? atau bagaimana? hingga kini tidak ada ketentuan lebih jelas yang seharusnya juga diatur dalam tingkat undang undang (dan ini tidak boleh diturunkan atau ditentukan peraturan tingkat bawahnya) mengenai siapa yang berhak menyatakan suatu keadaan sudah masuk dalam kategori keadaan yang sangat perlu ? atau apakah keadaan yang sangat perlu ini hanya bisa ditentukan lewat putusan presiden, dpr, pengadilan, atau mahkamah agung, atau justru oleh mahkamah konstitusi karena dampak kerugian konstitusional yang terjadi terhadap warga negara bisa luar biasa besar terkorbankan dengan dapat dilakukannya kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut pada keadaan yang sangat perlu ini. atau justru selama ini penetapan "keadaan yang sangat perlu ini malah bisa ditentukan secara sepihak oleh pihak kepolisian itu sendiri lapangan? jika hal yang terakhir ini yang memang terjadi, maka ini sama halnya dengan menitipkan atau merendahkan arti republik indonesia yang didirikan sebagai negara hukum yang berdasarkan konstitusi. karena undang undangnya sendiri justru dapat menundukkan dan melemahkan konstitusi negaranya yaitu uud dengan aturan aturan yang bisa diberlakukan atau diciptakan menurut penilaiannya acaranya sendiri. maka dari itu isi dari tersebut juga layak untuk dicabut, dihapus,dalam "keadaan yang sangat perlu" tadi yang ukuran dan penetapannya juga tidak jelas tersebut dan berpotensi menimbulkan penetapan pengertian secara sepihak dari pihak yang diberikan kewenangannya dari undang undang nomor tahun ini, dan hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukumpengertian sepihak dari "keadaan yang sangat perluundang undang dasar memohon agar undang undang nomor tahun, yang berakibat melanggar konstitusi, atau dinamakan yang lain menurut putusan mahkamah konstitusi. i.v. tambahan penjelasan pokok permohonan dan saran agar lebih tegak terjaminnya hak hak konstitusional warga negara bahwa huruf dan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada bab permohonan sebelumnya tersebut, telah memunculkan kewenangan kekuasaan tanpa batasan yang jelas dan sebenarnya telah melanggar dasar hukum atau sendi sendi dasar dari suatu negara yang berbasis konstitusi itu sendiri, dalam hal ini uud karena dalam kehidupan bernegara, pembatasan kekuasaan dan atau kewenangan, termasuk kejelasan dan batasan kekuasan terhadap lembaga negara sekalipun mutlak diperlukan dan justru itulah yang menjadi pokok dan filosofi awal dari diadakannya konstitusi sebagai dasar negara hukum yang telah dijelaskan tadi. bahwa masih maraknya terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga negara yang tidak bersalah ataupun yang dipersalahkan secara sepihak dengan dalih hukum sebagai pembenaran dalam melakukan kekerasan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hak hak konstitusional warga negara, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. padahal tegaknya suatu keadilan seharusnya dimulai oleh aparat hukum itu sendiri sebagai badan lembaga yang dibentuk dalam tata negara yang berdasarkan konstitusi. namun dengan kondisi kewenangan kekuasaan yang tidak jelas dan tidak seimbang seperti ini beserta penyalahgunaan kekuasaan kewenangannya yang banyak terjadi telah meruntuhkan kredibilitas dan integritas dari kelembagaan negara itu sendiri dan mencabut makna negara yang berdasar konstitusi tadi, dan pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan negara tersebut dan pada tingkatan yang paling ekstrem akan meruntuhkan keberadaan (eksistensi) negara itu sendiri karena telah merampas kemerdekaan rakyatnya walau dengan dalih hukum. namun hukum yang telah lepas dari makna dan semangat ruh keadilan. bahwa sesungguhnya kekuasaan dan kekerasan adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. dan suatu kekerasan sesungguhnya lahir dan justru dimulai dari pihak yang sebenarnya lebih berkuasa atau paling berkuasa, dalam hal ini aparat negara yang diberi kewenangan kuasa dalam undang undang. namun kekuasaan yang tidak terbatasi ataupun tidak dibatasi dengan jelas adalah sebuah ironi dan malapetaka yang terjadi dalam sebuah negara hukum jika sampai ini terjadi. karena kewenangan kekuasaan yang luas namun tidak dibatasi dengan jelas akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan terlebih dahulu dan memicu kekerasan yang menular dalam siklus berikutnya. lalu karena kekerasan yang dimulai dengan penyalahgunaan kekuasan tersebut mengandung unsur ketidakadilan dan kesewenang wenangan maka akan terjadilah kekerasan yang berantai dan meluas secara terus menerus. kondisi ini lah yang sebenarnya terus terjadi akhir akhir ini dan menjadi fenomena kekerasan yang seolah tiada henti, tidak lain karena kekerasan sebagaimana disebutkan tadi atas sesungguhnya dipicu atau dimulai oleh pihak penguasa itu sendiri yang kewenangan kekuasaan yang dimilikinya tentu lebih kuat dari warga negara biasa yang didapat dari kewenangan undang undang, dan ruang lingkupnya yang tidak dibatasi dengan jelas justru didapatkan dari peraturan perundang undangan, karena peraturan perundang undangan tersebut ironisnya tidak menyebutkan batasan yang jelas dan tidak diatasnya atau dibentuknya kekuatan penyeimbang sehingga berpotensi menjadikannya absolut, dan kondisi absolut memiliki kecenderungan untuk korup, dan korup adalah benih awal ketidakadilan karena makna dari korup tidak lain adalah penyelewengan penyalahgunaan kekuasaan yang bentuknya tidak lain adalah berupa kekerasan dalam arti luas dan berujung pada ketidakadilan, dan jika sampai ini terjadi akan menciptakan kekerasan demi kekerasan yang berantai dan berlangsung terus menerus sebagaimana siklus yang telah dijelaskan tadi atas. kekerasan dalam pengertian ini juga tidak selalu bersifat fisik semata melainkan juga kekerasan dalam bentuk non fisik atapun kombinasi antara keduanya seperti pemerasan, eksploitasi, pengancaman, pembiaran terjadinya kekerasan, maupun tindakan lainnya yang dilakukan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan tadi (corrupted power). untuk menyadari dan memahami akar kekerasan ini, terdapat suatu postulat tentang filosofi kekuasaan, yaitu kekuasaan pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk korup dan kekuasaan yang tidak terbatasi (absolute power) sudah pasti akan dan menjadi korup . pengertian korup disini sebenarnya adalah hanyalah gunakan kekuasan yang dalamnya tidak lain adalah berbagai bentuk kekerasan mulai dari kesewenang wenangan, kekerasan fisik (violation), perampasan hak, pembohongan publik, korupsi, termasuk pembiaran terjadinya kekerasan korupsi itu sendiri, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasan lainnya. jika kekuasaan yang tidak terbatasi ini terus terjadi dan bahkan dibiarkan atau malah diciptakan dalam dalih undang undang baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak lain ini adalah kejahatan oleh negara dan merupakan sebuah pelanggaran konstitusi yang luar biasa atau kekerasan sistemik yang dilakukan oleh negara karena mengorbankan hak hak konstitusional rakyatnya, padahal kemerdekaan rakyat yang dikukuhkan dalam konstitusi ini merupakan tujuan awal dari diperjuangkannya kemerdekaan, dan pembelaannya merupakan pengkhianatan besar terhadap negara yang berkedalaman rakyat demokratis, serta menandakan gagalnya negara hukum yang ingin dibangun dengan dasar hukum konsitusi tadi. jadi jika sampai ini yang terjadi tidak heran jika negara sampai terperangkap dalam lingkaran kekerasan tanpa henti. maka dari itu pemberian kewenangan yang disebutkan dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri pada undang undang nomor tahun tersebut dapat diartikan memberikan kekuasaan dan kewenangan tanpa batasan yang jelas dan kalaupun dikatakan ada batasan namun sifatnya masih terlalu normatif dan tidak terukur. dan bentuk kekuasaan kewenangan yang nyaris absolut seperti ini sudah barang tentu akan cenderung korup dalam berbagai bentuk, walau memang dijelaskan lebih lanjut yang seolah olah terdapat batasan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan kode etik keprofesian, namun ini sifatnya juga hanya memperhatikan sebagaimana tertulis pada tersebut dan pada kenyataannya lapangan pihak yang diberi kuasa dalam hal ini kepolisian menjadi begitu superior walau mengklaim telah memperhatikan namun dalam beberapa kasus sampai mencabut dan melakukan kekerasan terhadap hak hak asasi dan hak konstitusional warga negara itu sendiri yang seharusnya justru lebih dijamin dalam uud sebagai dasar negara yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dari undang undang, dalam hal ini undang undang nomor tahun dan juga ini pada akhirnya juga lebih sering disalahartikan dan digunakan secara sepihak oleh aparat yang diberikan kewenangan dalam undang undang ini dengan melakukan tindakan berupa cara apapun yang dianggap benar termasuk menggunakan kekerasan walau sampai mengorbankan hak konstitusi dan hak asasi manusia warga negara, dan ketika sampai terjadi penyelewengan dan kesewenang wenangan tersebut pada akhirnya kembali yang menjadi korban adalah warga negara, dan salah satu bukti masih absolutnya kekuasaan yang ada dan ini juga menjadi ironis adalah pengusulannya juga hanya bisa dilakukan oleh provost atau propam yang sebenarnya juga tidak lain adalah bagian dari badan kepolisian itu sendiri. hal ini terus berlangsung hingga kini dan terus dibiarkan terjadi, walau ditengah banyaknya badan badan pengawasan lain namun masih memiliki kewenangan yang lemah seperti halnya komisi kepolisian maupun komnas ham yang hanya berwenang sebatas mengeluarkan rekomendasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menindak atau setidaknya memiliki kekuasaan yang seimbang terhadap kepolisian. dan semua lingkaran masalah yang terjadi ini adalah akibat dari masih adanya kekuasaan kepolisian yang terlalu luas dan sangat berpotensi korup karena absolutisme nya dan ini berawal karena isi undang undangnya yang memungkinkan hal itu terjadi seperti memberi blank kosong. maka dari itu sebagai evaluasi juga terkait hal ini, komnas ham yang lebih dekat dalam aspek penegakan ham dan untuk lebih menjamin melindunginya hak hak konstitusional warga negara maka sudah selayaknya juga diberikan kewenangan yang lebih luas agar dapat melakukan penyidikan, penindakan, hingga penuntutan terkait atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut, bukan hanya terhadap aparat kepolisian dan militer, namun juga terhadap pihak pihak lainnya, sehingga diperlukan kewenangan yang memadai juga untuk dapat melakukan investigasi, penyidikan, penindakan, dan penuntutan sebagaimana kewenangan yang sama telah dimiliki komisi nasional pemberantasan korupsi kpk) dalam memberantas korupsi. jika negara berkomitmen untuk mewujudkan hal ini dan beritikad untuk lebih menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan, maka pemohon yakin negara ini akan semakin dicintai oleh rakyatnya sebagai warga negara dan akan terus didukung penuh sepanjang waktu. supplement advisory: pemberian kewenangan kepada komnas ham dengan kewenangan yang lebih luas penyidikan, penindakan, dan penuntutan) atau pembentukan badan investigasi nasional untuk itu jika pemohon diperkenankan memberi saran terkait untuk memperbaiki tatanan kenegaraan dan juga agar dapat melengkapi undang undang nomor tahun ini agar tujuan menciptakaatas sebagaimanaan atau dapat dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian tersebutrepublik indonesia, dan juga berdasarkan bukti ktp adalah warga sipil biasa yang dalam kehidupan sehari hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentu termasuk yang akan dan dapat mengalami dampak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung: dari diberlakukannya undang undang beserta kewenangan kewenangannya yang diberikan baik itu yang berpotensi kewenangan absolute, mengurangi atau dirugikannya hak dan atau kewenangan konstitusional warga negara, ataupun yang tidak memiliki kepastian hukum, maka hal itu telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon sebagai perseorangan warga negara untuk mengajukan mahkamah konstitusi, dan pemohon memiliki hak serta kepentingan untuk menyampaikan uji materiil (judicial review) sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan huruf yang telah disebutkan atas, terkait dengan diberlakukannya atau timbulnya ketentuan ketentuan yang terdapat pada yang keamanan dan kedamaian yang berkeadilan dan tercapainya kemakmuran kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka keseimbangan kekuasaan terkait dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat mutlak diperlukan, dan selayaknyalah badan negara lainnya seperti komnas ham diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengimbangi dan atau dapat mengawasi kekuasaan kepolisian ataupun lembaga instansi lainnya termasuk terhadap masyarakat luas itu sendiri yang juga dapat saja melakukan pelanggaran hak hak asasi manusia, maka demi lebih terjaminnya keseimbangan kekuasaan dan tegaknya konstitusi tadi, maka komnas ham juga perlu diberikan kewenangan yang didalamnya termasuk dapat menginvestigasi, melakukan penindakan, penyidikan, hingga penuntutan. atau bisa juga dengan membentuk badan investigasi nasional yang memiliki kewenangan yang sama sebagaimana disebutkan tadi agar keseimbangan kekuasaan tadi makin dapat tercapai. ivdalam hal ini uud amandemen dan juga pembukaannya, berkenan mengadili sebagaimana yang dijelaskan dalam pokok permohonan dalam surat ini untuk seluruhnya. menyatakan bahwa matehurufdan undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan. atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat dan menganggap undang undangnormalkan dengan tafsir yang lebih konstitusional terhadap ketentuan guo dengan menyatakan sepanjang dimaknai bunyi undang undang nomor tahun tersebut menjadi, dan juga dapat dicalonkan dari warga negara republik indonesia lainnya . begitu juga dengan dan undang undang nomor tahun apabila majelis hakim konstitusi berpendapat dan menganggapsepanjang dimaknai dan undang undang nomor tahun menjadi satu keseluruhan yang menyatakabertindak menurut peraturan perundang undangan, serta kode etik profesi kepolisian: atau nguji konstitusionalitas hurufap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara . menurut pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya huruf dan dan yanghuruf yang menyatakan, melakukan tindakan pertama tempat kejadian : dan . i3. menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan hak hak konstitusional pemohon seperti yang didalilkan dirugikan oleh berlakunya ketentuan huruf dan dan sebagai berikut: menimbang, mengenai dalil pemohon bahwa huruf dan dan bertentangan dengan dan serta uud menurut mahkamah, dengan memperhatikan dalil pemohon kemudian dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam dan serta uud pemohon berpotensi dirugikan olehdan dan menimbang, terhadap dalil pemohon bahwa bertentangan dengan uud mahkamah berpendapat sebagai berikut: menyatakan,dari ketentuan tersebut terdapat dua syarat yaitu, (i) perwira tinggi kepolisian negara republik indonesia yang masih aktif dan (ii) jenjang kepangkatan dan karier. selain itu, sesuai dengan ketentuan bahwa kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat sehingga menurut mahkamah, jabatan kapolri termasuk dalam rumpun jabatan karier, kepolisian mengemban amanah konstitusi sebagaimana ditentukan dalam uud yang menentuoleh karena itu, dalam pengisian jabatan kepala kepolisian negara republik indonesia kapolri) diperlukan orang yang berpengalaman bidang kepolisian. perwira tinggi kepolisian sebagai salah satu syarat untuk menjadi kapolri merupakan pilihan dari pembentuk undang undang karena dari jenjang kepangkatan tersebut dinilai cukup mampu untuk memimpin kepolisian negara republik indonesia guna melaksanakan amanat dan perintah uud karena jabatan kapolri merupakan jabatan karier maka setiap warga negara indonesia yang berkeinginan menjadi kapolri harus menjadi anggota kepolisian terlebih dahulu serta mengikuti jenjang karier yang berlaku kepolisian negara republik indonesia. meskipun demikian, pembentuk undang undang dapat menentukan bahwa kapolri itu bukan dari jabatan karier, tetapi jika pembentuk undang undang menentukan bahwa kapolri harus dari jabatan karier, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. dalam hal ini, penentuan kapolri itu merupakan pilihan politik hukum terbuka (opened legal policy). oleh karena itu, dalil pemohon guo tidak beralasan hukum: i3. menimbang, mengenai dalil pemohon bahwa huruf bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwa maksud dan isi dari huruf sangat tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat diartikan segala tindakan kewenangan yang dianggap perlu dilakukan, apakah tindakan pertama yang semena mena, ataupun tindakan biasalainnya terhadap pihak yang belum tentu bersalah. terhadap dalil tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa huruf menyatakan,lakukan tindakan pertama tempat kejadian , memperhatikan secara saksama ketentuan huruf tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dibaca bersamaan dengan dan undang undang guo, yang merupakan ketentuan mengenai pelaksanaan tugas pokok dari kepolisian. selain itu, masalah tersebut diatur pula dalam undang undang lain, antara laikhususnya dalam dan oleh karena itu, polisi dalam melakukan tindakan pertama tempat kejadian sebagaimana ditentukan dalam huruf adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok yang termuat dalam dan dan juga dan kurap, sehingga hal tersebut bukan merupakan tindakan yang tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum seperti yang didalilkan oleh pemohon. tersebut merupakan batasan bagi kepolisian agar tidak melakukan tindakan yang sewenang wenang terhadap warga negara indonesia. apabila dimaksud dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat justru akan merugikan tidak hanya pemohon tetapi juga seluruh warga negara indonesia. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya guo tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang, pemohon mendalilkan bahwa dan bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwa norma yang tercantum dalam dan tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. terhadap dalil tersebut mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa yang menjadi inti persoalan pemohon terkait dan adalah mengenai frasa bertindak menurut penilaiannya sendiri dan frasa keadaan yang sangat perlu menimbulkan ketidakjelasan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum: bahwa termasuk dalam bab iii tentang tugas dan wewenang, sehingga dalam membaca ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan tugas pokok dan wewenang kepolisian negara republik indonesia sebagaimana ditentukan dalam dan dengan demikian bertindak menurut penilaiannya sendiri seperti yang termuat dalam adalah dalam rangka tugas pokok dan wewenang kepolisian negara republik indonesia. selain itu, ketentuan adalah untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan orang perorangan atau golongan tertentu. dengan demikian, ketentuan dimohonkan pengujiannya yaitu huruf dan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, karena dapat berakibat pada dirugikan atau setidaknya berkurangnya hak konstitusional pemohon sebagai warga negara baik itu secara individu perorangan maupun terhadap masyarakat secara umum lainnya yang seharusnya lebih dijamin oleh negara yang berdasarkan konstitusi. bahwa dalam uud dan aransemennya telah jelas menempatkan hak hak konstitusional warga negara sebagai hal yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan seharusnya tidak boleh dilanggar atau diurutkan hak hak konstitusional tersebut dengan peraturan perundang undangan ataupun peraturan lain bawahnya karena peraturan peraturan tersebut harus tunduk dibawah uud maka dari itu sudah selayaknyalah peraturan undang undang ataupun peraturan lainnya yang berada bawah uud tersebut jika ingin dikeluarkan atau ditetapkan seharusnya bertujuan untuk lebih menguatkan, memperjelas, atau mengejawantahkan semangat yang terkandung dari konstitusi itu sendiri yaitu terwujudnya negara hukum yang mengutamakan kedaulatan rakyat, bukan menjadikan negara yang justru diadakan peraturannya untuk mengorbankan atau bahkan mengeksploitasi hak hak rakyat dengan munculnya norma norma yang kabur atau tidak jelas dan berpotensi menimbulkan penyelewengan kekuasaan yang dihasilkan dari peraturan tersebut sehingga seperti menempatkan warga negara sebagi komoditi dari industri peraturan akibat dari ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya dan berarti pada dasarnya ini telah melanggar konstitusi itu sendiri. dengan demikian dari penjelasan tersebut atas pemohon berkeyakinan telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dari perorangan warga negara republik indonesia untuk mengajukan permohonan uji materil norma norma dari atas undang undang yang dimaksud. ii. pokok permohonan il. umum bahwa hal hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan mahkamah justru memberi batasan yang jelas tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh kepolisian negara republik indonesia. kepolisian negara republik indonesia tidak boleh bertindak menurut penilaiannya sendiri jika bukan untuk kepentingan umum . penjelasan menyatakan, yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri, . . dari penjelasan tersebut, kepolisian negara republik indonesia dalam melakukan tugas pokok dan wewenangnyaketentuan tentang batasan batasan dalam pelaksanaan tugas polri terkait dengan wewenang diskresi. oleh karena itu, apabila permohonan pemohon dikabulkan maka batasan dimaksud menjadi tidak ada dan dengan demikian akan membuka peluang bagi polri untuk bertindak dengan sewenang wenang. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, yang dimohonkan dalam pengujian konstitusionalitasnya guo tidak beralasan menurut hukum: terkait dengan menurut mahkamah, ketentuan tersebut harus dibaca dengan mengacu pada ketentuan yaitu untuk kepentingan umum kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya dapat melakukan tindakanoleh karena itu, menurut mahkamah, guo adalah dalam rangka melakukan tugas pokok dan wewenang kepolisian. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dan tidak bertentangan dengan uud sehinggakil mochtar hartono ttd. ttd. ahmad fadli semadi hamdan zelda panitera pengganti, ttd. sholihin nasir konstitusi dan kedudukan hukum pemohon sebagaimana yang telah diuraikan bab sebelumnya adalah merupakan bagian yang juga tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. bahwa secara filosofi, hukum seharusnya hadir untuk menegakkan keadilan bukan sebaliknya yang semata mata hanya untuk menegakkan hukum tanpa esensi keadilan itu sendiri. maka dari itu lembaga lembaga hukum yang didirikan seharusnya juga hadir untuk mencapai tujuan semula tadi yaitu untuk menegakkan keadilan, yang bersamaan dengan itu juga hadir untuk para pencari keadilan. bahwa sebagai kelanjutan pemikiran tersebut atas:atau mengalami kesulitan dan bahkan sampai tidak memungkinkan untuk mengakses lembaga hukum tadi, melainkan para penegak hukum lah yang seharusnya melakukan sesuatu terhadap kondisi yang ada, bukan hanya meninjau atau memperbaiki aspek hukum formal semata, seperti asas asas norma, doktrin, substansi, aturan ataupun prosedur yang berlaku, melainkan juga sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang memungkinkan dan memudahkan setiap warga negara bahkan yang paling lemah sekalipun untuk mendapatkan keadilan ataupun akses terhadap hak hak konstitusionalnya. karena jika ini tidak tercapai, keberadaan lembaga hukum hanya akan menjadi kesia siaan belaka dan hanya menjadi bagian dari tatanan pemanggangan kekuasaan terlepas dari adil atau masih tidak adilnya kondisi yang berada dalam kekuasaan tersebut (dalam hal ini negara sebagai wujud kekuasaan). bahwa hukum seharusnya hadir tengah tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata kata hitam putih dengan dalih demi melaksanakan peraturan perundang undangan dan menjadi pembenaran bagi pemegang kekuasaan kewenangan untuk melakukan segala tindakan menurut penilaiannya sendiri walau terkadang kenyataannya kewenangan tersebut digunakan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja untuk melanggar, merenggut, ataupun mengeliminir hak hak konstitusional warga negara dan hak hak universal asasi manusia yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, namun ironisnya dikalahkan oleh kewenangan kewenangan yang diturunkan lewat undang undang tersebut. bahwa menurut prof. dr. sri sumantri, negara hukum uud paling tidak harus memenuhi unsursumber hukum dandalam negara tersebut. bahwa prof. dr. jimmy asshiddigue sconstitusionally power distributed) organ organ eksekutif yang independen peradilan bebas dan tidak memihak peradilan tata usaha negara peradilan tata negara (konstitusional court) perlindungan hak asasi manusia bersifat demokratis (democratic rectstaat) sarana mewujudkan tujuan bernegara berkesejahteraan (welfare rechtstaat) transparansi dan kontrol sosial. selanjutnya pokok permohonan lebih detail dan spesifik untuk pengujian materil undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia yang dimaksud terhadap uud tersebut akan dijelaskan lebih lanjut tiap tiap poin sebagaimana bawah berikut: pokok permohonan pengujian materi undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar pengujian materi undang undang nomor tahunwarga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahandengan penjelasan pokok dan alasan permohonan sebagai berikut: bahwa pemberlakuan ketentuan calon kapolri adalah perwira tinggi kepolisian yang masih aktif yang tercantum pada undang undang nomor tahun pada dasarnya telah membatasi kesempatan dan menghambat potensi potensi terpilihnya putra putri terbaik bangsa indonesia yang lain walaupun sebenarnya juga ada luar lingkungan kepolisian dan seharusnya juga bisa dicalonkan untuk menjadi kapolri karena sudah selayaknya untuk pencalonan kapolri ini kesempatannya juga diberikan seluas luasnya kepada masyarakat warga negara republik indonesia karena hal ini telah menjadi hak hak konstitusional warga sebagaimana terdapat pada yang telah disebutkan atas dari uud bahwa untuk proses pencalonan hingga terpilihnya seseorang menjadi kapolri sebenarnya masih akan ada proses pemilihan dan seleksi lagi hingga terpilihnya kandidat terbaik yang dapat menjadi kapolri, dan untuk itu sudah sewajarnya pada tahap pencalonan tersebut tidak perlu dibatasi dari kalangan tertentu namun justru diberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada warga masyarakat sebagaimana makna kesempatan dan persamaan kedudukan hukum tersebut dijunjung tinggi oleh uud untuk mengemban amanat sebagai pucuk pimpinan suatu instansi atau lembaga negara maupun pemerintahan apalagi yang terkait dengan layanan publik seperti halnya polri pada dasarnya ini adalah posisi kepemimpinan yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang tentunya juga telah memiliki kapabilitas kepemimpinan, karena untuk level kepemimpinan suatu lembaga pada dasarnya akan lebih banyak bekerja tingkat kebijakan dan fungsi manajerial lainnya ketimbang pelaksanaan teknis bidang instalasinya dengan tetap tidak mengabaikan juga pentingnya pengetahuan bidang yang menjadi ranah kewenangan lembagarinstansi tersebut. namun untuk pengetahuan bidang yang ditangani apalagi yang bersifat teknis pada akhirnya seorang pimpinan akan dibantu oleh para ahli dan spesialis dibidangnya yang terdapat dalam jalur karir lembaga instansi tersebut. bahwa polri sebagai instansilembaga yang pimpinannya kapolri) dipilih diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat, artinya polri adalah lembaga institusi negara yang pimpinannya seharusnya juga dapat dipilih dari kalangan manapun warga negara republik indonesia, dan ini juga tidak jauh berbeda halnya dengan pimpinan pimpinan yang telah terpilih pada lembaga institusi negara lainnya seperti halnya ketua mk, ketua bpk, ketua gubernur bank sentral indonesia), ketua kpk, dan lain lainnya yang calonnya juga dipilih dari masyarakat luas dan nantinya tetap akan melalui tahapan fit and proper test. dan dengan terbukanya calon kapolri dari kalangan internal maupun eksternal ini juga memberikan stimulasi dan semangat kompetisi yang lebih terbuka agar kinerja polri dari dalam juga lebih meningkat lagi dan proses reformasi dan peningkatan standar standar profesionalitasnya bisa lebih diakselerasikan karena jajarannya juga tentu ingin lebih membuktikan kemampuan mereka, setidaknya dengan memiliki kinerja yang sama atau lebih baik dari calon lainnya yang terbuka tersebut. maka dari itu sudah sewajarnyalah agar lembaga polri ini menjadi instansi lembaga negara yang karena fungsi dan perannya juga sangat terkait dalam pelayanan publik dan sangat dinanti nantikan kemajuannya oleh masyarakat luas dengan tugas pokok sebagaimana selalu disebutkan kepolisian negara republik indonesia, maka sudah selayaknyalah dan sepantasnyalah calon kapolri juga dapat dipilih dan diberikan kesempatan yang luas juga kepada warga masyarakat dan ini juga agar masyarakat makin merasa memiliki lembaga ini serta hal ini juga sejalan dengan semangat konstitusi. bahwa selain itu dengan diatasnya pencalonan kepala pimpinan lembaga atau instansi negara seperti polri hanya dari perwira tinggi telah merugikan hak konstitusional pemohon dan juga dari warga masyarakat lainnya karena hilangnya kesempatan yang telah dijamin pada uud yang menyatakan: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . karena ini masih berupa kesempatan sebagai calon, bukan menuntut harus terpilihnya pemohon atau warga masyarakat lain sebagai kapolri, karena masih akan ada proses seleksi lagi yang akhirnya ditetapkan oleh presiden bersama dpr, jadi undang undang tidak perlu membatasi calon karena ini melanggar hak konstitusional warga negaraundang undang nomor tahun ini dibatalkan demi hukum atau dinamakan yang lain oleh putusan mahkamah konstitusional dengan norma yang lebih konstitusional dengan tidak membatasi ketentuan calon kapolri tersebut. i1. pokok permohonan pengujian materi huruf undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar pengujian materi atas huruf undang undang nomor tahun yang menyatakan: melakukan tindakan pertama tempat kejadian,pokok dan alasan permohonan sebagai berikut bahwa maksud dan isi dari huruf undang undang nomor tahun "melakukan tindakan pertama tempat kejadian .? tindakan pertama yang seperti apa? dan tempat kejadian yang seperti apa? adalah sangat tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. tindakan pertama adalah dua kata yang secara norma bahasa bisa bermakna sangat luas dan kabur karena bisa diartikan apapun, kecuali jika tersebut dapat diartikan secara lebih lugas dan jelas menjadi misalnya: melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan . namun sayangnya untuk isi ini karena hanya disebutkan "tindakan pertama tempat kejadian tanpa penjelasan apapun, sementara ini adalah yang berada pada yang bercerita tentang kewenangan polri, maka bisa diartikan segala tindakan kewenangan yang dianggap perlu dilakukan, entah apakah itu tindakan pertama yang semena mena, ataupun tindakan biasa maka ini juga bisa termasuk "tindakan pertama tempat kejadian apapun lainnya yang bisa saja sampai diberlakukan terhadap pihak yang belum tentu bersalah, pada dasarnya ini adalah pelanggaran konstitusional namun ironisnya malah terlindungi oleh undang undang ini (karena undang undangnya memberikan peluang dengan norma huruf ini), walaupun kewenangan ini juga dapat digunakan dengan dalih demi menjaga ketertiban masyarakat tetapi ini tetap saja sangat bersifat subjektif dan tidak jelas serta mencabut makna hukum itu sendiri. dan tempat kejadian yang juga masih isi dari huruf tersebut juga adalah penggunaan norma kata yang juga sangat tidak jelasnama masker anang bin kemas anang muhamad tempat, tanggal lahir jambi, maret pekerjaan swasta alamat jalan dr. setia budi nomor kelurahan rajawali, kecamatan jambi timur, kota jambi berdasarkan surat kuasa mei memberi kuasa kepada h.m. ali darma utama, s.h., m.h., dan ferry anka standar, s.h.,,m.h., para advokat yang beralamat jalan ciliwung nomor civilian, jakarta timur, untuk bertindak baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama sebagai penerimambaca kesimpulan tertulis pemohon: duduk perkara menimbang bahwimplementasi huruf (dan dengan demikian pula atas undang undang nomor tahun tentang kehutanan ! tanggal februari seluas ha:, tanggal agustus seluas ha, rekomendasi usaha perkebunan kelapa sawit dari gubernur jambi nomor bappeda,dan ada kasus suap, maka jaksa tersebut adalah jaksa tercela, sesuai surat kejati jambi. bukti perkara pengadilan negeri jambi: dakwaan jaksa penuntut umum kejati jambi nomor reg. perkara pdm jbi tanggal februari bukti juga menggunakan surat keputusan menteri kehutanan menhub ll tanggal agustus dan surat keputusan menteri kehutanan nomor menhub ll tanggal september ilegal atau fiktif). perkara pengadilan negeri jambi dalam penetapan pengadilan negeri jambi nomor pid. pn.jbi, tanggal februari bukti keberatan eksepsi) pengacara saya tanggal april bukti bahwa perkara ini sebenarnya adalah perkara perdata, karena areal seluas sesuai izin lokasi nomor tahun hingga saat ini masih dalam status milik pemohon dan telah ada hgu, sesuai dengan surat pt. ricky kurniawan kertapersada nomor rkk a x tanggal oktober bahwa, dalam perkara guo pemohon sangat dirugikan karena pemohon dipenjarakan selama bulan berdasarkan putusan pengadilan tinggi jambi nomor pid pt.jbi, tanggal april dalam tingkat kasasi, pemohon sangat dirugikan karena usaha pemohon antara lain sebagai berikut: sejak tahun areal perkebunan pemohon, pt. victim mas jaya, pt. rickimas rizky putra dan pt. ricky kurniawan kertapersada memanipulasi seluas ha. pt. victim mas jaya sakti yang dimanipulasi oleh huruf seluas bukti pt. victim mas jaya atas pemilikan izin iuphhk ha seluas bukti terbengkalai pengurusan penandatanganan rekomendasi gubernur sumatera selatan, karena pemohon ditahan. pt. pesona belantara persada atas pemilikan izin iuphhk ha seluas bukti terbengkalai urusan perizinan dan pelaksanaan lapangannya, karena pemohon ditahan. pt. tiesto cahaya pertiwi atas pemilikan izin iuphhk ha seluas bukti terbengkalai pengurusan perizinan dan pelaksanaan lapangannya, karena pemohon ditahan. lahan kelompok tani sebagai plasma dari pt. victim mas jaya seluas ha, dibatalkan petani, karena pemohon ditahan. atas usaha perikanan seluas ha, terbengkalai, karena ditahan. tertundanya sekolah anak anak pemohon dan terancam gagal. i. nama baik pemohon dan keluarga pemohon tercemar dan teraniaya. bahwa, yang disampaikan pemohon ini sebenarnya telah menjadi permasalahan umum masyarakat jambi , untuk kiranya masa yang akan datang penguasaan hutan oleh negara dapat dijalankan dengan sebaik baiknya berdasarkan aturan hukum yang menjamin kepastian hukum tengah masyarakat. v.(dan dengan demikian pula atas undang undang nomor tahun tentang kehutanan dapatkhususnya dan menyatakan undang undang nomor tahun tentangkeputusan kepala kantor kabupaten batanghari nomor bpn 1i1 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pt. victim mas jaya, tanggal februari bukti fotokopi izin' rekomendasi untuk victim mas jay usaha perkebunan kelapa sawit dari gubernur jambi nomor bappeda, tanggal juli bukti fotokop: bukti fotokop, bukti fotokopi surat keputusan bupati muaro jambi nomor tahun terkait izin lokasi perkebunan victim mas jaya, tanggal september bukti fotokopi izin lokasi perkebunan victim mas jaya nomor b bpn vi tanggal juni bukti fotokopi izin lokasi ricky kurniawan kertapersada nomor tahun bukti fotokopi izin lokasi ricky kurniawan kertapersada nomor tahun tanggal juni bukti fotokopi rekomendasi gubernur jambi nomor input tanggal maret bukti p11 fotokopi surat gubernur jambi nomor gakuivii bukti fotokopifotokopi surat keputusan menteri kehutanan dengan surat nomor menhub l1 tanggal agustus bukti fotokopfotokopi surat kepala dinas kehutanan provinsi jambi nomor dishub tanggal september bukti fotokopi surat menteri kehutanan nomor menhub iv tanggal oktober bukti fotokopi surat bpn provinsi jambi nomor tanggal desember bukti fotokopi surat bupati batanghari nomor bappeda, tanggal oktober bukti fotokopi surat bupati batanghari nomor bappeda, tanggal februari bukti fotokopi surat kanwil kehutanan dengan surat nomor kwl 11c tanggal april bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi jambi nomor pid pt.jbi, tanggal april bukti fotokopi laporan dan pengaduan kepada jaksa agung, bukti fotokopi laporan dan pengaduan kepada kapolri, bukti fotokopi laporan dan pengaduan kepada komisi pemberantasan korupsi: bukti fotokopi laporan dan pengaduan kepada satgas anti mafia hukum, bukti fotokopi laporan dan pengaduan kepada kompolnas: bukti fotokopi laporan dan pengaduan kepada menteri hukum dan ham, bukti fotokopi surat departemen kehutanan nomor kum bertanggal juli bukti fotokopi surat dakwaan pemohon: bukti fotokopi eksepsi terhadap perkara nomor pid. pn.sgt, bukti fotokopi petikan putusan perkara nomor pid. pn.sgt, bukti mengacu pada bukti bukti fotokopi surat panggilan kejaksaan tinggi jambi nomor n. hkt. bukti fotokopi surat dakwaan perkara pdm jbi1 bukti fotokopi penetapan pen. pid jambi: bukti fotokopi eksepsi terhadap perkara pen. pid jambi: bukti fotokopi surat bupati bungo nomor l pem, bertanggal oktober bukti fotokopi surat bupati musi banyuasin nomor iv bertanggal maret bukti fotokopi surat gubernur sumatera selatan nomor dishub bertanggal september bukti fotokopi keputusan bupati musi banyuasin nomor iv bertanggal juni bukti fotokopi surat sekretariat daerah bertanggal maretokok permohonan bahwa pemohon berkedudukan selaku warga negara indonesia, mengajukan permohonan uji materiil (constitutional review) terhadap ketentuan huruf danketentuan dan 28hdengan implementasi ketentuan huruf dan undang undang guo! ! tanggal februari seluas hektar, tanggal agustus seluas hektar. rekomendasi usaha perkebunan kelapa sawit dari gubernur jambi nomor bappedaektar. bahwa menurut pemohon, ketentuan huruf undang undang guo yang berbunyi, penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud"dianggap bertentangan dengan ketentuan dan 28h uud yang masing masing berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untulayanan kesehatan. bahwa menurut pemohon, terjadinya kerugian hak dan kewenangan konstitusional tersebut atas adalah sebagai sebab akibat adanya alih fungsi lahan yang dianggap telah terjadi rekayasa lahan perkebunan milik pemohon yaitu dengan terbitnya surat menteri kehutanan nomor menhub iv tanggal oktober dan keputusan menteri kehutanan nomor sk. menhub l tanggal agustus dan keputusan nomor menhub ll tanggal september bahwa menurut pemohon, selain kerugian konstitusional tersebut atas juga telah menyebabkan kerugian yang lain yaitu pemohon dipenjara selama bulan berdasarkan putusan pengadilan negeri mengerti nomor pid. pn.sgt tanggal februari penetapan pengadilan negeri jambi nomor pid. pn.jbi tanggal februari dan putusan pengadilan tinggi jambi nomor pid pt.jbi tanggal april il. kedudukan hukum (lanjutnya dalamseluruh uraian permohonannya, pemohon tidak menjelaskan secara tegas tentang kedudukan hukumnya (legal standing), apakah pemohon dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara indonesia ataukah sebagai badan hukum privat, mengingat pemohon mendalilkan sebagai pemilik pt. victim mas jaya, pt. rickimas rizky putra, dan pt. ricky kurniawan kertapersada yang areanya dirubah fungsi menjadi kawasan hutan sesuai surat menteri kehutanan nomor menhub ll tanggal oktober adanya rekomendasi gubernur jambi nomor input tanggal maret surat menteri kehutanan nomor menhub iv tanggal agustus dan keputusan menteri kehutanan nomor menhub l1 tanggal agustus serta keputusan menteri kehutanan nomor menhub ll tanggal september selain itu pemohon juga tidak menjelaskan kedudukannya dalam badan hukum privat tersebut atas, apakah dalam kedudukannya sebagai komisaris, direksi, atau kedudukan lain yang memiliki kewenangan untuk bertindak baik dalam atau luar perusahaan tersebut. berdasarkan hal tersebut atas maka kedudukan hukum pemohon tidak jelas (kabur), sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. selanjutnya menurut pemerintah perlu dipertanyakan apakah benar terdapat kerugian konstitusional yang dialami pemohon atas berlakunya ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun tentang kehutanan yang menentu". karena pemohon dalam uraian permohonannya juga tidak menjelaskantersebut atas. pemohon hanya menyebutkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia yaitu dan 28h tanpa memerinci dan menguraikan adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan, dengan perkataan lain pemohon tidak dapat menginstruksikan secara tegas dan jelas adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. lebih lanjut pemerintah akan menguraikan apakah benar kerugian yang didalilkan oleh pemohon merupakan kerugian konstitusional yang diakibatkan berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena sebagai berikut: pemohon dalam seluruh uraian permohonannya menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa timbulnya kerugian yang diderita adalah diakibatkan adanya implementasi ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, yaitu adanya peralihan fungsi areal lahan perkebunan yang didalilkan milik pt. victim mas jaya, pt. ricky kurniawan kerta persada dan pt, rickimas rizkiputra oleh pemerintah, dengan surat menteri kehutanan nomor menhub ll tentang penambahan areal hti pt. wira karya sakti, surattanjung jabung timur provinsi jambi menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan keputusan menteri kehutanan nomor menhub ll serta keputusan menteri kehutanan nomor pts tentang penunjukan kawasan hutan wilayah propinsi daerah tingkat jambi seluas hektar. kerugian yang dialami oleh pemohon, menurut pemerintah adalah terkait dengan keputusan pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini terkait dengan keputusan menteri kehutanan, sehingga menurut pemerintah tidak prinsip usaha perkebunan kelapa sawit pt. victim mas jaya seluas ha. oleh karenanya harus ada uji norma hukum terhadap huruf (dan dengan demikian pula ataskhususnya dan menging. bahwa,untuk pengujian norma hukum atas pemohon berpendapat permohonan ini tidak bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwa, selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu dan putusan nomor puu i11 telah menentukan syaratterdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian yang dialami pemohon dengan ketentuan yang dimohon untuk diuji tersebut. berdasarkan hal tersebut atas, menurut pemerintah yang mestinya dilakukan oleh pemohon adalah melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan lain ptun atau pn), dan bukan melakukan pengujian ketentuan ketentuan huruf dan undang undang kehutanan mahkamah konstitusi, atau dengan perkataan lain permohonan pemohon salah alamat. pemerintah juga dapat menyampaikan kalaupun benar good non , maka anggapan adanya kerugian atas beralihnya status areal penggunaan lain yang didalilkan sebagai milik pemohon telah selesai, dengan penjelasan sebagai berikut: dalam surat menteri kehutanan nomor menhub iv tanggal oktober kepada direktur utama pt. wira karya sakti, menteri kehutanan telah menginstruksikan kepada pt. wira karya sakti agar segera menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terjadi (termasuk kepada pemohon) terkait persetujuan prinsip pencanangan areal hutan tanaman industri. berdasarkan akta notaris any wardianialis, s.h.rp. (seratus empat puluh dua juta) oleh p(dua ratus lima puluh dua mutansebesar rp. (enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) oleh pt. wira karya sakti kepada pemohon sesuai akte nomor tanggal oktober bahwa areal lahan yang diperjanjikan tersebut telah diukur dan ditata batas sesuai akta notaris nomor nomor dan nomor masing masing desember yang pada intinya pemohon dan pt. wira karya sakti menyatakan bahwa peta yang dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai berita acara uji petik dan penataan batas ijin lokasi perkebunan pt. ricky mas jaya, pt. ricky mas rizkiputra dan pt. ricky kurniawan kertapersada tanggal november adalah menjadi dasar penentuan batas areal lahan yang dimaksud dalam perjanjian penyerahan atau pengalihan areal lahan tanggal oktober nomor nomor dan nomor tersebut. berdasarkan fakta fakta tersebut atas, telah jelas dan terang tidak terdapat lagi kerugian yang diderita oleh pemohon yang diakibatkan adanya pengalihan fungsi areal penggunaan lain seluas hektar menjadi kawasan hutan yang kemudian dijadikan areal penambahan hutan tanaman industri hti) atas nama pt. wira karya sakti. dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah sudah jelas, terang, dan tegas bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan adanya kerugian konstitusional yang diakibatkan berlakunya ketentuan yang dimohon diuji tersebut, karena itu sudah sepatutnyalah jika ketua majelis hakim mahkamah konstitusi menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga harus dinyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaara). il. penjelasan pemerintah atas materi yang dimohonkan untuk diuji latar belakang ketentuan uudalasan dikuasainya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya tersebut karena merupakan pokok pokok kemakmuran rakyat. sebagai manifestasi dari uud tersebut, maka hutan sebagai karunia tuhan yang maha esa mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai modal pembangunan nasional dan sekaligus berfungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, harus dikuasai oleh negara.undang undang nomor tahun tentang kehutanan, paragraf sebagai modal pembangunan nasional, hutan, dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat indonesia baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. selanjutnyasejalan dengan uud dan mengingat besarnya peranan dan manfaat hutan bagi bangsa indonesia, maka hutan dikuasai oleh negara. penguasaan hutan tersebut tidak bersifat kepemilikan seperti kepemilikan kebendaan dalam hukum perdata, tetapi memberikan wewenang wewenang tertentu kepada negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai terhadap hutan. berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kehutanan, penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikanjabaran dari kewenangan kewenangan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan perencanaan kehutanan, pengelolaan (tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan rehabilitasi hutan, dan perlindungan dan konservasi alam), penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan dan pengawasan. khusus terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud huruf undang undang guo maka melahirkan kewenangan pemerintah untuk menetapkan wilayah tertentu (bukan kawasan hutan) menjadi kawasan hutan dan menetapkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. berdasarkan penjelasan huruf undang undang guo, yang dimaksud wilayah tertentu adalah wilayah bukan kawasan hutan, yang dapat berupa hutan maupun bukan hutan. adanya ketentuan tersebut diatas. sisi lain tidak menrubah statusnya dengan menetapkan wilayah tertentu tersebut menjadi kawasan hutan. pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah tertentu menjadi kawasan hutan atau kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang perencanaan kehutanan. ketentuan peraturan pemerintah tersebut, menentukan bahwa penunjukan kawasan hutan meliputi wilayah propinsi dan wilayah tertentu secara partial. penunjukan kawasan hutan wilayah propinsi dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah propinsi rtrw) dan atau pemaduserasian tata guna hutan kesepakatan thk) dengan rtrw. untuk penunjukan kawasan hutan propinsi yang dilakukan sebelum ditetapkan rtrw tetap mengacu pada penunjukan kawasan hutansedangkan untuk penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan sesuai peraturan pemerintah guo harus memenuhi syarat syarat yaitu usulan atau rekomendasi gubernur dan atau bupati walikota dan secara teknis dapat dibutakan. selanjutnya dalam penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa. berdasarkan ketentuan tersebut maka penerbitan keputusanmuara jambi dan jabung timur, provinsi jambi menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur jambi dan telah diselesaikannya permasalahan dengan pemohon sesuai akta nomor nomor nomor nomor nomor nomor masing masing tertanggal oktober perihal perjanjian pengalihan areal lahan dari pemohon kepada pt. wira karya sakti dan perjanjian pembayaran dari pt. wira karya sakti kepada pemohon. setelah dilakukan penunjukan menjadi kawasan hutan, maka areal tersebut kemudian dijadikan bagian dari perluasan areal ht1 pt. wira karya sakti berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor sk. menhub ll tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri kehutanan nomor pts tanggal november tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas hektar provinsi jambi kepada pt. wira karya sakti. berdasarkan penjelasan tersebut, maka penunjukan areal penggunaan lain apl) menjadi kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi tetap oleh pemerintah, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. berdasarkan penjelasan tersebut atas, sekali lagi pemerintah berketetapan bahwa perubahan status areal penggunaan lain yang didalilkan sebagai milik pemohon menjadi kawasan hutan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah selesai. selanjutnya pemerintah berpendapat, terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan huruf dan undang undang guo, yang dianggap tidak memperhatikan hak hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan peraturan perundang undangan, guna dikuasai oleh negara, menurut pemerintah anggapan tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa ketentuan undang undang guo pemerintah juga memperhatikan adanya hak hak atas tanah yang ada, hal demikian ditentukan dalam penjelasan umum undang undang guo yang menyatakanundang undang guo. berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara, undang undang guo. samping itu dalam rangka menampung hak hak atas lahan tanah masyarakat yang berada wilayah tertentu yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perencanaan kehutanan akan diselesaikan oleh panitia tata batas pada kegiatan penataan batas kawasan hutan yang ditunjuk tersebut. selanjutnya dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut ditentukan dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang,alamnya untuk diselesaikan oleh panitia tata batas yang bersangkutan. berdasarkan uraian tersebut atas, penguasaan hutan oleh negara berdasarkan ketentuan huruf dan undang undang guo telah memperhatikan hak hak masyarakat hukum adat yang telah ada atau hak hak atas tanah menurut undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria. dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan huruf dan undang undang guo yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan 28h uud telah ternyata tidak terbukti, dan karenanya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. terhadap dalil kerugian pemohon yang diderita akibat ditahan berdasarkan putusan dari badan peradilan umum, menurut pemerintah bukan merupakan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. kerugian tersebut sifatnya kongkrit dan faktual, sehingga bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya. lagi pula penahanan yang dilakukan terhadap pemohon tidak terkait dengan berlakunya ketentuan huruf dan undang undang guo, tetapi terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemohon yaitu dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan perusakan barang milik orang lain. pemohon berdasarkan putusan pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut, maka berdasarkan putusan pengadilan negeri mengerti nomor pid pn. sgt tanggal februari dalam kamarnya menghukum sdr. masker anang bin kemas anang pemohon dalam permohonan pengujian ini) dengan pidana penjara selama (enam) bulan. dengan demikian hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pemohon tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan berlakunya ketentuan huruf dan undang undang guo. iv. kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah hurufundang undang nomor tahun tentang kehutanan tidak bertentangan dengan ketentuan dan 28hahkamah konstitusiahkamah konstituspemohon dalam permohonan guo tidak menjelaskan kedudukan hukumnya apakah kerugian yang dialami pemohon sebagai warga negara (perorangan). il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa,huruf (dan dengan demikian pula atas undang undang nomor tahun tentang kehutanan,beban hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara, sebagaimana terjadi pada tanah milik pemohon, menteri kehutanan secara melanggar hukum melakukan manipulasi rekayasa alih fungsi atas areal tanah yang berada luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan sebagai kawasan hutan menjadi hutan cadangan sebagaimana terjadi pada tanah perkebunan milik pemohon yang berada pada kawasan budidaya pertanian oleh menteri kehutanan telah dialih fungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan hutan tanaman industri hti), kebijakan tersebut selain melanggar peraturan pemerintah nomor tahun bahwa menteri kehutanan tidak mempunyai kewenangan mencadangkan hti pada kawasan budidaya pertanian, hal tersebut jelas sangat merugikan hak atau atas nama badan hukum. pemohon semata mata menguraikan kerugian yang dialami oleh pt. victim mas jaya, pt. rickimas rizky putra, dan pt. ricky kurniawan kertapersada, dan tidak menjelaskan kapasitas pemohon dalam perusahaan tersebut: bahwa karena ketidakjelasan kapasitas pemohon apakah sebagai perseorangan selaku warga negara ataukah mewakili badan hukum perusahaan. oleh karena itu, kualifikasi pemohon sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing). berdasarkan dalildan putusan perkara nomor puu serta putusan perkara nomor puu v meskipun demikian dpr tetap memberikan keterangan mengenai pengujian materiil huruf dan undang undang nomor tahun tentang kehutanan sebagai berikut: il. pengujian materiil atas huruf dan undang undang nomor tahun tentang kehutanahutan merupakan kekayaan dan sumber daya strategis, memiliki manfaat nyata bagi kehidupan ekologi, sosial budaya dan ekonomi. untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa indonesia: berdasarkan uude "dikuasai" oleh negara mengandung makna kekuasaan negara untuk mengatur (regellendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad) dan mengawasi. dengan demikian kewenangan negara untuk hutan meliputi keempat hal tersebut diatas. huruf undang undange,,ta, dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kehutanan, berdasarkan uraian atas delegasi kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan atau bukan kawasan hutan adalah dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagai wujud pelaksanaan konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang dipergunakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam uud tahun bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa hak konstitusional pemohon telah dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan menteri kehutanan nomor menhub iv dpr berpandangan bahwa permasalahan yang disampaikan oleh pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma huruf melainkan penerapan norma, bahwa dalam permohonan guo, pemohon menghendaki adanya penambahan frasa pada sehingga menjadi "". hal ini merupakan usulan perubahan norma undang undang kehutanan (legislative review). dengan demikian hal tersebut menurut dpr tidak termasuk kewenangan mahkamah konstitusi, tetapi merupakan kewenangan dpr dan pemerintah.hutanan terhadap undang undang dasarhuruf dan undang undang nomor tahun tentang kehutanan tidak bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahun menyatakan huruf dan undang undang nomor tahun tentang kehutanan tetap sah dan mengikat sebagai ketentuan hukum yang berlaku. i2.5jdalil dan pendapatyaitu hurufrupakan pihak yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam dan uud telah dirugikan oleh adanya ketentuan huruf dan kehutananhak atas tanah yang telah diberikan oleh negara, bahwa tanah perkebunan pemohon yang berada pada kawasan budidaya pertanian telah dialihfungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan hutan tanaman industri hti) oleh menteri kehutanankerugian konstitusional yang didalilkan dialami oleh pemohon, menurut mahkamah, pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang mempunyai tanah perkebunan yang telah dialihfungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan hti (vide bukti sampai dengan buktihuruf dan kehutanan yang menyatakan: hurufterhadap dani3. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti i3.tentuan huruf kehutanandalam, sisi lain, tidak tertngubah statusnya dengan menetapkan wilayah tertentu tersebut menjadi kawasan hutan: bahwa ketentuan kehutanan, pemerintah juga memperhatikan adanya hak hak atas tanah yang ada: dalam penjelasan umum kehutanan dinyatakan,,kehutanan. berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara, kehutanan: i3erdasarkana "dikuasai" oleh negara mengandung makna kekuasaan. dengan demikian kewenangan negara atas hutan meliputi keempat hal tersebut atas. hurufi:,hak dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kehutanan, i3 menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustus selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, sedangkan pemerintah dan dpr tidak menyampaikan kesimpulanemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelum menyatakan pendapatnya secara spesifik dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dan diatur dalam dan uud ii. pokok permohonan bahwa pemohon berpendapat perlunya diadakan uji norma hukum atas huruf dan dengan demikian pula atas undang undang nomor tahun tentang kehutanan bukti karena implementasinya telah merugikan pemohon sebagai pemilik tanah perkebunan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah, tetapi atas tanah miliknya tersebut telah terjadi rekayasa alih fungsi lahan menjadi hutan tanaman industri sehingga terjadi pelanggaran atas hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh uud khususnya dan adapun dalam undang undang nomor tahun tentang kehutanan, diatur bagian tentang penguasaan hutan, sebagai berikut: . . aloelanjutnya uud menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup kehidupannya. terhadap dalil dalil pemohon, mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan hal hal berikut: undang undang nomor tahun tentang kehutandemikian terhadap yang diajukan untuk diuji oleh pemohon, yaitu huruf dan kehutanan tidak dilakukan perubahan: berdasarkanbahwa mahkamah dalam putusan nomor puu i bertanggal desember telah mempertimbangkan bahwa makna uudpenguasaan hutan oleh negara menurut kehutananhal demikian dikarenakangenerasi yang akan datang (vide penjelasan umum kehutanan): terhadap berbagai tindakan pemerintah dalam melakukan regulasi tentang penetapan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan tetaplah harus berdasarkan hukum dalam rangka menegakkan prinsip prinsip negara hukum yang demokratis: bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu ix bertanggal februari telah memberi pertimbangan, antara lain, sebagai berikut:". bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu viii bertanggal juni telah memberi pertimbangan sebagai berikut: .1945j.. : i3 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal hal sebagaimana diuraikan pada angka sampai dengan atas, selanjutnya terhadap dalil pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon, huruf kehutanan bertentangan dengan dan uud menurut mahkamah, kewenangansebagaimana diatur dalam huruf tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak hak masyarakat yang terlebih dahulu ada wilayah tersebut. dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. mahkamah tidak menemukan pertentangan antara norma huruf kehutanan dengan dan uud bahwa pemohon mendalilkan ketentuan kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan dan uud karenanya pemohon memohon agar . pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang undang, hal tersebut merugikan pemohon. luar kasus konkret yang dihadapi oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan pemohon tersebut., bahwa sejalan dengan maksud putusan mahkamah nomor puu viii(vide dan uud 1945j.i3 17j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, dalil dalil pemohon untuk?hartono, muhammad alim, ahmad fadilluthfi widodo eddyonalih fungsi lahan sebagaimana terjadi dalam perkara guo, sedangkan dalam kaitan huruf (dan dengan demikian pula atas undang undang nomor tahun tentang kehutanan tidak terdapat hukum yang menegaskan bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan pula hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang undang, maka pemohon memohon agar dalam tersebut ditambahkan hukum sehinggbahwa pemohon adalah pemilik yang sah atas areal perkebunan kelapa sawit yang terletak kabupaten muaro jambi sebagai pemekaran wilayah dari kabupaten batanghari, provinsi jambi, berdasarkan: izin lokasi perkebunan pt. victim mas jaya nomor bpn ! tanggal februari seluas adalah juga tanah hak milik ahli waris pemohon yang diakui hak hak kepercayaannya oleh pemerintah: bukti izin rekomendasi untuk victim mas jaya usaha perkebunan kelapa sawit dari gubernur jambi nomor bappeda, tanggal juli bukt, seluas ha, telah ada realisasi pekerjaan kebon: bukti d.a. bukti izin lokasi perkebunan victim mas jaya nomor tahun tanggal september seluas ha, lain prinsip dihampiri dengan peta, bukti izin lokasi perkebunan victim mas jaya nomor b bpn vi tanggal juni seluas ha, dalam proses pengurusan perpanjangan izin: bukti izin lokasi ricky kurniawan kertapersada nomor tahun seluas bukti izin lokasi ricky kurniawan kertapersada nomor tahun tanggal juni seluas hingga saat ini dalam status masih milik pemohon masker anang) dan telah ada hgu, bukti bahwa telah terjadi rekayasa alih fungsi lahan perkebunan milik pemohon dengan uraian sebagai berikut: dengan adanya rekomendasi gubernur jambi nomor input tanggal maret bukti gubernur jambi terjebak, itu karena lahan tersebut juga milik gubernur jambi, yang telah diserahkan kepada pemohon yaitu berdasarkan surat nomor gaku vi perihal permohonan izin prinsip penyerahan areal pt. gilang agrokarya utama kepada pt. victim mas jaya tertanggal juli bukti kemudian ditindak lanjuti dengandisetujui oleh menteri kehutanan dengan surat menteri kehutanan nomor menhub l tanggal agustus (dalam status sengketa) dalam tempo (satu) bulan setelah alih fungsi vide menhub tanggal agustus bukti tersebut disetujui lagi dengan surat menteri kehutanan nomor menhub ll tanggal september alih fungsi illegal tersebut ditutupi oleh surat keputusan menteri kehutanan nomor pts tanggal juni seluas provinsi jambi, disalahgunakan oleh kehutanan untuk dijadikan hutan produksi. bahwa, walaupun telah ditolak dan dilarang oleh peraturan per undang undang an dan masih dalam keadaan sengketa, surat menteri kehutanan nomor menhub iv tanggal oktober tetap disalahgunakan untuk alas hukum, rekayasa kehutanan mengalihfungsikan areal izin lokasi perkebunan kelapa sawit pt. victim mas jaya seluas dan areal pt. rickimas rizky putra seluas serta pt. ricky kurniawan kertapersada seluas yang diberikan pemerintah sebagaimana diakui dalam tela'ahan kementerian kehutanan yang tidak dapat dibantah oleh pt. wira karya sakti didalam rapat tanggal juni bahwa alih fungsi terhadap pt. victim mas jaya, pt. rickimas rizky putra dan pt. ricky kurniawan kertapersada adalah ilegal, sesuaternyata areal pt. victim mas jaya diluar izin pt. wira karya sakti dan hanya tumpang tindih seluas adalah merupakan fakta tumpang indahnya aturan dalam per undang undang an tersebut, sebagaimana terungkap dalam surat kepala dinas kehutanan provinsi jambi nomor dishub tanggal september bukti bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan terdapat pula ada unsur penipuan dalam pelaksanaan rekayasa alih fungsi tersebut. bahwa, berdasarkan bukti dan fakta masyarakat provinsi jambi teraniaya, tertindas serta terzhalimi, oleh dikeluarkannya kebijakan menteri kehutanan, melalui surat menteri kehutanan nomor menhub iv tanggal oktober tentang penambahan hti pt. wira karya sakti provinsi jambi seluas ha. bukti terkait surat menteri kehutanan nomor menhub ll tanggal agustus surat menteri kehutanan nomor menhub ll tanggal september dan surat keputusan menteri kehutanan nomor pts tanggal junibijakan menteri kehutanan mengeluarkan surat nomor menhub iv tanggal oktober untuk penambahan hutan tanaman industri hti) pt. wira karya sakti provinsi jambi seluas ha. yang telah ditolak oleh bpn provinsi jambi dengan surat nomor tanggal desember bukti bupati batanghari dengan surat nomor bappeda tanggal oktober bukti dan dengan surat nomor bappeda tanggal februari bukti dan kanwil kehutanan dengan surat nomor kwl 11c tanggal april bukti karena bertentangan dengan perda, rtrw, undang undang lainnya, peraturan pemerintah nomor tahun kementerian kehutanan tidak mempunyai kewenangan mencadangkan hutan tanaman industri hti) pada kawasan budidaya pertanian. bahwa, terkait perkara guo pemohon dalam keadaan teraniaya, tertindas, dan bahkan status ditahan sesuai putusan pengadilan tinggi jambi nomor pid pt.jbi tanggal april bukti telah melapor dan mengadu kepada pemerintah melalui menteri kehutanan, kepada jaksa agung bukti kapolri bukti komisi pemberantasan korupsi bukti satgas anti mafia hukum bukti dan kompolnas bukti serta menteri hukum dan ham bukti tapi jawaban dan pemeriksaannya hanya basa basi saja, tidak ada harapan untuk mewujudkan harapan pemohon sekeluarga yang saat ini mengalami kehancuran, karena dihakimi, terakhir pemohon mohon keadilan kepada pemerintah melalui menteri kehutanan, dengan mendapat jawaban yang belum memuaskan pemohon karena pemerintah lepas tangan bukti tapi setelah melihat ada benteng terakhir negara, pemohon dan keluarganya menaruh perhatian dan sangat berharap kepada yang mulia ketua mahkamah konstitusi dan majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mendapatkan keadilan yang hakiki, insya allah. bahwa, segala upaya dan perjuangan pemohon adalah didasarkan pada keyakinan bahwa surat ilegal yaitu surat menteri kehutanan nomor menhub iv tanggal oktober dimanipulasi menjadi nomor menhub ll tanggal agustus dalam satu bulan kemudian dimanipulasi lagi menjadi nomor menhub ll tanggal september dipergunakan untuk merekayasa agar pemohon tertindas dan teraniaya sehingga sangat merugikan pemohon, dan pemohon melihat adanya rekayasa hukum mafia hukum) dari bukti hukum dalam perkara sekaligus yang harus dihadapi oleh pemohon yaitu: perkara pengadilan negeri mengerti: dakwaan jaksa penuntut umum mengerti nomor reg. perkara pdm sgt tanggal oktober bukti menggunakan surat keputusan fiktif yaitu surat menteri kehutanan menhub ll tanggal agustus dan surat keputusan menteri kehutanan nomor menhub tanggal september sehingga pemohon ditahan selama bulan hingga saat ini. eksepsi pengacara pemohon bukti bahwa perkara ini adalah perkara perdata yang dijadikan perkara pidana. putusan pengadilan negeri mengerti nomor pid. pn.sgt, tanggal februari bukti penahanan pemohon bertentangan dengan konstitusi. putusan pengadilan tinggi jambi nomor pid pt.jbi, tanggal april bukti sebagai bukti dan fakta persekongkolan penyelenggara negara bidang hukum provinsi jambi, telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan dalam penegakan hukum yang tidak benar dan penuh dengan rekayasapurwanto wisnu brata, s.e.: pekerjaan ketua asosiasi petani tembakau indonesia api), dpd jawa tengah: alamat jalan campur sari bulu, temanggung, jawa tengah, nama amin sebarkan: pekerjaan ketua asosiasi petani tembakau indonesia api), dpd jawa timur, alamat jalan patron nomor sidomukti, paksaan, probolinggo, jawa timur, nama abdul hafidz aziz spd: pekerjaan sekretaris asosiasi petani tembakau api), dpd jawa timur: alamat jalan semeru nomor kelurahan sumbersari, kabupaten jember, jawa timur, nama drs. thalabudin muslim kh.: pekerjaan ketua asosiasi petani tembakau indonesia api), kabupaten sumenep, alamat dusun pandang tengah, desa pandang, rt rw subaru, sumenep, madura, jawa timur, nama moh. tari pekerjaan ketua asosiasi petani tembakau indonesia api), kabupaten pamekasan, alamat dusun konten, desa galis, rt rw galis, pamekasan, madura, jawa timur: nama pramudi: pekerjaan petani tembakau: alamat dusun dukuh, desa wonosari, rt rw bulu, temanggung nama timbul: pekerjaan petani tembakau: alamat sorogan, desa mondoretno, rt rw bulu, temanggung nama supriyadi: pekerjaan petani tembakau: alamat dusun bakal, desa campurejo, rt rw tetep, temanggung nama salim: pekerjaan petani tembakau kepala desa, alamat desa bayaran, rto8 rwo2, tembakan, temanggung, nama suparno, pekerjaan pekerja pt. gudang garam, tbk., temanggung, alamat desa mondoretno, rt rw bulu, temanggung nama suryadi: pekerjaan anggota sisi buruh pengangkut tembakau, alamat benteng, kelurahan danupayan, rt rw bulu, temanggung nama hori: pekerjaan direktur, perusahaan rokok) diva top mandiri, alamat dusun batch barat, desa cartagena tengah, rt rw kadar, pamekasan, madura, jawa timur, nama ahmad math: pekerjaan direktur, perusahaan rokok) kopi math: alamat desa kertomulyo rt rw kecamatanetapi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan produksi tembakau akan terancam peri kehidupannya. bahwa para pemohon juga berpendapat dengan berlakunya ketentu. ketentuan frasa .tembakau, produk yang mengandung tembakau,. jelas jelas tidak tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama hadapan hukummenerangkan bahwa pihak terkait mengajukan permohonan sebagai pihak terkait untuk melindungi hak hak konstitusional warga negara khususnya yang dijamin dalam uud dan melindungi penerapan hukum atas dan undang undang kesehatan yangmenimbang bahwa mahkamah pada persidangan hari selasa, februari telah memberitahukan kepada para pemohon, pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan: bahwa parsepanjang frasa "tembakau, produk yang mengandung tembakau,. , beserta penjelasannyahak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya sepanjang frasa . tembakau, produk yang mengandung tembakau, ., beserta penjelasannya, d, bahwa para pemohon angka sampai dengan angka pada pokoknya adalah selaku pengurus asosiasi petani tembakau indonesia api) wilayah masing masing yang berjuang memberdayakan para petani tembakau dan memperjuangkan hak hak petani tembakau: bahwa para pemohon angka sampai dengan angka dan angka adalah para petani tembakau yang merasa terancam mata pencahariannya akibat berlakunya guo, bahwa para pemohon angka dan angka merupakan buruh atau pekerja pabrik rokok yang bekerja untuk menghidupi keluarganya dan membiayai pendidikan anak anaknya yang merasa terancam kehilangan pekerjaan atau setidak tidaknya terancam tingkat kesejahteraannya atau menjadi menurun akibat berlakunya guo, bahwa para pemohon angka sampai dengan angka adalah para pemilik perusahaan rokok industri kecil yang terancam usaha dan pekerjaannya atau setidak tidaknya akan menurunkan tingkat kesejahteraannya akibat berlakunya guo, bahwa para pemohon mendalilkan guo, pada pokoknya telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai berikut: setiap orang, termasuk para pemohon,sebagaimana diatur dalam dan uud guo tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama hadapan hukum sebagaimana diatur dalam uud guo mendiskriminasi para pemohon sehingga bertentangan denganbahwabahwuud khususnya tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tentang hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupantentangyang menurut para pemohon, dirugikan oleh berlakunya sepanjang frasa . tembakau, produk yang mengandung tembakau, . , beserta penjelasannya, dan bahwa para pemohon pada pokoknya yang oleh guo dinyatakan sebagai zhingga perlu ada arahan, standar, dan atau persyaratan untuk pengamanan penggunaannya. para pemohon khawatir terhadap ketentuan tersebut karena setidak tidaknya akan menurunkan tingkat pendapatan atau kesejahteraan merekamengenai tembakau dan produk yang mengandung tembakau yang dianggap oleh para pemohon setidak tidaknya akan mengancam pendapatan dan kesejahteraan mereka, dan apabila permohonan para pemohon dikabulkan, diyakini bahwa hak konstitusional para pemohon yakni, tidak akan atau tidak dirugikan lagi. bahwa dengan uraian pertimbangan atas, mahkamahsepanjang frasa . tembakau, produk yang mengandung tembakau, . , beserta penjelasannya,, dan mengatur kewajiban bagi produsen dan importir rokok untuk mencantumkan peringatan kesehatan, serta pemberian sanksi bagi produsen dan importir rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan: bahwaahwa penjelasan: bahwamenimbang bahwa mahkamah telah memeriksa bukti bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon bukti sampai dengan bukti untuk membuktikan dalil dalilnya,mudzakkir, s.h., m.h. bahwa tersebut dan tidak mencantumkan jenis tanaman lain yang mengandung zat adiktif. oleh karenanya,ud bentuk rumusan norma hukum: bahw: penjelasan memuat materi yang menyebabkan norma hukum justru menjadi tidak jelas,ai norma hukum pidana yang apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana penjara paling lamaentukanud seharusnya, rumusan norma hukum pidana dalam adalah sebagai berikut:ir. purnomo, m.s.jika konversi tembakau tanaman lain dilakukan, maka ada faktor faktor sosial ekonomi yang perlu diperhatikan yaitu (i) adanya perubahan perilaku dan budaya petani, (ii) petani harus dibina tentang teknik pengusahaan tanaman yang akan dikembangkan daerahnya, (iii) adanya jaminan pasar yang pasti menyerap hasil petani, (iv): sesuai undang undang:, program pemerintah tidak boleh merugikan petani. dr. revrisond bashir, s.e. mengutip buku yang ditulis oleh wanda hamilton berjudul nicotine war, mengenai bahaya merokok,ertama, pertarungan kepentingan antara sesama pengusaha rokok itu sendiri yaitu pengusaha besar melawan pengusaha kecil atau pengusaha rokok putih melawan pengusahapertarungan bisnis antara pabrik rokok dengan industri lain yaitu farmasi: jika saat ini warga indonesia mengkonsumsijika mengkonsumsi rokok produk negara lain, tidak bisa tidak, keuntungannya akan jatuh tangan negara yang bersangkutan. apalagi jikaketentufmerugikan kesehatan tidak diharuskan mencantumkan peringatan kesehatan? harus ada solusi yang komprehensif mengenai regulasi zat adiktif supaya pengaturan mengenai zat adiktif tidak semata mata mengatur tembakau sajebagai kunci untuk hidup, otak sudah diatur untuk memastikan orang mengulangi kegiatan yang menyenangkan. dorongan yang berlebih dari sensasi yang menyenangkan, mengajarkan otak untuk mengulang kegiatan yang mengarah kepada penambahan yang sering luar kontrol dan seiring waktu gambaran dari ketagihan oleh otak dimunculkan dalam bentuk fisik berupa penilaian, mempelajarinya, ingatan dan perasaan dari hati. adapun zat adiktif bermacam macan, dapat digolongkan dalam tiga kelompok, diantaranya, pertama zat adiktif yang legal yaitu: caffeine, berasal dari negara negara maju, dengan sendirinya keuntungannya akan jatuh negara yang bersangkutan: perlu diperhitungkan bahwa pertarungan ini bukan semata mata berkaitan dengan isu isu terkait soal kesehatan hak asasi sajzaenal arifin mochtar, s.h., llm. memasukkan frasa tembakau, produk yang menggunakan tembakau. ,pada apalagi, kategorisasi menunjukkan kategorisasi zat adiktif baik yang padat, cair, maupun gasbagian kovenan ekonom menentukan bahwa,.prof. dr. saudi isra, s.h. masuknya frasa tembakau dan produk yang mengandung tembakau seperti sesuatu yang dipaksakan. mengutip pandangan prof. dr. jan michael otto, dkk.dik", oleh karenanya, ketentuatelah memberikan keterangan tertulis yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: terhadap bahwa yang memiliki tingkat adisi ketagihan tinggi yang sudah diatur dalam peraturan tersendiri, yakni yang ditindaklanjuti dengan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang standar mutu produksi minuman beralkohol. jadi, undang undang guo tidaklah bersifat diskriminatif:., terhadap dan penjelasannya,: terhadap ketentuan guo merupakan konsekuensi logis dari ketentuan beserta penjelasannya, yang: ketentuan guo tidakdan agatermuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: bahwa tidak benar ketentu,guo berlaku secara umum dengan tidak membedakan atas dasar agama, etnis, atau lainnya, terhadap subjek hukumhal ini juga terdapat dalam referensi internasional yang diakui seluruh dunia agar produksi, peredarantentuan itu tidak ditujukan pada subjek hukumnya, melainkan ditujukan pada perbuatannya .dalah apabila memperlakukan tidak sama dalam hal hal yang sama, bahwa penjelasan, bahwa. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca keterangan pihak terkait yang selengkapnya terurai dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan dr. drh. bangku steppe bahwa ketentuan deterangan komisi nasional perlindungan anak komnas pa) bahwa dketentuan dan merupakan realisasi hak konstitusional anak sebagaimana diatur dalam dan uud keterangan forum warga kota jakarta danpendapat mahkamah menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca keterangan dan kesimpulan para pemohon, keterangan pemerintah, keterangan dpr, keterangan pihak terkait, keterangan para ahli yang diajukan oleh para pemohon, dan keterangan tertulis para ahli yang diajukan pemerintah, serta alat bukti tertulis yang diajukan pemohonsepanjang frasa .tembakau, produk yang mengandung tembakau,., beserta penjelasannya, dan yang didalilkan bertentangan dengan dan dandengan amar putusan, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya emohon dalam permohonan nomor puu viii sama dengan alasan alasan para pemohon dalam permohonan guo sepanjang menyangkut dan sehinggyaitu dan mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo. oleh karenanya, permohonan para pemohon harus dinyatakan bis idem, bahwa terhadap beserta penjelasannya dan persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah, pada pokoknya, yaitu apakah kewajiban pencantuman peringatan kesehatan pada rokok adalah diskriminatif, tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, bahwa mengenai diskriminasi, mahkamah tetap berpendirian sebagaimana pertimbangan hukum yang telah dinyatakan dalam putusan nomor puu viii tanggal november yang mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo yang pada pokoknya bahwa diskriminasi hukum hanya menyangkut persoalan subjek hukum, dan bukan objek hukum. rokok bukanlah subjek hukum sebagai pendukung hak, tetapi sebagai objek hukum yang berupa benda, bahwa terhadap dalil para pemohon yang terkait dengan beserta penjelasannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan dicantumkannya peringatan kesehatan hanya pada produk rokok dapat menyebabkan tidak terjaminnya penghidupan yang layak, mahkamah berpendapat bahwa pencantuman peringatan kesehatan adalah untuk memenuhi hak hak konsumen atau calon konsumen produk rokok untuk memperoleh informasi kesehatan sebagaimana diatur dalam uud dan tidak ditujukan atau dimaksudkan untuk menghalang halangi atau melarang apalagi menghapus hak para pemohon untuk memperoleh penghidupan yang layak melalui usaha bidang rokok atau yang terkait dengan rokok. pada faktanya pun, tidak ada satu pun ketentuan, baik dalam maupun peraturan perundang undangan lainnya, yang melarang para pemohon untuk mencari penghidupan yang layak melalui usaha bidang rokok atau yang terkait dengan rokok. para pemohon tetap dapat memproduksi dan memperjualbelikan rokok dengan tetap mencantumkan peringatan kesehatan pada produk rokok tersebut, meskipun kewajiban memuat peringatan kesehatan tersebut mungkin secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi pendapatan para pemohon, bahwa frasa "peringatan kesehatan dalam penjelasan adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya. sementara itu, memberikan ancaman pidana terhadap para produsen dan importir rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam penjelasan menurut para pemohon, ketentuan dihubungkan dengan penjelasan tidak sempurna, tidak jelas, dan tidak tegas karena dalam penjelasan peringatan kesehatan itu bersifat alternatif karena mempergunakan frasa . dan dapat disertai gambar . , sedangkan dalam secara mutlak harus mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar. dengan demikian, menurut para pemohon hal tersebut bertentangan dengan prinsip lex certa yang menjadi salah satu asas hukum pidana, sehingga tidak memberikan kepastian hukum: terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa terpenuhinya unsur normatif dalam hukum pidana yang mewajibkan atau melarang untuk berbuat sesuatu adalah apabila ada ketentuan pidana bagi yang melanggar kewajiban atau larangan tersebut.. adanya ketentuan pidana dalam sampai dengan memang diperlukan karena dalam undang undang tersebut juga memuat kewajiban dan larangan tertentu. terlebih lagi, dalam juga diatur adanya penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang kesehatan (vide dengan demikian adanya ketentuan pidana dalam merupakan sebuah kebutuhan karena memang undang undang guo menetapkan larangan larangan tertentu. praktik pembentukan undang undang yang memisahkan antara ketentuan yang mewajibkan dan atau melarang suatu perbuatan tertentu dan ketentuan pidana terhadap pelanggannya merupakan suatu kelaziman yang tidak melanggar asas pembentukan peraturan perundang undangan. dalam sistem hukum pidana indonesia dikenal adanya ketentuan pidana yang termuat dalam kuh pidana dan ketentuan pidana luar kuh pidana. meskipun praktik demikian tidak baik menurut ahli dari para pemohon, dr. mudzakkir, s.h.,m.h., karena tidak sistematik dan komprehensif, namun tidak menyebabkan secara serta merta tidak konstitusional: bahwa ketiadaan naskah akademik yang menjadikan pembentukan undang undang kurang sempurna juga tidak menyebabkan secara serta merta undang undang yang tanpa naskah akademik tersebut menjadi batal. ketidakjelasan suatu norma yang disebabkan karena ketiadaan naskah akademik menjadi kewajiban dari hakim untuk memberi makna melalui penafsiran hukum. hal demikian sesuai dengan kedudukan undang undang yang bersifat umum dan kewajiban hakim untuk menafsirkan norma yang umum tersebut pada saat diterapkan dalam kasus konkret. terhadap sebuah norma yang multitafsir dan dalam salah satu penafsirannya berpotensi untuk merugikan hak hak warga negara yang dilindungi oleh undang undang dasar sehingga undang undang dapat bertentangan dengan undang undang dasar, mahkamah dalam beberapa putusannya mempersempit penafsiran norma tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap undang undang dasar dengan cara memberikan kedudukan terhadap norma tersebut konstitusional sejauh ditafsirkan dengan tafsir tertentu (conditional constitutional), bahwa,: bahwa kata dapat, bahwa mahkamah sependapat dengan ahli yang diajukan para pemohon, dr. mudzakkir, s.h.,m.h., yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud norma hukum" adalah norma yang dimuat dalam pada suatu undang undang yang pengundangannya tercantum dalam lembaran negara yang kedudukannya sebagai hukum primer, sedangkan penjelasan adalah sebagai hukum sekundersuatu undang undang. dengan demikian, jika ada ketentuan sanksi pidana, yang dirujuk adalah norma hukum yang dimuat dalam tersebut.karena penjelasan bukanlah norma. oleh karenanya, menurut dr. mudzakkir, s.h.,m.h., seharusnya rumusan norma hukum pidana dalam adalah, bahwa terhadap ketentuan beserta penjelasannya yang menjadi landasan bagi ketentuan pidana yang tercantum dalam mahkamah berpendapat, bahwa ketentuan undang undang guo khususnya pada kata wajib masih dapat contohnya: kopi, teh, soda, dan minuman untuk olahraga, dan kopi yang memiliki kira kira kali lebih banyak kafein diantara lainnya, nah jika berlebih maka akan menyebabkan kesulitan tidur, peningkatan denyut jantung, sakit kepala, gelisah dan mual, nikotin, contohnya: rokok, cerutu, potongan nikotin, kopi dan nikotin merupakan stimulan, yang meningkatkan dopamin dan adrenaline. adrenalin berlebih akan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengarah tingginya gula darah, alkohol, contohnya: wine (anggur), bir, (beer), liquor alcohol adalah jenis yang termasuk depressa yang mempengaruhi sistem saraf yang mengarah pada relaksasi, kantuk, koma, dan kematian: inhalants, contohnya: aerosol, solvent (bahan untuk pembersih), gas nitrat, produk ini mulai dari cat thinker, hair spray tangki propane, inhalasi yang tinggi sama dengan alcohol, bahkan kali penggunaan inhalasi dapat membunuh atau menyebabkan gagal jantung. kedua, beberapa zat adiktif yang khusus tersedia atau digabung dengan resep obat: amphetamine, contohnya speed, crystal meth, merupakan tergolong stimulan yang meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi, tujuannya untuk pengobatan, namun banyak oknum yang menyalahgunakan dalam dosis berlebih untuk pecandu: relative hipnotis, atau obat obat hipotek, contohnya benzodiazepine anak, kalium, barbiturat, second, phenobarbital. benzodiazepine juga tergolong depressants karena dapat menurunkan aktivitas otak. ini merupakan resep obat untuk insomnia, gelisah, dan serangan gejala bipolar dan depresi. bahkan sebagian kecil dari obat tidur, digunakan untuk obat mati rasa, bisa menyebabkan koma, gejala pernapasan atau kematian. opioids, contohnya: heroin, morfin, oxycodone, kode dan obat bius lainnya, bahan campuran obat ini untuk penghilang rasa sakit, dan berbahaya bila disalahgunakan, karena akan menyebabkan kecanduan dan rusaknya otak dan tubuh kita. ketiga, berikut yang tergolong zat adiktif yang ilegal cannabis, contohnya: mariyuana, ganja. pengaruhnya dapat membuat pemakai kelas dan jika penggunaan lebih maka akan menimbulkan perasaan bahagia rohani dan menimbulkan tafsir yang berbeda ketika merujuk pada penjelasan khususnya pada frasa dan dapat , yangbahwa mahkamah perlu mempertegas ketentuan beserta penjelasannya untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan asas legalitas undang undang guo, dan untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut mempunyai sifat final dan mengikatmenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapatsepanjang frasa .tembakau, produk yang mengandung tembakau,. adalah bis idem, pokok permohonan para pemohon mengenai beserta penjelasannya da::il semadi, hamdan zeldawiki budi wasit jasmani, dan halusinasi, pengunaan jangka panjang dapat membuat kecanduan dan merusak saraf, cocaine, contohnya: kokain, crack cocaine, membuat pemakai merasa bahagia jasmani, rohani, meningkatkan kinerja tubuh, sebelum menuju gejolak depresi dan paranoia, penggunaan bisa dengan dihisap, dihirup, dibakar dan disuntik. zat ini bisa menyebabkan kerusakan otak, tubuh dan kecanduan: hallucinogens, contohnya, lsd, ecstasy, zat ini bisa mengubah perasaan, perusahaan waktu, warna, suara dan pikiran mereka sendiri, dan pemakai tetap akan menyebabkan kerusakan pada otak, sistem saraf, dan prilaku emosi yang tidak terkontrol: phencyelidine pcp), contohnya: angel dust, kelamin, zat ini menyebabkan mati rasa, dan penggunaan hanya untuk hewan, pemakai zat ini bisa mengubah sifat seseorang menjadi keras, pemarah, bunuh diri dan kontraksi otot dan retak tulang, kesehatan yang pernah menghebohkan, karena pernah dihapuskan dari ruu yang telah dibahas dan disahkan oleh dpr, tetapi penjelasannya tidak dihapuskan, sehingga mudah diketahui adanya ketentuan yang disahkan menjadi hilang. akhirnya, ketentuan muncul kembali dalam ruu dan kemudian disahkan menjadi undang undang. persoalan yang mengemuka saat itu yang menjadi keberatan bagi mereka yang tidak menyetujui masuknya adalah mengapa yang dimaksud zat adiktif dalam hanya tembakau saja, apakah tidak ada tanaman lain selain tembakau yang mengandung zat adiktif? padahal menurut penelitian beberapa tanaman lain juga mengandung zat adiktif, misalnya tanaman kopi, teh, anggur dan lain sebagainya, tetapi tidak dimuat dalam pengertian tanaman yang mengandung zat adiktif. sebelumnya, pada undang undang kesehatan yang lama nomor tahun sudah mengatur dan kemudian diterbitkan nomor tahun yang mengatur tentang rokok yang bahan bakunya berasal dari tembakau. undang undang kesehatan yang lama dan peraturan pelaksananya mengatur ketentuan yang lebih bijaksana dan memenuhi aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis, sehingga terbitnya undang undang dan peraturan pelaksananya tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat, sedangkan terbitnya undang undang yang baru ini menimbulkan kontroversi, bukan hanya hilangnya setelah dibahas dan disahkan, tetapi juga setelah diberlakukan sekarang, karena mengandung unsur diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan petani tembakau yang secara turun temurun telah bertani sejak zaman belanda yang tidak pernah diusik seperti zaman reformasi sekarang ini. penetapan tembakau sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif lebih ditujukan kepada pemenuhan dan kekuatan negosiasi kelompok masyarakat yang anti rokok dibandingkan dengan analisis kebijakan dan politik hukum penetapan tembakau sebagai zat adiktif. hal ini tampak pada susunan penamaannya yang tidak sistematik dan terkesan muncul secara tiba tiba. norma hukum yang dimuat dalam: memuat maksud dan tujuan pengaturan zat adiktif yaitukemudian menyatakd dan atau persyaratan yang ditetapkan. memuat ketentuanurutan tersebut menunjukkan kehadiran tampak tidak relevan dan tidak sesuai dengan susunan norma yang dimuat dalam dan dan kedudukan merupakan pengaturan lebih lanjut dari norma hukum yang dimuat dalam yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, maka dipergunakan kalimat pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif , yang berarti sebagai tindak lanjut dari norma hukum yang dimuat dalam ditetapkan dengan peraturan pemerintah. atas dasar legal reasoning tersebut, keberadaan norma hukum jelas dipaksakan. pertanyaan mendasar dalam perkara guo adalah dari berbagai macam barang barang yang mengandung zat adiktif sebagaimana disebutkan atas, mengapa hanya tembakau yang disebut secara eksplisit dalam ketentuan kesehatan tersebut, bukankah kopi, teh, wine dan lain sebagainya juga mengandung zat adiktif? apa yang menjadi dasar pemikiran hanya satu jenis tembakau yang disebutkan secara jelas? menurut hemat para pemohon ketentuan sangat tidak jelas sehingga tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak dan tidak ada jaminan kepastian hukum yang adil bagi para petani tembakau, dan norma tersebut sangat diskriminatif bagi para petani tembakau yang terlanjur mendapatkan stigma negatif, berbeda perlakuan terhadap petani anggur, kopi, teh dan lain sebagainya. mengapa pula hanya rokok yang diatur secara eksplisit dalam dan jelas jelas pula tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan cenderung diskriminatif terlanjur pula mendapatkan stigma negatif dibandingan dengan kelompok orang yang terlibat dalam produksi kopi, teh, anggur dan lain sebagainya. kenapa tidak ada aturan yang mengharuskan produk kopi atau teh harus dicantumkan peringatan kesehatan juga., oleh karena itu tidak boleh membeda bedakan perlakuan antara para petani tembakau dan seluruh yang terlibat yang berkaitan dengan produksi tembakau dengan petani kopi, teh atau anggur atau terlibat dengan produksi kopi, teh, anggur dan lain sebagainya. bukankah (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal sama halnya dengan kopi, teh dan wine juga dapat merugikan kesehatan. bahwa grand design pengaturan tembakau dalam menjadi satu satunya yang mengandung zat adiktif sangat sarat dengan motif ekonomi demi kepentingan kapitalis asing. sementara produk rokok kretek yang merupakan satu satunya produk asli indonesia tidak dapat diekspor amerika serikat dan petani tembakau indonesia terus menurun produksinya. sementara tembakau dan rokok putih dari amerika serikat semakin bebas merajalela masuk indonesia. pemerintah yang selama ini telah mendapatkan pemasukan dari cukai rokok kurang lebih triliun kas negara, namun apa lajur pemerintah tak pernah acuh terhadap industri rokok dalam negeri, bahkan pemerintah mengabaikan keringat dan air mata petani tembakau, berbeda perlakuan selama ini dibandingkan dengan petani tanaman lain, seperti petani padi mendapatkan penyuluhan pertanian, bibit unggul gratis, bantuan bantuan lainnya, termasuk pemerintah menetapkan harga batas terendah atas gabah, demikian juga pemerintah dalam rangka melindungi petani cengkeh ditetapkan pula harga batas terendah atas cengkeh. bahwa tembakau tidak selalu berkonotasi negatif sebagai penyebab kanker, ternyata tanaman tersebut dapat pula menghasilkan protein anti kanker yang berguna bagi penderita kanker, kata peneliti dari pusat penelitian bioteknologi lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi), arief budi wiranto eng. dalam usulan risetnya itu. bahwa bahan pembuatan rokok tidak hanya dari tembakau saja, ada juga cengkeh dalamnya. amerika serikat rokok yang mengandung cengkeh dilarang karena dianggap cengkeh sebagai bahan aromatik yang bisa memicu ketertarikan anak anak untuk merokok. cengkeh ketika dijadikan bahan untuk rokok maka juga memiliki efek buruk pada kesehatan, misalnya infeksi paru paru, reaksi alergi, penyakit pernafasan. ketika cengkeh dijadikan sebagai bahan pembuatan rokok, maka juga harus mendapatkan perlakuan sama seperti dengan tembakau. tembakau sebelum dijadikan bahan rokok, tidaklah membahayakan kesehatan sama seperti dengan cengkeh, bahkan memiliki manfaat. kondisi ini menunjukkan bahwa tentang frasa tembakau yang cenderung bertiga negatif sangat tidak pantas. karena tembakau juga memiliki manfaat dan tidak berefek negatif bagi kesehatan sebelum diolah menjadi rokok. bahwa"peringatan kesehatan". bahkan makanan dan minuman yang dianggap tidak mengandung zat adiktifpun harus diberi label "peringatan kesehatan , misalnya peringatan kesehatan pada produk gula yang berbahaya bagi orang berpenyakit gula, produk yang mengandung lemak daging bagi orang berpenyakit jantung darah tinggi. mengapa hanya rokok yang harus mencantumkan peringatan kesehatan? ketentuan pidana berlaku ketika rokok tidak mencantumkan "kan pidana seberat apa yang diatur dalam kesehatan. ketentuan minuman beralkohol hanya dicantumkan dalam keputusan presiden nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. dalam pengaturan minuman beralkohol tidak mengatur ketentuan pidana ketika tidak mencantumkan peringatan kesehatan dengan ancaman paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak rp500. (lima ratus juta rupiah). hal ini menunjukkan telah terjadi diskriminasi terhadap produk rokok. padahal minuman beralkohol sangatlah jelas bertentangan dengan nilai nilai agama dan lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok. dengan demikian juncto kesehatan bertentamikian juga ketentuan kesehatan, menurut hemadisamping itu frasa .berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam . sangat berbeda dengan ketentuan juncto penjelasan kesehatan. ketentuan juncto penjelas , sedangkan dalam ketentuan dalam hanya berbentuk gambar. jadi rumusandengan demikianmi sadar akibat yang timbul dari dampak dari tembakau sebagaimana disampaikan organisasi kesehatan dunia who), namun tidak adil kalau hanya mengatur mengenai dampak tembak belaka. oleh karena itu para pemohon sependapat dengan mahkamah., (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal apabila norma margoyoso, kabupaten pati, provinsi jawa tengah: nama manjadi waluyo: pekerjaan direktur, perusahaan rokok) sekar melati tf: alamat desa tangkis rt rw kecamatan tangkis, kabupaten pati, provinsi jawa tengah: nama sosiowati: pekerjaan direktur, perusahaan rokok) putri gunung, alamat desa ketan rt rw kecamatan tangkis, kabupaten pati, provinsi jawa tengah: nama hanif: pekerjaan petani, alamat desa sera tengah, rt rw kecamatan bruto, sumenep, madura, jawa timur. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei dan mei memberi kuasa kepada wakil kamal, s.h., m.h., guntur, s.h., dan iqbal tawaran pasaribu, s.h. yang semuanya adalah advokat pada kantor hukum awk partners yang berkedudukan hukum menara karya floor jalan rasa said,permohonan pihak terkait komisi nasional perlindungan anakahli dardari para pemohon. dan kesehatan tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hukum mahkamah tersebut, maka jelas jelas norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil karena hanya memfokuskan kepada dampak tembakau atau rokok tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi perspektif petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok dan seterusnya. (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal berdasarkan pertimbangan mahkamah tersebut bukan hanya persoalan ekonomi semata, akan tetapi juga berdimensi budaya dan aspek kesejarahan., bahwa jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industry: juta petani cengkeh: juta pedagang grosir dan eceran,putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal berdasarkan pertimbangan mahkamah tersebut jelas jelas betapa tembakau dan produk turunannya telah menjadi sumber kehidupan bagi berbagai lapisan masyarakt, bahkan telah menyumbang bagi devisa negara yang cukup besar. namun disisi lain negara telah memberi perlakuan yang tidak adil dan tidak memberikan kepastian hukum, dengan berlakunya ketentuan hukum yang terdapat dalam kesehatan tersebut.. akan tetapi sejatinya pemerintah tidak pernah peduli terhadap nasib petani tembakau, penerimaan negara dari cukai rokok sebesar triliun tidak terdapat positif bagi nasib petani tembakau. bahkan para petani tembakau selalu berada dalam posisi yang sangat lemah terutama berkaitan dengan ketidakpastian harga tembakau, bahwaserta undang undang dasar negara republik indonesia tahunjuli bukti tambahan yaitu bukti yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, agustus dan bukti yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin, februari sebagai berikut: bukti fotokoptas nama purwanto wisnu brata, se, beralamat jalan campur sari bulu, temanggung, jawa tengah, bukti fotokopi ktp atas nama amin sebarkan, beralamat jalan patron nomor sidomukti, paksaan, probolinggo, jawa timur, bukti fotokopi ktp atas nama abdul hafidz aziz h., spd, beralamat jalan semeru nomor kelurahan sumbersari, kabupaten jember, jawa timur, bukti fotokopi ktp atas nama drs. thalabudin muslim kh., beralamat dusun pandang tengah, desa pandang, rt rw subaru, sumenep, madura, jawa timur: bukti fotokopi ktp atas nama moh. tari beralamat dusun konten, desa galis, rt rw galis, pamekasan, madura, jawa timur, bukti fotokopi ktp atas nama pramudi, beralamat dusun dukuh, desa wonosari, rt rw bulu, temanggung bukti fotokopi ktp atas nama timbul, beralamat sorogan, desa mondoretno, rt rw bulu, temanggung bukti fotokopi ktp atas nama supriyadi, beralamat dusun bakal, desa campurejo, rt irw tetep, temanggung bukti fotokopi ktp atas nama salim, beralamat desa bayaran, rt rw tembakan, temanggung: bukti fotokopi sim atas nama suparno, beralamat desa mondoretno, rt rw bulu, temanggung bukti fotokopi ktp atas nama, suryadi, beralamat benteng, kelurahan danupayan, rt rw bulu, temanggung bukti fotokopi ktp atas nama hori, beralamat dusun batch barat, desa cartagena tengah, rt rw kadar, pamekasan, madura, jawa timur: bukti fotokopi surat keputusan pimpinan nasional api, nomor: pts paginas tentang pengangkatan pengurus dewan pimpinan daerah dpd) provinsi jawa tengah, tanggal desember bukti fotokopi nomor pokok pengusaha barang kena cukai nppbkc) atas nama pemilik ahmad mathbf, tanggal agustus bukti fotokopi nomor pokok pengusaha barang kena cukai nppbkc) atas pemilik manjadi waluyo, tanggal juli bukti fotokopi nomor pokok pengusaha barang kena cukai nppbkc) atas nama pemilik susiowati, tanggal agustus bukti fotokopi ktp atas nama hanif, pekerjaan: petani, alamat desa sera tengah, rt rw kecamatan bruto sumenep, madura, jawa timur, bukti fotokopi rancangan peraturan pemerintah republik indonesia nomor. tahun. tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan, bukti fotokopi surat asosiasi periklanan luar ruang indonesia, nomor bo2. oai perihal keberatan atas larangan iklan produk tembakau, tanggal februari bukti wanda hamilton, nicotine war: perang nikotin dan para pedagang obat, yogyakarta, insist press, bukti penyunting: roem topatimasang, output ea, hariadhi ary, penulis naskah dasar: wahyu banjir, ishak salim, doni hendrocahyono, riyanto setiawan, kretek kajian ekonomi dan budaya kota, yogyakarta, indonesia berdikari spasimedia, selain mengajukan alat bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (lima) orang ahli, yaitu, dr. mudzakkir, s.h., m.h., ir. purnomo, m.s., dr. revrisond bashir, s.e., zaenal arifin mochtar, s.h., llm., dan prof. dr. saudi isra, s.h. yang telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan hari selasa, tanggal februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. mudzakkir, s.h., m.h. norma hukum konstitusi yang dijadikan dasar pengujianuntuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannyaorma hukum undang undang nomor tahun tentang kesehatan yang dimohonkan uji materiil norma hukum yang dimohonkan uji materiil adalah dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. norma hukum yang dimohonkan uji materiil dan norma hukum lain yang terkait dengannya dikutip selengkapnya sebagai berikut: undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kesehatnjelasan:(s)njelasan:: tempat ibadah, angkutan umum,penjelasmeenjelasan: cukup jelasanalisis konstitusionalitas norma hukum yang dimohonkan uji materiil: pertama: kedudukan undang undang nomor tahun tentang kesehatan dalam sistem hukum nasional indonesia, dilihat dari aspek materi hukum yang dimuat dalam satu undang undang, setiap undang undang yang dibentuk memiliki kedudukan yang berbeda beda, meskipun secara yuridis formal undang undang tersebut tidak memiliki perbedaan (sama). sebelum diterbitkannya undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan ppp) dikenal ada dua jenis undang undang, yaitu: undang undang yang mengatur norma hukum sebagai ketentuan pokok yang mempokoki atau mendasari pembentukan undang undang lain sebagai lanjutan dari undang undang pokok. undang undang ini juga disebut sebagai undang undang umum (genus) yang memuat asas asas umum dan mengatur ketentuan umum bidang tertentu dalam penyelenggaraan negara, dan undang undang yang mengatur norma hukum sebagai lanjutan dari undang undang yang memuat ketentuan pokok. undang undang ini juga disebut sebagi undang undang yang bersifat khusus (species) karena mengatur bidang tertentu sebagai bagian dari ruang lingkup pengaturan dari undang undang yang mengatur ketentuan pokok. konsistensi perumusan norma hukum dan perumusan asas asas hukum dalam peraturan perundang undangan yang mengatur norma hukum lanjutan dari undang undang yang memuat ketentuan pokok dapat dilakukan secara jelas, tepat dan akurat serta instrumentasi dan lebih mudah untuk diuji sinkronisasi secara vertikal dan sinkronisasi secara horisontal serta kebijakan harmonisasi hukum dengan peraturan perundang undangan lainnya. singkat kata, gatra pembentukan sistem hukum nasional menjadi jelas dan pembentukan sus sistem hukum nasional juga semakin mudah. hal ini juga memudahkan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil serta kegiatan legislative review lainnya. undang undang yang mengatur ketentuan pokok bidang penyelenggaraan negara sebagai undang undang pemersatu atau pengintegrasian dalam bangunan sistem hukum nasional indonesia. patut disayangkan, kebijakan reformasi hukum yang bermuara terbitnya undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan telah mengabaikan keberadaan undang undang pokok atau mengatur ketentuan pokok bidang penyelenggaraan negara tersebut tidak dipergunakan lagi. bahkan dalam pengembangan wacana mengenai pembentukan undang undang dikatakan undang undang yang materinya sudah diatur lebih lanjut dalam undang undang, maka undang undang tersebut sebaiknya dicabut, karena tidak diperlukan lagi . wacana tersebut dilakukan seiring dengan munculnya ide untuk menghapus undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman (sebelumnya nomor tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman). pertanyaan yang diajukan terkait dengan pengujian materiil sekarang adalah apakah undang undang nomor tahun tentang kesehatan memiliki kedudukan sebagai undang undang yang mengatur ketentuan ketentuan pokok kesehatan atau undang undang guo berdiri sendiri dan sejajar dengan undang undang lain yang mengatur bidang kesehatan? sejauh yang ahli cermati dan lakukan kajian hukum melalui produk hukum yang diterbitkannya, dapat ahli simpulkan bahwa legislatif telah menempuh kebijakan untuk menempatkan semua undang undang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat (baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil). dalam rentangan sejarah hukum bidang kesehatan, semula undang undang tentang kesehatan sebagai undang undang yang memuat ketentuan pokok bidang kesehatan yang mempokoki atau mendasari pembentukan undang undang lanjutan bidang kesehatan, yaitu undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kesehatan, kemudian diganti dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan (tidak ada frasa pokok pokok , pada hal undang undang ini telah mencabut dan demerger sebanyak undang undang), kemudian diganti dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan (tidak ada frasa pokok pokok ). secara yuridis formal, undang undang tentang kesehatan jelas tidak ditempatkan sebagai undang undang pokok seperti undang undang kesehatan tahun berarti, undang undang kesehatan tidak mempokoki atau menjadi dasar pembentukan undang undang lain yang kedudukannya sebagai undang undang lanjutan dari undang undang pokok. namun demikian, menurut ahli, meskipun kebijakan legislatif menghapus frasa pokok pokok , secara yuridis formil tidak menjadi dasar hukum lanjutan pembentukan undang undang lain bidang kesehatan, tetapi secara yuridis materiil undang undang tentang kesehatan berkedudukan sebagai undang undang pokok yang mempokoki atau mendasari pembentukan undang undang lain sebagai undang undang lanjutan bidang kesehatan. atas dasar pemikiran tersebut, maka undang undang tentang kesehatan memuat materi norma hukum yang bersifat umum (genus) dan asas asas hukum (umum) yang selanjutnya menjadi dasar perumusan norma hukum dan asas asas hukum dalam undang undang lanjutan bidang kesehatan yang bersifat khusus (mengatur sub materi kesehatan tertentu), yaitu undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatdan undang undang serta peraturan perundang undangan lainnya bidang kesehatan. atas dasar uraian tersebut, undang undang nomor tahun tentang kesehatan menjadi undang undang induk (genus) atau undang undang payung (umbrella act) yang menjadi rujukan norma hukum dalam undang undang lain yang mengatur bidang kesehatan serta peraturan pelaksanaannya. norma hukum yang dimohonkan uji materiil daam perkara guo dimuat dalam bagian ketujuh belas tentang pengamanan zat adiktif terdiri dari (empat) sesuai dengan sistem perumusan norma hukum dalam bagian tentang pengamanan zat adiktif, materi hukum yang dimuat dalam bab ketujuh belas seharusnya memuat materi yang mengatur tentang zat adiktif, tetapi materi yang diatur ternyata mengatur tentang tembakau dan produk rokok. norma hukum yang mengatur tentang pengamanan zat fiktif terdiri dari dan mengatur tentang rokok sebanyak dan satu mengatur tentang tembakau. pengaturan tembakau dan rokok dalam bagian pengamanan zat adiktif, menurut ahli, tidak sesuai dengan sistem perumusan norma hukum dan terasa amat sangat janggal (tidak sistematik rancu), apalagi disertai dengan ancaman pidana yang cukup berat yaitu ancaman pidana penjara selama tahun dan denda paling tinggi juta kedua: formulasi norma hukum dalam undang undang tentang kesehatan yang dimohonkan uji materiil norma hukum dalambagai undang undang yang mengatur ketentuan pokok, maka formulasi norma hukum dan asas asas hukum memuat ketentuan hukum bersifat umum yang mempokoki atau memayungi atau mendasari pembentukan norma norma lain bidang kesehatan. norma hukum yang dimohonkan uji materiil dimuat dalam yang menyatakan bahwarumusan norma hukum tersebutyang memuat ketentu. rumusan norma hukum pada sudah tepat, yaitu memuat norma hukum yang bersifat umum yang dapat menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam undang undang pelaksanaan atau peraturan pelaksanaannya. makna atau pengertian zat adiktif tidak dijelaskan dalam penjelasan dan juga tidak dijelaskan pada ketentuan umum pada tetapi secara umum diketahui bahwa pengertian zat adiktif bermakna general umum genus, karena merujuk kepada kata sifat, yaitu adiktif. dalam berbagai kamus dan tulisan dan study guides, notes, @sizes, dapat dimuat beberapa pengertian tentang zat adiktif, antara lain: merupakan zat atau bahan kimia yang bisa membanjiri sel saraf otak khususnya reward circuit dan fungsi lainnydari definisi atau pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna zat adiktif adalah bermakna umum genus dan tidak merujuk kepada objek atau benda tertentu atau tidak hanya berlaku untuk satu objek atau satu benda saja. sebagai rumusan norma hukum telah memenuhi kaidah perumusan norma hukum yang baik dan benar. namun demikian, rumusan norma hukum yang dimuat dalam yang dikutip selengkapnyarumusan dan konten dari norma hukum inistruktur perumusan norma hukum yang dimuat dalam tersebut ditujukan hanya terhadap tembakau dan segala produknya yang mengandung unsur tembakau dengan segala bentuknya (padat, cair, dan gas). unsur unsur dari dapat diuraikan sebagai berikut: unsur pertama, zat adiktif sebagaimana dimaksud padajelasan mengenai unsur unsur: unsur pertama, zat adiktif (dimaksud adalah bahan yang mengandung zat adiktif sebagai objek).. rumusan unsur kedua ini rumusan yang janggal, sulit dimengerti sebagai susunan bahasa hukum yang baik dan benar dan oleh karenanya tidak nyambung dan tidak sinkron dengan materi dari unsur pertama. isi unsur kedua berupa penjelasan mengenai zat adiktif yang diawali dengan menggunakan kata meliputi . . seharusnya setelah kata meliputi. diikuti dengan penyebutan semua jenis benda, tanaman, atau obat yang termasuk kategori zat adiktif yangsedangkan rumusan unsur kedua tersebut hanya ditujukan kepada seolah olah hanya satu jenis yaitu tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif. memiliki dua interpretasi pengertian. beberapa jenis yang bersifat adiktif, yaitu tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas dilihat dari struktur bahasa, yang dimaksud unsur kedua tersebut adalah tembakau dengan segala bentuk produknya (yaitu produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas) sebagaimana huruf bukan pada jenis jenis yang disebutkan pada huruf karena susunan jenis bentuk yang bersifat adiktif tidak tepat (salah), semestinya semuanya menyebutkan kata sifat dari benda yang bersifat adiktif tersebut, misalnya padat, cair, dan gas. penyebutan nama benda khusus tertentu yaitu tembakau dan produk yang mengandung unsur tembakau dalam unsur kedua tersebut tidak tepat dan salah, karena tembakau dan produk yang mengandung unsur tembakau bukanlah zat adiktif, sedangkan sifat adiktif dari tembakau bukan terletak pada tembakannya, melainkan zat yang dikandung dalam tembakau (mengandung unsur nikotin). jika pembuat undang undang bermaksud untuk menyebutkan tanaman yang mengandung unsur zat adiktif atau bersifat adiktif, semestinya disebutkan semua tanaman yang mengandung zat adiktif dan jika bermaksud merujuk kepada zat tertentu yang adiktif, semestinya menggunakan nama atau jenis catnya dan jika hendak merujuk kepada jenis fisik dari benda yang mengandung zat adiktif, semestinya menggunakan jenis dari benda tersebut (padat, cair dan gas). rumusan unsur kedua tersebut, menurut ahli, adalah rumusan yang tidak tepat (salah) dan membingungkan, serta mengandung unsur ketidakpastian dalam perumusan teks norma hukumnya dan ketidakjelasan maksud dan tujuan perumusan norma hukumnya. norma yang demikian ini jelas tidak sesuai dengan asas asas pembentukan norma hukum yang baik dan benar, mengandung unsur diskriminatif dan berdentang dengan hak dasar seseorang yang hendak dikenakan norma hukum tersebut yaitu kepentingan kelompok masyarakat petani (penanam) tembakau dan kelompok masyarakat pengusaha yang jenis usahanya mengolah bahan baku dari tembakau.ggunaan kata kerugian memiliki makna yang umum dan luas yang bisa meliputi kerugian secara materiil dan kerugian secara materiil. mengingat undang undang ini mengatur dalam bidang kesehatan, semestinya tidak menggunakan kata kerugian , melainkan kata lain yang cocok dalam terminology dalam bidang kesehatan, misalnya merusak kesehatan atau menimbulkan gangguan kesehatan dan kalimat lainnya yang tepat bidang kesehatan bagi dirinya atau masyarakat sekelilingnya. norma hukum dalam norma hukum dalam ditutuprumusan tersebut muncul secara tiba tiba, karena tidak ada prolog norma hukum yang mendahuluinya, tetapi pelanggarannya disertai dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak juta. masuknya norma hukum tidak relevan dan tidak sinkron, karena titel bagian ketujuhbelas mengenai pengamanan zat adiktif, tetapi konten dari mengatur mengenai peringatan kesehatan padabahwa pemohon adalah ketua asosiasi petani tembakau indonesia api), dpd jawa tengah yang telah dan sedang berjuang bersama sama untuk memberdayakan para petani tembakau, agar seluruh petani tembakau jawa tengah lebih sejahtera dan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. demikian juga pemohon dan pemohon iii adalah ketua dan sekretaris asosiasi petani tembakau indonesia api), dpd jawa timur yang konsisten memperjuangkan hak hak petani tembakau demi kehidupan masa depan yang lebih baik. bahwa pemohon dan pemohon adalah masing masing ketua asosiasi petani tembakau indonesia api), kabupaten sumenep dan produk rokok dan impor rokok, pada hal diketahui bahwa tembakau dan rokok bukanlah zat adiktif, tetapi rokok mengandung zat adiktif yaitu nikotin. kehadiran norma hukum yang dimuat (demikian juga norma hukum yang dimuat dalam sebagai bagian dari undang undang tentang kesehatan yang mengatur mengenai pengamanan zat adiktif, patut dipertanyakan dan tampak jelas dipaksakan yang menyebabkan terjadinya kerancuan dalam pengaturan norma dan tidak sesuai dan bertentangan asas asas pembentukan hukum dan pembentukan sistem norma hukum dalam suatu undang undang. norma hukum yang dimuat dalam intinya adalah kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi rokok untuk memberikan peringatan kesehatan pada hasil produksi rokoknya atau mengimpor rokok dari luar negeri dalam wilayah indonesia. selanjutnya dalam penjelasannya dijelaskan mengenai pengertian peringatan kesehatan adalah peringatan kesehatan dalam bentuk: tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya jadi, bentuk peringatan kesehatan dilakukan dalam bentuk tulisan yang jelas dan mudah dibaca, tetapi dapat (boleh) disertai gambar atau bentuk lainnya (misalnya karikatur), penekanan kewajiban pada adalah pencantuman peringatan kesehatan, sedangkan bentuk peringatannya dibuat secara tertulis (tulisan yang mudah dibaca) atau dapat dalam bentuk gambar atau bentuk lainnya. sifat imperatifnya adalah pencantuman peringatan kesehatan , sedangkan bentuk peringatannya (fakultatif) bisa dilakukan secara tertulis (tulisannya jelas dan mudah dibaca) dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya. dengan adanya peringatan kesehatan tersebut, pembeli dan penghisap rokok telah memperoleh peringatan tentang bahaya merokok dan jika pembeli tetap memilih membeli rokok dan menghinanya, maka risiko yang akan diderita jika pembeli tetap membeli dan menghisap rokok dan benar benar terjadi akibat menjadi tanggungjawab sendiri. norma hukum dalam norma hukum dalam dikutip selengkapnya sebagai berikutrumusan norma hukum yang dimuat dalam adalah norma hukum pidana yang dikenal dengan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi. oleh sebab itu, norma hukum pidana dalam bergantung (dependent) kepada norma hukum yang dimuat dalam yaituuntuk mengetahui materi norma hukum pidana tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan unsur unsurnya: dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia cc. dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam perbuatan yang dilarang adalah tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar (sebagaimana dimaksud dalam sedangkan menyatakan bahwaerarti sifat imperatifnya adalah kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan. mengenai peringatan berbentuk gambar, diatur dalam penjelasan yang dikutipperingatan dalam bentuk gambar bukanlah norma hukum yang dimuat dalam yang pengundangannya melalui lembaran negara, tetapi dimuat dalam penjelasan yang pengundangan dalam tambahan lembaran negara. dalam doktrin hukum, dikenal bahwa yang dimaksud norma hukum adalah norma hukum yang dimuat dalam suatu undang undang yang pengundangannya dalam lembaran negara yang kedudukannya sebagai hukum primer. sedangkan penjelasan sebagai hukum sekunder,undang undang, maka jika ada ketentuan sanksi pidana yang dirujuk adalah norma hukum yang dimuat dalamdan penjelasan bukanlah norma. seharusnya, rumusan norma hukum pidana dalamatas dasar pertimbangan tersebut, menurut ahli, norma hukum pidana yang dimuat dalam tersebut telah bertentangan dengan norma hukum yang ditunjuknya yaitu yang hanya mewajibkan untuk mencantumkan peringatan kesehatan kepada produsen dan pengimpor rokok, sedangkan norma yang dimuat dalam diubah menjadi kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar . rumusan norma hukum pidana tersebut jelas bertentangan dengan asas legalitas, karena mengatur sanksi pidana terhadap orang yang tidak melanggar norma hukum pidana, melainkan hanya melanggar penjelasan yang bukan suatu norma hukum pidana. bahkan apabila produsen atau pengimpor rokok telah mencantumkan peringatan kesehatan, tetapi dilakukan secara tertulis (jelas dan mudah dibaca), tetapi tidak menyertakan gambar, produsen dan pengimpor rokok tersebut tetap dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tahun dan denda paling banyak juta. rumusan norma hukum pidana adalah bertentangan dengan asas asas perumusan norma hukum pidana yang baik dan benar, bertentangan dengan teknik perumusan norma hukum pidana dan sanksi pidana, bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan hukum dalam perumusan norma hukum pidana. kesimpulan atas dasar uraian tersebut, menurut ahli, norma hukum sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatanadalah bentuk rumusan norma hukum yang. norma hukum bersifat diskriminatif, karena tidak mencantumkan jenis tanaman lain yang mengandung zat adiktif. norma hukum yang bersifat diskriminatif seperti inindang undang dasar memuat norma yang mewajibkan kepada produsen dan pengimpor untuk mencantumkan peringatan kesehatan dalam produk rokok dan rokok yang diimpor wilayah indonesi. penjelasan memuat materi penjelasan yang menyebabkan norma hukum justru menjadi tidak jelasi norma hukum pidana yang apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana penjara paling lamuatndang undang dasar ir. purnomo, m.s. selaku ahli tentang tembakau, ahli menjelaskan tentang konversi budidaya tanaman tembakau tanaman yang lain, tembakau tembakau nicotine tabacum l.) termasuk famili solangeae, secara garis besar dibedakan menjadi: tembakau musim kemarau voor oost), tembakau musim penghujan na oost). pemanfaatan utama tembakau adalah untuk rokok:: tembakau bukan tanaman asli indonesia. tembakau merupakan tanaman yang sudah diusahakan sejak lama oleh masyarakat, nikotin nikotin adalah salah satu jenis alkaloid yang dihasilkan oleh tanaman tembakau, nikotin merupakan produk metabolisme sekunder yang dibentuk melalui senyawa asam nikotinat dengan prekursor (penyusun dasarnya asam aspartat) selama ada fotosintesis dan respirasi pasti terbentuk nikotin: alkaloid segolongan nikotin adalah: anabasina dan anatabina: lintasan biosintesis pada tumbuhan karbohidrat senyawa aromatik siklus asam asam lemak (aa) alkaloid alkaloid dan zat adiktif alkaloid adalah golongan senyawa basa bernitrogen yang umumnya heterosiklik. alkaloid disintesis pada proses metabolisme sekunder. bagi tumbuhan bermanfaat untuk melindungi diri dari gangguan organisme pengganggu karena rasanya pahit, adik (kecanduan) adalah kebangkitan suatu kegemaran (hingga lupa hal hal lain) kamus besar bahasa indonesia), zat adiktif adalah semua senyawa kimia yang dapat menimbulkan kecanduan beberapa jenis alkaloid dapat menyebabkan kecanduan (adiktif), yaitu dengan mempengaruhi susunan pusat sistem syaraf sehingga menimbulkan ketergantungan vickers and vickers, contoh alkaloid yang bersifat adiktif antara lain: nikotin, morfin, cocaine, dan kafeina, pengaruh konsumsi alkaloid terhadap manusia tergantung jenis dan dosis: sebaran areal tembakau indonesia bali jabar sumut diy m12 ann jateng man jatim to) catatan luas areal tembakau ribu proporsi jenis tembakau tembakau rakyat virginia oost t5h jenis tembakau berdasarkan tempat tembakau deli, tembakau temanggung, tembakau vorstenlanden: yogya, solo, dan klaten, tembakau basuki, tembakau madura, tembakau lombok timur, alasan pengusahaan suatu jenis tanaman kesesuaian lahan dan iklim: luas lahan, penguasaan teknologi, ketersediaan input, budaya masyarakat ilmu pertanian adalah ilmu yang mengandung unsur budaya (agriculture): kepastian pasar, keuntungan ekonomi, konversi tembakau tanaman lain? kesesuaian lahan, jenis, kesuburan, tinggi tempat, dan iklim, tingkat penguasaan teknologi oleh petani, ketersediaan tenaga kerja, jaminan pasar. mana komoditi yang dihasilkan akan dijual, kepastian pendapatan, apakah tanaman alternatif mampu memberikan jaminan pendapatan sebesar tembakau, semua hal atas harus dipenuhi apabila ingin melakukan konversi, contoh konversi keberhasilan: singkong tebu lampung umur relatif sama, tebu satu kali tanam dapat panen kali sementara singkong satu tanam satu kali panen: hasil gula dijamin dengan dana talangan dengan harga yang ditetapkan pemerintah: tersedia kredit dengan bunga relatif rendah untuk tebu, ketidakberhasilan: budidaya jarak teknik budidaya belum berkuasa sepenuhnya, cara panen sulit: tidak ada jaminan pasar dan tidak ada kepastian harga, kesimpulansecara sosial ekonomi: perubahan perilaku dan budaya petani, petani harus dibina tentang teknik pengusahaan tanaman yang akan dikembangkan daerahnya, jaminan pasar yang pasti menyerap hasil petani:. proses konversi sesuai dengan, program pemerintah tidak boleh merugikan petani. dr. revrisond bashir, s.e. ahli memberikan keterangan selaku ahli untuk masalah ekonomi dan bisnis, ahli mengemukakan pendapatnya perihal produk tembakau dan rokok dari tinjauan ekonomi dan bisnis. ahli mengemukakan bahwa jarang menjadi perhatian atau pengamatan bahwa balik kampanye mengenai bahaya merokok juga terdapat hal hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan persoalan kesehatan. jarang ada pemikiran bahwa jangan jangan balik itu semua ada pertarungan bisnis tertentu: mengenai bahaya merokok ini, menurut ahliamekasan, pemohon xvi adalah petani tembakau asal sumenep. mayoritas petani tembakau madura yang secara turun temurun telah menghasilkan kualitas tembakau terbaik yang telah diakui oleh dunia, bahkan dapat menyaingi tembakau dari amerika, hal ini dapat kita baca pada bungkus rokok dji sam soe yang berbunyi rokok ini memakai tembakau berkualitas tinggi dengan tembakau madura yang manis baunya dan tembakau amerika yang harum. pada musim kemarau, masyarakat madura hanya dapat bertani tembakau, jadi satu satunya tanaman yang bisa tumbuh tanah kering dan minim air. dengan etos kerja petani madura yang tinggi, dengan bermandikan kucuran keringat tengah terik matahari, para petani bekerja keras menghasilkan tembak terbaik negeri ini, karena menanam tembakau bukan perkara mudah, sangat sulit perlu ketekunan dan keteladanan yang tinggi dari menyiapkan benih, lahan sampai panen, dibandingkan dengan tanaman lainnya. pada masa sepuluh tahun yang lalu dan sebelumnya, petani tembakau madura sangat makmur dan sejahtera karena telah menghasilkan kualitas tembakau yang baik dan tembakau pada waktu itu tembakau dibeli dengan harga yang tinggi. tetapi dalam satu dasawarsa ini, petani tembak madura yang menghasilkan tembakau berkualitas tinggi tersebut harga tembakau merosot tajam, tidak ada jaminan kepastian harga yang wajar. meskipun tidak seindah sebelum sepuluh tahun yang lalu tanaman tembakau merupakan satu satunya harapan untuk mencapai hidup yang layak bagi masyarakat madura.madura yang sebagian besar petani tembakau akan terancam mata pencahariannya yang merupakan satu satunya sumber kehidupannya, terbukti dari tahun ketahun produksi tembakau madura terus merosot. sementara pemerintah selama bertahun tahun mendapatkan pemasukan triliun dari cukai rokok tidak pernah peduli terhadap nasib mereka. pertama, pertarungan kepentingan antara sesama pengusaha rokok itu sendiri apakah pengusaha besar atau pengusaha kecil atau pengusaha rokok putih,ada kemungkinan pertarungan bisnis itu tidak lagi hanya antara sesama pabrik rokok, tapi termasuk industri lain, ahli mengutip buku yang ditulis oleh wanda hamilton berjudul nicotine war bahwa ternyata ada pertarungan bisnis antara perusahaan rokok dengan perusahaan perusahaan farmasi. ketiga pertarungan bisnis ini mempengaruhi kampanye pro kontra produk rokok. pada tingkat paling dasar, mengenai sesama pabrik rokok, maka pertarungannya terjadi antara pabrik rokok yang memproduksi rokok putih dengan yang memproduksi rokok kretek. pada awalnya, pro kontra mengenai bahaya merokok berkaitan dengan soal kadar nikotin pada sebuah produk rokok. maka pada mulanya, terjadi gejala transisi dari rokok kretek arah rokok putih. sini mulai terjadi perbedaan antara pabrikan yang menghasilkan rokok kretek dengan pabrikan yang menghasilkan rokok putih, sehingga kelihatan sekali bagaimana kemudian pabrik pabrik rokok kretek secara berangsur angsur berusaha mentransformasikan produknya dari rokok kretek rokok yang lebih rendah nikotinnya. tetapi jika dilihat perkembangan indonesia, ternyata sampai sejauh ini pabrikan pabrikan rokok kretek masih bisa bertahan, termasuk dengan menawarkan produk produk yang tidak yang sepenuhnya rokok putih, tetapi rokok kretek dengan kadar nikotin yang sangat rendah atau bahkan ada yang disebut dengan rokok mental, dan seterusnya: pada pertarungan tingkat dua, yaitu pertarungan antara perusahaan perusahaan rokok dalam negeri dengan luar negeri, maka sini akan disaksikan bahwa indonesia mempunyai prestasi luar biasa karena yang mendominasi konsumsi rokok indonesia hampir sebagian besar merupakan rokok rokok yang diproduksi oleh perusahaan perusahaan dalam negeri, baik rokok kretek maupun rokok putih, sehingga ada kemungkinan terjadi pertarungan mengenai kadar nikotin ini mengandung dimensi global. bahwa perusahaan perusahaan multinasional ingin masuk pasar indonesia dan mendominasi pasar rokok tanah air. bahwa pada pabrik rokok tertentu indonesia, pertarungan itu bahkan berakhir dengan diambil alisnya pabrik rokok nasional tersebut oleh sebuah pabrikan yang berasal dari manca negara, sehingga penetrasi dalam pasar indonesia tidak hanya dilakukan dengan memasarkan produknya, tetapi bahkan dilakukan dengan mengambil alih, mengakuisisi, perusahaan nasional, pertarungan tahap tiga, bisa terjadi tidak hanya antara pabrikan rokok kretek dan rokok putih, antara perusahaan nasional dan perusahaan multinasional, tetapi juga terjadi dalam konteks negara. salah satu gejala umum bisnis sekarang ini yang mewarnai pertarungan bisnis antarbangsa adalah bahwa tidak sedikit usaha usaha yang dilakukan negara negara dunia tiga khususnya, dengan modal dari pengusaha dunia tiga, dengan produk produk yang bahkan juga mungkin dibuat dalam negeri, tetapi karena usaha usaha itu diselenggarakan dengan menggunakan nama, merek, atau cara berusaha yang hak ciptanya didesain atau dirancang negara negara industri maju tertentu, maka penyelenggaraan usaha itu terpaksa dilakukan dengan membayar royalti kepada negara negara asal mula perusahaan itu. misalnya, perhotelan, rumah makan, gerai gerai kafe, pelayanan bbm, dan seterusnya. usaha usaha itu dinodai, disediakan produknya, sebenarnya sebagian besar juga dari sumber sumber dalam negeri, tetapi karena dia hadir dengan menggunakan merek dan cara cara melayani konsumen yang didesain, dirancang, dan atau mungkin dicantumkan hak ciptanya negara lain, maka usaha usaha itu terpaksa harus membayar royalti. menurut perkiraan ahli, hal ini bisa terjadi dalam konteks pertarungan pabrik rokok, apakah itu nanti kaitannya dengan sesama merek rokok atau antara rokok dengan produk produk farmasi dengan melakukan kampanye besar besaran mengenai bahaya merokok lalu terjadi pergeseran dari rokok kretek rokok putih, atau menghentikan rokok sama sekali, menggesernya produk produk farmasi pengganti rokok. maka yang terjadi, bisa saja terjadi dibunuhnya merek dagang domestik dan diambil alisnya peluang bisnis itu oleh merek dagang yang berasal dari negara negara industri maju tertentu, jika sekarang ini warga indonesia merokok menggunakan rokokbegitu kita merokok yang produknya berasal dari negara lain, tidak bisa tidak, keuntungannya akan jatuh juga tangan negara yang bersangkutan. apalagi kalauerasal dari negara negara maju, maka dengan sendirinya justru keuntungannya akan jatuh negara yang bersangkutan: sini perlu diperhitungkan bahwa pertarungan ini bukan semata mata berkaitan dengan isu isu yang, misalnya saja, soal kesehatan, soal hak asasi, dan seterusnyahli mengutip isi buku nicotine war yang menerangkan bahwa cara mengkonsumsi nikotin sangat beragam, mulai dari merokok secara konvensional, bisa menggunakan pil, bisa menggunakan koyo, bisa menggantinya dengan permen. produk ini sudah dihasilkan oleh perusahaan perusahaan farmasi. oleh karena itu patut diduga, bahwa balik kampanye anti rokok ini, terlepas dari isu kesehatannya, ada kekuatan besar dari perusahaan perusahaan farmasi yang sebenarnya motifnya adalah merebut nikotin. bukan untuk dihentikan sama sekali konsumsinya, tetapi dialihkan cara mengkonsumsinya dari cara konvensional: merokok, cara cara baru yang berkaitan dengan produk produk farmasi, apakah itu pil, koyo, suntikan, dan sejenisnya. perusahaan perusahaan farmasi inilah yang terus menerus, besar kemungkinan, melakukan kampanye bukan anti nikotin sebenarnya, tetapi anti cara mengkonsumsi nikotin dari cara konvensional cara baru ya, yang lebih menguntungkan secara bisnis bagi perusahaan perusahaan farmasi. zaenal arifin mochtar, s.h., llm. ahli selaku ahli bidang konstitusi dan hak hak warga negara, membahas tiga hal dalam perkara guo. pertama, pembacaan atas yang mengandung frasa tembakau, produk yang mengandung tembakau. kesehatan. kedua, prinsip non diskriminasi dalam pembuatan aturan. ketiga, potensi melanggarnya hak hak akibat adanya diskriminasi, pembacaan secara teoritik ada six localities untuk melakukan judicial review dan interpretasi hobbit, historical: textual (perbandingan dengan bunyi lainnya): structural (logika pelembagaan doctrinal (doktrin yang telah diterima), ethical (etos atau semangat), prudential (analisis ongkos (cost and benefit) social). kesehatan undang undang kesehatan berada pada bagian ketujuh belas perihal pengamanan zat adiktif, pembacaan atas ini tentu saja dikaitkan dengan pengamanan penggunaan zat adiktif. logika pada bagian pengamanan penggunaan zat adiktif ini secara utuh meliputi: ketentuan pengamanan: perihal zat adiktif itu sendiri, standar dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam memproduksi, mengejar, dan penggunaan: standarisasi khusus rokok: penciptaan kawasan bebas rokok, dan ketentuan lebih lanjut yang didelegasikan peraturan pemerintah. pembacaan pertama, memasukkan frasa tembakau, produk yang menggunakan tembakau.apalagi, kategorisasi menunjukkan kategorisasi zat adiktif baik yang padat, cair, maupun gas, pembacaan komparasi yang benar benar serupa secara struktural teksnya adalah, misalnya, yang berbunyipada ini konstelasi kategorisasinya menjadi jauh lebih tepat dibanding pada prinsip non diskriminasi prinsip non diskriminasi pada pembuatan aturan ditujukan pada dua hal: pertama, pada dampak diskriminatif (substance). kedua, pada konsepnya itu sendiri (form)dampak atas hak hak petani tembakau hak yang paling mudah dijangkau dalam konteks dampak dari keseluruhan adalah hak ekonomi, sosial dan budaya dari petani tembakau. apalagi, beberapa hal tersebut memang memberikan potensi dampak terhadap hak hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka, hak ekonom beberapa ciri khusus, core content (minimum core content!i): state obligation: human rights indicators, angka negara pihak dari kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah langkah yang memadai guna melindungi hak ini. angka langkah langkah yang akan diambil oleh negara pihak pada kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program program pelatihan, kebijakan, dan teknik teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan. harus diingat, dalam kovenan ekonom ditentukan perihal bagiankesimpulan pembacaan atas hal tersebut memperlihatkan hal yang tidak tepat, baik secara struktur maupun tekstual: hal tersebut memperlihatkan adanya diskriminasi perumusan aturan, hal hal yang kemudian memiliki potensi melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani apalagi jika dihubungkan dengan kewajiban negara. monitoring the status legislation and policies designed meet the economic and social needs country's populations, . such acts missions may considered violation the state's obligation progressively implement measures for the fulfillment esc rights. (hrc) prof. dr. saudi isra, s.h. masalah pokok yang diuji undang undang nomor tahunundang undang nomor tahuundang undang nomor tahunmencederai semangat nondiskriminatif konsiderans huruf menyatakan:bentuk diskriminasi atas kelompok angka undang undang nomor tahun tentang hamidak langsung indirect discrimination occurs when there are rules, regulations procedures operating, which have the effect discrimination against certain groups people diskriminasi tersebut dapat berakibat pada terancamnya hak warga negara sebagaimana diatur dalam uud yaitu bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dmelihara ham namun mencederai ham lain konsiderans mengingat menyebutketentuan ini memang memberikan perhatian terhadap hak untuk hidup sehat, namun menegaskan ham yang lain), pencederaan ham tersebut, antaranya adalah:.arakter norma berdasarkan karakter perumusan norma sebagaimana dikemukakan oleh ahli sebelumnya, ada ketidakjelasan dan kesalahan dalam penyusunan norma, ahli berpendapat bahwa masuknya frasa tembakau dan produk yang mengandung tembakau seperti sesuatu yang dipaksakan. dalam pandangan prof jan michael otto dkkmenglegislasi yang oppresive dan despotisalnya,, kesimpulan ketentuan undang undang nomor tahumengajukan keterangan tertulis bertanggal agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah pada selasa, oktober, pengujian dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan, bermaksud untuk mendapatkan perlindungan, jaminan keadilan, dan kepastian hukum bagi para pemohon: bahwa menurut para pemohon, ketentuan serta penjelasannya, dan undang undang guo bertentangan dengan ketentuan dan uud karena telah mengancam pekerjaan petani tembakau, industri rokok dan tenaga kerjanya, termasuk para pemohon. ketentuan guo tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif karena hanya mengatur tentang tembakau rokok, cc. bahwa menurut para, bahwa menurut para pemohon ketentuan guo menimbulkan ketidakadilan karena hanya mengharuskan pencantuman "peringatan kesehatan" pada rokok saja. seharusnya "peringatan kesehatan", bahwa menurut para pemohon juncto penjelasan juncto ketentuan guo"peringatan kesehatan.": bahwa menurut parademikian juga pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii dan pemohon adalah petani tembakau asal temanggung yang secara turun temurun telah menghasilkan kualitas tembakau terbaik dan sangat terkenal itu. tanaman tembakau adalah satu satunya tanaman yang sangat menguntungkan bagi para petani temanggung, sehingga masyarakat temanggung yang sebagian besar hidup dari bertani tembakau dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan layak, menyekolahkan anak anak mereka jenjang pendidikan yang tinggi berkat bertani tembakau. adalah sangat ironistemanggung yang sebagian besar petani tembakau akan terancam perikehidupannya. grand design pemberlakuan ketentuan tersebut bertujuan untuk melenyapkan tembakau dari bumi pertiwi. selanjutnya pemohon dan pemohon merupakan buruh atau pekerja untuk menghidupi keluarganya dan membiayai pendidikan anak anaknya yang berkaitan erat dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau,maka akan mengancam perikehidupannya mereka, termasuk seluruh orang yang bekerja yang berkaitan dengan produksi tembakau akan kehilang. kemudian pemohon xii, pemohon xiii, pemohon xiv, dan pemohon adalah para pemilik perusahaan rokok yang merupakan industri kecil yang menjadi sumber kehidupannya, termasuk dapat menyerap tenaga kerja, sehinggterutama dalam perkara ini dirugikan dengan ketentuan, singkatnya menurut para pemohon, ketentuan guo telah memberikan pembedaan, perlakuan yang bersifat tidak adil terhadap setiap orang, termasuk para pemohon selaku petani tembakau indonesia. hal demikian tidak sesuai dengan tujuan dan hakeara pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan dan dan serta pembukaan (preambule) uudenjelasannya, dan undang undang nomor tahun tentang kesehatanara, permohonan para pemohon tidak jelas dan kabur (obscuuriiserta penjelasannya, yang dimaksud dengan "peringatan kesehatan" avnorma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, cast ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, keterangan dan argumentasi pemerintah mengacu pada keterangan pemerintah dalam permohonan pengujian dengan register nomor puu vii yang dimohonkan oleh saudara bambang sukarmengapa hanya tembakau dan produk yang mengandung tembakau saja yang diatur sebagai zat adiktif dalam undang undang guo undang undang guo menyatakan bahwa ".. pembatasan pengaturan yang hanya pada tembakau dan produk yang mengandung tembakau dalam undang undang guo karena zat adiktif lainnya yang memiliki tingkat adisi ketagihan tinggi sudah diatur dalam peraturan tersendiri, yakni ganja yang sudah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika dan undang undang nomor tahun tentang psikotropika,tentang standar mutu produksi minuman beralkohol. (vide bukti t1) samping ganja, tembakau sebagai tanaman pertanian dapat menyebabkan adisi ketagihan karena mengandung nikotin dalam jumlah besar yakni sekitar mikrogram per kilogram berat tembakau. nikotin merupakan komponen utama dalam tanaman tembakau (nicotine tabacum) yang mempunyai sifat adiktif atau dapat menyebabkan adisi ketagihan pada orang yang mengkonsumsinya dengan cara penggunaan tertentu, misalnya dengan cara dibakar atau dihirup asapnya. pemerintah mengakui adanya tanaman lain selain tembakau yang juga mengandung nikotin, seperti misalnya kentang, tomat dan paprika namun dengan kadar yang jauh lebih rendah yakni kurang dari mikrogram per kilogram berat tanaman dan terong dengan kadar mikrogram per kilogram berat terong. rendahnya kadar kandungan nikotin pada keempat jenis tanaman atas tidak akan menyebabkan efek adisi ketagihan bagi orang yang mengkonsumsinya. dengan demikian, melihat dari efek adisi ketagihan yang ditimbulkannya, pemerintah berpendapat bahwa pengaturan tembakau dan produk yang mengandung tembakau merupakan hal yang sangat urgen dan mendesak demi menyelamatkan bangsa indonesia, khususnya generasi muda dari adisi ketagihan atas tembakau dan produk tembakau. sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon. prinsip pengaturan ini berbeda dengan prinsip pengaturan zat adiktif lain seperti ganja. ganja sebagai tanaman pertanian yang dapat menyebabkan adisi ketagihan telah dilarang untuk ditanam. kebijakan pengendalian tembakau diperlukan karena biaya ekonomi sosial yang ditimbulkan akibat konsumsi tembakau terus meningkat dan beban peningkatan ini sebagian besar ditanggung oleh masyarakat miskin. dari penelitian dr. dosen, dkk yang terdapat dalam factsheet prokes kementerian kesehatan disebutkan bahwa jika asumsi tanpa biaya rawat inap, maka total biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan tembakau berjumlah rp. triliun. total biaya rawat jalan untuk penyakit yang berkaitan dengan tembakau sebesar rp. triliun, sehingga total biaya untuk rawat inap dan rawat jalan sebesar rp. triliun. (vide bukti t2) menurut penelitian dr. dosen, dkk yang terdapat dalam factsheet prokes disebutkan bahwa kerugian ekonomi total penduduk indonesia dalam satu tahun akibat mengkonsumsi produk produk tembakau mencapai triliun atau lebih dari enam kali pendapatan cukai rokok pemerintah yang hanya rp. triliun. kerugian tersebut dihitung dari jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli rokok, biaya berobat penyakit terkait konsumsi rokok, biaya yang hilang karena tidak bekerja sewaktu sakit dan penghasilan yang tidak diterima anggota keluarga dari yang meninggal karena terkait penyakit akibat konsumsi produk tembakau. (vide bukti t3) undang undang nomor tahun tentang kesehatan sejalan tidak bertentangan dengan uud karena terkait dengan pengaturan produk tembakau. undang undang nomor tahun tentang kesehatan sudah sejalhidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." dalam hidup, orang berhak untuk mempertahankannya dengan cara menjaga kesehatan. asap yang ditimbulkan oleh asap rokok bisa mengganggu kesehatan, bisa diartikan mengganggu seseorang dalam mempertahankan kehidupannya, jadi sudah sewajarnya jika pemerintah berusaha melindungi masyarakat, khususnya menyangkut kesehatannya untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif." undang undang ini secara filosofi bertujuan melindungi anak dari bahaya penggunaan produk tembakau. data penelitian menunjukkan bahwa prevalensi perokok pemula pada anak anak meningkat dari waktu waktu. peningkatan prevalensi perokok pada kelompok umur tahun, dari pada tahun menjadi pada tahun atau naik sebesar peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok umur yang paling muda, yaitu tahun dari menjadi atau meningkat kali lipat selama kurun waktu tahun yang lebih mengkhawatirkan adalah umur mulai merokok yang semakin muda. anak anak yang berusia tahun sudah mulai merokok dengan prevalensi tertinggi pada kelompok umur tahun, yaitu dari pada tahun menjadi pada tahun atau hampir kali lipat. berdasarkan global youth tobacco survey tahun yang diselenggarakan oleh who menunjukkan jika anak laki laki dan anak perempuan usia sampai tahun indonesia adalah perokok, mana dari jumlah perokok tersebut telah berada dalam kondisi ketagihan dan kecanduan. (vide bukti t4)sehat, maka kualitas hidup seseorang akan meningkat. undang undang nomor tahun tentang kesehatan juga sejalan dengan amanat uud yang menyatakan bahwa "pengaturan zat adiktif, yang dimaksud disini adalah tembakau bukan hal yang diskriminatif, karena pengaturan tentang zat zat adiktif yang lain sudah diatur tersendiri dalam undang undang yang lain secara khusus. selain itu, tujuan undang undang guo ini adalah melakukan "pengamanan dan perlindungan kesehatan" bukan "pelarangan", jadi tidak bersifat diskriminatif. undang undang nomor tahun tentang kesehatan juga sesuai dengan amanat uud yang menyebut" sini bahwa undang undang guo dibuat dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, yaitu hak bidang kesehatan. undang undang nomor tahun tentang kesehatan juga sesuai dengan uud yang menyebutkan bahwasini terlihat bahwa hak asasi seseorang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga harus dihormati dalam rangka menghormati ham orang lain sesuai dengan amanat uud undang undang nomor tahun tentang kesehatan sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman, mana dalam bab tentang perencanaan dan budidaya tanaman, menyebutkan bahwa "petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan serta penjelasannya dan kesehatan tersebut, maka akan mengancam usaha d akibat berlakunya ketentuan tersebut.sebagaimana dijamibahwa para pemohon juga berpendapat dengan berlakunya ketentuanpembudidayaannya." pengaturan dalam undang undang guo berkaitan dengan penggunaan produk tembakau dan tidak ada klausul mengenai pelarangan penanaman tembakau. dengan demikian tidak ada pertentangan antara kedua undang undang guohak asasi manusia. dalam disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." undang undang guo merupakan implementasi yang jelas dari dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya produk tembakauanak. dalam bab iii tentang hak dan kewajiban anak, terdapat dalam yang berbunyi "setiap anak berhak mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." berdasarkan uraian tersebut atas, terlihat bahwa undang undang guo dibuat sejalan dengan tujuan pemerintah membuat peraturan guna melindungi masyarakat, terutama anak anak dari paparan asap rokok orang lain arol) yang mematikan, karena mengandung bahan kimia berbahaya yang diantara bahan kimia berbahaya tersebut menyebabkan kanker, penyakit jantung, sindroma kematian mendadak pada bayi (sids) dan penyakit paru dengan menerapkan kawasan tanpa rokok sumber data: icsc dan bakmi tahun bayi dan anak yang terpapar asap rokok orang lain akan mengalami pertumbuhan paru yang lambat, lebih mudah terkena infeksi paru, dan infeksi telinga tengah serta asma kambuhan. kesehatan yang buruk pada usia dini akan berpengaruh pada status kesehatan pada saat dewasa. bahwadan pengelolaan lingkungan hidup. dalam bab tentang hak, kewajiban, dan larangan yang terdapat dalam yang berbunyi "bersih dan sehat, maka kualitas hidup seseorang akan meningkat. bahwa berdasarkan keterangan dalam proses persidangan tidak dapat dibuktikan adanya kerugian yang diderita oleh para pemohon akibat berlakunya undang undang guo. hal ini sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menjelaskan bahwasyarat, yang salah satunya yaitu "" dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, bukan merupakan suatu jaminan juga bahwa pabrik rokok tidak akan mengalami kerugian atau gulung tikar, karena hal tersebut bisa disebabkan karena manajemen perusahaan rokok yang bersangkutan, naiknya harga bahan baku, mutu atau kualitas tembakau, dan lain sebagainya, bukan karena berlakunya undang undang guo. mengapa hanya produk yang mengandung tembakau (rokok) yang wajib mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana diatur dalam undang undang guo dan penjelasannya, sedangkan produk lain yang mengandung zat adiktif tidak diwajibkan mencantumkan peringatan kesehatan., huruf yang berbunyi "hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa." dengan demikian, peringatan kesehatan memberikan perlindungan atas hak bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang konsekuensi kesehatan, sifat adiktif dan ancaman kematian yang diakibatkan oleh konsumsi tembakau. dalam huruf undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa "hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur atas kondisi dan keamanan produk dan jasa dijamin oleh undang undang." sejalan dengan ketentuan tersebut, maka undang undang guo merupakan implementasi nyata atas perlindungan pemerintah atas hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dari produk yang mengandung zat adiktif. peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan, . selain itu asean ada tiga, yaitu thailand, brunei darussalam, dan malaysia. thailand, dalam section the tobacco products control act b.e disebutkan bahwa peringatan kesehatan pada bungkus rokok tidak kurang dari dari luas cover depan dan belakang. (vide bukti t5) sedangkan brunei darussalam dalam peraturan tobacco order, tobacco labeling) regulation, peringatan kesehatan harus dicetak dalam bahasa inggris dan bahasa melayu dengan luas gambar peringatan tidak boleh kurang dari bukti t6) malaysia, dalam peraturan malaysia p.u (a) akta makanan peraturan peraturan kawalan hasil tembakau pindahan) dalam pindahan peraturan mengenai ajaran kesehatan pada bungkusan rokok diatur bahwa besaran gambar peringatan kesehatan pada bagian depan bungkus rokok sebesar dan pada bagian belakang bungkus rokok. (vide bukti t7) sementara australia sedang disusun draft peraturan mengenai kemasan rokok dan peringatan kesehatannya. peringatan kesehatan yang berupa gambar sebesar pada bagian depan dengan latar belakang berwarna hitam. (vide bukti t8) selain itu, rokok produksi indonesia. industri rokok telah berpengalaman memproduksi peringatan kesehatan berbentuk gambar untuk rokok ekspor,. selain itu,. (contoh peringatan gambar pada bungkus rokok sebagaimana terlampir (vide bukti t9j) kebijakan terhadap pengaturan kemasan dan pelabelan melarang pernyataan informasi produk yang menyesatkan yang menciptakan kesan salah seakan akan produk tersebut aman dikonsumsi. deskripsi "mild", "light", "ultra light", dan sejenisnya bertujuan untuk menutupi bahaya kesehatan yang berhubungan dengan konsumsi tembakau. tulisan dibungkus rokok yang menyiratkan kadar tar dan nikotin rendah dengan label "light", "mild", atau "ultra tight" adalah tendensius dan menyesatkan. terkait dengan zat adiktif lain, untuk produksi, penggunaan, peredaran, dan pengaturannya sudah diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri, yaitu undang undang nomor tahun tentang narkotika dan undang undang nomor tahun tentang psikotropika.! tentang standar mutu produksi minuman beralkohol. selain itu memang terdapat perbedaan pengaturan antara zat adiktif (tembakau rokok) dengan zat adiktif lainnya (ganja dan zat adiktif dalam minuman beralkohol). pengaturan produk tembakau dalam undang undang kesehatan sifatnya "pengamanan dan perlindungan kesehatan masyarakat", sedangkan pengaturan zat adiktif lain sifatnya "larangan". oleh karena itu, menyandingkan alkohol, narkotika, psikotropika dengan produk tembakau terkait dengan peringatan kesehatan adalah tidak tepat dan salah alamat. berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah peringatan kesehatan terhadap kemasan maupun produk tembakau adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan pendidikan kepada masyarakat atas bahaya produk tembakau bagi kesehatan. oleh karena itu, menurut pemerintah ketentuan guo atas telah sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi dan pemenuhan hak atas kesehatan. selain hal hal tersebut atas, undang undang guo merupakan payung hukum pelaksanaan program program pemerintah bidang kesehatan sebagaimana amanat konstitusi. keberadaan undang undang guo justru memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program program tersebut dan tidak mengubah kedudukan hukum bagi para pemohon. kalaupun, seandainyapun, seumpamanyapun anggapan para pemohon tersebut dianggap benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka menurut pemerintah hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya payung hukum program program perlindungan pemerintah selanjutnya dan pendidikan kesehatan masyarakat. menurut para pemohon pengaturan sanksi pidana dalam undang undang guo tidak memiliki argumentasi dan logika hukum yang kuat dan bersifat diskriminatif karena hanya memberi sanksi pada produk yang mengandung tembakau (rokok) yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: ketentuan merupakan konsekuensi logis dari ketentuan yang bersifat larangan (pembebanan kewajiban pencantuman peringatan kesehatan). undang undang guo berikut penjelasannya dan. penjelasan bukan merupakan suatu norma yang berdiri sendiri. dengan demikian, dalam melihat berikut dengan penjelasannya harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai norma hukum. terkait dengan pengenaan pidana dalam bahwa hal tersebut sudah tepat karena rujukannya adalah norma sebagaimana yang tercantum dalam berikut penjelasannya. pemerintah tidak sependapat bahwa ketentuan guoagama. ketentuan guo telah sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang ham dan ketentuan occur yang telah diratifikasi denganrusahaan rokok, sampoerna dalam web nya menyatakan bahwa semua produk tembakau bersifat menimbulkan ketergantungan, dan dapat sangat sulit untuk berhenti merokok atau berhenti menggunakan produk tembakau lainnya. sampoerna juga menyatakan bahwa merokok menyebabkan banyak penyakit serius, termasuk penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung), kanker paru, dan penyakit obstruktif kronis (emfisema, bronchitis kronis). oleh karena itu, sampoerna dalam webnya menyatakan mendukung ketentuan yang mewajibkan peringatan kesehatan pada kemasan produk konsumen, memberikan informasi yang akurat mengenai bahaya merokok terhadap kesehatan pada konsumen adalah sasaran penting dari regulasi tembakau dan seharusnya menjadi komponen utama dalam kebijakan pemerintah terhadap tembakau. (vide bukti t10) pernyataan sampoerna dalam web nya juga sejalan dengan pernyataan organisasi induknya, philip mori internasional dalam web nya yang menyatakan smoking causes many serious diseases including cardiovascular disease (heart disease), lung cancer, and chronic obstructive pulmonary disease (emphysema, chronic bronchitis). smokers are far more likely become sick with one these diseases than non smokers. smoking also addictive and can extremely difficult stop. these are the views every leading medical and scientific organization around the world. and they are the views philip morris international." selain itu dalam web philip mori internasional juga disebutkan all tobacco products are addictive, and can very difficult suit smoking cigarettes stop using other tobacco products. public health authorities such the world health organization who), the u.s. surgeon general, and the u.k. royal college physicians, have concluded that nicotine the addictive component tobacco." (vide bukti t11) berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan serta penjelasannya, dan undang undang guo telah ternyatadalam rangka memberikan perlindungan dan pendidikan kesehatan masyarakat atas bahaya produk tembakau terhadap kesehatan. selain hal hal tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan tanggapan atas keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon sebagai berikut: terhadap keterangan ahli, prof. mutakhir pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa perumusan norma hukum dalam undang undang guoketentuan guo juga tendensiusdan produknya. norma hukum ini tidak sesuai dengan asas asas pembentukan norma hukum yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dan melanggar hak dasar kelompok orang yang memperoleh jaminan perlindungan oleh uud pemerintah berpendapat bahwa norma hukum dalam undang undang guo tidak bersifat diskriminatif, karena ketentuan dalam undang undang guo tidak memberikan pembatasan mengenai kategori zat adiktif yang seolah oleh hanya tembakau, undang undang guo memang menyatakan sebuah pengakuan bahwa tembakau dan produk yang mengandung tembakau merupakan zat adiktif namun undang undang guo juga mengakui adanya zat adiktif lain selain tembakau. penamaan yang semata mata hanya menyebut tembakau dan produk tembakau dikarenakan zat adiktif lainnya telah diatur dalam berbagai undang undang yang lain. perlu diperhatikan bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang undangan harus menghindari adanya over mapping pengaturan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. dengan demikian pemerintah tetap pada pendapatnya bahwa ketentuan guo telah sejalan dengan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan sesuai dengan undang undang nomor tahun dan tidak ada pelanggaran hak dasar bagi sekelompok orang tertentu, karena ketentuan guo tidak berdasarkan pada semangat "pelarangan", ketentuan guo tidak melarang ataupun membatasi hak orang untuk bekerja baik sebagai petani tembakau ataupun produsen dan buruh pabrik produk tembakau, walaupun undang undang guo tidak menggunakan nomenklatur "jaminan" secara tegas namun undang undang guo memberikan perlindungan bagi mereka yang bekerja sebagai petani, produsen, dan buruh pabrik produk tembakau. pemerintah juga tidak sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa undang undang guo muncul secara tiba tiba, karena tidak ada prolog norma hukum yang mendahuluinya. masuknya tidak relevan dan tidak sinkron karena title pada bagian ke undang undang guo adalah pengamanan zat adiktif, tetapi konten dari mengatur mengenai peringatan kesehatan pada produk rokok dan impor rokok. menurut pemerintah undang undang guo tidak muncul dengan sendirinya, karena jika melihat dari tuntutan ketentuan yang diatur dalam bab tentang upaya kesehatan bagian ketujuh belas tentang pengamanan zat adiktif, maka jelas yang diatur adalah substansi mengenai produk tembakau atau rokok. substansi yang mengatur mengenai pencantuman peringatan kesehatan pada bungkus rokok telah sejalan dengan judul bagian tentang zat adiktif karena rokok yang merupakan salah satu produk tembakau mengandung nikotin yang terdapat pada daun tembakau, yang merupakan zat adiktif. terhadap keterangan ahli, purnomo ahli agronomi) pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa secara biofisik, konversi lahan tembakau tanaman lain bisa dilakukan jika ditemukan jenis tanaman yang akan mampu berkembang dan memiliki kemampuan berhasil areal tembakau. selain itu petani harus dibina tentang teknik penguasaan tanaman yang baru, kemudian harus ada jaminan pasar kalau memang petani harus pindah komoditi lain. jaminan ini harus juga menyangkut dengan pendapatan yang sepadan dengan usaha tani tembakau yang dalam jangka waktu sama itu hasilnya sama. jika pemerintah atau pihak lain menyarankan atau membuat program untuk mengkonversi tembakau menjadi tanaman lainpetani tidak boleh dirugikan. pemerintah tetap pada pendapatnya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa undang undang guo tidak melarang penanaman tembakau ataupun mengatur konversi tanaman tembakau tanaman lainnya. pemerintah tetap memberikan jaminan perlindungan hukum bagi petani yang akan menanam tembakau. pemerintah berpendapat bahwa keterangan ahli bersifat subyektif yang tidak ada dasar hukumnya, ahli tidak dapat menunjukkan satu pun ketentuan dalam undang undang guo yang melarang penanaman tembakau, dengan demikian terhadap keterangan ahli dapat dikesampingkan karena undang undang guo tidak mengatur mengenai larangan penanaman tembakau ataupun konversi tanaman tembakau tanaman lainnya. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini para ilmuwan telah berhasil menggunakan tanaman tembakau yang telah dimodifikasi secara genetika agar dapat menghasilkan obat obatan untuk konstitusionalnya, karena bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuserta penjelasannya dan kesehatan tersebut. pokok permohonan bahwa pengujian dalam kesehatan ini bermaksud untuk mendapatkan perlindungan, jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi para pemohon. mana seperti telah kita ketahui bahwa bertani tembakau dan memproduksi rokok khususnya rokok kretek telah terjadi indonesia beratus ratus tahun yang lalu. hal ini menunjukkan bahwa tembakau dan rokok kretek telah menjadi bagian kehidupan rakyat indonesia dan telah menjadi budaya secara turun temurun, sehingga dalam pengaturannya harus benar benar mempertimbang seluruh aspek dan holistik, tidak parsial dan tidak sepenggal penggal, meningkatkan sistem kekebalan dan penyakit penyebab radang, termasuk diabetes kencing manis. sebuah tim ilmuwan dari beberapa lembaga penelitian eropa telah berpartisipasi dalam satu penelitian yang merupakan bagian dari proyek pharma plant. bawah pimpinan professor mario pezotti dari universitas verona, mereka menyiapkan tanaman tembakau transgenic yang akan menghasilkan zat aktif biologis il (interleukin suatu zat anti peradangan. (vide bukti t12) terhadap keterangan ahli, revrisond bashir pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa ada (tiga) aspek yang mungkin terjadi berkaitan dengan pertarungan ekonomi dan bisnis produk rokok. yang pertama adalah pertarungan kepentingan antara sesama pengusaha rokok. kedua, persaingan antara pengusaha dalam konteks negara, yaitu pengusaha domestik dengan pengusaha rokok internasional. dan yang ketiga, pertarungan bisnis antara pengusaha industri rokok dengan industri lain. pemerintah berpendapat bahwa keterangan ahli tidak mempunyai dasar yang jelas dan semata mata hanya merupakan kekhawatiran belaka. keterangan ahli tersebut tidak ada kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang guo mana undang undang guo pada prinsipnya justru bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan melindungi hak masyarakat atas kesehatan. terhadap keterangan ahli, zaenal arifin mochtar pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa memasukkan frasa kata "tembakau", produk yang menggunakan tembakau khususnya pada adalah tidak tepat secara struktural karena pelembagaan ini, khususnya sebenarnya mengkategorikan bentuk zat adiktif yang diatur dalam padahal pada bagian undang undang guo mengatur perihal "pengamanan zat adiktif, sehingga pembacaan atas ini seharusnya dikaitkan dengan pengamanan penggunaan zat adiktif. ahli juga menyatakan bahwa undang undang guo bersifat diskriminatif, yang hanya mencantumkan kata tembakau dan produk dari tembakau. hal ini memberikan potensi dampak terhadap hak ekonomi sosial budaya para petani tembakau. pemerintah berpendapat bahwa bukan merupakan bentuk kategori zat adiktif semata, namun ketentuan guo merupakan bagian dari pengaturan pengamanan zat adiktif yang menjelaskan cakupan jenis zat adiktif yang dimaksud pada sebelumnya. model rumusan yang digunakan dalam ketentuan guo merupakan hal yang wajar dalam perumusan peraturan perundang undangan dan merupakan jembatan bagi pengaturan berikutnya. tanpa adanya rumusan ini justru akan menimbulkan ketidakpastian mengenai cakupan zat adiktif yang akan diatur berikutnya. sedangkan mengenai sifat diskriminasi sebagaimana keterangan ahli, pemerintah tetap pada pendapatnya bahwa undang undang guo tidak bersifat diskriminatif sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. terhadap keterangan ahli, saudi isra pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa undang undang guo bersifat diskriminatif, karena hanya menyebut produk tertentu saja, yaitu "tembakau." ada sesuatu norma yang dipaksakan dalam ketentuan tersebut. kedua, ahli menyatakan bahwa undang undang guo bertujuan untuk memelihara ham, terutama hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. tetapi, pemeliharaan ham yang diinginkan oleh pembentuk undang undang guo ternyata mencederai ham lain pula, setidak tidaknya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. jika ketentuan ini tetap dipertahankan, maka jutaan petani tembakau akan kehilangan atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghidupan atau mempertahankan kehidupan yang layak. pemerintah tetap pada pendapatnya yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa undang undang guo tidak bersifat diskriminatif sedangkan terhadap adanya pelanggaran ham sebagaimana keterangan ahli, pemerintah berpendapat bahwa undang undang guo tidak melanggar ham. perlu diketahui bahwa dalam konsep ham, pengaturan ham yang bersifat individual tidak dapat mengalahkan ham yang bersifat komunal. undang undang guo selain menghormati ham individual untuk mempertahankan hak hidup dan kehidupannya juga melindungi ham yang bersifat komunal yakni hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan hak atas kesehatan. keterangan ahli yang menyatakan bahwa jutaan petani akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghidupan atau mempertahankan kehidupan yang layak jika undang undang guo diberlakukan adalah kekhawatiran yang sungguh sangat tidak beralasan, karena sekali lagi undang undang guo tidak akan membatasi ataupun melarang penanaman produk tembakau ataupun pabrik rokok untuk tetap memproduksi rokok. berikut kami sampaikan juga keterangan ahli dari pemerintah dalam bentuk afitdafit: prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h. mantan hakim konstitusi) ahli berpendapat bahwa permohonan pengujian dimaksud tidak berdasar serta tidak beralasan hukum karena guo yang memuat frasa "tembakau, produk yang mengandung tembakau." sama sekali tidak melanggar konstitusi karena dimaksud bertujuan melindungi para warga dari bahaya dan ancaman zat adiktif tembakau. hal dimaksud merupakan kebijakan (legal policy) pembentuk undang undang, yang merupakan kewenangannya menurut konstitusi dan hukum, sehingga tidak beralasan kiranya bila pengaturan perundang undangan dimaksud dipandang bertentangan dengan uud ahli juga berpendapat bahwa pengaturan kelompok narkotika dan psikotropika telah diatur secara khusus dan tersendiri dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika, demikianpun dalam undang undang nomor tahun tentang psikotropika. tidak benar, bahwa pengaturan zat adiktif berkenaan dengan tembakau dan produk tembakau diatur secara diskriminatif, karena pengaturannya diberlakukan secara samengaan. hal dimaksud merupakan kewenangan konstitusional pembentuk undang undang, yakni kewenangan badan kekuasaan legislatif yang diberikan oleh uud bahwa sanksi pidana yang diatur dalam undang undang guo, yang didasarkan pada undang undang guo hanya berkaitan dengan pelanggaran pidana yang berakibat nyata dan riil. kata "dapat" pada undang undang guo tidak bersifat imperatif, sehingga kata "dapat" tidak seketika mengikat. hanya berlaku mengikat bagi kader manakala perbuatannya telah berakibat nyata dan riil. (vide bukti t13) dr. seto mulyadi, si, ketua dewan pembina komnas perlindungan anak) ahli berpendapat bahwa rokok yang bersifat adiktif mengandung lebih dari zat berbahaya yang dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, cacat sampai kepada kematian pada manusia, termasuk juga anak anak. anak anak yang terpapar asap rokok akan mudah mengalami ketergantungan pada rokok dan akhirnya juga akan menjadi konsumen yang setia pada rokok. dewan pembina komnas perlindungan anak pernah menangani anak anak yang menjadi perokok usia dini. salah satunya aldi tahun) yang tinggal musi banyuasin. dia mulai berkenalan dengan rokok sejak usia bulan karena lingkungan sekelilingnya yang dipenuhi asap rokok dari orang orang dewasa sekitarnya. kasus anak anak yang merokok pada usia dini dilaporkan cukup banyak berbagai daerah, dan dibutuhkan pula tenaga serta biaya yang cukup mahal untuk mengatasi ketergantungan tersebut pada anak anak. mereka tidak pernah tahu apa kandungan dan dampak dari produk tembakau yang mereka gunakan karena memang tidak ada pengendalian tembakau sama sekali. padahal rokok perlu diperlakukan secara khusus karena termasuk komoditas yang legal tetapi berbahaya. mengingat bahwa asap rokok sangat berbahaya bagi manusia, termasuk anak anak, yang selain mengakibatkan ketergantungan, penyakit dan cacat pada anak anak iaa bisa berakibat sampai kepada kematian. maka jelaslah bahwa rokok sebagai produk yang mengandung tembakau ini perlu memperoleh pengawasan yang sangat serius dari pemerintah melalui peraturan pemerintah maupun undang undang. (vide bukti t14)(selanjutnya disebut kesehatan) yang dimohonkan pengujian terhadap uud negara ahun para pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian atas kesehatan terhadap uud yaitu: yang berbunyirta penjelasannya, yang berbunyiyang berbunyierta penjelasannya dan kesehatan terhadap uud yaitu sebagai berikut: bahwa(vide permohonan guo butir hal. bahwa,tembakau, produk yang mengandung tembakau,. dari serta penjelasannya dan kesehatan, sebagaimana dijamin serta uud sehingga(vide permohonan guo butir hal. bahwa, para pemohon juga berpendapat dengan berlakunya ketentuan sepanjang rasa .tembakau, produk yang mengandung tembakau,. dari serta penjelasannya dan kesehatan telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, karena ketentuan ini tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan uud (vide permohonan guo butir hal. bahwa,uud ketentuan (vide permohonan guo butir hal. bahwa,peringatan kesehatan(vide permohonan guo butir hal. bahwa, ketentuan pidana berlaku ketika rokok tidak mencantumkan pidana seberat apa yang diatur dalam kesehatan. (vide permohonan guo butir hal. bahwa, demikian juga ketentuan kesehatan, menurusamping itu, rasa .berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam . sangat berbeda dengan ketentuan kesehatan, karena ketentu, sedangkan dalam ketentuan undang undang guo hanya berbentuk gambar. jadi rumusan undang undang guo(vide permohonan guo butir hal. bahwa(vide permohonan guo butir hal. bahwa, ketentuan serta penjelasannya dan undang undang guo, yang menurut para pemohondan serta uud yang berbunyi sebagai berikutbahwa permohonan pengujian undang undang ini yang memuat rumusan norma yang mengatur tembakau dan produk yang mengandung tembakau sebagaimana diatur dengan ketentuan kesehatkemudian selanjutnya diatur ketentuan kesehatan yangadapun penjelasan kesehatan tersebutdemikian juga ketentuan kesehatanbahwa rumusan normjelas jelas bertentakesehatanserta penjelasannya dan kesehatan serta tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat uud terhadap pandangan pandangan para pemohon tersebut, dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwa, dasar filosofi dan konstitusional dari. bahwa, salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuklah kesehatan yang bertujuan sebagaimana tercantum dalam kesehatan,bahwa,kesehatan. bahwa, draft permohonan para pemohon jelas jelas hanyalah uraian asumsi kemungkinan kekhawatiran para pemohon untuk melakukan pertanian dan usaha tembakau karena berbenturan dengan kondisi lapangan maupun adanya ketentuan pengawasan dari peraturan perundang undangan, yang secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan peraturan dimaksud, dan tidak didasarkan oleh adanya hak konstitusional sedikitpun yang dijadikan dasar. oleh karena itu, dengan tidak adanya landasan konstitusional yang membuktikan kerugian atas hak konstitusionalnya, mohon dalil para pemohon diabaikan dan dianggap tidak membuktikan sedikitpun adanya kerugian konstitusional para pemohon. bahwa, dalil yang menyatakan bahwa para pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dan uud dengan berlakunya serta penjelasannya dan kesehatan. terhadap dalil tersebut dpr berpandangan bahwa anggapan para pemohon guo tidak benar, mengingat serta penjelasannya dan kesehatan merupakan aturan kebijakan (legal policy) yang bersifat umum (general dan abstrak) mengenai penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif yang berlaku kepada siapapun yang menjadi address (tertuju) sebagaimana diatur dalam undang undang. dalam hal ini kebijakan pengaturannya adalah membatasi terhadap zat adiktif apapun baik dalam bentuk padat, cairan dan gas yangbahwa, dalil permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa hak konstitusionalnya merasa telah dirugikan dengan berlakunya kesehatan yang dinilai diskriminatif, berbeda dengan kesehatan lama yakni undang undang nomor tahun tentang kesehatan yang dalam anggapan para pemohon sudah mengatur tentang rokok yang bahan bakunya berasal dari tembakau. bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa sebagaimana disebutkan dalam dictum menimbang pada pendahuluan undang undang nomor tahun tentang kesehatan,kesehatan yang baru, yakni undang undang nomor tahun tersebut yang tentunya sudah melalui proses perumusan lebih baik dengan mengingat pertimbangan pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif filosofis, sosiologis, yuridis, dan budaya masyarakat indonesia. ketentuan dimaksud jelas tidak menunjukkan sedikitpun adanya perlakuan yang tidak sama diskriminatif. bahwa, dalil permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa kesehatan yang berbunyi telah merugikan hak konstitusionalapi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan produksi tembakau akan terancam perikehidupannya, dalam hal ini para pemohon beranggapan guo bertentangan dengan uud terhadap dalil tersebut dpr berpandangan bahwa tidak benar ketentuan kesehatdiatas berlaku secara umum dengan tidak membedakan berdasarkan agama, etnis atau lainnya terhadap subyek hukum yang menjadi tidak address pengaturan sebagaimana pengertian bentuk diskriminasi sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia, pada angka tentangyang membatasi membedakan ya, tanaman tembakau mengandung zat adiktif yang perlu diatur penggunaannya sebagaimana dimaksud pada kesehatan juga terdapat dalam referensi internasional yang diakui seluruh dunia agar produksi, peredaranfcc). bahwa, ketentuan kesehatansehatan. ketentuan itu tidak ditujukan pada subyek hukumnya namun melainkan ditujukan pada perbuatannya . dalam hal inipabila memperlakukan tidak sama dalam hal hal yang sama. demikian pula halnya dengan penjelasan kesehatan tersebut berbunyiketentuan dimaksud. bahwa kesehatan, sebagaimana alasan yang dinyatakan memohon pada poin sebelumnya. karenanya tidak benar ketentuan dimaksud dianggap diskriminatif. ketentuan ini pun tidak berarti bertentangan dengan prinsip hidup dan kehidupan seseorang sebagaimana diatur dalam uud yang. bahwa, dalil permohonan para pemohon yang menyatakan bahwadalam hal ini para pemohon mengemukakan alasanterhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan dalam kesehatan tidak melarang penjualan tembakau indonesia, ketentuan ini hendak mendelegasikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melaksanakan jaminan kesehatan masyarakat dengan mengatur penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif yang merugikan kesehatan termasuk tembakau (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal demikian pula dengan mengacu pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii halaman mahkamah konstitusi telah mencermati secara mendalam temuan ilmiah badan kesehatan dunia world health organization n, berdasarkan pada dalil dalil tersebut, dpr berpandangan bahwa tidak terdapat pertentangan antara serta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang kesehatserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan tidak bertentangan dengan serta undang undang menyatakan ketentuan serta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca keterangan pihak terkait yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. drh. bangku steppe memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin februari bahwa penghilangan undang undang kesehatan tidak dapat ditolerir karena sudah merupakan pengkhianatan terhadap negara, dan bukan hanya sekedar pelanggaran hukum pidana ataupun perbuatan melawan hukum, ketentuan dan undang undang kesehatomisi nasional perlindungan anak komnas pa) memberikan permohonan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, februari bahwa dan undang undang kesehatundang undang kesehatan merupakan realisasi hak konstitusional anak, oleh karena: (a) perlindungan dan pemenuhan hak seluruh rakyat (right health) terutama anak anak yang masih rentan atas kesehatan dan hak seluruh rakyat atas standar kesehatan tertinggi yang dijamin dalam dan uud (b) perlindungandan undang undang kesehatan sebagai wujud tanggung jawab negara atas pemenuhan hak kesehatan yang dijamin dalam dan uud (c)(d)bahwa undang undang kesehatan yang menormalkan tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif yang dilakukan pengamanan penggunaan sebagai norma yang menjamin hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin dalam uud hal iniyang mengatur peringatan kesehatan sebagai pengendalian penggunaan rokoksebagai norma hukum pidana yang memaksa orang lain menaati norma undang undang kesehatan. forum warga kota jakarta telah menyerahkan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, februasl nama aji sukarno, s.sip., tempat tanggal lahir jeneponto, februari nan kewarganegaraan indonesia osaka pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan kh. ahmad dahlan rt. rw. kelurahan benteng selatan, kecamatan benteng, kabupaten kepulauan selay mappinawang, s.h., sofyan, s.h., bachtiar, s.h., dan bersalin jalil, s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat, yang berkantoradil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum . berdasarkan ketentuan dan undang undang dasar guo, maka meskipun pemohon mempunyai hubungan keluarga berdasarkan perkawinan dengan bupati kabupaten kepulauan selayar, provinsi sulawesi selatan, seharusnya diperlakukan sama dengan warga negara indonesia lainnya, yakni dapat mencalonkan diri menjadi bupati kabupaten kepulauan selayar, provinsi sulawesi selatan tanpa dikecualikan dengan alasan apapun. bahwa hubungan darah merupakan kodrat ilahi yang hakiki dan asasi, yang menurut agama manapun secara universal diakui sebagai hubungan yang sakral dan bukan sebagai hubungan yang menghalangi untuk berkiprah dalam pemerintahan, demikian halnya dengan hubungan karena perkawinan. bahwa sepanjang penyelenggaraan pengisian jabatan melalui pemilihan langsung wilayah provinsi dan kabupaten kota se indonesia sejak tahun sejarah ketatanegaraan mencatat hanya (lima) orang dari (ima puluh) orang calon kepala daerah wakil kepala daerah yang mempunyai hubungan keturunan maupun kekerabatan dengan petahana yang berhasil terpilih. bahkan, untuk wilayah sulawesi selatan, belum pernah ada calon yang mempunyai hubungan keturunan maupun kekerabatan dengan petahana yang berhasil terpilih demikian pula halnya tidak semua petahana yang berhasil terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. kondisi riil tersebut menggambarkan bahwa janganlah membangun politik dinasti sebagaimana dikhawatirkan sebagian kecil kelompok, jaminan untuk selalu dan pasti terpilih pun tidaklah ada, meskipun calon tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan petahana. bahwa sebagai contoh kasus pilkada yang dilaksanakan pada tahun kabupaten takalar, provinsi sulawesi selatan, dimana salah satu pasangan calon yaitu menantu bupati takalar yaitu achmad dg. ser're, sos., tapi toh tidak terpilih sebagai pemenang. malahan memperoleh suara yang terlampau jauh dari pemenang yang ditetapkan oleh kpu kabupaten takalar. sama halnya dengan pemilukada kabupaten sinjai, kota pare pare, kabupaten bone dan kabupaten jeneponto dimana anak kandung petahana yang menjadi calon, tidak memenangi pemilukada pada keempat kabupaten kota tersebut. bahwa ketentuan yang membatasi hak asasi warga negara indonesia, membedakan perlakuan didalam hukum dan pemerintahan, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota hanya karenaharus dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa karena itu, pemohon berpendapat, ketentuan dalam huruf perubahan dalam angka pilkada tahun adalah bertentangan dengan uud dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. berdasarkan argumentasi dan alasan alasan yang dikemukakan atas, maka ketentuan dan penjelasud permohonan pemeriksaan prioritas bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang ini, supaya pemohon dapat ikut dalam pilkada kabupaten selayar pada tahun secara serentak bersama dengan kabupaten sulawesi selatan: bahwa supaya hak konstitusional pemohon dan juga warga negara indonesia lainnya yang juga terhalmemohon kepada ketua mahkamah konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaankamiangka perubahan huruf undang undang pilkada nomor tahun terhadap uud menyatakan angka perubahan huruf undang undang pilkada nomor tahun bertentangan uud menyatakan angka perubahan huruf undang undang pilkadatas nama aji sukarno, s.ip.,mm, bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) nomor atas nama aji sukarno, s.ip.,mm, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan: bukti fotokopi kovenan international hak hak sipil dan politiknvensi internasional tentang hak hak sipil dan politik) menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon dalam persidangan tanggal mei mengajukan (dua) orang ahli, yakni prof. dr. saudi isra, s.h., dan prof. dr. aminuddin lmar, s.h., mh., yangundang undang nomor tahun pilkada).ndang undang dasarundang undang pilkada, sebagaimana kita ketahui, berbagai bentuk pembatasan atau restriksi bagi petahana dalam pilkadaatasrandung ::,j,:.dia,nya.a t1osmohon memohon agar mahkamah konstitusi mk ) melakukan pengujian angka tentang perubahan huruf undang undang pilkada terhadap uu,!saya,cl:, prof. dr. aminuddin lmar, s.h., bahwa setelah terjadinya perubahan atau amendemen terhadap uud makasayaundang undang nomor tahunsayamenurut pandangan saya, bahwa dengan adanya norma dalam ketentuan huruf dan penjelasannya dalam undang undang guo tersebutsayasayasaya,? moral:undang undang nomor tahun menurut pandangan sayaundang undang nomor tahunsaya,pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: tentang kedudukan hukum (legal standing): tentang pokok pokok permohonan bahw"pemilukada",ditisasi: kedudukan hukum legal standing) pemohon dalam perkara gupilkada yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta yang dimuat dalam undang undang dasdalam penjelasan,di(empat)nomor puu x111 dan nomor puu xi11 bahwa materi yang diuji semu": maksud dari ketentuan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana" telah diuraikan dalam penjelasan huruf yaitu: ""di: langsung oleh rakyat atau melalui dewan perwakilan rakyat daerah.yang berbunymempunyai konflik kepentingan"": adanya perbedaan pengaturan penjelasan dari norma "tidak memiliki konflik kepentingan",, bahwa yang dimaksud dengan "tidak memiliki konflik kepentingan":"cukup jelas""tidak memiliki konflik kepentingan"":, apabila merujuk pada peraturan sebelumnya, invasi undang undang nomor tahun tersirat dalam penjelasan huruf dari frasa yang menyatakan ".tidak memiliki ikatan dengan gubernur, bupati dan walikota", sehingga petahana dapat dimaknai terbatas pada gubernur, bupati dan walikota saja,: selain itu dpr dalam persidangan tanggal mei menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut: tentang:yang akan dimulai tahutelah distahun: bahwa maksud dari ketentuan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana dalam penjelasan angka tentang perubahan huruf yaitu:ve,:sic!):tidak memiliki konflik kepentingan dengan gubernur, bupati, dan walikota. adapun alassic! dengan penjelasan undang undang nomor tahun yaitu: penjelasan huruf sic!,,:,, yaitu,tahunberdasarkan argumentasi tersebuttahun maka dpr menyerahkan kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan penilaian yang objektif dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, i2.4jyang pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut: dalam kedudukan hukum lepas standing) pemohon pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim mahkamah untuk menilai apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo sebagaimana yang ditentukan dalam mk, dalam pokok permohonan,:, yang,adapun maksud dari pembentuk undang undang (original inten) pengaturan petahana, yakni, perkarakedudukan hukumini adalah sebagai pegawai negeri sipil kepala dinas pendidikan kabupaten kepulauan selayar,angka perubah:,,:,enam bulan setelah .::bisa:,79s menyatakan tidak berdampak, dan menjawab tidak tahu,, berdasarkan seluruh keterangan atas, pemerintah mohon kepada ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dantetaphuruf sehingga mahkamah berwenang untuk menghadirinyakarena perkawinan dengan bupati kepulauan selayar, provinsi sulawesi selatan, yaitu dalam hal ini sebagai ayah mertua pemohon.menurutii bertanggal juli dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. dengan kata lain,suwardi undang yang diuji pada perkara ini, karena: sebagai perorangan warga negara indonesia, terlebih sebagai pembayar pajak yang taat menunaikan kewajibannya kepada negara, namun hak haknya dibatasi oleh yang diuji hanya karena pemohon mempunyai hubungan keluarga, tepatnya mempunyai ayah mertua yang menjabat sebagai bupati kepulauan selayar, sehingga kehilangan hak untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam pemilukada serentak kabupaten kepulauan selayar tahun menurut ketentuan uud pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama kedudukannya dengan sesamabersama sama dengan setiapasasi pemohon, membeda bedakansehingga menjadi tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang diakibatkan oleh adanya aturan dalam:. alasan alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang bahwa untuk lebih jelasnya, pemohon kutip isi ketentuan angka pilkada tahun berserta penjelasan(, sperubahan huruf dalam angka pilkada tahun selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ".uud melarang diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam dan selanjutnya dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia sebagai penjabaran dan uudnamun demikian, ketentuan dalam pilkada tahun hasil revisi dpr tanggal februari tersebut, dalam huruf mengaturbahwa persyaratan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asumsi, seolah olah setiap calon yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa, tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas calon yang bersangkutan secara objektif. bahwa pemohon menganggap pertimbangan dimaksud bersifat politis dan asumsi karena penjelasan konflik kepentingan dalam undang undang pilkada telah dimaknai secara berbeda dengan undang undang yang sudah berlaku sebelumnya yakni undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan. dalam ketentuan umum angka undang undang tesebut ditegaskan: konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam pen. bahwa berdasarkan pengertian definisi konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan, maka dapat dipahami bahwa konflik kepentingan senantiasa terkait dengan posisi dan kewenangan pejabat pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. namun ternyata, syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana juga diberlakukan dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pilkada sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon gubernur, bupati, walikota yang notabene bukan atau tidak berkedudukan sebagai pejabat pemerintah. bahwa pengaturan sedemikian itu jelas tidak mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana juga diatur dalam ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan., padahalbahwa seharusnya dengan pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sistem pencalonannya dibermaupun status tertentu, namun sebaliknya melarang bagi warga negara dari kelompok tertentu, sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam ketentuan undang undang dasarharusnya, dalam pelaksanaan berdemokrasi yang lebih dewasa dalam pemilihan kepala daerah,, sebagaimana diatur dalam menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yangerwin berlian rifkinnanda pekerjaan pedagang alamat jalan mesjid bendungan nomor rw cawang jakarta timurmenguji undang undang sebagaimanaharus juga, dan atau bagian dalam undang undang yang bertentangan dengan uudiila daerah, saat kampanye sebelumnya dapat terlaksana dengan baik karena sosok kepala daerah merupakan pengendali manajerial yang utama. iv. kesimpulan bahwa seharusnya para pembuat undang undang tidak berpikiran sempit (biopik) ketika memutuskan penetapan pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, tanpa mempertimbangkan hak hak konstitusional wni umumnya dan pemohon khususnya. karena hak hak konstitusional warga negara indonesia seharusnya diutamakan sebab hal ini telah jelas tercantum dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehingga menjadi tidak bertentangan dengan undang undang yang dibuatnya. dalam suatu negara hak hak rakyat dilindungi agar menjadi subjek dalam pengembangan kesejahteraan dan pembangunan dari segala segi yang berkelanjutan, tidaklah seharusnya rakyat hanya menjadi objek dari segala perkembangan aspek menuju kemajuan pembangunan termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah yang telah menguras biaya negara, konsentrasi keamanan daerah, dan fokus pemikiran dari rakyat, sebelum, selama, dan sesudah masa masa berlangsungnya proses pilkada diberbagai daerah. petit bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan atas dan bukti bukti terlampir.atas nama erwin berlian rifkinnanda, bukti fotokopi artikel yang memberikan informasi besaran biaya seluruh pilkada indonesia. sumber media onlineemilukada dki jakarta. sumber media online okezone. lampiran bukti pengajuan judicial review bukti, bukti fotokopi artikel yang memberi informasi biaya penyelenggaraan pilkada jateng.sumber antaranews.combarat. sumber antarajawabarat.com.timur. sumber tempo. co. lampiran bukti pengajuan judicial review, bukti fotokopi artikel yang menunjukan konsentrasi kepala daerah dalam memimpin daerah menjadi tidak fokus mengurus rakyat daerahnya karena dimungkinkan mencalonkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. sumber tribunnews.com. lampiran bukti pengajuan judicial review, bukti fotokopi artikel yang memberikan gambaran betapa wakil kepala daerah terpilih dalam pilkada berbiaya besar tidak fokus mengurus rakyat daerahnya karena ingin mencalonkan diri menjadi pejabat yang lebih tinggi kedudukannya sebelum batannya yang sekarang berakhir. sumber detik news.com. lampiran bukti judicial reviewkebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendap. dituntut apemilihan kepala daerah berlangsung dengan biaya yang tidak sedikit, mencapai puluhan bahkan ratusan milyar, sehingga diprediksi bahwa negara menanggung biaya penyelenggaraan keseluruhan pilkada hingga trilyun bukti dana yang telah dikeluarkan oleh negara untuk memilih kepala daerah menjadi mubazir dan tidak memiliki manfaat untuk kemakmuran rakyat, apabila kemudian kepala daerah yang telah terpilih oleh rakyat dalam pilkada yang berbiaya banyak tersebut kemudian : dengan berlakunya yang memungkinkarakyat pemilih, demi mengejar ambisi pribadi dirinya (bukti dan dan negaranya melalui program kerja pemerintah daerah yang dilakukan pimpinan daerahnya menjadi tidak sepenuhnya terlaksana karena kepala daerahnya tidak ada,kepala daerah berkewajiban menyampaikan niat. siapapun yang dimerela:. satu sisi pemohon menginginkan agar siapapun yang dipilih oleh rakyat menjadi kepala daerah dan tidak berhenti dengan alasan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dengan meninggalkan begitu saja rakyat para pemilih. namun sisi lain sebagaimana tersebut dalam sebagian polita dan petit permohonannya, pemohon menginginkan dandan bertentangan dengan uud justru hal yang diinginkan oleh pemohon terkait mekanisme pemberhentian kepala daerah menjadi tidak ada norma yang mengaturnya, sehingga dengan demikian menurut mahkamah, antara polita dengan petit permohonan pemohon tidak sejalan, selain itu, pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian konstitusional pemohon akibat berlakunya undang undang guo: menimbang bahwa mahkamah telah memanggil pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan tanggal april berdasarkan surat panitera mahkamah konstitusi nomor pan.mk tanggal april perihal panggilan sidang, namun ternyata pemohon tidak hadir untuk menyampaikan perbaikan permohonannya: i3mk. oleh karena itu, mahkamah tidakenam bulan meittd. ttd. wahiduddin adams dewa gede laguna ttd. suhartonomasyarakat suku adat sepanjangcc. lembaga negara selanjutnya penjelasan hurufsejak putusan mahkamah konstitusi nomor puu i11dirugikan akibat berlakunya suatu undang undangverbalyang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi bahwa pemohon yaitu erwin berlian rifkinnanda adalah pemegang ktp yang dikeluarkan oleh negara republik indonesia nomor nik provinsi dki jakarta timur adalah warga negara indonesia asli, yang memiliki hak konstitusional sebagai rakyat indonesia dan dijamin oleh undang undang dasar sebagaimana yang termaktub padanggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara uraian atas maka jelaslah bahwa pemohon memilik hak konstitusional, yang diberikan oleh undang undang dasar bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yaitu ketentuan yang terdapat pada: kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karen tusukan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan dprd . menurut hemat pemohon dalam pemberian hak oleh undang undang pemerintahan daerah kepada kepala daerah untuk berhenti tanpa disertai alasan apapun seperti pada uraian atas, adalah merupakan hal tidak cermat dalam pembuatan undang undang yang dilakukan oleh para pembuat undang undang, karena frase berhenti adalah hak yang hanya dapat diterima oleh kepala pemerintahan eksekutif tertinggi yaitu presiden seperti yang termaktub pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapatmelakukan kewajibannya dalam masa jabatanya, diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. dalam pencantuman frase berhenti tanpa disertai alasan tidak untuk mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan daerah yang lebih tinggi seperti frase berhenti" yang tercantum pada uud adalah merupakan pemberian akan hak kepada presiden sekaligus adalah merupakan hal yang tidak bertentangan dengan akal sehat (contrary common sense) karena memang tidak memungkinkan seorang presiden berhenti untuk memenuhi ambisi pribadi maupun partainya guna memperoleh jabatan yang lebih tinggi lagi. sebagai presiden yang memiliki hak untuk berhenti tanpa disertai penjelasan dan. alasan apapun, maka dilimpahkan dan memiliki kewenangan dan kekuasaan seperti yang diatur pada: presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut,presiden mengangkat duta dan konsul p?. presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung gelar, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang undang . dengan adanya pemberian kekuasaan yang diberikan kepada seorang presiden, seperti yang telah diamanatkan oleh undang undang dasar tersebut maka presiden dibenarkan memiliki hak untuk berhenti dari jabatannya tanpa disertai alasan apapun. yang mulia ketua mahkamah konstitusi dengan segala kerendahan hati pemohon sampaikan bahwa dalam pembuatan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pada dengan memberikan hak kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah untuk berhenti ditengah jalsebelum selesai masa tugasnya, telah menjadikan undang undang pemerintahan daerah menjadikan hal yang menurut polaris adalah akan tetapi pada saat diundangkan, undang undang tersebut akan langsung berhadapan dengan seribu macam masalah yang milikic, tidak sederhana dan tidak mudah dipahami, sehingga tidak dapat memberikan kepastian. equality before the law' (asas kesamaan hukum) dan equality before the justice (asas kesamaan hukum yang adil), karena menerapkan hukum yang sama untuk sesuatu subjek hukum yang berbeda adalah ketidakadilan dan menerapkan hukum yang berbeda untuk suatu subjek hukum yang sama adalah ketidakadilan juga. maka pemohon dengan segala hormat dan kerendahan hati menyampaikan kepada yang mulia ketua mahkamah konstitusi bahwa pemberian hak istimewa pada kepala daerah yang terdapat pada frase berhenti pada undang undang pemerintahan daerah nomor tahun adalah tidak tepat dan tidak adil, karena kepala daerah tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh presiden seperti yang diatur dalam undang undang dasar dan oleh karenanya tidak layak mendapatkan keistimewaan untuk berhenti dari jabatan kepala daerah tanpa disertai penjelasan tidak untuk mencalonkan diri guna meraih jabatan yang lebih tinggi sebelum masa jabatannya berakhir. sejalan dengan perbedaan kekuasaan dan kewenangan antara kepala negara dan kepala daerah maka polarisasi pemikiran pembentukan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dapat dinilai bertentangan dengan akal sehat dan tidak mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dan oleh karenanya bertentangan dengi. alasan alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, sebelumnya perkenalkan kami menghaturkan selaku pemohon yang mengajukan judicial review bahwa kepentingan yang sedang diuji dalam perkara pengujian undang undang adalah kepentingan yang luas menyangkut kepentingan semua orang dalam kehidupan bersama karena undang undang yang diajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi adalah undang undang yang mengikat umum terhadap semua warga negara, oleh karenanya selaku pemohon tidaklah kami hanya dipandang sebagai orang seorang atau pribadi tunggal semata, namun secara tidak langsung juga dapat dikatakan mewakili kepentingan warga negara lainnya seluruh rakyat indonesia. perkenankanlah kami menyampaikan kepada yang mulia ketua mahkamah konstitusi beserta yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi bahwa saat berlangsung pemilihan kepala daerah dki jakarta yang berlangsung pada tahun ternyata telah diikuti juga oleh para calon yang merupakan kepala daerah yang masih aktif menjabat yaitu walikota solo joko widodo dan gubernur sumatera selatan, dan yang bersama sama kita ketahui bahwa yang menang adalah walikota solo yang kemudian berhenti sebagai walikota solo sebelum masa pengabdiannya selesai dan digantikan oleh wakilnya, setelah itu mantan walikota tersebut dilantik dengan jabatan yang lebih tinggi sebagai gubernur jakarta namun setelah terpilih sebagai gubernur jakarta dan baru bekerja untuk pemilih selama kurang dari tahun kemungkinan gubernur jakarta akan mencalonkan diri sebagai presiden sebelum masa jabatannya berakhir tahun (bukti hal tersebut dimungkinkan karena berdasar uraian atas bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah kepala daerah dapat berhenti frase berhenti tanpa disertai penjelasan tidak untuk mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi sebelum masa jabatannya yang sekarang telah menimbulkan implikasi kerugian konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud sehingga bertentangan dengan ketentuan pada dalam uud: sebagaimana pemohon samptersebut atas mengatur bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus dilakukan demi sebesar besar kemakmuran rakyat, tapi ternyata amanat uud tersebut telah dimuntahkan dan diabaikan dengan fakta yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung dengan biaya yang tidak sedikit bahkan mencapai puluhan, serta ratusan milyar. sehingga diprediksikan bahwa negara menanggung biaya penyelenggaran keseluruhan pilkada hingga trilyun (bukti pada masa masa pelaksanaan pilkada yang kurang lebih waktunya setiap tahun. dana yang telah dikeluarkan oleh negara untuk memilih kepala daerah menjadi sangat mubazir dan oleh karenanya tidak memiliki manfaat yang sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang telah diamanatkan oleh uud apabila kemudian kepala daerah yang telah terpilih oleh rakyat dalam pilkada yang berbiaya besar tersebut (bukti bukti bukti bukti kemudian di. hingga dana negara yang dikeluarkan menjadi sia sia belaka tidak terkelola dengan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat akibat berlakunya nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang memungkinkan kepala daerah berhenti sebelum masa jabatannya yang sekarang selesamperjuangkan haknya secara kolektif dimaknai secara bersama sama dengan wni lainnya memajukan diri melalui pemilihan umum maupun melalui pilkada dengan cara memberikan suara kepada calon pilihan kepala daerahnya, maka dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang mungkipemilih, demi mengejar ambisi pribadi dirinya (bukti bukti, dan negaranya melalui program kerja pemerintah daerah yang dilakukan pimpinan daerahnya nya menjadi tidak sepenuhnya terlaksana karena kepala daerahnya tidak ada. hal ini menjadikan hak rakyat dalam pembangunan daerah dan pembangunan negara yang merupakan subjek dalam pembangunan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan berubah hanya menjadi suatu objek yang kemudian dijadikan sarana kepentingan segelintir orang, golongan dan partai politik semata. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" hak memilih yang dimiliki oleh pemohon dan wni lainnya adalah sarana untuk mengeluarkan pendapat termasuk memilih calon yang dikehendakinya dalam pemilukada dengan berlakunya undang undang nomor tahun maka hak ini telah secara semena mena dilanggar (abuse) sebagai sarana untuk diri. pribadinya mengembangkan diri sendiri guna meraih posisi dan kedudukan dalam lingkup kekuasaan pemerintahan dengan dukungan partai partai pendukungla daerah berkewajiban menyampaikan niatanasasi manusia dan demikian pula maka hasil dalam pemilihan kepala daerah sepenuhnya dimiliki oleh rakyat, siapapun yang ter yang telah dengan harapan besar berharap akan kenaikan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pemilih, dengan berhentinya kepala daerah ditengah tengah masa tugasnya maka kemungkinan besar rakyatlah yang dirugikan, walaupun pemilihan kepala daerah merupakan satu kesatuan dengan wakil kepala daerah, namun harus diakui secara nyata bahwa sosok kepala daerah adalah sosok dominan yang menjadikan acuan utama rakyat untuk memilih pasangan kepala daerah dimaksud berdasarkan berbagai program kampanye pembangunan yang dijanjikan, sehingga apabila kepemimpinan kepala daerah kemudian dilanjutkan oleh wakil kepala daerah tidaklah secara langsung dapat dipastikan bahwa program pemerintahan yang diusungi1. nama tami ansar mohd nur tempat tanggal lahir sigla, mei agama islam alamat desa meunasah peukan, kecamatan kota sigla, kabupaten pidie disebut sebagai . pemohon il. nama faizal tempat tanggal lahir samalanga, september agama islam alamat jalan residen danu broto dsn ii, lamlagang, kecamatan banda raya, kota banda aceh dan jalan simpang meugiet gampong meunasah apapun nomor kecamatan samalanga kabupaten bireuen disebut sebagai . pemohon ii: ill. nama zainuddin salam tempat tanggal lahir idi, maret agama islam alamat desa blang geuleumpang, kecamatan idi rayeuk, aceh timur disebut sebagai . pemohon iii: iv. nama hashi badan tempat tanggal lahir kampung aie, februari agama islam alamat jalan amandimot lrg. salak nomor kampung baru, kecamatan baiturrahman kota banda aceh dan jalan tgk ujung nomor dusun bale desa kampung aie, kecamatan simeulue tengah kabupaten simeulue disebut sebagai . u. pemohon iv: dalam hal ini memberi kuasa kepada mukhlis, s.h., kaharuddin, s.h., dan marzuki, sh. kesemuanya adalah advokat pada advokat mukhlis, safar partners, yang berkedudukan jalan panglima nyak makam nomor banda aceh, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei bertindak untuk dan atas nama pemohon, untuk selanjutnya disebut sebagai .dari pihak terkait,: duduk perkara i2. menimbang bahwi dan diperbaiki terakhir dengan suratnorma terhadap dan sertabahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta mempunyai kepentingan terhadap pemilihan umum kepala daerah provinsi aceh yang akan dilangsungkan pada tahun mendatang, mana pemohon berkeinginan untuk ikut mencalonkan diri dicalonkan sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten pidie, pemohon berkeinginan untuk mencalonkan diri dicalonkan sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten bireuen, pemohon iii berkeinginan untuk mencalonkan diri dicalonkan sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten aceh timur, dan pemohon berkeinginan mencalonkan diri dicalonkan sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten simeulue,rasa ketentuan telah merugikan dan melanggar hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam dan serta uud karena tersebut tidak memberikan peluang bagi para pemohon untuk mencalonkan diri dicalonkan dalam pemilukada provinsi aceh yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan hanya memberikan peluang kepada para calon kepala daerah yang memiliki kendaraan politik parpol gabungan parpol nasional lokal), i3. menimbang bahwa berdasarkan pandangan tersebutterhadap dan serta uud i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, mahkamah berpendapat syarat subjek hukum pemohon telah terpenuhi sesuai huruf mkterhadap permohonan guo, mahkamah memandang cukup permohonan para:bahwa pada pokoknya yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah ketentuan mengenai pembatasan peserta pemilukada provinsi aceh dari calon perseorangan yang diatur dalam yang menentu, bahwa menurut para pemohon, telah menghilangkan makna demokrasi yang sesungguhnyakarenaaja, tetapi juga harus ada jaminan pada saat penjaringan dan penetapan calon. olehkarena tersebut tidak memberikan peluang untuk calon perseorangan dalam pemilukada provinsi aceh setelah tahun dan dengan sendirinya akan menutup alternatif akan adanya pasangan calon yang lebih variatif dari berbagi sumber. ketentuan guo telah menghambat dan merugikan hak konstitusional bagi warga negara yang tidak mempunyai kendaraan politik atau yang tidak diusulkan oleh partai politik baik nasional ataupun lokal termasuk para pemohon sebagai perseorangan warga negara, bahwa setelah diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut dan setelah putusan mahkamah nomor puu iii pembentuk undang undang mengundangkan,: dan atau perseorangan . bahwa ketentuan huruf menurut mahkamah, dan juga pemberian peluang dariselain itu juga membuka peluang calon perseorangan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga aceh dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik tingkat daerah, serta mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam dan uud bahwa akan tetapi ketentuan huruf undang undang guo dibatasi oleh ketentuan yang menyataguo diundangkan . bahwa terkait dengan permasalahan hukum tersebut mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa tidak memberikan kesempatan kepada calon perseorangan dalam pemilukada bertentangan dengan uud padahal berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bertanggal juli calon perseorangan diakui dan diperbolehkan. dalam putusan guo, mahkamah memberi pertimbangan bahwa dapat menimbulkan melanggarnya hak warga negara yang bertempat tinggal provinsi nanggroe aceh darussalam yang justru dijamin oleh dan uud bahwa berdasarkan putusan guo, pembentuk undang undang kemudian mengakomodasi calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) dengan melakukan perubahan terhadap undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahengan demikian, calon perseorangan dalam pemilukada secara hukum berlaku seluruh wilayah republik indonesia: bahwa apabila memperhatikan pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan guo dihubungkan dengan adanya perubahan hukum yang berlaku secara nasional mengenai calon perseorangan dalam pemilukada, maka pemberlakuan norma undang undang guo menjadi tidak relevan lagi. apalagi jika tersebut tetap dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu komisi independen pemilihan kip provinsi kabupaten kota) maka justru akan menimbulkan perlakuan yang tidak adil kepada setiap orang warga negara indonesia yang bertempat tinggal provinsi nanggroe aceh darussalam yang akan mencalonkan diri melalui calon perseorangan, karena hak konstitusionalnya yang dijamin oleh dan uud menjadi melanggar . apalagi antara dengafakta hukum lainnya, provinsi papua yang merupakan daerah otonomi khusus, juga memberlakukan calon perseorangan dalam pemilukada, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut atas, menurut mahkamah, yang berarti tidak terdapat perlakuan yang sama depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh dan uudberalasan hukum dan bertentangan dengan uudlanggar hak hak konstitusional warga negara indonesiapada hari selasa tanggal dua puluh delapanil semadi, masing masing sebagai anggota dengan didampingirsyad sanusi panitera pengganti ttd. ina zuchriyah tandobahwa undang undang yang dapat dimohoerintahan aceh (selanjutnya disebut diundangkan pada tanggal agustusara pemohon: kedudukan hukum umum kepala daerah baik untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan. bahwa daerah provinsi aceh akan dilangsungkan pemilihan umum kepala daerah pemilukada) untuk calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada tahun yang akan datang, mana para pemohon berkeinginan untuk ikut mencalonkan diri dicalonkan: pemohon sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten pidie pemohon sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten bireuen. pemohon iii sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten aceh timur. pemohon sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten simeulue. bahwa sebelumnya calon perseorangan independen sudah diatur dibenarkan oleh ketentuan huruf dan bahkan telah diterapkan dalam pemilukada tahun akan tetapi berdasarkan pemerintahan aceh ketentuan yang mengatur calon perseorangan independen dalam pemilihan kepala daerah hanya dilaksanakan untuk pertama kali sejak undang undang ini diundangkan, yaitu untuk pemilukada tahun sedangkan untuk pemilukada selanjutnyara pemohon: bahwa para pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan jelas jelas tidak memberi peluang bagi para pemohon untuk mencalonkan diri dicalonkan dalam rangka pemilukada tahunjelas bertentangan dengan dan serta uud keberadaan hanya memberikan peluang dan hak kepada calon kepala daerah yang memiliki kendaraan politik parpol gabungan parpol nasional lokal) saja dan menutupukada aceh sesudah tahun dan ini akan sangat merugikan para pemohon untuk ikut mencalonkan diri dicalonkan dalam pemilukada tahun acehbertentangan dengan hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh uud khususnya dan dan adapun bunyi tersebut adalahyang: selanjutnya serta uud berbunyi: gubernur, bupati dan walikota masing masing sebagai kepala daerahkaji dengan saksama para pemohon berpendapat bahwoleh karena itubahwa tersebut telah tidak memberikan peluang untuk adanya calon independen, maka dengan sendirinya telah menutup alternatif akan adanya pasangan calon yang lebih variatif dari berbagai sumber. dalam era reformasi sekarang ini masyarakat seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk memilih dan mengusung pemimpinnya, sebagai mana dimaksud : setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan : bahwa ketentuan telah menutup kesempatan bagi calon independen dalam pemilukada aceh sesudah tahun dan jelas jelasbaik nasional ataupun lokal termasuk para pemohon sebagai perorangan warga negara, hal mana juga sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v poin .8j, .9j, .10j, dan halaman halamanyang pada pokoknya berisikan bahwa calon perseorangan independen berlaku dan hanya dilaksanakan dalam pemilukada tahun dan pemilukada selanjutnya hanya memberikan hak kepada parpol atau gabungan parpol baik yang berbasis nasional dan lokal untuk mengusulkan mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan sama sekali menutup peluang bagi pasangan calon independen pada pemilihan kepala daerah untuk selanjutnya, hal tersebut adalah sangat merugikan para pemohon sebagai warga negara yang berkeinginan mencalonkan diri dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada aceh pada tahun dengan demikian, jelas jelas bahwa tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan uudsesungguhnya secara nasional (termasuk aceh) pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati serta walikota wakil walikota dengan calon perseorangan independen sudah benarkan menurut ketentuan yang berlaku, akan tetapi aceh pemilukada tahun dan selanjutnya akan terganjal dengan ketentuan bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas keberadaan bertentangan dengan uud dan dan sehingga dengan demikian ketentuan ud dannomor tahun pemerintahan daerah,nomor puu v i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan pihak terkait., pada persidangan tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan pihak terkait mendukung permohonan para |
aga im) nama prof. dr. muchtar pakpahan, s.h., ma. tah pekerjaan guru besar ilmu hukum pada fakultas hukum ara tan universitas kristen indonesia, jakarta dal alamat jalan duren sawit komp. ptb blok nomor duren sawit, jakarta timur nama rawan suryani pekerjaan swasta alamat kp. kayu jaya rt. )rw desa kayu jaya, kecamatan curug, kabupaten tangerang: dalam hal ini bertindak bersama selaku ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pengurus pusat serikat buruh sejahtera indonesia dpp sisi), berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada budiyono, s.h., gusmawati azwar, s.h., sains moa, s.h., agus supriyadi, s.h., ecy musikal, s.h., paulus sanjaya samosir, s.h., sos., m.h., james simanjuntak, s.h., betty saragih, s.h., mengatur nainggolan, s.h., dan henri raja, s.h., yang beralamat jalan tanah tinggi nomorendahuluan bahwa, undang undang dasar berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum . undang undang dasarberbunyi:dalam bagian menimbang huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana disebutkan bahwa pembangunan hukum nasionalmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidak mengatur, apakah hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa hukum tidak mengatur atau hukumnya tidak ada menimbang, bahwa undang undang tentang kekuasaan kehakiman melarang hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menghadirinya, sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun yang redaksi lengkapnyamenimbang, bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi hakim, sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun yang redaksi lengkapnya berbunyimenimbang, bahwa larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas, menimbang, bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (rechtvinding), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan: menimbang, bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interpretasi): menimbang, bahwa dalam perkara guo, permohonan dari pemohon adalah tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh memohon, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menimbang, bahwa penetapan tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan, bahkan ahli hukum pidana, dr. bernard arief sidharth, sh., berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan, menimbang, bahwa dari rumusan pengertian praperadilan pada angka kurap dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam kurap dapat disimpulkan keberadaan lembaga praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang undang atau tidak, menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan dari pemohon praperadilan ini, maka timbul pertanyaan, apakah penetapan tersangka terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh memohon dapat dikwalifisir sebagai tindakan upaya paksa ? : menimbang, bahwa memohon dalam jawabannya berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon bukanlah tindakan upaya paksa dengan alasan bahwa sampai dengan diundangkannya permohonan praperadilan guo, memohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan ataupenggeledahan terhadap diri pemohon, bahkan persidangan kuasa memohon mempertanyakan apakah penetapan tersangka merupakan tindakan upaya paksa menimbang, bahwa pendapat memohon tersebut atas secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena harus dipahami arti dan makna tindakan upaya paksa secara benarmerupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label pro justicia pada setiap tindakan menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pemohon, karena hukum positif indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji keabsahan penetapan tersangka atas diri pemohon, maka hakim harus merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menetapkanhukumnya sebagaimana akan ditetapkan dalam pertimbangan berikut ini menimbangyang belum diatur dalam juncto juncto dan kurap, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahanlembaga praperadilan: menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan pemohon, karena penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan penetapan tersangka adalah lembaga praperadilan, bahwa dengan keluarnya putusan praperadilan nomor pid. pra pn. jkt. sel, dapat dikatakan bahwa bunyi huruf kurap, bahwa sebenarnya putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel tersebut memberikan multi dampak negatif terhadap penegakan hukum indonesia, yang dampak akhir sulitnya anggota pemohon menikmati hak konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan dan uud yakni: merusak tatanan hukum indonesia menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan komplikasi hukum indonesia. cc. melemahkan semangat pemberantasan korupsi. menciptakan ketidakadilan sosial. kesemua multidampak tersebut bertentangan dengan uud dan menimbulkan kerugian bagi pemohon, dimana anggota pemohon akan sulit menikmati hak haknya sebagaimana diamanatkan dan uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa tatanan hukum yang dirusak putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel tersebut adalah rangkaian dari tap mpr nomor iii mpr dihubungkan dengan nomor tahun tentang kurap dan dihubungkan lagi dengan fungsi proses pengadilan dalam penemuan hukum yurisprudensi yang puncaknya pada kewenangan mahkamah agung. tap mpr nomor iii mpr menggariskan tata urutan peraturan perundang undangan mulai dari yang tertinggi yang terendah yakni: uud, tap mpr, uu, perpu, keputusan presiden, perda. dalam nomor tahun kurap) telah digariskan dengan limitation, definitif dan tegas bahwa yang dapat digugat dalam praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan, tidak termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimana diputuskan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel. secara teori putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan tidak masuk kategori yurisprudensi, karena yang dipahami sebagai yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang mengisi kekosongan hukum, diterima sebagai hal yang adil dan memberi kepastian hukum, lalu dipergunakan sebagai acuan dalam putusan putusan berikutnya. ternyata terbukti bahwa putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel tidak diterima sebagai ketentuan baru dari putusan praperadilan banyumas sebagai berikut: hakim tunggal pengadilan negeri purwokerto, jawa tengah, selasa, menolak gugatan praperadilan atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan sapi betina kementerian pertanian desa sumbang, kabupaten banyumas, jawa tengah, yang intinya menyatakan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut, hakim tunggal purwokerto kristanto sahat menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan ranah praperadilan. berita antara new.com selasa, maret wib) bahwa ketidakpastian hukum dan komplikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan gugatan praperadilan komisaris jenderal budi gunawadalah seperti berikut. uud menggariskan bahwa indonesia adalah negara hukum. penambahan ini sebagai bahagian dari tuntutan reformasi. tap mpr nomor xi mpr tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menggariskan,nomor tahun tentang kpk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi) menegaskantermasuk pengadilan negeri jakarta selatanpun tidak berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan, padahal dengan membebaskan budi gunawan dari status tersangka, sudah. termasuk sebagai penghentian penyidikan. ketidakpastian dan komplikasi yang timbul adalah antara putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel, membebaskan status tersangka yang juga artinya penghentian penyidikan komisaris jenderal budi gunawan dengan nomor tentang kpk kpk tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. bahwa lemahnya semangat pemberantasan korupsi akibat putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel adalah rangkaian seperti berikut. tap mpr nomor xi mpr sudah memberi perintah.. suatu tindak pidana korupsi baru akan dapat terjadi apabila ada dalamnya pejabat yang berhubungan dengan menjalankan fungsi negara, pemerintahan dan administrasi pemerintahan. dalam kasus ini, komisaris jenderal budi gunawan adalah pejabat pemerintahan bidang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god institusi penegakan hukum kepolisian. dapat dipastikan bahwa tidak akan ada pejabat yang dengan sukarela menerima status tersangka terdakwa terpidana korupsi. tersangka terdakwa terpidana korupsi yang memiliki kewenangan akan melakukan serangan balik dengan menggunakan kewenangannya atau institusinya, dan ini secara langsung atau tidak langsung sudah dipergunakan komisaris jenderal budi gunawan. ini harus ditafsirkan yang harus tegas adalah presiden yang memiliki kewenangan bertindak tegas. sehingga alasan memajukan permohonan ini, karena presiden tidak tegas, maka mahkamah konstitusilah yang memberi penegasan, bahwa huruf nomor tahun tentang hukum acara pidana tetap sah berlaku, demikian juga nomor tahun tentang kpk tetap sah berlaku. penambahan frasa penetapan status tersangka terhadap huruf harus dinyatakan oleh mahkamah konstitusi tidak sah dan tidak mengikat. bahwa ketidakadilan sosial yang ditimbulkan oleh putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel adalah rangkaian berikut ini. ketidaknyamanan sosial yang timbul dari kkn korupsi, kolusi dan nepotisme) adalah pengangguran yang massive, angka butahuruf yang tinggi, kemiskinan yang massive, bencana alam, kepemilikan akses dan asset ekonomi yang semakin menumpuk tangan segelintir manusia indonesia, menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar anatara kaya dan miskin, meningkatnya angka kriminal yang umumnya mengorbankan rakyat bawah seperti kejahatan begal. sedangkan tujuan negara dibentuk adalah melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pancasila. tujuan negara tersebut tidak akan terwujud manakala korupsi berkembang atau merajalela, dan korbannya adalah rakyat luas, buruh, petani dan nelayan. bahwa dengan seluruh uraian atas, putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel harus ditafsirkan bahwa bunyi huruf nomor tahun tentang kurap, menjadi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan. memutus, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsedangkan huruf nomor tahun tentang adalah sesuai dengan cita cita uud oleh karena itu sah dan mengikat menurut uud fakta hukum sebagai alasan pengajuan permohonan fakta hukum sebagai alasan pengajuan permohonan ini uji materi adalah huruf nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap), sepanjang dimaknai pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah bertentangan dengan uud dan oleh karena itu tidak sah dan tidak mengikat. dasar hukum permohonan uji materilrnyataan ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara.,adilan, bahkan peradilan wajib menggunakannya sebagai patokan, rujukan, acuan dan pedom. praktek putusan tersebut dipergunakan dan diterima sebagai hal yang adil, maka merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godud, bila prosedur mencapai hukum positif tidak tersedia dalam proses peradilan, mahkamah agung dapat mengeluarkan peraturan mahkamah agung. bahwa yang hendak diuji dalam permohonan ini adalah sahnya khususnya huruf nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap)dengan putusan praperadilan nomor pid. pra pn. jkt. sel, yang (a) berubahbahwa sebenarnya apa yang diatur dalam huruf nomor tahun tentang kurap tersebut telah diatur secara jelas, definitif, limitation. namun dengan keluarnya putusan praperadilan nomor pid.pra pn. jkt. sel, khususnya sub (a) harus dibaca dan ditafsirkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa oleh karena huruf nomor tahun tentang kurap adalah hukum atau peraturan setingkat undang undang, maka yang dapat mengganti undang undang adalah undang undang juga atau peraturan atasnya. namun sudah menjadi kenyataan peristiwa dan fakta hukum, bahwa huruf nomor tahun tentang kurap telah diubah dengan keluarnya putusan praperadilan nomor pid. pra pn. jkt. sel tersebut. bahwa untuk mempertegas makna harus dibaca yang berbunyibahwa menurut tap mpr nomor iii mpr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan,, ketetapan majelis permusyawaratan republik indonesia:: peraturan daerah. kemudian memberi penugasan hirarki peraturan perundang undangan, sesuai dengan tatarstan peraturan perundang undangan ini maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bertentangan dengan aturan atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan yang termuat dalam peraturan perundang undangan ini. ditambah denganberarti berdasarkan tap nomor i mpr dan dan ada tata urutan peraturan perundang undangan dan mahkamah agung beserta institusi yang dalamnya termasuk pengadilan negeri jakarta selatan tidak mempunyai kewenangan mengubah huruf nomor tahun tenang kurap. bahwa pengadilan negeri cast pengadilan negeri jakarta selatan, berdasarkan huruf nomor tahun tentang kurap memiliki kewenangan mengadili perkara praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu perbuatanadanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. tidak ada kewenangan mengadili sah tidaknya penetapan tersangka. namun kenyataan pengadilan negeri jakarta selatan dengan putusan praperadilan nomor pid. pra pn. jkt. sel, huruf nomor tahun telah ditambah frasa penetapan tersangka . bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pengadilan negeri jakarta selatan dalam putusan nomor pid. pra pn. jkt. sel adalah: bertentangan dengan uud dan bertentangan dengan tap mpr nomor iii mpr merusak tatanan hukum indonesia sebagaimana diatur tap mpr nomor iii mpr menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat. namun pun demikian, kenyataan hukum dengan putusan praperadilan nomor pid. pra pn. jkt. sel,hukum acara pidana, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penununtutanjpada tanggal februari pengadilan negeri jakarta selatan telah memutus perkara praperadilan nomor pid. pra pn. jkt. sel. dengan putusan tersebut, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka. bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam putusan praperadilan perkara nomor pid. pra pn. jkt. sel pengadilan negeri jakarta selatan yang telah menerima pendaftaran permohonan praperadilan tersebut serta mengabulkan gugatan dimaksud, sehingga pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan status tersangka. bahwa, selain diterima didaftarkan, hakim telah membuat pertimbangan yang keliru dan merusak pemahaman negara hukum yang memberi kepastian hukum terkait penolakan terhadap eksepsi memohon kpk) atas kewenangan praperadilan memeriksa perkara guo. hakim merujuk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak mengadili perkara yang hukumnya tidak ada atau tidak jelas. hakim juga merujuk pada kewenangan hakim melakukan penemuan hukum (rechtvinding) karena penetapan tersangka tak diatur dalam kurap. padahal menggunakan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman tidak tepat karena huruf undang undang nomor tahun telah mengaturnya dengan jelas, defenitif dan limitation. bahwa pertimbangan hakim tunggal dalam putusan praperadilan dengan pemohon budi gunawan tersebut tidak tepat serta telah jauh menyimpang dari kaidah negara hukum, dimana tugas utama pengadilan adalah menjaga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa bunyi huruf. bahwa oleh karena semua uraian atas, dimohon agar mahkamah konstitusi memutuskan bahwa huruf nomor tahun tentang kurap sepanjang dimakna"penetapan tersangka adalah bertentangan dengan dan uud selanjutnya mahkamah konstitusi dimohon menyatakan huruf nomor tahun tentang hukum acara pidana, sepanjang dimaknai pengadilan berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. bahwa selanjutnya putusan praperadilan nomor pid. pra pn. jkt. sel sepanjang dimaknai penetapan tersangka bahagian dari huruf nomor tahun harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. vi. petit berdasarkan seluruhhuruf nomor tahun tentang hukum acara pidana juncto putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. selnomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana bertentangan dengan uud sepanjang dimaknai pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penetapan tersangka". merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menyatakan huruf nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana tidak sah dan tidak mengikat sepanjang dimaknai pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan tersangka"huruf nomor tahun tentang hukum acara pidanari perubahan ke negara indonesia adalah negara hukum, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap): bukti fotokopi putusan praperadilan nomor pid. pra pn. jkt. sel: bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga serikat buruh sejahtera indonesia sisi), bukti fotokopi pendaftaran sisbadan hukum. serikat buruh sejahtera indonesia sisi), sesuai dengan akta notaris nomor tanggal merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons desember menurut pemohon, sebagai badan hukumkarena sebagai badan hukum, tidak terdapat kerugian konstitusional bagi pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujiauhammad alimmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ttd. ttd. wahiduddin adams dewa gede laguna ttd.dan mengawal agar semua undang undang dijalankan dan dipatuhi berdasarkan alasan sebagai berikut: bahwa pengaturan yang dimuat dalam kurap bersifat limitation, sehingga hal hal apa yang menjadi kewenangan praperadilan telah diatur dengan jelas, limitation dan definitif. tidak diatasnya masalah penetapan tersangka tentunya sudah merupakan pertimbangan dan pilihan pembuat undang undang untuk melakukan pembatasan, sehingga dengan demikian tidak dapat ditaksir sebagai sebuah kekosongan hukum. jadi hal hal lain yang tidak diatur tersebut harus dipahami sebagai memang sengaja untuk tidak diatur dan bukan karena belum diatur sehingga menjadi jelas apa apa saja yang menjadi kewenangan praperadilan. bahwa hukum acara pidana secara khusus huruf nomor tahun harus dibaca dan dilaksanakan sebagaimana yang tertulis. hakim tidak dibenarkan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap huruf tersebut, karena sudah jelas, definitif dan limitation. ii. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon bahwa, pemohon adalah sebuah serikat buruh bernama serikat buruh sejahtera indonesia, disingkat sisi. segala sesuatu berkaitan dengan pendirian dan fungsi serikat buruh diatur dalam undang undang nomor tahun tentang serikat buruh serikat pekerja. tujuan dari serikat buruh diatur dalam undang undang nomor tahunmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sebagai wakil pekerja buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya:fhburuh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan. bahwa sisi sebagai sebuah serikat buruh mempunyai struktur sebagai berikut: tingkat nasional dewan pengurus pusat. tingkat provinsi ada koordinator wilayah kerdil). saat ini ada seluruh provinsi. tingkat kota kabupaten ada dewan pengurus cabang dpc). saat ini ada kota kabupaten. tingkat perusahaan atau tempat bekerja ada pengurus komisariat pk). adalah struktur terendah dan sebagai pemilik anggota. saat ini sisi mempunyai ribuan dan sekitar juta anggota yang tersebar perusahaan perusahaan atau tempat kerja seluruh provinsi. hak konstitusional sisi dengan semua anggotanya dirugikan dengan putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel. bahwa hak konstitusional anggota sisi dirugikan dengan adanya putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jkt. sel tersebut, disebabkan putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum menimbulkan berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme kkn), dan kkn membuat pemohon sulit mencapai tujuan serikat buruh khusunya mewujudkan kesejahteraan anggota sisi. muchtar pakpahan sebagai ketua umum pemohon pada tahun ada menulis merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god buku yang berjudul potret negara indonesia, terakhir cetakan penerbit pt. bumi intima sejahtera, jakarta, agustus buku potret negara indonesia ini berisi kajian antara kenyataan praktik hukum dengan yang seharusnya yang ideal yang dikehendaki uud yang pada kenyataan dalam pelaksanaan bertentangan dengan yang diatur uud kenyataan itu melahirkan korupsi yang merajalela. karena keadaannya bertentangan dengan uud pemohon menyarankan perlu ada langkah langkah reformasi (reformasi). karena isi buku ini penggugat dipenjarakan dan isi buku ini diadili sebagai subversif pengadilan negeri jakarta selatan dari juli hingga saat reformasi mei bahwa buku tersebut merupakan salah satu cikal bakal yang mendorong lahirnya reformasi dan reformasi melahirkan lembaga negara bernama komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikenal dengan nama kpk indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. bahwa.dalam gerakan buruh secara internasional ada sebuah pemahaman "korupsi merajalela, buruh menderita . karena itu, sisi sebagai bagian dari gerakan buruh internasional, dan bagian gerakan yang melahirkan reformasi tahun sejak dari kelahirannya april senantiasa ikut aktif dalam gerakan anti korupsi. permohonan uji materi inipun adalah bahagian dari gerakan anti korupsi tersebut. argumentasinya adalah apabila terjadi ketidakpastian hukum, maka korupsi, kolusi dan nepotisme kkn) merajalela, yang menimbulkan biaya siluman yang tinggi yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi. biaya ekonomi tinggi, menyebabkan biaya produksi tinggi. untuk mengatasi biaya ekonomi tinggi, yang dapat ditekan adalah upah atau gaji buruh, hal ini dapat diketahui dari banyaknya perusahaan yang tidak bersedia membayar upah minimum yang sudah disahkan pemerintah setempat dan banyaknya perusahaan yang setiap tahunnya mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. pemohon yang memiliki anggota juta tahun yang tersebar provinsi dan kota kabupaten seluruh indonesia,bahwa sekiranya terwujud kepastian hukum akan dapat menekan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang selanjutnya akan dapat mewujudkan hidup buruh yang layak dan kesejahteraan buruh sebagaimana diatur dalam dan uud buny24cpemberlakuan huruf undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana yang diuji terhadap uud berbunyi indonesia adalah negara hukum :merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god iv. fakta peristiwa hukum adapun fakta peristiwa hukum yang terjadi dalam permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan berikut ini. bahwa nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) huruf kurapapa yang diatur dalam kurap tersebut telah diatur secara jelas, definitif, limitation,, tidak termasuk mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka. bahwa oleh karena secara khusus huruf nomor tahun tentang hukum acara pidana adalah hukum atau peraturan setingkat undang undang, maka yang dapat mengganti undang undang atau ketentuan yang diatur sebuah undang undang adalah undang undang juga atau peraturan atasnya. dalam permohonan ini, perubahan atau penambahan terhadap huruf nomor tahun tentang hukum acara pidana tidak dapat dilakukan oleh pengadilan negeri jakarta selatan melalui putusan nomor pid. pra pn. jkt. sel. kewajiban pengadilan negeri jakarta selatan adalah mentaati undang undang, dalam permohonan ini nomor tahun kurap. bahwa yang menjadi fakta peristiwa adalah seperti berikut. kpk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi) menetapkan komisaris jenderal budi gunawan menjadi tersangka komisaris jenderal budi gunawan memajukan gugatan praperadiluntuk mengadili sah atau tidaknya penetapan status tersangka atas dirinya. pengadilan negeri jakarta selatan memberi putusan yang kamarnya sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi: menolak eksepsi memohon untuk seluruhnya, dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian: menyatakan surat perintah. penyidikan nomor spin. dik tanggal januari yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh memohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf atau atauetapan ago tidak mempunyai kekuatan mengikat, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh memohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf atau atauyidikan ago tidak mempunyai kekuatan mengikat: menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh memohon adalah tidak sah, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh memohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh memohon, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil: menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya bahwa argumentasi pengadilan negeri jakarta selatan adalah sebagai berikut (halaman dari putusan nomor pid. pra pn. jkt. sel): menimbang, bahwa angka kurap merumuskan pengerti: menimbang, bahwa rumusan kurap adalahmenimbang, bahwa dari rumusan pengertian angka juncto juncto juncto dan kurap tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur, menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goaag nama ir. faisal ananta aga. tempat tanggal lahir kediri, mei maa pekerjaan pegawai negeri sipil kepala dinas pekerjaan tepat obat umum kabupaten deli serdang). alamat jalan bougenvile nomor lubuk pakam, kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara.sururudin, s.h., nur syamsiah dhuha, s.h., roy fahmi, s.h., bayu nugroho, s.h., yusmarini, s.h., gugur ridho putra, s.h., dan deni aulia ahmad, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor hukum iha iha law firm, beralamat kantor gedung eighty eight casablanca lantai jalan casablanca kav. jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai .iiiiolol pemohon: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitunbadan pemeriksa keuangan), mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon dan ahli pihak terkait: memeriksa bukti bukti surat tertulis pemohon, membaca kesimpulan pemohoni yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli dan diperbaiki kembaliatakan bahwa: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tersebut menetapkan bahwa bpk menjalankan dua jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. bahwa selanjutnya atas menjabarkan lebih detail jenis jenis pemeriksaan yang menjadi kewenangan bpk menjadi tiga jenis yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. ketiga jenis pemeriksaan tersebut masing masing memiliki fungsi yang berbeda beda satu sama lain. perbedaan fungsi tersebut dapat ditemukan dalam penjelasanoin berjudul lingkup pemeriksaan bpk ri, yang menyatakanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemeriksaan bpk dalam ketentuan uud kemudian didedikasikan dalam dan khususnya dan yang menyatakan bahwa pemeriksaan bpk terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang kesemuanya berkenaan dengan tugas pokok bpk dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, berdasarkan penjelasan ahli bpk, theodore tuanakotta, bahwa terdapat kekeliruan dalam memahami pemeriksaan bpk yaitu seolah olah hanya pemeriksaan investigatif yang dapat mengungkap adanya kerugian negara. padahal semua pemeriksaan bpk dapat mengungkap adanya kerugian negara baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sesuaimeriksaan bpk atas laporan keuangan yang disampaikan kepada semua stakeholders bpk, memuat opini atas laporan keuangan buku i), kelemahan atas sistem pengendalian intern atau spi buku il), dan kepatuhan atas peraturan perundang undangan buku iii) yang menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam apa yang kita bersama ketahui berupa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. temuan tentang kerugian negara sendiri dimuat dalam bagian kepatuhan atas perundang undangan atau buku ii. pemeriksa bpk wajib mengungkapkan kerugian negara tersebut dalam hasil pemeriksaannya. kelalaian pemeriksa bpk dalam. mengungkapkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kerugian negara tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam yang menyatakan,divide keterangan tertulis bpk berdasarkan pertimbangan atas maka titik berat tugas pokok bpkuntuk kemudianlam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tersebut terdapat pemeriksaan investigatif, namun pemeriksaan investigatif tersebut bukan menjadi titik berat tugas pokok dari bpk karena berdasarkan uud hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada dpr, dpd, dan dprd untuk kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang undang. apabila ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat indikasi kerugian negara maka lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang undang tersebut yang akan menindaklanjutinya bukan bpk. dengan demikian, bpk tidak wajib melakukan pemeriksaan investigatif, bpk akan melakukan pemeriksaan investigatif jika memang hal itu diperlukan seperti dalam kasus century dimana dpr meminta bpk untuk melakukan audit terhadap kasus bank century. jika frasa kata dapat diubah menjadi wajib seperti yang diinginkan pemohon maka bpk akan menjadi lembaga penyelidik atau penyidik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hal itu jelas bertentangan dengan maksud dari uud apalagi bila dikaitkan dengan hak konstitusional pemohon yang ditentukan dalam uud tidak ada hubungan sebab akibat langsung antara frasa kata dapat dengan hak konstitusional pemohon dimaksud. hanya mengatur tentang salah satu kegiatan pemeriksa dalam melaksanakan tugas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang merupakan bagian dari tugas pokok bpk. frasa kata dapat dalam adalah kewenangan bpk sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diberikan oleh undang undang. hal itu dimaksudkan agar apabila diperlukan untuk melakukan pemeriksaan investigatif berkenaan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka bpk berwenang melakukan pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari kewenangan bpk yang diberikan oleh uud namun tidak berarti bpk wajib melakukan pemeriksaan investigatif, berdasarkan seluruh pertimbangan atas, menurut mahkamah, dalil pemohon berkenaan dengan frasa kata dapat tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa terhadap pengujian pemberian keterangan ahli bpk sebagaimana ditentukan dalam huruf yang menurut pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam dan uud mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa kata ahli menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu atau kepandaian. dengan demikian, apabila dikaitkan dengan bpk sebagai lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka bpk adalah lembaga yang ahli dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. oleh karena itu, bpk sebagai lembaga yang oleh uud diberi kewenangan memeriksa tentang keuangan negara dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara daerah. bahwa hal yang harus dijawab adalah apakah pemeriksa yang memeriksa keuangan negara dapat menjadi ahli dalam proses peradilan dan apakah pemeriksa yang menjadi ahli tersebut bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang ditentukan dalam uud bahwa angka menyatakan,. dari ketentuan tersebut maka ketika seseorang (pemeriksa) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan tersebut bukan atas merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id nama diri pribadi pemeriksa melainkan atas nama lembaga bpk. bahwa angka undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana menyata. bahwa angk. sesuai dengan,raturan bpk nomor tahun tentang standar pemeriksaan keuangan negara span) dalam paragraf span, menyatakan, pemeriksa harus merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah pemeriksa bertindak untuk dan atas nama bpk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan span, bukan bertindak sebagai perorangan pribadi. berdasarkan seluruh ketentuan dan uraian atas, maka sepanjang pemeriksa tersebut bukan pemeriksa yang menemukan adanya tindak pidana dimaksud. meskipun pemeriksa bpk dapat. pemeriksa bpk yang bertindak sebagai ahli tetap terikat dengan sumpah dan kebenaran keahlian yang dimiliki dalam memberikan keterangannya sehingga pemeriksa tersebut tetap memberikan keterangan keahliannya secara profesional dan independen. dalam perkara yang dialami pemohonadalah kekeliruan dalam penunjukan ahli yang diminta memberikan keterangan dalam persidangan dan hal tersebut menjadi kewenangan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mempertimbangkannya, sedangkan pemeriksa yang menemukan adanya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tindak pidana tersebut dapat diminta keterangan dalam kapasitas sebagai saksi bukan sebagai ahli. oleh karena itu, menurut mahkamah, tidak terdapat pertentangan antara huruf dengan ketentuan dan uud i3. menimbang bahwa terhadap pengujian frasa "dibantu" dan perwakilan dalam yang menurut pemohon bertentangan dengan dan dan serta uud mahkamah berpendapat: bahwa uud menyatakan:ketentuan uud tersebut kemudian dijabarkan dalam terutama dan dan yang menyatakan: bpk berkedudukan ibukota negara bpk memiliki perwakilan setiap provinsi bpk melalui keputusan bpk nomor k i viii. tentang organisasi dan tata kerja pelaksana bpk bertanggal juli yang diubah dengan keputusan bpk nomor k i xii1. bertanggal juli antara merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id lain, bpk perwakilan yang memiliki tugas. dari ketentuan ketentuan tersebut atas, bpk perwakilan merupakan pelaksana bpk yang membantu bpk dalam, sehingga bpk perwakilan tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dengan lembaga bpk karena hasil pemeriksaan bpk perwakilan dilaporkan kepada bpk: khusus untuk pemeriksaan investigatif, bpk mengatur lebih lanjut dalam keputusan bpk nomor k i xiitersebut mengatur bahwa setiap melaksanakan pemeriksaan investigatif, bpk perwakilan harus melalui bpk. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, bpk perwakilan dapat melakukan pemeriksaan investigatif namun pemeriksaan tersebut harus melalui bpk. khusus dalam kasus pemohon (vide keterangan pihak terkait bpk). berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, dalil pemohon sepanjang frasa dibantu dan frasa perwakilan bertentangan dengan uudselasa, tanggal dua puluh limamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godbadan pemeriksa keuangamenahan m.p sitompul ttd. suhartonobahwa apa yang pemohon ajukan dalam permohonan ini adalahdapat sebagaimana berbunyi,bahwa sebagai salah satu jenis pemeriksaan untuk tujuan tertentu, pemeriksaan investigatif yang diatur secara tegas dalam atas, secara prinsipil adalah sebuah mekanisme pemeriksaan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menilai kerugian negara daerah yang terjadi dalam instansi pemerintah tertentu. dengan kata lain baik itu kerugian negara ataupun kerugian daerah, validitas nilai kerugian yang nyata dan pasti jumlah nya hanya bisa didapat lewat prosedur pemeriksaan investigatif. bahwa pemohon meyakini frasa kata dapat dalam atas tidak memiliki tafsir yang pasti dan bisa ditafsirkan ganda.. sehingga frasa kata dapat dalamdapatsecara langsung. bpk dapat menafsirkan frasa kata dapat" dalam tersebutfrasa kata dapat dalam tersebut bisa juga ditafsirkan bpkbahkan lebih ekstrem lagi, frasa kata dapat dalam tersebut bisa ditafsirkan sebagai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godbahwa selain berikut penjelasannya pada bagian lingkup pemeriksaan bpk ri, telah menegaskan bahwa penilaian kerugian negara dan atau daerah oleh bpk haruslah dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan investigatif, secara prinsip memang hanyamunculnya frasa kata dapat dalam tersebut secara langsung juga telah meruntuhkan pentingnya eksistensi dan keabsahan laporan hasil pemeriksaan investigatif terutama ketika dijadikan sebagai sebuah alat bukti dalam persidangan. hadirnya frasa kata dapat" tersebut justru berpotensi membuat sebuah laporan hasil pemeriksaan investigatif bisa kehilangan kekuatan pembuktian sehingga menjadi beralasan untuk dikesampingkan. bahwa perlakukan ketidaksamaan hadapan hukum dan ketidak pastikan hukum akibat berlakunya frasa kata dapat dalam ini secara langsung dialami oleh pemohon. pemohon telah dididik dan dituntut oleh kejaksaan dengan tuduhan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan departemen pekerjaan umum dengan dasar sebuah alat bukti ikhtisar laporan hasil pemeriksaan rutin bpk tahun dan (vide bukti yang secara langsung juga diketahui oleh bpk perwakilan sumatera utara bukanlah bukti sah yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan investigatif. bahwa dengan berlakunya frasa kata dapat' pada telah secara langsung menjebak pemohon dalam proses peradilan yang keliru. frasa kata dapat dalam tersebut secara langsung telah membuat pemohon kehilangan hak untuk dipersamakan kedudukannya dalam hukum, juga menghilangkandijamin dalam dan uud dengan demikian sudah kiranya mahkamah untuk dapat menyatakan frasa kata dapat' merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id dalam nomor tahun bersifat multi tafsir dan menyatakan tersebut tetap konstitusional (conditional constitutional)huruf nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan bertentangan dengan asas kepastian hukum dalamuntuk menghadirkan ahli dalam persidangan kasus kerugian negara dan kerugian daerah. pemohon mengakui bahwa kewenangan bpk untuk menghadirkan ahli dalam persidangan kerugian negara dan atau daerah adalah salah satu kewenangan yang penting untuk menjelaskan eksistensi kerugian negara secara ilmiah hadapan hakim. apa yang pemohon hendak ujian dalam permohonan ini adalah seputar konstitusionalitas kewenangan bpk dalam hal menghadirkan ahli dari internal bpk yang pemohon yakini bertentangan dengan asas kepastian hukum karena terdapat poin keberpihakan (conflict interest) padanya, bahwa sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kerugian negara secara langsung oleh konstitusi, kewenangan bpk dalam menghadirkan ahli persidangan kerugian negara dan atau daerah dijabarkan secara eksplisit dalam huruf nomor tahun tentang bpk dimana dikatakan: bpk dapat memberikan: (c) keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara daerah. bahwa huruf bpk tersebut lalumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun goddua pola penunjukkan ahli oleh bpk tersebut bisa ditemukan dalam dan peraturan badan pemeriksa keuangan nomor tahun tentang tata cara pemberian keterangan ahli sebagai berikut: bpk dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara daerahdan atas nama bpk untuk memberikan keterangan ahli. bahwa pemohontersebut. oleh bpk sifat multi tafsir tersebut terbukti ditafsirkan secara meluas. dan peraturan bpk nomor tahun tentang tata cara pemberian keterangan ahli (bukti telah menegaskan secara eksplisit(anggota bpk, pejabat pelaksana bpk, dan pemeriksa) maupun ahli yang berasal dari eksternal bpk ri. bahwa dari dua pola pengajuan ahli atas (internal bpk dan eksternal bpk), pemohon meyakini kewenangan menghadirkan ahli yang konstitusional hanyalah kewenangan bpk yang menghadirkan ahli dari eksternal bpk. sebaliknya menurut pemohonbagaimana mungkin ahli internal dari bpk itu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sendiri dapat memberikan keterangan ahli secara objektif dalam proses persidangan sementara yang jelaskan adalah laporan hasil pemeriksaan lhp) yang merupakan produk hukum hasil dari institusi dimana terikat pekerjaan baik struktural maupun fungsional. bahwa praktik penunjukan ahli internal bpk berdasarkan amanat hurufg menjamin pemeriksaan objektif sebagaimana diatur undang undang tahun tentang hak asasi manusia yakni (bukti setiap orang. tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan. permohonan.oin penting yang diperlukan hakim dalam keterangan seorang ahli bukanlah poin keberpihakan (subjektivitas), melainkan seputar keahlian yang kuasai secara objektif yang jelaskan muka persidangan agar membuat terang bukti persidangan sehingga membantu hakim memperoleh keyakinan untuk memutus perkara secara imperial. pengaturan mengenai imparsialitas dan kebebasan dari kepentingan pada seorang ahli bahkan bisa ditemukan dalambukti pada dimana dikatakan, keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh mahkamah adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (conflict interest) dengan subjek dan atau objek perkara yang sedang diperiksa. bahwa praktik penunjukkan ahli internal oleh bpk ini juga dialami secara langsung oleh pemohon terutama dalam persidangan kasus merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang telah pemohon alami. dalam persidangan pembuktian kasus pemohon, bpk perwakilan sumatera utara menunjuk saudara marshal situmorang sebagai ahli persidanganjadikan alat bukti oleh penuntut umum persidangan (vide bukti kewenangan menghadirkan ahli internal bpk telah membuat persidangan kasus pemohon menjadi berat sebelah karena penuntut menjadi sangat mudah memenuhi syarat dua alat bukti yang cukup. cukup dengan dasar satu alat bukti laporan rutin bpk (bukan laporan hasil pemeriksaan investigatif) dan ditambah keterangan ahli sang petugas pemeriksa telah cukup untuk menuntut pemohon muka persidangan dengan tujuan mempermudah hakim mendapatkan keyakinan untuk memutus. dengan dasar kewenangan menghadirkan ahli internal bpk tersebut pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena diproses melalui proses peradilan yang berat sebelah memihak dan keliru. bahwapembuat langsung dari produk tersebut. dengan demikian cukup alasan dasar hukumnya bagi mahkamah untuk menyatakan huruf bpk adalah tidak konstitusional secara bersyarat (conditional unconstitutional) yakni menjadi tidak konstitusional jika dimaknai termasuk pula kewenangan bpk untuk menghadirkan ahli internal dalam persidangan kerugian negara daerah. bahwa atas dasar hukum atas sudah kiranya mahkamah memutus dengan menetapkan, huruf memiliki sifat multi tafsir sehingga bertentangan dengan dan uud atau setidak tidaknya menetapkan tersebut tidak konstitusional secara bersyarat (conditional unconstitutional) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god frasa kata dibantu dalam nomor tahun tentang bpk tidak memiliki penafsiran yang pasti sehingga bertentangan dengan 23e dan 23g dandudukan dan kewenangan bpk berikut dengan perwakilan bpk yang tersebar seluruh daerah indonesia. sebagai sebuah lembaga negara, telah tak terbantahkan bahwa bpk memiliki kedudukan ibu kota negara dengan setiap perwakilan yang berkedudukan ibu kota provinsi. kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dimiliki bpk dan begitupun perwakilan bpk sebagai representasi bpk daerah adalah kewenangan konstitusional yang kokoh karena telah ditentukan secara eksplisit dalam uud sebagaimana diatur dalam dan uud dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan kewenangannya. hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang undang,: pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godbahwa adapun persoalan konstitusionalitas yang pemohon persoalan dalam permohonan ini adalah terkait konstitusionalitas frasa kata dibantu dalam nomor tahun tentang bpk yang mendasari kewenangan bpk perwakilan daerah. pemohon meyakini frasa kata tersebut memiliki sifat penafsiran yang tidak pasti sehingga menimbulkan ketidak pastikketidak pastikan tafsir frasa kata dibantu dalam tersebut pemohon yakni telah merugikan hak konstitusional banyak pihak termasuk pula pemohon. tentang bpk berbunyi sebagai berikut:ahwa pada poin pengujian ini, pemohon hendak mengajukan pertanyaan konstitusional sejauh mana kah ruang lingkup kewenangan konstitusional bpk perwakilan yang mendapatkan kewenangan atribut lewat frasa kata dibantu dalam bpk tersebut? terlebih lagi terkait peran bpk perwakilan dalam konteks menjalankan mekanisme pemeriksaan investigatif. jadi sederhananya, pokok yang pemohon persoalan adalah apakah bpk perwakilan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif secara mandiri tanpa delegasi dari bpk pusat. bahwa sebagaimana yang telah pemohon uraikan dalam. norma pengujian sebelumnya, atas berikut penjelasannya pada bagian lingkup pemeriksaan bpk telah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menegaskan bahwa nilai kerugian negara daerah yang nyata dan pasti jumlah hanya bisa diperoleh lewat mekanisme pemeriksaan investigatif. begitupun secara prinsip, memang hanya jenisbahwa mekanisme pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada dasarnya memiliki tahapan tahapan yang terperinci sebagaimana ditentukan(bukti dalam jenis tersebut dijelaskan bahwa tahapan tahapan pemeriksaan investigatif ada yakni pra pemeriksaan persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan. bahwa pemohon meyakini, frasa kata dibantu dalam bersifat multi tafsir karena tidak memberikan batasan ruang lingkup kewenangan yang jelas bagi bpk perwakilan terutama dalam hal pemeriksaan investigatif ini. frasa kata dibantu tersebut tidak menjelaskan sejauh mana kewenangan bpk perwakilan dalam pemeriksaan investigatif, apakah sebagai penerima laporan indikasi saja ketika pada tahapan pra pemeriksaan ataukah sebagai pelaksana saja dan ataukah lebih jauh lagi misalnya apakah bpk perwakilan memiliki kewenangan inisiatif untuk memutuskan melakukan pemeriksaan investigatif secara mandiri layaknya kewenangan memutus yang selama ini hanya dimiliki bpk pusat. bahwa pemohon meyakini frasa kata dibantu dalam tersebut bersifat atribut, namun frasa kata tersebut tidak pula memastikan bahwa kewenangan bpk perwakilan memiliki kewenangan yang sama dengan bpk pusat. terutama dalam hal mekanisme pemeriksaan investigatif. pemohon meyakini bahwa bpk perwakilan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan investigatif secara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god(buktiutama nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, huruf dan nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan serta terhadap batu uji undang undang dasar negara republik indonesia tahun yakni dan dan serta (buktiini. merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id mandiri. hanya bpk pusat lah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan melakukan pemeriksaan investigatif atau tidak. seluruh dengan itu, pemohon meyakini bahwa peran bpk perwakilan dalam menjalankan pemeriksaan investigatif adalah hanya apabila bpk pusat memerintahkan demikian. dengan demikian frasa kata dibantu bagi bpk perwakilan dalam konteks pemeriksaan investigatif harus dimaknai sepanjang mendapatkan delegasi langsung dari bpk pusat. bahwa keyakinan pemohon tersebut atas adalah sejalan dengansebagaimana yang pemohon paparkan atas. pada bagian bab iii pra pemeriksaan investigatif pada bagian umum disebutkan bahwa informasi indikasi kerugian negara daerah itu bisa bersumber dari banyak cara, diantaranya: temuan pemeriksaan tp), laporan hasil pemeriksaan lhp), inisiatif badan, permintaan instansi yang berwenang instansi pemerintah dewan perwakilan rakyat dpr) dewan perwakilan rakyat daerah dprd), lhp aparat pengawasan intern pemerintah spi, laporan pengaduan masyarakat khusus pada poin dan poin yakni temuan pemeriksaan dan atau laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bpk perwakilan, berlaku ketentuan persiapan sebagai berikut: apabila dari tp lhp pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh kepala perwakilan jalan) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menemukan taken, yang masih perlu diperdalam dikembangkan, tim pemeriksa bpk perwakilan mengusulkan agar pendalaman pengembangan kasus dilakukan melalui pemeriksaan investigatif. sumber informasi. awal dari hasil merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemeriksaan bpk perwakilan mekanisme penanganan dilakukan sebagai berikut: tim pemeriksa perwakilan melalui jalan menyampaikan tp lhp kepada pertama. kemudian pertama menyerahkan temuan tersebut kepada tapi. tim pemeriksa perwakilan melakukan pemaparan atas temuan pemeriksaannya dengan tpp dan jika dipandang perlu dapat meminta pertimbangan ditata binbangkum untuk dibahas apakah terdapat cukup alasan dilakukannya pemeriksaan investigatif. apabila dari hasil pemaparan disimpulkan terdapat cukup alasan dilakukan pemeriksaan investigatif, tim pemeriksa perwakilan melalui pertama jalan menyerahkan kepada tapi. pejabat yang hadir dalam pemaparan adalah pertama, jalan atau pejabat yang ditunjuk, tim pemeriksa perwakilan, tapi. jika diperlukan dapat dihadiri oleh ditata binbangkum, staf ahli bidang pemeriksaan investigatif, serta tenaga ahli yang terkait. langkah selanjutnya sesuai dengan butir sampai dengan butir adapun butir b.1d sampai dengan butir b1.k adalah sebagai berikut tapi melakukan telaahan atas dan atau lhp serta kkp. temuan akn diharapkan dapat mengungkap unsur who, yaitu pihak yang bertanggung jawab, dan juga bukti petunjuk yang dapat membuat peluang pembuktian menjadi lebih meyakinkan, misalnya: surat pernyataan keterangan dari entitas yang diperiksa dan atau pihak lain yang terkait yang membenarkan terjadinya taken, atau dokumen yang berkorelasi dengan taken yang diperoleh dari entitas yang diperiksa dan atau pihak lain yang terkait. jika dari hasil telaahan atas dan atau lhp serta kkp telah mengungkap semua unsur 5w4#1h dan indikasi unsur taken, maka tapi mengusulkan untuk dilakukan pemaparan dengan instansi yang berwenang sebelum laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada ketua bpk. selanjutnya, ketua bpk menyampaikan kepada instansi yang berwenang. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god fr. jika dari hasil telaahan atas danfatau lhp serta kkp belum mengungkap semua unsur 5w4#1h dan indikasi unsur taken, tapi menyimpulkan hasil telaahan sebagai berikut: tidak cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan investigatif karena tidak memenuhi unsur what, where, dan when) dan indikasi unsur taken. belum cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan investigatif karena data pendukung belum lengkap untuk memenuhi unsur w ( what, where, dan when) dan indikasi unsur taken. cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan investigatif dalam arti bahwa terpenuhinya unsur what, where, dan when) dan beberapa indikasi unsur. taken dengan mempertimbangkan materialis dari nilai kerugian negara. jika hasil telaahan menyimpulkan tidak cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan investigatif maka tipe menyerahkan hasil telaahan dan atau lhp serta kkp kepada pertama untuk diadministrasikan. jika hasil telaahan menyimpulkan belum cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan investigatif maka dimintakan tambahan bukti pendukung. dalam hal tambahan bukti pendukung tidakdalam hal tambahan bukti pendukungjika hasil telaahan menyimpulkan cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan investigatif, maka tapi menyampaikan hasil telaahan tersebut kepada ketua bpk melalui pertama dan angbintama untuk dilakukan pemeriksaan investigatif. berdasarkan hasil belahan tersebut, ketua bpk dapat: menugaskan tim khusus, atau mendisposisikan kepada pertama melalui angbintama terkait: untuk melakukan pemeriksaan investigatif. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god selanjutnya informasi dan berkas penelaahan dikembalikan untuk diarsipkan oleh pertama terkait. arsip tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi pada waktu akn melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. bahwa berdasarkan poin jenis atas (ditulis bold), dapatlah dipahami bahwa dalam hal pemeriksaan investigatif, perwakilan bpk daerah hanya memiliki kewenangan hingga pada tahapan pra pemeriksaan saja yakni dalam bentuk menyampaikan temuan pemeriksaan tp) dan atau laporan hasil pemeriksaan lhp) kepada pertama auditor utama). pertama lah kemudian yang akan menyampaikan tp lhp yang terindikasi tindak pidana kerugian negara tersebut kepada tapi tim persiapan pemeriksaan investigatif). ujung semua proses ini menjadi jelas bahwa ketua bpk lah yang berwenang untuk nantinya memutuskan apakah akan melakukan pemeriksaan investigatif atau tidak sebagaimana poin jenis atas (ditulis bold). bahwa dalam kasus pemohon frasa kata dibantu dalam tersebut telah ditafsirkan secara keliru oleh bpk perwakilan medan. bpk medan memandang memiliki kewenangan untuk menetapkan bukti kerugian negara (lhp investigatif secara mandiri). bahkan bpk perwakilan medan telah lebih jauh lagi menafsirkan frasa kata dibantu tersebut dengan mengeluarkan alat bukti yang tidak sah bukan laporan hasil pemeriksaan investigatif) dan tetap membiarkan proses hukum persidangan kasus pemohon berjalan secara keliru dan sesat. bahwa kekeliruan penafsiran frasa kata dibantu dalam bpk yang dilakukan oleh bpk perwakilan sumatera utara tercermin dalam kontribusi tindakan penampakan kewenangan bpk perwakilan sumatera utara yang menyesatkan persidangan pemohon dengan tindakan berikut, yakni: pertama, menghadirkan bukti yang keliru, yakni bukti berupa ikhtisar surat keterangan yang berisi ikhtisar atas hasil laporan pemeriksaan rutin departemen pekerjaan umum kabupaten deli serdang tahun dan (vide bukti bpk perwakilan sumatera utara lewat kewenangannya secara jelas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god memanfaatkan frasa kata dapat dalam yang pemohon ajukan dalam permohonan ini. sehingga bpk perwakilan berani mengeluarkan alat bukti yang seolah sah sehingga penuntut umum memiliki legitimasi yang kuat meskipun bukti yang diajukan bukanlah hasil sebuah laporan hasil pemeriksaan investigatif. kedua, menunjuk saudara marshal situmorang sebagai ahlidengan tindakan ini, jelas bahwa bpk sumatera utara telah menggunakan kewenangannya dengan dasar huruf tentang bpk yang menurut pemohon conflict interest karena ahli yang dihadirkan adalah orang yang bertanggung jawab atas alat bukti yang dihadirkan. bahwa tindakan bpk perwakilan sumatera utara atas yang telah menghadirkan alat bukti yang seolah sah (seolah laporan hasil pemeriksaan investigatif) telah secara nyata membuat peradilan kasus pemohon menjadi sesat. tindakan tersebut juga secara langsung telah mencaplok kewenangan bpk sebagai pimpinan lembaga negara yang berhak memutuskan pemeriksaan investigatif. dengan demikian penafsiran keliru atas kewenangan bpk perwakilan akibat berlakunya frasa kata dibantu dalam bpk secara langsung bertentangan dengan dan dan dan uud bahwa tindakan badan pemeriksa keuangan perwakilan sumatra utara atas juga secara lansung menyebabkan pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dimana pemohon telah didakwa dengan dasar alat bukti yang cacat hukum (bukan laporan hasil pemeriksaan investigatif) dan keterangan ahli yang conflict interest. sehinggatelah dilindungi oleh dan uud tahun menjadi mencederai. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa dengan dasar hukum atas, berlakunya frasa kata dibantu dalam bpk secara logis telah memenuhi causal terbang. sehingga lewat penalaran yang wajar dapatlah dipastikan semua kerugian konstitusional yang pemohon derita akan hilang apabila permohonan yang pemohon ajukan dikabulkan oleh mahkamah. bahwa atas dasar itu, pemohon berharap mahkamah berkenan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan frasa kata dibantu dalam undang undang nomor tahun memiliki sifat multi tafsir dan menyatakan frasa kata dibantu pada tersebut tidak konstitusional dengan syarat (conditional unconstitutional) sepanjang dimaknai bpk perwakilan berwenang melaksanakan pemeriksaan investigatif secara mandirideka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menyatakan hurufhuruf undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan republik indonesia adalah tidak sesuai dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional),adalah tidak sesuaiyaitu. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negararepublik indonesia,bukti fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor nd n. f.d. tertanggal juni bukti fotokopi surat bpk perwakilan sumatera utara nomor s xvii.mdn perihal ikhtisar laporan hasil pemeriksaan rutin (bukti fotokopi peraturan bpk nomor tahun tentang tata cara pemberian keterangan ahli: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, bukti fotokopi peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang pedoman berbicara dalam pengujian undang undang: bukti fotokopidian puji simatupang ahli menerangkan mengenai mekanisme pemeriksaan investigatif dan kewenangan badan pemeriksa keuangan. kerugian negara harus dapat dilihat secara sistem hukum pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidanatentang perbendaharaan negara, angka menyebutkan kerugian negara merupakanini jelas menyebutkan bahwa kerugian negara tidak semata mata berkaitan dengan tindak pidana tetapi juga kelalaian yang bersifat administrasi atau perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata. unsur kerugian negara berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, yaitu: merupakan kekurangan atas uang, barang dan surat berharga: kekurangan atas uang, barang, dan surat berharga tersebut telah dipastikan jumlahnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukan rekaan, dugaan, atau asumsi, uang, barang, dan surat berharga tersebut merupakan hak dan atau kewajiban negara: berkurangnya uang, barang, dan surat berharga tersebut disebabkan perbuatan melawan hukum dengan sengaja, atau pidana, atau kelalaian administrasi negara. dalam hukum administrasi negara, kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara disebabkan adanya tindakan yang lebih mengutamakan kemanfaatan (doelmatig) daripada penyesuaian dengan hukum positif (rechtmatigheid) karenanya ada beberapa norma administrasi yang harus dikesampingkan. sehingga tidak seluruh kerugian negara dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena undang undang nomor tahun membuka penyelesaian kerugian negara dengan adanya sanksi administrasi. undang undang nomor tahun mengatur setiap kerugian negara daerahrdasarkan ketentuan tersebut maka dibuka kemungkinan kerugian negara diselesaikan dengan berbagai bentuk penyelesaian tidak hanya penyelesaian pidana saja. hal ini juga dapat dilihatuangan negara, dimana membuka kemungkinan penyelesaian dengan cara membalikkan kekayaan negara yang hilang atau berkurang, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri, pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya. penjelasan disebutkan bahwa, bukan bendahara, dalam rangka melaksanakan kewenangan administrasi atau oleh bendahara dalam rangka melaksanakan kewenangan perbendaharaan. mengenai pemeriksaan, dalam undang undang nomor tahun disebutkan bahwaeriksaan yang dimaksud sama dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang memuat kesimpulan, misalkan simpulan mengenai jumlah kerugian negara, penyebab terjadinya kerugian, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. indikasi terhadap kerugian negara tidak dapat dilakukan dengan pemeriksaan rutin karena pemeriksaan ini tidak memberikan kesimpulan tetapi hanya opini saja. dan tidak semua pemeriksaan investigatif berujung atau akan memiliki kesimpulan terjadi kerugian negara yang terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum. pemeriksaan investigatif dilakukan dengan dua tahap, pemeriksaan keuangan atau finansial dan pemeriksaan performa. proses pemeriksaan finansial yang telah mengidentifikasi secara nyata dan pasti sebagai kerugian negara kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan performa atau performance. pada pemeriksaan performa ini akan menghasilkan simpulan apakah kekurangan tersebut menjadi maladministrasi akibat ketidaksengajaan atau memang teridentifikasi karena perbuatan hukum baik pidana maupun perdata. jika simpulan pemeriksaan performa menyimpulkan adanya maladministrasi maka seseorang yang disebutkan dalam pemeriksaan tersebut harus dikenakan sanksi administrasi. sedangkan jika hasil pemeriksaan performa menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum maka laporan tersebut yang dijadikan dasar untuk. melakukan tindakan penyidikan. dalam pemeriksaan performa, seseorang yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ii. legal standing pemohon bahwa kualifikasi seorang pemohon dalam pengujian undang undang ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentyang dimaksud dengan hak konstitusional pemohonmemeriksa dan yang diperiksa diberikan penjelasan terlebih dahulu atau disebut dengan asas versi. dalam praktiknya, seringkali pemeriksaan performa tidak dilakukan dan hanya berhenti pada pemeriksaan finansial, dimana hasil pemeriksaan finansial ini langsung disimpulkan bahwa kerugian negara atau kekurangan yang dimaksud disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. dalam peraturan bpk nomor tahun jika pemeriksaan tujuan tertentu dengan maksud eksaminasi atau mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan, pemeriksa harus merancang pemeriksaan dan menetapkan prosedur tambahan untuk memastikan kondisi tersebut terjadi dan menentukan dampak terhadap yang diperiksa. ketentuan ini yang kemudian menjadi dasar adanya pemeriksaan performa sebelum menyimpulkan adanya kerugian negara. akibat jika kesimpulan adanya kerugian negara hanya didasarkan pada pemeriksaan finansial tanpa dilanjutkan kepada pemeriksaan performa, maka akan terjadi hal hal sebagai berikut: seseorang diperiksa tanpa adanya bukti yang valid: adanya bukti yang tidak akurat dan tidak objektif karena pemeriksa tidak pernah melakukan pengujian silang yang bersifat versi dengan pihak yang berkepentingan: adanya pengambilan relevansi dengan peraturan perangan undangan yang terkait untuk memastikan adanya unsur perbuatan melawan hukum. pemeriksaan finansial tidak dapat menghasilkan simpulan terjadinya kerugian negara baik karena perbuatan melawan hukum atau kelalaian, karena akuntan sebagai pemeriksa tidak pernah dibekali pengetahuan hukum. mengenai penggunaan frasa dapat yang ada dalam undang undang nomor tahun menimbulkan ketidakpastian, menurut ahli seharusnya jika merujuk peraturan bpk nomor tahun tentang standar pemeriksaan keuangan negara maka apabila pemeriksaan diarahkan untuk mengidentifikasi adanya kecurangan atau perbuatan melawan hukum maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan lanjutan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god jadi pemeriksaan finansial yang dilakukan tidak dapat menyimpulkan terjadinya kerugian negara tetapi harus dilakukan pemeriksaan performa, inilah yang disebut pemeriksaan investigatif. margarita kamis ahli menyampaikan mengenai kewenangan bpk perwakilan provinsi. menurut ahli, bpk perwakilan daerah khususnya provinsi bukanlah bpk yang dimaksud dalam uud karena hanya menunjuk pada wilayah kantor tersebut berada dan tidak melaksanakan fungsi sebagaimana dinyatakan pada bpk perwakilan daerah dapat melakukan kewenangan atau fungsi dari bpk dengan syarat adanya surat tugas ketika melakukan pemeriksaan investigatif misalkan. mengenai makna pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menurut ahli tidaklah sama nilai serta maknanya dengan audit tertentu atau pemeriksaan investigatif. karena kekuasaan pengelolaan keuangan negara terdapat pada presiden yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. wujud dari pengelolaan tersebut dilaksanakan dari presiden yang kemudian memberikan kuasa menggunakan anggaran kepada menteri serta kepala daerah yang kemudian diberikan kuasanya lagi kepada orang orang yang diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran kementerian dan yang lainnya. pengelolaan inilah yang dimaksud dalam dan pengelolaan keuangan inilah yang menjadi objek pemeriksaan dengan cara pemeriksaan yang berbeda. pemeriksaan atau audit dalam konteks berbeda dengan yang dimaksud dalam karena konteks yang ada dalam adalah kebijakan berupa pembentukan apbn atau apbd. sehingga hasil pemeriksaan dalam konteks tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan seseorang melakukan tidak pidana korupsi atau melakukan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. dalam hal pembentukan bpk perwakilan dan pengangkatan menurut ahli tidak bermakna penugasan untuk melakukan fungsi bpk. dalam audit general yang merupakan audit keuangan hal tesebut dapat dilakuan, namun untuk audit yang bersifat khusus tidak. hal tersebut dikarenakan kedua jenis merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id audit tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. dalam audit tertentu atau audit investigatif pasti didahului dengan dugaan adanya tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dengan konsekuensi ada atau tidaknya pidana, sementara pada audit general atau audit keuangan hal tersebut tidak ditemukan karena audit tersebut tidak didahului dengan adanya dugaan terjadinya kerugian negara. sehingga dalam hal audit investigatif inilah diperlukan penugasan yang dibuktikan melalui surat penugasan bagi bpk perwakilan yang terdapat daerah. mudzakkir wewenang dalam melakukan penyidikandilakukan oleh negara atau organ negara atau pegawai negara atau pegawai negeri berdasarkan mandat yang diberikan oleh undang undang.tidak boleh diperoleh melalui: kegiatan interpretasi hukum, melalui putusan pengadilan, atau melalui putusan mahkamah konstitusi, atau melalui atau surat edaran atau sejenisnya. wewenang melakukan penyidikan dilakukan oleh negara dan negara mendelegasikan kepada organ negara yang resmi yang diberi wewenang untuk itu. organ negara tersebut dilakukan oleh pegawai negara atau pegawai negeri yang diangkat dan menjalankan tugas dan wewenangnya untuk dan atas nama negara. oleh sebab itu, wewenang untuk melakukan penyidikan atau penegakan hukum hanya bagi pegawai negara atau pegawai negeri yang diberi untuk bertindak untuk dan atas nama negara dan tidak boleh dialihkan kepada yang lain, apalagi kepada swasta yang non pegawai negara atau pegawai negeri. sedang pegawai negara atau pegawai negeri yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan diangkat khusus untuk melaksanakan tugas penyidikan setelah memperoleh lisensi karena telah lulus dari pendidikan khusus dan atau pelatihan khusus. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kata dapat dalam pemberian wewenang melakukan penyidikan sejarah penggunaan kata "dapat" dalam hukum pidana: dalam subversi nomor pnas 196s) yang dihapus pada masa reformasi telah menggunakan kata "dapat" yang diinterpretasikan secara meluas yang kemudian dinilai melanggar hak asasi manusia dan kemudian dihapus setelah ada gerakan reformasi, dalam tipikor yang dimasukan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara" dilakukan pada masa reformasi: penggunaan kata "dapat" seringkali dipergunakan dalam undang undang pada masa reformasi. kata "dapat" yang bermakna meluas mengembang abu abu yang berpotensi untuk diinterpretasikan sebagai pilihan wewenang sebagai rumusan bidang penegakan hukum pidana tidak juga dibolehkan, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum yang juga harus tercermin dalam rumusan bahasa hukum yang tegas, jelas, dan lugas serta mencegah penggunaan kata atau susunan kalimat yang bermakna ganda (ambiguity) atau serba mencakup meluas sehingga tidak jelas maksud perbuatan yang dilarang yang dituju dari suatu dari suatu undang undang. sebaiknya dihindari penggunaan kata "dapat", dan dipergunakan pilihan lain yang lebih tegas, jelas dan pasti (lihat kuhp yang melahirkan kriminalisasi dalam hukum kepercayaan atau hukum administrasi. seperti juga dalam tipikor "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang diinterpretasi dengan delik formil, pada hal rumusan detiknya secara formil materiil). penggunaan kata "dapat" nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara" mengandung kalimat atau pernyataan hukum yang tidak tegas, tidak jelas dan tidak jelas maksudnya, dan tidak sesuai maksud dan tujuan penggunaan wewenang dalam melakukan kegiatan audit investigatif. pada hal dalam pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya unsur "dapat merugikan keuangan negara" diperlukan audit investigatif karena kegiatan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god audit investigatif adalah wewenang melakukan kegiatanharus memperoleh mandat dari undang undang dan mandat dari undang undang harus bersifat pasti untuk menjamin dan melindungi hak hak hukum yang diperiksa dalam audit investigatif yang hasilnya dapat menentukan seseorang menjadi tersangka terdakwa terpidana. cc. kekuatan keterangan ahli sebagai bukti keterangan ahli adalah keterangan yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasai yang menjadi keahliannya. keterangan ahli dibedakan menjadi dua: keterangan ahli tentang fakta barang bukti alat bukti terdiri dari dua hal yaitu: harus ada fakta barang bukti alat bukti: dan harus ada keterangan ahli terhadap fakta barang bukti alat bukti tersebut. fakta barang bukti alat bukti tersebut tidak bisa menjadi alat bukti, karena untuk membaca fakta barang bukti alat bukti menjadi informasi dalam pembuktian suatu perkara pidana diperlukan adanya pengujian laboratorium yang dilakukan oleh ahli sesuai dengan bidangnya masing masing agar fakta barang bukti alat bukti tersebut berubah menjadi keterangan atau informasi dalam bentuk hasil tertulis (alat bukti surat) dan menentukan kekuatan pembuktian dari fakta barang bukti alat bukti tersebut dalam pembuktian perkara pidana. keterangan ahli tentang fakta barang bukti alat bukti adalah keterangan yang dibuat ahli mengenai fakta barang bukti alat bukti dalam perkara pidana dan tidak akan pernah bisa memberikan keterangan dalam perkara pidana jika tidak ada fakta barang bukti alat bukti. jadi yang memiliki kekuatan pembuktian bukan keterangan ahlinya, tetapi fakta barang bukti alat buktinya, sedangkan keterangan ahli tentang fakta barang bukti alat bukti akan memberikan penjelasan mengenai kekuatan hukum sebagai bukti dalam perkara pidana mengenai fakta barang bukti alat bukti tersebut. fakta barang bukti alat bukti dalam suatu perkara pidana kekuatannya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ditentukan berdasarkan keterangan ahli sehingga fakta barang bukti alat bukti tersebut memiliki kualifikasi pembuktian: sangat kuat (menentukan), kuat, kurang kuat dan tidak kuat atau ditolak sebagai alat bukti atau barang bukti. berdasarkan uraian tersebut, bagaimana kedudukan hukum badan pemeriksa keuangan dalam melakukan. audit investigasi untuk kepentingan pembuktian perkara pidana tentang unsur kerugian keuangan negara? bagaimana kedudukan dan wewenang badan pemeriksa keuangan dan pembangunan bpk) dalam melakukan audit investigasi untuk kepentingan pembuktian suatu perkara pidana tentang unsur kerugian keuangan negara? bpk ri, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan ri,tetapi wewenang untuk melakukan audit investigasi hanya dimiliki oleh bpk tidak dapat didelegasikan atau diwakilkan kepada orang lain yang bukan pegawai negeri pada bpk dan memiliki lisensi untuk melakukan audit investigasi. karena yang auditor pada bpk yang melakukan audit investigasi untuk dan atas nama bpk maka diperlukan adanya surat tugas khusus untuk melakukan audit investigasi dari bpk ri. wewenang auditor investigasi adalah wewenang yang bersifat personal atau melekat pada seorang pegawai negeri, maka wewenang tersebut tidak bisa diwakilkan atau didelegasikan (dikatakan) kepada orang atau auditor pegawai negeri lain atau auditor yang bukan pegawai negeri. bpk tidak memiliki wewenang melakukan audit investigasi untuk pembuktian suatu perkara pidana tentang unsur kerugian keuangan negara, karena tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur atau memberikan wewenang kepada bpk untuk melakukan audit investigasi yang hasilnya untuk kepentingan pembuktian suatu perkara pidana tentang unsur kerugian keuangan negara atau auditor pada bpk tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit investigatif (wewenang melakukan kegiatan penyidikan) untuk keadilan" atau pro merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god justicia" atau demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" atau sejenisnya. atas dasar argumen hukum tersebut, hingga sekarang, ahli belum bisa memahami dari sudut pandang ilmiah atau ilmu hukum pidana mengenai pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor si puu x yang seolah olah membenarkan bahwa bpk memiliki wewenang untuk melakukan audit investigasi yang hasilnya untuk membuktikan suatu perkara pidana tentang unsur kerugian keuangan negara, pada hal tidak ada norma hukum dalam undang undang yang memberselagi tidak memiliki kekuatan hukum mendasarkan norma hukum dalam undang undang, maka bpk tetap tidak memilikketerangan ahli yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan yang tidak terkait langsung dengan fakta. keterangan ahli jenis ini memiliki kekuatan pembuktian langsung dalam perkara pidana, karena yang diterangkan adalah ilmu pengetahuan yang materinya berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, misalnya keterangan ahli hukum pidana atau ahli hukum acara pidana yang menerangkan mengenai doktrin hukum pidana yang berkaitan langsung dengan ketentuan hukum pidana yang hendak diterapkan dalam perkara pidana yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum dan hakim atau mengenai hukum yang dijadikan dasar untuk mendakwa terdakwa dalam surat dakwaan atau memutus suatu perkara pidana. alat bukti surat dan kekuatan pembuktian dalam perkara pidana dan keterangan ahli salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah alat bukti surat kurap). alat bukti surat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: alat bukti surat yang menjadi objek kejahatan yang kemudian disebut sebagai barang bukti, alat bukti surat yang dijadikan alat bukti untuk suatu perkara pidana yang objeknya bukan surat tersebut, dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan fisik lainnya dengan cara tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai suatu fakta barang bukti alat bukti dalam perkara pidana dalam bentuk keterangan resmi yaitu simpulan secara tertulis yang dibuat untuk dan atas nama lembaga atau jabatannya yang disumpah sebelum memangku jabatan. contoh, dokter kehakiman yang melakukan bedah yang diduga korban pembunuhan, hasil pemeriksaan bedah yang dibuat oleh dokter untuk dan atas nama lembaga laboratorium termasuk dalam kategori alat bukti surat. sedangkan keterangan yang disampaikan sidang pengadilan termasuk keterangan ahli tentang fakta barang bukti alat bukti dalam perkara pidana yang hasilnya untuk menilai kekuatan alat bukti atau barang bukti yang telah diperiksa melalui laboratorium tersebut dalam pembuktian perkara pidana yang sedang diperiksa. jadi yang dijadikan pembuktian dalam perkara pidana adalah alat bukti atau barang bukti yang diperiksa yang kualitasnya ditentukan oleh alat bukti surat yaitu hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, bukan keterangan ahli yang disampaikan sidang pengadilan. keterangan yang disampaikan sidang pengadilan merupakan penjelasan atau keterangan mengenai alat bukti surat yang dibuat oleh laboratorium tersebut. perhitungan kerugian negara atau perekonomian negara persoalan yang sering menjadi perbedaan pendapat dalam interpretasi kalangan akademisi dan praktek penegakan hukum sidang pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi, adalah mengenai unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". apakah frasa tersebut sebagai unsur atau bukan sebagai unsur tindak pidana korupsi dalam dmberantasan tindak pidana korupsi? perbedaan pendapat tersebut muncul, karena pembuat undang undang sendiri telah memberi tafsir dalam penjelasannya, bahwa dengan menambah kata "dapat" sebelum merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara" telah mengubah dan dari delik materiil menjadi delik formil. kemudian melahirkan interpretasi hukum, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god karena delik formil, maka akibat terjadinya kerugian keuangan negara tidak perlu dibuktikan, karena yang diperlukan adalah kerugian potensial atau kerugian yang bakal terjadi masa datang. dalam praktek penegakan hukum, kemudian permasalahan hukum tersebut menyentuh hati nurani sebagian kecil hakim, yang selalu menuntut kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan terjadinya kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (kausalitas) dan acap kali membuat defending opinion dalam membuat putusan pengadilan kalau mayoritas hakim menghendaki tidak perlu dibuktikan adanya kerugian keuangan negara yang memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. persoalannya, siapa yang memiliki wewenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara pidana? untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa prinsip hukum yang harus diperhatikan: perhitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara pidana dilakukan berdasarkan hasil audit investigasi, auditor yang melakukan audit investigasi dilakukan dan bertindak untuk dan atas nama negara dan melakukan kegiatan kegiatan audit investigasi dalam rangka pro justicia" atau demi keadilan" atau sejenisnya, auditor investigasi yang bertindak untuk dan atas nama negara, maka auditor yang melakukan audit investigasi pro justicia" atau demi keadilan" dipersyaratkan sebagai pegawai negeri yang menjadi bagian dari organ negara dan telah memiliki lisensi khusus untuk melakukan audit investigasi pro justicia" atau demi keadilan": auditor investigatif adalah penyidik dan kegiatan auditor investigatif adalah kegiatan penyidikan yang bertindak untuk dan atas nama negara yang memperoleh mandat dari undang undang. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan ri,adalah bpk. sedangkan bpk tidakmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god karena tidak ada undang undang yang memberi wewenang kepada bpkyaituterkait dengan penggunaan wewenang melakukan audit investigatif ini yang perlu dicermati adalah auditor melakukan kegiatan audionya dilaku, yang berarti auditor sedang menjalankan kekuasaan kehakiman demi tegaknya hukum dan keadilan uud dalam wilayah eksekutif, maka sesuaiaknanya, selama menggunakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah kekuasaan eksekutif dalam menggunakan kekuasaanya harus merdeka, tidak boleh berpihak dan independen. problem hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, kerugiannya diderita oleh negara (negara sebagai korban), negara memiliki organ penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) dan wewenang melakukan audit investigatif dilakukan oleh bpk yang nota bene lembaga yang independen untuk melakukan auditor, tetapi juga sebagai organ negara. oleh sebab itu, berdasarkan uraian yang ahli sampaikan pada bagian sebelumnya, harus dibedakan antara keterangan ahli tentang fakta barang bukti alat bukti dan keterangan ahli yang diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang spesifikasinya tentang ilmu yang berkaitan dengan keuangan negara. hal ini untuk mencegah konflik kepentingan dalam penegakan hukum. apabila tidak memperhatikan kepentingan pemecahan problem hukum yang diajukan ini, ketentuan yang mengatur tentang pembuktian kerugian keuangan negara bertentangan asas penegakan hukum yang (fair trial) yang menjadi hak hukum bagi setiap yang menjadi tersangka terdakwa terpidana.kerugian hak dan atau kerugian kewenangan konstitusional atas dijelaskan lagi oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu vii tertanggal juni dalam pengujian nomor tahun tentang mahkamah agung ri, dimana pertimbangan mahkamah menjelaskan bahwaemohon sebagai perorangan warga negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (vide bukti memiliki hak hak konstitusional yang dilindungi oleh uud yakni sebagai pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan dari negara sesuai dengan prinsip perlindungan dari kesewenang wenangan sebagai konsekuensi logisbegitupun hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana atur dalam uud bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud huruf (vide bukti yang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya huruf dan nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan serta nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terutama berkaitan dengan ketidak belasan tafsir konstitusional atas ketiga yang pemohon ujian atas yang telah secara langsung merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id zulfikar abubakar tujuan dilakukannya audit adalah untuk meyakinkan kepada semua bahwa data yang disajikan oleh audit dalam skpd atau laporan keuangan daerah itu telah taat asas terhadap peraturan perundang undangan yang ada sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang sistem pengendalian internal pemerintah. audit ini dilakukan oleh bpk, terkait dengan bpk disini bertindak sebagai internal auditor sementara bpk bertindak sebagai eksternal auditor. dalam proses audit, biasanya diakhir pemeriksaan terhadap audit maka auditor memiliki kewajiban memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaannya, dalam wilayah akuntan publik dinamakan sebagai management letter yang berisi weakness and strength internal control. hal ini untuk melihat sistem organisasi yang ada, jika semakin lemah satu sistem maka dapat dikatakan sangat berpotensi terjadinya fraud atau kecurangan, tetapi sebaliknya semakin kuat sistem kontrol maka potensi kecurangan dapat dikatakan nihil. mengenai konteks audit terhadap perkara ini untuk tahun dan opini yang dikeluarkan oleh auditor adalah disclaimer, artinya auditor tidak meyakini terhadap bukti bukti yang ada atas aset yang disajikan dalam neraca. dengan kata lain, bukti bukti yang ada tersebut tidak dapat dihubungkan antara satu dengan lainnya sehingga auditor tidak berani mengatakan ungualified opinion. dalam audit umum ini, jika auditor tidak yakin maka diperlukan pemeriksaan khusus atau special audit, audit inilah yang dapat digunakan seharusnya bagi pihak kejaksaan atau kepolisian. audit umum yang produknya adalah laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena audit umum tidak memberikan gambaran tentang adanya kecurangan. kecurangan dapat diketahui jika menggunakan akuntan publik yang bukan merupakan auditor negara melalui management letter. sementara terkait dengan yang sedang diperkarakan ini, kejaksaan dan kepolisian tanpa menggunakan laporan investigasi atau laporan spesial audit dan hanya menggunakan laporan produk dari general audit langsung menjadikan seorang pejabat daerah atau kepala dinas yang memeiliki kewenangan skpd skpd nya sebagai tersangka. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god penggunaan hasil audit umum oleh kepolisian dan kejaksaan ini dikarenakan berlakunya undang undang guo. menurut ahli, kata dapat yang ada dalam ketentuan tersebut diganti menjadi wajib sehingga jika dalam proses audit terdapat indikasi fraud maka harus dilakukan pemeriksaan khusus. yang memiliki kewenangan untuk mengaudit bpk dalam hal keuangan, dpr memiliki kewenangan untuk menunjuk akuntan publik melaksanakan financial audit tersebut. kemudian terhadap audit terkait apakah bpk telah menjalankan fungsinya taat asas terhadap peraturan perundang undangan, mengenai hal tersebut diatur dalam undang undang bpk, proses audit tersebut dinamakan peer review. peer review dilakukan oleh sesama bpk internasional dengan tujuan untuk meyakinkan apakah organisasi bpk satu sama lain sebagai bagian dari bpk internasional telah menerapkan standar yang telah disepakati bersampokok permohonan bahwa menurut pemohon frasa kata dapat dalam pengelolaan keuangan negara merupakan norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlakuan ketidaksamaan dihadapan hukum karena bermakna optional bagi bpk untuk menentukan kerugian negara daerah dan atau unsur pidana bahwa bpk bisa menerapkan pemeriksaan investigatif ataupun tidak. hal ini membuat pemohon telah dididik dan dituntut oleh kejaksaan dengan tuduhan tindak pidana korupsi dengan dasar laporan hasil pemeriksaan rutin bpk ri. sehingga bertentangan dengan dan uud bahwa menurut pemohon akibatmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pembuat langsung dari produk tersebut, sehingga hal tersebut bertentangan dengan dan uud bahwa pemohon mempertanyakan frasa kata dibantu dalam bpk karena kata dibantudalam melakukan pemeriksaan investigatif secara mandiri tanpa perintah langsung dari bpk sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. ii. tentanguraian pemohon dalam permohonannya, menurut pemerintah pemohon dalam mendalilkan kerugian negara yang dipersoalkannya merupakan akibat yang terjadi karena perbuatan tindak pidana korupsi tpk) yang dibawakan kepada pemohon. hal ini sesuai dengan ketentuan nomor tahun bahwa tpk merupakan tindak pidana yang bersifat formil, yakni seseorang dinyatakan telah bersalah melakukan tpk meskipun akibat perbuatannya berupa kerugian negara belum terjadi. bahwa dalil pemohon dalam permohonannya, didasarkan pada proses hukum yang menimpa pemohon yang tengah disidangkan dalam pengadilan negeri, bahkan ketika mengajukan permohonan ini pemohon sedang melakukan upaya hukum atas pemidanaan yang diterima pemohon. sehingga hal ini bukan masalah isu konstitusionalitas norma tetapi masalah penerapan norma. bahwa terhadap upaya hukum pemohon tersebut, pemohon sebenarnya dapat mengajukan hal yang diuji materiil ini kepada majelis hakim pengadilan biasa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menimpa pemohon misalnya terhadap kewenangan bpk perwakilan atau terhadap ahli yang diajukan. jika pemohon masih kurang puas maka pemohon dapat mengajukan kembali upaya hukumnya. berdasarkan uraian!melaksanakan amanat konstitusi tersebut, dpr dan pemerintah telah menetapkan. badan pemeriksaan keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan dapat melakukan (tiga) jenis pemeriksaan yaitu: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godcc(vide nomor tahun dan nomor tahun dalam melaksanakan pemeriksaan, bpk berdasarkan standar pemeriksaan dilakukan dengan melalu proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional(vide pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara). proses pemeriksaan bpk dilakukan untuk semua jenis pemeriksaan dalam rangka memberikan penilaian tentang bagaimana cara pemerintah mengelola keuangan negara. terhadap kepatuhan atas peraturan perundang undangan dan kehandalan sistem pengendalian intern yang dapat mengakibatkan kerugian negara. bpk dalam melakukan penilaiannya tiap jenis pemeriksaan menghasilkan beberapa penilaian yaitu: pemeriksaan keuangan, hasil penilaian akan berpengaruh terhadap opini, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemeriksaan kinerja, hal ini akan berpengaruh terhadap rekomendasi tentang langkah langkah yang perlu dilakukan lembaga perwakilan dan pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, temuan yang terkait dengan hal hal yang perlu diperbaiki sesuai dengan tujuan pemeriksaantidak dapat dipandang lebih rendah kualitasnya atau lebih sumur dari sehubungan dengan anggapan pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan huruf dan bpk dan ketentuan pengelolaan keuangan negara bertentangan dengan dan serta uud pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menganggap frasa kata dapat dalam pengelolaan keuangan negara bermakna optional bagi bpk untuk menerapkan pemeriksaan investigatif dalam menentukan kerugian negara daerah dan atau unsur pidana sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlakuan ketidaksamaan dihadapan hukum, pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan kata dapat dalam ketentuan guo dengan pemeriksaan investigatif adalah menggambarkan dua hubungan kewenangan yang boleh digunakan oleh bpk: atau kemungkinan bpk dapat mengungkap indikasi perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian negara. dalam menggunakan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kewenangan tersebut, bpk berpedoman pada tata kerja yang berlaku lingkungan bpk serta standar pemeriksaan. bahwa penulisan norma kata dapat dalam ketentuan peraturan perundang undangan indonesia sudah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. merujuk kepada lampiran ii, angka yakni kata dapat adalah kata yang digunakanmaka gunakan kata dapat . selanjutnya dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, apabila bpk menemukan adanya unsur pidana, bpk melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diproses penegakan hukumnya. sisi lain, aparat penegak hukum aph) tetap berwenang untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan atas indikasi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara dari sumber informasi lainnya, baik laporan atau informasi dari masyarakat, lsm, aparat pengawas intern pemerintah api). dalam proses penyidikan aph berwenang mengumpulkan informasi terkait perkara yang sedang diperiksa termasuk informasi yang diperoleh dari lhp bpk. oleh karena itu, terhadap frasa kata dapat tidak dapat dibaca sebagai kata wajib karena dapat mendistorsi kewenangan konstitusional bpk untuk mengungkap keuangan negara dan mendistorsi harapan masyarakat yang menghendaki bpk dapat mengoptimalkan temuan yang mengungkapkan kerugian negara melalui jenis pemeriksaan yang mana pun., serta tidak sejalan dengan standar yang berlaku umum bagi akuntan publik. terhadap anggapan pemohon yang menganggap laporan hasil pemeriksaan bpk ri, hanya bisa diungkap melalui pemeriksaan investigatif, menurut pemerintah tidak demikian karena sebenarnya pemeriksaan investigatif baru dapat dilakukan apabila ada alasan yang cukup kuat dan akurat sehingga pemeriksaan investigatif dapat dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. sebelum sebuah temuan pemeriksaan akan dilanjutkan untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god diperdalam dengan pemeriksaan investigatif, pemeriksa harus melakukan analisis informasi awal untuk menilai kecukupan alasan dilaksanakannya pemeriksaan investigatif. berdasarkan uraian atas, menurut pemerintah keberadaan kata dapat dalam ketentuan guo menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemeriksaan keuangan adalah keliru dan tidak beralasan karena kata dapat dalam ketentuan guo tidak bisa dimaknai sebagai kewajiban. sehingga tidak bertentangan dengan uud terhadap dalil pemohon yang menganggap ketentuan huruf bpk terkait olehnya bpk ripemerintah dapat memberikan penjelasan: bahwa ketentuan huruf bpk yang memberikan kewenangan kepada bpk untuk dapat memberikan keterangan ahli dalam. proses peradilan mengenai kerugian negara daerah dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan peraturan perundang undangan kepada suatu lembaga dan bukan perorangan. oleh karena itu, dalam pelaksanaan teknisnya, bpk sebagai suatu lembaga perlu menyusun aturan yang bersifat teknis untuk menentukan siapa saja yang dapat mewakili bpk sebagai suatu lembaga dalam pemberian keterangbahwa pernyataan 'dapat dalam ketentuan huruf bpk dimaksudkan sebagai pilihan bagi bpk untuk memberikan keterangannya sebagai bagian dari kewenangannya dalam mengungkapkan hasil dari pemeriksaan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. cc. keterangan ahli ini juga dapat diartikan sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara peradilan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan kurap. sehingga dengan ketentuan guo, bpk tidak dapat serta merta mengajukan ahlinya apabila lembaga peradilan atau aparat penegak hukum tidak memintanya sebagai keterangan dari badan pemeriksa keuangan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa keterangan yang diberikan ahli dari bpk didasarkan pada kompetensi dan pemahaman pengetahuan tentang substansi yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan lhp) disebutkan dalam ketentuan huruf dan bpk bahwaoleh karena itu, lhp bpk bukanlah merupakan penyebab seseorang didakwa oleh aparat penegak hukum karena melakukan perbuatan pidana. lhp bpk dalam perkara tindak pidana korupsi yang didakwa kepada pemohon bukan digunakan untuk memastikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, melainkan digunakan oleh kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan berapa nilai kerugian negara yang terjadi, karena sesuai ketentuan huruf bpk, bpk adalah ahli tentang kerugian negara dalam proses peradilan. berdasarkan uraian atas, ketentuan huruf bpkhingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam dan uud terhadap frasa kata dibantu dalam bpk yangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam melakukan pemeriksaan investigatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa ketentuan uud menyatakan bahwatersebut dimaksudkan sebagai penegasan bahwa bpk mempunyai perwakilan yang diadakan setiap provinsi untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan kewenangan bpk. dari ketentuan tersebut, tidak dapat disimpulkan bahwa perwakilan bpk bukanlah merupakan bpk. hubungan struktural dan fungsional antara bpk dengan perwakilan sebagaimana diamanatkan uud diatur lebih lanjut dalam tahun tentang badan pemeriksa keuangan yaitu bab vii tentang pelaksana bpk. ketentuan bpk menjabarkan bahwa pelaksana bpk tersebutsedangkan hasil pemeriksaan bpk bukan merupakan hasil pekerjaan individual pemeriksa atau salah satu satuan kerja bpk (seperti perwakilan bpk), tetapi merupakan produk lembaga negara bpk, karena pemeriksa dan perwakilan bpkpelaksanaan tugas dan kewenangan oleh para pelaksana bpk tersebut merupakan wujud adanya distribusi kewenangan bpk kepada unsur unsur pelaksana bpk, termasuk salah satunya adalah bpk perwakilan. berdasarkandimaksudkan bahwa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menimbulkan kesewenang wenangan dan ketiadaan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pemohon sebagaimana telah dilindungi dan bahwa ketika mengajukan permohonan ini, pemohon tengah melakukan upaya hukum atas pemidanaan yang pemohon yakini didasarkan atas ketentuan norma undang undang yang tidak jelas tafsir konstitusionalnya. pemohon meyakini bahwa para penegak hukum terutama kejaksaan tinggi sumatera utara dan bpk perwakilan sumatera utara dan begitupun pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sumatera utara telah salah menafsirkan beberapa norma peraturan perundang undangan yang sekarang sedang pemohon ujian kepada mahkamah konstitusi. penafsiran yang keliru tersebut pemohon yakini disebabkan oleh sifat multi tafsir yang dikandung oleh ketiga tersebut atas yang kemudian menyebabkan proses hukum kasus pemohon berjalan dalam praktik peradilan yang sesat dan sewenang wenang, bahwa pemohon telah ditetapkanlalu dididik dan dituntut muka pengadilan oleh kejaksaan tinggi medan dengan alat bukti surat nomor xvmerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangannya tersebut khususnya terhadap pemeriksaan keuangan daerah, bpk dibantu oleh perwakilan bpk yang ada daerah yang merupakan satu kesatuan dengan bpk yang ada pusat. sehingga dengan kata perwakilan dapat juga mengandung arti untuk dan atas nama . oleh karena itu, dalam hal ini segala tindakan yang dilakukan perwakilan bpk secara mutasi mutans merupakan tindakan bpk secara institusional. berdasarkan uraian atas, bpk perwakilan merupakan salah satu pelaksana bpk yang mendapatkan mandat. sebagai penerima mandat, bpk perwakilan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan kepada bpk selaku pemberi mandat. dengan demikian frasa kata "dibantu" dalam bpkhuruf dbertentangan dengan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dan sertajanuari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ketentuanundang undang pemeriksaan"), yangohon dalam permohonannya juga mengajukan pengujian atas huruf dan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan (selanjutnya disebut undang undang bpk"). huruf bpk dapat memberikan:terhadap ketentuan g:, sertapemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa"dapat". frasa kata "dapat", sehingga"dapat"dalam permohonan guo secara langsung. bpk dapat menafsirkanbpk dapat juga menafsirkandapat ditafsirkan sebagaiselanjutnya, pemohon dalam permohonan guo jugaundang undang bpk pada pokoknya sebagai berikut: merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold bahwa huruf tersebutbahwa pemohon dalam permohonan guoundang undang bpk tersebut. oleh bpk sifat multi tafsir tersebut ditafsirkan secara meluas sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam dan peraturan bpk nomor tahun tentang tata cara pemberian keterangan ahlimaupun ahli yang berasal dari eksternal bpk ri. bahwa menurut pemohon dalam permohonan guopenunjukkan ahli internal bpk berdasarkan amanat huruf undang undang menjamin pemeriksaan objektif sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. bahwa adapun persoalan konstitusionalitas yang pemohon dalam permohonan guo terkait frasa kata "dibantu" dalam undang undang bpk yang mendasari kewenangan bpk perwakilan daerah, frasa kata "dibantu" ini memiliki sifat multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa dalam kasus pemohon dalam permohonan guo frasa kata "dibantu" dalam telah ditafsirkan secara keliru oleh bpk perwakilan medan. bpk perwakilan medan memandang memiliki kewenangan untuk menetapkan bukti kerugian negara lhp investigatif secara mandiri) serta mengeluarkan alat bukti yang tidak sah (bukan laporan hasil pemeriksaan investigatif)terhadap permohonan pengujian undang undang pemeriksaan serta huruf dan undang undang bpk, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa kata "dapat" dalam pemeriksaan yang dianggap merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god oleh pemohon telah menimbulkan ketidakpastian, tafsir ganda, dan memberikan ruang kewenangan bagi bpk. bahwa dpr berpandangan penggunaan kata "dapat" sesuai nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan lampiran nomor adalah digunakan. kata "dapat", sebagai salah satu operator norma, dalam dimaknai sebagai sifat fakultatif dari perbuatan hukum yang dilekati dengan kata "dapat" tersebut. artinya, dilakukan atau tidaknya suatu perbuatan hukum yang dilekati dengan kata "dapat" digantungkan kepada pertimbangan seorang atau lembaga yang diberi kewenangan tertentu oleh undang undang. pertimbangan mana tentunya didasarkan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku maupun standar praktek praktek tertentu yang dipedomani. kata "dapat" dalam penggunaannya dibedakan dengan kata "wajib" untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, yang jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, menimbulkan konsekuensi sanksi kepada yang bersangkutan (vide: lampiran nomor tahun bahwa terkait kata "dapat" dalam suatu ketentuan hukum pernah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu xpertimbangannya, mahkamah konstitusi menyatakan bahwa kata "dapat" merupakan pilihan subjektif. kata "dapat" juga bisa dimaknai sebagai sebuah hak dan atau kewenangan. maka, dalam hal ini, kata "dapat" telah digunakan secara tepat. bahwa sebagaimana diatur dalam pemeriksaan, pemeriksaan investigatif yang dimaksud dalam merupakan bagian dari "pemeriksaan dengan tujuan tertentu"merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god investigatif. dalam kaitannya dengan hal ini, kata "dapat" dalam pemeriksaan menunjukkpenjelasan ini sebagaimana termaktub dan ditegaskan dalam penjelasan umum maupun dan penjelasan dari pemeriksaan. maka kata "dapat" dalam pemeriksaan bukan merupakan kata yang multitafsir. bahwa terhadap huruf yang dianggap pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum karena terdapat keberpihakan (conflict interest) dapat dijelaskan bahwa dasar legalitas kewenangan bpk dalam memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara daerah, telah secara jelas tercantum dalam bpk huruf c), yang diatur dalam yang sama dengan kewenangan lain bpk untuk dan untuk. bahwa pemohon mendalilkan kewenangan bpk untuk memberikan keterangan ahli menurut huruf bpk dan diperluas lagi lewat peraturan bpk nomor tahun dimana bpk berwenang menugaskan ahli internal maupun ahli eksternal adalah bertentangan secara langsung dengan asas kepastian hukum yang adil. bahwa terhadap pemahaman penggunaan tenaga ahli dari luar bpk yang bekerja untuk dan atas nama bpk yang ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan yang dapat dibaca dari dan peraturan bpk nomor tahun pada dasarnya tidak dapat dilepaskan pengertiannya dari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemeriksaan dan penjelasannya bahwa yang dimaksud pemeriksa dan atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar bpkoleh karenanya, siapapun baik tenaga ahli dari dalam ataupun dari luar bpk yang ditugaskan oleh bpk untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan, hakikatnya terikat dengan profesionalitas jabatannya dan kode etik profesinya sehingga wajib menyampaikan keterangan yang benar berdasarkan keilmuannya dan bidang pekerjaannya. penyimpangan dari itu semua tentunya menimbulkan konsekuensi sanksi bagi pelakunya. bahwa. dpr berpandangan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. norma huruf undang undang guo rujukannya sudah jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir mengenai kewenangan bpk dalam menghadirkan ahli dalam proses peradilan. guo jelas dan tegas tidak mempersoalkan apakah ahli dimaksud berasal dari internal maupun dari eksternal bpk. jika ahli tersebut dalam prakteknya ada kecenderungan conflict interest dalam memberikan keterangan keahliannya adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma, dan hal tersebut tentunya dalam proses peradilan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa keterangan ahli dimaksud. bahwa terkait dengan ketentuan huruf pemeriksaan yang dipersoalkan pemohon, dipandang perlu melihat risalah rapat pembahasan ruu bpk sebagaimana dalam risalah pembahasan ruu bpk, ketentuan huruf bpk dibahas dalam maker tanggai september yaitu dalam pembahasan dim nomor 77c. dalam pembahasan dim tersebut dinyatakan tetap dan langsung disetujui dalam rapat. bahwa selanjutnya mengenai kata "dibantu" dalam bpk yang dipermasalahkan pemohon karena tidak menjelaskan sejauh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mana kewenangan bpk perwakilan dalam pemeriksaan investigatif dapat jelaskan bahwa terkait dengan kewenangan pemeriksaan investigatif dan tata cara prosedural dalam melakukan pemeriksaan investigatif tentunya telah ada standar operasional tertentu dalam bpk sendiri yang dibuat sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan. standar prosedur pemeriksaan dibuat untuk memastikan prinsip bpk yang bebas dan mandiri tetap terjaga dan terhindar dari intervensi kepentingan pihak tertentu yang ingin menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki bpk. hal ini sebagaimana juga telah dicantumkan dalam bpk,". k. bahwa terkait dengan prinsip bebas dan mandiri bpk dalam melakukan pemeriksaan dihubungkan dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam tersebut atas, terdapat kutipan dari risalah proses pembahasan yang pada intinya sebagai berikut: apa yang dipermasalahkan yang diusulkan pemerintah ini menurut hemat kami adalah bagian yang diatur dalam standar pemeriksaan, bpk dalam undang undang nomor sudah ditetapkan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan pemeriksaan yang ditetapkan oleh bpk. standar itu mengatur siapa yang boleh melakukan pemeriksaan, persyaratan dari auditor, bagaimana pemeriksaan harus dilakukan dan bagaimana pelaporan harus disusun dan disampaikan. kemudian standar itu walaupun dikatakan ditetapkan oleh bpk, bukan standar itu jadi mau maunya bpk, bukan. undang undang itu sendiri dikatakan bahwa standar itu harus disusun melalui proses yang lazim, artinya melalui publik hearing, pengumpulan pendapat dari pakar bahkan dari konsultan luar negeri agar memenuhi international best practice." buku risalah proses pembahasan ruu tentang bpk, halaman )). bahwa dpr dan pemerintah dalam pembentukan bpk telah memperhatikan berbagai aspek, baik dari segi teknik perundang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god undangan maupun secara substansial. hal ini sesuai dengan risalah pembahasan bpk sebagai berikut: "bahwa dalam pembahasan rapat hanja dan tim perumus telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati pada awal awal rapat pansus pembicaraan tentang satu uu, pembicaraan atau diskusi atas dim cukup mendalam bahkan kadang kadang alot namun tetap mencerminkan suasana demokrasi dan toleransi tanpa adanya sikap yang (suara tidak jelas) yang sama diantara dpr, pemerintah yaitu menghasilkan suatu ruu bukan atas dasar keinginan, kepentingan satu pihak saja, akan tetapi memformulasikan dan mempertahankan bpk sebagai suatu lembaga negara yang sesuai dengan uud hanja dan pemerintah telah, hanja dan pemerintah tentu mendapatkan kualitas dan rumusan dalam ruu ini dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek tehnik perundang undangan maupun secara substansial diupayakan tidak ada hak konstitusional yang dirugikan apabila nanti ruu ini akan menjadi uu, yang dapat menjadi permohonan yudisial ini." buku risalah proses pembahasan ruu tentang bpk, halaman bahwa berdasarkan uraian atas, maka dpr berpendapat bahwadan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun i2.5j menimbang bahwa pihak terkait yaitu badan pemeriksa keuangan bpk) telah menyampaumum berdasarkan nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan (selanjutnya disebut tahun bpk adalah lembaga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pastikan tafsir ketiga undang undang yang pemohon ujian dalam permohonan ini. persoalan konstitusionalitas ketiga tersebut atas telah membawa pemohon dalam kursi meja hijau pengadilan yang kelirsesungguhnya pemohon juga meyakini bahwa berlakunya persoalan hukum yang pemohon alami ini juga terjadi akibat terbatasnya kewenangan mahkamah konstitusi dalam membela dan melindungi hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. dalam hal perlindungan hak asasi manusia, mahkamah hanya bisa menggunakan kewenangan pengujian undang undang saja (judicial review). sehingga pelanggaran hak dasar (hak konstitusional) warga negara tidak semua nya bisa diselamatkan oleh mahkamah lantaran mahkamah hanya bisa menyelamatkan hak asasi yang dilanggar oleh produk hukum yang berbentuk norma undang undang saja. bahwa lain halnya jika mahkamah konstitusi memiliki kewenangan kewenangan strategis lainnya mahkamah konstitusi negara lain, misalnya seperti kewenangan gugatan perseorangan (constitutional complaint) dan kewenangan pertanyaan konstitusional (constitutional question). jika saja mahkamah memiliki kewenangan constitutional complaint maka pemohon pasti telah mengajukannya karena apa yang pemohon alami adalah hak dasar personal pemohon telah dilanggar secara langsung oleh suatu produk putusan pengadilan yang didasarkan pada undang undang yang bermasalah. begitupun jika mahkamah memiliki kewenangan constitutional merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. bpk mempunyai (sembilan) orang anggota, yang secara kolektif disebut board atau badan. tugas dan wewenang masing masing anggota telah diatur dalam peraturan bpkdalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, bpk diberikan wewenang yang diatur dalam s.d.tahun dan s.d. tahun antara lain merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara daerah. dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, board badan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tahun hubungan antara board badan dengan pelaksana bpk diatur dalam keputusan bpk yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja pelaksana bpk, yang ditetapkan setelah berkonsultasi dengan pemerintah (selanjutnya disebut sook). keputusan dimaksud terakhir dituangkan dalam keputusan bpk nomor x111. melalui sook tersebut, tugas dan wewenang board badan dilaksanakan oleh pelaksana bpk, termasuk perwakilan. hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh perwakilan inilah yang dipermasalahkan oleh pemohon, dalam hal ini hasil pemeriksaan keuangan yang diterbitkan oleh bpk perwakilan sumatera utara, sebagai berikut:lubuk pakam, nomor xviii.mdn tanggal septembernomor xviii.mdn tanggal agustus dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god laporan hasil pemeriksaan bpk atas laporan keuangan pemerintah kabupaten deli serdang tahun nomor a s xviii.mdn tanggal mei keterangan badan pemeriksa keuangan atas pokok permohonan pemohon terhadap permohonan tahun dan tahun terhadap uud yang dimohonkan oleh pemohon, bpk bermaksud memberikan keterangan sebagai berikut: frasa kata dapat dalam tahun tidak menimbulkan multi tafsir karena merupakan kewenangan bpk berdasarkan 23e uud pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa frasa dapat dalam tahun tidak memiliki tafsir yang pasti (multi tafsir) sehingga bertentangan dengan dan uud dengan alasan bahwa:sehingga frasa kata dapatfrasa kata dapat dalam tersebut bisa ditafsirkan sebagai suatu kebolehan bagi bpk untuk mengungkap kerugian negara melalui jenis pemeriksaan lain selain pemeriksaan investigatif. pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa pemohon didakwa dan dituntut dimuka pengadilan berdasarkan bukti surat nomor skeluarkan oleh bpk perwakilan provinsi sumatera utara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. bahwa kewenangan konstitusional bpk tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dengan tahun dan tahun sesuai ketentuan tahun dan tahun pemeriksaan bpk terdiri daribahwa sesuai ketentuan angka tahun dan angka tahun dalam melakukan pemeriksaan para pemeriksa bpk melakukan, berdasarkan standar pemeriksaan, dan keandalan informasi terhadap bagaimana cara pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. penilaian didasarkan atas kriteria kriteria terukur dan sah, antara lain peraturan perundang undangan, kontrak, maupun best practice internasional. bahwa berdasarkan standar pemeriksaan,deka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godrosedur tambahan dimaksud berupa penambahan langkah langkah pemeriksaan dalam pemeriksaan yang sedang dilakukdan psp standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. berdasarkan standar tersebut maka apabila menbahwa proses dan standar sebagaimana tersebut atas diterapkan untuk semua jenis pemeriksaan, sehingga dalam semua jenis pemeriksaan bpk dapat mengungkapkan adanya kerugian negara sebagai resultan antara pengelolaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang mengakibatkan adanya pengeluaran yang menurut peraturan seharusnya tidak dikeluarkan atau mengakibatkan tidak diterimanya suatu penerimaan yang menurut peraturan seharusnya diterima oleh negara. pemeriksaan bpk atas laporan keuangan, sebagaimana telah disampaikan kepada semua stakeholders bpk, memuat opini, kelemahan spi, dan kepatuhan perundang undangan. temuan tentang kerugian negara dimuat dalam bagian kepatuhan perundang undangan. pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh bpk dilaksanakan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menerapkan kriteria dalam menetapkan opini yang didasarkan padmenerapkan asas versi, yakni pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan, sehingga asas versi bukanlah asas yang diterapkan dalam pemeriksaan investigatif, baik yang menyangkut keberadaan atau keterpaduan (existence occurrence), kelengkapan (completeness), hak dan kewajiban (right and obligation), penilaian (valuation) atau alokasi, maupun penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure). bahwa dengan demikian pemeriksaan keuangan dilakukan secara profesional, cermat, dengan standar dan prosedur tertentu, sehingga bukan merupakan pemeriksaan secara sambil lalumenggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (risk based audit approach riaa) agar dapat fokus menerapkan prosedur pemeriksaan yang lebih lengkap terhadap suatu area atau akun yang berisiko tinggi. bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan keuangan, bpk dapat mengungkapkan temuan kerugian negara. hal ini sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan sejalan dengan standar pemeriksaan akuntan publik span) dalam pernyataan standar audit psa) yakni seorang akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pada suatu entitas yang memperoleh bantuan keuangan dari apbn atau apbd pun, apabila merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menemukan kerugian negara, wajib mengungkapkan kerugian negara tersebut dalam laporan auditor independen lai). standar pemeriksaan keuangan negara tersebut juga sejalan dengan standar internasional, yakni international standard auditing isa bahwa auditor harus punya keyakinan yang memadai (reasonable assurance) yang bebas dari salah saji baik disebabkan oleh fraud maupun error. selengkapnya sebagai berikut: the basis for the auditor's opinion, require the auditor obtain reasonable assurance about whether the financial statements whole are free from material misstatement, whether due fraud error. reasonable assurance high level assurance. obtained when the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence reduce audit risk (that is, the risk that the auditor expresses inappropriate opinion when the financial statements are material misstated) acceptable low level. however, reasonable assurance not absolute level assurance, because there are inherent limitations audit which result most the audit evidence which the auditor draws conclusions and bases the auditor's opinion being persuasif rather than conclusion. ref: para. a28 a52) bahwa frasa kata dapat dalam tahun haruslah dibaca dalam konteks kewenangan yang sifatnya diskresioner. hal tersebut sesuai dengan model perumusan kewenangan dalam suatu sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dalam lampiran bab iii paragraf sebagai berikut:gunakan kata dapat. bahwa makna frasa kata dapat dalam ketentuan tahun yakniupakan kearifan profesional (professional judgement) dan bukan merupakan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kewajiban. kearifan profesional tersebut tidaklah lantas diartikan sebagai semau maunya secara sewenang wenang karena bpk memiliki pertimbangan sebagaimana diatur, dimana sebelum memutuskan untuk melakukan pemeriksaan investigatif, bpk terlebih dahulu mengevaluasi informasi awal dengan mempertimbangkan ada tidaknya indikasi awal penyimpangan, yaitu penyimpangan yang mengandung indikasi unsur pidana yang terkait dengan hal yang diperiksa. bpk memandang perlu untuk memberikan penjelasan tentang laporan hasil pemeriksaan lhp) bpk yang dipermasalahkan oleh pemohon, sebagai berikut: lhp bpk tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah skpd) kabupaten deli serdang tahun anggaran dan masing masing dengan opini disclaimer. temuan pemeriksaan antara lain mengungkapkan bahwa terdapat pelaksanaan pekerjaan lingkungan dinas pekerjaan umum dinas pu) deli serdang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara. pada tanggal april kejaksaan tinggi sumatera utara melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada dinas kabupaten deli serdang. selanjutnya pada tanggal mei kejaksaan tinggi meminta lhp atas skpd kabupaten deli serdang s.d. yang selanjutnya diberikan oleh bpk pada tanggal mei tidak ditemukannya unsur tindak pidana korupsi oleh bpk pada saat melaksanakan pemeriksaan atas skpd kabupaten deli serdang s.d. tidak serta merta dapat diartikan bahwa tidak terdapat tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan tersebut sehingga bpk berpendapat kejaksaan tetap berwenang melakukan penyelidikan maupun penyidikan tentang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kasus tindak pidana korupsi dalam rangka melaksanakan tugasnya, case memiliki objek yang sama dengan objek pemeriksaan bpk. bahwa proses hukum dakwaan tindak pidana korupsi terhadap pemohon sama sekali tidak terkait dengan ketentuan tahun karena proses hukum tersebut berawal dari hasil penyelidikan kejaksaan yang dilaksanakan berdasarkan kurap kitab undang undang hukum acara pidana), dan bukan bersumber dari laporan bpk. sesuai kurap, proses hukum terhadap seseorang dilaksanakan berdasarkan mekanisme tertentu, sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan muka hakim, putusan, hingga pelaksanaan putusan. mekanisme tersebut tidak menghilangkanfrasa kata dapat dalam ketentuan tahun tidak bertentangan dengan dan uud karena: bpk dapat mengungkap tentang kerugian negara dalam semua jenis pemeriksaan, sesuai standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku bpk, dan sejalan dengan standar pemeriksaan akuntan publik yang berlaku bagi akuntan publik serta isa tahun tidak menimbulkan multi tafsir, sebaliknya memberikan kepastian hukum bagi bpk dalam melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusional guna melakukan pemeriksaan investigatif bilamana diperlukan berdasarkan professional judgement pemeriksa, yang dilindungi oleh undang undang. tidak ada hubungan kausalitas antaramerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan dakwaan tindak pidana korupsi kepada pemohon, dimana awal proses hukum tersebut merupakan hasil penyelidikan kejaksaan dan bukan berawal dari laporan bpk. hak konstitusional pemohon gunilang dengan adanya lhp bpk karena proses peradilan terhadap pemohon dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan kurap. pemberian keterangan ahli bpk dalam huruf tahun tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam dan 28d uud pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebagaimana ditentukan dalam huruf tahun telah diperluas dalam peraturan bpk nomor tahun tentang tata cara pemberian keterangan ahli, yakni bpk bisa memberikan keterangan ahli dengan menunjuk ahli yang berasal baik dari internal bpk maupun dari eksternal bpk ri. pemohon menyatakan bahwa penugasan ahli internal dari bpk akan menimbulkan keberpihakan (conflict interest) pada diri ahli tersebut karena menjelaskan hasil temuan indikasi kerugian negara yang adalah produk hasil pekerjaannya sendiri. selain itu ketentuan huruf tahun juga meniadakan jaminan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (due process law) karena negara menjadi begitu mudah mendakwa dan menuntut seseorang dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana berdasarkan laporan hasil pemeriksaan bpk yang berfungsi sebagai alat bukti surat dan menghadirkan ahli, yang adalah pemeriksa yang membuat laporan hasil pemeriksaan tersebut, untuk memberikan keterangan ahli. bpk berpendapat bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan merupakan penafsiran sepihak yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan objektifketentuan huruf tahun merupakan kewenangan yang diberikan peraturan perundang undangan kepada bpk sebagai suatu lembaga dan bukan perorangan untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan mengenai kerugian negara daerah. dengan demikian maka bpk sebagai suatu lembaga perlu menyusun aturan teknis yang mengatur antara lain tentang persetujuan, penunjukan dan penugasketentuan peraturan bpk nomor tahun mengatur bahwa ahli yang dapat ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli adalah anggota bpk, pejabat pelaksana bpk, pemeriksa atau tenaga ahli yang bekerja untuk dan atas nama bpk. ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang dapat ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli. kriteria ahli bpk sebagaimana diatur dalam peraturan bpk nomor tahun sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan angka kurap yang menyatakan bahwa, sebagai berikut: kata 'tentang hal yang diperlukan dalam ketentuan angka kurap menegaskan bahwa keterangan ahli diberikan apabila diminta oleh aparat penegak hukum, bukan atas inisiatif ahli atau lembaga yang dimintakan keterangan ahlinya. dalam hal ini, pemberian keterangan ahli oleh bpk adalah berdasarkan adanya permintaan dari aparat penegak hukum. selain itu, pemberian keterangan ahli oleh bpk baru dapat dilaksanakan apabila bpk menyetujui pemberian keterangan ahli dimaksud setelah diberikan pertimbangan mengenai posisi kasus dan terpenuhinya unsur unsur kerugian negara daerah sebagaimana diatur dalam peraturan bpk nomor tahun keahlian khusus bpk adalah dalam bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god question, sudah barang tentu hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dimana pemohon diproses akan memiliki kesempatan untuk bertanya kepada mahkamah perihal konstitusional tidaknya yang akan dijadikan dasar dalam memutus, sehingga kerugian konstitusional pemohon bisa dicegah lebih awal. bahwa lantaran mahkamah hanya bisa menyelamatkan hak dasar warga negara lewat kewenangan pengujian undang undang, maka kepada jalur pengujian undang undang inilah pemohon berupaya menyelamatkan hak hak dasar pemohon yang dilindungi konstitusi. dalam pengujian ini pemohon mengajukan nordan dan serta uud yang secara causal terbang mendatangkan kerugian konstitusional secara langsung bagi pemohon sehingga jika semua pengujian atas dikabulkan oleh mahkamah, maka dapatlah dipastikan dalam penalaran yang wajar segala kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon akan hilang, bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf mk, pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang hak hak konstitusionalnya dilindungi konstitusi, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. ill. pokok permohonan adapun yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan guo pemohon susun dan ajukan dalam urutan sebagai berikut: norma nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap dan uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god keterangan ahli yang diberikan oleh bpk adalah mengenai pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan mengenai hal hal yang diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan bpk terkait kerugian negara daerah yang akan dimintakan keterangan ahlinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan bpk nomor tahun keterangan yang didasarkan pada keahlian khusus bpk adalah keterangan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan bpk yang disusun secara objektif, independen dan profesional berdasarkan hasil analisis atas data, dokumen dan informasi, sehingga keterangan yang diberikan tersebut dapat dipertanggung jawabkan objektivitas dan keahlian keprofesionalannya. keterangan ahli yang diberikan oleh pemeriksa bpk diberikan setelah pemeriksa melakukan pemeriksaan, tidak semata mata didasarkan pada pendapat berdasarkan pengetahuannya, seperti juga diatur dalam: ketentuan kurap yang mengatur tentang ahli yang memberikan keterangan tentang surat palsu, maka keterangan dapat dibuat ahli setelah membandingkan dokumen yang disampaikan dalam peradilan. ketentuan kurap yang mengatur tentang keterangan ahli terhadapmaka ahli yang dimintakan keterangannya dapat memberikan keterangan setelah melakukan bedah dan menerbitkan visum repertum. hal yang telah diuraikan pada huruf atas adalah sesuai dengan doktrin yang mengenal (tiga) macam ahli dalam proses peradilan, yaitu: deskundige (ahli) yaitu ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang dinyatakan kepadanya tanpa melakukan pemeriksaan, seperti ahli ekonomi, perbankan, dil, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god genuine deskundige (saksi ahli) yaitu ahli yang menyaksikan barang bukti atau "saksi diam" melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya berdasarkan hasil pemeriksaan, seperti ahli balistik, dokter forensik, dan lain lain. zaakkundige yaitu ahli yang menerangkan suatu persoalan atau masalah yang sebenarnya hakim dapat mempelajarinya sendiri, tetapi bukan merupakan keahlian hakim, seperti orang bank yang ditanya tentang proses pemberian kredit, orang bea cukai yang ditanyai mengenai proses pengeluaran barang dari pelabuhan, dan lain lain. berdasarkan doktrin tersebut, ahli bpk dapat dikategorikan pada genuine deskundige yaitu ahli yang keterangannya didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukannya. bahwa lhp bpk bukanlah merupakan penyebab seseorang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan merugikan negara oleh aparat penegak hukum. dalam proses peradilan dimana pemohon menjadi terdakwa, proses hukum didasarkan pada bukti bukti hasil pengembangan aparat penegak hukum dan tidak semata mata didasarkan pada lhp bpk. penggunaan lhp bpk oleh kejaksaan dan pengadilan serta keterangan ahli yang diberikan oleh bpk dalam perkara tindak pidana korupsi yang didakwa kepada pemohon tidak digunakan untuk memastikan nilai kerugian negara karena nilai kerugian negara dalam tuntutan jaksa serta dalam putusan pengadilan berbeda dengan potensi kerugian negara yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan bpk. kewenangan kejaksaan melakukan penghitungan kerugian negara dimungkinkan karena kejaksaan, sebagaimana komisi pemberantasan korupsi yang merupakan penegak hukum, berwenang melakukan penghitungan kerugian negara. wewenang tersebut dikuatkan dengan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu xpertimbangan hukumnya menyatakan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god" dalam perkara ini digunakan atau tidaknya lhp bpk dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara. oleh karena itusehingga, pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya huruf tahun telah menjadikan dengan mudahnya mendakwa dan menuntut seseorang muka pengadilan, yaitu cukup dengan menghadirkan alat bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan bpk dan menghadirkan pemeriksa bpk yang memberikan keterangan ahli sudah dapat meyakinkan hakim untuk memutus terdakwa bersalah adalah tidak benar. dengan demikian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara hurufdengan dakwaan dan tuntutan muka pengadilan atas tindak pidana korupsi kepada pemohon. bahwa kewenangan bpk memberikan keterangan ahli sebagaimana ditentukan dalam ketentuan huruf tahun justru memberikan kepastian hukum terkait dengan independensi ahli dan kompetensi ahli. ketentuan huruf sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan bpk nomor tahun memberikan kepastian hukum merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god terkait independensi ahli yang memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaannya, karena pemeriksa bpk melaksanakan tugas secara independen, objektif dan profesional, terbebas dari konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam standar pemeriksaan keuangan negara span), sesuai ketentuan angka yang menyatakan bahwaindependensi pemeriksa antara lain diatur dalam paragraf peraturan bpk nomor tahun tentang span telah mengatur dalam bagian pendahuluan standar pemeriksaan sebagai berikut: pemeriksa harus objjselain itu, paragraf dan paragraf pernyataan standar pemeriksaan standar umum menyatakan bahwa:'maka pemeriksa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god.engan demikian seorang ahli yang ditugaskan bpk akan memberikan keterangan secara independen karena keterangannya didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilaksanakan secara independen yang bebas dari benturan kepentingan (conflict interest), independen dalam sikap mental (independent fact) dan independen dalam perilaku (independent appearance). kepastian hukum tentang kompetensi ahli. keterangan yang diberikan ahli yang ditugaskan oleh bpk didasarkan pada kompetensi dan pemahaman pengetahuan tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta substansi yang dimuat dalam lhp, ketentuan dan huruf bpk,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun goddengan demikian, maka ketentuan huruf tahun yang memberikan kewenangan kepada bpk untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara daerah tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam dan uud sebaliknya, ketentuan huruf tahunfrasa kata "dibantu" dan perwakilan dalam nomor tahun tidak bertentangan dengan 23e dan 23g dan dan 28d uud pemohon mendalilkan bahwa frasa kata "dibantu" dan perwakilan dalam tahun bersifat multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada pembatasan sejauh mana peran bantuan yang dapat dilakukan perwakilan bpk sehingga perwakilan bpk dapat menafsirkan bahwa mereka memiliki kewenangan yang sama layaknya dengan dengan bpk ri, termasuk melakukan pemeriksaan investigatif yang laporan hasil pemeriksaannya dijadikan dasar bagi kejaksaan untuk mendakwa dan menuntut seseorang muka pengadilan. oleh karena itu, pemohon mendalilkan bahwa bahwa frasa kata "dibantu" dan perwakilan dalam tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bertentangan dengan dan dan dan uud kecuali dimaknai bpk perwakilan berwenang melaksanakan pemeriksaan investigatif secara mandiri jika dilakukan atas perintah dari bpk dan hasilnya dilaporkan kepada bpksesuai ketentuan tahun dalam rangka mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dibantu oleh para pelaksana bpk, termasuk bpk perwakilan, untuk menyelenggarakan tugas bpk sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, bpk menetapkan keputusan bpk nomor k i vii. tentang organisasi dan tata kerja pelaksana bpk. bahwa berdasarkan hukum administrasi negara, keputusan bpk nomor k i viii. merupakan housekeeping regulation bpk sebagai implementasi dari frasa kata 'dibantu' dalam tahun yang antara lain,serta bumi dan lembaga terkait lingkungan entitas tersebut. dalam keputusan bpk nomor k i viii. diatur pula mengenai hubungan antara board badan dengan bpk perwakilan, yaitu berupa kewajiban untuk menyampaikan laporan dari pelaksana bpk, termasuk bpk perwakilan, sebagai pihak yang menerima penugasan dari board badan. khusus untuk pemeriksaan investigatif, bpk mengatur lebih lanjut mekanisme pelaksanaan pemeriksaan investigatif tersebut dalamini mengatur merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa setiap pelaksanaan pemeriksaan investigatif, termasuk yang dilaksanakan oleh bpk perwakilan harus dilakukan berdasarkan adanya persetujuan bpk. selama ini, bpk perwakilan dalam melakukan pemeriksaan investigatif sudah sesuai dengan mekanisme dalam keputusan bpk nomor k i xi il. tersebut, sehingga tidak ada pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh bpk perwakilan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bpk. dengan demikian tidak benar pernyataan pemohon bahwa bpk perwakilan dapat mengambil tindakan diluar kewenangannya yakni melakukan pemeriksaan investigatif secara mandiri tanpa didahului perintah langsung dari bpk. dalam kasus ini. dengan demikian frasa kata "dibantu" dan perwakilan dalam tahun tidak bertentangan dengan uud karena: bpk perwakilan merupakan salah satu pelaksana bpk yang mendapatkan penugasan berdasarkan pada keputusan bpk tentang struktur organisasi dan tata kerja pelaksana bpk juncto tahun bpk perwakilan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada board badan selaku pemberi penugasan. pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh bpk perwakilan, sama sekali tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan proses hukum dakwaan tindak pidana korupsi terhadap pemohon, sehingga tidak adlanggar. berdasarkan seluruh uraian atas, maka pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa hak konstitusional pemohon untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god uud serta pernyataan bahwa hak konstitusional pemohon tersebut nyata nyata secara aktual dan spesifik telah dirugikan dengan berlakunya norma tahun huruf dan tahun merupakan pernyataan tidak berdasar dan mencederai profesionalisme bpk sebagai suatu lembagaselain pemeriksaan investigatif, tidak dapat dipandang lebih rendah kualitasnya atau lebih sumur darihasil pemeriksaan bukan merupakan hasil pekerjaan individual pemeriksa atau salah satu satuan kerja bpk (seperti bpk perwakilan), tetapi merupakan produk lembaga negara bpk, karena pemeriksa dan bpk perwakilanbahwa penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada instansi yang berwenang maupun pemberian keterangan ahli dalam proses peradilan merupakan pelaksanaan ketentuan hukum dalam kurap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan kurap. selanjutnya perkenalkan bpk menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi bahwa apabila permohonan pengujian undang undang ini dikabulkan, akan muncul beberapa konsekuensi yang merugikan bpk sebagai berikut: apabila permohonan pemohon atas tahun sepanjang frasa kata dapat dikabulkan oleh mahkamah, hal tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi dengan adanya pengulangan pemeriksaan oleh bpk sekaligus membebani keuangan negara yang seharusnya tidak perlu, karena hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, atau merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemeriksaan dengan tujuan tertentu selain pemeriksaan investigatif, telah secara nyata mengungkap kerugian negara yang didukung dengan dokumen yang memadai, maka bpk tidak perlu memperdalam temuan tersebut melalui pemeriksaan investigatif, melainkan akan merekomendasikan untuk dilakukan pemulihan atas kerugian negara yang terjadi, apabila permohonan pemohon atas huruf tahun dikabulkan oleh mahkamah, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan karena ahli yang akan diminta untuk memberikan keterangan ahli bukan pihak atau ahli yang memiliki keahlian khusus bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mampu menjelaskan menerangkan mengenai substansi kerugian negara daerah yang dimuat dalam lhp bpk sebagai hasil analisis yang telah dilakukannya secara objektif, profesional, dan independen atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diperiksanya, apabila permohonan pemohon atas tahun dikabulkan oleh mahkamah sehingga , hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip pelimpahan wewenang yang dikenal dalam hukum administrasi negara dimana secara organisasi, board badan sebagai pimpinan bpk berwenang memberikan penugasan kepada para pelaksana bpk, termasuk bpk perwakilan, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh board badan (housekeeping regulation): saat ini banyak kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani aparat penegak hukum yang dikembangkan bukan dari lhp investigatif bpk, melainkan dari lhp keuangan atau lhp kinerja bpk. apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka putusan mahkamah akan dijadikan sebagai rujukan utama bagi para pihak terkait yang sedang menghadapi proses hukum untuk mementaskan proses hukum tersebut. termasuk pula putusan hakim atas kasus kasus tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht), yang salah satu pembuktiannya didasarkan pada keterangan ahli berdasarkan lhp bpk yang disusun bukan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif. apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka putusan mahkamah berpotensi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god norma huruf tahun tentang badan pemeriksa keuangan terhadap dan uud norma tahun tentang badan pemeriksa keuangan terhadap dan dan dan uud secara lengkap uraian pengujian dan batu uji dalam permohonan ini adalahuud negara indonesia adalah negara hukum, uud badan pemeriksa keuangan berkedudukan ibu kota negara, dan memiliki perwakilan setiap provinsi: ketentuan lebih lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dengan undang undang: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menimbulkan masalah hukum karena dapat dijadikan sebagai dasar oleh para pihak terkait untuk mempertanyakan keabsahan atas eksekusi atas putusan hakim tersebutnomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan huruf danpengujian tahun dan nomor tahunyatakan tahun sepanjang kata "dapat" tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan huruf tahun tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan tahun sepanjang kata "dibantu" dan "perwakilan" tidak bertentangan dengan dan dan dan uud menyatakan tidak ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya tahun dan nomorihak terkait telah mengajukan (dua) ahli yaitu phillips hadron dan theodore tuanakotta yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal novemberphilippe hadron kata dapat yang terdapat dalam undang undang nomor tahun mengandung makna wewenang diskresi. penggunaan wewenang diskresi tunduk kepada asas asas pemerintahan yang baik terutama larangan sewenang wenang dan larangan penyalahgunaan wewenang. olehkarena itu penggunaan kata dapat dalan ketentuan guo tidak dapat diartikan wewenang sesuka hati. bahkan dalam butir lampiran undang undang nomor tahun menegaskan untuk menyatakan sifat diskresioner gunakan kata dapat . keterangan ahli dalam konteks butir undang undang nomor tahun adalah keterangan yang diberikan atas dasar pengetahuan atau keahlian tertentu, yaitu terkait dengan kewenangan bpk. konsep dibantu dalam undang undang guo haruslah dibaca secara kontekstual, sehingga perwakilan adalah salah satu untuk yang membantu bpk. dengan pemahaman kontekstual ini, maka makna dari frasa dibantu oleh perwakilan adalah konteks dekonsentrasi. dekonsentrasi berkaitan dengan bentuk organisasi pemerintahan yang sifatnya regional atau lokal. sehingga perwakilan bpk adalah pelaksana tugas bpk luar ibukota negara. theodore tuanakotta keterangan ahli (pelanjut disingkat keterangan ) ini diawali dengan penjelasan tentang best practices antara supreme audit institutions is) sedunia. als adalah lembaga lembaga semacam badan pemeriksa keuangan r.i. bagian ini ingin menegaskan bahwa praktik bpk selaras dengan praktik praktik terbaik als sedunia. termasuk dalamnya, peer review atau telaahan oleh sai lain terhadap bpk. peer review merupakan petunjuk penting bahwa bpk menerapkan best practices. peer review adalah telaahan yang dilakukan sai sejawat dari negara lain. bpk telaah algemeen rekenkamer (singkatan resmi ark ) dari negeri belanda pada tahun dan oleh najwyzsza iba kontrol (singkatan resmi nk ) dari polandia dalam tahun ini. kedua telaahan ini menunjukkan konsistensi kebijakan dan praktik bpk dengan best practices yang digariskan intai. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bagian kedua dari keterangan ini menjelaskan tiga jenis pemeriksaan bpk, yang bertujuan: menjelaskan kekhasan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. kekhasan ini seringkali menimbulkan pertanyaan bagi mereka yang tidak memahami pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. menjelaskan kekhasan kondisi indonesia mana bpk beroperasi. bpk tidak selalu menangani pemeriksaan yang dilakukan sai negara lain. menghilangkan kekeliruan pemahaman mengenai pemeriksaan bpk. pemeriksaan investigatif merupakan salah satu butir dari permohonan uji materi. karena itu keterangan ini akan membahas kekhasan jenis pemeriksaan investigatif. keterangan ini akan menggunakan istilah yang lazim dikenal dalam auditing, yakni akuntansi forensik, audit investigatif atau akuntansi forensik dan audit investigatif (disingkat afi) sebagai sinonim dari pemeriksaan investigatif. kekhasan afi menuntut kecermatan bpk dalam memutuskan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan jenis pemeriksaan ini. ini seharusnya merupakan kewenangan bpk. dan seperti itulah undang undang (yang dimohonkan uji materinya) mengatur kewenangan bpk. best practices intai international organization supreme audit institutions) adalah organisasi yang beranggotakan supreme audit institutions. ini adalah organisasi tingkat dunia yang didirikan havana, cuba, pada tahun bpk adalah salah satu antara anggota intai. sidang umum pbb mengangkat badan pemeriksa pbb united nations board auditors) antara wakil wakil anggota intai. badan pemeriksa pbb ini terdiri atas tiga anggota intai yang diangkat untuk jangka waktu enam tahun. intai menerbitkan berbagai publikasi mengenai pemeriksaan sektor keuangan negara audit the public sector), antaranya essai international standards the supreme audit institutions). untuk memudahkan referensi, oleh intai publikasi serie essai ini diberi nomor. jenis pemeriksaan versi essai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god intai memeringkat essai dalam empat peringkat. peringkat merupakan petunjuk teknis bidang pemeriksaan audit guidelines). berikut ini petunjuk teknis bidang pemeriksaan yang sudah diterbitkan intai: namun |gobinnpetdhetsani pace aja nda dar) sembilan dari sepuluh wilayah pemeriksaan intai tersebut atas, dikerjakan dan atau dibuat petunjuk teknisnya oleh bpk. yang peer reviews) bukanlah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, melainkan telaahan yang dilakukan sai atas sai yang lain. lampiran menyajikan beberapa kutipan dari laporan peer review yang dilaksanakan ark bpk pada tahun kami ingin menggarisbawahi kesimpulan dari peer review ini: are pleased that the netherlands courts audit reached the overall very positive conclusion bpk's quality control and assurance. dengan kerjasama regional seperti asean, bpk berpotensi melaksanakan penugasan ini pada rekan sai yang lain. yang menarik ialah tiga jenis pemeriksaan yang menduduki tempat teratas, yakni pemeriksaan keuangan (financial audit), pemeriksaan kinerja (performance audit), dan pemeriksaan terhadap kepatuhan (compliance audit). ketiga pemeriksaan inilah yang umumnya dilakukan als, termasuk bpk. lain pihak, ada audit yang sangat bergantung pada situasi lokal atau nasional. contoh pemeriksaan atas bantuan yang berkaitan dengan bencana alam audit disaster related aid). pemeriksaan semacam ini dilakukan pada waktu aceh dan nias mengalami tsunami desember merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id sebaliknya, unca united nations convention against corruption) tidak menerapkan konsep kerugian keuangan negara . karenanya, intai tidak memberikan petunjuk teknis untuk hal ini. indonesia, kerugian keuangan negara dalam kasus pidana korupsi tercakup dalam undang undang tipikor. pemeriksaan investigatif merupakan jenis pemeriksaan yang sangat penting dalam keuangan negara indonesia. samping unsur kerugian keuangan negara , prevalensi yang tinggi dan masif dalam praktik korupsi indonesia menyebabkan pentingnya pemeriksaan investigatif.| ketika membandingkan referensi intai dan ketentuan perundangan mengenai pemeriksaan sektor keuangan negara indonesia, kita perlu memahami bagaimana bpk mengelompokkan berbagai jenis pemeriksaan. sesuai dengan kebutuhan kita ketika merumuskan ketentuan perundang undangan, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja menduduki tempat teratas. semua pemeriksaan lainnya dikelompokkan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu pitt). jenis pemeriksaan bpk istilah pemeriksaan yang digunakan badan pemeriksa keuangan, lingkungan akuntan publik dan dunia akademi dikenal sebagai audit . berikut ini beberapa kutipbpk terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu: pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godpemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerjalaporan hasil pemeriksaan: atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.halaman halaman berikut disajikan beberapa tabel yang memberikan gambaran singkat mengenai pemeriksaan oleh bpk, khususnya pemeriksaan keuangan dan pitt. tabel tabel ini dikutip dari ikhtisar hasil pemeriksaan bpk untuk semester tahun buku (disingkat ihp): tabel pertama tabel dalam ihp) menunjukkan objek pemeriksaan bpk tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai badan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tabel tabel objek pemeriksaan bpk pada semester tahun pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi kabupaten kota bumn bumn bumi blue badan lainnya jumlah termasuk lobi, lulus, dan skk migas tabel kedua tabel dalam ihp) menunjukkan berbagai temuan pemeriksaan, baik yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan dalam angka rupiah. tabel ini menunjukkan bahwa kerugian negara dapat merupakan temuan dari semua jenis pemeriksaan, dan bukan semata mata monopoli pemeriksaan investigatif. tabel tabel temuan pemeriksaan bpk pada semester tahun (nilai dalam juta rupiah) kelemahan sistem pengendalian intern spi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian potensi kerugian kekurangan penerimaan sub total berdampak finansial) kelemahan administrasi ketidakhematan ketidakefisienan ketidakefektifan sub total total ketidakpatuhan sub total total spi dan ketidakpatutiga tabel dalam ihp) menunjukkan perkembangan jenis opini yang diberikan bpk atas kkl laporan keuangan kementerian dan lembaga) dari tahun sampai dengan perhatikan, tidak ada kkl yang mendapat opini tidak wajar). tabel tabel perkembangan opini kkl tahun s.d. tahun 10x tabel tabel dalam ihp) menunjukkan perkembangan jenis opini yang diberikan bpk atas skpd laporan keuangan pemerintah daerah) dari tahun sampai dengan berbeda dengan tabel sebelumnya, dari tabel terlihat ada skpd yang mendapat opini iw. tabel tabel perkembangan opini skpd tahun s.d, tahun ask imc ini bak 10k koi ini ama 67k imc ask ask cik 58k lol "an inn ann danny shinee ane ae snn snn ooc noa 30k bio ata tabel kelima tabel dalam ihp) menunjukkan cakupan pitt yang disajikan dalam objek pemeriksaan, jumlah anggaran dan realisasinya, dan kedalaman pitt yang dinyatakan sebagai antara cakupan pemeriksaan dan realisasi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tabel tabel cakupan pitt semester tahun pusat 98k provinsi kabupaten kota bumn bumn badan lainnya bumi blue total kekeliruan dalam memahami pemeriksaan bpk ada tiga kekeliruan yang sering dibuat dalam memahami pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigatif yang dilaksanakan bpk. kekeliruan itu ialah: seolah olah ketiga jenis pemeriksaan berbeda kualitas, yang satu lebih berkualitas dari yang lainnya. seolah olah pemeriksaan keuangan yang paling rendah mutunya. kemudian pemeriksaan kinerja, yang dianggap bermutu lebih tinggi dari pemeriksaan keuangan. dan seolah olah pemeriksaan investigatif yang paling tinggi mutunya. jenis pemeriksaan yang berbeda mencerminkan tujuan yang berbeda. tujuan ini sudah dijelaskan atas. jenis pemeriksaan yang berbeda tidak mencerminkan kualitas yang berbeda. kualitas ditentukan oleh audit @quality assurance. dan dalam hal ini bpk mendapat pujian dalam peer review baik yang dilakukan ark belanda maupun polandia. karena kemiripan istilah, ada persepsi bahwa pemeriksaan investigatif (seolah olah) sama dengan investigasi yang dipahami aparat penegak hukum. pemeriksaan investigatif adalah pemeriksaan atau audit, seperti dijelaskan atas. ranah pemeriksaan investigatif adalah ranah akuntansi, bukan ranah hukum. serupa dengan kedokteran forensik (yang merupakan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ranah ilmu kedokteran), akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang mendukung penyelesaian masalah hukum. kekeliruan lain ialah, seolah olah hanya pemeriksaan investigatif yang dapat mengungkap adanya kerugian negara. yang benar ialah, semua pemeriksaan bpk dapat mengungkap adanya kerugian negara. ini ditunjukkan dalam tabel atas. karena kekeliruan mengenai pemahaman atas jenis jenis pemeriksaan bpk tersebut, bpk seringkali diminta melakukan audit investigatif ketika ada pemberitaan kasus korupsi yang menarik perhatian pers atau masyarakat. dalam contoh kita, kekeliruan tentang pemeriksaan bpk mendorong uji materi atas beberapa dari undang undang pemeriksaan dan undang undang bpk terhadap dalam undang undang dasar afi akuntansi forensik audit investigatif pemeriksaan audit investigatif adalah salah satu dari berbagai pitt yang dilakukan bpk. audit investigatif ini juga dikenal dengan nama genetiknya, yakni akuntansi forensik. dalam keterangan ini, kami menggabungkan kedua istilah ini menjadi akuntansi forensik dan audit investigatif. akuntansi forensik dan audit investigatif selanjutnya disingkat afi. uraian bawah menjelaskan pelaksanaan afi dalam konteks undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi undang undang nomor tahun beserta perubahannya) dan kedua ini berkenaan dengan jenis korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara: yang merupakan ranah afi. ahli hukum bidang tipikor menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, dan jika ada, akuntan forensik menghitung kerugian keuangan negara tersebut. tingkat kerumitan afi yang tinggi dibandingkan dengan jenis pemeriksaan lain dapat dijelaskan dengan perbandingan antara pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan afi, sebagai berikut: dalam pemeriksaan keuangan, bpk wajib memperoleh keyakinan memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji (misstatement) yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (error) maupun fraud (termasuk korupsi). pemeriksa memastikan adanyahandalan sistem. pengendalianv. alasanmemiliki tafsir yang pasti (multi tafsir) sehingga bertentangan dengan dan 28d uud bahwa melalui permohonan ini pemohondalam melakukan pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. sebagai sebuah lembaga negara, telah tak terbantahkan bahwa kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dimiliki bpk adalah kewenangan konstitusional yang kokoh dan sebaiknya kedudukannya sebagai sebuah lembaga negara karena ditentukan secara eksplisit dalam uud sebagaimana diatur dalam 23f dan 23g uud bahwa kewenangan bpk ri dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana telah ditetapkan lebih eksplisit dalam dan nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan ri, yaknbahwa kewenangan pemeriksaan bpk juga ditentukan secara eksplisit dalam nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id internal, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. pemeriksaan ini dapat mengungkapkan kerugian negara, seperti dalam tabel atas. dalam pemeriksaan kinerja, bpk memusatkan perhatian pada apa yang lazimnya dikenal sebagai tiga economy (kehebatan), efficiency, dan effectiveness. pemeriksaan ini (seperti semua pemeriksaan bpk) dapat mengungkapkan kerugian negara. dalam afi, pemeriksa mencari makna dari kepingan kepingan informasi. seperti dalam jig saw puzzle, memperoleh insight dari beberapa potongan (informasi awal) untuk menemukan. bukti bukti tambahan dan merangkai bukti tambahan itu dengan informasi awal sehingga mendapat gambaran yang utuh mengenai kasusnya. gambaran utuh ini diperoleh dengan menjawab unsur unsur w5h yang relevan. w h adalah singkatan dari who, what, why, when, where, how, dan how much. proses ini dalam afi dikenal sebagai prediction, aparat penegak hukum mengenalnya dengan istilah gelar perkara, kronologi, hipotesa, dan teori. sedangkan para jurnalis menyukai istilah pentas, yakni skenario. afi mirip dengan pekerjaan detektif. sifat dan ciri ciri afi: dilaksanakan oleh dan atau bawah supervisi ketat dari ahli yang memiliki super spesialisasi. seorang akuntan, dengan spesialisasi audit, dan super spesialisasi akuntansi forensik. akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu akuntansi (termasuk auditing) untuk menyelesaikan masalah hukum, dalam dan luar pengadilan, berkenaan dengan fraud sektor keuangan negara, swasta, atau entitas nir laba. afi bersifat multi disiplin, antaranya disiplin ilmu hukum. misalnya, dalam menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, akuntan forensik bekerja sama dengan ahli ahli hukum: ahli hukum memastikan ada tidaknya unsur pidana, dan bersama akuntan forensik mereka menelisik apakah ada kerugian keuangan negara akibat tindak pidana tersebut. dalam mengkloning data komputer yang akan dianalisis, akuntan forensik bekerja sama dengan mereka yang mempunyai keahlian digital forensic. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pekerjaan lakukan dalam satu atau lebih kelompok (audit team). dalam kasus yang besar, dengan jumlah pemeriksa yang banyak dan durasi pemeriksaan yang panjang (dibandingkan dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja). contoh: audit investigatif atas bank century dilaksanakan dalam dua tahap. tahap berlangsung hari bulan) dan menggunakan man days. tahap berlangsung hari bulan) dan menggunakan man days. seluruh audit investigatif bank century menggunakan hampir ribu man days. audit investigatif pada kasus hambatan dilaksanakan dalam tiga tahap selama hari, menghabiskan man days. dilihat dari tingkat kesulitan, afi mempunyai tingkat kesulitan yang paling tinggi dibandingkan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. kesulitan ini, antara lain dapat dijelaskan dengan apa yang oleh asosiasi akuntansi forensik amerika serikat alfa, association certified fraud examines) menyebutnya sebagai fraud axiom dan fraud axiom berbunyi: fraud hidden, atau kejahatan keuangan dilakukan secara tersembunyi. penyembunyian (concealment) ini, misalnya ditandai dengan seremoni kerja sama antara bank pemberi kredit miliaran atau triliunan rupiah. para pejabat bank dan pengusaha berpakaian jas, menjarah bank. namun, dengan cara yang elegant (bandingkan dengan perampok berkedok). fraud axiom mengharuskan reverse proof. akuntan forensik dituntut untuk mengaudit fraud dari dua perspektif. untuk membuktikan bahwa fraud terjadi, akuntan forensik juga wajib berupaya membuktikan fraud tidak terjadi. secara sederhana maknanya ialah, akuntan forensik berusaha melihat sudut pandang lawan (yang mungkin benar). fraud axiom ini memungkinkan akuntan forensik mengantisipasi argumen pihak lain (misalnya tersangka, terdakwa dan penasehat hukumnya) maupun hakim anggota yang mungkin akan memberikan dissenting opinion. kejahatan meninggalkan jejak. dalam bidang kejahatan keuangan (seperti korupsi), jejaknya adalah uang. karena itu dalam afi dikenal ungkapan, follow the money. ikuti jejak jejak uang, maka anda (akan) menemukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pelakunya. pelaku kejahatan keuangan ingin menikmati hasil kejahatannya berupa uang haram. dalam kasus besar, bantuan dan kerja sama plat pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan) sangat krusial. kerahasiaan, kecepatan, kecermatan, pendidikan (element surprise) merupakan kunci keberhasilan afi. ini berarti lingkungan kerja afi harus steril dari ancaman yang berpotensi menggagalkan pembuktian fraud. dari sifat dan ciri ciri afi yang dijelaskan atas, kita dapat menyimpulkan bahwa: afi sangat mahal. penerapan afi perlu pertimbangan profesional (professional judgment) yang matang dari pimpinan bpk yang mumpuni. prioritaskan pelaksanaan afi bpk pada kasus kasus yang memenuhi kriteria bpk (butir jika aparat penegak hukum memerlukan afi untuk kasus yang tidak memenuhi kriteria bpk, bisa memperoleh jasa ini dari kantor akuntan publik. butir ini menjawab hak konstitusional tersangka korupsi, untuk mendapatkan jasa forensik). sudah sewajarnya jika bpk memiliki kewenangan untuk melaksanakan afi (atau tidak melaksanakan afi). kewenangan yang penuh kehati hatian profesional (professional due care). keputusan mengenai pelaksanaan afi dibuat tingkat badan. dalam melaksanakan kewenangannya itu, bpk menetapkan kriteria secara tertulis (lihat petunjuk teknis pemeriksaan investigatif). dalam praktiknya, ada beberapa pola pelaksanaan afi bpk: mendalami informasi mengenai tindak pidana korupsi yang terkait kerugian keuangan negara. informasi ini bisa berupa pengaduan masyarakat melalui pik pusat informasi dan komunikasi) bpk. dalam afi, ini adalah bagian dari whistleblowing system. melaksanakan permintaan dewan perwakilan rakyat, yang umumnya merupakan kasus besar yang menyangkut kejahatan keuangan yang masif. ini dapat ditemui dalam kasus bank bali bpk bekerjasama dengan salah satu jaringan akuntan dunia), kasus bank century (yang dalam wacana awalnya bpk juga disarankan bekerjasama dengan akuntan internasional, tetapi akhirnya dilaksanakan secara mandiri oleh bpk), dan kasus hambatan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god permintaan aparat penegak hukum yang memiliki bukti bukti awal (dari berbagai sumber) tentang adanya (indikasi) korupsi. permintaan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara daerah, yang mengendus adanya indikasi korupsi berdasarkan bukti bukti awal. kesimpulan salah satu yang yang dimohonkan untuk diuji adalah dari undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. tersebut selengkapnyadari penjelasan atas dapat disimpulkan bahwa: ketiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan bpk mempunyai tujuan yang berbeda. namun, ketiganya dapat dan berhasil mendeteksi dan mengungkapkan kerugian negara daerah pada objek objek pemeriksaan bpk. hal ini dapat dilihat dari tabel tabel yang disajikan atas. afi sangat mahal, dan tidak selalu tepat untuk mengungkapkan dan membuktikan kerugian negara. bpk mempunyai keahlian dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. karena itu sudah sewajarnya jika undang undang memberikan kewenangan kepada bpk untuk melaksanakan (atau tidak melaksanakan) pemeriksaan investigatif seandainya permohonan pemohon dikabulkan, maka dari undang undang nomor tahun diubah menjadi sebagai berikut:konsekuensi dari perubahan tersebut ialah: bpk tidak akan dapat melaksanakan mandat utamanya untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat kementerian dan lembaga), pemerintah daerah, dan badan. mandat utama ini berkaitan dengan pemeriksaan akuntabilitas para pengelola keuangan negara yang merupakan unsur mutlak dalam governance yang sehat. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bpk akan sangat dibatasi dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja, yang justru sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. afi akan kehilangan sengat'nya, afi tidak lagi greet . ini sangat berbahaya dan mengancam upaya pemberantasan korupsi. kami ingin mengakhiri keterangan ini dengan mengutip rekomendasi dan saran algemeen rekenkamer ark) dalam peer review report nya tahun berikut ini terjemahan rekomendasi ark (teks aslinya dalam bahasa inggris disajikan pada lampiran risiko fraud (kejahatan keuangan) dan korupsi pada saat ini, masyarakat indonesia dilanda fraud dan korupsi. sekalipun bpk telah melakukan banyak upaya untuk membangun (sistem) dan melaksanakan audit investigatif, kami percaya efektif nya bpk bukanlah dalam mendeteksi fraud dan korupsi, melainkan dalam mencegah terjadinya (fraud dan korupsi) dengan cara menganalisis sebab akibat dari fraud dan korupsi: bagaimana fraud dan korupsi terjadi dan bagaimana fraud dan korupsi itu tidak mungkin terjadi. kami merekomendasikan bpk memusatkan perhatian pada sebab akibat dari fraud dan korupsi dan tidak semata mata pada perilaku tidak terpuji seseorang. kami menyarankan bpk memanfaatkan hasil audit investigatif nya dengan menggabungkan pengetahuan internasional dan nasional untuk mengidentifikasi tren dan struktur yang melapangkan jalan untuk terjadinya fraud dan korupsi. kami juga menyarankan bpk bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan als dari negara lain dalam kawasan ini yang mempunyai masalah dengan intensitas yang sama. upaya ini akan memperbaiki pendekatan bpk dalam memerangi korupsi dan ikut membagikan pengalamannya yang berharga i2.6n gotetapkan sebagaidididik dan dituntut pengadilan oleh kejaksaan tinggi medan dengan alat bukti surat nomor s xvipastian tafsir ketiga undang undang yang pemohon memohonkan untuk diuji. persoalan konstitusionalitas merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id ketiga tersebut atas telah membawa pemohon dalam kursi meja hijasyarat syarat kerugian konstitusional pemohon untuk dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai: pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna. mengungkap adanya indikasi kerugian negara daerah dan atau unsur pidana. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godertentangan dengan dan dan dan uudpihak terkait bpk, bukti surat tulisan pemohon, bukti surat tulisan pihak terkait bpk, ahli pemohon, ahli pihak terkait bpk, kesimpulan pemohon dan kesimpulan pihak terkait, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. menimbang bahwa terhadapbertentangan dengan dan uud mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:ri ketentuan tersebut maka tugas utama dari badan pemeriksa keuangan bpk). merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun gokomisi perlindungan anak indonesia kpai) alamat jalan teuku umar nomor menteng, jakarta pusat sebagai 2n5n5 ll. pemohon nama yayasan kampus diakon modern alamat jalan tambak nomor kelurahan pemangsaan, kecamatan menteng, jakarta pusat sebagai n5n5 n0n05 . pemohon ii: nama yayasan elsafan alamat jakarta timur sebagai n5n5 50n0000n lul unn l . pemohon iii: nama yayasan komunitas sahabat anak jakarta alamat jakarta pusat sebagai nn5 n0n055050n00n0n0nn ln l . pemohon iv: nama yayasan atma alamat kota surakarta sebagai 5n5n5 n0n05 050n00n0n2 l pemohon nama yayasan sos desa taruna indonesia alamat kabupaten bandung sebagai pemohon vi: nama perhimpunan advokasi anak indonesia peran indonesia) alamat jakarta pusat sebagai ll. pemohon vii, nama komisi perlindungan anak indonesia daerah paid) provinsi sumatera utara alamat provinsi sumatera utara sebagai ll. pemohon viii, nama darwin alamat kampung blok nomor kelurahan klender, kecamatan duren sawit, jakarta timur sebagai . pemohon ix, nama kasihan alamat kampung jati selatan kelurahan jatinegara kaum, kecamatan pulo gadung, jakarta timur sebagai pemohon nama kartini alamat kampung blok kelurahan klender, kecamatan duren sawit, jakarta timur sebagai ll. pemohon xi, tahun keppres nomor yang beralamat dan berkedudukan hukum jalan teuku umar nomor menteng, jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni dra. badriyah ayumi, lc., selaku ketua, yang bertindak untuk dan atas nama komisi perlindungan anak indonesia (bukti: dan bukti: bahwa pemohon adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang undang sebagaimana tercantum dalam perlindungan anak yang berbunyi,divide bukti: bahwa pemohon sebagai lembaga negara memiliki tugas yang tertera dalambukti p 4j:, bahwa dalam menjalankan kegiatan, program dan visi misinya sebagaimana diamanatkan oleh perlindungan anak, pemohon bekerjasama dengan jaringan kerja dan kpai daerah yang sudah terbentuk sejumlah provinsi dan beberapa kabupaten kota indonesia. sehingga kegiatan, program dan visi misi pemohon untuk memberikan perlindungan terhadap anak indonesia: bahwa lebih dari itu, pemohon semenjak berdirinya sampai dengan saat ini masih terus melakukan kegiatan dalam bidang perlindungan anak yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk berperan sebagai: saksi dalam uji materiil perfilman: pihak terkait dalam uji materiil pornografi, cc. pemohon dalam uji materiil pengadilan anak, dengan demikian pemohon terbukti secara konkrialam,: dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan serta berbagai aturan lain yang terkait dengan permasalahan administrasi kependudukan sebagaimana yang dimohonkan untuk dilakukan uji materiil kepada mahkamah konstitusi kali ini:: legal standing pemohon bahwa pemohon adalah yayasan kampus diakones modern, sebagai organisasi non pemerintah yang didirikan berdasarkan akta notaris ariana purwodadi, s.h., nomor tanggal februari dan telah terdaftar kementerian hukum dan ham nomor c.ht. dan dinas sosial nomor berkedudukan jalan tambak nomor rt. rw. kelurahan pemangsaan kecamatan menteng, jakarta pusat adalah lembaga yang absah melakukan advokasi kebijakan publik (bukti p 5iii bahwa pemohon iii adalah yayasan elsafan, organisasi non pemerintah yang didirikan berdasarkan akta notaris annie indah kesuma, sh., nomor tanggal mei dan telah terdaftar kementerian hukum dan ham republik indonesia nomor .ht. tahun adalah lembaga yang absah melakukan advokasi kebijakan publik (bukti p 6komunitas sahabat anak jakarta, organisasi non pemerintah yang didirikan berdasarkan akta notaris ariana purwodadi, sh., nomor tanggal juni dan telah terdaftar kementerian hukum dan perundang undangan nomor .ht. th. tanggal januari dan oleh karenanya adalah lembaga yang absah untuk melakukan upaya advokasi kepentingan anak secara umum buktiatma, organisasi non pemerintah yang didirikan berdasarkan akta notaris irene vera purba, s.h. nomor tanggal maret dan telah terdaftar kementerian hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun dalam hal ini diwakili oleh john nelson simanjuntak, s.h., warga negara indonesia, lahir mei setempat tinggal rt. kelurahan genres, kecamatan genres, kota surakarta, solo, jawa tengah, dan absah melakukan advokasi kebijakan publik (bukti p 8yayasan sos desa taruna indonesia, organisasi non pemerintah yang didirikan berdasarkan akta notaris adriani buono, s.h., nomor tanggal april dan telah terdaftar kementerian hukum dan ham, nomor .ht. .th berkedudukan kabupaten bandung. dalam hal ini diwakili oleh gregorius haryanto nitihardjo., warga negara indonesia, lahir swiss, februari bertempat tinggal sos kinderdorf lembang, jalan teropong bintang desa lembang kecamatan lembang kabupaten bandung barat, dalam kedudukannya sebagai ketua. oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama yayasan sos desa taruna indonesia: dan selanjutnya disebut sebagai pemohon (bukti p 9 perhimpunan advokasi anak indonesia peran indonesia), organisasi non pemerintah yang didirikan berdasarkan akta notaris hotman syukur nasution, s.h., nomor tanggal september berkedudukan jakarta pusat. dalam hal ini diwakili oleh muhammad joni, sh., mh., warga negara indonesia, lahir pupuk, juli bertempat tinggal jalan mapas blok nomor rw kelurahan pemangsaan dua, kecamatan kelapa gading, jakarta utara, dalam kedudukannya sebagai ketua. oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perhimpunan advokasi anak indonesia peran indonesia), dan selanjutnya disebut sebagai pemohon vii (bukti p 10i komisi perlindungan anak indonesia daerah paid) provinsi sumatera utara, lembaga independen bentukan pemerintah daerah yang dibentuk sebagai pengejawantahan nomor tahun tentang perlindungan anak. komisi perlindungan anak indonesia daerah sumatera utara atau lebih dikenal dengan sebutan paid sumut ini dibentuk berdasarkan gubernur nomor tanggal januari dan dikukuhkan serta dilantik oleh gubernur sumatera utara berdasarkan gubernur nomor tanggal mei tentang perpanjangan keanggotaan paid sumut sampai terbentuknya keanggotaan yang baru. dalam hal ini diwakili oleh bahrain pilang, warga negara indonesia, dalam kedudukannya sebagai ketua. oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama komisi perlindungan anak indonesia daerah provinsi sumatera utara paid sumut) dan selanjutnya disebut sebagai pemohon viii bukti p 11darwin, perorangan, warga negara indonesia, lahir brebes desember alamat sesuai ktp kampung blok nomor kelurahan klender, kecamatan duren sawit, jakarta timur. mewakili anak kandungnya yang bernama wahid alami jakarta september dan soleh jadesta jakarta april dan selanjutnya disebut sebagai pemohon ix: .legal standing pemohon bahwa pemohon adalah kasihan, perorangan, warga negara indonesia, lahir brebes juli alamat sesuai ktp kampung jati selatan kelurahan jatinegara kaum, kecamatan pulo gadung, jakarta timur. mewakili anak kandungnya yang bernama muhammad wibowo, jakarta juni dan selanjutnya disebut sebagai pemohon x,: .legal standing pemohon bahwa pemohon adalah kartini, perorangan, warga negara indonesia, lahir solo oktober alamat sesuai ktp kampung blok kelurahan klender, kecamatan duren sawit, jakarta timur. mewakili anak kandungnya yang bernama muhammad danang saputra jakarta oktober dan chorus jakarta desember dan selanjutnya disebut sebagai pemohon xi: .legal standing pemohon xii bahwa pemohon xii adalah sarinah, perorangan, warga negara indonesia, mewakili anak kandungnya yang bernama tiap maharani lahir di, jakarta mei korban gizi buruk akibat tidak mempunyai akta kelahiran, dan selanjutnya disebut sebagai pemohon xii: il. pokok pokok permohonan bahwa yang dimintakan untuk diuji dalam permohonan ini adalah uji materiil atas: (a) penjelasan umum nomor tahun tentang administrasi kependudukan, alinea kalimat ketiga yang berbunyi: pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk : (b) yang berbunyi: (c) yang berbunyi,(d) yang berbunyi: (e) nomor tahun berbunyi sebagai berikut: nomor tahun berbunyi sebagai berikutyang berbunyi,: (h) yang berbunyi,huruf (a) yang berbunyi,yang menyebutkan: denda administratif sebagaimana dimaksud pada paling banyak rp. (satu juta rupiah) : iii. alasan alasan permohonan dalil dalil bahwa penjelasan umum nomor tahundan uud a1adalah asas hukum dalam nomor tahun yang menjadi rujukan bagi perumusan norma norma hukum nomor tahun (bukti bahwa karena itudengan tegas menentukan asas pencatatan sipil yangmenghilangkan kewajiban negara (state obligation) sebagai pihak yang bertanggung, bahwa hak atas akta kelahiran (yang dimulai dengan pencatatan kelahiran), adalah jelas dan terang merupakan hak anak (rights the child) dan bukan kewajiban anak. (baca: orang tua), hak atas akta kelahiran dan pencatatan kelahiran, sebagai bagian dari hak anak, yakni hak atas tumbuh dan berkembang anak, dan hak perlindungan anak yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam uud yang berbunyi, hak atas akta kelahiran dan pencatatan kelahiran adalah hak permulaan yang terkait dan tidak terpisahkan sebagai satu nama sarinah alamat jakarta sebagai . pemohon xii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada among herlina, s.h., m.h., muhammad joni, s.h., m.h., pelakon silitonga, s.h., rinto tri hasbro, s.h., lombok burning, s.h., mike mariana siregar, s.h., agnes tampubolon, s.h., ariani abdullah, s.h., dulhania tanaman, s.h., lana teresa siahaan, s.h., yunita, s.h., feb honesta, s.h., kesatria hutabarat., s.h., m.a., muhamad issue, s.h.i., tommy tobing, s.h., ditawari lase, s.h., m.h., pardomuan simanjuntak, s.h., mesra rumahorbo, s.h., sabun manurung, s.h., sandi ebenezer situngkir, s.h., politik agustinus sinaga, s.h., ganti alamsyah, s.h., asnifriyanti damanik, s.h., dan body bulan, s.h. para advokat yang tergabung dalam jaringan kerja peduli akta kelahiran maker pak) , beralamat jalan teuku umaryang ada pokoknya sebagai berikut: kesatuan dengan hak atas status kewarganegaraan. dalam uud secara eksplisit disebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan . oleh karena menganut asas kewarganegaraan sebagai hak, maka dengan demikian hak atas akta kelahiran dan pencatatan kelahiran adalah hak anak dan karenanya merupakan kewajiban negara (state obligation), bukan kewajiban anak atau kewajiban yang ditransformasi menjadi kewajiban orangtua:identitas) dan hak atas kewarganegaraan, sudah merupakan hak universal yang diakui dan bahkan dimasukkan dalam yang sama dalam berbagai konvensi ham internasional yang utama (major internasional human rights instrument), yakni: (a) konvensi pbb tentang hak anak kha) dan yang sudah diratifikasi indonesia dengan keppres nomor tahun dalam kha: anak berhak didaftarkan kelahirannya segera setelah kelahiran (immediately after birth). dalam kha: anak sejak kelahirannya berhak atas sebuah nama (name), dan sebuah kewarganegaraan (nationality). dalam kha: negara peserta menghormati hak hak anak mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraan (nationality), nama (name) dan hubungan kerabat (family relation). (b) kovenan hak sipil dan politik dan yang juga sudah diratifikasi dengan nomor tahun (c) dalam ilmu hukum tata negara, keberadaan hukum internasional yang sudah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional, merupakan sumber hukum tata negara. selain hukum internasional atau konvensi internasional tersebut, diakui pula nilai nilai konstitusi yang tidak tertulis undang undang dasar, pembukaannya dan nya peraturan perundang undangan tertulis yurisprudensi peradilan kebiasaan ketatanegaraan atau constitutional conventions doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinion doctoral. (vide prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., hukum pengujian undang undang , sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia, jakarta, hal. bahwa berdasarkan uud yang menyatakan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan , ketentuan ini memberi penafsiran secara eksplisit bahwasanya persoalan pemberian status kewarganegaraan berada dalam penguasaan dan atau kendali negara, oleh karena warna negara adalah hal yang penting dan esensi bagi terbentuknya negara, demikian pula halnya dengan akta kelahiran yang tak terpisahkan dan satu tarikan nafas dengan hak konstitusional atas kewarganegaraan yang dijamin dalam uud sehingga negara secara aktif menentukan kewarganegaraan penduduk asli, bahwa pengertian berada dalam penguasaan dan atau kendali negara haruslah dimaknai secara luas, yang meliputi tanggung jawab, termasuk dalam hal kewarganegaraan dan status pribadi orang dengan memberikan akta kelahiran sebagai hak asasi dan hak konstitusional, dan sebaliknya merupakan kewajiban negara (state obligation) memastikan pemenuhan hak atas akta kelahiran dimaksud, bahwa dalam proses pembuatan akta kelahiran sebagaimana tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan nomor ),tjustru membebankan tanggung jawab pembuatan akta kelahiran ditangan warga negaranya sebagaimana dimaksud dalam: asas stelsel aktif bagi penduduk dalam nomor sedemikian, merupakan pengingkaran pada tugas negara sebagai negara kesejahteraan (welfare state), dalam hal ini hak atas akta kelahiran sebagai bagian dari anasir kesejahteraan rakyat. dengan adanya asas stelsel aktif bagi penduduk , dimana penduduk aktif mendaftarkan status pribadinya kepada negara merupakan norma yang eksis dan membuktikan negara hanya berpangkat tangan seperti penjaga malam yang dikenal dalam konsep nachwaker staat yang sudah usang dan ditinggalkan.bukti p 13j: bahwa oleh karena itu, terhadap penjelasan umum nomor yang mewajibkan warga negara aktif melakukan tindakan pengurusan dalam proses pembuatan akta kelahiran, bertentangan dengan amanat konstitusi dan merupakan bentuk nyata kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya. tidak hanya melawan konstitusi, baherang benderang bertentangan dengan filosofi nomor itu sendiri, yakni konsideran mengingat huruf nomorbukti p 14j, bahwa selain itu dengan asas stelsel aktif bagi penduduk dalam penjelasan nomor tersebut adalah menegaskan kewajiban negara (state obligation) sebagai negara paripurna, oleh karena tugas negara bukan selesai hanya dengan membuat regulasi atau peraturan perundang undangan, atau bertindak sebagai negara penjaga malam saja namun mencakup dan terintegrasi secara utuh dengan pelaksanaan penegakan (to enforce), pemenuhan (to fulfil), perlindungan (to protect), pemajuan (to promote), bahkan penghargaan (to respect). dalil ini bersesuaian dengan uud (a)(b)c) dengan mengambil alih pertimbangan dalam perkara nomor puu i juncto putusan nomor puu x (halaman khususnya berkaitan tugas negara paripurna dalam konstitusi yang relevan dengan pemenuhan hak atas akta kelahiran. pendapat tersebut adalah: (bukti p 15j: bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi dalam memutuskan permohonan uji materiil dan nomor mahkamah konstitusi berpendapat antara lain: proses. karena itu, adminduk selain bertentangan uud hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan.. mahkamah konstitusi mengutip tentang perlindungan anak menyebutkanketerlambatan melaporkan kelahiran melebihi satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan memberatkan masyarakat. baik yang tinggal jauh daerah pelosok, maupun perkotaan. lagipula, proses pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam,bahwaatas identitas) dan hak atas kewarganegaraan, sudah merupakan hak anak sebagaimana diatur dalam: nomor tahun menentukan bahwa setiap anak berhak atas (a) nama, dan (b) kewarganegaraan. nomor tahun berbunyi setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan . nomor tahun menentukan bahwa hak identitas anak dimaksud adalah akta kelahiran. nomor tahun yang berbunyi identitas sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam akta kelahiran : nomor tahun menentukan bahwa identitas anak diberikan sejak kelahirannya. bahwa hak atas pencatatan kelahiran dan akta kelahiran segera setelah kelahirannya (immediately after birth), menurut implementation handbook for the convention the rights the child, adalah: (a) pencatatan kelahiran merupakan pengumuman resmi pertama dari negara terhadap keberadaan seorang anak (the state's first official acknowledgment the child's existence). hal itu merupakan suatu pengakuan negara terhadap tiap tiap anak, dan pengakuan status hukum anak (child's status under the law). (b) pencatatan kelahiran suatu elemen esensial bagi perencanaan nasional untuk anak. (c) pencatatan kelahiran dimaksudkan untuk mengamankan hak hak anak. bahwa akta kelahiran dan pencatatan kelahiran merupakan hak anak dan hak setiap penduduk, secara filosofis bersesuaian pula dengan konsideran nomor tahun dan penjelasan umum alinea pertamaoleh karena itu, maksud asli (original intens) dan landasan filosofis dari nomor tahun adalah bahwa akta kelahiran dan pencatatan kelahiran bagi anak adalah hak anak, bukan kewajiban anak ataupun kewajiban penduduk. dengan demikian asas stelsel aktif bagi penduduk tersebut adalah: (a) tidak sesuai dan bertentangan dengan hak atas tumbuh dan berkembang, dan hak perlindungan anak yang merupakan hak konstitusional anak yang dijamin dalam uud (b) tidak sesuai dan bertentangan dengan hak atas akta kelahiran dan pencatatan kelahiran anak (sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak atas kewarganegaraan yang dijamin dalam uud (c) menyimpang dan tidak konsisten dengan maksud asli dan landasan filosofis nomor tahun yang tertera dalam konsideran menimbang huruf dan penjelasan umum (alinea pertama) nomor tahun berdasarkan hal hal tersebut atasoleh karena itu, asas stelsel aktif bagi penduduk dalam penjelasan nomor tahun tersebut yang menjadi dasar nomor mewajibkan setiap penduduk (obligation every peoples) melaporkan peristiwa kependudukan, termasuk kelahiran anak, yang secara formil dituangkan dalam norma dan nomor tahun dengan demikian asas stelsel aktif bagi penduduk dalam penjelasan nomor tersebut bertentangan dengan uud dan juga bertentangan dengan hak konstitusional uud bahwa asas stelsel aktif bagi penduduk tersebut, yang kemudian dituangkan dalam norma norma nomor tahun (termasuk dan mengakibatkan anak anak tidak dengan serta merta dapat dicatatkan kelahirannya segera setelah dilahirkan, dan karena itu tidak memperoleh hak atas akta kelahiran, oleh karena:adanya biaya biaya (resmi dan tidak resmi) yang pada kenyataannya mesti dikeluarkan penduduk saat melaporkan kelahiran atau yang dituangkan dalam peraturan peraturan daerah: kegagalan nomor tahun sebagai sarana perekayasaan sosial dan ketidakefektifan stelsel aktif bagi penduduk melahirkan kegagalan negara melakukan pencatatan kelahiran anak sebagaimana yang diamanatkan oleh nomor tahun hal tersebut secara terang dan jelas dapat dapat dilihat melalui: (a) pengakuan pemerintah menteri dalam negeri ri, yang dibuktikantahun: bukti (b) pengakuan mahkamah agung dengan diterbitkannya surat edaran(bukti (c) nota kesepahaman menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri hukum dan hak asasi manusia(bukti p 18j: bahwa berdasarkan data bps susunan secara kuantitatif jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sekitar persen, dari jumlah tersebut ternyata persen diantaranya tidak dapat menunjukkan akta kelahirannya. persentase jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran terhitung masih cukup tinggi, yaitu sekitar persen fakta tersebut membuktikan bahwa asas stelsel aktif bagi penduduk tidaklah efektif diterapkan dalam pencatatan kelahiran anak sejak dilahirkan. bahkan menjadi bukti bahwa stele aktif bagi penduduk kausal yang menghalangi atau menghambat anak untuk memperoleh hak atas akta kelahiran, bahwa akibat kesenjangan akses untuk memperoleh akta kelahiran, sebagaimana ditunjukkan dalam data bawah ini, maka hak atas akta kelahiran semakin tidak terpenuhi bagi anak anak pedesaan pedalaman. semakin berada pedalaman, semakin tidak terpenuhi hak mereka atas akta kelahiran. terbukti bahwa kesenjangan akses menjadi sebab anak kehilangan hak atas akta kelahiran. kausal semua itu karena asas stelsel aktif bagi penduduk dalam nomor tahun menurut data susunan, badan pusat statistik tahun secara persentase jumlah anak yang dapat menunjukkan akta kelahiran daerah perkotaan lebih banyak i. tentang latar belakang pengajuan permohonan bahwa hak atas pengakuan hadapan hukum dijamin oleh uud yang mana hak tersebutjaminan atas kepastian hukum, uud juga memberikan jamin atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam yang menyatakan, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan" (bukti p 1j, bahwa identitas merupakan hak asasi manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik. hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang depan hukum. deklarasi universal hak asasi manusia menguntuk menjamin dan mengimplementasikan hak atas identitas, negara indonesia kemudian mensahkan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. dalam nomor tahun menyebutmudian nomor tahun menyebutkan bahwl mana semakin dipertegas oleh nomor tahun yang menyhak atas identitas tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana diatur dalam uud yangdibandingkan daerah perdesaan. sebanyak persen anak yang tinggal perkotaan dapat menunjukkan akta kelahirannya. sedangkan anak perdesaan hanya persen anak yang dapat menunjukkan akta kelahirannya. hal ini dikarenakan setiap anak perkotaan yang akan masuk sekolah diharuskan melampirkan akta kelahiran sebagai bagian dari syarat untuk masuk sekolah (data murid) (bukti p 19j:, tabel persentase anak menurut tipe daerah dan status kepemilikan akta kelahiran, mempunyai akta kelahiran dari tipe ditunjukkan dapat punya tahu ditunjukkan perkotaan sumber susunan bps bahwa dengan demikian, lahirnya nomor yang menganut stelsel aktif bagi penduduk , bukan saja telah dan maksud konstitusi (dalam hal ini dan utamanya dan uuddan dan nomor tahun bahwa dengan anak tidak memperoleh akta kelahiran yang disebabkan oleh penerapan stelsel aktif bagi penduduk dalam nomor tahun (termasuk dan berarti telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi anak yang secara faktual menyebabkan hal hal antara lain: anak anak tidak dapat memasuki dunia sekolah, karena akta kelahiran dijadikan syarat memasuki dunia sekolah untuk semua jenjang pendidikan. selain berdampak pada hak atas pendidikan, akta kelahiran juga berdampak pada pemenuhan hak atas jaminan sosial anak sebagai warga negara indonesia, dalam prakteakibat dari prinsip stelsel aktif bagi penduduk maka termasuk didalamnya pemenuhan terhadap hak lainnya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial lainnya,,dalam praktik, baik penyidik maupun penuntut umum, dalam menerapkan peraturan perundang undangan terkait dengan tindak pidana anak mengacu pada akta kelahiran. dengan tidak memiliki akta kelahiran, anak anak yang berhadapan dengan hukum abh), baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, akan kehilangan hak haknya untuk memperoleh perlindungan. setidaknya ada tiga situasi dimana hak hak abh sebagaimana diatur dalam undang undang perlindungan anak dan undang undang pengadilan anak melanggar: anak pelaku tindak pidana: untuk menerapkan undang undang peradilan anak kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, penyidik maupun penuntut umum merujuk pada bukti formil, yaitu akta kelahiran. jika penyidik maupun penuntut umum tidak memiliki bukti formil berupa akta kelahiran, sementara secara fisik anak pelaku tindak pidana tidak menunjukkan sebagai seorang anak, maka penyidik maupun penuntut umum akan menggunakan mekanisme peradilan umum kurap), sekalipun secara faktual pelakunya adalah seorang anak. dalam peradilan umum jelas tidak mengatur tentang tindak pidana anak. artinya anak anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan privilege sebagai seorang anak sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pengadilan anak, antara lain: hak untuk diancam pidana paling lama (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan masa penahanan yang jauh lebih singkat setiap tahapan pemeriksaan jika dibandingkan penahanan bagi orang dewasa. cc. berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii terkait dengan batas usia anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, bahwa berdasarkan putusan tersebut batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah minimal tahun, putusan nomor puu vii putusan guo tidaklah efektif jika seorang anak pelaku tindak pidana tidak dapat membuktikan secara formil bahwa dirinya belum tahun. penyidik maupun penuntut umum tetap akan melanjutkan perkaranya, sekalipun secara faktual usianya belumlah genap tahun. anak korban tindak pidana: untuk menerapkan apakah sebuah tindak pidana masuk dalam ranah kejahatan terhadap anak atau bukan, penyidik dan penuntut umum merujuk pada bukti formil dari korban berupa akta kelahiran. jika bukti formil berupa akta kelahiran tidak ada, penyidik maupun penuntut umum menggunakan bukti formil lainnya berupa buku rapat atau ijazah. persoalannya adalah jika yang menjadi korban kejahatan adalah anak anak yang tidak terjangkau oleh sekolah atau tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah, seperti anak anak dari suku suku pedalaman atau anak jalanan, dimana mereka tidak memilki akta kelahiran juga dokumen pendidikan. dengan bukti formil apa mereka membuktikan bahwa usia mereka adalah usia anak?: jika anak yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah seorang anak, maka penyidik dan penuntut umum akan memproses perkaranya menggunakan undang undang pidana umum kuhp), yang mana ancaman pidananya jauh lebih ringan dibandingkan jika diterapkan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, bahwa selain itu, dengan berdalih untuk melaksanakan nomor tahun pemerintah provinsi, kabupaten kota indonesia telah pula menerbitkan peraturan daerah perda) ataupun regulasi lain, yang secara eksplisit membuat syarat syarat pencatatan kelahiran anak yang bersifat formil, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak. perihal ini dibuktikan dengan beberapa peraturan daerah dan atau regulasi daerah, antara lain: (bukti p 18aj perda kabupaten bintan nomor tahun tentang retribusi pelayanan kependudukan dan catatan sipil: perdaentukan akta kelahiran bebas biaya untuk anak umur nol sampai dengan (lima) tahun untuk anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. perda kota kendari nomor tahun tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka sistem informasi kependudukan. dalam perda tersebut pencatatan kelahiran anak yang lebih dari hari sampai dengan satu tahun sejak kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipildengan mengacu kepada konsiderans menimbang huruf (a), maupun penjelasan umum (alinea pertama)dengan demikian maka: (a) landasan filosofis nomor tahun itu sendiri mengakui dan menganut asas bahwa penentuan status pribadi dan status hukum penduduk, termasuk atas peristiwa kelahiran anak, adalah merupakan kewajiban negara. (b) landasan filosofis nomor tahun itu sendiri menganut asas kewajiban negara atas pencatatan kelahiran dan pemenuhan hak atas akta kelahiran anak, sehingga penggunaan asas stelsel aktif bagi penduduk dalam nomor tahun adalah keliru dan bertentangan dengan landasan filosofis nomor tahun itu sendiri. (c) adanya inkonsistensi, ketidaksinkronan serta saling bertentangan antara landasan filosofis dengan penjelasan umum nomor tahun yang menerapkan asas stelsel aktif bagi penduduk . keadaan ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam uud (d) mahkamah konstitusi berwenang menafsirkan dan tidak membiarkan inkonsistensi norma dan ketidaksinkronan antara landasan filosofis nomor dengan penjelasan umum nomor yang menerapkan asas stelsel aktif bagi penduduk . secara teori dan praktik mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi (guardian constitution) dan penafsir konstitusi (the sole interpreter the constitution) berwenang melakukan sinkronisasi norma undang undang termasuk nomor tahun sehingga tidak lagi terjadi pelanggaran hak konstitusional dan hak asasi manusia, dalam hal ini hak konstitusional atas pencatatan kelahiran dan akta kelahiran. berdasarkan yurisprudensi diperoleh pendapat bahwa ., pertimbangan mahkamah konstitusi, pada putusan nomor puu vii hal. (e) dalam teori maupun praktik, mahkamah konstitusi menggunakan dan mengacu kepada landasan filosofis dari suatu undang undang. karena itu dalam hal adanya inkonsistensi dan tidak sinkron antara landasan filosofis nomor tahun dengan penjelasan umum nomor tahun yang menerapkan asas stelsel aktif bagi penduduk , memilih dan mengacu kepada landasan filosofis nomor tahun sebagai ruh dan nilai nilai dasar suatu norma undang undang. bahwa hak atas akta kelahiran, yang dengan nomor tahun dimulai dengan perbuatan melaporkan kelahiran, merupakan hak anak sebagai bagian dari hak atas identitas anak, selain juga hak atas nama, hubungan kerabat dan kewarganegaraan. dengan demikian, hak atas akta kelahiran merupakan kewajiban negara (state obligation), dan karenanya bukan kewajiban penduduk bangsa indonesia. oleh karena itu, sama seperti halnya hak atas kewarganegaraan maka: (a) negara melalui pemerintah selaku eksekutif wajib menyelenggarakan pencatatan kelahiran terhadap anak bangsa indonesia, yang tidak lain adalah warga negara indonesia: (b) kewajiban negara melalui pemerintah selaku eksekutif menyelenggarakan pencatatan kelahiran terhadap anak bangsa indonesia. oleh karena itu keliru dan bertentangan dengan uud dan uud penerapan asas stelsel aktif bagi penduduk dalam penjelasan umum (alinea pertama) nomor tahun (c) oleh karena gencatan kelahiran dan akta kelahiran merupakan kewajiban negara, maka sebenarnya maksud yang terkandung dalam konstitusi adalah asas stelsel aktif bagi pemerintah dalam pelaporan peristiwa kelahiran anak dan pencatatan kelahiran. bahwa hak anak atas akta kelahiran sebagai serangkaian daripada hak identitas bersamaan dengan hak atas nama, hubungan kerabat dan kewarganegaraan bermula dari hak (seluruh) anak indonesia atas pencatatan kelahiran, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara oleh karena: (a) anak anak (yang baru dilahirkan) tidak mungkin mencatatkan diri sendiri, namun kedudukannya sebagai subjek hukum dijalankan oleh orangtua dan negara. oleh karena konteks perlindungan dan pelaksanaan hak anak (protection and implementation the rights the child) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semestinya pencatatan kelahiran dan pemberian hak atas akta kelahiran merupakan kewajiban negara. sebaliknya, tidak logis membebankan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai ham dan juga hak konstitusional kepada penduduk atau orangtua anak, oleh karena pengemban ham dan hak konstitusional adalah negara yang dijalankan pemerintah selaku eksekutif. (b) anak anak (yang baru dilahirkan) sebagai warga negara indonesia, maka negara berkewajiban mencatatkan warga negaranya yang dimulai dengan wajib mencatatkan kelahiran anak. oleh karena, terhadap penduduk bangsa indonesia berlaku stele pasif penduduk untuk menjadi warga negara indonesia. seperti halnya ste se pasif warga negara, maka terhadap pencatatan kelahiran dan hak atas akta kelahiran anak, maka negara wajib secara aktif mendapatkannya, dengan alasan tersebut atas maka stelsel aktif bagi penduduk dalam penjelasan umum (alinea kalimat ketiga) nomor tahun adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hak konstitusional penduduk atas kewarganegaraan yang dijamin dalam uud bahwa hak atas pencatatan kelahiran dan akta kelahiran bagi anak, yang dimulai dengan kewajiban pelaporan berdasarkan stelsel aktif bagi penduduk tersebut, ternyata telah gagal dalam memenuhi hak anak atas pencatatan kelahiran dan akta kelahiran, yang terbukti dengan: (a) berdasarkan data, anak indonesia yang memiliki akta kelahiran sekitar persen, dari jumlah tersebut persen tidak dapat menunjukkan akta kelahiran, sedangkan jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran persen susunan bps), lihat content &viewarticle&id :laporan indonesia pelaksanaan konvensi hak anak&catid :laporan kha<pmid (bukti (b) berdasarkan data dan pernyataan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak linda aum gumelar menyampaikan bahwa terdapat juta anak dari juta anak indonesia belum terlindungi identitasnya atau belum memiliki akta kelahiran. (c) faktanya diakui lebih dari (sembilan puluh persen) anak jalanan jakarta tidak memiliki akta kelahiran. jumlah ini berdasarkan data dari kementerian sosial republik indonesia, (vide, persen. anak. jalanan.di. jakarta. tak. punya. akta. kelahiran bukti p 21j. (d) kepala subbidang pembangunan kesejahteraan sosial anak telantar kementerian sosial rahmad kurniadi mengatakan, jumlah anak jalanan saat ini diperkirakan orang. setiap tahun, rata rata jumlahnya bertambah anak. sebanyak persen anak jalanan ini tanpa akta kelahiran. jumlah terbesar berada jakarta, sekitar anak jalanan, lihat: bantuan. akta. kelahiran. setengah. hati (bukti (e) tidak adanya perubahan dan kenaikan signifikan dalam pencapaian pencatatan kelahiran dan akta kelahiran semenjak dijalankannya nomor tahun oleh karena secara kuantitatif jumlah anak yang memiliki akta kelahiran hanya persen, dan karena hampir separuh anak anak indonesia masih belum dicatatkan kelahirannya. dengan demikian, penerapan asas stelsel aktif bagi penduduk dalam nomor tahun telah terbukti gagal mencatatkan kelahiran anak dan karenanya melanggar hak konstitusional anak atas identitas:diperkuat pula dalam nomor tahunahwa pada tahun melalui undang undang nomor tahun indonesia meratifikasi kovenan internasional hak sipil dan politik. dalam kovenan tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum mana pun berada . bahwa negara indonesia mengakui hak asasi anak, sebagaimana diatur dalamkemudian diatur pula dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia yang berbunyi: . bahwa untuk menjamin terwujudnya hak hak anak, pada tahun melalui keputusan presiden nomor tahun indonesia meratifikasi konvensi internasional hak hak anak. dan pada tahun untuk memperkuat komitmen dalam perlindungan anak, indonesia mensahkan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak. bahwa hak identitas bagi seorang anak dinyatakan dengan tegas dalam nomor tahun tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan . bahwa salah satu cara untuk mendapatkan hak atas identitas, seorang anak yang baru lahir wajib didaftarkan segera setelah kelahirannya, yang (f) terbukti pula dengan pengakuan pemerintah menteri dalam negeri perihal kegagalan stelsel aktif pada penduduk,(vide bukti p 15j. penerbitan surat edaran menteri dalam negeri tersebut merupakan bukti nomor seiten bahwa stelsel aktif bagi penduduk yang dianut dalam nomor telah gagal menjalankan fungsi hukum sebagai sarana merekayasa sosial (law tool social engineering), oleh karena asas dan norma yang terkandung dalam ste se aktif pada penduduk dalam nomor tahun itu, tidak sesuai dengan hak konstitusional anak yang diatur dalam uud norma hukum yang tidak berjalan tersebut adalah akibat dari pembentukan (sistem) norma yang gagal memahami kebutuhan dan keadaan empiris kehidupan masyarakatnya. keadaan hukum seperti itu menurut roberto urges sebagai hukum tidak memiliki khar aktaristik universal kehidupan sosial roberto urges, teori hukum kritis posisi hukum dalam masyarakat modern , nusa media, bandung, hal. (bukti p 23j: dalil dalil atas secara terang dan tegas membuktikan bahwa penggunaan asas stelsel aktif bagi penduduk dalam nomor tahun tidak efektif dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran penduduk. bahwa gagalnya pencatatan kelahiran anak dengan nomor tahun menjadi bukti bahwa hak konstitusional anak melanggar, dan asalnya adalah asas stelsel aktif bagi penduduk yang dianut dalam nomor jika dibanding dengan data kependudukan tahun pencatatan kelahiran setelah disahkannya nomor tahun bisa dikatakan gagal. karena tidak ada kenaikan signifikan dalam pencatatan kelahiran anak yang menggunakan asas stelsel aktif bagi penduduk , sebagaimana data berikut ini: data penduduk usia tahun yang memiliki akta kelahiran menurut provinsi sensus bps, sebelum nomor tahun disahkan, sebanyak sedangkan data penduduk usia tahun yang memiliki akta kelahiran, (sumber bps, susunan setelah nomor disahkan sebanyak oleh karena itu dengan penerapan asas stelsel aktif bagi penduduk dalam nomor tidak ada peningkatan siginifikan dalam pencatatan kelahiran. bahwa dengan adanya fakta dan data serta pengakuan pemerintah sebagaimana bukti: s.d bukti: serta dalil dalil pada butir s.d atas, maka terbukti penerapan asas stelsel aktif bagi negara menghalangi perlindungan dan pemenuhan hak anak atas akta kelahiran, yang merupakan bagian integral dari hak konstitusional anak atas tumbuh kembang (development rights) yang dijamin dalam uud bahwa hak tumbuh kembang anak sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam uud adalah hak anak yang pertama, oleh karena implikasinya menyangkut pemenuhan hak hak anak lainnya, termasuk hak atas pendidikan, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan hukum, yang merupakan hak anak (rights the child) selain juga merupakan hak konstitusional anak. menteri pendidikan dan kebudayaan muhammad nuh menyatakan, diperkirakan sekitar anak yang belum berkata itu berstatus anak usia sekolah , lihat kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak.html. bukti: p 24j. bahwa dengan tidak diperolehnya hak atas akta kelahiran sebagai kausal dari penerapan asas stelsel aktif bagi penduduk , maka menimbulkan pencitraan hak anak atas perlindungan (protection rights the child), yakni perlindungan sebagai penduduk atau warga negara indonesia, yang dijamin dalam uud bahwa hak anak atas kelangsungan hidup (survival right the child), hak tumbuh kembang (development right the child), dan hak perlindungan (protection rights the child), bersesuaian dengan konvensi pbb tentang hak anak kha), demikian juga nomor tahun tentang perlindungan anak, yang mengandung asas pokok, yakni:dan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak. bahwa selain itu hak konstitusional tumbuh kembang anak yang bersesuaian pula dengan konvensi pbb tentang hak anak un's convention the rights the child), yang telah diratifikasi pemerintah indonesia, secara hukum dimaksudkan sebaga: p 25j: bahwa hak anak atas pencatatan kelahiran dan hak anak atas akta kelahiran, terkait langsung dan satu rangkaian dengan hak atas kewarganegaraan sebagai hak identitas, dan karenanya merupakan kewajiban negara sebagaimana tertuang dan dijamin dalam uud hak atas identitas merupakan hak anak dan ham, sehingga perlindungan dan pembunuhannya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negarayakni hak atas tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,sebagaimana butir s.d atas, diambil alih secara mutasi mutans sebagai alasan alasan hurufkepastian hukum yang adil, sebagaimana uud bahwa selain itu, dengan adanymerupakan ketentuan yang tidak menjamin terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum. oleh karena keadaan anak anak, keluarga warga negara indonesia pada wilayah wilayah tertentu mengalami kesulitan, khususnya dalam mengakses pelaporan pencatatan kelahiran, sehingga muncul kepastian hukum yang tidak adil. hal ini terbukti dengan fakta fakta, sebagaimana ditunjukkan dalam data susunan dalam poin yang menyatakan: (a)(b)(c) adanya biaya biaya yang pada kenyataannya mesti dikeluarkan penduduk saat melaporkan kelahiran guna, bahwa dengan demikian maka penggunaan stelsel aktif bagi penduduk dalam nomor justrualasan tersebut atas, maka terang dan jelasbahwa terhadap dalil dalil, bertentangan dengan uud dan uud sebagaimana butir s.d atas, diambil alih secara mutasi mutans sebagaistatus kewarganegaraan yang dijamin juncto uud bahwa berdasarkan uud yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan , yang bermakna bahwa negara melalui pemerintah menjamin hak setiap orang. dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional atas kewarganegaraan adalah kewajiban negara. terkait dengan hak atas kewarganegaraan yang tidak terlepas dan satu kesatuan dengan hak atas identitas termasuk hak atas akta kelahiran, sehingga bersesuaian dengan uud maka stelsel aktif bagi penduduk dalam nomor tahun adalah bertentangan dengan juncto uud bahwa kedudukan warganegara adalah salah satu dari adanya negara, dan karenanya warga negara memberikan kekuasaan kepada negara untuk menjalankan konstitusi dan hak konstitusional. sebagai kompensasinya, negara dibebankan kewajiban melindungi penduduk dan warga negara, termasuk kewajiban melindungi dan memenuhi hak atas pencatatan kelahiran dan akta kelahiran untuk anak, dengan paradigma sedemikian, maka keliru dan melanggar hak konstitusional penduduk dalam hal adanya nomor tahun yang menganut asas stelsel aktif bagi penduduk , oleh karena hak pencatatan kelahiran dan akta kelahiran adalah hak anak, bukan kewajiban anak, bahwa selanjutnya perihal asas kewajiban negara mencatatkan kelahiran dan akta kelahiran dapat ditemukan apabila menelaah uud yang berbunyierdasarkan uud frasa yang menjadi warga negara ialah orang orang bangsa indonesia asli , menunjukkan bahwa konstitusi menganut stelsel pasif bagi warga negara dalam hal menentukan kewarganegaraan untuk orang orang bangsa indonesia asli. oleh karena itu, maka: (a) uud menganut dan mengakui stelsel pasif bagi warga negara indonesia asli, yang jelas tertuang dalam frasa yang menjadi warga negara ialah orang orang bangsa indonesia asli dalam uud (b) uud menganut dan mengakui stelsel aktif dalam hal kewarganegaraan (naturalisasi) bagi warga negara asing, yang jelas tertuang dalam frasa orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara dalam uud (c, yakni seseorang menjadi warga negara indonesia dengan sendirinya secara otomatis. orang yang menjadi wni secara otomatis dibedakan dalam (dua) sebab, yaitu: kewarganegaraan otomatis karena sudah memiliki status wni. hal ini kemudian dirumuskan dalam norma butir kewarganegaraan, kewarganegaraan otomatis karena kelahiran. hal ini kemudian dirumuskan dalam norma butir sampai dengan dan kewarganegaraan (vide, moh. mahfud md, konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu , rajawali pers, jakarta, hal. (dsebagaimana pendapat hukum mahfud yang merupakan dan sudah menjadi communis opinion doctoral atau the professors law. dengan demikian, untuk hak kewarganegaraan (sebagai hak identitas), jika mengacu kepada uud jelas menganut asas stelsel aktif pada negara yang dapat dimaknai dari juncto uud (e. dengan demikian, hak pencatatan kelahiran dan akta kelahiran (yang terintegrasi dan tak dapat dipisahkan dengan hak kewarganegaraan sebagai hak identitas) jika mengacu kepada uud jelas menganut asas stelsel aktif pada negara hal ini dapat dimaknai dari juncto uud dan karenanya tidak beralasan jika nomor tahun menganut dan menggunakan asas ste sel aktif bagi penduduk . bahwa oleh karena dalam hal hak konstitusional atas kewarganegaraan juncto uud menganut dan mengakui asas stelsel pasif bagi warga negara , atau negasi dari stelsel aktif pada negara , dengan demikian maka: (a) tidak logis dan tidak konsisten jika terhadap pencatatan kelahiran dan pemenuhan hak anak atas akta kelahiran, justru menganut dan menggunakan stelsel aktif bagi penduduk dalam penjelasan umum nomor (b) tidak sesuai dan bertentangan dengan landasan filosofis pembentukan nomor itu sendiri sebagaimana tertuang dalam konsideran mengingat huruf maupun penjelasan umum (alinea nomor yang berbunyi: konsideran mengingat huruf penjelasan umum alinea pertama(c) secara komparatif diakui dan dianutnya asas stelsel aktif bagi negara dalam pengakuan anak sebagai warga negara indonesia adalah yang berasal dari warga negara indonesia (baik ayah dan ibu, hanya ayah, hanya ibu wni) tertuang pula dalam nomor tahun tentang kewarganegaraan sehingga tidak perlu dilakukan penetapan pengesahan sebagai wni dengan proses kewarganegaraanstatus atas kewarganegaraan, yang dijamin dalam juncto uud mana hal ini diatur dalam pada kovenan internasional hak sipil dan politik yang berbunyi setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama . hal ini juga diatur dalam konvensi internasional hak hak anak yang berbunyi: anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya . kemudian hal ini juga ditegaskan kembali pada yang menyatakan sebagai berikut identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya . bahwa untuk memperoleh pengakuan tersebut, identitas seoarang anak yang dilahirkan harus dituangkan dalam akta kelahiran, yang mana hal ini juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, yang berbunyi identitas sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam akta kelahiran , bahwa akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang, bahwa anak merupakan kelompok rentan, untuk itu mereka harus memperoleh perlakuan dan perlindungan hak asasi secara khusus. kovenan internasional hak sipil dan politik yang telah diratifikasi melalui nomor tahun berbunyi sebagai berikut setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran . perlakuan khusus juga diatur dalamperlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, merupakan kewajiban negara (state obligation), yang dalamnyadan uud sebagaimana butiruud menjamin hak konstitusional setiap orangengan adanytidak dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan hak konstitusional setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan . oleh karena masih besarnya kesenjangan terhadap akses, perbedaan kemampuan antar keluarga anak dan antar penduduk, antar wilayah yang masih memiliki banyak daerah pedalaman, lokasi dan tempat yang sulit dijangkau, terisolasi, pulau pulau terpencil, sehingga tidak mempunyai akses kepada keadilan (acces justice) yang sama, akses kepada pemenuhan hak (acces fulfill the child rights) dan tidak memiliki kesempatan sama dalam memperoleh hak konstitusional dan ham atas pencatatan kelahiran dan akta kelahiran,juncto dan uud sebagaimana butir a1,anak sebagai individu dijamin haknya sebagai pribadi sehingga dalam hal pemenuhan hak atas akta kelahiran dan pencatatan kelahiran, tidak lain dimaksudkan sebagai pengakuan pribadi anak hadapan hukum: bahwa dengan adanya asas stelsel aktif bagi penduduk yang mengakibatkan anak kehilangan kesempatan memperoleh hak atas akta kelahiran sehingga menimbulkan kerugian konstitusional anak, yakni hak diakui sebagai pribadi hadapan hukum: bahwa adalah sangat musikal dengan adanya inkonsistensi dalam nomor tahun khususnya asas stelsel aktif bagi penduduk , oleh karena landasan filosofis nomor tahun justru mengakui status pribadi sebagai hak (bukan kewajiban), dan negara berkewajiban mengakui status pribadi tersebut. hal ini dapat ditemukan dalamdimaknai dengan sebagai pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi negara . dalil dalil bahwa nomor tahun sepanjang frasa setiap penduduk wajib melaporkan bertentangan dengan juncto uud bahwa berdasarkan nomor tahun yang berbunyi': bahwa nomor tahun sepanjang frasa setiap penduduk wajib melaporkan adalah bertentangan dengan uud oleh karena, dengan adanya frasa setiap pendudukbagi penduduk , sebagaimana dianut dalam nomor tahun yang dinyatakan dalamdengan norma nomor tahun sepanjang frasa setiap penduduk wajib melaporkan mengakibatkan anak anak kehilangan haknya untuk dicatatkan dan mendapatkan akta kelahiran, oleh karena pemerintah selaku eksekutif dan pelaksana nomor tahun tidak secara aktif mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran anak indonesia,setiap penduduk wajib melaporkan yang pemohon dialihkan bertentangan dengan jo. uud adalah sejalan dan bersesuaian dengan dalil bahwa:mulai s.d sebagai alasan alasan menguji nomor tahun sepanjang frasa setiap pendudukatasdengan adanya asas stelsel aktif bagi penduduk dan kewajiban setiap penduduk mencatatkan kelahirannya sebagaimana nomor tahun maka telah menimbulkan akibat hampir separuh anak anak tidak tercatat dan tidak memiliki akta kelahiran, sebagaimana terbukti dengan data bps berikut ini vide bukti p 18j): penduduk usia tahun menurut kepemilikan akta kelahiran tidak tahu akte, tidak punya akte, punya akte, sumber: bps, susunan bahwa pencatatan kelahiran dan akta kelahiran yang merupakan hak konstitusional tidak sepatutnya dibebankan kepada penduduk, oleh karena hak konstitusional atas akta kelahiran adalah kewajiban negara, sebagaimana filosofis konsideran nomor tahun semestinya negara dalam hal ini pemerintah, melakukan tindakan afirmatif (affirmative action) terhadap penduduk yang tidak dapat memperoleh akta kelahiran, dengan alasan alasan seperti berikut ini: persentase penduduk usia tahun yang tidak memiliki akta kelahiran menurut alasan biaya jarak jauh tidak lainnya kapal tahu sumber: bps, susunan bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas ketentuan nomor tahun sepanjang frasa setiap penduduk wajib melaporkansepanjang frasa setiap penduduktidak dimaknai sebagai pemerintah wajib mencatatkan . dalil dalil bahwaelah mengakibatkan anak warga negara indonesia menjadi terhambat memperoleh hak atas akta kelahiran dan pencatatan kelahiran: bahwa dengan adanyapada penduduk", sebagaimana dianut dalam penjelasan umumyang pemohon dialihkan bertentangan dengan juncto uud adalah sejalan dan bersesuaian dengan: (a)bertentangan dengan juncto uud (b) alasan alasan bahwa nomor tahun sepanjang frasa setiap penduduk wajib melaporkana. s.d dan bagian sebagai alasan alasan mengujihalasan alasan tersebut atas ketentuan nomor tahun sepanjang frasa wajib melaporkan ,terdapat kewajiban negara untuk melakukan pemajuan (to promote), pemenuhan (to fulfil), dan perlindungan (to protect) terhadap hak asasi manusia, bahwa tanggung jawab negara dalam bidang hak asasi manusia diatur dalamemudian, untuk mengimplementasikannya, mengenai kewajiban negara dalam hal hak asasi manusia, diatur pula dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia yang berbunyi, nomor tahun yang berbunyi pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menega.diterima oleh negara republik indonesia , semakin menegaskan bahwa pemerintah adalah pihak utama yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, bahwa tanggung jawab pemerintah terkait hak asasi anak juga dinyatakan secara tegas dalam dan konvensi internasional hak hak anak yang berbunyi: negara negara pihak harus menghormati dan menjamin hak hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak: negara negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orangtua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.dimaknai sebagai pemerintah wajib mencatatkan warga negara indonesia yang berada luar wilayah negara kesatuan republik indonesia . dalil dalil bahwaberdasarkan dalam nomor tahun: bahwa berdasarkan data bps, sebagaimana dijabarkan poin poin dan poin argumen ini,asyarakat untuk mengakses layanan pencatatan kelahiran berbeda beda, lebih lebih jika pencatatan kelahiran tersebut dibatasi hari sejak kelahiran:ketidakadilan dan hilangnya hak atas identitaspada kelurahan, mengingat masih adanya kesulitan akses, kendala geografis, keterbatasan kemampuan ekonomi, keterbatasan informasi.:japatdalah musikal, dan tidak adil serta bertentangan dengan maksud uud apabila ada norma yang membatasi pemenuhan ham yakni hak atas identitasmerujuk pada uraian atas, seharusnya, yang perlu ditekankan adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan pencatatan kelahiran yang dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, serendah rendahnya tingkat kelurahan. bahwa dengan alasan alasan tersebut atas maka ketentuandengan alasan alasan tersebut atas, dalil daliladalah menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, walaupun berada luar wilayah indonesia. bahwa dalil dalil untuk sebagaimana dimaksud, mohon berkenan majelis hakim mahkamah konstitusi secara mutasi mutans alasan alasan yang diajukan untuk pengujian penjelasan nomor sepanjang frasa yang berbunyi stelsel aktif pada penduduk , nomor tahun bahwa dapat ditambahkan sesuai dengan uud negara berkewajiban melindungi warga negara indonesia dan badan hukum indonesia yang ada luar negeri sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajiban negara. bersesuaian dengan itu, berdasarkan uud dimana yang menjamin bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah kewajiban negara terutama pemerintah. bahwa oleh karena hal ihwal hak atas akta kelahiran dan pencatatan kelahiran adalah merupakan hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak asasi anak yang pertama, maka oleh karena itu pencatatan kelahiran terhadap anak yang terjadi luar wilayah kesatuan republik indonesia tetap merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara. bahwa secara yuridis formal pun negara melalui pemerintah atau perwakilannya luar negeri berkewajiban melindungi warga negara indonesia dan badan hukum indonesia luar negeri, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara melindungi segenap tumpah darah dan warganegara indonesia dimanapun termasuk luar wilayah negara republik indonesia, bahwa bentuk perlindungan yang seharusnya juga diberikan oleh negara terhadap warga negara indonesia yang berada luar wilayah hukum indonesia termasuk juga adalah memberikan akta kelahiran bagi anak anak para tki: bahwa permasalahan ketidak mampuan negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas bagi anak anak indonesia yang berada luar wilayah hukum indonesia terlihat dari besarnya jumlah anak indonesia (anak para tki) yang tidak memiliki akta kelahiran, yakni berkisar antara s.d anak, bahwa ketiadaan akta kelahiran anak anak para tki ini disebabkan karena ketidak tahuan mereka tentang cara pengurusan akta kelahiran, jarak atau wilayah tempat tinggal mereka yang jauh dari fasilitas pengurusan akta kelahiran, serta hal hal lain. sedangkan pemerintah tidak melakukan tindakan konkrit sebagai negara, yang semestinya melakukan fasilitasi dan membantu warga negara indonesia yang bertempat luar negeri. hal ini adalah sebagai bentuk dari tugas negara sebagai negara kesejahteraan dan merupakan kewajiban negara (state obligation) mencatatkan kelahiran anak dan memberikan akta kelahiran sebagai hak konstitusional dan hak asasi manusia. hal ini bersesuaian dengan uud bahwa tanggungjawab terhadap ham merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah. bahwa keadaan tidak memiliki akta kelahiran bagi anak anak para tki ini juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak dasar mereka yang lain seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, mengingat akta kelahiran merupakan salah satu syarat formal diberlakukan dibanyak negara bagi individu yang ingin mengikuti pendidikan formal. hal ini diakui dan menjadi fakta dimana anak anak indonesia sabah malaysia yang bekerja perkebunan perkebunan swasta malaysia tak memperoleh hak pendidikan karena tanpa identitas atau akta kelahiran dan dokumen lainnya (vide sekolah indonesia malaysia ,hal. bukti p 26j: bahwa adalah sesuatu yang amat sangat musik bagi para tki yang tinggal wilayah yang jauh dari jangkauan informasi dan layanan fasilitas umum untuk bisa melakukan sendiri proses pemberitahuan dan pencatatan peristiwa kependudukan pada instansi yang berwenang meningkat pencatatan kelahiran merupakan tanggung jawab dan beban yang harus dipikul oleh negara dan harus diberlakukan terhadap seluruh warga negara indonesia tanpa melihat batasan wilayah atau tempat tinggal warga negara tersebut, bahwa dengan alasan alasan tersebut atas makdengan alasan alasan atas maka ketentuan nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai kewajiban negara melakukan pencatatan kelahiran , sehingga nomor tahun tersebut menjadi berbunyi kelahiran warga negara indonesia luar wilayah republik indonesia wajib dicatatkan oleh dan atas nama pemerintah, pada instansi yang berwenang negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan republik indonesia . dalil dalilan menjelaskan bahwnamun apabila negara setempat:engakses yang:a. bahwa dengengan alasan alasan atas mohon majelis hakim yang mulia memutuskan: dalil dalilbahwa nomor tahun sepanjang frasa wajib dilaporkan oleh penduduk adalah bertentangan dengan uud bahwa terhadap peristiwa hukum apapun yang terjadi atas kapal ataupun pesawat terbang merupakan wewenang dan tanggung jawab bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, tanggung jawab pemerintah dalam hak anak untuk mendapatkan identitas juga dinyatakan tegas dalam yang berbunyi:ahwa berdasarkan uraian tersebut atas jelaslah bahwa pencatatan kelahiran merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sebagai manifestasi terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak, untuk memperoleh identitas dan pengakuan dari negara sebagai pribadi hadapan hukum.nahkoda untuk kapal laut dan wewenang dan tanggungjawab pilot untuk pesawat terbang. oleh karena itu, baik nahkoda ataupun pilot tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab melaporkan peristiwa kelahiran anak warga negara indonesia sebagaimana nomor tahun bahwa oleh karena kewajiban melakukan pencatatan kelahiran terhadap penduduk adalah kewajiban negara, maka oleh karena itu tidak beralasan apabila norma nomor tahun mewajibkan kepada penduduk melaporkan kelahiran anaknya atas pesawat atau kapal laut. oleh karena itu kewajiban melaporkan untuk peristiwa sedemikian didelegasikan tanggung jawab dan wewenangnya kepada pilot untuk pesawat terbang dan nahkoda untuk kapal laut, yang berasal dari kewajiban negara (state obligation): bahwa jika mengacu kepada norma universal bahwa pilot bertanggungjawab atas peristiwa hukum atas pesawat terbang, sebagaimana halnya ketentuan undang undang nomor tahun tentang penerbangan, yang berbunyi, . bahwa oleh karena itu menjadi jelas sekali bahwasanya selama penerbangan berlangsung, seluruh peristiwa baik peristiwa biasa maupun peristiwa hukum yang terjadi dalam pesawat udara dimaksud berada dalam tanggung jawab kapten penerbang dan atau pilot untuk penerbangan komersial, termasuk dan tidak terbatas pada kewajiban pemegang kewenangan pesawat untuk melaporkan kelahiran anak yang terjadi selama pesawat sedang mengudara: bahwa demikian halnya dengan peristiwa kelahiran seorang anak dalam sebuah kapal, maka nakhoda dan syahbandar menjadi perwakilan negara selama kapal berlayar perairan. fakta ini sejalan dengan isi dan ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang pelayaran yang menyatakan, nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi kapal dan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bahwa demikian juga dengan jaminan angka peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelabuhan yang menyatakan,: bahwa berdasarkan ketentuan atas, maka tergambar dengan jelas terjadi peralihan kewenangan negara pada nakhoda dan syahbandar selama kapal sedang berada wilayah perairan atau pelabuhan. tanggung jawab tentunya termasuk juga didalamnya adalah kewajiban untuk melakukan pencatatan terhadap peristiwa hukum berupa kelahiran seorang anak yang terjadi pada saat kapal sedang berada wilayah perairan ataupun pada saat kapal sedang berada pelabuhan: bahwa akta kelahiran apabila ditinjau dari aspek konstitusonalitasnya, maka akta kelahiran merupakan barang publik dan bukan barang privat , karena akta kelahiran idealnya harus dimiliki oleh setiap anak indonesia tanpa ada pengecualian dalam pelaksanaan atau proses pembuatannya: bahwa terhadap kondisi anak yang lahir dalam pesawat yang sedang mengudara, kapal yang sedang berlayar wilayah perairan, ataupun kapal yang sedang bersandar pelabuhan, merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara untuk mencatat peristiwa kelahiran tersebut dan menuangkan dalam bentuk akta kelahiran: bahwa membebankan kewajiban untuk melaporkan peristiwa hukum (dalam hal ini adalah kelahiran anak kapal, pesawat, atau pelabuhan) pada pihak yang bertanggungjawab untuk itu sebagaimana isi dan ketentuanakan menghilangkan kewajiban negara terhadap warga negaranya bidang hak atas identitas, bahwa dengan menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan hak atas identitas terhadap anak yang lahir baik pesawat, kapal wilayah perairan, ataupun kapal yang sedang bersandar, maka akta kelahiran tetap menjadi barang publik dan bukan barang privat : bahwa dengan alasan alasan atas makdengan alasan alasan atas maka mohon berkenan majelis hakim membuat putusan bahwa nomor tahun tidak konstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban nakhoda atau pilot , sehingga bunyi nomor tahun menjadi berbunyi: kelahiran wni atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh nakhoda atau pilot ataupun syahbandardalil dalil bahwauudakses dan perlakuan yang diskriminatif karena membeda bedakan perlakuan terhadap warga negara, bahwa pada dasarnya pemberian akta kelahiran adalah tanggung jawab negara atas pemenuhan hak atas identitas bagi warga negaranya. oleh karena itu pula, pihak yang seharusnya aktif dalam proses pemberian akta kelahiran tersebut adalah negara. karena sifatnya yang adalah pemberian negara bagi warga negaranya itu sehingga akta kelahiran kemudian dikategorikan dalam barang publik dan bukan barang privat karena harus dimiliki oleh seluruh warga negara (dalam hal ini adalah anak anak yang baru lahir) tanpa terkecuali, bahwa laporan terhadap instansi pelaksana yang diselenggarakan oleh dinas dukcapil didi: bahwa berdasarkpasa uud bahwa berdasarkan hal hal atas ketentuan: dalil dalil bahwbertentangan dengan uud bahwa penerapan sanksi tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. kebebasan pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan pemerintahan ini dibatasi oleh asas asas umum pemerintahan yang baik: bahwa pemberian sanksi kepada masyarakat harus mempertimbangkan sebab sebab suatu tindakan tidak dijalankan dan efek dari penerapan sanksi tersebut. sanksi yang diberikan kepada masyarakat karena ketidakmampuannya menjalankan suatu tindakan justru tidak akan memberikan efek yang diharapkan dari penerapan sanksi tersebut (tidak melihat kondisi masyarakat): bahwa dalam hal ini salah satu faktor banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran karena ketidakmampuan mereka, baik dari segi materi maupun dari segi pengetahuan, yang juga ditambah dengan sanksi yang justru memberatkan seta membentuk pemikiran masyarakat yang takut dan menghindar. (lihat data susunan, sebagaimana dijelaskan dalam poin permohonan ini). bahwa faktanya adalah adanya disparitas dalam masyarakat yang tidak mampu mengakses tetapi diberikan sanksi, sehingga memunculkan dampak yang bertolak belakang dengan tujuan utama dari diberikannya sanksi yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendapatkan akta kelahiran tetapi faktanya masyarakat justru enggan dengan latarbelakang ketidakmampuan mereka untuk membayar sanksi yang cukup besar, terutama bagi masyarakat marginal. bahwa pemerintah dalam hal ini tidak menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang kondisinya tidak siap bahkan tidak mampu untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bisa mengakses pemenuhan akta kelahiran tersebut. hal inincaman sanksi dalam ini merupakan bentuk pengalihan kesalahan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat ,akibat absennya peran pemerintah untuk pemenuhan hak asasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah sesuai dengan uud bab xa, hak asasi manusia, sbb: perlindungan, pemajuan, penegakan,dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah . bahwa ancaman sanksi ini merupakan bentuk intimidasi,yang lahir dari konsekuensi nomor tahun yang sangat diskriminasi terhadap sebagian masayarakat yang secara ekonomi, pendidikan, akses, geografis terhalang untuk memenuhi pemenuhan dari undang undang ini. secara aspek sosiologis yang merupakan mutan asas pembentukan peraturan yang tercantum dalam huruf penjelasan, nomor tahun peraturan pembuatan yaitu asas dapat dilaksanakan , yang berbunyi sbb:berdasarkan alasan alasan atas mak(a) kelahiran sebagaimana dimaksud dalam atau atau atau atau bertentangan dengan uud bahwa berdasarkan alasan alasan atas maka mohon majelis hakim yang mulia membuat putusan bahwa nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalil daliltidak ada pengaturan mengenai kriteria maupun indikator penentuan jumlah sanksi yang diberikan, sehingga hal ini sangat tergantung pada subjektivitas petugas administrasi: bahwa dalam praktibahwa akibat dari prinsip stelsel aktif bagi penduduk yang digunakan dalam membuat akta kelahiran membuatbahwa akibat adanya stelsel aktif bagi penduduk untuk mendapatkan akta kelahiran juga membuat: bahwa: bahwa akibat daribahwa tidak adanya ketentuan yang jelas untuk mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana, maka pemohon berbadan hukum sering mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai pemberian akta kelahiran sanksi, sedangkan bagi pemohon individual, ketentuan ini sangat mempersulit bahkan menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan akta kelahiran dengan memberikan syarat dan sanksi yang tidak memiliki kualifikasi yang jelas dalam memberikan akta kelahiran: bahwa dengan adanya proses penetapan pengadilan dalam mengurus akta kelahiran yang permohonannya diajukan lebih dari satu tahun membuat para pemohon berbadan hukum harus mendampingi penduduk secara satu persatu pengadilan untuk memenuhi haknya, sedangkan untuk pemohon individual, penetapan pengadilan jelas merupakan proses yang rumit dan menakutkan sehingga membuat mereka enggan untuk mengurus akta kelahiran, bahwaundang undang, yakni penjelasan umum undang undang nomor tahun dan dan dan huruf dan undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukbahwa berdasarkan alasan alasan atas makberdasarkan alasan alasan atas mohon majelis hakim yang mulia membuat putusantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,menyatakan,bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai sebagai membebankan kewajiban pencatatan kelahiran anak kepada negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah, nomor tahun sepanjang frasa setiap penduduk wajib melaporkan , bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban sepihak bagi penduduk, sehingga tersebut seharusnya berbunyi pemerintah wajib mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami warga negarsepanjang dimaknai sebagai kewajiban penduduk untuk melaporkan. nomor tahun yang berbunyi: kelahiran warga negara indonesia luar wilayah republikuntuk melapor. nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai hanya wajib dilaporkan penduduk : dan nomor tahun bertentangan dengan uud menyatakan: frasa, pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk , pada alinea kalimat ketiga penjelasan umum nomor tahun tentang administrasi kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditional unconstitutional), kecuali dimaknai pencatatan sipil pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah . nomor tahun sepanjang frasa setiap penduduk wajib melaporkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat kecuali dimaknai menjadi setiap penduduk berhak berperan aktif melaporkan . nomor tahun sepanjang frasa setiaptidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat kecuali dimakndan pemerintah wajib mencatat kecuali dimaknai pemerintah wajib secara aktif mencari informasi dan mencatat setiap peristiwa kelahiran, serta setiap penduduk berhak berperan aktif melaporkan setiap kelahiran ditempat terjadinya peristiwa kelahiran. nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebag, selanjutnya perwakilan republik indonesia luar negeri wajib aktif mencari informasi dan mencatat setiap kelahiran warga negara indonesia sepanjang tidak dimaknai sebagai hak penduduk berpartisipasi memberitahukan peristiwa kelahiran kepada. sepanjang dimaknai sebagai hanya wajib penduduk . danex ago bonbukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak: bukti fotokopi keputusan presiden nomor tahun tentang komisi perlindungan anak indonesia, bukti p 3a: fotokopi keputusan presiden nomor tahun bukti p 3b: fotokopi, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, bukti fotokopi akta pendirian yayasan kampus diakoneina modern yang tertuang dalam akta notaris nomor yang dikeluarkan oleh notaris ariana purwodadi, s.h., tertanggal februari bukti fotokopi akta pendirian yayasan elsafan yang tertuang dalam akta notaris nomor dikeluarkan oleh notaris annie indah kesuma, s.h., tertanggal mei bukti fotokopi akta pendirian komunitas sahabat anak, yang tertuang dalam akta notaris nomor dikeluarkan oleh notaris ariana purwodadi, s.h., tertanggal juni bukti fotokopi akta pendirian yayasan atma yang tertuang dalam akta notaris nomor dikeluarkan oleh notaris irene vera purba, s.h., tertanggal maret bukti fotokopi akta pendirian yayasan sos desa taruna yang tertuang dalam akta notaris nomor dikeluarkan notaris adriani buono, s.h., tertanggal april bukti fotokopi akta pendirian perhimpunan advokasi anak indonesia peran indonesia) yang tertuang dalam akta notaris nomor dikeluarkan notaris hotman syukur nasution, s.h., tertanggal september bukti fotokopi surat keputusan pembentukan komisi perlindungan anak indonesia daerah paid) sumatera utara berdasarkan surat keputusan gubernur sumatera utara nomor tanggal juni bukti fotokopi penjelasan umum alinea undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan, bukti fotokopi halaman buku ilmu perundang undangan jenis fungsi dan materi muatan, maria farida, penerbit paniscus, bukti fotokopi konsideran mengingat huruf sich!) undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan, bukti fotokopi pertimbangan mahkamah dalam perkara nomor puu i juncto putusan nomor puu x (halaman bukti fotokopi surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor tanggal september bukti fotokopi surat edaran mahkamah agungbukti fotokopi nota kesepahaman menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri hukum dan hambukti fotokopi lampiran program rencana aksi perlindungan anak sebagaimana dimuat pada server node dokumen asli didownload pada tanggal april bukti kliping berita yang termuat dokumen asil download tanggal april bukti kliping berita yang termuat http: megapolitan.kompas.com read persen. anak. jalanan.di. jakarta. tak. punya. akta. kelahiran, dokumen asli didownload tanggal april bukti kliping berita yang dimuat http: megapolitan.kompas.com read bant uan. akta. kelahiran. setengah. hati, bukti fotokopi halaman buku teori hukum kritis posisi hukum dalam masyarakat modern , roberto urges, nusa media bandung, bukti fotokopi kliping berita yang dimuat kepemilikan akte kelahiran dalam rangka perlindungan anak.html, didownload pada tanggal april bukti fotokopi halamanotokopi halaman buku sekolah indonesia malaysiahurudenda administratif sebagaimana dimaksud pada paling banyak rp. (satu juta rupiah). penjelasan umum alinea kalimat ketiga frasa: pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk"status kewarganegaramanat nomor tahun tentang perlindungan anak perlindungan anak ) juncto keputusan presiden nomorbadan hukum dan persedengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa penjelasan umumadalah asas hukum dalam yang menjadi rujukan bagi perumusan norma dalam penjelasan umum pada alinea kalimat ketiga dengan tegasatau menghilangkan kewajiban negara (state obligation) sebagai pihak yang bertanggung . hak atas akta kelahiran yang dimulai dengan pencatatan kelahiran, adalah jelas merupakan hak anak (rights the child) dan bukan kewajiban anak,, bahwa dalam proses pembuatan akta kelahiran sebagaimana tertuang dalambahwa dengan demikian, lahirnya yang menganut stelsel aktif bagi penduduk , bukan saja, dan maksud konstitusi (dalam hal ini dan utamanya dan uud 1945j,juga dalam dan bahwa dengan demikian maka penggunaan stelsel aktif bagi penduduk dalamsetiaptersebut atas maka penjelasan umum pada alinea kalimat ketiga yang berbunyi,i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut atas pemohon sampai dengan pemohon viii yang merupakan badan hukum publik dan badan hukum privat selaku, serta pemohon sampai dengan pemohon xii adalah perseorangan warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya i3.9itas atas dan dan huruf dan serta penjelasan umum alinea kalimat ketiga frasa, pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk terhadap dan serta dan uud menimbang bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon adalah adanya frasa dalam penjelasan umum pada alinea ke kalimat ketiga yang menyatakan, pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk , yang merupakan asas hukum dalam dan menjadi rujukan bagi perumusan norma dalam penjelasan umum pada alinea ke kalimat ketiga,. menurut para pemohon, proses pembuatan akta kelahiran sebagaimana tertuang dalam yang merupakanmenimbang bahwa, menurut mahkamah, peristiwa kependudukan termasuk kelahiran,. pada hakitermasuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (vide uud 1945j. perlindungan yang diberikan oleh negara salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan, termasuk kelahiran. peristiwa kelahiran dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia menurut peraturan perundang undangan merupakan salah satu dasar untuk memperoleh kewarganegaraan dan dipergunakan sebagai alasan supaya menghindari adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir wilayah negara kesatuan republik indonesia. warga negara merupakan bagian dari penduduk yang menjadi unsur negara. pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili, tempat tinggal, atau terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan atau keluarganya. menurut mahkamah, salah satu wujud dari hubungan antara warga negara dengan negara adalah peran serta warga negara dalam kehidupan bernegara dengan adanya hak dan kewajiban warga negara yang diamanatkan oleh uud memang dari satu sisi untuk didaftarkannya suatu kelahiran adalah merupakan hak dari anak yang lahir dan dari sisi yang lain adalah kewajiban negara. namun demikian, karena pendaftaran kelahiran tersebut juga merupakan kepentingan yang bersangkutan, sedangkan negara yang berkewajiban untuk mendaftar memiliki aparat yang sangat terbatas, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tidak mungkin mampu untuk mengetahui satu persatu peristiwa kelahiran yang terjadi wilayahnya. oleh kerena itu, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa kelahiran yang terjadi. pencatatan kelahiran bukan hanya sekadar dicatat tentang lahirnya seseorang tetapi juga menyangkut persoalan hukum yang lebih luas yaitu status anak dari seseorang. dalam hal yang demikian, orang tuanya, walinya, atau bahkan orang lain yang mengetahui adanya peristiwa tersebut dalam hal orangtua atau walinya tidak ada. oleh karena itu, adalah suatu kewajaran bahwa, samping ada kewajiban negara untuk mencatat juga ada kewajiban warga negara untuk melaporkan peristiwa kelahiran tersebut. dengan demikian bukan merupakan kewajiban yang mengada ada manakala pilihan kebijakan dalam undang undang tersebut menganut asas stelsel aktif, menimbang bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 dalam paragraf menyatakan, . . bahwa peran serta setiap penduduk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, termasuk kelahiran, menurut mahkamah, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran dan kepedulian warga negara dalam menentukan status hukum sebagai warga negara dalam kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dinyatakan dalam dan uud i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas maka permohonan para pemohonhamdan zelda, hartono, arief hid, dan anwar usman, masing masing sebagai anggotapanitera pengganti, ttd. achmad edi subiantonasional indonesia (pni) alamat jalan pancoran timur nomor pancoran indah jakarta selatan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal juni memberi kuasa kepada bambang euros, s.h.,m.h., yang beralamat pada jalan pemangsaan timur nomor menteng, jakarta pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut 050205520052n0ahli dan saksi pemohon: memeriksa bukti bukt,iv.yang terkandung dalamnya. tidak boleh bertentangan dengan uud iv( tetapi juga mengabaikan pancasila sebagai dasar negara terutama sila ketiga: persatuan indonesia , merusak kemajemukan atau ke bhinneka tunggal ika an danudbertentangan dan mengabaikan serta sama sekali tidak berdasar pada ketentuan dan dan dan junctoud antara lains, dan parpol sebagai sarana agregasi. ivmisalnya, ketentuan dan pemilu sebenarnya merupakan perubahan atau penggantian dari ketentuan sebelumnya dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. ketentuan undang undangdalam penjelasan undang undang nomor tahun disebutkan, yang dimaksud dengan pemilu sebelumnya' adalah mulai pemilu tahun dan selanjutnya. putusan mk ri nomor puu vii tanggal februari alinea hlm. juncto putusan mk ri puu ix dari kutipan atas, jelas pula bahwa mahkamah memaknaiundang undangemohon sebagai warga negara dan kader partai politik tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) dalam pemilu berikutnya pemilu para pemohon mengemukakan bahwa dalam hal kepesertaan pemilu sudah ada preseden hukum undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd:, dan sangat bertentangan dengan pancasilagaimana dikemukakan dalam pendapat mahkamah (vide putusan nomor puu vii tertanggal februari hlm. bahwa ambang batas parlemen menjadi tidak konstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, jika hal itu bertentangan dengan hak politik.ini diatur dalam uud dengan demikian, pemilu bertentangan dengan uud kesimpulan hukum dalam negara demokrasi seperti indonesia, tidak boleh merugikan atau harus peduli terhadapmohon sebagai badan hukum publik atau privatformilpembentukan undang undang tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitberapa ketentuan yang terkandung pemilu bertentangan dengan pembukaan alinea ke uud dan uud dan uud hal ini dikarenakan ketentuan undang undangjelas sangat bertentangan dengan pembukaan uud alinea ke yang menyebutkan, .yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedalaman rakyat ., dan sangat bertentangan dengan pancasila khususnya sila ke kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ,,undang undang guo akanemohon sebagai warga negara kader dari partai politik meramphususnya ketentuan dan pemilu tahun menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty)., karena partai politik pemohontai politiksertajelas berpotensial merugikan pemohon. pemberlakuan kenaikan angka ambang batas parlemen sekaligus pemberlakuan akan merugikan pemohon, karena banyak suara rakyat pemilih yang memilih kader partai politik pemohon termasuk. dengan demikian pemilu tahunserta menyimpang daripendirian partai nasional indonesia dan keterangan terdaftar kementerian hukum dan ham, bukti fotokopi surat kuasa pendamping: bukti fotokopi ktp pemohon,an undangan perubahan undang undang nomor tahun bukti p fotokopi ringkasan risalah dan pendapat publik bahwa undang undang nomor tahun berpotensdalam proses pembuatdalam proses pembentukannya secara (formil) bertentangan dengan: alinea pembukaan uud dan uud uud dan uud uud uud dan uud dan, uud juncto bab ketentuan umum bab asas pembentukan peraturan perundang undangan huruf huruf huruf a huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa objek permohonan pengujian formil adalahlinea pembukaan uud dan dan menimbulkan kekacauan,emohon juga menghadirkan satu orang ahli dan satu orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal juli dan juli selain itu terdapat satu orang saksi pemohon yanghli pemohon dr. budiman n.p.d sinaga, s.h., m.h. bahwa pengujian undang undang terhadap uud dapat meliputi pengujian formil dan atau pengujian materiil. pengujian kali ini adalah pengujian formil, yaitu pengujian formil, yaitu pembentukan undang undang,katakan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan uud bahwa pengujian formil dan pengujian materiil sesungguhnya senantiasa berkaitan. kedua pengujian itu ibarat dua sisi mata uang yang bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. sehingga mengaitkan kedua pengujian akan selalu bermanfaat. dalam pengujian materiil, materi muatan dalam dan atau bagian undang undang dianggap bertentangan dengan uud1945: bahwa dalam mengkaji perubahan peraturan perundang undangan, paling tidak ada empat aspek yang perlu diperhatikan, yaitu prosedur, mekanisme, sistem, dan substansi perubahan. prosedur perubahan berkaitan dengan lembaga yang berwenang melakukan perubahan, kuorum, dan pengambilan keputusan. mekanisme perubahan berkenaan dengan langkah langkah dalam pelaksanaan perubahan, sistem perubahan berkenaan dengan dapat dilakukan melalui perubahan naskah. jika perubahan dalam teks menyangkut hal hal tertentu, penggantian naskah jika materi perubahan cukup mendasar dan banyak, atau melalui naskah tambahan. sedangkan substansi perubahan berkaitan dengan hal hal atau materi yang diubah. prosedur, mekanisme, dan sistem perubahan dapat dikategorikan sebagai aspek formal perubahan, sehingga dapat dilakukan pengujian formal. sedangkan substansi perubahan dapat dikategorikan sebagai aspek materiil, sehingga dapat dilakukan pengujian materiil: bahwa ketentuan uud yang berkaitan dengan pembentukan undang undang yang paling penting adalah dan dari kedua tersebut dapat dikategori tentang prosedur pembentukan undang undang bahwa lembaga negara yang dapat melakukan perubahan undang undang adalah presiden dan dewan perwakilan rakyat: bahwa selain itu, tersebut juga berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan mengharuskanengan kata lain, keputusan untuk mengubah undang undang harus dengan suara bulat. ketentuan ini tentu saja bukan tanpa sengaja, sebab dalam pengambilan keputusan lain yang diatur dalam uud tidak diharuskan persetujuan bersama. misalnya, keputusan untuk mengubah uud dapat dilakukan hanya dengan persetujuan sekurang kurangnya ditambah anggota dari seluruh anggota majelis permusyawaratan rakyat: bahwa ketentuan dan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam uud yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud serta negara indonesia adalah negara hukum, bahwa pengertian negara hukum dalam uud berkaitan dengan pernyataan dalam pembukaan uud bahwa pemerintah negara indonesia yang dibentuk: bahwa negara hukum yang dimaksud sini adalah negara kesejahteraan (voorspoedig staat), pengertian kesejahteraan dalam negara kesejahteraan tidak hanya menyangkut jasmani atau material, melainkan rohani atau spiritual juga: bahwa dalam pembukaan uud dapat diketahui bahwa negara indonesia merupakan sarana mencapai tujuan bangsa indonesia sesuai dengan cita cita yang muncul pada saat memperjuangkan kemerdekaan untuk mendirikan suatu negara baru. ketika memperjuangkan kemerdekaan itu yang diperjuangkan adalah kesejahteraan umum atau kepentingan seluruh bangsa indonesia, bukan kepentingan sekelompok orang meskipun kelompok itu merupakan mayoritas, terlebih kepentingan seseorang. hal tersebut sangat tepat karena perjuangan kemerdekaan itu pun dilakukan secara bersama sama oleh segenap bangsa indonesia tanpa memandang mayoritas dan minoritas. oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang undangan, terutama undang undang, harus senantiasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa indonesia atau kesejahteraan bersama, bukan justru menutup kesempatan bagi sebagian bangsa indonesia. secara singkat dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan dalam pembentukan undang undang harus dengan suara bulat, bahwa kesejahteraan bersama bagi bangsa indonesia yang menyangkut jasmani (material) dan rohani (spiritual), antara lain diwujudkan dengan bersamaan kedudukan, sebagaimana diatur dalam uud dalam iniketentuan ini, indonesia segala warga negara tidak hanya berkedudukan sama dalam hukum, melainkan dalam pemerintahan juga. oleh sebab itu, segala warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk dalam pemerintahan, termasuk untuk menjadi anggota dpr, dpd dan dprd: bahwa ketentuan uud atas, berbeda dengan ketentuan atau pengertian yang berlaku negara lain, misalnya inggris hanya berlaku equality before the law. inggris memang tidak semua orang dapat menjadi kepala negara, melainkan hanya keturunan king atau raja. sana juga tidak semua orang dapat menjadi anggota badan perwakilan rakyat yang bernama house lords, melainkan hanya keturunan bangsawan. sementara itu, indonesia, segala warga negara tidak hanya bersama kedudukannya dalam hukum, melainkan dalam pemerintahan juga. oleh karena itu, indonesia harus terbuka kesempatan bagi segala warga negara untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi tidak terbatas menjadi anggota dpr, dpd, dan dprd, bahwa berdasarkan segala warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya. berarti, segala warga negara, termasuk juga presiden dan para anggota dpr wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya. dalam kaitan ketaatan terhadap undang undang, maka segala warga negara harus taat melaksanakan, tidak terkecuali presiden dan anggota dpr sekalipun. dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, dinyatakan bahwaitetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya, bahwa ketentuan atas, mengubah ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd yang berbunyi, bahwa ketentuan tersebut belum pernah dilaksanakan, tetapi sudah dilakukan perubahan, bahkan perubahan yang sangat prinsipil. perubahan semacam ini jika terus menerus dilakukan, akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kepastian hukum, terutama dalam arti kepastian undang undang. perubahan semacam ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum atau setidak tidaknya sebagai upaya untuk menghindari, menaati, atau melaksanakan hukum. padahal dalam uud sudahidak boleh ada perubahan undang undang jika untuk tidak melaksanakan undang undang. pembentukan undang undang tidak boleh melanggar hukum, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai landasan yang jelas, paling tidak ada tiga landasan pembentukan peraturan perundang udangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, serta falsafah bangsa indonesia yang bersumber dari pancasila dan pembukaan uud bahwa sementara itu, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan ini, mengenai perkembangan masalah, dan kebutuhan masyarakat, dan negara. sedangkanukum atau untuk, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat: bahwa landasan yuridis menyangkut persoalan yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk. peraturan perundang undangan yang baru,yang sudah ada, tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada: bahwa berdasarkan landasan landasan tersebut, terutama landasan filosofis, maka secara umum dapat dikatakan bahwa setiap peraturan perundang undangan, terutama undang undang harus berdasarkan pada sumber segala sumber hukum negara, yaitu pancasila atauhal pengambilan keputusan sangat jelas dinyatakan berdasarkan permusyawaratan, bahwa setiap undang undang harus memuat ketentuan yang memungkinkan pengambilan keputusan dalam permusyawaratan. ketentuan undang undang yang menutup kemungkinan mendasarkan keputusan dalam permusyawaratan tidak sesuai dengan pancasila. dalam hal ini termasuk ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara telah menutup kemungkinan permusyawaratan serta kesejahteraan umum. sebab selalu saja ada suara sebagian warga negara yang hilang. selain itu, ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan sila persatuan indonesia, bahwa hal yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang undang indonesia adalah prosedur pengambilan keputusan, yaitu harus dilakukan dalam permusyawaratan agar dapat menampung kepentingan segenap bangsa indonesia. pengambilan keputusan dengan cara lain dalam pembentukan undang undang membuka peluang untuk melakukan pemaksaan kehendak oleh mayoritas terhadap minoritas. bahkan menghilangkan sama sekali kepentingan minoritas ketika tidak terlibat langsung lagi dalam pengambilan keputusan. suara hilang berarti keterwakilan dari sebagian orang yang sesungguhnya sama sama sebagai bangsa indonesia hilang pula. lambat laun, keadaan ini akan menghilangkan kesempatan kemunculan keragaman pendapat yang sesungguhnya merupakan wujud dari kekayaan kemajemukan bangsa indonesia yang sejak dulu kala sudah diakui bersama sebagaimana dituangkan dalam semboyan bhinneka tunggal ika, bahwa pada saat ini, semboyan bhinneka tunggal ika bukan lagi sekadar semboyan semata, sebab sudah dimuat dalam uud sehingga merupakan hukum yang mengikat. dalam hal pembentukan undang undang, ketentuan ini pun harus dilaksanakan atau dengan kata lain tidak boleh ada pembentukan undang undang yang tidak memenuhi ketentuan uud bahwa undang undang yang hanya memungkinkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dengan menuturkan kemungkinan perwakilan, dapat dikatakan bertentangan dengan pancasila, yang menyebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. setidak tidaknya indonesia harus tetap dibuka kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum dalam rangka pelaksanaan demokrasi perwakilan selain demokrasi langsung, saksi pemohon error djarot bahwa revisi undang undang pemilu setiap tahun sekali menggambarkan adanya ketidakpastian sistem politik dan ketidakpastian hukum, legalitas partai politik terombang ambing, kaderisasi terabaikan: bahwa kondisi umum, pemerintah negara republik indonesia dibentuktugas pokok bangsa indonesia selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan, serta mengisinya dengan membangun yang berkeadilan, dan demokrasi yang dilaksanakan secara bertahap, dan berkesinambungan, bahwa amendemen undang undang dasar telah mengubah sistem pemerintahan yang dianut, yaitu dari presidensial menjadi sistem presidensial ala reformasi. presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada mpr dan presiden tidak dapat membubarkan dpr, tetapi itu bukan berarti sistem pemerintahan yang dianut sekarang ini sudah jelas mekanismenya. adanya dpd dan mpr yang belum jelas posisinya, agak sulit untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sistem pemerintahan yang dianut, bahwa dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan presidensial ala reformasi, presiden hanya berhubungan yang berkaitan dengan fungsi parlemen bila dua kamar dengan dpr dan senat, bila satu kamar dengan dpr. tetapi, dengan parlemen kita yang satu kamar atau kalau disebut dua kamar, hanya dua kamar yang semu, maka sistem pemerintahan kita sekarang masih sulit untuk dijelaskan, bahwa amendemen undang undang dasar diakui oleh para hukum tata negara masih banyak kelemahan, kelemahan itu antara lain akibat kurang matangnya konsep yang hendak diterapkan. hal itu terlihat perdebatan mpr mengenai kongres amerika serikat. ketika itu, pemahaman mengenai kongres adalah bahwa kongres hanya satu forum dinamakan join session: bahwa menurut konstitusi amerika artikel section kongres terdiri dari dua lembaga, yakni house representative dan senat. kedua lembaga itu saling melakukan checks and balances karena mewakili kepentingan yang berbeda. join session artikel section adalah rapat bersama kedua lembaga tersebut untuk mendengarkan state the union address, join session juga diadakan untuk mendengarkan pidato kepala negara atau kepala pemerintahan yang dianggap penting. presiden soekarno pernah mendapatkan kehormatan itu: bahwa kelemahan amendemen undang undang akibat tidak matangnya pengetahuan dalam melakukan perbandingan mengenai sistem pemerintahan amerika serikat dan arti join session menyebabkan wewenang mpr digerogoti dan dpd tidak diberi wewenang untuk melakukan checks and balances dengan dpr:api tidak ada saling checks and balances antara keseluruhan lembaga negara yang terkait itu. tidak ada checks and balances antara mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, antara dpr dengan mahkamah agung, tidak ada hak veto presiden dan sebagainya, terjadi krisis ketatanegaraan yang bersumber pada krisis konstitusi: bahwa. undang undang susuk mpr, dpr, dpd, dan dprd yang sekarang telah memasuki pembahasan dprsemakin memanjang akibat ketidakjelasan hasil amendemen undang undang ditambah lagi kegelisahan semakin tak terkendali, terutama sikap dan tabiat para penguasa yang cenderung menindas rakyat: bahwa fakta politik telah membuktikan bahwa amendemen undang undang tidak didasari oleh desain besar (grand design) atau pola yang jelas. suatu konsitusi seharusnya dalamnya mengandung sistem yang satu sama lain berkaitan. jika itu tidak dipahami pada gilirannya memunculkan bagian bagian yang memiliki pemahaman yang berbeda, bahwa suatu sisi, kita ingin menganut sistem pemerintahan presidensial, namun yang terjadi sekarang, fungsi dpr terasa lebih dominan. akibat dorongan euphoria yang begitu kuat dari para anggota dpr dan grand design pada waktu itu terabaikan. hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara adalah konstitusi yang lebih dikenal kalangan masyarakat luas sebagai undang undang dasar. penyusunan suatu konstitusi selalu dipengaruhi oleh nilai nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat: bahwa oleh karena itu, suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politik, dan historis perumusan suatu ketentuan harus dipahami dengan baik. terkait dengan itulah, konstitusi tertulis tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya, tapi juga harus dipahami konteks filosofis, sosio historis, sosio politik, sosio yuridis, bahkan sosio ekonomis masyarakat yang melatarbelakangi ketika konstitusi itu dirumuskan: bahwa negara kesatuan republik indonesia sekarang ini berada dalam posisi torehan sejarah kelam, penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian. antara kemajuan dan kemunduran saling bertabrakan. konsepsi negara hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya yang diistilahkan rechstaat dan the rule law tidak dapat memberi perlindungan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum (legal certainty),etapi tidak ada saling checks and balances antara keseluruhan lembaga negara yang terkait itu., undang undang susuk mpr, dpr, dpd, dan dprdmemanjang, ditambah lagi kegelisahan semakin tak terkendali, terutama sikap dan tabiat para penguasa yang sekali lagi cenderung terasa tidak berpihak kepada rakyat, bahwa pembukaan undang undang dasar memuat alinea pertama, kata berkeadilan dalam alinea kedua istilah adil serta dalam alinea keempat perkataan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil. semua istilah ini mengindikasikan pada pengertian negara hukum yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia, namun pada kenyataannya dewasa ini justru perampasan hak dan penghilangan asasi terjadi hampir seluruh penjuru negeri: bahwa dalam ketatanegaraan ini terjadi penyesatan yang masif dan terang benderang, sistematis, dan terstruktur. konstitusi undang undang dikaburkan pengertiannya, pancasila diketersampingkan, negara kesatuan republik indonesia teriakan, dan bhinneka tunggal ika diputarbalikkan, dipecahkan dalam konflik, rasis, dan etnis. tujuan negara diselewengkan, politik dijualbelikan, hukum dipermainkan, ekonomi diarahkan pada ekonomi kapitalistik dan liberalistik, perekonomian rakyat terpuruk, dan sengaja dibiarkan mati perlahan tetapi pasti, bahwa ketatanegaraan indonesia yang diatur berdasarkan hukum rechstaat tidak berdaya oleh penyelenggara negara yang mengelola negara berdasarkan kekuasaan. undang undang dasar sebagai konstitusi negara, sebagai hukum dasar dikaburkan pengertiannya dan diplesetkan penafsirannya. sosialisasi empat pilar kebangsaan yang mempertandingkan pancasila dengan konstitusi adalah sosialisasi empat adalah penyesatan yang nyata, masif, sistematis, dan terstruktur, bahwa hierarki norma hukum diaduk adil, pancasila jelas termaktub dalam pembukaan preambule undang undang dasar pancasila berada dalam satu kesatuan dalam batang tubuh undang undang dasar konstitusi. logika hukum yang mana yang dijadikan alasan pertimbangan suatu yang melekat dalam suatu kesatuan bisa diperbandingkan. pertanyaan yang muncul, konstitusi yang mana yang disetarakan dengan pancasila: bahwa negara kesatuan republik indonesia disandingkan dengan undang undang dasar tahun bukanlah nkri, itu sudah ada undang undang dasar tahun bab satu) negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, juga tentang bhinneka tunggal ika : bahwa politik indonesia terkait erat dengan peran parpol sebagai alat perjuangan yang berada dalam posisi tertinggi sebagai jelmaan kedaulatan tangan rakyat. dalam melaksanakan demokrasi pancasila yang mengemban cita cita proklamasi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. peran yang begitu mulia, mengemban cita cita proklamasi dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. peran yang begitu mulia itu dikotori oleh sikap arogan oknum politikus yang duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat dpr): bahwa demi kepentingan sesaat, proses revisi pembentukan undang undang partai politik, undang undang pemilu, dan pilpres dipelintir menjadi sebuah dan dan jungen.il1. bahwadang undang yang tidak memiliki asas asas normatif dan jauh dari logika hukum: bahwa legal standing partai politik legitimasi oleh beberapa dalam undang undang dasar tahun dan partai politik telah menjadi bagian dari pelaksanaan pranata konstitusi. karenanya, keserakahan dalam perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara yang terjadi hampir semua jenjang pelaksanaan pemilu, harus diakhiri. proses pembentukan undang undang pemilu yang berpotensi melahirkan konflik horizontal yang berkepanjangan harus dicegah dan dikoreksi total,penyelarasan yang harus dituangkan dalam naskah akademik: bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilu umum,bahwa tujuan keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas pembentukannya, tujuan, perubahan undang undang nomor tahun tentang undang undang pemilu.al: bahwa tujuan perubahan undang undang untuk membentuk undang undang yang sah, baik, ternyata tidak terakomodir dan dari awal risalah hingga diserahkannya undang undang guo, tidak terkandung maksud penyederhanaan parpol dan penguatan sistem presidensial, bahkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, serta melahirkan hukum yang menimbulkan kekacauan masyarakat,ndang undang dasar tahun antara lain, parpol sebagai sarana rekrutmen, yaitu bahwa organisasi partai politik harus mampu secara aktif melakukan rekrutmen: bahwa parpol sebagai sarana komunikasi politik atau artikulasi politik, hal ini berarti partai politik merupakan media atau alat (tool) untuk menyampaikan aspirasi kepentingan (interest) dan kebutuhan (need) masyarakat, rakyat kepada rezim yang memimpin. inilah hakikat fungsi parpol sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah: bahwa parpol sebagai sarana sosial politik, sosialisasi politik. fungsi ini lebih ditekankan pada aspek pendidikan politik. agar legitimasi politik atas kebijakan publik dapat dipahami secara merata oleh masyarakat, bahwa parpol sebagai sarana manajemen konflik. parpol dituntut untuk menjadi medium dalam menyelesaikan konflik yang diakibatkan perbedaan pandangan tataran masyarakat dan parpol sebagai sarana, bahwa satu,undang undang pemilu),, dan penguatan sistem presidensial, serta mengabaikan pengkajian dan penyelarasan yang harus dituangkan dalam naskah akademik, bahwa tujuan perubahan undang undang untuk membentuk undang undang yang lebih baik, ternyata tidak terakomodir dan dari awal risalah hingga disahkannya, undang undang guo tidak terkandung maksud penyederhanaan parpol dan penguatan sistem presidensial. bahkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty), serta melahirkan hukum yang menimbulkan kekacauan masyarakat. undang undang guo dianggap bertentangan dengan uud dan wajib diuji (judicial review) mahkamah konstitusi, antara lain melalui perkara nomor puu nomor puu x, tapi juga mengabaikan pancasila sebagai dasar negara, terutama sila ketiga, persatuan indonesia , merusak kemajemukan atau kebhinekatunggalikaan dan mengancam keutuhan negara kesatuan republik indonesia nkri), secara terang benderang bertentangan dengan uud, serta menyimpang dari tujuan perubahan undang undang untuk membentuk undang undang yang lebih baik, bahwamenuhi unsur untuk dinyatakan oleh mahkamah konstitusi secara formil tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, keterangan tertulis saksi pemohon eko suryo santoso, bba, s.h., m.h bahwa atau pihak yang diatur (bersifat represif). bersifat represif itu berarti mengabdi kepada kekuasaan represif. hukum atau tata aturanngalaman empiris selama ini sejak pemilu (era reformasi) undang undang yang mengatur tentang partai politik, pemilu, pilpres dan penyelenggara pemilu selalu berubah dan perubahan itu selalu diproses menjelang pemilihan umum dan selalu terasa mengutamakan kepentingan partai besar yang berkuasa melalui proses perubahan undang undang dpr. dari perubahan pemilu pemilu pemilu yang menjadi korban ketidakadilan adalah partai politik yang secara langsung tidak ikut dalam proses pembentukan undang undang. demikian juga perubahan undang undang nomor tahun menjadi undang undang nomor tahun tentang pemilu yang menjadi korban adalah partai politik luar parlemen khususnya dan rakyat pemilih warga negara indonesia pada umumnyaangat bertentangan dengan pancasilarakyatmi terciptanya sistem politik yang menjamin kepastian, adalah hal yang sangat bijak bila undang undang nomor tahun dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dengan demikian undang undang nomor tahun yang sudah berulangkali diuji mahkamah konstitusi dapat diberlakukan kembal,:diuji ., keturunan .electoral threshold maupun ambang batas parlemen parliamentary threshold p'tud,(suara tidak terdengar jelas)badan hukum publik atau privat, karena hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pemilemohoi tertanggalududbahwa tentang berbagai pengaturan transport secara nasional bahwa hal tersebut merupakan pendelegasian oleh uudundang undang nomor tahun,dapat memberikan keputusan sebagai berikut. pertama, menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). kedutiga, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. dan keempat,ud menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan pertimbangan rakyat dpr) menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan persidangan pada tanggal juli dan keterangan tertulis yang disampaikan kepaniteraan padaformil atas proses pembahasan rancangan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd. bahwa norma formil daritentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprdpara pemohon beranggapan norma formil dalam pembentukan undang undang nomor tahun telah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun alinea pembukaan uud dan dan dan dan junctoguo yang dalam proses pembentukannya telah melanggar asas asas pembentukan undang undang yang pada pokoknya disampaikan sebagai berikut:,dalam uud tahun oleh karenanya undang undang pemilu dalam proses pembentukannya secara formil maupun materiil yang terkandung dalamnya tidak boleh bertentangan dengan uud tahun bahwa undang undang guoyaitutujuan perubahan undang undang adalah dan dari awal risalah hingga pengesahan undang undang guo tidak terkandung maksud penyederhanaan partai politikdalam masyarakat (legs oriuntur publica inordinatio). bahwa pembentukan undang undang guodiatas dan dengan penerapan sistem flat secara nasional terang terang dan merusak adanya kemajemukan bangsanorma formilnorma formilpara pemohon pengujian formil atas undang undang guo, dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas apakah dalam proses pembentukan undang undang guo terdapat pertentangan dengan uud tahun sehingga pokok permohonan dalam pengujian formil tidak jelas dan kabur (obscura libel). bahwa perlu kami sampaikan, pembentukan undang undang nomor tahun telah memenuhi tahapan pembentukan undang undang yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapmpr, dpr, dpd, dan dprd juncto peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib. bahwa pembentukan undang undang guo dalam perencanaan ditetapkan dalam program legislasi nasional tahun dalam proses pembahasan undang undang guo dpr ri, mendasarkan pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, mana pansus telah memberikan ruang seluas luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dengan memberikan kemudahan akses dengan mengumumkan melalui media cetak maupun website dpr dan terdapat berbagai masukan serta pandangan baik dari elemen masyarakat, elemen partai politik yang tidak memiliki kursi dpr, penyelenggara pemilu daerah, lembaga negara maupun institusi lain yang terkait, para pakar baik melalui forum forum rapat dengar pendapat rdp), rapat dengar pendapat umum rdp), maupun melalui email website dpr ri, yang dilakukan pada awal sampai dengan akhir pembicaraan tingkat serta pandangan setiap fraksi dan anggota pansus. berbagai pandangan yang beragam tersebut merupakan kekayaan pandangan dari berbagai perspektif. namun demikian, haruslah diambil sebuah keputusan yang mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar daripada kemudharatannya. oleh karena itu, tanpa harus mencederai proses yang berlangsung, maka pilihan lahirnya ketentuan dalam undang undang guo termasuk baik maupun merupakan sebuah upaya menghadirkan sistem kepartaian yang kompatibel dengan sistem pemilu dan selanjutnya akan disesuaikan pula dengan sistem internal parlemen baik jumlah fraksi, jumlah anggota minimal setiap fraksi, dan mekanisme pengambilan keputusannya yang diatur dalam undang undang berbedaformil pembentukbahwa pokok permohonan dari pemohon tidak jelas dan kabur (obscura libel) oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima: menyatakan bahwa proses pembahasan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd telah sesuai dengan uud tahun dan perundang undangan: menimbang bahwa pemohon telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal agustuspembukaan, undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud bab ketentuan umum angka dan angka pengujian formildesember him. dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bahw. bahwa pemohon mengajukan permohonan tanggal mei sedangkan pemilu disahkan oleh presiden tanggal mei dan diundangkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia tanggal mei dengan demikian kurang dari (empat puluh lima) hari setelah disahkan atau tepatnya baru (empat belas) hari. il11undang undang guo. ii. norma norma yang diajukan untuk diuji il. norma formil pembentukan undang undang)pemilu menurut pemohon bukan hanyatai politik yaitu partai nasional indonesia yang menurutarti ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud hak pemohon tersebut untuk ikut pemilu bisa tidak tercapai akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian oleh karena misalnya ada syarat atau syarat syarat yang tidak terpenuhingujian formil i3. menimbang bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal juni telah menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil adalah hari sejak suatu undang undang diundangkan, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian formil sebagaimana akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk tanggal mei sedangkan undang undang guo diundangkan pada tanggal mei dengan demikian permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, i3.9alasan alasan yang dikemukakan oleh pemohon untuk pengujian formil adalah:, serta mengabaikan pengkajian penyelarasan yang harus dituangkan dalam naskah akademik: i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, tentangpembentukada atau tidak ada naskah akademik:kemerdekaan atau kebebasan berkumpul dan berserikat tidak berarti apabila kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dan berpolitik tidak dijamintidak boleh bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa mahkamah seperti pertimbangan atas, menilai pembentuka:, secara formil dalam proses pembentukannya mengabaikan asas asas pembentukannya untuk menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan parpol dan penguatan sistim presidensiil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, kekacauan masyarakat dan mengabaikan sila persatuan indonesia serta mengancam keutuhan negara kesatuan republik indonesia: i3 menimbang bahwa terhadap dalil ini mahkamah menilai bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, wakil wakil rakyat dpr adalah pembawa aspirasi masyarakat, mengenai ketidakpastian hukum, apabila menurut pemohon ada materi muatan dan atau bagian yang tidak konstitusional maka materi muatan dan atau bagian tersebut saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan dalam bentuk pengujian formil seperti permohonan pemohon, pengaturan dengan undang undang sudah sejalan dengan ketentuan dan uud karena dpr sebagai wakil rakyat yang berdaulat membentuk undang undang, dan sekaligus sebagai wujud dari suatu negara hukum: mahkamah tidak menemukan adanya pengabaian sila persatuan indonesia dalam dan tidak menemukan pula ancaman terhadap negara kesatuan republik indonesia, dalam pembentukannya mengabaikan dan sama sekali tidak berdasarkan kepada dan dan dan uud i3 terhadap dalil pemohon guo mahkamah mempertimbangkan:yang dimaksud dengan ketentuan tersebut telah dilaksanakdan bukan yang dimohonkan pengujian formil oleh pemohonbahwa sudah menentukan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun, dengan peserta partai politikahkamah menilai, ketentuan tidak secara keseluruhan menghilangkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. pada saat ini sudah ada pengujian materiil terhadap beberapa dalam kalaupun menurut pemohon masih ada ketentuan dalam yang bertentangan dengan uud maka ketentuan tersebut dapat saja dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil secara keseluruhan atas suatu undang undangmenurut mahkamah, tidak melarang orang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisanmahkamah, tidak menghalangiua jabatan termasuk jabatan sebagai anggota dpr, dpd, dan dprd memerlukan syarat syarat tertentu, dan hal hal semacam itulah yang : menurut mahkamah tidak semua materi muatan dan atau bagian dari menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. begitu juga tidak semua materi muatan dan atau bagian dari menghalangi orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan: bahwa kemungkinan ada materi muatan dan atau bagian yang bertentangan dengan uud maka materi muatan dan atau bagian itu saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil untuk membatalkan secara keseluruhanahkamah menilai tidak seluruhnya bersifat diskriminatif. bahwa mungkin ada materi muatan dan atau bagian yang bersifat diskriminatif, maka materi muatan dan atau bagian itu saja yang dimohonkan pengujian materiil bukan pengujian formil yang kalau dikabulkan berakibat tidak berlakunya seluruh pembentukan berpotensi menghilangkan hak konstitusional partai politik yaitu parpol sebagai wadah rekrutmen anggota untuk dibina menjadi kader partai yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penggerak perubahan masyarakat, sebagai alat untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah: i3. menurut mahkamah tidak menghilangkan hak partai politik untuk melakukan rekrutmen kader, juga tidak menghalangi partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. adapun diterima atau tidak diterimanya suatu aspirasi, suatu usulan, suatu kebutuhan, hal itu tergantung dari mekanisme yang terjadi dalam persidangan pembentukan undang undang,. i3 terhadap dalil guo, menurut mahkamah apabila ada suatu materi muatan dan atau bagian yang menurut pemohon bertentangan dengan uud materi muatan itulah yang diuji secara materiil yang kalau terbukti, mahkamah akan menyatakan bertentangan dengan uud dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: pembentukan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta menimbulkan kekacauan masyarakat. contoh yang dikemukakan oleh pemohon adalah dan yang menurut pemohon haknya sebagai peserta pemilu tahun yang dijamin oleh dan penjelasan yang menyatakan, partai politik peserta pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya , dan penjelasannya yang menyatakan, yang dimaksud dengan pemilu sebelumnya' adalah mulai pemilu tahun dan selanjutnya : i3 menurut mahkamah pemohon keliru memahami ketentuan tersebut, sebab dalam ketentuan dimaksud dipakai kata dapat sehingga tidak serta merta semua partai politik peserta pemilu tahun menjadi partai politik peserta pada pemilu tahun melainkan hanya partai politik yang memenuhi syarat syarat tertentu. selain itu, seperti dipertimbangkan sebelumnya, apabila ada materi muatan dan atau bagian dari yang menurut pemohon bertentangan dengan uud maka materi muatan dan atau bagian tersebut saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil, pembentukan merusak kemajemukan dan ke bhinneka tunggal ika an, karena kenaikan ambang batas parlemen diatas angka sebelumnya dengan sistem flat secara nasional menyebabkan banyak parpol yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak saja kehilangan kursi dpr tetapi dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, sehingga banyak entitas lokal tidak terwakili. oleh pemohon didalilkan jelas bertentangan dengan uud i3. menurut mahkamah, itulah yang dimohonkan pengujian materiil seperti yang diajukan oleh pemohon perkara nomor puu x dan puu x yang telah diputus oleh mahkamah tanggal agustus sehingga tidak perlu dipertimbangkan: pembentukan bertentangan dengan hak politiberarti bertentangan dengan uud i3 menurut mahkamah, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, yang oleh pemohon didalilkan bertentangan dengan uud telah dimohonkan pengujian materiil dalam permohonan nomor puu x serta puu x dan telah diputus oleh mahkamah pada tanggal agustus sehingga tidak perlu dipertimbangkan, i3 menimbang bahwa selain bertentangan dengan uud atas, pemohon juga mendalilkan bahwa bertentangan dengan bab ketentuan umum, (seharusnya angka dan bab asas pembentukan peraturan perundang undangan,dalil pemohon guo, menurut mahkamah uud antara lainpengujian undang undang terhadap undang undang semata mata, yang tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas undang undang tersebut, bukan kewenanganngujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan: i4. permohonan pengujian formakil mochtar maria farida indrawi menimbulkan kekacauan masyarakat tetapi juga mengabaikan pancasila sebagai dasar negara, merusak kemajemukan atau ke bhinneka tunggal ika an dan persatuan,ndang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya terhadap: alinea pembukaan uud dan dan dan dan juncto bab ketentuan umum bab asas pembentukan peraturan perundang undangan huruf ,dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan.ketentuanbatu uji atasttd. ttd. hamdan zelda ahmad fadli semadi ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. ina zuchriyah tando bahwa." uud menyatakan bahwa":, bab ketentuan umum undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakndang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan, pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. ketentuan bab as: dan keterbukaan. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan, materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan asas: pengayomanhuruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan,iv. alasan atau dalil (polita) pemohon iv. bahwa. |
jperkumpulan forum pengusaha rokok kretek, berkedudukan jalan kh. uraikan nomor kudus, jawa tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh nafas gunawan, ketua badan pengurus forum pengusaha rokok kretek, selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama zaenal mustofa warga negara indonesia tempat, tanggal lahir kudus, agustus pekerjaan pemilik perusahaan rokok hendra jaya alamat langgardalem rt rw. desa langgardalem, kecamatan kota kudus, kabupaten kudus, jawa tengah selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama erna setyo nigrum kewarganegaraan indonesia tempat, tanggal lahir kudus, juni pekerjaan pemilik perusahaan rokok sendang mulyo alamat desa lau rt rw. kecamatan dawe, kabupaten kudus, jawa tengah selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada catur agus santoso, s.h., dan ahmad suryo, s.h., keduanya adalah advokat konsultan hukum yang tergabung dalam santoso agustina law offices yang berkantor kompleks bangun cipta sarana blok desde nomor jalan kemang selatan xiidudukan hukum legal standing) mengenai kedudukan hukum legal standing maka mengacu pada ketentuaneralkohol, makanan yang mengandung kolesterol tinggi, dan lain lain. dengan demikian ketentuan dan kesehatan tentang peringatan kesehatan, sangat bersifat tendensius, diskriminatif, dan rancu sehingga merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh uud pertentangan norma dengan uud bahwa dengan pemberlakuan ketentuan kesehatan, juga akan bertentangan dengan hak yang dijamin oleh uud dmerasa memiliki hak untuk diperlakukan sama depan hukum, dimana kesehatan telah mengatur tata niaga produk rokok, namun sisi laiyang sama bahkan lebih buruk dari rokok, bahwa ketentuan kesehatan secara tiba tiba melakukan pengaturan administrasi atas proses produksi rokok berupa kewajiban adanya peringatan kesehatan, dimana pengaturan tersebut tidak menjelaskan tujuan tentang kesehatan itu sendiri. pengaturan ini tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen rokok, karena seolah olah menempatkan produk rokok sebagai satu satunya produk yang membahayakan kesehatan, padahal bahaya rokok bagi kesehatan masih harus diuji lebih lanjut, sementara juga terdapat hasil pengujian tentang manfaat penggunaan tembakau (bukti halaman kerugian dan potensi kerugian bahwa dengan peringatan kesehatan yang tercantum produsen rokok akan menambah biaya produksi berupa gambar peringatan kesehatan yang tercantum dalam bungkus rokok. padahal bagi produsen rokok kecil, setiap penambahan komponen biaya produksi akan dapat berpengaruh secara langsung kepada skala produksi yang juga akan berakibat langsung pada kemampuan menyerap tenaga kerja sehingga akan lebih banyak pekerja yang dirumahkan jika produksi rokok dibebani dengan biaya produksi tambahan, bahwa selain akan menambah biaya produksi, kewajiban peringatan kesehatan berupa gambar juga akan mempengaruhi kemampuan produsen rokok kecil untuk bersaing pasar karena setiap bungkus rokok tidak hanya memiliki fungsi sebagai wadah pembungkus bagi batang rokok, namun juga berfungsi sebagai media promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk rokok. dengan keadaan tersebut, potensi hilangnya pangsa pasar produsen rokok kecil akan semakin tinggi, yang juga akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan produsen dalam memproduksi rokok: jika ditelusuri sejarahnya maka disimpulkan bahwa munculnya dan dalam kesehatan merupakan bagian dari kampanye internasional anti tembakau yang dikenal dengan nama framework convention tobacco control fcc), yang merupakan kerangka kerja pembatasan tembakau dan rokok dibawah rezim kesehatan world health organization who). regulasi internasional ini hendak membatasi produksi, perdagangan dan konsumsi tembakau dengan alasan kesehatan. secara keseluruhan instrumen utama yang digunakan dalam fcc sangat beragam, mulai dari pengalihan tanaman, cukai tinggi, pengurangan kandungan tar, pelarangan iklan, dan perlindungan merek dagang. pada intinya fcc hendak mengurangi produksi rokok, mengurangi kemampuan produksi industri rokok dan menekan konsumsi tembakau. lahirnya regulasi ini adalah muara dari persaingan dinamik tiga pihak yakni, pertama antara negara maju dengan negara berkembang: kedua, antara perusahaan raksasa internasional dengan perusahaan nasional (bukti halaman dan ketiga, persaingan antara perusahaan rokok dengan perusahaan farmasi dalam memperebutkan pasar nikotin (bukti halaman sehingga dapat duga kampanye anti tembakau dan rokok dengan alasan kesehatan berpotensi dimanfaatkan oleh produsen besar internasional dalam mematikan usaha sejenis yang lebih kecil: bahwa upaya memasukkan kaidah kaidah fcc dalam hukum nasional yang didalangi oleh who maupun yang dibiayai langsung oleh perusahaan perusahaan farmasi internasional indonesia sangatlah agresif. kedua aktor utama internasional tersebut atas adalah yang paling berkepentingan menjadikan prinsip prinsip fcc sebagai hukum positif nasional indonesia, sebagai bagian dari strategi mereka mengambil alih pasar nikotin. akibat tekanan internasional yang bertubi tubi dan disertai dengan dukungan keuangan dalam jumlah besar menjadi penyebab pemerintah mengeluarkan kesehatan yang menempatkan nikotin tembakau sebagai zat adiktif, mengatur secara khusus tentang produksi rokok dan sanksi pidana yang berat atas pelanggarannya. selain itu pemerintah juga telah mengusulkan rancangan pembatasan rokok dan tembakau untuk kepentingan kesehatan yang saat ini tengah dibahas dpr. tidak hanya melalui pemerintah pusat, rezim internasional juga menyusup langsung pemerintah daerah, membiayai pembuatan peraturan daerah perda) untuk menekan produksi dan konsumsi rokok. berbagai kota indonesia saat ini telah mengeluarkan perda yang membatasi perdagangan tembakau dan rokok dengan mengacu pada rezim who fcc. keseluruhan agenda diatas merupakan bentuk kriminalisasi produsen rokok yang membahayakan eksistensi usaha ini tanah air (bukti halaman bahwa upaya rezim who fcc sangat sistematis untuk mematikan pertanian tembakau dan industri rokok nasional. usaha mematikan pertanian tembakau dilakukan dengan mempromosikan pergantian tanaman. sedangkan berbagai upaya menekan industri dilakukan melalui kesehatan, dan menaikkan cukai. akibat dari tindakan pemerintah menaikkan cukai rokok sebagai bentuk komitmen terhadap fcc secara sistemik menyebabkan bangkrutnya perusahaan rokok nasional kecil (bukti halaman data lainnya menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan cukai tembakau telah menyebabkan ribuan perusahaan kecil menengah yang bergerak dalam industri ini gulung tikar. unit industri tembakau indonesia menurun dari perusahaan pada menjadi sekitar perusahaan pada depkes, ditengah bangkrutnya perusahaan nasional maka perusahaan rokok besar asing secara otomatis mengambil alih pangsa pasar tembakau dan rokok nasional. demikian pula dengan adanya dan kesehatan, akan menyebabkan semakin meningkatnya biaya produksi rokok, pencetakan kemasan baru, biaya promosi tambahan, yang sangat memberatkan produsen kecil yang pada akhirnya secara sistematis mematikan produsen rokok kecil, apa yang dilakukan pemerintah indonesia berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap tenaga kerja. badan pbb bidang perburuhan yakni international labour organization ilo) menyebutkan bahwa indonesia sedikitnya terdapat juta orang bekerja dalam rantai produksi tembakau dan rokok indonesia. dengan demikian jumlah tersebut setara dengan lebih jumlah tenaga kerja sektor formal negara ini. industri tembakau juga merupakan penyumbang cukai terbesar, dimana sumbangan perusahaan rokok dalam bentuk cukai mencapai triliun rupiah pertahun, melebihi seluruh pendapatan yang diperoleh pemerintah dari eksploitasi tambang, dan melebihi nilai seluruh deviden yang disetorkan bumn indonesia. sumbangan tersebut belum termasuk pajak lainnya dan upah yang diterima oleh pekerja serta corporate social responsibility csr) perusahaan rokok, besarnya manfaat keberadaan industri tembakau merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pemerintah sangat berhati hati dalam mengadopsi fcc. selain derasnya penolakan kalangan industri dan petani menjadi pertimbangan politik tersendiri, karena fcc memiliki konsekuensi pemberantasan industri rokok dan sekaligus pertanian tembakau. alasan kehati hatian lainnya adalah kuatnya indikasi kepentingan internasional dalam mengambil alih pasar tembakau dan rokok indonesia. beberapa tahun terakhir perusahaan internasional seperti philip morris, british american tobacco, japan internasional tobacco, semakin aktif melakukan akuisisi perusahaan perusahaan sejenis negara berkembang dan mengambil alih pasar sekaligus. indonesia dua perusahaan rokok terbesar nasional telah dikuasai oleh perusahaan asing tersebut (bukti halaman besarnya arus impor tembakau akibat perdagangan bebas asean menyebabkan impor tembakau tidak terbendung. indonesia mengalami defisit perdagangan yang besar dalam komoditi tembakau dan produk olahan tembakau dalam tahun terakhir. kondisi semacam ini secara potensial merugikan usaha kecil dan menengah dalam industri tembakau dan rokok nasional: bahwa kampanye dan kebijakan anti tembakau dan rokok yang tidak jelas kebenarannya serta diyakini memiliki agenda ekonomi politik, telah menciptakan hambatan bagi petani, produsen rokok kretek nasional dalam melakukan produksi, mempertahankan eksistensi dalam produksi serta kesulitan dalam melakukan penjualan tembakau dan produk olahan tembakau. kebijakan dan kampanye anti rokok semacam itu telah merugikan secara langsung produsen rokok kretek skala kecil dan usaha lainnya yang terkait langsung dengan produsen rokok kretek skala kecil yang dimaksud (bukti bahwa kebijakan anti rokok dan tembakau seperti kenaikan harga cukai telah secara langsung memukul industri rokok kretek skala kecil nasional. ratusan produsen rokok rumahan wilayah kecamatan losari, kabupaten cirebon bangkrut akibat regulasi yang dikeluarkan peraturan menteri keuangan nomor ipm. tentang tarif cukai hasil tembakau tahun yang berlaku sejak tanggal februari kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten cirebon, hari menyatakan, pemerintah melalui kementerian keuangan telah membuat keputusan yang tidak prorakyat sehingga pabrik rokok rumahan gulung tikar. pikiran rakyat, maret bangkrutnya perusahaan rokok skala kecil tersebut juga dipicu oleh kebijakan lainnya seperti tidak adanya subsidi tembakau, naiknya harga cengkeh, dan berbagai kampanye anti rokok serta fatwa yang mengharamkan rokok menjadi pemicu bangkrutnya perusahaan rokok kretek nasional, bahwa kewajiban mencantumkan kalimat peringatan kesehatan dan gambar atau bentuk lainnya pada kemasan rokok akan semakin meningkatkan biaya produksi rokok kretek skala kecil. pencantuman peringatan kesehatan dan gambar akan menyebabkan perusahaan rokok terpaksa mengganti seluruh kemasan yang sudah ada dan sudah dicetak, mencetak kemasan baru, mendesain ulang kemasan, mempromosikan kembali kemasan baru yang membutuhkan tambahan biaya. padahal dengan biaya produksi saat ini yang semakin mahal para produsen sudah semakin kesulitan untuk mempertahankan eksistensi usaha. sehingga pencantuman peringatan kesehatan secara langsung merugikan perusahaan rokok kretek skala kecil. untuk biaya cetak peringatan kesehatan berupa gambar saja, produsen kretek skala kecil membutuhkan tambahan biaya produksi sekitar dari total biaya produksi, belum termasuk biaya investasi dan biaya promosi: petitakta perubahan anggaran dasar terakhir perkumpulan forum pengusaha rokok kretek dprk), bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama nafas gunawan, bukti fotokopi susunan pengurus dprk periode bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama zaenal mustofa, bukti fotokopi nomor pokok pengusaha barang kena cukai nppbkc) atas nama zaenal mustofa, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama erna setyo nigrum: bukti fotokopi nomor pokok pengusaha barang kena cukai nppbkc) atas nama erna setyo nigrum,buku nicotine war, wanda hamilton: bukti buku kriminalisasi berujung monopoli, alauddin daeng, dkk, bukti buku kretek kajian ekonomi budaya kota, roem topatimasang, dkmasing masing dirinya sebagai berikut: pemohon adalah ketua badan pengurus perkumpulan forum pengusaha rokok kretek yang memperjuangkan aspirasi dan hak hak anggota yang bermodal lemah yang mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak wajar oleh berlakunya dalam undang undang guo, bahwa pemohon dan pemohon iii yang merasa tertekan dalam kelangsungan usahanya oleh berlakunya dalam undang undang guo: berdasarkan bukti berupa akta perubahan anggaran dasar forum pengusaha rokok kudus, bukti bukti dan bukti berupa ktp atas nama nafas gunawan, zaenal mustofa dan setyo nigrum, maka para pemohon tersebut mempunyai kedudukan sebagai perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama untuk mengajukan pengujian bahwa para pemohon menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud dirugikan oleh berlakunya dan yang menyatakanmenurut para pemohon, yang mewajibkan mencantumkan peringatan kesehatan secara keseluruhan baik berupa tulisan dan gambar akan berpengaruh terhadap pengeluaran biaya produksi yang lebih besar oleh para pemohon, sedangkan berlakunya yang mengkriminalisasi produsen rokok berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terhadap dalil para pemohon mengenai hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, mahkamah berpendapat bahwa pemohon selain mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan guo, berdasarkan bukti dan bukti juga mempunyai hak untuk mewakili perkumpulan dalam maupun luar pengadilan untuk: (i) memperjuangkan aspirasi para pengusaha rokok sehingga membawa rasa keadilan: (ii) memperjuangkan aspirasi anggota sehingga terakomodasi dalam setiap peraturan perundang undangan yang dikeluarkan pemerintah: (iii) memperjuangkan hak hak anggota yang bermodal lemah. adapun pemohon dan pemohon iii mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian dalam undang undang guo, karena dengan berlakunya dan yang mewajibkan kepada pemohon dan pemohon iii sebagai pengusaha rokok dengan suatu sanksi pidana untuk mencantumkan peringatan kesehatan telah menyebabkan pemohon dan pemohon iii mengeluarkan biaya produksi yang lebih banyak dari yang sebelumnya, sehingga berpotensi menambah beban produksi dan berpotensi mematikan produksi serta kelangsungan pekerja perusahaan rokok tersebutuntuk mengajukan pengujian dalam undang undang guo, bahwa sejak putusan mahkamah nomor puu iii telah menjadi pendirian mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan terdapatketua badan pengurus perkumpulan forum pengusaha rokok kretek, dimana tujuan dari dibentuknya perkumpulan tersebut adalah untuk mengakomodasi aspirasi para pengusaha rokok: memperjuangkan aspirasi anggota sedemikian hingga terakomodasi dalam setiap peraturan perundang undangan yang dikeluarkan pemerintah: dan memperjuangkan hak hak anggota yang bermodal lemah,, bahwa pemohon, dimana dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini merasakan tekanan terhadap kelangsungan usahanya dengan berkurangnya secara signifikan jumlah pekerja baik karena regulasi yang telah ada maupun regulasi yang direncanakan akan terbit: bahwa pemohon iii adalah pemilik perusahaan rokok yang memperkerjakan puluhan pekerja untuk menghasilkan produk tembakau dalam bentuk sigaret kretek tangan, dimana untuk melakukan produksi perusahaan tersebutperingatan kesehatan sebagaimana diatur dalam dan bertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: kalimat peringatan kesehatan dalam undang undang guo hanya membebani para pemohon sebagai pengusaha rokok untuk memberikan informasi yang tidak netral dan informasi yang negatif, padahal para pemohon memiliki hak konstitusional untukjamin dalam uud kalimat peringatan kesehatan dalam undang undang guo telah menyebabkan para pemohon dalam memproduksi rokok tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman, sebagaimana dijamin dalam uud kalimat peringatan kesehatan dalam undang undang guo seolah olah tepadahal hak tersebut dijamin dalam uud kalimat peringatan kesehatan dalam undang undang guo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen rokok karena seolah olah telah menempatkan produk rokok sebagai satu satunya produk yang membahayakan kesehatan, padahal kebenaran bahaya rokok tersebut masih harus diuji lebih lanjut: menurut para pemohon, semestinya sanksi yang tercantum dalam undang undang guo bukan sanksi pidana tetapi sanksi administrasi karena sanksi pidana merupakanterhadap peringatan kesehatan sebagaimana diatur dalam norma dan norma undang undang guo sangat tendensius, diskriminatif, rancu, dan bertentangan dengan uud karena undang undang guo tidak mengatur mengenai produk makanan atau minuman yang jelas jelas juga membahayakan kesehatan, seperti minuman beralkohol dan makanan yang mengandung kolesterol tinggi: undang undang guo bertentangan dengan hak para pemohon yang dijamin dalam uud karena undang undang guo telah mengatur tata niaga produk rokok, namulebih buruk dari rokok menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan terhadap uud dan telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu viii tanggal november demikian, mahkamah konstitusi dalam praktiknya membuka kemungkinan diajukannya kembali pengujian frasa, dan atau bagian dalam undang undang yang telah diuji sebagaimana dimuatutusan mahkamah nomor puu viii tanggal november adalah pengujian antara lain penjelasan dan dalam putusan tersebut mahkamah menyatakan kata dapat dalam penjelasan dan frasa berbentuk gambar dalam bertentangan dengan uud adapun mengenai penjelasan kecuali kata dapat dan kecuali frasa berbentuk gambar dalam putusan guo ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut::dengan demikian, dalam putusan tersebut mahkamah berpendapat penjelasan kecuali kata dapat' dan kecuali berbentuk gambar" adalah konstitusional: i3 menimbang bahwa meskipun para pemohon dalam permohonan guo mengajukan batu uji yang sedikit berbeda, yaitu dan uud namun substansi dari dan telah dinilai dan dipertimbangkan mahkamah dalam putusan nomor puu viii tanggal november sehingga pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu viii mutasi mutans berlaku sebagai pertimbangan dalam putusan guo. berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah berpendapat permohonan para pemohon guo adalah bis idemsuwardi bergantung dari faktor faktor eksternal seperti harga dan ketersediaan cengkeh sebagai bahan baku campuran pembuatan sigaret kretek tangan. secara spesifik perusahaan yang dimiliki oleh pemohon iii hanya akan berproduksi jika situasi kondusif dan memungkinkan, sehingga para pekerja yang bekerja akan bergantung dari faktor faktor eksternal tersebutundang undang nomor tahun tentang kesehatan (selanjutnya disebut kesehatan), karena pengaruh bahaya rokok terhadap kesehatan merupakan klaim yang bersifat sepihak dan metatable. apalagi dalam peringatan kesehatan berupa tulisan, bahaya tersebut tidak berbentuk kepastian melainkan kecenderungan yang diwakili dengan kata dapat membahayakan kesehatan.dan seterusnya ,berupa gambar sebagaimana tersebut pada frase . dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya , seperti yang termaktub dalam penjelasan kesehatan, dimana jika ketentuan tersebut diberlakukan maka perusahaan rokok kecil akan mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar dari sebelumnya yang berpotensi akan menambah beban produksi dan berpotensi akan mematikan produksi serta kelangsungan pekerja yang bekerja perusahaan rokok tersebut, bahwa para pemohon jugasebagaimana dimaksud pada poin ke dalam ketentuan dimana sebuah perbuatan yang bersifat fakultatif kemudian diberikan sanksi pidana. dengan kata lain pembentuk undang undang dengan sadar telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dasar hukumnya bersifat tendensius, diskriminatif dan rancukesehatan, karena para pemohon dijamin haknya oleh konstitusi sebagaimana dilindungi olehsebagaimana juga dijamin olehkemudian dilindungi oleh ketentuan sebagaimana juga dilindungi oleh dan dijaminmemproduksi rokok dalam ketentuan kesehatan, dimana dengan berlakunya ketentuan tersebut berpotensi akan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mengkriminalisasi produsen rokok. hak tersebut dilindungi oleh uud sebagaimana termaktub dalam ketentuaberdasarkan uraian tersebut diatas,(lalasan permohonan materi muatan dan melampaui kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan dari kesehatan bahwa kesehatan yang mengatur tentang kewajiban adanya peringatan kesehatan tidakhuruf nomor tahun (bukti tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang mensyaratkan bahwa harus memiliki kejelasan tujuan: bahwa menurut penjelasan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, bahwa tujuan dari kesehatan dirumuskan dalam yang berbunyiselanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa , bahwa tujuan pengaturan kesehatan secara umum berhubungan dengan segala sesuatu yang mendukung pembangunan kesehatan kesehatan) menjadi menyimpang dari kejelasan tujuan tersebut karena secara tiba tiba mengatur tentang tata niaga rokok yang meliputi memproduksi dan memasukkan rokok wilayah indonesia sebagaimana diatur dalam kesehatan berikut dengan penjelasannya: pertentangan norma dengan uud bahwa uudbertentangan dengan hak asasi yang diatur dalamra pemohon selaku pengusaha rokok memiliki hak konstitusional seperti dimaksud dalam uud yaitu pada frase .dimana hak tersebut merupakan hak konstitusional atas informasi yang dimiliki oleh para pemohon selaku produsen rokok: bahwa mahkamah konstitusi dalam amar putusannya nomor puu vii pada tanggal september menyebutkan bahwa industri rokok memiliki hak yang sama dalam kegiatan pemasaran. bahwa dalam konteks informasi yang berkaitan dengan suatu produk, terdapat kewajiban konstitusional untuk menyampaikan informasi tersebut secara netral, baik dalam sisi keunggulan, sisi kelemahan, sisi manfaat maupun sisi kerugian atas suatu produk produk produknya: kewajiban konstitusional dimaksud telah diatur lebih jauh dalam huruf nomor tahun tentang perlindungan konsumen (bukti yang menyatakan bahwa kewajiban produsen atau pelaku usaha adalah untukbahwa kesehatan yang mengatur tentang peringatan kesehatan hanya membebani kewajiban bagi pemohon untuk memberikan informasi yang tidak netral, karena hanya mewajibkan untuk menyampaikan informasi yang bersifat negatif. sementara pemohon, memiliki hak konstitusional untuk .ketentuan uud dengan kata lain, kesehatan tersebut seharusnya juga memberikan hak konstitusional kepada pemohon untuk menampilkan informasi yang bersifat positif, sehingga tersebut bertentangan dengan uud menyangkut hak konstitusional pemohon selaku produsen rokok. dengan memberikan informasi baik yang bersifat positif maupun negatif, produsen rokok juga tidak menghalangi hak konstitusional konsumen rokok atas informasi yang netral berimbang, sehingga konsumen rokok tetap dapat melakukan pilihan untuk membeli atau tidak membeli rokok bahkan dapat juga menentukan pilihan untuk tidak merokok, pertentangan norma dengan dan uudcara spesifik, hak asasi para pemohon yang dijamin oleh uud adalah frase .mana rasa aman dan perlindungan yang dimiliki para pemohon adalah dalam hal perlindungan dari ancaman ketakutan dalam memproduksi rokok, yang merupakan hak asasi dari pemohon:ekerjaan memproduksi rokok merupakan upaya untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka untuk mencapai taraf penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga pernyataan peringatan kesehatan seolah odimana sesungguhnya memproduksi rokok merupakan suatu aktifitas ekonomi biasa yang tidak tercela dan tidak merendahkan martabat kemanusiaan, pertentangan norma dengan uudsehatan adalah norma primer yang memberikan kewajiban bagi produsen rokok untuk mencantumkan peringatan kesehatan. dalam hukum administrasi, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban kewajiban atau larangan larangan dalam suatu uu, manakala aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan. sanksi sanksi hukum administrasi tersebut meliputi: bestuursdwang (paksaan pemerintahan): penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (ijin, pembayaran, subsidi): pengenaan denda administratif, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom), sanksi pidana. pengantar hukum administrasi indonesia, philips hadron, dkk, maret hal. ketentuan adalah norma sekunder dari kesehatan berupa sanksi pidana sebagai akibat pelanggaran kewajiban yang mewajibkan adanya peringatan kesehatan. akan tetapi sebagai kewajiban yang bersifat administratif, semestinya sanksi yang ada dapat diupayakan berupa sanksi administrasi yang lebih ringan, misalnya peringatan yang ditindaklanjuti dengan pencabutan izin. terutama karena sanksi pidana adalahadministratif peringatan kesehatan. lalu mana letak keadilannya ketika pelanggaran administratif yang tidak benar benar membahayakan orang lain dan merugikan negara, tiba tiba diberikan ancaman pemidanaan? bahwa norma primer dan norma sekunder juga sangat tendensius, diskriminatif, rancu, dan bertentangan dengan uud dibandingkan dengan perlakuan undang undang kesehatan yang nyata nyata tidak mengatur tentang produk makanan atau minuman yang jelas jelas juga membahayakan kesehatan seperti minumebunan, yang diajukan oleh: nama japan, pekerjaan tani: alamat dusun silat hulu, desa bantan sari, kecamatan marah, kabupaten ketapang, kalimantan barat, nama vitalis andi, pd: pekerjaan swasta: alamat rt rw desa bahawa, kecamatan tumbang titi, kabupaten ketapang, nama saksi: pekerjaan petani: alamat soso, kecamatan gandusari, kabupaten blitar, jawa timur, nama ngatimin alias keling, pekerjaan petani: alamat. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juni dan agustus memberi kuasa kepada wahyu bagian, s.h: wahyudi djafar, s.h: andi muttagien, s.h, iki dulang, s.h, indriaswati dyah saptaningrum, s.h., ll.m, patra zen, s.h., ll.m: asep yunani firdaus, s.h, tanding bawah, s.h: anggara, s.h: advani vivian, s.h: agustinus kargo, s.h: betty yolanda, s.h: ll.m, basis hindi candra, s.h: farhan mahfudz, s.h: matilda hasibuan, s.h: hadi syahrini, s.h: ikana indah, s.h, khairul fahmi, s.h., m.h: supriyadi widodo eddyono, s.h, sulistyono, s.h, susilaningtyas, s.h: zainal abidin, s.h: nathaniel mite timun, s.h: nur harmandi, s.h., m.h: kesemuanya advokat dan pengabdi bantuan hukum pada kantor hukum public interest lawyer network pil net), jalan siaga nomorihak terkaitahli, saksi pemerintah: mendengar keterangan ahli pihak terkait, membaca kesimpulan tertulis para pemohon, pemerintah, dan pihak terkait: memeriksa bukti bukti para pemohon, pemerintah di yang telah diperbaiki tanggal oktober dan november yang menguraikan hal hal sebagai berikut: pendahuluan salah satu tujuan didirikannya negara ini, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan uud sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya : bahwa ketentuan dan menyatakan :bahwa dalam rumusan guo terdapat dua unsur penting yang harus dicermati, yaitu: unsur setiap orang, unsur, cc. mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, bahwa unsur yang sama juga terdapat dalam guo, karena merupakan norma yang mengatur mengenai ancaman pidana untuk perbuatan perbuatan yang dilarang dalam guo, bahwa permasalahannya kemudian adalah frasa yang terdapat dalam juncto guo, khususny, setiap upaya dan usaha yang dilakukan setiap orang dalam dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya, merupakan rumusan yang terlalu luas. masalahnya ialah siapa melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan aset lainnya milik siapa? bagaimana jika tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena kesalahan dalam pengerjaan dan pemeliharaan kebun, pemupukan dan pembibitan sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan? apakah hal demikian termasuk rumusan tindakan yang dimaksud? demikian pula kata kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas. frasa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin yang terdapat dalam undang undang guo dalam penjelasannyaizin pemilik sesuai dengan peraturan perundang undangan hak erfpa cht kuat karena selalu dimungkinkan mengusir rakyat (invaders) yang memakai tanah baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi. seringkali karena dalam akte erfpacht tahun tidak ada syarat yang disebut bebouwing capsule, sehingga pemilik erfpacht tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanah erfpacht dengan membonceng agresi militer belanda dan telah berusaha mengambil kembali tanah occupation van golden ord. juli serta surat edaran kementerian dalam negeri bijblaad yang intinya menganjurkan agar penyelesaian tanah erfpa, diusahaki: apakah pendudukan tanah tersebut merupakan cara memperoleh tanah menurut hukum adat?, apakah pendudukan tersebut karena keadaan darurat telah diijinkan oleh penguasa?: dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksudmembuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubunganusaha atau hak pakai berdasarkan iso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang undangan. sudah sewajarnya jika perlindungan hak hak masyarakat hukum adat sebagai hak hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia dalam bentuk undang undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan uud mampu menolong keadaan hak hak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara. untuk mengatasi persoalan sengketa pemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan haksyarat ini berbeda dengan(disingkat pemenang pemenang menyatakan, penelitian dan penentuan masih adanya hak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi instansi yang mengelola sumberdaya alam , menyatakan, keberadaan tanah masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah : menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan diatur dengan peraturan daerah yang bersangkutan . bahkan uud mengakui dan melindungi kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak hak tradisionalnya diatur dalam undang undang: frasa "dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan dalam undang undang guo mengandung ketidakpastian hukum. apakah yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan? jika disebut tindakan lainnya tentunya sangatlah luas dan tidak terbatas, misalnya dapatkah seseorang dipidana karena terlambat mengucurkan kredit bank yang telah disepakati antara pemilik kebun dengan pihak bank, sehingga kebun rusak karena tidak adanya uang untuk membeli obat pembasmi hama tanaman? dapatkah seorang pemilik kebun dipidana karena menelantarkan kebunnya sendiri? atau justru pemilik kebun menebang pohon pohon karena takut meluasnya hama tanaman sekalipun pohon pohon tersebut masih sehat hal hal tersebut dimungkinkan dapat dimasukkan dalam unsur tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan akan tetapi tidak dapat diskualifikasi sebagai perbuatan yang diancam pidana., sehingga dalil pemohon guo beralasan menurut hukum: bahwa oleh karena permohonan pengujian beralasan menurut hukum maka permohonan pengujian terhadap penjelasan mutasi mutans berlaku untuk permohonan guo, meskipun pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian mengenailam penjelasan tersebut, bahwa ancaman pidana karena kesengajaan melanggar serta karena kelalaiannya melanggar diancam dengan pidana paling lama (dua) tahun (bulan) dan denda paling banyak rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah), adalah berlebihan karena konflik yang timbul merupakan sengketa kepercayaan yang seharusnya diselesaikan secara kepercayaan dengan mengutamakan musyawarah sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor prp maupun ketentuan ketentuan lain sebelum diundangkannya undang undang nomor prp tidak diselesaikan secara pidana. dengan demikian, dalil para pemohon beralasan menurut hukum: i3.16j menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan atas, menurut mahkamah penjelasanselain itu, yang dimohonkan pengujian guo juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud uud yang menghendaki tegaknya kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud uud sehingga dalil dalil: maria farida indrawi anwar usman ttd ttd. hamdan zelda hartono ttd muhammad alim panitera pengganti, ttd ida ria tambunan mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya dapat diskualifikasi sebagai perbuatsehingga dapat ditafsirkan secara terbuka dan luas oleh penguasa dan perusahaan perkebunan, juncto undang undang adanya jaminan hak asasi manusia dalam undang undang dasarvide buktiyakni, kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama,vide . dinyatakan amanah, bahwa the rule law dalam kerangka substantif salah satu penekanannya(yang kemungkinan juga disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan) untuk mencapai kesejahteraan yang menjadi substansi (vide bukti(vide buktivide uud tentang hak asasi manusia)vide bukticiri the rule law, yang dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi (vide bukti bahwa ketentuan juncto danjuncto danetentuan juncto dan undang undang guo, khususnya ketentuanjuncto danjuncto danjuncto dan, bahwa undang undang nomor tahun meskipun dalam hiejika dikaitkan pula dengan asas asas terkait materi peraturan perundang undangan, juncto danjuncto dan. juncto undang undang nomor tahun tentang perkebunan, bertentangan dengan jaminan kepastian hukum,,,ahwa(vide bukticc.praktik pemidanaan yang berbeda antara satu kasus dengan yang lainnya, akibat dari ketidakjelasan unsur juncto dan guo, jelas menyebabkan ketidakpastian hukum, dan terganggunya keadilan. terjemahan. terjemahan (vide videjuncto djuncto dan, bahwa unsur "setiap orang" dalam junctonamun demikian, nampaknya tujuan itu masih jauh dari yang diharapkan. seperti halnya pembentukan undang undang nomor tahun tentang perkebunan (selanjutnya disebut yang justru membawa kesengsaraan yang memilukan pada sebagian besar petani wilayah perkebunan: pada awal pembentukannya pemerintah indonesia menganggap bahwa lahirnya undang undang nomor tahun tentang perkebunan merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat indonesia. sehingga penyelenggaraan perkebunan yang demikian telah sejalan dengan amanat dan jiwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud,sayangnya, niat baik pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ini tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai terhadap praktik perusahaan perkebunan dalam mengelola usaha perkebunannya yang seringkali melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan hak asasi manusia, khususnya petani dan masyarakat adat sekitar wilayah perkebunan, demikian juga dengandan,usahaan perkebunandan dan guo. akibatnya telah banyak korban baik wilayah perkebunan maupun sekitar wilayah perkebunan: bahwa ketentuan ketentuan dan dan (vide buktiguo dan ancaman pidana (dua) tahun (enam) bulan sampai (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam yang terkait dengan guo (yakni perumusan larangan dalam guo tidak memenuhi syarat syarat kriminalisasi misalnya:merintangi dan mengganggu jalannya usahadan dan guo tidak memenuhi kualifikasi syarat ini, bahwa sejarah dunia mengenai penghukuman dan pengancaman pidana atas kasus kasus yang terkait dengan sengketa perkebunan, telah membuktikan bahwa para korban, termasuk para pemohon, dihukum karena dianggap melakukan tindakan yang dianggap merintangi dan mengganggu jalannya usaha perkebunan adalah merupakan penghukuman yang salah, bahwa ketentuan dan dan:dan guo, (vide bukti bahwa perumusan ketentuan (vide bukti bahwa dengan demikian,merintangi dan mengganggu jalannya usahajuncto undang undang28c dan 28gvide ibahwaundang undang:: bahwa dalam pelaksanaan pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, dalamnya berlaku beberapa prinsip dasar. diantaranya adalah prinsip indivisibility, serta prinsip interdependensi dan interrelatedness (vide bukti: bahwa berdasarkan padajuncto djuncto dan, penjelasan undang undang nomor tahun sepanjang padaketentuan uud atas, sesungguhnya inginjuga selaras dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok agraria, yang menyebutkan: bahwa ketentuan yang sama juga yang disebutkan dalam undang undangmenurut ketentuan ketentuan atas, jelas bahwa peraturan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perkebunan, adalah juga termasuk aturan aturan yang hidup dan berlaku dalamhwa menurut rekomendasi dari committee the elimination racial discrimination nomor card c idn co yang dikeluarkan dalam pertemuan tujuh puluh satu jenewa, tanggal juli agustus menyatakan bahwa, negara pihak harus mengulas kembali undang undangnya, terutama undang undang tahun tentang perkebunan, sebagaimana pula cara undang undang tersebut diterjemahkan dan diimplementasikan dalam praktik, untuk memastikan bahwa undang undang tersebut menghormati hak hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggunakan tanah tanah komunal mereka , bahwa ketentuan pada penjelasan yang menyataksuatu bentuk pengingkaran terhadap eksistensi aturan aturan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat, yang keberadaannya dilindungi oleh uud karena didalamny.ketentuan juncto undang undang nomor tahun tentang perkebunan bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan yang terkait dengan undang undang nomor tahun tentang perkebunan, yakni dan bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan juncto dan undang undang nomor tahun tentang perkebunan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, menyatakan bahwa penjelasan undang undang nomor tahun tentang perkebunan,sepanjang tidak dibaca seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan atau aturan aturan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat :kasus penggusuran wilayah adat silat hulu yang dilakukan oleh pt. bangun nusa mandiri, bukti fotokopi surat dakwaan nomor register perkara pdm tetap bukti fotokopi putusan nomor pid. pn.ktp tertanggal maret bukti fotokopi surat berdomisili nomor pem atas nama japan: bukti fotokopi surat panggilan terdakwa atas nama vitalis andi, bukti fotokopi surat keputusan menteri pertanian dan agraria: bukti fotokopi tuntutan pidana atas nama saksi bin wirsalamun dan kawan kawan: bukti fotokopi salinan putusan pengadilan negeri blitar, bukti fotokopi salinan putusan nomor pid. pn.ttd tertanggal desember bukti bukti fotokopi buku pokok pokok hukum tata negara indonesia karangan prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h: bukti fotokopi buku dasar dasar ilmu politik karangan prof. miriam budiardjo: bukti fotokopi buku konstitusi dan konstitusionalisme karangan prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h: permasalahannya kemudian adalah bahwa secara substansial, ternyatahal ini, yang pada akhirnya menimbulkan adanya konsentrasi hak penggunaan tanah yang berlebihan oleh pihak pengusaha. implikasi lebih lanjutnya adalah, undang undang perkebunan juga dinilai sangat menguntungkan pihak pengusaha atau perusahaan perkebunan, terutama dengan adanya pengakuan bersyarat terhadap tanah masyarakat adat yang tanahnya diperlukan untuk lahan perkebunan, dimana masyarakat hukum adat tersebut baru diakui apabila masyarakat adat dapat membuktikan bahwa menurut kenyataannya (masyarakat adat tersebut) masih ada, pengakuan ini sebenarnya juga ditujukan semata mata untuk kepentingan pengusaha perkebunan, yaitu dalam rangka mendapatkan atau mempermudah proses perpanjangan hak guna usaha atas tanah perkebunan. jadi, bukan untuk kepentingan masyarakat adat. hal mana tercermin dari penjelasan umum paragraf yang menyatakankeengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberian kemudahan kemudahan untuk perolehan hak hak atas lahan perkebunan ditujukan hanya kepada pengusaha perkebunan, baik swasta nasional, swasta asing maupun bumn. bukti fotokopi buku the rule law history, politics, theory karangan brian amanah, bukti fotokopi buku hukum dan konstitusi indonesia karangan dr. j.c.t. simorangkir, s.h: bukti fotokopi buku hukum dan pilar pilar demokrasi karangan dr. moh. mahfud md, bukti fotokopi buku pedoman pelajaran tata hukum indonesia karangan prof. kusuma pudjosewojo, s.h, bukti fotokopi deardorff's international economics, bukti fotokopi meta ethics and legal theory: the case gustav radbruch: bukti fotokopi buku hukum dan perkembangan sosial editor prof. dr. a.a.g. peters dan koesriani siswosoebroto, s.h, bukti fotokopi presentation legal certainty and non retroactivity law: bukti fotokopi buku hukum pidana karangan jan remmelin: bukti fotokopi buku hak sipil dan politik: bukti fotokopfotokopi deklarasi vienna dan program aksi. menimbang bahwa telah didengar keterangan pemerintah dan ahli pemohon pada persidangan februari yang pada pokoknya sebagai berikut: keterangan pemerintah: pembangunan perkebunan harus memberikan manfaat dan kesempatan yang sama bagi masyarakat indonesia. dengan demikian pembangunan perkebunan akan dapatterciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir, setiap pelaku usaha perkebunan harus mempunyai izin usaha perkebunan. salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha perkebunan tersebut adanya ketersediaan lahan yang diawali dengan pemberian izin lokasi, pemberian hak tanah atas usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, permohonan yang didalilkan para pemohon cast public interest lawyer networkatau tanah. atas kejadian tersebut para pemohon telah dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan hukum dalam undang undang guo karena telah melakukan perusakan kebun: apabilundang undang guo maka dalam dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, telah disediakan peluang bagi yang bersangkutan untuk melakukan upaya hukum berupa banding, kasasi atau peninjauan kembali. dengan demikian sudah sepatutnya dan beralasan hukum, permohonan para pemohon tidak diterima karena perkara guo kewenangan peradilan umum: ketentuan dan undang undang perkebunan, tidak bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum, jaminan kepastian hukum, dandan hak atas rasa aman, serta untuk bebas dari rasa takut sebagaimana ketentuan dan uud ahli para pemohon prof. nurhasan ismail bahwa dikelompokkan kedalam dua perspektif, pertama dalam perspektif orthodox jurisprudence, dan kedua, sociological jurisprudence, bahwa dalam orthodox jurisprudence, hukum yang berlaku masyarakat (hukum adat) kurang mendapat tempat perspektif suatu kegiatan baik orang atau perseorangan yang sepenuhnya harus diakui oleh pemerintah. mana jika tidak diakui berarti tidak sah. dalam kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat hukum adat tidak pernah diakui disahkan, karenanya pandangan orthodox jurisprudence yang mengandung larangan untuk siapapun termasuk warga hukum adat, bahwa dalam sociological jurisprudence peraturan perundang undangan yang hidup masyarakat, maka pecahan suatu kegiatan termasuk dalam usaha perkebunan bukan hanya pengakuan tetapi juga usaha perkebunan menurut hukum adat: bahwa tidak dapat dipungkiri adanya selisih paham antara dan warga hukum adat jika dipandang dari perspektif orthodox jurisprudence. karena mereka tentu saja dinyatakan melanggar itu. dan memang itu tujuannya sebagai perlindungan usaha perkebunan yang mendapat izin dari pemerintah. jadi dari sisi pecahan memang ini mengandung potensi pertentangan, bahwa ditujukan baik kepada perseorangan badan hukum, perspektif orthodox jurisprudence jauh lebih dominan, dimana artinya bahwa hanya untuk ditafsirkan bahwa larangan yang ditujukan kepada orang perseorangan: prof. dr. eddy o.s diaries, s.h., m.h bahwa berkaitan dengan lex certa, ketentuan dalam juncto terdapat ketidakjelasan dan membuat kabur. tegasnya, ahli menyatakan bahwa pembentuk undang undang gagal dalam memformulasikan rumusan delik: bahwa adalah norma larangan, mana adalah larangan dan adalah saksinya, bahwa tidak menentukan bentuk kesalahan dari tindak pidana: bahwa menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam diartikan jika sengaja dan diartikan kesengajaan . menimbang bahwa tanggal maret pemerintahuu viii tanggal september para pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perkebunan, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar bahwa menurut para pemohon, ketentuan dan guo membuat para pemohon menjadi sasaran potensial untuk dijerat menggunakan rumusan tercantum dalam dan guo,dan telah mengganggu atau setidak tidaknya berpotensi menggancc. singkatnya ketentuan ketentuan tersebut atas, menurut para pemohon telah bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum, jaminan kepastian hukum, dan, karenanya menurut para pemohon ketentuan tersebut atas dianggap bertentangan dengan undang undang dasarguoanggapan para pemohon yang menyatakan bahwa menjadi sasaran potensial untuk dijeratmenurut pemerintah bahwaaraara pemohon, maka para pemohon dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (herziening), bahwa untuk selanjutnya para pemohon merasa adanya kerugian secara konstitusional karena adanya ketentuan dan guo, namun oleh karena itu perlu dibuktikan keberadaannya, pemerintah dalam hal ini dapat memberikan tanggapan sebagai berikut: terhadap pemohon dan ii, dalam hal ini pemohon menyatakan diri sebagaiyang menuntut dikembalikannya tanah adat yang dirampas dan digunakan pt. bangun nusa mandiri bnm) sebagai tanah perkebunan. selanjutnya pemohon menyatakan diri sebagai sekretaris jendral aliansi masyarakat adat jelai kedatangan ama jk) ketapang yangmemimpin dikembalikannya tanah adat yang dirampas dan digunakan pt. bangun nusa mandiri bnm) sebagai lahan perkebunan. bahwa selanjutnya pada februari pemohon dan ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa telahago: bahwa akibat dari perbuatannya sesuai putusan pengadilan negeri ketapang nomor pid. pn.ktp tanggal februari pemohon dan pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana berupa tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, oleh karenanya masing masing dipidana selama tahun (vide bp terlampir): menurut pemerintah, perkebunan cast ketentuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak membatasi dan atau menghilangkan hak hak konstitusional para pemohon yang diberikan oleh undang undang dasar pada dalamnya tidak tepat jika pemohon dan pemohon dalam mencari kebenaran materiil mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh ketentuan dan guo. dengan menyatakan bahwa para pemohon sedang berkepentingan menuntut dikembalikannya tanah adat yang dianggap para pemohon dirampas dan digunakan pt. bangun nusa mandiri bnm) sebagai tanah perkebunan, padahal suatu hal yang tidak mungkin jika perusahaan yang tidak mempunyai alas hak seperti hgu melakukan penyimpangan dianggap tidak bersalah dalam melaksanakan usaha perkebunan. kenyataan tersebut semakin jelas dan nyata adanya kepentingan hukum para pemohon berada pada ruang lingkup kepercayaan: samping itu pengadilan menjatuhkan sanksi ketentuan undang undang guo karena terbukti pemohon dan pemohon juga melanggar ketentuan kuhp yang menyatakan: bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" dengan kenyataan bahwa pemohon dan pemohon turut melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun atau terganggunya usaha perkebunan: terhadap pemohon iii dan pemohon iv, dalam hal pemohon iii yang menyatakan sebagaidalam rangka meminta kejelasan status lahan yang digarapnya kepada pt. kosmo handayani, pada tanggal juli pemohon iii bersama sama sekitar (dua ratus lima puluh) warga desa soso melakukan aksi depan kantor perusahaan perkebunan pt. kosmo handayani. selanjutnya pemohon iii didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri blitar karenaguo. informasi yang diperoleh bahwa pengadilan negeri blitar telah menyatakan pemohon iii bersalah dan menjatuhkan hukuman percobaan selama lima bulan penjara, pemohon yang menyatakan sebagai petani yang tinggal dusun iii suka rakyat desa permulaan kecamatan sei rampah kabupaten serdang bedagai provinsi sumatera utara serta salah satu pemilik yang diklaim dan masuk menjadi bagian hgu perusahaan pt. pp. london sumatera longum) tbk. bahwa pemohon menganggap ada hak yang dirampas oleh pt. pp. longum tbk. pada tanggal maret pemohon bersama sama dengan (tiga ratus) orang masuk lahan sengketa untuk melakukan penanaman atas area! yang diklaim pt. pp. longum tbk. beberapa hari kemudian, pemohon bersama sama dengan (sepuluh) orang lainnya mendapat panggilan sebagai tersangka dari polres serdang bedagai dengan sangkaan telah melanggar guo. selanjutnya pemohon diadili dan dijatuhi penjara selama (satu) tahun. berdasarkan putusan mahkamah agung nomor pid. sus yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin turut serta (vide bp terlampir): meskipun perkara pemohon telah diproses secara pidana sampai tingkat kasasi dan mendapatkan putusan mahkamah agung, namun jika pemohon merasa dirugikan hak dan kepentingannya secara hukum masih dapat diberikan kesempatan mengajukan gugatan perdata kepada pt. pp. london sumatera pengadilan negeri yang berwenang. hingga dapat dipastikan siapa yang paling berhak atas tanah yang disengketakan: menurut pemerintah, permasalahan pemohon iii dan pemohon iv, meskipun ada kerugian namun bukanlah kerugian hak konstitusional seperti yang dalilkannya, karena putusan pengadilan negeri blitar yang menjatuhkan hukuman percobaan selama lima bulan atas pemohon iii dan hukuman penjara selama (satu) tahun atas pemohon telah didasarijuncto kuhp. undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman berbunyi sebagai berikut:" jikdalam guoupaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh parapara pemohon dalam keterangannya tidak menggunakan upaya hukum tersebut. dengan demikian, secara contrary berarti paraguo tersebutpemohon. dengan demikian ketentuan dan guo tidak bisa dikatakan mengakibatkan kerugian hak konstitusional para pemohon. bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pemohon iii dan bukanlah kerugian konstitusional. dalam hal ini juga tidak ada hubungan sebab akibat (causa terbang) dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji, menganalisis pokok permasalahan yang disampaikan para pemohon, pemerintah berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon cast public interest lawyer network pil net)tanah. menurut hemat pemerintah bahwa hal ini merupakan kewenangan peradilan umum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peradilan umumjis undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun hal ini ditegaskan agar dapat diselesaikan secara pidana dan perdata. meskipun secara pidana telah terlaksana, jika merasa dirugikan seharusnya para pemohon terlebih dahulu dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk dapat membuktikan apa yang menjadi haknya terlebih dahulu mengenai lahan tanah yang disengketakan. dengan adanya putusan sengketa tersebut dapat diketahui dengan pasti siapa yang paling berhak atas lahan tersebut, sehingga diketahui pula apakah tindakan para pemohon bertentangan atau pun tidak dengan undang undang, demikian pula anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa tanah yang ditutupnya adalah tanah adat, pemerintah beranggapan bahwa meskipun tanah yang dipermasalahkan adalah tanah adat seharusnya dibuktikan kebenarannya dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. seperti diketahui ada (dua) kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatig, lawful atau yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatig, unlawful). dari (dua) kriteria tersebut, akan diketahui apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (facetum delicatus), kesalahan perdata (law tort) atau bertindak sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata, dalam ha! terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (civil liability), pemerintah berpendapat bahwa untuk membuktikan hal tersebut dapat diupayakan dengan menempuh penyelesaian pengadilan negeri mana yang menjadi kewenangan absolutnya, namun bukan berarti ketentuan dan guo yang menjadi sasaran pokok permasalahan oleh para pemohon, dengan memperkarakan para pemohon peradilan pidana oleh pihak kejaksaan dan kepolisian, pada hakekatnya merupakan penegakan hukum atas dan bukan untuk kepentingan rakyat indonesia ataupun masyarakat yang ada sekitar wilayah perkebunan, disamping itu, adanya sanksi administrasi dan pidana yangperkebunan merupakan permasalahan tersendiri yang harus segera diselesaikan. permasalahan ini muncul karena muatan materi yang mengenai larangan melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam dan dirumuskan secara samar samar dan tidak jelas dan rinci. sehingga berpotensi dan memberikan peluang dan keleluasaan untuk disalahgunakan, pada dasarnya,lahdaundang undang nomor tahun tentang perkebunan. perbuatan mereka merupakan pelanggaran hak asasi yang sudah sepantasnya dipidana. jika memang benar adanya pemohon s.d. pemohon gua non mempunyai hak atas tanah yang dipersengketakan seharusnya tidak melakukan perbuatan anarkis. sebagai warga negara yang baik jika ingin menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, seyogyanya menuntut secara perdata dengan menggugat pt. bangun nusa mandiri, pt. kosmo handayani dan pt. london sumatera pengadilan. terkait kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan hak dan kebebasan, kita bisa merujuk pendapat moh. mahfud dalam bukunya membangun politik hukum, menegakkan konstitusi", hlm. menjelaskan bahwa hal yang bisa digali tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan hak dan kebebasan masyarakat indonesia berdasarkan pancasila dan undang undang dasar antara lain menggunakan hak dan kebebasan harus juga disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. dalam memperjuangkan hak yang ternyata berbenturan dengan hak orang iain, yang dicari adalah kebenaran dan keadilan substansial, bukan hanya kemenangan yang formal prosedural. hal yang lain adalah menerima putusan yang telah ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (eintracht van gewijsde). jika satu masalah sudah diperiksa dan diputus oleh pengadilan melalui prosedur dan pertimbangan yang adi! dan benar, maka betapapun tak puas semua pihak tetap harus menerimanya. seorang tak bisa ngotot melakukan klaim atas hak yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang sudah eintracht, sebab kebalikan dari klaim atas hak orang itu menjadi hak yang bisa diklaim oleh orang lain. dengan memperhatikan pendapat moh. mahfud tersebut, maka para pemohon seharusnya menyadari tidak perlu memperkarakan juncto undang undang nomor tahun tentang perkebunan mahkamah konstitusi,perkebunan, khususnya ketentuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas.lebih lanjut menurut pemerintah, ketentuan ketentuan guo justru memberikan kepastian dan perlindungan atas hak yang dijamin oleh hukum. hal ini sejalan dengrerdasarkan hal haniet ontvankelijk verklaard), namun demikian apabila yang mulia ketui. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang perkebunan bahwa::yaitu:hal ini sesuai dengan ketentuanperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai,: dalam penjelasan ketentuan perkebunan menerangkan kriteria masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya dalam undang undang guo masih ada harus memenuhi unsur: masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinschatt), ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, ada wilayah hukum adat yang jelas:hal ini sejalan dengmenyatakan bahwa: hak dan yang serupa dengan itu dari masyarakat,, tanah adalah bidang tanah yang atasnya terdapat hak dari suatu masyarakat hukum adat tertentu,, untuk mengetahui bahwa hak masyarakat masih ada ataupun tidak, dapat diperhatiyang menyatakan bahwa tanda tanda yang perlu diteliti untuk menentukan masih adanya hak meliputitersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari hari, dan unsur hubungan dan penggunaan tanah yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. selanjutnya peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor tahun yang menyatakan: pelaksanaan hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada tidak lagi dilakukan terhadap bidang bidang tanah, (vide bp terlampir),disekitarnya. pengaturan tentang pemberdayaan pekebun sebagai bentuk keberpihakan undang undang nomor tahun kepada pekebun, termuat didalamnya yang mengatur beberapa ketentuan mengenai,:isi lainbahwa hal yang dipermasalahkan oleh para pemohon yang menyatakan secara substansial guosamping itu para pemohon menganggap hal tersebut. pendapat para pemohon tidak tepat karena guo telah menjamin pengaturan mengenai luasan tanah perkebunan. hal ini telah dijabar(vide bp terlampir). bahwa setiap usaha perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan iup) atau izin usaha perkebunan budidaya iup b) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas dari total luas areal perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan. hal ini membuktikan bahwa eksploitasi usaha perkebunan yang sebebas bebasnya yang dikhawatirkan oleh para pemohon tidak akan terjadi. terkait batas paling luas penggunaan areal perkebunan oleh satu perusahaan perkebunan telahdalilbahwa sehubungan dengan itu ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perkebunan, yang dianggap merugikan konstitusional para pemohon haruslah diuji kebenarannya berdasarkan uud ketentuan tersebut yang menyatakan sebagai berikutunsur unsur ini adalah: setiap orang, larang, tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. hal ini dapat kita ketahui secara jelas bahwa yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau individu yang berarti atau ditujukan kepada siapapun orang atau manusia yang merupakan subjek hukum. orang atau individu yang dimaksud dalam ketentuan ini dilarang: melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan kebun dan aset lainnya yaitudalam hal ini jelas sekali maksud pembuat undang undang, yang dilarang adalah semua tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kebun tidak dapat berfungsi. penekanannya tidak semata mata dari rumusan delik formil akan tetapi "akibat dari perbuatan yang dilakukan" (delik materiil) yaitu mengakibatkan kebun tidak berfungsi. hal ini berarti, pengertian perbuatan dalam ini tidak bisa diperluas sekehendak hati, misalnya jika seseorang menginjak tanaman (rumput) tidak bisa dikategorikan melanggar guo, menggunakan tanah perkebunan tanpa izin berupa tindakan okupasi tanpa seizin pemilik hak sesuai peraturan perundang undangan. hal ini mengandung arti, siapapun dilarang melanggar hak atas tanah orang lain berupa hak milik, hgu, hgb, dan hak pakai yang dilindungi oleh undang undang nomor tahun jis peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan nomor tahun melakukdalam hal ini penekanannya adalah perbuatan apa pun yang membawa akibat pengusaha perkebunan tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun. apabila tidak bersifat mengganggu tidak terkena guo. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah jikalau pun terdapat badan hukum (korporasi) yangtap saja yang dikenakan ketentuan pidana adalah orang atau setiap orang yang bertanggungjawab dalam korporasi. secara umum, struktur rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addressaat norm): perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan), dan ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana memaksakan pemberlakuan atau dapat dinastinya ketentuan tersebut. secara umum digunakan idiom "barang siapa" sebagai padanan "hij die (hanya merujuk pada manusia). dalam beberapa undang undang luar kuhp, juga digunakan istilah "setiap orang . idiom "barang siapa" dalam kuhp merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan "setiap orang dalam beberapa undang undang luar kuhp, diartikan sebagai "orang perseorangan" atau "korporasi". namun demikian, terdapat beberapa yang addressaat norma juga korporasi menggunakan "barang siapa". misalnya, undang undang nomor tahun menggunakan istilah "barangsiapa", sekalipun tindak pidana yang berada didalamnya ditujukan pula terhadap korporasi. . unsur unsur guo: setiap orang dengan sengaja dan atau kelalaiannya, melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun atau aset lainnya: penggunaan lahan tanpa izin: tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, unsur pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak rp. (lima miliar rupiah) bagi yang sengaja melanggar larangan, dan pidana paling lama (dua) tahun (enam) bulan dan denda paling banyak (dua miliar lima ratus juta rupiah), guo tersebut merujuk guo, karena itu berdasarkan teori penafsiran sistematis, bagi siapapun yang melanggar unsur unsur guo baik disengaja atau karena kelalaian yang dapat mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan dituntut pidana sesuai dengan ketentuan guo. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan yang diatur dalamyang disengaja ataumerupakan bentuk teknik perumusan hukum yang bersifat negatif, yaitu memuat larangan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan. ancaman pidana dalam hukum pidana berfungsi sebagai alat memaksa agar larangan dalam hukumini adalahjuncto yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta yang dimuat dalam undang undang dasar bahwa,dalam perumusan norma pidana harus memuat prinsip antara lain: tidak ada perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang undangan: tidak ada jenis sanksi pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang undangan, tindak ada jumlah sanksi pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang undangan: tidak ada kewenangan negara untuk melakukan proses acara pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang undangan: tidak ada kewajiban negara untuk melakukan prosedur acara pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang undangan: tidak ada kewenangan negara melaksanakan putusan pemidanaan kecuali ditentukan lam peraturan perundang undangan: tidak ada tata cara pelaksanaan sanksi pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang undangan, merupakan konsekuensi logis untuk mengatur suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk). kita mengenal ada beberapa perbuatan melawan hukum antara lain: tegen het subjective recht melawan hukum tidak berhak, izin, dan melampaui wewenang, tegen het objective recht bertentangan dengan hukum objektif, zonder eigen recht tanpa hak sendiri: strijd met het recht bertentangan dengan hukum umum: strijd met een anders subjective recht bertentangan dengan hak seseorang, adapun dalam kaitan unsur kelalaian, hal ini merupakan bentuk keadaan yang sifatnya perkecualian dan harus tetap dirumuskan dalam rumusan tindak pidana. perbuatan yang dapat terjadi karena keadaan pembuatnya, dijadikan tindak pidana jika perbuatan perbuatan tersebut dipandang cukup serius. perbuatan perbuatan yang dipandang dapat menimbulkan akibat yang serius tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban karena keadaan pembuatnya. makna sebagaimana dijelaskan tersebut telah dengan nyata dan jelas diterangkan dalam penjelasan guo. sehingga alasan para pemohon bahwa ketentuan guoadalah mengada ada dan lebih kepada asumsi subjektif belaka. syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang undang. ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian. dalam setiap perundang undangan hukum pidana selalu disertai perumusan norma hukum dan sanksi. perumusan normalnya ada (tiga) cara, yaitu: diuraikan atau disebutkan satu persatu unsur unsur perbuatan perbuatan, akibat dan keadaan yang bersangkutan, misalnya dan kuhp): tidak diuraikan, tetapi hanya disebutkan kualifikasi delik, misal dan kuhp karena tidak disebutkan unsurnya secara tegas, maka perlu penafsiran historis contoh: penganiayaan, tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain yang mengakibatkan sakit atau luka). cara ini tidak dibenarkan karena memunculkan penafsiran yang berbeda beda sehingga tidak menjamin kepastian hukum: penggabungan cara pertama dan kedua, misalnya kuhp: sedangkan penempatan norma dan sanksi ada (tiga) cara, yaitu: penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu cara ini dilakukan dalam buku dan iii kuhp kecuali sub kuhp, penempatan terpisah, artinya norma hukum dan sanksi pidana ditempatkan dalam atau yang terpisah. cara ini diikuti dalam peraturan pidana luar kuhp: sanksi pidana telah dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan normalnya belum ditentukan. cara ini disebut ketentuan hukum pidana yang blank blanket strafgesetze) tercantum dalam sub kuhp, yaitu normalnya baru ada jika ada perang dan dibuat dengan menghubungkannya dengan ini: ketentuan dan guo: kuhp)ijkheid). contoh perumusan sifat melawan hukum dalam undang undang: melawan hukum: tanpa mempunyai hak untuk itu, tanpa izin, dengan melampaui kewenangannya, tanpa mengindahkan cara cara yang ditentukan oleh peraturan, ketentuan dan penjelasannya guo telah mengatur rumusan sifat melawan hukum:(ham). terkait hak dan kewajibanjadi hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak yang lain. untuk terjadinya "hak dan kewajiban", diperlukan suatu "peristiwa" yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. artinya,. hak dapat timbul pada subjek hukum disebabkan oleh karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat memperoleh hak. ketentuan guo telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap usaha perkebunan. hal ini sejalan dengan peraturan perundangan lainnya yang memiliki keterkaitan bidang perkebunan diantaranyaundang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria berkaitan dengan guo dalam hal penggunaan tanah untuk perkebunan pada bab iii. undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan guo dalam hal kemitraan usaha perkebunan bagian iv) dan pelestarian fungsi lingkungan hidup bagian vii), undang undang nomor tahun tentang penataan ruang berkaitan dengan guo dalam hal perlindungan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasiberkaitan dengan guo dalam hal persyaratan untuk memperoleh izin usahasetiap usaha perkebunan yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan undang undang dan peraturan pelaksana lainnya memiliki hak dalam hal ini membangun dan memelihara prasarana dan sarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak yang dikuasainya. hal ini sebagaimana diatur dalam ketentumana dijelaskan kewajiban pemegang hak guna usaha antara lain untuk membangun dan memelihara prasarana dan sarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha. dari uraian tersebut atas, dapat ditarik kesimpulan ketentuan dan guo telah memenuhi asas lex certa (jelas, pasti, dan tidak meragukan). dalam hal perumusan tindak pidana, ketentuan dan guo juga telah memenuhi asas legalitas sehingga memberikan jaminan kepastian hukum. juncto guo ini juga memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi usaha perkebunan, hak atas tanah, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup. dan guo juga telah memberikan jaminan atas keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan hak asasi manusia (ham). bahwa mohon perhatian kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan guo, mengenai beberapa bukti yang disampaikan oleh para pemohon berupa kutipan dan tulisan yang dijadikan bukti fakta persidangan. pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut tidak sewajarnya dijadikan bukti oleh para pemohon, karena dianggap: tidak obyektif adanya, tidak nyata dan belum tentu benar terjadi, sehingga bukan merupakan fakta yang utama untuk dijadikan sebagai bahan penilaian dalam pertimbangan persidangan. kemungkinan fakta tersebut bersifat nomor seiten, yaitu: fakta fakta yang dianggap "diketahui umum". nomor seiten sering juga disebut "pengetahuan umum". apa apa yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat, tidak memerlukan pembuktian. nomor seiten merupakan "omstandeg leiden" atau perihal suatu hal, berupa: hal ihwal suatu keadaan atau peristiwa yang diketahui umum dan berbarengan dengan itu umum sependapat apabila terjadi suatu hal atau peristiwa akan begitulah keadaan yang sebenarnya dan semestinya, atau perihal kenyataan pengalaman manusia bahwa suatu hal atau peristiwa selalu akan menimbulkan kesimpulan tertentu yang sudah pasti. bahwa tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa, maka dari itu yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang masih belum jelas atau yang masih menjadi permasalahan pengadilan. hal hal yang harus dibuktikan adalah hal yang menjadi perselisihan atau persengketaan yang diajukan oleh pihak, akan tetapi dibantah atau disangka! oleh pihak lain. hal tersebut atas menjadi wajar bila bukti yang disampaikan para pemohon dikesampingkan. adapun keterangan para pemohon yang menganggap ketentuan dan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: ketentuan dan guo tidak bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum sebagaimana uud bahwa uud berbunyi negara indonesia adalah negara hukum." menurut para pemohon ketentuan guo tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (rule law). sisi lain para pemohon menganggap rule law dapat dimaknai sebagi legal system which rules are clear, well understood, and fairly enforced"ketentuan guo yang dianggappemerintah berpendapat bahwa guo tidak merupakan pelanggaran atas konsep negara hukum (rule law). mengutip pendapat moh. mahfud m.d yang mengatakan, ciri pertama dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas hak hak asasi manusia. kedua adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. ciri ketiga dari negara hukum adalah legalitas dalam arti segala bentuk hukum. segala tindakan seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa, harus dibenarkan oleh hukum. indonesia sudah ada peraturan yang berisi ketentuan untuk berbagai tindakan. setiap tindakan harus sah menurut aturan hukum yang ada. dalam rangka mengamankan ketentuan tersebut indonesia telah dibentuk berbagai badan peradilan yang dapat memberikan pemutusan (peradilan) terhadap hal hal yang tidak dibenarkan hukum moh. mahfud m.d., dasar dan struktur ketatanegaraan indonesia, hlm. selanjutnya menurut maria farida indrawi dalam bukunya ilmu perundang undangan (|), pengertian rechtstaat dalam penjelasan umum uud sebelum perubahan uud dirumuskan bahwa salah satu pokok sistem pemerintahan negara indonesia adalah negara indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) namun untuk selanjutnya beliau berpendapat bahwa sistem pemerintahan negara sesudah perubahan uud menurut uud perubahan, negara indonesia adalah negara hukum, dengan demikian hal ini berdampak pula adanya prinsip pemerintahan yang berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar. terkait dengan negara hukum tentunya mengakomodir pengakuan dan perlindungan atas hak hak asasi manusia. menurut pemerintah justru guo menguatkan pengakuan dan perlindungan atas hak hak asasi manusia. dalam hal ini guo memberikan jaminan perlindungan atas hak usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan, tanah, penataan ruang, lingkungan hidup. hak tersebut muncul karena seseorang telah memenuhi kewajiban yang merupakan syarat memperoleh hak. dalam usaha perkebunan, maka pelaku usaha perkebunan yang pelaku usahanya terdiri dari petani perkebunan pekebun) dan perusahaan perkebunan yang telah memiliki ijin usaha perkebunan atau surat tanda daftar dan memiliki alas hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha hgu), hak guna bangunan hgb) atau hak pakai harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hak hak yang telah dimilikinya agar dapat melakukan usaha perkebunan sesuai tujuan pemberian izin dan hak nya. izin dan hak hak yang telah dimilikinya harus dihormati oleh pihak lain, tidak bisa dibenarkan suatu tindakan yang menyebabkan pemanfaatan izin dan hak tersebut terganggu. selanjutnya dapat disampaikan pendapat bagi manan arief sidharth, kajian kefilsafatan tentang negara hukum, hlm. yang menyatakan bahwa unsur unsur dan asas asas dasar negara hukum diantaranyaasas kepastian hukum. dijelaskan negara hukum bertujuan untuk menjaminkni: sebelum mengikat, undang undang harus diumumkan secara layak, asas peradilan bebas: objektif imperial dan adil manusiawi, asas non ligue:, hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang undang dasar uud), selanjutnya adalah asas similis similis asas persamaan). dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non diskriminatif). aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah persamaan kedudukan hadapan hukum dan pemerintahan serta tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. berdasarkan pendapat bagi manan, maka guo justru menguatkan sistem negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam uud negara indonesia adalah negara hukum." guodari ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan unsur unsur dan asas asas dasar negara hukum khususnya yang mempersyaratkanmaka ketentuan guo adalah manifestasi pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak hak yang terkait dengan usaha perkebunan yang dilakukan oleh pekebun maupun perusahaan perkebunan yang didasarkan atas iup, iup b, iup p, dan stub atau stop dan hak atas tanah yang dapat berupa hak milik, hgu, hgb, dan hak pakai. hak tersebut telah diatur dan dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya, dan peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. selanjutnya bagi manan berpendapat negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum. pertama, asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. dalam guo, telah memenuhi asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum tersebut mengingat guo telah secara jelas memenuhi asas lex certa (jelas, pasti, dan tidak meragukan) dalam hal ini memberikan pengaturan bagi perlindungan atas setiap usaha perkebunan. dalam rangka memenuhi asas tersebut jelas, pasti dan tidak meragukan maka ketentuan guo telah dilengkapi dengan penjelas"selanjutnya bagi manan menyatakan asas kedua yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalahguo telah memenuhi asas tersebut, mana guo merupakan perangkat aturan yang dijadikan dasar tindakan tindakan pemerintahan dalam bidang usaha perkebunan yang mana saling berkaitan erat dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam lain dalam guo dan peraturan perundangan terkait lainnya. hal ini juga sebagai wujud keserasian hukum dan menghindari pertentangan antara aturan hukum satu dengan lainnyaprinsip prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam uud yang berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum." ketentuan dan guo tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud bahwamenurut para pemohon"merintangi dan mengganggu jalannya usaha perkebunan."pemerintah berpendapat bahwa ketentuan dan guo justrul ini selaras dengan uud menurut pemerintah,bahwa : bahwa akibat konflik yang terjadi antara para pemohon dengan perusahaan perkebunan, para pemohon telah disangka dan didakwa dengan ketentuan juncto undang undang guo, bahwa pemohon adalah warga negara indonesia, merupakan petani warga masyarakat silat hulu, desa bantan sari, kecamatan marah, kabupaten ketapang, kalimantan barat yang memiliki tanah yang mana tanahnya digunakan olehambilalihan tanahnya, namun tidak berhasil (vide bukti bahwa dalam rangka menuntut dikembalikannya hak atas tanahnya pemohon seringkali melakukan upaya upaya untuk mengembalikan hak atas tanahnya, antara lain dengan dialog dan aksi aksi demonstrasi: bahwa dengan dilakukannya upaya upaya untuk mengembalikan hak atas tanahnya(vide bukti bahwa pemohon adalah warga negara indonesia, merupakan sekretaris jenderal aliansi masyarakat adat jelai kedatangan ama jk) ketapang. pemohongiat memimpin dikembalikannya tanah tanah yang dirampas dan digunakanrusakan dan penggusuran tanah adat masyarakat silat hulu, baik melalui musyawarah, audiensi, tuntutan langsung ataupun laporan kepada pemerintah daerah serta komnas ham, namun tidak pernah dihiraukan (vide bukti hak hak masyarakat petani sebagaimana para pemohon sampaikan tersebut adalah sesuatu yang berbeda dan tidak berkaitan dengan penafsiran guo khususnya pada fras." apalagi frasa ini telah diperjelas dalam penjelasan yang berbunyi,pemerintah pada hakekatnya mendukung dan memberikan perlindungan atas hak hak sebagaimana dikatakan para pemohon untuk membela kepentingan pekebun. menurut pemerintah, dan guo memberikan kepastian hukum termasuk jaminan perlindungan hak dalam bidang usaha perkebunan baik yang dilakukan oleh pekebun maupun perusahaan perkebunan yang memiliki iup, iup b, iup p, stub, stop dan memiliki hak atas tanah dalam bentuk hak milik, hgu, hgb, dan hak pakai. setiap pemegang hak atas tanah dan yang telah memiliki perizinan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan berhak atas jaminan kepastian hukum atas apa yang dimilikinya dimana hal tersebut harus dihormati oleh pihak lainnya. oleh karena itu adalah tepat guosehingga tepat pula, pelanggaran dan penyimpangan guo dikenakan sanksi sebagaimana guo tersebut yang berbunyi:". keterangan para pemohon yang mengatakan guo telah menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga terjadi praktik pemidanaan yang berbeda antara satu kasus dengan lainnya, pemerintahan dalam hal ini menyatakan keterangan tersebut tidak tepat. para pemohon telah mengartikan terlalu sempit, dalam praktik pemidanaan yang berbeda beda bukan karena ketidakjelasan unsur juncto guo. dalam kasus yang dialami pemohon dan pemohon mana telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan guo pada pengadilan negeri ketapang, dan dakwaan jaksa penuntut umum dianggap batal demi hukum oleh majelis hakim, hal ini membuktikan bahwa permasalahan yang ada adalah karena dakwaan kabur (obscura libel). mengenai obscura libel tidaklah karena ketidakjelasan unsur guo, namun karena jaksa tidak menguraikan secara jelas. perlu diperhatikan dalam pembentukandalam hal kepastian hukum berkaitan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam huruf yang menjelaskan bahwa dalam rangka pembentukan peraturan perundang undangan tersebut memuat asas samping itu dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana pada huruf tersebut, materi muatan peraturan perundang undangan juga mengandung asas keadilan yaitu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. selanjutnya para pemohon menyatakan dan guoterhadap hal ini, pemerintah berpendapat bahwa guo tidak bisa serta merta disalahgunakan oleh penguasa dan perusahaan perkebunan, karena unsur unsurnya telah jelas dan rinci. unsur "setiap orang dan unsur "" dan "mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan" dalam dan guo telah disertai penjelasan sehingga menjadi jelas, pasti, dan tidak meragukan. dalam pelaksanaan dan guo tidak bisa dikatakan guo bersifat lentur, subjektif, dan bergantung interpretasi penguasa. dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang wenang. menurut prof. j.h.a. logan: dalam melakukan penafsiran hukum, seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang undang itu" dalam usaha mencari dan menentukan kehendak pembuat undang undang itulah maka terdapat beberapa metode atau cara menafsirkan peraturan perundang undangan yaitu: penafsiran gramatikal (taatkundige interpretative), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata kata, tata kalimat tertentu, penafsiran sejarah (historische interpretative), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang undangan dengan meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang undang yang bersangkutan. penafsiran historis dibedakan menjadi penafsiran menurut sejarah undang undang (wet historische interpretative) dan penafsiran menurut sejarah hukum (rechts historische interpretative): penafsiran sistematis (systematische interpretative), yaitu penafsiran terhadap satu atau lebih peraturan perundang undangan, dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat dalam suatu tata hukum, dalam rangka penemuan asas asas hukum umum yang dapat diterapkan dalam suatu masalah hukum tertentu. penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang menghubungkan satu dengan yang lain dalam suatu perundang undangan yang bersangkutan atau perundang undangan lain atau membaca penjelasan undang undang sehingga mengerti maksudnya, penafsiran sosiologis (teleologis), sejalan dengan pandangan prof. l.j. van apeldoorn, maka salah satu tugas utama seorang ahli hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang undangan dengan hal hal konkrit yang ada dalam masyarakat: penafsiran otentik, yaitu penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian : penafsiran contrato yaitu penafsiran dengan cara melayankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu undang undang: penafsiran ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukan, penafsiran restriktif yaitu penafsiran dengan membatasi arti kata kata dalam peraturan: penafsiran perbandingan yaitu penafsiran komparatif dengan cara membandingkan penjelasan penjelasan agar ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang undang: guo tidak dapat dikatakan berpotensi disalahgunakan oleh penguasa dan perusahaan perkebunan bergantung pada interpretasi penguasa. kita tidak bisa menafsirkan undang undang secara sewenang wenang, ada rambu rambu yang harus ditaati. j.h. ggemann mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang undang,kehendak itu tidak dapat dibaca dengan begitu saja dari kata undang undang, maka hakim harus mencarinya dalam sejarah kata kata tersebut, dalam sistem undang undang,penafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang undang. menurut penafsiran sejarah (historische interpretative) sebagaimana dijelaskan atas, maka dan guo harus ditinjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya mana adanya gangguan usaha perkebunan berupa diantaranya pengrusakan kebun dan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin. dalam hal ini juga bisa menggunakan penafsiran sistematis (systematische interpretative). juncto guo bisa ditafsirkan dengan menghubungkan satu dengan yang lain dalam guo atau perundang undangan lain atau membaca penjelasannya sehingga mengerti maksudnya. dan menurut penafsiran sistematis harus dimaknai secara keseluruhan saling berkaitan dengan ketentuan lainnya guo. yang dimaksud dengan usaha perkebunan yang disebut dalam guo adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan yang dilakukan oleh pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan butir dan usaha perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan dan hak atas tanah untuk usaha perkebunan tersebut sebagai penjabaran guo dituangjaminan kepastiatentuan dan guomenurut para pemohon, ketentuanggapan para pemohon bahwa guohaknya sebagai warga negara. terhadap keterangan para pemohon tersebut, menurut pemerintah bahwa guo tidak sedikitpun, serta tidak membatasi hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut. guo menitikberatkan pada pengaturan agar setiap orang tidak melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya danhal ini guna memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi usaha perkebunan baik yang dikelola oleh pekebun maupun perusahaan perkebunan. para pemohon tidak bisa mendalilkan ketentuan guo sebagai telah membatasi hak untuk mengembangkan diri serta hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut karena tidak ada ketentuan sedikitpun yang mengandung makna dan atau menyatakan demikian. tindakan seseorang yang melakukan kerusakan kebun dan atau penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah sesuatu yang berbeda secara legal formal dengan kegiatan mengembangkan diri yang dimaksudkan para pemohon. guo justru merupakan jaminan perlindungan atas pemegang hak dalam usaha perkebunan. ketentuan dalam guo adalah pengaturan sebagai sarana untuk penegakan hukum atas gangguan usaha perkebunan. maka ketentuan ini tidak terkait sedikitpun dengan terlepasnya hak atas rasa aman dan rasa takut. ketentuan dan uud harus dimaknai dengan benar. ketentuan ini menyangkut hak asasi manusia ham). pada dasarnya, berbagai ketentuan yang telah dituangkan dalam rumusan uud itu merupakan substansi yang berasal dari rumusan ketetapan nomor xvii mpr tentang hak asasi manusia, yang selanjutnya menjelma menjadi materi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. karena itu, untuk memahami substansi yang diatur dalam uud kedua instrumen yang terkait ini yaitu tap mpr nomor xvii mpr dan undang undang nomor tahun perlu dipelajari juga dengan seksama. jimmy asshiddigie, menuju negara hukum yang demokratis, hal. bahwa anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan dan guolah demikian. pembentukan guo telah mencerminkan pengaturan hak asasi manusia (ham) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. bahwa jaminan hak konstitusional warga negara tersebut khususnya mengenai hak mengembangkan diri telah diatur dalam s.d. undang undang nomor tahun hal ini menunjukkan bahwa ketentuan guo tidak mengatur secara khusus tentang pokok yang dipermasalahkan. guo justru memenuhi hak untuk mengembangkan diri bagi pelaku usaha perkebunan. hal ini menegaskan bahwa usaha perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan dan memiliki hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku dilindungi darihwa untuk menjamin hak untuk hidup sebagaimana diatur undang undang nomor tahun menunjukkan bahwa guo tidak menyatakan larangan bagi setiap orang untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya serta tidak menyatakan larangan bagi setiap orang untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin dan juga tidak menyatakan larangan bagi setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. namun sebaliknya guo memfasilitasi setiap pelaku usaha perkebunan untuk memperoleh jaminan keberlangsungan usaha perkebunan guna memperoleh kehidupan yang tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin yang didukung dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. samping itu ketentuan dan guo memberikan jaminan hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut sebagaimana disebut s.d. bagi pelaku usaha perkebunan dari tindakan setiap orangdengan demikian anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan pasai dan guo yang benar. justru keberadaan guo mendukung setiap pelaku usaha perkebunarta melindungi setiap pelaku usaha perkebunan dalam rangkaasasi sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon perlu dijelaskan bahwa pemenuhan hak asasi tersebut tidak bisa diartikan sebebas bebasnya. pembatasan pelaksanaan kebebasan hak asasi tersebut dijabarkan dalam. dalam hal pengaturan atas tanah dan lebih khususnya usaha perkebunan, maka setiap subjek hukum harus tunduk pada ketentuan peraturan perundangan terkaittidak bertentangan dengan ketentubagaimana diatur dalam uudbentuk jaminan dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak agar apa yang dimiliki dan dikuasai mendapatkan perlindungan hukum. adapun pernyataan para pemohon adalah tidak tepat dalam hal mengait kaitkan masalah okupasi tanah yang melawan hukum dengan aturan aturan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.konsekuensi logis untuk mengatur suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk). dalam hal ini adalah melawan hukum tidak berhak, izin dan melampaui wewenang (tegen het subjective recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht), dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). penjelasan guo tidak dimaksudkan untuk tanah tanah yang milik masyarakat hukum adat (tanah ul). guo memang diperuntukkan terhadap perlindungan kepemilikan tanah yang bukan merupakan anggota masyarakat hukum adat. sehingga tidak relevan apabila para pemohon mempersoalkan penjelasan guo. ada pun dalam hal penyelesaian masalah hak masyarakat hukum adat harus mengikuti pedoman berdasarktidak dapat serta merta dikatakan bahwa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin pemilik adalah bentuk pengingkaran terhadap hukum adat. berdasarkan keputusan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor tahun mengatur batasan batasan yang jelas mengenai hukum adat. dijelaskan hak dan yang serupa dengan itu dari masyarakatbahwa pada dasarnya materi yang dituangkan dalam guo telah menempuh mekanisme pembentukandengan dilakukannya upaya upaya untuk mengembalikan hak atas tanahbahwa pemohon iii, adalah warga negara indonesia, merupakanpemohon iii menggarap lahan tersebut atas dasar surat keputusan menteri agraria tanggal mei nomor ka yang menyatakan perkebunan nyunyur harus mendistribusikan tanah seluas kepada masyarakat yang pernah menduduki dan menggarap bukti bahwa dalam rangka meminta kejelasan status lahan yang digarapnya pemohon iii seringkali melakukan usaha usaha dan kegiatan untuk mendapatkan hak atas tanah yang digarapnya, antara lain melalui dialog, audiensi, mediasi, dan aksi aksi demonstrasi wilayah kantor perusahaan perkebunan pt. kosmo handayani dan lahan perkebunannya. aksi ini bertujuan untuk meminta perhatian yang lebih dari pt. kosmo handayani untuk duduk bersama membahas dan mendiskusikan upaya penyelesaian atas sengketa yang terjadi. karena lahan yang menjadi sengketa tersebut sudah lama tidak ditanami dan tidak diurus: bahwa atas perbuatannya tersebut pemohon iiivide bukti bahwa pemohon adalah warga negara indonesia, merupakan petani yang tinggal, serta salah satu dari seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah undang undang nomor tahun tentang perkebuntertentu, rechtszekerheid) bagi perlindungan usaha perkebunan. karena itu menurut pemerintah ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perkebunanselain hal hal tersebut atas, pemerintah dapat menanggapi penjelasan ahli dari para pemohon, yang pada intinya sebagai berikut: ahli prof. dr. nur hasan ismail, s.h., si. ahli hukum agraria), yang pada intinya menyatakan seolah olah undang undang nomor tahun tentang perkebunan dianggap menegaskan tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. terhadap anggapan tersebut, pemerintah tidak sependapat dengan pendapat ahli atas. kondisi undang undang guo yang dianggap menguntungkan pihak penguasa dengan mengabaikan status hak atas tanah adat terlalu elaborasi secara berlebihan. pada kenyataannya undang undang nomor tahun tentang perkebunan telah memberikan penghormatan, pengakuan terhadap hak hak konstitusional masyarakat hukum adat.ahli prof. dr. edi hari, s.h., m.h. ahli hukum pidana), yang pada intinya memberikan penjelasan hal hal yang terkait dengan asas asas hukum pidana pada umumnya maupun metode penafsiran dalam peraturan perundang undangan. terhadap hal tersebut atas, menurut pemerintah adalah tidak pada tempatnya, karena ketentuan yang terdapat dalam dan merupakan konsekuensi logis terhadap setiap orang baik disengaja ataupundemikian pula ketentuan dan penjelasannya guo telah mengatur rumusan sifat melawan hukum,ham).:vankelijke verklaard), menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan, menyatakann undang undang nomor tahun tentang perkebundukung keterangannya, pemerintah mengajukan surat bukti yang ditandai bukti bp sampai dengan bukti bp sebagai berikut: bukti bp fotokopi putusan nomor pid. pn.ktp, tertanggal februari bukti bp fotokopi putusan nomor pid. sus tertanggal februari bukti bp fotokopbukti bp fotokopi peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pedoman perizinan usaha perkebunan: bukti bp bukti belum diserahkan: bukti bp buku statistik perkebunan tree crop estate statistic menimbang bahwa tanggal april dewan perwakilan rakyatrkebunan (untuk selanjutnya disebut perkebuntuan dan perkebunan yang dianggapnya bertentangan dengan dan uud tahun adapun bunyi ketentuan guo yang dimohonkan pengujian yaitu: perkebunan dan penjelasannya yaituaset lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan . penjelasannyat . dan perkebunan yaitukebunan (untuk selanjutnya disebut perkebunan)dirugikan hak konstitusionalnya, dengan berlakunya ketentuan dan perkebunan yang pada pokoknya sebagai berikut: para pemohon beranggapan bahwa norma dan perkebunan mengandung muatan: bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam uud tahun bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam uud tahun cc. membatasi hak konstitusional warga untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup, dan hak atas rasa aman serta untuk bebas dari rasa takut sebagaimana ditegaskan dalam dan uud tahun (vide permohonan hal. menurut para pemohon ketentuan dan dan guo, khususnya ketentuan yang meng (vide permohonan hal. para pemohon juga beranggapan, bahwa unsur setiap orang dalam ketentuan dan." ketentuan ini menurut para pemohon berpotensi dan telah terbukti disalahgunakan,, sehingga situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (vide permohonan hal. para pemohon beranggapan, bahwa ketentuan dan dan perkebunan bertentangan dengan dan uud tahun yang berbunyi: uuduud tahun berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adik serta perlakuan yang sama hadapan hukum". uud tahuguo yang dimohonkan pengujian. terhadap kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam pengujian tersebut, dpr berpandangan bahwa par ternyata dalam dalil yang disusun dalam permohonan para pemohon pada poin sampai poin tidak sedikitpun menyatakan hak konstitusional apa yang diberikan oleh dalam undang undang dasar yang dirugikan terbatasi berkurang oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya guo, karena secara hukum cukup beralasan untuk dinyatakan bahwa permohonan guo tidak memiliki legal standing, bahwa para pemohon dalam dalil tentang legal bandingnya pada poin para pemohon hanya menunjukkan dirinya sebagai warga negara. yang dalam beberapa kasus dinyatakan sebagai tersangka dan terdakwa dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perkebunan, tidak sedikitpun dalil yang menjelaskan bahwa atas berlakunya dimaksud telah merugikan hak konstitusional para pemohon: bahwa dalil para pemohon yang menguraikan fakta yuridis mengenai status tersangka ataupun terdakwa adalah sebagai konsekuensi yuridis dari perbuatan seorang warga yang melanggar ketentuan pidana, dan bukan karena melanggarnya hak konstitusional,1 dewan perwakilan rakyat republik indonesia republik indonesia berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya juncto undang undang nomor tahun tentang perkebunan karenanya berdasarkan uraian atas mohon kiranya dinyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing dalam permohonan ini, pengujian undang undang nomor tahun tentang perkebunan untuk selanjutnya disebut perkebunanjuncto dan undang undang perkebunnorma yang diatur dalam undang undang perkebunan adalah norma larangannya, sementara norma dalam undang undang perkebunan adalah norma ketentuan sanksi pidana dari norma yang dilarang dalam guo, oleh karenanya dalam pembahasan ini akan dilakukan secara satu kesatuan: bahwa norma ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam juncto undang undang perkebunan merupakan norma ketentuan pidana yangakibat dari perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam undang undang. contoh dari jenis ketentuan pidana materiil ini adalah tentang pembunuhan, yang mengatur ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa orang, bahwa norma dalam juncto undang undang perkebunan mengandung unsur unsur: unsur subyeknya yaitu setiap orang"unsur ancaman pidananya:secara lebih terang dan jelasjadi jelas akibat perbuatan yang dimaksudtidak membatasi yaitu penebangan pohon, panen paksa, bahwa dengan demikian jelas rumusan sanksi pidana yang dimaksud dalam norma juncto undang undang perkebunan atas", sementara bentuk bentuk perbuatan formalnya undang undang guo tidak membatasi perbuatannyapemilik tanah yang diklaim dan masuk menjadi bagian hgu perusahaan pt. pp. london sumatera longum) tbk. (vide bukti bahwa pemohon menganggap ada hak yang dirampas oleh pt. longum tbk. pemohon bersama sama masyarakat yang tanahnya diklaim dan masuk menjadi bagian hgu perusahaan pt. pp. london sumatera longum) tbk. seringkali melakukan upaya upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya, antara lain melalui musyawarah, audiensi, tuntutan langsung ataupun laporan kepada pemerintah daerah, badan pertanahan nasional bpn) serta komnas ham: bahwa dengan upaya upaya yang dilakukan pemohon dan para pemohon lainnya, rumusan yang dan guo membuat para pemohon menjadi sasaran potensial untuk dijerat menggunakan rumusan sebagaimana tercantum dalam dan guo: bahwa dengan adanya ketentuan dan guobahwa ketentuan dan guo juga telah mengganggu atau setidak tidaknya berpotensi menggangyang menyebabkan hak hak konstitusional para pemohon secara faktual dan potensial dirugikan: iv.para pemohon memiliki kapasitas sebagai pemohon pengujian undang undang (hak uji materi: bahwa dengan demikian jelas bahwa rumusan dalam juncto undang undang perkebunan atas adalah norma ketentuan pidana yang bersifat materiil yang secara jelas dan tegas telah ditentukan unsur akibat yang dilarang oleh undang undang, yang pada setiap orang yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana bahkan undang undangnya juga telah secara rinci dan jelas memberikan contoh perbuatan yang dimaksud dengan tidak membatasi bentuk bentuk perbuatan lainnya.oleh karena itutahun maupun jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud tahun:, bahwa uud tahun mengakui dan memberikan wewenang konstitusional bagi pemerintah pembentuk undang undang)tahun, bahwa uud tahun, bahwa oleh karena itu tidak benar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam perkebunan yang memang merupakan kewenangan konstitusional pemerintah untuk membatasi dan mengatur jaminan perlindungan ham warga negara agar tidak saling berbenturan dalam perwujudan pemenuhan ham warga negara masing masing, sehingga tidak benar guo prinsip prinsip penegakan ham sebagaimana diatur dalam uud tahun berdasarkan pada dalil dalil tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan junctojuncto dan undang undang nomor tahun tentang perkebundan undang undang nomor tahun tentang perkebunan: bahwa dalam persidangan tanggal april telah didengar keterangan ahli pemerintah yaitu suharto dan akhir salim yang pada pokoknya sebagai berikut: suharto fungsi daripada perkebunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dengan tujuan akhir meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tetapi juga punya fungsi yang lain, yaitu fungsi ekologi. ekologi yaitu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya lama. fungsi sosial budaya, yaitu hubungan harmonis antara stakeholders atau pemangku kepentingan. hal ini ditandai dengan adanya kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar, dengan penduduk sekitar, dengan buruh juga atau pekerja, juga dengan stakeholders lainnya. hal ini menimbulkan sektor perkebunan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, tujuan daripada undang undang perkebunan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, penerimaan negara dan devisa, serta produktivitas, nilai tambah dan daya saing, menyediakan lapangan kerjaberkelanjutan, usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan dan usaha industri pengelolaan hasil perkebunan. perusahaan perkebunan harus bermitra dengan pekebun, karyawandan masyarakat sekitar dalam kepemilikanketergantungan: apabila usaha perkebunan ada pihak. oleh karena itu, jika terhadap usaha perkebunan ada pihak yang merusak kebun dan atau industri pengolahan hasil perkebunan,: apabila juncto undang undang perkebunan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku, yaitu, akan terjadi perusakan terhadap kebun dan industri pengalihan hasil perkebunan. penerobosan tanah perkebunan dan gangguan terhadap usaha perkebunan akan meningkat, sehingga usaha perkebunan tidak dapat melaksanakan ketiga fungsinya, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. kemudian akan terjadi disharmoni berbagai undang undang yang bersangkutan dengan pengolahan sumber daya alam, antara lain rupa, undang undang kehutanan, dan undang undang lingkungan hidup, akhir salim, s.h., m.h dan penjelasannya juncto undang undang nomor tahun tentang perkebunan, ahli tidak menemukan adanya ketentuan yang bertentangan dengan asas asas legalitas yang diatur dalam kuhp. rumusan juncto undang undang nomor tahun sudah sangat jelas dan tegas mengatur tentang perbuatan mana yang dilarang dan apa saksinya, bahwa pemisahan letak norma yang diatur oleh dengan undang undang nomor tahun sejalan dengan prinsip dan kelaziman penempatan norma hukum pidana materiil dalam hukum pidana sehingga tidak kabur dan tidak melanggar kepastian hukum: kata sengaja dan kelalaian yang tercantum dalam undang undang nomor tahun adalah untuk membedakan jenis delik sengaja dengan jenis delik kelalaian, bukan untuk membedakan jenis delik kejahatan dengan pelanggaran. hal ini tampak dengan jelas setelah membaca yang mana delik yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam dan delik yang dilakukan dengan kelalaian diatur dalam memasukkan unsur sengaja dan kelalaian dalam bukan membuat tersebut menjadi kabur dan tidak tegas. justru membuat tersebut menjadi jelas, tegas serta mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. apabila tidak dicantumkan, maka ketidakpastian hukum dan ketidakadilan menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei telah didengar keterangan pihak terkait serikat petani kelapa sawit, ahli pemohon, ahli pihak terkait, dan pihak terkait perkumpulan sawit watch, yang pada pokoknya sebagai berikut: pihak terkait serikat petani kelapa sawit bahwa juncto dan telah membatasi hak konstitusional para pemohon untuk mengembangkan diri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia: bahwa juncto terbukti telah sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara kesatuan republik indonesia: bahwa juncto terbukti telahyang diatur dalam uud ahli pemohon prof. dr. nyoman berjaya, s.h., m.hdan: bahwa kewajiban hukum yang mendahului pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan menjadi kewajiban yang harus dilakukan dan tujuannya untuk mencapai kesepakatan, sehingga status tanahnya jelas. karena apabila belum diselesaikan, ada reaksi dan itu merupakan resistensi dari masyarakat yang hak haknya dilanggar dan itu menjadi hal yang bisa dicermati bersama berbagai daerah, bahwa secara sederhana pembangunan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupannya itu rujukannya kembali pada kaidah dasar yang diamanatkan dalam pembukaan uud alinea ke kemudian khusus untuk pengelolaan sumber daya alam. kaitan masyarakat adat hak hak mereka dan kaitannya dengan jaminan perlindungan kedudukan sama dalam hukum uud ahli mengajukan keterangan tertulis yang selengkapnya terlampir dalam berkas. suhariningsi bahwa keberadaan undang undang nomor tahun tentang perkebunan menyebabkan ketidaksinkronan dengan rupa dalam tata urutan perundang undangan: bahwa semakin maraknya konflik konflik pertanahan yang terjadi negeri tercinta indonesia, negara belum bahkan telah terjadi pembiaran konflik pertanahan terjadi dimana mana sampai memakan korban nyawa manusia yang kebetulan petani miskin. penyelesaiannya sering kali menimbulkan masalah baru, karena selalu ada korban dan korbannya adalah rakyat petani sekitar perkebunan: kebijakan pertanahan bidang hak guna bangunan perkebunan) dengan undang undang nomor tahun tentang perkebunan telah menuai banyak persoalan, petaka, yang memprihatinkan, memisahkan hati setiap orang yang mendengarnya, undang undang perkebunannya khususnya dan uuid bahwa juncto undang undang perkebunan yang intinya mengatur ketentuan pidana yang ditujukan kepada siapa saja yang dianggap melakukan tindakan tindakan pengrusakan kebun dan asset lainnya dapat diberikan sanksi pidana. ahli mengajukan keterangan tertulis yang selengkapnya terlampir dalam berkas. keterangan tertulis ahli pemohon dr. ir. gunawan tirai, soc. bahwa setelah sekian tahun berlaku undang undang nomor tahun konflik agraria sektor perkebunan bukan mereda malahan semakin marak, bahkan ada yang disertai dengan tindakan tindakan kekerasan hal tersebut disebabkan karena terjadi konflik antara hukum versus 'more . modelnya berwujud adanya persepsi kolektif dari rakyat yang terbentuk sebagai akibat proses sejarah, sedangkan hukum yang diterapkan justru berlandaskan paham kapitalisme, negara negara bangsa sekarang ini sedang terjepit mengalami tiga macam tekanan sekaligus, yaitu dari atas . dari bawah , dan dari samping . dari atas berupa tekanan arus globalisasi ekonomi yang menyebabkan kekuasaan pemerintah nasional seolah olah menyerah kepada kekuatan mengatur dari lembaga lembaga internasional seperti wto,imf, dan bank dunia. dari bawah berupa tuntutan desentralisasi pemerintahan, dan dari samping berupa gerakan privatisasi. sekalipun tekanan itu datang dari tiga jurusan, namun sebenarnya sumbernya sama, yaitu kekuatan modal internasional yang menghendaki pasar bebas. ahli pihak terkait prof. dr. afrizal, m.a adanya kriteria untuk mengidentifikasi masyarakat hukum adat yaitu: adanya masyarakat yang memiliki perasaan kelompok. artinya setiap anggota kelompok merasakan bagian dari suatu masyarakat, adanya pranata pemerintahan adat. ini adalah kelembagaan kepemimpinan dalam masyarakat tersebut. dalam masyarakat tersebut terdapat pimpinan, yang sering disebut sebagai pimpinan adat, adanya harta kekayaan dan atau benda benda adat, adanya perangkat norma hukum adat. aturan aturan yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk mengatur kehidupan mereka, termasuk aturan aturan penggunaan lahan. konflik antara berbagai kelompok dalam komunitas nagari nagari dengan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar merupakan implikasi sosial dari cara pemerintah menjalankan pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dengan mengabaikan kepentingan komunitas nagari dan yang tidak dilakukan secara baik pada tingkat nagari: bahwawarga sekitar perusahaan perkebunan yang merusak kebun dan atau industri pengolahan hasil perkebunan, baik yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan tidak selalu wajar kriminalisasi dan dikenai sanksi pidana karena perbuatan mereka banyak tempat merupakan bagian dari strategi perjuangan anggota masyarakat hukum adat memperjuangkan hak hak atas tanah ul. biasanya perbuatan merusak atau menganggu kegiatan perusahaan mereka lakukan setelah usaha usaha lobi dan pengaduan kepada aparatur pemerintah tidak berhasil, bahwa undang undang nomor tahun tentang perkebunan, khususnya dan bertentangan dengan uud bertentangan dengan rasa keadilan yang dijamin oleh undang undang dasar tersebut. pihak terkait perkumpulan sawit watch pada awal pembentukannya, pemerintah indonesia menganggap bahwa lahirnya undang undang perkebunan merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat indonesia sehingga penyelenggaraan perkebunan yang demikian telah sejalan dengan amanat dan jiwa uud yang menyatakanaparat penegak hukum yang seringkali tidak peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, akibat adanya perusahaan perkebunan. konflik antara masyarakatpengadilan tanpa melihat latar belakang yang muncul yaitu ketimpangan dalam hal pemilikan, penguasaan, pengelolaan sumber daya alam, dan dan guo tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil, dan dan undang undang guo mencerminkan adanya perbedaan kedudukan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, serta bersifat diskriminatif terhadap warga negara umumnya. karena dengan adanya ketentuan dua guo, setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan hak haknya, serta membela hak hak masyarakat dapat diskualifikasi secara sewenang wenang menjadi suatu perbuatan yang dapat ditafsirkan dan dikualifikasikan sebagai merintangi dan menganggu jalannya usaha perkebunan: ketentuan juncto undang undang nomor tahun terbukti telah menciptakan rasa ketakutan dan merampas rasa aman para pemohon,,diatur pada uud menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya pihak terkait perkumpulan sawit watch mengajukan bukti pt sampai dengan bukti pt 2f sebagai berikut menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia: bukti pt 2a buku berjudul promised land : bukti pt 2b fotokopi buku berjudul hilangnya tempat berpijak : bukti pt 2c fotokopi majalah tandan sawit berjudul pusat informasi kampung sebagai jembatan bagi kaum buruh melawan arogansi perusahaan : bukti pt 2d fotokopi majalah tandan sawit berjudul larut marut ketenagakerjaan dan masih terjadinya perbudakan kebun sawit , bukti pt 2e fotokopi majalah tandan sawit berjudul kolaborasi penguasa dan pemodal menghambat arus informasi untuk rakyat kecilpara pemohon berhak pula untuk mendapatkan jaminan rasa aman, bebas dari rasa takut, dan segala bentuk perlindungan sebagai warga negara, untuk bebas berbuat dan tidak berbuat sesuatu sebagai hak konstitusionalnya, bahwa para pemohon dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sebagai pilar utama hak konstitusional para pemohon, menjadikan tanah sebagai sarana terpenting, (vide buktijuncto guo, alasan alasan permohonan ruang lingkup juncto undang undang nomor tahun tentang perkebunan bahwa ketentu: bahwa penjelasan menyatakbukti pt 2f fotokopi majalah tandan sawit berjudul keterbatasan informasi, membuka ruang ketidakadilan untuk masyarakat . menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei telah didengar keterangan ahli para pemohon dan ahli saksi pemerintah yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli pemohon dr. hermansyah, s.h., hum bahwa apa yang telah dilakukan oleh masyarakat adat terhadap perusahaan perkebunan seperti pembakaran lahan, merupakan dan bermula dari adanya konflik hak antara para pihak, bahkan konflik antarsistem hukum yang berbeda. terutama dalam hal ini ada sistem hukum negara dan sistem hukum masyarakat adat, penyelesaian konflik atas hak yang bersumber dari sistem hukum yang berbeda ini, tentunya tidak mungkin didasarkan, diselesaikan melalui jalur dan instrumen hukum pidana. karena apa yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap perusahaan dalam dirinya, bukan perbuatan yang tercela, keberadaan dan tentang perkebunpenggunaan instrumen hukum pidana, sebagaimana dalam dan tentang perkebunan jika dikaitkan dengan uud bertentangan, bahwa sepanjang belum ada kejelasan akan hak sepanjang itu juga hukum pidana tidak dapat digunakan. ahli pemerintah dr. fx. arsip, s.h bahwa juncto berlaku prinsip prinsip hukum, !ex priori derogat lex posteriori maupun lex specialis derogat lex generalis: bahwa hak dalam penerapannya sepanjang masih ada diakui keberadaannya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. maka dalam posisi ini, sewajarnya bilamana hak masih ada harus dipertahankan, tetapi bilamana sudah tidak ada, bukan dihidupkan kembali. saksi pemerintah sutiyoso bahwa keberadaan juncto melindungi usaha perkebunan yang dilegalkan oleh petani perkebunan. dengan adanya tersebut, semua pihak yang bersengketa harus mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindakan pengrusakan, penguasaan lahan tanpa izin, dan tindakan lain yang dapat menganggu kegiatan usaha perkebunan. melalui langkah langkah tersebut, maka penyelesaian secara musyawarah dapat berjalan tanpkonflik horizontal antara pihak pihak terkait. bahwa juncto sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan usaha kebun. saksi berharap keberadaan juncto dapat tetap dipertahankan dalam tentang perkebunan. saksi mengajukan keterangan tertulis yang terlampir dalam berkas. i2. menimbang bahwa para pemohon, pemerintah, dan pihak terkait telah mengajukan kesimpulan tertulisnorma penjelasan. para pemohon seringkali terlibat konflik dengan perusahaan perkebunan dan telah disangka dan didakwa dengan ketentuandan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud yang menyatakan:para pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya dalam yang". bahwa undang undang yang dimohonkan untuk diuji dirumuskan secara samar samar dan tidak secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang diskualifikasi sebagai tindak pidana, samping itu pengertiannya terlalu luas dan rumit.yaitu, dan dan undang undang nomor tahun tentang perkebunan terhadap ,dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunpenjelasanmenyatakan: menyatakanpara pemohon mendalilkan bahwa kedua yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya tersebut mengandunghal ini mengakibatkan setiap upaya dan usaha yang dilakukan oleh setiap orang dalam mempertahankan dan memperjuangkan haknya dapat diskualifikasi sebagai perbuatan yang dimaksud oleh frasa tersebut, rumusan delik dalam dan juncto undang undang guo berpotensi disalahgunakan secara sewenang wenang. hal demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang adil, kepastian hukum (legal certainty), asas legalitas dan asas prediktabilitas, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia pada umumnya. sebagai suatu rumusan perundang undangan, pembuat undang undang harus memutuskannya secara rinci mengenai perbuatan pidananya (null crime sine lege stricta), karena alasan alasan tersebut atas, maka para pemohon telah dirugikan setidak tidaknya potensial dirugikan secara konstitusional karena keberadaan dan junctoundang undang guo, karenanya tersebut dimohon dibatalkan serta dinyatakan tidak mengikat secara hukum, i3. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, para pemohon telah mengajukan ahli yaitu, nurhasan ismail, edi o.s diaries, nyoman berjaya, suhariningsih, gunawan tirai, hermansyah, yang selengkapnya telah disebutkan dalam duduk perkara. nurhasan ismail menerangkan bahwa dikelompokkan kedalam perspektif yaitu perspektif orthodox jurisprudence, dan sociological jurisprudence. dalam orthodox jurisprudence, hukum yang berlaku masyarakat (hukum adat) kurang mendapat tempat, karena hukum negarawan yang paling utama. sociological jurisprudence, hukum dimaknai yaitu peraturan perundang undangan atau hukum yang hidup masyarakat, eddy o.s diaries menerangkan bahwa dan membuat kabur sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak menjamin kepastian hukum karena tidak memenuhi prinsip lex certa: nyoman berjaya menerangkan bahwa . suhariningsih menyatakan, khususnya dan uud gunawan tirai menyatakan bahwa setelah sekian tahun berlakunya konflik agraria sektor perkebunan bukan mereda malahan semakin marak. hermansyah menyatakan bahwa di3. menimbang bahwa pemerintah mengajukan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwausaha perkebunan. karena itu ketentuan danmengajukan keterangan yang pada pokoknya bahwa juncto danpendapat mahkamah. i3. menimbang bahwa setelah mahkamah memerikspara pemohon, ahli pemerintah, ahli pihak terkait, saksi pemerintah, serta bukti bukti yang telah diajukan, mahkamah berpendapat: bahwaunsur unsur ketentuan pidana tersebut ialah: setiap orang dilarang: melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun dan atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izierima permohonan bertanggal april dari t.r. keuangan, s.h., m.h., yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal aprilrmohonan pengujian konstitusionalitas huruf asnerima surat. permohonan pencabutan permohonan nomor puu xiii guo dari pemohon bertanggal april merdeka barat jakarta te, fax email sekretariat@ omahkamahkonsttusi golsll masing masing sebagai anggota, pada hari senin, tanggal dua puluhmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorsllusigoid anggota anggota, ttd ttd anwar usman materialis akbar ttd ttd wahiduddin adams maria farida indrawi ttd ttd dewa gede laguna suhartono panitera pengganti, ttd rizki amalia par ariinyrasa miabpribihgtrk noah lnpeennenendetikdaa ada ye. |
#gnatius ryan tumiwa,ni bahwa pada tanggal agustus mahkamah telah menerima surat pencabutan permohonan perkara nomor puu xii tertanggal agustus yang ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukum pemohon yang pada pokoknya mengajuuu xii ditarik kembaldapat mengajukan kembali permohonan pengujibagai ketua merangkap anggotasanto anwar usman ttd. ttd. materialis akbar muhammad alitd. ttd. maria farida indrawim.h. alamat jalan merbabu blok nomor giriloka bsd, tangerang selatan. sebagai all wiaisiiaxi. pemohon nama andi syamsuddin iskandar, s.h. alamat taman villa madani blok rw kelurahan gunung sari, kecamatan rappocini, makassar sebagai .l. pemohon il, organisasi masyarakat perkumpulan masyarakat anti korupsi indonesia maki) berkedudukan jalan jendral sudirman pasangan, kartasura, sukoharjo jawa tengah, berdasar akte pendirian notaris ikke lucky s.h nomor tanggal april dan akte pendirian telah didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri sukoharjo nomor pn.skh. tanggal memiliki npp nomor tanggal dan surat keterangan terdaftar kemendagri nomor x1 tanggal november yang dalam hal ini diwakili oledopamin alamat jalan jamsaren nomor serangan, surakarta, nama supriyadi alamat jalan swadaya rt. rw. paten timur, jakarta, sebagai 5n 50n200020n000050 . pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei dan tanggal juni memberi kuasa kepada kurniawan adi nugroho, s.h, politik ike wibowo, s.h, arief saudi, s.h, m.h., sigit sudibyanto, s.h, m.h., agus sudarso, s.h., dwi ardiansyah santoso, s.h., dan utomo kurniawan, s.h., semuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada dopamin politik kurniawan law firm, yang beralamat kompleks perumahan bea dan cukai nomor pasar minggu jakarta selatan dan kartika law firm yang beralamat jalan alun alun utara nomor bangsal catalog surakarta, baik bersama sama ataupun sendiri sendiriketerangan saksi para pemohon serta ahli para pemohon dan presiden:laporkan oknum jaksa tersebut, justru perkara mengambang karena dalam pemeriksaannya tidak mendapat ijin dari jaksa agung. hal ini akan lebih parah jika oknum jaksa agung bersekongkol dengan seluruh oknum jaksa agung muda melakukan korupsi dalam menangani korupsi maka selamanya perkaranya tidak akan pernah bisa diungkap dan diproses pengadilan tindak pidana korupsi. hal ini akan menimbulkan kekuasaan super power nkri: kerugian konstitusional para pemohon: kerugian dalam permohonan ini bersifat potensial yang akan terjadi masa yang akan datang apabila pemohon dan pemohon melaporkan perkara sangkaan perusakan barang bukti komunikator e90 milik almarhum nasrudin zulkarnaen yang diduga oleh oknum jaksa penuntut umum dalam perkara dengan terdakwa dan terpidana pemohon laporan kepada penyidik kepolisian dapat dipastikan akan terhambat dikarenakan sulitnya mendapat ijin tertulis dari jaksa agung karena apapun perkara ini apabila terbongkar akan dipahami mempermalukan instansi kejaksaan mana aparat penegak hukum kita masih alergi terhadap koreksi dan cenderung membela meskipun terdapat kesalahan yang nyata: kerugian yang dialami pemohon iii bersifat potensial akan terjadi masa yang akan datang apabila pemohon iii melaporkan perkara sangkaan korupsi yang dilakukan oknum jaksa termasuk oknum jaksa agung dalam menjalankan tugasnya mendidik kasus korupsi, proses pendidikannya dapat dipastikan akan sangat terhambat dikarenakan musik mendapatkan ijin tertulis dari jaksa agung: sebagai masyarakat yang peduli terhadap upaya penegakan hukum maka pembedaan kedudukan dalam hukum, ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif dalam undang undang kejaksaan republik indonesia menurut para pemohon akan menghambat penegakan hukum dan tidak maksimalnya kinerja kejaksaan dan kepolisian:kejaksaan republik indonesi. ii. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil'': norma undang undang dasar tahun yang menjadi penguji, yaitu berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum::harus berlaku persamaan didepan hukum,: mengganti atau mengubah alat bukti surat: dapat mengulangi tindak pidana:duanya ijin pemeriksaan bila berasal dari lawan politiknyaasas persamaan depan hukumbahwa ketentuan yang mengharuskan untuk mendapatkan ijin dari jaksa agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa selain bertentangan dengan uud juga menyebabkan penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan jaksa menjadi terhambat. prosedur khusus berupa 'ijin tidak sesuai atau bertentangan deudengan tidak ada kembalinya kejaksaan bertentangan dengan uud karena penyidik kepolisian akan mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi terhadap jaksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya baik sedang menjalankan tugas maupun sedang tidak menjalankan tugasnya karena harus mendapatkan ijin tertulis dari jaksa agung. oleh karena yang dipanggil adalah jaksa maka penyidik kepolisian terlebih dahulu harus meminta izin kepada jaksa agungketentuan ijinalam perkara pidana oleh jaksapabila melakukan tindak pidanaoknum oknum jaksa. sementara untuk wni lainnya, pihak penyidik tidak memerlukan ijin khusus. hal inilah yang mengakibatkan diskriminasi atas dasar status jabatan kejaksaan, dan bertentangan dengan prinsip persamaan depan hukum,meriksaan, penyidikan dan penahanan terhadap oknum oknum jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, telah merugikan pararugian yang dimaksud adalah adanya hambatan teknis berupa tertundanya penanganan perkara segala tindak pidana yang terkait baik yang dilaporkan oleh para pemohon sendiri kepada polisi atau jaksa itu sendiri maupun dari data sekunder yang menjadi perhatian para pemohon. hal ini menjadikan keadilan yang tertunda justice delayed justice denied ): iv. alasan alasan pemohon dengan diterapkannyakaitan dengan jaminan jaminan yang diberikan uud maka ketentuan kejaksaan telah menegaskan jaminan jaminan tersebut,jaksa agung. bahwa kejaksaan bertentangan dengan prinsip independent judiciaryud menyebutkan,independensian hukum dan keadilanyang menyebutkan sebagai berikut: bahwa hal hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan uud.mana pun atau untuk alasan apapun,: pada tanggal mei kemudijaksaan republik indonesiaemohon legal standingadanya rentang waktu yang cukup lama sampai keduany: mengganti atau merubah alat bukti surat: dapat mengulangi tindak pidana,ir.penyidik terhadap proses pemeriksaan terkait dengan oknum oknum jaksa yang tidak dapat dilakukan karena ada persetujuan tertulis ijin dari jaksa agung. beberapa pemeriksaan jaksa yang terhambat karena belum adanya ijin atau persetujuan dari jaksa agung dan telah diberitakan oleh media antara lain: jaksa dara veronica dan ester tanak dalam kasus narkoba jaksa merampas kemerdekaan yusril iha mahendra kasus jaksa urip tri gunawan kasus suap babisus jaksa virus sinaga perkara pajak gabus tambunanbahwa persetujuan tertulis atau ijin dalam pemeriksaanbahwa perbandingan serupa dengan putusan nomor puu x terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun mana kerugian muncul karena berlakunya frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuan pengujian undang undang nomor tahun tentang jabatan notaripabila permohonan perkara pengujian undang undang nomor puu x telahbertentangan dengan ketentuan dan uud. hal ini akan sesuai jika dibandingkan dengan dikabulkannya permohonan para pemohon dengan pengujian undang undang nomor tahun tentanginyatakan bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak mengikat, maka penyidik kepolisian akan dapat melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, bahwa dengan dapatnya penyidik menentukan mengungkap pelaku dugaan tindak pidana, maka proses pemeriksaan laporan polisi, dapat dijadikan perbandingan dengan permohonan para pemohon mana saat dapatnya penyidik menentukan mengungkap pelaku dugaan tindak pidana seperti menghilangkan dan atau merusak dan atau menghalang halangi penyidikan, bahkan melakukan tindak pidana korupsi sekalipun, maka proses pemeriksaan laporan polisi akan dapat dilanjutkan pendidikannya sehingga tercipta "persamaan kedudukan dalam hukum , bagi setiap warga negara indonesia ttentuan dan uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar atas berlakunya undang undang nomor tahun tentang kejaksaandengan demikian kejaksaan republik indonesia::kejaksaan republik indonesiijin dari jaksa agung,bahwa kejaksaan bertentangan dengan prinsip non diskriminatif. bahwa kejaksaan yang memberikan perlakukan yang berbeda atau diskriminatif antara warga negara dengan jaksa ketika menghadapi proses hukum bertentangan dengan prinsip non diskriminatif sebagaimana diaturtherlands, brooks the netherlands)::.jaksa. sementara untuk wni lainnya, pihak penyidik tidak memerlukan ijin dari jaksa aung:nyidikan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, telah merugikan para pemohon, bahwa kerugian yang dimaksud adalah adanya hambatan teknis berupa tertundanya penanganan perkara tindak pidanabahwa frasaapat dipahami sebagai perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya, namrakteknya menjadi imperatif terhadap setiap tindak pidana baik dalam menjalankan tugas maupun diluar tugas harus mendapat ijin tertulis dari jaksa agung. dengan demikian demi keadilan dan persamaan hukum ketentuan kejaksaan harus dicabut. bahwa perkara penanganan perkara korupsi berpotensi oknum jaksa justru menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan tindak pidana korupsi serta suap. hal ini akan lebih parah apabila korupsi jaksa melibatkan oknum pimpinan jaksa sehingga seumur nkri kasusnya tidak akan pernah diproses secara pidana karena mustahil jaksa agung akan memberikan ijin secara tertulis. dengan demikian pencabutan kejaksaan akan mencegah melindungi korps yang negatif, bahwa hal ini secara nyata akan menjadi potensi hambatan bagi pemohon iii untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi mana melibatkan oknum jaksa termasuk pimpinan kejaksaan itu sendiri, dapat dibayangkan jika pimpinan kejaksaan (bisa kepala kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan tinggi bahkan jaksa agung sekalipun) melakukan tindak pidana termasuk korupsi namun tak kunjung diberi ijin tertulis dari jaksa agung sehingga akan menghalangi penyidikan itu sendiri sebagaimana diatur dalam kurap: bahwa dengan telah berlakunya kejaksaan dan apabila tidak dibatalkan oleh mahkamah konstitusi maka akan menimbulkan semua potensi aparat penegak hukum akan meminta perlakuan yang sama yaitu diperlukan ijin tertulis dari pimpinan tertinggi lembaga yang bersangkutan jika tersandung perkara pidana. hal ini juga akan merangsang semua profesi menuntut hal yang sama sebagaimana telah terjadi pada profesi notaris (sudah dibatalkan mk).: bahwa frasa sedang menjalankan tugas akan menjadi alasan pembesar untuk dijadikan benteng perlindungan bagi jaksa atau aparat penegak hukum lainnya untuk lolos dari jeratan hukum pidana dengan mengandalkan ijin tertulis dari jaksa agung atau pimpinan lainnya. dengan berlakunya ijin tertulis maka akan menjadikan pelaku menghambat proses penyidikan dengan cara menghilangkan b, mempengaruhi saksi atau mengulangi perbuatannya, jelas akan bertabrakan dengan ketentuan kurap mana proses penyidikan harus cepat, sederhana, profesional dan akuntabel. ijin tertulis dari jaksa agung akan menjadikan imunitas yang salah dan menabrak prinsip negara hukum serta persamaan hukum. bahwa jaksa dalam menjalankan tugas sudah dibekali begitu banyak perangkat hukum kurap, kejaksaan, pemberantasan korupsi dil) untuk melindungi tugasnya termasuk bahkan boleh melanggar ham berupa penangkapan dan penahanan sehingga tidak mungkin melakukan tindak pidana apabila. sungguh sungguh menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku. dengan demikian apabila jaksa melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas (misal memperkosa tahanan) maka akan menjadi tanggung jawab pribadinya untuk diproses hukum pidana dan tidak dapat menyeret dan mempermalukan lembaganya. dengan demikian ijin tertulis jaksa agung menjadi tidak relevan apabila seorang jaksa melakukan tindak pidana ketika sedang menjalankan tugasnya, dikarenakan yang bersangkutan telah mengkhianati sumpah jabatan dan amanah yang diembannya. bentuk perlindungan dalam bentuk ijin tertulis jaksa agung akan lebih banyak berdampak negative jiwa korea yang berlebihan dan justru berpotensi melindungi aparat yang melanggar hukum, bahwa mahkamah konsitusi telah mengabulkan permohonan pengujian jabatan notaris yang tertuang dalam putusan nomor puu x dengan pertimbangan pertimbangan yang semestinya mutasi mutans menjadi pertimbangan untuk memutus permohonan guo sebagai berikut,ahkamah konstitusi berfungsi antara lain sebagai guardian dari constitutional right?dan uud yaitu persamaan atau kesederajatan hadapan hukum dan pemerintahan,bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, sudah seharusnya mahkamah konstitusi menyatakan kejak petit mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya:maret sebagai berikut: bukti fotokopi ktp an. pemohon bukti fotokopi ktp an. pemohon bukti fotokopi ktp an. pemohon iii bukti fotokopi npp an. pemohon iii bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia: bukti fotokopi putusan mkri nomor puu ix bukti fotokopi artikel puslitbang kejagung tahun bukti fotokopi berita dari judul: jagung bantah tidak kooperatif bukti fotokopi akte pendirian perkumpulan maki bukti fotokopi npp perkumpulan maki bukti fotokopi surat keterangan terdaftar kemendagri perkumpui bukti artikel berita yang bertajuk barang bukti telepon seluler nazaruddin rusak yang diunggah tanggal desember yang ditulis oleh ahmad salman selain itu, untuk mendukung dalil dalilnya, para pemohon mengajukan seorang ahli dan seorang saksahli para pemohon iman putra sidin banyak putusan putusan sebelumnya, antaranya putusan nomor puu nomor puu x nomor puu ix sesungguhnya sudah memberikan basis konstitusional munculnya perkara ini. dalam putusan putusan tersebut sudah memunculkan perdebatan tentang diskriminatif dan persamaan muka hukum. mulai menyangkut izin bagi kepala daerah yang ingin diperiksa dalam kasus pidana hingga notaris. oleh karenanya logika logika konstitusionalitas atas perkara ini bukanlah hal yang sukar terbang. namun pendapat hukum kami kali ini akan memberikan sudut pandang yang lain guna mengulas perkara ini. seperti diketahui bahwa negara didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam pembukaan undang undang dasar oleh karenanya guna pencapaian tujuan itu maka hukum konstitusi yang menyiapkan mekanisme pencapaiannya salah satu garda terdepan guna pencapaiannya adalah dihasilkannya kekuasaan pemerintahan (yang tidak terkait) dengan kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab atas nasib seluruh warga negara. kekuasaan itu harus bisa memberikan jaminan terpenuhinya jaminan kesejahteraan akan sandang, pangan, hingga papan yang tidak berkekurangan bagi warga negara. oleh karenanya primat hukum bernegara adalah hukum konstitusi dalam kepengurusan negara guna akselerasi pencapaian tujuan negara. kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi salus publica suprema lex dan kepentingan rakyat adalah bagaimana rakyat sejahtera, adil, makmur, cerdas seperti yang tercantum dalam tujuan negara. dalam rangka pencapaian itu, disadari ada ekuilibrium sosial yang selalu terancam oleh kejahatan yang bioleh individu atau kelompok. namun, sekali lagi hukum konstitusi menugaskan bahwa negara wajib mencegah terjadinya kejahatan. bukan menunggu guna penghukuman terhadap individu atas kejahatan untuk kemudian mengandalkan sanksi perampasan kemerdekaan atau hak hidup warga negara. inilah konsekuensi pergeseran negara penjaga malam dengan sel sel pasirnya menuju kepada negara kesejahteraan dengan sel sel aktifnya. oleh karenanya primat hukum bernegara tidak lagi adalah penghukuman namun yang utama adalah hukum konstitusi pembangunan kesejahteraan sebesar besarnya untuk sebanyak banyaknya warga negara. penghukuman dengan perampasan kemerdekaan atau biasa disebut pemidanaan warga bukanlah primat hukum namun supporting mekanisme bahkan jalan terakhir ketika berbagai instrumen negara lainnya gagal akan pencegahan terhadap kejahatan tersebut. bagaimana pun kemerdekaan atau kebebasan warga negara adalah hak yang sangat fundamental. kebebasan itu ibarat bayi kembar siam yang lahir bersamaan dan kehidupan warga negara itu sendiri. oleh karenanya pergeseran negara kesejahteraan modern dengan hadirnya konstitusi sebagai pendulum keseimbangan antara kekuasaan dan warganya maka primat hukum bernegara bukanlah pemidanaan hukum yang mampu merampas kemerdekaan bahkan hak hidup warganya. primat hukum bernegara adalah hukum konstitusi yang membawa warga bisa merasakan negaranya seperti surga pencapaian tujuan negara, yaitu sejahtera, adil, makmur, dan dengan jaminan hak hak dasarnya. dalam kurun waktu kekuasaan rezim preorder baru dan hingga kini, kejahatan dianggap sebagai penyakit tersendiri yang pengobatan utamanya adalah penghukuman. oleh karenanya memberantas kejahatan adalah menghukum pelaku kejahatan bukan mencegah terjadinya kejahatan. padahal kalau pemerintahan serius dan aktif melihat persoalan baik lingkup warga negara maupun pengelolaan kekuasaan itu sendiri, maka kerja pemerintahan guna kesejahteraan adalah sesungguhnya kerja simultan dengan kerja pencegahan kejahatan itu sendiri. dengan kerja pemerintahan yang membawa efek pencegahan kejahatan akan membuat pranata hukum pidana itu tidak perlu selalu hadir dan seolah paling terdepan untuk tampil menjadi panglima untuk kemudian negara meminjamkannya secara berlebihan dengan segala kemudahan atau keistimewaan yang dilekatkan kepadanya. bahwa proses pemanjatan tersebut tidaklah keliru namuenuhnya adalah benar. namun jikalau berlebihan maka akan cenderung menabrak prinsip prinsip hukum konstitusi. sisi lain, kerja pemidanaan untuk dan atas nama negara selalu menarik untuk dicermati dan menjadi tontonan karena berakibat derita bagi seseorang atau sekelompok warga negara apabila apalagi menggunakan logika primitif bernama efek jera. akibatnya, muncul pandangan umum selama ini bahwa pemidanaan adalah primat hukum dalam proses bernegara. alhasil, kaum elit hingga tak elit baik kaum terbawah hingga sangat terpelajar sekali pun yang dikatakan penegakan hukum adalah proses pemidanaan, yaitu hukum yang melakukan perampasan kemerdekaan warga negara. sementara kalau berbicara hukum secara holistik, hukum konstitusi, atau hukum sebagai tatanan pencapaian tujuan negara, bekerjanya pemerintahan, bekerjanya legislasi, bekerjanya peradilan konstitusi tidak dikatakan sebagai penegakan hukum. suka atau tidak bahwa primat bernegara sesungguhnya adalah hukum konstitusi yang meneropong hulu hingga hilir sebuah negara guna jaminan peningkatan kualitas hidup setiap warga negara dari waktu waktu. bahwa betul harus ada mekanisme sanksi antaranya perampasan kemerdekaan bagi warga yang mendestruksi tatanan ekuilibrium sosial namun hal itu adalah mekanisme terakhir yang dijalankan oleh negara. oleh karenanya berangkat dengan hukum konstitusi sebagai primat hukum maka negara sesungguhnya tidak boleh terlalu memberikan pemanjatan berlebih terhadap instrumen pemidanaan. apalagi hukum konstitusi hadir tentang praduga tak bersalah karena belum tentu warga yang diduga, disangka, atau didakwa itu betul betul adalah pelaku yang menggangu tatanan itu. akhirnya, energi negara seolah terkuras ibarat hansip penjaga malam yang hanya patroli untuk menemukan penjahat dan celananya yang ditemukan belum tentu adalah pelaku kejahatan. sekarang, akibat paradigma pemerintahan yang berlangsung puluhan tahun tersebut proses pemanjatan legislasi terhadap institusi negara yang bertujuan merampas kemerdekaan warga negara berkembang sangat masif. seolah dengan mempermudah segala proses pemidanaan maka semakin berakselerasi pencapaian tujuan negara tersebut. padahal implikasinya adalah menimbulkan gejala yang tidak sedikit warga negara yang belum tentu bersalah, dirampnya, hingga menjadi korban kriminalisasi bahkan efeknya sangatlah kejam. keluarganya pun harus menjadi korban oleh mekanisme itu. sebagai catatan kaki, apalagi kalau institusi itu ditarget untuk menyelesaikan kasus kejahatan dalam kurun waktu tertentu, padahal belum tentu kejahatan sebanyak itu, akhirnya yang muncul adalah kerja mencari cari kesalahan yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan ataupun hal itu ternyata bukanlah kejahatan dalam bingkai konstitusi. salah satu pemanjatan legislasi akan mekanisme pemidanaan adalah warga negara bisa dirampas kemerdekaannya cukup dengan rasa khawatir saja alias alasan subjektif dari seorang aparat hukum pidana yang notabene tidak perlu dipertanggungjawabkan bahwa ada minimal dua alat bukti akan keadaan yang membuatnya khawatir bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, maka kemerdekaan warga negara dapat dirampas atas nama penahanan. hal ini sesungguhnya mendestruksi prinsip konstitusi bahwa seorang dapat dirampas kemerdekaannya harus oleh sebuah sebab yang objektif yang diatur secara tegas, tertulis, dan tegas dalam undang undang yang harus dibuat oleh rakyat itu sendiri, bukan oleh aparat atau institusi hukum pidana dan hal tersebut sifatnya verifikasi oleh kekuasaan kehakiman. bahkan tak jarang mendengar alasan bahwa yang bersangkutan harus ditahan bukan karena timbul keadaan hukum yang menimbulkan kekhawatiran, namun karena alasan karena tersangka yang lain sebelumnya juga diperlakukan sama dan akibatnya pengolah ruang tahanan tersebut. padahal tindakan seperti itu adalah warisan stelsel pasif negara alias bentuk kemalasan negara, sehingga alasan subjektif yang bernama kekhawatiran seorang aparat hukum pidana bisa merampas kemerdekaan warga negara. bentuk pemanjatan lainnya, setiap orang yang dengan sengaja,terdakwa maupun para saksi, maka cukup dengan alasan subjektif penegak hukum yang juga tidak diatur secara jelas, dan tegas, dan tertulis oleh undang undang, maka seorang warga negara dapat dirampas kemerdekaannya. sebagai catatan, sesungguhnya menurut konstitusi, hak subjektif itu milik pemegang kekuasaan pemerintahan, yaitu presiden dan itu pun hanya dapat digunakan dalam hal ihwal kepentingan yang memakigma inilah kemudian terus berpengaruh kepada pilihan kebijakan negara kepada pranata pemidanaan. sehingga karpet merah atau jalan tol bebas hambatan pun terus dibangun oleh legislasi kita. apalagi ditunjang dengan spirit amarah dan balas dendam akan pelaku kejahatan. sementara kalau dibandingkan yang namanya pemerintahan sebagai nakhoda negara yang mengurus sandang, pangan, papan warga negara selama jam sehari guna pencapaian tujuan negara, tiap hari harus diganggu dalam menjalankan tugasnya, toh juga negara tidak merasa perlu untuk merampas kemerdekaan warga negara itu karena dinilai menghalang halangi tugas pemerintahan. semuanya semata karena kita semua bisa menerimanya secara rasional akan jaminan hak dasar warga negara akan kedaulatannya. oleh karenanya hal seperti ini sesungguhnyalah harus dipikirkan untuk dikonstruksikan secara seimbang bahwa bernegara itu adalah agar warganya sejahtera, aman, dan damai. bukan agar warganya mudah dirampas kemerdekaannya meski atas nama kejahatan yang dibutuhkannya. kalaupun terjadi kejahatan, maka tugas utama negara adalah mencegah secara aktif kejahatan itu. dan negara harus aktif dan profesional untuk membuktikan kejahatan itu karena negara sudah mengalami pergeseran dari stelsel pasif negara penjaga malam menjadi stel sel aktif negara kesejahteraan modern. model pemanjatan legislasi lain akan pranata pemidanaan adalah selain hak subjektif atas adalah munculnya hak ekstraktif yang sesungguhnya adalah bentuk kekebalan yang diberikan oleh produk legislasi kepada aparat hukum pidana. hak ekstraktif yang dimaksud bahwa seorang aparat hukum pidana bidang penyidikan dan penuntutan yang menjalankan tugasnya, yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan hanya dapat dilakukan atas izin pimpinan tertinggi institusi tersebut. pertanyaannya, bagaimana kalau dalam proses pelaksanaan tugas tersebut diduga melakukan pelanggaran pidana, misalnya intimidasi, penganiayaan, penghilangan barang bukti, atau lainnya. dengan konstruksi misalnya, institusi penegak hukum pidana itu adalah satu dan tidak terpisahkan ketika dalam pelaksanaan tugas tersebut mengandung unsur pidana, maka tentunya proses pemberian izin tersebut akan menghadapi proses yang tidak mudsa jadi ada seorang tersangka atau terdakwa yang sedang terkait dengan proses penyidikan atau penuntutan dan oknum aparat hukum pidana menggunakan segala cara untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya dengan melakukan perbuatan yang juga adalah diduga melakukan pelanggaran hukum pidana. alhasil, tanpa izin pimpinan tertingginya, maka oknum tersebut tetap dalam posisi yang superior untuk dengan mudahnya terus melanjutkan perampasan kemerdekaan warga negara. tersangka atau terdakwa berada dalam posisi objek tak berdaya alias tidak seimbang dengan negara. dalam hukum konstitusi, prinsip keseimbangan sesungguhnya konsekuensi daridan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. prinsip negara hukum demokratis atau prinsip demokrasi konstitusional ini terdiri dari tiga dimensi, yaitu kekuasaan atau negara, konstitusi, dan hak dasar warga negara. semuanya harus berada pada titik seimbang, mana kekuasaan atau negara tidak boleh memiliki kekuatan yang lebih besar daripada hak hak dasar warga negara. oleh karenanya konstitusi atau undang undang harus menjadi pendulum yang dapat membuat keduanya pada posisi yang seimbang. ketika hukum atau undang undang tak mampu menyeimbangkan dua dimensi ini, maka undang undang itu akan melanggar prinsip negara hukum demokratis atau prinsip demokrasi konstitusional dalam undang undang dasar tersebut. salah satu implikasi prinsip keseimbangan ini adalah lahirnya mekanisme bahwa satu orang warga negara bisa meminta pembatalan sebuah undang undang yang dibuat oleh anggota dpr dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. oleh karenanya, normalnya izin pemeriksaan oleh pimpinan tertinggi ini sesungguhnya adalah hak ekstraktif yang tidak lain adalah kekebalan dan hal ini tidak menjamin prinsip keseimbangan antar negara atau penegak hukum pidana dengan warga negara. instrumen negara pada bidang pemidanaan tidak boleh diberikan hak ekstraktif berupa kekebalan apabila yang bersangkutan juga diduga melakukan tindak pidana karena hal ini sesungguhnya ancaman nyata hak konstitusional warga negara akan perlindungan dan kepastian hukum yang adilat banyaknya legislasi yang memanjakan pemidanaan. maka harusnya berlaku prinsip resiprokal. bahwa jikalau negara memberikan kemudahan aparat hukum pidana dalam menjalankan tugasnya, maka ruang resiprokal juga harus dibuka. warga negara yang merasa sewenang menangkan oleh penegak hukum juga dapat melakukan tuntutan balik yang sama secara mudah atas tindakan tersebut. inilah salah satu mekanisme pencapaian hukum konstitusi akan prinsip keseimbangan. kalau menghalang halangi tugas penyidikan atau penuntutan, dapat secara mudah ditafsirkan subjektif aparat penegak hukum pidana. maka menghalang halangi kemerdekaan warga negara. tanpa alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. maka penegak hukum harusnya bisa diproses yang sama secara mudah. inilah prinsip keseimbangan bahwa antar negara dan warga negara berada pada titik tengah yang berimbang dan titik tengah itu adalah proteksi konstitusi atau uud tujuannya semata agar tidak mudah bagi kekuasaan terjadi proses kesewenang wenangan atau bahkan pengkriminalisasian kepada warga negara. proses keseimbangan ini pula pasti cepat atau lambat akan membangun kualitas dan profesionalisme kerja penegak hukum yang lebih terukur dan utama adalah konstitusional yaitu jaminan hak hak dasar warga negara. bagaimana pun prinsip keseimbangan sebagai salah satu prinsip hukum konstitusi karenanya hak ekstraktif yang tidak lain adalah kekebalan berupa izin pemeriksaan. sesungguhnya adalah ancaman nyata akan hak dasar akan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta melanggar prinsip negara hukum demokratis dan undang undang dasar akibatnya, warga negara akan menjadi objek yang hanya bisa pasrah untuk menunggu nasib terhadap apa pun cara yang dilakukan oleh negara yang kemudian berlindung balik tameng atas nama penegakan hukum. prinsip keseimbangan ini adalah jaminan hak konstitusional warga negara agar mendapatkan hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dari proses pidana yang sedang dilaluinya. proses keseimbangan ini akan membuat penegak hukum akan pasti bergerak pada jalur kehati hatian yang sangat tinggi. bukan berarti selama ini tidak hati hati, namun kualitas hati hati sesuai dengan takaran bingkai hukum yang memanjakan tersebu( halaman pemohon bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia (sesuai kartu tanda penduduk)karang ini adalah narapidana lapas tangerang sebagai vonis dakwaan terlibat pembunuhan almarhum nasrudin zulkarnaen mana pemohon masih dalam upaya untuk membuktikan adanya sms bernada ancaman yang dijadikan dasar bukti pembunuhan yang dibawakan kepadanya. pemohon sebagai pencari keadilan akan berpotensi dirugikan hak konstitusinya apabila dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan dalam prosesnya sejak awal penyidikan hingga penuntutan saat alm. nasrudin zulkarnaen yang dijadikan bukti keberadaan sms ancaman tersebut ternyata rusak, maka tanggung jawab atas kerusakan tersebut dikarenakan jaksa tidak bisa menyimpan dan atau diduga sengaja dirusak, adalah kerugian nyata yang dialami pemohon terlebih jaksa mendakwa pemohon atas tindak pidana pembunuhan saat pembuktiannya nokia communicator e90 warna hitam milik sdr. nasrudin zulkarnaen iskandar dengan nomor simbad yang diterima untuk menerima sms dimaksud dalam penguasaan jaksa dinyatakan rusak. bahwa pemohon melaporkan kepolisian atas sms ancaman tersebut namun terkendala karena nokia communicator e90hati hatian maka penegak hukum tidak mudah untuk ditunggangi kepentingan, baik dari dalam atau luar institusi guna melakukan rekayasa atau desain guna perampasan kemerdekaan warga negara karena yang pasti tanggung jawab individual akan rekayasa itu siap memiliki efek resiprokal pada penegak hukum itu sendiri. harapannya, kualitas dan kemampuan profesionalitas aparat hukum pidana, serta jaminan akan martabat kemanusiaan bisa semakin mendapatkan kemuliaan dalam relasinya dengan negara. dengan catatan republik sepakat bahwa hukum konstitusi adalah tertinggi dan keutamaan dalam sebuah proses bernegara. saksi para pemohon melly tobing saksi mewakili dari pusbakum dpc aai jakarta timur, sebagai penasihat hukum dari terpidana faris raffi jenis kelamin laki laki umur tahun yang saat ini menjalani pembinaan lembaga pemasyarakatan pondok rajut cibinong, kejadian bermula saat klien saksi menjalankan pemeriksaan pengadilan negeri cipinang pada tanggal juli mana jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti persidangan berupa kendaraan nova warna hitam dengan nomor polisi yang didalilkan milik klien kami yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, padahal ternyata mobil tersebut bukanlah milik dan jelas asal usulnya. barang bukti mobil sebagaimana dinyatakan dalam daftar barang bukti perkara tersebut adalah mobil kijang nova yang bertransmisi otomatis, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat tanggal juli sedangkan yang diadili oleh jaksa penuntut umum adalah mobil bertransmisi manual, sehingga dalam hal ini, barang bukti yang tidak sesuai dengan fakta, terdapat dugaan jaksa penuntut umum telah melakukan penggelapan barang bukti dan pemalsuan dokumen barang bukti perkara pidana. terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mosi oknum: terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh musim, oknum kejaksaan pada. sebagaimana surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan sp2hp nomor ditreskrimhum tanggal april sedangkan terlahir jaksa musim, hingga saat ini tidak berhasil diperiksa penyidik polda jawa barat. informasi yang kami dapat dari penyidik, belum diperiksa jaksa musim tersebut karena belum turunnya surat izin dari kejaksaan agung. berbagai upaya telah saksi lakukan termasuk mengirimkan pengaduan kejaksaan agung c.g. jaksa agung atau pengawas, tertanggal november namun tidak membuahkan hasil, hingga hari ini. laporan polisi yang diajukan klien saksi terhadap oknum kejaksaan tersebut, tidak mengalami kemajuan sama sekali. demikian keterangan saksi dalam perkara pengajuan undang undang nomor tahun tentang undang undang kejaksaan terhadap undang undang dasar tahun hari ini. menimbang bahwa mahkamah mendengarkan keterangan pemerintah dalam persidangan tanggal juli dan telah menerima keterangan tertulis dari pemerintah yang diterima mahkamah pada tanggal agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok pokok isi permohonan pemoho.ll .bahwa menurut para pemohon keberadaan norma nomor tahun bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law) yang diatur dalam uud il. tentangahwa pemohon dalam permohonannya menganggap mahkamah konstitusi berdasarkan undang undang dasar (selanjutnya disebut uud juncto huruf undang undang nomor tahun tentang perubahan atas usecara hirarkis kedudukan uudri undang undang, oleh karena itu setiap undang undang tidak boleh bertentangan dengan uud (constitute hoogste wet). apabila terdapat pertentangan antara undang undang dengan uud maka, undang undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang undang.nomor tahun yang dimohonkan pengujiantersebut, cast norma dalam nomor tahun:lembaga swadaya masyarakat lsm) non government organization ngo), mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii menyatakan dari praktik mahkamah perorangan wni, terutama pembayar paj, untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil, undang undang terhadap uud kerugian konstitusional yang dialami para pemohon dengan pemberlakuan nomor tahun antara lai.terhadap kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam mk, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa dalam permohonan ago tidak ditemukan adanyaara pemohon dalam permohonan guo dengan berlakunya nomor tahun yang dimohonkan untuk diuji. serta adngkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan guo, maka potensi kerugian konstitusional akan dialami oleh para pemohon. pemerintah berpendapat bahwa potensi kerugian yang akan dialami oleh para pemohon bukanlah kerugian yang nyata nyata dialami dan hanya berupa asumsi bahwa apabila para pemohon melaporkan oknum jaksa yang melakukan tindak pidana maka akan mengalami hambatan dengan tidak diterbitkannya izin tertulis dari jaksa agung ri. bahwa terhadap kerugian konstitusional khususnya yang dialami oleh pemohon ketika ketika menjadi ketua kpk masebagai jaksa, menurut pemerintah tidak diperlukan adanya surat izin dari jaksa agung terkait dengan tindakan kepolisian terhadap pemohon karena bahwa angka dan angka undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi (selanjutnya disebut nomor tahun juncto angk: pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pejabat negara.pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggiftinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam undang undang dasar dan pejabat negerdasarkan tersebut diatas maka dengan diangkatnya pemohon sebagai pejabat negara cast pimpinan komisi pemberantasan korupsi secara otomatis telah melepaskan jabatannya secara structural kejaksaan maupun jabatan organiknya di. institusi kejaksaan. sebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi, pemohon dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai seorang jaksa,ahwa jo. nomor tahun mengaturberdasarkan tersebut, maka tindakan kepolisian yang dilakukan terhadap jaksa sebagaimana diatur dalam nomor tahun hanya diterapkan kepada jaksa yang diduga melakukan tindakan pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. @uad non majelis hakim konstitusi menilai pemohon sebagai jaksa maka dalam perkara guo, tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon tidak dalam memaksakan sebagai jaksa.nomor tahun mengatur. uud negara indonesia adalah negara hukuguo pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: dalam upaya penegakan hukum, eksistensi kejaksaan dalam perspektif negara hukum (rechtstaat), konsep rule law, dan konsep negara hukum indonesia khususnya dalam dunia peradilan antara lain sebagai upaya preventif membatasi, mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah atau administrasi negara yang diduga sewenang wenang yang dapat merugikan baik rakyat maupun pemerintah sendiri bahkan supaya tidak terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme dan sebagai upaya represif untuk menindak kesewenang wenangan pemerintah atau administrasi negara dan praktek praktek kkn. mewujudkan peradilan yang adil, mandiri dan independen dalam penegakan hukum: menjaga keserasian hubungan hak, dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan (penegakan hukum) dalam proses peradilan.' peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi sentralyang berdasar hukum. kontribumarwan effendy, kejaksaan posisi dan fungsi dari perspektif hukum , jakarta pt. gramedia pustaka utama, hwarna hitam milik sdr. alm. nasrudin zulkarnaen iskandar dengan nomor simbad dinyatakan rusak oleh pihak kejaksaan tinggi, oleh sebab itu kerusakan atas nokia communicator e90 warna hitam milik sdr. nasrudin zulkarnaen iskandar dengan nomor simbad oleh jaksa dapat dikenakan tindak pidana namun akan sulit proses penanganannya oleh kepolisian karena tidak disertai ijin tertulis jaksa agung sebagaimana syarat kejaksaan. hal ini menjadi tidak serupa saat pemohon menjadi ketua kpk mewakili kejaksaan. dengan ditariknya aturan kejaksaan maka telah terjadi diskriminasi terhadap pemohon sehingga dengan adanya perbandingan antara potensi kerugian pemohon dengan kejadian yang pernah pemohon alami sendiri menjadi diskriminasi dan tidak adanya asas persamaan dalam hukum, hal ini menjadi lebih banyak keburukan terlebih saat penilaian mana jaksa yang dapat ijin tertulis jaksa agung karena melakukan tindak pidana, mana yang yang tidak mendapat ijin untuk melindungi dari segala kriminalisasi atas penegak hukum dalam hal melindungi sebuah institusi penegak hukum, dan mana yang sengaja dapat ditabrak ketentuan harus mendapat ijin tersebut telah jelas terdapat diskriminasi, maka sudah selayaknya kejaksaan dicabut dan dinyatakan tidak mengikat. bahwa pemohon tidak merasa dendam dengan lembaga kejaksaan agung yang telah membesarkannya, namun langkah ini semata mata untuk perbaikan penegakan hukum termasuk perlakuan yang sama hadapan hukum. terhadap perkara yang dialami oleh pemohon meskipun tidak adanya ijin tertulis jaksa agung tetap dididik, ditahan dan diadili adalah peristiwa yang sudah terjadi, meskipun permohonan ini dikabulkan maka tidak akan berlaku surut sehingga keinginan pemohon hanyalah semata mata menunjukkan bagaimana perkara yang dituduhkan kepada pemohon adalah kriminalisasi dan rekayasa sebagaimana nampak ditariknya berbagai aturan dan ketentuan: bahwa penafsiran jaksa yang sedang menjalankan tugas akan banyak menimbulkan multitafsir, apakah ketika melakukan interogasi atau membawa tahanan kemudian melakukan kekerasan ataukah ketika sedang berada rumah melakukan kdrt tetapi tetap mensyaratkan ijmokratis, sadar dan taat hukum serta menjunjung hak asasi manusia. disamping ituan kewibawaan pemerintah dan negara yang dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara..pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan. pentingnya peran kejaksaan juga diakui secara universal dalam guidelines the role prosecutors, yaitu whereas prosecutors play crucial role the administration justice, and.rules concerning the performance their important responsibilities should promote their respect for and compliance with the above mentioned principles, thus contributing fair and suitable criminal justice and the effective protection citizens against crime. mengingat para jaksa memainkan peranan yang penting dalam penyelenggaraan peradilan, dan ketentuan ketentuan tentang tanggung jawab mereka yang penting itu harus meningkatkan penghargaan dan kepatuhannya terhadap asas asas tersebut dimuka, sehingga memberikan sumbangan kepada peradilan pidana yang adil dan sederajat serta menjadi perlindungan yang efektif bagi para warga dari kejahatan. mengingat besarnya peran kejaksaan dan profesi jaksa dalam proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum diperlukan adanya perlindungan terhadap profesi jaksa sebagai dominus itist minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umjiwanya sendiri, keluarganya bahkan harta bendanya.nomor tahun disebutkan. bahwa ketentuan nomor tahun tentang kejaksanomor tahun maka harus merujuk pada keseluruhan pada yang dikaitkan dengan angka nomor tahun tentang kejaksaanjawab menurut saluran hierarki. secara filosofis tujuan diadakandana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar: aparat penegak hukum tidak semena mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa tanpa seijin atau sepengetahuan atasan jaksa tersebut dalam hal ini jaksa agung sebagaiyang pada akhirnya dapat menjatuhkan harkat dan martabat jaksa sebagai penegak hukum.sedangkan secara historis adayang terjadi pada tahun terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan dan mencoreng muka penegakan hukum indonesia. pada kasus pembunuhan nyo beng seng, polisi melakukan penangkapan terhadap (empat) orang jaksa penuntut umum yaitu harun husein, russo, saleh amin dan andi irianto dengan tuduhan melakukan pemeriksaan palsu terhadap saksi kiki. tetapi dasar jaksa melakukan pemeriksaan terhadap saksi kiki adalah kewenangan jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan ri. peristiwa ini kemudian menimbulkan gagasan untuk memberikan perlindungan bagi para jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. tindakan kepolisian yang dilakukan terhadap para jaksa tersebut menghambat proses penegakan hukum dan pencarian kebenaran materiil oleh jaksa.wewenang berdasarkan surat perintah menurut saluran hierarkinomor tahun telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingatjaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum. jabatan jaksa haruslah ditempatkan secara proporsional mengingat pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai dominic itis memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan warga negara lainnya, dalam organisasi kejaksaan telah mengatur adanya mekanisme internal untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maupun hal hal yang tidak berhubungan dengan jabatan jaksa, hal ini bukanlah bersifat diskriminatif atau membedakan kedudukan jaksa tetapi sebagai bentuk perlindungan atas setiap upaya yang bertujuan menghambat dan menghalangi pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam penegakan hukum sehingga sangat tepat apabila tindakan kepolisian terhadap jaksa yang duga melakukan tindak pidana diperlukan izin jaksa agung. bahwa izin jaksa agung dalam hal tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud nomor tahun dan dalam nomor tahun tidak bertentangan dengan asas persamaan hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam uud karena dalam penanganan perkara yang melibatkan oknum jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam nomor tahun tidak terdapat perbedaan baik dari sisi hukum materil maupun hukum formil yang diterapkan kepada oknum jaksa tersebut. bahkan beberapa negara lain khususnydalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diperiksa dan diadili secara khusus mahkamah agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir ceramah prof. dr. mr. striyald, pada tanggal juni kejaksaan agung belanda den haag). selain itu pemberian perlindungan terhadap profesi tidak hanya ditemuprofesi jaksa. perlindungan tersebut juga diberikan pada penegak hukum lain seperti hakim, dan advokat. perlindungan terhadap profesi advokat tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang advokat. bahkan mahkamah konstitusi mengakui adanya perlindungan terhadap aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dengan adanya putusan nomor puu tanggal maret yang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh dr. mohammad saleh, sh., mh. dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat bahwa ancaman pidana terhadap pejabat khusus dalam pelanggaran spa, bukan saja tidak merumuskan ketentuan ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaaan kehakiman dan independensi pejabat khusus terkait, yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdekasi? . perlindungan terhadap profesi dalam bentuk pemberian izin oleh atasan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin untuk melakukan tindakan kepolisian juga dapat kita temui pada penegak hukum bawah ini: pimpinan dan hakim mahkamah agung dalamdiatur bahwa penangkapan atau penahanan terhadap ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim anggota mahkamah agung dilakukan atas perintahsetelah mendapat persetujuan presiden. pimpinan dan hakim pengadildiatur tentang penangkapan dan penahanan terhadap hakim dan pimpinan pengadilan dilakukan atas perintah jaksa agung setelah mendapat persetujuan ketua mahkamah agung. cc. hakim mahkamah konstitusi bahkan perlindungan terhadap profesi dalam bentuk izin oleh atasan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin juga berlaku terhadap hakim mahkamah konstitusi sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun mana tindakan kepolisian terhadap hakim mahkamah konstitusi dilakukan atas perintah jaksa agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari presiden. keterangan ahli pemerintah prof. dr. jur. andi hamzah, sh., bahwa,dapat diartikan harfiah. hal itu jika keadaan sama, dalam hal keadaan berbeda, harus berbeda pula perlakuan itu. bahwmaka yang menjadi penuntut umum ialah advocaatgeneraal jaksa agung muda) dan diadili tingkat pertama dan terakhir home raad mahkamah agung) ceramah prof. dr. mr. strijards, tenaga ahli kejaksaan nederland dalam ceramahnya didepan delegasi studi banding kurap indonesia pada hari selasa tanggal juni kejaksaan nederland den haag) pada tanggal juni kejaksaan agung belanda den haag. hal ini dikenal dengan forum previlegiantum. ketentuan ini jauh atas ketentuan dan undang undang kejaksaan, mana ketentuarapkan kepada jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya , hal ini tidak dapat diterapkan kepada jaksa yang tertangkap tangan atau melakukan pelanggaran lalu lintas. cc. secara historispenangkapan dan penahanan tanpa surat perintah penangkapan, hanya atas tuduhan subversi terhadap seorang jaksa dan kepala bagian umum pada kejaksaan negeri makasar yang melakukan penuntutan terhadap komisaris polisi. kejadian seperti ini berulang jakarta pada tahun mana pada kasus pembunuhan nyo beng seng, polisi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap jaksa kamar dan andi irianto beserta (dua) orang jaksa lainya dengan tuduhan melakukan pemeriksaan tambahan. bahwa pentingnya perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya adalah untuk menjamin pelaksanaan proses penegakan hukum. tanpa adanya izin jaksa agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap oknum jaksa yang diduga melalukan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat dipastikan bahwa proses penegakan hukum akan menjadi terhambat. perlindungan terhadap jaksa juga bertujuan untuk menjaga harkat, martabat dan wibawa penegakan hukum, dengan menjaga harkat, martabat dan wibawa jaksa sama dengan menjaga harkat, martabat dan wibawa sebuah proses penegakan hukum. prof. dr. indriyanto seno adji, sh., keterangannya dibacakan depan persidangan)equal treatment terhadap profesi jaksa dalam proses abdikasi merupakan privilegium for' yaitu suatu prosedural yang khusus dari suatu proses justicia terhadap aparatur negara yang harus dianggap memiliki official nobile yaitu adanya perintah jaksa agung dengan persetujuan presiden. bahkan belanda, proses previligium for terhadap seorang jaksa maka pemeriksaan dilakukan oleh seorang jaksa agung muda dan pelimpahan proses persidangan dilakukan oleh hakim agung. acara khusus dalam konteks proses justicia dimiliki oleh aparatur negara lainnya yaitu hakim mahkamah konstitusi tahun dengan perubahan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi), hakim mahkamah agung tahun dengan perubahan nomor tahun hakim pengadilan tahun dengan perubahan tahun tentang peradilan umum) dan lembaga negara serta anggota dpr (uu tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd dprd). adanya equal treatment dengan privilegium forlain, sehingga dapatlah dikatakan bahwa nomor tahun tentang kejaksaan adalah sah dan konstitusional sifatnya. vi. tanggapan pemerintah terhadap keterangan saksi pemohon saksi meski tobing yang mewakili pusat bantuan hukum dpc asosiasi advokat indonesia memberikan keterangan yang pada pokoknyalien dari saksi mengalami kerugian konstitusional dalam upaya mencari keadilan dan kebenaran karena terhalang oleh ketentuan adanya izin tertulis dari jaksa agung untuk menindaklanjuti laporan dari klien saksi terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti dan pemalsuan dokumen barang bukti perkara pidana. berbagai upaya telah dilakukan oleh oleh saksi salah satunya mengirimkan pengaduan jaksa agung jaksa agung muda pengawasan dengan surat nomor: lp pusbakum aa1 jaktim tanggal november namun tidak berhasil karena sampai dengan saat ini tidak ada izin jaksa agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap oknum jaksa tersebut. terhadap keterangan saksi pemohon tersebut, menurut pemerintah keterangan saksi yang disampaikan merupakan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma undang undang cast nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, padahal menurut uud mahkamah konstitusi secara tegas dinyatakan hanyadengan demikian keterangan saksi yang disampaikan tidak ada relevansinya dengan pengujian norma guo. vii. tanggapan pemerintah terhadap keterangan ahli pemohon ahli dr. andi irman putra sidin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa izin pimpinan tertinggi institusi untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap aparat hukum pidana bidang penyidikan dan penuntutan yang menjalankan tugasnya dan diduga melakukan tindakan pidana adalah salah satu bentuk pemanjatan legislasi yang diberikan oleh produk legislasi kepada aparat hukum pidana berupa hak ekstraktif yang memberikan kekebalan bagi aparat hukum pidana. bahwa pemberian izin pimpinan tertinggi menciptakan posisi superior bagi aparat hukum pidana tidak menjamin prinsip keseimbangan antara negara (penegak hukum pidana) dengan warga negara. instrumen negara bidang pemidanaan tidak boleh diberikan hak ekstraktif karena mengancam warga negara akan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta melanggar prinsip negara hukum demokratis sebagaimana diatur dalam dan uud mengingat banyaknya legislasi yang memanjakan pemidanaan, maka harusnya berlaku prinsip resiprokal, mana apabila negara kemudahan aparat hukum pidana dalam menjalankan tugasnya, maka warga negara yang sewenang menangkan oleh penegak hukum juga bisa melakukan tuntutan balik yang sama secara mudah atas tindakan tersebut. hal ini salah satu mekanisme pencapaian hukum konstitusi akan prinsip keseimbangan. terhadap keterangan ahli pemohon tersebut, menurut pemerintah penjelasan yang disampaikan hanya dalam tataran normatif tentang kedudukan aparat penegak hukum yang lebih superior dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan warga negara padahal penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah official nobile dalam menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya sehingga harus memerlukan perlindungan hukum agar terhindar dari adanya kriminalisasi kewenangan, selain itu konstruksi hukum yang dibangun tidak mendukung dalil dalil yang diajukan hanya merupakan retorika yang berusaha dihubungkan dengan adanya peristiwa kongkrit yang lebih berupa implementasi norma sehingga belum menjelaskan pokok perkara pengujian norma nomor tahun vii. kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut atas dan keterangan ahli maka izin jaksa agung untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap profesi jaksa sebagai profesi terhormat (official nobile) dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dan tidak bertentangan dengan asas persamaan hadapan hukum (equality before the law) mengingat dalam penanganan perkara terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak terdapat perbedaan baik dari sisi hukum materil maupun hukum formil yang diterapksa agung dalam pemeriksaan polisi dikarenakan jabatan jaksa melekat kepada yang bersangkutan. hal ini akan lebih banyak madhorot daripada manfaat, bahwa pemohon sebagai pensiunan jaksa bukan bermaksud tidak menerima pemberian undang undang berupa perisai yang dimaksudkan untuk melindungi profesi, harkat dan martabat serta menghindari kriminalisasi dari aparat lain maupun dari lingkungan sendiri, namun apabila proteksi yang didapat justru akan lebih banyak menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum dan persamaan hukum maka menjadi kewajiban pemohon untuk berjuang melakukan koreksi. pemohon pemohon ii, adalah individu warga negara indonesia (bukti yang telahlama ini gigih memperjuangkan keadilan bagi almarhum nasrudin zulkarnaen dan tidak mempercayai antasari azhar sebagai pelakunya. pemohon menduga telah terjadi konspirasi aparat penegak hukum sehingga kemudian kedepannya harus melaporkan secara pidana oknum jaksa yang diduga terlibat rekayasa perkara pembunuhan almarhum nasrudin zulkarnaen yang menempatkan antasari azhar sebagai pelakunya. dengan ketentuan kejaksaan maka jelas jelas merugikan pemohon karena prosesnya akan terhambat, bahwa proses kepolisian akan menjadi terhambat karena nokia communicator e90 warna hitam milik alm. nasrudin zulkarnaen iskandar dengan nomor simbad dinyatakan rusak oleh jpu, kerugian nyata ini bukan hanya kerugian secara materi yang disita dijadikan barang bukti justru menjadi rusak, juga tidak pernah dikembalikan oleh pihak kejaksaan ahli warisnya yang dalam hal ini memohon ii. bahwa kerugian secara materi itu tak senilai dengan kebenaran yang dapat terungkap mengenai data yang terdapat, karena dalam tersebut memohon ingxejaksaan tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun selain itu, pemerintah juga menghadirkan seorang ahli yakni prof. dr. andi hamzah yang telah disumpah dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal juli serta seorang ahli yakni prof. dr. irianto senoadji, s.h. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh mahkamah pada tanggal juli pada pokoknya sebagai berikut: andi hamzah bunyi dan sebagai berikut: dalam hal. melaksanakan tugas dan wewenangnya tadi, jaksa diduga melakukan tindak pidana.lalu kita bandingkan dengan dan undang undang dasar berbunyi: setiap orang berhakkuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianndapat ahlitidak dapat diartikan harfiah. perlakuan yang sama hadapan hukum tidak dapat diartikan harfiah, hal itu jika keadaan sama. dalam hal keadaan berbeda, harus beda pula perlakuan itu. jadi, harus keadaan sama. kalau berbeda, berbeda pula perlakuannya. misalnya, konferensi jenewa mengenai tawanan perang yang bermaksud melindungi hak asasi manusia menentukan bahwa jika tawanan itu adalah perwira, maka tidak dapat disuruh bekerja. jika statusnya adalah bintara atau prajurit dapat disuruh bekerja. jadi, mana persamaan hadapan hukum antara perwira dan prajurit? jadi, perlakuan antara perwira dan bintara (prajurit) berbeda karena status berbeda. menurut ahli hukum pidana belanda, tenaga ahli kejaksaan nederland dalam ceramahnya depan delegasi studi banding kurap indonesia pada hari selasa, tanggal juni kejaksaan nederland den haag mengatakan kepada kami, dr. aziz syamsuddin wakil ketua komisi iii dpr), prof. irianto sengaja, dan andi hamzah, jika officier van justice, jaksa nederland melakukan tindak pidana, maka yang harus menjadi penuntut umum ialah advokat general jaksa agung muda. jadi, bukan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya saja, semua tindak pidana harus menjadi penuntut umum, menjadi penyidik juga adalah advokat general jaksa agung muda dan diadili tingkat pertama dan terakhir home rade, mahkamah agung nederland. sama dengan hakim, termasuk hakim konstitusi, anggota parlemen, dan menteri. nederland berlaku forum terhadap empat kelompok, yaitu hakim, jaksa, anggota parlemen, dan menteri. harus jaksa agung muda jadi penuntut umum dan penyidik dan harus mahkamah agung yang menjadi memutuskan perkara itu, pertama dan terakhir. padahal, nederland juga ada ketentuan . sama dengan dan tadi dalam undang undang dasajauh berbeda atas ketentuan undang undang kejaksaan. bahkan, dalam dan ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tugas dan wewenang jaksa dijalankan yang tentu tidak termasuk jika tertangkap tangan dan tidak termasuk pelanggaran lalu lintas. ada banyak jaksa berada luar kejaksaan, ada polkam, ada bpn, dan ada perhubungan laut yang tentu tidak menjalankan tugas wewenang jaksa situ, dia menjalankan tugas bpn. ketua, dan ini sebenarnya ada latar belakang historis. pada tahun makassar ada seorang komisaris polisi disangka melakukan penggelapan, dididik oleh polisi kota makassar, dan perkaranya dilimpahkan kejaksaan negeri makassar, dan diadili. rupanya ada pergantian kepala polisi kota makassar, yang kepala yang baru ini tidak setuju penuntutan dan marah besar. mengapa terlalu tinggi pidana yang dituntut jaksa penuntut umum kepada komisaris polisi tadi? dia kepala polisi kota besar makassar datang kejaksaan negeri makassar, bersama dengan anak buahnya, dan membawa anjing header. jaksa sidang bersama kepala bagian umum ditangkap. ruangan jaksa tinggi digeledah tanpa surat perintah penangkapan, hanya atas tuduhan subversi. kedua jaksa ini dilempar masuk tahanan bersama penjahat lain. keduanya sempat dilihat oleh anjing header. pada tahun terulang pada jaksa kamar jakarta. termasuk andi irianto (sekarang jaksa agung pinus). jaksa kamar ini dengan andi irianto mengubah, menambah pemeriksaan atas berkas perkara yang dilimpahkan oleh polisi sendiri. polisi menganggap tidak boleh jaksa menambah pemeriksaan, jaksa kamar dan andi irianto sekalian jampitsus ditangkap jogjakarta dibawa jakarta, dimasukkan tahanan, kemudian dilepas tanpa proses. pada eksekusi suseno, usaha dieksekusi suseno oleh jaksa bandung, suseno yang pergi kantor polda, sehingga gagal eksekusi. ada pengacara mengusulkan agar jaksa yang mau eksekusi, termasuk jaksa tinggi dki dan ajari jakarta selatan ditangkap karena telah melakukan penculikan, mau mengeksekusi orang yang tidak bisa dieksekusi, batal demi hukum. untung tidak terjadi penangkapan tersebut. prof. dr. indriyanto seno adji (keterangan tertulis) paham teori separation power tidak diartikan sebagai kekuasaan yang definitive, kaku, limitation, sehingga terkesan adanya dominasi yang selfistinggalkan karena terkesan adanya makna campuran otorisasi alam demokrasi. hukum pidana melakukan penilaian separation power haruslah dipahami sebagai opini arah unsafe united nations asia and far east institute) yang sejak tahun menegaskan bahwa separation power adalah dalam pemaknaan separation institution for sharing power. suatu sharing kekuasaan yang mendekati pemahaman yang dikenal sebagai distribution power. dengan distribution power antara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, menunjukkan adanya kehendak pendekatan integratif antara soal penegak hukum, termasuk soal penahanan terhadap jaksa sebagai sub sistem peradilan pidana. dengan pemahaman demikian, komponen dalam sistem peradilan pidana haruslah tetap menjaga dan melindungi sistem ini. baik dalam rangka preventif maupun represif yudisial. khususnya dalam lingkup penahanan dalam upaya preventif.hal ini sesuai dengan penjelasan atas undang undang nomor tahun tentang kejaksaan bahwa perlindungan ini sesuai dalam guideline the role prosecutors. yang dipertegas dengan adanya declaration minimum standards concerning the security and protection public prosecutors and their families.acara khusus dalam konteks proses yudisial dimiliki oleh aparat hukum negara lainnya, yaitu hakim mahkamah konstitusi. undang undang nomor tahun dengan perubahan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. hakim mahkamah agung, undang undang nomor tahun dengan perubahan undang undang nomor tahun hakim pengadilan, undang undang nomor tahun dengan perubahan undang undang nomor tahun tentang peradilan umum dan lembaga negara serta anggota dpr. undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd. adanya equal treatment denganini sehingga dapatlah dikatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia adalah sah dan konstitusional sifatnya. menimbang bahwa presiden telah menyerahkan kesimpulan bertanggal juliingkat terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya diseba,.nimbang bahwa para pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara indonesia dan suatu badan hukum yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidak tidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon menganggap: pemohon menganggap mengalami kerugian yang bersifat potensial karena tidak percaya bahwa pelaku pembunuhanbahwa pemohon iii adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi kemasyarakatan perkumpulan, menganggapjaksa yang bertugas selaku ketua komisi pemberantasan korupsi merasa dirugikan dengan berlakunya karedari jaksa agung. menurut mahkamah, tindkepolisian yang dialami pemohon telah merugikan hak konstitusional pemohon sehinggaguo, sedangkan pemohon dan pemohon iii, menurut mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum selaku pemohon dalam perkara guo karena pemohon dan pemohon iii tidak termasuk jaksa sebagaimana dimaksud dalam sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dan pemohon iii dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian pemohon dan pemohon iii tersebut dengan yang dimohonkan pengujimemeriksa bukti surat tulisan serta ahli dan saksi yang diajukan oleh para pemohon,yang menyatakan,bertentangan dengan asas persamaan kedudukan hadapan hukum (equality before the law)dalam dan uud uud . negara indonesia adalah negara hukum . uudran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi pentingrepublik indonesia yang berdasar hukum. fungberdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. samping itu,kan kewibawaan pemerintah dan negara yang dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara:pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakumbuktikan sendiri kebenaran, siapa dan betulkan pembunuh nasrudin zulkarnaen adalah orang yang sama sebagai pembunuh yang sekarang telah mendekam dalam penjara? bahwa kerugian pemohon lebih tampak jika akan melaporkan atas kerusakan atas oknum oknum jaksa yang melakukan tindak pidana yang telah merusak barang bukti akan terkendala dengan sulitnya ijin tertulis dari jaksa agung, pemohon iiipemohon iiiiii adalah telah diatur secara tegas dalam anggaran dasar masyarakat an minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum danharta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri,, salah satumenyatakan,, bahwa ketentumaka harus merujuk pada keseluruhan pada yang dikaitkan dengan angka jawab menurut hierarkinya, bahwawewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinyatelah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum, perluagar aparat penegak hukum tidak semena mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. dalam hal ini, jaksa agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. selain itudengan demikian, menurut mahkamah, perlunya izin jaksa agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan, i3. menimbang bahwa terhadap permohonan guo, para pemohon mengajukan pencabutan atas permohonan guo pada tanggal april dan tanggal april menurut mahkamah, oleh karena permohonan guo telah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum diajukannya permohonan pencabutan guo maka permohonan pencabutan atas permohonan tersebut dikesampingkan, sedangkan pemohon dan pemohon iii tidak mempunyapermohonan pemohon daria farida indrawi, anwar usman, muhammad alim, ahmad fadli semadi, arief hidorupsi indonesia maki pemohon), yaitu sebagaimana telah diatur dalam dan anggaran dasar pemohon iii(vide bukti bahwa pemohon iiikejaksaan. berdasarkan hal tersebut hal ini tidak terbatas pada penegakan hukum pada perkara yang pemohon iii tangani namun saat berbenturan pada pejabat dalam hal ini jaksa yang memiliki sifat kolusi dan korup. mana dalam penerapannya juga merupakan kerugian nyata karena menjadi hambatan bagi pemohon iii untuk memperjuangkan memberantas korupsi justru dalam penegakan hukumnya terganjal sifat kolusi dan korup oknum jaksa. selama ini bagaikan mimpilembaran negara republik indonesia perbankan. bi. uang rupiah khusus. tahun kemerdekaan. pecahan pengeluaran dan pengedaran.engan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa dalam memperingati hari kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia ke bank indonesia perlu untuk berpartisipasi dan berkontribusi nyata dengan, bahwa peringatan hari kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia ke merupakan salah satu peristiwa yang memenuhi kriteria pengeluaran uang rupiah khusus oleh bank indonesia, bahwa uang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank indonesia memiliki tema mensyukuri kemerdekaan, mempertegas kebhinekaan, dan menyongsong masa depan yang gemtujuh puluh limbank indonesiahusus sebagaimana dimaksud dalam sama dengan nilai nominal yang tercantum pada uang rupiah khusus sebesar rp75. (tujuh puluh limatulisan tujuh puluh limatulisan tahun emisi emisi dan putih, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi agustus cc. gambar pembangunan infrastruktur indonesia berupa tol trans jawa, jembatan youtefa papua, dan moda raya terpadu (mass rapid transit) jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah sumatera selatan, gambar gunungan wayang, hasil cetak yang terasa kasar jika diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf, gambar raster berupa angka yang tertulis utuh dan atau sebagian, il.pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi agustus gambar motif songket yang berasal dari daerah sumatera selatan: dan jembatan youtefa papua, mikroteks yang memuat tulisan nkri75 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, dan tulisan tahun indonesia merdekayang meliputi (tiga) huruf dan (enam) angka, cc.tulisan tahun cetak tc dan gambar anak indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah indonesia dalam bola duniamerah putih, hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum:gambar anak indonesia dengan pakaian adat daerah: dan gambar peta wilayah indonesia dalam bola dunia, gambar motif tenun gringsing yang berasal dari bali,raster berupa tulisan nkri dan angka mikroteks yang memuat tulisan nkri75 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar,motif tenun gringsing yang berasal dari bali, angka angka bidang persegi empat yang berisi tulisan nkri , dan nomor seri yang meliputi (tiga) huruf dan (enam) angka, dan tulisan perri . selain ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam dan uang rupiah khususwarna kemerahan (reddish colour), tidak memendam bawah sinar ultraviolet:serta electrolyte berupa angka terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan bi dan angka secara berulang yang memiliki efek gerak dinamis dengan motif batik kawung jawa, dan terdapat benang pengaman yang tertanam, memuat tulisan b175 secara berulang dan akan memendam apabila dilihat dengan sinar ultraviolethusus sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan paling banyak sejumlah (tujuh puluh lima juta) billet. pengedaran uang rupiah khusus kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mekanisme penukaran. penukaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan bank indonesia dan atau pada pihak lain yang ditunjuk oleh bank indonesia. penukaran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi yang disediakan oleh bank indonesia. pemesanan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sejak tanggal yang diumumkan oleh bank indonesia. diagram alur pemesanan melaluikhusus yang masih layak edar hanya dapat ditukarkan pada jenis pecahan yang lain. uang rupiah khusus dalam kondisi lusuh, cacat, dan rusak hanya dapat ditukarkan untuk memperoleh penggantian pada jenis pecahan yang lain. ketentuan mengenai tata cara penukaran sebagaimana dimaksud pada dan penggantian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan bank indonesia mengenai pengelolaan uang rupiah. uang rupiah khususiagram alur pemesanan uang rupiah khusus mulai klik link stam pemesanan uang rupiah kertas khusus urk) telepon dan email) haa span sistem men generate kode gea sai sela pemesanan dan bank indonesia pada waktu yang sena mer kran bukti perpesanan dan identitas diri. data pemesanan dalam bentuk pdf atau gambar bukti perpesanan gubernur bank indonesia, ttd perry warsitoerivatif suku bunga rupkeuangan yang likuid dan efisien untukderivatif suku bunga rupiah secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian, cc. bahwa dalam upaya pengembangan pasar derivatif suku bunga rupiahderivatif suku bungaerivatif suku bunga rupiah. rupiahtidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum indonesia yang beroperasi luar negeri. nasabah adalah perorangan yang memiliki kewarganegaraan indonesia atau badan hukum selain bank yang berdomisili indonesia dan memiliki nomor pokok wajib pajak. a1.digunakan pasar uang. sarana penyelesaian dana sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui pemindahbukuan (overlooking), transfer antar bank, atau sarana penyelesaian dana menggunakan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh bank indonesia. sarana pengelolaan data dan informasib pelaporan bank yang memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan transaksi derivatif suku bunga rupiah melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan mengenai mekanisme pebab vii pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan terhadap transaksi derivatif suku bunga rupiahviii sanksi administratifsertifikasi treasure dan penerapan kode etik pasarpihatelah mendapat (tiga) kali teguran tertulis dalam kurun waktu (satu) tahun atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada direkomendasikan kepada otoritas perbankan untuk dikenai sanksi berupa penghentian sementara dalam melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah yang baru selama (enam) bulindonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan atau secara tertulis kepada otoritas perbankan dan atau lembaga terkait lainnya. bab ketentuan lain lain dalam hal bank akan mengeluarkan produk baru berupa structured product terkait dengan transaksi derivatif suku bunga rupiah, bank wajib menyampaikan informasi kepada bank indonesia setelah mendapat pernyataan efektif dari otoritas perbankan. informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama structured product, tenor, cc. target nasabah, standar national amount: reference rate, payout, komponen transaksi, dan mekanisme settlement. informasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada bank indonesia paling lambat (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pernyataan efektif dari otoritas perbankan. bab ketentuan peralihan bank yang telah melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini, tetap dapat meneruskan transaksi derivatif suku bunga rupiah sampai dengan jatuh waktu. dalam hal bank melakukan perpanjangan dan atau transaksi derivatif suku bunga rupiah yang baru maka bank wajib tunduk padaihak asing adalah: warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya,umum berbadan hukum indonesia yang beroperasi luar negeri, atau kantor perusahaan luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum indonesiaab transaksi derivatif suku bunga rupiah bagian kesatu cakupan transaksi derivatif suku bunga rupiah transaksi derivatif suku bunga rupiah meliputi: transaksi interest rate swap, transaksi forward rate agreement, cc. transaksi interest rate option, transaksi interest rate futures, dan transaksi derivatif suku bunga rupiah lainnya. transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud pada merupakan transaksi derivatif yang bersifat standar (plain vanilla). ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua pelaku bank yang dapat melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah mengacu pada ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti. bank dapat melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah dengan: nasabah yang memenuhi klasifikasi tertentu, pihak asing, dan atau bank lainnya. klasifikasi tertentu bagi nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan ketentuan sebagai berikut: untuk badan hukum selain bank, memiliki modal paling sedikit rp5. (lima miliar rupiah) dan telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit (dua belas) bulan berturut turut, dan untuk nasabah perorangan,. ketentuan lebih lanjut mengenai nasabah yang memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketiga kontrak, pihak asing, dan atau bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam wajib didasarkan atas suatu kontrak. kontrak sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kontrak utama transaksi yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan atau diterbitkan oleh asosiasi terkait, dan konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi, yang paling sedikit memuat: nomor kontrak, tanggal transaksi, periode setelan, dan tanggal jatuh waktu transaksi, nilai nominal transaksi, nama counterpart, mata uang, dan reference rate. kewajiban penggunaan kontrak utama transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk transaksi: antara bank dengan kantor cabangnya, antarkantor cabang bank, dan cc. antara kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri dengan kantor pusatnya atau kantor cabang lainnya luar negeri. ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak sebagaimana dimaksud pada dan pengecualian penggunaan kontrak utama sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian keempat konvensi pasar dalam melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah, bank harus mengikuti konvensi pasar. ketentuan lebih lanjut mengenai konvensi pasar sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kelima ind nia dan kibor bank yang melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah berupa transaksi overnight index swap dapat mengacu pada ind nia. bank yang melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah selain transaksi overnight index swap sebagaimana dimaksud pada dapat mengacu pada kibor. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ind nia sebagaimana dimaksud pada dan penggunaan kibor sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian keenam nilai nominal dan tenor bank melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah dengan nilai nominal dan tenor tertentu. nilai nominal tertentu transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit rp1. (satu miliar rupiah). tenor tertentu transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud pada berjangka waktu (satu) minggu, (satu) bulan, (tiga) bulan, (enam) bulan, (sembilan) bulan, (dua belas) bulan, atau tenor lainnya. dalam hal terdapat perubahan terhadap nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada dan tenor tertentu sebagaimana dimaksud pada perubahan tersebut ditetapkan dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketujuh analisis kebutuhan dan atau pihak asing, yang dilakukan untuk kepentingan nasabah dan atau pihak asing, wajib melakukan analisis kebutuhan transaksi derivatif suku bunga rupiah paling sedikit (satu) kali sebelum melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah. analisis kebutuhan transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: klasifikasi nasabah sebagaimana dimaksud dalam tujuan transaksi derivatif suku bunga rupiah, kegiatan ekonomi yang melandasi kebutuhan transaksi derivatif suku bunga rupiah, jenis transaksi derivatif suku bunga rupiah, nominal maksimum transaksi derivatif suku bunga rupiah, dan jangka waktu maksimum transaksi derivatif suku bunga rupiah. kegiatan ekonomi yang melandasi kebutuhan transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kegiatan: investasi berupa deposito, sertifikat deposito (negotiate certificate deposit), surat berharga komersial, obligasi, dan investasi lainnya dalam rupiah dalam negeri, pinjaman berupa kredit dalam rupiah dan atau surat berharga yang diterbitkan dalam rupiah, posisi aset dan atau kewajiban, dan atau kegiatan ekonomi lainnya. analisis kebutuhan transaksi derivatif suku bunga rupiah yang dilakukan oleh bank sebagaimana dimaksud pada harus didukung dengan dokumen yang relevan. bank wajib menatausahakan analisis transaksi derivatif suku bunga rupiah beserta dokumen pendukung lainnya. kewajiban melakukan analisis kebutuhan transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan dalam hal: bank melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah atas inisiatif bank, atau transaksi derivatif suku bunga rupiah dilakukan antar bank. bank wajib melakukan evaluasi (review) terhadap analisis kebutuhan transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud dalam secara periodik paling sedikit (satu) tahun sekali. ketentuan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan transaksi derivatif suku bunga rupiah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii penyelesaian transaksi derivatif suku bunga rupiah penyelesaian transaksi derivatif suku bunga rupiah dapat dilakukan dengan memperhitungkan selisih kewajiban pembayaran (getting) oleh masing masing pihak yang melakukan transaksi untuk setiap periode pembayaran. penyelesaian transaksi derivatif suku bunga rupiah oleh masing masing pihak untuk setiap periode pembayaran sebagaimana dimaksud pada wajib menggunakan rupiah. dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi derivatif suku bunga rupiahdilakukan sebelum adanya pernyataan putusan pailit oleh pengadilan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana dimaksud pada dan penyelesaian transaksi derivatif suku bunga rupiah akibat wanprestasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab prinsip kehati hatian dan manajemen risiko bank yang melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah wajib menerapkan prinsip kehati hatian. kewajiban penerapan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berupa: etika bertransaksidalam menerapkan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada bankbank wajib memberikan edukasi tentang transaksi derivatif suku bunga rupiah kepada nasabah dan atau pihak asing. pegawai atau staf bank yang melakukan aktivitas treasure wajib memiliki sertifikasi treasure dari lembaga yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam melakukan kegiatan transaksi derivatif suku bunga rupiah, bank harusb infrastruktur transaksi derivatif suku bunga rupiah infrastruktur transaksi derivatif suku bunga rupiah terdiri atas: sarana pelaksanaan transaksi, sarana penyelesaian dana, dan sarana pengelolaan data dan informasi. sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan menggunakan |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. layanan kebanksentralan. pencabutan. peraturan bank indonesia nomor pbi tentang layanan kebanksentralanberikan layanan kebanksentralan:, bahwa dalam memberikan layanan kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara tersentralisasi, terintegrasi, dan terpadu, diperlukan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penguatan infrastruktur layanan secara elektronik dengan dukungan aplikasi layananlayanan kebanksentralyanan kebanksentralan. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: nasabah bank indonesia yang selanjutnya disebut nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari bank indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.layanan kebanksentralan yang selanjutnya disebut layanan adalah jasa yang diberikan oleh bank indonesia kepada nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas bank indonesia bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. layanan jasa kebanksentralan adalah jasa yang diberikan oleh bank indonesia untuk pengelolaan rekening giro dan penyelesaian transaksi keuangan nasabah. caloncaloncalonnjadi nasabah, jangka waktu tertentu, dan pemberian persetujuan atau penolakan menjadi nasabah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf perubahan data nasabah nasabah harus menyampaikan perubahan data nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bank indonesia melalui perizinan. perubahan data nasabahnasabah. perubahan data nasabahperubahan data nasabah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: perubahan data identitas nasabah yang mengakibatkan perubahan nomor cif, dan atau perubahan pimpinan. perubahan data nasabah sebagaimana dimaksud pada disebabkan adanya: penggabungan, peleburan, atau pemisahan,atau hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang. bank indonesia menyetujui permohonan perubahan data nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh bank indonesia. perubahan data nasabahnasabah, data yang ditatausahakan oleh bank indonesia dinyatakan masih berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data nasabah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf penetapan status nasabah dalam pengelolaan nasabah berlaku (dua) jenis status nasabah yaitu: aktif: atau ditutup. status aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan terhitung sejak nasabah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam nasabah yang telah diberikan status aktif sebagaimana dimaksud pada harus mengajukan permohonan memperoleh layanan. bank indonesia dapat mengubah status nasabah dari aktif menjadi ditutup. perubahan status nasabah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan: permintaan nasabah yang disebabkan karena: perubahan data sebagaimana dimaksud dalam likuidasi atas permintaan pemegang saham (self liquidation) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang, atau alasan lain yang disetujui oleh bank indonesia, atau keputusan bank indonesia, atas dasar: permintaan otoritas yang berwenang, atau hasil evaluasi bank indonesia. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka yaitu: nasabah tidak mengajukan permohonan layanan apapun dalam jangka waktu (enam) bulan sejak disetujui menjadi nasabah, nasabah tidak menggunakan layanan dalam jangka waktu (delapan belas) bulan sejak tanggal terakhir menggunakan layanan, dan atau hasil evaluasi lainnya seperti nasabah dikenakan sanksi oleh otoritas dalam dan atau otoritas luar negeri, termasuk sanksi yang dikenakan bank indonesia kepada nasabah pada salah satu jenis layanan. penetapan status nasabah menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul pada setiap layanan. bank indonesia menyampaikan perubahan status nasabah sebagaimana dimaksud pada kepada nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh bank indonesia. paragraf penerapan prinsip kehati hatian dalam pengelolaan nasabah bank indonesia menerapkan prinsip kehati hatian dalam pengelolaan nasabah sebagaimana dimaksud dalam penerapan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada terdiri atasnasabah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii layanan kebanksentralan jenis layanan yang disediakan oleh bank indonesia berupa: layanan jasa kebanksentralan, dan layanan kepesertaan. layanan jasa kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: layanan rekening giro bank indonesia, layanan transaksi l c bank indonesia, layanan sub registry bank indonesia, dan layanan jasa kebanksentralan lainnya. layanan rekening giro bank indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan oleh nasabah untuk (satu) nomor rekening giro. dalam pengajuan layanan rekening giro bank indonesia sebagaimana dimaksud pada nasabah harus menyampaikan dokumen persyaratan sesuai dengan jumlah nomor rekening giro yang dibuka bank indonesia. bank indonesia menyediakan layanan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui: sistem bi etp, bi sss, sistem bi rtgs, seni, dan sistem lainnya yang diselenggarakan oleh bank indonesia. data kepesertaan yang dikelola dalam layanan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: nama peserta, alamat peserta, cc. pimpinan, pejabat penerima kuasa, spesimen tanda tangan, dan atau data kepesertaan lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan layanan kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kesatu pengelolaan layanan bank indonesia melakukan pengelolaan layanan sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan layanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: permohonan memperoleh layanan, persetujuan memperoleh layanan, cc. perubahan data layanan, dan penetapan status layanan. paragraf permohonan memperoleh layanan nasabah mengajukan permohonan memperoleh layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bank indonesia dengan menggunakan aplikasi layanan bank indonesia. permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumen persyaratan termasuk data layanan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan memperoleh layanan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf persetujuan memperoleh layanan dalam memproses permohonan memperoleh layanandanhalpenelitian kebenaran substantifdan layanan jasa kebanksentralan. dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada huruf dan dokumen dinyatakan belumkebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada huruf dannasabah. berdasarkan hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada huruf dan bank indonesia melakukan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan memperoleh layanan. bank indonesia menetapkan jangka waktu kepadanasabah tidak menyampaikan dokumen persyaratan dan dokumen tambahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada bank indonesia menolak permohonan memperoleh layananmperoleh layanan sebagaimana dimaksud dalam persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh layanan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh bank indonesia.layamperoleh layanan, jangka waktu tertentu, dan pemberian persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh layanan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf perubahan data layanan nasabah harus menyampaikan perubahan data layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa perubahan pejabat yang mewakili kepada bank indonesia melalui perizinan. perubahan data layananlayanan. perubahan data layananbank indonesia menyetujui permohonan perubahan data layanan. perubahan data layananlayanan, data yang ditatausahakan oleh bank layanan kepesertaan financial market infrastructure bank indonesia dan sistem pembayaran bank indonesia yang selanjutnya disebut layanan kepesertaan adalah jasa yang diberikan oleh bank indonesia untuk pelaksanaan pelayanan nasabah dan pengelolaan data kepesertaan pada financial market infrastructure bank indonesia dan sistem pembayaran bank indonesialetter credit yang selanjutnya disebut l c adalah janji pasti yang tidak dapat dibatalkan sepihak (irrevocable) dan merupakan jaminan dari bank penerbit (issuing bank) untuk membayar atas penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi l c. transaksi l c adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bank indonesia sebagai bank penerbit (issuing bank) l cank indonesia scripless securities settlement system, untuk melakukan fungsi ketatausahaan bagi kepentingan nasabah. sub registry bank indonesia adalah satuan kerja bank indonesia yang melaksanakan fungsi sebagai sub registry surat berharga negara dan atau surat berharga negara lainnya yang disetujui olehindonesia dinyatakan masih berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data layanan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf penetapan status layanan bank indonesia menetapkan status layanan. penetapan status layanan sebagaimana dimaksud pada dapat berdampak terhadap perubahan status nasabah dan atau status layanan lainnya. bank indonesia menyampaikan perubahan status layanan sebagaimana dimaksud pada kepada nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status layanan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf penerapan prinsip kehati hatian dalam pengelolaan layanan bank indonesia menerapkan prinsip kehati hatian dalam pengelolaan layanan sebagaimana dimaksud dalam penerapan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada meliputilayanan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua layanan jasa kebanksentralan paragraf layanan rekening giro bank indonesia layanan jasa kebanksentralan berupa layanan rekening giro bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan bank indonesia mengenai rekening giro bank indonesia. paragraf layanan transaksi l c bank indonesia layanan transaksi l c bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: penerbitan l c, pembayaran tagihan l c, cc. perubahan l c, dan penutupan l c. sumber pembiayaan penerbitan l c sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari: pinjaman luar negeri pemerintah, hibah luar negeri pemerintah, cc. rupiah murni, dan atau sumber pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh kementerian keuangan republik indonesia. layanan transaksi l c bank indonesia sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk impor barang dan atau jasa strategis guna mendukung kepentingan nasional termasuk namun tidak terbatas pada: pembangunan infrastruktur, pertahanan dan keamanan nasional, dan atau cc. kelancaran proses operasional pemerintah. nasabah yang dapat mengajukan layanan transaksi l c bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam yaitu: instansi pemerintah pusat, badan usaha milik negara nonblok, atau cc. pihak lain yang disetujui oleh bank indonesia. layanan transaksi l c bank indonesia dapat digunakan oleh nasabah untuk lebih dari (satu) transaksi l c bank indonesia. nasabah yang bertindak sebagai aliran penerbitan l c harus memastikan pemenuhan prinsip kehati hatian bagi penyedia barang dan atau jasa (beneficial) yang merupakan counterpart nasabah, bank penerus (arising bank), dan atau bank tertunduk (nominated bank). pemenuhan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara identifikasi dan verifikasi atas profil counterpart nasabah, bank penerus (arising bank), dan atau bank tertunduk (nominated bank). nasabah harus membuat surat pernyataan telah melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai layanan transaksi l c bank indonesia diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. paragraf layanan sub registry bank indonesia nasabah yang dapat mengajukan layanan sub registry bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: kementerian keuangan republik indonesia, pemerintah daerah, dan cc. pihak lain yang disetujui oleh bank indonesia. layanan sub registry bank indonesia dapat digunakan oleh nasabah untuk lebih dari (satu) layanan sub registry bank indonesia. nasabah yang mengajukan layanan sub registry bank indonesia sebagaimana dimaksud pada harus memiliki rekening giro bank indonesia. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan berdasarkan persetujuan bank indonesia. layanan sub registry bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam berupa ketatausahaan surat berharga. surat berharga sebagaimana dimaksud pada berupa: surat berharga negara, dan atau surat berharga negara lainnya yang disetujui oleh bank indonesia. surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas surat utang negara dan surat berharga syariah negara. surat berharga sebagaimana dimaksud pada ditatausahakan oleh sub registry bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai layanan sub registry bank indonesia diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketiga layanan kepesertaan pemenuhan persyaratan dan dokumen persyaratan mengenai layanan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta ketentub aplikasi layanan bank indonesia bank indonesia menyediakan aplikasi layanan bank indonesia kepada nasabah untuk memperoleh layanan sebagaimana dimaksud dalam aplikasi layanan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan: berkedudukan wilayah negara kesatuan republik indonesia, memiliki jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh bank indonesia, dan cc. menggunakan sarana pengamanan yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank indonesia memberikan persetujuan penggunaan aplikasi layanan bank indonesia kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada nasabah yang berkedudukan wilayah negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri dan kantor perwakilan dari lembaga keuangan internasional yang memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi keuangan. aplikasi layanan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk melaksanakan fungsi: administrasi, informasi keuangan, dan transaksi keuangan. fungsi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk mengajukan: perubahan data nasabah, layanan jasa kebanksentralan, layanan kepesertaan, dan atau perubahan data layanan. prinsip keamanan data dalam penggunaan aplikasi layanan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kerahasiaan: otorisasi: akuntabilitas: integritas, keaslian, dan tidak dapat disangkal. bank indonesia menetapkan waktu operasional penggunaan aplikasi layanan bank indonesia. terhadap nasabah yang telah memperoleh persetujuan penggunaan aplikasi layanan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam penyampaian data dan atau informasi serta penyelesaian transaksi keuangan dapat menggunakan aplikasi layanan bank indonesia. dalam hal nasabah sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menggunakan aplikasi layanan bank indonesia karena sebab tertentu,terhadap nasabah yang tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh aplikasi layanan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalamselain aplikasi layanan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat menyediakan sarana host host kepada nasabah yang telah mendapatkan persetujuan bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai aplikasi layanan bank indonesia diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bab biaya, informasi, dan data keuangan bagian kesatu biaya bank indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada nasabah dalam menggunakan layanan dan perangkat pengamanan aplikasi layanan bank indonesia. bank indonesia dapat mengecualikan biaya sebagaimana pada berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangan bank indonesia. bank indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada dan pihak yang dapat dikecualikan pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besarnya biaya, pengecualian, serta tata cara pembebanan biaya diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua penyediaan informasi dan data keuangan bank indonesia menyediakan informasi dan data keuangan dari layanan jasa kebanksentralan dalam bentuk elektronik dan atau salinan keras kepada nasabah. informasi dan data keuangan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada merupakan dokumen yang sah bagi nasabah tanpa membutuhkan tanda tangan dari pejabat bank indonesia. bank indonesia dapat menyediakan dan menyampaikan informasi dan data keuangan sebagaimana dimaksud pada kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut terkait jenis, bentuk, dan tata cara penyediaan serta penyampaian informasi dan data keuangan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam hal terdapat perbedaan informasi dan data keuangan antara bank indonesia dan nasabah, informasi dan data keuangan yang digunakan yaitu informasi dan data keuangan yang diterbitkan oleh bank indonesiangelolaan nasabah sebagaimana dimaksud dalam dan pengelolaan layanan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia memberitahukan keadaan tidak normal dan atau keadaan kahar kepada calon nasabah atau nasabah berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan atau keadaan kahar. keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada berupa:, dan atau kejadian kahar yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan nasabah dan atau layaejabat yang berwenang, termasuk bank indonesiavii pembebasan tanggung jawab bank indonesia dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian nasabah dan atau pihak ketiga yang timbul dan atau yang akan timbul akibat kelalaian nasabah dan keadaan tidak normal dan atau keadaan kahar dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia ini. kelalaian nasabah sebagaimana dimaksud pada berupa kelalaian nasabah dalam menginformasikan perubahan data nasabah, perubahan data layanan, dan atau dalam memproses transaksi keuangan. bab viii ketentuan lain lain pemberian layanan kepada bank perantara yang didirikan oleh lembaga penjamin simpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan bank indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan bank indonesia.aplikasi layanan bank indonesia adalah suatu sarana elektronik secara on line yang disediakan kepada nasabah untuk mengakses layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan. administrasi pada aplikasi layanan bank indonesia yang selanjutnya disebut administrasi adalah fungsi pada aplikasi layanan bank indonesia untuk menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengelolaan data nasabah dan pengelolaan layanan. informasi keuangan pada aplikasi layanan bank indonesia yang selanjutnya disebut informasi keuangan adalah fungsi pada aplikasi layanan bank indonesia untuk memperoleh informasi keuangan dari layanan jasa kebanksentralan dan informasi pendukung transaksi keuangan lainnya. transaksi keuangan pada aplikasi layanan bank indonesia yang selanjutnya disebut transaksi keuangan adalah fungsi pada aplikasi layanan bank bank indonesia menyetujui bank perantara sebagaimana dimaksud pada sebagai nasabah pada saatberlaku efektif.sebagaimana dimaksud paddalam hal dokumen persyaratan yang digunakan nasabah dalam pengajuan permohonan memperoleh layanan telah disampaikan pada saat pengajuan permohonan menjadi nasabah dan atau permohonan memperoleh layanan lainnya dan masih berlaku, nasabah tidak perlu menyampaikan dokumen persyaratan dimaksud kepada bank indonesia. dalam hal aplikasi layanan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam belum dapat diimplementasikan untuk permohonan memperoleh layanan tertentu, permohonan disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh bank indonesia. persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bank indonesia kepada nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh bank indonesia. bab ketentuan peralihan pihak yang telah memperoleh kepesertaan financial market infrastructure bank indonesia dan sistem pembayaran bank indonesia, layanan rekening giro, layanan transaksi l c, dan layanan sub registry bank indonesia, sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini, berlaku ketentuan: ditetapkan menjadi nasabah dengan status aktif, diberikan nomor cif, cc. tetap memperoleh layanan sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini, dan diberikan aplikasi layanan bank indonesia sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pihak yang telah ditetapkan menjadi nasabah dengan status aktif sebagaimana dimaksud pada huruf harus menyampaikan pengisian data nasabah dan data layanan kepada bank indonesia paling lambat (enam) bulan sejak peraturan bank indonesia ini diundangkan. permohonan pendaftaran kepesertaan financial market infrastructure bank indonesia dan sistem pembayaran bank indonesia, pembukaan rekening giro, pembukaan transaksi l c, dan pembukaan rekening sub registry yang telah disampaikan dan diterima oleh bank indonesia sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini, tetap diproses c, dan layanan sub registry bank indonesia. babetter credit, dan layanan sub registryuntuk melakukan transaksi penambahan dan pengurangan dana pada layanan jasa kebanksentralan. pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili nasabah sesuai dengan ketentuan internal masing masing nasabah. pejabat penerima kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan. pejabat yang mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili nasabah dalam kegiatan layanan yang terdiri atas pimpinan dan atau pejabat penerima kuasa. customer information file yang selanjutnya disingkat cif adalah kode unik yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan mengkonsolidasi informasi data nasabah bank indonesia terkait dengan layanan. bab nasabah bagian kesatu umum bank indonesia menyediakan layanan kepada nasabah. dalam memberikan layanan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia melakukan pengelolaan nasabah. pengelolaan nasabah sebagaimana dimaksud pada meliputi pemrosesan: permohonan menjadi nasabah, persetujuan menjadi nasabah, perubahan data nasabah, dan penetapan status nasabah. bagian kedua kriteria nasabah nasabah sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi kriteria: diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, memiliki keterkaitan dengcc. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan bank indonesia secara bilateral, regional,nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: bank, kementerian keuangan republik indonesia, dan cc. pihak lain. bank sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu, dan unit usaha syariah. nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf yaitu: instansi pemerintah pusat luar kementerian keuangan republik indonesia, pemerintah daerah, badan usaha milik negara nonblok, lembaga keuangan internasional, otoritas negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral, penyelenggara kliring dan atau setelan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi:, perusahaan efek, otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan remitansi, yang memiliki jenis kepesertaan sebagai peserta langsung afiliasi, dan pihak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai nasabah. lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional bidang ekonomi dan atau keuangan yang melibatkan pemerintah republik indonesia atau bank indonesia sebagai anggota. kerja sama sebagaimana dimaksud pada berupa pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah republik indonesia atau bank indonesia dengan pembukaan rekening pada bank indonesia. paragraf permohonan menjadi nasabah calon nasabah mengajukan permohonan menjadi nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bank indonesia melalui perizinan. permohonan menjadi nasabah sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan bank indonesia. permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setelah calon nasabah memperoleh hak akses dari bank indonesia. tata cara memperoleh hak aksesketentuan lebih lanjut mengenai permohonan menjadi nasabah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf persetujuan menjadi nasabah dalam memproses permohonan menjadi nasabah, dan penelitian terhadap kebenaran spesimen tanda tangan pimpinhal calondalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran substantif dan kebenaran spesimen tanda tangan pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf dan dokumen dinyatakan belumsebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufcalon nasabah. bank indonesia menetapkan jangka waktu kepada caloncalon nasabah tidak menyampaikan dokumen persyaratan dan dokumen tambahan sampai dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada bank indonesia menolak permohonan menjadi nasabahcalonnjadi nasabah sebagaimana dimaksud dalam persetujuan atau penolakan permohonan menjadi nasabah sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui aplikasi perizinan bank indonesia. dalam hal bank indonesia memberikan persetujuan atas permohonan menjadi nasabah sebagaimana dimaksud pada bank indonesia memberikan nomor cif kepada nasabah. dalam hal permohonan menjadi nasabah ditolak oleh bank indonesia, pengajuan kembali permohonan menjadi nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan |
lembaran negara republik indonesia rupiah khusus. peringatan tahun kemerdekaan ri. tahun emisi pencabutan. peraturan bank indonesia nomor pbiuang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan republik indonesia tahun emisi kepada masyarakat, bahwa uang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan republik indonesia tahun emisi telah beredar cukup lama masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah, bahwa bank indonesia menetapkan uang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan republik indonesia tahun emisi. bank indonesia mencabut dan menarik uang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan republik indonesia tahun emisi dari peredaran. uang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan republik indonesia tahun emisi sebagaimana dimaksud pada meliputi: uang rupiah khusus seri demokrasi pecahan (tiga ratus ribu): dan uang rupiah khusus seri presiden republik indonesia pecahan (delapan ratus lima puluh ribu).lakukan penukaran uang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan republik indonesiantuk kepentingan penukaran uang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan republik indonesia tahun emisi selama jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud dalam ciri uang mengacu padayi ira s28 r$ beb a2. yag bul a57 sg2s be: las) lee ani ttd dd: kek ge) le) lan! (isasi? asar cet were3 ii3 seed ng: fee nn kun te) saj a.a ke, pagi lag (ea kel goa ms pes3 g2933 bed kei cc lari trs) ses s2 rina lai es) ia! (ib) es. ps2 aa: |
his perbankan. bi. transaksi valuta asing. bank umum. pihak as, termasuk pihak asing,asi: berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (long term outlook) bank tersebut::gian kelima transfer rupiah bab iii penyelesaian transaksiuntuk penyesuaian transaksi derivatif atas pembayaran dividen sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan secara getting sebagaimana dimaksud pada jangka waktu transaksi derivatif untuk penyelesaianalam rangka investasi, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi. penyelesaian transaksi derivatif antara bank dengan pihak asing secara getting sebagaimana dimaksud dalam dengan nilai nominalderivatifpihak asing atau ekuivalennya dalam sistem perbankan indonesia. bagian ketiga dokumen transaksi derivatif antara bank dengan pihak asing dalam hal bank melakukan transaksi derivatiftransaksi derivatifmbelian valuta asing terhadap rupiah.dengan nilai nominal paling banyak sebesar usd1, (satu juta dolar amerika serikatsebagaimana dimaksud dalam pada tanggal transaksi untuk setiap transaksi,underlying transaksi berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf yangunderlying transaksi berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam dan luar negeripada wajib diterima oleh bank paling lambat pada saat terjadinya penambahan dana rupiah pihak asing:paling kurang (satu) kali dalam (satu) bulan:bab vi: cc.,: dan penempatan dana pada bank (nostro) antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan negotiate certificate deposit ncd). bagian kedupihak asing atau ekuivalennyapihak asing jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam untukadalah usd1, (satu juta dolar amerika serikat) baik per transaksi per pihak asing maupun per posisi (outstanding) masing masing transaksi derivatif jual dan transaksi derivatif beli per bank atau ekuivalennya.usd100, (seratus ribu dolar amerika serikat) per bulandalam hal underlying transaksi dari transaksi derivatif berupa investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf maka transaksi derivatif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: terdapat realisasi investasi, nilai transaksi derivatif:, tidak dapat digunakan sebagai underlying transaksi, dan jangka waktu transaksi derivatif dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi. persyaratan transaksi derivatif dengan jangka waktu paling singkat (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan untuk. sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: jangka waktu transaksi forward beli valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing sama dengan jangka waktu penyelesaian transaksi kegiatan investasi, dan tanggal dimulainya transaksi forward beli valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing maupun berakhirnya transaksi forward beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya penyelesaian transaksi kegiatan investasi. penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima dan penghasilan yang akan diterima (future income). dalam hal terdapat penghasilan dari investasi yang akan diterima (future income) sebagaimana dimaksud dalam yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan maka apabila dilakukandengan jangka waktu paling singkat (satu) minggu:akan diterima (future income)dan nilaipaling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen underlying transaksi. dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa dividen, terhadap dividen dimaksud dapat dilakukan transaksi derivatif sebelum adanya kepastian jumlah dan waktu penerimaan. dalam hal transaksi derivatifnilai transaksi derivatifunderlying transaksidalam hal selama periode transaksi derivatifmemastikan bahwa pihak asing melakukan penyesuaian atas jumlah transaksi derivatiftransaksi derivatif menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen: dan bankdari transaksi derivatif sampai dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen yang dijadikan underlying transaksi. transaksi derivatif dapat pula dilakukan oleh bank dengan pihak asing dalam rangka cover heading bank. bagian keempat larangan transaksi, penempatan dalam rupiah, cc. pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh pihak asing:, diluar negeri, dan kantor cabang bank asing baik.., bbb dari lembaga pemeringkat fitch, atau |
perbankan. bi. transaksi valuta asing. bank umum. pihak asndorong pendalaman pasar keuangan khususnyamberian panduan transaksi yang lebih jelas dnasionalminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif dan dengan tetap mendukung kelancaran aktivitas sektor riil. ii. demi cukup jelasforeign direct investment adalah investasi langsung nasabah luar negericukup jelas. penghasilan dari investasi yang telah diterima dan penghasilan yang akan diterima antara lain capital gain, dividen, kupon, dan bununtuk saham yang diperdagangkan bursa saham, yang dimaksud dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen adalah cum date, yaitu akhir periode perdagangan saham bursa dengan hak dividedimaksudyang dimaksud dengan structured product adalah produk yang dikeluarkan oleh ban untuk tujuan mendapatkan tambahan income (return enhancement yang dapat mendorong transaksitermasuk bank sebagai agen penjualhuruf cukup jelas.:atau pembiayaan pemilikan rumah, apartemen, ruko, dan bukannerima perintahotoritas yang berwenang mengenai prinsip kehati hatian dalam rangka pembelian kredit atau pembiayaan oleh bankear perbankan. bi. prinsip. kehati hatian. utang luar negeri. korpoa. ekonomi, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pengelolaan utang luar negeri harus dilakukanmendorong pendalaman pasar keuangan,lancar dalam valuta asing yangterdiri atas kas, giro, tabungan, deposito, surat surat berharga yang dapat diperdagangkan (marketable securities), dan tagihan yang berasal dari transaksi forward, swap, dan atau option. kewajiban valuta asing adalah kewajiban lancar dalam valuta asing yang harus diselesaikan atau dibayarkan dan kewajiban yang berasal dari transaksi forward, swap,dan atau optionsuatu rasio antara jumlah nilai yang dilindungi silakan dengan selisih negatif antara aset valuta asing dengan kewajiban valuta asing. rasio likuiditas adalah rasioantara total aset valuta asing terhadap kewajiban valuta asing. lembaga pemeringkat adalahlembaga yang mengeluarkan peringkat utang|( credit rating). peringkat utang( credit ratingjterhadapkorporasi nonblok yang memiliki uln dalam valuta asing wajib memenuhi rasio likuiditasperingkat utang credit rating) paling kurang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenangdan atau surat utang sesuai dengan jenis dan jangka waktu uln dalam valuta asing. bab iii pengecualian kewajiban pemenuhan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan bagi uln dalam valuta asing yang berupa utang dagang (trade credit)merupakan financing,dan uln dalam valuta asing dari kreditor lembaga internasional (bilateral multilateral) terkait pembiayaan proyek infrastruktur. bab pemantauan kepatuhan dan penyampaian dilakukan sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan laluhal diperlukan,menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi bank indonesiumn, bagi korporasi bumn, kementerian keuangan.g. direktorat jenderal pajak, otoritas jasa keuangan ojk), bursa efek indonesia bei), bagi korporasi publik yang tercatat bei. babterhadap kewajiban valuta asing,pemenuhanlaporan triwulan ketiga tahun peraturan bank indonesiear gen perbankan. bi. prinsip. kehati hatian. utang luar negeri. korpo bahkan saat iniiswasta nonblok. ditambah lagi, sebagian besar korporasi swastapeminjam uln swastaselain itu, prinsip kehati hatian korporasi,ii. demi cukup jelas. cukup jelas. transaksiiapkan atau option. aset valuta asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi forward, siapksuatuaset tertentu pada tanggal maret abc. dan tidak. perhitungan pemenuhan ketentuan rasio lindung nilai minimum adalah sebagai berikut: perhitungandalam hal ini, abc tidak wajib melakukan lindung nilai karena tidak memiliki selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing. perhitungan pemenuhan rasio lindung nilai minimum untuk jangka waktusampai dengan (tiga) bulan depan. abc, abc wajib melakukan lindung nilai sebesar: usd60, usd15, dalam kasus ini, abcapril sampai dengan juni guna memenuhi ketentuan rasio lindung nilai minimum sampai dengan (tiga) bulan depan. contoh pada tanggal maret xyz, serta telah memiliki tagihan transaksi forward beli usd sebesar usd15, (lima belas ribu dolar amerika serikat) dengan tanggal transaksi pada desember dan akan jatuh waktu pada mei selain itu, xyz juga sebesar usd100, (seratus ribu dolar amerika serikat), danperhitungan pemenuhan ketentuan rasio lindung nilai minimum adalah sebagai berikut:60, usd15, dalam kasus ini, xyzjuli sampai dengan september guna memenuhi ketentupemenuhan rasio lindung nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan (tiga5, usd100, usd4545, usd11, dalam kasus ini, xyz wajib melakukan lindung nilai paling sedikit sebesar usd11, (sebelas ribu dua ratus lima puluh dolar amerika serikat) dengan tanggal transaksi antara januari sampai dengan maret dantanggal valuta antara april sampai dengan juni guna memenuhi ketentuan rasio lindung nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan (tiga) bulan depan: pada tanggal maret abc memiliki aset lancar dalam valuta asing sebesar usd30, (tiga20, (dua puluh ribu dolar amerika serikat), serta tagihan transaksi forward beli (tiga) bulan sebesar usd10, (sepuluh ribu dolar amerika serikat) dengan tanggal transaksi pada februari dan tanggal valuta pada meiberdasarkan kondisi atas, rasio likuiditas abc sebesar: ((usd30, .00t usd10, usd )x10040 yo. jadi, abc tidak memenuhi ketentuan rasio likuiditas sebesar y6. cukup jelas. lembaga pemeringkat yang diakui mengacu pada peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang. contoh: peringkat utang setara yang dikeluarkan oleh standard poor's s&p) adalah setara dengan yang dikeluarkan oleh moody's investor service atau setara dengan yang dikeluarkan oleh pelindo. peringkat utang mencakup bb , bb, dan s&p) atau setara bal, ba2, dan ba3 moody's) atau setara bb , idbs, dan idbs pelindo)paling lama (satu) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan atau ditetapkan. apabila korporasi akan melakukan uln dengan menerbitkansurat utang berjangka panjang maka peringkat utang yang harus disampaikan adalah peringkat utang jangka panjang.uln dalam valuta asing yang merupakan refinancingadalah uln yang digunakan untuk menggantikan utang sebelumnya dengan persyaratan (terms and conditions) yang lebih baik dengan jumlah yang sama (tidak menambah out standing uln). huruf contoh lembaga internasional (bilateral multilateral) antara lain international finance corporation ifc), japan bank for international cooperation jbc), japan international cooperation agency jica), asian development bank adb), islamic development bank idbnasional, dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana,infrastruktur(in house) maupun tahunan (united). cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan instansiterkait adalah lembaga kementerian otoritas yang memiliki kewenangan pengaturan atas korporasi non ban ban |
perbankan. bi. prinsip. kehati hatian. utang luar negeri. korpoekonomi, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, utang luar negeri, khususnya yang dilakukan oleh korporasi nonblok, perlu dikelolauntuk mendorong pendalaman pasar keuangan domestik, bahwa penerapan prinsip kehati hatian tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan mendukung kegiatan investadalam valuta asing yang digunakan dalam perhitungan rasio lindung nilai dan rasio likuiditas. kewajiban valuta asing adalah kewajiban dalam valuta asing yang digunakan dalam perhitungan rasio lindung nilai dan rasio likuiditasrasio jumlah nilai yang dilindungnilaikan terhadap selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing. rasio likuiditas adalah rasio aset valuta asing terhadap kewajiban valuta asing. lembaga pemeringkat adalah lembaga yang mengeluarkan peringkat utang credit rating) transaksitransaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan dengan perbankan indonesia. bank indonesia dapat menetapkan batasan nilai selisih negatif (threshold) yang wajib dilindungnilaikan untuk memenuhi rasio lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai rincian aset valuta asing, kewajiban valuta asing, dan rasio lindung nilai minimum sebagaimana dimaksud pada serta batasan nilai selisih negatif (threshold) sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. korporasi nonblok yang memiliki uln dalam valuta asing wajib memenuhi rasio likuiditas minimum peringkat utang credit rating) setara bb yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh bank indonesiasebagaimana dimaksud pada paling lama (dua) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan atau ditetapkan. kewajiban pemenuhan peringkat utang credit rating) dilakukan pada saat pinjaman ditandatangani dan atau diterbitkan. kewajiban pemenuhan peringkat utang credit rating) bagi korporasi nonblok yang melakukan perjanjian uln dalam valuta asing dari perusahaan induk, atau yang dijamin oleh perusahaan induk, dapat dilakukan dengan menggunakan peringkat utang credit rating) perusahaan induk. kewajiban pemenuhan peringkat utang credit rating) bagi korporasi nonblok yang baru didirikan dapat dilakukan dengan menggunakan peringkat utang credit rating) perusahaan induk paling lama (tiga) tahun sejak korporasi nonblok beroperasi secara komersial. ketentuan lebih lanjut mengenai peringkat utang credit rating) dan lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab iii pengecualian kewajiban pemenuhan rasio lindung nilai minimum sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan bagi korporasi nonblok yang melakukan pencatatan laporan keuangan dalam mata uang dolar amerika serikat dan memenuhi kriteria tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia: uln dalam valuta asing berupa utang dagang (trade credit), atau uln dalam valuta asing berupa utang lainnya (other loansbab pemantauan kepatuhan dan penyampaian rincian,dapat melakukan hal halcc. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi bank indonesia. bab ketentuan lain lain dalam hal terdapat permasalahan terkait penerapan prinsip kehati hatian dalam pengelolaan uln korporasi nonblokprinsip kehati hatian sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini dan peraturan perundang undangan lainnybab viitransaksi lindung nilai dengan perbankan indonesia sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku pada tanggal januari transaksi lindung nilai yang dilakukan dengan bank luar negeri yang perjanjiannya telah dilakukan sebelum januari tetap diakui sebagai aset valuta asing dan diperhitungkan dalam pemenuhan rasio lindung nilai minimum dan rasio likuiditas minimum. ketentuan mengenai pemenuhan minimumpenyampaian laporan triwulan keempat tahunerbankan. bi. prinsip. kehati hatian. utang luar negeri. korpo, bahkan saat ini telah yanonblok. selain itu, sebagian besar korporasinonblok peminjam ulnpenerapan prinsip kehati hatian tersebut, penerapan prinsip kehati hatian tersebut dilakukan dengan memperhatikan praktek umum pengelolaan usaha agar kontinuitas kegiatan usaha dan kegiatan investasi tetap terjaga sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. ii. demi cukup jelas. cukup jelas.wap, dan atau option sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai transaksi lindung nilaitransaksi atas dasarvaluta asing terhadap rupiahtagihan yang timbul dari transaksi lindung nilai yang tidak dilakukan dengan perbankan indonesia tidak dihitung sebagai aset valuta asing. transaksi lindung nilai yang tidak dilakukan dengan perbankan indonesia juga tidak dihitung sebagai pemenuhan atas kewajiban rasio lindung nilai minimum dan rasio likuiditas minimum. cukup jelas. cukup jelas. aset valuta asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi forward, swap,ukup jelas. cukup jelas. apabila korporasi nonblok akan melakukan uln dengan menerbitkan surat utang berjangka panjang maka peringkat utang credit rating) yang harus disampaikan adalah peringkat utang jangka panjang. cukup jelas. untuk uln dalam valuta asing yang memiliki fitur berupa fasilitas yang dapat ditarik sewaktu waktu atau memiliki opsi untuk diperpanjang, yang diikat dengan perjanjian kredit jangka panjang (master agreement), kewajiban pemenuhan peringkat utang credit rating) minimum dilakukan pada saat perjanjian kredit jangka panjang (master agreement) ditandatangani. cukup jelas. untuk korporasi nonblok yang baru didirikan oleh beberapa perusahaan (joint venture), pemenuhan peringkat utang credit rating) dapat menggunakan peringkat utang credit rating) pemegang saham terbesar. cukup jelas. cukup jelas. dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan, saranamaupun tahunan. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan instansi terkait adalah lembaga, kementerian, atau otoritas yang memiliki kewenangan pengaturan atas korporasi nonbloblo cukup jelas. cukup jelas. |
lih perbankan. bi. lalu lintas. devisa. prinsip kehati hatian. pelapo khususnya aspek makroprudensialpenyampaian informasi mengenai kegiatan penerapan prinsip kehati hatian, peringkat utang (credit rating), serta laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memastikan korporasi nonblok mengelola utang luar negeri yang dimilikinya sesuai dengan ketentulapor kpk apabila informasi mengenai pemenuhan peringkat utang credit rating) beserta dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam pelapor kpk yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada dan tetap wajib menyampaikan,, dan laporan keuangan yang belum disampaikan. bab penelitian kebenaran laporan dalam hal diperlukan, dalam melakukan penelitian kebenaran, bank indonesia dapat melakukan hal hal antara lainperusahaan, cc. meminta penjelasan dari kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh pelapor kpk untuk menjelaskan laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi: menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran laporan. pelapor lld dan pelapor kpklld dan pelapor kpklld ddisampaikan pelapor kpk kepada bank indonesia, dinyatakan tidak benar. bab sanksi administratif pelapor lldkpk yang menyampaikan laporan kpk secara tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam dan atau laporan dinyatakan tidak benarlaporan kpk yang tidak lengkap dan atau tidak benar. pelapor lld yang terlambat atau tidak menyampaikan rencana uln dan atau perubahan rencana ulnatau instansi yang berwenang. pelapor lld dan pelapor kpk yang terlambatlld dan pelapor kpk yang tidak,. selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, pelapor kpk yang terlambat atau sebagaimana dimaksud dalam atau dapatpelapor kpk yang terlambat atau tidakatau beserta dokumen pendukung,sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan tidak berlaku bagi pelapor lld baru. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan mulai diberlakukan bagi pelapor lldsanksi sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dikenakan kepada pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan atau informasi yang disebabkan adanya gangguan teknis bank indonesibab ketentuan lain lain pelapor lld dan pelapor kpk yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam dan pelapor lld dan pelapor kpk yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan atau informasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dan pelapor lld dan pelapor kplld dan pelapor kpk memperoleh persetujuan dari bank indonesia untuk tidak menyampaikan laporan atau informasi. pelapor lld dan pelapor kpk sebagaimana dimaksud pada dan wajib menyampaikan laporan atau informasi setelah pelapor lld atau pelapor kpk kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.memuat data ataumulai berlaku bagi uln yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal januari penyampaian secara online untukdalam mulai berlaku pada tanggal januaridan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam serta koreksinya sebagaimana dimaksud dalam sejak tanggal januari sampai dengan tanggal desember dilakukan secara offline dengan masa koreksi hari kalender setelah batas akhir penyampaian laporan atau informasi. pengenaan sanksi bagi pelapor kpk sebagaimana dimaksud dalam dan atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan huruf mulai berlaku sejak pelaporan data triwulan iii tahun pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku bagi uln yang ditandatangani atau diterbitkan tanggal januaripenerapan prinsip kehati hatian yang selanjutnya disingkat kpk adalah kegiatan korporasi nonblok yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kehati hatian untuk memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan (overleverage) terhadap utang luar negeri yang dimiliki. korporasi nonblok adalah badan usaha selain bank, dan badan lainnyalldpelapor kpk adalah korporasi nonblok pelapor lld yang merupakan debitur uln. hari adalah hari kerja bank indonesia. aset valuta asing adalah asetkewajiban valuta asing adalah kewajibanvaluta asing adalah valuta yang berdenominasi selain mata uang rupiahprosedur prestasi adalah prosedur yang dilakukan oleh akuntan publik independen untuk memberikan pertimbangan bahwa versi atau pernyataan yang disampaikan oleh pelapor sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkancc. rencana dan atau realisasi ulnlld sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya atau pihak lain. laporan lldlld dan atau nasabah atau pihak lain tersebut. laporan kegiatan penerapan prinsip kehati hatian dalam pengelolaan uln korporasi nonblok terdiri dari:: dan laporan keuangan. laporan kpk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi keterangan dan data mengenai: aset valuta asing, dan kewajiban valuta asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan (tiga) dan atau (enam) bulan depan. laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi keterangan dan atau informasi yang merupakan hasil penilaian oleh akuntan publik independen berdasarkan prosedur prestasi. informasi mengenai pemenuhan peringkat utang credit rating) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi antara lain: peringkat utang credit rating): waktu pemeringkatan, cc. nama lembaga pemeringkat. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: laporan keuangan triwulanan unaudited, dan laporan keuangan tahunan united. bab penyampaian laporan dan koreksi laporan bagian kesatu laporan lld pelapor lld wajib menyampaikan laporan lld kepada bank indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu. penyampaian laporan lld sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara online. pelapor lld sebagaimana dimaksud dalam meliputi: berdasarkan jenis lembaglldpelapor lldlama tahun berjaladalam hal terdapat kesalahan laporan lld sebagaimana dimaksud dalam pelapor lldatas laporan lldatas laporan lld terjadi gangguan teknis yang menyebabkan pelapor lldlld dan atau koreksi laporan lld disampaikan secara online. pelapor lldlldakhir bulan yang bersangkutan. pelapor lldyang belum disampaikan. dalam hal kegiatan lld yang dilakukan oleh pelapor lld adalah untuk kepentingan nasabah atau pihak lain, pelapor lld dapat meminta keterangan dan data kepada nasabah atau pihak lain tersebut mengenai kegiatan lld yang dilakukan. nasabah atau lld. bagian kedua laporan kegiatan penerapan prinsip kehati hatian dalam pengelolaan uln korporasi nonblok pelapor kpk wajib menyampaikkepada bank indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.pada dilakukan secara online. laporan kpk sebagaimana dimaksud pada dan laporan keuangan triwulanan unaudited wajib disertai dokumen pendukung antara lain berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya. dalam hal korporasi nonblok melakukan pencatatan laporan keuangan dalam mata uang dolar amerika serikat, laporan kpk sebagaimana dimaksud pada wajib disertai dokumen pendukung. pelapor kpk harus menggunakan akuntan publik independen untuk melakukan penilaian berdasarkan prosedur prestasi, terhadap laporan kpk yang telah disampaikan. penilaian laporan kpk oleh akuntan publik independen berdasarkan prosedur prestasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap tahun untuk laporan kpk triwulan yang telah disampaikan sebelumnya oleh pelapor kpk kepada bank indonesia. korporasi nonblok yang memiliki uln baru dalam valuta asing berdasarkan perjanjian dan atau dalam bentuk surat utang wajib menyampaikan informasi mengenai pemenuhan peringkat utang credit rating) yang disertai dokumen pendukung. pelapor kpk sebagaimana dimaksud dalam meliputi: berdasarkan jenis lembaga:, badan usaha milik swasta, badan lainnyadilakukan secara triwulananserta laporan keuangan triwulanan unaudited sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir triwulan laporan.nya sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatanganinya atau diterbitkannya uln. penyampaian laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi sebagaimana dimaksud dalam dan laporan keuangan tahunan united sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan paling lambat akhir bulan juni setelah akhir tahun berjalan. dalam hal terdapat kesalahan atas: laporan kpk beserta dokumen pendukungnya dan laporan keuangan triwulanan unaudited, pelapor kpk harus menyampaikan koreksi paling lambat akhir bulan keempat setelah akhir triwulan laporan. informasi mengenai pemenuhan peringkat utang credit rating) beserta dokumen pendukungnya, pelapor kpk harus menyampaikan koreksi paling lambat tanggal setelah bulan penyampaian laporan yang bersangkutan. laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi dan laporan keuangan tahunan united, pelapor kpk harus menyampaikan koreksi paling lambat akhir bulan juli setelah akhir tahun berjalan. dalam halatau informasi dan atau koreksi laporan atau informasiterjadi gangguan teknis yang menyebabkan pelapor kpk tidak dapat menyampaikan laporan atau informasi dan atau koreksi laporan atau informasi dimaksud secara online maka laporan atau informasi dan atau koreksi laporan atau informasidisampaikan secara online. pelapor kpk dinyatakan terlambat dan atau laporan keuangankeempat setelah akhir triwulan laporan, laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi dan laporan tahunan unjuli setelah akhir tahun berjalan. pelapor kpk dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud dalam apabila informasi mengenai pemenuhan peringkat utang credit rating) beserta dokumen pendukungsetelah bulan penyampaian laporan yang bersangkutan. pelapor kpk dinyatakan,tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan keempat setelah akhir triwulan laporan, dan atau laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi dan laporan keuangan tahunan united tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan juli setelah akhir tahun berjalan. |
perbankan. bi. lalu lintas. devisa. prinsip kehati hatisistem pelaporan kegiatan lld bukan bankketerangan dan data yang diperoleh melaluidalam rangka mendorong kehati hatian korporasi dalam mengelola risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko overleverage terhadap utang luar negeri, bank indonesia telah mengeluarkan ketentuan penerapan prinsip kehati hatian terkait pengelolaan utang luar negeri korporasi nonblok. sehubungan dengan hal ini maka ketentuan pelaporan kegiatan lld perlu disempurnakan dimana korporasi nonblok diminta untuk menyampaikan informasi tambahan seperti aset valuta asing, kewajiban valuta asing, serta informasi peringkat utang credit rating), dengan penyempurnadan pengelolaan utang luar negerilldcontoh apabila laporan keuangan unaudited triwulan tahun tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan oktober maka pelapor kpk dinyatakan dinyatakan tidak menyampaikan laporan keuangan unaudited. huruf contoh apabila laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi yang telah melalui prosedur prestasi. contoh apabila laporan keuangan tahun unitedeuangan tahun united. contoh: perusahaan menandatangani uln berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal februari dan belum sampai dengan akhir bulan april dalam hal ini, perusahaan. cukup jelas. huruf termasuk sebagai dokumen pendukunghuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelaspor lld baru adalah pelapor lld yang baru pertama kali menyampaikan laporan lld sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini. contoh: pelapor lldpelapor lld dan pelapor kpk dan secara nyata menyebabkan pelapor lld dan pelapor kpk tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan atau informasi laporan lld serta: batasan kriteria pelapor (threshold pelapor), prosedur dan tata cara penyampaian laporan, prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.tara lain berupa jumlah nominal, jenis uln, dan hubungan dengan krediturlld dan profil uln. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. informasi mengenai pemenuhan peringkat utang credit rating) disampaikan dalam hal korporasi nonblok menerima uln dalam valuta asing yang ditandatangani atau diterbitkan sejak januari informasi tersebut tidak berlaku bagi uln yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan peringkat utang credit rating)peringkat utang credit rating)huruf yang dimaksud dengan laporan keuangan triwulanan unaudriwulan yang tidak diaudit oleh akuntan publik. huruf yang dimaksud dengan laporan keuangan tahunan unahun yang diaudit oleh akuntan publiklldlengkap memuat keterangan dan data yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh bank indonesibenar memuat keterangan dan data sesuai dengan fakta sebenarnytepat waktu disampaiksurat pernyataan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (bisa disampaikan dalam bentuk softcopy). dokumen pendukung antara lain berupa fotokopi izin dari kementerian keuangan republik indonesia untuk melakukan pembukuan dalam mata uang dolar amerika serikat. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan uln baru adalah uln yang ditandatangani atau diterbitkan sejak januari dokumen pendukung antara lain berupa keterangan ringkas dari lembaga pemeringkat antara lain mengenai informasi peringkat utang credit rating), waktu pemeringkatan, dan nama lembaga pemeringkat. huruf angkacukup jelas. contoh batas waktu penyampaian laporan kpk triwulan tahun adalah juni contoh batas waktu penyampaian laporan keuangan triwulan tahun unaudited adalah september contoh: perusahaan menandatangani uln berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal februari dalam hal ini, batas waktu penyampaian informasi mengenai pemenuhan peringkat utang credit rating) beserta dokumen pendukungnya adalah tanggal maret contoh batas waktu penyampaian laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi tahun adalah juni contoh batas waktu penyampaian laporan keuangan tahun united adalah juni huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kesalahan pada laporan keuangan tahunan united berupa kesalahan pelapor kpk dalam proses data entryhuruf contoh laporan kpk triwulan tahun disampaikan pada tanggal juli mengingat batas waktu penyampaian laporan kpk triwulan tahun adalah juni maka pelapor kpk dinyatakan terlambat menyampaikan laporan kpk. contoh laporan keuangan unaudited triwulan tahun disampaikan pada tanggal oktober mengingat batas waktu penyampaian laporan keuangan triwulan tahun unaudited adalah september maka pelapor kpk dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan unaudited. huruf contoh laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi triwulan tahun disampaikan pada tanggal juli mengingat batas waktu penyampaian laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi triwulan tahun adalah juni maka pelapor kpk dinyatakan terlambat menyampaikan laporan kpk yang telah melalui prosedur prestasi. contoh laporan keuangan tahun united disampaikan pada tanggal juli mengingat batas waktu penyampaian laporan keuangan tahun united adalah juni maka pelapor kpk dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun united. contoh: perusahaan menandatangani uln pada tanggal februari dan menyampaikan informasi mengenai pemenuhan peringkat utang credit rating) pada tanggal april dalam hal ini, perusahaan dinyatakan terlambat menyampaikan informasi mengenai pemenuhan peringkat utang credit rating). huruf contoh apabila laporan kpk. |
kios bea tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. dana pensiun. laporan tekeknismengenai dana pensiun yang mengatur mengenai laporan teknis dana pensiun yaitu peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tanggal september tentang laporan teknis dana pensiun sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tanggal februari tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang laporan teknis dana pensiun menjadi peraturan otoritas jasa keuangan tentang laporan teknisotoritas jasa keuangan dansan seluruh kegiatan usahasampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha bagiadalah paling lama (satu) tahun sejak ditetapkanseluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi akuntan publiktiga prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi. jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuksampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftarsebagaimana dimaksud dalam dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian yang dinilaiempat prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dps sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kepada pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dps darnyamegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dpsmegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dps masing masing paling lama (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut. pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dps dikenaidalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamapat dikenakan untuk jangka waktu (tiga) tahun, (lima) tahun, atau (dua puluh) tahun. sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau pengendali dikenakan untuk jangka waktu: (tiglakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati hatupaya yang diperlukan apabila perusahaan perasuransian mengalami kesulitan permodalan atau likuiditas:ngaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan atau transaksi,pemegang saham atau pengendalisanksi administratif berupa larangan menjadiikenakan untuk jangka waktu: (tiga) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau dps: melanggar prinsip kehati hatian bidang perasuranspengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan perasuransiandireksi, dewan komisaris, atau dps,direksi, dewan komisaris, atau dpsdalam hal kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dps berkaitan dengan integritas, otoritas jasa keuangan dapat mengenakandansecara lintas jabatan. pemegang saham atau pengendali dari perusahaan perasuransian yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dapat diberi masa penyesuaian paling lama (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau pengendali. masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada haruspemegang saham atau pengendali harus mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif. permohonan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: latar belakang atau alasan permohonan masa penyesuaian, jangka waktu penyesuaian yang diusulkan, dan langkah yang akan ditempuh selama masa penyesuaian. bab sanksi administratif berupa denda administratif setiap orang dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. pelanggaran yang menyebabkan timbulnya sanksi administratif berupa denda administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian. sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit: besaran denda administratif, dan pelanggaran yang menyebabkan dikenakan denda administratif. tata cara pembayaran sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud padaprosedur dan tata cara pengajuan keberatan atas sanksi administratif setiap orang yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan keberatan kepada otoritas jasa keuangan. keberatan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan menyampaikan alasan yang kuat mengenai keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan dan disertai dengan bukti yang mendukung. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif. otoritas jasa keuangan mengabulkan atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada dikabulkan, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat pembatalan pengenaan sanksi administratif. dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ditolak, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat penolakan atas keberatan yang diajukan yang disertai dengan alasan penolakan dan penegasan bahwa sanksi administratif tetap berlaku.bagi perusahaan perasuransianbagi perusahaan perasuransianbagi perusahaan perasuransian. dewan pengawas syariah yang selanjutnya disingkat dps adalah bagian dari ormpunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatsesuai dengan prinsip syariah. setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai olelokiran adalah tindakan penghentian aktivitas apapun yang antara lain berupa pengurangan nilai, pengalihan, penukaran, penempatan, pembagian, bab prosedur dan tata cara pengakhiran dan pencabutan sanksi administratif sanksi administratif berakhir apabila setiap orang yang dikenai sanksi administratif menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan bahwa yang bersangkutan telah mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif dalam jangka waktu yang diberikan dan otoritas jasa keuangan menilai bahwa yang bersangkutan telah mengatasi pelanggaran dimaksud. pengakhiran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan otoritas jasa keuangan dengan menerbitkan surat pencabutan sanksi administratif, kecuali apabila pada saat sanksi administratif diterbitkan, yang bersangkutan diketahui otoritas jasa keuangan telah mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif dimaksud. otoritas jasa keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengakhiran sanksi administratif berupalalui situs web resmi otoritas jasa keuangan dan atau media cetak berskala nasional. bab vii prosedur dan tata carabagian kesatu prosedur dan tata cara pemblokiran otoritas jasa keuangan dapat memerintahkan untuk melakukan pemblokiran atau meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaaadministratif berupauntuk melaksanakan pemblokiran sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan menetapkan surat perintah pemblokiran atau mengajukan surat permintaan pemblokiran kepada: bank, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank kustodian, badan pertanahan nasional, dan atau pihak lain yang berwenang melakukan pemblokiran. jenis kekayaan yang dapat diblokir adalah: deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan giro pada bank, saham yang tercatat bursa efek, cc. obligasi korporasi yang tercatat bursa efek, medium term notesunit penyertaan reksadana, efek beracun aset, unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, transaksi surat berharga melalui purchase agreement repo): il. bangunan dengan hak strata (strata title), tanah dengan bangunan, tanah, dan atau oo. kekayaan lain. penyampaian perintah atau permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. perintah atau permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan yang paling sedikit memuat informasi mengenai: dasar hukum kewenangan otoritas jasa keuangan untuk meminta pemblokiran kekayaan, identitas pihak yang akan diblokir kekayaannya, daftar kekayaan yang akan diblokir, dan jangka waktu pemblokiran. atas perintah atau permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam pihak yang melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam membuat berita acara pemblokiran yang paling sedikit memuat: nomor dan tanggal surat permintaan pemblokiran, hari dan tanggal diterimanya surat permintaan pemblokiran, hari dan tanggal dilakukannya pemblokiran, dan identitas pihak yang diblokir kekayaannya. berita acara pemblokiranblokir kekayaannya paling lambat (tiga) hari kerja sejak dilakukan pemblokiran. bagian kedua pencabutan blokir otoritas jasa keuangan melakukan pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud dalam apabila: kondisi yang menyebabkan pemblokiran kekayaan tidak terpenuhi lagi, dan atau otoritas jasa keuangan menilai pemblokiran tidak diperlukan lagi. otoritas jasa keuangan melakukan pencabutan blokir pada dengan mengajukan surat perintah atau surat permintaan pencabutan blokir kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam pihak yang melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam menindaklanjuti perintah atau permintaan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat (lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah atau surat permintaan pencabutan blokir. atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam pihak yang melakukan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam membuat berita acara pencabutan blokir yang paling sedikit memuat: nomor dan tanggal surat permintaan pencabutan blokir, hari dan tanggal diterimanya surat permintaan pencabutan blokir, hari dan tanggal dilakukannya pencabutan blokir, dan identitas pihak yang dicabut blokir kekayaannya. berita acara pencabutan blokirblokir kekayaannya paling lambat (tiga) hari kerja sejak dilakukan pencabutan blokir. pencabutan blokir dianggap efektif pada saat pihak sebagaimana dimaksud dalam menerbitkan berita acara pencabutan blokir. bab viii ketentuan peralihanperusahaan perasuransian sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dinyatakan tetap berlaku. pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang belum diterbitkan yang merupakan tahapan lanjutan dari sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada atau pencairan atas sebagian atau seluruh kekayaan dalam jangka waktu tertentu. bab jenis sanksi administratif bidang perasuransiannomor tahun tentang perasuransian dan peraturan pelaksanaannya. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dan disampaikan otoritas jasa keuangan secara tertulis. bab iii prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagian kesatu prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan perasuransian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kepadapembatasanjangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dapat diberlakukan lebih lama dari (tiga puluh) haritersebut, yaitu menjadi: paling lama (enam) bulan, dalam halkenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan minimum tingkat solvabilitas dan atau ekuitas minimum, ataudikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan ekuitas minimum, atau paling lama (tiga) bulan, dalam hal penyebab pengenaan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasanperingatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam atau sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. otoritas jasa keuangan dapat mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha kepadadalam hal kondisi kesehatan keuangan perusahaan perasuransian memburuk dan atau. perusahaan perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada tetap dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis apabila melakukan pelanggaran baru selain yang telah menjadi dasar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha bagi perusahaan perasuransian adalah: paling lama (satu) tahun untuk pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha, atau paling lama (tiga) bulan untuk pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha, sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut. perusahaan perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruhbagian kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal perusahaan perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan untuk seluruh kegiatan usaha dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha baru karena pelanggaran baru maka: pelanggaran baru tersebut menjadi dasar tambahan atas pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha: dan jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha mengikuti batas waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha yang telah dikenakan kepada perusahaan perasuransian sebelumnyikenai sanksi administratif berupa pencabutan iziluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf otoritas jasa keuangan dapat, dalam hal: kondisi keuangan perusahaan perasuransian memburuk secara drastis: pemegang saham perusahaan perasuransian tidak kooperatif, direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau dps pada perusahaan perasuransian tidak memiliki jalan keluar, diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian, dan atau kondisi lain yang menurut penilaian otoritas jasa keuangan dapatncabutan iziapat dikenai. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap perusahaan perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada adalah paling lama (satu) tahun sejak ditetapkannyasebagaimana dimaksud pada melalui situs web resmi otoritas jasa keuangan dan atau media cetak berskala nasional. bagian kedua prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi konsultan aktuaria, penilai, akuntan publik, atau pihak lain yangatausanksi pembatasan seluruhkonsultan aktuaria, penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi |
sma tambahan lembaran negara r.ilahirnya undang undang nomor tahun tentang perasuransian undang undang perasuransian) menjadibanyak penyempurnaan atas undang undang sebelumnya. salah satu penyempurnaan yang ada dalam undang undang perasuransian adalah penyempurnaan ketentuan mengenai sanksi, termasuk pengaturan baru terkait pemblokiran kekayaan. dalam rangka penguatan industri asuransi, undang undang perasuransian mengatur sanksi administratif yang menjadi konsekuensi atas pelanggaran terhadap undang undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. ketentuan mengenai sanksi dalam undang undang mencakup pihak yang dapat dikenai sanksi, jenis sanksi, dan pelanggaran yang dapat berakibat pengenaan sanksi. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, khususnya mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda sanksi administratif bidang perasuransian diamanatkan untuk diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. sejalan dengan tujuan dibentuknya otoritas jasa keuang, undang undang perasuransian mengatur mengenai pemblokiran kekayaan. dengan adanya pemblokiran ini, diharapkan asetbermasalah dapat dilindungi dari tindakan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinyakepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. prosedur dan tata cara pemblokiran dan pencabutan blokir kekayaan selanjutnya diamanatkan untuk diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. dalam rangka penegakan hukum dan melindungi kepentingan konsumen, sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh otoritas jasa keuangan menurut undang undang perasuransian bukan hanya dikenakan kepada perusahaan asuransi ataupun perusahaan reasuransi saja. sanksi administratif juga dapat diterapkan kepada pihak lain baik korporasi merupakan perorangan yang berkecimpung bidang perasuransian, misalnya perusahaan pialang asuransi, konsultan aktuaria, agen asuransi, direksi maupun pemegang saham dari perusahaan asuransi. berdasarkan hal hal tersebut, maka otoritas jasa keuangan menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan ini. ruang lingkup substansi peraturan otoritas jasa keuangan ini antara lain prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bidang perasuransian dan tata cara pemblokiran dan pencabutan blokir untuk kekayaan. pengenaan sanksi bagi pelaku industri perasuransian bukan hanya diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. jenis pelanggaran yang dapat berdampak pada pengenaan sanksi administratif, jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran tertentu, dan besaran sanksi denda administratif diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan lain bidang perasuransian. oleh sebab itu, peraturan otoritas jasa keuangan ini perlu dibaca bersama dengan ketentuan masa penyesuaian paling lama (satu) tahun dibutuhkan dalam rangka mencari investor atau pengendali baru. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. sebagai contoh pelanggaran ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang berdampak pada pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan keberatan adalah keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan otoritas jasa keuangan karena pemohon memiliki dasar yang kuat yang menunjukkan bahwa seharusnya pemohon tidak dikenai sanksi administratif tersebut. cukup jelas. cukup jelas. waktu (tiga puluh) hari kerja tersebut termasuk untuk konfirmasi dan klarifikasi bukti penduklembaga penyimpanan dan penyelesaianyang dimaksud dengan pihak lain yang berwenang melakukan pemblokiran antara lain pihak yang melakukan penyimpanan dan atau pengadministrasian kekayaan dan berwenang untuk melakukan pemblokiran. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf identitas paling sedikit memuat nama, nomor pokok wajib pajak npp), dan alamat perusahaan yang diblokir kekayaannya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh kondisi yang menyebabkan pemblokiran kekayaan tidak terpenuhi lagi adalah sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha telah dicabut dan perusahaan telah memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas. huruf contoh kondisi yang dinilai otoritas jasa keuangan menyebabkan tidak diperlukannya lagi pemblokiran adalah otoritas jasa keuangan menunjukcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh dari ketentuan ini adalah pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, perusahaan sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga. apabila sampai dengan batas waktu pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga tersebut perusahaan masih belum dapat mengatasi pelanggaran tersebut, maka otoritas jasa keuangan akan menerbitkan sanksi administratif lanjutan dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. cukup jelas. cukup jelas. terkait lainnya agar diperoleh gambaran yang lengkap mengenai sanksi bagi pelaku industri perasuransian. ii. demi cukup jelas. pelanggaran terhadap undang undang nomor tahun tentang perasuransian dan peraturan pelaksanaannya dapat diketahui dari hasil pengawasan otoritas jasa keuangan, baik pengawasan langsung (on site maupun pengawasan tidak langsung (off site). ketentuan pada ini mengatur mengenai berbagai jenis sanksi administratif yang berlaku bidang perasuransian. adapun pengaturan mengenai penerapan jenis sanksi administratif untuk setiap kelompok subyek hukum yang dikenai sanksi administratif terdapat dalam bab selanjutnya. huruf cukup jelas. huruf sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dapat diberlakukan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha antara lain berupa larangan bagi perusahaan untuk melakukan jenis kegiatan usaha tertentu, misalnya melakukan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (fee based). sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dilakukan antara lain dalam bentuk: larangan penutupan pertanggungan atau pertanggungan ulang baru untuk seluruh lini usahaatau larangan melakukan jasa penilaian kerugian bagi perusahaan penilai kerugian asuransi. huruf cukup jelas. huruf sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dalam ketentuan ini termasuk pencabutan izin unit syari, pengendali, direksi, dewan komisaris adalah pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama. cukup jelas. cukup jelas. diberikan secara berurutan. sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis pertama sampai dengan jangka waktu yang ditentukan. sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis keduakedua sampai dengan jangka waktu yang ditentukan. sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua yang merupakan peringatan tertulis terakhir dikenakan dengan disertai penegasan bahwa tidak ada sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya. huruf yang dimaksud dengan pelanggaran yang sama adalah pelanggaran yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif. contoh pada tanggal maret asuransi jiwa dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama karena terlambat menyampaikan laporan bulanan untuk bulan januari pada bulan november perusahaan tersebut diketahui melakukan pelanggaran yaitu terlambat menyampaikan laporan bulanan untuk bulan september otoritas jasa keuangan dapat menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir atas pelanggaran yang terjadi pada bulan september huruf sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam ketentuan ini dapat berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh penyebab pengenaan sanksi administratif antara lain: tidak terpenuhinya ketentuan terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, pelanggaran yang disebabkan penempatan investasi yang tidak likuid, dan atau pelanggaran ketentuan terkait sistem informasi. cukup jelas. cukup jelas. contoh kondisi kesehatan keuangan perusahaan perasuransian memburuk antara lain turunnya tingkat solvabilitas hingga berada bawah tingkat minimum yang harus dijaga atau tingkat likuiditas perusahaan perasuransian tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban. contoh antara lain direksi, dewan komisaris, atau dps pada perusahaan perasuransian tidak memiliki solusi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pada prinsipnya apabila perusahaan yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atas seluruh kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif baru berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain, perusahaan harus mengatasi penyebab seluruh sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam batas waktu yang ditetapkan dalam sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha yang pertama. cukup jelas. cukup jelas. huruf kondisi tersebut dapat dilihat antara lain melalui tingkat solvabilitas perusahaan perasuransian yang menurun secara drastis dalam waktu (satu) tahun atau kurang sehingga mencapai tingkat bawah batas minimum berdasarkan ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan perasuransian. huruf pemegang saham dinilai tidak kooperatif apabila tidak melaksanakan perintah atau rekomendasi dari otoritas jasa keuangan. huruf contoh keadaan yang tidak memiliki solusi adalah dalam hal direksi, dewan komisaris, atau yang setara tidak dapat mengupayakan lagi penambahan modal pada saat perusahaan membutuhkan penambahan modal agar dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. huruf ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian dapat mengatur kriteria selain huruf sampai dengan huruf sebagai dasar bagi otoritas jasa keuangan untuk. huruf cukup jelas. cukup jelasberbeda dengan perintah otoritas jasa keuangan kepada perusahaan perasuransian untuk tidak memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu dalam rangka aktivitas pengawasan (supervisor action)rupakan sanksi administratif tambahan pada saat perusahaan perasuransian dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. cukup jelas. cukup jelas. ken yang dimaksud dengan pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian adalah pihak selain konsultan aktuaria, penilai, atau akuntan publiyang dimaksud dengan pembatasan seluruh kegiatan usaha adalah pembatasan pemberian jasa kepada lembaga jasa keuangan non bank. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pembatalan pernyataan pendaftaran adalah pembatalan pernyataan pendaftaran sebagai pemberi jasa kepada lembaga jasa keuangan non bank. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian adalah pihadalam rangka perolehan bisnis dan atau pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahpelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian yang dinilai dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, misalnya agen asuransi yang menahan premi asuransi atau pialang asuransi yang memberikan informasi yang tidak benar kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia:n optimalisasi sistem perizinan wakil agen penjual efek reksa dana dan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wakil agen penjual efek reksa dana perlu dilakukan penyempurna, bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan wakil agen penjual efek reksa dana diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan sistem perizinan wakil agen penjual efek reksa dagen penjual efek reksa danamasa berlaku izin wakil agen penjual efek reksa dana yang mendapatkan persetujuan perpanjangandan bulan kelahiran pemegang izin wakil agen penjual efek reksa dana. apabila pada saat permohonan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana, pemegang izin wakil agen penjual efek reksa danaagen penjual efek reksa dana dimaksud. bab kewajiban dan larangan bagi wakil agen penjual efek reksa dana bagian kesatu kewajiban wakil agen penjual efek reksa dana wajib: memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan pasar modal indonesia yang berkaitan dengbertindak dan bersikap profesional dalam melakukandan ccnasabah pada saat melakukwakil agen penjual efek reksa dana wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan reksa dana paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) tahun. bagian kedua larangan wakil agen penjual efek reksa dana dilarang: menjalankan fungsi sebagai wakil perusahaan efek, dan atau memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkaitbab pelaporan asosiasi yang berkaitan dengan reksa dana selaku penyelenggara pendidikan berkelanjutan bagi wakil agen penjual efek reksa dana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan berkelanjutan paling lambat (enam) bulan terhitung sejak terselenggaranya program pendidikan berkelanjutan bagi wakil agen penjual efek reksa dana dan, laporan penyelenggara pendidikan berkelanjutan bagi wakil agen penjual efek reksa dana sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. bab vii pengembalian izin wakil agen penjual efek reksa dana pemegang izin wakil agen penjual efek reksa dana dapat mengembalikan izin wakil agen penjual efek reksa dana yang dimilikinya kepada otoritas jasa keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan dengan menggunakan format pengembalian izin wakil agen penjual efek reksa dana sesuai denganagen penjual efek reksa danaagen penjual efek reksa dana. bab viii ketentuan lain lainizin wakil agen penjual efek reksa dana atau permohonan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa danaagen penjual efek reksa dana yang diterbitkan oleh asosiasi yang berkaitan dengan reksa danatiga) tahun sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan iniapat diajukan perpanjangan kepada otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu (tiga) tahun sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran pemegangsebagaimana dimaksud pada diajukan kepada otoritas jasa keuangan dengan ketentuan paling cepat (sembilan puluh) hari sebelum tanggal dan bulan kelahiran pemegang izin wakil agen penjual efek reksa dana. kewajiban pendidikan berkelanjutan bagisesuaikan menjadi (tiga) tahun sekali sejak tanggal diterbitkannya izin wakil agen penjual efek reksa dana. permohonan izin wakil agen penjual efek reksa danaagen penjual efek reksa danaagenbab persyaratan dan perizinan wakil agen penjual efek reksa dana wakil agen penjual efek reksa dana wajib memiliki izin wakil agen penjual efek reksa dana dari otoritas jasa keuangan. wakil agen penjual efek reksa dana wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki sertifikat keahlian sebagai wakil agen penjual efek reksa dana yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi, cakap melakukan perbuatan hukum,. sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin wakil agen penjual efek reksa danaagen penjual efek reksa dana. lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada terdaftar otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.bab iii tata cara permohonan izin wakil agen penjual efek reksa dana permohonan untuk memperoleh izin wakil agen penjual efek reksa dana diajukan oleh pemohon kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan format permohonsebagaimana dimaksud pada sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. permohonan izin wakil agen penjual efek reksa dana sebagaimana dimaksud pada harussertifikat keahlian wakil agen penjual efek reksa dana yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar otoritasnegara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan.agen penjual efek reksa danaagen penjual efek reksa dana diberikan otoritas jasa keuangan paling lambat (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin wakil agen penjual efek reksa dana yang memenuhi syarat. dalam hal permohonpemberitahuan.sejak diterimanya kelengkapagen penjual efek reksa dana yang sudah diajukan kepada otoritas jasa keuangan. bab masa berlaku dan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana izin wakil agen penjual efek reksa danaagen penjual efek reksa dana dan dapat diperpanjang. permohonan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa danaagen penjual efek reksa danaagen penjual efek reksa dana berakhir. permohonan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin wakil agen penjual efek reksa dana dimaksud berakhir. permohonan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan format permohonan perpanjang. perpanjangan(email) pemohon perpanjangatata cara penyampaian permohonan perpanjang sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana diberikan oleh otoritas jasa keuangan paling lambat (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana yang memenuhi syarat. dalam hal permohonan perpanjangpemohon perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku izin wakil agen penjual efek reksa dana berakhir,hingga terdapat: persetujuan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana dari otoritas jasa keuangan, atauselama proses perpanjangan meskipun terdapagen penjual efek reksa dana berakhir melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangpaling lambat (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. perizinan. efek reksa dana. wakilpenyempurnailakukan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi layanan perizinan wakil agen penjual efek reksa dana, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wakil agen penjual efek reksa dana serta mengadopsi struktur sertifikasi keahlian wakil agen penjual efek reksa dana melalui lembaga sertifikasi profesi pasar modal. sejumlah upaya yang diambil otoritas jasa keuangan untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi proses perizinan wakil agen penjual efek reksa dana antara lain optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik sebagai sarana perizinan dan melakukan amplifikasi dokumen kelengkapan perizinan wakil agen penjual efek reksa dana. dari sisi peningkatan kompetensi dan profesionalisme wakil agen penjual efek reksa dana, otoritas jasa keuangan menetapkan sejumlah standar perilaku yang harus dilakukan oleh wakil agen penjual efek reksa dana, serta mewajibkan setiap wakil agen penjual efek reksa dana untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan paling sedikit (tiga) tahun sekali. lebih lanjut untuk memberikan landasan hukum atas upaya yang akan dilakukan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang perizinan wakil agen penjual efek reksa dana. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan lembaga sertifikasi profesi adalah lembaga sertifikasi profesi sebagaimana diatur dalam. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan akhlak dan moral yang baik antara lain tidak melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. hurufcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. izin wakil agen penjual efek reksa dana yang diberikan otoritas jasa keuangan secara elektronik berupa dokumen elektronik dengan menggunakan tanda tangan digilarang menjalankan fungsi sebagai wakil perusahaan efek pada ketentuan ini adalah dalam hal orang perseorangan hanya memiliki izin sebagai wakil agen penjual efek reksa dana, maka aktivitas yang dapat dilakukannya tidak termasuk aktivitas sebagai wakil perusahaan efek. wakil perusahaan efek dalam ketentuan ini jugaaturan otoritas jasa keuangan ini diterbitkan pada tanggal agustus maka: tuan yang merupakan pemegang izin wakil agen penjual efek reksa dana yang lahir pada tanggal agustus dapat mengajukan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana paling cepat pada tanggal mei dan mei tuan yang merupakan pemegang izin wakil agen penjual efek reksa dana yang lahir pada tanggal juni dapat mengajukan perpanjangan izin wakil agen penjual efek reksa dana paling cepat pada tanggal maret maret dan maret cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia transaksi materi:::::,cc.,cc. |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. perubahan kegiatan usaha. transaksi materil:pta:yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan selanjutnya akanjaga momentum perbaikan kinerja debitur yang terkena dampak coronavirus disease covid mendorong optimalisasi fungsi intermedia perbankan, mempersiapkan perbankan dan debitur untuk kembali normal secara perlahan setelah kebijakan stimulus berakhir, serta menjaga stabilitas sistem keuanganuk atau bus dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5y0 (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia. persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamterhadapdalam huruf berlaku sampai dengan tanggal maret penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagai dampak penyebaran coronavirus disease covid terkait: penyediaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk tahun dan penetapan kualitas agunan yang diambil alih sebagaimana dimaksud dalam berlaku sampai dengan tanggal maret dan cc. pemenuhan capital conservation buffer sebagaimana dimaksud dalamnasional.toritas jasa keuangan telah menerbitkan kebijakan countercyclical yang berlaku sejak maret pada akhir tahun otoritas jasa keuangan melakukan perpanjangan kebijakan dimaksud dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati hatian dalam pelaksanaan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank.bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan bank. oleh karena itu, diperlukan perpanjangan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif , dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan serta untuk mempersiapkan bank dan debitur untuk kembali normal secara perlahan sehingga menghindari potensi gejolak setelah kebijakan ini berakhiryaitu berupa perpanjangan masa berlaku atas kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur dan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap buk, bus, atau uus berupa relaksasi penyediaan dana pendidikan dan penetapan kualitas agunan yang diambil alih. ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. |
aan keuangan. ojk. sukuksukuk. bab ketentuan umumewajiban anggota dewan pengawas syariah atau tim ahliyang telah diterima oleh otoritas jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini namun belum menjadi efektif tetap mengikutviiset yang menjadi dasar sukuk wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. aset yang menjadi dasar sukuk sebagaimana dimaksud dalam dapat terdiri atas: aset berwujud tertentu (a'yan maujudat), nila manfaat atas aset berwujud (mandul a'yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa (al khidmat) yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu (maujudat mayur' mu'ayan), dan atau kegiatan investasi yang telah ditentukan (naskah ististmarin khasiat). emiten yang melakukan penawaran umum sukuk wajib mematemiten yang melakukan penawaran umum sukuk sebagaimana dimaksud dalam wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk dalam penawaran umum tersebut dari dewan pengawas syariah emiten atau tim ahli syariah. pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada wajib: disampaikan emiten yang bukanringkas serta dimuat dalam prospektus ringkas dan prospektus, atau disampaikan emiten yangawal dan prospektus serta dimuat dalam prospektus awal dan prospektus. anggota dewan pengawas syariah atau anggota tim ahli syariah sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki izin asam sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang ahli syariah pasar modal. bab penerbitan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sukukdan peraturan terkait lainnya, serta peraturan otoritas jasa keuangan ini. pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sukuk oleh emiten wajib disertai dokumen tambahan sebagai berikut: hasil pemeringkatan sukuperjanjian perwaliamanatan sukuk, akad syariah yang dipergunakan dalam penerbitan sukuk, surat pernyataan emiten yang menyatakan bahwa: aset yang menjadi dasar sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, dan selama periode sukuk, aset yang menjadi dasar sukuk tidak akan bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, surat pernyataan dari wali amanat sukuk yang menyatakan wali amanat sukuk mempunyai (satu) orang anggota direksidan atau tenaga ahli bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, surat pernyataan yang menyatakan bahwa emiten wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, selama aset yang menjadi dasar sukuk masih ada,, dan perjanjian penjaminan emisi efek yang memuat bahwa dana hasil penawaran umum diterima emiten paling lambat pada saat penyerahan sukuk. prospektus dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penawaran umum sukuk oleh emiten sebagaimana dimaksud dalam wajib mengungkapkan informasi tambahan sebagai berikut: aset yang menjadi dasar sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal dan emiten pasar modalcc.hasil pemeringkatan sukuk, rencana, dan status kepemilikan (jika ada),il. syarat dan ketentuan dalam hal emiten akan mengubah jenis akad syariah, isi akad syariah dan atau aset yang menjadi dasar sukuk, ketentuan apabila emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya, mekanisme penanganan dalam hal emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya,, dan. emiten wajib menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk jangka waktu (dua) tahun terakhir dalam prospektus, dalam hal emiten yang melakukan penawaran umum sukuk telah memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala. bab iii perubahan status sukuk sukuk tidak lagi menjadi efek syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut: tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar sukuk, dan atau terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, dan atau aset yang menjadi dasar sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada sukuk berubah menjadi utang piutang dan emiten wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang sukuk. bab penggunaan dana hasil penawaran umum emiten wajib menggunakan dana hasil penawaran umum sukukbab perjanjian perwaliamanatan sukuk emiten yang melakukan penawaran umum sukuk wajib menyusun perjanjian perwaliamanatan sukuk. ketentuan mengenai perjanjian perwaliamanatanuntuk penyusunan perjanjian perwaliamanatan sukuk. perjanjian perwaliamanatan sukuk sebagaimana dimaksud pada wajib memuat ketentuan tambahan antara lain: uraian tentang akad syariah yang menjadi dasar sukuk, uraian tentang aset yang menjadi dasar sukuk, dan status kepemilikan (jika ada)uraian tentang kewajiban wali amanat sukuksukukperjanjian perwaliamanatan (wanprestasi), dan untuk tetap mewakili kepentingan pemegang sukuk sampai dengan terpenuhinya penyelesaian seluruh kewajiban emiten kepada yang bersangkutan ketika sukuk berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai nilai sukuk menjadi utang piutang jika sukuk berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam dan penyelesaian kewajiban emiten atas utang piutang dimaksud, kewajiban wali amanat tetap mewakili kepentingan pemegang sukuk sampai dengan seluruh haknya dipenuhi emiten termasuk jika sukuk berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalamrup sukuk), mekanisme pemenuhan hak pemegang sukukdewan pengawas syariah emiten atau tim ahli syariah.pada huruf dengan memperhatikan prinsip syariah pasar modal: dan. ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab wali amanatbagi wali amanat |
sak lembaran negara r.i keuangan. ojk. sukuksukuksukuksukuk tersebut antara lain meliputi penyempurnaan definisi sukuk, pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk dan penerbitan sukuk (underlying asset), pengaturan perjanjian perwaliamanatan, pengaturan mengenai peran dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah dalam penerbitan sukuk, dan amplifikasi dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum sukuk. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan aset yang menjadi dasar sukuk adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk maupun selama umur sukuk. contoh aset yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal adalah barang jasa aset tidak berwujud terkait kegiatandan memproduksi, kudarat. cukup jelas. cukup jelas. dalam hal emiten mempunyai dewan pengawas syariah, pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk yang diterbitkan oleh emiten dapat diterbitkan oleh dewan pengawas syariah emiten dimaksud. dalam hal emiten tidak mempunyai dewan pengawas syariah, maka pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk dalam penawaran umum dilakukan oleh tim ahli syariah yang ditunjuk oleh emiten. cukup jelas. yang dimaksud dengan prospektus adalah prospektus sebagaimana diatur dalam undang undang tentang pasar modal. yang dimaksud dengan prospektus awal adalah prospektus awalawal. yang dimaksud dengan prospektus ringkas adalah prospektus ringkasringkas dalam rangkaawal adalaha. tentang prospektus awal dan info memoringkas, danadalah peraturan nomor ix.c. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep bl tanggal desember tentang pemeringkajanjian perwaliamanatan sukukjenis jenis akad syariah sesuai denganyaitu ijazah, istishna, kafilah, mudharabah, masyarakat, makalah, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariahgal dalam memenuhi kewajibannya adalah tidak memenuhi kewajiban keuangan dan atau gagal mematuhi prinsip syariah pasar mouraian tentang aset yang menjadi dasar sukuk paling sedikit terdiri dari |
mid lembaran negara republik indonesiacc.:::::ketentuan peraturcc.:peratur::cc.ketentuan peraturan perundang undang |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. manajemen risikoprofil risiko adalahyang dimaksud denganfrekuensi penyampaian informasi eksposur risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis risikoyang dimaksud denganyang dimaksud dengyang dimaksud dengantermasukyang dimaksud denganyang dimaksud dengan risiko hukum adalah risiko yang timbul antara lain karenayang dimaksud dengan risiko reputasi adalah risiko yangyang dimaksud dengan risiko strategik adalah risiko yangyang dimaksud dengan strategi manajemen risiko adalah termasukyang dimaksud dengan tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko adalah termasukyang dimaksud denganyang dimaksud dengan mengembangkyang dimaksud denganyang dimaksud dengan. yang dimaksud denganketentuyang dimaksud denganw): peringkat low moderate): peringkat moderate): peringkat moderate high):yang dimaksud dengan |
sma lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. informasi keuangan. sistem layanan. debitur. pelaporan. permintcc.u |
sma tambahan lembaran negara r.i layanan. debitur. pelaporan. permint |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. konsumen. jasa keuangan. layanan pengadpengadudibentuknya otoritas jasa keuangan adalah mewujudkan keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, bahwa salah satu cara mewujudkan kegiatan yang mampu melindungi kepentingan konsumen adalah dengan memberikan kewajiban kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk memiliki layanan pengaduan konsumen, bahwa layanan pengaduan konsumen merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen te$masuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan olehyang selanjutnya disingkat punk adalah bank umum, bank perkredit informasirwakilan konsumen adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama konsumen dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari konsumen. a1. perwakilan konsumen meminta penjelasan kepada punk mengenai pengaduan yang diajukannya. punk dapat menolak menangani pengaduan jika: konsumen dan atau perwakilan konsumen tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh punk sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan atau dokumen transaksi keuangan, dan atau pengaduan tidak terkait dengan transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh punk yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian ketiga penyelesaian pengaduan punk wajib memberikan tanggapan pengaduan kepada konsumen dan atau perwakilan konsumen atas pengaduan yang diterima. dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, punk menyampaikan tanggapan pengaduan secara tertulis. dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan, punk menyampaikan tanggapan pengaduan secara lisan dan atau tertulis. punk dapat menyampaikan tanggapan pengaduan berupa: penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat kesalahan punk yang menyebabkan adanya kerugian dan atau potensi kerugian konsumen, atau penawaran penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan punk yang menyebabkan adanya kerugian dan atau potensi kerugian konsumen. punk dapat mencantumkan jangka waktu bagi konsumen untuk menyetujui atau menolak tanggapan pengaduan berupa penawaran penyelesaian. punk wajib melakukan langkah penyelesaian yang disepakati dalam hal konsumen dan atau perwakilan konsumen menyetujui tanggapan pengaduan berupa penawaran penyelesaian dari punk. punk wajib memberikan penegasan secara tertulis dalam hal tanggapan pengaduan secara lisan tidak disetujui oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pengaduan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian keempat keberatan terhadap tanggapan pengaduan punk wajib menangani keberatan konsumen dan atau perwakilan konsumen terhadap tanggapan pengaduan yang disampaikan punk jika konsumen dan atau perwakilan konsumen menyampaikan dokumen baru yang dapat mengakibatkan perubahan tanggapan pengaduan punk. punk wajib menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan terhadap tanggapan pengaduan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dalam hal konsumen dan atau perwakilan konsumen menolak tanggapan pengaduan dari punk maka punk wajib memberikan informasi kepada konsumen dan atau perwakilan konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukantoritas jasa keuangan. klausul pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam perjanjian dan atau dokumen transaksi keuangan antara punk dan konsumen. bab fungsi atau unit layanan pengaduan punk wajib membentuk fungsi atau unit layanan pengaduan untuk menerima dan atau menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumenkepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal. fungsi atau unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada wajib dibentuk setiap kantor punk. dalam membentuk fungsi atau unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada punk mempertimbangkan: jumlah aset punk, jumlah kantor punk, cc.fungsi atau unit layanan pengaduan memiliki tugas paling sedikit: menerima, menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen: menetapkan target kinerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja terkait layanan pengaduan, cc. melaporkan kepada direksi punk mengenai proses layanan pengaduan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan proses layanan pengaduan, menyusun dan menyampaikan laporan layanan pengaduan kepada otoritas jasa keuangan melalui direksi punk, menyusun materi penanganan pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (website), dan atau media lain yang dikelola secara resmi oleh punk: dan menjadi penghubung penanganan pengaduan yang disampaikan konsumen dan atau perwakilan konsumen kepada otoritas jasa keuangan dan atau otoritas lainnya. punk wajib menyediakan sarana informasi untuk memublikasikan keberadaan fungsi atau unit layanan pengaduan kepada masyarakat. pegawai pada fungsi atau unit layanan pengaduan wajib memiliki paling sedikit: pengetahuan tentang jenis produk dan atau layanan jasa keuangan yang disediakan atau diterbitkan oleh punk, serta penanganan pengaduan, dan kewenangan untuk menangani pengaduan. ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi atau unit layanan pengaduan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab pengembangan sumber daya manusia punk wajib melakukan pelatihan layanan pengaduan kepada pegawai punk. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab vii peran direksi dan dewan komisaris punk direksi punk wajib menunjuk: anggota direksi, atau pejabat setingkat bawah direksi kantor pusat, dan pejabat dan atau pegawai setiap kantor selain kantor pusat, yang menjalankan fungsi atau unit layanan pengaduan. pejabat yang menjalankan fungsi atau unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf bertanggung jawab langsung kepada direksi punk. direksi punk wajib memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan. dewan komisaris punk wajib memastikan direksi punk memiliki dan melaksanakan prosedur layanan pengaduan. ketentuan lebih lanjut mengenai peran direksi dan dewan komisaris punk diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab viii prosedur layanan pengaduan prosedur layanan pengaduan wajib disusun dengan mempertimbangkan sarana penerimaan pengaduan yang dimiliki oleh punk. prosedur sebagaimana dimaksud pada wajib diterapkan oleh punk. prosedur layanan pengaduan paling sedikit terdiri dari penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, penyelesaian pengaduan, dan kewenangan fungsi atau unit layanan pengaduan. prosedur penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam masing masing wajib memuat paling sedikit kewajiban fungsi atau unit layanan pengaduan dalam menerima, menangani, maupun menyelesaikan pengaduan. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur layanan pengaduan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan layanan pengaduan punk wajib memiliki manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap layanan pengaduan. manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengumpulan informasi, 'analisis, evaluasi, dan laporan layanan pengaduan, audit penanganan pengaduan, revi manajemen, dan perbaikan berkelanjutan. punk wajib memelihara register penerimaan pengaduan. register penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari komponen konfirmasi penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam dan bukti tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam punk wajib menatausahakan seluruh dokumen terkait dengan layanan pengaduan konsumen. ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap layanan pengaduan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab laporan layanan pengaduan punk wajib memiliki mekanisme pelaporan internal layanan pengaduan. punk wajib menyusun dan menyampaikan laporan layanan pengaduan secara triwulanan kepada otoritas jasa keuangan. laporan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat tanggal bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir. dalam hal batas akhir penyampaian laporan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari sabtu, hari minggu atau hari libur, laporan layanan pengaduan disampaikan pada (satu) hari kerja berikutnya. penyampaian laporan layanan pengaduanlayanan pengaduotoritas jasa keuangan cg. kepala eksekutif bidang pengawasan sesuai dengan industri dari punk masing masing dengan tembusan kepada satuan kerja bidang edukasi dan perlindungan konsumen. bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab sanksi administratif punk selain penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pegadaian swastlapordan perusahaan pegadaian pemerintah, atau sebesar rp50. (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan laporan dan paling banyak sebesar rp5. (lima juta rupiah) bagi punk berupa bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan perusahaan penjaminan. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan perusahaan pegadaian swasta yang terlambat menyampaikan laporpunk dapat dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan atau teguran tertulis, dan atau penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan. sanksi sebagaimana dimaksud padaab xii ketentuan lain lain pelaporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen bidang sistem pembayaran disampaikan juga direksi bagi punk atau organ yang setara dengan direksi pada badan hukum yang selanjutnya disebut direksi adalah: yang selanjutnya disebut dewan komisaris adalah:punk yang berstatus sebagai kantor cabang dari punk yang berkedudukan luar negeri. pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulistidak dipenuhinya perjanjian dan atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. layanan pengaduan adalah layanan yang disediakan oleh punk untuk mengupayakan penyelesaian pengaduan sektor jasa keuangatau tertulis. kepada otoritas sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii ketentuan peralihan ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan layanan pengaduan sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan atas peraturan otoritas jasa keuangan ini, tetap mengacu padasebagaimana dimaksud dalam: peraturan bank indonesia nomor pbi tentang penyelesaian pengaduan nasabah, peraturan bank indonesia nomor pbi tentang perubahan atas pbi nomor pbi perihal penyelesaian pengaduan nasabah, sampai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, surat edaran bank indonesia nomor dpn tanggal juli perihal penyelesaian pengaduan nasabah, dan surat edaran bank indonesia nomor dpn tanggal maret perihal perubahan surat edaran bank indonesia nomor dpn tanggal juli perihal penyelesaian pengaduan nasabah,telah tanggal diundangkan. untuk perusahaan pegadaian swasta, peraturan otoritas jasa keuangantransaksi keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau layanan jasa keuangan punk dan atau pihak lain yang ditawarkan melalui punk. bab tujuan, ruang lingkup, dan prinsip layanan pengaduan bagian kesatu tujuan layanan pengaduan tujuan layanan pengaduan adalah melakukan penyelesaian pengaduan dalam memberikan perlindungan konsumen. bagian kedua ruang lingkup layanan pengaduan ruang lingkup layanan pengaduan terdiri atas: penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan cc. penyelesaian pengaduan. bagian ketiga prinsip layanan pengaduan punk dilarang mengenakan biaya layanan pengaduan kepada konsumen. punk wajib memiliki prosedur secara tertulis mengenai layanan pengaduan. punk wajib mencantumkan prosedur singkat layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada dalam perjanjian dan atau dokumen transaksi keuangan. punk wajib memublikasikan: prosedur singkat layanan pengaduan kepada konsumen dan atau masyarakat, dan penanganan pengaduan yang diterima oleh punk dalam laporan tahunan, laman (website) punk dan atau media lain yang dikelola secara resmi oleh punk. ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi penanganan pengaduan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab iii layanan pengaduan bagian kesatu penerimaan pengaduan punk wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen. pengaduan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis. penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap kantor punk. punk wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dan atau perwakilan konsumen mengenai prosedur singkat layanan pengaduan pada saat konsumen dan atau perwakilan konsumen mengajukan pengaduan. punk wajib melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai konsumen. dalam hal pengaduan secara lisan, punk melakukan verifikasi pada saat pengaduan disampaikan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen. dalam hal pengaduan secara tertulis, punk melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen. punk wajib menangani pengaduan secara tertulis dalam hal konsumen dan atau perwakilan konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan. dokumen yang ditetapkan oleh punk sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: identitas konsumen dan atau perwakilan konsumen, surat kuasa khusus: jenis dan tanggal transaksi keuangan, dan permasalahan yang diadukan. surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan dalam hal konsumen mewakilkan proses pengaduan kepada perwakilan konsumen. dalam hal konsumen dan atau perwakilan konsumen memiliki dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan, punk dapat menetapkan dokumen dimaksud sebagai dokumen yang wajib dilengkapi oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen. dalam hal konsumen dan atau perwakilan konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada dan atau punk wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada konsumen dan atau perwakilan konsumen. punk wajib memberikan kesempatan kepada konsumen dan atau perwakilan konsumen dalam jangka waktu (dua puluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapat kondisi tertentu, punk dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dalam waktu (dua puluh) hari kerja. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah: dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili konsumen, dan atau terdapat hal hal lain yang berada luar kendali konsumen. punk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan kepada konsumen dan atau perwakilan konsumen yang mengajukan pengaduan secara lisan. konfirmasi penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: nomor registrasi pengaduan, dan tanggal penerimaan pengaduan. konfirmasi penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pegawai pada fungsi atau unit layanan pengaduan yang menerima pengaduan. punk wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan kepada konsumen dan atau perwakilan konsumen yang mengajukan pengaduan secara tertulis. bukti tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: nomor registrasi pengaduan, tanggal penerimaan pengaduan, dan cc. nomor telepon fungsi atau unit layanan pengaduan punk yang dapat dihubungi oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen. bukti tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani atau diterbitkan oleh pegawai pada fungsi atau unit layanan pengaduan yang menerima pengaduan. ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan pengaduan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian kedua penanganan pengaduan setelah menerima pengaduan konsumen dan atau perwakilan konsumen, punk wajib melakukan tindak lanjut berupa: pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif, dan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan. dalam hal diperlukan, punk dapat meminta dokumen atau informasi dari konsumen dan atau pihak lainnya. punk wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima punk. dalam hal punk membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada punk meminta kepada konsumen dan atau perwakilan konsumen untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. punk wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam dan atau diterima secara lengkap. dalam hal terdapat kondisi tertentu, punk dapat memperpanjang jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah: kantor punk yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor punk tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi antara kedua kantor punk tersebut, pengaduan yang disampaikan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen punk, dan atau cc. terdapat hal hal lain yang berada luar kendali punk yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir. penyelesaian pengaduan luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan oleh punk dengan persyaratan sebagai berikut: penyelesaian pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain tersebut memengaruhi jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada dan dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada merupakan punk, pihak lain dimaksud wajib menyampaikan tindak lanjut pengaduan dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan tindak lanjut dari punk yang menerima pengaduan awal. penyelesaian pengaduan luar jangka waktu. dalam hal pengaduan terkait dengan pegawai punk yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pengaduan, penanganan pengaduan wajib dialihkan kepada pegawai lain yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pegawai bersangkutan. dalam hal pengaduan terkait dengan pemimpin kantor punk tempat konsumen mengalami permasalahan, penanganan pengaduan wajib diselesaikan oleh pegawai pada fungsi atau unit layanan pengaduan kantor pusat punk atau kantor lainnya yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pemimpin kantor punk yang bersangkutan. punk wajib menyediakan informasi mengenai status penanganan pengaduan pada saat konsumen dan atau |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. perusahaan efek. daerefean perusahaan efek terhadap perekonomian daerah dan memperluas akses masyarakat daerah untuk berinvestasi sektor pasar modal, diperlukan pengembangan infrastruktur jaring pemasaran layanan jasa pasar modal, bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan infrastruktur jaring pemasaran layanan jasa pasar modal adalah melalui pembentukan perusahaan efesahaan efeefek daerahdimaksud padacalon pemegang saham pengendali ped, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris, pemeriksaan kantor pemohon, dan atau permintaan tambahan dokumen lain jika diperlukan. bagian kedua permohonan kegiatan pembiayaan transaksi efek dan kegiatan lain ped yang melakukan kegiatan pembiayaan transaksi efek dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib memastikan kegiatan pembiayaan transaksi efek dan kegiatan lain dimaksudpermohonan kegiatan pembiayaan transaksi efek dan atau kegiatan lain diajukan oleh pemohon kepada otoritas jasa keuangan dengan menyampaikan: surat permohonan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi efek, dan atau surat permohonan persetujuan kegiatan lain dan lampiran dokumealam memproses permohonan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi efek dan kegiatan laimeriksaan kantor pemohon, dan atau permintaan tambahan dokumen lain jika diperlukan. bagian ketiga tata cara pengajuan permohonan izin usaha, permohonan kegiatan pembiayaan transaksi efek, dan kegiatan lain permohonan izin usaha ped harus diajudalam hal sistem perizinan sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, permohonan izin ped dapat disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan atau dokumen elektronik (softcopy). bab kepemilikan dan pengendalian bagian kesatu kepemilikan ped hanya dapat dimiliki oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham ped dilarang berasal dari: pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun, dan atau dana untuk tujuan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. bagian kedua pengendalian ped dilarang dikendalikan oleh pihak asing secara langsung maupun secara tidak langsung. setiap perubahan modal disetor pedpersyaratan dan disertai dengan dokumen pendukung terkait dan kelayakan keuangan calon pemegang saham pengendali petiga perubahan pemegang saham pengendali ped setiap perubahan pemegang saham pengendalicalon pemegang saham pengendali ped kepada otoritas jasa keuangan melalui ped dimaksupemegang saham bukan pengendali ped wajib menyampaikan laporan atas calon pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali ped atau perubahan pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali ped, dengan disertai dokumen sebagai berikut: bagi orang perseorangan,bagi badan hukum, meliputi: anggaran dasar terakhir, dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit. setiap perubahan pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali ped wajib dilaporkan oleh ped dimaksud kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan dokumen pendukung terkait berupa hasil rapat umum pemegang saham. ped wajib memiliki paling sedikit (dua) orang anggota direksi. seorang diantara anggota direksi ped wajib ditetapkan sebagai direktur utama ped dimaksud. ped wajib memiliki paling sedikit (satu) orang anggota dewan komisaris. anggota direksi ped wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil penjamin emisi efek dan atau wakil perantara pedagang efekdapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi direktur ped. dalam hal izin wakil perusahaanrusahaan efek dari anggota direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha ped dicabut, pedbat (tiga) bulan. masa jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris pedrusahaan efek oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal izin orang perseorangan wakil perusahaanorang perseorangan anggota direksi berlaku kembali. dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh anggota direksi ped karena sebab sebagaimana dimaksud pada ped dibatasi kegiatan usahanya, dan pengurusan pedd dilarang bekerja pada perusahaan lain. anggota dewan komisaris ped dilarang merangkap jabatan pada ped lain ataud wajib berdomisili indonesia. anggota direksi dan anggota dewan komisaris ped penilaian kemampuan dan kepatutan penilaian pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan bagi calon pemegang saham pengendali ped dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh otoritas jasa keuangan. penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris ped dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh otoritas jasa keuangan. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali ped dan anggota direksi atau anggota dewan komisaris ped mengacu padai kewajiban lanjutan pednpp) perseroan, izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita): keterangan terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional serta sistem pengendalian internal ped:nya perubahan tersebut. dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf pedharian berbahasa indonesia, atau situs web ped, jika ped telah memiliki situs webdd. transaksi bursa berdasarkan peraturan lembaga kliring dan penjaminan. rekening efek nasabah adalah catatan yang menunjukkan posisi efek dan dana nasabah padadireksi adalah organ ped yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan ped untuk kepentingan ped, sesuai dengan maksud dan tujuan ped serta mewakili peddped adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham paling sedikit (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu ped dan mempunyai hak suara atau saham kurang dari 20y6 (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu ped dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara ped wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi perusahaan efek yang telah mendapatkan pengakuan daridikenakan sanksi internal, pedd kepada otoritas jasa keuangan. bab pengendalian internal ped wajib memiliki dan melaksanakan fungsi pengendalian internal yang meliputi:dan fungsi kepatuhan. apabila ped memiliki fungsi riset, maka fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ped dapat melakukan penyerahan pelaksanaan fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi kustodian, dan fungsi teknologi informasi kepada pihak lain (outsourcing). pelaksanaan pengendalian internal dan penyerahan pelaksanaan fungsi kepada pihak lain (outsourcing)selainontrak pembukaan rekening efek antara nasabah dengan ped wajib juga memuat ketentuan mengenai kesediaan nasabah untuk memberikan kuasa kepada ped dengan hak substitusi kepada ped untuk memberikan kuasa kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menyampaikan data dan informasi rekening efek nasabah ped kepada lembaga kliring dan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi efek nasabah ped. bab penerapan tata kelola pedpedapat umum pemegang sahametika bisnis, dan rencana bisnis. pelaksanaan penerapan tata kelola ped sebagaimana dimaksud pada dan mengacu padaecuali diatur lain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. pelaksanaan penerapan tata kelola ped sebagaimana dimaksud pada termasuk kewajiban ped untuk menyampaikan rencana bisnis dan realisasi atas rencana bisnis tahun sebelumnya kepada otoritas jasa keuangan. dalam penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ped dikecualikan dari kewajiban memiliki komisaris independen dan kewajiban pelaporan penerapan tata kelola.februari. ped wajib menyampaikan rencana bisnis pertama kali untuk rencana kegiatan pada tahun ke (ketiga) setelah mendapat izin usaha sebagai ped dari otoritas jasa keuangan.ada tahun ke (kedua). ped wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam untuk pertama kali pada tahun ke (keempat) setelah mendapat izin usaha. laporan realisasi atas rencana bisnispada tahun yang bersangkutan. bab penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme ped wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada diatur. bab xii laporan berkala peddan laporan kegiatbab xiii literasi keuangan ped sebagaimana diaturxiv kewajiban ped, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam penyelesaian transaksi efek ped dan atau nasabah ped bursa efek transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang dilaksanakan bursa efek dilakukan melalui kerja sama ped dengan anggota bursa efek dan anggota kliring. dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ped, anggota bursa efek, dan anggota kliring wajib membuat kontrak kerja sama yang paling sedikit memuat klausul sebagai berikut: mekanisme penerusan pesanan nasabah ped anggota bursa efek, larangan bagi anggota bursa efek untuk secara langsung menangani, menawarkan, dan atau membuka rekening efek untuk nasabah ped, kewajiban bagi anggota bursa efek untuk memberikan perlakuan yang sama atas pesanan nasabah ped seperti yang diberikan kepada nasabah anggota bursa efek, tata cara penerimaan dan pengiriman efek dan atau dana dari ped kepada anggota bursa efek sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek nasabah ped, tata cara penanganan kegagalan transaksi efek yang disebabkan oleh ped, mekanisme pengalihan transaksi ped jika anggota bursa efek sponsor gagal, dan komposisi biaya dan atau pendapatan, dan klausul mengenai pengakhiran kontrak. lembaga penyimpanan dan penyelesaian menyampaikan data dan informasi rekening efek nasabah ped kepada lembaga kliring dan penjaminan berdasarkan surat kuasa substitusi dari nasabah ped yang disampaikan oleh ped dalam rangka penyelesaian transaksi efek nasabah ped. lembaga kliring dan penjaminan wajib menyampaikan laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam kepada ped untuk digunakan oleh ped dalam rangka penyelesaian transaksi efek nasabah ped lembaga penyimpanan dan penyelesaian. dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada lembaga kliring dan penjaminan wajib melakukan kerja sama dengan ped melalui kontrak yang memuat tentang hak dan kewajiban ped dan lembaga kliring dan penjaminan. lembaga kliring dan penjaminan wajib menyampaikan laporan atas penyelesaian transaksi efek ped dan atau nasabah ped kepada otoritas jasa keuangan. bab penyesuaian peraturan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib menyesuaikan dan atau membuat peraturan terkait untuk mengakomodir ketentuan dalammulai berlaku. bab xvi ketentuan lain lain apabiladan atau laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. bab xvii pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan kegiatan lain, dan pembatalan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi efek bagian kesatu pencabutan izin usaha izin usaha ped dapat dicabut oleh otoritas jasa keuangan berdasarkan dan atau mempertimbangkan hal sebagai berikut: izin usaha ped dikembalikan kepada otoritas jasa keuangan, putusan badan peradilan, ped bubar, kantor ped tidak ditemukan, dan atau ped tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dalam jangka waktu (dua) tahun berturut turut. pedd kepada nasabah paling sedikit: pada (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia, atau dalam situs web ped jika ped telah memiliki situs web: mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham, menyelesaikan kewajiban ped kepada nasabah, anggota bursa efek, dan anggota kliring, dan menyelesaikan seluruh kewajiban bersifat finansial pedd dari otoritas jasa keuangan yang dikembalikan,atau situs web ped, jika ped telah memiliki situs web, yang paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban ped kepada nasabah, dan laporan tentang data penyelesaian kewajiban ped kepada nasabah, anggota bursa efek, dan anggota kliring beserta dokumen pendukungnya. jika ped dicabut izin usahanya dan mengakibatkan ped dimaksud tidak lagi memiliki izin usaha sebagai ped, pedd dimaksud. bagian kedua pembatalan persetujuan kegiatan lain persetujuan kegiatan lain pedlain pedputusan badan peradilan, ped sudah tidak lagi melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam jangka waktu (dua) tahun berturut turutpedpersetujuan kegiatan lain beserta mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban ped kepada nasabah paling sedikit pada (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia, atau mengumumkan rencana pengembalian persetujuan kegiatan lain dalam situs web ped, jika ped memiliki situs web. pengembalian persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib diajukan olehatau bukti pengumuman yang dilakukan melalui situs web ped, jika ped memiliki situs web, dan keterangan mengenai penyelesaian kewajiban ped terhadap nasabah dan pihak yang melakukan kerja sama dengan ped dalam pelaksanaan kegiatan lain. ped yangd dimaksud. ped sebagaimana dimaksud pada yang langsung maupun tidak langsung terhadap ped. rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha pedab perizinan dan persyaratan ped bagian kesatu izin usaha perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai ped wajib memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan. ped dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: transaksi efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain, pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, kegiatan pembiayaan transaksi efek, dan atau kegiatan lain. ped yang melakukan kegiatan pembiayaan transaksi efek sebagaimana dimaksud pada huruf dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapatkan persetujuan.dd rekening efeknya kustodian lain sebagaimana dimaksud padabagian ketiga pembatalan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi efek persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi efekpembiayaan transaksicc. putusan badan peradilanbab xadministratifxfek sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf merupakan efek yang diterbitkan melalui penawaran umum. permohonan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi efek sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan jika telah terdapat ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi efek bagi ped. dalam hal ped memberikan pembiayaan transaksi efek dalam bentuk transaksi margin, ped wajib: memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengaturcuali ketentuan terkait kewajiban mendapatkan persetujuan dari bursa efek, dan melakukan transaksi margin melalui anggota bursa efek margin. sumber pembiayaan untuk kegiatan pembiayaan transaksi efek oleh ped dilarang berasal dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun. perseroan yang memiliki izin sebagai ped dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ped hanya dapat melakukan pembukaan kantor lain selain kantor pusat dalam (satu) wilayah provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat ped. ped dilarang mendirikan kantor pusat ped atau kantor lain selain kantor pusat wilayah daerah khusus ibukota jakarta. ped hanya dapat melayani calon nasabah yang berdomisili wilayah provinsi yang sama dengan wilayah provinsi yang merupakan domisili kantor pusat ped. ped yang melakukan pembukaan kantor lain sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan informasi tentang pembukaan kantor lain selain kantor pusat sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kegiatan perusahaan efek berbagai lokasi. bagian kedua persyaratan paragraf persyaratan anggaran dasar anggaran dasar pedpedd wajib memiliki identitas perseroan yang paling sedikit meliputi nama dan alamat perusahaan. ped wajib mencantumkan secara jelas kata sekuritas pada penulisan nama perusahaannya yang diikuti dengan nama provinsi yang merupakan wilayah operasional. dalam hal ped menggunakan logo sebagai identitas tambahan, pedd wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar rp5. (lima miliar rupiah) dan kbd paling sedikit sebesar rp3. (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang subordinasi ditambah ranking abilities, mana yang lebih tinggi. dalam hal ped menyelenggarakan kegiatan usaha yang meningkatkan risiko perusahaan, otoritas jasa keuangan dapat meminta ped meningkatkan permodalan. pemeliharaan dan pelaporan kbd ped dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modaldsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganmiliki prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimiliki oleh pedd wajib memiliki paling sedikitdan atau wakil perantara pedagang efek. dalam hal ped memiliki fungsi riset, pedddddd tersebut. paragraf persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon pemegang saham pengendali ped calon pemegang saham pengendali ped wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan. persyaratan integritas dan kelayakan keuangaragraf persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris ped wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi,iii tata cara permohonan perizinan ped bagian kesatu permohonan izin usaha permohonan untuk memperoleh izin usaha ped diajukan oleh pemohon kepada otoritas jasa keuangan dengan menyampaikan surat permohonan dan lampiran dokumen sesuai denganokumen laporan keuangan yang disampaikan oleh ped kepada otoritas jasa keuangan dalam pengajuan permohonan izin usaha ped sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki jangka waktu (satu) tahun sejak tanggal audit. dalam memproses permohonan sebagaimana |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. perusahaan efek. daerefek daerah umum dalam rangka mengembangkan industri pasar modal agar menjadi sarana investasi yang semakin menarik bagi masyarakat indonesia, otoritas jasa keuangan perlu untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sektor pasar modal. kondisi layanan jasa pasar modal khususnya perusahaan efek saat ini masih terfokus kota kota besar indonesia. terbatasnya jaring pemasaran perusahaanotoritas jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas jaringan pemasaran perusahaan efek. perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai ppe dapat melakukan fungsi pemasaran secara mandiri yaitu melalui kantor pusat, kantor cabang, atau berbagai kegiatan lokasi lain atau dengan melakukan perjanjian keagenan dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang kegiatan perusahaan efek berbagai lokasi dan peraturan bapepam nomor v.d. tentang pedoman perjanjian agen perusahaan efek serta poj poj. tentang agen perantara pedagang efek. namun demikian, dengan infrastruktur jaring pemasaran yang ada baik melalui kegiatan lokasi lain dan keagenan tersebut dirasa masih belum optimal dalam menambah jumlah basis investor domestik. untuk itu perlu dipersiapkan pengembangan infrastruktur layanan jasa pasar modal yang lain dengan membentuk ped. otoritas jasa keuangan sebagai regulator perlu mengambil inisiatif untuk memberikan arah pengembangan bagi industri perantaraan perdagangan efek sehingga dapat mengatasi keterbatasan jaring pemasaran layanan jasa pasar modal. salah satu upaya yang dapat ditempuh diantaranya melalui pembentukan ped, yang diharapkan dapat memperluas jaring pemasaran layanan jasa pasar modal sehingga calon investor yang berada daerah semakin mudah dijangkau. perluasan jaring pemasaran layanan jasa pasar modal tersebut diharapkan mampu membantu perusahaan efek dalam memanfaatkan potensi pasar dan meningkatkan jumlah basis investor domestik. memperhatikan hal tersebut atas, perlu mengatur mengenai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha daerah melalui penerbitan peraturan otoritas jasa keuangan tentang perusahaan efek daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain adalah sebagai berikut: menjadi agen penjual produk pengelolaan investasiusahayang dimaksud dengan tahun ke (ketiga) adalah tahun ke (ketiga) sejak ped mendapatkan izin kegiatan usaha dan bukan berdasarkan tanggal izin kegiatan usaha ped. jika ped mendapatkan izin sebagai ped pada bulan november maka pengajuan rencana bisnis pertama kali dilakukan pada tahun jika ped mendapatkan izin sebagai ped pada bulan januari maka pengajuan rencana bisnis pertama kali dilakukan pada tahun adalahmpaian laporan berkala oleh perusahaan efek adalahpm tanggal november tentang kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efek. pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur adalahcukup jelas. yang dimaksud dengan data dan informasi rekening efek nasabah ped antara lain berupa nomor tunggal identitas pemodal, nomor sub rekening efek, dan status settle atau tidaknya data instruksi penyelesaian transaksi nasabah ped dengan rekening efek psetujuan kegiatan usaha pembiayaan transaksi efek. cukup jelas. cukup jelas. menjadi agen penjual pasar perdana termasuk obligasi daerah. huruf cukup jelas. huruf contoh kegiatan lain antara lain kegiatan sebagai agen penjual (selling agent) atau perantara transaksi pasar sekunder atas efek yang ditawarkan tidak melalui penawaran umumsetujuan kegiatan lain bagi pedtermasuk dalam pengertian ini adalah efek derivatif dari efek yang diterbitkan melalui penawaran umum yang diperdagangkan bursa efek atau penyelenggara pasar alternatif.kegiatan pembiayaan transaksi efek bagi ped adalah peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuanglampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor kep b1huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh kantor lain selain kantor pusat antara lain jawa tengah sekuritas memiliki kantor pusat semarang. selanjutnya jawa tengah sekuritas membuka kantor lain selain kantor pusat kota solo. cukup jelas. calon nasabah dari wilayah provinsi yang sama dengan domisili kantor pusat ped tersebut dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ktp) atau surat keterangan domisilikegiatan perusahaan efek berbagai lokasi adalah peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang kegiatan perusahaan efek berbagai lokasi. cukup jelas. cukup jelas. contoh pencantuman nama ped sebagai berikut pt. xyz sekuritas jawa tengah . cukup jelas. cukup jelas. contoh kegiatan usaha yang meningkatkan risiko perusahaan antara lain ped melakukan kegiatan pembiayaan transaksi efek dalam bentuk transaksi marjin atau kegiatan laibagi peddanaan terorisme sektor jasa keuangan. huruf cukup jelas. yang dimaksud wakil perantara pedagang efek adalah termasuk dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang segmentasi wakilpembatasan kegiatan usaha perusahaan efek ditetapkan dengan keputusan otoritas jasa keuangan. huruf pengurusan ped yang dijalankan oleh dewan komisaris hanya terbatas untuk kegiatan administrasi sehari hari dan tidak untuk melakukan kegiatanvirus disease covid masih berlangsung dan berdampak pada perekonomian, termasuk dalamnya kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, bahwa untuk mendorong pemulihan kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah perlu dilakukan penyesuaian lanjutsebagai responfebruari penyebaran coronavirus disease covid masih berlanjut sehingga pembatasan kegiatan masyarakat masih terus diberlakukan hingga saat ini yang berdampak pada perekonomian. beberapa indikator ekonomi cenderung membaik, namun masih diperlukan langkah antisipasi dalam menangani kinerja kredit bpr atau pembiayaan bars, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja bpr dan bars tersebut setelah masa berlaku ketentuan stimulus berakhir. upaya untuk menjaga stabilitas kinerja perbankan, khususnya industri bpr dan bars yang memiliki peran cukup penting daerah, perlu terus dilakukan. indikator keuangan utama industri bpr dan bars, antara lain rasio permodalan, masih terjaga sebagai dampak dari pemanfaatan kebijakan relaksasi sebagaimana diatur dalamantaranya terkaitpenyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. penerapan kebijakan relaksasi bagi bpr dan bars tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko untuk mencegah penyalahgunaan penerapan kebijakan relaksasi. selain itu, bpr dan bars perlu memastikan penerapan relaksasi diikuti langkah antisipasi dan persiapan yang memadai untuk kembali melaksanakan kepatuhan atas ketentuan perundang undangan yang berlaku setelah berakhirnya periode stimulusyaitu pengaturan mengenai perpanjangan periode stimulus. ii. demicukup jelas. cukup jelas.laksanakan kebijakan moneter, bank indonesia menerbitkan transaksi domestic non deliverance forward sebagai salah satu instrumen operasi moneter, bahwa dengan diterbitkannya transaksi domestic non deliverance forward sebagai instrumen operasi moneter, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan transaksi domestic non deliverance forwardbeberapa ketentuan dan penjelastetap, penjelasan huruf diubah sehingga rujukannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan dihapus. ketentuan dan diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:mbayar nilaikanantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:dengan diterbitkannya sukuk bank indonesia sebagai instrumen operasi moneter berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pengaturan mengenai sukuk bana1ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan bis dan suk diatursanksi terkait pembatasan transaksi sbi, sdb, dan suk, sdb, dan suk pasar sekunder16aketentuan tetap, penjelasan huruf diubah sehingga rujukannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: opt syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara melakukanketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:suk bi, dan atau 'sbsinstrumen oms yang diterbitkan bank indonesiasuk jatuh waktu, atau sebelum jatuh waktu, dalam hal bank tidak dapat memenuhi kewajiban repo suk biketentuan lebih lanjut mengenaibank indonesia dapat menatausahakan bis dan suk |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. bank perantara. hubungan operhubungan operasional bank perantara dengan bank indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa penanganan permasalahan solvabilitas bank merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan, bahwa salah satu upaya penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh lembaga penjamin simpanan dapat dilakukan melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank kepada bank perantara, bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan operasional bank perantara diperlukan pengaturan terkait hubungan operasional bank perantara dengan bank indonesia termasuk pengalihan persetujuan dan atau izin secara cepat dan hati hdalam hal lps membatalkan pendirian bank perantara maka lps menyampaikan informasi pembatalan pendirian bank perantara tersebut secara tertulis kepada bank indonesia. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada bank indonesia menghentikan proses pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan atau izin atau konfirmasi pengalihan persetujuan dan atau izin yang telah diberikan menjadi batal dan tidak berlaku. bab operasional bank perantara dalam hal bank perantara yang telah melaksanakan kegiatan operasional akan menerima pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asal lain dan membutuhkan pengalihan persetujuan dan atau izin kegiatan baru terkait spb, operasi moneter, jsp, dan atau pembukaan rekening giro dalam valuta asing yang belum dimiliki oleh bank perantara, berlaku ketentuan sebagai berikut: lpsasal lain oleh lps dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam lps mengajukan permohonan pengalihan persetujuan dan atau izin kepada bank indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bank perantara menggunakan infrastruktur bank asal lain untuk kegiatan baru yang membutuhkan pengalihan persetujuan dan atau izin bank indonesia, lps melengkapi dan atau melakukan perbaikan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam lps menyampaikan fotokopi akta pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asal lain kepada bank perantara dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bank perantara menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan baru terkait spb, operasi moneter, dan atau jsp serta dokumen terkait kegiatan operasional spb, operasi moneter, dan atau jsp baru dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal bank perantara akan melakukan kegiatan baru terkait spb, operasi moneter, dan jsp maka bank perantara mengajukan permohonan persetujuan dan atau izin kepada bank indonesia sesuai dengan ketentuan bank indonesia. bank perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan terkait bank sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan bank indonesia, kecuali diatur lain dalam peraturan bank indonesia ini. bank indonesia berwenang melakukan pengawasan kepada bank perantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bank perantara harus menyesuaikan kegiatan usaha bank terkait spb, operasi moneter, dan jsp sesuai dengan pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ojk. bank perantara wajib memenuhi giro wajib minimumwajib memenuhi penyangga likuiditaspemenuhan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud pada dan pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah (satu) bulan sejak bank perantara melaksanakan kegiatan operasional. bank perantara wajib memenuhalam menetappada bank perantara menghitung rasio kredit bermasalah, rasio kredit properti bermasalah, rasio kredit kendaraan bermotor bermasalah, rasio pembiayaan bermasalah, rasio pembiayaan properti bermasalah, dan atau rasio pembiayaan kendaraan bermotor bermasalah, dengan ketentuan sebagai berikut: menggunakan data berdasarkan neraca bank perantara pada awal hari pertama bank perantara melaksanakan kegiatan operasional yang dilakukan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah tanggal bank perantara melaksanakan kegiatan operasional, dan menggunakan datasetelah (dua) bulan sejak bank perantara melaksanakan kegiatan operasional. bank indonesia mengenakan kewajiban pemenuhan: girodan countercyclical buffer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pembentukan countercyclical buffer, terhitung sejak lps menjual saham bank perantara kepada pihak lain. bank perantara yang merupakan peserta bank indonesia scripless securities settlement system bi sss) yang memiliki fungsi sebagai sub registry wajib memenuhi jumlah minimum pencatatan kepemilikan surat berharga bi sss dengan rata rata bulanan paling sedikit rp500. (lima ratus miliar rupiah). pemenuhan kewajiban jumlah minimum pencatatan kepemilikan surat berharga bi sss sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (satu) tahun sejak bank perantara melaksanakan kegiatan operasional. bank perantara wajib memenuhi ketentuan mengenai pelaporan bankdalam hal bank perantara belum dapat melakukan pelaporan secara online melalui sistem pelaporan bank indonesia, bank perantara dapat menyampaikan laporan secara offline melalui surat dengan melampirkan salinan lunak (soft copy). pelaporan secara offline sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (tiga) bulan sejak bank perantara melaksanakan kegiatan operasional. pelaporan secara offline sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada: satuan kerja bank indonesia yang melaksanakan fungsi pengelolaan kepatuhan laporan dengan alamat: bank indonesia c.g. departemen pengelolaan dan kepatuhan laporan, jalan m.h. thamrin nomor jakarta atau kantor perwakilan bank indonesia setempat, bagi bank perantara yang berkantor pusat luar wilayah kerja kantor pusat bank indonesia. lps menyampaikan informasi secara tertulis kepada bank indonesia mengenai rencana pengakhiran bank perantara denganbab korespondensi penyampaian permohonan, informasi, laporan, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran dengan alamat: bank indonesia c.g. departemen surveilans sistem keuangan, jalan m.h. thamrin nomor jakarta bab sanksi administratif bank perantara yang tidak memenuhiterkaitpenyelenggaraan ketatausahaan surat berharga melalui bank indonesia scripless securities settlement system bi sss)b ketentuan lain lain lps mengajukan permohonan penutupan kepesertaan spb, pencabutan izin kepesertaan operasi moneter, pencabutan izin sebagai jsp, penutupan rekening giro, dan penutupan sandi bank dari bank asal pada tanggal yang sama dengan pengajuan permohonan pencabutan izin usaha bank asal kepada ojk. permohonan sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada satuan kerja bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia menutup kepesertaan spb, mencabut izin kepesertaan operasi moneter, pencabutan izin sebagai jsp, menutup rekening giro, dan menutup sandi bank dari bank asal setelah ojk mencabut izin usaha bank asal. bank indonesia dapat mengubah status kepesertaan spb bank asal menjadi dibekukan selama ojk belum mencabut izin usaha bank asal sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat memproses dan mengambil keputusan dan atau kebijakan atas pengalihan persetujuan dan atau izin terkait spb, operasi moneter, dan jsp bagi bank perantara luar hari kerja dan jam kerja bank indonesia. bab v untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank yang dilakukan olehyang mengatur mengenai lembaga penjamin simpansistem pembayaran bank indonesia yang selanjutnya disingkat spb adalah penyelenggaraan sistem pembayaran oleh bank indonesia. penyelenggara jasa sistem pembayaran yang selanjutnya disingkat jsp adalah bank yang menyelenggarakan kegiatanoperasi moneter adalah operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. bank perantara hanya dapat melakukan kegiatan spb setelah memperoleh konfirmasi pengalihan persetujuan kepesertaan dari bank indonesia. bank perantara hanya dapat melakukan kegiatan dalam operasi moneter setelah memperoleh konfirmasi pengalihan izin kepesertaan dari bank indonesia. bank perantara hanya dapat melakukan kegiatan sebagai jsp setelah memperoleh konfirmasi pengalihan izin dari bank indonesia. pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan atau izin oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah lps memenuhi ketentuan: penyampaian rencana pendirian bank perantara, penyampaian persetujuan prinsip pendirian bank perantara yang diperoleh dari ojk, penyampai, dan penyampaian izin usaha bank perantara yang diperoleh dari ojk. bab pengalihan persetujuan dan atau izin bagian kesatu penyampaian rencana pendirian dan persetujuan prinsip pendirian bank perantara lps menyampaikan informasi secara tertulis kepada bank indonesia mengenai rencana pendirian bank perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf yang memuat informasi mengenai permohonan persetujuan prinsip pendirian bank perantara kepada ojk dengan melampirkan fotokopi surat dan dokumen terkait. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan. selain informasi sebagaimana dimaksud dalam lps jugaoleh lps. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan:, atau segera setelah lps menerima informasi dari ojk mengenai bank yang mengalami permasalahan solvabilitas untuk dilakukan persiapan penanganan oleh lps. berdasarkan informasi yang disampaikan oleh lps sebagaimana dimaksud dalam dan bank indonesia berwenang melakukan penilaian awal terhadap rencana pendirian bank perantara. lps menyampaikan informasi secara tertulis kepada bank indonesia mengenai persetujuan prinsip pendirian fotokopi surat persetujuan prinsip pendirian bank perantara yang diperoleh dari ojk. bagian kedua pengaju lps hanya dapatpanjang kegiatan terkait spb, operasi moneter, dan jsp tersebut telah dilakukan oleh bank asal. lpscara tertulis kepada bank indonesia pada tanggal yang sama dengan pengajuan permohonan izin usaha bank perantara kepada ojk: permintaan pembukaan sandi bank termasuk sandi bank bagi kantor cabang bank perantara, permintaan pembukaan rekening giro dalam rupiah bank indonesia, dan permintaan pembukaan rekening giro dalam valuta asing bank indonesia, dalam hal bank perantara akan melanjutkan kegiatan dalam valuta asing yang telah dilakukan oleh bank asal dokumen sebagai berikut: fotokopi akta pendirian dan atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia serta seluruh perubahan anggaran dasar bank perantara berikut salinan surat persetujuan penerimaan pemberitahuan dari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, rencana tindak yang paling sedikit memuat cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, migrasi infrastruktur, serta jenis kegiatan spb, operasi moneter, dan jsp yang akan dimintakan pengalihan persetujuan dan atau izin dari bank indonesia, data kepesertaan spb, dan surat pernyataan lps yang berisi: kesiapan serta keamanan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk operasional spb, operasi moneter, dan jsp, penggunaan sistem dan infrastruktur bank perantara dari bank asal untuk spb, operasi moneter, jsp, dan pelaporan yang akan diselenggarakan, dan jenis kegiatan spb, operasi moneter, dan jsp yang akan dialihkan dari bank asal kepada bank perantara. bank perantara menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana bank asal dalam melaksanakan kegiatan operasional yang terkait dengan bank indonesia. bagian ketiga penyampaian izin usaha bank perantara lps menyampaikan informasi secara tertulis kepada bank indonesia mengenai izin usaha: permintaan connected user dan digital certificate spb: permintaan hak akses terkait pelaporan, permintaan pendaftaran petugas bank perantara untuk kegiatan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank perantara bank indonesia, permintaan pendaftaran petugas bank perantara untuk user access bank indonesia sistem informasi layanan kas, fotokopi izin usaha bank perantara dari ojk, susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham termasuk struktur organisasi bank perantara, nama dan jabatan direksi bank perantara yang akan melakukan penandatanganan perjanjian kepesertaan spb, surat kuasa untuk keperluan terkait hubungan rekening giro dan kepesertaan spb, dan surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang menerima kuasa dari direksi bank perantara. bagian keempat pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan atau izin dari bank indonesia bank indonesia memberikan konfirmasi pengalihan persetujuan dan atau izin sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan bank indonesia ini. bank indonesia dapat meminta lps untuk melengkapi dan atau melakukan perbaikan dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan bank indonesia ini. pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan atau izin terkait spb, operasi moneter, dan jsp dilakukan oleh bank indonesia setelah bank perantara memperoleh izin usaha bank perantara dari ojk. lps menyampaikan kepada bank indonesia fotokopi akta pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asal kepada bank perantara. penyampaian fotokopi akta sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada tanggal penandatanganan akta. konfirmasi pengalihan persetujuan dan atau izin terkait spb, operasi moneter, dan jsp yang diberikan oleh bank indonesibank indonesia berwenang untuk melakukan peninjauan kembali atas konfirmasi pengalihan persetujuan dan atau izin terkait spb, operasi moneter, dan jsp yang telah diberikan. bank perantara yang telah melaksanakan kegiatan operasional harus menyampaikan kepada bank indonesia: laporan realisasi pelaksanaan kegiatan spb, operasi moneter, dan jsp paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan, dan dokumen terkait kegiatan operasional spb, operasi moneter, dan jsp paling lambat (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan. lps memberitahukan rencana penggunaan jasa paper kepada bank indonesia apabila bank perantara menggunakan jasa paper dalam kegiatan pengolahan uang rupiah. pemberitahuan rencana penggunaan jasa paper sebagaimana dimaksud pada disampaikan pada tanggal yang sama dengan penyampai |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. bank umum. konvensional. jangka pendek. likuiditas. pinjaminjaman likuiditas jangka pendek berupa sukuk bana1bi105y6: dan nilai agunan berupa aset kredit atau aset pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 6oembiayaan likuiditas jangka pendek syariah berupa sukukbi, cc.,: dan nilauntuk mendukung efektivitas penerapan ketentuan pembawaan uang kertas asing tersebut, diperlukan penyesuaian pengaturan salah satunya terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing dalam dan luar daerah pabeangenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai. sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dan disetor kas negara melalui akun penerimaan pabean lainnya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: badan berizin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan ataucc. pencabutan izin pembawaan uknaan sanksi administratif oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam danwajiban untuk memperoleh izin pembawaan uka sebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia ini, tidak menghapuskan kewajiban pelaporan atas pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain dalam atau luar daerah pabean indonesiatentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan mulai berlaku pada tanggal juni ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan mulai berlaku pada tanggal sept. beberapa ketentuan dalamkorporasi yang memperoleh izin pembawaan ukpembawaan uka. daerah pabean adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai kepabeanan. bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyatkepada bank indonesia untuk melakukan pembawaan uka. setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang dilar. larangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagidan atau untuk kepentingan pihak lain. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:persetujuan pembawaan uka. persetujuan pembawaan uka sebagaimana dimaksud pada berupa: persetujuan kuota per mata uang untuk (satu) periode pembawaan uka, dan persetujuan untuk setiap pembawaan uka. badan berizin dilarang melakukan pembawaan uka melebihi persetujuan untuk setiap pembawaan uka sebagaimana dimaksud pada huruf antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk mendapatkan persetujuan pembawaan uka sebagaimana dimaksud dalamdalam huruf dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan uka per mata uang dan detail rencana pembawaan uka untuk periode pembawaan uka yang bersangkutan. permohonan persetujuan pembawaan uka sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada bank indonesia paling lambat (satu) bulan sebelum pembawaan ukadalam hal terdapat kebutuhan penambahan kuota dalam periode pembawaan uka sebagaimana dimaksud dalam huruf badan berizin dapat mengajukan permintaan penambahan kuota sebanyak (satu) kali dalam periode pembawaan ukdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dan berdasarkan pertimbangan: peruntukan pembawaan uka, aspek historis pembawaan uka, kondisi makroekonomi, dan atau pertimbanganpelaporan dan pengawasan badan berizin wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi pembawaan uka untuk setiap periode pembawaan uka. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada bank indonesia paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak akhir periode pembawaan uklakukan pengawasan terhadap badan berizin dalam pembawaan uka. pengawasan yang dilakukan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada yaitu: pengawasan secara tidak langsung, dan pengawasan secara langsung. dalam melaksanakan pengawasan terhadap badan berizin sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat meminta laporan, keterangan, data, dan atau informasi kepada badan berizin, otoritas terkait, dan atau pihak terkait lainnya mengenai pembawaan uka. bank indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penetapan konversi uka dalam mata uang rupiah yang terkait dengan ambang batas pembawaan uka sebagaimana dimaksud dalam dan menggunakan nila kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan. dalam hal mata uang asing yang digunakan dalam pembawaan uka tidak terdapat dalam nilai kurs yang ditetapkan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada penetapan konversi mata uang asing tersebut dilakukan dalam dolar amerika serikat terlebih dahulu dengan menggunakan kurs jual pasar sebelum menggunakan nilai kurs yang ditetapkan menteri keuangan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang melakukan pelanggaran atasketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dan tidak memiliki persetujbadan berizin yang melakukan pelanggarankelebihan jumlah uka yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan rp300. (tiga ratus juta rupiah). selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada dan badan berizin jugapencabutan izin pembawaan uka. antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan sebagai berikut: diambil langsung dari uka yang dibawa, dibayarkan dalam mata uang rupiah, dan atau dibayarkan dalam mata uang asing lainnya yang dapat ditukarkan indonesia. dalam hal sanksi administratif berupa denda dibayarkan dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf dan atauetapan sanksi yaitu kurs jual pasar yang berlaku saat itu. dalam hal sanksi administratif berupa denda diambil langsung dari uka yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau dibayarkan dalamyetoran kas negara yaitu kurs jual pasar yang berlaku pada saat itu. |
tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. daerah pabean indonesia. asing. uang kertas. pembawumum guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang bank indonesia sebagaimana beberapa kali telah diubah,untuk mendukung efektivitas pengendalian moneter, perlu diatur mekanisme pembawaan uka dengan nilai paling sedikit setara dengan rp1. (satu miliar rupiah) sehingga bank indonesia dapat memonitor secara baik jumlah pasokan dan kebutuhan uka domestik sekaligus memitigasi pembawaan uka yang tidak memiliki peruntukan transaksi yang wajar. untuk mendukung efektivitas ketentuan pembawaan uka maka bank indonesia perlu melakukan penyesuaian pengaturan salah satunya terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uka dari yang semula berupa pencegahan sesuai dengan undang undang yang mengatur mengenai kepabeanan menjadi sanksi administratif berupa denda. ii. demi angka cukup jelas. angkapembawaan uka dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan rp1. (satu miliar rupiah) memperhitungkan seluruh uka yang dibawa. contoh: seseorang melakukan pembawaan uka sebagai berikut: aud50. (lima puluh ribu dolar australia), usd30. (tiga puluh ribu dolar amerika serikat), dan eur20. (dua puluh ribu euro). kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku pada saat pembawaan uka yaitu: aud rp10. usd rp13. eur rp17. maka nilai uka yang dibawa yaitu sebesar: (aud50. rp10. usd30. rp13. eur20. rp17. rp1. dengan demikian, nilai uka yang dibawa yaitu sebesar rp1. (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), telah melewati ambang batas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. hurufhuruf yang dimaksud dengan persetujuan untuk setiap pembawaan uka adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap pembawaan uka dengan mengacu pada kuota yang diberikan oleh bank indonesia. yang dimaksud dengan pembawaan uka melebihi persetujuan untuk setiap pembawaan uka adalah jumlah uka yang dibawa lebih besar daripada jumlah uka yang disetujui oleh bank indonesia untuk masing masing mata uang pada setiap pembawaan uka. angka cukup jelas. yang dimaksud dengan periode pembawaan uka adalah periode pembawaan uka secara kuartalontoh: apabila badan berizin akan melakukan pembawaan uka pada tanggal februari untuk periode januari sampai dengan maret tahun maka badan berizin tersebut mengajukan permohonan persetujuan pembawaan uka untuk memperoleh kuota pembawaan uka, paling lambat tanggal januari cukup jelas. cukup jelas. angka huruf penolakan persetujuan pembawaan uka oleh bank indonesia berdasarkan pertimbanghuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. angkaukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf pengawasan secara tidak langsung dilakukan antara lain melalui monitoring, analisis, dan evaluasi terhadap dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan atau penjelasan yang disampaikan oleh badan berizin atau sumber informasi lainnya. huruf pengawasan secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan secara berkala dan atau sewaktu waktu kepada badan berizin maupun pihak yang bekerja sama dengan badan berizin. termasuk dalam pengawasan langsung yaitu pemeriksaan dokumen, sarana fisik, dan aplikasi yang digunakan oleh badan berizin. cukup jelasangka cukup jelas. angka cukup jelas. besarnya denda dihitung dari kelebihan uka untuk setiap mata uang. contoh: suatu badan berizin melakukan pembawaan uka sebesar aud50. (lima puluh ribu dolar australia) dan usd120. (seratus dua puluh ribu dolar amerika serikat), namun demikian, badan berizin tersebut hanya memiliki persetujuan untuk setiap kali pembawaan uka sebesar aud40. (empat puluh ribu dolar australia) dan usd100. (seratus ribu dolar amerika serikat). dengan demikian, perhitungan sanksi denda yang dikenakan kepada badan berizin tersebut yaitu sebagai berikut: untuk mata uang aud, yaitu sebesar (aud50. aud40. aud1. (seribu dolar australia), dan untuk mata uang usd, yaitu sebesar (usd120. usd100. usd2. (dua ribu dolar amerika serikat)contoh: suatu pihak dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam mata uang dolar australia aud)dolar amerika serikat usd). kurs yang digunakan untuk mengkonversi aud dalam usd menggunakan kurs jual pasar (misalnya kurs reuters pada saat itu aud1, usd, dengan demikian, denda yang dibayarkan sebesar aud5. usd, usd4. dan suatu pihak dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam mata uang audrupiah. kurs yang digunakan untuk mengkonversi aud dalam rupiah menggunakan kurs jual pasar (misalnya kurs reuters pada saat itu aud1, rp10. dengan demikian, denda yang dibayarkan sebesar aud5. rp10. rp54. contoh: seorang petugas bea cukai akan menyetorkan denda sebesar usd4. (empat ribu dolar amerika serikat) kas negara. kurs konversi yang digunakan yaitu kurs jual pasar yang berlaku pada saat penyetoran (misalnya kurs reuters pada saat itu usd1, rp13. dengan demikian, denda yang disetorkan kas negara sebesar usd4. rp13. rp54kelanjutan dari reformasi kerangka operasional kebijakan moneter, dibutuhkan langkah percepatan implementasi giro wajib minimum rata rata, untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomidengan cara meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas, mendorong fungsi intermedia oleh perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangmelalui lembaga keuangan perbankan konvensional dana1. bab iii pemenuhan dan perhitungan giro wajib minimum bus dan uus bagian kesatu pemenuhan giro wajib minimum bus dan uuslima persen) dari dpk bus dan uus3y6 (tigcara harian sebesar (satu persen) dari dpk bus dan uus dalam valuta asingsss hasil penggabungan atau peleburan, dan dalam hal data bussmisahan uus dari bukdilakukan terhadap uus, sejak (satuhanya dilakukan terhadap bus hasil pemisahan, dan dalam hal data bus hasil pemisahan uus dari bukuushasil pemisahan uus dari bukrubahan kegiatan usaha buk dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: sampai dengan (satu) hari kerja sebelumk: sejaks hasil perubahan kegiatan usaha buk, dan dalam hal data bus hasil perubahan kegiatan usaha buk menjadi busbuk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan gwm terhadap bus hasil perubahan kegiatan usaha buk diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. pemenuhan gwm dalam valuta asing untuk bus dan uuss dan uusdalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi bus yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. bus yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah wajib memenuhi gwm dalam rupiah secara harian sebesar 5yo (lima persen) dari dana pihak ketiga bus dalam rupiah. pemenuhan gwm sebagaimana dimaksud pada dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban gwm oleh bus yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua perhitungan giro wajib minimum bus dan uusdpk bus dan uus dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam serta dpk bus dan uus dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam diperoleh dari laporan dpk bus dan uus dalam rupiah dan dpk bus dan uus dalam valuta asing pada lobus. dpk bus dan uus sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rata rata harian total dpk bus dan uus dalam rupiah pada seluruh kantor bus dan uus indonesia, dan rata rata harian total dpk bus dan uus dalam valuta asing pada seluruh kantor bus dan uus indonesia. dpk bus dan uusdpk bus dan uusbank indonesia tidak memberikan jasa giro atas pemenuhan kewajiban gwm bagi bus dan uus. bab rekening giro buk, bus, dan uus bank indonesia pemenuhan gwm sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan pada setiap akhir hari pada saat bank indonesia menyelenggarakan sistem kliring nasional bank indonesia dan atau sistem bank indonesia real time gross settlement. informasi mengenai saldo rekening giro rupiah dan rekening giro valas buk bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan saldo rekening giro rupiah dan rekening giro valas bus dan uus bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam diperoleh dari: sistem bank indonesia real time gross settlement, untuk rekening giro rupiah buk dan rekening giro rupiah bus dan uus, dan sistem akunting bank indonesia,dan rekening giro rupiahgwm harian dan giro atasbab pengawasan oleh bank indonesia bank indonesia berwenang melakukan pengawasan kepada buk serta bus dan uus untuk memastikan kepatuhan buk serta bus dan uus terhadap pelaksanaan: bank indonesia melakukan pemeriksaan langsung, atau bank indonesia melakukan pemeriksaan bersama ojk. bab sanksi bagian kesatu sanksi bagi buk bukperiode laporan, terhadap rata rata kekurangan @gwmyang dihitung dari selisih antara saldo rata rata rekening giro valas buk pada bank indonesia yang wajib dipenuhi selama (dua) periode laporan dengan saldo rata rata rekening giro valas buk selama (dua) periode laporan yang dicatat pada sistem akunting bank indonesiasanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurstransaksi bank indonesia pada hari terjadinya pelanggaran,rata rata kurs tengah dari kurs transaksi bank indonesia selama (dua) periode laporan pada periodeangka danktidak lebih dari (satu persen) dari dpk bukk yang melakukan penggabungan atau buk yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kepada: masing masing buk yang melakukan penggabungan atau peleburan, atau bukpemenuhan gwmuk bank indonesia. pendekatan rekening giro rupiah bukkk kepada bank indonesia. dalam hal saldo rekening giro rupiah bukkgian kedua sanksi bagi bus dan uus bus dan uusrata rata tingkat indikasi imbalan sima selama (dua) periode laporan terhadap rata rata kekurangan gwm dalam rupiahs yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariahdalam hal data tingkat indikasi imbalan sima sebagaimana dimaksud pada angka angka dan angkadan uus, bus dan uuss dan uus bank indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian rekening giro valas bus dan uussdalam rupiah tidak lebih dari (satu persen) dari dana pihak ketiga buss yang melakukan penggabungan atau bus yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kepada: masing masing bus yang melakukan penggabungan atau peleburan, atau busuus yang melakukan pemisahan menjadi bus sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kepada: uus yang melakukan pemisahan, atau bus hasil pemisahbuk yang melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kepada: buk yang melakukan perubahan kegiatan usaha, atau bus hasil perubahan kegiatan usaha buk, sesuai dengan tanggal terjadinya dan atau ditemukannya pelanggaran gwmangka angka dan angka dilaksanakan dengan mendebat rekening giro rupiah bus dan uus bank indonesia. pendekatan rekening giro rupiah bus dan uuss dan uuss dan uuss dan uus kepada bank indonesia. dalam hal saldo rekening giro rupiah bus dan uuss dan uusb vii ketentuan peralihanks dan uus sebagaimana .9gketentuan yang mengatur mengenai gwm dalam valuta asing dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal septembeoktober ketentuan pemenuhan kewajiban gwm dalam valuta asing bagi buk secara harian dan rata rata sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku pada tanggal oktober ketentuan pemenuhan kewajiban gwm dalam rupiah secara harian dan rata rata serta gwm dalam valuta asing bagi bus dan uusjulib pemenuhan dan perhitungan giro wajib minimum buk bagian kesatu pemenuhan giro wajib minimum buk buk wajib memenuhi gwm dalam rupiah. bukenam koma lima persen) dari dpk buk(empat koma limbesar rata rata (delapan persen) dari dpk buk dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sebagai berikut: secara harian sebesar 6y o (enam persen), dan secara rata rata sebesar (dua persen)kkkk hasil penggabungan atau peleburan, dan dalam hal data bukkkvaluta asing untuk bukksebagaimana dimaksud dalam dan tidak berlaku bagi buk yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek. buk yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi gwm dalam rupiah secara harian sebesar yo0 (enam koma lima persen) dari dpk buk dalam rupiah. buk yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi gwm dalam valuta asing secara harian sebesar (delapan persen) dari dpk buk dalam valuta asing. pemenuhan gwm sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan (satu)uk yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua perhitungan giro wajib minimum bukdpk buk dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam dan dpk buk dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam diperoleh dari laporan dpk buk dalam rupiah dan dpk buk dalam valuta asing pada labu. dpk buk sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rata rata harian total dpk buk dalam rupiah pada seluruh kantor buk indonesia, dan rata rata harian total dpk buk dalam valuta asing pada seluruh kantor buk indonesia. dpk buk dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank indonesiabank indonesia dapat memberikan jasa giro setiap harisebesar (nol persen) per tahun. dalam hal terdapat perubahan besaran jasa girmberian jasa giro diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. |
tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. rupiah. valuta asing. gw. berbagai kebijakan tersebut dievaluasi secara berkelanjutan dari waktu waktu guna merespon dinamika perekonomian global dan domestik. pada tahun bank indonesia telah mencanangkan langkah reformasi berupa penguatan kerangka operasional kebijakan moneter guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendukung tercapainya stabilitas perekonomian. langkah reformasi tersebut terdiri atas penerapan suku bunga kebijakan bank indonesia day reverse repo rate, perubahan pemenuhan gwm dalam rupiah dari setiap akhir hari menjadi rata rata sebagian selama periode laporan tertentu bagi buk, dan penguatan inisiatif pendalaman pasar keuangan. selaras dengan dinamika perekonomian dan perkembangan pasar keuangan, langkah percepatan penguatan kerangka operasional kebijakan moneter perlu dilakukan sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan. pada saat ini, reformasi difokuskan pada penguatan peran dan kredibilitas gwm sebagai instrumen moneter bank indonesia. penguatan tersebut berupa pemberlakuan kewajiban pemenuhan dan perhitungan gwm secara rata rata sebagian untuk gwm dalam valuta asing bagi buk dan untuk gwm dalam rupiah bagi bus dan uus. selain itu, bank indonesia juga menambah porsi gwm rata rata bagi buk. kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas bagi pengelolaan likuiditas perbankan, mendorong fungsi intermedia perbankan, dan semakin mendorong upaya pendalaman pasar keuangan guna mendukung pencapaian stabilitas makroekonomi dan stabilitas moneter. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan kebijakan bidang moneter melalui penerbitan peraturan bank indonesia mengenai gwm bagi buk, bus, dan uus. ii. demi dan saldo rekening giro rupiah bus serta dana pihak ketiga bus dalam valuta asing dan saldo rekening giro varubahan kegiatan usaha buk. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bus yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah adalah bus yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariahs dan uusx100 (empat) periode laporan sebelumnya perhitungan pemenuhan gwm dalam rupiah bus dan uus secara rata rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada dpk bus dan uus cukup jelaspemeriksaan kepada buk serta bus dan uus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan mekanisme yang disepakati oleh bank indonesia dan ojk. dalam melakukan pemeriksaan,angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka yang diperoleh dari labu. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angkacukup jelas. cukup jelask yang semula sebesar (empat koma lima persen) menjadi sebesar ,5y6 (tiga koma lima persen) dan saldo rekening giro rupiah serta dpk buk dalam valuta asing dan saldo rekening giro valas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan buk yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek adalah buk&bagi buk yang memiliki uus, jumlah dpk dalam rupiah dan jumlah dpk dalam valuta asing tidak termasuk dpk dalam rupiah dan dpk dalam valuta asing yang dilaporkan oleh uuss yang semula sebesar (tiga persen) menjadi sebesar 2y6 (dua persen)yaitubahwa untuk melaksanakan kebijakan moneter, bank indonesiacc. bahwa untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter tersebut, diperlukan upaya reformasi kerangka kebijakan moneter secara berkesinambungan, bahwa sebagai bagian dari upaya reformasi kerangka kebijakan moneter secara berkesinambungan, bank indonesia melakukan penguatan ketentuan operasi moneter yang salah satunya terkait dengan perizinan kepesertaan dalam operasi monetea1.pelaksanaan standing facilities konvensional diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedu melakukan: penerbitan bis, transaksi repo dan atau reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah, cc.bank indonesia dalam valuta asing, nilai penempatan berjangka (term deposit)maka perhitungan nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah bank indonesia dalam valuta asingsyariah diatur dalamdan atau sbs. penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa repo bis sebagaimana dimaksud pada hurufbs sebagaimana dimaksud padawadi'ah atau titipanlaksanaan standing facilities syariah diatur dalamyang diterbitkan bank indonesiauk, dan dapat dipindahtangankan (negotiate) (scripless)atausahakan sbi, sdb, dan kbbi valasuk dilarang melakukan transaksi sdb dengan pihak selain bukketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan transaksi terkait sbi dan sdb (early redemption) dengan persetujuan pemilik sbi, sdb, dan kbbi valas. ketentuan lebih lanjut mengenaiyang diterbitkan bank indonesia paragraf biscc.ketentuan lebih lanjut mengenai bis diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf ketatausahaan bissebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat menatausahakan bis dengan menggunakan sarana lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. paragraf pelunasan bisketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan bisdalam operasi moneter, dan atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh menteri keuangan republik indonesiadalam operasi moneter9adengan bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenaidengan mengacu pada ketentuan bank ioperasi moneterdalam operasi moneter(term deposit)b sanksi bagian kesatu sanksi terkait penyelesaian transaksi operasi moneter: untuk transaksi repo, dan untuk transaksi reverse repo dan harga surat berhargaurat berharga: dannonp: dan(term deposit) syariah bank indonesia dalam valuta asingperubahan tersebut ditetapkan dalam peraturan anggota dewan 3abagian kedua sanksi terkait pembatasan transaksi sbi dan sdbbagian ketigbank indonesia yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan moneter dan atau ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial. bagian keempat sanksi terkait kepesertaan dalam operasi moneter dalam hal peserta dan atau lembaga perantara dalam operasi moneter tidak menyampaikan informasiatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab ketentuan lain lainyang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. bab ketentuan peralihanberlakunya peraturan bank indonesia ini, wajib mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam kepada bank indonesia paling lambat (enam) bulan setelah peraturan bank indonesia ini berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: bagi bank dan atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang telah mengikuti operasi moneter namun belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin sebagai peserta atau lembaga perantara dalam operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam wajib menyusun rencana tindak (action plan): rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada bank indonesia paling lambat (tiga) bulan setelah peraturan bank indonesia ini berlaku, dan cc. rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam huruf harus disetujui oleh bank indonesia. rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada harus diimplementasikan paling lambat (enam) bulan setelah peraturan bank indonesia ini berlaku. dalam hal tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam bank dan atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, pembatasan kepesertaan dalam operasi moneter, dan atau cc. pelarangan keikutsertaan dalam operasi moneter sampai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam terpenuhi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terkait kepesertaan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagi bank dan, yang tidak mengajukan izin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam bank dan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut tidak dapat mengikuti operasi moneterlanggal agustuspub o n) dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiahub o nyaituberdasarkan prinsip syariah dan pasar valuta asingsatu melakukancc. transaksi pembelian dan atau. penempatan berjangka (term deposit bank indonesia dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf danbank indonesia dalam valuta asing, nilai penempatan berjangka (term deposit). dalam hal buk tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada maka penempatan berjangka (term deposit)konvensional diatur dalamdari pesertadengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi nontunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang, bahwa penyelenggaraan uang elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran nontunai wilayah negara kesatuan republik indonesia harus tetap dilakukan dalam mata uang rupiah, memberikan manfaat bagi perekonomian indonesia, dan dilakukan dengan tetap mengedepankan penerapan prinsip kehati hatian, manajemen risiko, serta persaingan usaha yang sehat, cc. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan uang elektronik yang aman, efisien, lancar, dan andal, diperlukan pengaturan dan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan menyeluruh melalui penguatan aspek kelembagaan, standar keamanan, pemrosesan secara domestik, dan perlindungan konsumen uang elektronik termasuk kehati hatian dalam pengelolaan dana flouang elektroniapan perangkat hukum untuk penyelenggaraan uang elektronik. persyaratan aspek kelayakan bisnis dan kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit berupa: analisis kelayakan bisnis, kesiapan operasional, sistem, dan teknologi informasi yang akan digunakan, kinerja keuangan, dan kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia. persyaratan aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit berupa: bagi penerbit: kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, kebijakan dan prosedur penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, kebijakan dan prosedur penerapan perlindungan konsumen, dan kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi: dan bagi: kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, dan kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi. selain pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam bank atau lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara harus menyampaikan pernyataan dan jaminan (representation and warrants) secara tertulis kepada bank indonesia. pernyataan dan jaminan (representation and warrants) sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: bank atau lembaga selain bank telah didirikan secara patut dan sah berdasarkan hukum negara kesatuan republik indonesia, bank atau lembaga selain bank tidak dalam kondisi wanprestasi (default), tidak dalam pengenaan sanksi oleh otoritas terkait, dan atau tidak terlibat dalam perkara pidana atau perdata, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha bank atau lembaga selain bank, tidak terdapat permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap bank atau lembaga selain bank pengadilan niaga yang berwenang indonesia, dan bank atau lembaga selain bank menjamin untuk: memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, baik atas kegiatan yang dilakukan sendiri atau bersama sama dengan pihak terafiliasi, menjaga kesehatan kondisi keuangan yang diindikasikan dengan kondisi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas yang baik, menyelenggarakan kegiatan uang elektronik dengan model bisnis yang memberikan manfaat bagi perekonomian indonesia, tidak memindahkan lokasi kantor pusat indonesia negara lain serta memastikan kantor pusat tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penyelenggaraan kegiatan uang elektronik indonesia: dan memastikan terpeliharanya pemenuhan isi surat pernyataan dan jaminan sepanjang penyelenggaraan uang elektronik. surat pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada diajukan dan ditandatangani oleh direksi yang berwenang mewakili bank atau lembaga selain bank serta harus disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan profesional berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (legal due diligence). ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan aspek kelayakanempat persetujuan penyelenggara yang telah memperoleh izin dan akan melakukan: pengembangan produk dan atau aktivitas uang elektronik, dan atau kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank indonesia. persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas uang elektronikuang elektronik yang telah berjalan.dan atau penyelenggara jasa sistem pembayaran lain, kerja sama dengan penyelenggara penunjang, dan atau cc. kerja sama dengan pihak lainnya. kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf hanya dapat dilakukan dengan penyelenggara dan atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin. pemberian persetujuan kepada penyelenggara untuk pengembangan produk dan atau aktivitas uang elektronik sebagaimana dimaksud dalampemberian persetujuan kepada penyelenggara untuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek: legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama, kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama, kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama, keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur, dan hukumketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan dalam penyelenggaraan uang elektronik diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kelima tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin dan persetujuan paragraf tata cara pengajuan permohonan izin dan persetujuan bank atau lembaga selain bank yang mengajukan permohonan: izin sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam atau persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas uang elektronik dan pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud dalam dan selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf juga disertai dengan surat pernyataan dan jaminan (representations and warrants) sebagaimana dimaksud dalam paragraf tata cara pemrosesan permohonan izin dan persetujuan pemrosesan permohonan izipemrosesan permohonan persetujuaterhadap kinerja penyelenggara, dan pemeriksaan terhadap penyelenggara, dalam hal diperlukan. berdasarkan hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada atauizin sebagai penyelenggaraenyelenggara. permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh penyelenggara secara tertulis kepada bank indonesia paling lambat (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada bank indonesia: menyetujui, atau menolak, permohonan perpanjangan masa berlaku izin yang diajukan. dalam hal penyelenggara tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada maka izin yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada penyelenggara yang izinnya berakhir karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf atau wajib menyelesaikan kewajibannya kepada pengguna dan penyedia barang dan atau jasa. bank indonesia dapat memberikan kemudahan kepada penyelenggara atas pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam untuk penggunaan dan perluasan penggunaan uang elektronik dalam program yang terkait dengan kebijakan nasional. pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan bank indonesia dengan tetap memperhatikan faktor risiko penyelenggaraan uang elektronik. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin dan persetujuan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian keenam kebenaran dokumen, data, dan atau informasi bank atau lembaga selain bank wajib menjami dalam proses perizinan atau persetujuan. dalam hal setelah izin atau persetujuan diberikan namun bank atau lembaga selain bank belum menyelenggarakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh bank indonesia atau ditemukan bukti bahwa dokumen, data, dan atau informasi yang disampaikan tidak sah dan atau tidak benar maka bank indonesia berwenang untuk membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan. bagian ketujuh penilaian kemampuan dan kepatutan dalam pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan cc. anggota dewan komisaris, dari lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara. pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf yaituenyelenggaraenyelenggaraenyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam untuk pemegang saham pengendali ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan: integritas, reputasi keuangan, dan kelayakan keuangan. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam untuk anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan: integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui penilaian administratif. penilaian kemampuan dan kepatutan dapat pula dilakukan bank indonesia dalam hal terdapat: rencana perubahan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan atau anggota dewan komisaris penyelenggara, atau hasil pengawasan yang mengindikasikan adanya pelanggaran dan atau fraud yang berdampak signifikan bagi penyelenggaraan uang elektronik yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan atau anggota dewan komisaris penyelenggara. ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedelapan pemegang saham pengendali penyelenggara setiap pihak dilarang:yang masing masing memiliki izin penyelenggara jasa sistem pembayaran yang sama, dan ataudalam kelompok penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam yang berbeda. pihak sebagaimana dimaksud pada meliputi perorangan dan badan hukum bukan bank. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku bagi pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari (satu) penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan dengan prinsip yang berbeda. bagian kesembilan evaluasi izin bank indonesia berwenang melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada penyelenggara.ang elektroncc.evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas dasar: hasil pengawasan bank indonesia, aksi korporasi yang dilakukan oleh penyelenggara, dan atau cc. permohonan perpanjangan izin atau mencabut izin, atau memberikan perpanjangan masa berlaku izin apabila evaluasi dilakukan atas dasar permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada huruf bagian kesepuluh kebijakan perizinan, persetujuan, dan penyelenggaraan bank indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan, persetujuan, dan atau penyelenggaraan uang elektronikbab penyelenggaraan uang elektronik bagian kesatu umum dalam penyelenggaraan uang elektronik, penyelenggara wajib: menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten: menerapkan standar keamanan sistem informasi, cc. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik: dan melakukan interkoneksi dan interoperabilitas. selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada khusus untuk penyelenggara berupa penerbit wajib: menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen. bagian kedua penerapan manajemen risiko penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: pengawasan aktif manajemen, kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi, kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia, dan pengendalian intern. ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketiga standar keamanan sistem informasi penerapan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit berupa, cc. self assessment atas sistem informasi yang digunakan paling sedikit (satu) tahun sekali, dan pelaksanaan audit sistem informasi oleh security auditor independecakupan audit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit berupa: keamanan operasional, keamananjaringan, aplikasi, dan sistem, cc. keamanan dan integritas data atau informasi, keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data,ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar keamanan sistem informasi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. 9a selain menerapkan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf penyelenggara berupa penerbit. bagian keempat pemrosesan transaksi uang elektronik wilayah negara kesatuan republik indonesia setiap penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan wilayah negara kesatuan republik indonesiaenyelenggara jasa sistem pembayaran berizin yaitu. pelaksanaan kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud dalam dan penggunaan kanal pembayagerbang pembayaran nasional. bagian kelima interkoneksi dan interoperabilitas penyelenggara wajib melakukan interkoneksi dan interoperabilitas sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional. dalam pelaksanaan kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada bank indonesia berwenang: menetapkan standar sistem dan infrastruktur dalam penyelenggaraan uang elektronik, mengatur besaran biaya penyelenggaraan uang elektronik: dan cc. menetapkan mekanisme penerapan interkoneksi dan interoperabilitas lainnya. setiap pihak yang menyediakan kanal pembayaran untuk penggunaan uang elektronik harus: mengikuti standar yang ditetapkan bank indonesia, dan atau melalui interface gerbang pembayaran nasional. bagian keenam penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme penerbit wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. bagian ketujuh penerapan prinsip perlindungan konsumen penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumenperlindungan konsumen. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada penerbit wajib: membatasi permintaan dan penggunaan data dan atau informasi penggunapengisian ulang top up) secara luas untuk keperluan pengguna, dan cc. memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna. ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedelapan pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan selain tunduk pada peraturan bank indonesia ini, penyelenggara juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undang, transfer dana: cc. transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, persaingan usaha yang sehat, dan atau peraturan perundang undangan lainnya. bagian kesembilan penyelenggaraan uang elektroniksebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku bagi akun pencatatan nilai uang elektronik dari penyedia barang dan atau jasa. 2g. fitur uang elektronik yang dapat disediakan oleh penerbit berupa: pengisian ulang enerbit dapat menyediakan fitur berupadalam huruf hanya dapat disediakan oleh penerbit setelah memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai transfer dana. penerbit wajib melakukan pencatatan dana float pada pos kewajiban segera atau rupa rupa asia. penerbitenerbitenerbitenerbit yang merupakan lembaga selain bank, dan paling banyak (tujuh puluh persen) dari dana float pada: surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank indonesia, atau rekening bank indonesiadan penyedia barang dan atau jasa dalam (dua belas) bulan terakhir. dana float hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada penggunadan penyedia barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada penerbit, mencatat dana float secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh penerbit, dan menempatkan dana float pada rekening yang terpisah dari rekening operasional penerbit. penerbit berupa lembaga selain bank wajib meningkatkan modal disetor sesuai dengan peningkatan dana float dengan ketentuan sebagai berikut: apabila rata rata nilai dana float yang dikelola telah mencapai lebih dari rp3. (tiga milyar rupiah) sampai dengan rp5. (lima milyar rupiah) maka penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit rp6. (enam milyar rupiah), apabila rata rata nilai dana float yang dikelola telah mencapai lebih dari rp5. (lima milyar rupiah) sampai dengan, dan cc. apabila rata rata nilai dana float yang dikelola telah mencapai lebih dari ditambah (tiga persen) dari nilai dana float. rata rata nilai dana float sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan data rata rata dana float selama (dua belas) bulan pada tahun sebelumnya yaitu sejak bulan januari sampai dengan bulan desember. bagi penerbit yang pertama kali beroperasi setelah bulan januari maka rata rata nilai dana float sebagaimana dimaksud pada untuk pertama kalinya dihitung berdasarkan data rata rata dana float tahun sebelumnya yaitu sejak bulan pertama penerbit beroperasi sampai dengan bulan desember. penerbit adalah pihak yang menerbitkan uang elektronik. acquires adalah pihak yang: melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan atau jasa sehingga penyedia barang dan atau jasa mampu memproses transaksi uang elektronnyedia barang dan atau jasa. prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas: penerusan data transaksi uang elektronik melalui jaringan, pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban, penyelesaian pembayaran, dan penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan atau acquires dalam transaksi uang elektronik. penyelenggara switching adalah pihak yang menyelenggarakandengan menggunakan uang elektronik. penyelenggara kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing masing penerbit dan atau acquires setelah pelaksanaan transaksi uang elektronik. penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung penyelenggara uang elektronik yang selanjutnya disebut penyelenggarapeningkatan modal disetor karena penambahan dana float sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada atau wajib dipenuhi oleh penerbit paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan. uang elektronik yang diterbitkan indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah. transaksi yang menggunakan uang elektronik dan dilakukan wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib menggunakan rupiah. dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya yang meliputi: biaya pembeltop up): biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain (off us), dan biaya transaksi transfer dana antar pengguna pada uang elektronik dari penerbit yang berbeda. bank indonesia berwenang menetapkan kebijakan mengenai biaya yang dapat dikenakan oleh penerbit berdasarkan pertimbangan tertentu kepada seluruh penerbit dan atau acquires yang menjadi anggota prinsipal yang bersangkutan, memastikan keamanan dan keandalan sistem dan atau jaringan yang digunakan oleh seluruh penerbit dan atau acquires yang menjadi anggota prinsipal yang bersangkutan, dan cc. menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis dengan penerbit dan atau acquires yang menjadi anggota prinsipal yang bersangkutan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dilakukan juga oleh prinsipal terhadap pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit dan atau acquires. dalam melaksanakan kegiatannya, penerbit dan atau acquires wajib: mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan penyedia barang dan atau jasa, melakukan edukasi dan pembinaan terhadap penyedia barang dan atau jasa, dan cc. menghentikan kerja sama dengan penyedia barang dan atau jasa yang melakukan tindakan yang merugikan. penerbit dan atau acquires dapat melakukan tukar menukar informasi atau data dengan penerbit dan atau acquires lainnya tentanglebih lanjut mengenai penyelenggaraan uang elektronik diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. ken bagian kesepuluh penyelenggaraan lkd penerbitenyelenggara lkd melalui kerja sama dengan agen lkd. agen lkd sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: badan usaha berbadan hukum indonesia, dan atau individu. penyelenggaraan lkd melalui agen lkd individu hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara lkd berupa bank. penyelenggara lkd: merupakan: bankatau bank pembangunan daerah, dan cc. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan lkd diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kesebelas larangan setiap pihak dilarang menyelenggarakan kegiatan sebagai penyelenggara indonesia tanpa izin dari bank indonesia. penyelenggara berupa lembaga selain bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali penyelenggara selama (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan bank indonesia.,: dan atau menghapus, mengubah,penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran uang elektronik dengan menggunakan virtual currency. penyedia barang dan atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna atas pembayaran transaksi pembelanjaan. penerbit dan acquires wajib memastikan kepatuhan penyedia barang dan atau jasa atas larangan sebagaimana dimaksud pada bab penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada bank indonesiaenyelenggara maka badan hukum tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari bank indonesia apabila akan melakukan kegiatan sebagai penyelenggara. dalam hal akan dilakukan pengambilalihan terhadap penyelenggara berupa bank maka penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai rencana pengambilalihan kepada bank indonesia. dalam hal akan dilakukan pengambilalihan terhadap penyelenggara berupa lembaga selain bank maka penyelenggara wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada bank indonesia. informasimuat: latar belakang pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pengambilalihan, target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunan pengurus, pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan, dan rencana bisnis penyelenggaraan uang elektronik setelah pengambilalihan. bank indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan persetujuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi rencana pengambilalihan dan permohonan persetujuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab laporan dan pengawasan bagian kesatu laporan penyelenggara wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan uang elektronikpada huruf berupa: laporan harian, laporan bulanan, cc.nyelenggaraan uang elektronik, laporan terjadinya force majeure atas penyelenggaraan uang elektronikketentuan lebih lanjut mengenainyelenggara yang meliputi: pengawasan tidak langsung, dan pengawasan langsung. dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf penyelenggara wajib menyampaikan: laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan bank indonesia, dan dokumen, data, informasi, keterangan, dan atau penjelasan sesuai dengan permintaan bank indonesia. dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf bank indonesia melakukan pemeriksaan (on site visit) terhadap penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. bank indonesia dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan secara terintegrasi terhadap penyelenggara dan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara, dan atau pihak terafiliasi lainnya. pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap eksposur risiko dan pemenuhan aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian. penyelenggara dan pihak sebagaimana dimaksud dalam danhal lain yang diperlukauang elektronik closed loop sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara wajib bertanggung jawab mengenai keabsahan, kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian atas setiap laporan, dokumen, data, dan atau informasi dalam pemeriksaan. dalam hal hasil pengawasan bank indonesia menunjukkan bahwa penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan uang elektronik secara memadai, bank indonesia dapat: meminta penyelenggara untuk: melakukan atau tidak melakukan sesuatu: membatasi penyelenggaraan uang elektronik, dan atau menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan uang elektronik, dan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada penyelenggara. bab vii sanksi penyelenggar, denda: kegiatan uang elektronikpenunjang adalah penyelenggara penunjaguna adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. pengisian ulang berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan atau pengisian ulang top up) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan atau jasaenerbitpenyelenggara lkd adalah penerbit yang telah memperoleh persetujuan bank indonesia untuk menyelenggarakan lkd. agen lkd adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan lkd. cc. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan uang elektronik dan atau jasa sistem pembayaran lainnya, dan atau pencabutan izin sebagai penyelenggara dan atau penyelenggara jasa sistem pembayaran laidalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia mempertimbangkan. bab viii ketentuan lain lain ketentuan mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam juga berlaku bagi pemegang saham pengendali pada penyelenggara jasa sistem pembayaran selain penyelenggara. penyelenggaraan kegiattunduk pada peraturan bank indonesia ini, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. bagi penerbitsebagaimana dimaksud pada penempatan dana float sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilakukan pada rekening giropadapenerbit uang elektronik closed loop sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan ketentuan mengenai penyelenggaraan uang elektronik paling sedikit berupa penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen. kerja sama yang dilakukan oleh penyelenggara dengan pihak lain untuk penyediaan layanan umum dilarang dilakukan secara eksklusif. penyedia barang dan atau jasa indonesia hanya dapat bekerja sama dengan penyelenggara yang telah memperoleh izin dari bank indonesia. selainpenyelenggaraan uang elektronik dan atau membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada penyelenggara dalam hal, terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penyelenggara untuk menghentikan kegiatannya, dan atau cc. terdapat permohonan pembatalan dan atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh penyelenggara yang telah memperoleh izin dari bank indonesia. bab ketentuan peralihan pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai: penerbit uang elektronik open loop dengan pengelolaan dana float kurang dari rp1. (satu milyar rupiah), atau penerbit uang elektronik closed loop dengan pengelolaan dana float telah mencapai rp1. (satu milyar rupiah) atau lebih, sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, wajib mengajukan izin kepada bank indonesia paling lambat (enam) bulan sejak peraturan bank indonesia ini berlaku. pihak yang telah memperoleh lebih dari (satu) izin pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku dan berada pada kelompok penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam yang berbeda, harus melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam apabila pihak tersebut mengajukan permohonan izin baru sebagai penyelenggara kepada bank indonesia. bank atau lembaga selain bank yang sedang dalam proses perizinan sebagai penyelenggara pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini. penerbit berupa lembaga selain bank yang telah memperoleh izin sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, wajib memenuhi ketentuan modal disetorpenyelenggara yang telah memperoleh izin sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, wajib menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (representation and warrants)izin sebagai penyelenggara yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini,emenuhan kewajiban peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam oleh penerbit yang telah memperoleh izin sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, untuk pertama kali dihitung berdasarkan rata rata nilai dana float sejak peraturan bank indonesia ini mulai berlaku sampai dengan bulan desember peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat akhir bulan juni tahun ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam wajib dipenuhi oleh penerbitenerbit melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing. ketentuan mengenai pemegang saham pengendali telah menjadi pemegang saham pengendali pada: penyelenggara yang telah memperoleh izin dari bank indonesia, atau pihak yang sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin sebagai penyelenggara saham penyelenggarab prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan uang elektronik penyelenggaraan uang elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip: tidak menimbulkan risiko sistemik, operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat, cc. penguatan perlindungan konsumen, usaha yang bermanfaat bagi perekonomian indonesia, dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik dibedakan menjadi: closed loop, yaituenerbit uang elektronik tersebut, dan open loop, yaituenerbit uang elektronik tersebut. uang elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat dibedakan berdasarkan: media penyimpan nilai uang elektronik berupa: server based, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa server, dan chip based, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa chip: dan, danbab iii perizinan dan persetujuan penyelenggaraan uang elektronik bagian kesatu kewajiban dan pengelompokan izin setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari bank indonesia. kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi pihak yang bertindak sebagai penyelenggara berupa penerbit uang elektronik closed loop dengan jumlah dana float kurang dari rp1. (satu milyar rupiah). pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi penyelenggara harus memenuhi persyaratan: umum, dan aspek kelayakan. permohonan izin sebagai penyelenggara diajukan berdasarkan pengelompokan penyelenggara jasa sistem pembayaran. pengelompokan penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: kelompok penyelenggara front end, terdiri atas izin sebagai penerbit, acquires, penyelenggara payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana, dan kelompok penyelenggara back end, terdiri atas izin sebagaitiap pihak hanya dapat menjadi penyelenggara dalam (satu) kelompok penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada bagian kedua persyaratan umum pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara,mayoritas anggota direksi lembaga selain bank sebagaimana dimaksud dalam huruf harus berdomisili wilayah negara kesatuan republik indonesia. paragraf penerbit lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penerbit harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum dan komposisi kepemilikan saham. modal disetor sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit sebesar rp3. (tiga milyar rupiah). lembaga selain bank yang telah memperoleh izin sebagai penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud pada dan menyesuaikan pemenuhan modal disetor berdasarkan posisi dana float sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam yaitu paling sedikitdalam hal terdapat kepemilikan asing pada lembaga selain bank maka perhitungan porsi kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun kepemilikan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian bank indonesia. dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia berwenang menetapkan besarnya persentase kepemilikan saham asing pada lembaga selain bank berdasarkan pertimbangan tertentu. perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi lembaga selain bank yang merupakan perseroan terbuka, hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan sebesar (lima persen) atau lebih. lembaga selain bank yang telah memperoleh izin sebagai penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada paragrafpihak yang mengajukan permohonanenuhi persyaratan persentase kepemilikan saham sebagaimana diaturajuan izin sebagaiperhatikan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umumtiga persyaratan aspek kelayakan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi aspek: kelembagaan dan hukum, kelayakan bisnis dan kesiapan operasional, dan cc. tata kelola, risiko, dan pengendalian. persyaratan aspek kelembagaan dan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit berupa: legalitas dan profil perusahaan, dandonesia overnight index average dan jakarta interbank offered rate, bahwa salah satu upaya pembentu yaitu dengan mengacu pada data transak. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan:a1. suku bunga penawaran antarkan sampai dengan tanggal januari bab vii ketentuan penutup semua data yang ditetapkan bank indonesia berdasarkanyang sudah ada sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai ind nia, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bank indonesia ini. semua istilah suku bunga penawaran antarkanonesia overnight index average dan jakarta interbank offered rate sejak tanggal januari semua istilah kibor jangka waktu overnight nia sejak tanggal januari peraturan bank indonesia nomor pbi tentang suku bunga penawaran antakecuali ketentuan terkait penetapan bank kontributor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku. ketentuan penetapan ind nia sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku sejak tanggal agustus ketentuan penetapan jangka waktu kiboroffer rate adalahid rate adalah suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunanjangka waktukibor. bab indonesia overnight index average ind nia ditetapkan oleh bank indonesia berdasarkan suku bunga pinjam meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antar bank untuk jangka waktu overnight indonesia. bank indonesia menetapkan metode penetapan ind nia. metode penetapan ind niaind nia diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia melakukan publikasi ind nia. apabila dalam ketentuan bank indonesia terdapat rujukan penggunaan ind nia untuk tanggal tertentu namun pada tanggal tersebut bank indonesia tidak memublikasikan ind nia maka rujukan penggunaan ind nia menggunakan tanggal publikasi sebelumnya. ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi ind nia diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii jakarta interbank offered rate bagian kesatu penetapan jakarta interbank offered rate kibor ditetapkan oleh bank indonesia berdasarkan mutasi offer rate yang disampaikan oleh bank kontributor. kibor ditetapkan untuk jangka waktu (satu) minggu, (satu) bulan, (tiga) bulan, (enam) bulan, dan (dua belas) bulan. bank indonesia menetapkan metode penetapan kibor. metode penetapan kiborkibor diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia melakukan publikasi kibor. ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi kibor diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua penetapan bank kontributor bank kontributor sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bank kontributor kibor diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketiga mutasi dan kewajiban bank kontributorberupa: offer rate, dan bid rate. suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan spread antara offer rate dan bid rate. penyampaian mutasi suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan tata caraperaturan anggota dewan gubernur. dalam menetapkan suku bunga indikasi, bank kontributor wajib menerapkan hal sebagai berikut: menetapkan suku bunga indikasi dengan mengacu pada jenjang data input, memiliki fungsi validasi dalam penetapan suku bunga indikasi, dan cc. memiliki unit kerja dan atau jabatan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penetapan dan penyampaian suku bunga indikasi. jenjang data input sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan dengan urutan sebagai berikut: data suku bunga transaksi pinjam meminjamkan tanpa agunan yang dilakukan oleh bank kontributor pada hari penyampaian suku bunga indikasi: data mutasi suku bunga transaksi pinjam meminjamkan tanpa agunan yang dapat dieksekusi pada hari penyampaian suku bunga indikasi: data suku bunga transaksi pinjam meminjamkan pasar uang lain yang dilakukan oleh bank kontributor dan atau data mutasi suku bunga transaksi pinjam meminjamkan pasar uang lan yang dapat dieksekusi pada hari penyampaian suku bunga indikasi, dan penilaian profesional. penggunaan jenjang data input sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: dalam haldan dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada hurufbank kontributor dapat melakukan penyesuaian terhadap data input sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: eksposur risiko kredit dari data input yang digunakan, dan atau volatilitas suku bunga intrahari yang terjadi pasar uang. nilai yang diperoleh dari penerapan jenjang data input menjadi nilai dalam penetapan mutasi suku bunga indikasi oleh bank kontributor, dengan ketentuan: menjadi batas atas bid rate, dan menjadi batas bawah offer rate. ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang data input diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank kontributor wajib menatausahakan data, informasi, dan hal yang berkaitan dengan proses penetapan mutasi suku bunga indikasi. ketentuan lebih lanjut mengenaidiatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. penerapan penetapan suku bunga indikasi oleh bank kontributor sebagaimana dimaksud dalam dansebagaimana dimaksud dalam wajib dituangkan oleh bank kontributor dalam pedoman internal. bank kontributor harus menyampaikan pedoman internal sebagaimana dimaksud pada kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman internal diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank kontributor wajib menyampaikan surat pernyataan bahwa bank kontributor akan menaati kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian keempat pemenuhan permintaan transaksi bank kontributor wajib memenuhi permintaan transaksi dari bank kontributor lainnya untuk meminjam rupiah dan atau meminjamkan rupiah pada tingkat suku bunga sesuai dengan mutasi suku bunga indikasi yang disampaikan. pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sepanjang memenuhi batasan: waktu permintaan transaksi, jangka waktu pinjam meminjamkan, nominal permintaan transaksi, total nominal permintaan transaksi, dan ketersediaan dana dan limit kredit. ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan permintaan transabank kontributor atas pemenuhan ketentuan dalampemeriksaan terhadap bank kontributor sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pengawasan moneter. dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf bank kontributorkontributotentuan peralihan bank yang telah menjadi bank kontributor sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, tetap tunduk pada peraturan bank indonesia nomor pbi tentang |
lembaran negara republik indonesia financing value. uang muksalah satu tujuan pengaturan dan pengawasan makroprudensial yaitu untuk mendorong berjalannya fungsi intermedia perbankan yang seimbang dan berkualitas: bahwaperekonomian nasional diperlukanilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan perlindungantinggi (delapanpaling tinggi (delapan puluh limamengenai rasio ltnedantujuhdan ruko atau bukan paling tinggi (delapan puluhenamenamdan ruko atau bukan paling tinggi (tujuh puluhpaling tinggi (delapan puluhpaling tinggi (tujuh puluhmenentukan urutan fasilitas atau pp,atau diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketiga kewajiban administratif dalam menetapkan rasio ltv untuk kp, rasio ftv untuk pp, dan penetapan urutan fasilitas dan sebagaimana dimaksud dalam dan bank wajib: memperlakukan debitur dan suami atau istri debitur menjadi (satu) debitur, atau nasabah dan suami atau istri nasabah menjadi (satu) nasabah, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta, meminta surat pernyataan dari calon debitur atau nasabah yang memuat keterangan mengenai: dan atau yang masih dimilikisedang dalam proses pengajuan permohonanmerupakanyang diambil alih (take over) danketerangan terkait lainnya, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain, dan cc.peraturan anggota dewan gubernursebagai berikut: pemberian kredit tambahan (top up) oleh buk yang merupakan tambahan dari sebelumnya menggunakan rasio liv sebelumnya sepanjang kredit tambahan (top up) tersebut menggunakan agunan yang sama dan sebelumnya memiliki kualitas lancar, pemberian pembiayaan baru oleh bus atau uus yang merupakan tambahan dari sebelumnya menggunakan rasio ftv sebelumnya sepanjang kedua pembiayaan tersebut menggunakan agunan yang sama dan sebelumnya memiliki kualitas lancar, dalam hal kredit tambahan (top up)untuk sebagaimana kredit baru, dalam hal pembiayaan barupembiayaan baru tersebut menggunakan rasio ftv untukselanjutnya, bank memperhitungkan awal dan kredit tambahan (top up) tersebut sebagai (dua) fasilitas, rasio ltv untuk bagi kredit tambahan (top up) dan rasio ftv untuk bagi pembiayaan baru sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf mengacu pada rasio ltv untuk atau rasio ftv untukmemperhitungkan jumlah baki debut atauperaturan anggota dewan gubernur, atau dalam hal bank mengambil alih (take over) atau dari bank lain sebagaimana dimaksud dalam huruf disertai dengan kredittersebutperaturan anggota dewan gubernur. bagian kelima atau untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto sebagaimana dimaksud dalam huruf dan rasio bermasalah atau rasio bermasalah secara bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf memutus, diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam hal bank memberikan atau untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh sebagaimana dimaksud dalam maka bank wajib melakukan pencairan atau secara bertahap. pencairan atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: paling tinggi (tiga puluh persen) dari plafon setelah tanda tangan perjanjian atau pp, tanpa diperlukan penilaian perkembangan pembangunan, paling tinggi (limafondasi, berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan, cc. paling tinggi (sembilantutup atap, berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan, dan sebesar (seratus persen) dari plafon setelah penandatanganan berita acara serah terima yang dilengkapi dengan akta jual beli dan akta pembebanan hak tanggungan atau surat kuasa membebankan hak tanggungan. pencairan bertahap dan penilaian perkembangan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib didasarkan atas laporan perkembangan pembangunan yang berasal dari: pengembang dengan verifikasi dari penilai intern bank, atau penilai independen. dalam hal terdapat perubahan persentase pencairan bertahap sebagaimana dimaksud pada dan persyaratan penilaian perkembangan pembancairan bertahap untukbagian keenam prinsip kehati hatian dalam pemberian atau dalam implementasi pengaturan rasio ltv untuk dan rasio ftv untuk sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan bank wajib mematuhi prinsip kehati hatian dalam pemberian atau dengan ketentuan sebagai berikut: memastikan bahwa tidak terjadi pengalihan atau untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh kepada debitur atau nasabah lain baik pada bank yang sama maupun pada bank lain, untuk jangka waktu paling singkat (satu) tahun, memperhatikan kemampuan debitur atau nasabah untuk menyelesaikan kewajiban atau pp: cc. memperhatikan kelayakan usaha pengembang terkait penyelesaian properti yang belum tersedia secara utuh, dan memastikan bahwa transaksi dalam pemberian atau harus dilakukan melalui rekening debitur atau nasabah kepada rekening pengembang atau penjual yang berada bank. bank dapat mengalihkan atau untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh sebelum jangka waktu (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf untuk atau bermasalah. bagian ketujuh pedoman internal dalam pemberian atau dan sistem informasi bank harus memiliki pedoman internal dalam pemberian atau yang paling sedikit memuat: spesifikasi teknis penyelesaian fondasi dan tutup atap untuk properti, persentase pencairan atau secara bertahap, cc. penilaian dan laporan perkembangan pembangunbagian kedelapan program perumahan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah atau untuk pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dikecualikan dari peraturan bank indonesia ini. atau untuk pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: atau diberikan berdasarkan peraturan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang mengatur mengenai program perumahan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah tersebut, atau diberikan dengan kelengkapan dokumen yang menyatakan bahwa atau tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, dan atau diberikan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pengaturan uang muka kkb atau pkb:lima30y6 (tiga puluh persen).dua puluh persen): danlebih lanjut mengenai pengaturan uang muka untuk kkb dan pkb diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. babbagi kp, pp, kkb, atauperaturan anggota dewan gubernur. babbank indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan loan value untuk kp, financing value untuk pp, dan uang muka untuk kkb atau pkb paling sedikit (satu) kali dalam setahun. hasilsebagaimana dimaksud pada diinformasikan oleh bank indonesia kepada bank. 2g. ketentuan lebih lanjut mengenaikebijakan loan value untuk atau financing value untuk dan uang muka untuk kkb atau pkbvii sanksi bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dikenakan sanksiyang dilakukan oleh bank selain sanksi teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal bank indonesia meminta bank menyampaikan rencana pelaksanaan perbaikan (action plan) sebagaimana dimaksud pada bank wajib menyampaikan dan melaksanakan rencana pelaksanaan perbaikan (action plan) tersebut. bank yang tidak menyampairencana pelaksanaan perbaikan (action plan) sebagaimana dimaksud pada sanksi sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan setiap bulan untuk periode paling lama (dua belas) bulan. selain mengenakan sanksi teguran tertulis dan atau sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dan ataubab viii ketentuan peralihan pelanggaran atas ketentuan mengenai rasio ltv untuk kp, rasio ftv untuk pp, dan uang muka untuk kkb atau pkb, yang terjadi sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan mengenai rasio ltv untuk kp, rasio ftv untuk pp, dan uang muka untuk kkb atau pkb yang berlaku pada saat terjadinya pelanggaran. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku, surat edaran bank indonesia nomor dump tanggal september perihaluk agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan penilai intern buk atau penilai independen terhadap properti yang menjadi agunan. bus atau uusus atau uus untukdan nila agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan penilai intern bus atau uusperaturan anggota dewan gubernurpenilai independen sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan kantor jasa penilai publik yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang, bukan merupakan pihak terkait dengan bank, bukan, dan tercatat sebagai anggota asosiasi profesi penilai publik. bagian kedua rasio ltv untuk dan rasio ftv untuk bank yang memberikan: atau untuk fasilitas pertama, dan atau untuk fasilitas kedua dan seterusnya bagi rumah tapak dengan luas bangunan sampai dengan 21m? (dua puluh satu meter persegi)dan ruko atau bukanmah tapak dengan luas bangunan dari 22m2usun dengan luas bangunan atas 70m? (tujuh puluh meter persegi) paling |
ertifikat deposito syariahperlu didukung salah satunya oleh pasar uang yang likuid dan efisien, cc. bahwa untuk mencapai pasar uang yang likuid dan efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang, bahwa tersedianya instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah juga memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi pelaku pasar uang dan mendorong pembiayaan ekonomi nasionalsertifikat deposito syariahertifikat deposito syariah pasar uaa1. memiliki izin kegiatan usaha perantara pelaksanaan transaksiperusahaan efek dan perusahaan pialang sebagagian kedua pendaftaran lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah bank yang melaksanakan kegiatan kustodian dan perusahaan efek, yang melakukan kegiatan ketatausahaan dan penyelesaibank yang melaksanakan kegiatan kustodian dan perusahaan efek telah: memiliki izin kegiatan usaha sebagai kustodianbank yang melaksanakan kegiatan kustodian dan perusahaan efek sebagagian ketiga pendaftaransyariah perusahaan efek dan perusahaan pialang yang telah memperoleh izin dari bank indonesia sebagai lembaga pendukungtransaksi sertifikat deposito syariah setelah mendapat persetujuan pendaftaran sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah dari bank indonesia. perusahaan efek dan perusahaan pialang sebagaimana dimaksud pada wajib mengajukan pendaftaran kepada bank indonesia sebagai lembaga pendukungtransaksi sertifikat deposito untuk menjadnk yang melaksanakan kegiatan kustodian dan perusahaan efek yang telah memperoleh iziebagaimana dimaksud pada wajib mengajukan pendaftaran kepada bank indonesiab viii transaksi sertifikat deposito syariah pasar sekunder pelaku transaksi dilarang melakukan transaksi sertifikat deposito syariah pasar sekunder sebelum dana sertifikat deposito syariah digunakan dalam kegiatan usaha bank penerbit. pelaku transaksi berupa bank dan perusahaan efek sertalakukan transaksi sertifikat deposito syariah pasar sekunder dengan menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto. sertifikat deposito syariah dapat ditransaksikan pasar sekunder dengan cara: jual beli putus (outright) dengan menggunakan akad jual beli (ba), atau repo syariah dengan menggunakan akad al bai' ma'a al wa'd al syria'. transaksi sertifikat deposito syariah sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secara: langsung, atau melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah. transaksi sertifikat deposito syariah yang dilakukan melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan akad makalah bil umrah. transaksi sertifikat deposito syariah sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk transaksi antarnasabah yang dilakukan tanpa melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah. pelaku transaksi sertifikat deposito syariahertifikat deposito syariah. lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah dan lembaga ketatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah harus secara aktif menyampaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada kepada nasabah sertifikat deposito syariah. penyelesaian atas transaksi sertifikat deposito syariah pasar sekunder dilakukan paling lama (tiga) hari kerja setelah tanggal transaksi. pelaksanaan transaksi sertifikat deposito syariahberupa bank dan perusahaan efek dilarang menjual sertifikat deposito syariah kepada bukan penduduk pasar sekundermberikan jasa perantara penjualan sertifikat deposito syariah yang berdenominasi rupiah dan atau valuta asing dari nasabah penduduk kepada bukan penduduk pasar sekunder. harga dalam transaksi sertifikat deposito syariah merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memperhitungkan: nominal sertifikat deposito syariah, realisasi tingkat imbalan sertifikat deposito syariah, dan proyeksi hak bagi hasil pemegang sertifikat deposito syariah sebelumnya. perhitungan harga transaksi sertifikat deposito syariah menggunakan konvensi perhitungan hari (day count convention) yaitu actual ketentuan lebih lanjut mengenai harga dalam transaksi sertifikat deposito syariah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab ketatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah ketatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariahdan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah dilakukandan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah dilakukan lpp yang ditunjuk olehbab penerapan prinsip syariah, prinsip kehati hatian, dan manajemen risiko banksyariahkehati hatian sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pasar uang. prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada untuk bank sebagai penerbitrinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada untuk pelaku transaksi berupa bank dan perusahaan efek danpaling sedikit mencakup: etika bertransaksi dan kode etik pasarrinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada untukmanajemen risiko secara efektif. kewajiban penerapan prinsip kehati kemkorporasi, nasabah orang perseorangan, dan nasabah bukan penduduk. bab pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi sertifikat deposito syariah pasar uang sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenaidilakukan kepada: bank sebagai penerbit, pelaku transaksi berupa bank dan perusahaan efek,. pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi sertifikat depositharus menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaandalamxii pelaporan bank sebagai penerbit wajib menyampaikan informasi realisasi penerbitan sertifikat deposito syariah kepada bank indonesia setiap kali penerbitan. dalam hal bank indonesia menunjuk lpp, informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bank sebagai penerbit kepada bank indonesia paling lambat (lima) hari kerja setelah sertifikat deposito syariah diterbitkan dan dicatat secara efektif pada lpp. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi realisasi penerbitan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. pelaku transaksi sertifikat deposito syariah berupa bank sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam huruf yang melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi sertifikat deposito syariah yang dilakukan kepada bank indonesia. pelaku transaksi sertifikat deposito syariah berupa nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus melaporkan informasi mengenai transaksi sertifikat deposito syariah yang dilakukan kepada bank indonesia melalui: bank, apabila transaksi sertifikat deposito syariah dilakukan melalui bank, lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah, apabila transaksi sertifikat deposito syariah dilakukan melalui, apabila transaksi sertifikat deposito syariah dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan. pihak yang terlibat dalam transaksi sertifikat deposito syariah untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud pada berupa: bank, bank umum syariahkelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. instrumen pasar uang adalah instrumen yang ditransaksikan pasar uangertifikat deposito berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut sertifikat deposito syariah adalah instrumen pasar uang berupa simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. transaksi sertifikat deposito syariah adalah pemindahtanganan secara jual beli sertifikat deposito syariah yang dilakukan melalui pasar uang dengan kesepakatan harga, mekanisme penyelesaian, dan ketatausahaan tertentu. pelaku pasar uang yang selanjutnya disebut pelaku pasaratau perusahaan efek, wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi sertifikat deposito syariah tersebut kepada bank indonesia. pihak sebagaimana dimaksud pada dan menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan bank indonesia. tata cara penyampaian laporan oleh bank sebagaimana dimaksud pada dan huruf mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. tata cara penyampaian laporpadapada huruf mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonblok dan kustodian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi sertifikat deposito syariah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. lpp yang ditunjuk bank indonesia menyampaikan laporan atas ketatausahaan sertifikat deposito syariah secara periodikxiii pencabutan izin dan status terdaftar bank indonesia dapat mencabut izin penerbit dan status terdaftar lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah dan lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah yang telah diberikan dalam hal: berdasarkan penilaian dan evaluasi bank indonesia terdapat permasalahan yang mengganggu kemampuan penerbit dalam melaksanakan kegiataterdapat pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam peraturan bank indonesia ini. bab xiv sanksi bank yang melanggar ketentuan mengenai: keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam dan atau pendaftaran sebagai lembagacc. transaksi sertifikat deposito syariah pasar sekunderkematian sebagaimana dimaksud dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam penyediaan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam dan atau dan atau penyampaian informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. bank yang melanggar ketentuan mengenai: pemenuhan kriteria sertifikat deposito syariah sebagaimana dimaksud dalam dan atau izin sebagai penerbiti nominal penerbitan, paling sedikit rp1. (satu juta 9a rupiah) dan paling banyak rp10. (sepuluh juta rupiah) per penerbitan. ban nominal transaksinggar ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau hurufperusahaan efekpendaftaran sebagaiefean atau memberikan jasa perantara penjualan sertifikat deposito syariah sebagaimana dimaksud dikenakan sanksiperusahaan pialangpasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam cc.pialang yang melanggar ketentuan mengenai jasa perantara penjualan sertifikat deposito syariah sebagaimana dimaksud dalam dikenakan dendapenerbitan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan pasar uang, transaksi sertifikat deposito syariah untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah,efetransaksi sertifikat deposito syariah untuk kepentingan sendiri dan atau nasabahpialangkegiatan sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah selama (satu) bulan. banizin dan atau status terdaftar yang telah diberikan. perusahaan eferusahaan pialangngenaan sanksi kewajiban membayar bagi bank sebagai penerbit sebagaimana dimaksud dalam dan bank sebagai pelaku transaksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bank indonesia dengan cara mendebat rekening giro bank yang bersangkutan bank indonesia. pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara melakukan penypengenaan sanksi kewajiban membayar bagi perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara melakukan sbank indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi terhadap: bank sebagai penerbit: bank sebagai pelaku transaksi dan atau lembaga pendukung ketatausahaan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah, perusahaan efek sebagai pelaku transaksi, dan atau perusahaan pialang sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah, kepada otoritas yang berwenang. bab ketentuan peralihan sertifikat deposito syariah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini tetap dapat ditransaksikan pasar uang sampai dengan jatuh waktu. bab xvi ketentuan penutup kewajiban pelaporan yang disampaikdalamdalam huruf mulai berlaku (enam) bulan setelah peraturan bank indonesia inierbit sertifikat deposito syariah yang selanjutnya disebut penerbit adalah pihak yang menerbitkan sertifikat deposito syariah. pelaku transaksi sertifikat deposito syariah yang selanjutnya disebut pelaku transaksi adalah pihak yang melakukan transaksi sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan pasar uang. lembaga pendukung pasar uang adalah lembaga pendukungadalah lembaga pendukung pasar uang yang memberikan jasa perantara pelaksanayariahertifikat deposito syariahkustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai pasar modal. lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang selanjutnya disebusyariah dalam bentuk tanpa warkat. bukan penduduk adalah orang, badan hukum,purchase agreement berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut repo syariah adalah penjualan sertifikat deposito syariah oleh pemilik sertifikat deposito syariah kepada investor sertifikat deposito syariahudharabah adalah kerja sama antara pihak pertama yaitu malik, shahibul mal, atau nasabah, sebagai pemilik dana dan pihak kedua yaitu amil, mujarab, atau bank,bab ruang lingkup sertifikat deposito syariah yang diatur dalam peraturan bank indonesia ini yaitu sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan pasar uang. bab iii kriteria sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan pasar uang sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan pasar uang wajibterbitkan dalam mata uang rupiah atau valuta asing, diterbitkan dengan tidak menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto, diterbitkan dengan besaran nominal paling sedikit rp1. (satu miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, memiliki jangka wak, dialihkan secara elektronik, didaftarkan dan ditatausahakan bank indonesia atau lpp yang ditunjuk oleh bank indonesia, diterbitkan dengan akad mudharabah, dan imbalan diberikan dalam bentuk bagi hasil. bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan kegiatan usaha yang didanai oleh sertifikat deposito syariah. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sertifikat deposito syariah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab pelaku pasar dan lembaga pendukung pasar uang pelaku pasar dalam transaksi sertifikat deposito syariah meliputi: penerbit: dan pelaku transaksi. penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu bank. pelaku transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bank, perusahaan efek, dan nasabah. nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bank, perusahaan efek, korporasi, orang perseorangan, dan bukan penduduk. lembaga pendukung pasar uang dalam pelaksanaan transaksi sertifikat deposito syariah meliputi: lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah, dantransaksi sertifikat deposito syariah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perusahaan efek, dan perusahaan pialang.pada huruf meliputi: bank yang melaksanakan kegiatan kustodian, dan perusahaan efek. pelaku transaksi berupa bank sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melakukan transaksi sertifikat deposito syariahtransaksi sertifikat deposito syariah secara langsung tanpa melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah. pelaku transaksi berupa nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan transaksi sertifikat deposito syariah untuk kepentingan sendiri. nasabah sebagaimana dimaksud pada harus melakukan transaksi sertifikat deposito syariah melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah yang terdaftar bank indonesia. bab keterbukaan informasi bank sebagai penerbit sebagaimana dimaksud dalam wajib mencantumkan informasi dalam dokumen informasi penawaran kepada investor paling sedikit berupa: pernyataan dapat ditransaksikan pasar uang , akad: persentase nisbah bagi hasil nasabah, persentase tingkat indikasi imbalan, tata cara perhitungan bagi hasil, tanggal pembayaran bagi hasil, informasi pajak atas bagi hasil, dan kegiatan usaha yang didanai, dalam hal menggunakan akad mudharabah mugayyadah. selain informasi sebagaimana dimaksud pada bank sebagai penerbit juga wajib mencantumkan pemberitahuan kepada calon investor yang melakukan pembelian sertifikat deposito syariah pasar perdana maupun pembelian dan atau penjualan sertifikat deposito syariah pasar sekunder untuk menyetujui pemberian data dan atau informasi kepada bank indonesia mengenai kepemilikan, transaksi, dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah yang dilakukan. bank sebagai penerbit wajib menginformasikan tingkat realisasi imbalan sertifikat deposito syariahrizinan penerbit bank yang menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan pasar uang wajib memperoleh izin dari bank indonesia. izin dari bank indonesia sebagaimana dimaksud pada diperlukan untuk bank yang pertama kali menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan pasar uang. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal bank telah: memperoleh persetujuan untuk menerbitkan sertifikat deposito syariah dalam bentuk tanpa warkat (scripless) dari otoritas yang berwenang, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank indonesia. sertifikat deposito syariah yang diterbitkan oleh bank sebagaimana dimaksud pada yang belum memperoleh izin sebagai penerbit tidak dapat ditransaksikan pasar uang. dalam hal bank indonesia menunjuk lpp, bank sebagai penerbit yang telah mendapatkan izin dari bank indonesia sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan fotokopi surat izin penerbitan tersebut kepada lpp sebagai bagian dari dokumen pendukung pendaftaran instrumen sertifikat deposito syariah dalam ketatausahaan lpp. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan penerbitan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab vii pendaftaran lembaga pendukung pasar uang bagian kesatu pendaftaran lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah perusahaan efek dan perusahaan pialang yang bertindak sebagai perantara pelaksanaperusahaan efek dan perusahaan pialang telah: |
lembaran negara republik indonesia negeri. kewajibtang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing merupakan salah satu sumber pembiayaan perekonomian nasional yang perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati hatian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian makro dan sistem keuangan, bahwa pengaturan kegiatan utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing, baik yang berjangka panjang maupun pendek, harus sejalan dengan perkembangan perekonomian dan perbankan nasional serta pasar keuangan$masuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri serta kantor bank umum ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan persetujuan masuk pasar bagi bank yang melakukan aksi korporasirealisasi masuk pasar paling lambat: (tujuh) hari kerja setelah tanggal masuk pasar, untuk uln bank dalam bentuk perjanjian pinjaman, uln bank dalam bentuk surat utang yang diterbitkan melalui private placement, surat utang valas domestik yang diterbitkan melalui private placement, dan tpr, dan (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk uln bank dalam bentuk surat utang dan surat utang valas domestik, yang diterbitkan melalui bursa. bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud pada apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu tersebut. bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud pada apabila laporan tidak disampaikan sampai dengan (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada laporan sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada bank indonesia dengan tembusan kepada ojk. dalam hal terdapat perbedaan syarat dan ketentuan kewajiban jangka panjang pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar, bank wajib menjelaskan penyebab perbedaan tersebut dalam laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud pada secara memadai. dalam hal diperlukan, bank indonesia dapat meminta bank untuk menyampaikan informasi penyaluran dana uln bank jangka panjang dan surat utang valas domestik jangka panjang. ketentuan lebih lanjut mengenai laporan realisasi masuk pasar diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia dapat menetapkan pagu atas jumlah kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam untuk individu bank dengan mempertimbangkan debt sustainability analysis, keseimbangan neraca pembayaran, kestabilan kondisi moneter, kecukupan cadangan devisa, dan hal lainnya yang dianggap penting oleh bank indonesia. bab pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan kepatuhan bank atas pemenuhan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat berkoordinasi dengan ojkegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat meminta data, informasi, dan atau keterangan yang diperlukan dari bank. bank wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada bankadministratif bank yang melanggar ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis, kewajiban membayar, larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar, dan atau pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter. bank yang tidak menyampaikan laporan pengalihan hak tagihmberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan syarat dan ketentuan kewajiban jangka panjang pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam atau telah memberikan penjelasan, namun dinyatakan tidak memadai oleh bank indonesia, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. bank yang tidak menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan atau keterangan yang diminta olehwajiban pembatasan posisi saldo harian kewajiban jangka pendeklebihmelanggar kewajiban memelihara posisi harian dana usahakurangterlambat. bank yang tidak10. (sepuluh juta rupiah). sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada tidak menghilangkan kewajiban bank untuk tetap menyampaikan laporan realisasi masuk pasarsanksidan sanksi larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar selama jangka waktu (satu) tahun: danlang repo sbn minggu dan lending facility financing facilitynding facility financing facility, dan larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar selama (satu) tahun. masa pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dihentikan apabila bank menunjukkan bukti pembatalan transaksi kewajiban jangka panjang yang dinyatakan cukup oleh bank indonesia. bank indonesia dapat mempertimbangkan untuk memberikan keringanan atau pembebasan sanksi administratif berupa larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dalam hal bank sedang dalam proses penyehatan berdasarkan informasi dan atau rekomendasi dari otoritas terkait. bank indonesia memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan kepada bank secara tertulis dengan tembusan kepada oj ketentuan lain lain ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini tidak berlaku untuk kewajiban bank dalam perdagangan internasional sepanjang kewajiban tersebut didukung oleh bukti transaksi yang mendasarinya (underlying transaction) secara memadai. kewajiban bank dalam perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk fasilitas pembiayaan preshipmentanan bank umum syariah berbadan hukum indonesia yang beroperasi luar negeri. utang luar negeri bank yang selanjutnya disebut uln bank adalah utang banwajiban jangka pendeksampai dengan (satu) tahun. kewajiban jangka panjanglebih dari (satu) tahun. surat utang valuta asing domestik yang selanjutnya disebut surat utang valas domestik adalah surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan bank bursa dalam negeri maupun dijual secara private placement kepada pendudukhari kerja adalah hari kerja bank indonesia. operasi moneter adalah operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam peraturbab ruang lingkup bank dapat memiliki uln bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing. kewajiban bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada berupa: surat utang valas domestik, dan tpr. uln bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada berdasarkan jangka waktu terdiri atas: kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. bank yang memiliki uln bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada harus menerapkan prinsip kehati hatian. uln bank sebagaimana dimaksud dalam meliputi: uln bank berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement): uln bank berdasarkan surat utang (debt securities): cc. uln bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan call money, dan uln bank dalam bentuk lainnya. tpr yang termasuk kewajiban bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu tpr yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: dilakukan oleh banksebagai kantor saat transaksi mulai berlaku (funded):, dan cc. tanpa pengalihan hak tagih dari bank sebagai kantor kepada pihak lain bukan penduduk sebagai participant. tpr sebagaimana dimaksud pada yang kemudian dialihkan hak baginya kepada pihak lain bukan penduduk sebagai participant diperlakukan sebagai utang luar negeri milik debitur bank kepada participant. bank wajib melaporkan pengalihan hak tagih sebagaimana dimaksud pada kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pengalihan hak tagih sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii prinsip kehati hatian terhadap kewajiban jangka pendek bank wajib menerapkan prinsip kehati hatian terhadap kewajiban jangka pendek dengan membatasi posisi saldo harian kewajiban jangka pendek paling tinggi (tiga puluh persen) dari modal bank. kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: uln bank jangka pendek, surat utang valas domestik jangka pendek, dan tpr jangka pendek. kewajiban bank untuk membatasi posisi saldo harian kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada juga berlaku bagi kewajiban jangka panjang yang jangka waktunya diperpendek sehingga jangka waktu asal (original maturity) kewajiban tersebut menjadi sampai dengan (satu) tahun. bank indonesia dapat memberikan pengecualian terhadapalam hal bank sangat memerlukan kewajiban jangka pendek untuk mengatasi permasalahan bank yang mendesak dan atau untuk memenuhi ketentuan otoritas berdasarkan informasi dan atau rekomendasi otoritas terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian pengecualian sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur.ikecualikan terhadap: uln bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank, uln bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit sektor riil, dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri sampai dengan (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha), kewajiban bank kepada bukan penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilaiyang menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi atasnonpemegang saham pengendali yang digunakan untuk penyaluran kredit proyek infrastruktur,untuk pembiayaan proyek infrastruktur, dan atau giro atau deposito milik bukan penduduk yang diperuntukkan sebagai penyimpanan sementara dana setoran modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ojk. pengecualian sebagaimana dimaksud pada harus didukung dengan bukti yang memadai. ketentuan lebih lanjut mengenai bukti yang memadai sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri wajib. kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri wajib memelihara posisi harian dana usaha paling rendah (sembilan puluh persen) dari jumlah dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) sebagaimana dimaksud pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri dapat memelihara posisi harian dana usaha lebih dari (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) sebagaimana dimaksud pada kelebihan dana usaha sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan sebagai kewajiban jangka pendek. bab prinsip kehati hatian terhadap kewajiban jangka panjang bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh kewajiban jangka panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari bank indonesia. kewajiban memperoleh persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada juga berlaku bagi kewajiban jangka pendek yang jangka waktunya diperpanjang lebih dari (satu) tahun. kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: uln bank jangka panjang: surat utang valas domestik jangka panjang, dan tpr jangka panjang. bank dilarang menerima kewajiban jangka panjang melebihi jumlah yang tertera dalam rencana masuk pasar yang telah disetujui oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada bank yang mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada harus terlebih dahulu mencantumkan rencana masuk pasar dalam rencana bisnis bank. ketentuan pencantuman rencana masuk pasar dalam rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi: permohonan persetujuan masuk pasar untuk kewajiban jangka panjang dalam bentuk pinjaman subordinasi (subordinate loan) yang dilakukan atas dasar rekomendasi ojk. permohonan persetujuan rencana masuk pasar untuk kewajiban jangka panjang yang sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan bank yang mendesak dan atau memenuhi ketentuan otoritas terkait, yang dilakukan atas dasar informasi dan atau rekomendasi otoritas terkait. bank yang akan masuk pasar menyampaikan permohonan persetujuan rencana masuk pasar kepada bank indonesia dengan tembusan kepada ojk. permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. bank indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan rencana masuk pasar yang diajukan oleh bank. bank indonesia menyetujui atau menolak permohonan persetujuan masuk pasar setelah mempertimbangkan hal sebagai berikut: kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam syarat dan ketentuan kewajiban jangka panjang, kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan, kondisi sistem keuangan, kondisi keuangan bank, dan hal lainnya yang dianggap penting oleh bank indonesia. dalam melakukan proses persetujuan masuk pasar, bank indonesia berkoordinasi dengan ojk untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi bank, termasuk memperoleh rekomendasi ojk. ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati hatian terhadap kewajiban jangka panjang bank berupa permohonan persetujuan rencana masuk pasar diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. persetujuan masuk pasar yang diberikan oleh bank indonesia berlaku untuk jangka waktu selama (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar. dalam hal bank belum masuk pasar sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan bank tetap berencana masuk pasar, bank harus mengajukan kembali permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam persetujuan masuk pasar sebagaimana dimaksud pada yang belum direalisasikan dapat menjadi tidak berlaku dalam hal bank melakukan aksi korporasi. |
berita negara republik indonesia perbankan. bi. pengelolaan uang rupiahuang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara dan alat pembayaran yang sah negara kesatuan republik indonesia yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik untuk, bahwa, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional, bahwa dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukanenyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perlu dilakukan pengaturan secara lengkap dan komprehensif dalam (satu) peraturan perundang undanganbagian kedua pengeluaran uang rupiah khusus pengeluaran uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam termasuk pengeluaran uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam bab viii pengedaranlakukan pengedaran uang rupiah. kegiatan pengedaran uang rupiah sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: distribusi uang rupiah, dan kegiatan layanan kas. dalam melakukan distribusi uang rupiah dan kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada bank indonesia melakukan kegiatan pengelolaan khazanah uang rupiahgian kedua distribusi uang rupiah distribusi uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi distribusi uang rupiah: antarkantor bank indonesia, sama dengan bank indonesia dalam layanan kas. bagian ketiga kegiatan layanan kas kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penukaran uang rupiah, penyetoran dan penarikan uang rupiah, cc. pengolahan uang rupiah, dan penentuan keaslian uang rupiah. paragraf. layanan penukaran uang rupiah sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk: penukaran uang rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain, dan atau penggantian ulb. bank indonesia memberikan layanan penukaran sebagaimana dimaksud pada yaitu: kantor bank indonesia, dan diluar kantor bank indonesia melalui kas keliling. penggantian atas ute yang berbentuk uang rupiah cacat dan uang rupiah lusuhpenggantian ute sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya. penggantian atas ute yang berbentuk uang rupiah rusak diberikan dengan tata cara: uang rupiah kertas: dan kedua nomor seri pada uang rupiah kertas rusak tersebut lengkap dan sama, atau, dan uang rupiah logam:ataute dalam bentuk. bank indonesia tidak memberikan penggantian atas ute dalam bentuk uang rupiah rusakyang beroperasi wilayah negara kesatuan republik indonesia wajibmasyarakat dapat memperoleh uang rupiah khusus dengan mekanisme: penukaran, untuk uang rupiah khusus yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai nominal, atau pembelian, untuk uang rupiah khusus yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dari nilai nominal. bank indonesia dapat menunjuk bank dan atau pihak lain untuk melakukan penukaran dan atau penjualan uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai penukaran uang rupiah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf penyetoran dan penarikan uang rupiah penyetoran dan penarikan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bank. penyetoran dan penarikan uang rupiah sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank wajib memastikan uang rupiah dalam kegiatan penyetoran kepada bank indonesia tidak terdapat uang rupiah yang diragukan keasliannya. dalam hal bank menyerahkan kegiatan penyetoran dan penarikan uang rupiah kepada pihak lain, bank hanya dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan penyetoran dan penarikbank harus terlebih dahulu melakukan transaksi uang rupiah antar bank sebelum dapat melakukan penyetoran dan atau penarikan uang rupiah. ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf pengolahan uang rupiah pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bank indonesia dan bank. pengolahan uang rupiah oleh bank sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan bank indonesia. bank yang melaksanakan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam wajib terlebih dahulu melakukan pengolahan uang rupiah. dalam hal bank menyerahkan kegiatan pengolahan uang rupiah kepada pihak lain, bank hanya dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan pengolahketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan uang rupiah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragrafbank indonesia memberikan informasi, pengetahuan, dan sosialisasi mengenai tanda keaslian uang rupiah dan uang rupiah emisi baru kepada masyarakat. informasi, pengetahuan, dan sosialisasi uang rupiah sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk spesimen uang rupiah, visualisasi melalui teknologi informasi, dan atau bentuk lainnya. dalam pelaksanaan pemberian informasi, pengetahuan, dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat bekerja rusak sebagian, bank indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalambank harus menerima uang rupiah yang diragukan keasliannya yang berasal dari: paper yang bekerja sama dengan bank, perseorangan dan badan hukum, dan atau kegiatan pengolahan uang rupiah yang dilakukan oleh bank. bank harus menahan uang rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada bank harus meneruskan uang rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada untuk dimintakan klarifikasi kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan keaslian uang rupiah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian keempat pengelolaan khazanah uang rupiah dalam melakukan distribusi uang rupiah dan kegiatan layanan kas, bank indonesia melakukan kegiatan penyimpanan uang rupiah pada khazanah uang rupiah. penyimpanan uang rupiah sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada khazanah uang rupiah milik bank indonesia. dalam kondisi tertentu, bank indonesia dapat menyimpan uang rupiah khazanah milik pihak lain yang bekerja sama dengan bank indonesia. selain digunakan untuk menyimpan uang rupiah, khazanah uang rupiah milik bank indonesia dapat menerima titipan dari pihak tertentu yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank indonesia menetapkan jenis titipan, kriteria titipan, jangka waktu penitipan, dan persyaratan penitipan. ketentuan lebih lanjut mengenai penitipan khazanah uang rupiah diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bagian kelima kas titipan dalam melaksanakan kegiatan layanan kas bank indonesia dapat bekerja sama dengan bank dalam bentuk kas titipan. kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada berupa penukaran uang rupiah, penyetoran dan penarikan uang rupiah, serta pengolahan uang rupiah. bank indonesia memberikan bantuan finansial kemelakukan pengelolaan kas titipan untuk dan atas nama bank indonesia. bagian keenam paper jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah terdiri atas: distribusi uang rupiah, penyimpanan uang rupiah khazanah, pemrosesan uang rupiah, dan ataupaper hanya dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah sesuai dengan kategori yang dimiliki oleh paper. paper dengan kategori satu dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah yaitu: distribusi uang rupiah, dan penyimpanan uang rupiah khazanah. paper dengan kategori dua dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah yaitu: distribusi uang rupiah, penyimpanan uang rupiah khazanah, pemrosesan uang rupiah, danselain kegiatan jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud pada paper dapat: melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pembawaan uang kertas asing dalam dan luar daerah pabean indonesia, untuk paper kategori satu dan paper kategori dua, dan melakukan penyediaan dan pemeliharaan automated teller machine (, untuk paper kategori dua. selain bekerja sama untuk melakukan penyetoran dan penarikan sebagaimana dimaksud dalam serta pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam bank dapat bekerja sama dengan paper dalam melaksanakan distribusi uang rupiah, penyimpanan uang rupiah khazanah, dan pengisian, pengambilan, sertakedutaan republikuyang selanjutnya disebut utekhusus adalah uang rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional atau internasionalmesin transaksi uang rupiah tunai lain yang disetujui bank indonesia. bank hanya dapat melakukan kerja sama dengan paper sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah yang dimiliki oleh paper. setiap pihak yang akan melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah wajib memperoleh izin sebagai paper dari bank indonesia. pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi paper harus memenuhi persyaratan: aspek umum, dan aspek kelayakan. aspek umum sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: badan hukum indonesia berbentuk perseroan terbatas: modal minimum, komposisi kepemilikan saham, domisili dan rangkap jabatan, untuk direksi dan komisaris, dan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan dengan jenis usaha terbatas pada kawal angkut uang dan barang berharga dari kepolisian negara republik indonesia yang masih berlaku. aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank indonesia, kondisi dan atau kinerja keuangan yang sehat, rencana keberlangsungan bisnis, sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai, dan standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah. modal minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dengan ketentuan sebagai berikut: paling sedikit rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi paper kategori satu, dan paling sedikit rp3. (tiga miliar rupiah), bagi paper kategori dua. pemenuhan modal minimum sebagaimana dimaksud pada dilarang berasal dari pinjaman. komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu paling sedikit sebesarpaperanggota direksi paper wajib berdomisili wilayah negara kesatuan republik indonesia. anggota direksiireksi harus memiliki: pengalaman dan atau pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dan pengetahuan bidang jasa pengolahan uang rupiah. mayoritas anggota dewan komisaris paper wajib berdomisili wilayah negara kesatuan republik indonesia. anggota dewan komisarisewan komisaris harus memiliki pengetahuan dan atau pengalaman bidang pengolahan uang rupiah. dalam pemberian izin paper, bank indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris. penilaian kemampuan dan kepatutan ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan: integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada juga dilakukan dalam hal terdapat perubahan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris paper. izin sebagai paperaper. pembukaan kantor cabang paper wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank indonesia. dalam pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada paper harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana bisnis paper, memenuhi persyaratan penambahan modal, cc. memiliki izin perluasan kegiatan usaha dari kepolisian negara republik indonesia, menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank indonesia, memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai, memiliki rencana keberlangsungan bisnis untuk kegiatan operasional setempat, dan standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah. paper kategori satupaper kategori duaadan huruf pemenuhan persyaratan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk setiap pembukaan kantor cabang yaitu: penambahan modal paling sedikit rp1. (satu miliardan penambahan modal paling sedikit rp2. (dua miliar lima ratus jutabank indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan paper dan atau persetujuan pembukaan kantor cabang. kebijakan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada pertimbangan: menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, cc. menjaga pertumbuhan industri, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan atau mendukung kebijakan nasional. dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan uang rupiah, paper wajib: memelihara kecukupan modal sesuai dengan kategori jenis kegiatan pengolahan uang rupiah dan jumlah kantor cabang yang dimiliki, menggunakan sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank indonesia, cc. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif: memenuhi standar kualitas uang rupiah yang ditetapkan oleh bank indonesia, melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh bank indonesia, memiliki asuransi yang melindungi seluruh jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh paper, menyusun rencana bisnis paper setiap tahun dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada bank indonesia, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang pengolahan uang rupiah, menyampaikan laporan kepada bank indonesia sesuai dengan jenis dan jangka waktu yang ditetapkan oleh bank indonesia, mendapatkan persetujuan dari bank indonesia dalam hal akan melakukan perubahan anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi, dan membuat perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah dengan bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan paper. paper yang melakukan jenis kegiatan pemrosesan uang rupiah wajib memastikan uang rupiah hasil pemrosesan yang didistribusikan tidak terdapat uang rupiah yang diragukan keasliannya. paper dilarang: melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya kepemilikan saham mayoritas, paling lama (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan, dandan mengalihkan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam kepada pihak lain. perubahan kepemilikan saham mayoritas sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan bank indonesia. bank indonesia berwenang menetapkan kapasitas untuk kegiatan jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan sarana dan prasarana yang digunakan oleh paper. ketentuan lebih lanjut mengenai paper diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bab pencabutan dan penarikan bank indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah.lokasi penggantian atas uang rupiah sebagaimana dimaksud pada dilakukan bank indonesia dan bank. tata cara penggantian atas, atau rusak yaitu sebagaimana dimaksud dalam 2g. bab pemusnahan bank indonesia melaksanakan pemusnahan uang rupiah terhadap: ute:jumlah dan nilalaporan, pengawasan, dan pemantauan bagian kesatu laporan bank dan papelaporan berkala sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: bagi bank berupa laporan harian, laporan bulanan, dan laporan dengan periode lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia: dan bagi paper berupa laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan dengan periode lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank dan paper wajib melakukan koreksi dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada yang telah disampaikan kepada bank indonesia tidak benar dan tidak lengkap. bank dan paper wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai: bank dalam melakukan pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam serta dalam melakukan pemantauan kinerja paper dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh paper yang bekerja sama dengan bank sebagaimana dimaksud dalam dan dan paper. pengawasan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan laporan insidental yang disampaikan oleh bank dan atau paper sebagaimana dimaksud dalam pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemeriksaan terhadap bank dan atau paper untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan dan memastikan pemenuhan kewajiban oleh bank dan atau paper. dalampada bank dan atau paperdan atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada dalam hal berdasarkan pengawasan bank indonesia, bank: tidak melakukan pemantauan kinerja paper dan tidak memastikan penerapan manajemen risiko oleh paper sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau tidak melakukan pengolahan uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam bank wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat komitmen untuk melakukan pemantauan kinerja paper dan penerapan manajemen risiko oleh paper dan atau perbaikan untuk melakukan pengolahan sesuai ketentuan bank indonesia.bank. rencana tindak sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan dari bank indonesia.elenggara jasa pengolahan uang rupiah yang selanjutnya disingkat paper adalah pihakwajib melaksanakan rencana tindak yang telah disetujui oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada dalam hal berdasarkan pengawasan bank indonesia, paper tidak: memenuhi komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam memelihara kecukupan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf memenuhi standar kualitas uang rupiah yang ditetapkan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf paper wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat komitmen penyesuaian dan atau perbaikan atas hal hal sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufpaper. rencana tindak sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan dari bank indonesia. paper wajib melaksanakan komitmen dalam rencana tindak yang telah disetujui oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketiga pemantauan bank indonesia melakukan pemantauan terhadap bank pengelola kas titipan. bab xii koordinasi dan kerja samadalam mendukung penanggulangan uang rupiah palsu, bank indonesia melakukan kerja ii sanksi administratif bank yang tidak melakukan penyetoran dan penarikan uang rupiah kepada bank indonesia sesuai dengan persyaratadan penarikan uang rupiah. bank yang tidak melakukan pengolahan uang rupiah yang akan disetorkan kepada bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis, kewajiban menjalani uji petik untuk setiapdan atau cc. penolakan terhadap kegiatan penyetoran uang rupiah, dalam hal berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada huruf kegiatan pengolahan uang rupiah tidak memenuhi ketentuan bank indonesia. dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bank indonesia terdapat bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau bankbank yang melanggar komitmeuang rupiah untuk jangka waktu tertentu. apabila dalam kegiatan penyetoran uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ditemukan adanya uang rupiah tidak asli, baik yang dilakukan oleh bank maupun melalui paper atas nama bank, bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar (sepuluh) kali dari total nilai nominal temuan uang rupiah tidak asli. papersejak tanggal pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada paper belum menghentikan kegiatan kantor cabang, paper dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin paper. dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bank indonesia terdapat paper yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf dan atau paperjasa pengolahan uang rupiah, dan atau cc. pencabutan izin paper. paper yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau paper yang melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa: penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa pengolahan uang rupiah, dan atau pencabutan izin paper. bank dan paper yang terlambatdikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar rp50. (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak rp1. (satu juta rupiah) per laporan. bank dan paper yang tidaksampai dengan berakhirnya batas waktu penyampaian laporan berkala dan koreksi laporan yang ditetapkan oleh bank indonesia dikenaibank indonesia dapat menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap paperxiv ketentuan lain lain dalam pelaksanaan kegiatan pengedaran uang rupiah, bank indonesia berwenang: meminta bank untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu terkait pengedaran uang rupiah, meminta paper untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan terkait aspek kelembagaan paper, cc. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan paper, dan atau: hasil pengawasan bank indonesia, permintaan tertulis atau rekomendasi tertulis dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada bank indonesia, cc. pencabutan izin dan atau penghentian kegiatan badan usaha jasa pengamanan milik paper oleh otoritas pengawas yang berwenang, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penghentian kegiatan badan usaha jasa pengamanan dan atau paper, dan atau permohonan pembatalan dan atau pencabutan izin yang diajukan atas inisiatif paper. bab ketentuan peralihan uang rupiah khusus yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini tetap dinyatakan sebagai uang rupiah khusus. jangka waktu penukaran uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini mengikuti jangka waktu penukaran sesuai dengan ketentuan bank indonesia. lokasi penukaran uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan kantor bank indonesia. izin sebagai paper yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan bank indonesia iniaper yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini dan belum memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. penyesuaian permodalan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat (dua) tahun sejak berlakunya peraturan bank indonesia ini. ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam wajib dipenuhi oleh paperaper melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing. paper yang pada saat berlakunya peraturan bank indonesia ini memiliki anggota direksi dan mayoritas anggota dewan komisaris yang tidak berdomisili wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib melakukan penyesuaian domisili sebagaimana dimaksud dalam dan anggota direksi dan anggota dewan komisaris paper yang pada saat berlakunya peraturan bank indonesia ini melakukan rangkap jabatan pada paper lain wajib melakukan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam dan penyesuaian domisili dan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan paling lambat (satu) tahun sejak berlakunya peraturan bank indonesia ini. paper yang telah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan pembukaan kantor cabang sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini. pengenaan sanksi kewajiban membayar terhadap temuan uang rupiah tidak asli dalam kegiatan penyetoran uang rupiah yang dilakukan sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini mengacu pada ketentuan mengenai pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia nomor pbi tentang penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. bab xvbab macam dan harga uang rupiah macam uang rupiah terdiri atas uang rupiah kertas dan uang rupiah logam. uang rupiah kertas dan uang rupiah logam sebagaimana dimaksud pada dapat berupa uang rupiah khususseri pecahan, teks dengan rahmat tuhan yang maha esa, negara kesatuan republik indonesi:lain ciri umum uang rupiah kertas sebagaimana dimaksud pada dan ciri umum uang rupiah logam sebagaimana dimaksud pada juga memuat frasa bank indonesia , pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan. bab perencanaan bank indonesia melakukan perencanaan jumlah dan jenis pecahan uang rupiah yang akan dicetak. perencanaan jumlah uang rupiah yang akan dicetak sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan uang rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor lain yang memengaruhi. perencanaan jenis pecahan uang rupiah sebagaimana dimaksud pada termasuk perencanaan desain sebagaimana dimaksud dalam perencanaan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam termasuk perencanaan uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kriteria sebagai berikut: dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau memperingati peristiwa yang berskala nasional maupun internasional, memiliki desain yang berbeda dengan desain uang rupiah yang sudah beredar, cc. dapat memiliki nilai jual yang berbeda dengan nilai nominalnya, dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. peristiwa yang berskala nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh bank indonesia. bank indonesia menyediakan jumlah uang rupiah yang akan diedarkan. bab pencetakan bank indonesia melakukan pencetakan uang rupiah berdasarkan perencanaan jumlah dan jenis pecahan uang rupiah yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalamcetakan uang rupiah melalui badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara: pencetakan uang rupiah termasuk penyediaan bahan baku uang rupiah, atau pencetakan uang rupiah dengan bahan baku uang rupiah yang disediakan oleh bank indonesia. penunjugadaan bank indonesia. badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalamdalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan uang rupiahpersetujuan bank indonesia. badan usaha milik negara bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan jadwal pengiriman hasil pencetakan uang rupiah oleh lembaga lain yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam harus menjaga mutu, keamanan, dan memenuhi persyaratan pencetakan uang rupiah yang ditetapkan bank indonesia dalam melaksanakan pencetakan uang rupiah untuk bank indonesia. bab vii pengeluaran bagian kesatu pengeluaran uang rupiah bank indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran uang rupiah.eterai. |
tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. pengelolaan uang rupelolaan uang rupiah umum sesuai undang undang nomor tahun tentang mata uang, bank indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, sampai dengan pemusnahan. bahwa pengelolaan uang rupiah sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun tentang mata uang, perlu dilakukan dengan baik dalam. pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh bank indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. pelaksanaan pengedaran uang rupiah yang dilakukan oleh bank indonesia kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta bank dalam melakukan kegiatan pengolahan uang rupiah dan paper dalam menyediakan jasa pengolahan uang rupiah, sehingga penyediaan jasa pengolahan uang rupiah oleh paper perlu ditata guna mewujudkan industri jasa pengolahan uang rupiah yang kuat, sehat, dan memiliki tata kelola yang baik mencakup antara lain aspek kelembagaan dan kepemilikan paper. sehubungan dengan keterkaitan yang erat dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan olehaper maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan uang rupiah secara lengkap dan komprehensif dalam satu peratcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.mesin pembungkus uang, dan gedung yang layak sertapihak yang berdiri kurang dari (satu) tahun, kondisi, dan atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (unaudited) yang disertai pernyataan tertulis dari direksi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan modal minimum adalah modal disetor dan laba ditahan. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. memiliki pengetahuan bidang jasayang dimaksud dengan mayoritas adalah dari jumlah anggota dewan komisaris. cukup jelas. memiliki pengetahuan bidangcukup jelas. huruf persyaratan integritasketentuan peraturan perundang undangan dan mendukung kebijakan bank indonesia, dan memiliki komitmen terhadap pengembangan paper yang sehat. huruf persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan: tidak memiliki kredit dan atau pembiayaan macet, tidak tercantum dalam daftar hitam nasional penarik cek dan atau billet giro kosonghuruf persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan atau pengalaman yang mendukung penyelenggaraan paper. cukup jelas. cukup jelasdan kategori jasa kegiatan pengolahan uang rupiah yang jelas. contoh prasarana antara lain gedung yang layak dan memenuhi standar keamanan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. termasuk kebijakan perizinan paper dan atau persetujuan pembukaan kantor cabang antara lain berupa pembatasan perizinan atau persetujuan pembukaan kantor cabang dengan memenuhi kondisi tertentu. pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang dengan memenuhi kondisi tertentu antara lain bank indonesia memberikan persetujuan dengan mensyaratkan paper untuk membuka kantor cabang pada daerah dan wilayah tertentu. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penerapan manajemen risiko oleh paper meliputi: pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur, cc. kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko, dan pengendalian intern. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf peningkatan kompetensi dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia pada pelatihan bidang pengolahan uang rupiah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. uang rupiah hasil pemrosesan yang didistribusikan antara lain uang rupiah yang disetorkan bank indonesia atau digunakan untuk pengisian tahun, yaitu data dari januari sampai dengan desember pada tahun yang sama. laporan yang disampaikan oleh bank antara lain laporan terkait pelaksanaan penyetoran dan penarikan yang meliputi posisi likuiditas, transaksi uang kartal antar bank, dan proyeksi arus kas (cash florekaman kamera pengawas (closed circuit television). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemantauan terhadap bank pengelola kas titipan dilakukan antara lain untuk memastikan tata kelola yang baik oleh bank pengelola kas tituang rupiah khusus yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini, yaitu: uang rupiah kertas bersambung (uncut banknotes) pecahan (lima puluh ribu) tahun emisi dan uang rupiah logam pecahan (seratus lima puluh ribu) dan pecahan (sepuluh ribu) seri for the children the world tahun emisi yang dimaksud dengan ketentuan bank indonesia antara lain:seri sudirman pecahan rp500, dan rp100, emisi pecahan rp5. dan rp1. serta emisi pecahan rp500, dan rp100,pecahan rp10. emisi pecahan rp5. tanda tahun pecahan rp1. emisi dan pecahan rp500, tanda tahun surat keputusan direksi kep dir tanggal agustus tentang pencabutan kembali serta penarikan dari peredaran uang kertas pecahan rp100 tanda tahun rp500 tanda tahun rp1. tanda tahun rp5. tanda tahun dan tanda tahun dan surat keputusan direksi kep dir tanggal september tentang pencabutan kembali serta penarikan dari peredaran uang kertas seri dikira pecahan rp0, rp0, rp0, rp0, serta uang logam pecahan rp2 emisi rp10 emisi rp10 emisi tabanan dan pecahan rp10 emisi yang dimaksud dengan kantor bank indonesia adalah kantor pusat bank indonesia dan kantor perwakilan dalam negerimutu bahan baku uang rupiah sesuai dengan persyaratabaik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana ngalam, dan bencana sosialgagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. contoh bencana sosial antara lain konflik sosial dan teror. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. uang rupiah khusus dapat berbentuk uang rupiah kertas bersambung. uang rupiah kertas bersambung yaitucukup jelasbaik untuk jumlah nominal dan jenis pecahan uang rupiah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas huruf pihak lain yang melakukan kerja sama dengan bank indonesia dalam layanan kas antara lain pengelola kas titipan. cukup jelas. yang dimaksud dengan penukaran uang rupiahcukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud denganbank indonesia. yang dimaksud dengan uang rupiah lusuh adalah uang rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran dan bentuk aslinya, tetapi kondisi fisiknya telah berubah. cukup jelas. yang dimaksud dengan uang rupiah rusak adalah: uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran atau fisik aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, atau hilang sebagian, atau uang rupiah yang ukuran atau fisiknya berbeda dengan ukuran atau fisik aslinya, antara lain karena robek atau mengerut. cukup jelas. kerusakan uang, dan atau tanda keasliannya telah hilang atau musnah. cukup jelas. mekanisme pembelian oleh masyarakat dapat dilakukan melalui pembelian langsung atau lelang. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penyetoran dan penarik dan penarikan uang rupiah dariuang rupiah layak edar daerah tertentu, keadaan kahar (force majeure), dan atau menjelang dan setelah hari besar keagamaan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengolahan uang rupiah adalah kegiatan yang mencakup kegiatan sortasi dan atau hitung uang rupiah termasuk penyimpanan uang rupiah khazuang rupiah tidak asli dapat berupa uang rupiah palsu atau uang rupiah tiruan. uang rupiahyang dimaksud dengan masyarakat meliputi bank, paper, perseorangan, badan hukum, dan lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.cukup jelasyang dan efisien, bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang berintegritas dan efisien, tertib, teratur, serta transparan diperlukan lembaga central counterpart yang menyelenggarakan kliring dan inovasi atas transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar yang dilakukan secara over the counter, bahwa untuk mewujudkan terbentuknya lembaga central counterpart yang memiliki integritas, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang efektif sehingga dapat mengurangi risiko sistemik pasar keuangan, diperlukan peran bank indonesia dalam pengaturan, perizinan, dan pengawasan lembaga central counterpar. bagian keempat izin usaha permohonan untuk mendapatkan izin usahaizin usaha sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki persetujuan prinsip yang masih berlaku dari bank indonesia: memiliki modal minimum sebagaimana dimaksud dalam cc. memiliki rancangan ketentuan ccp sent (rule book), memiliki bukti kesiapan operasional, memiliki anggaran dasar yang memuat: persyaratan bahwa pengangkatan komisaris independen dan direktur yang membidangi ccp sent harus memperoleh persetujuan bank indonesia terlebih dahulu, dan struktur organisasi yang memuat komposisi dewan komisaris dan direksi paling sedikit (satu) orang komisaris independen dan (satu) orang direktur yang membidangi ccp sent, memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan atau aspek keuangan bagi komisaris independen dan direktur yang membidangi ccp sent, dan memiliki data kepemilikan saham beserta dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan. bank indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usahapenilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: komisaris independen, dan direktur yang membidangi ccp sent'persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud padaihak yang telah mendapat izin usaha ccp sent sebagaimana dimaksud dalam wajibccp sentccp sent belum melakukan kegiatan usaha, izin usaha yang telah diterbitkan oleh bank indonesia dinyatakan tidak berlakuizin usaha diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kelima perubahan komisaris independen dan direktur yang membidangi ccp sent serta aksi korporasi ccp sent wajib memperoleh persetujuan bank indonesia dalam hal akan melakukan perubahan atas komisaris independen dan atau direktur yang membidangi ccp sent.ilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: komisaris independen, dan atau direktur yang membidangi ccp sentccp sent wajib memperoleh persetujuan dari bank indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahanatas perubahan komisaris independen dan direktur yang membidangi ccp sent serta aksi korporasi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab tugas, wewenang, dan kewajiban ccp sent bagian kesatu tugas ccp sent dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ccp sent memiliki tugas: melakukan inovasi atas kontrak transaksi derivatif sent antar anggota, menyelenggarakan kliring atas transaksi derivatif sent secara multilateral, mengelola risiko dengan menetapkan standar operasi prosedur manajemen risiko, menatausahakan portofolio transaksi derivatif sent anggota secara benar, tepat waktu, konsisten, dan transparan, menatausahakan default fund contribution, initial margin, dan variation margin, menyusun dan mengembangkan ketentuan ccp sent (rule book) yang berlaku bagi anggota, melakukan interkoneksi dengan infrastruktur pasar keuangan financial market infrastructure) dan atau penyelenggara transaksi, dan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara rutin terhadap portofolio transaksi derivatif sent. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas ccp sent diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua wewenang ccp sent dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ccp sent berwenang: menyetujui, menolak, dan menghentikan anggota, mengenakan sanksi kepada anggota, cc. menetapkan besaran default fund contribution, initial margin, variation margin, dan biaya, menetapkan metode valuasi atas initial margin dan variation margin yang diserahkan anggota, melakukan pengelolaan default fund contribution, initial margin, dan variation margin sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh bank indonesia: mengeksekusi default fund contribution, initial margin, dan variation margin dalam hal anggota mengalami wanprestasi, melakukan close out getting, pengakhiran awal (early termination), dan lelang atas transaksi anggota yang mengalami wanprestasi, dan menyusun dan menetapkan ketentuan ccp sent (rule book). ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang ccp sent diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketiga kewajiban ccp sent ccp sent wajib memiliki tata kelola perusahaan yang jelas dan transparan, yang memenuhi prinsip keamanan, efisiensi, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. ccp sentccp sentccp sent paling sedikit memiliki: kerangka pengelolaan risiko yang memadai, rencana pemulihan bencana, jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, dan manajemen risiko terkait teknologi informasi. ccp sent wajib menerapkan manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas secara efektif. penerapan manajemen risiko kreditkredit, memiliki prosedur dan mekanisme yang memadai mengenai urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) dalam hal terdapat anggota yang mengalami wanprestasi, mengalokasikan persentase tertentu dari modal ccp sent sebagai bagian dari urutan penggunaan sumber dana (default waterfall): memelihara sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas eksposur kredit kepada anggota, meminta initial margin dan variation margin dalam bentuk dana dan atau surat berharga dengan kualitas tinggi, menerapkan metode valuasi dan haircut atas initial margin dan variation margin dalam bentuk surat berharga berdasarkan prinsip kehati hatian, menerapkan concentration limit untuk initial margin dan variation margin dalam bentuk surat berharga, dan menerapkan sistem initial margin dan variation margin yang efektif. penerapan manajemen risiko likuiditaslikuiditas, menjaga kecukupan likuiditas untuk melakukan setelan, dan melakukan stress testsecara berkala. ccp sent wajib menerapkan manajemen risiko bisnis, risiko custody, risiko investasi, dan risiko operasional secara efektif. penerapan manajemen risiko bisnisbisnis, dan memiliki kecukupan aset bersih yang likuid untuk mengantisipasi potensi kerugian bisnis. penerapan manajemen risiko custodycustody, dan melindungi aset ccp sent dan aset anggota yang diserahkan kepada ccp sent. penerapan manajemen risiko investasiinvestasi ccp sent, dan melakukan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang rendah sesuai dengan kriteria investasi yang ditetapkan bank indonesia. penerapan manajemen risiko operasionaloperasional, memiliki sistem yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional ccp sent, dan cc. memiliki manajemen keberlangsungan bisnis. ccp sent wajib memastikan proses setelan transaksi derivatif sent dilakukan secara final. setelan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan dana ccp sent dalam mata uang rupiah yang terdapat pada rekening ccp sent bank indonesia (central bank money). dalam hal setelan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam valuta asing, ccp sent harus memiliki mitigasi risiko setelan. dalam hal disepakati untuk melakukan physical delivery settlement, ccp sent wajib mencantumkan kewajiban ccp sent dalam kontrak. ccp sent harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang berpotensi timbul atas physical delivery settlement. dalam hal terdapat kewajiban timbal balik (two linked obligation), ccp sent wajib meminimalisir risiko setelan berupa principal risk yang timbul dari transaksi derivatif sent melalui mekanisme: delivery versus payment p), payment versus payment (pvp), delivery versus delivery d), atau mekanisme lainnya yang dapat meminimalisir risiko setelan. ccp sent wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai: penanganan wanprestasi anggota, dan segregasi dan portabilitas atas posisi transaksi, default fund contribution, initial margin, dan variation margin dari anggota. ccp sent wajib menetapkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi anggota secara objektif, berbasis risiko, dan transparan. ccp sent harus memberikan layanan transaksi derivatif sent bagi anggota secara efektif dan efisien. ccp sent wajib menggunakan sarana dan prosedur komunikasi yang lazim untuk memfasilitasi proses pembayaran, kliring, setelan, dan pendokumentasian. ccp sent wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan transparan kepada anggota mengenai ketentuan ccp sent (rule book), biaya, data transaksi derivatif sent, dan informasi lainnya terkait dengan keanggotaan dalam ccp sent. penyampaian informasi data transaksi derivatif sent sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan data individual berdasarkan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban ccp sent diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab segregasi bisnis dalam hal ccp sent memberikan jasa lain luar transaksi derivatif sent, ccp sent wajib: memisahkan default fund contribution, initial margin, dan variation margin yang diterima atas transaksi derivatif sent dengan default fund contribution, initial margin, dan variation margin atas jasa lain tersebut, dan. transaksi derivatif nilai tukar. transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over the counter yang selanjutnya disebut transaksi derivatif sent adalah transaksi derivatif suku bunga dan transaksi derivatif nilai tukar yang dilakukan secara over the counter. central counterpart untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over the counter yang selanjutnya disebut ccp sent adalah lembaga yang menempatkan dirinya antara para pihak yang melakukan transaksi derivatif sent sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli. inovasi atau pembaharuan utang yang selanjutnya disebut inovasi adalah proses pengakhiran kontrak awal antara pembeli dan penjual kemudian menggantikannya dengan dua kontrak baru yaitu antara ccp sent dan pembeli serta ccp sent dan penjual. kliring adalah proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi yang mencakup kegiatan merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak termasuk penghitungan secara getting, yang menunjukkan posisi akhir hak dengan urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) atas jasa lain tersebut. ccp sent dapaterdasarkan kelas aset dan atau jenis transaksi. ccp sent wajib memisahkan aset, piutang, dan kewajiban milik ccp sent dengan aset, piutang, dan kewajiban milik anggota. ccp sent wajib memisahkan rekening default fund contribution, initial margin, dan variation margin, masing masing anggota. ccp sent wajib memperlakukan default fund contribution, initial margin, dan variation margin milik anggota termasuk tambahan aset hasil transaksi derivatif sent anggota yang bersangkutan sebagai milik anggota. apabila ccp sent dinyatakan pailit, aset milik anggota yang berada dalam penguasaan ccp sent tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban ccp sent terhadap pihak ketiga atau kreditnya. ketentuan lebih lanjut mengenai segregasi bisnis ccp sent diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab konektivitas ccp sent ccp sent wajibsesuai permintaan bank indonesia. dalam hal ccp sentberdasarkan inisiatif ccp sent, ccp sent wajib memperoleh persetujuan bank indonesia. ccp sent wajib mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari transaksi dan atau hubungan kerja sama. ketentuan lebih lanjut mengenai konektivitas ccp sent diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab vii penerbitan ketentuan ccp sent (rule book) penyusunan ketentuan ccp sent (rule book) sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: memperhatikan prinsip infrastruktur pasar keuangan principles for financial market infrastructure) dan atau peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan ccp sent, meminta pendapat dan masukan dari pelaku pasar dan pihak yang berkepentingan lainnya, dan cc. memperoleh persetujuan dari dewan komisaris ccp sent. ccp sent wajib menyampaikan ketentuan ccp sent (rule book) kepada bank indonesia paling lambat (empat belas) hari kerja setelah ketentuan ccp sent (rule book) berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan ccp sent (rule book) diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab viii anggota ccp sent anggota ccp sent merupakan anggota kliring langsung yang terdiri atas: anggota kliring umum, dan anggota kliring individual. anggota kliring umum sebagaimana dimaksud pada huruf berupa bank yang dapat bertindak untuk kepentingan sendiri dan atau atas nama nasabahnya. anggota kliring individual sebagaimana dimaksud pada huruf berupa bank yang bertindak untuk kepentingan sendiri. nasabah sebagaimana dimaksud pada merupakan anggota kliring tidak langsung yang dapat berbentuk: bank, lembaga keuangan non bank, dan cc. pihak lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. ccp sent wajib mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari anggota dan nasabah yang merupakan anggota kliring tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam here participation arrangements). pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada terhadap nasabah yang merupakan anggota kliring tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh ccp sent baik secara langsung atau melalui anggota kliring umum. ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab initial margin dan variation margin dalam melakukan kegiatan usahanya, ccp sent dapat meminta initial margin dan variation margin kepada anggota. dalam hal initial margin dan atau variation margin sebagaimana dimaksud pada berbentuk surat berharga, surat berharga tersebut harus likuid dengan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang rendah. ketentuan lebih lanjut mengenai initial margin dan variation margin diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab jenis dan kriteria transaksi bank indonesia menetapkan jenis dan kriteria transaksi derivatif sent yang wajib di miringkan melalui ccp sent. transaksi derivatif sent sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk transfer risiko. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan kriteria transaksi derivatif sent yang wajib dilakukan kliring melalui ccp sent diatur dengan ketentuan bank indonesia. bab laporan dan pengawasan bagian kesatu laporan ccp sent wajib menyampaikan laporan kepada bank indonesia melalui sistem pelaporansebagaimana dimaksud pada disampaikan secara offline dalam hal sistem pelaporan secara online belum tersedia. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: laporan operasional harian dan bulanan terkait transaksi derivatif sent, laporan keuangan triwulanan dan laporan keuangan tahunan, laporan hasil rapat umum pemegang saham (rups) tahunan, laporan hasil stress test, dan laporan evaluasi tahunan kepatuhan terhadap prinsip infrastruktur pasar keuangan principles for financial market infrastructure). laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: laporan wanprestasi anggota, laporan hasil rapat umum pemegang saham rups) luar biasa, laporan perubahan keanggotaan ccp sent, laporan pengenaan sanksi oleh ccp sent terhadap anggota, laporan mengenai peristiwa khusus, laporan mengenai pembukaan layanan atau jasa tambahan kepada anggota yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait, dan laporan lainnya yang ditetap ccp sentkeperluan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ccp sent wajib memberikan data, informasi, dan atau keterangan yang diperlukan bank indonesia. ccp senthasil pengawasan bank indonesia menunjukkan bahwa ccp sent tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara memadai, bank indonesia berwenang: meminta ccp sent untuk: melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan, dan atau mencabut izin usaha ccp sentxii sanksi administratif ccp sent yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan dan dan atau dan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. ccp sent yang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud padabeberapa ketentuccp sent. ccp sent dikenai sanksi pencabutan izin usaha apabila tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan sebagai ccp sent sebagaimana dimaksud pada pihak lain yang ditugaskan bank indonesia untukihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai ccp sent tanpa memiliki izin dari bank indonesiiii ketentuan penutupn kewajiban para pihak sebelum setelan dilakukan. anggota ccp sent yang selanjutnya disebut anggota adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan layanan jasa kliring berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh ccp sent. infrastruktur pasar keuangan financial market infrastructure) adalah sistem multilateral yang menyediakan jasa untuk melakukan perdagangan, kliring, setelan, pelaporan, dan pencatatan sehubungan dengan transaksi pembayaran, surat berharga, derivatif, dan transaksi keuangan lainny sertayang beroperasi luar negeri. default fund contribution adalah dana yang disetorkan oleh anggota kepada ccp sent sebagai bagian dari mitigasi risiko apabila terjadi wanprestasi anggota. initial margin adalah dana dan atau surat berharga yang disetorkan oleh anggota pada saat akan melakukan transaksi derivatif sent untuk memitigasi potensi perubahan posisi anggota dalam hal terjadi wanprestasi. variation margin adalah dana dan atau surat berharga yang disetorkan oleh anggota atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar (mark to market) transaksi derivatif sent. bab fungsi ccp sent ccp sent melakukan fungsi: inovasi, penyelenggaraan kliring, dan cc. pengelolaan risiko, atas transaksi derivatif sent. bab iii perizinan ccp sent bagian kesatu persyaratan ccp sent setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai ccp sent wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari bank indonesia. pihak yang mengajukan permohonan izin menjadi ccp sent harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berbentuk perseroan terbatas, memenuhi modal minimum, cc. memenuhi komposisi kepemilikan saham, dan memiliki infrastruktur yang andal dan aman. perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memiliki paling sedikit: (satu) orang komisaris independen, dan (satu) orang direktur yang membidangi ccp sent. direktur yang membidangi ccp sent sebagaimana dimaksud pada huruf dapat merangkap bidang lainnya dengan persetujuan bank indonesia. persetujuan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha ccp sent. modal minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp400. (empat ratus miliar rupiah). perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas karakteristik usaha dan risiko ccp sent. pemenuhan modal minimum sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pada saat permohonan persetujuan prinsip, modal disetor mencapai paling sedikit (lima puluh persen) dari modal minimum, dan pada saat permohonan izin usaha, modal minimum mencapai (seratus persen). bank indonesia dapat meninjau kembali jumlah modal minimum sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat meminta pemegang saham ccp sent untuk menyesuaikan permodalan ccp sent dengan mempertimbangkan profil risiko dan atau kondisi kegiatan ccp sent. dalam hal modal ccp sent menjadi berkurang bawah modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ccp sent wajib: memenuhi kekurangan modal minimum dalam waktu paling lambat (satu) tahun sejak penurunan modal minimum, dan menyampaikan laporan kondisi terkini terkait modal minimum beserta rencana aksi pemenuhan modal minimum kepada bank indonesia. rencana aksi terkait pemenuhan modal minimum sebagaimana dimaksud pada huruf harus memperoleh persetujuan bank indonesia. sumber dana yang digunakan untuk pemenuhan modal dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dan atau dari dan untuk tujuan pencucian uang. komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: sepenuhnya dimiliki oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia, atau dimiliki olehsyaratan infrastruktur yang andal dan aman sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: memiliki kapasitas pemrosesan kliring transaksi derivatif sent yang memadai, memiliki tingkat keamanan yang memenuhi standar keamanan nasional dan atau internasional, dan cc. memiliki manajemen risiko yang memadai. wilayah penempatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada mengacu padarsyaratan ccp sent diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua tata cara pemberian izin pemberian izin ccp sent sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam (dua) tahap yaitu: persetujuan prinsip, dan izin usaha. bagian ketigpersetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, memiliki modal disetor paling sedikit (lima puluh persen) dari modal minimum sebagaimana dimaksud dalam cc. memiliki struktur kepemilikan saham, terdapat paling sedikit (satu) orang komisaris independen, terdapat paling sedikit (satu) orang calon direktur yang akan membidangi ccp sent', memiliki susunan dan struktur organisasi, serta rencana sumber daya manusia, memiliki rencana bisnis untuk (tiga) tahun pertama, memiliki rencana strategis perusahaan jangka panjang, memiliki konsepkonsep pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola: memiliki sistem dan prosedur kerja, dan memenuhi persyaratan administratif lain yang ditetapkan bank indonesia. bank indonesianalisis terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalambank indonesia dapat meminta pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam untuk melakukan presentasi mengenai keseluruhan rencana penyelenggaraan ccp sentersetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya persetujuan prinsipbank indonesia, persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan oleh bank indonesia dinyatakan tidak berlaku. pihak sebagaimana dimaksud dalam yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai ccp sent sebelum mendapat izin usahaprinsip diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. |
tambahan lembaran negara r.iumum pembentukan central counterpart ccp) indonesia merupakan suatu inisiatif yang sejalan dengan komitmen indonesia dalam memenuhi rekomendasi the group twenty g20) yang diadopsi dari financial stability board fsb) dan international organization securities commissions bosco) untuk memitigasi risiko akibat transaksi derivatif sent yang dilakukan secara over the counter. selain memenuhi rekomendasi g20, pendirian ccp sent ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik dimana ccp bertindak sebagai manajemen risiko yang independen, mempercepat proses pengembangan pasar derivatif indonesia, serta memperkuat infrastruktur pasar keuangan. sisi lain, pembentukan ccp sent indonesia perlu segera dilaksanakan mengingat saat ini negara negara seperti uni eropa, amerika serikat, dan jepang telah memberlakukan pengaturan kewajiban margin yang lebih tinggi (global margin requirement) untuk transaksi derivatif yang tidak di miringkan melalui ccp. atas dasar hal tersebut, bank indonesia berinisiatif untuk mengatur mengenai ccp sent indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan, mempercepat proses pengembangan, dan pendalaman pasar keuangan domestik, sekaligus sebagai respons terhadap rekomendasi g20. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan modal adalah modal disetor, saldo laba (rugi), dan komponen modal lainnya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denganengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan principles for financial market infrastructure adalah prinsip infrastruktur pasar keuangan yang diterbitkan oleh bank for international settlements bis). yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan ccp sent antara lain ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah, transaksi derivatif suku bunga rupiah, dan ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai kegiatan pasar modal. huruf yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan lainnya antara lain anggota, pihak yang memiliki kepentingan karena adanya hubungan keuangan, hubungan transaksional, dan atau hubungan kepemilikan dengan ccp sent. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan anggota kliring umum adalah anggota yang berhak melakukan transaksi derivatif sent yang di miringkan melalui ccp sent, baik untuk keperluan diri sendiri dan atau nasabahnya. huruf yang dimaksud dengan anggota kliring individual adalah anggota yang berhak melakukan transaksi derivatif sent yang di miringkan melalui ccp sent untuk keperluan diri sendiri. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud anggota kliring tidak langsung adalah anggota yang membuka keanggotaan melalui anggota kliring umum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf laporan operasional harian antara lain laporan hasil kliring dan laporan penyelesaian transaksi. laporan operasional bulanan antara lain rekapitulasi kegiatan selama periode bulan terkait dilengkapi dengan statistik perkembangan volume kliring dan penyelesaian transaksi, termasuk laporan mengenai kondisi urutan penggunaan sumber dana (default waterfallaporan mengenai peristiwa khusus antara lain laporan mengenai pelanggaran hukum, perselisihan dengan anggota, pengenaan sanksi oleh otoritas lain, kejadian yang memengaruhi kelancaran operasional, penurunan rating, dan penurunan modal. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. pelaksanaan pengawasan bank indonesia kepada ccp sent ditujukan antara lain untuk memastikan kondisi kecukupan modal dan ketahanan ccp sent. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasdan pegawai(lima puluh persen). x dimiliki oleh ors ltdltd pada abc dikategorikan sebagai kepemilikan secara tidak langsung. yang dimaksud dengan infrastruktur adalah sistem kliring, pusat data, dan pusat pemulihtugas menatausahakan default fund contribution, initial margin, dan variation margin dilakukan oleh ccp sent dengan cara melakukan perhitungan, pengumpulan, dan ketatausahaan. huruf penyusunan ketentuan ccp sent (rule book) dilakukan dengan mengacu kepada standar dan prinsip infrastruktur pasar keuangan principles for financial market infrastructurelose out getting adalah proses pengakhiran seluruh transaksi derivatif sent dan transaksi derivatif lainnya dalam satu perjanjian induk dan dengan menghitung nilai bersih (getting) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (defaulting party). getting dapat dilakukan dengan mengacu pada harga pasar (mark to market). huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. risiko yang dikelola oleh ccp sent antara lain risiko hukum, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risikoitial margin dan variation margin dalam bentuk surat berharga dengan kualitas tinggi harus memiliki risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang rendah. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan concentration limit adalah suatu batasan yang ditetapkan oleh ccp sent untuk membatasi penerbit surat berharga dan atau jenis surat berharga yang diterima sebagai initial margin dan variation margin tertentu. huruf yang dimaksud dengan efektif adalah sistem initial margin dan variation margin yang tepat untuk setiap produk, portofolio, dan pasar keuangan sesuai kelas aset yang di miringkan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pelaksanaan stress testing paling sedikit memperhitungkan skenario wanprestasi anggota beserta afiliasinya yang berpotensi memunculkan kewajiban besar yang harus ditanggung oleh ccp sent dalam kondisi pasar yang ekstrem namun masih terukur. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan aset bersih adalah aset ccp sent yang bersumber dari modal dan laba ditahan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan final adalah setelan tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali. cukup jelas. yang dimaksud dengan mitigasi risiko setelan adalah dengan menggunakan sarana yang aman dan handal seperti payment versus payment atau continuous linked settlement system. cukup jelas. cukup jelas. contoh kewajiban timbal balik (two linked obligation): bank sebagai anggota melakukan transaksi forward jual yang dilakukan kliring melalui ccp sent. pada saat setelan, bank wajib menyerahkan valuta asing sebesar usd1, (satu juta dolar amerika serikat) kepada ccp sent dan berhak menerima dana sebesar rp14. (empat belas miliar rupiah) dari ccp sent. penyelesaian hak dan kewajiban tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme payment versus payment pvp). yang dimaksud dengan principal risk adalah risiko kehilangan seluruh dana yang ditransaksikan. contoh principal risk: penjual dalam suatu transaksi aset finansial telah mengirimkan aset kepada pembeli namun tidak memperoleh pembayaran. kebijakan dan prosedur dituangkan dalam prosedur operasional standar internal dan ketentuan ccp sent (rule book). huruf kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penanganan wanprestasi yang dialami anggota merupakan pedoman bagi ccp sent untuk mengambil langkah guna menghindari kerugian dan tekanan likuiditas serta memastikan kemampuan ccp sent dalam memenuhi kewajibannya. contoh kebijakan dan prosedur penanganan wanprestasi yaitu kebijakan dan prosedur mengenai mekanisme urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) yang dicadangkan untuk memitigasi risiko finansial akibat adanya anggota yang mengalami wanprestasi. huruf penerapan segregasi dan portabilitas antara lain dituangkan dalam perjanjian mengenai segregasi dan portabilitas yang melindungi posisi anggota dan kliennya serta melindungi default fund contribution, initial margin, dan variation margin dari kejadian wanprestasi anggota tersebut. cukup jelas. yang dimaksud dengan "efektif adalah kemampuan ccp sent dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan memenuhi prinsip keamanan (security) dalam melaksanakan kegiatannya. yang dimaksud dengan efisien adalah kemampuan ccp sent untuk memperhitungkan cost and benefit yang efisien atas layanan yang diberikan antara lain pilihan jenis kliring dan setelan (gross, net, atau hybrid), jenis produk yang di miringkan, dan penggunaan teknologi komunikasi. contoh sarana dan prosedur komunikasi yang lazim antara lain penggunaan society for worldwide interbank financial telecommunication swift). cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh: ccp sent memisahkan default fund contribution, initial margin, dan variation margin untuk transaksi derivatif sent dengan default fund contribution dan margin untuk transaksi derivatif saham. huruf contoh: ccp sent memisahkan urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) untuk transaksi derivatif sent dengan urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) untuk transaksi derivatif saham. contoh: ccp sent memisahkan urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) berdasarkan kelas aset suku bunga dan nilai tukar. ccp sent juga dapat memisahkan urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) berdasarkan jenis transaksi domestic non deliverance forward dan swap. cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. perubahanlakukan penguatan fungsi intermedia perbankan dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikal dan kondisi siklus keuangan, terdapat ruang bagi kebijakan makroprudensial yang akomodatif, bahwa kebijakan makroprudensial yang akomodatif dilakukan melalui penyesuaian terhadap formulasi rasio intermedia wmakroprudensial dan rasio intermedia makroprudensial syariah dengan mempertimbangkan semakin luasnya alternatif sumber pendanaan bagi perbankan terutama berupa pinjaman atau pembiayaan yang ditomm lebih besar dari 19y6 (sembilan belas persen): dan parameter disinsentif atas ditetapkan sebagai berikut: sebesar (nol), jika bank memiliki komm lebih besar dari atau sama dengan komm insentif, atau sebesar (nol koma dua), jika bank memiliki komm lebih kecil dari komm insentif0y6ihapus, dan dihapushurufa berbentuk pinjaman atau pembiayaan bilateral dan atau pinjaman atau pembiayaan sindikasi, pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima tidak berupa pinjaman atau pembiayaan subordinasi, dana kelolaan, kewajiban sewa pembiayaan, dan atau giro bersalah kredit, cc. pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima tidak termasuk pinjaman atau pembiayaan dari bank dalam negeri, pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima memiliki sisa jangka waktu paling singkat (satu) tahun, dan pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima dilakukan berdasarkan perjanjian., kriteria pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk. dalam hal terdapat perubahan ya) sehingga berbunyi sebagai berikut:diperoleh dari: labu, untuk data kredit dan dpk buk dalam rupiah dan valuta asing, laporan surat berharga, untuk data surat berharga korporasi yang dimiliki buk, dan data surat berharga yang diterbitkan buk, lbu,budiperoleh dari: loblaporan surat berharga syariah, smk bus uus,smk bus uusuk yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri wajib menyampaikebagaimana dimaksud dalam uus dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri wajib menyampaikyariah sebagaimana dimaksud dalam laporan sebagaimana dimaksud pada dan mencakup data pinjaman yang diterima atauyang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada dan tetap berlaku yang: tidakataunamun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam a,dengan isi laporan nihil. ketentuan dan diubah,dan salinan kerasbu, smk bus uus, atau sistem aplikasi laporan lainnya. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: laporan pinjaman yang diterima dan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pertama kali dilaporkan kepada bank indonesia untuk posisi bulan oktober penyampaian laporan pertama kali sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada bank indonesia paling lambat tanggal november bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan pertama kali sebagaimana dimaksud padapertama kali sebagaimana dimaksud padaketentuan koreksi dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap penyampaian laporan pertama kali sebagaimana dimaksud padasurat berhargasebagaimana dimaksud dalamdiubah, dan penjelasan huruf diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi sehingga berbunyi sebagai berikut:satu) angka, yaitu angka antara angka dan angka disisipkan (dua) angka, yaitu angka 30a dan angka 30b,bagi buk, ditetapkan paling banyak (empat persen) dari dpk buk dalam rupiah, dan bagi bus, ditetapkan paling banyak (empatpinjaman yang diterima buk, data kredit yang digunakan dalam perhitungan rasio kredit bermasalahsuk bisuk bipembiayaan yang diterima bus, data pembiayaan yang digunakan dalam perhitungan rasio pembiayaan bermasalah, komm, dpk bus dalam rupiah, dan saldo rekening giro rupiah bus: dan untuk pemenuhan plm syariah meliputi data saldo rekening bis, suk bi,4d,pembiayaan yang diterima uus, data pembiayaan yang digunakan dalam perhitungan rasio pembiayaan bermasalahketentuan huruf diketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank yang dinyatakan terlambat1. (satu juta rupiah) per .9g hari keterlambatan. bank yang dinyatakan tidak30. (tiga puluh juta rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:bank sebagaimana dimaksud dalam antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan mengenai perhitungan rim dan rim syariah yang menambahkan unsur pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima mulai berlaku pada tanggal desember ketentuan mengenai parameter disinsentif bawah mulai berlakulaporan bulanan bank umum yang selanjutnya disebut lbulaporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang selanjutnya disebut smk bus uushuruf huruf huruf dan huruf serta huruf dan huruf diubah, huruf dan huruf dihapusempat persen), batas atas target rim atau target rim syariah sebesar (sembilan puluh empat persen), komm insentif sebesar (empat belas persen), parameter disinsentif bawah ditetapkan sebagai berikut: sebesar (nol), jika bank memiliki: rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan (lima persen), atau komm lebih kecil dari atau sama dengan komm insentif, sebesar (nol koma satu komm lebih besar dari komm insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan (sembilan belas persen), dan sebesar (nol koma lima belas |
tambahan lembaran negara r.imomentum pertumbuhan ekonomi tengah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga, bank indonesia melakukan penguatan fungsi intermedia perbankan melalui penyempurnaan pengaturan mengenai rim dan rim syariah, dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikal dan kondisi siklus keuangan yang masih berada bawah level optimalnya. hal ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan intermedia perbankan yang dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan rim dan rim syariah serta memperluas kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan. seiring dengan semakin luasnya alternatif pendanaan bank, formulasi rim dan rim syariah saat ini dinilai belum secara utuh menggambarkan kondisi penyaluran dana dan penghimpunan dana oleh bank. oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian formulasi rim dan rim syariah dengan menambahkan komponen pendanaan yaitu pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima, dan penyesuaian atas besaran parameter disinsentif dan kriteria prudential batas bawah. penyesuaian formulasi rim dan rim syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian, dengan mendorong bank yang memiliki kualitas kredit atau kualitas pembiayaan yang baik (rasio kredit atau pembiayaan bermasalah rendah) dan ketahanan modal yang memadai komm yang tinggi), untuk melakukan ekspansi kredit atau pembiayaan. upaya untuk melakukan penguatan fungsi intermedia perbankan juga dilengkapi dengan dukungan terhadap pengelolaan likuiditas perbankan. terkait dengan hal tersebut, penetapan besaran persentase penggunaan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada bank indonesia dalam operasi pasar terbuka pada instrumen plm dan plm syariah sebesar (empat persen) dipandang perlu untuk memberikan peningkatan fleksibilitas dan distribusi likuiditas. sebagai bagian dari instrumen makroprudensial berbasis likuiditas, juga dilakukan penetapan suk sebagai salah satu surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan plm dan plm syariah sehingga suk dapat menjadi alternatif manajemen likuiditas bagi perbankan. sehubungan dengangkapasar terbuka syariah. huruf cukup jelas. cukup jelas. s5)cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas.,, kepada pihak ketiga bukan bank. bagi buk yang memiliki uus, penghitungan rasio kredit bermasalah bagi buk dilakukan secara terpisah dengan penghitungan rasio pembiayaan bermasalah bagi uus. komm bagi uus menggunakan komm dari buk yang menjadi induk uus. huruf komm bagi uus menggunakan komm dari buk yang menjadi induk uuuntuk buk, pinjaman yang diterima tidak berupa pinjaman subordinasi, dana kelolaan, kewajiban sewa pembiayaan (finance lease), dan atau giro bersalah kredit (hovercraft). untuk bus dan uus, pembiayaan yang diterima tidak berupa pembiayaan subordinasi dan dana kelolaan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.tidak berupa pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima sebagai komponen modal. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelalaporan surat berharga untuk data: surat berharga korporasi yang dimiliki buk menggunakan posisi (dua) periode laporan sebelumnya, dan surat berharga yang diterbitkan buk menggunakan, lbu menggunakan posisi (dua) periode laporan sebelumnyabuk yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri(3a) cukup jelas.pembiayaan untuk perhitungan rim syariah merupakan pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing, laporan surat berharga syariah untuk data: surat berharga syariah korporasi yang dimiliki bus dan uus menggunakan posisi (dua) periode laporan sebelumnya, dan surat berharga syariah yang diterbitkan bus dan uus menggunakan: smk bus uus menggunakan posisi (dua) periode laporan sebelumnyauus dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeriyang dimaksud dengan uus dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri adalah unit kerja syariahya) cukup jelas. s5)angka cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesiamomentumrelaksasi kebijakan khususnya terkaitdan upaya mendorong ekonomi berwawasan lingkungan (green economy) diperlukan dukungan bank sentral melalui kebijakan rasio loan value, rasio financing value, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan bagi properti berwawasan lingkungan dan kendaraan bermotordan dan ruko atau bukan, paling tinggi (delapenamyo0 (enam dan ruko atau bukan, paling tinggi (tujuh puluh limayo6,, paling tinggi (tujuh puluh lima2antara bagian kedua dan bagian ketiga disisipkan (satu) bagian, yakni bagian kedua sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedua rasio ltv untuk dan rasio ftv untuk untuk pemilikan properti berwawasan lingkungan bagi bank yang memberikan atau untuk pemilikan properti berwawasan lingkunganserta huruf angka dan angka sampai dengan angkasebagaimana dimaksud dalam huruf fasilitas kedua dan seterusnya bagidan fasilitas kedua dan seterusnya bagi rumah tapak dengan akad mmo dan akad imutengan memperhatikan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan. ketentuan mengenai rasio ltv untuk dhal bank yang memberikan atau untuk pemilikan properti berwawasan lingkungan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam makaangka dan angka huruf huruf huruf angka dan angka huruf dan hurufbagifasilitas pertama dan seterusnya bagiberdasarkan akad murabahah dan akad istishna'fasilitas pertama bagi rusun berdasarkan akad mmo dan akad imut dengan luas bangunan lebih dari 21m2an fasilitas pertama bagi ruko atau bukan dan ruko atau bukan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengankepada bank indonesia terkaitroperti berwawasan lingkungan harus memenuhi kriteria bangunan hijau. pemenuhan kriteria bangunan hijau sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: bagi kawasan yang telah tersertifikasi sebagai kawasan hijau dari lembaga penyelenggara sertifikasi kawasan hijau yang diakui maka seluruh unit properti kawasan tersebut dianggap telah memenuhi kriteria bangunan hijau, bagi kawasan yang belum tersertifikasi sebagai kawasan hijau maka pemenuhan kriteria bangunan hijau dilakukan berdasarkan penilaian atau sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut: untuk properti dengan luas bangunan kurang dari .500m? (dua ribu lima ratus meter persegi) maka dilakukan: penilaian oleh bank, dengan menggunakan perkakas aplikasi (application tools) yang disediakan oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui: dan atau sertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui, dan untuk properti dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan .500m? (dua ribu lima ratus meter persegi)rta antara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka 2aka harus dilakukan sertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui, dan bagi properti yang merupakan bangunan baru dalam suatu kawasan yang dibangun oleh satu atau gabungan pengembang maka: pemenuhan kriteria bangunan hijau harus dilakukan melalui sertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui, dan pengajuan sertifikasi dilakukan oleh pengembang. hasil penilaian atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada harus menjadi persyaratan bank dalam memberikan persetujuanhuruf angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, rasio pembiayaan bermasalah, rasio bermasalah, dan rasio bermasalah sebagaimana dimaksud dalam:dalam hallima belas persen). ketentuan huruf diubah, tetap, dan penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi sertasepuluh persen):yang memberikan kkb atau pkb sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memenuhi ketentuan uang muka paling sedikit (lima belas persen). antara dan disisipkan (satu) yaknisepuluhhuruf hurufkan&ketentuan tetap, dan penjelasan huruf angka6o (sembilan puluh persen): dan ruko atau bukan dan ruko atau bukan, paling tinggi (sembilan puluhsembilan puluh persen), dan ruko atau bukan, paling tinggi (sembilan puluhhuruf diubah, tetap dan penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi serta ketentuanrasio li |
tambahan lembaran negara r.imelakukan pelonggarlonggarmasih bersifat akomodatif, bank indonesia menetapkan kebijakan pemberian insentif berupa rasio yang lebih longgar terhadap rasio ltv untuk dan rasio ftv untuk khusus untuk properti berwawasan lingkungan, sertasehubungan dengan kebijakan tersebut atas, bank indonesia perlu menyesuaikan pengaturan mengenai rasio ltv untuk kp, rasio ftv untuk pp, dan uang muka untuk kkb atau pkb. oleh karena itu, perlu dilakukanhuruf atau untuk fasilitas pertama diberikan bagi rumah tapak, rumah susun, dan rumah toko atau rumah kantor dengan luas bangunan: atas. hurufjumlah bermasalah merupakan jumlah dari dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macetyang dimaksud dengan laporan lain antara lain berupa laporan untuk bus dan uus. cukup jelas. s5) cukup jelas. angka cukup jelas. angkalembaga penyelenggara sertifikasi kawasan hijau yang diakui adalah lembaga yang mendapat lisensi untuk melakukan sertifikasi sesuai dengan standar kawasan hijau atau bangunan hijau yang diakui. huruf angka yang dimaksud dengan tembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui adalah lembaga yang mendapat lisensi untuk melakukan sertifikasi sesuai standar kawasan hijau atau bangunan hijau yang diakui. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. hasil penilaian atau sertifikasi antara lain dapat berupa sertifikat, surat keterangan, dan atau dokumen terkait lainnya. angka yang dimaksud dengan belum tersedia secara utuh adalah belum siap diserahterimakan. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada bank meliputi aset tetap, aset bergerak, bank guarantee, standby letter creditjaminan yang diberikan oleh pihak lain meliputi corporate guarantee, stand letter credit, bank guaranteehuruf cukup jelas. dalam menghitung jumlah fasilitas atau yang diberikan untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh, bank memperhitungkan fasilitas atau yang diberikan untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh yang telah diberikan oleh bank yang sama maupun bank lainnya. dalam hal debitur atau nasabah telah memperoleh fasilitas atau yang diberikan untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini, bank memperhitungkan fasilitas tersebut sebagai fasilitas atau yang diberikan untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh. cukup jelascukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia nasabah. lalu lin bank indonesiapemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan gundevisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan perolehan informasi permintaan devisa pembayaran impor, bahwa transaksi penggunaan devisa perlu dilengkapi dengan keterangan dan bukti pendukung yang komprehensifdalam jam kerja. bank harus menyampaikan laporan lld dan atau koreksi laporan lld yang melampaui pkl secara luring dalam jam kerjaebagaimana dimaksud dalam dan atau sampai dengan akhir bulan mpl dalam jam kerja. dalam hal akhir bulan mpl sebagaimana dimaksud pada,ampai dengan hari berikutnya setelah akhir bulan mpl dalam jam kerja. bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan lld apabila bank indonesia belum menerima laporan lld sampai dengan jam kerja berakhir pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada dansebagaimana dimaksud dalam yang belum disampaikan kepada bank indonesia. penyampaian laporan lld sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara luring dalam jam kerja. kewajiban bank untuk menyampaikan laporan lld berupa: laporan rincian transaksi ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan daftar penyampaian dokumen pendukung dhe sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk penerimaan dhe sda berlaku sampai dengan penyampaian laporan lld untuk januari ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan lld dan koreksi laporan lld diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab pengaksesan perintah transfer dana keluar nasabah dalam hal nasabah melakukan transaksi lld berupa transfer dana keluar, dan transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama dalam negeri. dalam hal terdapat perubahan batasan nilai transaksiwajib memastikan kelengkapan dokumen pendukung dari nasabah sebagaimana dimaksud dalam sebelum melakukan pengaksesan perintah transfer dana atas transaksi lld. bank hanya dapat melakukan pengaksesan perintah transfer dana atas transaksi lld sebagaimana dimaksud pada sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung. bank harus melaporkan kepada bank indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung dari nasabah untuk transaksi lld berupa transfer dana keluar sebagaimana dimaksud dalam yang mengakibatkan berkurangnya giro bank luar negeri. nasabah yang melakukan transaksi lld berupa transfer dana keluar harus menyampaikan informasi tujuan transaksi kepada bank sesuai dengan sandi tujuan transaksi yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank harus mencantumkan informasi tujuan transaksi sebagaimana dimaksud pada dalam message ftms untuk setiap transaksi. bab prosedur perolehan informasi dan ketatausahaan dokumen pendukung untuk penyampaian laporan lld sebagaimana dimaksud dalam bank harus meminta data, keterangan, dan atau dokumen pendukung kepada nasabah yang melakukan kegiatan lld melalui bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan bank maupun untuk memenuhi permintaan bank indonesia. nasabah sebagaimana dimaksud pada wajib memberikan data, keterangan, dan atau dokumen pendukung kepada bank dengan benar sesuai dengan permintaan bank. bank harus melakukan verifikasi terhadap data dan keterangan yang diperoleh dari nasabah untuk memastikan akurasi laporan lld. ketentuan lebih lanjut mengenai data, keterangan, dan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan data dan keterangan, ketatausahaan dokumen pendukung, sertapengawasan bank indonesia dapat melakukan pengawasan atas laporan lld yang disampaikan oleh banlainnya yang terkait kepada bank dan atau nasabah, dan atau melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam hal diperlukan, bank indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran laporan lld. bank dan atau nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan atau dokumen lainnya: laporan tidak diisi sesuai dengan informasi dari nasabah dan atau dokumen pendukungnya, dan atau bank tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan atau dokumen lainnya yang terkait dengan laporan lld sebagaimana dimaksud dalam huruf bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan lld dengan benar. dalam hal nasabah tidak dapathuruf data, keterangan, dan atau dokumen pendukung yang disampaikan nasabah kepada bank dinyatakan tidak benar. bab vii sanksi administratif bank yang terlambat menyampaikan laporan lldi sanksi administratif berupa denda sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). bank yang tidak menyampaikan laporan lld dengan benar sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit rp25. (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (field) yang tidak benar, dengan denda paling banyak rp50. (lima puluh juta rupiah). bank yang melakukan pengaksesan perintah transfer dana untuk transaksi lld berupa transfer dana keluar tanpa memastikan kelengkapan dokumen pendukung dari nasabah sebagaimana dimaksud dalam dikenaisanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada sampai dengan tidak menggugurkan kewajiban penyampaian laporan lld oleh bank. nasabah yang tidak menyampaikan data, keterangan, dan atau dokumen pendukung dengan benar kepada bank sebagaimana dimaksud dalam dikenairp50. (lima puluh juta rupiah) untuk setiap perintah transfer dana. bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dan nasabah yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan pembebasan sanksi administratif berupa denda. bank indonesia dapat memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada dalam hal: bank atau nasabah menyampaikan surat permohonan pembebasan pengenapembayarnk indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam atau kepada instansi terkait. bab viii keadaan kahar bank yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan data, keteranganpenyampaian laporan lld sebagaimana dimaksud dalam bank yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan lld, dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan lld dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam bank yang mengalami keadaan kaharkahar yang dialami. pengecualian kewajiban penyampaian laporan lldnk sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan lld setelah bank kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. bab ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan bank indonesia ini, bank wajib menyampaikan laporan lld berupa: laporan rincian transaksi ekspor, dan laporan daftar dokumen terkait transaksi ekspor,nasabah, untuk penerimaan dhe non sda sampai dengan penyampaian laporan lld desember yang disampaikan bulan januaripenduduk sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukarmaksud dalam undang undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai transfer dana. transfer dana keluar atau outgoing transfer adalah transaksi lld nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing. periode laporan lldlld yang selanjutnya disebut mpl adalah periode penyampaian laporan lld dari tanggal sampai dengan batas waktu penyampaian laporan setelah berakhirnya pl. masa penyampaian koreksi laporan lld yang selanjutnya disebut pkl adalah periode penyampaian koreksi laporan lld dari tanggal sampai dengan batas waktu penyampaian koreksi laporan lldmengenai kepabeanan. impor adalah kegiatan memasukkan barang dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang digunakan khusus untuk penerimaan dhe sda. devisa pembayaran impor yang selanjutnya disingkat dpi adalah devisa yang digunakan untuk membayar impor. message financial transaction messaging system yang selanjutnya disebut message ftms adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi. telegraph transfer yang selanjutnya disingkat adalah jenis transfer dana melalui bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana. hari adalah hari kerja bank indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas. jam kerja adalah jam kerja bank indonesia setempat sesuai dengan kedudukan bank. bab ruang lingkup laporan lld bank wajib menyampaikan laporan lld kepada bank indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu. & laporan lld sebagaimana dimaksud dalam meliputi: laporan transaksi, laporan posisi, dan: laporan rincian transaksi ekspor, laporan daftar penyampaian dokumen pendukung dhe, laporan census dhe sda, laporan transaksi dhe dan dpi, dan laporan lainnya. dalam hal tidak terdapat: kegiatan lld, bank harus menyampaikan laporan lld nihil: transaksi bank dan atau nasabah yang memengaruhi afl bank dan atau kln bank sebagaimana dimaksud pada bank harus menyampaikan laporan transaksi nihil, cc. posisi dan mutasi dari setiap rekening afl bank dan atau kln bank sebagaimana dimaksud pada sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh bank dan atau nasabah, bank harus menyampaikan laporan posisi nihil, informasi dalam laporan pendukung sebagaimana dimaksud pada bank harus menyampaikan laporan pendukung nihil, kepada bank indonesia. laporan lld sebagaimana dimaksud pada meliputi data selama (satu) pl. ketentuan lebih lanjut mengenai laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. transaksi bank dan atau nasabahperinci, kecuali ditentukan secara khusus. transaksi bank dan atau nasabahinformasi tertentu, kecuali ditentukan secara khusus. dalam hal terdapat perubahan batasan nilai transaksiecualian sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam hal terdapat transaksi terkait ekspor dan atau impor nasabah, bank wajib menyampaikan laporan pendukungbab iii penyampaian laporan lld dan koreksi laporan lld laporan lld sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bank indonesia oleh kantor pusat bagi bank yang berkantor pusat indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan luar negeri. bank wajib menyampaikan laporan lld sebagaimana dimaksud dalam setiap bulan secara daring selama mpl. batas akhir mpl untuk penyampaianmeliputimpl untuk penyampaianmpmpl tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi bank indonesia. dalam hal terdapat gangguan teknis bank dan atau bank indonesia selama mpl yang menyebabkan bank tidak dapat menyampaikan laporan lld secara daring, laporan lld dapat disampaikan secara luring. dalam hal pada batas akhir mpl terjadi gangguan teknis bank dan atau bank indonesia yang menyebabkan bank tidak dapat menyampaikan laporan lld secara daring, penyampaian laporan lld diatur sebagai berikut: untuk gangguan teknis yang telah dapat diatasi pada hari berikutnya, bank harus menyampaikan laporan lld secara daring pada hari tersebut, dan untuk gangguan teknis yang belum dapat diatasi pada hari berikutnya, bank harus menyampaikan laporan lld secara luring pada hari berikutnya. penyampaian laporan lld secara luring sebagaimana dimaksud pada dan harus dilakukan dalam jam kerja. dalam hal gangguan teknis terjadi bank sebagaimana dimaksud pada dan bank harus menyampaikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis kepada bank indonesia. dalam hal laporan lld yang telah disampaikan oleh bank kepada bank indonesia tidak benar dan atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam bank harus menyampaikan koreksi atas laporan lld secara daring selama pkl. batas akhir pkl untuk penyampaian koreksiberupapkl untuk penyampaian koreksipkpkl tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi bank indonesia. dalam hal pada batas akhir pkl terjadi gangguan teknis yang menyebabkan bank tidak dapat menyampaikan koreksi laporan lld secara daring, penyampaian koreksi laporan lld diatur sebagai berikut: untuk gangguan teknis yang terjadi bank, bank harus menyampaikan koreksi laporan lld secara luring pada hari berikutnya dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis, dan untuk gangguan teknis yang terjadi bank indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya jam kerja, bank harus menyampaikan koreksi laporan lld secara luring pada hari berikutnya. penyampaian koreksi laporan lld secara luring sebagaimana dimaksud pada harus dilakukangustus dari pungli harmoni, yang dalam perkarapada tanggal februari telah menerima surat dari pemohon, bertanggal februarfebruar dan ahmad fadli semadi,aria farida indrawi ttd. ttd. hartono muhammad alim ttd. ttd. hamdan zelda ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. yunita ramadan.h., m.h pekerjaan advokat karyawan pt. bukit muria jaya alamat dirasa pusaka, rt. rw kelurahan dirasa barat, kecamatan karawang barat, kabupaten karawang, jawa barat selanjutnya disebut sebagai .iiooliilili: bahwa pasalkhusus pada frasa dengan keputusan presiden telah menimbulkan kerugian dan diskriminatif bagi khususnya pemohon yang berdomisili hukum kabupaten karawang dan umumnya kabupaten kota yang lain seluruh wilayah republik negara indonesia yang sedang dan akan berproses persidangan pengadilan negeri kls provinsprof. dr. jimmy asshiddigie, menegaskan terkait persamaan dalam hukum equality before the.yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions.khususnya dalam frasa dengan keputusan presiden" undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud yang menganut prinsip bebas dari diskriminatif, sehingga norma yang terkandung dalam undang undang nomor tahun guo tersebut inkonstitusional, iv. petit menerima dan mengabulkan permohonanpresidenideadvokat dan kartu tanda penduduk pemohon, bukti fotokopi surat keterangan masih bekerja pt. bukit muria jaya nomor ln hrd bmj vi1 bukti fotokopi berita acara serah terima tugas inventaris pengurus perwakilan karyawan lks bipartita pengurus spp pt. bukit muria jaya periode bukti fotokopi surat keputusan nomor sk. depends. gpm viii tentang pengukuhan komposisi dan personalia dewan pengurus cabang gabungan serikat pekerja merdeka indonesia depencab gaspermindo) karawang periode bukti fotokopi sertifikat departemen tenaga kerja republik indonesia provinsi jawa barat tahun1999:, bukti fotokopi sertifikat labour working group labour education centre, bukti fotokopi sertifikat seminar sehari mengenai undang undang penyelesaian hubungan industrial tahun bukti fotokopi sertifikat seminar sehari sosialisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bukti fotokopi kwitansi biaya perkaru konstitusi diunduh dari laman pada perkara nomor phi pn. bag, bukti fotokopi kwitansi biaya perkara kasasi sebesar rp. pada phi nomor kas phi pn. bdg, bukti fotokopi amar putusan pengadilan hubungan industrial bandung perkara nomor phi pn bdg bukti fotokopi sebagian isi undang undang kekuasaan kehakiman: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi), bukti fotokopi isiterhadap danbekerja bukit muria jaya dan juga berprofesi sebagai advokat yang sangat peduli terhadap advokasi ketenagakerjatelah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa dengan keputusan presiden dalam yang selengkapnya menyatakan,, yang menurut pemohon bertentangan dengan dan dan uud yang masing masing menyatakan:bahwa sampai saat ini mendampingi orang karyawan pt. dream sentosa indonesia yang sedang berselisih dengan perusahaan tersebut pengadilan hubungan industrial klas bandung sampai dengan proses kasasi mahkamah agung terkait pemutusan hubungan kerja, merasa dirugikan dengan ketentuan frasa dengan keputusan presiden dalam karena pembentukkan pengadilan hubungan industrial bukan lagi didasarkan oleh amanat undang undang melainkan harus berdasarkan keputusan presiden, sehingga menjadi diskriminatif bagi sebuah kabupaten kota yang berpenduduk mayoritas buruh pekerja, serta menghambat penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. hal tersebut dirasakan oleh pemohon yang sedang menangani perselisihan antara karyawan pt. dream sentosa indonesia dengan perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja, karena jarak antara kabupaten dengan provinsi yang terlampau jauh, menyebabkan mahalnya biaya untuk melakukan advokasi pengadilan hubungan industrial. pemohon berharap adanya pembentukan peradilan hubungan industrial kabupaten kota tanpa menunggu adanya keputusan presiden sehingga pada saat pemohon menangani atau melakukan advokasi perselisihan antara karyawan dengan sebuah perusahaan pengadilan hubungan industrial tidak lagi perlu mengeluarkan biaya yang mahal dan menyita waktu yang banyak untuk menyelesaikannya, i3.8, mahkamah berpendapat, pemohon sebagai karyawan yang juga berprofesi sebagai advokat yang sangat peduli terhadap advokasi ketenagakerjaan indonesia dan berhubungan dengan pengadilan hubungan industrial phi) berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya frasa dengan keputusan presiden dalam sehinggamengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas frasa dengan keputusan presiden dalam yang menurut pemohon bertentangan dengan uud khususnya dan berdasarkan dalil sebagaimana diuraikan atas, menimbang bahwa setelah mahkamah mempelajari permohonan pemohon dan memeriksa bukti pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: i3.emi terselenggaranya negara hukum. peradilan harus bersifat independen serta imperial (tidak memihak). peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan maksud untuk memperoleh putusan yang seadil adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. sedangkan peradependen harus menjadi puncak kearifan dan perekat sosial bagi para pihak yang bersengketa, i3. bahwa pembentukkan lembaga peradilan dalam suatu negara hukum, seperti indonesia, merupakan suatu keniscayaan. akan mustahil kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan adil jika tidak ada lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili sengketa antara anggota masyarakat dengan pemerintah, atau antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. selain itu, pengadilan juga bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara untuk mempertahankan atau menjamin dinastinya hukum materiil. demikian pula halnya dengan pembentukan phi yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial yang sebelumnya diperiksa oleh: i3. bahwa dasar hukum pembentukan phi adalah yang merupakan pengakuan era industrialisasi bahwa perselisihan hubungan industrial menjadi lebih kompleks, sehingga memerlukan penggantian perundang undangan yang lama dan pembentukan institusi baru serta mekanisme yang memastikan penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan: i3. bahwa menurut mahkamah, mekanisme pembentukan phi suatu wilayah dengan melalui keputusan presiden merupakan perintah itu sendiri yang tidak dapat diartikan sebagai campur tangan pemerintah terhadap phi karena presiden lah pemegang kekuasaan yang melaksanakan undang undang (vide uud keputusan presiden menjadi dasar hukum pembentukan pengadilan, dalam hal ini phi sebagai peradilan khusus lingkungan peradilan umum. menurut mahkamah, perintah undang undang tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bertentangan denganli semadi, anwar usmanlimadang undang, badan hukum publik atau privat: atau lembaga negara ,amping sebagai karyawan pemohon juga berprofesi sebagai? konstitusi diunduh dari lamansanto ttd ttd muhammad alimyoritas kliennya seorang pekerja, yang pada saat ini pun sedang mendampingi orang karyawan pt. dream sentosa indonesia sebagai penggugat, berselisih mengenai pemutusan hubungan kerja dengan pt. dream sentosa indonesia dengan nomor perkara phi pn. bdg. pengadilan hubungan industrial kls bandung yang sampai saat ini sedang berlangsung mahkamah agung, sehingga dalam proses persidangan yang cukup lama dari mulai surat gugatan yang diterima oleh kepaniteraan pengadilan hubungan industrial bandung tertanggal maret sampai dengan putusan tertanggal juni sehingga memakan biaya yang cukup besar, maka dari itu sangatlah dirugikan oleh berlakunyaahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon yakni,bunyidengan berlakunya norma yang terdapat dalamerkaitan dengan pembentukan pengadilan hubungan industrial pada setiap pengadilan negeri kabupaten kota, pada menegaskandisetiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan . dan menegaskan pula. khususnya dalam frasa dengan keputusan presiden, bukan karena amanat undang undang maka peradilan industrial dibentuk. maka telah menjadi norma yang diskriminatif bagi sebuah daerah kabupaten kota yang didalamnya berpenduduk mayoritas pekerja buruh yang telah menimbulkdan bertentangan pula dengan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman: bahwa dengan adanya keharusan adanya keputusan presiden untuk membentuk peradilan hubungan industrial atas guo yang sementara diujikan telah menghambat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. bahwa, dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanbahwa, dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman menegaskan peradilan membantu megaskanbahwa dalam frasa pada undang undang nomor tahunbahwa pemohon saat ini, sedang mendampingi orang yang dalam berproses perkara persidangan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri kls bandung, dan sedang proses kasasi mahkamah agung, karena radius atas kabupaten dengan provinsi cukup jauh sehingga sebagaimana ditegaskan dalam angka tersebut atas, cepat dan biaya ringan tersebut jauh dari harapan, sehinga potensi kerugian waktu dan biaya cukup mahal, berpotensi merugikan pihak pemohon, maka dari itu pemohon menanti adanya peradilan kabupaten kota, sehingga bila peradilan ada kabupaten kota tidak banyak waktu dan materi yang tersisa hanya untuk kepentingan persidangan dengan waktu beberapa menit saja saat bersidang, akan tetapi waktu perjalanan cukup memakan waktu berjam jam bahkan sampai satu hari lamanya, lebih lama dibandingkan disaat bersidang:tansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang pendirian pengadilan hubungan industrial sebagai landasan dasar dibentuk pengadilan hubungan industrial adalah dan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian hubungan industrial yakni kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan dan yaitu didalam pembentukan pengadilan khusus yang dimaksud harus dengan keputusan presiden sehingga yang diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman mengamanatkan. . dengan adanya tersebut atas yang mengharuskan berdirinya peradilan kabupaten kota diwajibkan melalui keputusan presiden, itu berarti bahwa keputusan presiden tersebut merupakan campur tangan presiden terhadap berdirinya peradilan kabupaten koletter), melainkan menurut semangat dan memaknai, perselisihan hubungan industrial terjadi mana mana, baik dikota besar maupun kota kota kecil, bila para pencari keadilan adanya kota kota kecil yang diantaranya subang, purwakarta, karawang, bekasi, bogor, depok, dan kata kota yang lainnya seluruh indonesia pada umumnya yang belum mempunyai pengadilan hubungan industrial, mereka para pencari keadilan harus menunggu keputusan presiden untuk berdirinya pengadilan hubungan industrial, sementara undang undang nomor tahun telah lama berlakunya sampai dengan tahun lamanya, telah mengamanatkan untuk segera dibentuk, karena terhambat oleh campur tangannya pemerintah dalam hal keputusan presiden maka haruslah penyelenggara kekuasaan kehakiman segera membentuk peradilan khusus perselisihan hubungan industrial kabupaten kota. bahwa berdasarkan data data pengadilan negeri kls bandung yang berselisih hubungan industrial dari kota kota kabupaten sejawat barat tersebut atas, sangatlah mendominasi dibandingkan dengan perselisihan kota provinsi, sehingga para pencari keadilan merasa hak konstitusionalnya sudah cikal oleh adanya undang undang nomor tahun yang menegaskan berdirinya pengadilan industrial wajib melalui keputusan presidenggaran negara. berkaitan dengan hal tersebut pemohon seorang buruh yang mendampingi teman buruh lainnya yang saat ini sedang berproses mahkamah agung. dalam hal menyelesaikan perselisihan pengadilan hubungan industrial bandung yang secara finansial berperkara sangatlah terbatas dengan proses sangat panjang sehingga memakan waktu berbulan bulan bahkan sampai setahun lebih. itu merupakan fakta hukum telah dirugikan oleh adanya pengadilan hubungan industrial yang berada pada radius atas yang tempatnya ibu kota provinsi jawa barat, dalam hal berselisih hubungan industrial yang radius atas km, tentunya telah menggunakan biaya yang tidak kecilbaik pemohon maupun oleh pihak yang sedang berselisih seperti halnya perkara putusan nomor phi pn.bdg antara pt.dream setosa indonesia dengan karyawannya yang dalam putusannya tidak mendapatkan hak apa apa sehingga segala biaya yang sudah dikeluarkan dan ditambah dengan putusan tidak mendapat hak apapun dalam amar putusannya sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dalam provisi: menolak tuntutan provisi para penggugat, dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga surat pemberhentian untuk pemberhentian kerja nomor hrd dsi x1 tanggal november menyatakan para penggugat konvensi para tergugat konvensi terbukti melanggar undang undang nomor tahun juncto kepmenakertrans nomor tahun dan dikualifikasikan mengundurkan diri: menyatakan putus hubungan kerja antara para penggugat konvensi para tergugat konvensi terhitung sejak tanggal november dengan kualifikasi mengundurkan diri: menyatakan gugatan penggugat konvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard): dalam konvensi dan konvensi membebankan biaya perkara ini kepada para penggugat konvensi para tergugat konvensi sebesar rp. (enam ratus empat satu ribu rupiah): berkaitan dengan putusan tersebut atas, kerugian yang dialami oleh pihak pemohon maupun pihak pekerja tersebut sehingga hal hal yang menyangkut proses dan teknis berbicara menurut undang undang nomor tahun yang mewajibkan berdiriny adanya keputusan presiden itu, tidak ada pertimbangan agensinya, sehingga tahun lamanya kerugian konstitusionalnya pemohon dan potensi kerugian pihak yang dirugikan sangatlah tidak dipertimbangkan: bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam khususnya pada frasa dengan keputusan presiden" undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena bertentangan dengan dan uud bahwa norma yang terdapat dalam khususnya pada frasa dengan keputusan presiden sangatlah tidak menggunakan pertimbangan dengan undang undang nomor tahun tentang kekuasmenegaskan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan norma yang terdapat dalam undang undang nomor tahun khususnya pada frasa dengan keputusan presiden sangatlah berdentang dengan undang undang dasar republik indonesia tahun danmenegaskan pulanofrialdi. amd pekerjaan pengurus metro mini alamat jalan fort barat nomor rw kelurahan kebon bawang, kecamatan tanjung periuk, jakarta utara selanjutnya disebut sebagai . lol, pemohon, membaca permohonan pemohon:permohonannya pada tanggalvemberdasarkanud danperseroan terbatas, diundangkan setelah perubahan uud secara hirarkis kedudukanberdasarkan uraian atas maka dapat disimpulkan bahwa bahwa undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang berbunyi: rups yang kedua dengelah menimbulkan ketidakpastian hukum atas pelaksanaan rups yang dilaksanakan tanggal februari berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, sedangkan pelaksanaan rups tersebut telah mendapat izin dari pengadilan negeri jakarta timur dengan penetapan penetapan sebagai berikut: berdasarkan penetapan izin oleh pengadilan negeri jakarta timur nomor pdt p rups pn jkt timur tanggal mei berdasarkan putusan mahkamah agung nomor pdt tanggal maret berdasarkan penetapan kuorum dari pengadilan negeri jakarta timur pdt p rups pn jkt tim tanggal desember walaupun pemohon telah melaksanakan rups dengan mengikuti ketentuan yang digariskan oleh undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dan juga berdasarkan penetapan penetapan tersebut atas, namun rups tersebut tidak dapat disahkan oleh kemenkumham cg. dirjen administrasi hukum dan umum. semua ini disebabkan oleh undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang telah membatasi pelaksanaan rups. sehingga dengan demikian undang undang perseroan terbatas tidak sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang dengan tegas menyatakan bahwa penetapan tersebut telah final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas bertentangan dengan uud yang dengantelah membatasi dalam pelaksanaan rups haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: pertimbangan terpenting dalam pengajuan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas terhadap uud adalah karena pelaksanaan rups lb metro mini yang kedua dilaksanakan tanggal november sementara penetapan kuorum ditetapkan oleh pengadilan negeri jakarta timur tanggal desember dalam hal ini membutuhkan waktu selama hari dari rups kedua. kemudian berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang berbunyi:yang berbunyi pemanggilan rups dilakukan dengan iklan dalam sebuah surat kabar. dalam hal ini, membutuhkan waktu hari. sehingga dengan demikian jumlah hari yang dibutuhkan dari rups yang kedua dengan yang ketiga membutuhkan waktu (empat puluh) hari. maka dengan demikian mustahil dapat dilaksanakan rups yang kedua dengan yang ketiga dengan waktu paling lambat (dua puluh satu) hari sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. oleh karenanyamengikat karena telah dengan nyata bertentangan dengan uudhingga oleh karenanya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas tidak ada kepastian hukum atas pelaksanaan rups tersebut, maka berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohontit menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, tidak saja bertentangan dengan uud tetapioleh karena undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang telah memberi pembatasan waktu dalam pelaksanaan rups, sehingga rups yang dilaksanakan berdasarkan penetapan penetapan nomor pdt. p rups pn jkt tim tanggal dan putusan mahkamah agung nomor pdt tanggal maret serta penetapan kuorum nomor pdt. p rups pn jkt tim tanggal desember tidak dapat disahkan oleh menhumkam dirjen administrasi hukum dan umyang dengan secara tegas menyatakan,haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyatelah dilaksanakan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas.pelaksanaan rups metro mini tanggal februari telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. namun rups tersebut tidak dapat disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dirjen administrasi hukum dan umum. dalam hal ini disebabkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. sehingga dengan demikian tersebut bertentangan dengan dan uud sehingga dengan demikian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang membatasi pelaksanaan rups haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikatnovember dan novembeukti fotokopi akta pendirian perseroan terbatas metro mini nomor tertanggal november bukti fotokopi akta pendirian perseroan terbatas metro mini nomor dalam berita negara ri: bukti fotokopi penetapan untuk melaksanakan rups berdasarkan penetapan pengadilan negeri jakarta timur nomor pdt. p rups pn. jkt. tim, bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pdt bukti fotokopi iklan koran pada koran harian terbit tanggal oktober untuk pemanggilan pelaksanaan rups metro mini tanggal oktober bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa metro mini nomor tertanggal november bukti fotokopi iklan koran pada koran harian terbit, bertanggal oktober untuk pemanggilan pelaksanaan rups yang kedua tanggal november bukti fotokopi akte pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas metro mini nomor tanggal november bukti fotokopi penetapan kuorum untuk pelaksanaan rups yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan negeri jakarta timur nomor pdt. p rups pn. jkt. tim: bukti fotokopi iklan koran pada koran harian terbit, bertanggal februari untuk pemanggilan pelaksanaan rups yang ketiga pada tanggal februari bukti fotokopi surat direktur perdata nomor ahu2.ah. tertanggal mei perihal pencabutan blokir metromini: bukti aplikasi sah dian bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat metro mini nomor tertanggal mei bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, bukti fotokopi ktp atas nama nofrialb: bukti fisik tidak dibubuhi materai: bukti tidak diajukan, bukti tidak diajukan, bukti fotokopi keputusan kepala dinas perhubungan provinsi dki jakarta nomor tentang pembekuan izin trayek bus sedang metro mini karena kelalaian administrasi perizinan angkutan umum kiu kp), tertanggal november bukti foto rups lb rapat umum pemegang saham luar biasa) metro mini tertanggal oktober nb: bukti fisik tidak dibubuhi materai: bukti foto rups lb rapat umum pemegang saham luar biasa) metro mini, tertanggal november nb: bukti fisik tidak dibubuhi materai: bukti foto rapat umum pemegang saham luar biasa metro mini, tertanggal februari nb: bukti fisik tidak dibubuhi materai: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, presiden menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: tentang pokok permohonan pemohon pemohon mengajukan pengujian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. menurut pemohon, direktorat jenderal administrasi hukum umum kementerian hukum dan hak asasi manusia telah tidak menerima pendaftaran rups ketiga dari pemohon yang dilakukan oleh metromini dengan alasan rups dilakukan telah melewati. singkatnya menurut pemohon, ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud ii. tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon prinsipnyamohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun sebagaimana juga telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun dan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan nomor puu v pemohon dalam permohonannya tidak mendudukkan secara tegas apakah dalam permohonannya bertindak selaku perorangan warga negara indonesia atau selaku badan hukum privat maupun badan hukum publik. walaupun pemohon menyebutkan bahwa pemohon adalah mewakili badan hukum privat. pemerintah mengkritisi hal tersebut karena memiliki konsekuensi konsekuensi tersendiri. jika pemohon perseorangan maka pemohon dapat mendalilkan hal hal yang terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan hak hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena pemohon memiliki kriteria kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam maupun putusan putusan mahkamah konstitusi, apabila pemohon selaku atau mewakili badan hukum privat, yang dalam hal ini adalah metromini, tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, apakah pemohon itu memiliki kuasa atau memang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pengujian ini,tulnya hal hal yang terkait dengan yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon terkait dengan rups yang rapat umum pemegang saham yang diatur dalam sampai dengan namun dalam hal ini, pemohon mengajukan permohonan, ketentuan yang terkait dengan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas: rapat umum pemegang sahamatau anggaran dasar masing masing. rups terdiri atas rups tahunan dan rups lainnya, yang dalam praktik seringkali disebut dikenal sebagai rups luar biasa rups lb). rups tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir, sedangkan rups lb dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan, ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas merupakan satu rangkaian dalam itu sendiri, yang berbunyi sebagai berikut: rups dapat dilangsungkan jika dalam rups lebih dari y:z : dalam hal kuorum, sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai, dapat diadakan penanggalan rups kedua : rups kedua, , dalam hal kuorum rups kedua, : ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas terjadi apabila rups pertama dan rups kedua tidak memenuhi kuorum, sehingga perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan, bahwa proses penetapan kuorum oleh pengadilan negeri seharusnya dilakukan dalam waktu yang cepat mengingat jangka waktu pelaksanaan rups yang telah ditetapkan oleh undang undang. hal ini dapat dilihat dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yangdalam hal ini terdapat aturan aturan khusus yang ada pengadilan negeri itu sendiri, bahwa undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas menyatak: menurut pemerintah, hal demikian mengandung maksud bahwa atas penetapan kuorum tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa, yaitu dalam bentuk peninjauan kembali. sedangkan mengenai pelaksanaan rups tetap harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, sehingga ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas sejatinya telah memberikan kepastian hukum terkait dengan rups kedua dan rups ketigailangsungkan dalam, penentuan jangka waktu tersebut, menurut pemerintah, justru, yaitu berupa pemanggilan rups kedua dan ketiga yang dilakukan paling lama atau paling lambat hari sebelum rups kedua dan ketiga dilangsungkan: menyangkut penetapan kuorum untuk rups ketiga oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, bahwa hal yang dialami oleh pemohon adalah karena pelaksanaan rups ketiga dilaksanakan telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas maka sesuai kewenangan yang ada kementerian hukum dan hak asasi manusia, direktorat jenderal administrasi umum tidak dapat menerima pendaftaran rups ketiga tersebut: kementerian hukum dan hak asasi manusia, direktorat jenderal administrasi hukum umum terkaithal ini sangat terkait erat dengan pencatatan administrasi maupun implementasi dari ketentuan peraturan perundang undangan yang dimohonkan untuk diuji. dengan perkataan lain, ibunya adalah bukan isu konstitusionalitas, apalagi dalam sampai dengan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang terkait dengan rups. undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa rups dilakukan secara musyawarah mufakat. menurut pemerintah, jika para pemegang saham telah melakukan musyawarah mufakat dan dilaporkan kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia maka kementerian hukum dan hak asasi manusia direktorat jenderal administrasi hukum um: kedudukan pemohon (legal standing): berbunyierima apa yang telah dilakukan oleh para pemegang saham secara musyawarah untuk mufakat, apabila ketentuan atau penolakan yang dilakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, dalam hal ini, khususnya oleh direktorat jenderal administrasi hukum umum, patut diduga telah terdapat kesalahan dalam prosedur penolakannya atau keputusan penolakannya dianggap tidak sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik. menurut pemerintah, pemohon dapat melakukan upaya hukum, yaitu berupa gugatan kepada pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun yang menyatakan, apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan putusan sedangkan itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara: kementerian hukum dan hak asasi manusia direktorat jenderal administrasi hukum umum, dalam praktiknya antara pemegang saham sering kali melakukan hal hal yang saling bertentangan antara satu dan yang lain. satu pihak mendaftarkan seringkali pihak lain minta diblokir, yang satu pihak minta dibuka blokir yang lainnya minta diblokir. oleh karena itu, implementasinya oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia diperlukan kehati hatian. dengan demikian, dengan sistem yang sudah diterapkan kementerian hukum dan hak asasi manusia maka apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas maka secara otomatis tidak diterima: setelah ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas penuhi maka perseroan terbatas tersebut tetap memiliki keabsahan sebagai badan hukum. kementerian hukum dan ham menggunakan sistem yang menolak secara otomatis. pemohon disarankan untuk melakukan surat menyurat secara manual agar apa yang dilakukan pemohon sah. kemudian akan dicatat dalam buku register yang ada kementerian hukum dan hak asasi manusia. dengan demikian, perseroan terbatas tersebut tetap berlaku sebagai badan hukum. dalam praktik, banyak hal seperti itu, sehingga jika terlewati bukan berarti perseroan terbatas atau keberadaan badan hukum menjadi batal. oleh karena itu, pemohon dipersilahkan untuk berhubungan dengan direktur perdata yang membidhal tersebut. ada kalanya terdapat rups tandingan yang kadang kadang bisa saling meminta blokir, apabila tidak sesuai ketentuan maka otomatis diblokir. namun demikian, pemohon dapat menjelaskan hal hal yang terkait dengan apa yang dialami oleh pemohon, kementrian hukum dan ham mengalami kendala untuk melaksanakan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, karena adanya permohonan saling blokir: kementrian hukum dan ham akan memeriksa lagi berkas pemohon. oleh karena itu, pemerintah menghimbau pemohon untuk memberikan berkas berkasnya agar review terhadap berkas pemohon bisa dilakukan dengan cepat, karena direktorat jenderal administrasi hukum umum kementrian hukum dan ham berkasnya sangat banyak. terlebih lagi, gedungnya belum lama ini terbakar, sehingga semua berkas dipindahkan percetakan negara, menimbang bahwarseroan terbatas yang dimohonkan pengujianperseroan terbatas yang berbunyi sebagai berikutd setelah rups yang mendahuluinya dilangsungkan"seroan terbatas pemohon dalam permohonan guo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran wpastikan terjadi kerugian oleh berlakunya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonannya berpendapatketiga yai, telah menghilangkan kesempatan pemohon menjalankan aktivitas managemen metro mini, karena hasil rups ketiga yang menetapkan pemohon sebagai direkturketiga dilakukan telah melewatibagaimana ditentukan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, bahwa oleh karenanya menurut pemohon ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas tidak memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama hadapan hukum sehingga bertentangan deng,rseroan terbatas, terhadap permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa salah satu organ perseroan terbatas adalah rups yang berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatamasing masing perseroan: bahwa rups dalam perseroan merupakan salah satu alat atau sarana demokratis yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas. oleh karenanya dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas telah ditentukan (dua) jenis rups yaitu: rups tahunan yang wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat bulan setelah tahun buku berakhir, dan, rups luar biasa yang dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan, bahwa untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan rups agar dapat terlaksana dengan baik, maka dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, diantaranya telah diatur persyaratan jumlah kuorum kehadiran pemegang saham atau yang mewakilinya dan batasan waktu pelaksanaan rups kedua dan rups ketiga apabila rups sebelumnya tidak juga memenuhi persyaratan jumlah kuorum kehadiran yang ditentukan. hal tersebut secara rinci diaturselengkapnya sebagai berikut:: dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan rups kedua,:, pemanggilan rups kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) had sebelum rups kedua atau ketiga dilangsungahwa menurut pandangan dprrups ketiga adalah merupakan satu rangkaian dari pelaksanaan rups apabila rups sebelumnya tidak juga memenuhi persyaratan jumlah kuorum yang ditentukan. ketentuan batasan waktu tersebut diperlukan agar rups dapat dijamin kepastian waktu pelaksanaannya. penentuan jangka waktu tersebut justru untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pemegang saham terkait pelaksanaan rups agar tidak tertunda tunda tanpa batasan waktu yang pasti dan jelas yang pada akhirnya kepentingan pemegang saham tidak terlindungi. jangka waktu paling cepat (sepuluh) hari dan paling lambat (dua puluh satu) hari apabila rups sebelumnya tidak juga memenuhi syarat kuorum, menurut dpr cukup untuk melakukan persiapan rups berupa, penetapan kuorum untuk rups ketiga oleh ketua pengadilan negeri atau pejabat lain yang mewakili ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan: bahwa dalam pembahasan rancangan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas khususnya pada dim nomor yang membahas ketentuan perseroan terbatas, semua fraksi menyatakan tetap dalam rumusan draft rancangan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas: bahwa berdasarkan uraian uraian atas, dpr berpendapat bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas telah sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud oleh karenanya ketentuan guo tidak bertentangan dengan uudyatakan ketentuketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat,mohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemohon, yang telah disetujui sebagai direktur utama metro mini berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham rups) ketiga tanggal februari tidak dapat menjalankan aktivitas manajemen metro mini karena ketentuan yang membatasi pelaksanaan rups sebagaimana ditentukan dalam menyebabkan hasil rups ketiga tersebut tidak dapat disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, dalam hal ini direktorat jenderal administrasi hukum umum direktorat perdatuntuk diakui sebagai pribadi hadapan hukumlembaga negara, selanjutnya penjelasan undang undang guo materi undang undang yang dimohonkan dengan uud apakah pemohon memiliki legal standing dalam perkara pengujian undang undang yaitu dan syarat kedua, apakah pemohon hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan tersebut, apakah pemohon dapat membuktikan secara sumur bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan untuk pengujian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas terhadap uud telah terpenuhi bahwa dari uraian atas terlihat bahwa persyaratan dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas terhadap uud mahkamah konstitusi terbukti telah terpenuhi dengan semuaa, konstitusi diunduh dari lamtelah disetujui oleh rups metro mini sebagai direktur utama metro mini (vide bukti yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pt, sehingga hasil rups metro mini tidak dapat disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia yang mengakibatkan pemohon tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai direktur utama metro mini9, sebagai berikut: i3 menimbang bahwa setelah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari selasa, tanggal oktobernovember sedangkan perbaikan permohonan pemohon yang kedua.r, konstitusi diunduh dari lamyang kedua telah melewati tenggat, karena disampaikan persidangan pada tanggal novembernovember i3. menimbang bahwa pemohon mengajukan pengujian materiil yang menurut pemohon bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwa berlakunya telah menghilangkan kesempatan pemohon untuk menjalankan aktivitas manajemen metro mini, karena hasil rups ketiga tanggal februari yang menetapkan pemohon sebagai direktur utamatersebut dilakukan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh pt, yaknipada bagian duduk perkara paragraf i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan keterangan tertulis presiden dan dpr yang pada pokoknya mengemukntuan jangka waktu sebagaimana ditentukan agar pelaksanaan rups tidak tertunda tunda tanpa batasan waktu yang pasti dan jelas, kementerian hukum dan hak asasi manusia, direktorat jenderal administrasi hukum umum berkaitanlaksanaan rups kedua dan ketigayang dilangsungkan sebagaimana ditentukan oleh bertentangan dengan uud atau tidak? i3. menimbang bahwadalah untuk menciptakanguna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. guna menunjang adanya peningkatan pembangunan perekonomian nasional maka dibentuklah yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. salah satu hal yang diatur dalam adalah mengenai penyelenggaraan rups. dengan adanya pengaturan rups tersebut diharapkan penyelenggaraan rups dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar lebih memberikan kepastian hukum kepada dunia3. bahwa(vide angka pt). oleh karena itu, rups adalah alat perlengkapan perseroan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan, sehingga hasil keputusan rups semestinya diakui keberadaannya, bahwa menentukan, . maksud pengesahan perseroan terbatas pt) oleh kementerian hukum dan ham adalah untuk mengadakan pengawasan preventif oleh pemerintah terhadap semua yang dibentuk dalam wilayah negara republik indonesia. dalam istilah pengesahan ini terkandung maksud adanya usaha untuk mengadakan pemeriksaan yang seksama terhadap badan hukum tersebut. dalam hal ini, pemerintah bertindak aktif dengan maksud untuk mengadakan pengawasan preventif secara intensif. pengesahan ini tidak hanya disyaratkan bagi pendiri baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan perubahan. dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup pt. yang telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan ham secara yuridis telah ada, sehingga tersebut dapat mengadakan perbuatan hukum sebagai badan hukum. meskipun tersebut telah ada secara yuridis, tetapi jika belum didaftarkan maka dalam kedudukannya sebagai badan hukum belum berlaku bagi pihak ketiga, sehingga belum berfungsi penuh: bahwa menentukan adanya penetapan ketua pengadilan negeri dalam hal pelaksanaan rups ketiga, yakni: menyatakan,njelasan menyatakan, : menyatakan,penjelasan , menyatakannjelasan menyatakan, yang dimaksud dengan "bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali : menimbang bahwa dalam kasus yang dialami oleh pemohon, rups metro mini yang kedua dilaksanakan pada tanggal november namun rups kedua tersebut tidak mencapai kuorum (vide penetapan pengadilan negeri jakarta timur nomor pdt. p rups pn. jkt. tim halaman oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri jakarta timur untuk menetapkan kuorum rups ketiga. permohonan penetapan kuorum kehadiran rups ketiga tersebut didaftarkan pengadilan negeri jakarta timur pada tanggal november selanjutnya, pengadilan negeri jakarta timur menetapkan kuorum tentang rups ketiga metro mini pemohon) pada tanggal desember dengan penetapan pengadilan negeri jakarta timur nomor pdt. p rups pn. jkt. tim. oleh karenanya, jangka waktu rups kedua metro mini pemohon) dan penetapan pengadilan negeri jakarta timur nomor pdt. p rups pn. jkt. tim adalah terhitung mulai tanggal november sampai dengan tanggal desember yakni (dua puluh tujuh) hari. ketika pemohon mendaftarkan rups tersebut kepada kementerian hukum dan ham, ditolak dengan alasan sudah lewat waktut. menurut mahkamah, hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang dijamin oleh uud menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut atas, menurut mahkamah, pemecahan permasalahan hukum pada paragraf mutlak diperlukan karena membatasi jangka waktu pelaksanaan rups kedua dan rups ketiga dalam hal yang biasa, namun tidak menentukan dalam hal rups dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. menurut mahkamah,tidak mungkin dilakukan dalam hal penentuan kuorum rups dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan karena proses sidang pengadilan yang pasti membutuhkan waktu. oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil, mahkamah perlu menentukan jangka waktu yang wajar dan patut dalam hal pelaksanaan rups dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini, i3. menimbang bahwa khusus terkait dengan permasalahan hukum pemohon yang telah diuraikan dalam paragraf atas, menurut mahkamah, penetapan pengadilan negeri jakarta timur nomor pdt. p rups pn. jkt. tim, bertanggal desember untuk menetapkan kuorum rups ketiga telah melewati jangka waktu (dua puluh satu) hari, sehingga tidak mungkin bagi pemohon untuk mendaftarkan hasil rups tersebut kementerian hukum dan ham karena jangka waktu yang ditentukan oleh telah terlampaui. untuk mengatasi permasalahan hukum guo, menurut mahkamah, demi kepastian hukum yang adil maka hasil rups ketiga yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri sebelum putusan mahkamah ini dapat didaftarkan kementerian hukum dan ham paling lambat (dua puluh satu) hari sejak putusan mahkamah ini diucapkan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut atas, menurut mahkamah,lambat (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri idak mempunyai kekuatan hukum mengikatlambat (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri : terhadap hasil rups yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan telah melewati jangka waktu yang ditentukdanya putusan mahkamah ini dapat didaftarkan kementerian hukum dan hak asasi manusia paling lambat (dua puluh satu) hari setelahterialis akbar, ahmad fadli semadi, muhammad alim, maria farida indrawi, dan anwar usmanmaria farida indrawi santo ttd. ttd. muhammad alimpemohon adalah perorangan warga negara indonesia dan atau badan hukum publik atau privat, pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun beserta penjelasannya, untuk itu perlu diajukan pertanyaan pertanyaan sebagai berikutseorang warga negara indonesia dan?konstruksi hukum sebagaimana diuraikan atas akan menjadi dasar penyusunan perbaikan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dengan uud sebagai berikut: apakah pemohon perorangan warga negara indonesiabahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia berdasarkan bukti ktp yang diberi tanda adalah merupakan fakta otentik dan bukti yang sempurna. dengan demikian maka pemohon adalahdan selanjutnya, apakah pemohon badan hukum publik atau privat yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujidang nomor tahun tentang perseroan terbatas dengan uud bahwa pemohon adalah badan hukum publik atau privat sebagaimana bukti adalah merupakan akta otentik dan bukti sempurna, karena pemohon adalah sebagai direktur utama pt. metro mini berdasarkan hasil rups tanggal februari sebagaimana tercantum dalam akta penyataan rapat umum pemegang saham luar biasa pt. metro mini nomor tanggal mei yang kemudian berdasarkan akta penyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pt. metro mini nomor tanggal mei pada anggaran dasar pt. metro mini menyatakan: direksi berhak mewakili perseroan dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan dan, direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan: maka dengan demikian pemohon dalam mengajukan permohon yang berhak mengajukan pengujian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dengan uud mahkamah konstitusitersebut, adapun hal hal yang memperlihatkan dirugikannya hak konstitusionalbahwa pemohon samping bertindak sebagai pribadi juga bertindak sebagai mewakili metro mini karena saat ini sebetulnya pemohon sudah punya status sebagai direktur utama metro mini berdasarkan hasil rups lb tanggal februari telah dirugikan dengantentang perseroan terbatas yang berbunyi rups yang kedua dnorma yang terkandung dalam tersebut telah bertentangan dengan uud dalam hal ini telah menghilangkan kesempatan pemohon untuk menjalankan aktivitas managemen metro mini karena dengan pembatasan pelaksanaan rups atas undang undang guo yang sementara dimohonkan untuk pengujian mahkamah konstitusi atau tidak memberi ruang kepada pemohon yang sebetulnya secara sah sudah punya status menjadi pengurus sebagai direktur utama metro mini). oleh karena undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang membatasi pelaksanaan rups yang kedua dengan yang ketigahingga hasil rups tersebut tidak dapat disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia c@a direktur jenderal administrasi hukum dan hak asasi manusia. maka dengan demikian pemohon tidak bisa diakui secara hukum sedangkan dalam ketentuan uud yang dengan secara tegasjuga dengan uud yang dengan secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berpemohon telah dirugikan yang sangat besar karena tidak adanya kepastian hukum tentang kepengurusan metro mini. hal tersebut dikarenakan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang telah membatasi waktu pelaksanaan rups sehingga berdampak kepada tidak diakuinya kepengurusan hasil rups lb tanggal februari tersebut oleh instansi instansi terkait seperti pemerintah dki, dishub dkpolisian republik indonesia dan instansi terkait lainnya. oleh karenanya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas haruslah dihilangkan saja sehingga tidak menjadi polemik hukum secara terus menerus:merupakan norma yang bertentangan dengan hak hak, bahwa norma yang terkandung dalamukan saja bertentangan dengan uud namunbahwa uud yang dengan secara tegas menyyangdilaksanakan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya,: bahwasuatu norma yang bertentangan dengan uud sehingga pemohon yang telah melaksanakan rups sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas tidak dapat disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia c@a direktur jendral administrasi hukum dan hak asasi manusia, sedangkan uud yang telah secara tegas meng. dengan demikian, undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas telah menimbulkan kerugian bagi pemohon dengan tidak dapatnya menjalankan managemen perseroan metro mini, sehingga berdampak akan dihapusnya metro mini oleh pemprov dki jakarta dan kemudian terjadi aksi demo pemilik armtro mini kantor gubernur baru baru ini dan juga dalam aksi demo tersebut terjadi tindakan anarkis pengrusakan kantor metro mini jalan pemuda kav rawamangun jakarta timur pada tanggal agustus karena dikuasai oleh preman yang sampai saat ini kantor metro mini yang berada jalan pemuda tersebut police line oleh polres metro jakarta timur dan selanjutnya pada tanggal agustus kembali terjadi aksi demo oleh pemilik dan awak metro mini kantor gubernur. saat itu juga terjadi pengrusakan bus way depan kantor balai kota jakarta pusat. kesemua hal tersebut bersumber dari tidak adanya kepastian hukum tentang kepengurusan metro mini saatpelaksanaan rups lb pt. metro mini tanggal februari beserta pengurus yang terpilih tidak dapat dilegalkan oleh lembaga menteri hukum dan hak asasi manusia dirjen administrasi hukum dan umum. yang disebabkan oleh undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas karena telah membatasi tentang pelaksanaan rups, bahwa hukum hadir tengah tengah masyarakat untuk dijalankan tidak sekedar menurut kata kata hitam putih dan |
setajuk muluk alias ali murtad tempat tanggal lahir sampang, oktober pekerjaan wiraswasta alamat dusun nangkrenang, desa karang gayam, kecamatan oben, kabupaten sampang sebagai t212 pemohon nama hasan alaydrus, lc. tempat tanggal lahir jakarta, september pekerjaan guru mubaligh alamat jalan raya benteng agung kelurahan benteng agung, kecamatan jarakarna, jakarta selatan sebagai pemohon il, nama drs. ahmad hid tempat tanggal lahir luwu, desember pekerjaan pengajar alamat jalan salak, wang jakarta timur sebagai pemohon iii: nama dr. umar shahab tempat tanggal lahir palembang, februari pekerjaan mubaligh pengajar alamat jalan tengah, perum taman gedong asri nomor gendong, pasar rebo, jakarta timur sebagai 0n5 . pemohon iv, nama sebastian joe bin abdul hadi umur tahun pekerjaan wiraswasta alamat kampung kramat watu rt. kecamatan kramat watu, kabupaten serang, provinsi banten sebagai 5n5 . pemohon dalam hal ini ahmad taufik, s.h., iqbal tawarkan pasaribu, s.h., andi rwanda munandar, s.h., pertaining ikhlas, s.h., m.h., dwi satya ariyanto, s.h., ll.m, dedy setyawan, s.h., agus setyawan, s.h., arsip sugiana, s.h., anang citrina, s.h., dan fred cristiano, s.h. yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor bantuan hukum universalis, yang beralamat jalan batu,keterangan ahli para pemohon dan pemerintah, memeriksa bukti bukti para pemohon, membaca kesimpulan para pemohon dan pemerintah, perbuatan seseorang kelompok orang organisasi sesat atau menyimpang atau dianggap melecehkan suatu agama. sehingga perbuatan tersebut merupa atau perasaan atau perbuatannya bermentara dalam kualitasnya terdapat berbagai paham mazhab aliran pikiran dalam satu agama yang dianut indonesia. perbedaan paham mazhab dalam satu agama tidak semata mata hanya dapat dilekatkan kepada agama islam, agama agama lain selain islam juga terdapat aliran paham mazhab yang kesemuanya adalah sebuah keniscayaan sebagai akibat terbatasnya pemahaman umat manusia terhadap wahyu doktrin dan ajaran agama yang berasal dari tuhan yang maha esa. dengan demikian seseorang kelompok orang organisasi kapan saja dapat dikenakan tuduhan melanggar 156a kuhp: bahwa dalame dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kota kato". ketika seseorang kelompok orang organisasi melakukan dakwah khotbah pidato berbicara secara lisan atau membuat tulisan yang isinya terdapat pendapat atau mazhab atau aliran yang berbeda yang mana masih dalam satu agama yang sama, kemudian dianggap ajaran, perasaan, atau perbuatan seseorang kelompok orang organisasi itu sesat atau menyimpang atau dianggap melecehkan suatu agama, sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut indonesia. terhadap hal tersebut tidak ada kepastian hukum siapa atau lembaga atau instansi manakah yang memiliki pula, tidak berhak menganggap seseorang sebagai pelaku penodaan atas agama sendiri hanya lantaran berbeda menafsirkan keyakinan elementer. wahyu adalah kebenaran mutlak. namun bila persepsi oleh selain nabi atau manusia biasa maka tetaplah sebuah pandangan. aliran adalah pandangan seseorang yang diterima oleh orang banyak. karena tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak dan karena tidak dapat dianggap sebagai kebenaran muda, maka juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penilaian atas sebuah kelompok atau aliran sebagai sesat dan karenanya pula, penganutnya tidak layak dianggap sebagai pelaku penodaan agama dan disecara bahasa indonesia) fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. dalam ensiklopedi islam, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat disebutkan dalam ensiklopedi islam bahwa peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya. hal itu, disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama suatu tempat dapat saja berbeda dari fatwa ulama lain tempat yang sama. tindakan memberi fatwa disebutiitya atau ifta, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafa. peminta fatwa dapat perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya. juta pada dasarnya adalah profesi independen, namun banyak negara muslim menjadi terkait dengan otoritas kenegaraan dalam berbagai cara. dalam sejarah islam, dari abad pertama hingga ketujuh hijriyah, negarawan yang mengangkat ulama bermutu sebagai mufti. namun, pada masa masa selanjutnya, pos pos resmi juta diciptakan, sehingga mufti menjadi jabatan kenegaraan yang hierarkis, namun tetap dalam fungsi keagamaan. untuk dapat melaksanakan profesi juta ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. pertama, beragama islam. kedua, memiliki integritas pribadi ('adil), ketiga ahli ijtihad (mujtahid) atau memiliki kesanggupan untuk memecahkan masalah melalui penalaran pribadi. berbeda dengan seorang hakim, seorang mufti dapat saja wanita, orang buta, atau orang bisu, kecuali untuk jabatan kenegaraan. keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan islam. dengan meningkatnya jumlah pemeluk islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang orang yang kompeten bidang tersebut dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid. fatwa adalah sebuah pandangan seseorang atau beberapa orang yang menjadikan pandangan keagamaan (aliran) sebagai dasar penyimpanan hukum agama. karenanya, negara yang berdiri diatas semua semua pandangan keagamaan dan menjadikan konstitusi sebagai pijakan, tidak dapat menjadikan fatwa, yang merupakan pendapat subjektif, sektarian dan bukan bagian dari konstitusi dijadikan sebagai dasar sebuah putusan lembaga yudikatif, yang merupakan salah satu dari elemen negara. fatwa dalam negara bukanlah produk ijtihad sesuai pandangan keagamaan dan aliran apapun karena tidak dihasilkan melalui proses istinbath dalam usul fikih sunni maupun syiah. dalam konstitusi dan uud, fatwa adalah produk hukum yurisprudensi yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, yaitu mahkamah agung dan lembaga lembaga peradilan bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam undang undang tahun atau yang lebih lama lagi dalam staatsblad ab. dengan demikian, produk hukum apapun yang tidak dikeluarkan oleh lembaga yudikatif tidak memiliki asas, bahkan dapat dianggap sebagai inkonstitusional. karenanya, pandangan atau pendapat seseorang maupun perkumpulan yang secara struktural luar badan negara, tidak berhak menetapkan fatwa atau ketetapan yang berimplikasi terhadap hilangnya hak sipil dan hak konstitusional pihak atau orang yang berbeda pandangan dan keyakinan. dan karenanya pula, tidak dapat dianggap sebagai pelaku penodaan agama. dan karenanya pula, setiap pandangan dan tindakan yang terkesan mengambil alih fungsi lembaga yudikatif dapat dianggap sebagai tindakan inkonstitusional. bahkan, bila pandangannya (fatwa) yang dipublikasikan dan dipahami sebagai izin melakukan tindakan main hakim sendiri, maka pemberi fatwa dapat dianggap sebagai penggerak aksi kekerasan dan dianggap sebagai pelaku kejahatan. fatwa orang orang yang mengatasnamakan diri sebagai perkumpulan ulama indonesia saat ini pada banyak hal tidak memenuhi kriteria dan persyaratan serta prosedur istinbath dalam ushul fikih sunni maupun sunah. karenanya, fatwa tidak mengikat siapa pun (non binding legal opinion) baik secara kenegaraan maupun keagamaan. selain tidak mengikat, bila pandangan tersebut bertentangan dengan undang undang dan konstitusi serta hukum negara, dapat dianggap sebagai perbuatan inkonstitusional dan melawan negara. dan karena itu pula pandangan dan penetapan sesat atas sebuah aliran dan penganutnya oleh beberapa ulama yang disebut fatwa tidak layak dijadikan sebagai dasar penetapan dakwaan penodaan agama. mui sebagai lembaga yang beranggotakan para ulama dari pelbagai ormas dan golongan sunni tidak berhak untuk mengklaim sebagai perkumpulan seluruh ulama yang representasi umat islam indonesia apalagi mengkriminalisasi mereka yang berbeda dengan mayoritas atas dasar 156a kitab undang undang hukum pidana juncto undang undang republik indonesia nomor pnas tahun karenanya, fatwa mui jatim, sebagai cabang dari mui pusat, semestinya dianggap sebagai perkumpulan ulama yang sepaham dan aliran. karenanya pula, pandangannya yang dianggap sebagai fatwa tidak bermakna apapun (non binding legal opinion) bagi yang tidak mengakui dan bagi muslim yang tidak merasa mewakili alirannya. fatwa, sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi islam sunni dan syiah, adalah produk ijtihad yang memuat hukum hukum syariat, antara lain, halal, haram, wajib, meluruh, mustahil dan mubah, sesat" apalagi yang menghukum ajaran bukanlah salah satu dari jenis hukum dalam yurisprudensi islam baik dalam khazanah fikih sunni maupun syiah. karenanya fatwa hanya berkaitan dengan masalah fikih, maka penetapan "sesat" yang dijadikan dasar penetapan dakwaan penodaan agama tidak layak diperlakukan sebagai fatwa secara keagamaan. fatwa, sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi islam sunni dan syiah, adalah produk istinbath tentang perbuatan fisikal, bukan buah pikiran, pandangan dan keyakinan yang bersifat abstrak dan konseptual. pandangan keagamaan yang diasosiasikan dengan sebuah aliran tidak akan pernah terjangkau oleh fatwa kapanpun. penggunaan kata "fatwa" dalam konteks pemberian atribut sesat jelaslah bertentangan dengan ilmu fikih baik dalam sunni maupun syiah. karena pikiran dan keyakinan berbeda dengan perbuatan, yang secara niscaya tidak berada dalam area fikih, maka penetapan sebuah keyakinan dan penganutnya sebagai sesat tidak layak diperlakukan sebagai fatwa. dan karenanya pula, penetapan adan penganutnya sebagai pelaku penodaan agama kehilangan pijakan yurisprudensi dalam fikih. fatwa yang dikeluarkan oleh sekelompok orang tentang pesatnya sebuah aliran bertentangan dengan prosedur istinbath, sebagaimana ditetapkan dalam ilmu ushul fikih. karenanya, secara niscaya, fatwa yang tidak prosedural tersebuttidak layak dijadikan sebagai dasar untuk mendakwa seseorang yang telah dianggap sesat dalam sebuah fatwa, sebagai pelaku "penodaan agama". fatwa adalah hasil ijtihad. ijtihad adalah hak para fasih yang diakui sebagai mujtahid oleh sebagian besar masyarakat (jumhur). sebagaimana ditetapkan dalam pelbagai buku ushul high dan sejarah fikih sunni, mayoritas ulama sunni menutup pintu ijtihad terutama ijtihad mutlak. karenanya, fatwa atau pendapat sekelompok orang yang memberikan wewenang ijtihad kepada diri sendiri tidak layak dianggap sebagai fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid yang diakui secara aklamasikapabilitas intelektual dan spiritualnya, namun hanya layak diposisikan sebagai pendapat biasa. dan karenanya pula, dakwaan "penodaan agama", yang didasarkan pada fatwa tersebut, atas penganut aliran yang tidak dianut oleh para pemberi fatwa tersebut tidak layak dianggap sebagai dakwaan yang memenuhi kriteria ijtihad. sedikitnya ada dua pola relasi makna, menurut epistemologi, yaitu pertama adalah relasi korespondensi antara konsep (ide) dan realitas: kedua adalah relasi koherensi antara konsep dan konsep. "penodaan" adalah konsep yang melambangkan manifestasi yang konseptual pula. karenanya, tidak ada perbuatan yang secara niscaya dapat dianggap sebagai penodaan. dengan kata lain, "penodaan" adalah konsep dan entitas mental, tidak menuju kepada sebuah perbuatan dan peristiwa faktual, namun menunjuk kepada sebuah konsep. karenanya, "penodaan" selamanya bersifat subjektif, interpretatif dan sarat dengan beragam kemungkinan. karenanya, penetapan seseorang sebagai pelaku penodaan agama karena perbuatan (apalagi pikirannya) kehilangan pijakan epistemologis. secara semantik,menginjak kitab suci", misalnya, adalah kalimat yang bermakna perbuatan (secara langsung), sedangkan "menodai agama" adalah kalimat yang bermakna "penafsiran terhadap perbuatan". karenanya, perbuatan "menginjak kitab suci" semata, misalnya, tidak secara langsung dapat dianggap sebagai "menodai agama", kecuali bila ada konteks, jahat dan bukti bukti. karenanya pula, atribusi seseorang sebagai pelaku penodaan agama hanya karena sebuah perbuatan (apalagi keyakinan)nya secara serampangan kehilangan pijak semantik dan tidak selaras dengan kaidah pemaknaan yang diakui. penetapan atribut sesat, misalnya adalah sesuatu yang sensitif terutama bila berimplikasi terhadap hak hidup dan kebebasan seseorang.hal itu sangat mudah siapa saja biasbila pasai penodaan agama tidak ditambah dengan syarat syarat yang ketat, maka tersebut justru dapat merugikan hak konstitusional orang yang didakwa dan divonis. karena itu, hakim dalam sidang kasus penodaan agama, harus memiliki pemahaman tentang apa yang disebut dengan perbedaan dan perbuatan yang dianggap menodai agama. hakim juga harus menghadirkan saksi saksi ahli yang tidak hanya mewakili sentiment aliran tertentu, namun juga juga menghadirkan saksi saksi ahli yang mewakili aliran lain utk menjaga kehati hatian mengingat betapa sensitif dan rumit serta tiadanya ukuran dan otoritas yang menentukan hakikat perbuatan penodaan agama. namun karena tidak ditemukan kriteria kriteria yang definitif tentang perbuatan penodaan agama, maka uud penodaan agama harus direvisi atau dicabut. mengamalkan keyakinan dengan cara yang berbeda dengan cara orang lain tidak niscaya merupakan tindakan menodai agama islam). bila setiap penganut aliran yang berbeda dengan aliran yang dianut kebanyakan orangdianggap sebagai pelaku penodaan agama, maka mestinya pelaku melakukannya dengan tendensi kebencian terhadap agama islam) secara keseluruhan, bukan tetap menganut dan merasa sangat mengagungkan'. penodaan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai ekspresi kebencian, seperti membakar kitab suci ucapan yang dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap simbol sakral agama. penodaan agama adalah tindakan yang menghina dan mengajak orang untuk menghina sebuah agama. pelaku penodaan pastilah orang yang secara sadar membenci agama tersebut dan tidak mengaku sebagai penganutnya. karenanya, dakwaan "penodaan agama" mungkin hanya dapat diterapkan bila pelaku tidak mengaku sebagai penganut agama yang diduga dinodai. kejujuran dan keadilan adalah elemen utama sebuah sikap, terutama penetapan sebuah lembaga peradilan. kejujuran dan keadilan keniscayaan transparansi, proporsionalitas, objektivitas, komprehensif dan netralitas. dengan elemen keadilan dan kejujuran, proses peradilanakan berjalan dengan fair tanpa tekanan pihak manapun dan tanpa didasarkan pada pandangan sepihak, apalagi pandangan sektarian perkumpulan apapun yang bukan merupakan bagian dari lembaga, dengan menghadirkan dan mempertimbangkan saksi saksi dan saksi saksi ahli serta alat alat bukti. karenanya, bila penetapan dakwaan dan hukuman atas terdakwa pelaku penodaan agama tidak menyertakan aspek keadilan dan kejujuran dengan semua elemennya, maka dakwaan penodaan agama tidak layak ditetapkan. mendakwa seseorang sebagai pelaku "penodaan agama" harus didasarkan pada penilaian objektif dan terbebas dari interpretasi sektarian majelis hakim, antara lain tidak menjadikan salah satu keyakinan terdakwa seperti "aliyah" sebagai dasar pengabaian kesaksian para ahli dan saksi saksi yang meringankan, apalagi tanpa alat bukti. jelaslah, keyakinan yang merupakan sesuatu yang abstrak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. karenanya, penetapan dakwaan "penodaan agama" tanpa mempertimbangkan kapabilitas para saksi ahli dan tanpa memperhatikan saksi saksi meringankan serta tanpa didasarkan pada temuan alat bukti, namun hanya didasarkan pada keterangan para saksi yang memberatkan, tidak layak dianggap sebagai dakwaan yang memenuhi aspek keadilan dan kejujuran. kesimpulan: islam adalah agama wahyu diperkenalkan oleh nabi muhammad saw diyakini oleh setiap muslim sebagai satu satunya agama yang benar. namun penafsiran terhadapnya beragam. secara real, penafsiran penafsiran tersebut terbagi dalam dua aliran atau aliran besar, yang menamakan diri ahlussunnah dengan beragam sub alirannya dan yang menamakan diri s3nah dengan beragam sub alirannya. apa yang disebut rukun iman dan rukun islam dalam kitab kitab dan opini yang beredar luas selama ini adalah interpretasi yang mewakili salah satu aliran kalam dalam islam. dua syahadat (keimanan tentang keesaan allah swt dan kerasulan muhammad saw) adalah parameter keimanan dan keislaman. bila dua kalimat syahadat yang tertera dim riw mutawatir dalam semua aliran, disepakati sebagai parameter kemukiman dan kemuliaan, maka rukun iman dan rukun islam (yang merupakan hasil interpretasi teologis asy'aliyah) tidak dapat dijadikan parameter general kemukiman, kemuliaan dan kesesatan. karenanya, prediksi "sesat" juga "penodaan agama" menjadi frasa yang tidak monolitik setiap orang yang mengaku muslim dengan bukti dua syahadat dan menentukan pilihannya atas salah satu dari dua aliran, baik sunni maupun syiah, adalah muslim dengan semua haknya.sesatyang menodai agamadapatatribut sunni" bukanlah nama ekslusif kelompok tertentu, namun adalah nama yang diperebutkan dan menjadi sengketa antar kelompoksetiap orang yang meyakini islam berdasarkan aliran pilihannya tidak dapat dianggap sebagai orang yang sesat setiap orang yang mengamalkan keyakinannya tentang islam berdasarkan aliran pilihannya tidak dapat dianggap sebagai pelaku penodaan agama. tidak ada perbuatan yang secara niscaya dianggap sebagai perbuatan menodai agama.karena tidak ditemukan kriteria kriteria yang definitif tentang perbuatan penodaan agama yang secara empiris telah diterapkan secara secara subjektif dan bias, maka uud penodaan agama harus direvisi atau dicabut dalam hal ini,yiah islamiyah, yang semestinya tidak dianggap sebagai sesatunah islamiyah, yang semestinya tidak dianggap sebagai penodaan agama.pendapat saya selaku saksi ahli, penerapan atas tajuk muluk yang didasarkan pada "fatwa" (sekelompok orang) yang bukan bagian dari peraturan perundang undangan, telah merugikan tajuk muluk sebagai warga negara karena beberapa alasan sebagai berikut, pelanggaran terhadap hak hak konstitusional tajuk muluk yang dijamin sesuai uud yang menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanyadpelanggaran terhadap metodologi dan konstruksi ilmiah ilmu ushul high yang secara jelas menegaskan posisi fatwa sebagai produk istinbath dalam domain fikih, bukan keyakinan dan wacana atau buah pikiran. pelanggaran terhadap kaidah epistemologi yang secara jelas menegaskan subjektivitas dan relativitas premis agama dan hal hal abstrak yang terserap oleh setiap subjek: pelanggaran terhadap prinsip agama islam yang paling dasar, yang menegaskan bahwa parameter kemuliaan seseorang adalah keimanan akan keesaan allah dan kerasulan muhammad saw, pelanggaran terhadap hak syar'i tajuk muluk sebagai seorang muslim, yang justru didakwa menodai agama yang dicintai dan dianutnya sendiri. karenanya, penodaan harus direvisi atau dicabutsangat mudah siapa saja dapatartinya, pasai penodaan agama bila tdk ditambah dengan syarat syarat tertentu, maka tersebut justru dapat merugikan hak konstitusional orang yang didakwa dan divonis. dan karenanya, harus dicabutkompetensi atau kewenangan untuk menilai dakwah khotbah pidato atau tulisan tersebut, apakah sesatimenyimpang dan bahkan bagaimana cara menilainya pun itu tidak jelas. terhadap hal tersebut juga terdapat ketidakpastian hukum tentang apa, bagaimana dan forum apa yang menjadi acuan dan dapat memberikan penilaian terhadap sesuatu uraian uraian tulisan atau perkataan lisan itu merupakan sesuatu yang objektif, zakelijke dan ilmiah mengenai sesuatu agama, bahwa dalam beberapa kasus 156a kuhp, misalnya perkara oben sarden bin iodin yang mana putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum apa pun lagi yang dapat dilakukan. oben sarden bin iodin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana 156a kuhp. satu satunya lembaga yang menilai sesat atau tidaknya ajaran oben sarden bin odin adalah mui kota tasikmalaya. mui kota tasikmalaya mengeluarkan fatwa mui kota tasikmalaya nomor ul kota tsm tertanggal juli yang menetapkan ajaran terdakwa pada pokoknya adalah sesat dan menyesatkan. tidak pernah ada lembaga instansi lain yang mengeluarkan atau memberikan penilaian sesat atau tidaknya ajaran oben sarden bin odin, selain mui kota tasikmalaya. dalam perkara tersebut telah diputuskan oben sarden bin iodin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama, hal tersebut berdasarkan pada pt.bdg, tanggal maret juncto putusan mahkamah agung nomor pid tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh oben sarden bin odin terhadap putusan tersebut. seluruh argumentasi hukum sebagaimana diatur dalam undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama telah diuraikan oleh kuasa hukum oben sarden bin odin, termasuk keharusan adanya surat keputusan bersama menteri menteri agama, jaksa agung, menteri dalam negeri) untuk memberikan perintah dan peringatan keras terlebih dahulu untuk menghentikan perbuatan dalam suatu keputusan bersama tersebut bukan melalui fatwa mui tasikmalaya, bahwa dalam perkara ir. charisma madsen agustinus manu, juga telah i. pokok permohonan para pemohon bahwa menurut para pemohon, pencegahan penodaan agama juncto 156a kitab undang undang hukum pidana mengandung hal hal yang dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapan dan penggunaannya oleh aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) sehingga sangat membingungkan dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pencari keadilan, khususnya para pemohon. menurut para pemohon, munculnya atau diadakannya pencegahan penodaan agama tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi muncul atau diadakan berlandaskan sebelumnya dalam pencegahan penodaan agama. yaitu keharusan adanya156a kuhp juncto pencegahan penodaan agama. menurut para pemohon, ketentuan 156a kuhp mengandung muatan norma yang terlalu luas dan multi tafsir sehingga tidak memiliki kepastian hukum pada unsur unsur tersebut, sehingga untuk pengertian "di muka umum" sangatlah bersifat subjektif dan tidak dapat diukur, yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastianyang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan injustice) dan ketidakpastian hukum (rechts 156a kuhp juncto pencegahan penodaan agama, juga apakah terdapat kemuddalam permohonannya mendalilkan kerugian konstitusional yang dialaminya didasarkan pada tidak adanya kepastian hukum terkait penahanan yang dialami para pemohon yang tidak mengunakan surat keputusan bersama skb) menteri dan. menurut pemerintah guoi yang menyatakan: "bahwa putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkixsberpendapat bahwa permohonan pengujian pencegahan penodaan agama ini adalah nobis idem, pendapat pemerintah ini didasarkan pada: pencegahan penodaan agama termasuk ketentuan pencegahan penodaan agama 156a kuhp pernah dilakukan pengujian mahkamah konstitusi dengan putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya . (register perkara nomor puu vii bahwa berdasarkan, menurut pendapat pemerintah permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan guo tidak berbeda dengan permohonan dalam perkara nomor puu vii baik yang diuji maupun dalam uud yang dijadikan batu uji, dengan pernyataan lain permohonan pengujian saat ini seolah olah terdapat perbedaan namun pada dasarnya permohonan tersebut sama, jika alasan lain yang didalilkan oleh para pemohon adalah tidak adanya kepastian hukum, menurut pemerintah hal tersebut bukan merupakan isu konstitusionalitas keberiakuan norma undang undang terhadap uud namun merupakan isu penerapan implementasi1 yang menyatakan: "bahwa putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana bendasarixspenjelasan tersebutidaara). namun demikian, apabila yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, maka pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut: indonesia masalah agama dan kehidupan beragama merupakan isu yang sensitif. perbedaan penafsiran suatu ajaran agama dapat menimbulkan pertikaian atau konflik horizontal antarkelompok umat beragama. misalnya, perbedaan madzhab dalam agama islam yang masing masing memiliki landasan hukum yang jelas saja, dapat menimbulkan perpecahan antar umat, apalagi perbedaan yang bersandar kepada penafsiran yang sewenang wenang yang hanya bersandar kepada logika. pencegahan penodaan agama, temasuk ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, dalam rangka menjaga ketentraman dan keharmonisan hubungan antar dan intra umat beragama. selain itu,dan karenanya ketentuan atau yang dimohonkan untuk diuji dalam pencegahan penodaan agama tetap diperlukan. pemerintah justru mengkhawatirkan jika ketentuan atau yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon dianggap benar adanya gua nan dan permohonan dikabulkan oleh mahkamah konstitusi maka menurut pemerintah, dapat menimbulkan kekacauan dan kekosongan hukum yang pada gilirannya dapat menimbulkan kekosongan pengaturan, sehingga dapat menimbulkan kecemasan, ketegangan, ketidakhamionisan yang mengarah pada konflik horizontal antar umat beragama, bahkan dapat menimbulkan bibit bibit disintegrasi bangsa. bahwa dalam putusan nomor puu vii mahkamah konstitusi telah memberikan berbagai pertimbangan terkait ketentuan ketentuan dalam undang undang republik indonesia nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama khususnya terkait ketentuan pencegahan penodaan agama, yakni: bahwa menurut mahkamah konstitusiimkonstitusi" dengan demikian, menurut mahkamah konstitusi pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan (vide putusan nomor puu vii paragraf,dan memberlakukanterhadap dalil para pemohon tentang skb menteri, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa ketentuan dalam pasai pencegahan penodaan agama yang memerintahkan dikeluarkannya skb menteri adalah benar karena dibuat atas perintah pencegahan penodaan agama. dalam hal ini mahkamah konstitusikonstitusi". menurut mahkamah konstitusi, skb menteri, tetapi terlepas dari soal apakah skb menteri(vide putusan nomor puu vii paragraf mahkamah konstitusi yang dalam pertimbangannya sependapat dengan dr. mudzakkir dalam persidangan perkara nomor puu vii menyatakan bahwa ketentuan pencegahan penodaan agama adalah bentuk amandemen kuhp, yakni menambah 156a. nokikarena, adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap agama. bahwa salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan 156a kuhp fide bukti p 31a sampai dengan bukti vide putusan nomor puu vii paragraf berdasarkan pertimbangan tersebut atas, adalah tepat jika mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan hukum dan secara mutasi mutans pencegahan penodaan agama tidak bertentangan dengan uud terkait ketentuan pencegahan penodaan agama, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: terhadap anggapan dalil para pemohon yang menyatakan frasa "di muka umum" sangatlah bersifat subjektif dan tidak dapat diukur, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa, unsur "di muka umum" pada 156a kuhp, banyak termuat dalam lain dalam kuhp antaranya: kuhp. kuhp, kuhp, dsl bahwa yang dimaksud dengan "di muka umum" dalam pencegahan penodaan agama 166a kuhp, memiliki pengertian "di muka umum" sebagaimana dimaksud dalam kuhp. cc. menurut soesilo dalam bukunya berjudul kitab undang undang hukum pidana kuhp) serta komentar komentarnya, yang dimaksud dengan "di muka umum" adalah: perbuatan yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak ditempat umum fide halaman tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar" (vide halaman ditempat umum dan ada orang banyak khalayak ramai vide halaman ditempat publik dapat melihatnya" (vide halaman berdasarkan batasan batasan tersebut diatas, maka menurut pemerintah pengertian "di muka umum" dalam 156a kuhp juncto pencegahan penodaan agama adalah jelas dan tidak bersifat muttitafsir. terhadap dalil para pemohon yang menyatakan unsur "mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama" yang dianggap bersifat multitafsir dan tidak jelas tolak umurnya, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: unsur "mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama" dapat dipahami sebagai menyatakan atau menunjukkan dengan perbuatan yang dapat dinilai sebagai memusuhi, membenci, menghina, atau merendahkan yang dapat memicu pertikaian, pertengkaran, perkelahian, keributan, bahkan pertempuran antara kelompok umat beragama. sedangkan yang dimaksud dengan mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama" pengertiannya adalah sebagaimana ditentukan dalam pencegahan penodaan agama yaitu: "dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari ajaran agama itu," adapun pengertian menyimpang sini adalah menyimpang dari ajaran agama yang ditentukan dalam kitab terbukti melakukan tindak pidana 156a kuhp yakni penodaan terhadap suatu agama yang dianut indonesia . putusan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal mana telah diputus berdasarkan putusan pengadilan negeri kalabahi nomor pid.b pn.klb tanggal november juncto putusan pengadilan tinggi kupang pid ptk tanggal november juncto putusan mahkamah agung nomor pid kasus ini langsung diproses hukum tanpa ada penilaian terlebih dahulu sesat atau menyimpang tidaknya dari lembaga instansi organisasi baik negara atau bukan negara dalam bentuk surat ketetapan atau bentuk fatwa terhadap perbuatan ir. charisma madsen agustinus manu, si. dalam kasus tersebut terdapat hasil investigasi mui kabupaten alor tentang pelecehan terhadap al @.ur'an, bahwa dalam perkara andreas guntur wisnu harsono juga telah terbukti melakukan tindak pidana 156a kuhp. putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana berdasar putusan pengadilan negeri klaten nomor pid. pn.k tanggal maret dalam putusan tersebut penilaian perbuatan andreas guntur wisnu harsono yang menyebarkan aki amanat keagungan ilahi), mui kabupaten klaten tidak mengeluarkan surat larangan namun baru memberikan pembinaan. dalam putusan dinyatakan ajaran aki amanat keagungan ilahi) telah dilarang beberapa daerah berdasarkan surat keputusan kejaksaan tinggi jawa tengah nomor p2. dsb. tanggal november yang melarang aliran amanat keagungan ilahi. penilaian perbuatan sesat dan menyimpang andreas guntur wisnu harsono yang menyebarkan aki amanat keagungan ilahi) merujuk pada surat keputusan kejaksaan tinggi jawa tengah, bahwa terhadap perkara yang sedang dihadapi pemohon saat ini penilaian perbuatan sesat atau menyimpang berdasarkan pada: fatwa mui kabupaten sampang nomor mu spg tanggal januari tentang ajaran tajuk muluk yang diajarkan desa karanggayam, kecamatan oben, kabupaten sampang sesat dan menyesatkan merupakan penistaan dan penodaan agama islam, dalam kata lain menganggap bahwa al @uran yang ada saat ini tidak asli atau tidak orisinal: pernyataan sikap pnu sampang nomor ec a l suci, sebagaimana dalam agama islam adalah gur'an dan atau hadits rasulullah saw. kalaupun ada pengertian dari kitab suci yang kurang jelas dan harus ditafsirkan, maka penafsiran tidak boleh oleh sembarang orang, melainkan harus oleh orang orang yang memiliki otoritas atau kapasitas keilmuan untuk menafsirkan ajaran suatu agama, oleh karena itu ukuran menyimpang atau tidak menyimpang hanya dapat diukur oleh para ulama atau tokoh tokoh agama tersebut. penafsiran terhadap suatu ajaran agama yang dilakukan oleh orang sekelompok orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan, dapat menghasilkan penafsiran yang menyimpang dan dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama. karena itu negara tidak dapat membiarkan keadaan tersebut karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah pemberlakuan pencegahan penodaan agama juncto 156a kuhp menjadi sangat penting guna mencegah upaya penyimpangan pokok pokok ajaran agama dan melindungi keharmonisan beragama, dan terlebih lagi untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan republik indonesia. dengan demikian, ketentuan pencegahan penodaan agama juncto 156a tersebut menurut pemerintah, tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang bersifat multitafsir dan tidak jelas, melainkan justru memiliki tolak ukur atau parameter yang pasti. bahwa terhadap anggapan dalil para pemohon yang menyatakan adanya keharusanpencegahan penodaan agama juncto 156a kuhp, menurut pemerintah sebagaimana telah kami kemukakan muka, hal tersebut merupakan ranah penerapan norma hukum yang sepenuhnya kewenangan hakim, sehingga dalam putusan pengadilan dapat saja terdapat perbedaan dalam pertimbangan hukumnya. hal tersebut atasteristik kasus masing masing dan merupakan permasalahan dari penerapan hukum application law) dan bukan permasalahan konstitusional konstitusional problem). oleh karenanya, menurut pemerintah kasus yang menimpa para pemohon bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas pencegahan penodaan agama, melainkan semata mata merupakan permasalahan implementasi norma undang undang. selanjutnya menurut pemerintah, yang semestinya dilakukan oleh para pemohon adalah melakukan upaya hukum dari mulai upaya hukum praperadilan terhadap penangkapan, penahanan maupun penggeledahan pada tahap penyidikan oleh penegak hukum kepolisian), selanjutnya kepada para pemohon juga diberikan keleluasaan untuk melakukan upaya hukum dari mulai tingkat banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dijatuhkan oleh hakim. sehingga menurut pemerintah, bukan tidak mungkin dalam melakukan upaya hukum tersebut para pemohon dapat saja dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dengan pernyataan lain jika demikian halnya, maka anggapan adanya kemudian konstitusionalitas yang didalilkan oleh para pemohon menjadi tidak ada, dari penjelasan atas, pemerintah berkeyakinan bahwa ketentuan pencegahan dan penodaan 156a kuhp tidak bertentangan dengan ketentuan dan 28e 28e dan uud iv. kesimpulan berdasarkan penjelasan atas, akhirnya pemerintah memohon kepada yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian pencegahan penodaan agama juncto 156a kuhp terhadap uudtaard): menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan: menyatakan ketentuan undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama juncto 156a kuhp tidak bertentangan dengan ketentuan dan 28e 28e dan uud selain itu, pemerintah mengajukan dua orang ahli, yaitu dr. mudzakkir, s.h., m.h., dan prof. dr. ath muda yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari yang disertai dengan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: dr. mudzakkir, s.h., m.h., norma hukum yang dimohon uji materiil adalah sama, yaitu undang undang nomor pnas tahun dan pasai 156a kuhp. kedua norma hukum tersebut adalah sama, maka tidak tepat jika kedua norma hukum tersebut dipisahkan menjadi norma hukum sendiri dan seolah olah berdiri sendiri. undang undang nomor pnas tahun disebut sebagai undang undang administrasi dan mengatur mengenai amandemen kuhp yang dimuat dalam 156a kuhp. ketika undang undang dinyatakan berlaku, maka norma secara materiil otomatis tidak berlaku lag! dan yang berlaku sebagai norma adalah norma hukum pidana yang dimuat dalam 156a kuhp. atas dasar pertimbangan tersebut, undang undang nomor pnas tahun tidak lagi memuat norma hukum dan oleh karenanya tidak dapat dimohonkan uji materiil mahkamah konstitusi. perlu ditegaskan kembali bahwa kedudukan undang undang nomor pnas tahun dengan kuhp yaitu sebagai dasar hukum amandemen kuhp yaitu amandemen 156a kuhp yang ditempatkan setelah kuhp dan sebelum kuhp. metode amandemen kuhp dilakukan dengan dua cara yaitu membuat undang undang yang secara khusus memuat amandemen kuhp: atau membuat undang undang (umumnya undang undang dalam bidang hukum administrasi) yang dalamnya memuat ketentuan amandemen kuhp, atau juga pencabutan yang memuat norma hukum pidana dalam kuhp. undang undang nomor pnas tahun adalah undang undang yang memuat ketentuan hukum administrasi yang dalamnya memuat ketentuan amandemen terhadap kuhp yang dimuat dalam undang undang nomor pnas tahun memuat dua bidang substansi materi hukum, yaitu materi hukum administrasi yang mengatur mengenai pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang dimuat dalam dan dikutip selengkapnya.ateri hukum administrasi yang berisi amandemen terhadap kuhp yang dimuat dalam dikutip selengkapnyasebagai norma hukum pidana produk amandemen, 156a kuhp, harus dipahami dalam konteks dan menyatu dalam satu kesatuan norma hukum pidana secara keseluruhan dalam kuhp, khususnya yang dimuat dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum sampai dengan kuhp) yang ditempatkan diantara dengan kuhp. 156a kuhp menjadi yang memuat norma hukum pidana (tindak pidana) yang berdiri dan tidak menginduk kepada undang undang nomor pnas tahun meskipun secara historis lahirnya 156a kuhp berasal dari undang undang nomor pnas tahun 156a kuhp menjadi bagian dari bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dan, oleh sebab itu, memahami norma hukum pidana yang dimuat dalam 156a kuhp dilakukan dalam konteks kesatuan norma hukum pidana yang mengatur tindak pidana terhadap ketertiban umum. berbeda dengan norma hukum yang dimuat dalam dan undang undang nomor jps tahun harus dipahami dalam konteks kesatuannya, maka memahami norma hukum pidana dan sanksi pidana yang dimuat dalam harus dilakukan dalam konteks norma hukum yang dimuat dalam dan dalam yang tidak dapat dipisah pisahkan. norma hukum pidana dalam tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung kepada norma hukum yang dimuat dalam dan hubungan dan memuat susunan norma hukum sebagai berikut: norma hukum dalam berisi larangan yaitu" norma hukum dalam memuat mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran larangan yang dimuat dalam yaitu pertamakedua: apabila setelahtetap juga melanggar apabilanorma hukum dalam memuat ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran dan yang bersangkutan telah diproses sesuai dengan mekanisme hukum administrasi yang diatur dalam ketig(sanksi pertama) atau oleh presiden republik indonesia (sanksi kedua)ekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran dilakukan dengan cara pengenaan sanksi administrasi yang ringan atau biasa, jika tidak efektif, karena yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran terhadap maka dikenakan sanksi administrasi yang berat. apabila setelah dikenakan sanksi administrasi yang berat tersebut juga tidak efektif, maka pelanggar diproses secara pidana dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam pengertian kalimat: ".", dimaknai bahwa a orang yang tetap melakukan pelanggaran pada hal sudah dikenakan sanksi administrasi yang terberat, maka orang tersebut diproses pengadilan untuk diadili dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana. norma hukum dalam dengan meskipun ditempatkan secara berurutan, keduanya memiliki muatan norma hukum pidana dan ancaman sanksi pidana yang berbeda yaitu sanksi pidana yang bersumber dari pelanggaran hukum administrasi yang berkedudukan sebagai pilihan terakhir manakala sanksi administrasi tidak efektif atau senjata pamungkas (ultimatum medium), sedangkan norma hukum pidana dan sanksi pidana yang dimuat dalam (atau 156a kuhp) adalah hukum pidana dan sanksi yang berdiri sendiri (independent crime) atau tidak bergantung kepada adanya sanksi administrasi terlebih dahulu dan sanksi pidananya dapat dipergunakan diterapkan sebagai pilihan pertama atau diutamakan atau bersifat primum medium. mengenai ketentuan dan serta penjelasan umum undang undang nomor pnas memuat ketentuan yang menyatakanjadi, dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa materi yang diatur dalam undang undang ada dua, yaitu norma hukum yang dimuat dalam dan norma hukum yang dimuat dalam yang kemudian menjadi 156a kuhp. berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak lah tepat jika untuk dikenakan norma hukum pidana dan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam 156a kuhp harus dikenakan sanksi administrasi dari sanksi yang paling ringan sampai dengan sanksi administrasi yang paling berat, baru kemudian diproses secara pidana berdasarkan 156a kuhp. hal ini berbeda dengan yang penggunaannya sebagai pilihan terakhir apabila sanksi pidana sanksi administrasi dari yang paling ringan sampai dengan sanksi yang paling berat tidak efektif, baru dipergunakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam pasa! mengenai rumusan norma dalam 156a khp yang menggunakan kata atau frasa yang tidak menjamin kepastian hukum, dijelaskanrigalpasa! 156a kuhp maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. cara mengeluarkan persaml. sedangkan dalam penjelasan umum dijelaskan: ".)." berdasarkan penjelasan 156a kuhp tersebut, dapat diketahui kejelasan maksud dan tujuan larangan melakukan perbuatan sebagaimana maksud dalam 156a kuhp yang sasarannya ditujukan kepada: niat jahat berupa memusuhi atau menghina agama dilakukan dengan lisan atau tulisan cc. kontennya memuat permusuhan dan penghinaan agama bahasa yang dipergunakan timbulnya keadaan (baik yang diharapkan sebagai tujuan atau yang tidak diharapkan oleh pelaku). dalam merumuskan delik, terminologi atau pengunaan kata frasa yang dipergunakan umumnya disesuaikan dengan kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma hukum tersebut norma hukum pidana yang dimuat dalam 156a kuhp tampak jelas menggunakan rumusan bahasa untuk menyatakan perbuatan tertentu yang dilarang dan tampak jelas maksud dan tujuannya. berdasarkan uraian tersebut atas, norma hukum pidana yang dimohonkan uji materiil dapat dijelaskan sebagai berikut: berdasarkan uraian yang ahli terangan atas, ketentuan undang undang nomor pnas tahun tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama tidak lagi memuat norma hukum pidana, karena sejak diundangkan undang undang nomor pnas tahun norma hukum pidana yang dimuat dalam telah berubah menjadi norma hukum pidana yangberdiri sendiri independent generic crime) yang dimuat dalam 156a kuhp. karena sudah tidak memuat norma hukum pidana, menurut ahli, undang undang nomor pnas tahun tidak dapat menjadi objek pengujian materiil terhadap undang undang dasar republik indonesia tahun mahkamah konstitusi. norma hukum pidana yang dimuat dalam 156a kuhp yang pernah dimohonkan uji materiil mahkamah konstitusi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang amar putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, berarti secara contrary norma hukum pidana yang dimuat dalam 156a kuhp adalah konstitusional. dengan demikian, menurut ahli, pertimbangan dan konten pertimbangan putusan mahkamah konstitusi telah lengkap (telah mempertimbangkan semua aspek) dan tidak terdapat cacat secara logika atau yuridis hukum, asas hukum, dan filsafat serta nilai hukum dalam undang undang dasar republik indonesia tahun (termasuk pembukaan uud tahun tidak ada alasan hukum untuk membatalkan atau mengubahnya. cc. terkait dengan interpretasi hukum 156a kuhp yang harus didahului dengan sanksi administrasi dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat sebagaimana diatur dalam menurut ahli, tidak tepat, dengan alasan hukum: pertama: 156a kuhp adalah delik yang berdiri sendiri yang tidak bergantung kepada norma hukum administrasi atau pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam dan meskipun memberlakukan 156a kuhp berasal dari yang dekat dengan norma hukum keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, tanggal januari yang pada pokoknya, menyatakan ajaran tajuk muluk adalah sesat dan menyesatkan, serta sebagai tindakan penistaan agama yang dapat menimbulkan keresahan yang ada masyarakat, dan mendukung fatwa mui kabupaten sampang pada tanggal januari hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri sampang nomor pid. pn. spg, bahwa terhadap hal yang dialami pemohon saat sedang menjalani proses persidangan dengan tuduhan tindak pidana 156a kuhp. pemohon yang menyampaikan pendapatnya dalam status facebook telah dituduh melakukan perbuatan sebagaimana dalam 156a kuhp. terhadap status pemohon facebook tersebut tidak pernah ada lembaga instansi negara pemerintah yang memberikan penilaian terhadap pendapat facebook tersebut apakah menyimpang dan sesat atau tidak. terhadap muatan dalam pendapat pemohon tersebut juga tidaklah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikatakan penodaan, permusuhan atau penyalahgunaan terhadap suatu agama, bahwa berdasarkan beberapa contoh kasus atas, norma 156a kuhp mengenai unsur perbuatan yang dilarang yaknitidak memiliki kejelasan parameter apa itu permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama, siapakah dan lembaga instansi manakah yang dapat memberikan penilaian bahwa perasaan atau perbuatan yang dilakukan seseorang kelompok orang organisasi adalah sesat atau menyimpang. sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam 156a kuhp yaknibahwa terhadap mazhab pada dasarnya adalah aliran pemikiran berdasarkan sebagai sanksi pidana bidang hukum administrasi yang dipergunakan sebagai senjata pamungkas (ultimatum medium), sedangkan pasai adalah pasa! yang mengatur amandemen terhadap kuhp yaitu 156a kuhp dan setelah undang undang dinyatakan berlaku, maka keberadaan 156a kuhp berdiri sendiri dan tidak terikat dengan ketentuan undang undang nomor pnas tahun kedua: persoalan hukum yang terkait dengan interpretasi 156a kuhp mengenai tahapan pengenaan sanksi pidananya harus didahului "dengan "pengenaan sanksi administrasi dari sanksi administrasi yang paling ringan sampai dengan sanksi administrasi yang paling berat masuk dalam wilayah kewenangan diskresionari aparat penegak hukum dan berada dalam taran praktek penegakan hukum yang tidak bukan menjadi kompetensi uji materiil oleh mahkamah konstitusi. rumusan 156a kuhp telah memenuhi rumusan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilarangnya suatu perbuatan dan pemahaman norma hukum pidana dalam 156a kuhp dilakukan secara komprehensif dan sistematik (tidak parsial) dalam hubungannya dengan penjelasan umum dan penjelasan (156a kuhp) undang undang nomor pnas tahun berdasarkan pertimbangan argumen hukum tersebut, norma hukum pidana yang dimuat dalam 156a kuhp adalah tidak bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahun prof. dr. ath mudahan bahwa mahkamah konstitusi pernah menyilangkan perkara nomor puu vii tentang permohonan uji materil nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama terhadap uud dan telah memutus atas perkara itu dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa bahwa nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan. agama tidak bertentangan dengan uud kali ini mahkamah konstitusi melakukan serangkaian sidang atas perkara permohonan uji materil 156a kuhp atas uud yang nota bene bunyi 156a kuhp itu adalah sama dengan bund nomor pnas karena kehadiran dan bun3a 156a itu memang diperintahkan oleh nomor pnas tersebut. dengan demikian terkesan bahwa dari segi materi yang sedangkan. kita ini sedang membahas hal yang sama dengan apa yang telah kita lakukan pada sidang mahkamah konstitusi atas perkara puu vii tersebut. karena itu ahli memohon kepada mahkamah konstitusi kiranya dapat menyimak ulang seluruh pendapat dan kesaksian yang telah dikemukakan pada sidang atas perkara puu vii tersebut, karena semua pendapat dan kesaksian itu berlaku juga untuk sidang mahkamah konstitusi kali ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. saya memang tidak mengetahui kenapa pengulangan ini harus terjadi, tetapi mungkin ini sebenarnya adalah jurus lain dari upaya yang gigih untuk menghapuskan nomor pnas yang perkara permohonannya telah diputus oleh yang keputusan itu bersifat mengikat dan final, yaitu bahwa nomor pnas tidak bertentangan dengan uud bahwa pendapat pendapat dan argument yang telah dikemukakan dalam siding perkara puu vii itu antara lain ialah: bahwa nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama tidak diundangkan ketika negara dalam keadaan darurat, karena nomor pnas itu telah diseleksi oleh mpr dan diangkat menjadi dengan melalui tahun pada saat mana negara tidak dalam keadaan darurat. bahwa pembatalan terhadap nomor pnas akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum, sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri karena aparat penegak hukum akan. bahwa nomor pnas tidak membatasi agama indonesia, karen dan lain lain serta mendapat perlindungan dan jaminan yang sama dari uud dengan demikian tidak ada agama yang dilarang dalam nomor pnas adapun yang dilarang adalah menodai agama. bahwa nomor pnas tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama. beragama sebagai meyakini suatu agama merupakan ranah forum interim dan merupakan kebebasan yang dijamin oleh hak hak asasi manusia ham), sedangkan melaksanakan suatu keyakinan adalah forum extemum yang terkait dengan ham orang lain, kepentingan public, termasuk keamanan, ketentraman dan ketertiban berkehidupan bermasyarakat dan beragama. pembatasan pembatasan karena alasan alasan ini dimungkinkan sepanjang dilakukan melalui uu, sesuai uud dan tentu saja juga sesuai kovenan internasional hak hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi republik indonesia tahun bahwa perbedaan penjatuhan pidana yang diputuskan dalam pengadilan berdasarkan 156a kuhp, bukanlah bentuk diskriminasi melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya kasus yang diwakilinya. tentu juga dapat ditambahkan sini bahwa perbedaan penjatuhan pidana berdasarkan 156a itu bukanlah pula karena tidak jelasnya parameter dari frasa bersifat permusuhan yang termuat dalam 156a itu, karena ungkapan yang sama juga terdapat pada kuhp lainnya yaitu kuhp. bahkan dalam itu juga digunakan frasa kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat indonesia yang tentu saja penilaiannya merupakan bagian dari kewenangan hakim. demikian pula frasa dimuka umum yang termuat dalam 156a bukanlah sesuatu yang tidak jelas parameternya, karena frasa yang sama juga termuat dalam lain dalam kuhp, seperti pasai kuhp, kuhp (l), dan kuhp. bahwa dari uud yang dijadikan sebagai penguji dalam sidang mahkamah konstitusi perkara nomor puu vii tersebut ialah dan dan sementara itu dalam uud yang dimohonkan dijadikan penguji dalam sidang perkara uji materil 156a kuhp sekarang ini adalah juga dan dan yang kesemuanya telah dibahas dan diujikan dalam sidang mahkamah konstitusi dalam perkara vii bahwa dalam nomor pnas sesungguhnya bersifat amandemen terhadap kuhp, dalam hal ini penambahan 156a. dengan demikian 156a juga tidak harus dikaitkan dengan hukum administratif yang termuat dalam dan nomor pnas dan memang nomor pnas itu telah kelengkapan keterkaitan hukum administratif dan hukum pidananya itu. dengan demikian maka nomor pnas tidak perlu dikaitkan dengan hukum administratif pada dan nya, sehingga 156a kuhp yang nota bene berasal dari nomor pnas juga tidak perlu dikaitkan dengan hukum administratif yang diatur pada dan nomor pnas pada bagian akhir pernyataan saya ini izinkan saya menceriterakan sedikit pengalaman saya mengikuti berbagai dialog bilateral indonesia dengan berbagai negara sahabat tentang hak hak asasi manusia ham) yang diantaranya membahas tentang agama dan ham sejak sekitar tahun sampai sekarang, seperti dialog dialog tentang ham dengan norwegia oslo dan jakarta, dialog dengan delegasi inggris jakarta, dan dialog dengan uni eropa jakarta. ada dua hal yang selalu ditanyakan oleh peserta dialog dari negara sahabat tersebut, yaitu: apakah nomor pnas tidak perlu dihapus, karena membatasi kebebasan beragama? atas pertanyaan itu biasanya saya jawab bahwa nomor pnas tidak membatasi kebebasan beragama atau menganut sesuatu agama, karena penjelasan itu jelas jelas mengatakan bahwa agam, tao, dil dan mendapatkan jaminan perlindungan yang sama dari uud lalu biasanya saya balik bertanya, apakah anda dapat menunjukkan pengaturan kebebasan beragama yang lebih terbuka atau lebih baik daripada itu? kemudian setelah ditetapkannya putusan mahkamah konstitusi atas perkara nomor puu vii dimana mahkamah konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi nomor pnas dan menyatakan nomor pnas tidak bertentangan dengan uud peserta dialog bilateral dengan norwegia misalnya berulang ulang dalam dialog bilateral dalam dua tahun terakhir oslo dan jakarta meminta penjelasan tentang putusan mahkamah konstitusi atas perkara puu vii tersebut dan alasan alasannya. atas pertanyaan pertanyaan yang berulang ulang itu saya berpikir alangkah besarnya minat perhatian mereka ini. dan ketika saya diberitahu akan adanya sidang mahkamah konstitusi atas perkara uji materil 156a kuhp sekarang ini, saya pun teringat atas pertanyaan berulang ulang dalam dialog dialog tersebut atas. pertanyaan kedua yang sering muncul dalam dialog dialog itu ialah bahwa karena sila pertama pancasila sebagai dasar negara indonesia adalah ketuhanan yang maha esa, maka apakah seorang indonesia boleh menjadi seorang atheis atau orang yang tidak percaya kepada tuhan yme. terhadap pertanyaan seperti ini biasanya saya jawab bahwa menurut pemahaman saya, seseorang indonesia, secara peribadi, boleh saja tidak meyakini adanya tuhan, atau menjadi atheis, tetapi kalau orang itu kemudian melakukan upaya dukungan umum agar orang orang lain juga tidak percaya kepada tuhan yme, maka orang itu menurut pemahaman saya, berarti sedang menggerogoti tatanan negara kesatuan republik indonesia yang berlandaskan pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa dan karenanya perlu mendapatkan sanksi. sesungguhnya inilah salah satu hal yang diatur dalam 155a kuhp ituemerintmohon pengujian konstitusionalitas 156a kitab undang undang hukum pidana (selanjutnya disebut kuhp), cast 156a kuhp dan pencegahan penodaan agaadalah perorangan warga negara yang pada. pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon adalah perorangan warga negara yang memiliki keyakinan mahzab) yang berbeda dalam satu agama yang sama, yakni agama islam mahzab syi'ah sama seperti pemohon sehingga pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai gurukarena melakukan pelanggaran terhadap 156a kuhp. pemohon adalah perorangan warga negara yang pada saat permohonan guo diajukan telah dituduh dan didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam 156a kuhp dan sedang menjalani proses hukum pidana karena menuliskan pendapatnya dalam akun milik pemohon pada suatu situs jejaring sosial internet:, karena pemohon dan pemohon telah didakwa atas implementasi dari norma guo, sedangkan pemohon ii, pemohon iii dan pemohon yang berprofesi sebagai guru dan memiliki keyakinan yang sama dengan pemohon sehingga memiliki potensi dirugikan atas implementasi norma guori para pemohon, keterangan ahli dari pemerintahngajukan permohonan pengujian konstitusionalitas 156a kuhp dan pencegahan penodaan agama. para pemohon mendalilkan bahwa rumusan 156a kuhp, yang pada pokoknya sama dengan rumusan pencegahan penodaan agama yang menyatakan, adalah tidak memiliki kepastian hukum yang adil dalam unsur unsurnya, sehingalasan alasan para pemohon pada pokoknya sebagai berikut: tidak ada batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan di muka umum" pada norma guo:, tidak ada kepastian hukum terhadap lembaga instansi negara atau lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menilai atau menjadi rujukan untuk menilai bahwa suatu perasaan atau perbuatan seseorang kelompok orang organisasi tersebut adalah sesat atau menyimpang, menimbang bahwa sebelum menilai permohonan para pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas pencegahan penodaan agama dan 156a kuhp,pencegahan penodaan agama telah dipertimbangkan dan diputus mahkamah pada putusan atas teks dan konteks yang berbeda dengan alam pemikiran lain sebagai keniscayaan dalam tradisi intelektualisme satu agama cast islam. sesuai dengan watak dari ilmu maka perkembangan dan kesadaran atas pemahaman terhadap naskah teks atau konteks terus mengalami perkembangan dan kesadaran dan intelektualisme pengikut dan penganutnya. adalah sebuah kemungkinan apa yang dianggap penodaan. penghinaan dan penistaan pada satu waktu tertentu oleh kelompok masyarakat tertentu tetapi sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, wajar dan dapat dimengerti seiring dengan tingginya pemahaman dan pergeseran tafsir sesuai dengan tempat dan waktu sehingga tidak selayaknya negara memberikan batasan yang "abu abu" tetapi haruslah konkrit, jelas dan baku sehingga tidak menimbulkan muttitafsir dalam implementasinya, seandainyapun norma tersebut tetap dipandang perlu maka negara harus memastikan bahwa pembentuk undang undang menjamin terlaksananya prinsip keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan sebagai konsekuensi logis terhadap penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain. ketiadaan prinsip prinsip keseimbangan dalam guo adalah tidak adanya penjelasan dan tolak ukur apa itu penghinaan, penistaan dan penodaan dan forum apakah yang diberi wewenang oleh negara untuk menilai sejauhmana pikiran yang dituangkan dengan lisan dan tulisan atau perbuatan tersebut bermakna bersifat menghina, menodai, dan menista suatu agama, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas menunjukkan bahwa norma 156a kuhp tidak memiliki kepastian hukum yang adil dalam unsur unsurnya. norma 156a kuhp mengenai "di muka umum" tidak memiliki batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "di muka umum." dan terhadap perbuatan yang dilarang dalam 156a kuhp tidak memiliki kepastian hukum mengenai apa yang dimaksud, apa yang menjadi parameter dan batasan tentang permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama sehingga sesuatu uraian tulisan atau perkataan lisan itu merupakan sesuatu yang dapat dikatakan objektif, zakelijke dan ilmiah atau justru menyimpang dan sesat mengenai sesuatu agama. dan tidak ada kepastian hukum terhadap lembaga instansi negara atau bukan yang memiliki kewenangan sehingga harus dirujuk untuk menilai suatu perasaan atau perbuatan seseorang kelompok orang organisasi adalah sesat atau, bahwa rumusan pencegahan penodaan agama pada pokoknya berisi perintah memasukkan norma baru dalam kuhp yang dalam hal ini menjadi isi 156a kuhp, sehingga kedua norma tersebut, yaitu pencegahan penodaan agama dan 156a kuhp substansinya adalah sama, antara lain memohon untuk menyatakan pencegahan penodaan agama bertentangan secara bersyarat terhadap uud sepanjang tidak dimaknai . bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, menurut mahkamah terdapat perbedaan antara permohonan guo dengan permohonan nomor puu vii yang telah diputus oleh mahkamah. para pemohon guo antara lain memohon adanya penegasan atau penyebutan adanya keputusan bersama menteri agama, menteri jaksa agung dan menteri dalam negeri dalam penerapan pencegahan penodaan agama dan 156a kuhp, sedangkan para pemohon perkara nomor puu vii memohon mahkamah untuk menyatakan keseluruhan isi dan pencegahan penodaan agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatdengan demikian mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para pemohon, menimbang bahwa untuk memahami sikap mahkamah mengenai konstitusionalitas pencegahan penodaan agama, mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan mahkamah pada putusan mahkamah nomor puu vii tanggal april antara lain, pada paragraf paragraf: paragraf.paragraf .i3. menimbang erdasarkan pertimbangan atas, permohonan para pemohon agar mahkamah menyatakan 156a kuhp dan pencegahan penodaan agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalahbatasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan frasa di muka umum pada norma guo. menurut mahkamah, frasa di muka umum" tersebut telah dijelaskan dalam bagian penjelasan pencegahan penodaan agama, yaitu: dengan kata kata dimuka umum' dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata kata itu dalam kitab undang undang hukum pidana. frasa di muka umum pada rumusan 156a kuhp adalah frasa yang juga digunakan dalam delik delik lain dalam kuhp, antaranya kuhp, kuhp, dan kuhp. frasa di muka umum" dalam kuhp, kuhp dan kuhp telah dijelaskan oleh, yaitu tempat yang didatangi publik atau mana publik dapat mendengar (vide halaman di tempat umum dan ada orang banyak khalayak ramai (vide halaman dan di tempat publik dapat melihatnya (vide halaman berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil para pemohon mengenai tidak ada kepastian hukum terhadap batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan di muka umum" pada norma guo. menurut mahkamah, 156a kuhp merupakan bagian dari delik delik penyebaran kebencian yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum kalangan penduduk dan lain sebagainya depan umum atau media massa. oleh karena itu, penentuan apakah perbuatan seseorang telah memenuhi sifat sifat tersebut merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum yang memutus dan vonis yang dijatuhkan merupa:, i3.16j menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon bahwa 156a kuhp seharusnya tidak dapat diterapkan tanpa didahului dengan, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa 156a kuhp merupakan tindak pidana yang ditambahkan dalam kuhp berdasarkan perintah dari pencegahan penodaan agama. adapun rumusan 156a kuhp guo mengatur tindak pidana dalam perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan , penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut indonesia. oleh karena itu, untuk menerapkan ketentuan tersebut, maka sebelumnya diperlukan perintah dan peringatan keras sesuai dengan dan pencegahan penodaan agama yang mengatur sebagai berikutmahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal april telah menolak permohonan untuk menyatakan pencegahan penodaan agama bertentangan dengan konstitusi dengan pertimbangan antara lain, . . selain itu, 156a kuhp yang dirumuskan dalam pencegahan penodaan agama, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kuhp sejak diundangkannya penetapan presiden nomor tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agamatetapkan sebagai undang undang nomor pnas,pemohon untuk menafsirkan guo adalahhartono, maria farida indrawi, hamdan zelda, ahmad fadli semadihartono, maria farida indrawihartono maria farida indrawiery satria pamungkas menyimpang atau itu merupakan sesuatu uraian tulisan atau perkataan lisan adalah objektif, zakeliike dan ilmiah. sehingga perasaan atau perbuatan seseorang kelompok orang organisasi dapat dikatakan sebagai atau tidak sebagai perbuatanhingga dengan demikian 156a kuhpara pemohon untuk seluruhnya,tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidak tidaknya menyatakan pasalbertentangan secara bersyarat terhadap uud,tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatktp atas nama tajuk muluk als ali murtad sebagai pemohon bukti fotokopi ktp atas nama hasan alaydrus, lc. sebagai pemohon ii: bukti fotokopi ktp atas nama drs. ahmad hid sebagai pemohon iii: bukti fotokopi ktp atas nama dr. umar shahab sebagai pemohon iv: bukti fotokopi ktp atas nama sebastian joe sebagai pemohon bukti fotokopi putusan pengadilan negeri sampang nomor pid. pn. spg tertanggal juli terdakwa tajuk muluk alias ali murtad, bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi surabaya nomor pid pt. sby tetangga, september terdakwa tajuk muluk alias ali murtad, bukti fotokopi petikan putusan kasasi mahkamah agung nomor pid tertanggal januari terdakwa tajuk muluk alias ali murtad, bukti fotokopi surat majelis ulama indonesia kabupaten sampang nomor mui spg9 perihal fatwa ajaran yang disebarkan sdr. tajuk muluk kecamatan oben kabupaten sampang, tertanggal januari dan laporannya berupa keputusan fatwa majelis ulama indonesia kabupaten sampang nomor mui sp9g tentang ajaran yang disebarkan sdr. tajuk muluk kecamatan oben, kabupaten sampang: bukti fotokopi laporan hasil rapat badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat bakar pakem) kabupaten sampang hari rabu tanggal januari kejaksaan negeri sampang, bukti pernyataan sikap pnu sampang nomor pc a. l tertanggal januari yang pada pokoknya menerangkan ajaran yang disebarluaskan sdr. tajuk muluk adalah sesat dan menyesatkan serta sebagai tindakan penodaan dan penistaan agama, bukti fotokopi hasil musyawarah massa selasa januari solar gedung islamic center pemekaran tentang insiden syi'ah karang gayam oben sampang pada hari kamis desember bukti fotokopi keputusan fatwa majelis ulama indonesia provinsi jawa timur nomor kep skf mui jtm tentang kesesatan ajaran syi'ah, tertanggal januari solar bukti putusan kasasi mahkamah agung nomor pid tertanggal juni terdakwa oben sarden bin iodin: bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor pid tertanggal november terdakwa london juwana alias raden djajadiningrat bin mansur: bukti putusan pengadilan negeri ciamis nomor pid. pn. ms, tertanggal juli terdakwa london juwana alias raden djajadiningrat bin mansur, bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor pid tertanggal oktober terdakwa ir. charisma madsen agustinusmanu, si, bukti putusan pengadilan negeri klaten nomor pid. pn.k it, tertanggal maret terdakwa andreas guntur wisnu harsono, bukti fotokopi putusan pengadilan negeri temanggung nomor pid. pn.tmg, tertanggal februari terdakwa antonius richmond bayangan bin drs. person wander bayangan, s.h., bukti buku berjudul ketidakadilan dalam beriman, hasil monitoring kasus kasus penodaan agama indonesia, penerbit the indonesia legal resource center irc), tahun selain itu, pemohon juga mengajukan tujuh orang ahli, yaitu zainal abidin bagi, siti rohani dzuhaytin, noorhadi hasan, pipih ahmad rifai hasan, samsul rizal panggabean, jamin ginting, dan musin habib yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal januari dan maret yang disertai dengan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: zainal abidin bagi kuhp memang hanya satu saja dari ratusan lain. namun sulit mengingkari kenyataan bahwa ini cukup istimewa karena dibaliknya ada andai andalan besar dan sejarah panjang perjalanan negara indonesia dalam memutuskan masalah masalah fundamental, khususnya terkait agama. agama kerap disebut sebagai sesuatu yang sensitive . karena sensitifitas nya itu, harus dikendalikan dengan hati hati, antaranya dengan memasukkannya sebagai satu bagian dari sara". dalam kenyataan politik, agama adalah salah satu "indeks kewarganegaraan" manusia indonesia agama adalah salah satu komponen yang menjadikan seorang manusia indonesia menjadi warga negara, beserta seluruh hak dan kewajibannya. tak hanya ada satu undang undang indonesia yang berbicara tentang agama, tapi sesungguhnya undang undang ini sangat istimewa, karena sinilah negara mendefinisikan "agama", menyebut nama nama agama tertentu, dan, secara umum, mengkonstruksi hirarki agama agama (dalam penjelasannya). deliberate ini dengan demikian menjadi sesuatu yang amat penting. pengujian ppa pada tahun dengan kehadiran puluhan saksi ahli, dan putusan yang menyentuh banyak isu amat fundamental menyangkut dasar dasar dan karakter indonesia mengisyaratkan hal tersebut dengan amat kuat. tak berlebihan kiranya mengatakan bahwa itu adalah salah satu momen historis terpenting pasca reformasi. sejak sebelum kemerdekaan, dan puncaknya pada hal hal ini dibicarakan dengan amat produktif, dan sempat mencapai konsesus yang amat penting. namun kita juga melihat, pembicaraan mengenai hal itu tampak seperti tak pernah selesai. tentu ini bukan merupakan kelemahan bangsa kita, tapi karena isu yang dibicarakan memang adalah isu yang kompleks dan sulit, dan konteks yang terus menerus berubah menghendaki peninjauan ulang yang terus menerus pula. indonesia tidak istimewa dalam hal ini. negara negara lain yang bahkan tampak telah amat mapan, hubungan negara dengan agama juga masih terus dibicarakan. undang undang dan kebijakan kebijakan baru dibuat, terkadang bersifat kontroversial, dan bahkan menjadi pembicaraan melampaui negaranya sendiri. kita dapat menyebut contoh mulai dari tunisia dan mesir yang baru mengalami musim semi , hingga perancis, belanda, inggris, amerika serikat, dan sebagainya. kita bersyukur bahwa deliberate mengenai masalah ini indonesia saat ini berlangsung dalam suasana baru yang menyediakan ruang amat luas untuk partisipasiberbagai kelompok warga negara ruang yang dibuka, dengan sedikit paksaan dan banyak pengorbanan, oleh reformasi. konteks historis terdekat dan terpenting untuk pembicaraan hari ini memang adalah reformasi. reformasi, dalam pengamatan ahli, membawa beberapa konsekuensi yang bertemu dalam momen pembicaraan undang undang ini. demokratisasi yang terjadi membawa setidaknya dua konsekuensi penting. tumbangnya rezim yang otoriter berarti melemahnya negara satu sisi (dalam beberapa hal, memang sengaja dilemahkan, karena masa iau terlalu kuat, dominan dan hegemoni), dan menguatnya kekuatan kekuatan masyarakat. masyarakat tentu tidak tunggal, dan karenanya kekuatan baru itu tidak berjalan satu arah, bahkan kerap bergesekan atau malah bertentangan. satu sisi, sebagaimana akan saya tunjukkan bawah, yang sebetulnya relatif amat jarang digunakan sebelum reformasi, tiba tiba menjadi amat kerap digunakan, dengan objek hukum yang juga jauh melebar. bahasa penodaan pun menjadi jauh lebih populer, amat sering digunakan, dalam setidaknya tahun terakhir ini. terlepas dari pemakamannya yang dapat amat luas, seperti akan ditunjukkan bawah juga, menjadi kosa kata yang penting dalam hubungan kelompok kelompok berbeda terkadang bahkan menjadi satu satunya ungkapan untuk merespon perbedaan. sisi lain, wacana lain yang menguat setelah reformasi adalah hak hak asasi manusia, yang posisi legal konstitusionalnya amat menguat setelah reformasi (baik dengan pembuatannya dalam amandemen uud maupun dalam beberapa undang undang khusus mengenai ham). sedangkan dari sisi pemerintah sendiri, ada bahasa lain yang digunakan untuk mengungkapkan aspirasi hubungan antar agama yang baik, yaitu "kerukunan" ini adalah bahasa lama yang, mungkin mengherankan mungkin tidak, bertahan tak berubah melewati perubahan politik besar reformasi. ada upaya untuk mengatakan bahwa bahasa bahasa itu memiliki makna berbeda dan tak perlu dipertentangkan, tapi sulit mengingkari bahwa semua bahasa itu bergerak dalam arena yang sama dan terkadang bergesekan. ini adalah salah satu cerminan dari pergulatan kita saat ini yang layak menjadi objek deliberate yang sungguh sungguh. jika bukan karena alasan lain, cukuplah alasan bahwa kata kata tersebut dapat memiliki konsekuensi konkret yang menentukan nasib seseorang, posisinya sebagai warga negara, bahkan hidup matinya beragam "kasus kasus penodaan" yang makin lama makin banyak, baik yang masuk pengadilan atau tidak, menunjukkan hal ini. mahkamah konstitusi sendiri adalah salah satu buah manis dari reformasi. beberapa konsekuensi reformasi demokratisasi atas bertemu hari ini dalam forum terhormat ini. kita tentu berharap ini menjadi forum yang produktif. dalam presentasi ini, ahli berharap dapat membantu mempertimbangkan permohonan untuk pengujian pipa, khususnya berdasarkan pengetahuan dan kapasitas keahlian akademik ahli. untuk itu, presentasi ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan sesuai dengan bidang keahlian ahli, dilanjutkan dengan melihat latar belakang penodaan agama secara umum, termasuk luar indonesia, dan karakter karakter utamanya. setelah itu ahli akan meninjau kasus indonesia secara spesifik, mencoba membuat tipologi untuk melihat apa yang dimaknai sebagai penodaan penyimpangan , dan dilanjutkan dengan mengajukan beberapa respon yang dapat diberikan untuk beragam jenis persoalan tersebut. ahli akan mengakhiri dengan melihat evolusi konsep penodaan agama , indonesia, dunia muslim, dan negara negara lain, untuk membantu menarik beberapa kesimpulan yang semoga bermanfaat. presentasi ini didasarkan pada beberapa perspektif pendekatan untuk membantu melihat fenomena "penodaan agama". seperti akan ditunjukkan nanti, apa yang disebut sebagai "penodaan agama" sesungguhnya mencakup peristiwa atau kasus kasus yang amat beragam, dan penting dibedakan, untuk membantu melihat apa sesungguhnya fenomena ini dengan lebih baik dan produktif (dalam rangka pemecahan masalah). perspektif sisik: peristiwa penodaan agama dapat dilihat dari sudut pandang internal kepentingan suatu kelompok masyarakat. namun untuk kepentingan yang lebih luas, kita perlu mencari suatu sudut pandang yang lebih luas atau inklusif, yang sini disebut sebagai perspektif sisik. isu utamanya adalah posisi, hak, dan kewajiban warga, berhadapan dengan warga lain dan dengan negara. pendekatan akademik: sesuai dengan kapasitas ahli sendiri, dan sekaligus sebagai pendekatan yang dapat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan atas, perlu saya jelaskan pendekatan disiplin ahli, yaitu studi agama (religiousstudies). pendekatan ini sudah cukup lazim dan berkembang banyak universitas. pendekatan ini dapat menjadi sumberdaya akademik untuk mendekati fenomena "penodaan agama", sebagai alternatif pendekatan secara normatif teologis. diskursus teologis tidak keliru, justru diperlukan dalam internal suatu agama, namun tak dapat memenuhi kebutuhan perspektif sisik seperti disebut atas. pendekatan studi agama adalah bagian dari pendekatan ilmu ilmu historis, yang berangkat dari kenyataan empiris, bukan dari norma norma tertentu. kasus kasus yang disebut "penodaan agama" adalah peristiwa sosial, dan dapat dicoba dipahami dalam kerangka disiplin ini. dari kedua perspektif atau pendekatan tersebut, kita dapat segera melihat bahwa beberapa bahasa yang sering digunakan dalam membicarakan persoalan ini sesungguhnya adalah bahasa bahasa yang sudah dapat sejak awal, didasarkan pada pendekatan normatif teologis, untuk memperjuangkan kepentingan internal suatu kelompok. misalnya adalah istilah "aliran sesat", "penyimpangan", dan sebagainya, yang semuanya merupakan konstruksi internal eksklusif suatu kelompok. sebagai ilustrasi lain,itu ditentukan? dalam penjelasan ppa, ada satu klausul yang menyatakan bahwa "pemerintah memiliki mempunyai alat alat cara cara untuk menyelidiki (pokok pokok agama|" dan dengan demikian juga penyimpangan atasnya. alat atau kemampuan tersebut seringkali dipahami sebagai berada dalam internal kelompok kelompok agama, dan karenanya jelas cenderung memperhatikan kepentingan kelompok tersebut saja. dari sudut pandang negara, seharusnya alat yang dimaksud tidak berkarakter ekslusif seperti itu, tapi memperhatikan kepentingan warga negara secara keseluruhan, mayoritas atau minoritas, "mainstream" atau tidak: pendekatan yang diusulkan atas yang menaruh perhatian pada yang sisik dan sosiologis, tak terbatas pada internal satu kelompok normatif tertentu dapat membantu. ini secara langsung relevan dengan persoalan yang diangkat oleh permohonan ini: pertanyaan mengenai skb sesungguhnyaditentukan). kasus kasus yang ada menunjukkan betapa alat yang digunakan tidak seragam sebagiannya kesulitan ini, seperti akan ditunjukkan bawah, inheren dalam undang undang ini, bukan sekadar kesulitan implementasi hukum. pengelolaan keragaman: uud mengenai konsep hak atas kebebasan: sementara wacana publik (termasuk pemerintah) seringkali menggunakan istilah "kerukunan", yang bukan merupakan konsep legal tapi digunakan untuk mencerminkan aspirasi akan masyarakat mana perbedaan tak menjadi pertentangan sosial. perspektif yang lebih luas, yang akan digunakan dalam paper ini adalah pengalihan keragaman: hukum adalah salah satu unsurnya, namun ada kepercayaan kuat dalam perspektif ini bahwa masyarakat demokratis yang beragam dan hidup rukun dalam keragaman itu tak dapat dicapai hanya melalui hukum dan pelaksanaan hukum yang baik, namun juga melibatkan kekuatan kekuatan masyarakat sipil untuk membentuk etos sebagai konsensus konsensus sosial. dengan kata lain, masalah "penodaan" tidak dapat diselesaikan hanya secara legal, namun menuntut diciptakannya mekanisme mean isme sosial lain, dan sampai tingkat tertentu juga transformasi masyarakat. dalam presentasi ini ahli ingin menunjukkan bahwa ada begitu banyaknya ragam kasus kasus yang dikenakan memberi isyarat adanya masalah bukan hanya pada penerapannya, tapi bersumber secara inheren dalam undang undangnya sendiri. sebelum melihat ragam kasus kasus tersebut, kenyataan yang amat penting dilihat adalah meningkatnya secara tajam kasus kasus "penodaan agama" setelah masa reformasi, khususnya setelah tahun dan khususnya kalangan muslim. selama hampir tahun pertama penggunaan undang undang tersebut, sampai tahun dalam catatan kami hanya ada sekitar kasus. namun dalam kurun waktu hanya tujuh tahun, sejak hingga ada sekitar kasus. dengan kata lain dalam tahun terakhir ini ada peningkatan frekuensi sekitar kali lipat tahun mencatat kasus terbanyak, kasus: sedangkan tahun ada kasus yang masuk ruang persidangan kasus telah diputus, dan kasus lain sedang dalam proses bagaimana menjelaskan fenomena ini? apakah ada hubungan antara demokratisasi dengan penodaan agama? agak sulit untuk memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai hal ini. yang jelas, sejak ada kampanye yang cukup intens mengenai "aliran sesat". persoalannya mungkin bukan terletak pada makin banyaknya orang yang "sesat menyimpang menodai", tapi ada keinginan lebih besar untuk mempersiapkannya. ini juga tampak pada kenyataan adanya tren bahwa kelompok kelompok yang terkena undang undang ini amat beragam. makin lama, kelompok yang dianggap menjadi aktor penodaan pun makin meluas. jika tren ini berlangsung, akan lebih banyak kelompok kelompok yang terkena. seperti akan ditunjukkan bawah, makin lama kelompok yang menjadi target adalah kelompok yang makin besar. apakah ini berarti makin sering terjadi penodaan? atau ada korelasinya dengan demokratisasi dan perubahan konstelasi kekuatan kekuatan politik? adapun tipologi kasus yang dapat disusun adalah sebagai berikut kelompok keagamaan baru new religious movement nrm) dalam literatur ilmu sosial barat, ada pembedaan anatara church, sect, dan cult. meskipun demikian, istilah ini telah sering dikritik, karena adanya kelompok anti curtis kalangan kelompok keagamaan yang besar, yang sering menstigmatisasi mereka. kalangan akademisi, istilah ini digantikan dengan terminologi yang lebih tidak judgment, yaitu new religious movement nrm). indonesia, khususnya kalangan muslim, kita mengenai kategori agama, lalu mazhab, dan kemudian kelompok kelompok yang lebih kecil dan lebih muda usianya. kepada kategori manakah tuduhan penodaan dapat dialamatkan? yang tampaknya sudah menjadi konsensus sini adalah bahwa tuduhan menodai tidak dapat dikenakan penganut suatu agama kepada agama berbeda karena ada perbedaan doktrin. sebagai contoh, keyakinan muslim mengenai nabi isa tidak dapat dituduh menodai keyakinan kristen mengenai yesus. bagaimana dengan kategori mazhab? hingga tahun perbedaan antar mazhab juga tidak dikenai tuduhan penodaan. mayoritas kasus yang telah terjadi adalah tuduhan kepada individu atau kelompok yang lebih kecil ("aliran"). inilah yang dalam kategori sosiologis disebut sebagai nrm. nrm adalah fenomena universal yang ada banyak negara, biasanya ditandai dengan karakternya yang sinkretik, heterodoks, dan dalam banyak kasus dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik. kelompok yang indonesia biasa disebut sebagai aliran kepercayaan" dapat digolongkan kepada kelompok ini, dengan pula dengan kelompok kelompok seperti komunitas eden, children god, hare krishna, kingdom movement community church (yang pendetanya pada tahun sempat diadili bandung) dan sebagainya. dalam sejarahnya pipa lahir bersamaan dengan konstruksi dan pendefinisian "agama" yang memang hanya mengakui agama agama dunia (world religions). dalam semangat orde lama (untuk, mengutip undang undang tersebut, ""), lalu dilanjutkan dengan orde baru, negara mengambil sikap aktif yang disebut "pembinaan" (dalam penjelasan undang undang tersebut: "berusaha menyalurkannya arah pandangan yang sehat dan kearah ke tahanan yang maha esa") negara dengan jelas mengambil sikap aktif untuk "meluruskan" keberagamaan warga negaranya. keberpihakan negara dalam hal ini dilandasi kekhawatiran bahwa kelompok kelompok tersebut "telah berkembang arah yang sangat membahayakan agama agama yang ada." pertanyaan yang dapat diajukan sini, tahun kemudian, adalah apakah kekhawatiran tersebut masih beralasan? apakah komunitas komunitas agama agama dunia yang amat besar indonesia benar terancam oleh kelompok kelompok yang cenderung jauh lebih itu, atau sebaliknya? persoalan kedua, sejalan dengan tren perluasan sasaran tuduhan penodaan, target pipa juga meluas bukan hanya mengenai nrm, tapi juga mazhab dalam sebuah agama (khususnya islam). contoh terakhir yang menandai babak baru dalam sejarah pipa adalah kriminalisasi atas penganut mazhab syi'ah, yang terjadi pada tahun pada salah seorang pemohon pengujian undang undang ini. jika tren ini berlanjut, maka akan ada kelompok kelompok lain dalam islam yang akan terkena. setelah syi'ah, yang bukan sunni, kemungkinan sasaran berikutnya (jika berkaca pada kecenderungan beberapa negara muslim yang represif) adalah kelompok kelompok tasawuf, yang indonesia sebenarnya sudah memiliki akar kuat, sebagai gambaran, tren seperti itu tampaknya telah mulai berjalan provinsi nad ketika pada april dikeluarkan peraturan walikota banda aceh dan peraturan gubernur pada april yang makin ketat membatasi apa yang dapat diterima sebagai islam". jika tren ini berlanjut, gerakan penyesatan akan seperti menjadi bola liar, yang kita tidak dapat menebak sepenuhnya arah mana menggelinding. akan makin banyak muslim yang disesatkan, keputusan keputusan pemerintah pun (khususnya pemda) makin lama akan makin merugikan lebih banyak muslim. siapakah yang hendak dilindungi oleh undang undang ini? dan, sebagai akibatnya, siapakah yang didiskriminasi secara sistematis? kelompok kedua, yang tidak banyak terjadi, adalah kritik secara langsung atau tidak langsung atas kecenderungan umat beragama. misalnya, pada tahun ada beberapa peletakan facebook yang menjadi persoalan dua antaranya telah diadili dan diputuskan bersalah. perbuatan tidak menyenangkan" contoh untuk ini, misalnya, adalah kasus pada agustus2012, ketika seorang yang merasa terganggu dengan suara takbir yang terlalu keras dari sebuah masjid yang dekat dengan rumahnya mengebor geor pagar masjid itu meminta suaranya dikecilkan, untuk itu, dilaporkan dan diadili atas nama "penodaan agama". persis dua tahun sebelumnya, pada agustus lombok, ada kejadian serupa. merasa terganggu dengan suara terlalu keras malam hari ramadhan, meminta suara dikecilkan, dan lalu terlibat dalam pertengkaran verbal dengan beberapa orang sana. ekor kejadian itu, rumahnya dihancurkan, "diamankan" polisi, lalu menjadi tersangka, dan dijatuhi hukuman, juga atas nama "penodaan". permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan? dari sekitar kasus yang pernah terjadi sejak papa disahkan pada tahun sulit menemukan kasus yang jelas jelas masuk dalam kategori (" ). frasa tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang dimaksud dilakukan dengan kesengajaan niat untuk menodai, bahkan memusuhi. dalam kategori pertama atas, isu utamanya adalah perbedaan dan heterodoks contoh contoh yang diberikan sulit dikategorikan sebagai "bersifat permusuhan". kategori kedua mungkin menyebabkan seseorang tersinggung tetapi apakah jelas jelas bersifat memusuhi? penjelasan pipa mengecualikan uraian yang bersifat ilmiah, objektif dan zakeiijke. namun media sosial baru seperti facebook memiliki karakter yang sudah amat berbeda dari media konvensional. sulit menuntut komentar facebook untuk bersikap objektif dan ilmiah, namun sulit juga menganggap bahwa tulisan tulisan tersebut bersikap memusuhi. persoalannya sini mungkin adalah bagaimana memahami karakter media sosial baru ketimbang persoalan keagamaan. sedangkan kategori ketiga, secara common sense, sulit juga dianggap sebagai niat memusuhi atau bahkan menodai. penting dicatat bahwa kedua kasus yang diberikan contohnya atas kebetulan menyangkut suara keras dari speaker masjid: menarik melihat bahwa kritik atas kecenderungan penggunaan speaker secara berlebihan belum lama ini juga datang dari beberapa muslim terhormat (contohnya adalah pada april ketika wapres boediono, dalam forum dewan masjid indonesia, mengkritik suara azan yang terlalu keras melalui speaker tentu itu menjadi kontroversi dan mendapat banyak tanggapan, namun tak ada yang menuduhnya sebagai cenderung pada penodaan agama atau permusuhan terhadap islam). secara ringkas, dapat dikatakan bahwa meskipun tujuan pemidanaan yang dituangkan dalam itu adalah menghukum permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama, kasus kasus yang muncul justru kasus kasus yang berbeda, yang sulit dikategorikan sebagai permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. untuk mengambil contoh yang cukup jelas, kasus yang dapat dikategorikan kedalam permusuhan adalah film the innocence muslim amerika serikat yang tampaknya memang sengaja dibuat untuk menimbulkan kemarahan. indonesia, sejauh pemantauan kami, belum pernah ada kasus semacam itu. dari tipologi atas (contoh) kasus kasus atas, ada beberapa karakter umum pipa yang dapat disimpulkan. bawah ini adalah beberapa karakter umumnya yang, dalam beberapa hal, dibandingkan dengan undang undang serupa beberapa negara untuk sekaligus mengetahui posisi undang undang indonesia dibandingkan dengan negara negara lain. perlindungan agama atau perlindungan mayoritas? salah satu karakter umum penodaan agama (atau undang undang serupa yang sering disebut blasphemy law) banyak negara, perlindungan yang diberikan terutama adalah atas kelompok mayoritas. kelompok minoritas jarang terlindungi oleh undang undang tersebut, bahkan beberapa tempat menjadi korban penerapannya. inggris dan austria misalnya, pernah ada kasus pelarangan penampilan penggambaran yesus secara tidak patut. novak and vospernik, namun permohonan untuk mengadili salman rushdie ditolak pengadilan ham eropa. meskipun demikian, pada tahun pengadilan yang sama menerima pemberlakuan penodaan agama turki yang diterapkan pada penulis buku yang dianggap menampilkan nabi muhammad secara tidak pantas. dalam kasus kasus ini, perlindungan kepada kepekaan religius mayoritas lebih mudah dipenuhi ketimbang jika mengenai kelompok minoritas. dalam kasus lain, seperti pakistan, minoritas bukan saja tidak dilindungi namun kerap menjadi korban penodaan yang cenderung hanya melindungi muslim. hal serupa tampak banyak negara yang masih menerapkan undang undang ini. bagaimana indonesia? kasus kasus penodaan agama sini, seperti ditunjukkan atas, biasanya mengenai kelompok yang dianggap bukan "arus utama" dalam suatu agama (dan tak terlalu sering mengenai kelompok agama lain). kelompok kelompok tersebut biasanya adalah kelompok kelompok minoritas, yang jumlahnya relatif kecil. apakah suatu kebetulan bahwa hanya kelompok minoritas yang terkena undang undang ini? fakta bahwa ini sudah menjadi semacam pola yang bersifat sistematis, mengisyaratkan bahwa ini bukan suatu kebetulan dan mengarah pada diskriminasi. dalam putusan mahkamah konstitusi atas pengujian pipa pada tahun (hal. dikatakan bahwa terkandung dalam filosofi negara indonesia adalah ""'melindungi segenap bangsa indonesia"." namun yang perlu ditanyakan disini, jika analisis atas (mengenai pola sistematis perlindungan hanya pada kelompok "arus utama") dapat diterima, adalah apakah benar yang dilindungi adalah "segenap bangsa indonesia", atau kelompok kelompok tertentu saja dalam suatu agama? penggunaan istilah istilah yang kabur makna. salah satu kesimpulan dari melihat beberapa contoh kasus atas (dan dapat ditambahkan dengan beberapa kasus lain yang dikutip pemohon), kata "permusuhan", "penodaan", dan "penyalahgunaan" tampak tak memiliki arti yang cukup ketat, sedemikian sehingga ila dapat mengenai kasus kasus yang amat beragam mulai dari yang mengenai mazhab dalam suatu agama, nrm, protes atas speaker masjid, hingga peletakan facebook. fakta ini semestinya mendorong kita untuk menanyakan apakah pipa buta terhadap pembedaan pembedaan itu? dalam hal ini, pipa indonesia bukan merupakan pengecualian. banyak negara lain pun, undang undang semacam itu biasanya menggunakan kata kata yang kabur makna, kerap bersifat subjektif (bergantung pada pemaknaan subjektivitas seseorang), sehingga dapat mengenai kasus yang beragama, bahkan diterapkan secara sewenang wenang. yang dipertimbangkan sini adalah kepekaan "perasaan relijius" seseorang dan itu sifatnya subjektif. sini ahli berbicara tentang "penerapan" hukum tersebut. tapi jika ada terlalu banyak penerapan yang secara sistematis dapat dipersoalkan, ini mengisyaratkan bahwa masalahnya dapat jadi tidak terletak dalam penerapan saja, tapi bersumber dalam hukum itu sendiri secara inheren. konstruksi "ortodoksi". berbeda dengan undang undang serupa banyak negara, pipa secara jelas sejak awal menghendaki adanya ortodoksi yang menjadi standar untuk mengukur "penyimpangan", dan jelas sini bahwa negara menyatakan pemahamannya pada ortodoksi atau apa yang dianggap sebagai normatif dalam suatu agama. persoalannya tentu adalah bagaimana menentukan ortodoksi itu? penjelasan pipa hanya menyebut bahwa departemen agama . mempunyai alat alat cara cara untuk menyelidiki (pokok pokok ajaran agama j." kiranya sinilah salah satu masalah utamanya. semua agama yang hidup indonesia memiiki mahkamah konstitusisejarah ribuan tahun, dan dalamnya juga ada sejarah ribuan tahun perbedaan. ortodoksi dan heterodoks adalah sesuatu yang selalu diperdebatkan msa berbeda, tempat tempat berbeda, dengan pemenang yang berbeda beda pula. ini bukanlah kelemahan agama agama, tapi sudah menjadi watak dasarnya. wilayah ini seharusnya menjadi wilayah internal masing masing komunitas agama, dan bebas diperdebatkan sana. yang menjadi masalah adalah ketika negara, yang memiliki kekuatan memaksa yang kuat, masuk dalam wilayah wacana internal komunitas agama ini, bagaimana negara dapat mempertahankan keinginannya "melindungi segenap bangsa" jika masuk dalam kancah perbedaan internal itu? sini ahli sedang tidak berargumen bahwa negara tidak dapat atau tidak boleh atau tidak pernah terlibat dalam urusan urusan agama. dalam kenyataannya, bahkan negara negara sekular sekali pun, sedikit banyak negara mau tak mau turut campur dalam urusan agama, karena banyak tempat agama adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan warga negaranya. namun yang ingin disarankan sini adalah bahwa sebaiknya negara tidak mencampuri kebebasan internal suatu komunitas agama untuk membicarakan masalahnya sendiri atau, tidak masuk terlalu dalam (menentukan mana yang salah dan benar adalah contoh bahwa negara sudah masuk terlalu jauh). jika ada satu hal yang mesti diakukan negara dalam hal ini adalah menjaga agar ruang internal agama itu cukup luas, bebas dan aman. keputusan untuk masuk wilayah internal ini merepotkan negara sendiri, dan dalam jangka panjang akan merugikan komunitas agama (meskipun dalam jangka pendek mungkin menguntungkan kelompok kelompok tertentu dalam komunitas itu). contoh contoh kategori pertama menunjukkan bagaimana "perbedaan" berubah menjadi "penyimpangan" ketika suatu standar ortodoksi ditetapkan, dan kemudian bertransformasi menjadi anggapan "penodaan", bahkan, kerap tanpa memperhatikan adanya niat atau kesengajaan, dianggap sebagai pernyataan "permusuhan". sampai titik itu, karena kesuburan makna yang dipertahankan, "perbedaan" menjadi suatu kejahatan. dalam pembelaan yang sering muncul atas undang undang ini, misalnya ketika undang undang ini diuji pada tahun salah satu alasan kuat yang memotivasi untuk mempertahankannya adalah kekhawatiran bahwa jika tidak ada undang undang ini, maka orang akan bebas melakukan penodaan agama. anggapan ini sesungguhnya tak memiliki dasar yang jelas. jika melihat karir pipa, kita melihat bahwa dalam periode berbeda dan tempat berbeda, ada perbedaan frekuensi kemunculan kasus kasus penodaan agama. mengapa, misalnya, sebagain amat besar (dari sekitar kasus dalam sejarah hampir tahun ini) terjadi wilayah jawa barat, disusul dengan wilayah wilayah lain pulau jawa, dan amat sangat sedikit terjadi luar jawa? apakah ada faktor faktor sosial politik yang mempengaruhinya, ataukah ini mengatakan bahwa warga wilayah wilayah tertentu lebih cenderung melakukan penodaan? seperti telah ditanyakan atas: mengapa pula ada peningkatan yang demikian tajam setelah masa reformasi, padahal undang undang ini disahkan pada tahun tengah maraknya aliran kebatinan? yang ingin dikatakan sini adalah dugaan kuat bahwa sebetulnya "penodaan agama" lebih berhubungan dengan konstelasi sosial politik ketimbang dengan agama sich. penodaan" sebagian besarnya adalah hasil konstruksi suatu kelompok atas kelompok lain, suatu proses yang disebut "offering , yaitu menarik garis, mengeksekusi orang atau kelompok tertentu demi menjaga atau mempersempit batas batas identitas kelompok. jika undang undang ini tidak ada, maka dengan demikian konstruksi "penodaan" pun hilang. kelompok kelompok yang selama ini menjadi sasaran undang undang tersebut akan disebut dengan nama berbeda dan diperlakukan berbeda kemungkinan besar tidak harus menggunakan suatu hukum pidana, tapi dapat saja dengan cara cara lain. apa alternatifnya? sebelum berbicara mengenai alternatif alternatif yang tersedia, baik kalau kita melihat bagaimana negara negara lain memperlakukan undang undang semacam ini untuk menjaga masyarakatnya. evolusi penodaan agama. meskipun, sebagaimana dicatat pew research center masih ada lebih dari negara dunia yang menggunakan undang undang ini, namun menarik untuk mencatat evolusi yang terjadi. beberapa negara eropa (misalnya inggris dan belanda), undang undang yang merupakan warisan cukup lama itu telah dicabut. banyak negara lain, tetap ada, tapi sudah semakin jarang digunakan. beberapa negara lain, khususnya pakistan, kecenderungannya justru terbalik, makin kerap digunakan. penggunaannya pun semakin serampangan. pada tahun gubernur punjab dibunuh karena menentang yang makin diskriminatif itu. pakistan adalah contoh ekstrem, mana kita sulit untuk mengatakan bahwa undang undang tersebut menjaga keamanan beragama, karena nyatanya justru memicu konflik konflik keagamaan yang akut. dalam kenyataanya, pew research center justru mencatat bahwa negara negara dengan undang undang penodaan blasphemy, ada kecenderungan restriksi sosial yang lebih besar. ketiadaan undang undang semacam itu bukan jaminan pasti akan munculnya chaos, namun mungkin justru sebaliknya. dalam kaitan ini, penting untuk melihat perkembangan wacana yang terjadi organisasi konperensi islam oki), mana indonesia menjadi salah satu anggotanya. sejak akhir tahun an, oki, terutama dimotori oleh pakistan, berupaya menggelikan resolusi pbb tentang pelarangan "penodaan islam" atau islamophobia. belakangan, untuk menarik simpati lebih jauh, strategi diubah menjadi isu "penodaan agama", tak terbatas pada islam. beberapa kali resolusi mengenai penodaan agama itu berhasil mendapat dukungan dewan ham pbb, meskipun juga mendapat banyak penentangan. dukungan yang diperoleh makin lama makin berkurang, hingga pada dua bulan setelah gubernur punjab pakistan) salman master yang menentang penodaan agama pakistan (yang merupakan motor utama resolusi penodaan agama oki) terbunuh, oki mengubah sikapnya. pada maret yang diajukan bukan lagi "penodaan agama", namun combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement violence, and violence against persons based religion belief. segera usulan ini diterima secara bulat dewan ham pbb, tanpa voting. pada awalnya ada kecurigaan bahwa perubahan itu hanyalah strategi sementara untuk mendapatkan dukungan. nyatanya, pada september dalam sebuah kesempatan forum pbb, sekjen oki ekmeleddin ihsanoglu secara eksplisit menyampaikan bahwa oki telah meninggalkan jauh jauh niat untuk menghidupkan kembali resolusi penodaan agama itu. yang patut dicatat sini adalah perbedaan konseptual atau basis konsep legal dalam resolusi yang baru. sementara "penodaan agama" cenderung menghukum orang atau kelompok yang dianggap menodai, resolusi yang baru ingin menghindari upaya menghasut untuk stereotyping, stigmatisasi dan kekerasan atas dasar agama. yang menjadi pokok persoalan sini adalah intoleransi yang justru lebih kecil kemungkinannya dilakukan oleh kelompok kelompok kecil minoritas yang cenderung memiliki kekuatan lebih kecil. patut pula dicatat bahwa "toleransi", yang dianjurkan oleh resolusi ini, sesungguhnya tak sepenuhnya merupakan konsep legal, tapi perlu dipupuk melalu banyak cara, utamanya pendidikan. kiranya, jika, sebagaimana disarankan dalam putusan pada tahun kita ingin berbicara mengenai "revisi", pergeseran konseptual ini penting diperhatikan. arah manakah "revisi" pipa itu akan berevolusi? beberapa pilihan. kekhawatiran atas, bahwa jika pipa tidak ada lalu akan terjadi penodaan tanpa dapat dikontrol, mengandaikan bahwa keamanan beragama hanya dapat dijaga oleh suatu hukum pidana. tetapi apakah penjagaan suatu masyarakat demokratis yang beradab, mana agama dapat hidup tumbuh subur, hanya dapat dilakukan melalui hukum. hukum hanyalah satu instrumen. ada instrumen instrumen lain. sebagai instrumen, kasus kasus yang diberikan contohnya atas menunjukkan bahwa sesungguhnya pipa tak sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan, karena jenis kasus kasus yang muncul nyatanya bukan serta merata kasus kasus yang nyata nyata merupakan ekspresi permusuhan, tapi sebagian besar adalah kasus perbedaan, atau kritik, atau dapat jadi kesalahan cara pengungkapan yang membuat orang tersinggung. ekspresi permusuhan misalnya dalam kasus syiah sampang atau penghancuran terhadap rumah orang yang memprotes oudspeaker masjid justru kerap diajukan oleh orang yang menuduh korbannya telah melakukan penodaan.) untuk perlindungan keamanan beragama, hukum dapat menjadi satu instrumen saja, dan objeknya mesti didefinisikan dengan cukup jelas. sekelompok orang dapat saja melakukan kesalahan penafsiran tetapi apakah kesalahan adalah kejahatan yang dapat dipidana? pada akhirnya, dalam suatu masyarakat mustahil menghindari perbedaan, dan sampai tingkat tertentu tak ada jalan lain kecuali menoleransinya. ketidaksetujuan atas "penyimpangan" atau heterodoks akan lebih efektif dilakukan melalui cara cara persuasi dan "perang" wacana, bukan melalui represi, apalagi jika persoalannya adalah menyangkut keimanan yang sifatnya amat pribadi. barangkali akan ada pertanyaan: "bagaimana dengan kesalahan yang terorganisir?" kalaupun gerakan mazhab syi'ah atau ahmadiyah dianggap sebagai kesalahan terorganisir, perlu diperhatikan bahwa ada masa ketika kita dapat hidup bersama dengan "kesalahan terorganisir" itu, tanpa upaya memaksakan pendanaannya. wilayah dakwah tak seharusnya dikooptasi oleh kekuatan represif untuk "meluruskan" orang. apakah dengan demikian tak ada "penodaan" yang dapat dikenai hukum pidana? yang jelas dapat dikenai hukum pidana dan dapat membatasi kebebasan orang, dan ini lazim banyak negara, adalah pernyataan permusuhan, kebencian dan hasutan untuk kekerasan. kita dapat berargumen bahwa film the innocence muslims, misalnya, memenuhi persyaratan ungkapan "permusuhan" itu. pipa, khususnya selama ini justru tak efektif untuk menyasar kasus kasus permusuhan dan kekerasan (di antaranya justru kasus kasus yang banyak didokumentasikan mengenai hasutan kebencian terhadap korban yang dianggap melakukan "penodaan") karena dikaitkan dengan pendefinisian atau identifikasi permusuhan penodaan dengan perbedaan penyimpangan. hukum adalah salah satu cara transformasi masyarakat. ahli khawatir pipa mentransformasi masyarakat indonesia arah yang tidak sehat karena menyediakan bahasa yang tidak konstruktif untuk merespon perbedaan bahasa "penodaan" yang muttitafsir, subjektif dan tak berfungsi mendidik untuk toleransi. pada tahun memutuskan bahwa pipa dianggap konstitusional dan masih berlaku. makalah ini terutama berusaha menunjukkan bahwa argumen argumen yang membawa pada kesimpulan tersbut dapat ditinjau ulang dengan melihat kasus kasus konkret, bukan hanya pertimbangan normatif. kekeliruan yang disimpulkan dari peninjauan atas kasus kasus konkret tersebut, baik sedikit sampel makalah ini maupun dalam permohonan, memberi isyarat kuat bahwa karena kelemahan dan kesembronoan yang sifatnya sistematis dalam penggunaan undang undang ini maka sumber persoalannya tidak terbatas pada penerapan, tapi pada undang undang sendiri. kekhawatiran bahwa tanpa undang undang ini akan terjadi kekacauan penodaan, juga tampaknya tak beralasan. pada putusan tahun sementara tak mencabut undang undang ini, menyetujui saran untuk melakukan "revisi" (h. karena pertimbangan peluang diskriminatif dan tak menghargai keragaman indonesia. sayangnya tak merinci lebih jauh bagaimana revisi dapat dilakukan. kita berharap mk, sebagai anak kandung indonesia baru yang demokratis, dapat lebih progresif dalam hal ini. saran untuk "revisi" dapat diperkuat dengan menunjukkan secara lebih tajam dan tegas sisi sisi mana yang bermasalah dalam undang undang ini. dengan melihat kasus kasus konkret yang telah terjadi, dapat disimpulkan dua kesulitan utama yang inheren yang terkandung dalam undang undang ini. yaitu penggunaan bahasa yang kabur makna dalam, dan cara menentukan penyimpangan penodaan yang mengandaikan ortodoksi dan. maka, kalaupun tak berkehendak mencabut undang undang itu, ada dua hal yang masih dapat dilakukan. pertama, dapat memberi tafsir konstitusional dalam artian membatasi ruang dan cara penggunaan undang undang agar tidak melebar mengenai kasus kasus perbedaan yang sebetulnya bukan kasus "penodaan" (sebagaimana diargumentasikan sini). sekali lagi, ini bukan hanya soal penerapan undang undang, tapi sebagian dari kesulitan ini muncul karena secara inheren sulit menjalankan undang undang tanpa melampaui batas kekuasaan koersif yang wajar oleh negara. kasus mana yang lebih produktif diselesaikan dalam ranah non legal, dan kasus mana yang dapat diselesaikan secara legal karena memenuhi definisi legal yang cukup jernih. kedua, jika penentuan "penodaan" tak dapat dihindari, maka itu perlu dilakukan dengan cara yang jauh lebih baik dan representatif artinya otoritasnya tak terbatas pada kelompok kecil internal suatu agama yang kemungkinan besar sulit menghindari bias dalam berhadapan dengan kelompok "non mainstream". sejauh ini keputusan itu cenderung dilakukan secara serampangan pada tingkat tingkat otoritas yang berbeda misalnya fatwa mui tingkat kabupaten, atau bahkan "fatwa" ormas (belum lagi jika kita perhatikan bahwa fatwa sebagai keputusan keagamaan, setidaknya dalam konteks islam, tak bersifat mengikat). tujuannya sini bukan memutuskan ortodoksi ("ajaran yang benar") tapi apakah benar ada niat permusuhan dalam kasus kasus tertentu. perbedaan tanpa niat menghina atau memusuhi orang lain, seberapa pun itu tak menyenangkan, mau tak mau harus ditoleransi. pada akhirnya, perbedaan memang tak dapat dihindari dalam masyarakat indonesia yang amat beragam. ketidaksukaan pun adalah hal yang wajar. yang tak wajar adalah pengangkatannya dalam bentuk permusuhan, kekerasan atau hasutan untuk kekerasan. tujuan utama dari kedua saran atas adalah memperkuat prinsip kehati hatian yang amat diperlukan dalam menghadapi persoalan yang cukup kompleks ini. jika prinsip kehati hatian ini tak dipenuhi, pipa ini akan dengan mudah menjadi berlawanan dengan konstitusi. untuk itu kita berharap amat besar pada mahkamah konstitusi. yang kita harapkan adalah, sekali lagi, perlindungan bagi "segenap bangsa indonesia" bukan hanya kelompok kelompok agama tertentu. dr. siti rohani dzuhaytin, ma., ahli menerangkan mengenai posisi syiah dalam organisasi kerjasama islam oki) guna mengklarifikasi berbagai asumsi dan pernyataan dalam masyarakat terhadap syiah yang dikaitkan dengan keputusan organisasi tersebut. masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan keanggotaan dan ketua interim komisi independen ham oki yang diberikan mandat oleh organisasi kerjasama islam yang terdiri dari negara anggota oki untuk: memajukan dan melindungi umat islam dalam ranah hak asasi manusia, mengkonsolidasikan penghormatan terhadap kebudayaan dan nilai nilai luhur islam, serta mendorong dialog antar peradaban, sesuai dengan prinsip dan tujuan piagam oki. mendukung upaya negara negara anggota untuk mengkonsolidasikan hak asasi manusia (hak hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya). bekerjasama dengan negara negara anggota untuk memastikan konsolidasi hak asasi manusia setiap negara anggota sesuai dengan piagam oki, serta memonitor kepatuhan komunitas muslim terhadap hak asasi manusia, termasuk hak hak kelompok minoritas. mendukung upaya negara anggota pada ranah kebijakan dalam meningkatkan peraturan perundang undangan yang menyokong pemberdayaan hak hak perempuan, hak anak dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, terutama dalam menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. organisasi kerjasama islam atau yang dikenal dengan oki merupakan organisasi negara negara muslim dunia yang beranggotakan negara. oki merupakan organisasi dunia terbesar kedua setelah perserikatan bangsa bangsa. oki berdiri pada tahun dengan sekretariat terletak jeddah, saudi arabia. sejak berdirinya, pemajuan masalah hak asasi manusia telah menjadi bagian dari misi organisasi ini dengan disahkannya deklarasi islam tentang hak asasi manusia pada tahun sebagai upaya merespon kompleksitas isu isu kemanusiaan dan mengambil peran yang lebih aktif dan substantif secara internasional, oki melakukan reformasi kelembagaan sejak tahun yang menghasilkan program aksi tahun pada dan perubahan piagam oki pada piagam tersebut menegaskan komitmen negara negara anggota oki untuk melindungi dan memajukan nilai nilai islam terkait dengan perdamaian, kasih sayang, toleransi, persamaan, keadilan dan kehormatan manusia. komitmen ini diwujudkan melalui dialog antar peradaban sebagai bagian penting dari pembangunan kehidupan dunia yang lebih damai dan adil. berdasarkan piagam ini pula, oki mendirikan komisi hak asasi manusia yang bernama komisi independen permanen ham pada pertemuan ke dewan menteri luar negeri astana, kazakhstan. forum ini juga memilih komisioner ham oki, salah satunya adalah wakil indonesia, dr. siti rohani dugin, ma. dengan tujuan yang telah disampaikan atas, komisi ham oki menjadi suatu badan independen dalam struktur oki yang memiliki mandat konsultatif kepada negara negara anggota agar lebih memajukan dan menghormati ham, yang seiring dengan standar ham internasional dan nilai nilai islam yang luhur. islam adalah agama yang memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh umat manusia. dalam al @uran yang sangat dikenal, islam melarang adanya pemaksaan dalam beragama irama al din). dalam konteks kekinian, ajaran luhur tersebut terwujud dalam kesepakatan kesepakatan internasional, diantaranya tercakup dalam piagam oki tahun dan deklarasi ham islam dalam piagam oki disebutkan, bahwa salah satu tujuan oki adalah menyebarluaskan, memajukan dan melindungi ajaran ajaran islam dan nilai nilai yang mendukung moderasi, toleransi, pemajuan budaya islam serta menjaga warisan luhur tersebut. tujuan tersebut mencakup upaya memajukan dan melindungi ham dan kebebasan fundamental, termasuk dalamnya adalah hak hak perempuan, anak anak, kaum muda, orang tua dan orang orang yang berkebutuhan khusus, serta memelihara nilai nilai islam dalam keluarga. hal serupa juga disebutkan dalam deklarasi ham kairo. deklarasi menyatakan, bahwa: seluruh umat manusia adalah keluarga, yang dipersatukan bawah kekuasaan allah dan diciptakan dari adam. seluruh manusia adalah setara dalam hal kehormatan, kewajiban dan tanggung jawab, tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, kepercayaan, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan pertimbangan lain. agama yang benar adalah agama yang menjamin peningkatan martabat dan integritas manusia . ini menegaskan pengakuan islam sebagai agama yang ramalan lil 'alamin terhadap eksistensi setiap manusia, tanpa melihat latar belakang apapun, termasuk latar belakang kepercayaan dan agama. selanjutnya, pengakuan terhadap hak beragama dan berkeyakinan ini disebutkan kembali dalam deklarasi ham islam, yang menyatakan bahwa: islam adalah agama yang fitrah. agama ini melarang setiap tindakan atau pemaksaan apapun oleh seseorang dengan alasan kemiskinan dan ketidaktahuan sebagai alat untuk mengeksploitasi atau memaksa seseorang mengubah agamanya agama lain atau menjadi ateis . dalam yang lain, deklarasi ham islam juga menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara aman atas dirinya, agamanya, kemandiriannya, kehormatan dan hartanya, yang apabila ditelusuri lebih jauh adalah manifestasi dari dasar dasar ajaran islam tentang kemaslahatan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu hingga sekarang. kemaslahatan yang diatur dalam deklarasi ham islam ini bersumber dari nilai nilai luhur ajaran islam, sebagaimana yang telah disebutkan atas (dalam surat yunus bahwa allah swt melarang manusia untuk memaksa manusia yang lain untuk menganut suatu ajaran atau agama tertentu. sebaliknya, setiap orang harus diakui harkat dan martabatnya sebagai manusia berdasarkan pada tujuan tujuan pokok syariat (al magasin al syari'ah). yang meliputi hak untuk beragama (hifzhu al din), hak hidup (hifzhu al nafs), keturunan (hifzhu al nasi), harta benda (hifzhu al mal) dan akal pikiran (hifzhu al 'agl), yang dikenal dalam syariat islam sebagai dharuriyyat al khas. secara sangat eksplisit, rencana aksi tahun oki yang dibentuk pada menyebutkan, bahwa negara negara anggota oki, termasuk indonesia berupaya kuat untuk menyebarluaskan pemahaman tentang islam yang moderat dan toleran, menjaga nilai nilai islam, keyakinan dan prinsip prinsip islam dalam rangka membangun pertahanan dari tindakan ekstremisme dan pandangan yang sempit. oki juga berkomitmen untuk mendukung dialog antar agama, dengan cara mencari kepentingan bersama (kalimat al sawa') untuk sebuah kemajuan. komitmen tinggi oki terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dibuktikan dengan memprakarsaipada tahun dan diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota pbb pada sidang umum pbb pada tahun resolusi ini menyerukan kepada seluruh anggota pbb untuk memastikan setiap aparat petugas negara agar menjalankan kewajiban publiknya secara tidak diskriminatif kepada individu berdasarkan agama dan keyakinannya. resolusi ini juga meminta setiap negara untuk mengambil tindakan dan156a kuhp: bahwa pemohon dan pemohon adalah orang perorangan warga negara indonesia, yang mengalami kerugian akibat berlakunya ketentuan 156a kuhp yang mengandung ketidakjelasan tolak ukur, parameter yang pasti dan baku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, pemohon, pemohon yang menyampaikan pendapatnya dalam status facebook telah dituduh dan didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam 156a kuhp dan sedang menjalani proses hukum pidana. pemohon membuat akun facebook atas nama sebastian joe tajir sejak tahun kemudian pemohon dianggap menyebarkan informasi melalui akun facebook milik terdakwa yang dapat dilihat diakses dibaca oleh setiap orang pada tanggal juni dengan menyebarkan kata kata dunia nyata ini tidak ada tempat untuk menghadap kepada yang disugestikan y.m.k dalam kehidupan. karena yang disugestikan y.m.k dalam kehidupan itu tidak ada dalam dunia nyata dalam kehidupan. tp.klu tempat untuk menghadap menyembah berhala dengan bentuknya banyak.x.ya. kemudian pada tanggal juni pemohon menuliskan kalimat menurut sebuah novel buku komik goran mengatakan bahwa adam dan hawa diusir dari surga gara gara mereka dibujuk dimiliki oleh jin setan iblis untuk memakan buah yang dilarang oleh tuannya, artinya jin setan iblis waktu itu juga tinggalnya surga bersama adam dan hawa dong.karena klu jin setan iblis tinggalnya neraka pastinya mereka tidak dapat membujuk memiliki adam dan hawa yang ada surga karena hanya yang berdekatan dan bertemulah yang dapat memiliki atau membujuk yang ada didekatnya hehehehehe. , pada tanggal juni dan tanggal juni pemohon kembali dianggap menyebarkan kata kata yang dianggap menodai agama tertentu, bahwa pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon adalah orang perorangan kebijakan dalam upaya memajukan penghormatan dan perlindungan tempat tempat ibadah, dan mencegahnya dari setiap upaya pengrusakan. ada sejumlah argumentasi yang dapat dikemukakan terkait dengan keberadaan syiah sebagai bagian dari agama islam, terutama dalam dokumen dokumen organisasi kerjasama islam, baik secara tersurat atau tersirat. secara substantif piagam oki menyatakan bahwa: organisasi kerjasama islam terdiri dari negara anggota dan setiap negara menyetujui piagam ini, sebagaimana yang ditegaskan dalam paragraf ke setiap negara, anggota perserikatan bangsa bangsa, yang memiliki penduduk muslim mayoritas dan menjunjung tinggi piagam ini, dengan menyampaikan aplikasi keanggotaan dapat bergabung dalam organisasi ini dan bila keanggotaannya disetujui secara konsensus dari dewan menteri luar negeri dan berdasarkan pada kriteria yang diadopsi oleh forum menteri luar negeri. piagam oki yang tertera atas menunjukkan, bahwa oki mengakui keberadaan seluruh negara negara muslim, baik yang secara formal menyatakan sebagai negara islam maupun yang mayoritas berpenduduk muslim tanpa membedakan madzhab yang dianut, termasuk syiah ataupun sunni. keberadaan iran sebagai negara islam yang berpenduduk mayoritas syiah sangat diketahui oleh seluruh komunitas muslim dunia. bahkan dalam konstitusi iran disebutkan, bahwa agama resmi iran adalah islam dan mazhab resmi negara adalah aliran ja'fari imam keduabelas. konstitusi iran menyebutkan: the official religion iran islam and the twelve ja'fari school, and this principle will remain eternally ammotable. other islamic schools are accorded full respect, and their followers are free act accordance with their own jurisprudence performing their religious rites. these schools enjoy official status matters pertaining religious education, affairs personal status (marriage, divorce, inheritance, and wills) and related litigation courts law. regions the country where muslims following any one these schools constitute the majority, local regulations, within the bounds the jurisdiction local councils, are accordance with the respective school, without infringing upon the rights the followers other schools. keanggotaan permanen iran dalam oki memberikan legitimasi politik dan kultural pengakuan syiah sebagai salah satu madzhab dalam islam dan bukan sebagai ajaran yang ada luarnya. pengakuan ini bukan hanya datang dari satu komunitas umat islam saja, tetapi secara keseluruhan diakui oleh negara negara muslim sedunia yang berjumlah negara, sebagaimana yang ditegaskan dalam piagam oki atas. selanjutnya, fakta fakta lain yang dikemukakan sini adalah tentang fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh badan khusus organisasi kerjasama islam (subsidiary organ), yaitu internasional islamic high academy yang dibentuk melalui resolusi nomor dan disahkan oleh konferensi tingkat tinggi islam ketiga, mekah al mukarromah, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan teoritis dan praktis umat islam melalui ijtihad tentang prinsip prinsip dasar syariat islam dalam kehidupan individu, sosial dan internasional, serta menguatkan jaringan komunitas muslim dengan ajaran islam. dalam sebuah konferensi internasional regular yang ke oman, dari kumail ula sampai kumail akhir juni m), majelis ini telah mengeluarkan sebuah resolusi yang menjadi sebuah keputusan bersama, yaitu bahwa: . keputusan muktamar yang diselenggarakan oman ini dengan tema hakikat islam dan peranannya dalam masyarakat kontemporer dengan sejumlah fatwa dan keputusan yang diambil berdasarkan para ulama ulama besar dari pelbagai mazhab, dengan menekankan: bahwa siapapun yang mengikuti mazhab empat dari ahlussunnah dan jamaah hanafi, maliki, syafii dan handal) dan mazhab al ja'fari (salah satu aliran fikih dalam syiah), mazhab zaini (salah satu aliran fikih dalam syiah), mazhab ibadah, mazhab hadiri, mereka adalah muslim dan tidak boleh dilahirkan. diharamkan menumpahkan darah mereka, seperti halnya keturunan dan hartanya. sebagaimana pula kesepakatan ulama al azhar, bahwa tidak boleh menghadirkan sesame umat islam yang akidah, termasuk pula mereka yang mengamalkan tasawuf ataupun salafi . dari keputusan ini, nampak jelas sekali bagaimana oki meletakkan syiah sebagai salah satu madzhab dalam islam. dalam keputusan atas sangat eksplisit dikatakan, bahwa kategori seorang muslim adalah mereka yang antaranya mengakui mazhab al ja'fari dan zaini, yang keduanya adalah syiah. berdasarkan fakta historis, sejak awal berdirinya, oki tidak pernah mengeluarkan larangan mereka yang bermazhab syiah melakukan ibadah haji mekah. pengakuan tersebut dikuatkan dengan undangan resmi raja arab saudi kepada presiden iran, mahmud ahmadi nekad untuk menunaikan ibadah haji tanah suci. fakta lain yang perlu disampaikan dalam majelis mulia ini adalah bahwa salah satu anggota komisi ham oki yang dipilih secara demokratis dalam konferensi tingkat menteri organisasi kerjasama islam astana, kazakhstan, pada berasal dari iran dan bermazhab syiah, yaitu ambassador mustafa alam'i. samping fakta atas, ada beberapa peristiwa penting yang dapat dijadikan sebagai landasan penguatan relasi antar madzhab dalam negara negara anggota oki, diantaranya: pada konferensi luas biasa tingkat tinggi oki makkah al mukarramah pada agustus ramadhan h), kerajaan arab saudi mengusulkan sebuah lembaga pusat dialog antar mazhab mazhab islam untuk mencapai kesepahaman bersama dan telah disepakati oleh negara negara oki. secara lebih khusus, pernyataan yang disampaikan hadapan presiden iran, mahmud ahmadi nekad, menghendaki adanya dialog antara sunni dan syiah. samping itu, ktt luas biasa ini juga menyerukan negara negara anggota oki untuk memerangi segala bentuk ekstremisme yang menggunakan doktrin agama, menahan diri untuk saling menghadirkan antar mazhab islam dan memperluas ruang dialog antara mazhab mazhab tersebut guna membangun sikap toleransi dan saling menghormati. kesepakatan kepala negara oki ini semakin menguatkan bahwa relasi antar mazhab dalam islam seyogyanya dibangun melalui sebuah dialog menuju kesepahaman, bukan saling menghadirkan dan menuduh sesat antara satu dengan yang lain. berdasarkan pada fakta fakta historis dan politis diatas, dengan ini saya menyatakan bahwa tuduhan sesat atau meletakkan syiah sebagai bagian luar islam adalah bertentangan dengan nilai nilai islam dan prinsip prinsip ham dalam piagam organisasi kerjasama islam . tuduhan semacam ini merupakan bagian dari sikap intoleransi, kebencian dan permusuhan terhadap kelompok minoritas yang hendak dihapuskan oleh komunitas internasional, tidak terkecuali oleh negara negara muslim sebagaimana tergambar dalam resolusi nomor dan hasil kesepakatan ktt luas biasa oki jeddah agustus yang lalu. sekretariat jenderal oki, prof. dr. jamaluddin ihsanoglu, pernah menyatakan, bahwa tidak ada yang dapat mengklaim sebuah tindakan kekerasan dan intoleransi atas nama islam, karena pada dasarnya islam adalah agama yang damai dan membawa rahmat bagi setiap umat manusia. fakta historis indonesia membuktikan bahwa syiah merupakan telah menjadi bagian dari tradisi islam yang hidup berdampingan dengan komunitas sunni. dalam rentang sejarah pula, komunitas sunni dan syiah selalu melakukan dialog dan komunikasi secara baik dan konstruktif, tanpa ada upaya untuk saling menafikan, melakukan kekerasan dan penghancuran. tindakan penyesatan kepada penganut syiah tidak sejalan dengan sikap tiba' para ulama yang tidak pernah menghakimi suatu pendapat kelompok lain, termasuk madzhab syiah. para imam mazhab, fikih maupun kalam, saling menghormati pendapat satu sama lain dan mengakui perbedaan pandangan dalam islam. demikian pula para ulama serta pemimpin indonesia yang secara arif dan bijaksana memaknai keberagaman beragama dan berbudaya sebagai kekayaan indonesia. disisi lain, indonesia dipandang sebagai negara muslim yang paling demokratis dan menjadi model menegakkan ham bagi negara anggota oki lainnya. oleh sebab itu, indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara pertemuan perdana komisi ham oki pada bulan januari agar dapat membagikan good practices harmonisasi antara islam dan ham bagi negara negara lain. indonesia juga dipandang sebagai negara yang berperan aktif strategis dalam menegakkan resolusi baik dalam internal oki maupun pada negara negara pbb secara luas. kedua, izinkan saya untuk menyampaikan pandangan terkait dengan pokok permasalahan pengujian 156a kuhp juncto pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama terhadap undang undang dasar republik indonesia tahun seperti telah dijelaskan atas, dunia islam saat ini berkembang semakin baik dalam pemajuan ham melalui tindakan konkret, salah satunya adalah pelembagaan komisi independen ham dalam struktur oki yang mandatnya bekerja sesuai dengan prinsip ham secara universal. secara internasional, pengesahanmerupakan bukti nyata peranan strategis oki dalam konteks ham secara global, terutama dalam nilai nilai perlindungan minoritas, dan minoritas dalam peperangan (etika perang), perempuan dan anak dan kelompok minoritas lainnya. oleh sebab itu, setiap negara anggota oki perlu menyelaraskan hukum dan produk undang undang lainnya dengan resolusi ini, termasuk upaya pengujian pnas seperti yang dimohonkan oleh pemohon. selama ini undang undang ini digunakan sebagai dasar penghukuman terhadap perbedaan penafsiran suatu agama atau keyakinan dengan kelompok mayoritas sebagai bentuk penodaan agama sebagaimana dialami ustad tajuk muluk. secara sosial, undang undang ini juga berpotensi menimbulkan sikap intoleransi dan stigmatisasi seperti kesesatan yang mengarah pada tindakan kekerasan dan penghancuran seperti yang menimpa komunitas syiah sampang oleh sebab itu, saya tidak setuju jika ada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki penafsiran keagamaan yang berbeda dengan mayoritas disebut penodaan, dianggap menyimpang, sesat dan dihukum. sejarah masa lalu telah member hikmah, bagaimana imam ahmad bin handal atau dikenal dengan imam kembali dalam masa kekhalifahan al makmur dihukum karena berbeda tafsir dengan penguasa. namun sejarah pula yang membuktikan bahwa penafsiran imam kembali diterima secara luas dan bahkan menjadi salah satu mazhab besar dalam islam. dalam tradisi sejarah islam, ragam penafsiran membuat islam berkembang begitu pesat, kebudayaan islam menjadi salah satu kampiun kebudayaan dunia. penafsiran membuat kemajuan zaman. perbedaan tafsir agama yang sepenuhnya diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang tidak dapat dikatakan penodaan agama. adapun tindakan mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan dimuka umum yang memiliki intensi atau motif kebencian yang bermanifestasi dalam bentuk caci maki, penghinaan dan penyerangan terhadap symbol agama dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyebaran permusuhan yang dapat dicakup oleh kuhp. termasuk dalam kategori permusuhan adalah penerbitan kasus kartun nabi muhammad saw atau film the innocent muslim sebagaimana dimaksud dalam resolusi pbb ahli sependapat dengan pandangan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam perkara pnas yang tercermin dalam putusan nomor puu vii poin yang intinya menerima pandangan para ahli yang memandang bahwa undang undang tersebut perlu direvisi, terkait dengan masalah formil maupun materil. ahli memberikan makna terhadap penerimaan ini sebagai sebuah langkah bijak yang memandang bahwa pnas tidak sempurna, menimbulkan masalah, khususnya juga dalam implementasinya, seperti yang dialami oleh komunitas syiah dan kelompok minoritas lainnya. oleh karenanya, demi mencegah munculnya kemelaratan yang semakin meluas dan menimbulkan kekerasan dan kerusakan, ahli menyarankan agar 165a kuhp juncto pnas dicabut. perlindungan terhadap hak beragama dan berkeyakinan dikembalikan lagi pada konstitusi. apabila ada perbedaan pendapat atau penafsiran agama hendaknya diselesaikan secara bil hikmah melalui dialog dan mediasi kalangan masyarakat sipil dan tidak diselesaikan melalui jalur hukum. dalam khazanah hukum islam dikenal sebuah kaidah fikih yang menyatakan bahwa al dhararu yuzl yang artinya setiap kemelaratan harus dihilangkan , sehingga segala sesuatu yang berpotensi atau telah memunculkan kemelaratan dalam kehidupan manusia memaksimalkan mungkin harus dihilangkan. hal ini juga seiring dengan sabda nabi muhammad saw. yang dirikan oleh al hakim melalui sufyan al kueri bahwa: dharma wala dhiraar' atau hendaknya) tidak dicelakai dan mencelakai . kesimpulan dan rekomendasi: syiah masih berada dalam bingkai akidah islam. tidak hanya secara teoritis historis, pengakuan syiah sebagai salah satu madzhab teologis dalam islam juga diakui oleh komunitas muslim seluruh dunia. penyesatan dan tuduhan penodaan agama terhadap penganut syiah selama ini bertentangan dengan nilai nilai substantif islam dan hak asasi manusia universal serta piagam organisasi kerjasama islam yang secara moral, politis dan yuridis mengikat negara negara anggotanya, termasuk indonesia. memohon penghapusan 156a kuhp dan pencabutan pnas tahun adapun tindakan tindakan dimaksud tentang penyebaran permusuhan dapat masukkan dalam kuhp dr. noorhaidi hasan dari segi etimologi, fatwa berasal dari kata fatwa wal juta (fatwa) yang berarti petuah, nasihat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. imam ibnu mancur dalam lisan al ' arab menyatakan, aftaahu al amr abaanahu lagu (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya): atau al dahulu al mas'alah (seorang laki laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah): astaftaituhu fifa aftaaniy ifta'an juta (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa) lisan al ' arab, xv: fatwa merupakan pendapat hukum tidak mengikat (binding legal opinion) yang dikeluarkan seorang mufti (pemberi fatwa) merespons pertanyaan dari mustafa (pemohon fatwa). permintaan fatwa disebut stift sedangkan proses keluarnya disebut ifta. adanya mustafa, mufti, pertanyaan mustatfti dan jawaban mufti adalah syarat sesuatu disebut fatwa. dalam pengertian yang ketat, fatwa hanya ada jika ada pertanyaan hukum dari seorang mustafa yang direspons mufti dalam bentuk jawaban, didasari pemahamannya terhadap pendapat pendapat hukum ulama lain, para fuqaha, atau langsung al gurun dan sunnah. sebagai sebuah produk hukum, fatwa menilai suatu perbuatan atau tindakan berdasar kategori kategori hukum. dari perspektif hukum islam, kategori hukum suatu perbuatan atau tindakan terdiri dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, dan dalam rumusan lain, mencakup juga kategori boleh atau tidak boleh, mayur' dan hair mayur'. mufti tidak akan pernah keluar dari kategori kategori hukum semacam ini ketika memberikan penilaian dan keputusan hukumnya terhadap suatu perbuatan. masalah masalah yang diajukan kepada mufti selalu saja merupakan masalah masalah hukum, bukan masalah teologis, akhlak, tasawuf, dan lainnya. jika pun terkait dengan masalah teologis, mufti pasti akan meresponnya secara terbatas sebagai usaha menilai keabsahan tindakan dari sudut pandang hukum. jika ada yang mengajukan pertanyaan, misalnya, bagaimanakah hukumnya orang yang salat dengan menggunakan bahasa indonesia? , maka mufti akan menjawab hukum orang salat dengan menggunakan bahasa indonesia adalah haram atau tidak boleh atau hair mayur'. dia tidak akan pernah menjawab bahwa, salat seperti itu sesat dan menyesatkan . fatwa adalah pendapat hukum yang menilai suatu perbuatan atau tindakan berdasar kategori kategori hukum. tentu saja, konsekuensi dari pendapat hukum yang dikeluarkan mufti dalam katanya adalah konsekuensi konsekuensi hukum, bukan konsekuensi teologis. ketika multi, sebagaimana dalam contoh atas, mengatakan bahwa salat menggunakan bahasa indonesia itu tidak boleh atau hair mayur', konsekuensi hukum yang diterima oleh orang yang melakukan tindakan tersebut adalah batal, artinya salatnya batal atau tidak sah, sehingga kewajibannya menunaikan salat tidak tertunaikan. mufti tidak berwenang mengatakan bahwa tindakan itu sesat dan menyesatkan, misalnya, lalu sebagai konsekuensinya orang yang melakukan tindakan itu dinyatakan telah jatuh dalam jurang kekafiran. menyatakan kesesatan atau ketidaksesuaian suatu perbuatan dan atau tindakan bukanlah wewenang mufti ketika mengeluarkan fatwa, tetapi merupakan wewenang teolog, atau mutakallimun. dalam tradisi islam, debat debat teologi sudah berlangsung sejak masa masa formatif kerasulan muhammad. sepeninggal nabi muhammad, debat debat itu berlangsung semakin sengit seturut perjumpaan masyarakat muslim yang semakin intens dengan tradisi filsafat yunani. debat debat itu menyangkut hal hal paling mendasar terkait konsep keimanan muslim, seperti masalah tuhan, nubuwwah (kenabian) muhammad, otentisitas al gurun, takdir, hari kiamat dan seterusnya. debat debat para mutakallimun ini tidak pernah memasuki wilayah hukum, tetapi hanya berkutat pada wilayah teologis semata. produk pemikiran yang lahir dari perdebatan itu tidak disebut fatwa tetapi rayu atau pendapat teologis. pendapat teologis ini memang menilai pemikiran, perbuatan ataupun tindakan seseorang dari sudut pandang teologis. jadilah suatu pemikiran, perbuatan ataupun tindakan itu disebut sesat dan menyesatkan, misalnya. konsekuensi teologisnya membuat orang yang melakukannya kafir, misalnya. tetapi para mutakallimun selalu menegaskan bahwa hama ra'yu atau ini pendapat teologis, yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan hukum. dalam konsepsi teologis, yang berwenang memberikan konsekuensi terhadap tindakan semacam itu bukanlah penguasa, mutakallimun ataupun manusia, tetapi tuhan. kalau secara teologis orang dinyatakan kafir, maka bersiap salah menerima langsung konsekuensi kelahirannya itu hadapan tuhan, dileburkan dalam api neraka, misalnya. dengan demikian, dapat dinyatakan secara jelas bahwa menyamakan fatwa dengan ra'yu adalah kekacauan konseptual yang sangat mendasar. fatwa terbatas memberikan penilaian hukum terhadap suatu tindakan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. tidak pernah mencampuri wilayah teologis yang menjadi kewenangan para teolog atau mutakallimun. perlu juga dijelaskan bahwa sekalipun memberikan penilaian hukum, fatwa tidaklah bersifat mengikat. hal ini karena otoritas seorang mufti dalam memberikan fatwa tidaklah datang dari institusi resmi, seperti negara. otoritasnya diperoleh langsung dari masyarakat yang menganggap individu individu tertentu kalangan mereka karena pengetahuan pengetahuan yang dimilikinya memiliki kewenangan atau otoritas untuk menilai hukum sebuah perbuatan. pendapat hukum seorang mufti akhirnya terulang kepada individu individu masing masing yang berkepentingan. apakah mereka akan menuruti pendapat mufti itu, atau mengabaikannya sama sekali. tidak ada sanksi apapun atas seseorang yang mengabaikan pendapat mufti. fenomena fatwa berkembang ketika masyarakat muslim mulai menyebar luas berbagai kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan dan menghadapi banyak persoalan hukum baru. awalnya, semua masalah hukum dapat langsung ditanyakan kepada nabi muhammad. jawaban nabi dapat berupa pernyataan langsung allah, yang kemudian termodifikasi dalam al @uran, atau dapat juga penyataan atau persetujuan nabi sendiri yang kemudian melahirkan sunnah. sepeninggal nabi muhammad, masyarakat dapat bertanya kepada para sahabat nabi, yang memberikan jawaban berdasar apa yang mereka dengar, lihat dan saksikan dari nabi muhammad. pada zaman khalifa al rasyid, lembaga peradilan atau jadi mulai terbentuk. jadi bertindak sebagai pemutus atas perkara perkara yang diajukan peradilan. lembaga ini terus berkembang pada zaman kekhalifahan dan langsung mendapatkan kewenangannya dari institusi negara. oleh karena itu, @adi mengeluarkan produk hukum yang mengikat. sanksi hukumnya jelas dan penerapannya dilakukan oleh lembaga resmi negara. sebagaimana dalam praktik hukum modern, jadi menerapkan prosedur prosedur tertentu dalam menangani perkara. luar lembaga peradilan resmi negara, para cerdik pandai (fuqaha) berupaya merespons persoalan persoalan hukum yang berkembang masyarakat secara diskursif. mereka berusaha menggali al gurun dan sunnah. berdasar pemahaman itu, mereka memberikan pendapat hukum terhadap berbagai masalah. berbeda dengan mufti, fuqaha mengembangkan sendiri pertanyaan pertanyaan hukum spekulatif untuk mereka jawab dalam bentuk pendapat hukum kesarjanaan (akademik) yang mendalam. mereka mengeluarkan pendapat pendapat hukum karena gairah intelektual, bukan karena ada pertanyaan spesifik yang diajukan seseorang. dengan kata lain, fuqaha melakukan intellectual exercise untuk merespons persoalan persoalan hukum, baik yang abstrak maupun yang tidak abstrak. praktik ini menghasilkan pemahaman pemahaman hukum yang disebut high atau disebut juga yurisprudensi islam. sebagai pemahaman hukum, high warga negara indonesia yang memiliki paham atau keyakinan (mazhab) yang berbeda dalam satu agama yang sama, yakni agama islam mazhab syi'ah: pemohon ii, pemohon. iii, dan pemohon dengan memiliki keyakinan beragama islam mazhab syi'ah seperti pemohon yang dalam menjalankan profesinya sebagai guru maupun sebagai muballighdengan disangka dan didakwa melakukan pelanggaran terhadap 156a kuhp. hal tersebut karena ketentuan 156a kuhp memiliki rumusan norma yang begitu luas dan menimbulkan muttitafsir. rumusan norma dalam 156a kuhp tidak memiliki tolak ukur yang pasti dan tidak memiliki parameter yang jelas bilamana seseorang dapat dikenakan tersebut, adapun unsur tersebut mengenai: muka umum::yang terkandung dalam 156a kuhp tidak memiliki kejelasan dan maksud yang pasti dan tidak ada tolak ukur yang jelas dan baku tentang apa itu yang dimaksud permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan sehingga siapa saja yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan muka umum terlebih lebih manakala perspektif berpikirnya berbeda dengan perspektif berpikir mayoritas masyarakat mana dia tinggal sehingga kapan saja dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran dan penistaan terhadap suatu agama dengan berdasarkan tersebut. sementara sisi yang lain, uud menjamin kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya, berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan sehingga 156a kuhp mengandung ketidakpastian hukum yang melanggar dan atau berpotensi melanggar hak konstitusional para pemohon tentu saja bersifat relatif. merupakan bagian dari usaha manusia memahami wahyu dan kehendak allah. perkembangan high melahirkan aliran aliran pemikiran hukum yang disebut mazhab. mazhab secara teknis bermakna aliran hukum dan secara politis merupakan label identitas geopolitik. karya karya high kanonik terbangun menurut garis pengelompokan mazhab mazhab. karya karya itu hadir sebagai total discourse (wacana menyeluruh), mana teks teks suci dinegosiasikan dan diberikan makna makna baru dalam persentuhannya dengan konteks. dalamnya, semua jenis institusi menemukan ekspresi secara simultan: keagamaan, legal, moral, sosial, ekonomi dan politik. sudah barang tentu, konteks patrimonialisme abad pertengahan memberikan bentuk yang menentukan terhadap teks teks itu. fondasi sosial rezim patrimonio yang berciri kesukuan dan kekeluargaan menghadirkan corak teks high yang terbuka , arbitrer , dan hipotetis , yang ditransmisikan melalui prestasi dan demokrasi berbasis hubungan otoritatif yang rigid. sebagaimana sudah dijelaskan, fatwa berbeda dengan high. posisi fatwa berada bawah high. muslim yang hidup jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses terbatas terhadap pengadilan maupun pendapat hukum fuqaha atau high ketika berhadapan dengan masalah hukum akan datang kepada ulama ulama perseorangan untuk meminta pendapat hukum. sebagian ulama mendapat pengakuan masyarakat dan menjadi otoritatif dalam pemberian pendapat hukum. mereka disebut mufti dan apa yang dikeluarkannya terkait jawaban atas pertanyaan hukum yang diajukan disebut fatwa. fatwa berusaha memperjelas pendapat pendapat hukum fuqaha dalam high yang seringkali terlalu spekulatif dan akademis menjadi jawaban hukum yang bersifat konkret. hingga awal abad dua puluh, produk pemikiran hukum islam berupa fatwa hanya dilakukan oleh ulama secara perorangan. namun pada kuartal kedua abad tersebut, pemberian fatwa telah dimulai oleh para ulama secara kolektif dan melalui jalur kelembagaan. ikhtiar ini muncul sebagai respon atas problematika yang berkembang tengah tengah masyarakat dan terbentuknya organisasi organisasi bercorak modern. fenomena serupa berkembang indonesia, berbarengan lahirnya lembaga lembaga fatwa dari rahim organisasi organisasi muslim yang sedang bermunculan: majelis tarih muhammadiyah, bantul masa'il nu, dewan hibah persatuan islam, dan lain sebagainya. belakangan, lahir majelis ulama indonesia mui) dilengkapi dengan sebuah komisi yang menangani persoalan persoalan hukum keagamaan masyarakat, yang disebut komisi fatwa. mui berdiri pada sebagai semi governmental body ulama yang berupaya menghimpun ulama dari berbagai organisasi yang ada indonesia. awalnya dimaksudkan sebagai jembatan antara pemerintah dan umat islam terkait masalah masalah keagamaan. komisi fatwa mui bertanggungjawab balik keluarnya fatwa fatwa. fatwa mui dikeluarkan baik sebagai jawaban atas pertanyaan pertanyaan masyakarat, organisasi, pemerintah, maupun sebagai bentuk kepedulian mui terhadap persoalan persoalan yang berkembang ruang publik. berbeda dengan fatwa dalam pengertiannya yang ketat, format fatwa fatwa mui mirip putusan hukum lembaga lembaga negara, termasuk lembaga peradilan: dengan nomor yang lengkap, konsideran (membaca, menimbang, dst), dan dictum keputusan. kajian mohammad ath mudahan menjelaskan bahwa dalam kurun waktu tahun pertama sejak pendiriannya, mui mengeluarkan hampir fatwa. tetapi fatwa fatwa ini banyak terkait dengan pertanyaan pertanyaan hukum masalah ibadah, perhatian, perkawinan, keluarga berencana, kedokteran, dan makanan. memang ada beberapa fatwa yang menyinggung soal teologi, misalnya masalah kehadiran orang islam pada perayaan natal dan masalah kelompok kelompok kecil islam: syiah, ahmadiyah dan ingkar al sunnah. terkait perayaan natal, orang islam dilarang (haram) hadir, sementara terkait syiah fatwa mui hanya menganjurkan sunnat) muslim indonesia menjaga diri jangan sampai terpengaruh ajaran syiah, dengan memberi penekanan pada dalil dalil klasik mengenai perbedaan antara ajaran sunni dan syiah. artinya, kedua fatwa ini tetap melihat masalah masalah teologis tersebut dalam koridor hukum islam. fatwa mui memang melebar masuk wilayah teologis ketika merespons isu ahmadiyah dan ingkar al sunnah dan hal ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan situasi geo politik global maupun lokal yang terjadi ketika itu. sebagai produk hukum tidak mengikat yang dikeluarkan mufdari perspektif hukum islam kekuatan fatwa bergantung kepada tiga hal, menyangkut kewenangan, prosedur dan substansi, apakah mufti yang mengeluarkan fatwa benar benar otoritatif, prosedur hukum yang ditempuhnya sudah tepat, dan substansi yang ingin diraihnya sudah tercapai? upaya seorang mufti, sebagaimana jadi, fuqaha atau siapapun juga, menarik kesimpulan hukum dengan menggali sumber sumber hukum @uran, sunnah, ijma disebut istinbath. istinbath merupakan bagian dari kerja ijtihad yang bersifat lebih umum, terkait usaha sungguh sungguh memahami kehendak wahyu. dalam ketentuan teknis hukum islam, ijtihad tidak dapat dikeluarkan sembarang orang. untuk dapat dikategorikan sebagai mujtahid, seseorang harus memenuhi syarat syarat yang ketat. setidaknya ada delapan syarat untuk menjadi mujtahid, yaitu: mengetahui segala al gurun dan sunnah yang berhubungan dengan hukum hadith al akam). mengetahui masalah masalah yang telah disepakati secara konsensual oleh para ulama (ijma)). mengetahui masih masuk. mengetahui dengan sempurna bahasa arab dan ilmu ilmunya dengan mendalam nahwu, sharaf, bayan, ma'ani dan badi). mengetahui ushul high (prinsip prinsip high). mengetahui aspar al syari'ah rahasia rahasia tasyrie ). mengetahui gawa'id al fighiyah (kaidah kaidah high yang dikembangkan dari dalil dalil kuli dan maksud maksud syara ). karena ketatnya syarat syarat ini, para pakar hukum islam mengembangkan kategorisasi atas mujtahid. dalam diskusi kesarjanaan hukum islam beberapa jenis mujtahid meliputi, mujtahid mutlak mustahil, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk membuat kaidah kaidah high setelah mempelajari dalil dalil al @uran dan sunnah. mujtahid kategori ini sepanjang sejarah jumlahnya hanya sekitar an orang saja. antara mereka adalah para imam mazhab empat yang melahirkan karya karya high kanonik, yaitu imam abu hadiah an nu'man bin sabit al dati (w. h), imam malik bin anas al asahi (w. h), imam muhammad bin idris al syafi'i (w. dan imam ahmad bin handal (w. h). mujtahid mutlak hair mustahil, yaitu mujtahid yang telah memenuhi persyaratan dalam berjihad secara independen, namun mereka belum membangun kaidah high sendiri dan hanya mengikuti metode imam mazhab dalam berjihad. mereka memiliki kemampuan menetapkan hukum dari beberapa dalil sesuai dengan kaidah yang ditetapkan imam mazhab. mujtahid mugayyad, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menarik analogi dari keterangan keterangan yang disampaikan oleh imam mazhab, untuk memecahkan permasalahan baru yang tidak terdapat dalam keterangan keterangan imam mazhab. mujtahid takarir, yaitu mujtahid memiliki kemampuan menguasai prinsip dan pengetahuan dalam memahami landasan pemikiran mazhab sehingga dapat menilai pendapat pendapat mazhab dan memberikan pendapat berdasar mazhab itu. mujtahid tarih, yaitu kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan memilih pendapat yang lebih benar dan lebih kuat, ketika terdapat perbedaan pendapat, baik perbedaan antara imam mazhab atau perbedaan antara imam dengan muridnya dalam satu mazhab. mujtahid fatwa, yaitu para ulama yang memahami pendapat mazhab, serta menguasai segala penjelasan dan permasalahan dalam mazhab, sehingga mereka mampu memberikan fatwa berdasar pada jalan pikiran serta argumentasi mazhab yang mereka ikuti. namun, mereka dianggap belum memiliki kepiawaian dalam menentukan hukum suatu permasalahan dengan langsung bersandar kepada nas nas al gurun dan hadits. kiranya patut diperjelas bahwa mujtahid fatwa atau mufti, dalam pengertian klasiknya yang ketat, bahkan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan legal exercise langsung merujuk kepada al gurun dan sunnah. mereka hanya merujuk kepada pendapat pendapat hukum fuqaha yang lebih tinggi derajat otoritasnya dan berdasar pendapat pendapat itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan hukum yang diajukan kepada mereka. ketepatan prosedur pengambil kesimpulan hukum yang mereka tempuh sepenuhnya bersandar pada ketepatan prosedur hukum yang ditempuh fuqaha atau ulama yang lebih tinggi derajat otoritasnya tersebut. sudah barang tentu derajat otoritas pendapat hukum mereka berada bawah derajat otoritas ulama ulama yang atasnya. mufti mufti klasik sangat memahami keterbatasan otoritas mereka sehingga mereka tidak secara langsung merujuk kepada al gurun dan teks teks hadits dalam mengeluarkan sebuah fatwa. mereka umumnya menggali pendapat pendapat hukum ulama yang lebih otoritatif untuk memutuskan perkara yang diajukan kepada mereka. hal ini sedikit berbeda dengan praktik pembuatan fatwa kontemporer. fatwa fatwa yang dikeluarkan komisi komisi atau dewan fatwa yang melakukan fatwa secara kolektif kelembagaan, termasuk komisi fatwa mui, kerap mengambil rujukan langsung kepada al @uran dan hadits. analogi diterapkan secara sangat longgar dalam praktik pembuatan fatwa semacam itu. sementara, penarikan analogi dalam teori hukum islam klasik memiliki syarat ketat, yakni harus ada asl (pokok), furu' (cabang), hukum asl (hukum sesuatu yang pokok) dan illa (pertautan kuasa hukum). samping masalah kewenangan dan prosedur, produk hukum islam yang disebut. magasin al syari'ah meliputi hal pokok (al usul al khas) yang harus diperhatikan, dijaga dan diraih dalam hukum, yaitu hid nasi, hifa al agl, hifa al nafs, hifa al mal, dan hifa al din. dengan pengertian yang lain, hukum islam dibangun semata untuk mewujudkan pesan utama magasin yang bermuara pada keadilan, malahan, serta hak hak dan kehormatan umat manusia. dalam tafsir kontemporer yang dikembangkan passer ada kelima hal pokok ini bermakna sebagai berikut: hifa al nasi, melindungi keturunan atau generasi akan datang dari kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, dan kejahatan. hifa al agl: melindungi kebebasan berpikir dan pengembangan pengetahuan, riset dan kegiatan kegiatan ilmiah lainnya. hifa al nafs: melindungi jiwa dan hak hak asasi manusia. hifa al mal: melindungi harta dengan memberi perhatian terhadap pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta pemerataan. hifa al din: melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. kesimpulan: fatwa adalah pendapat hukum tidak mengikat yang merupakan respons seorang atau sekelompok mufti atas pertanyaan pertanyaan hukum masyarakat berdasar kategori kategori hukum, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam menilai kesesatan sebuah keyakinan. perbincangan tentang kesesatan sebuah keyakinan menjadi wilayah kewenangan para teolog (mutakallimun) yang menilai keyakinan keyakinan itu berdasar kategori teologis dan konsekuensinya diserahkan langsung kepada allah. sebagai produk hukum tidak mengikat yang dikeluarkan mulsamping aspek aspek kewenangan dan prosedural,, yakni mewujudkan keadilan dan kehormatan bagi semua umat manusia. pipih ahmad rifai hasan, p.hd. bagi negara bangsa seperti indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok agama, bahasa dan etnik yang berbeda beda, konsep keadilan sosial sangat bermakna (significant), karena prinsip tersebut merupakan dasar bagi persatuan, kemakmuran, dan kelanjutan eksistensinya. dengan kata lain jika keadilan sosial tidak menjadi guiding principle dan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara maka eksistensi bangsa dan negara kita berada dalam ancaman kehancuran yang serius. sila keadilan sosial yang merupakan salah satu dari lima sila dalam pancasila, ideologi negara dan bangsa indonesia, yang dirumuskan oleh para pendiri negara (founding fathers) jelas jelas merupakan konsep modern sebagaimana diakui dan dijelaskan oleh mereka sendiri. oleh karena itu relevan dalam kesempatan ini untuk secara singkat menjelaskan konsep keadilan sosial dalam tradisi barat modern yang nantinya diadopsi oleh para pendiri negara ini yang sebagian besar mereka berlatar belakang pendidikan modern. setelah itu baru akan diuraikan pendapat beberapa orang antara mereka tentang sila keadilan sosial sebagai aspirasi dalam uud dan salah satu sila dari pancasila. menurut miller, konsep keadilan sosial modern berorientasi pada masyarakat untuk membawa perubahan dalam struktur dan kondisi sosial. konsep ini memandang keadilan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. teori teori sosial kontrak dalam sejarah eropa modern juga berpengaruh besar terhadap konsep keadilan sosial modern. teori kontrak sosial berpendapat bahwa negara dan pemerintah absah jika mereka dibentuk dan didukung oleh perjanjian timbal balik bersama dari semua warganegara. konsep keadilan sosial modern selanjutnya dapat dilacak asal usulnya kepada para filsuf sosial liberal akhir abad dalam berbagai risalah ekonomi politik dan etika sosial yang mereka tulis, dan kepada para sarjana seperti wesel willoughby, hobhouse, and carver sebagaimana juga oleh paus pius dalam surat ensiklik nya divisi redemptoris paruh pertama abad ke konsep keadilan tersebut menjamin perlakuan fair terhadap setiap individu perorangan. perhatian keprihatinan utama dari keadilan sosial adalah karakter atau sifat dasar dari "distribusi manfaat keuntungan dan beban antara berbagai individu dan kelompok yang berbeda" yang dibuat oleh pemerintah negara. kebijakan atau kondisi yang tidak adil adalah apabila terjadi kasus mana seorang individu atau kelompok tertentu menerima atau menikmati baik lebih atau kurang dari apa yang seharusnya mereka terima, dibanding dengan anggota masyarakat yang lain. keadilan sosial, untuk tujuan ini, menuntut negara untuk bertindak sebagai sebuah struktur kelembagaan untuk menjalankan perubahan undang undang dan kebijakan yang mempengaruhi setiap individu, dan melakukan reformasi yang terarah atas nama fairness (keadilan kelayakan kejujuran). namun sekalipun negara memiliki kekuasaan dan kapasitas untuk mengarahkan perjalanan sebuah bangsa, dia membutuhkan kerjasama dengan warganya: juga kerjasama dengan sejumlah lembaga termasuk dalamnya lembaga lembaga negara dan praktik sosial agar reformasi dapat berjalan, dan juga tidak kurang pentingnya, suatu budaya keadilan sosial yang merasuki atau menembus lembaga lembaga sosial yang utama dan perilaku individu termasuk organisasi masyarakat keagamaan. menurut arthur dan shaw, konsep keadilan sosial lebih luas dari konsep keadilan ekonomi. walaupun keduanya berurusan dengan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat, keadilan ekonomi dapat diwujudkan tanpa keadilan sosial, namun tidak berlaku sebaliknya. keadilan sosial merujuk pada struktur dan kebijakan kebijakan dari suatu masyarakat, dan pada lembaga lembaga politik, hukum, ekonomi dan sosial. senada dengan pendapat itu, john sister menegaskan bahwa keadilan sosial mempunyai tiga komponen: persamaan, kebebasan, dan efisiensi." keadilan sosial, oleh karena itu, membutuhkan suatu situasi dalam mana kekuasaan politik dan kemerdekaan secara adil didistribusikan. dengan demikian perlakuan diskriminatif terhadap sekelompok warga negara bidang ekonomi, hukum, dan politik atas dasar latar belakang agama atau etnis bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. termasuk dalam perlakuan diskriminatif yang melanggar sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia adalah menghukum seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai pendapat atau penafsiran berbeda dalam sebuah agama yang sama. apalagi jika penafsiran yang berbeda ini tidak menghina ajaran agama atau tokoh dari agama tersebut seperti nabi atau rasul yang pertamakali mendakwahkan agama tersebut, bahkan justru menghormatinya dan menambah gairah cinta terhadapnya yang menjadi pendorong bagi kelompok tersebut untuk melaksanakan ajaran ajarannya. keadilan sosial secara formal merupakan aspirasi dominan dalam konstitusi kita, uud pembukaan uud misalnya bukan hanya menyatakan keadilan sosial sebagai sila atau prinsip (guiding principle) negara tapi juga merupakan tujuan atau situasi dan kondisi ideal yang ingin dicapai dari didirikannya negara republik indonesia. menurut bur rasuanto, ini berarti, keadilan sosial merupakan norma pokok yang harus menjadi kiblat bagi setiap rejim politik yang memegang tampuk kekuasaan bawah konstitusi tersebut. norma itu bermakna dua arah. pertama arah positif. adalah kewajiban utama siapa pun yang memegang kekuasaan negara untuk mengerahkan kemampuan dan seluruh langkah kebijakannya untuk mewujudkan keadilan sosial. kedua, arah negatif. adalah kewajiban utama siapa pun yang memegang kekuasaan negara untuk mencegah tumbuh apalagi berkembangnya ketidak adilan. bahwa sebagaimana sudah dinyatakan atas sila keadilan sosial yang ada dalam pancasila harus dipahami dalam konsep modern dan bukan dalam pengertian atau paradigma masyarakat tradisional feodal patrimonio dapat disimpulkan dari salah satu tulisan sukarno, presiden pertama dan proklamator kemerdekaan indonesia. dalam masyarakat yang disebut belakangan ini sejumlah orang mempunyai hak dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang orang yang lain. tidak ada perlakuan yang sama terhadap warga atau individu dalam sebuah negara patrimonio feodal seperti pernah berlaku wilayah yang sekarang ini disebut indonesia masa lalu. pandangan serupa juga dikemukakan oleh mohammad hatta, salah satu penyusun utama uud proklamator dan wakil presiden yang pertama. dalam tulisannya yang terkenal arah indonesia merdeka" tahun beliau menulis bahwa berabad abad lamanya kedaulatan ada tangan kaum ningrat atau bangsawan. dan tatkala kekuasaan mereka direnggut bangsa bangsa eropa, maka rakyat yang tiada mempunyai organisasi dan ruh kemerdekaan tinggal terlantar, terlempar dari cengkeraman feodalisme tangan kolonialisme. namun tidak berarti sepenuhnya paham keadilan sosial dalam uud yang menjadi pijakan kita adalah paham modern yang berakar dari eropa atau barat. paham keadilan sosial yang ada dalam uud juga dipengaruhi oleh pandangan yang hidup dalam masyarakat indonesia termasuk agama islam dan tradisi pedesaan. tentu saja ada perbedaan antara para pendiri bangsa ini tentang paham keadilan sosial yang dianut, namun mereka sepakat mengidentifikasikannya dengan sosialisme yang anti kapitalisme dan menolak demokrasi liberal serta perjuangan kemerdekaan itu merupakan bagian dari perjuangan membangun masyarakat berkeadilan. apakah masyarakat berkeadilan itu? sini kita akan mengutip pendapat mohammad hatta yang relevan dengan kasus yang sedang kita bicarakan. dalam ceramahnya tahun beliau menguraikan bagaimana konsekuensi kepercayaan kita kepada tuhan yang maha pengasih penyayang dan adil dalam kehidupan sosial. bung hatta mengatakan konsekuensi dari pengakuan kita kepada nya adalah "menyesuaikan perbuatan kita dunia ini dengan sifat sifat yang kita pujian kepada tuhan, maha pengasih penyayang dan maha adil. kita harus membangun satu bentuk masyarakat yang berdasar kasih sayang antara manusia, berdasar tolong menolong, berdasar persaudaraan. inilah satu masyarakat damai yang sesuai dengan jiwa islam . jadi kalau kita menyebut surah al fatimah, kita telah berjanji kepada tuhan bahwa kita akan melakukan tugas kita menjadikan dunia ini sebagai tempat kediaman yang baik bagi seluruh umat tuhan. kita dunia ini hidup hanya sementara. kewajiban kita ialah memperbaiki tempat kediaman sementara kita ini supaya menjadi kediaman yang lebih baik bagi angkatan kemudian terus menerus sampai akhir zaman. kalau ini menjadi pegangan bagi kita dalam memikirkan bagaimana corak masyarakat islam, maka banyak sedikitnya telah tergambarkan pada kita. kita mengakui tuhan maha adil, maka kita harus melaksanakan keadilan ilahi dalam masyarakat. tidak ada keadilan yang lebih tinggi daripada keadilan tuhan. dan keadilan ilahi dapat kita laksanakan apabila tercapai perdamaian dalam masyarakat, damai dalam perasaan manusia, antara dia dengan sekitarnya, damai antara manusia dengan manusia, damai antara bangsa dengan bangsa. inilah gambaran masyarakat islam yang harus dilaksanakan dan inilah tugas kita. kita harus membangun suatu masyarakat yang melaksanakan keadilan ilahi, yaitu keadilan yang setinggi tingginya. dan langkah ini boleh dikatakan menuju keadilan social. kalau kita laksanakan keadilan ilahi, tidak ada agama lain yang membantah. kalau kita mengatur masyarakat, berjuang untuk mencapai masyarakat yang berdasar kepada keadilan ilahi, keadilan yang setinggi tingginya, agama apa pun dunia ini akan setuju. sebab dalam soal ini tidak ada pertentangan antara agama islam dan kristen. karena itu agama itu sebetulnya satu, yaitu agama tuhan, agama allah." demikian bung hatta. jika kita mengikuti jalan pikiran bung hatta atas yang menyatakan tidak ada pertentangan antara agama islam dengan kristen (dan juga yahudi), dengan satu tuhan sebagaimana juga difirmankan dalam al @uran al yang dijamin dan dilindungi olehokok permohonan bahwa terhadap yang dimohonkayang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. terhadap undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama juncto 156a kuhp, mahkamah konstitusi memiliki pendapat pada halaman angka menyatakan "", bahwa namun demikiankabut maka apalagi persamaan antara madzhab ahlus sunnah wal jama sunni) dengan syi'ah jauh lebih besar lagi dan perbedaannya jauh lebih kecil. bukan hanya tuhan kedua madzhab ini yang sama tapi juga rasul, kitab suci mereka pun sama. praktik ibadah pun tidak ada perbedaan yang mendasar. jika pun ada perbedaan sangat sedikit dan perbedaan itu juga terjadi antara madzhab madzhab sunni sendiri. namun mengapa sekelompok umat islam malahan sanggup berbuat tidak adil dan sewenang wenang terhadap kelompok muslim lainnya karena perbedaan penafsiran: bahkan kesewenang wenangan ini mendapat pembenaran dan dukungan dari keputusan pengadilan yang malah menghukum orang yang sebenarnya menjadi korban dalam bentuk pembakaran rumahnya dan juga rumah pengikutnya dan pengusiran dari tempat tinggal mereka? sungguh apa yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang merupakan salah satu sila dari pancasila, ideologi negara kita, yang juga merupakan norma dan aspirasi uud konstitusi negara kita, selain jelas jelas melanggar ajaran islam itu sendiri yang menyerukan pengikutnya untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kasih sayang. pemerintah dan pengadilan pun sebagai lembaga negara yang menurut teori keadilan sosial seharusnya menjalankan perbaikan undang undang dan kebijakan untuk melakukan reformasi yang terarah atas nama fairness (keadilan kelayakan kejujuran) juga telah tidak menjalankan tugas kewajibannya bahkan melanggarnya. lebih dari itu pengusiran, penganiayaan dan penghancuran harta benda milik kelompok penganut syiah sampang sehingga harus mengungsi tempat lain luar tempat tinggal mereka jelas jelas merupakan penentangan terhadap uud bab tentang hak asasi manusia khususnya 28e dan bab tentang agama. ke.pt. bdg tanggal maret dan putusan pengadilan negeri sampang nomor pid. pn. spg jelas jelas berlawanan dengan sila keadilan sosial dalam pancasila dan uud khususnya bab dan yang telah disebut atas yang seharusnya menjadi pegangan dan pertimbangan keputusan pengadilan tersebut. indonesia merupakan negara de confessional yaitu negara yang tidak menganut agama atau paham agama tertentu sebagai dasarnya. namun juga indonesia pun bukan negara sekuler yang menyerahkan persoalan moral dan agama kepada pilihan dan kesadaran individual tanpa ada upaya peran agama lewat institusi resmi negara seperti institusi pendidikan dan pengadilan agama dalam menanamkan dan menumbuhkan individu dan masyarakat yang bermoral dan berorientasi spiritual relijius. selain itu ajaran ajaran universal agama terutama kepercayaan kepada tuhan yang maha esa dan keadilan sosial yang juga merupakan sila dari pancasila menjadi pedoman moral bagi kebijakan kebijakan pemerintah. indonesia adalah negara relijius yang seharusnya bersikap adil terhadap semua agama agama yang dianut oleh rakyatnya. madzhab syi'ah, dilihat dari doktrin dan sejarah pertumbuhannya, merupakan bagian yang integral dari islam. madzhab syi'ah lahir tahun tahun awal setelah nabi saw wafat karena persoalan politik yang dilandasi oleh perbedaan penafsiran terhadap siapa yang paling berhak menggantikan nabi muhammad saw sebagai khalifah atau imam. kaum syi'ah atas dasar penafsiran antaranya terhadap sejumlah hadith nabi saw. yang juga diakui kelahirannya oleh para ulama sunni, berpendapat bahwa imam ali bin abi thalib adalah yang paling berhak menggantikan rasulullah sebagai imam. sedangkan penganut madzhab sunni memberikan legitimasi atas fakta bahwa khalifah pertama adalah abu bakr, kedua, umar bin hatta, ketiga, utsman bin affan, dan keempat, ali bin abi thalib. dari prinsip agama ushuluddin) yang dianut kaum syi'ah yaitu: tauhid keesaan tuhan), nubuwwah kenabian), imamah kepemimpinan), keadilan, dan ma'ad hari pengadilan akhirat), maka hanya prinsip imamah yang merupakan persoalan fundamental yang membedakan antara madzhab syiah dengan madzhab sunni dan madzhab madzhab yang lain. namun demikian perbedaan ini tentu saja tidak membuat pengikut syi'ah dapat dianggap menyimpang dari ajaran islam. bawah ini adalah beberapa pendapat ulama sunni yang mengakui keabsahan madzhab syi'ah. bulan februari rektor universitas al azhar kairo, mesir, syaikh mahmud salut mengeluarkan fatwa yang menempatkan mazhab syiah pada tempat yang sejajar dengan madzhab madzhab sunni yang lain. ada dua alasan yang dikemukakan salut: pertama pertimbangan historis yaitu semangat saling menghargai dan toleransi yang menandai hubungan antar berbagai aliran hukum islam awal pertumbuhan islam. pada waktu itu, demikian salut, ijtihad merupakan sumber pluralitas gagasan bukan pendorong perselisihan kalangan kaum muslimin. aliran aliran islam yang ada dipersatukan oleh keyakinan mereka terhadap al gurun dan sunnah nabi saw. sebagai otoritas tertinggi. pertimbangan kedua adalah kepentingan untuk bekerjasama bagi berbagai penganut madzhab islam yang berbeda untuk memecahkan berbagai problem yang mereka hadapi. salut lebih lanjut menegaskan kebolehan untuk menganut madzhab syi imamiyyah. dekade awal abad syaikh salim al bisri al maliki, rektor al azhar menyatakan dalam suratnya kepada sayyid abdul husain syarifuddin al mulai pendapat yang serupa dengan menyimpulkan bahwa kaum syi'ah dalam soal furu' dan ushul berjalan atas jalan para imam dan keluarga rasul saw. beliau mengakui bahwa prasangka tentang kaum syi'ah banyak dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi antara kedua penganut madzhab sunni dan syi'ah dan penelitian lebih lanjut terhadap madzhab tersebut kalangan sunni. hingga dewasa ini pemerintah arab saudi yang menjadi pemelihara dua tempat paling suci islam, membolehkan para penganut syi'ah dari berbagai negara untuk menunaikan ibadah haji. kebijakan ini merupakan petunjuk yang paling jelas bahwa syi'ah merupakan madzhab yang sah dalam islam, jauh berbeda dan berlawanan dengan fatwa yang menyatakan syi'ah sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan yang dikeluarkan oleh mui kota tasikmalaya, pengurus cabang kabupaten sampang dan mui kabupaten sampang. sungguh aneh pemerintah arab saudi yang menganut paham wahhabi (yang merupakan sebuah paham dalam madzhab kembali) bersifat lebih toleran ketimbang para ulama dan pimpinan organisasi yang mengklaim sebagai pengikut madzhab syafi'i yang sebenarnya lebih dekat hubungannya dengan madzhab syi'ah. jika pemerintah arab saudi memandang ajaran dan penganut madzhab syi'ah sebagai sesat menyesatkan pastilah pemerintah tersebut tidak akan mengizinkan mereka untuk menunaikan ibadah haji. tentu saja kebijakan ini bukan merupakan argumen yang mendasar dari keabsahan syi sebagai aliran atau madzhab dalam islam. namun paling tidak dapat membantu kita dalam melihat persoalan ini lebih hati hati dalam memutuskan penodaan agama yang dituduhkan kepada madzhab syi ah. sesungguhnya argumen yang paling kuat adalah sejumlah hadith nabi saw. yang melarang kaum muslim mengalirkan kaum muslim yang lain. orang orang yang sudah ketahuan munafik pun diperlakukan oleh nabi muhammad saw. dan para sahabat sebagai orang muslim. imam bukhari berikan hadith yang mengisahkan bahwa nabi saw. bersabda: barangsiapa menjalankan salat seperti kita, dan menghadap kiblat kita, dan makan daging binatang yang kita sembelit, adalah orang muslim yang menikmati perjanjian allah dan rasul nya, maka janganlah kamu melanggar perjanjian itu." penulis kitab al maarif, alauddin abdurrahman bin ahmad menyimpulkan pendapat para ulama sebagai berikut: kebanyakan ulama dan fuqaha sepakat, bahwa kaum ahli kiblat (orang yang mengakui ka'bah sebagai akibatnya), tak boleh disebut kafir. demikian pula imam abul hasan al asy'ari, penulis kitab magalatul islamiyyin ikhtilaful mushalla ucapan kaum muslimin dan perbedaan orang bersalah), imam ahmad bin mustafa dan para ulama dari madzhab hanafi, maliki, syafii, handal, dan asy'ari berpendapat bahwa ahli kiblat tak dapat disebut kafir. sebagai penutup ahli ingin mengutip pendapat dari salah seorang pahlawan nasional kita, yaitu syafruddin prawiranegara yang walaupun menentang ideologi komunisme tapi menganjurkan agar pemerintah orde baru melakukan tindakan tindakan yang tegas untuk mempersatukan kembali seluruh bangsa indonesia berdasarkan sila sila perikemanusiaan dan keadilan sosial. syafruddin mengatakan: sudah lebih dari waktunya kita membuang perasaan benci terhadap siapa pun juga, meskipun terhadap orang orang pki, dan mengganti pedoman hidup dan politik kita dengan mendidik rakyat dan diri kita sendiri dengan mencintai sesama manusia, mencintai hukum dan menegakkan keadilan. beliau mengutip al gur'an surah al ma'idah dan janganlah kebencian kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil. berlakukalah adil, karena keadilan itu lebih dekat pada tawa. jika terhadap kaum komunis yang telah melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap kaum beragama terutama kaum muslimin pak syafruddin menganjurkan sesuai dengan perintah al gurun agar kita membuang perasaan benci dan memperlakukan mereka secara adil dan penuh kasih sayang, maka apalagi terhadap para pengikut syi'ah yang sama sama beragama islam kita sungguh sungguh tidak layak dan jauh dari prinsip keadilan dan kemanusiaan dengan menganiaya mereka seperti telah dilakukan oleh sejumlah kaum muslimin dan menghukum mereka lewat keputusan pengadilan seperti telah disebutkan atas. kesimpulan: prinsip keadilan sosial merupakan salah satu sila dari pancasila yang mempedomani kehidupan bangsa dan negara indonesia dan semua kita berkewajiban merealisikannya termasuk dalam kehidupan antar golongan masyarakat. prinsip keadilan sosial menghendaki agar setiap warga negara baik secara individual maupun sebagai kelompok masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan fair depan hukum dan bidang politik dan ekonomi serta semua aspek kehidupan yang lain seperti agama dan budaya. tindakan menganiaya, membakar, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok apa pun dengan alasan penodaan agama walaupun didukung oleh fatwa ulama sekali pun merupakan pelanggaran terhadap sila kemanusiaan dan keadilan sosial serta norma dan aspirasi uud ajaran madzhab syi'ah adalah salah satu madzhab dunia islam yang diakui keabsahannya dan telah ada sejak awal awal abad pertama hijrah. oleh karena itu mengikuti ajaran madzhab syiah bukan merupakan permusuhan terhadap suatu agama yang dianut indonesia dan bukan pula penyalahgunaan terhadap agama yang dianut indonesia. demikian pula menganut ajaran syi'ah bukan merupakan penodaan terhadap suatu agama yang dianut indonesia dan sama sekali tidak mengajak yang lain agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke tahanan yang maha esa. unsur unsur dalam 156a kuhp hanya tepat digunakan bagi orang atau kelompok tidak beragama atau anti agama yang melakukannya baik lewat propaganda atau pun penyerangan fisik terhadap orang beragama, kitab suci, dan tempat ibadah mereka. saran saran: 156a kuhp harus digunakan dengan sangat selektif dan hati hati untuk menghindarkan perlakuan tidak adil, sewenang wenang dan menyengsarakan terhadap kelompok yang dianggap tidak sesuai atau berbeda dengan paham yang dianut oleh kelompok mayoritas. tersebut hanya dapat digunakan setelah dilakukan penelitian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai segi dan melibatkan banyak pihak untuk memutuskan atau menggunakannya. salah satu pertimbangan untuk menerapkan ini adalah jika suatu ajaran atau paham menganjurkan kepada para penganutnya untuk melakukan kejahatan seperti perampokan, kehidupan yang tidak bermoral seperti seks bebas, pemerasan (biasanya sumbangan uang finansial) dan intimidasi terhadap pengikutnya atau dan bersikap tidak rasional dalam hidup. contoh dari yang terakhir adalah menyebarkan keyakinan akan terjadinya kiamat pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sehingga mendorong orang yang percaya melakukan perbuatan perbuatan destruktif yang berbahaya dan merugikan bagi kehidupan dirinya dan orang lain serta keamanan dan ketertiban umum. saya khawatir jika 156a ini diterapkan bukan dengan pertimbangan yang hati hati, mendalam, komprehensif dan melibatkan banyak pihak, persatuan, kemakmuran, dan kelanjutan eksistensi negara dan bangsa indonesia akan goyah dan terancam karena ada perlakuan yang tidak adil terhadap sekelompok warga negaranya. dr. jamin ginting, s.h., m.h., bahwa apa yang dicantumkan dalam 156a kuhp merupakan "delik agama' dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp) mengutip dari pendapat dari prof bara nawawi dapat dibedakan menjadi ruang lingkup delik agama yaitu tindak pidana "menurut agama", tindak pidana "terhadap agama" dan tindak pidana "yang berhubungan dengan agama" atau "terhadap kehidupan beragama". delik menurut agama adalah tindakan tindakan yang secara universal dilarang oleh agama agama seperti pembunuhan, pencurian, penipuan perbuatan curang dan sebagainya. 156a kuhp dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama, sedangkan delik yang berhubungan dengan agama dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam kuhp yang terkait dengan agama seperti perbuatan merintangi pertemuan upacara agama dan upacara penguburan jenazah kuhp), menganggu pertemuan upacara agama dan upacara penguburan jenazah menertawakan petugas agama dan menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya. 156a ini sama sama kita ketahui berasal dari undang undang pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang didasarkan padborang tidak menganut agamapapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa." berdasarkan rumusan 156a tersebut, maka ada beberapa unsur pidana apabila dilakukan muka umum adalah: mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama: mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut indonesia mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut indonesia perbuatanpenyebutan hal hal yang berhubungan dengan penodaan agama berdasarkan hal tersebut atas yaitu. dalam struktur pemidanaan ada hal penting yang perlu diperhatikan adanya unsur kesalahan yang disebut sebagai mens rea, adanya unsur perbuatan atau actus reus, unsur unsur tersebut harus terpenuhi dalam suatu perbuatan pidana sehingga seluruh aturan hukum pidana yang memiliki sanksi pidana harus didasarkan pada perbuatan pidana yang memiliki unsur kesalahan dan perbuatan. ketentuan pidana tidak menghukum orang berdasarkan pikiran jahat mereka (actus fac'it reum, nisi mens sit rea). jadi negara berusaha untuk membuktikan siapa yang bersalah atas pembunuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama didasarkan kepada ketentuan standar hukum yang mana untuk dapat dikatakan orang tersebut mempunyai mens rea (keadaan bersalah) atau memiliki pikiran yang yang salah (mind rea), kalau didasarkan pada aturan hukum agama, maka setiap aliran mempunyai cara dan bentuk sendiri dalam menjalankan agamanya, jadi pemidanaan tidak dapat mendefinisikan sesuatu syarat subyektif pemidanaan didasarkan pada ketentuan hukum yang tidak pasti dan multi tafsir, seperti halnya dalam 156a mana setiap kepercayaan memiliki cara penerapan kepercayaannya sendiri, sehingga mens rea (kesalahan) didasarkan pada standar keyakinan yang mayoritas (mainstream) untuk mempidanakan keyakinan lain (minoritas) adalah suatu perbuatan pidana dan pemaksaan kehendak sehingga apa dimaksud sebagai, sehingga pasa! tersebut sudah sepantasnya tidak dapat diterapkan untuk perbuatan peringatan hukum pidana dan juga bertentangan dengan hak asasi setiap orang yang memiliki kebebasan untuk melakukan tata cara keyakinan agamanya sendiri tanpa melanggar hak asasi orang lain, cara tepat untuk melakukan pemidanaan terhadap pihak yang melaksanakan keyakinan agamanya adalah dengan menggunakan "delik menurut agama" dan "delik yang berhubungan dengan dengan agama" atau "terhadap kehidupan beragama". berdasarkan tentang ratifikasi kovenan hak sipil dan politik pbb, pembatasan hak atas kebebasan beragama hanya ditujukan untuk kebebasan beragama yang sifatnya manifestasi. manifestasi maksudnya adalah pelaksanaan atas keyakinan spiritual atas kebebasan beragama misalnya kebebasan pelaksanaan berpendapat, berkumpul, berorganisasi. sementara hak atas kebebasan beragama yang berkaitan dengan keyakinan mutlak tidak dapat dibatasi oleh negara dengan alasan apapun penyisipan ketentuan dalam 156a dalam kuhp ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, internasional dan hak hak mendasar manusia, dari sisi final dan materiil, sebagai berikut: dari sisi formil: dalam hal ini sebenarnya hakim mahkamah konstitusi, maria farida indrawi mengkategorikan undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama adalah undang undang kondisional.walaupun secara formal ketentuan tersebut masih memiliki daya lakuud khususnya yang menyangkut hak asasi manusia. penetapan 156a antara dan semakin tidak terdapat sinkronisasi antara sebelum dan setelah 156a tersebut, karena pasai sebelum dan setelahnya tidak mengatur tentang bagaimana melaksanakan aturan beragama dan penodaan terhadap agama, tetapi perisai tentang etnis dan golongan tertentu. undang undang nomor tahun yang menetapkan bahwa penetapan presiden perpres) nomor tahun menjadi pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, secara hukum sebagai bagian peraturan kondisional sehingga harus diperbaharui sesuai dengan kondisi negara yang aman, bahkan dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun disebutkan "bahwabahwa dengan demikian pembentukan 156a dalam pnas sudah tidak lagi sesuai dengan uud yang telah mengalami kali amandemen khususnya uud amandemen kedua uud uud dan uud ketentuan pencabutan 156a dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp). cukup dengan menyatakan bahwa pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku. dari sisi materiil: berdasarkan instrumen peraturan nasional dan internasional, maka ketentuan 156a ini bertentangan dengan: undang undang dasaramandemen kedua cc. amandemen keduaklarasi universal hak asasi manusia dunam) setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama, dalam hal ini teatas dasar tersebut, paramaksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum atas.kovenan hak sipil dan politik pbb ratifikasi melalui undang undang nomor tahun dan "setiap orang berbiak atas kebebasan berpikirlaman, dan pengajaran" sesuai dengan pilihannya. bahwa pemerintah yang masih mempertahankan pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, secara legal formal adalah suatu kesalahan, karena dari sisi legal sosial pembentukannya dalam situasi kondisi tertentu dan berfungsi untuk waktu dan kondisi tertentu pula sehingga dalam keadaan normal seharusnya pnas tersebut menyesuaikan ataupun dicabut karena bertentangan dengan ketentuan uud khususnya dan perubahan kedua uud dan serta materi penyisipan saksi pidana dalam dari dalam 156a kuhp tidak didasarkan pada proses legislasi yang benar didasarkan pada prosedur, substansi dan tidak memiliki kaidah kaidah berkeadilan, unsur unsur pemidanaan dalam tersebut merupakan pemidanaan yang elastis, multitafsir, dan ambigu, mana pemidanaan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang tidak berkeadilan, yaitu berasal dari kehendak mayoritas keyakinan (mainstream) sehingga pendanaannya pun tentu didasarkan pada keyakinan mayoritas tersebut. hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. samsul rizal panggabeanantar warga dan kelompok yang berbeda agama dan keyakinan dalam tubuh bangsa indonesia. sebaliknya, penggunaan dimaksud cenderung memperparah polarisasi masyarakat diskriminasi berdasarkan keyakinan keagamaan, dan hak serta kebebasan dari pihak yang dibagikan dari proses pengadilan dan penghukuman.i. karenanya, berdasarkan uraian bawah ini, dimaksud harus digunakan dengan sangat hati hati atau dihapuskan dari perundang undangan indonesia. proses demokratisasi indonesia berlangsung bersamaan dengan meningkatnya insiden konflik dan kekerasan varshney, panggabean, and tadjoeddin konflik ini mengejutkan bangsa indonesia karena tipe atau jenisnya yang beragam, sebarannya yang meluas, dan jumlah korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan. selain itu, beberapa antara kekerasan kolektif yang terjadi juga belum pernah terjadi sebelumnya, paling tidak dilihat dari besarannya. kekerasan ambon dengan beberapa insiden ulangan sesudah itu) terjadi setelah masyarakat berbeda agama dan suku sana hidup damai selama ratusan tahun: tingkat kekerasan jakarta dan surakarta pada adalah yang terbesar dalam sejarah kedua kota, minimal dalam seabad terakhir. digabungkan dengan kekerasan yang menyertai referendum timor timur, pemberontakan aceh, dan kerusuhan papua, bangsa indonesia sempat merasa kuatir bahwa bangsa dan negara mereka sedang terungkap dan mengalami disintegrasi. salah satu antara banyak jenis konflik yang terjadi adalah konflik yang melibatkan masyarakat yang berasal dari agama berbeda, yaitu yang disebut dengan konflik antaragama (interreligious). konflik antaragama ini ada yang berbentuk kekerasan komunal atau kekerasan kolektif, serupa yang terjadi maluku, maluku utara, dan poso, sulawesi tengah. kekerasan kolektif antaragama dalam skala besar seperti ini sudah berhenti. akan tetapi, jenis konflik antaragama lainnya masih terjadi dan, menurut beberapa lembaga yang memantaunya, cenderung meningkat termasuk sini adalah konflik dan sengketa yang berhubungan dengan tempat ibadah seperti gereja dan masjid ali fauzi, alam, dan panggabean wahid institute setara institute konflik tempat ibadah adalah masalah terpenting dalam konflik antaragama indonesia akhir akhir ini, setelah kekerasan antaragama seperti yang terjadi ambon dan poso berhenti. konflik ini terkait dengan berbagai dimensi konflik dan penanganannya, seperti hak asasi manusia, regulasi dan perundang undangan, hubungan mayoritas dan minoritas, hubungan warga asli dan pendatang, kerjasama polisi dan masyarakat dalam menangani konflik tempat ibadah, dan peran negara dalam melindungi kebebasan beragama. tentu saja, ada banyak kasus pembangunan tempat ibadah yang tidak dihadapkan kepada konflik ali fauzi al. namun, insiden sengketa pembangunan tempat ibadah yang meningkat dan kegagalan menyelesaikannya benar senar mempertanyakan kerukunan antaragama negara indonesia yang dipandang sebagai contoh kebhinekaan dan toleransi. konflik jenis lain adalah konflik sektarian. berbeda dari konflik antaragama, konflik sektarian melibatkan sekte sekte yang berbeda dalam satu agama (intra religious conflicts) termasuk dalam jenis ini adalah serangan terhadap warga ahmadiyah (di lombok, kuningan, pandeglang), al ibadah al islamiyah sirop jazirah padang dan tempat lain, dan warga syiah sampang dan, dalam skala yang lebih kecil, bangil. konflik sektarian semacam ini mencerminkan dinamika konflik yang lebih luas, seperti adanya kelompok penyerang yang siap dimobilisasi dan diorganisasi, petuah ulama atau fatwa yang menyerang sekte tersebut, dan keterbatasan dan kelemahan aparat keamanan khususnya polisi dalam melindungi kelompok minoritas asfinawati panggabean 2012b). kasus kasus penodaan agama yang ditangani dengan menggunakan 156a, pada dasarnya adalah konflik keagamaan, baik antaragama dan intra agama (sectarian). bentuk utama konfliknya adalah: kelompok agama tertentu, yang lebih banyak pengikutnya atau mayoritas, melakukan penindasan dan dominasi terhadap indwrdu atau kelompok lain yang lebih lemah dan minoritas. dalam beberapa kasus, opresi tersebut melibatkan penggunaan kekerasan. ketldakselarasan keagamaan yang terkandung dalam konflik keagamaan berbeda dari kasus yang satu kasus yang lain. tetapi, berdasarkan beberapa kasus yang terjadi tiga tahun terakhir sihombing yang paling sering terjadi adalah perbedaan penafsiran terhadap kitab suci, perbedaan keyakinan keagamaan, serta praktik, ritual, dan ibadah keagamaan yang berbeda atau baru. beberapa ciri berikut perlu ditekankan dalam memandang kasus kasus konflik keagamaan, termasuk yang dikenai 156a: pertama, ada variasi waktu (temporal) dalam insiden konflik tersebut. seperti dilaporkan beberapa lembaga, kasus kasus konflik keagamaan (yang melibatkan penafsiran, keyakinan, dan praktik keagamaan) cenderung meningkat sekarang, pada pasca daripada sebelumnya. sebagai contoh, penganut syiah sudah lama sekali ada indonesia (katakanlah, ratusan tahun) tetapi serangan yang menimbulkan kematian, pembakaran, dan pengusiran baru terjadi tahun dan paham dan pengikut ahmadiyah sudah ada indonesia sejak sebelum kemerdekaan, tetapi benturan dan serangan yang menimbulkan korban jiwa, pengusiran, dan pengrusakan harta benda terjadi beberapa kali dalam sepuluh tahun terakhir. kadang kadang, variasi temporal pun dapat kita temukan dalam satu kasus. sebagai contoh, minister, kuningan, benturan keras terjadi pada tahun tetapi pada tahun dan sesudahnya benturan dapat dihindari, khususnya karena peran polri dan pihak pihak yang terlibat konflik dalam menurunkan ketegangan. kedua, ada variasi geografis (spatial) dalam insiden konflik keagamaan, terjadi suatu tempat tetapi tidak tempat lain. penganut syiah mengalami konflik yang keras dengan penganut sunni sampang, tetapi tidak, misalnya, pasuruan, makassar, atau bandung. penganut ahmadi'ah diserang suatu tempat, tetapi tempat lain dapat hidup dengan damai walau sesekali ada ketegangan. variasi serupa juga tampak dalam konflik tempat ibadah (gereja atau masjid tak dapat didirikan suatu tempat, tapi dapat tempat lain yang juga memiliki masyarakat yang majemuk) atau kekerasan kolektif antarumat beragama (konflik islam kristen terjadi ambon tapi tak terjadi manado, poso tapi tidak luwuk, misalnya). demikian pula, perbedaan penafsiran dan praktik keagamaan menjadi konflik serius suatu tempat, tetapi tidak tempat lain. ketiga, ada variasi dalam pemaknaan dan pengartian terhadap perbedaan dalam penafsiran, keimanan, dan praktik keagamaan. ada tingkatan dan degradasi dalam pemaknaan tersebut, dan variasinya menimbulkan implikasi yang berbeda terhadap konflik dan kerukunan keagamaan. sebagai contoh: iman, penafsiran, dan praktik keagamaan saya berbeda dari anda, tetapi kita dapat berteman, berniaga bersama, atau bahkan membangun keluarga sarinah. ini akan berbeda dari pemaknaan yang lebih bermasalah: keyakinan dan praktik keagamaan saya berbeda dari anda dan oleh karena itu saya harus mengusir anda keluar dari kampung: kita bert eda keyakinan dan praktik keagamaan dan oleh karena itu saya akan berusaha sekuat tenaga menjebloskan anda penjara. yang lebih berbahaya tentu saja pemaknaan berikut: paham dan aliran kita berbeda, dan oleh karena itu saya harus membunuh anda. beberapa implikasi dari ciri ciri atas dapat disebutkan bawah ini: pertama, dari sudut timing, ada perubahan perubahan yang terjadi masyarakat kita akhir akhir ini yang menyebabkan mengapa konflik keagamaan tertentu baru terjadi sekarang tetapi tidak masa sebelumnya. termasuk sini adalah perubahan sosial (karena urbanisasi, migrasi, transmigrasi), kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (media sosial, media massa), atau giobaifsasi ekonomi. perubahan ini menimbulkan kelangkaan kelangkaan baru, yang memerlukan penanganan sosial, pembinaan keamanan, dan peningkatan governance. tokoh dan lembaga agama juga perlu menyiapkan umat beragama menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan ini. dengan kata lain, ini membutuhkan perhatian bersama. tetapi, menggunakan penodaan untuk menangani masalah dan insiden konflik keagamaan yang timbul dengan latar perubahan dan transformasi tersebut adalah pendekatan yang tidak tepat seperti menangani simtoma tetapi melupakan penanganan terhadap akar persoalannya. energi dan perhatian lebih baik dikerahkan untuk menangani dan mengelola akar masalah, bukan gejala permukaan, lebih telah dengan menghukum dan memenjarakan. kedua, dari sudut variasi geografis konflik, insiden konflik keagamaan sebenarnya terkonsentrasi secara geografis tempat tertentu yang jumlahnya sedikit. sebagian besar wilayah (kota, kabupaten, provinsi) indonesia warganegara hidup berdampingan, dengan tidak membedakan warganegara dari paham, keyakinan, dan praktik keagamaan. masyarakat masyarakat ini, warganya menghadapi perbedaan, memahaminya, dan menjalaninya. kadang kadang merayakan perbedaan itu melalui festival dan pesta rakyat adalah tanggung jawab masyarakat dan lembaga lembaga negara untuk mendukung dan memelihara kebhinekaan yang tidak diskriminatif ini. sebaliknya, pesan yang terkirim dari penggunaan 156a seantero negeri, bahkan seluruh muka bumi, adalah: kepelbagaian paham, aliran, dan praktik keagamaan dapat menimbulkan masalah hukum, dan diskriminasi dapat dilakukan lembaga lembaga negara karena perbedaan paham, aliran, dan praktik keagamaan. ini merintangi, bahkan dapat menutup, proses perjumpaan dengan perbedaan dan belajar dari perjumpaan tersebut untuk membangun masyarakat yang toleran dan beradab. ketiga, dari sudut pemaknaan terhadap perbedaan, menggunakan 156a akan menopang pemaknaan yang bermusuhan, tidak toleran, dan diskriminatif. seseorang atau sekelompok orang dimaknai sebagai musuh, sesat, dan menyesatkan yang kemudian diserang dengan menggunakan kekerasan sehingga mengancam keselamatan mereka. kemudian, orang tersebut diadili dan dipenjarakan. dalam hal ini yang terjadi adalah, lembaga negara mengikuti paham yang bermusuhan, tidak toleran, dan diskriminatif. selain itu, pihak yang fanatik dan ekstrem dari kelompok mayoritas berhasil menggunakan dan memperalat lembaga negara untuk mencapai tujuan mereka, yaitu menegakkan pemaknaan yang picik, tidak toleran, dan diskriminatif. salah satu dampak berbagai konflik yang terjadi indonesia adalah jatuhnya korban jiwa, baik tewas maupun cacat dari berbagai jenis kekerasan kolektif yang terjadi indonesia, kekerasan antaragama, khususnya yang melibatkan komunitas kristen dan muslim, adalah yang paling banyak menelan korban java, khususnya setelah tentu saja, kekerasan yang melibatkan komunitas kristen dan muslim terjadi masa masa sebelumya. bedanya, setelah lebih fatal varshney, panggabean, dan tadjoeddin selain menimbulkan korban jiwa, dampak lain adalah pengungsian, kerusakan tempat tinggal, perkantoran dan pembagian. ini mengisyaratkan bahwa pemilahan islam kristen adalah pemilahan penting, mungkin terpenting (master cleavage), masyarakat kita sehingga memerlukan penanganan hati hati dan perhatian yang lebih besar dari bangsa indonesia. yang juga memerlukan penanganan hati hati dan perhatian lebih serius adalah konflik sektarian. dampak konflik sektarian termasuk pengungsian, pengrusakan tempat tinggal, dan gangguan terhadap ketenangan dan penghidupan para korban. warga ahmadiyah yang terpaksa meninggalkan kampung karena serangan sektarian lombok sudah berada pengungsian sejak dan sampai sekarang belum dapat kembali rumah mereka. warga syiah yang diserang sampang sudah dua kail mengungsi dan sebagian besar masih pengungsian sejak serangan terakhir bulan agustus tahun lalu. perlu dicatat bahwa konflik sektarian juga telah memasuki tahapan baru, yaitu jatuhnya beberapa korban jiwa, seperti dalam kekerasan terhadap ahmadiyah cikeusik, syiah sampang, atau tengku ayub bireuen tahun lalu. menggunakan pengadilan menangani konflik yang kompleks serupa konflik keagamaan tidak pada tempatnya. ini, tampak, dari pengalaman konflik maluku, maluku utara, dan poso. siapa pun yang mengamati secara dekat konflik konflik ini pasti menyadari betapa seringnya terjadi pelecehan, penghujatan, ujaran kebencian, dan penodaan terhadap agama. tetapi, tak ada kasus yang dibangun, diadili, dan divonis menggunakan 156a. proses yang digunakan adalah rekonsiliasi, mediasi (termasuk dengan bantuan pemerintah), dan reintegrasi melalui tatanan demokratis seperti pilkada yang memasangkan kandidat beda agama. penggunaan pengadilan, misalnya dalam kasus tibo cs, hanya menambah memperparah keadaan dan menyebabkan pihak kristen kecewa dan pihak muslim tidak puas. seperti sering terjadi, penggunaan litigasi untuk konflik keagamaan yang kompleks berujung dengan hasil kalah kalah ( ose lose). selain itu, penggunaan 156a juga menunjukkan ketidakpastian tersendiri jika diingat kembali dinamika konflik keagamaan yang kompleks. dari permasalahan yang rumit dan keterlibatan berbagai pelaku seperti konflik sunni syiah sampang, yang dijadikan sebagai tersangka hanya beberapa orang, seolah olah menjadi tumbal dan kambing hitam bagi konflik yang sosial keagamaan yang lebih luas. sumber dari ketidakadilan ini adalah keharusan untuk menangkap orang, bukan menyelesaikan masalah dan karya. masalah dan akar konflik, tentu saja, tak dapat ditahan dan diinterogasi, tetapi dikelola dan diselesaikan melalui resolusi konflik yang melibatkan berbagai pihak, khususnya pihak pihak yang bertikai. proses semacam ini tidak dilakukan: yang dilakukan adalah menangkap dan mengadili satu dua orang, suatu langkah menyederhanakan masalah dengan cara yang berlebihan. masalah nasional lain yang timbul sebagai dampak penggunaan 156a adalah diskriminasi terhadap minoritas. indonesia, minoritas ini perlu dipahami dalam konteks lokal yang bervariasi beberapa kabupaten jawa timur (termasuk madura), muhammadiyah adalah minoritas, bali yang minoritas adalah warga kristen, islam, dan non hindu lainnya. beberapa kabupaten nusa tenggara timur, yang minoritas adalah protestan, sementara beberapa kota dan kabupaten lain propinsi yang sama yang minoritas adalah katolik. dengan demikian, diskriminasi tersebut dapat mengenai siapa saja, dan, tergantung kepada lokasinya, seluruh agama dan sekte indonesia adalah minoritas. mana mana wilayah indonesia, penggunaan 156a akan memperburuk hubungan antarwarga negara yang berbeda keyakinan dan praktik keagamaan, menimbulkan marginalisasi dan diskriminasi. akhirnya, mengadili insiden yang bersumber dari perbedaan paham, keyakinan, dan praktik keagamaan dengan menggunakan 156a merusak reputasi bangsa dan negara indonesia. indonesia ingin tampil sebagai negara yang toleran, demokratis, dan dapat menyelesaikan konflik dengan cara cara damai. ini dapat disimpulkan dari pidato dan presentasi presiden ri, baik forum internasional maupun regional. presiden indonesia ingin menampilkan postur diplomatik indonesia sebagai negara banyak kawan tak punya musuh tercermin dalam istilah million friends, zero enemies yang diucapkan presiden s.b yudhoyono ketika terpilih kembali dalam pemilu cara cara mengelola konflik sosial keagamaan yang bermusuhan dan advertorial, yang dalam praktiknya diskriminatif terhadap kalangan minoritas, tidak mengharumkan nama indonesia dunia internasional. menang kalah. menang kalah (win lose), atau bahkan kalah kalah ( ose lose) adalah salah satu ciri dalam proses penangan konflik yang dilandaskan kepada kekuatan represi dan pendekatan pidana yang positif. contoh: peduli kepada kekuatan, power, dan hak. tetapi juga kebutuhan dasar dan identitas, dan bagaimana distorsi terhadap kebutuhan itu dapat menimbulkan konflik, dan, sebaliknya, pembunuhannya dapat memberikan menyelesaikan. mengidentifikasi needs dan interests tni tidak selalu mudah, apalagi dalam konteks konflik keagamaan. tetapi lihat pengalaman. dalam kehidupan bermasyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang agama, sekte, dan suku, ketertiban terbina karena berbagai mekanisme masyarakat. dalam konteks ini, kita dapat memahami kehidupan masyarakat yang damai dan tertib tanpa hukum baumgartner s8: erickson penyelesaian melalui hukum terhadap sengketa dan konflik keagamaan tetap terbuka. tetapi, ketertiban dalam kehidupan masyarakat lebih banyak terbina tanpa menggunakan hukum. proses pemeliharaan ketertiban, pencegahan konflik keagamaan, berlangsung berdasarkan inisiatif masyarakat atau pemerintah untuk menyelesaikan masalah dan konflik. jika diingat kembali fakta bahwa insiden konflik keagamaan terkonsentrasi secara geografis beberapa daerah, dan sebagian besar wilayah indonesia warga yang berbeda agama, sekte, dan paham dapat berdampingan secara damai, berarti ada kapasitas yang besar untuk memelihara ketertiban. sebaliknya, masyarakat yang mengalami konflik keagamaan yang keras, usaha yang sungguh sungguh untuk memelihara ketertiban tidak ada. sebagai contoh, sempat terjadi ketegangan karena protes terhadap syiah bangil pada tahun dan serangan serta perkelahian yang melibatkan santri sunni dan syiah pada tetapi, dalam kedua kasus, masyarakat, pemda, polri, tni, dan tokoh tokoh agama dapat meredam dan mencegah terjadinya kekerasan yang meluas. ada penegakan hukum, misalnya mengadili enam anak muda yang menyerang pesantren syiah karena pengrusakan. tetapi, kunci keberhasilan bangil dan pasuruan dalam memelihara ketertiban adalah usaha bersama yang melibatkan banyak pihak, termasuk tokoh tokoh agama. ketertiban dan toleransi dapat dipulihkan. hal ini tidak terjadi sampang. yang terjadi justru kolusi tokoh agama dari kelompok mayoritas dan politikus setempat yang memperburuk keadaan dan berujung dengan kekerasan berupa pembakaran, pembunuhan. dalam relasi kekuasaan kolusi seperti ini aparat polri dan tni tidak banyak berkutik, kecuali sesudah korban jatuh dan kerusakan terjadi. mereka dapat bekerjasama dengan masyarakat, seperti bagi, tapi tidak kuasa melawan masyarakat luas, seperti sampang panggabean 2012b). sudah saatnya kita memandang governance sebagai manajemen dan resolusi konflik, dan demokratisasi sebagai peningkatan kapasitas menyelesaikan konflik dengan cara cara damai. ini membuka ruang yang lebih lapang bagi penyelesaian masalah dan konflik keagamaan selain penegakan hukum, termasuk melalui penggunaan 156a. penggunaan kata governance sini mengisyaratkan peran pemerintah dan masyarakat, bukan hanya salah satu antara keduanya, dalam penyelesaian konflik artman jika semua konflik harus ditangani pemerintah, pemerintah tak akan mampu karena kelebihan beban berat yang menyebabkannya tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lancar. jika seluruh konflik ditangani masyarakat, maka pemerintah dan negara menjadi tidak relevan, sekedar symbol. jadi, baik pemerintah dan masyarakat memainkan perannya baik secara terpisah maupun dengan bekerja sama. sebagai pengelola dan penyetelan konflik, negara indonesia telah menjalankan perannya dalam berbagai kasus. tetapi, cara menanganinya, efektivitasnya, perlu diperhatikan. juga perlu diperhatikan menggunakan mekanisme yang masih jarang dilakukan. dulu, masa orde baru, cara yang paling sering digunakan adalah represi, dengan menindas dan menyingkirkan pihak pihak yang bertikai. pendekatan ini sering tidak efektif dan sekarang, dalam konteks demokrasi, sulit diterapkan. pemerintah juga menggunakan abdikasi, dengan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah antara pihak pihak yang berkonflik, termasuk dengan menggunakan pengadilan. mekanisme penyelesaian konflik yang perlu dikembangkan adalah rekonsiliasi, dalam pengertian rujuk atau isian. dalam hal in!, pemerintah membawa pihak pihak yang bertikai bersama sama pasai ini. huruf orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, ," bahwa ketentuan 156a kuhp tersebut mengandung muatan norma yang terlalu luas dan multitafsir sehingga tidak memiliki kepastian hukum pada unsur unsur tersebut. unsur tentang "di muka umum" dalam 156a kuhp dan dalam kitab undang undang hukum pidana tidak memiliki penjelasan mengenai pengertian "di muka umum." sehingga suatu perbuatan dilakukan "di muka umum" sangatlah bersifat subjektif dan tidak dapat diukur. hal tersebut berdampak ketika seseorang sedang melakukan kajian dan diskusi terkait suatu mazhab berbeda dan atau memberikan pandangan dan pendapatnya baik secara lisan atau tulisan dalam suatu agama yang sama (yang ditentang oleh kelompok mayoritas), yang dalamnya diikuti oleh beberapa orang dekat keluarga kelompok orang mushalla dan atau rumah dapat dikatakan dan ditafsirkan sebagai "di muka umum." padahal menyampaikan pikiran dapat saja dalam lingkungan pribadinya sebagaimana yang dialami pemohon dan pemohon hal tersebut terjadi karena tidak ada pengertian yang jelas dan pasti yang memberikan kepastian hukum terhadap unsur "di muka umum": bahwa unsur "di muka umum" dengan tidak memiliki parameter yang pasti dan tidak memiliki kejelasan dalam kitab undang undang hukum pidana dan atau undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, menjadikan hal tersebut tidak objektif dan akan berdampak merugikan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama yang dimiliki para pemohon, bahwa unsur unsur dalam 156a kuhp tidak memiliki batasan tolak ukur parameter yang jelas dan baku mengenai perbuatan yang dilarang yakni: unsuryelesaikan pertjedaarbperbedaan mereka supaya dapat hidup berdampingan dan menjauhkan diri dari penggunaan kekerasan sepihak yang merusak keutuhan dan integrasi nasional. dalam kasus konflik antarumat beragama maluku, maluku utara, dan poso, pemerintah pernah menggunakan ini. kasus kasus yang dilabel dengan penodaan agama juga dapat ditangani dengan mekanisme rekonsiliasi yang difasilitasi dan dipimpin negara. ini dapat mengurangi insting atau refleks menggunakan 156a setiap kali ada insiden yang relevan. pendekatan lain yang dapat dilakukan negara adalah instituslonaiisasi, misalnya dengan mengeluarkan keputusan yudisial yang menetapkan prosedur yang harus diikuti masyarakat setiap kali ada masalah dan insiden yang menyangkut perbedaan paham dan sekte keagamaan. dalam dua dasawarsa terakhir, serangan dan penghujatan terhadap tempat ibadah dan agama yahudi dan islam meningkat australia. pemerintah australia mengambil langkah langkah inovatif, baik tingkat federal maupun negara bagian, yang memfasilitasi dialog dan pertemuan antaragama kristen, yahudi, islam. melalui berbagai program national dialogue, australian partnership ethnic and religious organizations, dan living harmony, negara memainkan peran aktif meningkatkan saling pengertian, melakukan introspeksi, dan membina suasana yang damai rutin nigeria, negara membentuk jaringan manajemen krisis yang terdiri dari dua pejabat pemerintah paling senior setiap tingkatan pemerintahan, seorang kristen dan seorang lagi muslim. jaringan manajemen krisis ini berfungsi merayakan ketegangan dan memfasilitasi resolusi konflik antar sekte dan agama panen masyarakat, termasuk komunitas agama agama indonesia, juga dapat mengelola dan menyelesaikan konflik keagamaan jauh dari penggunaan kekerasan, pengacara, polisi, pengadilan, dan penjara. beberapa mekanisme yang dapat, dan pernah, dilakukan masyarakat indonesia adalah "pemosisian internal, negosiasi, dan mediasi. pertama, secara sepihak (unilateral), pihak pihak yang berkonflik mengalah dan menahan diri. ada banyak contoh praktik ini indonesia. gereja protestan indonesia donggala pid) berulangkali mengeluarkan arahan dan pedoman kepada para pendeta pid supaya membimbing umat supaya tidak terprovokasi setiap kali ada serangan, termasuk aksi terror gereja pid palu. gereja masehi injili minahasa gim) selalu sigap menenangkan jemaat setiap kali ada provokasi sebagai efek konflik maluku, maluku utara, dan poso. ulama dan tokoh masyarakat muslim palu dan manado melakukan hal serupa. walau jarang diperhatikan karena selalu lebih banyak perhatian terhadap kekerasan daripada nir kekerasan, penghujatan daripada toleransi dan saling menghormati mekanisme menahan diri secara internal ini sangat besar perannya banyak kota dan kabupaten indonesia. ini juga selaras dengan mekanisme "internal policing (mengendalikan dan menahan anggota kelompok sendiri supaya tidak melakukan kekerasan dan tindakan melanggar hukum) yang dipraktikkan banyak masyarakat lain dunia season latin negara dapat, dan seharusnya, mengingatkan lembaga dan tokoh keagamaan supaya menjalankan peran menahan diri ini. jangan sampai badan dan organisasi keagamaan menjadi pembakar emosi dan penggalang jamaah mereka menuju aksi kekerasan. jika indonesia adalah satu bangsa, dan umat beragama serta organisasi keagamaan adalah bagian dari bangsa yang satu itu, berarti tak sulit menjalankan peran ini. jika sulit, berarti ada masalah dalam nasionalisme, kebhinekaan, dan ketunggalikaan kita. ini persoalan besar yang dapat diselesaikan bersama, tapi penggunaan penodaan tidak banyak membantu dalam hal ini malah meningkatkan polarisasi dalam kesatuan bangsa. pengalaman negara australia dalam mengatasi serangan, ujaran kebencian, dan penghujatan agama dapat dicontoh karena menggunakan berbagai pendekatan selain pemidanaan dengan menggunakan penodaan coleman white kedua, dalam mekanisme bilateral, kedua pihak yang bertikai bertemu, berembuk, dan berunding untuk menyelesaikan konflik, masalah, dan perbedaan nilai yang mereka hadapi. melalui proses dialog, mereka dapat meningkatkan saling pengertian, saling mengakomodasi (bukan saling mendominasi dan adu kekuatan). bertemu dan berkomunikasi langsung adalah cara yang tepat karena dalam forum semacam in! pihak pihak yang bertemu memiliki kendali yang lebih besar terhadap penanganan masalah tidak ada pihak ketiga yang dapat menegakkan jalan keluar tertentu atau menetapkan siapa yang salah dan benar seperti pengadilan atau forum arbitrase. filmnya juga dapat dilakukan secara informal tanpa ada keharusan menyepakati suatu kesepakatan. yang diperlukan adalah suasana dan komunikasi yang setara, selaras dengan asas "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi." tentu saja, bagi kebanyakan orang, tidak semua persoalan dalam konflik keagamaan dapat dirundingkan. kajian kajian negosiasi membedakan antara yang dapat dirundingkan dan yang tidak dapat dirundingkan. karenanya, pihak pihak yang bertemu tidak harus merundingkan iman dan keyakinan. in! adalah pertemuan dan perundingan antara dua pihak yang keyakinan dan praktik keagamaannya berbeda. sebab, tujuannya adalah bertemu, berkomunikasi, dan saling mengakomodasi perbedaan paham, penafsiran, dan praktik keagamaan. pihak minoritas dan mayoritas sama sama memiliki kepentingan, perasaan, dan tradisi. mereka juga sama sama memiiki kebutuhan asasi manusia (basic human needs) seperti identitas, keamanan, keadilan, dan harga diri. ini juga menyebabkan mengapa pendekatan kekuasaan dan penghukuman tidak tepat untuk menangani masalah masalah ini arch tetapi ada juga banyak contoh yang menunjukkan bahwa pembedaan antara yang dapat dirundingkan dan tidak dapat dirundingkan dapat bergeser, dan pergeseran itu berlangsung karena ada perundingan. sebagai contoh, dalam konflik antara pemerintah indonesia dan gerakan aceh merdeka, pada awalnya banyak yang dipandang sebagai harga mati merdeka harga mati, nkri harga mati, dan lain lain. tetapi, proses perundingan menunjukkan bahwa merdeka bukan harga mati, dan nkri dapat mengakomodasi kepentingan, nilai, dan aspirasi masyarakat aceh. konflik yang keras yang melibatkan suku hulu dan tuts rwanda pada tahun 1990an juga menunjukkan ada banyak hal yang tidak dapat dirundingkan, pada awalnya. tetapi, setelah melalui proses pertemuan dan perundingan yang lama, terjadi pergeseran dalam pandangan kedua pihak sehingga dua pihak yang berseteru itu dapat menemukan titik titik temu yang dapat diterima bersama, dalam rangka membangun masa depan bersama. australia, serangan dan penghujatan terhadap sinagog, masjid, dan tempat ibadah lain mendorong masyarakat meningkatkan dialog dan pertemuan bersama untuk meningkatkan saling pengertian dan menerima kepelbagaian. pengadilan terakhir terhadap kasus blasphemy negeri itu terjadi tahun dan blasphemy sudah dicabut melalui reformasi hukum federal pada mediasi, sebagai salah satu proses penyelesaian konflik dan sengketa, bukan hal baru sebagai cara menyelesaikan konflik negeri kita, baik kalangan masyarakat maupun dalam proses formal berperkara pengadilan negeri. mediasi dapat menjadi mekanisme yang tepat jika pihak pihak yang bertikai kesulitan berunding dan berdialog langsung karena suasana emosi, lemah kehendak, ketimpangan kekuasaan dan pengaruh, dan lain lain. kehadiran pihak ketiga, sebagai mediator yang imperial, dapat membantu pihak pihak yang bertikai mengatasi rintangan rintangan ini. dalam konteks penanganan konflik yang timbul dari per)ejaan paham dan praktik keagamaan masyarakat, mediasi dilakukan oleh tokoh agama dan forum antarumat beragama. peran mediasi ini tampak dalam kasus penanganan konflik agama bangil dan pasuruan (oleh forum kerukunan umat beragama atau kub), manado forum komunikasi antar umat beragama atau klub), dan banyak tempat lain. peran sebagai penengah dan pihak ketiga dapat ditemukan berbagai negara lain, seperti kosovo, afrika selatan, afghanistan, dan lain lain. salah satu antaranya yang menarik adalah peran mediasi yang dilakukan imam muhammad asrama dan pastor james wye nigeria little dalam konteks maluku, ada dua sahabat imam asrama dan pastor james, yaitu jack manuputti dan abidin nakano, yang mencoba menembus batas batas segregasi keagamaan dan mengadakan berbagai program rekonsiliasi dan mediasi, termasuk lewat kegiatan provokator perdamaian. penggunaan 156a dalam kasus kasus yang disebut penodaan agama berlangsung setelah konflik berubah menjadi insiden yang menjadi sorotan publik. yang perlu ditingkatkan, adalah usaha usaha pencegahan, baik yang dilakukan masyarakat, maupun pemerintah panggabean 2012a). peringatan dini, respons dini, dan pencegahan konflik adalah istilah istilah yang merujuk kepada kegiatan menghimpun dan menganalisis informasi mengenai konflik dan kekerasan yang diduga akan terjadi, termasuk konflik keagamaan. walaupun sudah populer, istilah "pencegahan konflik sebenarnya bukan istilah yang tepat yang tepat adalah "pencegahan kekerasan" sebab, yang dicegah sebenarnya bukan konflik, tetapi kekerasan atau penggunaan kekerasan dalam berkonflik. tetapi, karena istilah "pencegahan konflik" sudah lazim digunakan, tulisan ini juga menggunakannya, dengan catatan bahwa pusat perhatian adalah kekerasan dalam konflik. sasaran kegiatan peringatan dan pencegahan dini adalah, pertama, menyediakan sumber informasi yang memadai dan netral, bukan informasi atau propaganda dari pihak pihak yang bertikai. kedua, memonitor berbagai jenis konflik keagamaan masyarakat secara berkesinambungan. ketiga, menyediakan basis data untuk merumuskan pilihan pilihan tindakan pihak yang berwenang yang akan mengambil keputusan dan tindakan pencegahan konflik. akhirnya, keempat, menyelesaikan masalah yang sudah berlarut dan berurat berakar. hasil analisis data tentang konflik sosial keagamaan masyarakat menghasilkan pola dan kecenderungan konflik masyarakat yang perlu mendapat perhatian segera. yang dicegah dalam pencegahan konflik juga ben variasi. bawah ini adalah beberapa aspek konflik yang dapat dicegah. pertama, mencegah penggunaan kekerasan dalam berkonflik. konflik dan ketidaksetaraan kepentingan dan tujuan adalah bagian dari kehidupan sosial. tetapi, penggunaan cara cara yang keras dan destruktif dapat dihindari dan sudah tersedia pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkannya. kedua, mencegah eskalasi konflik. konflik dapat mengalami peningkatan. peningkatan tersebut meliputi berbagai dimensi konflik, seperti ketegangan, polarisasi, pihak yang berkonflik, dan masalah atau isu yang menjadi pokok sengketa. selain itu, peningkatan dapat berupa meluasnya ruang atau cakupan geografis konflik. akhirnya, ketiga, mencegah terulangnya kekerasan. kadang kadang kekerasan dalam konflik sosial berulang sehingga menjadi siklus kekerasan yang juga disebut perangkap konflik (conflict trap). peringatan dan respon dini juga bertujuan mencegah masyarakat supaya dapat menghindari perangkap konflik. dalam praktik manajemen konflik indonesia, pencegahan dilakukan oleh berbagai pihak, baik sendiri sendiri maupun dengan bekerjasama, seperti tokoh agama, lembaga antrian, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari mengobati juga berlaku dalam penanganan konflik keagamaan. uraian atas menunjukkan arti penting manajemen dan resolusi konflik luar criminal justice system. malahan yang ditekankan bukan menghukum atau retribusi, tetapi menyelesaikan masalah, mengelola konflik, dan memulihkan hubungan antara sesama warganegara walau berbeda keyakinan, paham, dan praktik keagamaannya.malah cenderung memperparah polarisasi masyarkat, diskriminasi berdasarkan keyakinan keagamaan, dan hak serta kebebasan dari pihak yang dirugikan dari proses pengadilan dan penghukuman. untuk meningkatkant. karenanya, berdasarkan uraian bawah ini, dimaksud hams digunakan dengan sangat hati hati atau dihapuskan dari perundang undangan indonesia. dr. musin habib, m.a., agama wahyu yang dibawa oleh muhammad putra abdullah saw ini secara prinsip tidaklah berbeda jauh dengan dua agama wahyu sebelumnya, judaism dan christianisme. perbedaan yang paling mencolok terletak pada prinsip keesaan (monoteisme) dan prinsip kenabian. bagi islam, siapapun selain tuhan swt, tidak layak dianggap sebagai tuhan, anak tuhan, menjelaskan tuhan, atau menjadi tumbal tuhan. bagi islam, musa dan isa adalah para pewarta dan penerima wahyu ilahi yang agung dan mulia, namun nabi pamungkas dan tertulis dan teragung adalah muhammad saw. para pengikut muhammad sangat menghormati dan mengagungkan musa dan isa. ratusan ribu buku telah ditulis tentang muhammad dan ajarannya baik oleh para tokoh muslim maupun non muslim. jumlah pengikutnya mencapai miliar dan menempati wilayah wilayah strategis planet bumi. namun sejarah para pengikut nabi muhammad saw tidak pernah sepi dari konflik berkepanjangan sejak detik beliau menghembuskan nafas terakhir, bahkan jauh hari sebelum beliau wafat sinisme dan kecemburuan tokoh tokoh sekitar pribadi agung muhammad terhadap ali bin abi thalib konon menjadi awal perpecahan dalam tubuh umat islam. dalam perkembangan sejarah berikutnya, dua kelompok itu alchemy mengkristal dan menjadi realitas yang tak dapat dipungkiri. para pengaman kerasulan muhammad saw islam) terbagi menjadi dua himpunan besar karena berbeda pandangan tentang sumber penetapan akidah dan fikih setelah beliau, islam sunni ahlussunnah) dan islam salah syi'l. sejarah islam senantiasa marak dengan polemik bahkan pertumpahan darah akibat fanatisme dan tendensi politik. meski demikian, bertahun belakangan ini para tokoh kedua kelompok besar tersebut telah senantiasa menyerukan persatuan, toleransi dan dialog. salah satu isu yang menjadi titik pembeda atau lebih tepatnya titik kesalahpahaman bahkan memicu perselisihan antara saudara muslim sunni dan muslim syiah adalah parameter keimanan dan keislaman. parameter ini terbungkus rapi dalam konvensi yang diterima luas dan sepertinya mengikat secara konsensual tengah umat islam. penulis akan mencoba mendarat dua rukun ini secara objektif semata mata untuk mendudukkan dua rukun yang sangat terkenal sekaligus dihormati itu secara benar dan proporsional. atribut sunni" dan ahlussunnah diperlakukan sebagai nama sebuah kelompok dan aliran yang mengaku sebagai pengikut sunnah nabi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. kenyataannya, kelompok yang menggunakan nama yang semula bermakna general ini sebagai nama untuk aliran yang dianutnya. akibatnya, kelompok lain yang tidak menggunakan nama tersebut seringkali dianggap sebagai kelompok yang tidak mengikuti makna substansi dari kata ahlussunnah" dan sunni", yaitu mengikuti sunnah nabi saw. padahal karena penggunaan nama tersebut bersifat subjektif dan nama tersebut diperlakukan semata mata sebagai nama simbolik, maka tidak niscaya membatasi penerapan makna subtansialnya hanya pada pengguna nama tersebut dengan kata lain, kelompok dan aliran yang tidak menggunakan nama sunni dan ahlussunnah tidak dapat dianggap niscaya tidak mengikuti sunnah nabi, bahkan nama simbolik tersebut tidak menjadi hak eksklusif kelompok dan aliran tertentu. karenanya, harus dibedakan nama simbolik ahlussunnah dan sunni dari makna substansinya. ini dapat dianalogikan dengan nama barang dan merek dagang. atas dasar itu, setiap orang yang merasa muslim berhak mengaku sebagai pengikut sunnah nabi, dan karenanya pula, berhak mengaku sebagai bagian dari dari ahlussunnah serta berhak mengaku sebagai sunnibias(dalam hal ini, contoh kasus yang saya utarakan adalah apa yang terjadi pada tajuk muluk yang juga selaku pemohon dalan judicial review. kedua: nama sunni dalam kelompok selain syiah tidak bebas dari sengketa. sejak dahulu kala kelompok ahlul hadis yang juga dikenai dengan salafi mengaku sebagai satu satunya kelompok sunni seraya menganggap aliran teologi asy'aliyah sebagai aliran yang gagal bertauhid dan membebaskan diri dari bid'ah. ini menjadi penanda kuat bahwa atribut sunni" bukanlah nama eksklusif kelompok tertentu, namun adalah nama yang diperebutkan dan menjadi sengketa antaratas dasar itu, setiap muslim berhak mengaku sebagai sunni dan pengikut sunnah nabi, apapun cara pandang dan metode perolehan sunnah nabi yang dipilihnya. atas dasar itu pula, setiap muslim yang mampu mempertanggungjawabkan secara preferensial pemahaman keagamaannya tidak dapat dianggap sebagai orang yang beraliran sesat atas dasar itu pula, karena tidak dapat dianggap sesat, maka pun tidak dapat dianggap sebagai pelaku penodaan terhadap agama yang dianut dan diadakannya. rumusan rukun iman dan rukun islam adalah konsensus atau konvensi, sementara sesungguhnya banyak dasar yang menunjukkan bahwa rukun iman dan rukun islam dapat didefinisikan dan ditetapkan sebagai memliki jumlah dan kandungan yang berbeda. sebagian orang, terutama yang tidak akrab dengan literature islam, menganggap apa yang ditetapkan oleh teologi asy'aliyah sebagai rukun rukun iman" dan rukun rukun islam" sebagai paket yang disepakati baik isi maupun penafsirannya. sehingga dijadikan sebagai parameter kesesatan dan kesahihan keyakinan setiap muslim. pertama: rukun iman dan rukun islam yang dikenai luas oleh masyarakat indonesia hanyalah interpretasi spekulatif (pemikiran) yang tidak mewakili pandangan teologi sunni secara menyeluruh, karena asy'aliyah adalah satu satu aliran dalam himpunan aliran ahlussunnah dalama'ah. aliran teologi al maturidiyah dan mu'tazilah, yang notabene lebih "sunni" dari syiah mempunyai rumusan sendiri tentang substansi rukun iman dan rukun islam yang berbeda dengan rumusan al saya'iyah. ahlul hadits dan teologi salafi yang mengaku menganut teologi ahmad bin handal juga memberikan rumusan find tentang akidah yang berbeda dengan asy'aliyah. sejarah membuktikan adanya ketegangan berdarah antara penganut as aliyah dan ahlul hadits, yang sama sama sunni, dalam sengketa seputar kalam allah. kedua: rukun iman dan rukun islam yang dikenai luas oleh masyarakat muslim indonesia sebenarnya adalah salah satu penafsiran teologis yang dirumuskan dari sebagian riw riw dalam khazanah hadis dan sunnah. dalam literatur hadis ahlussunnah sendiri terdapat banyak riw yang menyebutkan versi berbeda dengan rukun iman dan rukun islam yang dibakukan dalam teologi syariah. bawah ini sebagian buktinya, sesuai dengan hadis hadis sahih kalangan ahlussunnah: hadis sahih riw imam bukhari dan imam muslim dalam kitab sahih nya, bab iman hwa bayang khishalihi: riw dari bukhari'riw dari muslim"hadis atas menyebutkan bahwa rukun iman itu hanya: beriman kepada allah: kepada para malaikat, kepada kitab nya: perjumpaan dengan nya: kepada para rasul. tidak ada sebutan apapun tentang kewajiban percaya kepada gada' dan radar. hadis sahih dalam riw imam muslim dalam kitab sahih nya, bab al aru bil iman billah ras celui, berbunyi sebagai berikut: aku perintahkan kamu agar meng esa kan keimanan hanya kepada allah! tahukah kamu apa iman kepada allah itu?" mereka menjawab, tidak." beliau bersabda, bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah, dan sesungguhnya)" muhammad adalah rasul allah, menegakkan shalat, membayar zakat, berpuasa bulan ramadhan dan membayar khusus (seperlima dari keuntungan perolehan)." hadis hadis atas menegaskan bahwa inti keimanan itu sebagai berikut: bersaksi tiada tuhan selain allah: dan bersaksi muhammad adalah rasul unsurterhadap unsur atas terdapat (dua) hal bentuk perbuatan, yakni unsur mengeluarkan perasaan atau unsur melakukan perbuatan. terhadap unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang dilarang adalah: '"a.: mengeluarkan perasa: bahwa 156a kuhp memiliki unsur diantaranya yakni: unsurdalam 156a kuhp tersebut tidak memiliki kepastian hukum dalam hal siapakah yang memiliki kompetensi dan atau kewenangan dan bagaimana cara menilai tentang ajaran, perasaan, atau allah: menegakkan shalat, membayar zakat, berpuasa bulan ramadhan, membayar khusus. dengan demikian, ketiadaan unsur unsur tertentu dalam rumusan rukun islam dan rukun iman tak niscaya disimpulkan bahwa unsur unsur tersebut adalah prinsip dan parameter muda keislaman dan keimanan seseorang. kata "rukun iman" dan "rukun islam" adalah rumusan yang dibuat berdasarkan interpretasi kelompok dan aliran asy'aliyah, bukan dogma final yang "wajib" diterima tanpa perlu didiskusikan oleh siapapun, sehingga tidak akan pernah absah menjadi parameter menilai sesat dan tidak sesat kelompok lain. dengan kata lain, tidak mengikuti rumusan teologi asy'aliyah yang lazim disebut rukun iman" dan rukun islam" tidak dapat serta merta ditafsirkan sebagai menolak prinsip prinsip dasar akidah islam. menilai apalagi menyesatkan keyakinan orang yang tidak sama keyakinan berdasarkan keyakinan kita sendiri tidaklah bijak dan menghalangi harapan kerukunan antar muslim. enam rukun iman aliran ini didasarkan pada al gurun. yang perlu diketahui ialah perbedaan antara 'percaya kepada' dan 'percaya bahwa'. sejauh pengetahuan saya, semua item dalam rukun iman itu lebih difokuskan pada 'kepercayaan kepada', bukan 'kepercayaan bahwa'. padahal kepercayaan kepada allah, malaikat dan lainnya adalah buah dari kepercayaan bahwa allah, malaikat dan lainnya. inilah paradoks yang terlewat oleh banyak orang. dasar pembentukan rukun iman dalam aliran as arah adalah teks suci. padahal menjadikan teks sebagai basis untuk merumuskan dasar kepercayaan yang semestinya merupakan produk spekulasi rasional kurang dapat dipertanggung jawabkan. tapi apabila al @uran dijadikan sebagai dasar keimanan kepada allah, yang merupakan sila pertama dalam rukun iman, maka konsekuensi logonya, kepercayaan kepada al gurun mendahului kepercayaan kepada allah. bukankah al gurun diyakini sebagai wahyu allah setelah meyakini keberadaan allah dan setelah mengimani orang yang menerimanya (nabi)? kepercayaan akan keberadaan allah mesti diperoleh dengan akal fitri sebelum mempercayai al gurun. al gurun adalah petunjuk bagi yang telah beriman, sebagaimana ditegaskan dalam suci dalamnya. al gurun adalah pedoman bagi yang mengimani allah dan namanya. artinya, al gurun dijadikan sebagai dasar setelah memastikan wujud allah dan kematian kenabian muhammad. dalam teologi asy'aliyah rukun iman mendahului rukun islam. padahal dalam sebuah suci melukiskan bagaimana orang orang arab badui mengakui telah beriman tapi nabi s.a.w diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka belumlah beriman melainkan baru ber islam, sebab iman belum masuk dalam hati mereka (lihat, al bujur't, orang orang arab badui itu berkata: kami telah beriman". katakanlah: kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada allah dan rasul nya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalan, sesungguhnya allah maha pengampu lagi maha penyayang." rukun pertama dalam rukun rukun iman adalah keimanan kepada allah. apa maksud dari kalimat ini? apakah meyakini keberadaan nya saja ataukah keesaan nya? sekadar 'kata kepada allah' masih menyimpan banyak pertanyaan pertanyaan. apakah iman ini berhubungan dengan ''man kepada' ataukah 'iman tentang ketuhanan'? persoalan teologi tidak sesederhana yang dibayangkan oleh sebagian orang. pernahkah kita mendengar yang terjemahannya (kurang lebih), dan apabila kau muhammad) tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka berkata, allah." bukankah ini sudah memenuhi standar keimanan kepada allah? rukun kedua adalah iman kepada malaikat mestinya bukan iman kepada para malaikat, tapi iman tentang malaikat iman kepada' mestinya muncul setelah 'iman tentang'. selain itu, iman kepada malaikat semestinya tidak muncul setelah iman kepada allah (iman akan wujud allah). bagaimana mungkin dapat me3yakini wujud para malaikat lengkap dengan departemen departemennya sebelum mempercayai al gurun yang mewariskannya? kemudian, alasan yang mungkin dikemukakan oleh pendukung argumen ini ialah bahwa iman kepada para malaikat itu tercantum sebagai salah satu sifat mukmin dalam al gurun. memang benar. tapi, bila kepercayaan kepada atau tentang wujud para malaikat dianggap sebagai rukun (keyakinan fundamental) karena tertera dalam al @uran, maka bukankah seluruh yang diberitakan dalam al gurun juga mesti dijadikan rukun pula. bukankah semua yang ada dalam al @uran mesti diimani (dipastikan adanya)? kalaupun keimanan kepada (tentang) para malaikat memang sebuah keharusan, tapi mestilah dijadikan rukun? apa alasan rasional dan implikasi teologis dari keimanan kepada malaikat sehingga layak menempati urutan kedua dalam rukun iman, apalagi rukun yang mendahului iman kepada kenabian? rukun ketiga dalam rukun rukun iman adalah iman kepada (tentang) kitab kitab suci. apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab kitab suci? apakah kita mesti beriman kepada injil, taurat dan zabur sebagai kitab allah? ataukah kita mesti meyakini bahwa injil, taurat dan zabur pernah menjadi kitab kitab suci? apakah al gurun juga termasuk dalamnya? bila al @uran juga termasuk dalamnya, maka timbul pertanyaan yang layak dijawab, logika mengimani al gurun dari teks al gurun itu sendiri? logika meyakini al gurun sebagai wahai karena il @uran menetapkannya demikian dalamnya? selain itu, mestinya keimanan tentang injil, taurat dan zabur sebagai kitab suci bersumber dari al gurun, tapi meyakini al gurun sebagai wahyu allah bersumber dari kenabian muhammad saw. padahal keimanan kepada para nabi muncul setelah keimanan kepada kitab kitab suci. ini benar benar membingungkan. lagi pula, apa urgensi keimanan kepada (tentang) kitab kitab itu sebagai rukun? menemaninya memang keharusan, tapi mengapa dijadikan sebagai rukun? lagi lagi, bila alasannya dicantumkan dalam daftar rukun iman karena tertera dalam al @uran, maka mestinya banyak hal lain dalam al gurun yang dapat dimasukkan dalam rukun rukun iman. rukun keempat dalam rukun rukun iman adalah iman kepada (tentang) para rasul. apakah yang dimaksud dengan 'para rasul' itu semua utusan minus nabi muhammad? bila ya, mestinya hal itu diyakini setelah meyakini kenabian muhammad saw. padahal keyakinan akan kenabian muhammad mestinya tidak didasarkan pada al @uran, karena keyakinan akan kebenaran al gurun bersumber dari keyakinan akan kebenaran klaim muhammad saw sebagai nabi. keimanan kepada kebenaran al gurun sebagai wahyu adalah konsekuensi dari keyakinan akan kebenaran muhammad sebagai nabi. bila tidak, artinya keimanan kepada para rasul plus muhammad, maka hal itu menimbulkan kontradiksi. bagaimana mungkin meyakini nabi muhammad dan para nabi yang tercantum dalam al gurun, padahal keyakinan akan al gurun sebagai kitab wahyu muncul setelah keyakinan akan kebenaran klaim kenabian muhammad saw sebagai nabi. rukun kelima dalam rukun rukun iman adalah iman tentang ketentuan allah, baik dan buruk. ini salah satu paradoks teologi yang paling membingungkan. poin kelima ini telah dikritik oleh para teolog sunni kontemporer karena dianggap sebagai sumber fanatisme. rukun keenam adalah iman kepada (tentang) hari akhir. inilah poin keimanan yang letaknya paling sistematis. memang pantas berada urutan terakhir. hanya saja, perlu diperjelas, apakah hari akhir itu hari kiamat (di dunia) atau hari setelah kebangkitan (pasca dunia). bila dua syahadat tidak termasuk dalam rukun iman, maka konsekuensinya, manusia yang mengimani enam rukun diatas, meski tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dapat dianggap mukmin. bila rukun islam tidak menyertakan iman sebagai syarat kemuliaan, maka konsekuensinya, seseorang dapat dianggap muslim meski tidak meyakini rukun iman kecuali bila rukun iman ditetapkan sebagai syarat bagi rukun islam. rukun iman asy'aliyah tidak memuat dua kalimat syahadat padahal kadar minimal dari iman orang mesti dipenuhi adalah iman kepada allah yang esa, kerasulan dan kebangkitan. inilah yang menuntut penerapannya secara lahir melalui shalat, puasa dan lainnya. sedangkan batas terbawah dari kesuburan adalah pengingkaran secara terang terangan terhadap suatu perkara setelah menyadari kebenarannya, dan bertekad untuk menentangnya. syirik (persekutuan allah) adalah salah satu pemuncak kesuburan. rukun islam dalam teologi asy'aliyah dimulai dengan kesaksian bahwa tiada tuhan selain allah dan bahwa muhammad adalah utusan allah. konsekuensinya yang pertama, bila rukun iman mendahului rukun islam, maka seseorang dapat dianggap mukmin sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat konsekuensi kedua, bila dua kesaksian tersebut berdiri sejajar dengan shalat, puasa dan ibadah lainnya, maka penyebutan dua kata tersebut hanyalah bersifat jighiyyah, normatif, ta'abadi, bukan akidah dan produk interaksi. konsekuensi ini muncul sebagai akibat dari diturunkannya pen3pakaian ini masuk pada rukun islam. konsekuensi ketiga, kesaksian akan allah dan kerasulan hanyalah sebuah ibadah yang masuk dalam regulasi fikih dengan hukum wajib, sebagaimana shalat dan puasa. konsekuensi konsekuensi demikian sungguh membingungkan. betapa tidak, dua kalimat syahadat itu adalah intisari dari totalitas dan iman dan islam. dalam rumusan rukun islam, shalat menempati urutan kedua setelah syahadat padahal secara sistematis, syahadat tidak berdiri sejajar dengan shalat, karena shalat memerlukan syahadat, sedangkan syahadat tidak memerlukan shalat mestinya shalat tidak berada dalam posisi berurutan dengan syahadat, atau syahadat semestinya tidak berada dalam satu kavling dengan shalat shalat bahkan tidak sah tanpa syahadat itu artinya, syahadat menjadi syarat bagi keabsahan shalat relasi antara keduanya tidak bersifat mutual. bila diposisikan sejajar, maka menjadi semacam poin opsional sebagai puasa dan zakat mestinya syahadat ketuhanan dan kerasulan muhammad menjadi pengumpul shalat, puasa, zakat dan haji. padahal seorang tetap disebut muslim bila bersahabat meski tidak melakukan shalat, puasa dan zakat sebaliknya, tanpa bersahabat, shalat dan puasa tak sah, bahkan tidak disebut beriman. dengan kata lain, akan lebih aman secara sistematis, bila syahadat tidak menjadi salah satu bagian dalam rukun islam. bila melakukan shalat, puasa dan zakat dianggap sebagai rukun rukun islam, maka tidak melakukannya satu kali dapat dianggap sebagai non muslim, karena tidak memenuhi salah satu rukun islam. menempatkan puasa sebagai bagian dari rukun islam setelah shalat memang tepat, karena dan shalat sama sama bersifat ritual dan praktis. ini sama sekali berbeda dengan syahadat yang lebih ditekankan aspek pemikiran dan teoritikalnya. zakat dan haji pun demikian, sudah tepat berada dalam urutan berikutnya. hanya saja,shalat, puasa, zakat dan haji terasa lebih bersifat ritual. akan lebih semua, bila ibadah sosial juga masuk dalamnya seperti amar makruf dan nahi mungkar yang bias ditafsirkan sebagai kewajiban menegakkan keadilan sosial dan memberantas kezaliman termasuk korupsi. bila merujuk kepada al gurun, kata yang dominan digunakan adalah "iman" yang senantiasa bersanding dengan "amal". islam adalah gabungan dari keduanya. iman dapat merangkul keimanan keimanan 54ng bersifat fundamental, dan keimanan keimanan orang bersifat turunan. keimanan keimanan fundamental meliputi keyakinan kepada tuhan (meyakini keberadaan dan kesan nya dalam zat, sifat dan perbuatan), keyakinan kepada (tentang) kerasulan muhammad saw. kedua keimanan ini bersifat fundamental dan tidak dapat ditawar karena secara aksiomatik dapat dianggap sebagai dua rukun. karena itu keimanan yang diekspresikan dengan dua kesaksian (syahadatain) sebagai jaminan final bagi keselamatan dan perlindungan hak hidup, hak kehormatan dan sebagainya. sedangkan kepercayaan kepada malaikat, kitab kitab suci dan para rasul sebelum nabi muhammad saw tidak termasuk keimanan fundamental, atau rukun iman, karena menjadi keimanan turunan dan konsekuen dari keimanan akan kerasulan muhammad, yang keniscayaan keimanan akan kitab al gurun yang dibawanya. keimanan kepada al @uran sebagai kitab suci terakhir secara aksiomatik menista3rakan keimanan kepada semua berita yang terkandung dan tertera dalamnya, termasuk malaikat: para nabi dan kitab kitab suci. bahkan keimanan kepada al gurun sebagai kitab suci terakhir keniscayaan keimanan dan kepercayaan tentang peristiwa peristiwa masalah dan masadepan yang tertulis dalamnya. sehingga meski mengimani para malaikat, kitab kitab suci dan para rasi, namun tidak mengimani kisah kisah dan berita berita lainnya yang termaktub dalam al @uran, seseorang tidak dapat dianggap sebagai muslim dan mukmin sekaligus. frase "fatwa" dan "sesat", yang menjadi dasar penetapan dakwaan "penodaan agama" mengandung banyak kesuburan dan kerumitan yang mengundang sejumlah tanda tanya dan menuntut kajian mendalam. dalam bahasa indonesia, sesat berarti tidak melalui jalan yang benar: salah jalan: berbuat tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan yang tidak patut, berbuat tidak senonoh. kasar adalah kata sinonim "sesat". secara etimologis, kesesatan dalam bahasa arab disebut halaqah. akar katanya ialah dalla, yadhillu, delapan dan dhalalatan. halaqah secara bahasa artinya kesesatan tersesat lawan katanya adalah: hinaan yang berarti dapat petunjuk secara istilah (terminologi), halaqah kesesatan secara terminologi adalah penyimpangan dari petunjuk atau jalan yang lurus atau jalan yang benar allah). pengertian seperti ini dapat kita pahami melalui firman allah dan jika kamu menuruti kebanyakan orang orang yang muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan allah. mereka tidak lain hanyalah mengikuti perpangkatan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap allah)." a.s. al an'am dalam al @uran, kata halaqah dengan berbagai pecahannya terdapat sebanyak pengertian halaqah dalam al @ur'an tidak kurang dari sembilan makna seperti, tergelincir, kerugian, kesengsaraan, kerusakan, kesalahan, celaka, lupa, kebodohan dan kesesatan sebagai lawan kata hidayah petunjuk). kesesatan dan sesat adalah ft ase keagamaan yang memiliki banyak dimensi dan aspek. dengan kata lain, kata "sesat" dapat ditafsirkan secara beragam mengikuti konteks yang meliputinya. menurut sebagian ulama, fatwa memiliki empat dimensi sebagai berikut: halaqah vtigadiyah kesesatan dalam keyakinan), seperti firman allah: sesungguhnya allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki nya. barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan allah, maka sesungguhnya telah tersesatsejauh jauhnya." [email protected]. an nisa' halaqah thorigiyah kesesatan dalam akhlak) seperti firman allah, dan tidaklah patut bagi laki layang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuanyang mu'min, apabila allah dan rasul nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barang siapa mendurhakai allah dan rasul nya maka sungguhan dia telah sesat,dalam keadaan sebatang nyata." a.s. al azab halaqah aaliyah kesesatan dalam perbuatan), seperti firman allah: dan aku benar benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga telinga binatang ternak), lalu mereka benar benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan allah), lalu benar benar mereka merubahnya". barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain allah, maka sesungguhnya menderita kerugianyang nyata." (@. an nisa' halaqah islamiyah kesesatan instingtif). halaqah islamiyah ini terkait dengan kecenderungan alami yang ada dalam diri manusia untuk melakukan penyimpangan dalam hal hal yang tidak bermanfaat atau merugikan diri mereka atau orang lain, atau berlawanan dengan nilai nilai kebenaran dan kebaikan. realisasinya tergantung atas pilihan mereka sendiri. sumbernya adalah hawa nafsu yang ada dalam diri mereka, allah berfirman: bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata dan lidah beserta dua bibir dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan @alan kebaikan dan jalan keburukan) a.s. al balad ringkasnya, atribusi "sesat" sangat mungkin digunakan sesuai dimensi yang dipilih oleh pemberi atribut tersebut karenanya, atribut ini tidak baku dengan satu pengertian tertentu. dan karenanya pula, kata sesat tidak secara niscaya memberikan pengaruh signifikan secara terminologi. mengadili dan menilai sebuah aliran apalagi menetapkannya sebagai sesat dan memberdasarkan pandangan dan interpretasi aliran lain adalah tidak adil,menyalahi metode ilmiah dan mengandung problem konstitusional terkait jaminan kebebasan beragama. yakni yang menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalamfatwa sesat yang dikeluarkan oleh mui tentang kesesatan syiah atau apa yang disebut aliran tajuk muluk semata mata didasarkan pada pandangan sepihak yang bersumber dari sebuah aliran tertentu. perbedaan dalam memilih metode penafsiran terhadap teks wahyu baik al d@uran maupun sunnah nabi saw keniscayaan perbedaan dalam keyakinan keyakinan yang merupakan turunan serta konsekuensinya. menilai sebuah aliran sesat tanpa mempelajari landasan teologis dan argumentasinya secara mendalam tidaklah sesuai dengan metodologi pengkajian ilmiah. karenanya, penilaian yang tidak didasarkan pada pemahaman mendalam dan objektif tersebut tidak layak dijadikan sebagai dasar pengambilan sikap dan penilaian sesat dan karenanya pula, tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan penganutnya sebagai pelaku penodaan agama. perbedaan dalam keyakinan keyakinan elementer keniscayaan perbedaan dalam pengamalan dan implementasi terutama dalam fikih, yang merupakan konsekuensi logis dari perbedaan kalam. perbedaan antar aliran aliran dalam himpunan fikih sunni menegaskan dengan sendirinya bahwa perbedaan fikih adalah konsekuensi dari perbedaan prosedur dan kriteria masing masing ulama dan aliran dalam menetapkan kualitas hadis. karenanya, fikih sebuah aliran sebagai produk akidah secara epistemologis tidak dapat dijadikan sebagai bahan penilaian sesat dan karenanya pula tidak la54k dijadikan sebagai alasan penetapan "menodai agama". perbedaan dalam kalam atau keyakinan tidak hanya terjadi dalam area himpunan aliran sunni dan syiah, namun juga terjadi dalam intra himpunan aliran itu sendiri seperti perbedaan kalam dalam himpunan kalam sunni antara asy'aliyah dan ahlul hadits tentang kalam allah dan sebagainya. bila perbedaan keyakinan dianggap sebagai alasan untuk menetapkan predikat sesat, maka secara otomatis masing masing aliran kalam akan saling melemparkan tuduhan sesat. karenanya, perbedaan pandangan kalam atau keyakinan selama dipertemukan oleh prinsip tauhid dan risalah terakhir nabi saw, sebagaimana terangkum dalam dua kalimat syahadat, tidak layak dijadikan sebagai dasar penetapan dan penilaian sesat karenanya pula, penganut pandangan kalam yang berbeda dengan pandangan kalam lain, tidak layak dijadikan dasar vonis "menodai agama". perbedaan dalam kalam atau keyakinan tidak hanya terjadi dalam intra aliran kalam, namun juga terjadi dalam sub aliran kalam, seperti perbedaan dalam aliran asy'aliyah tentang bertambah atau berkurangnya iman" atau antara as aliyah dan maturidiyah dalam beberapa isu teologis yang cukup krusial dan fundamental. karenanya, perbedaan keyakinan, selama ditemukan dalam sebuah prinsip agung yaitu tauhid dan risalah terakhir nabi muhammad saw, sebagaimana terangkum dalam dua kalimat syahadat tidak layak dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap penganutnya sebagai sesat dan karenanya pula, tidak layak dijadikan alasan untuk menganggapnya sebagai pelaku penodaan agama. sesat adalah kata yang berlawanan dengan "benar" dalam khazanah tasawuf dan filsafat islam, al hag, yang diartikan sebagai yang maha benar" dilayankan dengan al i chang. adalah kata yang dipahami sebagai entitas transenden yang merupakan wujud tunggal tuhan. karenanya, al hag hanya dapat disandang oleh allah swt. dalam epistemologi, terutama epistemologi islam, al hag yang diartikan sebagai "kebenaran" berlawanan dengan "kebatilan" (al bathin). kebenaran didefinisikan sebagai keselarasan proposisional, yang dikenai dengan teori koherensi. juga didefinisikan pula sebagai ketersambungan antara fakta objektif dan data subjektif,yang disebut dengan teori "korespondensi". dalam logika, kebenaran terdistribusi dalam premis minor, premis mayor dan premis konklusi. logika menetapkan kebenaran sebagai validitas logis artinya, kebenaran tidak ditetapkan berdasarkan persetujuan maupun pernyataan seseorang dan lembaga. dalam ontologi, kebenaran atau yang benar ditafsirkan sebagai realitas sejati.la tak berjasa dan berkategori. kebenaran ontologis jelas luar area kewenangan siapa pun. allah berfirman, sesungguhnya tuhan mu dialah lebih mengetahui siapa tersesat dari jalan nya dan dia iah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." an nah: secara teologis, karena" yang benar" adalah sifat allah, dan hak nya untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang sesat, maka penetapan seseorang sebagai penganut keyakinan sesat merupakan hak prerogatif allah, bukan orang yang berbeda pandangan dengannya. dan karenanyap.,s.h. jabatan bupati lampung timur (non aktif) alamat jalan antasari langgar nomor tanjung karang, bandar lampung berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h.,m.h. dan merlin, s.h. advokat pada kantordaftar kepaniteraan mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut kepaniteraan mahkamah) pada rabu,, tanggal des1945jbukti undang undang nomor tahun bukti p 5j)nomor tahundan undangemohonp 11ahi. stone, bukti fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal agustus bukti fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal mei bukti fotokopi kutipan putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor pid.sus pn.tk, tanggal oktober bukti p 9a fotokopi salinan putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor pid sus pn.tk, tanggal oktober bukti fotokopi koran lampung ekspres, edisi rabu, november dengan judul jaksa stone andy kasasi , bukti fotokopi salinan putusan pengadilan negeri bandung nomor pid.sus tpk pn.bdg, tanggal oktober bukti p 11a fotokopi akta pemberitahuan permohonan kasasi nomor akta. pid pn. bdg yang diajukan pada tanggal oktober selain itu, pemohon mengajukan (dua) dr. chairul huda, s.h., m.h. pengantar putusan bebas' (vrijspraak), sebagaimana dimaksud dalam angka dan kurap, adalah putusan dalam perkara pidana yang tidak dapat dikoreksi dengan upaya hukum apapun (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa), dengan alasan apapun (baik karena alasan sosiologis, alasan yuridis, maupun alasan keadilan dan kebenaran), dan dengan cara bagaimanapun (baik melalui proses banding maupun langsung dilakukan upaya kasasi dan atau peninjauan kembali), serta berdasarkan ketentuan apapun dalam peraturan perundang undangan (baik berdasarmaupun kurap) dan yurisprudensi. hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut: alasan filosofis putusan pengadilan dan upaya hukumnya, termasuk putusan bebas banding, kasasi dan peninjauan kembali, ketika dilihat sebagai bagian peradilan pidana spp), maka penyajiannya tidak dapat dilepaskan dari paradigma, model legal substance sistem peradilan pidana indonesia. paradigma sistem peradilan pidana indonesia didisain dalam paradigma modern school dan kini diterapkan dalam paradigma social control school", sehingga upaya hukum terbatas sebagai alat koreksi atas penggunaan kekuasaan negara yang memutuskan seseorang telah melakukan tindak pidana (putusan pemidanaan) dan tidak sebaliknya. due process model yang dianut sistem peradilan pidana indonesia menempatkan pengadilan sebagai tempat memisahkan orang yang bersalah dari orang yang tidak bersalah sehingga putusan bebas adalah kata akhir dari seluruh proses tersebut. dalam hal ini, legal substance yang berupa peraturan perundang undangan harus dilihat sebagai sarana pembatasan kewenangan negara untuk melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. dalam perkara pidana, negara yang powerful akan berhadap hadapan dengan tersangka terdakwa yang powerless , sehingga substansi peraturan perundang undangan harus dilihat dalam kerangka negative legality . instrumen upaya hukum (biasa maupun luar biasa) dalam kurap karenanya terutama disediakan sebagai sarana koreksi atas penggunaan kewenangan yang bersifat represif tersebut, termasuk putusan pemidanaan. putusan yang tidak berisi pemidanaan, terutama putusan bebas karenanya tidak dapat dimintakan upaya hukum apapun. alasan yuridis dari segi peraturan perundang undangan, seperti dan maupun kurap, pada dasarnya melarang dilakukannya upaya hukum terhadap putusan bebas . ketentuan ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan lagi karena cukup diartikan dari kata kata yang terdapat dalamnya. kurap tidak memberi kemungkinan untuk dilakukannya banding terhadap putusan bebas, tetapi kemungkinan dilakukannya upaya hukum banding dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan. demikian pula tertutup kemungkinan banding terhadap sebagian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum. walaupun dalam praktiknya, sepanjang pengetahuan ahli tidak ditemukan perkara yang demikian itu. putusan pengadilan dalam acara cepat juga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. demikian pula halnya kurap, yang sama sekali tidak membuka kemungkinan dilakukannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, tanpa ada pengecualian. sementara itu, kurap hanya membuka kemungkinan dilakukannya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan yang berisi pemidanaan. pada dasarnya upaya hukum apapun yang disediakan kurap, hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang berisi pemidanaan, baik ketika hal itu dilakukan oleh terdakwa terpidana maupun oleh penuntut umum. sebagai argumentasi tambahan berkenaan alasan yang kerap digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan bebas, adalah ketentuan huruf kurap, yang sebenarnya juga hanya membuka kemungkinan peninjauan kembali terhadap putusan pemidanaan yang menunjukkan adanya pertentangan antara pertimbangan hukum, tetapi tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. kurap hanya mempunyai arti bahwa peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya karena putusan tidak berisi rehabilitasi. dilihat dari segi sejarah hukum dalam perma nomor tahun sebagai cikal bakal ketentuan peninjauan kembali dalam kurap diawali dengan kata kata mahkamah agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan.,. . kurap menentukankata kesalahan multi interpretasi, karena bisa hanya berarti omzet atau culpa , atau berarti sifat dapat dibelanya pembuat delik tersebut. mengingat kuhp menganut paham mistis, dimana omzet atau culpa dapat dirumuskan (menjadi bestanddeel ) atau tidak dirumuskan (menjadi elemen") dalam suatu tindak pidana, menimbulkan konsekuensi putusan yang berbeda. putusan bebas hanya dalam hal omzet atau culpa menjadi bagian inti delik (bestanddeel depict) dan diputus "lepas dari segala tuntutan hukum" dalam hal omzet atau culpa menjadi unsur diam diam (elemen depict). apabila kesalahan berarti sifat dapat dicela orang yang melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini putusan bebas dijatuhkan karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka putusan bebas tersebut hanya dapat dijatuhkan bukan hanya karena tidak terbukanya criminal act' tetapi juga criminal liability . dalam hal ini putusan bebas dijatuhkan ketika criminal act terbukti tetapi criminal liability tidak terbukti, maka putusannya dapat dikategorikan bebas tidak murni atau niet quiere vrijspraak . bebas tidak murni adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung atau vedette ontslag van rechtvervolging . dengan demikian, bebas tidak murni atau niet quiere vrijspraak juga bukan putusan yang berisi pemidanaan. oleh karena itu, tetapi sebagai bebas tidak murni . baik putusan bebas (bebas murni maupun bebas tidak murni), merupakan putusan yang bukan berisi pemidanaan , sehingga tidak dapat hukum upaya hukum apapun. alasan sosiologis praktik hukum tentang diterimanya upaya hukum terhadap putusan bebas menunjukkan adanya inkonsistensi yang sangat jauh dari cita hukum yang semula diintroduksi sebagai alasan diperlukannya upaya ini, sebagaimana dimaksud dalam keputusan nomor pw. tahun tanggal desember tentang tambahan pedoman pelaksanaan kurap, yang disebutkan apabila situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran membutuhkannya. putusan mahkamah agung yang dipandang sebagai "yurisprudensi"yang dalam pertimbangannya membatalkan putusan pengadilan tinggi dalam perkara tersebut karena berpandangan hanya putusan yang bukan putusan bebas yang dapat dimintakan banding . bagaimana mungkin, karena sangat inkonsistensi, sikap mahkamah agung yang menyatakan pengadilan tinggi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding terhadap putusan bebas, dengan merujuk kurap, tetapi mahkamah agung yang sama dalam perkara yang sama pula, dalam putusan itu pula, menyatakan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat kasasi perkara yang oleh hakim sebelumnya telah diputus bebas, berdasarkan kurap. padahal kedua ketentuan tersebut dan kurap) memuat norma hukum yang sama , yaitu mengecualikan (melarang) untuk dapat dilakukannya upaya hukum (banding dan kasasi) terhadap putusan bebas. putusan mahkamah agung yang dipandang sebagai yurisprudensisepanjang pengetahuan ahli tidak melakukan pemeriksaan formel apakah putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pidana biasa tanggal februari yang pada akhirnya dimintakan kasasi kepada mahkamah agung tersebut, adalah putusan bebas murni atau bebas tidak murni. demikian pula putusan mahkamah agung nomor lipid yang merupakan putusan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri jakarta selatan nomor2068 pen. pid pn. jak. sel, tanggal februari terhadap terdakwa ecw nelle dkk, tidak terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan bahwa putusan itu adalah putusan bebas tidak murni . pada dasarnya,(tidak juga pantas masih disebut terdakwa) yang telah dinyatakan bebas oleh pengadilan. kehendak mexicana atau menghukum, jelas bukan merupakan motif yang sah bagi kekuasaan kehakiman, bukan pula motif yang pada dasarnya memenuhi alasan "situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran yang ditentukan dalam keputusan nomor pw. tahun tanggal desember tentang tambahan pedoman pelaksanaan kurap. sebaliknya putusan mahkamah agung yang menolak pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, karena didasarkan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan yang dimintakan kasasi itu adalah putusan bebas tidak murni . dalam hal putusan mahkamah agung nomor pid terhadap terdakwa bicara sinaga, sh, yang merupakan putusan terhadap putusan pengadilan negeri singkil nomor pid. pn.skl tanggal september justru menolak permohonan kasasi penuntut umum karena mahkamah agung memandang putusan pengadilan negeri singkil tersebut adalah putusan bebas murni . dalam hal ini dapat disimpulkan kehendak untuk menghukum dari mahkamah agung terhadap bicara sinaga, tidak ada, yang berbeda halnya dan karenanya sebaliknya terhadap ronson natalegawa dan ecw nelle dkk. pelaksanaan ketentuan undang undang, yang semata mata didasarkan pada semata mata hendak menghukum , jelas merupakan sikap yang bertentangan dengan berkeadilan yang dijunjung tinggi kurap, peraturan perundang undangan lainnya serta hukum pada umumnya indonesia. pada dasarnya putusan bebas adalah putusan yang langsung berkekuatan buku tetap, seketika itu juga pada waktu diucapkan. hak untuk menerima putusan, menyatakan menolak putusan dengan mengajukan banding (dan karenanya juga kasasi), serta menyatakan pikir pikir untuk mempelajari lebih jauh putusan, sebagaimana dimaksud dalam kurap, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang undang, hanya dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan. artinya, upaya hukum biasa, baik banding maupun kasasi, tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas karena bukan putusan pemidanaan. hal inilah sebenarnya yang dipertegas oleh dan kurap dengan kata kata kecuali . sedangkan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali, terhadap putusan bebas, terhalang dilakukan oleh negara penuntut umum) selain karena hal itu dikecualikan dalam kurap, juga karena peninjauan kembali adalah hak terpidana dan ahli warisnya, dan bukan hak penuntut umum. pada dasarnya, diterimanya praktik penegakan hukum berkenaan dengan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa terhadap putusan bebas, hanya merupakan kesewenang wenangan yang sangat telanjang yang dilakukan mahkamah agung, terhadap orang orang yang tidak bersalah yang sudah berhasil dipisahkan oleh pengadilan sebelumnya dari orang orang bersalah, yang dilandasi oleh naluri dan berani penghukuman semata. rehabilitasi terdakwa karena putusan bebas pada dasarnya ada tiga jenis putusan dalam perkara pidana, yaitu putusan yang bukan menyangkut pokok perkara (dakwaan batal demi hukum dan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum), putusan pemidanaan, dan putusan yang bukan berupa pendanaan (lepas dari segala tuntutan hukum dan bebas). dalam hal ini putusan bebas adalah putusan yang mempunyai nilai tertinggi, yang dapat dipersamakan dengan putusan not guilty , dalam tradisi common law. dalam peraturan perundang undangan lain, hal ini dirumuskan pula sebagai tidak terbukti bersalah , seperti sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. terdakwa yang diputus bebas berhak mendapatkan rehabilitasi'nama baik dan pemulihan kehormatannya, dalam hal mana pada dasarnya menjadi kewajiban pengadilan untuk melakukan hal itu dengan mencantumkannya dalam putusan tersebut kurap). hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa, suatu putusan bebas langsung berkekuatan hukum tetap (in bracket vangewijsde), pada saat itu juga setelah dibacakan. hal ini juga menyebabkan secara mutasi mutans pada dasarnya kewajiban untuk merehabilitasi tersebut, yaitu dengan memulihkan seluruh hak hak yang sempat dikurangi karena proses peradilan yang dijalani oleh seorang terdakwa, harus dilakukan pada kesempatan pertama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. mengingat putusan bebas langsung berkekuatan buku tetap, maka upaya hukum apapun yang dilakukan terhadap hal ini (kasasi atau peninjauan kembali), tidak menghilangkan kewajiban melakukan rehabilitasi tersebut. dalam hubungan ini, merupakan suatu kewajiban hukum untuk merehabilitasi terdakwa yang merupakan kepala daerah yang dinyatakan tidak terbukti bersalah atau diputuskan untuk dibebaskan oleh pengadilan, karma tidak terbukti melakukan tindak pidana. pelaksanaan dan nomor tahun yang merupakan ejawantah rehabilitasi kepala daerah yang menjadi terdakwa tetapi dinyatakan tidak terbukti bersalah atau dibebaskan itu, oleh tindakan melampaui batas kewenangan jaksa penuntut umum, ketika terhadap putusan itu diajukan permohonan kasasi. dalam hal ini kewajiban merehabilitasi terdakwa terhalang oleh tindakan melampaui batas kewenangan dari jaksa, yang dengannya menurut hemat ahli, bukan hanya sekadar semata mata pengingkaran atas perintah putusan hakim yang memulihkan harkat dan martabat terdakwa, tetapi pengabaian hak hak dasar seseorang yang dilindungi oleh uud ahli syaiful ahmad dinar, s.h., m.h. bahwa kurap dalam penerapannya oleh mahkamah agung sejak adanya surat keputusan menteri kehakiman nomor m14 tanggal desember yang intinya menyatakan bahwa untuk putusan bebas tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi dengan alasan demi kebenaran dan demi keadilan, dan kepentingan hukum, serta kebenaran putusan bebas, berdasarkan hal tersebut maka pedomannya mengacu kepada yurisprudensi yang sebelumnya belum ada yurisprudensi yang mengabulkan permohonan kasasi: dalam yurisprudensi tersebut terdapat penafsiran arti melawan hukum atau penafsiran wederrechtelijk materiel wederrechtelijk. sejak tahun yurisprudensi nomor menyatakan penafsiran melawan hukum diterapkan dalam arti negatif. artinya, apabila perbuatan itu bertentangan dengan undang undang, tetapi tidak bersifat tercela, maka terdakwa dapat dibebaskan sepanjang kepentingan masyarakat terlayani, terdakwa tidak dapat untung, negara tidak dirugikan, maka terdakwa tidak perlu dihukum: bahwa sejak putusan mahkamah agung nomor register tanggal desember dalam perkara raden ronson natalegawa, maka sejak itulah contra legum penerapan hukum yang secara terang benderang melanggar undang undang dilakukan oleh mahkamah agung karena mahkamah agung menafsirkan perbuatan melawan hukum tidak hanya boleh ditafsirkan secara formal, tetapi juga harus dilihat dari asas asas yang berlaku umum menurut kepatutan dalam masyarakat yaitu apabila masyarakat menganggap perbuatan itu tercela, maka dia dapat dihukum. dari putusan yurisprudensi itu berkembang terus sampai sekarang: bahwa menurut ahli dari segi praktis tidak sedikit dari putusan kasasi itu yang mengandung akibat seperti dalam perkara tommy soeharto, pada pengadilan tingkat pertama dia telah diputus bebas, tetapi jaksa mengajukan kasasi dan diputus dia dihukum kemudian akibat putusan tersebut hakimnya dibunuh oleh tommy soeharto. kemudian dalam putusan peninjauan kembali tommy soeharto dibebaskan. dari contoh kasus tersebut terjadi dampak contra legum yang dilakukan oleh mahkamah agung yang tidak lebih baik daripada tujuannya. demikian pula latar belakang dari surat keputusan menteri kehakiman, mana mungkin surat keputusan menteri kehakiman dapat membatalkan undang undang? oleh karena itu, menurut ahli, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi tanggal juli tahun nomor puu iv maka perbuatan melawan hukum harus ditafsirkan secara formil. dengan demikian, persoalannya sudah selesai. sejak putusan mahkamah konstitusi tersebut seharusnya mahkamah agung tidak boleh lagi menerima kasasi dari penuntut umum. hal ini berbeda dengan kepentingan hukum. kepentingan hukum berbeda dengan kepentingan penuntut umum untuk mengajukan kasasi, bahwa secara filosofis penafsiran perbuatan melawan hukum materiil yang ditafsirkan secara positif hanya dengan mengatakan perbuatan itu dapat dianggap tercela orang dihukum adalah bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku secara universal, yaitu seseorang baru dapat dihukum apabila ada aturan undang undang yang mengatur terlebih dahulu karena tidak pernah ada majelis hakim yang memutuskan dengan rasa kepatutan atau bersifat tercela, bahwa berdasarkan pengalaman ahli sebagai praktisi, adanya kesalahan publik dalam menilai suatu putusan bebas. sistem peradilan pidana indonesia dimulai dari penyidikan sampai pemidanaan. yang sering terjadi adalah adanya kolusi dalam proses penyidikan, bukan pengadilan karena pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dimana kewenangan pengadilan tingkat pertama, judex facts mengadili tentang fakta. tidak mungkin kalau faktanya terbukti bersalah, orang akan bebas kecuali ada putusan putusan terselubung karena tidak terbuka untuk umum, kemudian tidak tahu secara diam diam diputus, bahwa berdasarkan pengamatan ahli terdapat perancangan dari mahkamah agung bahwa setiap koruptor yang masuk, setiap terdakwa yang masuk pengadilan tipikor khususnya, sudah dianggap bersalah, padahal dia adalah korban dan bukan pelaku utama. hakim hanya sebagai tumbal karena dihadapkan kepada persoalan yang sebetulnya sudah direkayasa. oleh karena itu, ahli berharap mahkamah konstitusi harus tegas terhadap putusan bebas jangan diajukan kasasi bahwa putusan bebas itu bersifat eintracht, tidak boleh ada upaya hukum lain lagi, tidak boleh kasasi kecuali luar biasa karena pada prinsipnya putusan bebas (vrijspraak) menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti, maka pada saat itu juga seharusnya sudah eintracht. dengan demikian, tentu tidak ada dasarnya lagi untuk mengajukan kasasi: bahwa putusan bebas dalam kurap menurut ahli adalah putusan yang perbuatan pidananya ada tetapi terdakwa tidak melakukan kesalahan atau bukan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata. dalam sistem peradilan pidana indonesia dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan. pihak penyidik mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata, namun oleh penyidik hal itu dapat diputar putar. tetapi pada prinsipnya berdasarkan alat bukti yang ada dalam kurap, tidak mungkin perkara perdata dibuat pidana. bahwa menurut ahli putusan bebas murni atau tidak murni hanya akal akalan mahkamah agung. putusan bebas yang dimaksud oleh undang undang oleh kurap adalah putusan bahwa terdakwa yang dihadapkan atau dituduhkan melakukan tindak pidana benar benar tidak melakukan tindak pidana karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup: bahwa dalam perkara pidana posisi terdakwa adalah berhadapan dengan negara, posisi terdakwa itu lemah karena mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dia telah dituduh atau ditempatkan pada posisi orang yang sudah pasti bersalah, dan bahkan sudah dilakukan penahanan. demikian beratnya yang dihadapi oleh terdakwa, penuntut umum diberikan kesempatan untuk menguji dakwahnya, dan kemudian ternyata hakim memutus terdakwa tidak bersalah, nomor tahun tentang pemerintahan daerah serta dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana terhadap uudlembaga negara,diberlakukan secara salah dan yang dikaitkan dengan penerapan dan.apakah diperlukan lagi bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi dalam hal ini. berbeda dengan sengon dan karta, karena mereka dihukum bersalah maka ada upaya hukum banding dan kasasi, bahwa menurut ahli, penemuan hukum sehubungan dengan kurap dapat saja dilakukan tetapi tidak harus ada pihak yang dikorbanfebruari sebagai berikut: alasan permohonan merujuk pada permohonan pemohon, pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan dan kurap dikaitkan dengan penerapan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud dengan alasan: menurut pemohon, sekalipun pemohon telah diputus bebas oleh pengadilan negeri tanjung karang dengan putusan bebas dari dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, menteri dalam negeri tetap belum dapat memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai bupati lampung timur akibat jaksa penuntut umum mengajukan kasasi berdasarkan ketentuan dan kurap. sehingga dengan demikian berdasarkan juncto dan nomor tahun menteri dalam negeri pun belum dapat mengaktifkan kembali pemohon. pemohon menganggap karena adanya penerapan ketentuan dan kurap yang salah dan tidak berdasarkan hukum, maka pemohon telah mengalami kerugian inkonstitusional terkait terhambatnya pemulihan jabatan pemohon sebagai bupati lampung timur (vide permohonan pemohon poin halaman dan sehingga bertentangan dengan dan uud (vide permohonan pemohon halaman menurut pemohon nomor tahu. sebagaimana dimuat dalam uud (vide permohonan pemohon halaman dan menilai telah salah diterapkan ketentuan dan tahutahun (vide permohonan pemohon halaman dakurap serta juncto danbahwa pemohon secara tegas mengakui bahwa kurap tidak bertentangan dengan uud (vide petit pemohon angka halaman sementara kurap dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila tidak ditafsirkan sebagai, .dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung, kecuali terhadap putusan bebas" (vide petit pemohon angka dan dan: terhadap nomor tahun dinyatakan bertentangan dengan uud bila tidak ditafsirkan sebagai berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, . termasuk putusan bebas (vide petit pemohon angka dan hal tersebut jelas menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada dan atauyang berbunyi,ukan menguji satu atau beberapa dalam suatu undang undang atau beberapa antara beberapa undang undang yang sudah sinkron dengan undang undang dasar (vide): bahwa menurut pemerintah, permohonan pemohon yang mencampuradukkan keinginannya untuk merubah kurap serta juncto dan nomor tahun sesuai dengan penafsirannya secara subjektif demi kepentingannya semata untuk dapat diaktifkan kembali sebagai bupati lampung timur lebih menyangkut kepada masalah penerapan dari undang undang guo, bukan karena guo inkonstitusional atau bertentangan dengan uud sehingga dengan demikian bukan menjadi kewenangan mahkamah untuk menilai,lam artian tidak memerlukan penafsiran lain dari apa yang tertera dalam teks. berdasarkan argumentasi tersebut atas, menurutnamun demikian, apabildan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) serta nomor tahun terhadap permohonan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana serta juncto dan undang undang nomor tahun yang menyatakan: kurap yang mengatur bahwkurap yang mengatur bahwa: demi kepentingan umum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain mahkamah agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung, putusan kasasi demi kepentingan umum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan: tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan pemerintah . ketentuan ketentuan tersebut atas (kecuali kurap) oleh pemohon dianggap tidak sejalan dan bertentangan denganhingga dengan berlakunya dan kurap juncto nomor tahun dianggap sebagai telah .merugikan hak konstitusionalitas pemohon berupa pelanggaran hak hak sebagaimana dijamin dalam uud (vide permohonan pemohon halaman terhadap anggapan alasan pemohon tersebut atas,dalam petitumnya bahwa norma dalam ketentu, bahwa proporsional jika dibahas sekilas secara teoritis disinidalam dua kategori yakni putusan bebas murni (driver vrijspraak) dan putusan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak), dr. mudzakagungmenyatakan,:mengutip pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d vi yang menegaskan bahwa peradilan menurut uud harus menganut asas keadilan, asas kepastian hukumjustru kurap yang pelaksanaannya jugkeadilan, dan kepastian hukum. bahwa kurap dalam implementasinya dikuatkan juga dengan adanya yurisprudensi melalui keputusan mahkamah agung nomor pid tetap merupakan breakthrough atau sebuah loncatan bagi para pemikir hukum progresif mengingat situasi dan kondisi pada suatu saat yang rentan akan perubahan, yang terwakili oleh pemikiran menteri kehakiman ali said)?. pernyataan yang perlu digarisbawahi disini adalah demi hukum, keadilan dan kebenaran , mengingat sifat asasi manusia adalah tidak lepas dari kelalaian, demikian pula hakim, yang juga merupakan manusia tidak sempurna. dapat juga dimaksudkan sebagai koreksi dan atau penyempurnaan bagi sistem hukum yang ada. bahwa terhadap kurap hanyalah berlaku terhadap kepentingan umum yang lebih luas sifatnya, dan mengingat ini adalah amanat dari undang undang yang memberikan hak istimewa kepada jaksa agung, maka keinginan pemohon untuk menyatakan kurap adalah bertentangan dengan uud kecuali ditambahkan frasa kecuali terhadap putusan bebas , menjadi tidak relevan dan justru menjadikan inkonstitusional guo, bahwa terhadap ketentuan nomor tahun pun tidak dapat ditafsirkan secara sepihak dan jelas bukanlah suatu bentuk penghukuman tanpa proses peradilan (vide permohonan pemohon halaman sehingga bertentangan dengan uud karena jelas maksud juncto dan nomor tahun adalah untuk memperlancar proses pemeriksaan terhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat (lima) tahun, atau karena didimana ini sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana serta kepala daerah atau wakilnya hanya akan direhabilitasi jiktentu saja dalam proses mencapai tahap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap membutuhkan waktu yang panjang karena setiap tingkat upaya hukumnya (termasuk dalam hal ini upaya hukum kasasi dan atau peninjauan kembali). dalam kasus yang dialami oleh pemohon jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. bebas, maka oleh karena itulah pemohon sesuai norma nomor tahun tentu saja belum dapat diaktifkan kembali dan atau direhabilitasi oleh menteri dalam negeri karena pemohon belum dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. selain penjelasan tersebut norma dalam ketentuan(dalam hal ini kasasi)iv. kesimpulan berdasarkan penjelasi2februariperkara nomor puu ii1i dan perkara nomor puu v pengujian pemdandangan pemohon tersebutbahwaterkait dengan pengujian guo undang undang pemerintahan daerah, perlu memahami latar belakang dalam penjelasan umum undang undang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa. bahwapersamaan kedudukan dalam hukum kepastian hukum yang adil , karena ketentuan yang mengatur pemberhentian sementara kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam dan pemda. bahwaperkara nomor puu ii1 halaman dan halamtahunterkait dengan ketentuan mengenai pemberhentian sementara mahkamah konstitusi juga telah berpendapat pemberhentian sementara adalah tindakan yang cukup adil dan proposional. hal tersebut dijelaskan dan diuraikan dalam(vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal november huruf hlm. bahwa untuk pertandingan terhadap ketentuan pemberhentian sementara yang diatur dalam dan undang undangnomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yang berbunyi:a .nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah agung, yang menyebutkan bahwa" dan nomor tahun tentang komisi yudisial, yang berbunyi:. nomor tahun tentang kejaksaan, berbunyi bahwanomor tahun tentang kementerian negara," bahwa atas dasar uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa tidak terdapat pertentangan antara dan pemda dengan dan dan uudpemberhentian sementara, dipandang perlu melihat latar belakang perumusan yang mengatur mengenai pemberhentian sementara dalam risalah rapat pembahasan ruu guo yang dikutip sebagian dan selengkapnya akan disampaikan kemudian melalui panitera mahkamah konstitusi. adapun sebagian kutipan risalah pembahasan mengenai pemberhentian sementara kepala daerah dan atau wakili kepala daerah dalam rapat hanja tanggal juli sebagai berikut: pemerintah: berikutnya mengenai mekanisme pemberhentian baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, ini kalau dalam undang undang nomor tidak cukup diatur, sehingga perlu suatu penyempurnaan penyempurnaan yang ada dalam ketentuan pemberhentian maupun berhenti. nah sinilah makna dari pada perubahan undang undang nomor itu, antaranya adalah hal hal yang bersifat semacam ini. nah kalau dari pihak penegak hukum itu sudah menetapkan status hukum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai terdakwa, situlah dia bisa diberhentikan sementara. dengan demikian pemerintah telah berpendapat agar pengaturan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diberi kebijakan antara yang berhenti dan yang diberhentikan termasuk mengenai mekanisme pemberhentian. jadi apa yang tadi diisyaratkan oleh yang terhormat bapak ketua ini dalam dictum dictum usulan yang disampaikan oleh pemerintah sudah terakomodasikan, maka apa yang kami katakan ini rumusan yang diusulkan oleh dewan maupun oleh pemerintah nanti sifatnya saling melengkapi dan juga saling mengisi, karena pada dasarnya itu memberikan pengaturan terhadap pemberhentian ataupun berhentinya kepala daerah maupun wakil kepala daerah. demikian bapak ketua yang kami hormati, ibu dan bapak sekalian, terima kasih. ketua hanja saya pikir kita tidak keberatan kalau selama proses itu sedang berlangsung itu diberhentikan sementara, jadi selama dalam menjalani proses sepatutnyalah diberhentikan sementara karena tidak mungkin pasti akan mengganggu begitu kalau posisinya itu tidak diberhentikan yang sifatnya sementara. tapi apabila memang putusannya ternyata dia tidak bersalah dalam rumusan itu dia direhabilisir, tapi kalau ternyata putusannya dia bersalah langsung diberhentikan. f.pg akil mochtar, sh., mh.) pemberhentian itu ada yang diberhentikan langsung, ada yang diberhentikan sementara. pemberhentian sementara misalnya kalau usulan dpr itu ketika dia mengalami sebuah proses hukum sampai dengan dijatuhi putusan pidana yang bersifat tetap. itu memang ada beberapa dispute sana, contoh misalnya kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dengan putusan pengadilan itu bersifat tetap. artinya mulai dari proses penyidikan sampai bersifat hukum tetap, tetap sementara. setelah tetap itu tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan pemerintah. bilamana juncto tetap diterapkan terhadap putusan pengadilan yang menyatakan seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah oleh pengadilan dinyatakan bebas atau terbukti tidak bersalah dari dakwaan jaksa penuntut umum yang dikaitkan dan maka seharusnya dapat tetap diterapkan sekalipun jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut. namun, praktik selama ini memperlihatkan bahwa jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan mengakibatkan kepala daerah atau wakil kepala daerah non aktif tidak dapat dipulihkan jabatannya, termasuk dalam kasus mochtar zakaria bukti , 11a). fakta hukum ini jelas menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon, sehingga mahkamah harus menyatakan ketentuan dan sejalan dengan uud sekalipun jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan karena itu dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. terkait dengan syarat perseorangan warga negara indonesia sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun maka pemohon adalah seorang warganegara indonesia yang bertempat tinggal kabupaten lampung timur, provinsi lampung bukti p 6j, mana pemohon hi. stone, s.p.,s.h.) diangkat sebagaipemohon kemudian ditetapkan dinon aktifkan sebagai bupati lampung timur berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal mei bukti karena diajukan pengadilan negeri tanjung karang nomor pid.sus pn.tk, bukti dan pada telah diputus dengan amar putusan (vide bukti sebagai berikut: mengadili menolak keberatan eksepsi penasehat hukum terdakwa hi. stone, s.h.,s.p. bin hi. daro susilo: maka final begitu, tetapi diusulkan pemerintah itu tidak demikian, sebagai contoh misalnya dan ada (dua) terminologi tindak pidana sana tanpa melalui proses dapat diberhentikan sementara oleh pemerintah pusat tanpa melalui proses maksudnya, proses itu adalah usul dprd tapi dia diduga, nah ini sesuatu hal juga menurut saya perlu sebuah posisi yang benar benar perlu kita perhatikan. dari skenarionya, dari beberapa tindakan itu kalau implementasi itu akibat hukumnya berbeda beda. dpr itu diberhentikan sementara apabila dia mengalami proses hukum secara formal sampai berkekuatan hukum tetap. pemerintah tidak berhentikan sementara, kalau dia diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman (lima) tahun dan makar. kemudian pemberhentian sementara itu bahwa oleh presiden porsi dpr dia harus melalui sebuah proses mahkamah agung terlebih dahulu. kalau pemerintah tidak, dia murni melalui dpr tetapi diserahkan juga kepada penegak hukum. nah ini ada beberapa hal yang menurut saya bolak balik tetapi alurnya itu tidak pas. f.pg drs. ferry mursydan badan) yang ingin saya sampaikan adalah saya kira makna pemilihan langsung dengan pemberhentian sementara. pertama adalah pihak mana yang mempunyai keberatan memberhentikan sementara, sementara dia dipilih langsung oleh masyarakat, nah ini juga jangan salah kita menafsirkan ini. yang kedua adalah soal pemberhentian sementara ini saya tidak melihat bahwa semangat untuk pemberhentian sementara luar biasa bahkan ada disebutkan beberapa hal yang kemudian tidak perlu persetujuan dprd, tapi tidak ada rumusan yang menyebutkan dimana dia bisa kembali jabatannya. tapi menurut saya prinsipnya yaitu ada sebuah proses balancing antara kesulitan untuk menjadi kepala daerah dengan kemudahan diturunkan begitu saja. nah saya kira kita harus memadukan pihak mana yang punya keberatan, kita kan tidak mungkin mengadakan referendum ulang untuk itu, tapi saya kira misalnya dpr dalam posisi apa? saya kira status hukumnya dan (satu) hal yang penting adalah mekanisme mengembalikannya ini yang saya kira juga menjadi penting mekanisme pengembalian non aktif atau berhenti sementara, nah ketikan dia sudah selesai bagaimana pengembalian ininya? artinya itu menegaskan pihak atau institusi mana yang bisa menyatakan disatu mekanisme seperti apa yang bisa menyatakan dia bisa berhenti sementara, mekanisme itu juga yang nanti mengembalikan dia dalam posisinya. f.pdip firman java daily, sh.) nah yang kedua juga begitu, tadi kan soal pemberhentian sementara, padahal pendekatan kita dengan versi dpr. apapun ancaman pidananya asal sudah dididik, dituntut kemudian pengadilan sanalah itu mau (dua) tahun ancaman nya (satu) tahun seharusnya karena itu tidak hanya pendekatan efisiensi dan akreditasi pemerintahan tapi bahwa yang bersangkutankah bermasalah. yang namanya bermasalah berarti kan harus diberhentikan sementara. nah berdasarkan yang ke (dua) juga tanpa melalui tahun itu sama persis. nah kemudian yang berikut nah ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ke (tiga)tadi sama persis. soal yang makar juga itu sama persis bahwa kepala daerah dipersepsikan memang masih menjadi perangkat pemerintah nasional! daerah, sehingga tanpa melalui proses dprd pun itu juga ini harus dilakukan bahwa ketua usul kami sebelum dibawa tim sinkronisasi ini ada bagusnya kita elaborasi dulu, kita eksplorasi dulu karena ini harus terang ini prinsip dasar yang punya implikasi terhadap materi awal yang kita sempat pertandingan dan dibahas bersama, terima kasih pak ketua. f.ppp (h.m. thohir siima, sh.) karena itu menurut hemat kami, pemberhentian sementara seperti ini tidak perlu kita atur dalam undang undang ini. barangkali kita mengikuti pola seperti yang ada undang undang pilpres. apa sebab saya katakan demikian bahwa ada proses politik, ada proses hukum. proses hukum itu singkat, jelas, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara politik. jadi kalau seseorang kepala daerah telah diragukan atau diduga oleh dpr atau oleh rakyat daerahnya bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan hukum. ketua hanja kemudian yang ke (dua) juga menyangkut masalah pihak pihak yang terlibat dalam proses pemberhentian, nah ini harus ada (satu) kesepahaman antara kita antaranya tentunya kalau menurut pendapat kami kita akan tetap berpijak kepada peraturan perundang undangan yang memang sudah lebih dulu ada. salah satunya menyangkut masalah peranan dprd itu dalam undang undang susuk yang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, artinya mungkin pada proses untuk pengusulannya itu bisa dilakukan oleh dprd karena memang susuk sudah memberikan penugasan itu. lalu mungkin pihak yang menjadi pihak yang memberhentikan ini siapa mungkin tentunya pihak yang pemberhentiannya yang mengangkatnya itu pula. tapi dalam konteks itu penegasan yang secara prinsip harus dibedakan adalah mana yang masuk kualifikasi pemberhentian itu yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap. dpr dalam dramanya itu lebih pada proses pemberhentian yang dimaksud dengan pemberhentian sementara itu hanya khusus kepada ruang lingkup yang menyangkut masalah pidana pak. pemerintah: prof. dr. abdul gani abdullah, sh., llm, dirjen hukum dan perundang undangan departemen kehakiman dan ham) melihat hal ini maka implementasi operasional didalam ini ada disebut hukuman sekurang kurangnya (lima) tahun, makar dan sebagainya. kemudian ada hubungan dengan pemberhentian sementara bagaimana pun kalau penyidikan terhadap kasus yang hukumannya diancam sekurang kurangnya (lima) tahun dia bisa ditahan sampai dengan proses pengadilan tahan terus. nah, kalau ditahan terus bagaimana dia bisa teken surat dan segala macam dia tidak bisa menjalankan tugas. itulah sebab kenapa pemerintah mengusulkan ada instrument pemberhentian sementara. kemudian tadi dikatakan bagaimana kalau terus menerus? kalau pemberhentian sementara itu ternyata sampai habis masa baktinya dia diberhentikan saja itu logika mudahnya. secara politik mungkin diartikan itu dilumpuhkan atau gergaji. jadi logika itu yang dipakai sehingga rumusan demikian. nah, soal penyelenggaraan peradilan yang lama umpamanya itu tidak harus diartikan sebagai halangan untuk melakukan pemberhentian sementara. kalau sudah ditahan terus menerus sampai dengan proses pengadilan diperpanjang. bagaimanapun penyelenggaraan pemerintah daerah akan mengalami hambatan dan disitulah perlunya adanya pemberhentian sementara. ketua hanja baik jadi yang intinya terhadap keseluruhan substansi ini tampaknya kita semua memiliki (satu) kesepakatan, itu dimulai dari yang saya katakan tadi mulai dari sebab sebab pemberhentiannya, karena perlakuan terhadap sebab sebab pemberhentian itu berbeda, salah satu contoh tadi sudah disinggung oleh pak farhan harus ada seperti halnya menyangkut masalah larangan larangan, sanksi sanksi terhadap, didalam sebab sebab inipun ada tentunya perlakuan perlakuan itu akan berbeda baik pada waktu kita merumuskan prosesnya maupun terhadap tindakan tindakannya, sampai sejauh mana tindakan yang sementara, sampai diberhentikan dan lain sebagainya. pengujian dan kurap terkait dengan pengujian dan kurap, dpr berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma oleh penegak hukum, seperti yang ditemukan oleh pemohon dalam permohonan guo pada halaman dan dalam petit angka permohonan guo juga menyatakan bahwa ketentuan kurap tidak bertentangan dengan uud tahun oleh karena itu dpr tidak akan memberikan tanggapan terkait dengan kurap. kurap adalah merupakan salah satu upaya hukum luar biasa berupa pengajuan kasasi demi kepentingan umum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. hal ini berarti meskipun terdapat kasasi dari penuntut umum, namun tetap tidak menghalangi eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. dengan demikian terhadap putusan bebas pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka meskipun terdapat upaya hukum luar biasa berupa kasasi dari penuntut umum berdasarkan kurap, hal tersebut tidak menghalangi hak seseorang untuk memperoleh segala haknya termasuk hak sebagaimana yang diatur dalam pemda. dengan demikian dpr memohon kiranya majelis hakimundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tidak bertentangan dengan dan dan uud negara republik indonesia tahun menyatakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang kurap tidak bertentangan dengan dan dan uud negara republik indonesia tahun menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang kurapsupaya mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) menyatakan frasa .idak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. selain itu pemohon memohon pengujian konstitusionalitas kurapdanuud menyatakanmenimbang bahwa tentang pengujian konstitusionalitas kurap dan karena yang dimohonkan oleh pemohon adalah pengujian undang undang terhadap uud dan tersebut belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya maka mahkamah berwenang menghadirinyauud yang menyatakanenurut pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya kurap yang: dan junctoimbang bahwa mahkamah perlu menjelaskan bahwa permohonan kasasi demi kepentingan hukum, oleh pembentuk undang undang ditempatkan pada bab xviii tentang upaya hukum luar biasa, bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. dengan demikian, permohonan kasasi demi kepentingan hukum, bukan upaya hukum biasa. oleh karena yang dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum hanyalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berarti sudah dieksekusi maka sudah tidak akan merugikan pihak pihak yang berkepentingan. hal tersebut juga ditegaskan dalam kurap. suatu putusan oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dari peradilan umum atau tingkat pertama atau tingkat banding dari peradilan militer yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap itulah yang dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung, makna kasasi demi kepentingan hukum adalah adanya kemungkinan atas suatu putusan tingkat pertama atau tingkat banding yang tidak dilakukan upaya hukum oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa, sehingga putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal putusan tersebut mengandung kekeliruan atau kesalahan hukum yang tidak dapat diperbaiki. untuk membetulkan putusan yang demikian hanya dapat ditempuh melalui permohonan kasasi demi kepentingan hukum. berbeda dengan keputusan administrasi negara yang didalamnya terdapat klausul, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya , sehingga memungkinkan pejabat administrasi negara yang bersangkutan memperbaiki keputusannya, menimbang bahwa menurut mahkamah, ketentuan kurap tidak merugikan hak konstitusional pemohon yang berkaitan dengan uud yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . justru dengan adanya ketentuan kurap yang memungkinkan adanya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan menerapkan hukum, berarti ikut menjadi sarana kontrol atas penerapan hukum. lagi pula, menurut ketentuan kurap putusan kasasi demi kepentingan hukum disyaratkan tidak boleh merugikan yang berkepentingan: menimbang bahwa tentang persamaan kedudukan hadapan hukum dan pemerintahan, menurut mahkamah, tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh berlakunya kurap karena ditujukan kepada semua putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh pengadilan selain mahkamah agung, menimbang bahwa demikian pula tentang kepastian hukum yang adil dan perlakuan diskriminatif, sudah tegas disebutkan dalam kurap bahwa terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diputus oleh pengadilan selain mahkamah agung dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung, dan itu pun hanya sekali serta berlaku menyatakan bahwa terdakwa hi. stone, s.h.,s.p. bin hi. daro susilo, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dibawakan kepadanya dalam dakwaan primaire, subsidi maupun dakwaan lebih subsidi: membebaskan terdakwa hi. stone, s.h.,s.p. bin hi. daro susilo, tersebut oleh karenanya dari dakwaan primaire, subsidi maupun dakwaan lebih subsidi, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya, menetapkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam barang bukti perkara ini dan telah diberi nomor sampai nomor dan segala surat yang diajukan oleh penasehat hukum yang diberi nomor sampai dengan nomor selama persidangan ini, seluruhnya tetap terlampir dalam berkata perkara ini: membebankan biaya perkara kepada negara: sekalipun telah diputus bebas oleh pengadilan negeri tanjung karang (vide bukti menteri dalam negeri tetap belum dapat memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya kepada pemohon untuk dikembalikan jabatannya sebagai bupati lampung timur akibat jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap keputusan pengadilan negeri tanjung karang guo bukti p 10j. jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap vonis bebas pemohon karena berlandaskan, antara lain, pada ketentuan dan dengan adanya pernyataan kasasi oleh jaksa penuntut umum, maka menteri dalam negeri belum dapat mengaktifkan kembali pemohon sebagai bupati lampung timur sebagaimana dimaksud juncto dan oleh karena adanya penerapan dan yang salah dan tidak berdasarkan hukum, maka pemohon telah mengalami kerugian konstitusional terkait terhambatnya pemulihan jabatan pemohon sebagai bupati lampung timur. dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian undang undang guo. iii. alasan pengajuan uji undang undang il. bahwa pemohon telah mulai mengalami kerugian konstitusional sejak menteri dalam negeri memberhentikan sementara pemohon sebagai bupati lampung untuk semua orang tanpa pembedaan apapun. dengan demikian menurut mahkamah tidak ada unsur ketidakpastian hukum maupun unsur diskriminatif dalam guo: i3. menimbang bahwa mengenai pengujian konstitusionalitas juncto yang menurut pemohon frasa . berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . yang menurut pemohon bertentangan dengan uud jika tidak ditambah dengan frasa termasuk putusan bebas . menurut mahkamah, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, meskipun kurap, namun dalam penerapannya, ada yang mengeksekusi putusan sebelum adanya putusan peninjauan kembali dan ada yang mengeksekusi putusan setelah adanya putusan peninjauan kembali. begitu pul. dengan demikian,menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon berkaitan dengan kurap dan juncto mahkamah tidak berwenang menghadirinya, dan pengujian kurap pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)kurap dan tidak berwenang mengadili kurap dan juncto i4. pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian kuraempatsholihin nasir timur setelah jaksa mengajukan berkas perkara pengadilan negeri tanjung karang (vide bukti p 9j berlatar belakang ketentuan juncto bahwa pemohon menilai pemberhentian sementara sebagai bupati lampung timur tesebut sebagai bentuk hukuman sebelum penjatuhan putusan pengadilan yang memeriksa perkara yang dibawakan kepada pemohon. pemohon menilai pemberhentian sementara sebagai bupati lampung timur melahirkan satu ketidakpastian hukum bagi pemohon yang bertentangan dengan jiwa dan muatan uud(videputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sejalan dengan selanjutnya disebut nomor tahun dan sejalan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam uud iiyaitu negara indonesia adalah negara hukumtahun jelas tidak lahir dari sebuah proses peradilan yang jujur, adil, dan imperial. sehingga ketentuan dan penjelasan tahu dan jelas telah menderita kerugian material dan material dan kemudian tidak terbukti bersalah,. bahwa dalam putusan nomor puu vii dimana mahkamah konstitusi telah mengabulkan permohonan pemohon yangbahwa pemohon kembali mengalami kerugian konstitusional setelah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang kemudian diputus bebas dan tidak terbukti dakwaan jaksa penuntut umum karena menteri dalam negeri tidak dapat memulihkan kedudukan pemohon sebagai bupati lampung timur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan sekalipun pengadilan negeri tanjung karang telah memutus bebas pemohon divide bukti p 9j, karena jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas guo. fakta hukum ini lagi harus dilihat sebagai pengingkaran hak hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan: persamaan muka hukum dan pemerintahterkait dengan belum dipulihkan kedudukan pemohon sebagai bupati lampung timur, pemohon menilai telah salah diterapkan ketentuan da. problematik hukum yang merugikan warganegara tersebut, termasuk terhadap diri pemohon, akan terus berlanjut1945j", mempunyai kekuatan hukum mengikattidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memutuskan dan menyatautus |
, risno, s.t., m.m. tempat tgl lahir pati, september pekerjaan anggota dprd kabupaten pati warga negara indonesia alamat ds. puri, kelurahan desa puri, kabupaten pati, provinsi jawa tengah disebut sebagai 0n0 . pemohon nama dopamin tempat tgdisebut sebagai 5n . pemohon ii, dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kota surakarta, dalam hal ini diwakili ketua dan sekretaris nama arif saudi, s.h., m.h. tempat tgl lahir tulungagung, julijabatan ketua dpc ppp kota surakarta warga negara indonesia alamat debutan, semanggi xvi, pasar kliwon, surakarta nama imron sutomo, s.h. tempat tgl lahir surakarta, november jabatan sekretaris dpc ppp kota surakarta warga negara indonesia alamat kampung sewu, rt. i, genres, surakarta disebut sebagai 0n050 0n0n0n0 . pem iii: dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten sragen, dalam hal ini diwakili ketua dan sekretaris nama rus utarayono, s.h., m.h. tempat tgl lahir sragen, oktober jabatan ketua dpc ppp kabupaten sragen warga negara indonesia alamat dk. kalis, desa jetiskarangpung, kecamatan kalijambe, kabupaten sragen nama rahmat mulyadi, pd. tempat tgl lahir surakarta, april jabatan sekretaris dpc ppp kabupaten sragen warga negara indonesia alamat dk. buwono, ds. dukuh, kecamatan tangen, kabupaten sragen disebut sebagai 0n0 iv: dalam hal ini pemohon pemohon ii, dan pemohon: arif saudi, s.h., m.h., sigit sudibyanto, s.h., m.h: agus sudarso, s.h, tejo kristanto, s.h: ahmad rizal muzakky, s.h: utomo kurniawan, s.h, dan dwi ardiansyah santoso, s.h., kesemuanya adalah advokat, advokat magayang menyatakota dprd tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo:. dan yang menyatakan, bahwa pemohon iii adalah ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan yang mewakili dpc ppp kota surakarta untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi dikarenakaniii adalah partai politik cabang surakarta(vide bukti tambahan pemohon adalah partai politik cabang(vide bukti tambahan bahwa demikian maka pemohon iii dan pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dan mempunyai kursi wakil rakyat sebagai anggota dprd kabupaten kota, memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo. bahwa para pemohon dengan mengajukan permohonan judicial review pengujian undang undang untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan hak dan potensi hak untuk dipilih dari dan oleh anggota dprd. bahwa oleh karena ituyang telah dijamin dalam ketentuan uud dirugikan. ii. kerugian konstitusional para pemohon bahwadengkerugian konstitusional pemohon antara lain:punyai penafsiran multitafsir karena antara dengan pengujian dpemohon sebagai anggota karena terhalang untuk dapat memilih dan dipilih sebagai pimpinan dprd kabupaten pati untuk masa jabatan (lima) tahun secara definitifdengan perolehan kursi yang terbanyak saja. bahwarugian konstitusional pemohon antara lain: bahwa secara konstitusional pemohon dapat dipilih anggota anggota dprd kabupaten pati masa jabatan tahun lainnya sebagai pimpinan dprd, namun terhalangkota kabupaten. bahwa pemohon dalam hal ini jugabahwa hal ini terkait kerugian pemohon sebagai kader dpc ppp karenakerugian konstitusional pemohon iii dan pemohon antara lain: bahwa pemohon iiiiii sebagai peserta pemilu legislatif tahun dan telah berhak atas (satu) kursi sebagai anggota dprd kota surakadengan masa jabatan periode tahun dan saat menjadi anggota dprd kota surakarta nantinya anggota kader pemohon iii berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pimpinan dari dan oleh anggota anggota dprd kota surakarta lainnya. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo sebagai partai politik peserta pemilu dan memiliki anggota dprd kota surakarta yang hak konstitusionalnya dapat dirugikanohon iii dan sebagai partai politik setiap kader kader politiknya sebagai anggota dprd kabupaten kota terpilihterjadi penafsiran multitafsir antara dengkader pemohon iii dan sebagai anggota dprd terpilih karena terhalang untuk dapat memilih dan dipilih sebagai pimpinan dprd kabupaten kota secara definidengan demikian hak konstitusional pemohon iii dan pemohon sebagai partai politik peserta pemilu, anggota dprd kabupaten kota terpilihny karena tidak diperlakukan dan mendapat jaminan yang sama dengan anggota dpr terpilih dengan menggunakan undang undang nomor tahusama sama mempunyai kerugian potensial keinginan mempunyai karena setiap anggota maupun partai politik pasti juga berkeinginan untuk anggotanya meskipun hanya memiliki kursi pun pasti ingin anggotanya menjadi pemimpin dprd kabupaten kota. persamaan kerugian para pemohon dalam memperjuangkan tata cara dprd kabupaten kota pemilihan pimpinan antara lain: kedudukan yang lebih daripada sekave, memiliki gaji dan honor lebih besar daripada hanya menjadi anggota dprd kabupaten kota dengiv. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil para pemohon mengajukan permohonkhususnya dan yang berbunyi sebagai berikut. ketua dprd kabupaten kota dilakukan berdasarkan persebarjuncto dan undang undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomorultan hukum pada kantor hukum kartika law firm yang beralamat jalan alun alun utara nomor bangsal catalog), surakarta, bertindak baik secara bersama sama atau sendiri sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa. pemohon ill berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal september memberikan kuasa kepada kurniawan adi nugroho, s.h, dan dwi ardiansyah santoso, sh., advokat pada kantor hukum dopamin salman law firm yang berkedudukan hukum jalan budi swadaya nomor rt. rw. kampungrawa, pemanggilan, jakarta barbuktirma undang undang dasar yang menjadi penguji dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,.yang banyak seperti indonesia. referendum sebagai salah satu perwujudan demokrasi langsung dapat dilakukan dengan memilih wakil wakil perantaraan rakyatccadanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung dengan konsep perwakilan. berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum . secara langsung,serta kekuasaan kehakiman yang terdiri atas mahkamah konstitusi dan mahkamah agung. dalam menetukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan. namun saat adanya ketidakpastian hukum dan inkonstitusional dalam cara memilih pimpinan dpr dan dprd kabupaten kota, maka anggota dprd tersebut.berdasarkan ketentuan uud tersebut, anggota dprd adalah anggota legislatif yang terpilih dari hasil pemilihan umumpenyelenggara pemilu yaitu kpu yang sama. bahwa konsekuensi dari ketentuan uud adalahkabupaten. tidak boleh ada ketentuan atau norma yang menutup hak sebagi,. bahwa dengan berlakunya tersebut,.mekanisme penentuan ketua dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota.prinsipena jelas mengabaikan suara rakyat yang telah memilih wakil wakilnya yang tidak tergabung dalam partai politik pemenang pemilu. bahwa melihat partai pemenang pemilu legislatif tahun hanya memperoleh dukungan lebih kurang suara, artinya akan mengabaikan suara rakyat indonesia. cc. bahwa berkaitan yang mengatur alat kelengkapan dprd kabupaten kota, pemilihan pimpinan alat alat kelengkapan selalu dipilih oleh anggota, karena itu sangat kontradiksi dengan tentang pimpinan dprd dengan pimpinan alat kelengkapan dprd yang mestinya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bersifat diskriminasi politik dalam pelaksanaan demokrasi. bahwa pemohonngan adanya ketentuanuud menyatakan: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.d kabupaten kota untuk menjadi pimpinan dprd kabupaten kotapermohonan tidak nobis idem bahwa pengujian undang undang ini berbeda dengan putusan mahkamah konstitusi puu nomor puu vii dan putusan puu nomor puu ix dalam menafsirkan undang undang nomor tahun mengenai pengisian jabatan pimpinan dprd dengan alasan: bahwa pengujian perkara nomor puu vii dan putusan nomor puu ix tidak mendasarkan batu uji alinea keempat uud sedangkan dalam pengujian guo yang diajukan ini (puu nomor puu xii terdapat batu uji alinea keempat uud yang mengandung prinsip dasar musyawarah mufakat. dengan terdapatnya batu uji yang baru dan tidak terdapat dalam puu sebelumnya maka permohonan guo tidak nobis idem. pengujian undang undang nomor tahun atas dasar terdapat perbedaan cara pemilihan pimpinan dpr dan dprd, dimana materi pokoknya berupa perbedaan cara pemilihan antara pimpinan dpr dengan pimpinan dprd kabupaten kota sehingga permohonan guo yang berbeda materi dan substansi maka tidak nobis idem. vi. permohonan tidak terkait open legal policy berdasar putusan puu nomor puu vii dan putusan puu nomor puu ix menyatakan tata cara pemilihan pimpinan dprd adalah open legal policy dengan maksud diserahkan kepada pembentuk undang undang dan bukan masalah konstitusionalitas, namun permohonan guo jelas jelas persoalan konstitusionalitas dengan argumen dan dasar sebagai berikut: permohonan ini tidak semata mata open legal policy tetapi persoalan konstitusi karena dalam satu undang undang yang mengatur secara berbeda terhadap (dua) lembaga negara yang mempunyaterhadap undang undang dasarama yaitu sama sama wakil rakyat dan tata cara pemilihan yang sama yaitu melalui pemilu. mekanisme ketentuan pemilihan pimpinan dprd dapat ditentukan dengan berbagai cara yaitu berdasarkan peringkat perolehan suara kursi partai politik atau peringkat jumlah kursi dprd kabupaten kota atau pemilihan pimpinan oleh anggota dprd kabupaten kota dengan cara musyawarah mufakat dan voting sepanjang hal ini juga berlaku untuk pemilihan dpr ri. dengan perlakuan yang berbeda ini jelas jelas menabrak asas konstitusi mengenai persamaan didepan hukum dan pemerintahan. namun jika terdapat perbedaan tata cara pemilihan pimpinan dpr dan dprd kabupaten kota maka harus dijamin persamaan didepan hukum dan pemerintahan sebagaimana amanat uud dengan cara memilih salah satu tata cara yang diberlakukan sama untuk tata cara pemilihan pimpinan dpr dan dprd kabupaten kota. bahwa dengan batu uji alinea keempat uud maka ketentuan pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota dengan cara cara berdasar kursi terbanyak jelas jelas menghapuskan prinsip dasar dasar musyawarah mufakat sehingga permohonan guo menjadi persoalan konstitusionalitas dan bukan semata mata open legal policy. viiaurut dikaitkan (juncto) dalam pengujian undang undang ini karenalembaran negara republik indonesia tahun nomor senapan atau sejenihingga seharusnya kembali seperti pada ketentuan mekanisme tata cara pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota. bahwa lembaga negara adalah sebuah organisasi berbentuk lembaga pemerintahan atau , cc.:. eksekutifgeseran kekuasaan untuk membentuk undang undang tersebut pada hakebahwa walaupun tidak secara tegas diaplikasikan, secara garis besar indonesia mengadopsi bentuk trias politika. seiring berkembangnya konsep mengenai ketatanegaraan, konsep trias politika dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkinnya mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing masing secara terpisah. kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersinggungan. bahwa kedudukan ketiga organ trias politika tersebut pun diharapkan sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip yang dikenal dengan prinsip checks and balances. masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan publik. bahwa terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, menjadi harapan masyarakat yang ujungnya ditemukan kepada negarau: pembahasan, persetujuan, dan pengesahan ruu serta pengundangan. undang undang, hak anggota dpr mengajukan usul ruu,cc.pemilihan pimpinan lembaga tinggi negara yang lain dipilih dari dan oleh anggota dengan cara musyawarah mufakat atau voting sebagai berikut: perbandingan mekanisme tata cara pemilihan pimpinan lembaga tinggi negara republik indonesia badan pemeriksa pemilihan ketua pemilihan ketua pemilihan ketua keuangan bpk), mahkamah agung mahkamah komisi yudisial diatur dalam konstitusi diatur diatur dalam tahun perihal dalam pemilihan ketua tahun tahun nomor tahun badan pemeriksa tentang keuangan. komisi yudisial juncto nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang komisi yudisial pimpinan bpk ketua dan wakil ketua dan wakil pimpinan terdiri atas ketua mahkamah ketua mahkamah komisi seorang ketua agung dipilih dari konstitusi dipilih dari yudisialan seorang dan oleh hakim dan oleh anggota dipilih dari wakil ketua. agung dan hakim konstitusi dan oleh ketua dan wakil ditetapkan oleh untuk masa jabatan anggota ketua bpk dipilih presiden. selama (dua) komisi dari dan oleh tahun (enam) yudisial. anggota bpk bulan terhitung sejak ketentuan dalam sidang tanggal mengenai anggota bpk pengangkatan ketua tata cara dalam jangka dan wakil ketua pemilihan waktu paling lama mahkamah pimpinan (satu) bulan konstitusi. komisi terhitung sejak yudisial diatur tanggal oleh komisi diresmikannya yudisial.wewenang ketua, wakil ketua, dan anggota bpk diatur dengan peraturan bpk. bahwa berdasarkan ketentuan dan tata cara pemilihan pimpinan dpr dan dprd periode yang baru sebenarnya antara dpr dan dprd kabupaten kota memiliki persamaan persamaan dalam tugas dan wewenangnya namun ternyata secara yuridis konstitusional uud pengaturan mengenai keempat lembaga perwakilan indonesia mpr, dpr, dpd, dan dprd) hanya pokok pokok nya saja, dan untuk pengaturan lebih lanjut diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang undang. adapun undang undang yang mengatur mengenai mpr, dpr, dpd, dan dprd saatdimana terdapat perbedaan tata cara pemilihan pimpinan dpr ri dan dprd kabupaten kota sehingga semestinya semua mengacu pada undang undang nomor tahun yang lebih cocok dengan undang undang dasar bahwa.norma yang timbul dari konstitusi tersebut adalah adanya persamaan dan kesetaraan antara anggota dprd dengan fungsi, tugas dan kewenangan anggota dpr ri, sehingga dalam pengaturan konstitusionalnya tidak boleh ada ketentuan atau norma yang menutup sebagian hak anggota dprd sekaligus juga memberikan keistimewaan (privilege) kepada sebagian anggota dprd seperti halnya dalam pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota. bahwa sudah seharusnya dalam pengangkatan pimpinan dprd kabupaten kota pun setiap anggota dprd memiliki hak yang sama untuk dapat dipilih dari dan oleh anggota dprd kabupaten kota, sehingga mahkamah konstitusi sudah seharusnya untuk dapat memilih dan menafsirkan mana mekanisme tata cara pemilihan pimpinan dpr berdasarkan undang undang nomor tahun atau tata cara pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota sebagaimana undang undang nomor tahun yang cocok dan sesuai dengan uud yaitu musyawarah mufakat dan voting. perbandingan dan perbedaan usulan mekanisme pemilihan unsur pimpinan berdasarkan perubahyang mengatur tata cara musyawarah mufakat dan voting dalam mengambil keputusan oleh lembaga dprd pengambilan keputusan dan undang undang nomor undang undang nomor tahun tahun dan undang undang nomor tahun pengambilan keputusan pimpinan dpr terdiri pimpinan dalam rapat dprd atas (satu) orang sebagaimana kabupaten kota pada ketua dan (empat) dimaksud pada dasarnya dilakukan orang wakil ketua yang berasal dari dengan cara dipilih dari dan oleh partai politik musyawarah untuk anggota dpr. berdasarkan urutan mufakat. perolehan kursi pimpinan dpr terbanyak dprd apabila cara sebagaimana dimaksud kabupaten kota. pengambilan keputusan pada dipilih sebagaimana dimaksud dari dan oleh anggota ketua dprd pada tidak dpr dalam satu paket kabupaten kota tercapai, keputusan yang bersifat tetap. salah anggotambil berdasarkan pimpinan dpr kabupaten kota suara terbanyak. sebagaimana dimaksud yang berasal dari pada dipilih partai politik yang secara musyawarah memperolah kursi untuk mufakat dan terbanyak pertama ditetapkan dalam rapat dprd paripurna dpr. kabupaten kota. dalam hal musyawarah dalam hal terdapat ung akan lebih dari (satu) sebagaimana dimaksud partai politik yang pada tidak memperoleh kursi tercapai, pimpinan dpr terbanyak pertama dipilih dengan sebagaimana pemungutan suara dan dimaksud pada yang memperoleh ketua dprd suara terbanyak kabupaten kota ditetapkan sebagai salah anggota dprd pimpinan dpr dalam kabupaten kota rapat paripurna dpr.untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat maker akbehrranapang hansen atasan toni fax email: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanz7)tab sana, fax email: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanarasyawarah mufakat merupakan dasar dalam pertimbangan dalam undang undang nomor tahunbahwa mahkamah konstitusi sudah seharusnya menggali lebih dalam motivasi atau alasan yang melatarbelakangi munculnya norma yang ada dalam undang undang tahun hal ini diperlukan demi menegakkan keadilan dan menghadirkan demokrasi yang substantif, hal ini seperti tertuang dalam pertimbangan undang undang tahunccl tersebut menyatakan terdapat pertentangan antara objek pengujian undang undang jika menginduk pada pertimbangan dalam undang undang nomor tahun dimana jelas harus dapatdan telah menyatakan secara tegideran menimbang menyatakan kedudukan dpr dan dprd sederajat, maka tata cara pemilihan pimpinan harus sama melalui musyawarah mufakat dan voting. bahwa putusan pengujian undang undang nomor puu vii yang dalam pertimbangannya mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima dikarenakan dalam pertimbangan menyatakanmaka dapat saja putusan dengan pertimbangan tersebut digunakan, namun dalam dan undang undang nomor tahun yang kami ajukan dalam permohonan bertentangan dengan undang undang nomor tahun maka mahkamah konstitusi harus memilih salah satu cara prosedur pengangkatan pimpinan yang sesuai dengan uud yaitu musyawarah mufakat dan voting. bahwa namun demikian keterwakilan rakyat dprd kabupaten kotjadi inkonstitusional saat pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota tidak dipilih secara musyawarah mufakat dan voting dari dan oleh anggota pimpinan ditetapkan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak) sebagaimana dalam dan undang undang nomor tahun juncto dan undang undang nomor tahun tentang majelis permusyawarat. bahwa selain daripada itu pemohon iii dan pemohon iv. tentu menginginkan kader terpilihnya untuk dapat memilih dan dipilih dari dan untuk anggota menjadi pimpinan dprd kabupaten kota, sama halnya dengan pemohon dan pemohon untuk dapat memilih dan dipilih dari dan untuk anggota menjadi pimpinan dprd kabupaten kota dengan alasan sebagaimana termaktub dalam peraturan pemerintah nomor tahuvide bukti tambahan dsebagai berikut: kedudukan yang lebih daripada sekef memiliki gaji dan honor lebih besar daripada hanya menjadi anggota dprd kabupaten kota dbahwa berdasarkan hal tersebut atas merupakan alasan para pemohon mengajukhal ini menyebabkan kerugian hak konstitusional para pemohon. bahwa terkait pengujian undang undang mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii dan putusan nomor puu 1x dalam menafsirkan undang undang nomor tahun mengenai pengisian jabatan pimpinan dprd terdapat perbedaan pertimbangan sebagai berikut: dalam pertimbangan putusan nomor puu vii i3.dalam pertimbangan putusan nomor puu ix i316jbahwa dalam pengujian undang undangini kami berpendapat dalam pengujian undang undang guo dalam prosedur pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota dengan pemilihan pimpinan dpr sebagaimana sangat bertentangan, oleh karena itu mahkamah konstitusi harus dapat memberikan penafsiran dan penjelasan atas adanya perbedaan prosedur tata cara pemilihan pimpinan tersebut dengan cara menghapus undang undang nomor tahun bahwa terkait dengan permohonan pengujian undang undang oleh dpp pdi perjuangan dalam puu nomor puu xii mengenai penghapusan undang undang nomor tahutepat hal mana prosedur pemilihan pimpinan dprd itu telah senapan denganinea'kait diajukan risalah sidang perkara nomor puu xii sebagai bukti perkara guo, dpr dan pemerintah negara republik indonesia terutama dpr ri menginginkan adanya independensi dan penguatan kelembagaan dpr ri dengan cara pemilihan maksudnya anggota dpr berasal dari wakil rakyat dengan sistem tata cara proporsional terbuka, artinya dpr sebagai wakil rakyat lebih besar presentasinya daripada sebagai personifikasi sebagai anggota partai (lebih kecil). dpr ri bukanlah semata mata kepanjangan tangan dari partai, namun ketika sudah dilantik sebagai anggota dpr ri adalah murni dan persentasenya lebih besar sebagai wakil rakyat. untuk menghasilkan lembaga yang kuat dan independen seharusnya dpr ri dan pemerintah otomatis memilih tata cara pemilihan pimpinan dipilri dan oleh anggota dpr ri dibandingkan dari tata cara penunjukan pemilihan pimpinan berdasarkan perolehan kursi terbanyak atas pemilu. sebagaimana termaktub dalam undang undang tahun hal ini terwujud pula dalam hasil pemilu pemilu juga pemilu pada masa orde baru. bahwa berdasarkan hal tersebut atas seharusnya pembentuk undang undang dalam hal ini dpr ri dan pemerintah republik indonesia memberlakukan hal yang sama dengan cara pemilihan pimpinan dipilih dari dan oleh dprd kabupaten kota dengan maksud dprd kabupaten kota jadi lebih kuat tidak sekedar hanya menjadi kacung nya partai pengusung, maka menjadi kewajiban kita semua sebagai warga negara indonesia untuk membuat lembaga dprd kabupaten kota menjadi independen dan lebih kuat. bahwa oleh sebab itu proses prosedur pemilihan pimpinan dpr dan dprd kabupaten dan kota sudah konstitusional apabila menilik kebelakang dahulu terdapbunyi sebagai berikut: prosedur pemilihan pimpinan dpr dalamprosedur pemilihan pimpinan dprd dalampimpinan dprd kabupaten kota sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpahjvide bukti hal tersebut membuktikan negara kesatuan republik indonesia dalam prosedur pemilihan pimpinan dpr dan prosedur pemilihimpinan dprd telah konstitusional dan tidak pernah terjadi masalah apapun.nyata terdapat ketidaksesuaian sebagaimana pengaturan dalamga bertentangan dengan pengaturan dalam undang undang nomor tahudimana jelas segala keputusan yang diambil dalam rapat dprd kabupaten kota pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat hal yang sama seharusnya dilakukan dalam memilih pimpinan dprd kabupaten kota bukan dengan cara penetapan pimpinan yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak dprd kabupaten kota. bahwa tata cara dengan penetapan pimpinan dprd kabupaten kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama bertentangan dengan alinea keempat pembukaan uud sebagai asas politik negara, yakni asas politik berkedalaman rakyat, karenyang intinya memutuskan, menetapkan kedua meresmikan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pati masa keanggotaan tahun (vide bukti dan vide bukti bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix dalam pertimbangannya halaman poin menyatakan:(pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya sehinggadengan kata laiguo telah mempermainkan dan mengingkari kepercayaan dari rakyat dan kepada tuhan yang maha esa. formalitas penetapan pimpinan dprd kabupaten kota berdasar didak mencerminkan musyawarah dalam mencapai mufakat dan menggunakan mekanisme voting jika tidak mencapai mufakat, hal ini sangat jauh berbeda jika terdapat pilihan dari partai politik yang mengajukan nama anggota dprd untuk dipilih dengan musyawarah mufakat, pemilihan dengan aklamasi maupun dengan cara votimana layaknya pemilihan pengganti bupati atau walikota maupun wakil bupati atau walikota jika ditinggalkan mengundurkan diri. bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi kerugian pemohon yangkabupaten kota menjadi subordinat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga dikemudian hari tidak adanya perlakuan berbeda, mengajak tiri kan dprd kabupaten kota yang lahir dari ibu yang sama bernama pemilihan umum pemilu) legislatif indonesia. bahwa penurunan derajat dprd kabupaten kota meskipun sudah ada undang undang baru sehingga butuh tata tertib baru sesuai undang undang baru. (vide bukti bahwa dengan diperbuatnya dan dihapuskannyasuai permohonan guo, maka tata cara pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota menyesuaikan dengan tata cara pemilihan pimpinan dpr yaitu dengan musyawarah mufakat dan voting. bahwa atas tidak berdasar konstityaitu pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota berdasarkan perolehan terbanyak dan digantikan dengan tata cara musyawarah mufakat dan voting, maka segala hal tata cara pemilihan pimpinan dprd berdasar dengan demikian tidak berdasarkan ketentuan dan bertentangan dengan uud terhadap pimpinan dprd kabupaten kota yang sudah terbentukaka harus dinyatakan cacat dan harus dilakukan pemilihan ulang dalam waktu sesegera mungkin dengan tata cara musyawarah mufakat dan voting yang mengacu pada undang undang nomor tahun bahwa dengan berdasar semangat hukum dan asas hukum berlaku serta merta sejak diundangkan atau sejak dinyatakan berlakunya, maka pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota dengan tata cara pemilihan (dengan menggunakan dasaradalah cacat dan gugur dengan sendirinya serta secepatnya menyesuaikan dengan ketentuan undang undang nomor tahun bahwa apabila pimpinan dprd kabupaten kota yangetap dipertahankan maka haruslah dinyatakan tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi cacat dan harus dinyatakan tidak berlaku. bahwa untuk menjembatani dicabutnya dan undang undang nomor tahun yang didalam ketentuan peralihannya yang juga mencabut ketentuan undang undang nomor tahun yang substansinya sama dengan dan undang undang nomor tahun maka diperlukan aturan peralihan sebagaimana petit nomor dan nomor dalam permohonan guo denganatau dengan memberlakukan kembali sesuaibahwa oleh sebab ituangat merugikan para pemohon pada khususnya dan seluruh anggota dprd kabupaten kota pada umumnya, karena konsisten denganvii. petit menerima dan atau mengabulkan permohonan para pemohonertentangmenyatakan dengan tidak berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikmaka diperlukan ketentuan peralihan sebagai berikut menyatakan ketentuan peralihan penetapan pimpinan dprd kabupaten kota adalah kembali pada tata carihal mekanisme musyawarah mufakat dan atau voting: atau menyatakan ketentuan peralihan penetapan pimpinan dprd kabupaten kota menyesuaikan dengdengan tidakpengesahan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota dengan tata cara penunjukan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak maka selanjutnya diulang kembali sesuai dengan putusan atas perkara guo menggunakan tata cara oleh anggota dprd kabupaten kota dapatatau kembali pada undang undang nomor tahun perihal mekanisme musyawarah mufakat dan atau votingieputusan gubernur jawa tengah nomor tahun tertanggal juli bukti fotokopi surat keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun tertanggal agustus bukti fotokopi kartu tanda anggota partai persatuan pembangunan ppp) cabang surakarta, wilayah jawa tengah dengan nomor anggota atas nama dopamin: bukti fotokopi surat keterangan dari sekretariat dprd kota surakarta nomor tlam lembaran negara republik indonesia tahun nomorbadan pemeriksa keuangan, bukti fotokopi surat pengangkatan penetapan dari dpw ppp jawa tengah nomor kps k xi1 tanggal desember bukti fotokopi surat pengangkatan penetapan dari dpw ppp jawa tengah nomor kps k tanggal januari bukti fotokopi surat pemberitahuan penetapan terpilih anggota dprd kota surakarta nomor kpu.sktahun tertanggal mei bukti fotokopi surat pemberitahuan penetapan terpilih anggota dprd kabupaten sragen nomor kpu kab perihal pemberitahuan penetapan terpilih anggota dprd kabupaten sragen, tertanggal meiagustus bukti fotokopinovember bukti salinan putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang nomor puu vii diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi pada hari senin tanggal februari tahun bukti salinan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tentang pengisian jabatan ketua dprd, diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi hari kamis tanggal juli bukti fotokopibukti salinan risalah sidang perkara nomor puu x11 perkara nomor puu xii puu x11 puu xii puu xuntuk mengajukan permohonan guo (vide bukti bahwa berdasarkan hal tersebut atas makpati memiliki hak konstitusional yangpemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang saat ini anggota dprd kabupaten pati, menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnyakarena berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun kabupaten pati, terpilih dan ditetapkan sebagainggota dprd terpilih masa jabatan tahun yang berasal dari partai keadilan sejahtera pks) kabupaten pati. pemohon adalah anggota dprd terpilih masa jabatan tahun yang berasal dari partai persatuan pembangunan ppp): pemohon iii adalah pengurus dpc partai persatuan pembangunan ppp) kota surakarta yang diwakili oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabangpemohon adalah pengurus dpc partai persatuan pembangunan ppp) kabupatenmd3: menurut para pemohon,menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para pemohon atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang terpilih sebagai anggota dprd masa jabatan yang berasal dari partai keadilan sejahtera pks) kabupaten pati. menurut mahkamah, pemohon adalah anggota partai keadilan sejahtera pks11. indonesia, mantan anggota dprd masa jabatan menurut mahkamah, pemohon tidak memiliki kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional.pesifik dan aktual terkait pemberlakuan norma guoiii dan pemohon yang merupakan badan hukum partai politik peserta pemilu, yaitu partai persatuan pembangunan pppiiiii datidak mempertimbangkan pokok permohonan, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat permohonan para pemoho.terialis akbar, anwar usman, santo, yaitu anwar usman, sebagai ketua merangkap anggota, materialis akbar, santo, muhammad alim, maria farida indrawi, wahiduddin adamsanggota anggota, ttd. ttd. materialis akbar santo ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi ttd. ttd. wahiduddin adams dewa gede lagunaerah dprd) kabupaten pati periode yang berasal dari partai pks kabupaten patyang pemimpin dipilih dari dan oleh anggota dprd kota surakarta. bahwa selain daripada itu pemohon tentunya menginginkan dengan kader dari partainya menjadi pimpinan dprd kota hal tersebut dapat 'merupakan kampanye gratis dan akan lebih mudah menyalurkan aspirasi dari konstituennya, namun dengan adaenjadikan suatu kerugian konstitusionalnya dengan kerugian tersebut dapat dibayangkan konstituen konstituennya akan terhambat aspirasi politiknya sehingga dapat menimbulkan dampak kerugian yang lebih luas. bahwa dengan adanya kader partainya sebagai pimpinan dprd kota aspirasi baik dari konstituen maupun aspirasi politik dari partat mendistribusikan dan mengkoordinasikannya lebih mudah dan cepat. bahwa pemohonangat berpotensial kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota dprd dalam pemilu legislatif tahun dan saat menjadi anggota dprd kota surakarta nantinya pemohon berhak memilih dan dipilih sebagai pimpinan dari dan oleh anggota dprd kota surakarta lainnya. (vide bukti dan vide bukti bahwa pemohonbahwa pemohon sebagai warga negara berhak dan berkewajiban menjaga falsafah dasar negara musyawarah mufakat yang termaktub dalam alinea uud sehingga apabila terdapat ketentuan perundang undangan yang mengabaikan asas musyawarah mufakat dan undang undang republik indonesia nomor tahun juncto dan undang undang nomor tahuniii dan pemohon iv,iii dan adalah badan hukum publikutusan mahkamah konstitusi nomor puu vii diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari selasa tanggal februari dan diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari senin tanggal februari dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: ji3. .6j)', bahwa mengenai pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah, uud.yang diajukan oleh: i1. pimpinan pusat muhammadiyah, yang berkedudukan jalan cik tiro nomor yogyakarta dan jalan menteng raya nomor jakarta pusat, diwakili oleh ketua umum pimpinan pusat pp) muhammadiyah yaitu prof. dr. h.m. din syamsuddin, m.a., sebagai pemohon jami'atul washliyah, yang diwakili oleh ketua jami'atul washliyah bernama drs. ha. aris bandai, sebagai pemohon ii: solidaritas juru parkir, pedagang kaki lima, pengusaha, dan karyawan sojupek), yang berkedudukan jalan gajah mada nomor jakarta pusat, diwakili oleh koordinator sojupek bernama lies sungkharisma, sebagai pemohon iii: perkumpulan vanaprastha, yang berkedudukan berkedudukan jalan setiabudi nomor setiabudi, jakarta pusat, diwakili oleh ketua umum perkumpulan vanaprastha bernama gembong tawangalun, sebagai . pemohon iv: nama drs. ramadhan: warga negara indonesia: alamat komplek departemen agama nomor kedung, kali angke, cengkareng, jakarta barat, sebagai 2500n00 ll. pemohon nama marwan batubara, warga negara indonesia: pekerjaan wiraswasdepok nomor bintaro, pesanggrahan, jakarta selatan: sebagai . pemohon vi, nama adhyaksa rault: warga negara indonesia: pekerjaan pengacara, alamat pengadilan selatan nomor pancoran, jakarta selatan, sebagai 500020000000n0 lille. pemohon vii, nama laude ida, warga negara indonesia: pekerjaan anggota dpd ri, alamat jalan batas barat iii nomor rw kaisar, pasar rebo, jakarta timur: sebagai n0n0n0n0 n0n0 na. pemohon viii: nama hatta taliwang: warga negara indonesia: pekerjaan pensiunan: tempat tinggal jalan boko iii nomor rw mekong, cimahi selatan: sebagai 2000n0 00nn0 menang nenek. pemohon ix, nama rachmawati soekarnoputri, warga negara indonesia: pekerjaan ibu rumah tangga: alamat jalan cilandak nomor rt rw cilandak barat, cilandak, sebagai ll. pemohon nama drs. fahmi idris, m.h.: warga negara indonesia: alamat jalan mampang prapatan nomor rw tegal parang, mampang prapatan, jakarta selatan, sebagai.dan undang undang guowajib mengatur kompensasi kepada pemaktilah air bersih mengacu pada air bersih yang untuk diminum harus dimasak terlebih dahulu. standar dam sebenarnya adalah kualitas air minum, yaitu air yang siap diminum. memang masih terdapat beberapa dam yang menerapkan zonasi kualitas air, tetapi nantinya semua akan berstandar air minum. sda tidak bertentangan dengan uud saksi presiden ir. teguh suprapto saksi adalah anggota tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bengawan solo. komposisi keanggotaan tkpsda bengawan solo terdiri dari orang) unsur pemerintah dan orang) unsur non pemerintah. unsur pemerintah terdiri dari unsur pemerintah provinsi jawa tengah, provinsi jawa timur, pemerintah kabupaten kota yang dilalui bengawan solo, dan pemerintah pusat. unsur non pemerintah terdiri dari berbagai asosiasi, yaitu petani pemakai air, petani pengguna air untuk usaha perikanan, usaha air minum, industri, dan energi listrik, konservasi sumber daya air, pengendali daya rusak, dan perum jasa tirta. tugas tkpsda terdiri dari empat hal, yaitu: secara rutin melakukan pembahasan rancangan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bengawan solo guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air. il) pembahasan rancangan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan pengelolaan sda. iii) pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air. iv) memberikbengawan solo. fungsi tkpsdaara pihak guna keterpaduan pengelolaan sda pada wilayah sungai lintas provinsi serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan. il) pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah, serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sda pada wilayah sungai bengawan solo. iii)bengawan solo. fasilitasi tkpsda dalam permasalahan pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme persidangan, dan kunjungan lapang titik titik terjadinya persoalan pengelolaan sumber daya air. saksi menyimpulkan bahwa melalui tim koordinasi pengelolaan sda wilayah sungai bengawan solo, alokasi air dibahas dan disepakati oleh para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sda: ii) penguasaan sda oleh pihak luar pemerintah tidak terjadi pada wilayah sungai bengawan solo iii) tidak tepat jika dikatakan bahwa sda menimbulkan konflik horizontal, justru sda menjadi salah satu instrumen dalam resolusi konflik pengelolaan sda. tiga hal penting yang diamanatkan oleh sda adalah, sda mengamanatkan bahwa perlu adanya konservasi sumber daya air, ii) undang undang juga mengamanatkan bahwa pendayagunaan air itu juga harus dilakukan, dan iii) adalah pengendalian daya rusak air. sidang tkpsda selalu membahas hal hal terkait pengelolaan sda, baik dari aspek konservasi, pendayagunaan, maupun daya rusak. sidang selalu menghasilkan rekomendasi yang diberikan kepada menteri pekerjaan umum dan kementerian pekerjaan umum: ii) gubernur provinsi jawa tengah dan gubernur provinsi jawa timur, serta iii) seluruh kabupaten kota yang berkaitan dengan bengawan solo. ir. agus suara saksi adalah direktur eksekutif persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia pereaks didirikan sebagai amanat tentang perusahaan daerah, untuk mengusahakan cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak daerah. sistem penyediaan air minum spam) merupakan kesatuan sistem fisik dan non fisik dari sarana dan prasarana air minum. sistem fisik berupa pengambilan air baku: ii) instalasi pengolahan air: iii) tempat penyimpanan air (reservoir), dan iv) jaringan distribusi dan sarana mobil tanki. sistem non fisik berupa organisasi pengelola, ii) sumberdaya manusia, serta iii) standar operasi dan prosedur, dan lain sebagainya. untuk memenuhi target mdg's tahun pemerintah menetapkan akses air minum aman baik perpipaan maupun bukan perpipaan sebesar yang hingga telah terpenuhi sampai masih harus dipenuhi untuk mencapai target tersebut investasi pemerintah diarahkan hulu, sedangkan investasi pemerintah daerah diarahkan hilir. bagi dam yang memiliki potensi pelanggan dengan kemampuan ekonomi baik, dam bersangkutan dapat bekerja sama dengan pihak swasta demi mempercepat cakupan layanan, sehingga investasi pemerintah dan dam dapat diarahkan untuk pengembangan pelayanan masyarakat menengah bawah. beberapa objek kerjasama antara dam dengan pihak swasta adalah kontrak jasa pembacaan meter air dan pemeliharaan ipa: ii) kontrak manajemen, iii) kontrak bangun kelola dan alih milik terbatas padabangunan pengolahan air, dan iv) kontrak bot penuh berupa konsesi. usaha dam secara alami bersifat monopoli (dalam penyelenggaraan) tetapi dalam hal penetapan harga jual (tarif) diatur oleh pemerintah daerah. berdasarkan hal demikian penetapan air minum didasarkan pada prinsip keterjangkauan, pemulihan biaya, transparansi, mutu pelayanan, efisiensi pemakaian, dan perlindungan air baku. pengeluaran masyarakat kecil atau kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar akan air minum sebanyak liter bulan pelanggan tidak boleh melebihi (empat persen) dari upah minimum kabupaten kotaksaan kualitas air minum sesuai baku mutu yang disyaratkan kemenkes tentang persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh dam dan pemerintah daerah sebagai wujud perlindungan bagi konsumen. produk air kemasan merupakan produk turunan dari air dengan baku mutu mengacu pada sni yang pemeriksaan kualitasnya menjadi tanggung jawab bpom, dan tata naganya diatur oleh kementerian perdagangan. sebenarnya tidak banyak perbedaan baku mutu air minum antara air dam dengan air minum dalam kemasan. air yang diproduksi oleh produsen air kemasan hanya dibandingkan volume yang diproduksi oleh dam. kualitas air produk dam sebenarnya sama dengan produsen air kemasan, yang membedakan hanya kandungan nitrit karena ada kaitannya dengan tujuan penyimpanan untuk waktu yang lama. beberapa dam tidak mampu memberikan layanan (membangun jaringan) karena harga jual air tidak dapat menutup biaya operasional. dam lebih mengandalkan pada dana pemerintah. tidak semua dam memiliki potensi ketersediaan sda yang sama. dalam penelitian tangerang diketahui bahwa masyarakat mulai percaya bahwa air dam sudah siap untuk dipergunakan memasak, cuci piring, dan lain sebagainya. saksi pernah tahun bekerja dam. terdapat dam sehat tetapi hampir setengahnya belum full cost recovery. kondisi dam dinilai dari berbagai indikator, bukan semata mata dari indikator keuangan. dam sebenarnya tidak perlu pusing memikirkan sumber air baku karena dam hanya tinggal menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan sumber air baku. ketika dam memerlukan biaya yang tidak dapat dipenuhi oleh biaya pokok maka seharusnya pemerintah daerah memberikan subsidi. karena tidak ada subsidi maka kebanyakan dam tidak dapat berkrdi ahmad khan, s.h. saksi adalah ketua umum dpp asosiasi pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi apspamsi) berbasis masyarakat. pembangunan spam dilakukan oleh pemerintah dengan dua model, yaitu berbasis kelembagaan dam) perkotaan, dan ii) berbasis masyarakat untuk daerah perdesaan dan pinggiran. salah satu program pembangunan spam berbasis masyarakat adalah pamsimas penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat). masyarakat sebagai penerima manfaat program tersebut, dilibatkan langsung mulai dari perencanaan, pembiayaan, sistem air minum yang akan dibangun, pengelolaan pascaprogram, dan konservasi lingkungan. pamsimas telah dimulai sejak hingga telah menyelesaikan pembangunan spam provinsi, kabupaten kota, desa. program dimaksud masih dilanjutkan pada tujuan pamsimas adalah meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota (peri urban) yang dapat mengakses fasilitas air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. komponen program pamsimas terdiri dari pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal: ii) peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi, iii) penyediaan sarana air minum dan sanitasi: iv) insentif desa dan kabupaten. model pembiayaan pamsimas terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah pusat melalui apbn, ii) pemerintah daerah melalui apbd: dan iii) masyarakat penerima manfaat melalui ndash dan inline. prinsip dan pendekatan pamsimas adalah berbasis masyarakat, partisipasi, tanggap kebutuhan, kesetaraan gender, keberpihakan pada masyarakat miskin, keberlanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan berbasis nilai. kondisi kelurahan bangetayu kulon, kecamatan genus, kota semarang, masyarakat memenuhi kebutuhan air dengan menggunakan sumur gali (air payau, bau, dan keruh) yang mengalami kekeringan pada musim kemarau. setelah ada pamsimas dapat dibangun (per september berupa satu sumur sedalam meter, ii) satu tower air kapasitas m3: iii) pmisi dan distribusi dan sepanjang meter, iv) sambungan rumah, empat unit wastafel sdn bangetayu kulon, vi) satu tower air sdn bangetayu kulon, vii) renovasi dan pembangunan tiga jamban kamar mandi sdn bangetayu kulon: dan viii) tiga buah baliho reklame promosi kesehatan. ir. endah agresi, m.t. saksi adalah pegiat ikatan ahli teknik penyehatan dan lingkungan indonesia provinsi jawa timur. jawa timur terdapat lembaga hitam himpunan penduduk pemakai air minum) pedesaan pada kabupaten kota. dalam pengelolaan spam, pembinaan dilakukan oleh dinas kabupaten kota setempat dan dinas cipta karya provinsi jawa timur, serta beberapa antaranya bekerja sama dengan dam. dalam kaitan dengan pelayanan air 'minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah mbr), terdapat jiwa mbr yang mendapatkan layanan air minum pada hingga kabupaten kota, yaitu kota surabaya, tulungagung, trenggalek, sidoarjo, pamekasan, jombang, madiun, kota malang, lamongan, bangkalan, gresik, malang, lumajang, mojokerto, jember, magetan, tuban, dan blitar) melalui unit sambungan rumah. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan spam terlihat dengan adanya peningkatan jumlah lembaga hitam perdesaan dari hitam pada naik menjadi hitam pada dengan total cakupan pelayanan jiwa penduduk perdesaan. pemerintah telah mendorong kerjasama lintas daerah dalam pelaksanaan spam melalui perda rtrw provinsi jawa timur yang mengatur struktur ruang dalam kluster spam regional terpadu dimana beberapa kabupaten kota berkomitmen memanfaatkan bersama sumber air untuk air baku air minum. pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air melalui alokasi dana apbn dan apbd provinsi untuk pembangunan spam dalam upaya mencapai hitam adalah orang awam yang dilatih untuk mengelola sendiri air minum, termasuk dalam hal penentuan tarif. jika ada masalah dalam operasional alat alat maka pemerintah akan membantuada persidangan tanggal februari danapril pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ketentuan sdadan sda terhadap uud para pemohon beranggapan ketentuan guo bertentangan dengan dan sertasumber daya air pada pokoknya sebagai berikut: apa yang telah ditentukan lingkup penafsiran mengenai pelaksanaan undang undang guo sebagaimana tercantum dalam putusan nomor puu ii dan nomor puu iii tanggal juli telah diselewengkan secara normatif yang juga akan berdampak dalam teknis dan pelaksanaannya, yaitubukan lagi menjadi orientasi prinsipal dan watak dasarang masuk swasta dalam pengelolaan air sangat besar sejak terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun yang menunjukkan original intent dari undang undang guo, ketentuan huruf sda yang menentukan bahwa pemerintah kabupaten kota mempunyai tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari atas air bagi masyarakat wilayahnya tidak boleh diartikan sebagai tanggung jawab eksklusif bahwa hanya pemerintah kabupaten kota saja yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari atas air: hak guna pakai air yang dirumuskan dalam sda lebih bersifat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi atas air, karena hak guna pakai menurut penjelasan undang undang guo hanya dinikmati oleh mereka yang mengambil dari sumber air dan bukannya dari saluran distribusi atas dasar konstruksi yang dikehendaki undang undang guo tersebut, maka undang undang guo telah bertentangan dengan uud dalam sda adalah justifikasi bahwa swasta dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya air yang semakin menegaskan rangkaian yang memandang air adalah komoditas ekonomi: sda membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi (regulator),,i dan nomor puu v pokok keterangan terhadap pengujian sda bahwa terhadap pengujian dan sda yang dianggap para pemohon bertentangan dengan konstitusi, dpr berpendapat bahwa substansi dan yang mengatur penguasaan sumber daya air oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan hak hak masyarakat adat adalah wujud .dari pelaksanaan penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan uud bahwa ketentuan sda juga dirumuskan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak hak masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih hidup sebagaimana dijamin dalam uud hak hak masyarakat adat tersebut dikukuhkan dengan peraturan daerah. pengukuhan hak hak masyarakat adat dengan peraturan daerah adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan hak hak mayarakat adat. bahwa terhadap ketentuan dan sda, mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu dan nomor puu ii1 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman menyatakan: bahwa adanya sda justru untuk melindungi hak masyarakat hukum adat dimaksud atas sumber daya air. eksistensi masyarakat hukum adat yang masih mempunyai hak atasya air harus menjadi materi muatan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air baik oleh pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat bahwa terhadap pengujian dan sda yang mengatur hak penggunaan dan pengelolaan air yang menurut para pemohon mengandung muatan air sebagai komoditi komersial dan bertentangan dengan konstitusi, dpr berpendapat bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimaknai sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh negara untuk mengadakan kebijakan (beleid),daad), untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. bahwa perumusan dan sda mengatur mengenai hak guna air dan kepada siapa saja yang dapat diberikan hak guna tersebut melalui instrumen perizinan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. melalui instrumen perizinan tersebut pemerintah dan pemerintah daerah diberikan keuangan mengontrol dan mengawasi serta evaluasi dalam pemberian hak guna air dimaksud. bahwa pengelolaan sumber daya air yang melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam konteks sda adalah dalam rangka(beleid),maksud dari ketentuan norma ini jelas terdapat dalam penjelasan undang undang guo. dari ketentuan tersebut dan penjelasannya tidak memiliki maksud untuk terjadinya privatisasi dan atau komersialisasi akses atasundang undang guontuan yang mengatur pelibatan dunia usaha dalam pengelolaan sda, mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu i1i dan nomor puu iii dalam pertimbangan hukumnya pada halaman menyatakan: mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang menyatakan bahwa: penyusuncukup mencerminkan keterbukaan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air. adanya kalimat seluas luasnya tidaklah ditafsirkan hanya memberikan peran yang besar kepada dunia usaha saja tetapi juga kepada masyarakat. pelibatan masyarakat dan dunia usaha dimaksudkan untuk memberi masukan atas rencana penyusunan pengelolaan sumber daya air, dan tanggapan atas pola yang akan digunakan dalam pengelolaan sumber daya air. peran negara sebagai yang menguasai air, demikian perintah uud yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tetap ada dan tidak dialihkan kepada dunia usaha atau swasta bahwa berdasarkan penjelasan tersebut atas dpr berpendapat ketentuan guo sudah mencerminkan konsep penguasaan negara sesuai amanat uud oleh karenanya tidak bertentangan dengan dan uud bahwa terhadap pendapat para pemohon yang menyatakan dan sda merupakan undang undang yang diskriminatif. dpr memberikan penjelasan sebagai berikut: dan adalah merupakan satu rangkaian dengan ketentuan sda. guo. hal tersebutoleh karenanyabahwa demikian pula halnya dengan gugatan yang dilakukan oleh organisasi, tentunya perlu diatur organisasi seperti apa yang dapat mengajukan gugatan, dengan kata lain organisasi tersebut harus mempunyai (legal standing) untuk mengajukan gugatan. organisasi yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan harus mengetahui mengenai hal hal yang berkaitan dengan sumber daya air agar gugatan yang diajukan akan merupakan gugatan yang relevan dengan permasalahan sumber daya air dan organisasi tersebut memang konser dibidangnya. dengan demikian dapat diharapkan permasalahan yang dipersoalkan adalah benar benar terkait dengan masalah pengelola belasan permasalahan dan dikuatkan justru tidak membantu masyarakat. hal demikian juga diatur dalam hal gugatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. bahwa terhadap ketentuan dan sda, mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu dan nomor puu iii dalam pertimbangan hukumnya pada halaman menyatakan mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya dan sda hak menggugat perseorangan warga negara anggota masyarakat tidak berarti dihilangkan. apabila kerugian perdata timbul maka menjadi hak setiap orang untuk mengajukan gugatan, demikian juga hak untuk mengajukan gugatan karena adanya kerugian yang disebabkan oleh timbulnya keputusan tata usahda mengatur gugatan masyarakat dan organisasi. dengan adanya maka seseorang dapat mengajukan gugatan secara perwakilan, yaitu mewakili anggota masyarakat lainnya yang juga menderita kerugian. adanya sda pada dasarnya merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk secara aktif melindungi kepentingan masyarakat sehingga secara dini dapat dihindarkan kerugian masyarakat yang lebih besar. dengan demikian, mahkamah berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan dan sda bertentangan . menimbang bahwa terkait dengan permohonan para pemohon, dewan sumber daya air nasional, yang diwakili ketua harian yaitu menteri pekerjaan umum ir. djoko irianto, dipl. he., menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan februari dan memberikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal februari yang diterima pada tanggal februari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: umum air sebagai karunia tuhan yang maha esa merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dan mutlak dibutuhkan bagi kehidupan dan penghidupan umat manusia sepanjang masa. kedudukan air hingga kini belum dapat tergantikan fungsinya oleh zat dan unsur lain. dengan demikian tidak ada yang meragukan dan membantah bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. begitu pentingnya air bagi manusia, sehingga hak atas air merupakan hak asasi manusia yang fundamental. dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, akan dapatuntuk mendukung kondisi tersebut maka diperlukan konsep yang integratif dalam mengelola sumber daya air. untuk itu dalam mengelola sumber daya air harus berlandaskan pada pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat dengan berdasar kehal ini sudah sejalan dengan amanah undang undang nomor tahun tentangungsi air sebagai sumber pokok kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis, mengalir tempat yang lebih rendah, tanpa mengenal batas wilayah administrasi. keberadaan air yang mengikuti siklus hidrologis sangat. pada suatu waktu, air sangat melimpah, khususnya musim hujan. namun sebaliknya musim kemarau yang berkepanjangan, masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih. samping itu, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat tel, dan meningkatnya daya rusak air, serta penurunan kualitas air. dengan demikian sumber daya air yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi, menuntut keterpaduan tindak yang utuh dari hulu sampai hilir dengan basis wilayah sungai, tanpa dipengaruhi oleh batas batas wilayah administrasi yang dilaluinya. semakin jelas bahwa air merupakan unsur strategis nasional yang menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. untuk mendukung kondisi tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang tegas, yang menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya air. selain itu, dengan berkembangnya tuntutan masyarakat akan pengakuan yang lebih nyata terhadap hak dasar manusia atas air serta adanya perlindungan terhadap kepentingan pertanian rakyat dan masyarakat ekonomi lemah telah mendorong timbulnya paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu:an fisik dengan nonii. kebutuhan akan wadah koordinasi sejalan dengan hal tersebut atas, maka undang undang nomor tahun tentang sumber daya air memiliki kemampuan untuk mewujudsanakan sesuai amanat undang undang dasar untuk itu, sesuai dengan kewajiban negara bahwal) atas hak asasi manusia, termasuk hak atas air, maka dalan undang undang nomor tahun telah terkandung tiga dasar pemikiran, yaitu: secara filosofis,, guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. secara sosiologis, pengelolaan sumber d, berlandaskanhal tersebut, maka undang undang nomor tahun mengamanatkan hal yang sama dalam konteks mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi, terutama dalam hal memperbaiki, dan meningkatkan pelayanan, sehingga sumber daya air yang ada dapat didayagunakan secara adil dan berkelanjutan dan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga undang undang nomor tahun tersebut mengamanatkan perlunya dibentuk wadah koordinasi, pemerintah. wadah koordinasi tersebut dibentuk pada tingkat nasional dan provinsi. pada tingkat kabupaten kota dan wilayah sungai dibentuk sesuai dengan kebutudah koordinasi itu diharapkan mampu mengkoordinasikan berbagai kepentingan instansi, lembaga masyarakat dan para pemilik kepentingan sumber daya air lainnya. hal ini disebabkan karena beragamnya aktor aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air dengan masing masing peran, baik sebagai regulator maupun sebagai operator, developer, dan dari unsur user sampai pemerhati, sehingga terbentuknya dewan sumber air nasional yang merupakan amanah undang undang nomor tahun tentang sumber daya air serta peraturan presiden nomor tahun tentang dewan sumber daya air merupakan jawaban atas kebutuhan akan wadah koordinasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai. sektor wilayah dan para pemilik kepentingan serta mewujudkan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air. iii. peran dewan sumber daya air nasional dewan sumber daya air nasional sebagai lembaga yang bersifat non struktural yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden merupakan wadah koordinasi yang mengintegrasikan kepentingan berbagai wilayah, berbagai sektor, stakeholder, dan lintas generasi. dewan sda ini merupakan transformasi wadah koordinasi dari wadah koordinasi yang sudah ada sebelumnya yang awalnya memang masih berlandaskan undang undang nomor tahun tentang pengairan. sesuai dengan peraturan presiden nomor tahun dewan sda nasional iniip keterwakilan, mana susunan organisasi dan tata kerja dewan sda nasional ini diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden nomor tahun tentang pembentukan dewan sumber daya air nasional. keanggotaan sumber daya air nasional yang berasal dari unsur pemerintah meliputi menteri dan kepala badan dan lembaga yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud atas terdiri atas: (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah indonesia bagian barat: (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah indonesia bagian tengah, dan cc. (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah indonesiadan pengangkatan perwakilan pemerintah daerah ini dilakukan oleh menteri koordinator yang membidangi perekonomian selaku ketua dewan sumber daya air nasional berdasarkan pertimbangan dari menteri dalam negeri dan keanggotaan gubernur dalam perwakilan pemerintah daerah tersebut ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu (dua) tahun. keanggotaan dewan sda nasional yang berasal dari unsur non pemerintah pada tingkat nasional dapat terdiri atas unsur organisasi asosiasi yang mewakili: pengguna air untuk pertanian: pengusaha air minum, industri pengguna air, pengguna air untuk perikanan, konservasi sumber daya air: pengguna sumber daya air untuk energi listrik, pengguna sumber daya air untuk transportasi: pengguna sumber daya air untuk pariwisata olahraga: pengguna sumber daya air untuk pertambangan: pengusaha bidang kehutanan: dan pengendali daya rusak air. selanjutnya sesuai dengan amanat peraturan presiden nomor tahun bahwa dewan sda ini bertugas membantu presiden dalam hal: menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan sumber daya air. memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanahmenyusun dan merumuskan kebijaktugasnya dewan sumber daya air nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya airumber daya air.. dan hidrogeologi. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional. salah satu tugas utama dewan sda nasional adalah menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan sumber daya air melalui proses yang transparan dan demokratis, sejalan dengan paradigma bermasyarakat dan bernegara saat ini. kebijakan nasional ini merupakan arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air secara nasional untuk periode yang berfungsi: sebagai acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral. sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi. sebagai pedoman dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas negara. kebijakan nasional ini terdiri atas (enam) kebijakan sebagai berikut: kebijakan umum yang meliputi peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya terkait air, peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. peningkatan kebijakan konservasi sumber daya air dengan tiga strategi antara lain adalah peningkatan upaya perlindungan, peningkatan upaya pengawetan, dan peningkatan upaya pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi peningkatan upaya pendayagungkatan upaya penyediaan air, peningkatan upaya efisiensi penggunaan air, dan peningkatan upaya pengembangan sumber daya air. kebijakan pengendalian daya rusak air yang meliputi peningkatan upaya pencegahan, peningkatan upaya penanggulangan, dan peningkatan upaya pemulihan. kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air yang meliputi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasyang meliputi peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola siapa, pengembangan jejaring siswa, dan pengembangan teknologi informasi. iv. evaluasi atas pelaksanaan undang undang nomor tahun pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air, wilayah sungai kesatuan wilayah hidrologis ini terbagi menjadi tiga tingkatan kewenangan, yaitu kewenangan pusat yang bertanggung jawab terhadapsementara kewenangan dan tanggung jawab provinsi meliputi wilayah sungai lintas kabupaten kota, dan kewenangan pemerintah kabupaten kota terletak pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota. seluruh wilayah sungai dengan total wilayah sungai, terbagi dalam: wilayah lintas negara sejumlah ws. wilayah lintas provinsi sejumlah ws. cc. wilayah sungai strategis nasional sejumlah ws. wilayah sungai lintas kabupaten kota sejumlah ws. wilayah sungai dalam satu kabupaten kota sejumlah ws. pola pengelolaan sumber daya air yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan, disusun pada ws. sejumlah pola telah ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum, pola dalam proses penetapan, dan satu pola dalam proses penyusunan. sementara untuk pola pengelolaan sumber daya air, kewenangan provinsi telah disengan rincian sejumlah pola telah ditetapkan oleh gubernur, pola dalam proses penetapan, dan rancangan pola belum disusun. sedangkan untuk pola pengelolaan sumber daya air, kewenangan kabupaten kota, sampai saat ini belum tersusun. wadah koordinasi yang telah terbentuk untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang terpadu, meliputi: dewan sumber daya air nasional. dewan sumber daya air provinsi. tim koordinasi pengelolaan sumber daya air kewenangan pusat. tim koordinasi pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi. produk hukum turunan undang undang nomor tahun dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut undang undang tentang sumber daya airirigasibendungan: peraturan pemerintah nomor tahun tentang sungai, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang rawa.undang undang guo,undang undang guo,undang undang guo,danggapan dewan atas materi yang dimohonkan untuk uji terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan sda mengandung materidewan sumber daya air berpendapat bahwa pemerintah telah berupaya untuk menghindari monopoli oleh kelompok tertentu, sebaliknya berpihak kepada pemenuhan kebutuhan pokok minimum dan pertanian rakyat. pengusahaan sumber daya air sudah terpenuhi dan masih tersedia alokasi air untuk jenis usaha itu. telah dilakukan proses konsultasi publik. jumlah dan a. dalam pengusahaan sumber daya air, pemerintah telah menentukan kriteria sebagai berikut: diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup. mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.. perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar . dengan berlakunya mekanisme perizinan tersebut maka pemerintah tetap memegang kendali (control) terhadap penggunaan sumber daya air. berdasarkan fakta fakta tersebut, dewan berpendapat bahwa peran negara sebagai yang menguasai air sebagaimana diamanatkan oleh uud tetap dilaksanakan oleh yang menyatakan sda mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air condong untuk kepentingan komersial dan dapat menimbulkan konflik horizontal, dewan berpendapat bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan dan menjamin hak hak rakyat atas air sebagaimana yang diamanatkan dalam sebagai berikuthak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari bagi perorangan dan pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi. penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari dan irigasi bagi pertanian.gaturan tersebut atas selanjutnya akan dituangkan dengan lebih rinci melalui rpp hak guna air. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa sda menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air, dewan berpendapat bahwa sda telah mengatur hal hal yang pokok dalam pengelolaan sumber daya air.air namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan jatuh tangan swasta. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan sda merupakan yang bersifat diskriminatif, dewan berpendapat bahwpahami secara utuh dengan ketentu, dandalam ketentuanberkenaan dengan pelaksanaan sistem penyediaan air minum, dewan berpendapat bahwa pemerintah telah menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air bagi masyarakat sesuai dengan amanat mahkamah konstitusi terdahulu, dengan mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang sumber daya air dan peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh undang undang tersebut, antara lain: menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum, yang diatur melalui peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m dan diperbarui melalui peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m yang mengatur upaya peningkatan pelayanan air minum dengan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan kawasan yang rawan air, meliputi penerapan peraturan perundang undangan, peningkatan akses pelayanan, pembinaan kelembagaan, penyediaan air baku, peningkatan peran badan usaha dan masyarakat, penyediaan alternatif pembiayaan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. hal ini ditindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran apbn yang meningkat cukup signifikan, dari tahun yang hanya sebesar trilyun, meningkat menjadi trilyun pada tahun tanggung jawab pengembangan spam diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. peran serta badan usaha dan masyarakat bersifat terbatas dalam hal pemerintah belum dapat menyelenggarakanngatur peran serta badan usaha, pemerintah telah melakukan pengaturan tentang keikutsertaan badan usaha dalam pengembangan spam, melalui peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m pemerintah juga telah melakukan pengaturan tentang izin penyelenggaraan spam oleh badan usaha dan masyarakat yang tertuang dalam peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m pemerintah dalam kerjasama tersebut tetap berperan dalam mengendalikan penetapan tarif, pengawasan kualitas, dan pelayanan air minum. menetapkan standar pelayanan minimum sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m yang besarnya liter orang hari atau m3 bulan rumah tangga. upaya ini telah menghasilkan peningkatan cakupan layanan air minum dari pada tahun menjadi pada tahun dan pada akhir tahun telah meningkat menjadi ,83y6. menetapkan pengaturan tentang penetapan tarif melalui permendagri nomor. tahun dengan memberikan subsidi silang kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membayar air yang besarnya maksimum dari umr provinsi. pada kenyataannya, tarif rendah berkisar antara dari umr provinsi. samping itu juga dilakukan perlindungan konsumen melalui kemenkes nomor tahun tentang syarat syarat kualitas air. dalam meningkatkan kinerja dam, pemerintah telah menetapkan tata cara penyelenggaraan spam yang diatur dengan permen nomor prt m pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan teknis penyehatan dam, sehingga jumlah dam sehat meningkat dari pada tahun menjadi pada tahun menetapkan pengaturan tentang kewajiban pemerintah dalam pembinaan kepada pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pelayanan air minum melalui permen nomor prt m hal ini dimaksudkan sebagai dukungan pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja pengembangan sistem penyediaan air minum daerah (termasuk dam dan kelompok masyarakat pengelola), baik dalam bentuk fisik maupun non fis. kesimpulan berdasarkan seluruh uraian penjelasan tersebut atas terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, dewan sumber daya air nasional berpendapat: undang undang sumber daya air telah sejalan serta tidak mengingkari amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam rangka pelaksanaan undang undang sumber daya air, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang undangan guna mewujudkan makna penguasaan air oleh negara. sebagaimana visi pengelolaan sumber daya air yang tercantum dalam undang undang sumber daya aimaka norma dalam undang undang sumber daya air tidak mengenal privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, ataupun monopoli dalam pengelolaan sumber daya air. mengingat bahwa undang undang sumber daya air telah dilaksanakan oleh pemerintah secara sungguh sungguh, maka dewan sumber daya air nasional berpendapat bahwa sifat conditional constitutional terhadap undang undang sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1i dan nomor puu iii tanggal juli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. menimbang bahwa para pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal april dan presiden menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal april yang keduanya diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april dansumber daya airsda) secara keseluruhan, atau setidak tidaknya dan dan dan dan dan dan dan dan dan serta dan sda terhadap undang undang dasar negara republik indonesimohon pengujian konstitusionalitas sda secara keseluruhan atau setidak tidaknyaan dan dan dan dan dan dan serta dan spemohon ii, pemohon iii, dan pemohon iv, mendalilkan diri sebagai badan hukum privat, dan para pemohon pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, pemohon ix, pemohon dan pemohon xi, mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur, antara lain, dalam serta dan uud dirugikan akibat berlakunya sda atau setidak tidaknya dan dan dan dan dan dan dan dan dan serta dan sda. hak konstitusional para pemohon tersebut dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh ketentuan guo, karena ketentuan guo membuka ruang bagi privatisasi air sekaligus pelepasan tanggung jawabediaan air minum bagi rakyat, yang akibatnya terjadi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan akan air serta memicu terjadinya konflik horizontal terkait penggunaan air. menimbang bahwa para pemohon sampai dengan pemohon mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum privat, sedangkan pemohon sampai dengan pemohon mengajukan permohonan sebagai perseorangan warga negara indonesia. dalil para pemohon mengenai kedudukan hukum dibuktikan dengan fotokopi identitas diri para pemohon, surat keputusan medium dan ham, serta fotokopi ad art (vide bukti sampai dengan bukti setelah mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan para pemohon, mahkamah menilai pemohon pemohon ii, pemohon iv, pemohon pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, pemohon ix, dan pemohon telah membuktikan keberadaannya sebagai badan hukum privat maupun sebagai perorangan warga negara indonesia, sedangkan pemohon iii yaitu solidaritas juru parkir, pedagang kaki lima, pengusaha, dan karyawan sojupek) tidak membuktikan keberadaannya sebagai badan hukum privat karena tidak menyerahkan alat bukti. adapun pemohon xi, yaitu perseorangan atas nama fahmi idris, meskipun tidak menyerahkan fotokopi kartu identitas yang dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara indonesia, namun telah menjadi pengetahuan umum bahwa yang bersangkutan adalah warga negara indonesia.memiliki kedudukan hukum (legal standing), sedangkan pemohon iiiundang undang guo,dan undang undang guoiii. alasan dan pokok permohonan alasan pengujian kembali nomor tahun tentang sda bahwa air adalah kebutuhan yang vital bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dan oleh karenanya dibutuhkan pengaturan yang adil dalam hal peruntukan dan penggunaannya sehingga diharapkan pemanfaatan air bisa dilakukan secara optimal bagi seluruh mahkluk hidup yang terdapat muka bumi. bahwa ajaran islam menegaskan mengenai pentingnya air sebagai sumber kehidupan. al gurun menyebut banyak sekali yang berkaitan dengan air, baik sebagai dasar dasar pengetahuan mengenai hidrolnding) untuk mengajukan permohonan guo, kecuali pemohon iiilam sda sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam bagian duduk perkara yang dapat dikelompokkan dalam pokok permasalahan sebagai berikut: pengelolaan air dengan mempergunakan instrumen pemberian hak guna air, sebagaimana diatur dalam dan ii) pendayagunaan sumber daya air, termasuk pengusahaan air, sebagaimana diatur dalam dan iii) pembiayaan sebagaimana diatur dalam dan iv) gugatan masyarakat dan organisasi sebagaimana diatur dalam dan dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: pengujian konstitusional kembali sda ini karena mahkamah mempertimbangkan dalam putusan perkara nomor puu dan perkara nomor puu iii: mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap hak menguasai negara dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi, supaya perolehan pendapatannya lebih banyak, yang akan meningkatkan apbn dan selanjutnya akan meningkatkan usaha arah sebesar besar kemakmuran rakyat (vide putusan nomor puu x bertanggal november undang undang guo mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.sda, undang undang guo mengandung muatan yang memposisikan penggunaan air, condong untuk kepentingan komersial (vide dan sda): undang undang guo mengandung muatan yang memicu konflik horizontal divide serta dan sda, undang undang guo menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air (vide dan dan serta dan sda: undang undang guo merupakan undang undang yang diskriminatif (vide dan untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti. sampai dengan bukti serta mengajukan (tujuh) ahli yaitu puteri, absorb, erwin ramadhan, abdul fitriciada azhar, hamid chalid, irman putra sidin, dan alauddin daeng), yang keterangannya telah dimuat pada bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa presiden memberikan keterangan pada pokoknya, sda tidak mengenal privatisasi swastanisasi, komersialisasi, maupun monopoli dalam pengelolaan sumber daya air, melainkan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga sda telah sejalan dengan amanat uud untuk itu, presiden mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti pemerintah sampai dengan bukti pemerintah serta mengajukan (lima) ahli yaitu gede panta astana, imam anchor, jangkung handoko mulyo, raymond valiant buritan, budiman arif, dan (empat) saksi yaitu teguh suprapto, agus suara, sardi ahmad khan, endah agresi, yang keterangannya dimuat pada bagian duduk perkara, i3. menimbang dpr memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dan sda adalah wujud penguasaandan sda sudah mencerminkan konsep penguasaan negara sesuai amanat uud demikian pula, dan sda tidak bertentangan dengan uud karena dimaksud dibuat untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika terjadi hal hal merugikan terkait pengelolaan sumber daya air, i3 menimbang pihak terkait, yaitu dewan sumber daya air nasional, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sda telah sejalan dan tidak mengingkari uud selain itu, dewan sumber daya air nasional menerangkan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang undangan untuk melaksanakan sda. berdasarkan kedua hal tersebut, dewan sumber daya air nasional berpendapat sifat conditional constitutional sda, sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii dan nomor puu ii1 bertanggal juli sudah terpenuhi dengan berbagai peraturan tersebut sehingga sifat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, i3. menimbang bahwa guna mempertimbangkan permasalahan permohonan para pemohon, mahkamah perlu mengemukakan hal hal sebagai berikut: sejarah menjadi saksi bahwa sejak dahulu kala, sebelum masyarakat mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dan negara, hingga saat ini, air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikaruniakan oleh allah subhanahuwata'ala tuhan yang maha esa, sehingga air menjadi hak publik (res commune), yaitu suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama sama. para pejuang, sejak pergerakan kemerdekaan sampai dengan perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan indonesia menamakan tempat bangsa ini hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan sebutan tanah air , bukan the sutherland inggris) dan bukan pula das vaterland jerman) yang artinya tanah bapak . penggunaan istilah tanah air menunjukkan bahwa dalam pandangan bangsa indonesia tanah dan air merupakan dua sumber daya penting dalam kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. warga negara indonesia mengetahui dan memahami bahwa wage rudolf suparman, pengu kebangsaan indonesia raya, yang mulai dinyanyikan dan diperdengarkan pada tanggal oktober yang dikenal sebagai hari sumpah pemuda, menulis pada kalimat pertama, indonesia tanah airku". keterkaitan erat antara tanah dan air, antara daratan dan lautan, dimuat dalamyang sebelum perubahan uud tersebut telah dikukuhkan dalam undang undang nomor prp tentang perairan indonesia yang menyatakan, perairan indonesia ialah laut wilayah indonesia beserta perairan pedalaman indonesia , dadi antara pulau (daratan) yang satu dengan pulau (daratan) yang lainnya serta perairannya menjadi satu kesatuan. inilah yang biasa disebut nusantara atau negara kepulauan (archipelago state). dengan perkataan lain, seluruh daratan yang terdiri atas pulau pulau indonesia disatukan oleh air. kesejahteraan rakyat salah satunya berasal dari sumber daya alam yang termasuk dalamnya sumber daya air. sumber daya air sebagai sumber kesejahteraan memiliki makna yang terkait erat dengan istilah "ibu pertiwi yang merupakan julukan personifikasi bagi negara indonesia sebagai ibu yang menyusui dan menyayangi rakyat sebagai anak anaknya. pandangan sebagaimana diuraikan atas secara konstitusional dirumuskantermasuk salah satu dari (tiga) dari uud yang tidak diubah dalam perubahan uud tahun sampai dengan tahun. dengan perkataan lain, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesidiimplementasikan dalam uud, yang juga diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur. dalam perspektif tersebut mak divide uud: i3. menimbang bahwa hukum adalah salah satu sarana yang dipergunakan negara untuk menyelenggarakan fungsi guna mencapai tujuan. norma hukum mengenal adanya hierarki atau tata susunan norma, yang dalam hierarki tersebut uud menempati posisi tertinggi. dalam perspektif tata susunan norma hukum, uud merupakan ukuran validitas dan legitimasi bagi peraturan perundang undangan yang berada bawahnya. hukum dimaksudkan, antara lain, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat supaya tidak terjadi benturan antaranggota atau antarkomunitas yang berada dalam masyarakat, atau setidak tidaknya benturan tersebut dapat meminimalisasi. selain itu dalam kehidupan kenegaraan, hukum juga mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. untuk maksud tersebut hukum mengorganisasikan berbagai kepentingan dengan cara memberikan perlindungan satu pihak dan melakukan pembatasan pihak lain. hukum memberikan perlindungan dengan memberikan kekuasaan kepada subjek hukum tertentu dan membebankan kewajiban kepada subjek hukum yang lain. negara dengan kekuasaannya mengatur semua sumber daya, termasuk dalamnya sumber daya air dengan instrumen hak. terkait dengan hal tersebut, penjelasan umum sda menyatakan bahwabagi pihak yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib memperolehsaat ini. hak.pula, serta tetap menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman. bahwa, seharusnya undang undang guo yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi:pabila melihat dasar pengujian konstitusionalitas antara permohonan guo dengan dasar pengujian dalam permohonan nomor puu dan nomor. puu iii adalah sama. akan tetapi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu dan nomor puu tanggal juli pada halaman yang juga dijadikan dalil oleh para pemohon dalam permohonannya, antara lain, mempertimbangkan . apabila undang undang guo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimanamenurut mahkamah, sebagaimana yang akan dipertimbangkan bawah, terdapat penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan sda dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu ii dan nomor puu iii sebelumnya. dengan demikian permohonan para pemohon guo dapat diterima, i3. menimbang, sebelum mempertimbangkan bahwa sda dalam pelaksanaannya telah ditafsirkan secara berbeda dari pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu ii dan nomor puu tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf atas, mahkamah perlu menegaskan bahwa indonesia pemakna(videdivide uud i3.: i3.33: i3.i3. menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf sampai dengan atas adalah penegasan kembali akan hal hal mendasar yang menjadi landasan mahkamah dalam mempertimbangkan persyaratan konstitusionalitas pelaksanaan sda dalam putusan nomor puu ii dan nomor puu iii tersebut, mahkamah secara jelas dan tegas meletakkan titik tolak pertimbangannyaelaahan mahkamah terhadap amanat yang terkandung dalam uud khususnya mengenai sumber daya air, membawa mahkamah pada kesimpulan bahwa akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia. hal itu diperkuat oleh pandangan masyarakat internasional yang tercermin dalam penerimaan komite pbb untuk hak hak ekonomi, sosial, dan budaya terhadap komentar umum general comment) mengenai hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam article icsc, yang juga telah dikutip dalam putusan mahkamah tersebut, yang menyatakan, the states parties the present covenant recognize the right everyone the enjoyment the highest attainable standard physical and mental health . dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, mahkamah selanjutnya mengatakan, antara lain, komentar umum tersebut menafsirkan hak atas kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi tidak saja pelayanan kesehatan yang terus menerus dan layak tetapi juga meliputi faktor faktor yang menentukan kesehatan yang baik, termasuk salah satu dalamnya adalah akses kepada air minum yang aman. pada tahun komite selanjutnya mengakui bahwa akses terhadap air adalah sebagai hak asasi yang tersendiri oleh karena itu, mahkamah pun kemudian menegaskan bahwa sebagai bagian dari hak asasi maka negara wajib menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhinya (to fuli. pada saat yang sama mahkamah juga menekiga aspek hak asasi atas air tersebut, yaitu penghormatan, perlindungan, dan pembunuhannya, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi juga harus dijamin kesinambungannya untuk masa depan karena menyangkut eksistensi manusia (vide hal. i3. menimbang, dalam putusan nomor puuhal. i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang memandang keberadaan air dari dua aspek sebagaimana disebutkan dalam paragraf dan atas itulah mahkamah dalam putusan nomor puu dan nomor puu iii tersebut kemudian menentukan persyaratan konstitusionalitas sda. jika ditingkatkan, pendapat mahkamah tentang persyaratan konstitusionalitas sda tersebut adalah bahwa sda dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh uud diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad). dalam putusan mahkamah nomor puu i bertanggal desember mahkamah lebih lanjut menjelaskan perihal bagaimana fungsiitu dilaksanakan. mahkamah, antara lain menyatakansebagai fenomena alam dan sebagai objek hukum. secara keseluruhan, ada banyak yang menyebut kata air dalam al @uran yakni sebanyak serta kata kata lain yang memiliki hubungan yang sangat langsung dengan air, antara lain: hujan yang berjumlah sungai yang berjumlah laut yang berjumlah mata air yang berjumlah awan dan mendung, yang berjumlah angin yang berjumlah serta yang berjumlah bahwa air dalam pandangan al gurun adalah esensi terpenting untuk keberlangsungan hidup seluruh mahluk dimuka bumi sekaligus bumi itu sendiri sebagaimana firman allah swt: sni ujian latus oil dal ogan dan allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan nya bumi sesudah matinya. sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda (kebesaran tuhan) bagi orang orang yang mendengarkan (pelajaran). pernyataan serupa ( dengan air itu dihidupkan nya bumi sesudah matinya ) terdapat juga pada surat al bayaran: al kabut: dan ar rum: bahkan ketika al gurun bercerita tentang awal penciptaan bumi dan semesta, allah swt secara jelas menyebutkan bahwa dari adalah semua mahluk hidup diciptakan bahwa meskipun mahkamah telah memberikan putusan terhadap undang undang guo melalui putusan nomor puu dan nomor puu dan menyatakan konstitusional bersyarat, namun penjabaran terhadap putusan tersebut tidaklah dijalankan sepenuhnya, hal ini jelas dikarenakan tidak terlepas dari substansi undang undang yang memberi kelonggaran terhadap modal asing dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air. bahwa keadaan yang demikian itu tidak terlepas fakta historis yang melatar belakangi terbentuknya undang undang guo yakni berawal kebutuhan pemerintah terhadap lembaga lembaga donor dalam hal pengukuran dana bantuan untuk menghadapi krisis yang dihadapi bangsa indonesia, dimana salah satu syarat peminjaman dalam kesepa: (vide hal. jaminan bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas sda sebab hanya dengan cara itulah hal hal berikut, sebagaimana ditegaskan dalam putusan mahkamah nomor puu ii dan nomor puu i11 tersebut, dapat diwujudkan yaitunamun, mengingat kebutuhan akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari masyarakat tidak cukup lagi diperoleh langsung dari sumber air yang diusahakan oleh masyarakat maka negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya, termasuk mereka yang menggantungkan kebutuhan itu pada saluran distribusi. berkenaan dengan hal itu, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program pemerintah dan pemerintah daerah. konsep hak dalam hak guna air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum. konsep hak dalam hak guna air haruslah sejalan dengan konsep res commune yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. hak guna air mempunyai dua sifat: pertama, hak persona yang merupakan pencerminan dari hak asasi dan karenanya melekat pada subjek manusia yang bersifat tak terpisahkan. perwujudan dari sifat hak guna air yang pertama ini ada pada hak guna pakai aia, hak yang semata mata timbul dari izin yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. perwujudan sifat hak guna air yang kedua ini ada pada hak guna usaha air. konsep hak guna pakai air, pemanfaatan air luar hak guna pakai air, dalam hal ini hak guna usaha air, haruslah melalui permohonan izin kepada pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas luasnya. oleh karena itu, hak guna usaha air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. hak guna usaha air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat. prinsip penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi. dengan demikian, tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. samping itu, prinsip ini harus dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. oleh karena itu, petani pemakai air, pengguna. hak masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber daya air diakui, sesuai dengan uud adanya ketentuan tentang pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup melalui peraturan daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklarinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. kebutuhan dimaksud, antara lain, raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lainmenimbang, sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf atas, telah ternyata bahwa hingga berakhirnya pemeriksaan persidangan terhadap permohonan guo,tapkan sejumlah peraturan pemerintah (selanjutnya disingkat pp) sebagai pelaksanaan sda, yang relevan dengan permohonan guo, yaitu: nomor tahun tentang pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai pelaksanaan sda: nomor tahun tentang irigasi sebagai pelaksanaan sda, nomor tahun tentang pengelolaan sumber daya air sebagai pelaksanaan dan sda, nomor tahun tentang air tanah sebagai pelaksanaan dan sda, nomor tahun tentang sungai sebagai pelaksanaan dan sda, nomor tahun tentang rawa sebagai pelaksanaan dan sda: i3. menimbang bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan enam peraturan pemerintah untuk melaksanakan sda guo, namun menurut mahkamah keenam peraturan pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf sampai dengan paragraf namun demikian pada tanggal september pemerintah telah menetapkan nomor tahun tentang hak guna air sebagai pelaksanaan sda, lama setelah mahkamah mengakhiri sidang dalam perkara guo pada tanggal maret sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalamara pemohon berkaitan dengan jantung sda maka permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. i3. menimbang bahwa oleh karena sda dinyatakan bertentangan dengan uud dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan undang undang baru yang memperhatikan putusan mahkamah oleh pembentuk undang undang, maka undang undang nomor tahun tentang pengairan diberlakukan kembaliii tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo,xi,iii tidak dapat diterima, mengabulkan permohonanuntuk seluruhnyaahmad fadli semadi, santo, wahiduddin adams, dan materialis akbar, masing masing sebagai anggota, pada hari rabu, tanggal tujuhsanto, wahiduddin adamsntah dan dana moneter internasional imf) yaitu adanya penyesuaian struktural (structural adjustment). sehingga ketika nota kesepahaman antara ri imf ditandatangani, ada sejumlah persyaratan yang dikaitkan dengan sda dan lingkungan hidup, diantaranya berkaitan langsung dengan konglomerasi dan pengaturan perdagangan. samping itu ada bank dunia juga memberikan syarat bagi pinjaman yang langsung berkaitan dengan pengelolaan hutan daan sumber daya alam lain. bahwa hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil studi bank dunia tentang sumber daya air indonesia pada tahun yang menyimpulkan bahwa indonesia perlu segera mengadakan perubahan dalam pendekatan, cara pandang dan implementasi pengelolaan sumber daya air. beberapa perubahan itu adalah dari penyediaan air untuk pertanian, berlokasi air yang lebih merata bagi sektor sektor lain: dari fokus pada pendekatan pasokan (supply approach) pendekatan pengelolaan permintaan (demand management) dan pendekatan pasokan secara seimbang. selanjutnya juga disarankan agar bank dunia tidak memberikan bantuan lebih lanjut untuk sektor sumber daya air dan irigasi kecuali ada upaya melakukan reformasi sektor ini. bahwa rekomendasi tersebut tertuang dalam program restrukturisasi kebijakan sumber daya air, atau wasal water resources sector adjustment loan). program ini dikaitkan dengan pinjaman penyesuaian struktural bersifat quick discourse (cepat cair) untuk mengatasi neraca pembayaran indonesia akibat krisis moneter pada tahun beberapa persoalan yang muncul dalam nomor tahun tentang sumber daya air berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaannya. hal ini tidak terlepas dari pergeseran makna air yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorientasi pada mencari keuntungan. pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak guna usaha air yang dapat diberikan kepada swasta yang tampak dalam dan undang undang guo. bahwa melalui pengujian undang undang guo dan diputus oleh mahkamah dengan nomor puu iiiii maka mahkamah telah mengawini dan berpendapat bahwa: kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas air luar hak guna pakai tercermin dalam: tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota yang dirinci dalam dan sda, yaitu adanya tanggungjawab untukmerintah wajib memprioritaskan air baku untuk memenuhi kepentingan sehari hari bagi setiap orang melalui pengelolaan pendayagunaan sumber daya air: ketentuan sda yang berbunyi, ketentuan yang berbunyi,ahkamah berpendapat bahwa ketentuan ini haruslah secara nyata dilaksanakan dalam aturan pelaksanaan sda, sehingga pengelolaan perusahaan daerah air minum dam) sebagai pengusahaan sumber daya air benar benar diusahakan oleh pemerintah daerah dengan berlandaskan pada ketentuan sda. peran serta masyarakat yang merupakan pelaksanaan asas demokratisasi dalam pengelolaan air harus diutamakan dalam pengelolaan dam, karena baik buruknya kinerja dam dalam pelayanan penyediaan air kepada masyarakat mencerminkan secara langsung baik buruknya negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi atas air.. seharusnya manfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air meskipun terdapat ketentuan sda yang menyatakan bahwketentuan ini adalah berlakuartinya, apabila air untuk kebutuhan sehari hari dan pertanian rakyat itu diambil dari saluran distribusi maka berlaku prinsip manfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dimaksud. namun, hal ini tidak boleh dijadikan dasar bagi pengenaan biaya yang mahal untuk warga yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari kepada dam melalui saluran distribusi. besarnya biaya pengelolaan sumber daya air untuk dam harus transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam perhitungannya. karena air adalah sangat vital serta terkait langsung dengan hak asasi, maka dalam peraturan pelaksanaan sda perlu dicantumkan dengan tegas kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam apbd nya sumber pembiayaan pengelolaan sumber daya air: menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sedangkan menyatakan bahwapengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi. demikian dinyatakan dalam sda. mahkamah berpendapat bahwa tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerahda ini harus menjadi prioritas program pemerintah dan pemerintah daerah, karena dengan pengembangan sistem penyediaan air minum yang memadai, pemenuhan hak atas air akan meningkat kualitasnya, karena seseorang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jarak yang tidak terlalu jauh dapat memperoleh air. tanggung jawab. peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalahemungkinkan menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, menimbang bahwa sda memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, dalam keadaan memaksa, untukmahkamah berpendapat bahwa dalam menggunakan kewenangan tersebut pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air dibandingkan dengan kepentingan lain, karena hak asasi atas air adalah hak yang utama, putusan nomor puu dan nomor puu iii hlm. bahwa dengan adanya standar mengenai penafsiran yan telah ditentukan oleh mahkamah tersebut, maka mahkamah pun telah menentukan bahwa:pengujian kembali (conditional constitutional) putusan nomor puu 1i dan nomor puu him. oleh karena itu para pemohon mengajukan pengujian undang undang guo kembali, dikarenakan apa yang telah ditentukan lingkup penafsiran mengenaikeluarnya peraturan pemerintah pp) nomor tahun tentang pengembangan sistem penyediaan air minum spam) yang pada butir menyatakan, penyelenggara pengembangan spam adalah bumn bumi, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat". padahal, dalam sda sudah dinyatakan, bahwa pengembangan spam adalah tanggung jawab pemerintah pusat pemerintah daerah, sehingga sda menyatakan penyelenggara spam adalah bumn dan atau bumi. bahwa pengembangan spam seperti pada nomor tahun yang merupakan implementasi undang undang guo adalah merupakan swastanisasi terselubung dan pengingkaran penafsiran konstitusional mahkamah terhadap undang undang guo. dengan kondisi yang demikian ini maka melahirkan secara sempurna telahkarena bukan orientasi prinsipal dan watak dasarnya. keadaan ini jelas bertentangan dengan uud yang telah mengamanatkan penguasaan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. bahwa mahkamah telah menafsirkan lebih tajam kembali makna dikuasai negara untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam putusan nomor puu x perihal pengujian nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, bahwa:.september memberi kuasa dengan hak substitusi kepada dr. syaiful bakeri, s.h., m.h.: ii) noor asyari, s.h.: iii) ibnu sina chandranegara, s.h., m.h.: iv) bachtiar, s.h.: dan andy riyantonama nama penerima kuasa tersebut berdasarkan surat kuasa substitusi bertanggal oktober memberi kuasa kepada dr. trio rahardjo, s.h., hum.: ii) muhammad najis, s.h., hum., iii) umar husin, s.h., m.h.: iv) santoso hariadhi, s.h.: dan jamil burhan, s.h., yaitu advokatdewan sumber daya air nasional, mendengar keterangan ahli para pemohon dan presiden serta saksi presiden, memeriksa bukti bukti para pemohon dan." putusan nomor puu x hlm bahwa dengan adanya paradigma baru dalam penafsiran konstitusional dalam uud maka semakin menunjukan bahwa undang undang guo telah jauh dari tercapainya sebesar sebenarnya kemakmuran rakyat. alasan klise negara yang menyatakan bahwa tidak memiliki biaya untuk mengelola sumber daya air adalah suatu kedutaan semata, padahal pengelolaan sumber daya air tidaklah serumit pengelolaan minyak dan gas yang memang berkarakter high cost, high tech, dan high risk. bahwa ruang masuk swasta dalam pengelolaan air sangat besar sejak terbitnya nomor tahun yang menunjukan original intent dari undang undang guo. hal ini antara lain terlihat dalam nomor tahun yaitu dalam hal bumn atau bumi sebagaimana dimaksudkan dalam dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan wilayah pelayanannya . selain itu, nomor tahun tentang spam ini juga menyebutkan bahwa badan usaha swasta dan koperasi dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan bumn bumi. selanjutnya pada yang sama juga disebutkan pelibatan koperasi dan badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan. bahwa semangat privatisasi dengan pelibatan swasta dalam pengelolaan air minum dalam ini seperti yang terdapat dalam dan sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat dalam nomor tahun tentang spam ini, ditegaskan bahwa pengembangan spam menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daersi dan produktif sesuai dengan peraturan perundangan . bahwa beberapa ketentuan dalam atas memperlihatkan bahwa pemerintah ingin melepaskan diri dari tanggung jawab secara mutlak terhadap penyediaan air minum untuk rakyatnya dengan memberikan ruang luas kepada swasta dalam pengelolaan air minum dengan membangun kemitraan dengan swasta dan dalam pengembangan penyediaan air minum. hal ini sekali lagi tentu akan mengubah makna air yang sebelumnya barang publik yang pembunuhannya merupakan kewajiban pemerintah menjadi air sebagai komoditas ekonomi dimana hanya orang orang terbentuklah yang dapat mengaksesnya. bahwa uud pada dasarnya tidak menutup partisipasi swasta dalam penyelenggaraan cabang cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk dalam penyelenggaraan air minum. namun partisipasi swasta tersebut tidak boleh menghilangkan makna penguasaan oleh negara. partisipasi swasta dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama dan dalam tahapan penyelenggaraan yang tidak menghambat negara dalam penyelenggaraan air (minum) tersebut. batasan inilah yang tidak dijelaskan dalam undang undang guo, sehingga memungkinkan ruang bagi privatisasi air. jika demikian yang terjadi, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan mandat uud khususnya uud yangoleh karenanya, dalam perspektif hukum kritis, politik hukum perubahan nomor tahun tentang perairan menjadi undang undang guo, mengindikasikan adanya tekanan tekanan aktor globalisasi dalam melegalkan privatisasi indonesia. sebagai akibatnya, hak atas air dalam konteks ham disebut sebagai hak dasar fundamental right), menjadi tak terlindungi dan sulit untuk dipenuhi. untuk menyikapi hukum sumber daya air yang kapitalistik, bertentangan dengan ham dan keadilan, diperlukan kecerdasan dan kreativitas, yakni dengan meninggalkan pola pikir positivistik dan berganti pola pikir substanmengacu pada filosofi dan nilai nilai yang berpihak pada kepentingan bangsa sendiri. dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa kelahiran undang undang guo sangat dipengaruhi oleh lembaga lembaga donor sebagai salah satu kekuatan global untuk meluluskan proses privatisasi indonesia. hal ini tidak terlepas dari jumlah air yang semakin hari semakin terbatas jumlahnya yang akhirnya menempatkan air sebagai komoditas yang sangat menguntungkan untuk diperdagangkan. undang undang guo mengandung buatan penguasaan dan monopoli sumber sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip prinsip dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.undang undang guoundang undang guo.'undang undang guoberdasarkan uraian tersebut atas, maka dapat diketahui bahwa undang undang guobahwamaka disimpulkan bahwa dan dalam undang undang nomorundang undang guo yang. bahwa dan undang undang guojukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar:nomor". bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, keberadaan hak guna dalam nomorbahwa hak guna yang menjadi instrumen dasar dalam nomor: bahwaundang undang guoundang undang guo, bahwanomoras komersial adalah berdasarkan akta penerimaan berkas perkaraguo mengandung muatan yang memicu konflik horizontal bahwa selanjutnya nomor tahun bertentangan dengan jiwa dan semangat pembukaan uud karena memicu dan berpotensi menyebabkan konflik antara pemerintah interalia konflik masyarakat. nomor tahun menyatakan:selanjutnya nomor tahun tentang menyatakan: pengusahaan air untuk negara lain tidak diijinkan, kecuali apabila penyediaan untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam telah dapat terpenuhi . bahwa tersebut dapat memicu konflik antar wilayah sungai khususnya antar wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif. wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif tertentu, tentunya dapat mengemukakan argumentasi mementingkan mengeksploitasi air untuk kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit tenaga air, seperti termuat dalam penjelasan atas nomor tahun bagian umum poin atau bahkan untuk diekspor luar negeri seperti dimungkinkan dengan aturan nomor tahun akibatnya, bisa saja kepentingan eksploitasi dan ekspor air lebih didahulukan ketimbang mendistribusikan air kepada penduduk wilayah sungai lain yang memerlukan khususnya untuk kebutuhan pokok. hal ini jelas bertentangan dengan uud undang undang guo menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air bahwa nomor tahun menyatakan: hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha. bahwa menyatakan: koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalamsistem penyediaan air minum . selanjutnya menyatakan, untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum. . bahwa . . selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan: . sementara menyatakan: pengusahaan sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: (a) penggunaan air pada suatu lokasi tertentu .: (b) pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu .: (c) pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu . . bahwa menyatakan: alokasi air untuk pengusahaan. ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah atau pemerintah daerah . bahwa selanjutnya nomor tahun menyatakan: . bahwa rumusan nomor tahun tersebut mempunyai implikasi jika suatu saat urutan prioritas diubah dan hal ini berpengaruh juga pada perorangan dan atau badan hukum yang telah diberikan hak guna usaha atas air, pemerintah wajib memberikan kompensasi. sementara kompensasi dari pemerintah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara daerah apbn d) yang sumber sumber pendapatannya, antara lain berasal dari uang masyarakat bahwa dalam nomor tahun tersebut menunjukkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai orang banyak dapat tidak dikuasai oleh negara. karenanya nomor tahun tersebut bertentangan dengan uud selanjutnyamenyebabkan air sebagai aset negara dan adan nomor tahun tersebut bertentangan dengan uud undang undang guo merupakan undang undang yang diskriminatif bahwa nomor tahun menyatakan . bahwa nomor tahun menyatakan: . kemudian menyatakan: gugatselanjutnya menyatakan: organisasi yang berhak mengajukan gugatan . harus memenuhi persyaratan: (a)(b) . , dan (c) telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya . bahwa nomor tahun tersebut telah mendekorasi dan melintasi hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, bertentangan dengan ketentuan uud yang menjamin setiap orang dan secara kolektif mempertahankan hak hak aslinya, bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pikiran dan hati nuranrga negara, serta bertentangan dengan jaminan hak setiap orang, termasuk saluran peradilan, dengan mengajukan gugatan. bahwa pencantuman kata organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air sebagaimana dinyatakan dalam nomor tahun tersebut telah melanggar prinsip paling pokok dalam penegakan hukum yakni pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama didepan hukum sebagaimana dinyatakan dalam uud inter alia ketentuan nomor tahun merupakan yang diskriminatif. karenanya nomor tahun bertentangan dengan uud ivsecara keseluruhan dengan uud menyatakan undang undang nomor tahun tentang sumber daya airdan dan dan undang undang nomor tahun tentang sumber daya air adalah bertentangan dengan uud menyatakan menyataksumber daya aiumber daya air, bukti fotokopi ktp pemohon atas nama mikrajuddin syamsuddin: bukti fotokopi ktp pemohon atas nama h.a. aris bandai, bukti fotokopi ktp pemohon atas nama lies sungkharisma, bukti fotokopi ktp pemohon atas nama gembong tawangalun: bukti fotokopi ktp pemohon atas nama ramadhan: bukti fotokopi ktp pemohon atas nama adhyaksa rault, bukti fotokopi ktp pemohon atas nama marwan batubara: bukti fotokopi ktp pemohon atas nama laude ida, bukti fotokopi ktp pemohon atas nama hatta taliwang, bukti fotokopi ktp pemohon atas nama rachmawati soekarno putri, bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang perubahan anggaran dasar persyarikatan muhammadiyah: bukti fotokopi ad art jami'atul washliyah: bukti fotokopi akta notaris arman lang nomor tanggal juni mengenai pendirian perkumpulan vanaprastha. bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengembangan penyediaan sistem air minum. selain itu, para pemohon juga mengajukan (tujuh) ahli yang didengarkan keterangannya pada tanggal desember januari dan januari pada pokoknyadr. puteri, s.h., m.h. dalam bidang pengelolaan sda, pancasila dapat menjadi landasan politik hukum hak menguasai negara atas sda untuk diarahkan agar pengelolaan sda tidak menindas mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis (penduduk miskin). bagi penduduk miskin terutama yang tinggal perkotaan air merupakan barang mewah dan langka. lebih dari sepertiga penghasilan penduduk miskin dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan air akibat tidak adanya saluran air bersih tempat tinggal mereka. ketersediaan air tetap sementara kebutuhan air semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya, sehingga menimbulkan kelangkaan. pada tahap kelangkaan air, asas keadilan menjadi amat penting dalam pengelolaan air. keadilan untuk mendapatkan air sebagai ham tidak dapat diserahkan kepada tiap individu berdasarkan mekanisme pasar, melainkan harus ada campur tangan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas air. pemerintah harus membentuk struktur sosial ekonomi penyediaan air sehingga tidak jatuh tangan perorangan atau mekanisme pasar liberal. privatisasi air bertentangan dengan prinsip pengelolaan sda berbasis nilai keadilan sosial. dalam putusan nomor puu 1i dan nomor puu berpendapat bahwa sumber daya air telah memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air, sehingga dalam peraturan pelaksanaannya pemerintah harus memerhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut. berpendapat bahwa undang undang sumber daya air mengatur hal yang pokok dalam pengelolaan sda. meskipun undang undang sumber daya air membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan hak guna usaha air dan izin pengusahaan daya air, namun hal tersebut tidak boleh mengakibatkan pengusahaan air akan jatuh tangan swasta. nomor tahun tentang pengembangan sistem penyediaan air minum spam) telah membuka peluang adanya penyelenggaraan air minum oleh swasta tanpa batasan pada keseluruhan tahapan kegiatan. padahal, putusan dalam pengujian undang undang sumber daya anegara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas air. juga berpendapat bahwa tanggung jawab penyediaan air minum diselenggarakan oleh pemerintah melalui bumi, bumn, dan bukan oleh swasta. peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakatungkin menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan, serta pengurusan pengelolaan sda secara keseluruhan. menegaskan bahwa dam harus benar benar diusahakan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola sda. baik buruknya kinerja dam untuk menyediakan air minum bagi masyarakat mencerminkan baik buruknya negara dalam memenuhi hak asasi atas air. pengembangan sistem pengelolaan air minum bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan mk. nomor tahun tentang pengembangan spam menyebutkan keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan air minum wilayah yang belum dilayani oleh bumi dan bumn, dapat dilakukan pada seluruh tahapan penyelenggaraan. dengan demikian tanggung jawab negara yang diamanatkan uud dapat digantikan oleh badan swasta yang berorientasi pada profit. keterlibatan swasta juga dapat dilakukan daerah yang telah memiliki bumn atau bumi penyelenggara air minum, dalam hal bumn atau bumi tersebut tidak dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan daerah pelayanannya. hal demikian adalah bentuk privatisasi. pengembangan spam tidak membatasi kepemilikan modal swasta, apalagi asing. perpres nomor tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka diperbaharui dengan perpres nomor dan perpres nomor yang pada lampiran kedua perpres itu disebutkan, perincian bidang bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing dengan kepemilikan modal yang bervariasi dari sampai y6. salah satu bidang usaha tersebut adalah pengusahaan air minum yang kepemilikan modalnya dapat dikuasai olehmematok jika cabang produksi air minum adalah penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak? penguasaan modal sebesar menunjukkan adanya agenda privatisasi air minum dalam perpres ini dan dalam sumber daya air. berdasarkan hal tersebut, pengembangan spam, permendagri nomor dan perpres nomor yang diperbarui dengan perpres nomor dan perpres nomor akan terkena conditional constitutional warning dari mk. privatisasi selalu diikuti dengan kenaikan tarif namun tidak selalu diikuti peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. pada diprediksi akan terjadi paceklik air dunia yang dapat memicu terjadinya perang air. era privatisasi tidak lagi menjadi tren abad era saat ini lebih cocok untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. pada awal tahun hingga an peran negara dibatasi dan dikebiri dengan. program privatisasi dan deregulasi, tetapi janji janji liberalisasi tersebut tidak pernah terbukti membawa umat pada kesejahteraan hidup. penjelasan uud sebelum amandemen menyatakan bahwajika tampuk produksi jatuh tangan orang seorang yang berkuasa, maka rakyat banyak akanuntuk sebesar besar kemakmuran rakyat. bung hatta menafsirkan uud bahwa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh negara, bukan oleh pemerintah, untuk mengendalikan penyelenggaraan cabang cabang produksi yang bersangkutan.penyelenggaraan secara langsung dapat diserahkan kepada badan badan pelaksana bumn dan perusahaan swasta yang bertanggung jawab kepada pemerintah yang kerjanya dikendalikan oleh negara. pam jaya memiliki profit oriented yang sangat tinggi. bagi perusahaan swasta yang bersifat profit oriented, jika tidak ada keuntungan atau tidak mendatangkan profit, wilayah itu tidak akan dialiri. kemudian masyarakat yang tidak teraliri oleh saluran air minum akan membayar lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat wilayah yang ada aliran air minum. sehingga pendapatan masyarakat sebagian besar dihabiskan untuk membeli air bersih kebutuhan sehari hari. daerah juwiring, klaten, biasa mendapat aliran air dari ponggok, namun petani sana justru mengairi tanahnya dengan menyedot air tanah dengan mesin diesel. ironis ketika petani berada tempat yang airnya melimpah, tetapi justru menyedot air dari dalam tanah dengan menggunakan diesel. seharusnya penyelenggara pengusahaan air adalah pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan publik, karena penyelenggara pihak swasta pasti mengutamakan keuntungan (profit oriented). sumber daya air menuntut peraturan pemerintah yang harus dibentuk. terdapat dua pp, yaitu tentang irigasi dan sistem pengelolaan air minum. ini sudah pernah diuji oleh mahkamah dengan amar konstitusional bersyarat, dengan demikian seharusnya pengujian kedua ini tinggal membuktikan apakah pemerintah benar dalam memberi tafsir. pemerintah ternyata menafsirkan lain dengan mengeluarkan dan irigasi, permendagri perpres dan perpres apakah tidak mungkin jika melakukan rule breaking untuk menguji spam sistem pengelolaan air minum) karena terkait dengan pengujian kembali. kecuali tanpa ada pengujian kembali, maka kewenangan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang adalah kewenangan ma. dan bertentangan dengan uud terutamumber daya air mengenalkan hak guna air yang meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air. pengenalan hak demikian dapat diartikan bahwa pada suatu saat nanti sumber daya air dapat diikat dengan hak hak tertentu seperti sumber daya atau benda pada umumnya. tentu hal demikian bertentangan dengan uud menyataini yang disebut sebagai yang membuka pintu komersialisasi air dan privatisasi air, dan karenanya bertentangan dengan uud menyatakan bahwaerhatikan prinsip pemanfaatan air dengan membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat. dalam ketentuan ini juga terdapat aspek komersialisasi air. menyebutkan bahwaapakah jika pemerintah telah memberikan izin lalu hujan buatan dapat dilakukan oleh swasta. jika masih terjadi salah hujan, siapa pihak yang bertanggung jawab? pengelolaan air seharusnya bersifat integrated. persoalan sumber daya air jangan hanya menjadi urusan pu. prof. dr. absorb, s.h., m.h. tentang sumber daya air sejak dibahas dpr sebagai ruu telah dipermasalahkan banyak pihak. banyak pihak menginginkan agar pemerintah dan dpr menggandakan pembahasan ruu sumber daya alam, namun yang muncul justru sumber daya air. beberapa pokok pikiran yang ditawarkan: perlu dipertimbangkan aspek daya dukung ekosistem dan perlindungan sumber daya alam. ii) ada langkah langkah kebijakan konkret dalam rangka mewujudkan keadilan masyarakat dalam mengakses sumber daya alam. il) rekonstruksi dan konsolidasi lembaga pengelolaan sumber daya alam agar menjadi lebih kokoh dan terintegara pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional atas perbaikan permohonan pengujian dan dan dnomor tahun juncto nomor tahun juncto perpu nomor tahunini telah sesuai dengan ketentuan, maka pemohon memintas.d adalah pemohon yang terkualifikasi sebagailalu untuk pemohon pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, pemohon ix, pemohon dan pemohon adalah pemohon yang terkualifikasi sebagai perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun bahwa pemohon adalahruf nahi munkar, berasas islam, dan bersumber pada menyusun program pembangunan lima tahun bidang sumber daya alam yang merespon permasalahan nyata dalam masyarakat. implikasi amanat cita hukum pancasila adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berpegang pada: tanggung jawab negara sebagai pemegang kekuasaan sumber daya alam, ii) memperkuat hak hak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara yang sesungguhnya. tap mpr nomor tahun mengamanatkan kepada presiden agar mengadakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. tap mpr nomor tahun berisi rekomendasi kepada presiden untuk menyiapkan penyusunan peraturan. perundang undangan yang mengatur sumber daya alam. tap mpr nomor tahun merekomendasikan beberapa saran untuk menyelesaikan berbagai persoalan sumber daya alam dan konflik yang ada dalamnya. pemerintah gagal melakukan perubahan pembaruan hukum sumber daya alam, justru yang lahir adalah tentang pengelolaan sumber daya air. hal demikian memunculkan pertanyaan ada apa baliknya. sda menyebut, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. makna demikian disandarkan pada uud tetapi tafsir yang muncul beraneka ragam sehingga bersifat multitafsir. seharusnya segala tindakan dalam bidang sda harus memungkinkan tercapainya: terbentuknya pemerintah yang sanggup melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia. dapat meningkatkan kesejahteraan umum, menaikkan taraf kehidupan dan kecerdasan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. sda melakukan pengabaian terhadap hak masyarakat hukum adat. sda mengatur mengenai hak namun sebenarnya lebih tepat jika merujuk pada tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yang mengatur masalah bumi, air, kekayaan alam terkandung dalamnya, bahkan ruang angkasa. makhukum adat harus menjadi dasar atau prinsip dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan sda. gurun menyebutkan bahwa air merupakan simbol keadilan, simbol kehidupan, dan simbol kemakmuran, hal demikian penting ditekankan dalam sda menyebutkan,hal demikian menunjukkan kejanggalan berpikir. hak dan hukum adat kalau didelegasikan atau ditetapkan dengan peraturan daerah justru akan mengurangi atau mereduksi makna hukum adat itu sendiri. banyak nilai nilai hukum adat maupun hak yang tidak dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. privatisasi pengelolaan sumber daya air dapat dilihat dalam tentang hak guna air yang dapat digunakan kepada perseorangan maupun badan usaha dengan izin pemerintah maupun pemerintah daerah. ini bertentangan dengan sebenarnya pemerintah bisa memperkuat dalam bentuk kelembagaan baik berupa bumn maupun bumi, sehingga negara memiliki peran dominan. tentang potensi konflik horizontal, mengatur ada prioritas atau monopoli dalam pendistribusian air mengutamakan daerah daerah hulu. hal demikian dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah. misalnya terjadi konflik sumber daya air daerah losari, brebes, dan cirebon, karena pembangunan tanggul wilayah sungai cucut menyebabkan air yang mengalir daerah losari, brebes, menjadi berkurang. sehingga petani tambak yang ada daerah tersebut mengalami kerugian. konflik juga terjadi perbatasan antara jawa timur dan jawa tengah, yaitu tawangmangu, karanganyar, dimana terdapat mata air ordo ordo. sungai tesebut dialirkan wilayah magetan karena magetan memberikan kompensasi kepada pemda jawa tengah dan pemda karanganyar. akibatnya petani setempat dirugikan dan menuntut supaya distribusi air didahulukan kepada mereka mereka yang membutuhkan tanpa harus ada dasar mendahulukan berdasarkanperan dominan pemerintah dalam penyelesaian sengketa. hal demikian bertentangan dengan yang dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga masyarakat. juga menyatakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan terdapat hak gugat lembaga organisasi yang membidangi masalah air. ketentuan demikian merupakan adopsi dari yang sebelumnya diatur dalam dan yang mengatur masalah lingkungan hidup. pihak yang dapat mengajukan hak gugat terhadap persoalan persoalan lingkungan maupun air dibatasi hanya organisasi yang bergerak dalam bidang masalah air. begitu pula dalam masalah lingkungan hanya organisasi yang bergerak dalam bidang masalah lingkungan yang memiliki hak gugat. sehingga berbagai stakeholder maupun lembaga yang peduli dalam bidang air maupun bidang lingkungan tidak mempunyai hak gugat terhadap praktik pencemaran dan kerusakan lingkungan. dalam usia lingkungan yang dua puluh tahun lebih, hak gugat atau legal standing ini tidak dapat berjalan dengan baik karena mengalami kesulitan dalam proses berbicara. dengan demikian praktik sengketa lingkungan ini bersifat diskriminatif, karena membatasi orang tertentu yang bergerak dalam bidang air. sumber daya air sebenarnya boleh digunakan tetapi untuk kepentingan kepentingan publik atau mencapai malahan. prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, harus sama dan dibangun dengan dasar dan tujuan perjuangan rakyat indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan uud sehingga pemerintah harus sanggup melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dan dapat menyejahterakan masyarakat, termasuk meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan kehidupan bangsa. dalam kaitannya dengan perizinan, boleh memberikan izin karena pemerintah memiliki kekuasaan. namun izin yang diberikan harus selektif karena menurut uudmaknanya adalah bahwa bumn. maupun ominan. seandainya pun ada pendelegasian dalam bentuk kerja sama, maka pemerintah harus dominan. pemberian izin selama ini, baik yang diberikan kepada lembaga perseorangan maupun badan usaha, lebih banyak prosedural dan formal, sementara pengawasan lapangan lemah yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam tidak terkendali. konflik lokal seperti wilayah mata air coro tulung, jawa tengah, diredam dengan cara merekrut warga lokal yang pro perusahaan, sementara warga yang tidak pro perusahaan diberi tawaran pragmatis, sehingga konflik dapat diredam sementara, namun suatu saat akan meledak. beberapa waktu terakhir terjadi persoalan baru, karena perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan, sehingga badan jalan yang dilalui oleh alat pengangkut air mengalami kerusakan parah. air memiliki manajemen alami, yaitu pada waktu penghujan diserap oleh pepohonan dan tanah, kemudian pada waktu kemarau dilepas secara perlahan lahan sehingga berkelanjutan. manajemen alami ini tidak lagi terjadi karena air sungai sudah habis akibat pada waktu musim penghujan atau waktu tertentu diambil oleh perusahaan perusahaan perorangan maupun swasta, sehingga pada saat kemarau mereka harus mengeluarkan banyak ekstra uang karena harus menyedot air bawah tanah. secara vulgar terjadi privatisasi air kepada lembaga swasta dengan alasan negara tidak sanggup, padahal sebenarnya negara sanggup. terjadinya masyarakat yang konsumtif sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari desain negara. daerah yang airnya bersih dan jernih, sebelum ada industrialisasi seperti sekarang, masyarakat tidak pernah merasa sakit karena kencing batu dan sebagainya. namun adanya pemasaran air yang luar biasa maka dengan dalih higienis masyarakat tidak mau lagi mengkonsumsi air yang biasanya dikonsumsi. dr. dea erwin ramadhan air minum dalam kemasan sudah menimbulkan gejolak daerah. contohnya pandarincang, banten, terjadi pertentangan antara masyarakat lokal, perusahaan multinasional, dan administrasinstalasi dirusak dan dibakar penduduk setempat karena administrasi negara tidak memerhatikan prosedur (konsultasi dengan masyarakat) dan tidak melakukan studi amdal dalam pembangunan pabrik air. terjadi penyediaan atau penguraian air tanpa pengawasan oleh administrasi negara maupun oleh pihak lain. tidak ada yang mengetahui berapa air yang akan diambil dan berapa dalam penyediaan air. peraturan juga tidak menjelaskan apakah yang diambil adalah air permukaan atau air artian. hal demikian memiliki akibat gawat terhadap lingkungan. petani klaten sekarang harus mengambil menyedot air dengan mesin diesel, padahal sebelumnya tidak. sukabumi dulu air dapat diambil kedalaman sampai meter, sekarang harus lebih dari meter. fakta demikian menjadi latar belakang protes masyarakat setempat, termasuk petani yang memerlukan air untuk kehidupan sehari hari maupun untuk pertanian sendiri. ada perusahaan air pada tahun an mengambil air kurang lebih miliar liter, kemudian tahun an mengambil miliar liter air. namun mengherankan karena penghasilan perusahaan tersebut tidak meningkat. hal demikian menimbulkan pertanyaan mengenai pelaporan penyediaan air. air yang diambil per satu liter dihargai beberapa rupiah, tetapi dijual rp. kepada penduduk indonesia. keuntungan industri air kemasan lebih besar dari industri apapun. air dalam kemasan yang dikonsumsi masyarakat indonesia setidaknya dibeli dari perusahaan asing, sehingga memberi keuntungan tanpa batas kepada pihak asing dan tidak memberi keuntungan yang berarti kepada pihak indonesia. dari segi perpajakan muncul pertanyaan mengapa besaran pajaknya hanya seperti itu, apalagi terkait kehadiran pihak asing dalam pengelolaan air indonesia. penyediaan air padarincang, banten, diperkirakan sejumlah liter per detik akan menghasilkan rp. miliar per hari. dari perkiraan tersebut dapat dibayangkan penghasilan satu perusahaan multinasional unttahun. sementara penghasilan petani lokal per panen kurang lebih rp. miliar. pengambilan air demikian juga berarti penguasaan wilayah oleh pihak asing, sehingga petani tidak dapat masuk kawasannya sendiri yang sudah dibebaskan untuk kepentingan pihak asing. agua none menguasai sekitar hingga dari pasaran nasional. awalnya satu saham agua golden mississippi berharga rp. selanjutnya pada sekitar berharga antara rp. hingga rp. bahkan rp. , . tahun agua golden mississippi melakukan delisting, yang kemungkinan alasannya ada dua, yaitu tidak memerlukan lagi uang publik, atau ii) tidak mau melakukan transparansi. perusahaan tbk wajib setiap tahun memberikan laporan keuntungan. pada produksi air miliar liter dengan laba bruto atau laba kotorotonamun tidak ada laporan laba brutouto rp. miliar. pada produksi air hampir miliar liter dengan laba bruto hanya rp. miliar. saat kenaikan produksi air meningkat pesat, justru laba bruto menurun. ahli pernah menanyakan hal demikian kepada direktorat pajak tetapi belum ada jawaban. yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air jelas bertentangan dengan uud dr. abdul fitriciada azhar, s.h., m.h. hal yang dimaksud dengan uududuud sejak awal sudah mengadopsi nilai nilai konstitusionalisme tersebut, namun bukan nilai konstitusionalisme liberal melainkan nilai konstitusionalisme yang berorientasi keadilan sosial. konstitusionalisme liberal lebih mengutamakan perlindungan hak hak dan kebebasan individu yang berimplikasi pada pembatasan semaksimal mungkin kekuasaan pemerintahan. konstitusionalisme liberalisme merupakan refleksi liberalisme ekonomi yang menghendaki berlakunya sistem ekonomi pasar bebas yang paralel dengan sistem politik liberal. penyusun uud sejak awal menolak konstitusionalisme liberal karena terbukti sejak diberlakukan oleh pemerintah kolonial hindia belanda berdasarkan regeringsreglement tahun telah menyebabkan penginapan kekayaan dan penindasan terhadap bangsa indonesia. prinsip dalam konstitusi hindia belanda tersebut, pemerintah harus dikembangkan sebagai alat pelindung modal swasta atau partikelir, termasuk juga modal swasta asing. berdasarkan regeringsreglement tahun sistem ekonomi liberal demikian dijalankan secara paralel dengan sistem demokrasi parlementer yang memungkinkan kekuatan kekuatan modal swasta memengaruhi proses pembentukan undang undang sehingga dapat sejalan dengan kepentingan mereka. penyusun uud menolak ajaran konstitusionalisme liberal, dan memilih membentuk sistem politik dan ekonomi nasional yang berdasarkan keadilan sosial. uud menghendaki adanya perencanaan ekonomi secara kolektif berdasarkan prinsip kekeluargaan atau solidaritas sosial adanyadan penguasaan negara terhadap sumber daya alam atas struktur ekonomi demikian dibentuk struktur politik yang mampu mewujudkan tujuan kesejahternya norma uud terlihat dari kesepakatan para pemimpin bangsa untuk mempertahankan ketentuan uud pada saat melakukan perubahan menjadi uud kesepakatan perubahan uud menjadi uud menyatakan, undang undang dasar sementara tahun diperoleh dengan mengubah konstitusi republik indonesia serikat yang terkandung dalamnya esensial undang undang dasar tahun ditambah dengan bagian bagian lain dari konstitusi republik indonesia serikat. esensial uud meliputi tiga yaitu dan uud atas dasar demikian, pengujian beberapa ketentuan dalam tentang sumber daya air harus pula didasarkan pada dan uud sebagai esensial uud putusan nomor puu ii dan putusan nomor puu iii menyebutkan setidaknya dua prinsip pokok, ii), dan il) pemerintah harus mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air dibandingkan dengan kepentingan lain karena hak asasi atas air adalah hak yang utama. artikel dan artikel international covenant economic social and cultural rights icsc). paragraf tiga komentar umum atas ketentuan artikel menyebutkan bahwa pengakuan secara spesifik atas hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak, termasuk pangan, sandang, dan perumahan, harus ditafsirkan termasuk dalamnya hak atas air sebagai suatu hak atas standar kehidupan yang layak, terutama sebagai salah satu kondisi yang paling mendasar untuk bertahan hidup. hak atas air juga terkait dengan ketentuan artikel yang mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tinggi yang dicapai terhadap kesehatan. atas dasar hukum tersebut, maka hak atas air pada dasarnya merupakan hak setiap orang untuk memperoleh air dengan cukup, aman, dapat diterima, dan dapat diakses secara fisik, serta terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah taormatif hak atas air mengandung makna satu pihak sebagai the right maintain access existing water supplies necessary for the right water and the right free from interference, such the right free from arbitrary disconnections contamination water supplies , dan sisi lain merupakan the right system water supply and management that provides equality opportunity for people enjoy the right water . artinya, satu pihak setiap orang harus dapat mengakses air dengan mudah, sedangkan pihak lain harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak atas air. pada prinsipnya, air, fasilitas, dan pelayanan atas air harus dapat diakses setiap orang tanpa diskriminasi. artikel dan artikel covenant ecos sesungguhnya telah diatur dalam uud yangjaminan hak atas air diperkuat secara kelembagaan dengan hak menguasai negara yang diatur uud dalam kaitannya dengan uud sumber daya air tidak dapat dimaknai semata mata sebagai komoditas ekonomi, tetapi lebih mendasar sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar untuk mempertahankan hidup. hak menguasai negara atas sumber daya air harus dipahami juga dalam kontekscara konvensional, tanggung jawab negara memenuhi hak atas air terkait dengan kedudukan hak atas air sebagai bagian dari hak sosok (hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan) yang berakar pada konsep kebebasan positif yang menghendaki adanya spektrum yang luas dan efektif bagi negara untuk melakukan intervensi dalam memenuhi hak sosok. hak demikian berbeda dengan karakter hak hak sipil dan politik yang berakar pada konsep kebebasan negatif, yang justru tidak menghendaki adanya campur tangan negara dalam pemenuhan hak haitan dengan hak atas air, tanggung jawab negara harus dimaknai sebagai penguasaan secara luas dan efektif atas pengelolaan sumber daya air untuk memastikan setiap orang dapat memenuhi kebutuhan atas air secara cukup, aman, dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangganya. ketentuan dan sumber daya air yang menyatakan pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh bumn dan atau bumi sudah sejalan dengan dan uud akan tetapi sumber daya air yang mengatur keterlibatan koperasi, badan usaha milik swasta, atau kelompok masyarakat mengandung norma yang tidak sepenuhnya sejalan dengan dan uud norma yang melibatkan korporasi atau lembaga selain bumn dan atau bumi mengindikasikan paradigma bahwa sumber. daya air semata mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi. padahal air minum merupakan kebutuhan paling mendasar, yaitu bagian dari hak atas air yang harus dijamin oleh negara. penyediaan atas air minum bukan semata mata berkenaan dengan tujuan kemakmuran dalam pengertian ekonomi, tetapi berkenaan dengan kondisi mendasar yang menentukan martabat kemanusiaan, hak hidup, dan kualitas kesehatan. privatisasi hak atas air akan membuka peluang arah terjadinya diskriminasi dalam mengakses kebutuhan atas air. privatisasi akan mendorong sebagian orang dapat memperoleh air minum yang berkualitas, sementara sebagian besar lainnya kesulitan untuk mengakses dan menjangkau secara layak. sementara itu para pendiri negara membentuk uud untuk mengubah dan menghapuskan sistem ekonomi liberal yang diwariskan sistem kolonial hindia belanda. salah satu watak liberalisme kolonial hindia belanda adalah peran dominan swasta atau partikelir dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara negara hanya menjadi alat pelindung modalak hak sosok justru menghendaki tanggung jawab besar dari pemerintah, berkebalikan dengan hak hak sipil dan politik. dalam general comments disebutkan bahwa penggunaan kepentingan pribadi dan rumah tangga harus diberikan kewenangan atau kekuasaan yang sangat besar kepada negara untuk memastikan bahwa bukan saja pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi kebutuhan atas martabat hidup manusia. pemenuhan atas hak atas air, dalam pengertian personal and domestic uses, prinsipnya adalah tanpa diskriminasi. pengujian konstitusional tidak semata mata mengacu pada norma atau aturan, melainkan mengacu pada prinsip konstitusionalisme. konstitusi modern mempunyai tiga makna, yaitu sebagai aturan tertinggi, ii) the existing system government atau sistem pemerintahan yang memang berlaku, dan iii) the realization constitutionalism. banyak negara yang memiliki konstitusi tetapi tidak menganut konstitusionalisme. negara negara komunis dan negara negara otoriter memiliki konstitusi yang panjang tetapi tidak menganut konstitusionalisme. inggris tidak memiliki konstitusi tertulis tetapi menganut konstitusionalisme. dalam konteks hak atas air, prinsip yang pertama adalah bagaimana negara bisa melindungi kepentingan hak asasi atas air, yaitu kepentingan masyarakat untuk memperoleh air demi keperluan penggunaan pribadi dan domestik atau keluarga. prinsip kedua adalah demi hak untuk mempertahankan kehidupan: dan prinsip ketiga adalah kesehatan. konstitusionalisme indonesia bukan konstitusional liberal yang memberikan kewenangan besar kepada individu, melainkan konstitusionalisme sosial yang menekankan pada keseimbangan antara keadilan politik dan keadilan sosial. dr. hamid chalid, s.h., ll.m. dalam putusan terdahulu air dikategorikan sebagai public good, yang merupakan benda khas yang menjadi sumber kehidupan sehingga akses terhadapnya merupakanculnya sumber daya air adalah tekanan dari bank dunia kepada negara debitur untuk menerapkan sebuah rezim hukum air yang baru, yang didasarkan dublin principles. salah satu prinsip dalam dublin principles yang penting adalah bahwa air mempunyai nilai ekonomi bagi semua penggunanya. secara ekonomi air tidak dapat dikategorikan public good atau pure public good, akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan common pool resources, dengan alasan bersifat nonexcludable, yaitu penggunaan air oleh seseorang tidak dapat menghalangi orang lain untuk menggunakannya: ii) sifat rival rules, yang artinya bahwa air bukan benda yang tak terbatas sehingga pengunaan air oleh seseorang akan mengurangi ketersediaan air bagi orang lain. air bukan public good tetapi common pool resources, namun dalam kepentingan hukum harus kita dudukan sebagai public good. hal demikian karena, hampir tidak ada benda muka bumi ini yang merupakan pure public good ii) sifat ekonomi air yang rival rules. dengan demikian hukum dapat mencegah penguasaan privat atas sumber daya air. terdapat dua prinsip pokok public trust doctrine, yaitu air permukaan merupakan benda milik publik atau res communis, dan ii) negara merupakan trust atau pemegang amanah dari objek public trust, yang dalam hal ini adalah air. dalam perkembangannya, public trust akhirnya mencakup juga air tanah, karena semula public trust doctrine dikembangkan untuk melindungi aliran air dari penguasaan perorangan agar kepentingan masyarakat untuk navigasi dan perikanan tidak terganggu, ii) kemudian airnya sebagai benda telah dikategorikan sebagai benda publik, namun air tanah masih dianggap berbeda karena terbatasnya pemahaman manusia mengenai hidrologi air tanah, dan iii) pada saat air masih melimpah tidak terbayangkan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup akan mengakibatkan penggunaan air tanah satu tempat dapat mengganggu penggunaan air tanah tempat lainnya, dan iv) sejalan dengan perkembangan pengetahuan manusia maka air tanah diberi status sebagai public good dan karenanya sebagian yurisdiksi common law memasukkannya dalam kategori public tructrine. kedudukan air sebagai economic good berkaitan dengan fakta bahwa air telah, sedang, dan akan menjadi barang langka (scarce good). menurut david ricardo, keterbatasan suplai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi (eksploitasi sumber daya secara intensif) atau dengan cara ekstensifikasi (memanfaatkan sumber daya yang belum dieksploitasi). menurut ricardo kelangkaan sumber daya tercermin dalam dua indikator ekonomi, yakni meningkatnya harga out put maupun biaya ekstraksi persatuan out put. meningkatnya harga out put akibat meningkatnya biaya satuan per out put akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. sisi lain peningkatan harga out put menimbulkan insentif kepada produsen sumber daya alam untuk berusaha meningkatkan suplai. terbatasnya ketersediaan sumber daya, kombinasi dampak harga, dan biaya, akan menimbulkan insentif untuk mencari sumber daya alam substitusi dan peningkatan daur ulang, pengembangan inovasi, pencarian deposit baru, dan peningkatan efisiensi produksi, sehingga dapat mengurangi tekanan penguraian sumber daya alam. pendapat ricardo tidak dapat diterima karena saran intensifikasi dan ekstensifikasi dalam eksploitasi sumber daya air berbahaya bagi lingkungan dan bagi kehidupan: ii) peningkatan harga out put tidak aksiomatik terhadap permintaan atas air, karena terdapat beberapa hal mutlak dalam penggunaan air yang tidak dapat ditawar hanya karena berkurangnya daya beli, iii) air bukan merupakan sumber daya yang ada substitusinya. meskipun air sebagai benda ekonomi adalah kenyataan sosial yang tidak dapat ditolak, namun tidak dapat dikesampingkan kedudukan air sebagai public good, dengan alasan orang membeli air olahan (treated water atau value added water) sebagai pilihan karena adanya daya beli: ii) dalam masyarakat yang tidak punya daya beli, memperlakukan air sebagai economic good dengan logika pasarnya akan menghalangi manusia untuk mendapatkan akses kepada air untuk keperluan dasar hidup. alasan akses kepada air untuk keperluan dasar hidup memunculkan gagasan untuk memasukkan hak atas air sebagaihak manusia atas air terlindungi dari keganasan ekonomisasi atau komoditasisasi air. peradilan amerika mengembangkan shocks the conscience theory, yang diambil dari pertimbangan hakim frankfurt dalam perkara rockin california pada amerika. teori dimaksud didasarkan pada amandemen ke konstitusi amerika yang melarang negara merampas hak atas live, liberty, and property without due process law. penolakan atau peniadaan suatu hak yang sedemikian inheren dan fundamental, akan mengguncangkan kesadaran kemanusiaan. jika hak seseorang untuk mengakses air ditolak karena sumber daya air tertentu telah menjadi property right dari seseorang, badan hukum, atau perusahaan, padahal air tersebut sangat penting untuk memenuhi hajat hidup seseorang tersebut, maka penolakan semacam itu akan mengguncangkan kesadaran kemanusiaan, apalagi jika penolakan demikian dilindungi oleh hukum. dengan public trust doctrine seseorang dapat menuntut pengguna air yang terbukti. telah mengurangi kelancaran arus air sebuah sungai akibat pemakaian yang berlebihan, sekalipun orang itu sendiri tidak menggunakan air tersebut untuk kebutuhannya sehari hari, dan bukan sebagai pihak yang secara langsung dirugikan. sisi lain public trust doctrine tidak dapat dijadikan dasar menolak komersialisasi atau privatisasi air kecuali dapat ditunjukkan adanya potensi terganggunya hak pengguna air lain atas suatu usaha komersialisasi air itu. pada hak asasi manusia atas air termaktub dalam general comment nomor the rights water atau 15th. belanda, hak asasi manusia atas air bukan merupakan isu dalam hukum air belanda, namun dalam kenyataannya hak atas air sangat diperhatikan dan diatur dengan baik oleh hukum. tiga pijakan dasar pembuatan peraturan perundang undangan bidang sumber daya air belanda adalah tradisi hukum eropa kontinental: ii) bersifat adaptif terhadap hukum eropa, dan iii) pragmatis atau lebih mengutamakan pemecahan masalah daripada terikat pada ketentuan baku dan kaku. hukum lingkungan eropa yang mempengaruhi hukum air belanda adalah polluted pay principle yang precautionary principelanda melakukan privatisasi air, namun pada awal tahun an dikembalikan lagi kepada publik. tahun diundangkan regulasi baru yang mengembalikan pelayanan air bersih kepada publik. jasa pelayanan air bagi konsumen hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi tertentu. badan hukum demikian adalah publiekrechtelijke rechtspersoon atau public legal person yang dalam undang undang ini adalah negara itu sendiri, provinsi, kotapraja atau dewan air, ii) naamloze atau besten vennootschap, yaitu perusahaan terbatas milik umum, bumn, atau perusahaan terbatas yang memenuhi persyaratan tertentu. india yang menganut common law system, air permukaan tunduk pada public trust doctrine dan menganut sistem riparian dalam alokasi sumber daya air, yaitu sistem dimana orang yang hidup tepian sungai memiliki hak preference ketimbang orang yang tinggal jauh dari tepian sungai. india air tanah dimiliki oleh pemilik tanahnya, yang ketentuan demikian dikuatkan dalam indian elements act tahun uud menganut prinsip yang sama dengan public trust doctrine. sumber daya air lahir atas tekanan bank dunia melalui skema water resources sector adjustment loan wasal), yaitu indonesia ditekan harus menerapkan wasal jika ingin mendapatkan pinjaman. paradigma economic and social function adalah upaya mengakomodasi gagasan economic value dari air sebagai economic good dan hak asasi manusia atas air sebagai public good. kebijakan air nasional yang mendorong pengelolaan air oleh pihak swasta, mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumber daya air dengan prinsip full cost recovery, yaitu biaya air akan ditanggung oleh masyarakat pengguna. kemudian sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya air dibedakan antara fungsi regulator dengan fungsi operator. pemerintah hendak melepaskan tanggung jawab pengurusan (bestuurdaad) dan pengelolaan (beheerdaad) sebagai salah satu implementasi hak menguasai sumber daya air, diberikan kepada swasta melalui privatisasi pengurusan dan pengelolaanfull cost recovery diatur dalam yang menyatakan arah kebijakan pengelolaan sumber daya air secara umum adalah mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang mempertimbangkan prinsip cost recovery dan kondisi sosial masyarakat. kebijakan ini juga tegas dinyatakan dalam yang menyebutkan tentang adanya keuntungan bagi pihak pengelola. tersebut terbit menjelang berakhirnya sidang pengujian sumber daya air mahkamah konstitusi, sehingga sebagian besar hakim tidak mengetahui ini sebagai bagian integral dari undang undang yang diuji. dua hakim konstitusi yang mengetahui adanya tersebut, kemudian mengambil posisi dissenting opinion. sumber daya air memperkenalkan hak guna air sebagai implementasi fungsi sosial dan fungsi ekonomi. fungsi sosial diimplementasikan dalam hak guna pakai air, sedangkan fungsi ekonomi diimplementasikan dalam hak guna usaha air. mahkamah menafsirkan angka dan sumber daya air untuk menunjukkan pengertian hak asasi manusia atas air, sehingga gpa diterjemahkan sebagai hak untuk memperoleh dan memakai air bagi kebutuhan pokok minimal sehari hari guna memenuhi kebutuhan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. gpa yang demikian disebut gpa primer sedangkan penggunaan gpa luar kebutuhan tersebut bersifat sekunder. gpa primer sebagai kewajiban negara seharusnya diperoleh rakyat secara cuma cuma, dan bukannya membiarkan terjadi privatisasi dan komersialisasi. terkait hak guna usaha, frederic bastian menyatakan bahwa pemilik sebenarnya dari suatu benda sesungguhnya adalah dia yang memiliki atau memperoleh manfaat dari nilai atas benda tersebut. adapun nilai berbeda dengan utilitas. dari perspektif bastian, pemberian hak guna usaha sebenarnya adalah penyerahan manfaat (benefit) atas sumber daya air dari negara kepada swasta, yang sama artinya dengan penyerahan hak kepemilikan atas sumber daya air kepada pihak swasta. hal demikian membahayakmilik sebenarnya dari sumber daya air, karena hak eksploitasi sedikit saja bedanya dengan private ownership without responsibilities. hak guna usaha air akhirnya menjadi hak kebendaan (property rights) yang mengalihkan hak menguasai negara kepada pemegangnya untuk menggunakan atau menyalahgunakannya. dr. irman putra sidin, s.h., m.h. pendapat bahwa hukum adalah produk politik harus diubah menjadi hukum sebagai produk pasar. hukum tunduk pada bandul yang digerakkan oleh pasar karena pasar membutuhkan hukum untuk melegalisasi kerja pasar yang semakin hari bergerak massif tanpa batas. musuh utama pasar adalah konstitusi sebuah negara yang keniscayaan kedaulatan ekonominya. uud memiliki konsep penguasaan negara terhadap sektor keekonomian yang dianggap strategis. seluruh negara dunia tidak memiliki konsep penguasaan negara seperti uud tafsir konstitusional uud menjadi ancaman antagonis bagi pasar. tafsir konstitusional yang demikian adalah tafsir mahkamah yang memperdalam makna penguasaan negara menurut uud yaitu dimaknai rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh konstitusi memberikan mandat kepadamahkamah juga menafsirkan bahwa uud menghendaki bahwa penguasaan negara demikian harus berdampak pada sebesar besarnya kemakmuran rakyat. setelah adanya penafsiran yang demikian, maka keberadaan undang undang yang isinya hanya pengaturan sesungguhnya tak mencerminkan konsepsi penguasaan negara. undang undang tidak boleh serta merta mengambil kesimpulan bahwa sektor ekonomi tertentu seperti sumber daya air, maka negara cukup melakukan pengaturan dan pengawasan saja. norma dalam sumber daya air seharusnya mengonfirmasi bahwa pada dasarnya dan keagamaannya adalah negara yang melakusumber daya air tersebut hingga tingkat pengawasan. norma undang undang tidak diperkenankan untuk langsung menentukan peringkat pelaksanaan konsepsi kepengurusan negara, dalam arti bahwa undang undang menentukan dirinya sampai pada peringkat pengaturan saja, mengingat negara belum mampu mengelola. meskipun secara realitas negara tak mampu mengelola, namun norma undang undang tetap harus menentukan bahwa pada dasarnya pengelolaan itu dilakukan langsung oleh negara, baru kemudian pada tingkat implementasi, undang undang mendelegasikan kepada pemerintah atau pranata negara lainnya. undang undang harus tetap mampu menuliskan secara tegas akan lima variabel konsep penguasaan negara tersebut sebagai satu kesatuan konsep penguasaan negara, dimana negara mengelola langsungerhatikan fungsi sosial lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. konsiderans menimbang sumber daya air tidak mengutamakan konsepsi penguasaan negara, namun lebih mengarah kepada pengelolaan yang sifatnya horizontal. meski sumber daya airnamun konsepsi penguasaan dalam sda lebih kepada eksistensi tentang pengaturan pengelolaan hak guna air, dimana pengelolaan hak guna air tersebut dalam kerangka demokratisasi ekonomi alias terdapat eksistensi pasar yang harus diberikan karpet merah oleh negara. semangat penguasaan negara menurut sumber daya air adalah semata negara berwenang mengatur tentang pola pengelolaan mekanisme pengurusan kebijakan hingga penguasaan. undang undang tersebut lebih menekankan pengaturan akan manajemen pengelolaan hak guna air. undang undang tersebut melahirkan lebih dari peraturan pemerintah yang semakin menunjukkan bahwa paradigma penguasaan dalam undang undang tersebut semata pada pengatuddin daeng) menurut data bank dunia saat ini terdapat sekitar miliar penduduk bumi yang tidak mempunyai akses terhadap sanitasi, dan terdapat sekitar orang tidak mempunyai akses terhadap air bersih yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang setiap hari dan miliaran dollar kerugian ekonomi setiap tahun. kerugian demikian diperkirakan mencapai dari produk domestic bruto dunia saat ini. bank dunia melakukan berbagai macam upaya yang menurut mereka sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengalokasikan sekitar us$ miliar untuk seluruh proyek mereka seluruh dunia yang disetujui selama tahun fiskal namun upaya lembaga keuangan internasional tersebut dicurigai oleh banyak ahli dunia sebagai upaya melakukan komersialisasi air, termasuk indonesia, yang mengubah kelangkaan air atau krisis air menjadi peluang bagi perusahaan perusahaan air dalam melakukan bisnis. agenda.reformasi yang didanai oleh lembaga keuangan internasional yang paling utama adalah amandemen uud agar sejalan dengan semangat neoliberalisme. berdasar uud hasil amandemen dibuat berbagai peraturan perundang undangan yang membuka jalan bagi penguasaan modal swasta asing untuk menguasai kekayaan alam indonesia. penandatanganan kesepakatan antara pemerintah dengan lembaga keuangan internasional monetary fund melalu letter intent oktober merupakan pintu awal reformasi mendasar dalam sistem pengelolaan air menuju liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. artikel dari lol tersebut mendesak pemerintah untuk melakukan penataan kembali harga sumber daya kunci dan biaya penggunaannya, terutama untuk sektor kehutanan dan penggunaan air, sehingga akan menghasilkan pendapatan yang besar dan pada saat yang sama akan mempromosikan tujuan tujuan lingkungan. artikel menekankan agar pemerintah melakukan langkah langkah untuk mempromosikan kompetisi dengan mempercepat privatisasi dan memperluas peran sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur, termasukf menyatakan secara khusus bahwa menyangkut air akan ditugaskan kepada world bank untuk bergerak lebih jauh melalui project management sumber daya air, yang ditandatangani pada april untuk mendorong komersialisasi dan privatisasi air indonesia. komersialisasi dan privatisasi air tersebut dituangkan dalam yang merupakan bagian dari pelaksanaan pinjaman us$ juta dari bank dunia sebagai persyaratan dari total pinjaman secara keseluruhan us$ juta untuk program restrukturisasi air. adb yang merupakan sekutu imf dan world bank bergerak lebih jauh dengan membiayai proyek air indonesia dalam rangka privatisasi dan komersialisasi. kegiatan yang berdampak paling luas adalah proyek bantuan teknis senilai us$ pada februari dimana adb menjalankan berbagai macam program berkaitan dengan sektor air dan infrastruktur air indonesia. dalam laporan bank dunia februari sebelum disahkannya pada maret yang berjudul water resources management during transition and reform indonesia toward integrated perspective agriculture drainage dengan sutera water sector reform beyond menyatakan beberapa ide yang menjadi dasar dari draf national water resources policy action plan tahun sampai dengan yaitu kebijakan akan mengidentifikasikan untuk menekankan alokasi air yang efisien, pemanfaatan yang efisien, kualitas air yang aman, penyesuaian secara ekonomi, dan manajemen anggaran modal, peningkatan peran sektor swasta, dan partisipasi masyarakat, serta kebutuhan struktur administrasi air yang konsisten dengan tujuan yang terpadu. rencana aksi menekankan pada pendekatan pengelolaan das yang merekomendasikan pembentukan dewan sumber daya air nasional. laporan bank dunia yang keluar pada februari sementara dewan sumber daya air nasional baru disahkan pada menunjukkan peran world bank sangat signifikan dalam seluruh penstrukturan pengelolaan sumber daya air indonesia. strategi pengelolaan air dalam tampak jelas ditujukan memfasilitasi sektor bisnis. hal demikian terlihat dari tiga kata kunc)enderung menunjukkan upaya komersialisasi dan privatisasi, yaitu pengelolaan air, ii) keterlibatan swasta dan masyarakat, dan iii) hak guna air. ruang lingkup bisnis air yang dimaksud dalam sangat luas, mencakup hampir semua potensi sumber daya air yang disebutkan dalam dalam hal pengelolaan sumber daya air, pemerintah melaksanakan dan dengan hak guna air, swasta dapat mengelola sumber daya air untuk kepentingan kepentingan komersial dan dapat diperjualbelikan pada tingkat harga perekonomian. keberadaan diperkuat dalam tentang penanaman modal yang menetapkan berbagai macam hak penguasaan tanah dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yang sama halnya dengan hak guna air. penanaman modal juga memberikan dasar penetapan sektor yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal asing. semangat sama dengan atau diperkuat oleh penanaman modal, yakni komersialisasi kekayaan alam indonesia melalui penanaman modal. dengan mengacu pada penanaman modal, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai daftar negatif investasi atau daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal. dalam daftar negatif investasi, yaitu perpres pemerintah menetapkan bahwa pengusahaan air minum dapat dikuasai hingga oleh penanaman modal asing, dan usaha bidang pertanian yang memiliki kaitan erat dengan air hingga dapat dikuasai oleh penanaman modal asing. tingginya arus urbanisasi perkotaan dan perkembangan populasi yang tidak terkendali berbanding terbalik dengan ketersediaan air, yang selanjutnya menjadi sumber krisis perkotaan. indonesia memiliki kekayaan air berlimpah, namun baru dimanfaatkan sekitar dari penyediaan air baku, air irigasi, serta kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri. dari juta hektare lahan irigasi baru dilayani sekani berpendapatan rendah menjadi makin miskin, salah satu penyebabnya adalah ongkos produksi pertanian tinggi karena kerusakan infrastruktur pengairan, biaya sarana produksi tinggi, serta besarnya risiko pertanian akibat bencana alam, kekeringan, dan perubahan iklim. tidak memberikan penyelesaian krisis air yang terjadi indonesia, melainkan justru memperparah tingkat krisis dan memperluas konflik perebutan sumber daya air tengah tengah masyarakat. tidak jarang juga melahirkan konflik terbuka antara masyarakat dengan swasta. seharusnya seluruh sumber daya air secara mutlak berada tangan negara, dan negara membangun cabang produksi untuk mengelola air sebagaimana amanat konstitusi. sementara swasta yang hendak menggunakan air untuk berbagai kegiatan ekonomi mereka harus membeli air kepada negara melalui perusahaan negara. pihak swasta tidak boleh menguasai atau memiliki sumber daya air karena sangat membahayakan kepentingan umum. semangat keterlibatan masyarakat dan pengelolaan air melalui pemberian hak guna usaha merupakan bentuk pelanggaran konstitutelahpada pokoknya menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini. kewenangan mahkamah konstitusi pada intinya para pemohon mendalilkan telah terjadi swastanisasi terselubung karena pemerintah dalam pembentukan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengembangan sistem penyediaan air minum tidak sesuai dengan penafsiran putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii dan nomor puu ii1 tanggal juli sehingga berakibat undang undang guo dapat dimohonkan pengujian kembali mahkamah konstitusi. selain hal tersebut para pemohon dalam permohonannya menggunakan undang undang sebagai batu uji atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. terhadap hal tersebut menurut pemerintah yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah mengenai penerapan atau implementasi darintuan dalam undang undang sda, sedangkan dalil dalil yang dipergunakan sama atau copy paste dengan permohonan terdahulu, sehingga anggapan para pemohon yang menyatakan peraturan pemerintah nomor tahun bertentangan dengan penafsiran mahkamah konstitusi adalah tidak beralasan. berdasarkan alasan tersebut atas menurut pemerintah permohonan para pemohon tidak tepat karena itu sudah sepatutnyalah jika mahkamah konstitusi menyatakan bahwa permohonan guo bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. tentangsejakpenjelasan terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa dari seluruh uraian permohonan para pemohon baik polita maupun petitumnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan dengan pemohon pengujian sebagaimana tercantum dalam perkara nomor puu ii dan nomor puu iii yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi pada tanggal juli oleh karena itu menurut pemerintah permohonan para pemohon dalam perkara nomor puu x1 saat ini seolah olah memiliki maksud dan tujuan yang berbeda padahal terdapat kesamaan. bahwa karena permohonan para pemohon terdahulu dengan permohonan saat ini memiliki kesamaan maksud dan tujuan. maka keterangan pemerintsampaikan dalam pengujian terdahulu sebagai hal yang bersifat mutasi mutans dengan keterangan pemerintah yang akan disampaikan pada persidangan pleno hari ini tanggal desember bahwa keterangan pemerintah yang akan disampaikan dalam persidangan saat ini dianggap sebagai keterangan yang memiliki nilai yang sama, menyempurnakan, menegaskan, atau menambahkan guna melengkapi keterangan pemerintah terdahulu. berikut disampaikan penjelasan pemerintah terhadap materi muatan yang dimohon sebagai berikut: latar belakang konsepsi dasar undang undang sda dapat dirinci sebagai berikut:oleh karena itu seluruh kekayaan alam baik yang terdapat dalam maupun atas permukaan bumi, wajib dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat termasuk air. ketersediaan air saat ini berbagai daerah indonesia sudah semakin terbatas. kebutuhan akan air terus meningkat sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air, untuk itu sumber daya air wajib dikelola agar dapat tetap didayagunakan secara berkelanjutan. agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan dengan baik untuk mengantisipasi permasalahan atas diperlukan instrumen hukum yang tegas yang menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya air. selain itu juga berkembang tuntutan dalam masyarakat agar: ada pengakuan yang lebih nyata terhadap hak dasar manusia atas air terkait atas hak asasi manusia. ada perlindungan terhadap kepentingan pertanian rakyat dan masyarakat ekonomi legambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang lebih transparan dan demokratis. ada rambu rambu hukum untuk mengantisipasi ekses perkembangan nilai ekonomis air yang semakin mengemuka. perkembangan permasalahan serta tuntutan masyarakat tersebut telah menimbulkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air yang antara lain adalah: pertama secara fisik dengan non sejalan dengan hal hal tersebut atas, maka undang undang sumber daya air memiliki kemampuan untuk mewujudkan agar pengelolaan. pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dilaksanakan sesuai amanat undang undang dasar hal ini juga telah sejalan dengan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ii dan nomor puu i11 tanggal juli yang menyatakan bahwa "posisi negara dalam hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhinya (to fulfil . guna mewujudkan nilai nilai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia atas air, maka undang undang sda memiliki tiga dasar pemikiran, yakni secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut. secara filosofis, guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produkosiologis, pengelolaan sumber sketentuan itu, undang undang sda. pengertian "dikuasai negara adalah termasuk pengertian mengatur dan atau menyelenggarakan, membina dan mengawasi, terutama untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, sehingga sumber daya air dapat didayagunakan secara adil dan berkelanjutan. demikian pula penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air perlu memperhatikan beberapa dasar pemikiran teknis sesuai dengan sifat alami air, yaitu: air merupakan sumber daya yang terbarukan yang keterdapatannya tunduk pada siklus alami yang disebut dengan siklus hidrologi. pada saat saat tertentu air berlimpah bahkan sangat berlebihan, dan ada pula saat kekeringan sehingga perlu adanya keterpaduan antara air berlimpah dan kekeringan. air secara alami jumlahnya tetap, tetapi keterdapatannya masing masing tempat berbeda beda, sesuai dengan kondisi alam setempat. ada wilayah wilayah yang secara alami kaya air dan ada pula wilayah kekurangan air, sehingga diperlukan campur tangan manusia untuk membawa air dari wilayah yang berlimpah airnya tempat yang langka air melalui pengelolaan sumber daya air. ketersediaan air permukaan dan air tanah saling berpengaruh satu sama lain. karena itu, pengelolaan keduanya perlu dipaduserasikan. air merupakan sumber daya yang mengalir (flowing resources) secara dinamis tanpa mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan dan negara. karenanya basis wilayah pengelolaannya harus berlandaskan pada wilayah hidrologis dengan tetap memperhatikan keberadaan wilayah administratif. karena itu perumusan kebijakan, pola,sumber daya air perlu melibatkan para pihak wilayah wilayah administratif yang terkait agar dicapai kesepakatan dan keterpaduan dalam penerapannya. berdasarkan pemikiran tersebut atas maka sumber daya air sebagaimana diatur dalam undang undang sda perlu dikelola menurutitu secara berkelanjutan. asas keseimbangan mengandung pengertian untuk senantiasa menempatkan fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomis secara harmonis, dan tetap memberikan perlindungan kepada lapisan masyarakat yang tingkat ekonominya berkekurangandengan asas asas tersebut, sumber daya air perlu dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaberkelanjutan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dengan perkataan lain, undang undang sdm merupakan perwujudan amanah undang undang dasar khususnylingkup yang diatur dalam undang undang sda dalam mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dan dengan memperhatikan dasar pemikiran serta asas asas yang telah diuraikan atas, maka undang undang sda disusun dengan substansi pengaturan yang mencakup antara lain: konservasi sumber daya air. pendayagunaan sumber daya air. pengendalian daya rusak air pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat. peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data serta informasi sumber daya air, dan proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan dan dan sda yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan dan undang undang dasar menurut para pemohon dianggap: sumber daya air mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber sumber air yang bertentangan dengan prinsip prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.micu konflik horizontal. sda menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhmerupakan undang undang yang diskriminatif. pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan sda mengandungpemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa pengusahaan sumber daya air,sudah terpenuhi dan masih tersedia alokasi air untuk jenis usaha itu (vide dan sda berikut penjelasannya), telah dilakukan proses konsultasi publik (vide sda jumlah dan divide huruf dan sda bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup (vide sda bahwa (vide sda bahwa (vide sda bahwa perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar (vide sda bahwa dengan berlakunya mekanisme perizinan tersebut maka pemerintah tetap memegang kendali (kontrol) terhadap penggunaan sumber daya air divide sda). dengan demikian menurut pemerintah, penguasaan air oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh uud tetapatau pemerintah daerah sejalan dengan pertimbangan pendapat mahkamah konstitusi yang meliputi merumuskan kebijaka).meskipun dalam sda dikenal hak guna usaha air sebagaimana dinyatakan dalam namun pengertian hak tersebut harus dibedakan dengan hak dalam pengertian yang umum. angka menyatakan bahwa hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. dengan rumusan ini maka hak guna usaha air tidak dimaksudkan untuk memberikan hak penguasaan atas sumber daya air, sungai, danau, atau rawa. penjelasan umum angka menyatakan bahwa hak guna air bukan merupakan hak pemilikan atas air. konsep hak guna air sedemikian ini sesuai dengan konsep bahwa air adalah res commune yang tidak menjadi objek harga secara ekonomi. hak guna air mempunyai dua sifat. pertama, pada hak guna pakai hak tersebut bersifat hak persona. hal dimaksud disebabkan hak guna pakai adalah pencerminan dari hak asasi, oleh karenanya hak tersebut melekat pada subjek manusia yang sifatnya tak terpisahkan. kedua, pada hak guna usaha air adalah hak yang semata mata timbul dari izin yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan sebagai izin maka terikat oleh kaidah kaidah perizinan, termasuk dalamnya ketentuan ketentuan tentang persyaratan perizinan dan alasan alasan yang menyebabkan izin dapat dicabut oleh pemberi izin . (vide halaman putusan mahkamah konstitusi nomor puu i1i dan nomor puu tanggal juli berdasar uraian tersebut atas, anggapan para pemohon yang menyatakan sda memiliki materi muatan penguasaan dan monopoli adalah tidak tepat dan tidak berdasar. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan bahwanimbulkan konflik horizontal. pemerintah menjelaskan bahwa sda memberikan perlindungan dan menjamin hak hak rakyat atas air sebagaimana diatur dalamberdasarkan pengujian undang undang dengan perkara nomor puu bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di bahwa para pemohon perorangan yang oleh, uudumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat hak guna pakaipemerintah kabupaten kota berwenang dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari atas air bagi masyarakat wilayahnya huruf hj): pemerintah provinsi berwenang dan bertanggung jawab membantu kabupaten kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air huruf j), pemerintah (pusat) berwenang dan bertanggung jawab dalam huruf penetapan peruntukan air pada sumber air setiap wilayah sungai dilakukan antara lain dengan memperhatikan pemanfaatan air yang sudah ada huruf dj:pengguna sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelola sumber daya airibadengan dasar dasar pemikiran tersebut, pengaturan mengenai sumber daya air untuk keperluan sekunder merupakan sebuah keniscayaan pula. oleh karenanya,, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan sekunder yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak. oleh karena itu sda sangatlah relevan keberadaannya (vide halaman putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii dan perkara nomor puu i11 tanggal juni dengan perkataan lain, menurut pemerintah anggapan para pemohon tidak berdasar, tidak relevan, dan tidak tepat. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan sda seolah olah menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air. menurut pemerintah anggapan para pemohon tersebut tidak tepat dan tidak berdasar, karena sda mengatur hal hal yang pokok dalam pengelolaan sumber daya air, danir namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan jatuh tangan swasta. pemerintah berpendapat bahwa anggapan para pemohon tersebut jelas tidak tepat dan tidak berdasar, karena sda telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai hal hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu dalam dan serta beberapa yang lain antara lain yaitu dan dan. serta dan lebih lanjut mahkamah konstitusi telah memberikan pengertian tentang penguasaan oleh negara dalam melaksanakan hak penguasaan atas air yang meliputi kegiatan: merumuskan kebijakan (beleid), ii) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), iii) melakukan pengaturan (regelendaad), iv) melakukan. pengelolaan (beheersdaad):, dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). kesemuanya telah diatur dan diakomodir dalam sda. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan sda merupakan undang undang yang bersifat diskriminatif. menurut pemerintah anggapan para pemohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan karena dan harus dipahami secara utuh deng, yang merugikan kehidupannya dan dituangkan secara jelas apa yang menjadi hak masyarakat (vide apa yang menjadi kewajiban instansi pemerintah (vide dan bagaimana jika gugatan dilakukan melalui organisasi (vide hak bagi masyarakat yang masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air, berhak mengajukan gugatan perwakilan pengadilan. dengansamping itu instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air juga diamanatkan agadaya air yang mau mengurai kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk melindungi masyarakat. ketentuan ini dirasakan perlu karena seringkali pelaku pencemaran dapat saja tidak terkait langsung dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air, tetapi kegiatan yang dilakukannya dapat mengakibatkan pencemaran air yang merugikan masyarakat. dalam hal ini yang dimaksud dengan bertindak untuk kepentingan masyarakat pada adalah melakukan gugatan hukum untuk kepentingan masyarakat kepada para pelaku pencemaran air. dalam gugatan dilakukan oleh organisasi, tentunya perlu diatur organisasi seperti apa yang pantas dan tahu mengenai hal hal yang berkaitan dengan sumber daya air, agar gugatan yang diajukan akan merupakan gugatan yang relevan dengan permasalahjelasan permasalahan dan dikhawatirkan justru tidak membantu masyarakat. hal tersebut sejalan dengan bunyi uud yaitunjelasan pemerintah tersebut atas telah sejalan dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ii dan nomor puu iii tanggal juli (vide halaman sampaisda bersifat diskriminatif terhadap mekanisme pengajuan hak gugat warga negara. karena sda justru telah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan lembaga peradilan, juga sdauran yang jelas tentang hukum acaranya (vide dan sda). tindak lanjut atau implementasi sumber daya air dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut sda (bukti pemerintah (bukti pemerintah peraturan pemerintah nomor tahun tentang irigasi (bukti pemerintah peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan sumber daya air (bukti pemerintah peraturan pemerintah nomor tahun tentang air tanah (bukti pemerintah peraturan pemerintah nomor tahun tentang bendungan (bukti pemerintah peraturan pemerintah nomor tahun tentang sungai (bukti pemerintah dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang rawa (bukti pemerintahnya sebagai berikut: peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengembangan. peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang.oo.program dan kegiatan penyediaan air baku dan air minum untuk masyarakat pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan program millennium development goals gs) yang telah diratifikasi oleh pemerintah bahwa cakupan pelayanan yang ditargetkan dalam tahukupan pelayanan air minum secara nasional tahun telah mencapai angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun yang hanya o. dengan demikian target peningkatan yang tersisa akan dapat dicapai pada akhir tahun sesuai target gs. untuk mencapai cakupan pelaksanaan air minum sebagaimana yang telah ditargetkan dalam gs, diperlukan pendanaan yang sangat besar, yaitu sebanyak kurang lebih rp. triliun yang sumber pembiayaannya diperoleh melalui anggaran pendapatan belanja negara apbn), anggaran pendapatan belanja daerah apbd), perusahaan daerah air minum dam), corporate social responsibility (csr), perbankan, pusat investasi pemerintah pip), swadaya masyarakat dan kerjasama pemerintah swasta kps). dana apbn yang dialokasikan untuk mendukung penyediaan air baku dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan struktur program sebagai berikut: penyediaan air baku (tahun pembangunan penyediaan air baku dalam rangka menyuplai spam dam kab kota telah dibangun kab kota dengan outcome it detik: pembangunan air baku ibu kota kecamatan ikk), yaitu penyediaan air baku untuk spam ibu kota kecamatan telah dibangun air baku ikk lokasi dengan outcome liter detik, pembangunan embung lumbung air baku yang berlokasi pedesaan, telah dibangun embung dengan outcome liter detik, pembangunan air baku pedesaan, yaitu penyediaan air baku untuk masyarakat pedesaan yang tidak terlayani oleh dam, telah dibangun air baku pedesaan desa dengan outcome liter detik. spam tahun sampai dengan spam memfasilitasi guna mendukung program penyehatan dam untuk dam: spam kawasan ibukota kecamatan ikk) untuk mendukung pelayanan air minum bagi lokasi yang belum terjangkau pelayanan spam untuk ikk: spam kawasan masyarakat berpenghasilan rendah mbr) ditujukan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat kawasan kumuh, desa pesisir nelayan, pulau pulau kecil dan kawasan perbatasan negara untuk kpam regional untuk mengatasi permasalah keterbatasan ketersediaan air baku dalam suatu kabupaten kota dan provinsi untuk (enam) kawasan, dan spam perdesaan untuk menjangkau pelayanan air minum desa yang belum memiliki spam untuk desa. untuk memenuhi keterbatasan kemampuan pembiayaan oleh apbn dan apbd, pemerintah telah memfasilitasi dam untuk dapat mengakses sumber sumber pendanaan selain apbn dan apbd. salah satu mekanisme untuk memobilisasi sumber pembiayaan yang potensial selain dana pemerintah adalah melalui penggunaan dana perbankan. untuk memenuhi kebutuhan sumber pembiayaan perbankan tersebut telah diterbitbagaimana yang ditentukan dalam peraturan presiden nomor tahun yang menyatakansaat ini sudah terdapat (sembilan) bank, baik bumn maupun bumi yang telah siap untuk menjadi bank sponsor dengan total dana sebesar rp. triliun. selain itu, pemerintah telah mendorong berkembangnya peran serta bumn swasta melalu tanggung jawab sosial perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan pemberi csr dalam pemenuhan kebutuhan air minum. samping itu peran serta swasta juga digalakkan melalui program kerjasama pemerintah dan swasta. pada prinsipnya, kerja sama pemerintah dan swasta kps) berbeda dengan privatisasi atau swastanisasi. berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor tahun tentang pedoman kerja sama pengembangan spam, kepemilikan aset pada kerja sama tersebut merupakan hasil kerja sama tersebut antara pemerintah dan badan usaha menjadi aset pemerintah. pada privatisasi atau swastanisasi kepemilikan aset merupakan milikrget pelayanan kps diatur oleh pemerintah, sedangkan pada privatisasi swasta diatur oleh perusahaan. dalam hal ini penentuan biaya jasa pelayanan pada kps diatur oleh pemerintah sebagaimanauntukmengakomodasi jenis tarif untuk kelompok pelanggan yang membayar tarif lebih rendah, untuk memenuhi standar kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum air minum. dalam pelaksanaan tarif rendah tersebut diperuntukkan antara lain bagi pelanggan yang berpenghasilan rendah dan pelanggan untuk kepentingan sosial. tarif rendah tersebut nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar. sedangkan pada privatisasi swastanisasi penentuan tarif ditetapkan secara sepihak oleh swasta. proses penetapan tarif air minum oleh dam dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. hal ini didasarkan pada ketentuan tentang pengembangan sistem air minum yang menyatakan bahwa pengaturan pengembangan spam bertujuan untuk: terwujudnya pengelola. lebih lanjut dalaengatur bahwa:serta dipertimbangan atas, pemerintah berpendapat bahwa kebijakan bidang pengembangan air minum sudah memberikan perlindungan atau proteksi untuk menghindari terjadinya praktik privatisasi atau swastanisasi maupun komersialisasi terhadap air minum yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh uud program pendukung lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah program hibah air minum. program ini bertujuan meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah indonesia sesuai dengan target gs. program ini merupakan program untuk mendukung dam dalam memperluas cakupan pelayanan dengan menambah sambungan baru. pada pelaksanaannya program hibah air minum tahap pertama, yaitu tahun telah dialokasikan sebanyak kabupaten kota dengan total jumlah sambungan rumah sebanyak sambungan rumah. pada tahap kedua, tahun ditargetkan akan direalisasikan sebanyak kabupaten kota dengan prediksi jumlah sambungan rumah sebanyak sambungan rumah. dari seluruh uraian tersebut, nampak jelas bahwa pemerintah telah secara sungguh sungguh melaksanakan amanat uud sumber daya air, dan pertimbangan yang tercantum dalam putusan mahkamah konstitusi, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. kesimpulan berdasarkan seluruh uraian penjelasan pemerintah tersebut atas, menurut pemerintah: sda telah sejalan dengan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam rangka pelaksanaan sda telah ditetapkan beberapa peraturan perundangan guna mempertegas kedudukan negara dalam pengelolaan sumber daya air. sda tidak mengenal birokratisasi atau swastanisasi, komersialisasi, atau monopoli dalam pengelolaan sumber daya air, tetapi pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. sifat conditional constitutional sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i1 dan nomor puu ii1 tanggal juli terhadap konstitusionalitasara pemohon dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya: undang undang guoundang undang guotelah dilaksanakan oleh pemerintah secara sungguh sungguh, kehati hatian, cermat dan tepat, sehingga sudah sepatutnyalah sifat conditional constitutional tidak dilekatkan kembaldan dan undang undang nomor tahun tentang sumber daya air tidak bertentangan dengan ketentuan serta dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, presidensebagai berikut: bukti pemerintah fotokopi undang undang nomor tahun tentang sumber daya air: bukti pemerintah fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, bukti pemerintah fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang irigasi, bukti pemerintah fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolpemerintah nomor tahun tentang air tanah, bukti pemerintah fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang bendungan: bukti pemerintah fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang sungai, bukti pemerintah fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang rawa, bukti pemerintah fotokopi peraturan pemerintahbukti pemerintah fotokopi: bukti pemerintah fotokopi: bukti pemerintah fotokopi peraturan menteri pekerjaan umum nomor ipr m tentang pedoman kerjasahaan pengembangan sistembukti pemerintah fotokopbukti pemerintah fotokopukti pemerintah fotokopi peraturan menteri keuangan nomor ipmkeputusan ketua otorita pengembangan daerah industri pulau batam nomor pts ka xi1 tentang perubahan tarif air bersih daerah industri pulau batam, selain itu, presiden juga mengajukan lima orang ahli dan empat orang saksi yang didengarkan keterangannya pada tanggal februari maret dan maret pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ahli presiden prof. dr. gde panta astana, s.h., m.h. secara substansial pemohon mempermasalahkan sumber daya air pada tataran norma dan pada tataran empirik. tataran norma, mahkamah konstitusi sudah pernah memutus perkara pengujian tentang sumber daya air terhadap uud dalam putusan nomor. puu ii dan nomor puu dalam perkara tersebut mahkamah menolak permohonan para pemohon. apa yang menjadi pertimbangan mahkamah konstitusi untuk mengadili dan memeriksa kembali perkara yang sama? makna hak menguasai negara terhadap cabang cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta terhadap sumber daya alam tidak menafikan kemungkinan perseorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara dalam hal ini pemerintah masih tetap dipenuhi, dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya. dari perspektif hukum administrasi negara khususnya perizinan (vergunning) sebagai instrumen yuridis pemerintahan, dalam kasus ini ada kesan seakan akan peran negara itu habis atau hilang, padahal secara hukum administrasi apa pun yang menjadi kewenangan negarpemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. instrumen yuridis perizinan penting karena tujuan izin tersebut adalah sebagai instrumen pengendali (suren). kekhawatiran bahwa peran negara hilang atau habis tidak perlu terjadi jika dipahami bahwa instrumen izin adalah strategis dan penting dimana negara masih tetap berperan dalam pengendalian. ada kesan bahwa pengurusan izin dipermudah, padahal sebenarnya tidak boleh dipermudah namun juga jangan dipersulit. sebenarnya esensi izin adalah perolehan dari suatu larangan. ini yang salah kaprah dalam praktik. izin yang diterbitkan harus dibarengi kontrol atau pengawasan yang memadai. dari perspektif hukum tata negara, yaitu mengenai kelembagaan dan kewenangan, kelembagaan yang dimaksud dalam kaitannya dengan dan uud adalah negara, yang dalam konteks hak menguasai negara dimaknai mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. dari perspektif hukum administrasi negara, kewenangan negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah melalui berbagai instrumen yuridis pemerintahan, antaranya adalah instrumen perizinan (vergunning) dengan fungsi sebagai instrumen hukum pengarah, merekayasa, dan perancang dengan tujuan mengendalikan (suren) kegiatan kegiatan yang ada dalam masyarakat. kedua perspektif tersebut memperoleh legitimasi dalam undang undang guo, yaitu tentang sumber daya air dengan dasar pemikiran dan ketentuan sebagai berikut: negara dalam konteks hak menguasai negara atas sumber daya air (vide uud terakomodasi dalam undang undang guo yang menyebutkan sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan hak air sebagai hak asasi manusia terdapat dalam yang menegaskan bahw. hak menguasai negara atas sumber daya air dengan lima kewenangannya yang secara hukum administrasi negara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, yang mengakui hak masyarakat hukum adat atas sumber daya air, diatur dalam dan undang undang guo. dan undang undang guo merupakan bentuk pengakuan sekaligus perlindungan negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber daya air, yang sesuai dengan uud pengakuan atas eksistensi dan hak masyarakat hukum adat atas sumber daya air, dalam bentuk peraturan daerah bukan bersifat konstitutif melainkan deklaratif terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang dalam kenyataannya masih ada. melalui undang undang guo pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana diatur dalam serta penjelasan umum butir undang undang guo. kewenangan negara atas pengurusan sumber daya air yang secara hukum administrasi negara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintahan daerah lebih tampak nyata dalam undang undang guo. pola pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam undang undang guo menegaskan beberapa prinsip, yaitu pola pengelolaan sumber daya air dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyakarat dalam segala bidang kehidupan,, permukaan, dan air tanah. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usahaggunaan sumber daya air. terkait pola pengelolaan sumber daya air, undang undang guo secara atribut memberikan kewenangan kepada satuan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten kota dengan kewenangannya masing masing, antara lain kewenangan menerbitkan izin. kewenangan satuan satuan pemerintah dalam menerbitkan izin, baik bagi hak guna pakai air dan hak guna usaha air, harus diletakkan dalam kerangka sistem perizinan dan pola pengelolaan sumber daya air. norma yang terkandung dalam ketentuan ketentuan undang undang guo yang dimohonkan pengujian konstitusional tersebut, bersesuaian atau tidak bertentangan dengan norma norma yang terdapat dalam ketentuan atau lain uud peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengembangan sistem penyediaan air minum diterbitkan sebagai perintah sumber daya air. sumber daya air tidak termasuk dalam norma yang diajukan oleh para pemohon untuk diuji. dengan demikian tidak relevan dan tidak beralasan para pemohon mengajukan keberatan atas dimaksud. pengujian peraturan pemerintah tidak dan bukan menjadi domain mahkamah konstitusi untuk menguji, melainkan menjadi domain mahkamah agung. penerbitan izin yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara atau administrasi negara, baik pada level pemerintah pusat atau pun level pemerintahan daerah, dapat digugat pengadilan tata usaha negara. gugatan perwakilan (class action) secara kepercayaan dapat diajukan pengadilatau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air. ir. imam anchor, m.t. dalam siklus hidrologi, kuantitas dan kualitas air daratan sangat tergantung pada kinerja pengelolaan tiga arena, yaitu manajemen arena lahan pada daerah dimana air hujan ditangkap (daerah ta), ii) manajemen pada jaringan sumber sumber air sungai, danau, waduk, dan rawa, serta iii) manajemen tempat penggunaannya, yaitu sawah dan jaringan distribusi air minum. dimensi keberhasilan suatu pengelolaan sumber daya air yang baik harus dapat mengupayakan kondisi air agar tidak terlalu banyak, tidak terlalu kotor, dan tidak terlalu sedikit. menurut undang undang guo sumber daya air yang terkelola secara adil, menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat ini menjadi tanggung jawab instansi pengelola sumber daya air yaitu pemerintah selaku pengelola sumber daya air. hal hal yang dilakukan oleh instansi pengelola tersebut harus didasarkan pada kesepakatan yang terkoordinasi dalam suatu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, terkait pelaksanaan tiga pilar, yaitu konservasi, ii) pendayagunaan, dan iii) pengendalian daya rusak. hal ini harus didukung dengan peran masyarakat serta jaringan informasi yang terpadu dan dipagari oleh tujuh asas. dalam sumber daya air,perti itu. untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, perlu disusun pola pengelolaan sumber daya air setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. pengelolaan sumber daya air menurutlam konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak merupakan aras sekunder, sementara pengelolaan aras. primer. pengusahaan merupakan anak dari pendayagunaan, sehingga berada aras tersier dari sisi pengelolatan indonesia terbagi dalam wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air, dan setiap wilayah sungai disusun polanya sendiri sendiri. pola dan rencana pengelolaan sumber daya air disusun pada setiap wilayah sungai. pengelolaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, dan tidak akan pernah diserahkan ataupun diserahkelolakan kepada pihak swasta ataupun perorangan. hal demikian jelas diatur pada huruf huruf dan huruf tentang sumber daya air. pengusahaan demikian harus mengacu pada suatu pola dan rencana, sebagaimana diatur pada angka dan sumber daya air. pengusahaan sumber daya air tidak termasuk menguasai sumber air, melainkan terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan jatah atau alokasi yang ditetapkan. pihak yang menetapkan adalah pemerintah (vide penjelasan umum angka sumber daya air). sehingga tidak tepat jika menafsirkan pengusahaan sebagai pengelolaan dan bahkan penguasaan. pengusahaan sumber daya air harus memperhatikan prinsip pendayagunaan, karena itu pengusahaan yang merupakan anak dari pendayagunaan harus diarahkan juga pada gunaan sumber daya air harus memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan. frasa "hanya dapat" dalam menunjukkan bahwa sumber daya air menutup kemungkinan terjadinya praktik pengalihan, penyerahan, atau pelimpahan urusan pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai secara penuh dari pemerintah kepada pihak swasta atau perorangan. pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki fungsi untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum dan memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari yang sehat, bersih, dan produktif, dandar mengatur sebagaimana dalam tentang sistem penyediaan air minum spam). pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, serta pelayanan bidang irigasi yang mencakup lima kekuasaan fungsi negara telah secara rinci dinyatakan dalam dan tentang irigasi. pengaturan kebutuhan pokok minimal sehari hari dalam undang undang guo menyiratkan bersifat asasi, yaitual demikian dinyatakan dalam penjelasan sumber daya air. pembatasan penggunaan air penting karena setidaknya dua alasan, yaitu sekalipun air tawar bumi bersifat terbarukan melalui siklus hidrologi, namun jumlah tahunan relatif tidak berubah, sementara manusia yang membutuhkan air meningkat, ii) selain seseorang yang membutuhkan air untuk kebutuhan pokok sehari hari yang bersifat asasi, ada juga orang atau rumah tangga yang membutuhkan tambahan air luar yang bersifat asasi, misalnya untuk berendam, mengisi kolam renang, memelihara ikan hias, dan lain lain. air alami alam bebas, seperti sungai, danau, rawa, dan cekungan air tanah merupakan barang publik milik bersama (common resources). sumber daya milik bersama adalah barang yang tidak bersifat excludable namun bersifat rivalitas. artinya seseorang terhadap barang yang seperti itu boleh mengambil air yang sungai, danau, rawa, dan perairan bebas, namun ketika orang tersebut melakukannya maka jumlah atau mutu air tempat itu akan berkurang sehingga berpotensi mengurangi atau menghambat peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. dengan demikian, pembatasan untuk hal tersebut sangat beralasan. pemanfaatan sumber daya alam milik bersama cenderung berlebihan, sehingga jika tidak dibatasi akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk memanfaatkannya, sehingga berpotensi menurunkan kesejahteraan hidup orang lain. untuk mengantisipasi persoalan demikian, pemerintah perlu campur tangan dengan membuat peraturan atau pembatas: atau cc)undang undang guodang undang guodang undang guoujuan menegakkan kesejahteraan hidup berkelanjutan bagi semua pihak. konsep hak guna air yang dimaksud sumber daya air telah sesuai dengan konsep sumber air alami adalah barang publik milik bersama yang tidak menjadi objek harga keekonomian. membiarkan hak yang bersifat asasi ini secara tak terbatas terhadap suatu barang konsumsi yang jumlahnya terbatas, akan sama dengan menciptakan tragedi bagi masyarakat banyak. sehingga pemerintah perlu melakukan antisipasi, antara lain dengan menetapkan pedoman mengenai standar kebutuhan pokok minimal sehari hari. hak guna air dalam sumber daya air memiliki dua sifat, yaitu hak guna pakai air yang berlaku untuk kebutuhan pokok hidup sehari hari, untuk pertanian rakyat, dan juga kebutuhan air untuk kegiatan sosial. sedangkan hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air yang terdapat pada suatu sumber air untuk tujuan luar kebutuhan dasar yang bersifat personal untuk diusahakan, diolah, dan dikemas lebih lanjut sebagai benda atau jasa, atau sebagai sarana pendukung proses menghasilkan produk dan jasa tertentu yang daripadanya seseorang itu dapat memperoleh pendapatan atau penghasilan. dalam hak guna usaha air sesungguhnya terdapat ketentuan kuota maksimum volume air yang boleh atau dapat diusahakan. kuota maksimum ini tidak boleh disewakan, diperjualbelikan, atau dipindahtangankan. ketentuan demikian diatur pada sumber daya air. yang berhubungan dengan prioritas penggunaan air dan hak guna air dalam undang undang guo seharusnya dijadikan acuan hukum untuk meluruskan penyimpangan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan penyediaan, penggunaan, pengalokasian, dan penguasaan sumber daya air, untuk menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa atau konflik permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan dan penggunaan air, baik secara horizontal maupun vertikal. undang undang guo menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air, khususnya permasalahan penggunamemberikan perlindungan yang signifikan terhadap kebutuhan pokok sehari hari akan air, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta untuk kepentingan masyarakat petani kecil. undang undang guo menyediakan ruang kepada masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan haknya dalam berbagai hal terkait dengan pengelolaan sumber daya air. penyimpangan terhadap ketentuan undang undang semestinya tidak tepat dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa undang undang nya keliru. jiwa dan semangat sumber daya air telah sejalan dengan uud dr. jangkung handoko mulyo, ec. ketersediaan sumber daya air bersifat non substitutable. permintaan air secara global menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring bertambahnya jumlah penduduk sehingga ketersediaan sda secara fisik relatif terbatas. hasil studi fao menunjukkan bahwa pengguna utama air adalah sektor pertanian (93y6) dan sisanya untuk keperluan industri dan domestik (3y0). indonesia, produksi padi sebanyak dihasilkan dari sawah irigasi. maknanya air irigasi banyak dipergunakan untuk sektor pertanian. untuk menghasilkan beras diperlukan sekitar sampai dengan liter air. pada uud terdapat dua frasa penting, yaitu dikuasai oleh negara dan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat . sehingga dapat dilihat bahwa yang dimaksud adalah sda adalah karunia tuhan yang maha esa. kemudian sda dikuasai negara dan diarahkan untuk kemakmuran sebesar besar rakyat. hal demikian adalah filosofi politik pengelolaan sda. ketidakseimbangan antara supply dan demand akan mempunyai implikasi sda sering tidak tersedia pada tempat dan waktu yang tepat. ketidakseimbangan demikian mengakibatkan perlunya pengelolaan sda. terdapat beberapa cara pandang atau mazhab dalam melihat sda, yaitu: il) pandangan bahwa air adalah barang privat. air tidak berbeda dengan barang barang ekonomi yang lain, sehingga air harus tunduk kepada hukum hukumpandangan bahwa air adalah public good (barang publik). air seharusnya tidak diperlakukan sebagai komoditas privat yang dibeli, dijual, dan diperdagangkan untuk keuntungan. air harus dimaknai sebagai warisan bersama sehingga menjadi tanggung jawab bersama. iv) karakteristik berada antara keduanya. secara ekonomi nilai sda ditentukan oleh utility (daya guna). daya guna ditentukan oleh preferensi. preferensi konsumen dapat diekspresikan dalam bentuk kesediaan seseorang atau konsumen untuk membayarkan sesuatu sehingga dia bisa mengonsumsi suatu barang atau jasa (willingness pay). willingness pay berkait dengan faktor kuantitas, waktu, ruang, kehandalan, dan mutu air. nilai ekonomi total pada dasarnya terdiri dari nilai guna dan nilai non guna. nilai guna adalah nilai yang dikonsumsi, nilai recreational, nilai estetika, edukasi, dan seterusnya. prinsip dasar dalam menghitung biaya sumber daya air, menurut rogers dkk, meliputi biaya operation and maintenance om), biaya capital (modal). penjumlahan kedua biaya tersebut adalah full supply cost (biaya pengadaan air). full supply cost ditambah opportunity cost dan economic externalities akan menjadi full economic cost. full economic cost (biaya ekonomi total) ditambah environmental externalities (eksternalitas lingkungan) akan menghasilkan angka full cost (total biaya). biaya yang dibayarkan konsumen untuk sda indonesia hanya sebagian dari biaya operating and maintenance nya. semua biaya investasi dan pembangunan infrastruktur untuk penyediaan sda ditanggung oleh pemerintah dan tidak diperhitungkan dalam penentuan biaya jasa air. hal demikian secara ekonomis atau finansial mengakibatkan negara rugi, namun dalam serta dalam uud dikatakan bahwa sda dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. dalam pengelolaan sda negara mungkin secara finansial merugi, namun hal demikian adalahlah berdasar jika ada pandangan yang menyatakan bahwa dilandasi atau mengandung semangat komersialisasi sda. karena jika sda dikomersialkan maka harusnya biaya jasanya sangat mahal. lebih lanjut, karena willingness pay tiap orang berbeda maka akan terjadi dominasi antara pihak yang willingness pay nya besar terhadap yang kecil. dalam kondisi tersebut pemerintah negara harus berpihak untuk memberikan perlindungan bagi rakyat kecil (sektor rumah tangga dan sektor pertanian). hal demikian adalah diskriminasi positif dalam pemanfaatan sda. bentuk diskriminasi positif ini dalam setidaknya ada dua, yaitu ii) pemberian skala prioritas bagi konsumen air, ii) pembebasan biaya jasa dalam pengelolaan sda. ketentuan yang bersifat diskriminasi positif tersebut antara lain adalah serta dan ahli menyimpulkan bahwa, rumusan substansi dalam materi sejalan dengan politik negara dalam pengelolaan sda sebagaimana diatur dalam uud ii) rumusan dan semangat tidak didasari semangat komersialisasi, melainkan memberikan keberpihakan dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk skala prioritas, dan dalam bentuk pembebasan biaya jasa air dalam pemanfaatan sda bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. sda yang digunakan untuk air kemasan adalah sangat kecil, baik pada takaran global maupun indonesia. ekonomi pancasila salah satunya tercermin dalam uud yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan negara yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara. artinya negara tetap harus yang berkuasa, memberikan izin, maupun melakukan pemantauan. raymond valiant buritan, s.t., m.t. dibandingkan keseluruhan kandungan air bumi, hanya air yang kondisinya tawar dan ada permukaan bumi. air adalah sumber daya terbarukan namun jumlahnya terbatas. penggunaan air oleh satu pengguna akan meniadakan kesempatan penggunaan oleh pihakalokasi air adalah upaya atau cara menciptakan keadilan bagi semua pengguna air tanpa mengorbankan salah satu pihak. alokasi air sebenarnya adalah upaya menyusun suatu keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air. menyebutkan bahwa alokasi air merupakan salah satu bentuk dari kegiatan operasional untuk mengoptimalkan air melalui prasarana infrastruktur sda. tugas infrastruktur pengairan adalah mengatur agar air yang jatuh dari langit dapat ditangkap, disimpan, dan dibagikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat wilayah. untuk itu biasanya dianut asas membangun bendungan, membangun infrastruktur irigasi, membangun intake, membangun bendung gerak, dan sebagainya. jika membicarakan supply management, yaitu membangun infrastruktur untuk menyediakan air, harus juga dibicarakan mengenai demand management yang sebenarnya merupakan mekanisme pengendalian pemakaian air. menyebutkan bahwa cara pemerintah untuk mengendalikan pemakaian air adalah dengan menerbitkan perizinan. dengan izin dapat diketahui besaran pengambilan air dan dikaji prioritasnya. jika tidak dikendalikan dengan izin dan tidak ditetapkan prioritasnya, maka akan terjadi persaingan bebas dimana yang kuat akan menguasai air dan hanya menyisakan sisa sisa air untuk yang lemah. mengatur prioritas pemakaian air, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari dan kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam daerah irigasi, dan setelah itu baru pemenuhan kebutuhan lainnya. pemerintah daerah dimungkinkan ikut memberikan masukan dan ikut mengatur sesuai dengan batasan dan kondisi wilayahnya, namun tetap memerhatikan urutan prioritas pemakai air (vide dan alokasi air harus memperhatikan batasan ketersediaan air. ketersediaan air dapat diketahui dengan melakukan analisis data debit sungai dalam kurun waktu tertentu. setelah diketahui debit sungai baru akan ditentukan berapa besar debit yang akan dibagstudi kasus sungai brantas, luas wilayah sungai adalah km?, sedangkan prasarana pengairan yang ada baru mengelola sekitar dari air yang jatuh dari langit. salah satu pemanfaatan dari air sungai brantas adalah untuk pembangkit tenaga listrik sebesar mega watt yang menyumbang ketersediaan energi untuk jawa dan bali. pemanfaatan yang lain adalah untuk keperluan industri dan domestik dam), yang keseluruhan berjumlah titik pengambilan untuk kebutuhan air baku dam dan titik pengambilan untuk industri. untuk membagi air tersebut pemerintah sudah menetapkan operator sebagaimana diatur dalam yaitu berbentuk bumn. selanjutnya diatur oleh dengan tugas memberikan pelayanan pemanfaatan air dan pemeliharaan. untuk sungai brantas terdapat operator yang diberi tugas mengelola sda. sejak tahun an untuk wilayah sungai brantas sudah dibentuk panitia tata pengaturan air, yang didominasi oleh pemerintah. setelah muncul panitia tata pengaturan diubah, diperbaiki, dan disempurnakan menjadi tim koordinasi pengelolaan sda yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah. dalam rencana alokasi air wilayah sungai brantas, manfaat air wilayah sungai brantas berupa listrik sebesar miliar kwh tahun ii) air baku industri miliar m3 tahun, dan iii) air baku domestik sebesar miliar m3 tahun. sedangkan untuk kepentingan publik, direncanakan pengendalian banjir: ii) irigasi miliar m3 tahun: dan iii) debit pemeliharaan sungai miliar m3 tahun. alokasi untuk kepentingan irigasi, pengendali banjir, dan pemeliharaan sungai dijamin dan ditanggung oleh pemerintah. petani tidak membayar apa apa untuk mendapatkan layanan air sebesar miliar m3 tahun. pihak yang ikut menanggung sedikit biaya pengelolaan sesuai dengan uuu adalah manfaat seperti plta, industri, dan pemakai air baku untuk keperluan domestik. diskriminasi positif yang dilakukan pemerintah adalah faktual, yaitu petani tidak membayar untuk layanan air yang diterima, tetapi pengguna air untuk kelistrikan memiliki kewajiban ikut menanggung biaya pengelolaan sair isi ulang, penggunaan air untuk isi ulang jauh lebih kecil dibandingkan penggunaan untuk irigasi, untuk industri, dan untuk air baku domestik. pada pokoknya proses alokasi antara kebutuhan dan ketersediaan diramu oleh satu operator yang berkonsultasi tkpsda. selanjutnya tkpsda memberikan rekomendasi, kemudian terbit persetujuan untuk merekomendasikan pola alokasi air. dalam proses ini semua pengguna diajak berunding, ditimbang, dan disediakan airnya. pola tersebut kemudian disajikan pemerintah untuk ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum. selanjutnya pola tersebut diturunkan kembali wilayah sungai tadi untuk dijadikan dasar bagi operator dalam membagi, mengawasi, dan mengendalikan pembagian air bersama sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah. seandainya terjadi kekeringan, kemungkinan yang dilakukan adalah relokasi, atau ii) menggunakan teknologi modifikasi cuaca. teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan dalam hal jumlah air kurang diatur dalam kesimpulan ahli: menetapkan bahwa pengelolaan sumber daya air dalam aspek yang paling dekat dengan kepentingan masyarakat salah satunya adalah menyediakan layanan air yang bermanfaat dan melindungi masyarakat dari bahaya atau daya rusak air. il) pendayagunaan sda merupakan salah satu bagian dari pengelolaan sda dalam dan memerlukan pengembangan prasarana pengairan secara fisik dalam wujud pembangunan infrastruktur sda dan pelayanan manfaat air melalui kegiatan alokasi air. iii) berdasarkan contoh yang diberikan wilayah sungai brantas tampak bahwa dapat diterapkan dalam bentuk pelayanan air melalui alokasi air yang memperhatikan berbagai kriteria, baik dari segi prioritas pemanfaatan, ketersediaan air secara stokastik, kebutuhan dari berbagai pengguna, dan lain sebagainya. iv) secara praktik telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan alokasi air yang melayani para manfaat secara adil, transparan, dan tidak merugikanfaat, baik yang berizin maupun untuk pertanian dan kebutuhan pokok sehari hari. air secara hakikat senantiasa terbatas terhadap ruang dan waktu sehingga prinsip pokok yang harus selalu dipertimbangkan dalam mengelola sda (termasuk dalam alokasi) adalah asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. aspek aspek tersebut telah dijamin dalam perum jasa tirta memiliki unit bisnis kecil yang memanfaatkan kelebihan air untuk dikemas menjadi air minum dalam kemasan. pemakaian airnya tidak lebih dari atau liter detik. produk tersebut hanya menambah nilai manfaat air tetapi tidak bertujuan untuk memaksakan orang menggunakan air dalam kemasan. komponen air minum dalam kemasan terdiri dari beberapa hal, antara lain biaya bahan dan biaya yang bukan bersifat bahan. biaya komponen airnya sendiri tidak terlalu besar, yang mahal adalah kemasannya karena menggunakan materi yang layak untuk menyimpan makanan. perbedaan harga air minum dalam kemasan sangat relatif karena tergantung juga kepada biaya yang dikeluarkan untuk hal lain, misalnya biaya beriklan. bisa jadi biaya iklan sama besar dengan biaya untuk memproduksi satu volume air tertentu dalam kemasan. operator untuk wilayah sungai brantas adalah perum jasa tirta yaitu bumn yang dimiliki oleh negara. wilayah sungai brantas penggunaan air untuk air minum isi ulang atau air minum dalam kemasan tidak pernah melampaui dari gabungan alokasi air untuk untuk industri dan domestik. menyebutkan bahwa air yang dimaksud adalah air tawar, baik berada permukaan tanah, air yang mengalir sungai, dan lain sebagainya. air laut karena mengandung garam, untuk dapat dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat harus dilakukan desalinasi, namun biaya desalinasi air sangat mahal. ir. budiman arif ahli adalah anggota ikatan ahli teknik penyehatan dan lingkungenam poin dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan sda, yaitu: adanya peraturan pelaksanaan tentang standar atau ukuran kebutuhan minimal akan air minum untuk kebutuhan pokok sehari hari, cc. adanya peraturan pelaksanaan tentang tarif dam yang tidak mahal (terjangkau) bagi masyarakat untuk kebutuhan pokok sehari hari: adanya keterpaduan dan peningkatan program dari pemerintah pusat apbn) dan pemda apbd) untuk pengembangan spam. adanya peraturan pelaksanaan mengenai peran koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat. adanya peraturan pelaksanaan bahwa dam harus mengutamakan fungsi sosial dan ada peran serta masyarakat serta serta upaya upaya agar kinerja dam terus meningkat. adanya peraturan pelaksanaan tentang adanya tugas pemerintah pusat dan provinsi yang lebih jelas dan prioritas program program pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pengembangan spam. terhadap enam hal yang diminta oleh mahkamah sebagaimana diuraikan dalam poin atas, pemerintah telah membuat peraturan pelaksana sebagai berikut: permen nomor prt m tentang standar pelayanan minimal air minum spm air minum), permendagri nomor tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada dam: permen nomor prt m yang diperbarui dengan permen nomor prt m tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan spam: permen nomor prt m tentang penyelenggaraan pengembangan spam: permen nomor prt m tentang penyelenggaraan pengembangan spam bukan jaringan perpipaan: kemenkes nomor prt m tentang persyaratan kualitas air minum: permen nomor prt m tentang pembinaanen nomor prt m tentang pedoman pemberian izin penyelenggaraan spam oleh badan usaha dan masyarakat. permendagri tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada dam, permendagri tentang organ dan kepegawaian dam, permen nomor prt m tentang badan pendukung pengembangan sistem penyediaan air minum bppspam), permen keu nomor pmkngatur mengenai spam baik jaringan maupun bukan jaringan, ii) penyelenggaraan pengembangan spam: iii) wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah desa, serta iv) tugas, tanggung jawab, peran, hak, dan kewajiban penyelenggara pengembangan spam. tentang pengembangan spam merupakan pertama yang jelas dan lengkap mengatur pengembangan spam yang meliputi aspek teknis (fisik) maupun non teknis sebagai upaya meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas, dan ii) yang memiliki tujuan jelas untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan menghilangkan istilah "air bersih yang hanya memenuhi syarat fisik dan kimiawi menjadi "air minum yang selain memenuhi syarat fisik dan kimiawi juga memenuhi syarat bakteriologi. ahli menyimpulkan bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan peraturan pelaksanaan dan meningkatkan program program dengan memperhatikan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan pengujian sda tahun terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari atas air minum sebagai hak asasi yang dijamin uud berdasar dalam hal penggunaan air dam akan dihilangkan istilah "air bersih , sehingga istilah yang dipergunakan hanya air minjahidin sandiaga, dan kawan kawan pemohon dan bulan kurniawan dan kawan kawan pemohon ii), berdasarkan surat kuasa pemohon dan pemohon ii, bertanggal november dan januari memberi kuasa kepada potong satyagraha, s.h, adalah advokat pengacara konsultan hukum, beralamat kantor advokat potong satyagraha, s.h., partners , jalan dr. sutomo yogyakarta, bertindak atas nama pemberi kuasa, dengbrk) nomor puu ix pada tanggal desemberlakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan nomor puu ix bertanggal desdesember bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal mei telah menerima surat dari para pemohon, bertanggal mei yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan nomor puu ix bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim pada hari selasa, tanggal mei telah menetapkan pencabutan permohonan dengan registrasi nomor puu ix beralasan menurut hukum, oleh karena itu pencabutara pemohon, permohonan dengan register nomor puu ixcabut (ditarik kembali): para pemohon tidak dapat mengajukan kembalinwar usman ttd ttd maria farida indrawi ahmad fadli semadi ttd ttd hamdan zelda hartono ttd akil mochtar panitera pengganti, ttd eddy purwantoada masa pandemi coronavirus disease covid otoritas jasa keuangan telah menetapkan kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease covid bagi lembaga jasa keuangan nonblok, bagaimana penulisan coronavirus atau corona virus? bahwa pandemi coronavirus disease covid diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonblok sampai dengan tahun sehinggaperlu disesuaikan, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf komadihapus. ketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapus. antara bab vii dan bab viii disisipkan (enam) bab dan (tujuh) yakni bab via dengan dan bab vii dengan bab vii dengan bab vid dengan bab vice dengan dan bab vii dengan sehingga berbunyi sebagai berikut: bab via mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian bagian kesatu pelaksanaan rapat dewan komisaris perusahaan perasuransian pelaksanaan rapat dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian dilakukan melalui: tatap muka langsung secara fisik, atau tatap muka dengan media video conference. rapat dewan komisaris atau yang setara sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan sepanjang didokumentasikan dalam bentuk video dan audio. bagian kedua pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat dilakukan dengan ketentuan: jika pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik, dan tanda tangan basah atas surat pernyataan bahwadapat digantikan dengan tanda tanganpenerapanhanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, yang telah memenuhi persyaratan: memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dengan memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai transaksi elektronik, memiliki surat pernyataan dari: penyedia jasa sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah atau surat pernyataan dapat digantikan dengan pemaparan (demo) sistem teknologi informasi kepada otoritas jasa keuangan jika perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengembangkan sendiri sistem teknologi informasinya, dan direktur atau yang setara yang membawakan fungsi manajemen risiko, dengan menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah telah memadai dan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mendukung pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh secara digital elektronik, cc. memiliki standar operasi dan prosedur yang mendukung pelaksanaan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada memiliki pernyataan dari calon pemegang polis bahwa: calon pemegang polis bersedia bahwa tindak lanjut pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf danmelakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio secara baik terkait: penjelasan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan, dan pernyataan calon pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam huruf dan menyampaikan ikhtisar polis dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada juga harus memiliki infrastruktur yang mendukung proses autentikasi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada seluruh proses pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan mengenai: perasuransian, transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik, cc. perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati hatian, manajemen risiko, dan prinsip perlindungan konsumen yang baik. perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tidak dapat menggunakansebagai alasan untuk menolak klaim pemegang polis. bab vii biaya pelatihan dan pengembangan pegawaidapat mengalokasikan biaya pengembangan dan pelatihan pegawai kurang dari batasan minimum sebesar (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. bab vii kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan: nilai pembiayaan untuk setiap debitur paling banyak rp10. (sepuluh miliar rupiah), memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan atau alat berat:persyaratan memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan nilai paling banyak rp25. (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap debitur. kewajiban melakukan mitigasi risikotetap berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha sebagaimana dimaksud pada bab vid penerbitan surat berharga olehyang telah memiliki ekuitas lebih besar dari rp100. (seratus miliar rupiah) dapat melakukan penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk tidak melalui penawaran umum. perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada dapat melaporkan rencana penerbitan efek dan atau sukuk kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua) bulan sebelum penerbitan. dalam hal efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada memiliki nila sampai dengan rp100. (seratus miliar rupiah), dapat tidak memenuhi ketentuan untuk: dilakukan pemeringkatan dengan hasil pemeringkatan minimal layak investasibab vice ketentuan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran covid dapat tidak memenuhi batasan ekuitas paling sedikit: rp2. (dua miliar rupiah) untuk perusahaan pialang asuransi, atau rp3. (tiga miliar rupiah) untuk perusahaan pialang reasuransi, sepanjang memenuhi kriteria: tidak terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum terjadi setelah pandemi covid pandemi covid berdampak langsung atau tidak langsung terhadap ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi, dan tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan penurunan ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang tidak terkait pandemi covid perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi batasan ekuitas sebagaimana dimaksud pada menyampaikan rencana aksi paling lama (satu) bulan sejak perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi dinyatakan oleh otoritas jasa keuangan tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum karena aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran covid bab vii masa berlaku kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid bagi sjkzb kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid bagi sjkzb sebagaimana diatur dalam dan berlaku. selain kebijakan countercyelical dampak penyebaran covid bagi sjkzb sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai dengan tanggal april ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:tambahkan (dua) huruf yakni huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: sjkzb sebagaimana dimaksud dalam angka meliputi: perusahaan perasuransian, yang terdiri atas.oo.format lampiran ditambahkan (satu) format, yakni format sebagaimana tercantum dalam lampiran isi3a 2e5ags song s3r33 osx kai besi, er33 zoo efekdit tkp tuketaka ibe suka mina nan hen angel hang nasabah fire andini pereira aip .p33 g3 , epg3 gp kal ogg3 a3a fa: bk esi rat lee mer kerta #55a 3se3 a33 eki 22th doi iii ten por aga bep arak ss. s5. men barrersasara wahana dingin babi dirga api saga untu 2g open denis lagi feb nia 2is f3sn32 fb5e$ pest defies bep aan biru se8 sense5 eap5 pee $853e5 see 23k d3 txg plstka tests e33 kai sn3 van te: nan pepepasgypasngang eat shan tuna mina besehiad dok baki doh bag $$f tni san peoeronggpap operan rara pen saitadoaee e33i ga. nana ian gin gate g5b$e asa teh: kar 3s befagiga bee piendanin kaga pie see era der berdo fe3i whats efr3o sip daiko eps fee are sesi fe: f$ ce? tae tu nag en: . en: kz" ii aa! la! ing ana ulah paloh? tart kian feb opa erg rf, uni bag ke) o.id wang pera lho eii a03injam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan. ketentuan huruf diubah, ditambahkan (lima) huruf yakni huruf huruf huruf dan huruf tetapmekanisme komunikasi perusahaan perasuransian, biaya pelatihan dan pengembangan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha, penerbitan surat berharga oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, ketentuan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi, dan il.ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan: dan (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan keuangan (empat) bulanan. perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya berlaku bagi penyampaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnisdihapus. ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:selain lembaga keuangan mikro menyusun laporan: sebagaimana dimaksud pada sesuai format dalam lampiran ii, dan sebagaimana dimaksud pada sesuai format dalam lampiran ii, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan otoritas jasa keuangan ini. lembaga keuangan mikro menyusun laporan: sebagaimana dimaksud pada sesuai format pada laporan keuangan (empat) bulanan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro, dan sebagaimana dimaksud padasjkzb menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam: bulan maret, juni, september, dan desember untuk sjkzb selain lembaga keuangan mikro, dan bulan april, agustus, dan desember untuk lembaga keuangan mikro. (la) sjkzb menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam secara bulan. (lb) otoritas jasa keuangan dapat meminta sjkzb untuk menyampaikan laporan tambahan terkait pelaksanaan kebijakan countercyclical selain laporan sebagaimana dimaksud dalam danan (la)dihapus. dihapus. ketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:umum dalam rangka respon cepatsampai saat ini, penyebaran covid masih terus berlanjut, sehingga diperlukan langkah antisipasi potensi perlambatan kinerja perekonomian domestik yang terus berlanjut sampai dengan tahun sejalan dengan tujuan tersebut, dibutuhkan penyempurnaan ketentuan mengenai kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid bagi sjkzb ini, antara lain meliputi kebijakan terkait: penambahan lingkup sjkzb terdampak covid penambahan jenis kebijakan countercyclical bagi sjkzb, dan perpanjangan masa berlaku kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid bagi sjkzbii. demi angkahal penerapan kebijakan countercyclical akan menyebabkan kondisi keuangan sjkzb tidak sehat, sjkzb sebaiknya tidak menerapkan kebijakan countercyclicalangkaangka dihapus. angka cukup jelas. angka cukup jelas. (la) cukup jelas. (1b) contoh: laporan tambahan antara lain laporan realisasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang disampaikan secara mingguan. cukup jelas. cukup jelas. angka dihapus. angka dihapus. angkadihapus. angkadihapus. angka cukup jelas. pendokumentasian dalam bentuk video dan audio terhadap rapat dewan komisaris atau yang setara yang dilakukan melalui tatap muka dengan media video conference berasal dari sistem yang digunakan untuk melaksanakan video conference. huruf contoh: sarana digital atau media elektronik antara lain video conference, video call, atau kombinasi dari media dimaksud. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi antara lain: kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), ketersediaan (availability), keotentikan (authentication), otorisasi (authorization), dan kenirsangkalan (nonrepudiation). huruf yang dimaksud dengan surat pernyataan adalah surat yang memuat pernyataan bahwa sistem teknologi informasi yang dibangun penyedia jasa telah memenuhi prinsip prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf yang dimaksud dengan memiliki standar operasi dan prosedur sop) antara lain sop mengenai alur pemasaran produk, sop mekanisme penggunaan media elektronik, sop perekaman dan penyimpanan data, termasuk sop pelatihan yang diberikan kepada tenaga pemasar terkait pemasaran secara digitalpembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat memaksimalkan pelaksanaan pelatihan pegawai melalui metode online learning secara efektif dan efisien sebagai pengganti pelaksanaan pelatihan secara tatap muka dan tetap melaporkan pelaksanaan atas hal tersebut pada laporan realisasi rencana bisnis. yang dimaksud denganmid lembaran negara republik indonesiaublikasiublikasi oleh perusahaan pemeringkat efek, maka peraturan mengenai publikasiublikasi olehublikasi oleh perusahaan pemeringkat efek.bab ketentuan umum.ublikasi perusahaan pemeringkat efek yang mendapat izin usaha dari otoritas jasa keuangan wajib melakukan publikasi atas: hasil peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat melalui situs web perusahaan pemeringkat efek, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau dalam perjanjian pemeringkatan, dan b.metodologi yang digunakan dalam pemeringkatan dan kegiatan operasionalnya secara umum serta setiap perubahannya melalui situs web perusahaan pemeringkat efek. publikasi hasil peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: setiap hasil peringkat, interpretasi dari setiap hasil peringkat, tanggal dikeluarkannya hasil peringkat dan tanggal perubahan hasil peringkat: elemen elemen kunci yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil peringkat, baik pada saat penerbitan pertama maupun perubahan hasil peringkat, dan. publikasi metodologi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit wajib mencakup: kebijakan tentang pendistribusian, pelaporan, dan pemutakhiran peringkat: informasi yang cukup mengenai prosedur dan asumsi yang merupakan bagian dari metodologi, sehingga masyarakat dapat mengerti bagaimana peringkat dapat dihasilkan, riw rata rata kegagalan penerbit efek yangefek dalam kategori yang sama yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat efek (historical default rates): perubahan atas historical default rates untuk setiap kategori hasil peringkat yang telah diterbitkan dari waktu waktu (jika ada): setiap (jika ada): dan setiap perubahan yang dilakukan atas prosedur dan asumsi yang merupakan bagian dari metodologi secara lengkap sebelum perubahan dimaksud diterapkan (jika ada) pemeringkatan, dan atau kaji ulang yang menghasilkan pernyataan atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkatditerbitkannya izin perusahaan pemeringkat efek dan atau (tujuh) hari kerja setelah penyampaian laporanublikasi oleh perusahaan pemeringkat efekkeuangan ojk. remunerasi. bank umum syariah. unit usaha syariaherapkan malus dan atau playbackj .,tapan material risk takers oleh bank sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, bank wajib menetapkan pihak yang menjadi material risk takers. penetapan material risk takers dapat dilakukan melalui (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan kualitatif ditetapkan sebagai material risk takers. berdasarkan pendekatan kualitatif, direktur utama ditetapkan sebagai material risk takers karenabank dapat menetapkan anggota direksi lain atau pegawai sebagai material risk takers sesuai dengan profil risiko utama bank. sebagai contoh, bank yang fokus kegiatan usahanya pada kegiatan pembiayaan dapat menetapkan sebagai material risk takers: direktur yang membawakan bidang pembiayaan, dan atau pejabat lain bidang pembiayaan yangpendekatan kuantitatif direksi, dewan komisaris, danfatau pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar dikategorikan sebagai material risk takers. berdasarkan pendekatan kuantitatif, pihak yang tidak termasuk dalam kategori material risk takers (non material risk takers) namun memperoleh remunerasi yang bersifat variabel sama dengan atau lebih dari jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh material risk takers, ditetapkan sebagai material risk takers, dengan memperhatikan: perbandingan jumlah remunerasi yang bersifat variabel dilakukan antarjabatan yang setingkat. dalam hal pada jabatan yang setingkat tidak terdapat material risk takers yang dapat menjadi pembanding jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang diterima, dilakukan perbandingan dengan remunerasi yang bersifat variabel bagi material risk takers pada jabatan yang lebih tinggi, dan kinerja dari pihak neon material risk takers, yaitu sama atau lebih rendah dibandingkan dengan kinerja dari pihak yang telah ditetapkan sebagai material risk takers. contoh: berdasarkan pendekatan kualitatif, bank menetapkan: aj) direktur utama, direktur bisnis, dan direktur operasional sebagai material risk takers. terhadap jabatan tersebut, masing masing memperoleh remunerasi yang bersifat variabel sebesar rp10. (sepuluh miliar rupiah), rp8. (delapan miliar rupiah), dan rp7. (tujuh miliar lima ratus juta rupiah): dan tidak terdapat pejabat eksekutif sebagai material risk takers. selanjutnya bank juga memberikan remunerasi yang bersifat variabel kepada pejabat eksekutif yang membawakan bidang pembiayaan sebesar rp7. (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). berdasarkan pendekatan kuantitatif, jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh pejabat eksekutif yang membawakan bidang pembiayaan diperbandingkan dengan remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh direktur operasional. pejabat eksekutif yang membawakan bidang pembiayaan akan ditetapkan sebagai material risk takers sepanjang kinerja pejabat eksekutif yang membawakan bidang pembiayaan sama atau lebih rendah dibandingkan kinerja direktur operasional. disamping itu bank juga dapat menggunakan cara lain dalam penetapan material risk takers berdasarkan pendekatan kuantitatif, antara lain melalui penetapan batasan tertentu jumlah remunerasi yang bersifat variabel. contoh: bank menetapkan (sepuluh) orang penerima remunerasi yang bersifat variabel terbesar sebagai material risk takers. bank dapat menggunakan pendekatan kualitatif dan atau pendekatan kuantitatif selain contoh sebagaimana dimaksud pada angkaketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, ttd simbol santoso 9aangguhan remunerasi yang bersifat variabel bagi pihak yang menjadi material risk takers sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, bank wajib menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel bagi material risk takers sebesar persentase tertentu. penangguhan remunerasi yang bersifat variabel untuk material risk takers tersebut dilakukan dengan memperhatikan: besarnya persentase penangguhan disesuaikan dengan tingkat jabatan. semakin tinggi tingkat jabatan, semakin besar persentase remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan. terhadap remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan: dalam bentuk tunai, tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (time value money), dan atau dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank, tidak diberikan tambahan atau pengurangan jumlah saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank. dalam hal remunerasi yang bersifat variabel diberikan dalam bentuk tunai serta dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank, penangguhan dilakukan terhadap semua bentuk remunerasi yang bersifat variabel tersebut. metode yang dapat digunakan bank dalam menetapkan besarnya penangguhan remunerasi yang bersifat variabel bagi material risk takers antara lain: membandingkan jumlah remunerasi yang bersifat variabel dari material risk takers dengan jumlah remunerasi yang bersifat variabel tertinggi dari non material risk takers pada jabatan yang setingkat. contoh: sdr. adalah seorang pejabat eksekutif yang ditetapkan sebagai material risk takers, memperoleh remunerasi yang bersifat variabel (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan jumlah remunerasi yang bersifat variabel tertinggi dari pejabat eksekutif non material risk takers. dalam hal ini bank dapat menangguhkan kelebihan sebesar (tiga puluh persen) dari remunerasi yang bersifat variabel bagi sdr. dalam hal remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh pegawai non material risk takers lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai material risk takers yang antara lain disebabkan karena kinerja pegawai non material risk takers lebih baikmembandingkan remunerasi yang bersifat variabel dengan total remunerasi yang bersifat tetap selama (satu) tahun bagi material risk takers yang bersangkutan. contoh: total remunerasi yang bersifat tetap yang diterima sdr. selaku material risk takers dalam (satu) tahun adalah rp1. (satu miliar dua ratus juta rupiah), sedangkan remunerasi yang bersifat variabel yang diterima atas kinerja yang bersangkutan pada tahun yang sama adalah rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah). dalam hal ini bank dapat menangguhkan kelebihan remunerasi yang bersifat variabel atas remunerasi yang bersifat tetap bagi sdr. sebesar rp300. (tiga ratus juta rupiah). berdasarkan persentase peningkatan laba bank dibandingkan laba bank (satu) tahun sebelumnya. contoh: bank memperoleh peningkatan laba dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (dua puluh persen). dalam hal ini bank dapat menangguhkan (dua puluh persen) dari remunerasi yang bersifat variabel bagi material risk takers. dalam hal bank tidak mengalami peningkatan laba dibandingkan laba periode tahun sebelumnya atau bank mengalami penurunan laba dibandingkan laba periode tahun sebelumnyabank dapat menggunakan metode sebagaimana dimaksud pada angka atau dapat menggunakan metode lain yangbank harus menetapkan besarnya persentase remunerasi yang bersifat variabel yang akan ditangguhkan dalam jumlah yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan untuk mendorong material risk takers menerapkan prudent risk taking. ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, ttd simbol santoso lampiran iiirapan malus dan atau playback sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh bank, bank dapat menerapkan malus dan atau playback kepada pihak yang menjadi material risk takers. agar penerapan malus dan atau playback dapat dilakukan dengan baik dengan risiko yang seminimal mungkin, bank perlu memperhatikan paling sedikit: penggunaan pengaturan malus, playback, atau kombinasi antara malus dan playback terhadap remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan bagi material risk takers. pengaturan tersebut dimuat dalam kebijakan remunerasi bank secara tertulis, pemilihan bentuk pengaturan malus dan atau playback yang dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kendala yang mungkin akan dihadapi bank dalam implementasi kebijakan dimaksud, antara lain aspek hukum dan perpajakan, pengaturan malus dan atau playback yang digunakan bank dalam kondisi tertentu,terjadi fraud yang dilakukan oleh pihak yang menjadi material risk takers yang merugikan bank, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh bank, penetapan kriteria yang jelas dan rinci untuk memitigasi risiko hukum dan atau risiko lain yang mungkin timbul dalam penerapan malus dan atau playback, penerapan malus dan atau playback yang dilakukan sebagai berikut: malus diterapkan terhadap remunerasi yang bersifat variabel yang masih ditangguhkan, dan 2g. playback diterapkan terhadap remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan, bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai yang ditetapkan menjadi material risk takers baik yang masih bekerja maupun yang sudah tidak bekerja bank tersebut: bagian remunerasi yang bersifat variabel yang dikenakan malus dapat dibayarkan sebagian atau seluruhnya kemudian atau tidak dibayarkan sama sekali. oleh karena itu, bank perlu menetapkan kriteria remunerasi yang bersifat variabel yang dikenakan malus sudah dapat dibayarkan atau tidak dapat dibayarkan, dan penetapan metode pengembalian remunerasi yang bersifat variabel oleh material risk takers yang dikenakan playback, baik terhadap material risk takers yang masih menjabat atau sudah tidak menjabat pada bank. beberapa metode pengembalian remunerasi yang bersifat variabel yang dikenakan playback oleh bank, antara lain dengan cara: material risk takers mengembalikan remunerasi yang bersifat variabel yang dikenakan playback, dan atau dilakukan pemotongan terhadap hak yang akan diterima seperti gaji dan atau bonus. ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, ttd simbol santosogungkapan (disclosure) tabel paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh direksi, dewan komisaris, dan dps dan fasilitas jutaan jutaan jutaan orang orang orang bet bin gaji, bonus, tunjangan rutin, anthem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: dapat dimiliki, dan atau tidak dapat dimiliki. tabel ii.satu) tahun jumlah remunerasi per jumlah jumlah jumlah orang dalam satu) anggota anggota dewan anggota tahun? direksi komisaris dps lebih dari mmamomaman lebih dari rp1. sampai dengan rp2. lebih dari rp300. sampai dengan rp1. kurang dari sama dengan rp500. keterangan: yang diterima secara tunai tabel iii.satu) tahun dan total nominal remunerasi yang bersifat variabel yang diterima remunerasi dewan yang direksi dps pegawai rp) rp) rp) rp) total panas pas dea pesan pass pestatabel iv. shares option yang dimiliki direksi, dewan komisaris, dps, dan pejabat eksekutif jumlah jumlah opsi saham yang yang yang telah harga dimiliki opsi jangka keterangan nama unik diberikan dieksekusi psi waktu (lembar (lembar (lembar rp) saham) saham saham direksi |tanaman s0sss sman pss desa dewan (nama) komisaris pejabat jumlah eksekutif orang tabel jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan jumlah nominal pesangon yang dibayarkan per orang dalam jumlah pegawai satu) tahun lebih dari rp1. eco lebih dari rp500. sampai dengan rp1. kurang dari sama dengan rp500. tabel vi. rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam satu) tahun remunerasi yang bersifat tetap amami saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank remunerasi yang bersifat variabel tidak pen ditangguhkan anggukan dunia pesan mess rp. saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank keterangan: hanya untuk material risk takers dan dinyatakan dalam jutaan rupiah tabel vii. informasi kuantitatif total pengurangan selama periode jenis remunerasi sisa yang laporan yang bersifat masih disebabkan disebabkan total variabel") ditangguhkan penyesuaian penyesuaian ab) eksplisit implisit tunai (dalam jutaan rupiah saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut total (dalam jutaan rupiah keterangan: hanya untuk material risk takers ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, ttd simbol santosocc. pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi direksi, dewan komisaris, dps, dan atau pegawai wajib mempertimbangkan: kinerja, yaitu: kinerja direksi, dewan komisaris, dps, atau pegawai, kinerja unit bisnis, dan) wajib dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat variabel. pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada berlaku paling sedikit untuk seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan material risk takers. remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank, dps, dan atau pegawai. pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi pegawai pada unit pengawasan, dps, dan atau pegawai. larangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk tahun pertama sejak direksi, dewan komisaris, dps, dan atau pegawai, dan atau pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar. penetapanangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel bagi pihak yang menjadi material risk takers sebesar persentase tertentu. besaran persentase penangguhan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan tingkat jabatan. penangguhan remunerasi yang bersifat variabel bagiingkat (tiga) tahun. |
tambahan lembaran negara r.i unit usaha syariah& |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. pemisahan. unit usaha syariah. persyaratindustri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespon tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan bank umum syariah hasil pemisahan unit usaha syariah yang kuat, efisien, dan berkelanjutan, bahwa untuk mendorong konsolidasi perbankan indonesia, bank umum syariah hasil pemisahan unit usaha syariah dapat berasal dari penggabungan beberapa unit usaha syariah dan atau penggabungan unit usaha syariah dengan bank umum syariah yang telah ada: cc. bahwa untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, diperlukan pengaturan mengenai syarat dan tata cara pemisahan unit usaha syariah sebagai pedoman bagi bank umum konvensional untuk melakukan pemisahsecara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. buk yang memiliki uus dan mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan dokumen:opini dewan pengawas syariah terkait pelaksanaan sinergi perbankan, dan surat pernyataan direktur buk yang memiliki uizin usaha sebagaimana dimaksud dalam persetujuan atau penolakan otoritas jasa keuangan atas permohonan izin usahaizin usaha sebagaimana dimaksud dalam berlaku sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha bus hasil pemisahan. bus hasil pemisahan harus melaksanakan kegiatan usaha paling lambat (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya izin usaha bus hasil pemisahan. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bus hasil pemisahan yang telah mendapat izin usaha belum melaksanakan kegiatan usaha, izin usaha yang telah diberikan batal dan menjadi tidak berlaku. bus hasil pemisahan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dengan melampirkan laporan keuangan bus hasil pemisahan.hasiltelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada buk yang memiliki uushasilmemiliki uushasil pemisahan atau buk yang memiliki uus untuk menyampaikan laporan atau permohonan pencabutan izin usaha uus dimaksud. bab iii pemisahan unit usaha syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada bank umum syariah pemisahan uus dari buk dengan cara pengalihan hak dan kewajiban uus kepada bus yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. rencana pemisahan uus dari buk sebagaimana dimaksud dalam harus disampaikan oleh buk yang memiliki uus dan bus penerima pemisahan kepada otoritas jasa keuangan dihampiri dengan: rancangan pemisahan yang telah disetujui oleh dewan komisaris buk yang memiliki uus dan bus penerima pemisahan, konsep akta pemisahan, dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris, jika ada perubahan, dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon psp, jika pemisahan disertai dengan penggantian atau perubahan psp, dokumen persyaratan administratif untuk wawancara bagi calon anggota dewan pengawas syariah, jika ada perubahan, rancangan perubahan anggaran dasar buk yang memiliki uus, rancangan perubahan anggaran dasar bus penerima pemisahan, rencana tindak penyelesaian penampakan batas maksimum penyaluran dana, jika ada, danpenyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat bersamaan dengan. rancangan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat informasimengenai bus yang akan menerimas: (tiga) tahun buku terakhir, atau kurang dari (tiga) tahun buku, jika bbus pasca, jika ada perubahanjika ada perubahanbuk yang memiliki uus dan bus penerima pemisahan secara bersama sama mengajukan permohonan persetujuan pemisahan uus dari buk kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tiga) hari kerja setelah keputusan rups yang menyetujui pemisahan. permohonan persetujuan pemisahan uus dari buk sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan:rancangan pemisahan yang telah disetujui rups, fotokopi akta pemisahan yang dibuat oleh notaris, fotokopi akta perubahan anggaran dasar bus penerima pemisahan yang dibuat oleh notaris,: dan fl. dan atau bus penerima pemisahanselain memberikan persetujuan atas permohonan persetujuan pemisahan, otoritas jasa keuangan dapatus penerima pemisahan, jika ada perubahan, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon psp bus penerima pemisahan, jika pemisahan bus penerima pemisahan, jika ada perubahan. dalam hal otoritas jasa keuangan menolak permohonan persetujuan pemisahan sebagaimana dimaksud pada penolakan disertai alasan secara tertulis. persetujuan pemisahan dari otoritas jasa keuangan berlakumisahan. bus penerima pemisahan wajib melaporkan pelaksanaan pemisahan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dihampiri dengan: laporan keuangan bus penerima pemisahan, dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau diberitahukan kepada menteri sebagaimana dimaksud pada penerima pemisahanpenerimaatau bus penerima pemisahandan atau bus penerima pemisahan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada buk yang memiliki uus dan atau bus penerima pemisahapenerimapenerima pemisahan atau buk untuk menyampaikan laporan atau permohonan pencabutan izin usaha uus dimaksudadalah pemisahan usaha dari satu buk menjadi dua badan usaha atau lebih,buk dan burseorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham buk atau bus sebesar 25xbuk atau buuk atau bus, baik secara langsung maupun tidak langsung. direksi adalah organ buk dan bus yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan buk dan bus untuk kepentingan buk dan bus, sesuai dengan maksud dan tujuan buk dan bus serta mewakili buk dank dampaian buk yang memiliki uus menyampaikan secara daring melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan dokumen: permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam dan dan permohonan pencabutan izin usaha uus sebagaimana dimaksud dalam dan buk yang memiliki uus dan bus penerima pemisahan menyampaikan secara daring melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan dokumen: rencana pemisahan uus dari buk sebagaimana dimaksud dalam dan permohonan persetujuan pemisahan uus dari buk sebagaimana dimaksud dalam dan bus hasil pemisahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. bus penerima pemisahan menyampaikan laporan pelaksanaan pemisahsistem perizinan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dan serta sistem pelaporan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dan belum tersedia, buk yang memiliki uus, bus hasil pemisahan, dan atau bus penerima pemisahan menyampaikan dokumen dan laporan secara luring kepada otoritas jasa keuangan. penyampaian dokume satuan kerja yang menjalankan fungsi perizinan perbankan syariah kantor pusat dengan tembusk dank dan bus yang berkantor pusat luar wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta dan banten. penyampaian laporas yang berkantor pusat luar wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta dan banten, dengan tembusan kepada satuan kerja yang menjalankan fungsi perizinan perbankan syariah kantor pusat. bab ketentuan lain lain buk yang memiliki uus dapat melakukan pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban uus kepada buk lain dengan syarat buk lain harus melakukan perubahan kegiatan usaha buk menjadi bus. buk yang memiliki uus dan buk lain sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan rencana pemisahan sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan bersamaan dengan permohonan izin perubahan kegiatan usaha buk menjadi bus. persetujuan pemisahan hanya dapat diberikan setelah buk lain sebagaimana dimaksud pada memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bus. perubahan kegiatan usahus hasil pemisahan atau bus penerima pemisahan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian penampakan batas maksimum penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam apabila berdasarkan penilaian bus hasil pemisahan atau bus penerima pemisahan penyelesaian penampakan batas maksimum penyaluran dana dimaksud melampaui (delapan belas) bulan. permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan bus hasil pemisahan atau bus penerima pemisahan kepada otoritas jasa keuangan dilengkapi dengan rencana tindak yang memuat langkah penyelesaian yang dilakukan beserta target waktu penyelesaian. dalam hal disebabkan oleh: bencana yang tidak dapat dihindari, atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh otoritas jasa keuangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dan dapat diperpanjang. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, ketentuan dan sampai dengab dan bab dari peraturan pelaksanakerja adalah hari kerja sesuai dengan hari kerja otoritas jasa keuangan. pemisahan uus dari buk dapat dilakukan dengan cara: mendirikan bus baru yang merupakan bus hasil pemisahan, atau mengalihkan hak dan kewajiban uus kepada bus yang telah ada yang merupakan bus penerima pemisahan. pemisahan uus dari buk dengan caraari buk dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan kepada bus yang memiliki atau tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan buk yang memiliki uus. pemisahan uus dari buk sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bus hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bus penerima pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi syarat: rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuanon performing financing bruto paling tinggi (lima persen). dalam hal pemisahan uus mengakibatkan penampakan batas maksimum penyaluran dana, bus hasil pemisahan atau bus penerima pemisahan wajib menyelesaikan dalam waktu paling lama (delapan belas) bulan. buk yang melakukan penyertaan modal karena melakukan pemisahan uus dikecualikan dari persyaratan tingkat kesehatan bagi bank yang akanus hasil pemisahan atau bus penerima pemisahan yang tidak menyelesaikan penampakan batas maksimum penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana. bab pemisahan unit usaha syariah dengan cara pendirian bank umum syariah bagian kesatu umum pendirian bus hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. modal disetor untuk pendirian bus hasil pemisahan yang menjadi perusahaan anak dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit rp1. (satu triliun rupiah). modal disetor untuk pendirian bus hasil pemisahan yang menjadi perusahaan induk, ditunjuk sebagai pelaksana perusahaan induk, atau tidak berada dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit rp3. (tiga triliun rupiah). penambahan atas kekurangan pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada dan harus dilakukan dalam bentuk tunai. pemberian izin pendirian bus hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam (dua) tahap: persetujuan prinsip, dan izin usaha,dua persetujuan prinsip permohonan persetujuan prinsip pendirian bus hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh buk yang memiliki uus kepada otoritas jasa keuangan dihampiri dengan: dokumen permohonan persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai bank umum syariah, rancangan pemisahan yang telah disetujui oleh dewan komisaris, konsep akta pemisahan, rancangan perubahan anggaran dasar buk yang memiliki uus, laporan posisi keuangan intern uus posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin prinsip pendirian bus hasil pemisahan yang menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian bus sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau bukti tambahan setoran modal dari calon pemegang saham, dan rencana tindak penyelesaian penampakan batas maksimum penyaluran dana buk yang memiliki uus dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan dengan bus hasil pemisahan. buk yang memiliki uus yang mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada menyampaikan dokumen:standar prosedur operasional bagi buk yang memiliki uus dan bus hasil pemisahan untuk pelaksanaan sinergi perbankan, dan cc. laporan kesiapan pelaksanaan sinergi perbankpersetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam bus hasil pemisahan yang melaksanakan sinergi perbankan dengan buk yang memiliki uus sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dari persyaratan pencantuman rencana sinergi perbankan dalam rencana bisnis bus hasil pemisahrancangan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi paling sedikitbus hasil berikut rincian kepemilikan masing masing pemegang sahampersetujuan atau penolakan otoritas jasa keuangan atas permohonan persetujuan printiga izin usaha buk yang memiliki uus dan melakukan pemisahan mengajukan permohonan izin usaha bus hasil pemisahan paling lambat (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada buk yang memiliki uus dan telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan izin usaha bus hasil pemisahan, persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan menjadi tidak berlakumemiliki uus dihampiri dengan: dokumen permohonan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai bank umum syariah,cc. rancangan pemisahan yang telah disetujui rups, fotokopi akta pemisahan yang dibuat oleh notaris, dan |
tambahan lembaran negara r.i persyaratumum berdasarkan undang undang mengenai perbankan syariah, buk dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan membuka uus sehingga mempercepat pertumbuhan perbankan syariah indonesia. namun demikian, uus dapat memisahkan diri dari buk induknya menjadi bus yang kuat, efisien, dan berkelanjutan. bus hasil pemisahan dapat menjadi bank yang kuat antara lain dengan memenuhi persyaratan modal disetor, kewajiban penyediaan modal minimum, dan batas maksimum non performing financing. sejalanbus hasil pemisahan juga dapat melakukan sinergi dengan buk induk sehingga layanan yang diberikan uus dapat tetap dilakukan oleh bus hasil pemisahan secara efisien. bus hasil pemisahan diharapkan tetap mempertahankan kinerja yang baik untuk dapat tumbuh berkelanjutan. pemisahan uus dapat mendorong konsolidasi perbankan antara lain dengan cara menggabungkan beberapa uus menjadi (satu) bus hasil pemisahan dan atau menggabungkan uus dengan bus yang telah ada sehingga terjadi peningkatan skala ekonomi bus hasil pemisahan. pemisahan uus dapat dilakukan dengan cara mendirikan bus baru atau mengalihkan hak dan kewajiban uus kepada bus yang telah ada. dengan demikian diperlukan penyempurnaan persyaratan dan tata cara pemisahan uus yang sebelumnya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai uus sehingga dapat menjadi pedoman bagi buk untuk melakukan pemisahan uus: ketentuan mengenai pemisahan dilaksanakan sesuai dengan undang undang mengenai perseroan terbatas, dan atau ketentuan peraturan perundang undangancukup jelas. penampakan batas maksimum penyaluran dana akibat pemisahan uus diselesaikan oleh bus hasil pemisahan dalam waktu (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif pemisahan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan mengenai perusahaan anak dalamketentuan mengenai perusahaan induk, pelaksana perusahaan induk, dantambahan setoran modal berupa fotokopi billet deposito pada bus dan atau uus indonesia dengan cara mencantumkan atas nama dewan komisioner otoritas jasa keuangan g.g. nama calon pemegang sahamukti tambahan setoran modal oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf cukup jelas. dokumen dan atau informasi tambahan antara lain informasi mengenai sumber dana untuk tambahan setoran modal. cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan yaitu sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuanganjaringan kantor terdiri dari kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah, kantor kas syariah, dan layanan syariah. angka rencana kelanjutan dan atau pengakhiran kegiatan usaha uus antara lain dengan mempertimbangkan rencana bisnis,sertatermasuk langkah penyesuaian dan target waktu penyesuaian kegiatan usahdaftar calon pemegang saham memuat susunan pemegang saham termasuk psp, termasuk struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai psp sampai dengan psp terakhirukup jelas. angka data keuangan performa yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, cc. perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang memenuhkeuangan bus hasil pemisahan termasuk rasio non performing financing bruto paling tinggi y60 (lima persen). angka proyeksi tingkat kesehatan yaitu proyeksi tingkat kesehatan bus hasil pemisahan selama (dua) periode penilaian tingkat kesehatan setelah perkiraan tanggal efektif pemisahusaha bus hasil pemisahan ditandai dengan pengalihan hak dan kewajiban uus dari buk. cukup jelas. laporan keuangan bus hasil pemisahan yaitu laporan posisi keuangan dan rekening administratif. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.janjian kerja samacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tanggal pelaksanaan merupakan tanggal efektif pemisahan. hurufsuai dengan undang undang mengenai perseroan terbatas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasrizinan secara elektronik sektor jasa keuanganbencana |
keuangan. ojk. lembaga penjaminan6 poj. tentang penyelenggaraan usahaengan tetap memenuhi prinsip kehati hatian (prudential principle) khususnya terkait dengan aktifitas penyelenggaraan usahaelenggaraan usahanu span menetapkan: peraturan otoritas jasa keuangan tentang penyelenggaraan usahadi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak laiterdapat permohonan penjaminan dari calon terjamin melalui penerima jaminan, terdapat perjanjian kerja sama antaradalam hal kegiatan penjaminan dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama (co guarantee), persyaratan penerbitan sertifikat penjaminan hanya dipersyaratkan bagi salah satu perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah. mekanisme penjaminan bersama (co guarantee) sebagaimana dimaksud pada harus dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sebagai penjamin yang paling sedikit memuat: identitas para pihak sebagai penjamin. proporsi pendapatan ijp antara pihak selaku penjamin, cc., danmbayaran ijp sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukansetelah diterbitkannya sertifikat penjaminan bagi penjaminan program pemerintah. sertifikat penjaminan sebagaimana dimaksud angka dan huruf angka harus memuat paling kurang ketentuan mengenai: nama dan alamat perusahaan penjamina: dan jangka waktu penjaminan. lampiran yang berisi dokumen pendukung dari sertifikat penjaminan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari sertifikat penjaminan. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf angka harus memuat paling kurang:, cara pembayaran ijp: waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran ijp, pembatalan kontrak perjanjian penjaminan, baik dari pihak perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariahmaupun penerima jaminan, termasuk syarat dan penyebabnya: syarat dan tataatau perusahaan penjaminan syariah, pemilihan tempat penyelesaian perselisihan: danyang dicetak dalam (dua) bahasa atau lebih. penjaminan dapat dibatalkan, apabila: penerima jaminan atau terjamin terbukti memberikan informasi, data, atau dokumen palsu: penerima jaminan atau terjamin secara nyata menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan penjaminan, atau penerima jaminan atau terjamin terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. penjaminan ulang dapat dibatalkan dalam hal terjadi pembatalan penjaminan yang disebabkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada penjaminan tidak dapat diberikan, apabila calon terjamin tercatat dalam daftar kredit pembiayaan macet perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. penjaminan bagi usaha produktif hanya dapat diberikan, apabila calon terjamin memenuhi persyaratan: usaha perseorangan oleh warga negara indonesia, badan hukum indonesia atau bentuk usaha lain yang diakui oleh peraturan perundang undangan yang berlaku yang dimiliki warga negara indonesia: memiliki lokasi usaha atau domisili usaha yang tetap wilayah republik indonesia: dan penggunaan kredit dan atau pembiayaan yang akan dijamin untuk kegiatan usaha wilayah republik indonesia. bab imbal jasa penjaminan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah menerima ijp dan perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah menerima iju. besarnya tarif ijp dan iju ditetapkan dengan pertimbangan, antara lain: risiko yang dijamin yang dihitung berdasarkan antara lain: rasio klaim:ijp sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi penjaminan program pemerintah. bab klaim dan peralihan hak tagih bagian kesatu, apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya. pengajuan klaimlembaga penjaminanlembaga penjaminan wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran klaim paling lambat (empat belas) hari sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran klaim. lembaga penjaminan wajib membayar klaim dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui. bagian kedua (subrogasi). perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang syariah memperoleh hasil penagihan secara proporsional. bab vii retensi sendiri perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap risiko penjaminan. retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada tanpa dukungan perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah. retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada paling tinggi: (limaperorangan, badan usaha, perseroan terbatas, dan unit usaha milik yayasan. (sepuluhkelompok dan koperasi. dalam hal perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah memberikan penjaminan melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat dukungandukungan penjaminan ulang dapat diperoleh dari perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah lain atau perusahaan asuransi. nilai penjaminan ulang yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah sebagaimana dimaksud pada paling tinggi (tiga puluh keseratus) dari total nilai penjaminan. bab viii gearing ratio dan nilai penjaminan bagi usaha produktif dalam rangka menyelenggarakan usaha penjaminan atau penjaminan ulang yang sehat, lembaga penjaminanekuitas lembaga penjaminan pada waktu tertentu. ekuitas lembaga penjaminanetoran pokok, sertifikat modaltotal gearing ratio bagi lembaga penjaminan ditetapkan paling tinggi (empat puluh) kali. otoritas jasa keuangan akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapatbat (enam) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan kepada lembaga penjaminan untuk memenuhi ketentuan gearing ratio. lembaga penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan gearing ratio sebagaimana dimaksud pada dan wajib menyampaikan rencana pemenuhan gearing ratio yang telah disetujui oleh dewan komisariskepada otoritas jasa keuangan.etoran pokok dan sertifikat modal oleh pemegang saham, dan atau penggabungan badan usaha. rencana pemenuhan gearing ratio sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan kepada lembaga penjaminan. dalam hal jangka waktu (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan telah lewat dan lembaga penjaminan belum dapat memenuhi ketentuan tingkat gearing ratio yang dipersyaratkan, maka lembaga penjaminan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam. nilai penjaminanbagi usaha produktif sebagaimana dimaksud pada wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha. bab kegiatan penjaminan dan penjaminan ulang berdasarkan prinsipnerapkan prinsip dasar sebagai berikut: dipenuhinya prinsip keadilan ('ad), dapat dipercaya(amanah), keseimbangan (tawaran), kemaslahatan(masalah), dan keuniversalan (syumibunga (riba), penganiayaan (phylum), suap (risalah), maksiat, dan obyek haram. perjanjian penjaminan dan perjanjian penjaminan ulang dengan prinsip syariah wajib menggunakan akad kafilah bil umrah. akad kafilah bil umrah sebagaimana dimaksud pada paling sedikitmemuat: obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar (dan) yang timbul daritransaksi syariah, dan hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. pernyataan ijab dan gaulbesaran ijp harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. kafilah bil umrah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang, dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit usaha syariah. bab laporan lembaga penjaminanwajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap dan benar kepada otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai bentuk, susunann benarberdasarkan tahun taklim. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada disusun dalam mata uang rupiah. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud padadalam halanyang menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada namun telah lewat dari jangka waktu pelaporan, dikenakansanksi administratif peringatan dan berakhir dengan sendirinya. dalam hal lembaga penjaminmulai berlaku pada tahun taklim berikutnya. bab pengumuman laporan keuangan lembaga penjamina. lembaga penjaminlembaga penjaminanyang menyampaikan pengumuman serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan namun telah lewat dari jangka waktu penyampaian, dikenakan sanksi administratif peringatan dan berakhir dengan sendirinya. bab xii sanksi administratif lembaga penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan otoritas jasa keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa: surat peringatan, pembekuan kegiatan usaha: atau pencabutan izin usaha. sanksi administratif berupa suraturatsanksi suratjangka waktulembaga penjaminanatau perusahaan penjaminan syariahatau perusahaan penjaminan ulang syariah dari perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariahdalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktbab xiii ketentuan peralihangi lembaga penjaminan yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini wajib memenuhi ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam dan dalam jangka waktu paling lambat (dua) tahun sejak berlakunyakegiatan usaha kegiatan usaha perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah adalah melakukan penjaminan dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial terjamin. kegiatan usaha perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah adalah melakukan penjaminan ulang dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial perusahaan penjaminanatau perusahaan penjaminan syariah dan perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah telah membayar pemenuhan kewajiban finansial terjamin. kegiatan usaha penjaminanselain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dapat melakukan kegiatan lainnya, yaitu:, 8g. penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan, jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan: dan atau penyediaan informasi database terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf wajib terlebih dahulu melaporkan kepada otoritas jasa keuangan dengan prosedur sebagai berikut: menyampaikan proposal terkait kegiatan penjaminan yang akan dijalankan dengan disertai uraian paling sedikit mengenai produk, manfaat, mekanisme klaim,bertahan dan kewajiban para pihak: berdasarkan pelaporan tersebut otoritas jasa keuangan akan mengeluarkan surat terkait pencatatan kegiatan penjaminan tersebut sebagai salah satu kegiatan yang dijalankan lembaga penjaminan dimaksud dalam administrasi otoritas jasa keuangan paling lambat (tiga puluh) hari setelah proposal sebagaimana dimaksud huruf diterima. kegiatan usaha penjaminan ulangperusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah dapat melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf dan huruf perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam wajib terlebih dahulu melaporkan kepada otoritas jasa keuangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dapat menggunakan jasa agen penjamin. agen penjamin sebagaimana dimaksud pada merupakan perseorangan atau badan hukum yang melakukan pemasaran kegiatan usaha penjaminan untuk dan atas nama perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah. agen penjamin sebagaimana dimaksud dalam harus tercatat asosiasi perusahaan penjaminan indonesia. perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah harus memiliki perjanjian keagenan dengan agen penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah. semua tindakan agen penjamin yang berkaitan dengan transaksi penjaminan menjadi tanggung jawab perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah yang diaken. dalam perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah harus mencantumkan klausul pemberian komisi kepada agen penjamin paling tinggi sebesar (dua puluh per seratus) dari ijp. perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah harus menjadi anggota asosiasi perusahaan penjaminan indonesia. lembaga penjaminan wajib menjaga likuiditasnya. rasio likuiditas lembaga penjaminanerusahaan penjaminanhanya dapat melakukan investasi dalam bentuk: deposito pada bank: obligasi korporasi dan atauusaha otoritas jasa keuangan, saham yang tercatat bursa efek indonesia, reksa dana dan atau reksa dana syariah, efek beracun aset yang tercatat bursa efek indonesia:dan atau penyertaan langsungpada perusahaan sektor jasa keuangan indonesia. perusahaan penjaminaadalah: pada setiap bank umum ditetapkan paling tinggi (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, pada setiap bank perkreditan rakyat ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan dari lembaga penjamin simpanan atas simpanan atau deposito setiap nasabah bank perkreditan rakyat dimaksud, bagi perusahaan penjaminan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan lingkup operasional tingkat provinsi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud angka tidak berlaku.cc.sepuluh per seratus) untuk setiap penerbitlima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap emiten untuk setiap manajer investasiefek beracun aset yang tercatat bursa efek indonesia, paling tinggpaling tinggi sebesar (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi, dan atau investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan sektor jasa keuangan indonesia ditetapkan paling tinggi sebesar (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi. bagi perusahaan penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada sektor jasa keuangan indonesia dapat melebihi (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan paling tinggi sebesar (lima belasbagi perusahaan penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintahjumlah seluruh penempatan investasi pada obligasi korporasi dan atau sukuk korporasi, saham yang tercatat bursa efek indonesia, reksadana dan atau reksadana syariah, efek beracun aset yang tercatat bursa efek indonesia, dan penyertaan langsung pada perusahaan sektor keuangan indonesia, paling tinggi (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi. jumlah seluruh investasi lembaga penjaminan yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi tidak termasuk penyertaan langsung, paling tinggi sebesar (sepuluh keseratus) dari jumlah investasiperusahaan penjaminan syariah hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk: deposito pada bank umum syariah dan bank pembiayaandari otoritas jasa keuangan: reksadana syariah, efek beracun aset syariah yang tercatat bursa efek indonesia, dan atau penyertaan langsung pada perusahaan sektor keuangan indonesia. perusahaan penjaminan ulang syariahhanya dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan mutasi mutans berlaku bagi investasi perusahaan penjaminan syariah dan perusahaan penjaminan ulang syariah. lembaga penjaminan wajib memiliki cadangan klaim paling sedikit (nol koma dua puluh lima per seratus) dari nilai penjaminan yang ditanggung oleh lembaga penjaminan. lembaga penjaminan wajib memiliki. bab iii pembatasan lembaga penjaminapersyaratan pemberian jasa penjaminan pemberian jasa penjaminan paling sedikitmemenuhi persyaratan: penjaminanmohonan penjaminan dari calon terjamin kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah, terdapat surat penegasan permintaan penjaminan dari calon penerima jaminan kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah:penjaminan tidak |
his yang meliputi aturan mengenai investasi, persyaratan pemberian penjaminan, pembentukan cadangan, tingkat retensi serta tingkat gearing ratio yang diperkenankanaset lancar dan utang lancar yang dimaksud dalam ini diperhitungkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku secaraefek beracun aset meliputi efek beracun aset kontrak investasi kolektif kik eba) dan efek beracun aset yang diterbitkan oleh sarana multigriya finansial persero)cc. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud memberikan pinjaman adalah bentuk kegiatan pemberian pinjaman yang mengakibatkan lembaga penjaminakegiatan dimaksud. huruf yang dimaksudan memiliki kewajiban hutang pinjaman dalam laporan posisi keuangan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan penjaminan bersama adalah bentuk kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh (dua) atau lebih lembaga penjaminan atau dapat juga berbentuk aliansi bisnis konsorsium antara lembaga penjaminan dan perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan penjaminan atas kewajiban financial terjamin. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelaskeuangan tahunan pada tanggal mei, sementara ketentuan penyampaian laporan keuangan tahunan adalah paling lambat tanggal april dimaksudbahwa telah mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkatan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat dimaksud dikenakan sanksi peringatan pertama, namun dikarenakan pengumuman telah dilakukan d cukup jelas |
hid keuangan. ojk. laporan bank. transparansi.::::, |
laa keuangan. ojk. laporan bank. transparansi. publ:iicukup jelas. s5) |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. bank. modal. jaringan kantorcc.):::cc.::::::: kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit::: jasa lainnya:ketentu:syariah indonesia: kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan: |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. modal. jaringan:: investasi berupa deposito dan tabungan: penerbitan surat investasi, dan sekuritisasi:: agen penjual sbs:: kustodian, wali amanat, dan penitipan dengan pengelolaan (trust:yang dimaksud dengandenganbeli, pinjam meminjam, sewa menyewa |
lembaran negara republik indonesia transaksi. perlakuan akuntdengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbangbahwa terdapat urgensi dan signifikansi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang belum mencukupi sehingga pemerintah melaksanakan program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan indonesia, cc. bahwa sebagai bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan, otoritas jasa keuangan perlu mendukung programbab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini,janjian jual beli tenaga listrik adalah konsesi, akta, kontrak, indenture, atau kesepakatan lain yang terkait atau sehubungan dengan penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh: emiten atau perusahaan publik yang kegiatan usahanya bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan mendapatkan, baik sebagai pembeli atau penjual tenaga listrik, dan emiten atau perusahaan publik yang kegiatan usahanya bidang penyediaan tenaga listrik yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf bab perlakuan akuntansi dasar penyusunan laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan publik adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada mencakup: standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh dewan standar akuntansi keuangan desak) ikatan akuntan indonesia iai), standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh dewan standar akuntansi syariah das) ikatan akuntan indonesia iai): dan ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal terdapat perbedaan antara standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf emiten atau perusahaan publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual belmelakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam wajib menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai januari dalam hal emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada akan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi lebih awal, emiten atau perusahaan publik dapat menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai januari dalam hal kepada emiten atau perusahaan publik telah berakhir, emiten atau perusahaan publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf secara prospektif. kewajiban penerapan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap laporan keuangan periode tahun buku setelah berakhirnya'?) keuangan ojk. tenaga listrik. jual beli. perjanjian. transaksi. perlakuan akuntanumum seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan energi listrik indonesia. program pembangunan ketenagalistrikan yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dan diharapkan dapatdalam rangka mewujudkan program percepatan penyediaan ketenagalistrikan, pemerintah telah mengelu. selanjutnya, otoritas jasa keuangan sebagaiperlu mendukung program pemerintah tersebut. berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal, otoritas jasa keuangan dapat menentukan ketentuan akuntansi atas transaksi penyediaan tenaga listrik dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan denganii. demi cukup jelas. cukup jelas. meskipun dalam transaksi sebagai pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik mengandung substansi selain jual beli, transaksi dimaksud diperlakukan sebagai transaksi jual belinawaran umumontoh penerapan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku setelah berakhirnya penugasan: penugasan berakhir pada bulan mei maka emiten atau perusahaan publik wajib menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku yang berakhir pada tahun cukup jelas. |
keuangan serta menciptakan sistem perbankan yang mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai prinsip kehati hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi. beberapa ketentuan dalamhuruf dan angka hurufetentuan dan diubah serta ditambahkan (empat) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:: nasabah tertentu: atau transaksi structured product tertentu. nasabah tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: bank, pemerintah republik indonesia, bank indonesia atau bank sentral negara lain: dan bank pembangunan multilateral atau lembaga pembangunan multilateral. transaksi structured product tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf berupa transaksi structured product valuta asing terhadap rupiah dengan nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif sepanjang memenuhi persyaratan: transaksi dilakukan untuk lindung nilai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan nasabah memiliki fasilitas treasury line atau foreign exchange line dengan bank. persyaratan transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: transaksi lindung nilai harus didukung dokumen underlying transaksi dan atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah,, dandalam hal transaksi structured product valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada tidak memenuhi persyaratan transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada bank wajib meminta nasabah untuk menyerahkan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit (sepuluh persen) dari nilai nasional transaksi. pelaksanaan lebih lanjut terkait agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit (sepuluh persen) dari nilai nasional transaksi sebagaimana dimaksud pada dan wajib dituangkan dalam perjanjian antara bank dengan nasabah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:semua perjanjian transaksi structured product antara bank dengan nasabah yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dapat disesuaiktabilisasi harga. penawaran umum. kemudabilisasi harga untuk mempermudahtabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum yaitu keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep pm tentang stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umumstabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum. ii. demi cukup jelas. dalam praktiknya menawarkan untuk membeli atau membeli efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar efek bersangkutan pada bursa efek dimaksud disebut dengan tindakan stabilisasi hargaindonesiasertifikat penitipan efek indonesisertifikat penitipan efek indonesia, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesiutama adalah efek yang dititipkan pada bank kustodian yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat penitipan efek indonesidaftaran kepada otoritas jasa keuangan menjadi efektif. kewajiban menyampaikan seluruh dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berakhir dalam hal jumlah efek utama yang dititipkan pada bank kustodian, selama (enam) bulan berturut turut, menjadi kurang dari (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan efek utama yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat penitipan efek indonesia pada waktu dilakukannya penawaran umum perdana sertifikat penitipan efek indonesia. dalam hal penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesia yang efek utama nya adalah saham atau efek bersifat ekuitas lainnya dari badan hukum negara lain yang mempunyai yurisdiksi setara maka penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesia dimaksud tidak wajib memenuhi peraturan perundang undangan sebagai berikut:, dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan terbuk(indonesian repository receipt) surat pengantar pernyataan pendaftaran nomor .kepala eksekutif pengawas dalam rangka penawaran pasar modal umum sertifikat penitipan efek indonesia .(nama jakarta emiten) bersama ini kami mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesia . (nama perusahaan) sejumlah . dengan nilai sejumlah . identitas perseroan yang mewakili emiten konsultan hukum dalam melakukan penawaran umum sei. nama snveonsenennesare00event0ne kensanasesnesa kanananaan alamat lengkap serum massa cc. nomor dan tanggal akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) meneweweamne ngennnnnnumn kenapennnaneoen enam akan nana name men nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara republik indonesia sehubungan dengan huruf atas so0nonesanresnesonasanesennannarennasan aman sanam anggota direksi dan dewan komisaris perseroan atau rekan pada kantor konsultan hukum identitas pihak yang melakukan penawaran umum sei atau pihak yang menerbitkan efek utama. nama perusahaan pihak perseorangan bentuk hukum ewanepeemenneane ama anna senen kegiatan usaha awas alamat lengkap pemanen eesaesensensena nsnanea kanan anawnanna dokumen dan informasi yang terkait dengan pendirian perusahaan hewan susunan pengurus perusahaan aan aan seo bank kustodian. nama perusahaan alamat lengkap agensi anne seri namun kane nabla nan cc. nomor dan tanggal akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) heroes ann nenekspe0nnswnnese nusa ngamen anameman nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara republik indonesia sehubungan dengan huruf atas nomor dan tanggal persetujuan dari otoritas jasa keuangan npp perusahaan enomenpenswneweneenamanan nana men enanamaneaaaa pejabat penanggung jawab bagian kustodian aan aan aan dea konsultan hukum. nama ing alamat lengkap magenta ema ama eamansanaeamame nomor surat tanda terdaftar bnn daa tea penjamin emisi efek (jika ada). nama sengwanewesaneceeemumusarenaamn net emeesuanmaaaaa alamat lengkap how anna nomor dan tanggal izin usaha dari otoritas jasa keuangan ngenonunsiane men aannaann mba masa adem jumlah halaman dalam pernyataan pendaftaran yang diserahkan. daftar dokumen yang dilampirkan: mean perasmeterai (nama jelas) laporan perubahan sertifikat penitipan efek indonesia yang beredar periode bulan:. nama perusahaan nama bank kustodian telepon faksimili jumlah saham awal yang dititipkan dalam bank kustodian sebagai dasar penerbitan sei kkxxkkk jumlah saham yang dititipkan pada awal xxkxkkx periode pelaporan . perubahan jumlah saham yang dititipkan selama periode pelaporan: xxxxx penambahan saham dalam titipan . xxxx) xxxxx pengurangan saham dalam titipan . saldo saham yang dititipkan pada akhir periode xxxxkkkx laporan .o. joe jumlah sei berdasarkan saldo saham yang xxxxkxkk dititipkan pada akhir periode pelaporan . perbandingan antara jumlah pada huruf senam dengan jumlah pada huruf yo) . jaka oeeonavevesetean bank kustodian nama lengkap jabatsertifikat penitipan efek indonesia atau indonesian repository receipt yang selanjutnya disebut sertifikat penitipan efek indonesia adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian. yurisdiksi setara adalah sistem hukum negara lain yang dalam peraturan perundang undangannya, termasuk peraturan bidang pasar modal, terdapat ketentuan tentang perlindungan terhadap kepentingan pemodal yang melakukan investasi atas suatu jenis efek, yang pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan terhadap kepentingan pemodal yang melakukan investasi atas efek yang sejenis menurut peraturan perundang undangan pasar modal indonesipenawaran umum sertifikat penitipan efek indonesiindonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penawaran umum yang berlaku bagi efek utama dimaksudsetara wajib memenuhi ketentuan:, kecuali ketentuan terkait masa penawaran umum dan jangka waktu penjatahan efektidak setara wajib memenuhi seluruhidak dijual melalui penawaran umum wajib memenuhirnyataan pendaftaran dalam rangkmempunyai yurisdiksi setara yang telah dijual melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam harus paling sedikit memuayang telah disampaikan kepada pengawas pasar modal negara lain yang mempunyai yurisdiksi setara dan telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penerjemah resmi, dan dokumen dan atau informasi tambahan yang terdiri atas: surat pernyataan dari perseroan atau konsultan hukum yang membuat kontrak deuntuk melakukan penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesia, dengan ketentuan bahwa surat penyataan dimaksud memuat informasi baru bersifat material sehubungan dengan efek utama, dan informasi tersebut belum dimuat dalam pernyataan pendaftaran atau dokumen lainnya yang disampaikan kepada pengawas pasar modal negara lain yang mempunyai yurisdiksi setara, pendapat dari segi hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum negara tempat dilakukannya penawaran umum efek utama dapat dikategorikan mempunyai yurisdiksi setara, dengan mengemukakan alasan dan analisis terhadap tingkat perlindungan dan upaya hukum menuntut ganti rugi yang diberikan kepada pemodal indonesia berkenaan dengan: adanya informasi yang tidak lengkap, tidak benar dan atau menyesatkan atas efek utama, pelaksanaan perdagangan efek utama yang tidak wajar, teratur, atau efisien, apabila pemodal indonesia melaksanakan haknya untuk menukarkan kembali sertifikat penitipan efek indonesia dengan efek utama dari bank kustodian, dan ilusi efek utama dan atau transaksi benturan kepentingan dalam hal efek utama tersebut merupakan efek bersifat ekuitas, uraian tentang persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penitipan efek utama sehubungan dengan penerbitan sertifikat penitipan efek indonesia, analisis dan pendapat akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan tentang: aspek perpajakan sertifikat penitipan efek indonesia bagi pemodal asing dan indonesia, danjika terdapat perbedaan prinsip akuntansi, tata cara pengalihan sertifikat penitipan efek indonesia, pembagian keuntungan dan hak lain atas pemilikan sertifikat penitipan efek indonesia, pengambilan kembali efek utama, pembatalan sertifikat penitipan efek indonesia, dan hal lain yang berhubungan dengan sertifikat penitipan efek indonesia serta uraian mengenai pengalaman bank kustodian dalam rangka penerbitan sertifikat penitipan efek indonesia, uraian lengkap mengenai penentuan harga, penjaminan emisi, dan pendistribusian sertifikat penitipan efek indonesia, uraian lengkap mengenai rencana dicatat atau tidaknya sertifikat penitipan efek indonesia pada bursa efek, uraian lengkap mengenai risiko yang berhubungan dengan sertifikat penitipan efek indonesia tidak termasuk risiko yang melekat pada efek utama, dan uraian lengkap mengenai prakiraan perdagangan sertifikat penitipan efek indonesia pasar sekunder. dokumen dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam serta laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dardisampaikan kepada otoritas jasa keuangan oleh perseroan yang mewakili emiten atau konsultan hukum yang bertindak untuk kepenti. dalam hal pernyataan pendaftaran disampaikan kepada otoritas jasa keuangan lebih dari (enam puluh) hari setelah tanggal penawaran umum efek utama terakhir negara yang mempunyai yurisdiksi setara, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pernyataan pendaftaran dimaksud harus diperbarui dengan data terakhir yang dimuat dalam dokumen dan atau informasi sebagaimana dipersyaratkan negara asal: laporan keuangan terakhir dari pihak yang menerbitkan efek utama yang telah diaudit oleh akuntan, dan prospektus penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesia, yang pada prinsipnya bentuk dan isinya harusdan atau. perseroan atau konsultan hukum yang bertindak mewakildalam rangka penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesia wajib menyampaikan laporan hasil penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesia kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum. laporan hasil penawaran umum sertifikat penitipan efek indonesia sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit jumlah dan nilai sertifikat penitipan efek indonesia yang telah terjual.menunjuk bank kustodian. bank kustodian yang ditunjuksebagaimana dimaksud pada wajib: menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan seluruh dokumen dan laporan yang disampaikankepada pengawas pasar modal, menyimpan dokumen serta laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan menyediakan dokumen serta laporan dimaksud dalam hal diminta oleh otoritas jasa keuangan, dan cc. menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan dan para pemegang sertifikat penitipan efek indonesia seluruh dokumen dan laporan yang wajib disampaikan kepada pemegang efek utama dari. dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dalam batas waktu sebagaimana diatur oleh pengawas pasar modal negara yang mempunyai yurisdiksi setara dimana perusahaan yang bersangkutan melakukan penawaran umum. dalam penyampaian laporan keuangan berkala kepada otoritas jasa keuangan, dalam hal terdapatperbedaan tersebut wajib diungkapkan. bank kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan tentang perubahan kepemilikan sertifikat penitipan efek indonesia termasuk perubahan jumlah efek utama yang dititipkan bank kustodian kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan format laporan perubahan sertifikat penitipan efek indonesia yang beredapada tanggal (dua belas) bulan berikutnya.kewajiban menyampaikan seluruh dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berlaku sejak pernyataan |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ouk. sertifikat penitipan efek indonesiasertifikat penitipan efek indonesia yaitusertifikat penitipan efek indonesia indonesian repository receipt). ii. demi cukup jelas. peraturan perundang undangan bidang pasar modal terkait dengan penawaran umum antara lain peraturan perundang undangan bidang pasar modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran, tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum, dan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawakoharjo, menimbang bahwa dalam rangka pengelolaan biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupatiperlu diatur mengenaiyusun pedoman biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupatiuntuk pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati disediakan biaya penunjang operasional. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk: koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, cc. pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah negara lainatau wakil bupati yang tidak dibiayai oleh perangkat daerah lainnya. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada hurufolehalam negeri maupun luar negeri yang tidak dibiayai oleh perangkat daerah lainnya. pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas bupati dan atau wakil bupati. kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada hurufkemasyarakatanatau wakil bupati d. d.persen), atas rp20. (dua puluh miliar rupiah) s d. d.. bab penganggaran dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati disediakan untuk kebutuhan (satu) tahun anggaran. besaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada diuraikan sebagai berikut: besaran biaya penunjang operasional untuk bupati adalah (tujuh, dan besaran biaya penunjang operasional untuk wakil bupati adalah (tiga. besaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada mendasarkan pada penetapan pendapatan asli daerah tahun anggaran berkenaan. biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati secara kolektif diformulasikan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) dan atau dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) bagian umum sekretariat daerah dikelompokkan dalam belanja operasi, objek belanja dana operasional bupati dan wakil bupati. sekretaris daerah selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupatiiaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati kepadausat ditandatangani secara elektronik oleh retno widianto budiningsih,sh penata tingkat nip.biaya pelaksanaan praktik umum (pu) bagi mahasiswa yang mengulangpraktik umum pu) merupakan mata kuliah wajib fakultas pertanian universitas lampung, bahwa biaya pelaksanaan praktik umum tidak semata mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat, khususnya mahasiswa dan orang tua mahasiswa, bahwa besar biaya administrasi dan operasional praktik umum bagi mahasiswa yang mengulang ditanggung mahasiswa peserta praktik umumkan polio bbongaltenyrn memutuskan menetapkan pertama biaya administrasi dan operasional praktik umum pu) bagi mahasiswa yang mengulang sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah), kedua diluar biaya administrasi, biaya hidup, dan transportasi mahasiswa selama praktik umum ditanggung langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan, ketiga dana praktik umum dikelola oleh tim pengelola praktik umum fakultas pertanian unila yang bertanggung jawab kepada dekan fakultas pertanian unilarwan suri banua nip tembusan yth. rektor universitas lampung wakil rektor bidang umum dan keuangan unila kepala buk dan kepala bak unila para dekan lingkungan unila |
keputusan rektor universitas lampung nomor un26 kp tentang pengangkatan panitia bintik institutional repository dan indonesia onesearch (ios) tahun rektor universitas lampung, menimbang: bahwa perpustakaan unila adalah salah satu perpustakaan yang menerapkan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan informasi, salah satu informasi yang ada perpustakaan adalah repository digital atau koleksi lokal, bahwa dibutuhkan pendekatan open access oa) bagi koleksi institusional repository ir) yang merupakan asset informasi berharga bagi sebagai upaya untuk menaikkan citra institusi dan agar koleksi tersebut tidak berhenti perpustakaan saja tapi juga tersebar secara online guna menambah pengetahuan masyarakat luas, bahwa indonesia one search atau ios adalah sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip seluruh indonesia. selain itu, portal ini juga menyediakan akses sumber elektronik internasional (e resources) yang dilanggar oleh perumnas untuk semua anggota yang terdaftar, bahwa untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta terjalinnya kerjasama perpustakaan, perlu dilakukan bintik bagi seluruh pustakawan dan pengelola perpustakaan lingkungan universitas lampung dan institusi sekitarnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan dipandang perlu mengangkat panitia bintik institutional repository dan indonesia one search ioslium n1skuat perpustakaan|bintik institutional repository dan indonesia onesearch (ios) tahun kesatu mengangkat panitia bintik institutional repository dan indonesia one search ios) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua panitia untuk meningkatkan perpustakaan tahun ketua wakil ketua menentukan jadwal kegiatan bintik institutional repository dan indonesia one search ios) untuk meningkatkan kerjasama perpustakaan tahun melakukan koordinasi dengan anggota pelaksana untuk persiapan kegiatan bintik institutional repository dan indonesia one search ios), memastikan kegiatan. doc: filtra, d'a hukum tata laksana| sknupti perpustakaan| sekretaris melaksanakan kegiatan surat menyurat untuk keperluan bintik institutional repository dan indonesia one search ios), menyiapkan pendaftaran peserta bintik institutional repository dan indonesia one search ios), menyiapkan daftar hadir bagi peserta dan panitia bintik institutional repository dan indonesia one search ios), membuat rekap laporan pertanggung jawaban akhir kegiatan. anggota menyiapkan sarana dan ruangan untuk kegiatan bintik institutional repository dan indonesia one search ios), menyiapkan perlengkapan dan keperluan lain untuk kelancaran kegiatan bintik institutional repository dan indonesia one search ios), melakukan koordinasi dengan tim untuk pelaksanaan kegiatan bintik institutional repository dan indonesia one search ios). ketiga panitia bintik institutional repository dan indonesia one search ios)doc: filtra, hukum tata laksana| sknupbintik institutional repository dan indonesia onesearch (ios) tahun panitia bintik institutional repository dan indonesia one search ios) tahun nama gol. jabatan penanggungjawab ketua bendahara ' nana trisha, pd. pegawai kontrak anggota mereka octavia e n., sh. pegawai kontrak anggota endah kumniasari, kom. iii.b coord. sie acara ii.b narasumber anggota anggota anggota itb) anggota anggota iv.b anggota ery mayasari, s.i. kom. anggota anggota pegawai kontrak anggota pegawai kontrak anggota pegawai kontrak anggota pegawai kontrak anggota ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, hariadhi mat aki ne,, doc: flora, hukum tata laksana1201 asknupt perpustakaan |
ss, rama men bupati ogan komering ilir peraturan bupati ogan komering ilir nomor:penjabaran sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu ditetapkan dengan peraturan bupati ogan komering ilirfebruari bupati ogan komering ilir, ishak meski diundangkan kayuagung pada tanggal februari pit.nomor tanggal februari pemerintah kabupaten ogan komering ilir san ringkasan penjabaran apbd tahun anggaran nomor jumlah urut fff#j6trembi ayan netto lebih tembi ayan anggaran tahun berkenaan ooo| .eeh kayuagung, februari bupati ogan sering ilir ir. ishak meski, printed single |
dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun dapatselanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan apbd: bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam hurufanggaran dan belanja daerah tahun anggaran sebagai berikut pendapatanlj,, , pengeluaran semula rp. bertambah rp. jumlah pengeluaran setelah perubahan rp. ,rincian perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran ini dicantumkanbupati ogan komering ilir ishak meski diundangkan kayuagung pada tanggalperubahan penjabaran apbd nomor tanggal april pemerintah kabupaten ogan komering ilir sni angkat.: . ns ue a,inted single nomor jumlah rp) bertambah (berkurang)ureeooerseog| t sisalebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan o00| 000l 000l kayuagung, april bupati ogan eri ilir ir. ishak meski, printed single |
peraturan rektor universitas lampung nomor tahun tentang tata naskah dinasefisiensi dan tertib administrasi dalam pengelolaan universitas lampung perlu, mengatur tata naskah dinas, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan universitas lampung diperlukan pedoman dalam penyusunantata naskah dinng garaptentang tata naskah dinas. bab ketentuan umum dalam peraturan rektouniversitas lampung dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahuniversitas adalah gambar dan atau huruf sebagai identitas universitas lampung. kementerian adalah kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. universitas adalah universitas lampung, rektor adalah rektor universitas. dekan adalah dekan fakultas. senat universitas adalah senat universitas. senat fakultas adalah senat fakultas universitas. unit kerja adalah rektorat, biro, fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit pelaksana teknis. sub unit kerja adalah organ yang berada dalam unit kerja. rektorat adalah rektor, wakil rektor, biro, dan lembaga universitas. pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik bawah dan bertanggung jawab kepada rektor yanglembaga adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalah upt perpustakaan, upt teknologi informasi dan komunikasi, upt laboratorium terpadu dan sentra inovasi teknologi, upt bahasa, pengembangan karir dan kewirausahaan, upt pengembangan kerjasama dan layanan internasional, dan upt kearsipan. peraturan rektor adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh rektor untuk mengatur lebih lanjut peraturan universitas atau menjalankan wewenang rektor. peraturan senat universitas adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh senat universitas yang mengikat dan berlaku internal senat universitas. peraturan dekan direktur pascasarjana adalah naskah dinas untuk melaksanakan atau mengatur lebih lanjut peraturan universitas yang berlaku dan mengikat secara umum bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok fakultas. keputusan rektor adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh rektor. keputusan dekan direktur pascasarjana adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh dekan direktur pascasarjana. keputusan ketua lembaga adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh ketua lembaga. instruksi adalahsurat perintah adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang berisi perintah sebagai pelaksana tugas. penjelasan mengenai rancangan peraturan senat fakultas oleh ketua senat fakultas dalam rapat senat fakultas, pembahasan materi rancangan peraturan senat fakultas. cc. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pemimpin rapat senat fakulfakultas menandatangi peraturan senat fakultas yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf bagian kedelapan penandatanganan, penomoran, pengundangan, dan lampiran paragraf penandatanganan (l) penandatanganan peraturan rektor dilakukan oleh rektor. dalam hal rektor sebagaimana dimaksud pada berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas rektor. penandatanganan peraturan senat universitas dilakukan oleh ketua senat universitas. penandatanganan peraturan senat fakultas dilakukan oleh ketua senat fakultas. dalam hal ketua senat universitas ketua senat fakultas berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas ketua senat universitas ketua senat fakultas. penandatanganan peraturan dekan direktur pascasarjana dilakukan oleh dekan direktur pascasarjana. dalam hal dekan direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas dekan direktur pascasarjana. paragraf penomoran (dl) penomoran peraturan rektor, peraturan senat universitas, dilakukan oleh bagian htlbmnu. penomoran peraturan dekan direktur pascasarjana, peraturan senat fakultas, dilakukan oleh bagian tata usaha fakultas pascasarjana. penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada dan menggunakan nomor bulat. paragraf pengundangan (l) peraturan rektor, peraturan dekan direktur pascasarjana yang telah ditandatangani, diundangkan dalam lembaran universitas. lembaran universitas sebagaimana dimaksud pada merupakan penerbitan resmi universitas. pengundangan sebagaimana dimaksud pada merupakan pemberitahuan secara formal, sehingga mempunyai daya ikat pada sivitas akademika universitas dan tenaga kependidikan. peraturan rektor, peraturan dekan direktur pascasarjanyang bersangkutan. lampiran peraturan rektor universitas lampung nomor tahun tentang tata naskah dinas teknik perubahan peraturan dan keputusan teknik perubahan peraturan batang tubuh peraturan perubahan terdiri atas (dua) yaitu dan (menggunakan angka romawi) sebagai berikut: memuat judul peraturantara dan ditambah dengan menyisipkan sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus. dstcontoh: peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. contoh format perubahan peraturan peraturan rektor universitas lampung nomor . tahun . tentang perubahrubahan atas peraturan rektor nomor . tahun . tentang .: mengingat nnnannanananaanananananaa aah memutuskan: menetapkan peraturan rektor tentang perubahan atas peraturan rektor nomor . tahun . tentang .diantara dan ditambah dengan menyisipkan sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus. dstrubahan keputusan batang tubuh keputusan perubahan terdiri atas (dua) dictum yaitu sebagai berikut: dictum kesatu memuat judul keputus . dictum kedua memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. dalam hal tertentu, dictum kedua juga dapat memuat ketentuan peralihan dari keputusan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari keputusan yang diubah. contoh: kedua keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. contoh format perubahan keputusan keputusan rektor universitas lampung nomor . tahun . tentang perubahan atas keputusan rektor nomor . tahun . tentang. dengan rahmat tuhan yang maha esa rektor universitas lampung, menimbang alrubahan atas keputusan rektor nomor . tahun . tentang., mengingat memutuskan: menetapkan keputusan rektor tentang perubahan atas keputusan rektor nomor . tahun . tentang .. diperaturan dan keputusan teknik pencabutan peraturan batang tubuh peraturan pencabutan terdiri atas (dua) yaitu dan (menggunakan angka arab) sebagai berikut: memuat judul peraturan dan pernyataan pencabutan dan tidak berlaku. contoh: peraturan rektor nomor . tahun . tentang . dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. contoh: peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. contoh format pencabutan peraturan peraturan rektor universitas lampung nomor . tahun . tentang pencabutomncabutan atas peraturan rektor nomor . tahun . tentang .: mengingat nanannanananaanaanaaa laen memutuskan: menetapkan peraturan rektor tentang pencabutan atas peraturan rektor nomor . tahun . tentang . peraturan rektor nomor . tahun . tentang .keputusan batang tubuh keputusan pencabutan terdiri atas (dua) dictum yaitu sebagai berikut: dictum kesatu memuat judul keputusan dan pernyataan pencabutan dan tidak berlaku. contoh: kesatu keputusan rektor nomor . tahun . tentang . dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. dictum kedua memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. contoh: kedua keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. contoh format pencabutan keputusan keputusan rektor universitas lampung nomor . tahun . tentang pencabutan atas keputusan rektor nomor tahun . tentang. dengan rahmat tuhan yang maha esa rektor universitas lampung, menimbang obatan ancabutan atas keputusan rektor nomor . tahun . tentang .: mengingat doh ananannanananananaeanaa ala ana aah memutuskan: menetapkan keputusan rektor tentang pencabutan atas keputusan rektor nomor . tahun . tentang . kesatu keputusan rektor nomor . tahun . tentang . dicabut dan dinyatakan tidak berlakurektor universitas lampung, ttd. hariadhi mat akin (l) kepala biro yang tugasnya bidang hukum mengundangkan, peraturan rektor, peraturan dekan direktur pascasarjana. tempat dan tanggal pengundangan ditulis sebelah kiri bawah, baris akhir penutup peraturan.. tanda tangan pejabat yang mengundangkan dibubuhkan antara nama jabatan dan nama pejabat. nomor dan tahun lembaran universitas ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan kata diundangkan. bagian htlbmnu memuat peraturan rektor, dan peraturan dekan direktur pascasarjana dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum universitas. paragraf lampiran (l) peraturan dapat dilengkapi dengan berupa gambar, foto, neraca keuangan, peta, format, atau materi lainnya. bagian lampiran terdiri atas: kepala, isi: dan cc.: dan judul peraturan ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan penulisan kata lampiip dan gelar. format lampiran peraturankeputusan bagian kesatu umum (l) keputusan digunakan untuk: menetapkan status dan posisi kepegawaian atau jabatan, menetapkan atau membubarkan suatu kepanitiaan, atau menetapkan pemberian mandat. jenis keputusan terdiri atas: keputusan rektor, keputusan dekan direktur pascasarjana, dan keputusan ketua lembaga.naskah keputusan diketik dengan jenis huruf boolean old style, dengan huruf atas kertas f4. bagian kedua bagian bagian keputusan bagian bagian keputusan terdiri atas: kepala keputusan, nama keputusan, pembukaan, batang tubuh atau isi, dan penutup. kepala keputusan terdiri atas: lambang universitkeputusandan dictum terdiri atas kata memutuskan dan menetapkan. nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, konsideran, dan dictum dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana ketentuan penyusunan peraturan. batang tubuh atau isi keputusan memuat materi pokok yang ditetapkan dalam keputusan yang terdiri dari dictum. (l) penutup keputusan terdiri atas: tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan ditulis dilampiran keputusan menggunakan tata cara penyusunan lampiran peraturan, dengan pengecualibentuk keputusproses penyusunan (l) pemimpin unit kerja menyusun rancangan keputusan rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan tugas dan fungsi. keputusan rektor sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada rektor setelah mendapat para koordinasi kepala bagian htlbmnu. rektor menetapkan keputusan rektor. (l) pemimpin sub unit kerja menyusun rancangan keputusan dekan direktur pascasarjana, dan keputusan ketua lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf sesuai dengan tugas dan fungsi dan menyampaikan kepada pemimpin unit kerja. pemimpin unit kerja menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala bagian htlbmnu untuk dilakukan harmonisasi terkait dengan kesesuaian materi muatan kewenangan dan bentuk keputusan dekan direktur pascasarjana, dan keputusan ketua lembaga. dalam hal rancangan keputusan dekan direktur pascasarjana, dan keputusan ketua lembaga dinyatakan sesuai, kepala bagian htlbmnu membubuhi para koordinasi. kepala shtlbmnu menyampaikan rancangan keputusan dekan direktur pascasarjana yang telah mendapat para koordinasi kepada dekan direktur pascasarjana, dan ketua lembaga. s5) dekan direktur pascasarjana, dan ketua lembaga menetapkan keputusan dekan direktur pascasarjana, dan keputusan ketua lembaga sebagaimana dimaksud pada bagian keempat penomoran (l) penomoran keputusan rektor dilakukan oleh shtlbmnu. penomoran keputusan dekan direktur pascasarjana dilakukan oleh bagian tata usaha fakultas pascasarjana. penomoran keputusan ketua lembaga dilakukan oleh bagian shtlbmnu penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada dan menggunakan nomor bulat. bab salinan peraturan dan keputusan (l) peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan, dibuat salinterdiri atas: kepala shtlbmnu untuk peraturan dan keputusan yang dikeluarkan tingkat universitas, dan kepala tata usaha untuk peraturan dan keputusan yang dikeluarkan tingkat fakultas pascasarjana. salinan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada pada bagian tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani diberi tanda ttd. . pada bagian pojok kanan atas halaman pertama salinan peraturan dan keputusan ditulis kata salinan. salinan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud padanaskah dinas lainnya bagian kesatu umum naskah dinas lainnya terdiri atas: instruksi: surat perintah: surat edaran, surat dinas: nota dinas: memo: surat undangan, surat tugas, surat pengantar, nota kesepahaman. surat perjanjian: il. surat kuasa, surat keterangan, surat pernyataan, oo. pengumuman, berita acara, laporan: nebula rapat, dan telaahan staf: naskah dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada yang ditujukan kepada pihak luar universitas hanya dapat dibuat oleh rektor atau ketua lembaga dekan direktur pascasarjana sesuai kewenangannya. naskah dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada yang ditujukan kepada pihak dalam universitas dibuat berdasarkan ketentuan peraturan ini. bagian kedua instruksi paragraf format bagian bagian instruksi terdiri atas: kepala instruksi, dasar hukum atau latar belakang, batang tubuh atau isi: dan penutup. kepala instruksi terdiri atas: lambang universitas dicantumkan secara simetris, kata instruksi dan kata rektorkonsideran instruksi dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamcapital sejajar dengan kata dikeluarkan, dan diakhiri dengan tanda baca koma,bentuk instruksiunit kerja dapat mengusulkan kepada rektor untuk membuat instruksi. paragraf penandatanganan instruksi ditandatangani oleh rektor setelah mendapatkan para koordinasi dari bagian htlbmnu. bagian ketiga surat edaran paragraf format bagian bagian surat edaran terdiri atas: kepala surat edaran, pembukaan surat edaran, isi surat edaran: dan penutup. kepala surat edaran dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembukaan surat edaran terdiri atas: kalimat surat edaran: nomor, tentang, dan alamat tujuan surat edaran. kalimat surat edaran ditulis dengan huruf kapital bawah kepala naskah dinas secara simetris. kata nomor ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan kalimat surat edaran. kata tentang ditulis dengan huruf kapital bawah nomor dan simetris dengan kalimat surat edaran.(l): dan kalimat penutup berisi perintah pelaksanaan surat edaran. penutup surat edaran terdiri atas: tanggal surat edaran ditulis sebelah kanan bawah, bawahg(l)kalimat sebagai laporan. bentuk surat eda(dl) unit kerja rektorat dapat mengusulkan kepada rektor untuk membuat surat edaran. sub unit kerja fakultas dapat mengusulkan kepada dekan untuk membuat surat edaran. sub unit kerja lembaga dapat mengusulkan kepada ketua lembaga untuk membuat surat edaran. sub unit kerja pascasarjana dapat mengusulkan kepada direktur pascasarjana untuk membuat surat edaran. paragraf penandatanganan (dl) penandatanganan surat edaran rektorat dilakukan oleh rektor. penandatanganan surat edaran fakultas dilakukan oleh dekan. penandatanganan surat edaran lembaga dilakukan oleh ketua lembaga. penandatanganan surat edaran pascasarjana dilakukan oleh direktur pascasarjana. sebelum penandatanganan oleh rektor sebagaimana dimaksud pada rancangan surat edaran harus mendapatkan para koordinasi dari bagian htlbmnu. surat edaran fakultas dan lembaga dihembuskan kepada bagian htlbmnu. bagian keempat surat dinas paragraf format bagian bagian surat dinas terdiri atas: kepala surat: pembuka surat: isi surat, dan penutup surat. kepala surat dinas dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembuka surat dinas terdiri atas: surat, lampiran surat, hal surat, tanggal surat, dan alamat surat. (l) nomor surat(d)(l). (l). (l) penulisan alamat tujuan surat didahului kalimat yang terhormat disingkat yth. kemudian nama jabatan, gelar, da.pendahuluan, isi pokok, dan c.kalimat penutup. (l). isi pokok merupakan uraian dari inti surat dinas.cdiantara nama jabatan dan nama pejabat:ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk suratdinas dilakukan oleh pejabat pembuat surat dinas. bagian kelima nota dinas paragraf format bagian bagian nota dinas terdiri atas: kepala nota dinas, pembukaan nota dinas, isi nota dinas: dan penutup nota dinas. surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang dianggap penting dan mendesak.nota dinas adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh bawahan kepada atasan atau pejabat yang setingkat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lembaga.kegiatan.nota kesepahaman adalah naskah dinas yang berisi pokok pokok kesepahaman bersama antara universitas dengan satu atau lebih pihak lain yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian.telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan olehpelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian hak wewenang dari atasan kepada bawahan. sub satuan kerja bagian hukum, tata laksana, bmn, yang selanjutnya disebut htlbmnu adalah sub unit kerja yang tugas dan fungsinya bidang hukum dan tata laksana. pengundangan adalah penempatan produk hukum universitas dalam lembaran universitas. bab jenis naskah dinas jenis naskah dinas terdiri atas: peraturan: keputusan, instruksi: surat perintah: surat edaran, kepala nota dinas dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembuka nota dinas terdiri atas: kalimat nota dinas, nomor. cc. tujuan nota dinas, asal nota dinas: dan hal nota dinas. kalimat nota dinas ditulis bawah dan simetris dengan kepala nota dinas, dan menggunakan huruf kapital. kata nomor ditulis bawah dan sejajar dengan kalimat. tujuan nota dinas didahului dengan kalimat yang terhormat disingkat yth. ditulis sebelah kiri bawah nomor. asal nota dinas didahului dengan kata dari, ditulis bawah dan sejajar dengan singkatan yth. serta diikuti tanda baca titik dua.(l) awal kalimat isi nota dinas ditulis bawah dan sejajar dengan kata hal. pendahuluan, isi pokok, dan kalimat penutup dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danota dinas dilakukan oleh pejabat pembuat nota dinas. bagian keenam memo paragraf format memo dapat dibuat dengan format: ukuran setengah halaman dengan menggunakan bentuk kolom dan dicetak diatas kertas ukuran a4, atau dicetak dengan format kertas b6. bagian bagian memo terdiri atas: kepala memo:dan isi memo. kepala memo dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam isi memo merupakan uraian singkat dari inti memo. bentuk dan ukuran kertasini. paragraf penandatanganan penandatanganan memo dilakukan oleh pejabat pembuat memo. bagian ketujuh surat undangan paragraf formatlembaran surat terdiri atas: kepala surat: pembuka surat: cc. isi surat, dan penutup surat. bagian bagian surat undangan yang berbentuk kartu terdiri atas: kepala surat: isi surat, cc. susunan acara, dan penutup surat. kepalakepala surat undangan yang berbentuk kartu terdiri atas: lambang, dan namajabatan yang mengundang. lambang universitas digunakan jika yang mengundang pejabat universitas. nama jabatan yang mengundang dicetak secara lengkap bawah lambang secara simetris dan dapat ditambah kalimat beserta suami istri. pembuka surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: nomor surat, lampiran surat, hal surat: tanggal surat, dan alamat tujuan surat. pembuka surat undangan sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan isi surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: pendahuluan, isi pokok, dan kalimat penutup. pendahuluan surat undangan dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan pakaian yang harus dikenakan oleh para undangansurat undangan, baik yang berbentuk lembaran surat maupun kartu, dibuat denganundangan dilakukan oleh pejabat pembuat undangan. bagian kedelapan surat tugas paragraf format (l): kepala surat: pembuka surat, isi surat: dan penutup surat.sebagaimana dimaksud dalam pembuka surat tugas terdiri atas: kalimat surat tugas, dan nomor. kalimat surat tugas ditulis bawah kepala surat dengan huruf kapital secara simetris. kata nomor ditulis sejajar dengan kalimat surat tugas, b.nama, nip, pangkat dan golongan, serta jabatan penerimaata nama ditulis bawah dan sejajar dengan awal kalimat nama jabatan pemberi tugas singkatan nip ditulis bawah dan sejajar dengan kata nama. (s5) kata pangkat dan golongan ditulis bawah dan sejajar dengan nip. kata jabatan ditulis bawah dan sejajar dengan kata angkatan golongan.(d) isi surat tugas yang berbentuk kolom terdiri atas: nama jabatan pemberi tugas, kolom isian suratolom isian surat tugas berisi nomor, nama, nip, pangkat dan golongan, serta jabatan yang memberi tugas ditulis bawah dan sejajar dengan kalimat awal nama jabatan pemberi tugas.ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 65dan bentuk surat tugas dibuat dengan menggunakan contohtugas dilakukan oleh pejabat pembuat yang memberi tugas. bagian kesembilan surat pengantar paragraf format (l) surat pengantar dapat berbentuk lembaran surat atau kolom. bagian bagian surat pengantar terdiri atas: kepala surat: pembuka surat, isi surat: dan penutup surat. kepala surat pengantar dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembukapembuka surat pengantar yang berbentuk kolom terdiri atas: kalimat surat pengantar, nomor, dan cc. tujuan surat. kalimatkalimat surat pengantar, diawali dengan huruf kapital. tujuan surat pengantar didahului dengan kalimat(l) isipengantar yang berbentuk kolom dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bentuk surat pengantar menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada nomor dan nomor dalam lampiran yangngantar dilakukan oleh pejabat pembuat surat pengantar. bagian kesepuluh nota kesepahaman paragraf format bagian bagian nota kesepahaman terdiri atas: kepala, batang tubuh atau isi, dan penutup. kepala nota kesepahamnota kesepahaman yang cara atau susunan penulisannya berdasarkan kesepakatan para pihak, nama unit kerja dan nama pihak yang melakukan nota kesepahamnota kesepahaman ditulis dengan huruf kapital diletakkan secara simetris, dan,batang tubuh atau isi nota kesepahaman memuat materi kesepahaman kerja sama yang dituangkan dalam bentuk penutup nota kesepahaman berisi nama dan tanda tangan para pihak yang mengadakan kesepahaman dan dapat ditandatangani para saksi. dalam hal nota kesepahaman dibuat antara universitas dengan pihak asing maka naskah nota kesepahaman dibuat dalam bahasa indonesia dan bahasa asing paragraf penandatanganan penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh rektor dan pihak lain. bagian kesebelas surat perjanjian bagian bagian surat perjanjian terdiri atas: kepala, batang tubuh atau isi, dan cc. penutup. kepala surat perjanjiperjanjian yang cara atau susunan penulisannya berdasarkan kesepakatan para pihak: nama unit kerja dan nama pihak yang melakukan perjanjiperjanjian ditulis dengan huruf kapital diletakkansurat perjanjidua belas surat kuasa paragraf format jl) bagian bagian surat kuasa terdiri atas: kepala surat: pembuka surat, isi surat: dan penutup surat. surat kuasa sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk surat kuasa untuk berbicara pengadilan. pembuka surat kuasa terdiri atas: kalimat surat kuasa, dan nomor. kalimat surat kuasalimat surat kuasa, diawali dengan huruf kapital. (l) isi surat kuasa terdiri atas: kalimat yang bertanda tangan bawah ini, kata nama dan jabatan pemberi kuasa, kalimat dengan ini memberi kuasa kepada, kata nama dan jabatan penerima kuasa, dan kewenangan pemberi kuasa. kalimatpemberi kuasa didahului kata nama ditulis bawah dan sejajar dengan awal kalimat yang bertanda tangan bawah ini. jabatan pemberi kuasa didahului dengan kata jabatan, ditulis bawah dan sejajar dengan kata nama. kalimat dengan ini memberi kuasa kepada ditulis bawah dan sejajar dengan kata jabatan. penerima kuasa didahului kata nama ditulis bawah dan sejajar dengan awal kalimat dengan ini memberi kuasa kepada. jabatan penerima kuasa didahului kata jabatan ditulis sejajar dengan kata nama. rincian kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa ditulis bawah nama jabatan penerima kuasa sejajar dengan kata jabatan. (l) penutup surat kuasa terdiri atas: tanggal surat kuasa, kalimat pemberi kuasa, nama pemberi kuasa, nip pemberi kuasa, materai, tanda tangan pemberi kuasa, cap dinas atau cap jabatan, kalimat penerima kuasa, nama penerima kuasa, nip penerima kuasa, dan tanda tangan penerima kuasa. surat kuasa. kalimatditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, bawah dan sejajar dengan kalimat pemberi kuasa, tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis bawah. singkatan nip pemberi kuasa ditulis dengan huruf kapitaldiantara kalimatdibubuhkan tanda tangan pemberi kuasa. kalimatkalimat pemberi kuasa. nama penerima kuasa tanpa diapit tanda kurung dan tanda garis bawah, ditulis sejajar dengan kalimat penerima kuasa, dan sebaris dengan nama pemberi kuasa.tanda tangan penerima kuasa dibubuhkan antara kalimat penerima kuasa dan nama penerima kuasa. bentuk surat kuaskuasa dilakukan oleh pejabat pemberi kuasa dan penerima kuasa. bagian ketiga belas surat keterangan paragraf format (l) bagian bagian surat keterangan terdiri atas: kepala surat: pembuka surat: cc. isi surat, dan penutup surat. selain bagian bagian sebagaimana dimaksud pada surat keterangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan. kepala surat keterangan dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembuka surat keterangan terdiri atas: kalimat surat keterangan, dan nomor. kalimat surat keterangan ditulis dengan huruf kapital bawah kepala surat secara simetris. kata nomor ditulis bawah sejajar dengan kalimat surat keterangan, diawali dengan huruf kapital. isi surat keterangan terdiri atas: kalimatcc. kalimat dengan ini menerangkan bahwa, identitas pihak yang diterangkan, isi keterangan. awal kalimat isi surat keterangan ditulis sebelah kiri bawah kalimatterdiri atas: tanggal surat keterangan, nama jabatan pejabat yang menandatangani: nama pejabat yang menandatangani, tanda tangan, singkatan nip: dan cap dinas atau cap jabatan. penutup surat keterangan sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danempat belas surat pernyataan bagian bagian surat pernyataan terdiri atas: kepala surat, pembuka surat: cc. isi surat: dan penutup surat. kepala surat pernyataan dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembuka surat pernyataan berisi kalimatkalimat yang bertanda tangan bawah ini, kata nama dan jabatan yang membuat pernyataan, dan cc. isi pernyataan. awal kalimat isi surat pernyataan yang berisi kalimat yang bertanda tangan bawah ini ditulis sebelah kiri bawah kalimat surat pernyataan, diawali huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma. kata nama ditulis bawah dan sejajar dengan ungkapan yang bertanda tangan bawah ini. kata jabatan ditulis bawah dan sejajar dengan kata nama. isi pernyataan ditulis bawah jabatan pejabat yang membuat pernyataan. surat dinas, nota dinas, memo: surat undangan, surat tugas, surat pengantar, il. nota kesepahaman. surat perjanjian: surat kuasa, surat keterangan, p . surat pernyataan, pengumuman, berita acara, laporan, nebula rapat, dan telaahan staf. (l) bentuk kepala naskah dinas peraturan, keputusan, dan instruksi ditentukentukditentukan sebagai berikut: pada kepala naskah dinas universitas dicantumkan lambang universitas, nama kementerian, nama universitas, alamat, serta garis penutup, pada kepala naskah dinas fakultas pascasarjana, dicantumkan lambang universitas, nama kementerian, nama universitas, nama fakultas pascasarjana, alamat, serta garis penutup, pada kepala naskah dinas lembaga, dicantumkan lambang universitas, nama kementerian, nama universitas, nama lembaga, alamat, serta garis penutup: pada kepala naskah dinas upt, dicantumkan lambang universitas, nama kementerian, nama universitas, nama upt, alamat, serta garis penutup: lambang universitas dicetak berwarna sesuai dengan statuta universitas, dengan ukuran panjang dan lebar cm, jika lambang universitas dicetak dengan tidak menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf maka dicetak dengan warna hitam dan putih, nama universitas dicetak pada baris kedua setelah nama kementerian, unit kerja selain nama universitas dicetak pada baris ketiga menggunakan huruf times new roman ukuran penulisan unit kerja yang menerbitkan naskah dinas dicetak lebih tebal:menggunakan huruf times new roman ukuran kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal ukuran garis pt, jarak garis penutup dari tepi atas kertas cm, m.bentuk kepalaenutup surat pernyataan terdiri atas: tanggal surat pernyataan, nama jabatan dan pejabat yang membuat pernyataan, nama pejabat yang menandatangani surat pernyataan, tanda tangan, singkatan nip: dan cap dinas atau cap jabatan. penutup surat pernyataan dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danrnyataan dilakukan oleh pejabat pembuat surat pernyataan. bagian kelima belas pengumuman paragraf format bagian bagian pengumuman terdiri atas: kepala surat, pembuka surat: cc. isi surat: dan penutup surat. kepala pengumuman dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembuka pengumuman terdiri atas: kata pengumuman, dan nomor. kata pengumumanta pengumuman, diawali dengan huruf kapital. awal kalimat pada isi pengumuman ditulis sebelah kiri bawah kata nomor. jl) penutup pengumuman terdiri atas: tanggal pengumuman, nama jabatan pejabat yang membuat pengumuman, cc. nama pejabat yang menandatangani pengumuman, tanda tangan, singkatan nip, dan cap dinas atau cap jabatan. penutup pengumuman dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danpengumuman dilakukan oleh pejabat pembuat pengumuman. bagian keenam belas berita acara bentuk berita acarujuh belas laporan paragraf format bagian laporan terdiri atas: kepala laporan, pembuka laporan, isi laporan, dan penutup laporan. kepala laporan dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembuka laporan terdiri atas: kata laporan, danlaporan dilakukan oleh pejabat pembuat laporan. bagian kedelapan belas nebula rapat paragraf format bagian bagian nebula rapat terdiri atas: kepala nebula rapat: pembuka nebula rapat, isi nebula rapat, dan penutup nebula rapat. kepala nebula rapat dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembuka nebula rapat terdiri atas: nama rapat, hari tanggal rapat: waktu rapat, susunan acara rapat, pemimpin rapat yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan pencatat nebula, peserta rapat persoalan yang dibahas, h.tanggapan peserta rapat, dan kesimpulan. penutup nebula rapat terdiri atas: kata pemimpin rapat, nama jabatan, cc. tanda tangan pejabat pemimpin rapat: nama pejabat pemimpin rapat: dan nip pejabat pemimpin rapat. bentuk nebula rapatebula rapat dilakukan oleh pejabat pemimpin rapat. bagian kesembilan belas telaahan staf paragraf format bagian bagian telaahan staf terdiri atas: kepala telaahan, pembuka telaahan, cc. isi telaahan: dan penutup telaahan. kepala telaahan staf dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembuka telaahan staf terdiri atas: kata telaahan staf, judul telaahan. isi telaahan staf terdiri atas: persoalan, praanggapan hipotesis, fakta yang mempengaruhi, analisis: kesimpulan: dan saran. penutup telaahan staf terdiri atas: tanggal pembuatan telaahan, nama jabatan pembuat telaahan, tanda tangan, nama pembuat telaahan, dan nip pembuat telaahan. bentuk telaahan staftelaahan dilakukan oleh pejabat pembuat telaahan. bagian kedua puluh jenis huruf dan batas garis naskah dinas selain peraturan, keputusan, dan instruksi menggunakan huruf arial batas kiri kertas cm, batas kanan kertas dan batas bawah kertas cm. bagian kedua puluh satu penomoran penomoran naskah dinas selain peraturan, keputusan dan intruksi yang dikeluarkan oleh rektorat dilakukan oleh bagian htlbmnu sub bagian tata usaha dan protokol universitas). penomoran naskah dinas selain sebagaimana dimaksud pada yang dikeluarkan oleh fakultas pascasarjana, dilakukan oleh bagian tata usaha sub bagian umum. penomoran naskah dinas berupa nota dinas dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan nota dinas dimaksud. penomoran naskah dinas sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. naskah dinas berupa memo, surat pernyataan, berita acara, laporan, telaahan staf, dan nebula tanpa diberi nomor. bab vii partisipasi penyusunan peraturan (l) sivitas akademika dan tenaga pendidik berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan rektor, peraturan dekan direktur pascasarjankunjungan kerja, sosialisasi: dan atau seminar, lokakarya, dan atau diskusi. untuk memudahkan sivitas akademika dan tenaga kependidikanrektor, peraturan dekan direktur pascasarjana harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. bab sifat dan derajat surat sifat surat terdiri atas: surat sangat rahasia, surat rahasia: surat terbatas: dan surat biasa. surat sangat rahasia adalah naskah dinas yang informasinya membutuhkan tingkat pengamanan yang tersurat rahasia adalah naskah dinassurat terbatas adalah naskah dinass5) surat biasa merupakan surat yang tidak memerlukan pengamanan khusus. derajat surat terdiri atas: sangat segera, segera,alamat pada sampul surat terdiri atas: singkatan yth.: nama jabatan, nama instansi: dan alamat lengkap. alamat pada surat terdiri atas: singkatan yth.: nama jabatan, nama instansi: dan nama kota.bentuk penulisan alamat contoh pada sampul dan surat dibuatrektor ini. bab kode surat (l) surat harus menggunakan kode surat yang terdiri atas kode unit kerja, dan kode hal. surat yang bersifat rahasia diberi kode rhs diantara unit kerja dan kode hal. (l) kode unit kerja merupakan tanda dari unit kerja yang membuat atau mengeluarkan surat. kode hal merupakan tanda dari hal atau subjek surat. kode unit kerja(l) kode unit kerja sebagaimana dimaksud dalam berupa kode nomor urut dan diberikan kepada fakultas pascasarjana, lembaga, biro, jurusan bagian, upt, dan unit usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai kode unit kerja sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor. penulisan kode hal masing masingode surat ditulis setelah nomor urut surat dengan urutan kode unit kerja, kode rhs apabila surat bersifat rahasia, kode hal,rektor ini. (l)jika naskah dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut angka romawi dengan nomor halaman lampiran yang merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. bab xii pembubuhan para, penandatanganan surat, penulisan, dan pemakaian singkatan (ltiga tingkat atau lebih bawahnya, berada sebelah para pejabat yang atasnya. penandatanganan naskah dinas yang ditujukan kepada instansi luar universitas ditentukan sebagai berikut: surat rektor yang ditujukan kepada pemimpin instansi ditandatangani oleh rektor, apabila rektor)delegasian sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf atas dilakukan secara tertulis: dan surat ketua lembaga dekan direktur pascasarjana yang ditujukan kepada pemimpin instansi luar universitas dapat ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada rektor. penandatanganan surat yang ditujukan kepada unit kerja ditentukan sebagai berikut: ditandatangani oleh pemimpin unit kerja yang bersangkutan, apabila pemimpin unit kerja: apabila pejabat yang diberi wewenang menandatangani berhalangan, penanda , dan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf atas dilakukan secara tertulis. kewenangan penandatanganan naskah dinas diaturpemimpin unit kerja, u.,, dannulisan dan pemakaimasing masing dibuatbab xiii lambang universitas (l) lambang universituniversitas wajib digunakan untuk: kepala naskah dinas, bendera universitas dan fakultas pascasarjana, ijazah, sertifikat: cap dinas, amplop dinas, dokumen resmi yang diterbitkan oleh unit kerja, starmap, papan nama kantor, kartu tanda pengenal pegawai: kartu tanda mahasiswa, il. label barang milik negara universitas, label kendaraan dinas, karya ilmiah mahasiswa dan dosen, atribut unit kerja, atribut kegiatan unit kerja: dan laman unit kerja. penggunaan lambang universitas pada kepala naskah dinas dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan ini. bentuk dan makna lambang universitas sebagaimana tercantum dalam nomor lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini bab xiv cap jabatan dan cap dinas (l) cap jabatan adalah cap atau stempel yang dipergunakan oleh rektorkerja selain rektor. (l) cap jabatan rektor dan cap dinas unit kerja, dibuat dengan bentuk segi lima dengan ukuran sisi yang sama. kerangka cap jabatan dan cap dinas yang berbentuk segi lima sebagaimana dimaksud pada mempunyai garis segi lima ganda. cap jabatan dan cap dinas berbentuk segi lima sama sisi dibuat dengan garis lengkung luar dengan sudut derajat dalam posisi berdiri dan berukuran garis tengah lingkaran mm. cap jabatan rektor dan cap dinas unit kerja menggunakan warna sebagaimana diatur dalam statuta universitas. (l) selain cap jabatan dan cap dinaskartu tanda mahasiswa, dan sejenisnya. bentuk dan warna cap stempel jabatan dan cap stempel dinas dibuat dengan menggunakan contohbabokumentasi elektronik, transaksi elektronik, danxvi kelengkapan naskah dinas kelengkapan naskah dinas berupa kartu kendali. kartu kendali merupakan satu kesatuan dengan naskah dinas yang bersangkutan. kartu kendalkartu disposisi dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam nomor dan lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini bab xvii teknik perubahan peraturan dan keputusan bagian kesatu teknik perubahan peraturan (l) perubahan peraturan dilakukan apabila substansi peraturan perlu diubah tidak lebih dari persen. perubahan peraturan dilakukan dengan carabagian atau kata, kalimat, istilah, kalimat, angka, dan atau tanda baca. tata cara dan format perubahrubahan keputusan (l) perubahan keputusan dilakukan apabila substansi keputusan perlu diubah tidak lebih dari persen. perubahan keputusan dilakukan dengan cara: menyirip atau menambah materi dalam keputusan, atau menghapus atau mengganti sebagian materi keputusan. perubahan keputusan dapat dilakukan terhadap: seluruh atau sebagian dictum, atau kata, kalimat, istilah, kalimat, angka, dan atau tanda baca. tata cara dan format perubahan keputusiii peraturan bagian kesatu umum peraturan merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur. jenis peraturan sebagaimana dimaksud pada meliputi: peraturan rektor: peraturan senat universitas, peraturan dekan direktur pascasarjana, dan peraturan senat fakultas. peraturan rektor sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk oleh rektor. peraturan senat universitas sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk oleh senat universitas. s5) peraturan dekan direktur pascasarjana sebagaimana yang dimaksud pada huruf dibentuk oleh dekan direktur pascasarjana. peraturan senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk oleh senat fakultas. peraturan senat universitas dan peraturan senat fakultas hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam lembaga senat pembentuknya. bagian bagian peraturan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala peraturan, judul peraturan, pembukaan, batang tubuh atau isi: dan penutup. bagian kedua bentuk peraturan kepala peraturan terdiri atas: lambang universitas yang diletakkan secara simetris, kata peraturperaturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris. pembukaan peraturan terdiri atas: kalimat: dengan rahmat tuhan yang maha esa, nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan dictum terdiri atas kata memutuskan dan menetapkan. kalimatbab xviii teknik pencabutan peraturan dan keputusan bagian kesatu teknik pencabutan peraturan (l) pencabutan peraturan dilakukan apabila substansi peraturan perlu diubah lebih dari persen atau peraturan tidak digunakan lagi. pencabutan peraturncabutan keputusan (l) pencabutan keputusan dilakukan apabila substansi keputusan perlu diubah lebih dari persen atau keputusan tidak digunakan lagi. pencabutan keputuskeputusan sebagaimana terlampir dalamxix ketentuan lain lain (l) jenis naskah dinas satuan pengawas internal, dewan pertimbangan, dan dewan pengawas, meliputi: surat dinas: nota dinas: memo: surat undangan, surat pengantar, surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, laporan, nebula rapat: dan telaahan staf. bentuk naskah dinas satuan pengawas internal, dewan pertimbangan, dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada mutasi mutans dengan ketentuan peraturan ini. bab ketentuan peralihan penyusunan naskah dinas disesuaikan dengan peraturan ini paling lambat (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan. bab xxi penutup dengan berlakunya peraturan ini, peraturan rektor universitas lampung yang berkaitan dengan tata naskah dinasbandar lampung pada tanggal desember rektor universitas lampung, ttd. hariadhi mat akin salinan sesuai dengan aslinya plt. kepala biro umum dan keuangan, harsono sucipto, s.h., m.h. nip lampiran peraturan rektor universitas lampung nomor tahun tentang tata naskah dinas lambang universitas lampung. (l) universitas lampungmahkota siger berwarna kuning keemasan dengan kode warna rgb d7, pintu gerbang berwarna kuning keemasan dengan kode warna rgb d7,,).:: dan jima lembar daun lada berwarna hijau memiliki makna kemakmuran. lambang universitas lampung sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: lambang universitas lampung hitam putih: sai nan gil contoh kepala naskah dinas dan format naskah dinas contoh kepala peraturan, keputusan, dan instruksi: peraturan rektor universitas lampung nomor . tahun . tentang contohcontoh kepala surat universitascontoh kepala surat fakultas hukum kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung fakultas hukum jl. sumantri bojonegoro nomor rajasa bandar lampung telp. l. fax: . web: email contoh kepala surat pascasarjana kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung pascasarjana jl. prof. sumantri bojonegoro nomor rajasa bandar lampung telp. fax: . web: email contoh kepala surat lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lppm) kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat jl. prof. sumantri bojonegoro nomor rajasa bandar lampung telp. fax: . web: email ppm @lppm.unila.ac.id contoh kepala surat upt perpustakaan kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung upt perpustakaan jalan sumantri bojonegoro nomor rajasa bandar lampung telp. fax: . web: email contoh format peraturan rektorwa .oo wo wo woo wala. b.bah .cbooo.o nana mengingat te. woman memutuskan: menetapkan peraturan rektor tentang oe.oennnnnannnnnnnnnnnnnnnnnaaa bab (jika diperlukan) judul bab bagian kesatu (jika diperlukan) judul bagiananda tangan dan cap jabatan nama rektor diundangkan di. pada tanggal . biro umum dan keuangan universitas lampung, tanda tangan nama kepala biro lembaran universitas lampung tahun . nomor . contoh format penulisan kata penyambung pada halaman baris paling bawah: adalah media .. contoh format lampiran peraturan lampiran peraturan rektor universitas lampung nomor . tahun . tentang rektor universitas lampung, tanda tangan dan cap jabatan nama rektor contoh format keputusan keputusan rektor universitas lampung nomor . tahun . tentang rektor universitas lampung, menimbang bah wa.ooooooooooo woo w#w mna bah wa.ooocoooooooooocoooooo wmnnnnnnnanannnnanan anna mengingat: tareooaooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnlnnnlnnlnlnlnllnnnnlannllanlaanlanllanllaaaah memutuskan: menetapkan keputusan rektor tentang.oo.cooooooonnnnnannnnnnnnan (dst) keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan .oo pada tanggal . rektor universitas lampung, tanda tangan dan cap jabatan nama rektor nip contoh format salinan peraturan salinan .oooooooooooo o w#ww( wmnnennnnnnn nana aan nana bah .oooooooooooooooo menanam mengingat nnannnnannnnnannnaanaananlannnalllnlannllalalllanlllaaaa memutuskan: menetapkan peraturan rektor tentang ee.oonnonnan menanam bab (jika diperlukan) judul bab bagian kesatu (jika diperlukan) judul bagian (l)tanda baca titik koma. konsideran mengingat memuat: dasar hukum kewenangan pembentukan peraturan, dan atau dasar hukum yang memerintahkan pembentukan peraturan. dasar hukum sebagaimana dimaksud pada terdiri atas peraturan perundang undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. keputusan, hasil rapat dan produk hukum lainnya selain peraturan tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada(l)omor induk pegawai nip) dan gelar.td. nama rektor diundangkan di. pada tanggal . biro umum dan keuangan universitas lampung, ttd. nama kepala biro lembaran universitas lampung tahun . nomor . salinan sesuai dengan aslinyasalinan keputusan salinan keputusan rektor universitas lampung nomor . un26 kp. . tentang rektor universitas lampung, menimbang bah wa.oocoococoo woooooooo woo wmnnnana nanas aan aah bah wa.ooooooooooooooooooo mata nanannnnana nana aaaaaa mengingat: danaceennnennnnnnnnnnnnnnnnannnanannalnllnlnnllnllanlllalnlnna nanah memutuskan: menetapkan keputusan rektor tentang. oom mnnnannnannan (dst) keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan . pada tanggal .voodoo rektor universitas lampung, ttd. nama rekinstruksi rektor instruksi rektor universitas lampung nomor: . un26 ku. . tentang rektor universitas lampung, dalam rangka .ooooooo woo rektor universitas lampung, tanda tangan dan cap jabatan nama rektor nip contoh format surat edaranedaran nomor . un26 lk. . tentang yth. dan seterusnya dasar (pembuatan surat edaran) . isi surat edaran . tanggal nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas jabatan tembusan: nama pejabat pakan nip dst . (jika diperlukan) contoh format suratan nip dst . (jika diperlukan) contoh format notata dinas nomor lean a.n inn. hal nnananannntnnlnannana. tanggal nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas tembusan: nama pejabat lon nip dian dst . (jika diperlukan) contoh format memo format memo ukuran setengah halammemo format memo ukurama pejabat nip jabatan a7i contoh format surat undanganpada hari, tanggal pennnnnnnnannnannnaaanananllaaa nana tempat tana ann ann panen nan urat ree rea nata epe yen rea era acara ennnanannnnnnanannnnnnaanaananaan nnnaanaanundangan berbentuk kartu susunan acara lana diana bana dst. rektor universitas lampung mengharap dengan hormat kehadiran bapak ibu saudara pada acara hati. tanggal .ii.ooo pukul. oo. bertempat .voodoo woo woman. catatan: (jika diperlukan) harap hadir . menit pakaian: tanggal sebelum acara dimulai pria sensor konfirmasi melalui telepon. wanita lan. rona nana rektor, nama rektor (dl) naskah peraturan diketik dengan jenis huruf boolean old style, dengan ukuran atas kertas spasi dengan margin kiri margin kanan margin bawah dan margin atas nomor halaman peraturan diketik tengah bawah untuk halaman pertama dan untuk halaman selanjutnya diketik tengah atas. nomor halaman peraturan diketikperaturan tidak perlu mencantumkan nomor halaman. setiap halaman diberi kata penyambung yang berfungsi untuk menunjukkan teks masih berlanjut pada halaman berikutnya. (l) bentuk peratuata penyambung sebagaimana dimaksud dalammateri muatan paragraf materi muatan peraturan senat universitas, dan peraturan rektor materi muatan peraturan senat universitas berisi materi yang mengatur tentang: tata tertib senat universitas: tata cara pengawasaniversitastata cara: tata cara pemberian pertimbangan pemilihan rektor, tata cara pemberian pertimbangan kepada rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi, tata cara pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik, tata cara pemberian pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan profesor: tata cararektor berisi materi yang mengatur tentang: peraturan akademik universitas, rencana kerja, pedoman tata naskah dinas, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia, penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru,tugas nomor wi. nama nananannnannnnannnnannaananlalnanlnnnanaanaamlaa pangkat dan golongan nanennnnnnnnnklennnnlannaalannaanaaaaaaa jabatan nun papan ppn panen nan net nan pena antian) dst . (jika diperlukan) contoh format surat tugasveteran, malang indonesia telp. fax. e mail rektorat @ub.ac.id surat tugas li. orrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnllnlannnllalna nlallnananlaaa tanggaldian dst . (jika diperlukan)pengantarngantar nomor . yth. tanggal nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas jabatan tembusan: nama pejabat tang nip nc. dst . (jika diperlukan) contoh nota kesepahaman lambang instansi yang menjadi pihak dalam kesepahaman nota kesepahaman antara dan pada hari ini, .o., tanggal. bulan.ioooeouu, tahennnnnnanelanannaaaaananpenenanenanenaananaad7 contoh format surat perjanjian lambang instansi yang menjadi pihak dalam perjanjian perjanjian kerja sama antara dan pada hari ini, iii. tangga l.iii.oesman, bulan.ooo, tah nnnanknnannnannaaaanaaaabenennanennannanaaaangadakan perjanjianuasa nomor sena. nmr rn. yang bertanda tangan dibawah ini, nama nnnnnnnannnnaalnnannllalllnnlananaaanaaalnaaan nam nnaananan jabatan nnnnnnnnnnaaaannllnananaanlnnanaaan naa alamat nnanannnnnnnnaanennannnannnnanenlnaananana aan dengan ini memberikan kuasa kepada, nama nnnnnnnnnnnanlalnnnnnlanllnannaannanaan nana jabatan nnnnnnnnnnaaaannllnananaanlnnanaaan naa alamat nnnnnnnnnnnnaanennnlnananlaaaananaanaan nana(jika diperlukan) nip contoh format surat keterangeterangan nomor len. wo. yang bertanda tangan dibawah ini, nama enanaantannnnlannnnnalannllnnnanlaaaannn aaaaaa pangkat dan golongan prnnnnnnannnnnnnlkaanaaaamaaan anna jabatan prnnnnnannnlanannnlaaaaanaaaaa nan dengan ini menerangkan bahwa, nama nnannnnnnnanlannnnnnnnaaanllalannalllaannlnnnlanaaaaaa tanggal nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas tembusan: nama pejabat tang nip nc. dst . (jika diperlukan) kurikulum dan pedoman pendidikan, biaya pendidikan, tarif layanan, dan standar biaya, struktur organisasi unit kerja, pelimpahan wewenang, pengelolaan sarana dan prasarana, dan materi muatan lain untuk melaksanakan ketentuan yang lebih tinggi dan materi muatan lainnya sesuai kebutuhan pengelolaan universitas. paragraf materi muatan peraturan senat fakultas, peraturan dekan, dan peraturan direktur pascasarjana materi muatan peraturan dekan berisi materi yang mengatur tentang: kurikulum program studi fakultas, program kerja, cc.direktur pascasarjana berisi materi yang mengatur tentang: kurikulum program studi pascasarjana, program kerja dan anggaran pascasarjana,senat fakultas berisi materi yang mengatur tentang: tata tertib senat fakultas: tata cara pemberian pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen, cc. tata cara pemberian pertimbangan penjatuhan sanksi akademik, tata cara pemilihan ketua jurusan ketua bagian, dan materi muatan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. materi muatan terkait dengan biaya pendidikan, tarif layanan, dan standar biaya hanya dapat dimuat dalam peraturan rektor. bagian keempat penyusunan peraturan rektor rektor membentuk tim penyusunan peraturan rektor. tim sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari: penanggungjawab rektor. ketua dosen atau tenaga kependidikan. sekretaris kepala bagian htlbmnurektor. (d0) tim penyusunan peraturan rektor menyusun rancangan peraturan rektor. ketua tim penyusunan peraturan rektor menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada kepada htlbmnu untuk harmonisasi dan sinkronisasi. ketua tim sebagaimana dimaksud pada melaporkan perkembangan rancangan peraturan rektor kepada rektor. contoh format surat pernyatarnyataan yang bertanda tangan dibawah ini, nama pnnkanannnnnnanalnallllnnaanlnlanananaaan pangkat dan golongan? .oocoooo womnnannnnnnnnlnnllllllnlanllllaaaan jabatan nnnnanntnnnnnnaklaananaananaaaa anna tanggal nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas jabatan nama pejabat nip contoh format surat pengumumpengumuman nomor ena. nanaberita acara pada hari ni, moon, tanggal ion bulan len, tahun penennnnnanenlannaaaaen masing masing: dana nama pejabat), . nip dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama, dan annnranann pihak lain). bebek, selanjutnya disebut pihak kedua. berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan .o.ooooooooo dibuat .oocoooo.ooanggal nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas nama pejabat nip contoh format nebula rapebula rapat hari tanggal waktu rapat acara po. dst. pimpinan rapat ketua sekretaris pencatat peserta rapat po. dst. persoalan yang dibahas tanggapan peserta rapat kesimpulan pemimpin rapat nama jabatan tanda tangan nama pejabat nip contoh format telaahan staftelaahan staf (judul telaahan staf) il. persoalan ii. praanggapan hipotesis iii. fakta fakta yang mempengaruhi iv. analisis kesimpulan vi. saran tanggal nama jabatan pembuat telaahan, tanda tangan nama pembuat telaahan nip rektor universitas lampung, ttd. hariadhi mat akin salinan lampiran peraturan rektor universitas lampung nomor tahun tentang tata naskah dinas kode unit kerja universitas lampung kode unit kerja jabatan pada kantor pusat rektor dan wakil rektor un26 senat un26. dewan pertimbangan un26. satuan pengawasan internal un26. dewan pengawas un26. biro akademik dan kemahasiswaan un26. bagian akademik un26. bagian kemahasiswaan un26. biro umum dan keuangan un26. bagian kepegawaian un26. bagian keuangan un26. bagian htlbmnu un26. biro perencanaan dan hubungan masyarakat un26. bagian perencanaan un26. bagian informasi dan humas un26. kode unit kerja jabatan pada fakultas fakultas ekonomi dan bisnis un26. bagian tata usaha un26. jurusan manajemen un26. jurusan ekonomi pembangunan un26. jurusan ilmu akuntansi un26. prodi doktor ilmu ekonomi un26. fakultas hukum un26. bagian tata usaha un26. bagian hukum pidana un26. bagian hukum tata negara un26. bagian hukum administrasi negara un26. bagian hukum internasional un26. prodi magister hukum un26. fakultas keguruan dan ilmu pendidikan un26. bagian tata usaha un26. jurusan pendidikan ips un26. jurusan pendidikan pipa un26. jurusan pendidikan bahasa dan seni un26. jurusan ilmu pendidikan un26. fakultas pertanian un26. bagian tata usaha un26. jurusan agrobisnis un26. jurusan agroteknologi un26. jurusan teknologi hasil pertanian un26. jurusan teknik pertanian un26. jurusan peternakan un26. 8g. jurusan budidaya perairan un26. prodi doktor ilmu pertanian un26. fakultas teknik un26. bagian tata usaha un26. jurusan teknik sipil un26. jurusan teknik elektro un26. jurusan teknik mesin un26. jurusan teknik kimia un26. jurusan teknik geofisika un26. jurusan teknik informatika un26. jurusan teknik arsitektur un26. jurusan teknik geodesi un26. fakultas ilmu sosial dan ilmu politik un26. bagian tata usaha un26. jurusan sosiologi un26. jurusan ilmu pemerintahan un26. jurusan ilmu administrasi negara un26. jurusan ilmu administrasi bisnis un26. jurusan hubungan internasional un26. fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam un26. bagian tata usaha un26. jurusan biologi un26. jurusan kimia un26. jurusan fisika un26. jurusan matematika un26. jurusan ilmu komputer un26. prodi doktor bidang pipa un26. fakultas kedokteran un26. bagian tata usaha un26. prodi pendidikan dokter un26. pascasarjana un26. kode unit kerjasama lembaga lembaga penelitian pengabdian kepada masyarakat un26. bagian tata usaha un26. pusat pusat un26. lembaga pengembangan, pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan un26. bagian tata usaha un26. pusat pusat un26. iv. kode unit kerja pada unit pelayanan teknis perpustakaan un26. subbab tata usaha un26. teknologi informasi dan komunikasi un26. subbab tata usaha un26. bahasa un26. subbab tata usaha un26. pengembangan kerjasama dan layanan internasional un26. subbab tata usaha un26. lab. terpadu dan sentra inovasi teknologi un26. subbab tata usaha un26. pengembangan karier dan kewirausahaan un26. subbab tata usaha un26. kearsipan un26. tata usaha un26. kode unit kerjasama badan pengelolaan pengembangan usaha badan pengelolaan usaha un26. unit percetakan dan penerbitan un26. kode hal pp. damping mahasiswa daftarcalonmahasiswa pengumuman penerimaan mahasiswa baru termasuk daftar mahasiswa tno lemak menag penetapan mahasiswayang diterima sertifikat piagam surat keterangan yang diterima registrasi kagak pemanen kaa (oo lower lower (oo administrasi penyusunan jadwal perkuliahan (l) rancangan peraturan rektor yang telah dibahas harus mendapatkan para koordinasi kepala bagian shtlbmnu. kepala bagian shtlbmnu menyampaikan rancangan peraturan rektor yang telah mendapat para koordinasi sebagaimana dimaksud pada kepada rektor beserta catatan penyempurnaan apabila diperlukan. rektor melakukan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan rektolakukan oleh tim penyusunan peraturan rektor. tim penyusunan peraturan rektor menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada kepada rektor untuk ditandatangani. bagian kelima penyusunan peraturan senat universitas (l) peraturan senat universitas merupakan peraturan senat universitas yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban senat universitas yang mengikat dan berlaku internal senat universitas. peraturan senat universitas sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri atas: peraturan senat universitas tentang tata tertib: dan peraturan senat universitas lainnya sesuai materi muatannya. (l) materi muatan peraturan senat universiuniversitas, hak senat universitas dan anggota senat universitas serta kewajiban anggota senat universitas. peraturan senat universitas lainnya sesuai materi muat dan materi muatan sebagaimana diatur dalam (l) rancangan peraturan senat universitas disusun dan dipersiapkan oleh anggota senat universitas, komisi, gabungan komisi, atau suatu panitia khusus yang dibentuk oleh senat universitas. pembahasan rancangan peraturan senat universitas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: penjelasan mengenai rancangan peraturan senat universitas oleh ketua senat universitas dalam rapat senat universitas, pembahasan materi rancangan peraturan senat universitas: dan cc. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pemimpin rapat senat universiuniversitas menandatangani peraturan senat universitas sebagai mana dimaksud pada huruf |oo| mahasiswa kurikulum (oo administrasipenyusunankalenderakademk bukupedoman akademik loasitabus loe kumahdanprakikum penyusunan bahan ajar bahan penunjang pendidikan ' ' | pp persetujuan usulan sampai dengan penetapan pembukaan program studi (oo administrasi ujian tengah semester administrasi ujian akhirsemester "oo administrasi penyusunan pelaksanaantugas akhir mahasiswa pp administrasi kelulusan berkas pengusulan pengadaanblanka ppo7 dosen (baftarhadrmengjar dosen pembimbing akademik dosenpendampingasistensi pp. administrasi pelaksana kegiatan (laboratorium,perpustakaan,unit arsip,kebun percobaan, studio, bengkel, asrama, upt, poliklinik, unit keamanan, unit eee pp0s alumni doo registrasialumn oa(taporanperkembanganalumni (oo rencana evaluasi doo akredtasimstitusi c00f cuti mahasiswa doa mutasi mahasiswa mo1 dispensasitidak mengikutikutah ketentuanbeasiwwa penetapan penerima beasiswa administrasi fasilitas mahasiswa lainnya (asrama, kesehatan, asuransi, ama dome gaya kanan gara administrasi organisasi mahasiswa bem, semua uki hmidmf) mos himpunan orangtua mahasiswa prosesusulan sampai dengan laporan kegiatan mahasiswa yang diterima kw.os lomba kegiatan kemahasiswaan lokal nasional internasional administrasi pendaftarandan seleksi mos mahasiswa meninggal dunia kartuinduk mahasiswa coat kartu rencana studi krs) (oef kartudaftarulang (os surat keterangan jin tugas belajar proposal yang disetujui (tim satgas penelitian, proposal penelitian,surat ena opa ena ana pno2 laporan dan evaluasihasilpeneltian pn03 penyebaran hasil penelitian pn.oa forum komunikasi penelitian dan pengembangan pn.os datastatistic penelitian) w.o6 seminar, lokakarya, temukarya,workshophasil penelitian pm penyuluhan pm. bantuansosial pm. konsultasi administrasi penyelenggaraan kegiatan kkn |pm. penemuan teknologitrbarukan dt.o1 proses pengangkatan komisi gurubesar dt. perencanaan, program kerja, pembinaan, penilaian, pengembangan komisi guru peta pola at, pemda penah pengembangan kom data kepakaran data prestasimahasiswa ko2 statistik perguruan tinggi profil lembaga doafbukuwisuda hukum peraturan keputusan instruksi (meliputi, naskah akademik, draft s.d.final, peraturan rektor instrumen hukum (meliputi draft s.d. final, pertimbangan hukum, naskah asli yang standar pedoman uu,pp pengganti uu, pp, perpres, permen (meliputi, naskah akademik ,draft enteng sem oaf peraturandan keputusan presiden aan mentarcan kepala lembaga nan departmen. koo sosialisasi bantuan dan konsultasi hukum (berkas berkas bantuan konsultasi hukum pidana, berkas tentang penyelesaian kasus sengketa pidana baik kejahatan png pak kapan berkas tentang penyelesaian kasus sengketa perdata berkas tentang penyelesaian kasus sengketa tata usaha negara perizinan dear beer sea great seat doo sertifikasi statuta ot. (oo sistem danprosedurkeja ot. (laporan bulanan (oa laporan tahunan perguruan tinggi aan batangan (oo| kerjasama gengantembagapemerntah kerjasama antar pemerintah kerjasama dengan sekolah asingdilndonesia (oef pertukaran pelajar mahasiswa hubunganantartembagapemerintah hubungan dengan mediamassa camat strangers berita hm.o2 kunjungan wartawan liputan (o0| dalam negeri hm. dengar pendapat dengan dpr dpr datausejenisnya buletin majalah brosur leaflet poster plakat foto audio video film hm. oo| pengadaanbukufbahanpustaka doa peminjaman ramos guntinganberita klpingkoran ham.o9 pengumuman pemberitahuan uhm. studibanding, magang praktekkera . rpm bidang pendidikan pokok pokok kebijakan dan strategi pembangunan ale pembangunan along haha tuna una programkeria tahunan ima tahunan perguruan tingsidan kopertis co0 laki punitkerja pr. laporan monitoring dan evaluasi masingmasing unttkera anna uk. usutanunitkera lk.o1 berkas penawaran dokumen pengadaan barang dan jasa melalui jasa ear cerna ena dana maa lk. usulan unit kerja beserta data pendukung pengadaan barang bergerak, mulai dari lelang, pengumuman pemenang, tana denga bet sean ema pengadaan barang investasi, mulai dari lelang, pengumuman pemenang, aan conan sni degan beban ang pengadaanbarang melaluipinjaman lk. berkas pengadaan jasa oleh pihak ketiga, terdiri dari berkas penawaran sampai net penenang ik. peta lk. berkas penyaluran distribusi barang:aan lk. daftar name fisik barang inventaris dfb) lk. perbaikan pemeliharaan surat permintaan perbaikan, penawaran pada dari pemeliharaan barang bergerak inventaris kantor lk. gerai bay pers enam aan, penghapusan barang investasi, diantaranya berkas nota usulan penghapusan, leni pengapian peta sena penata lk. sertifikat tanah denah gambarbangunan nstalasistrkardangas tu.oo oo surat tugas pernah besertalampirannya yang sifatnya umum) baftarnama alamatkantor ucapan terimakasih surat keterangan surat pernyataan formulir doaflembar pengantar suci pt. pro1 pt. pt. pts pt. rt.0o0 administrasi penggunaan fasilitas kantorrta jeep ikat oof personil ojaaminiss fo2|sadwalpiket t1. (oo (si kepegawaian " " #' '? ? ?? dl. |oo| rencanakebutuhan peserta,daftar hadir, daftar pengajar, penilaian dan lain lain. di.0s oof dittatdalam negeri di pendidikandalamnegeri dl. (oof penyelenggaraansemimar administrasi kegiatan pengkajian dan pengembangan, perencanaan, jadwal, mann aman penangan pesek pengumpulandata door kurikulum prosessystempengujian pada sosialisasi dan diseminasi hasil pengkajian danpengembangan pg05 bimbingan teknis pengkajian dan pengembangan pg. forum komunikasi pengkajian danpengembangan peserta con program skip unit kerja dilingkungan perguruan tinggi dan kopertis administrasi pengawasan meliputi: surat penugasan, surat pemberitahuan, di. look rutin laporanhas' pemeriksaan bpk laporanhasil pengawasan dan pemeriksaantematik tos laporanforum konsultasi dan koordinasi pengawasan (og laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan laporanhasil pendidikan dan latihan bidangpengawasan ws. laporantindaklanjut ws.os administrasilayanan pengawasan eksternal berkas tentang pengaduan,keluhan, ketidak puasa masyarakat kepada kian kasus semen apn bagian keenam penyusunan peraturan dekan direktur pascasarjana (dl) dekan direktur pascasarjana membentuk tim penyusunan peraturan dekan direktur pascasarjana. tim sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari: penanggungjawab dekan direktur pascasarjana. ketua dosen atau tenaga kependidikan. sekretaris kepala bagian tata usahadekan direktur pascasarjana. ketua tim sebagaimana dimaksud pada melaporkan perkembangan rancangan peraturan dekan direktur pascasarjana kepada dekan direktur pascasarjana. (l) rancangan peraturan dekan direktur pascasarjana yang telah dibahas harus mendapatkan para koordinasi kepala bagian atau kasubbag tu. kepala bagian atau kasubbag menyampaikan rancangan peraturan dekan direktur pascasarjana yang telah mendapat para koordinasi sebagaimana dimaksud pada kepada dekan direktur pascasarjana beserta rekomendasi penyempurnaan. (l) dekan direktur pascasarjana melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan dekan direktur pascasarjana yang telah dipakai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam dekan direktur pascasarjana menandatangani rancangan peraturan dekan direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada bagian ketujuh penyusunan peraturan senat fakultas (l) peraturan senat fakultas merupakan peraturan senat fakultas yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban senat fakultas yang mengikat dan berlaku internal senat fakultas. peraturan senat fakultas sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri atas: peraturan senat fakultas tentang tata tertib, dan peraturan senat fakultas lainnya sesuai materi muatannya. (l) materi muatan peraturan senat fakulfakultas, hak senat fakultas dan anggota senat fakultas serta kewajiban anggota senat fakultas. peraturan senat fakultas(l) rancangan peraturan senat fakultas disusun dan dipersiapkan oleh anggota senat fakultas, komisi, gabungan komisi, atau suatu panitia khusus yang dibentuk oleh senat fakultas. pembahasan rancangan peraturan senat fakultas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: ka. administrasi pengendalian surat (kartu, lembaranbuku ' ka. permintaan penggandaan dokumen arsip ka. pembinaan kearsipan febian o1| bimbingan teknis bimbingankhusus supervisi pembinaan danpengawasan ka. penyimpanan dan pemeliharaan arsip (hardcore dan softcopy) (00f daftararsip pemeliharaan arsip, seperti kegiatan pembersihan fumigasi,dll ' ' | peminjaman dan penggunaanarsip persetujuan loa| penyusutan arsip |o0| pemindahan arsipaktif ena penyerahan arsip o5| berkas prosesalih mediaarsip analisisjabatan daftar urut kepangkatan duk) usulanpenerimaan alokasi formasi kenaikan pangkat pegawai golongan jabatan oaf kenaikangajiberkala kp.o2 ban detak ptn ijazah, ijin belajar, diperbantukan, pegawai berprestasi, dll. ton peninjauan masa kerja (oo daftarhadirrekapdaftarhadr ooo (eumdtuartanggungannega cuti lainnya (cuti tahunan,cuti sakit, cuti alas penting, cuti melahirkan, pen man akan keanggotaan organisasi profesi kedinasan kopi, dharma wanita, koperasi, keangotaanparpol, lsm,ormas sea ends paman doo (insentif kinerja olahraga danrekreasi bantuansosial prosespemberhentian pegawai prosespemberhentan satyalancana kp berkas pns keuangan petunjuk pedoman penyusunananggaran arah kebijakan umum strategi, prioritas, dantensra doa pengesahan rka ku.o2 pengusulan pencatrananggaran doo papan pensiundanaharitua bps operasional kerumah tanggapan, meliputi:kendaraan, listrik, telepon, air, seragam, alat dapur, alat kebersihan, konsumsi, kepanitiaan upacara non akademik, pertamanan, koran, pendiri dan, atk, dll. operasional akademik,meliputi:kelebihan bayar uang kuliah, potongan uang kuliah, honor mengawasi, hoon koreksi, honor pembimbing, honor penguji, honor lainnya, sarana prasarana, cetak copy,pengembangan program studi, rapat, visits, dll. operasional penelitian, meliputi:biaya proposal, survey, penelitian, operasional pengabdian kepada masyarakat, meliputi: survey, operasional kemahasiswaan dan alumni,meliputi:biaya organisasi kegiatan alumni, dll. operasional kerjasama, perjalanan dinas, tugas belajar, peningkatan golongan, dil. operasional humas, meliputi:promosi, pameran, wartawan, pengadaan, sewa,pemeliharaan sarana dan prasarana, meliputi: pengembangan sarana dan prasarana, meliputi: perluasan penambahan gedung, pengembangan sarana olahraga, sarana parkir, dll. pinjaman hutang mahasiswa, meliputi:dokumen permohonan, pinjaman hutang pegawai,meliputi:dokumen permohonan, buku kas umum buku kas pembantu buku kartu pengawasan kredit anggaran rekening koran bank laporan pertanggungjawaban keuangan berita acara pemeriksaan laporan keuangan tahunan realisasi anggaran lo. io2| catatan atas laporan keuangan bantuan pinjaman dn ln) como ku.o5 perbendaharaan sistem akuntansi keuangan manual implementasi sistem akuntansi keuangan berita acara rekonsiliasim laporan realisasi anggarandan neraca bulanan triwulanan semester contoh pemberian nomor dan kode surat dinas surat yang berasal dan ditandatangani oleh rektor wakil rektor: nomor un26 ak. nomor surat rektorat kode universitas kode hal (misalnya: akademik, kepakaran) tahun pembuatan surat surat yang berasal dan ditandatangani oleh dekan wakil dekan: nomor un26. xu.o1. nomor surat fakultas kode universitas kode fakultas ekonomi bisnis kode hal keuangan, revisi anggaran) tahun pembuatan surat surat yang berasal dan ditandatangani oleh kepala biro: nomor un26. lk. nomor surat rektorat kode universitas kode biro keuangan kode hal perlengkapan, kebutuhan brg) tahun pembuatan surat surat yang berasal dan ditandatangani oleh ketua lembaga: nomor: un26. pm. nomor surat lppm kode universitas kode lppm kode hal (misalnya: penyuluhan) tahun pembuatan surat surat yang berasal dan ditandatangani oleh kepala unit pelaksana teknis: nomor un26. t1. nomor surat upt kode universitas kode upt tik kode hal (misalnya: database) tahun pembuatan surat surat yang berasal dari dekan feb yang bersifat rahasia: nomor un26. rhs kp. nomor urut surat keluar kode universitas kode unit feb kode surat yang bersifat rahasia kode hal penerimaan pegawai tahun pembuatan surat rektor universitas lampung, ttd. hariadhi mat akin lampiran iii peraturan rektor universitas lampung nomor tahun tentang tata naskah dinas matriks kewenangan penandatanganan naskah dinas dinas biro dir. pps hadir lembaga bagian subbagian pps peraturan kepuasan npsn nan asasi pss swat ejaan ron surat dinas pon notabilis psn memo swat undangan psn pny lan aaa ana dan nan meg mang mana macan mana dang dang dang asma tempat sma pemain aam jaa pemakaian singkatan a.n., u.b., plt., plh., contoh: a.n. rektor wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, nama pejabat nip atau contoh: a.n. kepala biro umum dan keuangan kabar keuangankepala biro akademik dan kemahasiswaan kepala bagian akademik u.b. kepala subbab akademik, nama pejabat nipwakil rektor bidang akademikkepala biro perencanaan dan humas kepala bagian perencanaan, tanda tangan dan cap dinas nama pejabat nip u.contoh cap jabatan dan cap dinas universitas lampung kerangka cap jabatan dan cap dinas universitas 40mm contoh cap jabatan rektor kolom, air aau person contoh cap dinas universitas teknolog, atas sin span .9e contoh cap dinas fakultas pada universitas rak kpa size aurata contoh cap dinas senat universitas ajaran 406p ce) ho) sewa contoh cap dinas lembaga knol . segan contoh cap dinas upt analog, aan contoh format lembar disposisi lembaran disposisi universitas kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung disposisi dari: rektor wri nggak ena kepada yang terhormat rektor wakil rektor dekan: fakultas asa wakil rektor direktur pascasarjana ketua lembu penelitian dan ana penuaan apakah engeli kepada sar pen wee poin eni kepala suk maut make resides mean kepala bhm sifat ran bsntresnenr samaran ara intan aan sana tea juntukpersetuuansaugara warapmeneteponsaya juntuksaudaraketanui memenuhipermintaansaudara ' jumturaiperisa warapdikembatian junturaisetesatan marapmenghubungisaya juntukarsipsaugara sesuaipembicaraankta |mohonpertimbanan warapaictat o imonontatsan marapditangatangani iwarapaibas warapaitoar o para lembar kartu kendali surat masuk agenda : tanggal terima tanggal surat nomor surat asal surat rahasia lo) penting $segera bisa ditetapkan bandar lampung rektor, ttd. hariadhi mat akin |
peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, gubernur kalimantan selatbahwyang lebih tinggi, sehingga perlugubernur untuk barang milik daerah setelah berkoordinasi dengan skpd teknis terkait. standar harga sebagaimana dimaksud pada huruf dan standar kebutuhangubernurgubernuratasatasatas(e) atau pejabat yang ditunjuk gubernurm4)gubernursertifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama bulan setelah proses pengadaan selesasebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernurasurajik. penemkepada gubernur, untuk barang milik daeraholeh pengelola baranguntukhuruf dilaksanakan oleh pengguna barang setelah setelah mendapat gubernurlagubernurpenghapusan penghapusan meliputi: penghapusan dari daftar barang penggunaangubernur, untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang. bangun serah gunagubernurengan peraturan gubernurxiii pembinaan, pengawasan, dan pengendaligubernur.anggaran pendapatan dan belanja daerah adalpenganggaran, pengadaan, cc. penggunaan, pemanfaatan, pengamanan danadalah selaku pejabat ketatausahaan barang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah. pejabat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. pejabatang bmkg kesepakatan bersama antara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan badan informasi geospasial tentang penyelenggaraan, pengembangan, nomor ks. kb x nomor ka pk pada hari ini sabtu tanggal tujuh belas bulan oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat cibinong bogor, yang bertanda tangan bawah ini dr. andi eka saya, eng.pihak kesatu. dr. pribadi karbon, sc. kepala badan informasi geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan informasi geospasial, berkedudukan jalan raya jakarta bogor km. cibinong, bogor selanjutnya disebut pihak kedua. halaman dariinformasi geospasial. sehubungan dengan hal hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk memperbaharui dan memperpanjang kesepakatan bersama tentang, dengan ketentuan dan syarat syarat, peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pengembangan sumber daya manusia dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, peraturan presiden nomor tahun tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika: halaman dari peraturan presiden nomor tahun tentang badandmaksud dan tujuan maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan data dan informasi, sarana, dan sumber kesepakatan bersama ini adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik, pemanfaatan informasi geospasial dasar dan tematik terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika, berbagi pakai data dan informasi geospasial, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, penelitian dan pengembangan terkait geospasial, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, halaman dari pembangunan infrastruktur informasi geospasial bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pihakhalaman dartransparansi kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan bersama ini akanketentuan peraturan perundang undangahalaman dari penutup (l) dengan berlakunya kesepakatan bersama ini maka piagam kesepakatan bersama antara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan badan koordinasi survei dan pemetaan nasional nomor hk. kb bmkg dan nomor ka.bako rp x, dan geofisika, dinyatakan tidak berlaku lagi. kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap (dua)arisan kedua, pihak kesatu, lan can pia akbenis kan naa ja man pan stik kan dr. priya dono, sc. dr. andi eksakta, eng. pal halaman dari |
kanan papan be. aan sat ona pra taman aa. kai pan tas dapa beer dia rum? bmkg pam as) sapu gg no, palang merah indonesia ing dan re" kesepakatan bersama antara badan penanggulangan bencana daerah provinsi ntb dengan rinjani lombok unesco global geopark kantor pencarian dan pertolongan kelas mataram stasiun klimatologi kelas lombok barat stasiun meteorologi kelas bil stasiun geofisika kelas iii mataram palang merah indonesia provinsi ntb balai taman nasional gunung rinjani bpd perhimpunan hotel dan restoran indonesia ntb nomor bpbd.ntb iv nomor rugi nomor um. sar mtr. nomor ks. kdr iv tanggal april nomor hk. mmt iv nomor ks. khk iv tanggal april nomor org pmi nomor pks. t. tu kuil. nomor bpdphrintb v pada hari ini jum'at tanggal dua puluh bulan april tahun dua ribu delapan belas, bertempat hotel grand legi jalan sriwijaya mataram, kami yang bertanda tangan bawah ini ir. mohammad rum. mt. kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah, bertindak untuk dan atas nama badan penanggulangan bencana daerah provinsi nusa tenggara barat, berkedudukan jalan pemanggil nomor mataram, selanjutnya disebut pihak kesatu: chairul masuk general manager rinjani lombok unesco global geopark yang berkedudukan jalan flamboyan mataram yang selanjutnya disebut pihak kedua. nyoman swakarya kepala kantor pencarian dan pertolongan kelas mataram, yang berkedudukan tgh loan kecamatan labuan kabupaten lombok barat, yang selanjutnya disebut pihak ketiga, kodim, kepala stasiun klimatologi kelas lombok barat, yang berkedudukan jalan tgh. ibrahim khalid, moncong are, kediri, kab. lombok barat, yang selanjutnya disebut pihak keempat. oral sem pilar, kepala stasiun meteorologi kelas bil, yang berkedudukan jl. mandalika perusak praya lombok tengah, yang selanjutnya disebut pihak kelima. agus riyanto, sp. kepala stasiun geofisika kelas iii mataram, yang berkedudukan jalan adi sucipto lembaga ampunan kota mataram, yang selanjutnya disebut pihak keenam. ridwan hid ketua pmi provinsi nusa tenggara barat yang berkedudukan jalan pemanggil mataram yang selanjutnya disebut ir. sutiyoso, kepala balai taman nasional gunung rinjani yang berkedudukan jalan arya banjar getas lingkar selatan kota mataram yang selanjutnya disebut pihak kedelapan. lalu abdul hadi faisal ketua bpd perhimpunan hotel dan restoran indonesia ntb, yang berkedudukan lombok raya hotel jl. panca usaha mataram yang selanjutnya disebut pihak kesembilan. pihak kesatu, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, pihak keenam, pihak ketujuh, pihak kedelapan dan pihak kesembilan selanjutnya disebut para pihak, sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersamadasar hukuata cara pelaksanaan kerjasama daerah, peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi nusa tenggara barat2009 bab maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memperkuat kesepahaman para pihak dalam percepatan pelaksanaan sistem informasi aman gangguan bencana provinsi ntb dan sebagai landasan para pihak dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana provinsi ntb. tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk dapat saling memanfaatkan, mendukung daniii asas kesepakatan bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat antara para pihak, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai nilai profesionalisme yang sehat. bab ruang lingkup ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah penguatan dan sharing data informasi yang dimiliki oleh para pihak penguatan aksi pengurangan resiko bencana secara terpadu berbasis masyarakat peningkatan kapasitas sumber daya manusia para pihak melalui pelatihan pelatihan penyelenggaraan penanganan bencana pemanfaatan aset para pihak dalam penanggulangan bencana kegiatan tanggap darurat mobilisasi sumber daya manusia para pihak bab jangka waktu kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu (dua belas) bulan sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. bab pelaksanaan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini yang mengatur tentang kegiatan rinci dan bersifat teknis operasional, pemantauan, evaluasi dan hal hal lain yang dianggap perlu penting. bab vii pembiayaan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari apbd dan apbn serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii lain lain segala perbedaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. setiap perubahan atas kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini. bab penutup kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap sembilan asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing pihak memperoleh satu naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pihak kesatu pihak kedua kepala pelaksana bpbd provinsi general manager rinjani lombok pep unesco global geopark sia. teu dan ir. h.mohammad rum. mt. masuk pihak ketiga pihak keempat kepala kantor pencarian dan kepala stasiun klimatologi pertolongan kelas mataram kelas lombok barat nyoman swakarya. kodim, pihak kelima pihak keenam kepala stasiun meteorologi pama cstat tag geofisika kelas kelas bandara internasional pemasaran lombok yes gram oral sem pilar, agus riyanto, sp. pihak ketujuh pihak k#delapan ketua palang merah indonesia kepala aman nasional provinsi ntb rinjani ridwan hid sono, m.si pihak kesembilan ketua bpd peri ntb lalu abdul hadi faisal |
lembaran negara republik indonesia dukungan. retensipengaruhi oleh retensi sendiri dan dukungan reasuransi, bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perasuransian nasional dan optimalisasi kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi,, dan atau usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain. perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri dikarenakan faktor teknis wajib melakukan perbaikan terhadap penyebab tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis dimaksud paling lambat (satu) tahun sejak saat tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis tersebut. dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam dapat dikecualikan karena tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis dalam hal: tidak ada reasuradur yang bersedia memberikan dukungan reasuransi otomatis antara lain karena karakteristik risiko yang khusus dari lini usaha asuransi, perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah akan memulai memasarkan lini usaha asuransi yang baru, perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariahdan atau risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri. perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib memiliki bukti penyebab tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis. bagian keempat reasuransi fakultatifreasuradur luar negeri. dukungan reasuransi fakultatif dari reasuradurluar negeri. dukungan reasuransi fakultatif. perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib menempatkan reasuransi structured (layer basis) fakultatif secara across the board untuk seluruh layer. bagian kelima ketentuan khusus perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib memilih perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dalam negeri sebagai ketua (leader) panel reasuransi otomatis. dalam hal dukungan reasuransi otomatis dan atau dukungan reasuransi fakultatif diperoleh dari reasuradur luar negeri atau reasuradur syariah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib memperoleh dukungan reasuradur luar negeri atau reasuradur syariahatau reasuradur syariahdan perusahaan asuransi syariah wajib memiliki dan menyampaikan bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf kepada ojk. perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib memiliki bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi fakultatif dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dalam hal dukungan reasuransi otomatis dan atau dukungan reasuransi fakultatif dinilai oleh ojk dapat membahayakan dan atau memperburuk kondisi kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah atau dapat menjadikan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tidak melaksanakan fungsi sebagai perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, ojk dapat memerintahkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah asuransi dan perusahaan asuransi syariah. perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib melaksanakan perintah ojk sebagaimana dimaksud pada bab kewajiban perusahaan reasuransi perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib memiliki program retrospeksi yang memadai, aman, dan didukung oleh panel retrospeksi dengananggota panel retrospeksi sebagaimana dimaksud pada diterbitkanreasuransi wajib menyampaikan bukti peringkat sebagaimana dimaksud pada dalam laporan program reasuransi otomatis. seluruh perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah harus melakukan penyatuan kapasitas untuk memberikan dukungan reasuransi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam memberikan dukungan reasuransi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dengan memiliki peringkat paling sedikit a ldn atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (transfer knowledge) kepada perusahaan asuransi dan atau perusahaan asuransi syariah dalam peningkatan manajemen risiko, dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan penyelesaian klaim dengan baik. perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan (aksentuasi) ataupun penolakan dukungan reasuransi kepada perusahaan asuransi dan atau perusahaan asuransi syariah, paling lama (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan dukungan reasuransi dari perusahaan asuransi dan atau perusahaan asuransi syariah diterima secara lengkap. perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib menyelesaikan klaim, paling lama (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim dari perusahaan asuransi dan atau perusahaan asuransi syariah diterima secara lengkap, sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian bagi reasuransi otomatis. bab laporan program reasuransi retrospeksi otomatis dan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan program reasuransi retrospeksi otomatis kepada ojk, paling lambat tanggal januari. dalam hal perjanjian dukungan reasuransi retrospeksi otomatis tidak dimulai bulan januari, laporan program reasuransi retrospeksi otomatis disampaikan paling lambat (lima belas) hari sejak tanggal perjanjian dukungan reasuransi retrospeksi otomatis berlaku. apabila batas waktumenjadi pada hari kerja pertama berikutnya. laporan program reasuransi retrospeksi otomatis disertai dengan grafik yang menggambarkan retensi sendiri dan dukungan reasuransi retrospeksi otomatis yang diterima serta limit dukungan reasuransi. laporan program reasuransi otomatis wajib dilengkapi dengan perjanjian reasuransi yang telah ditandatangani oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam (satu) tahun terakhir. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan program reasuransi retrospeksi otomatis sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi, paling lambat tanggal april tahun berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan program reasuransi retrospeksi otomatis sebagaimana dimaksud dalam dan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam apabila perusahaan dimaksud: dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh lini usaha asuransi, dan atau dalam proses untuk mengembalikan izin usaha. bab sanksi pelanggaran terhadap ketentuandan atau usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lainumum yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsipjiwa yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah. perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perasuransian. perusahaan reasuransi syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransireasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariahetensi sendiriusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan paling lama (dua) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum wajib melakukan penyesuaian dengan seluruh ketentuan dalam peraturan ojk ini paling lama (satu) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa, berlaku ketentuan sebagai berikut: untuk seluruh pertanggungan yang telah berlangsung (existing business) menggunakan perjanjian dukungan reasuransi otomatis yang telah ada sampai masa perjanjian berakhir, dan untuk pertanggungan baru (new business) wajib menyesuaikan terhadap seluruh ketentuan dalam peraturan ouk ini paling lama (satu) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai dukungan reasuransi dan retensi sendiri tunduk pada ketentuan peraturan okk ini. peraturan ojkdalam diatur dalam surat edaran ojk. bab iii dukungan reasuransi bagian kesatu strategi dukungan reasuransi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dukungan reasuransi untuk penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah agar memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi liabilitas. perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menelaah implementasi strategi dukungan reasuransi paling sedikit sekali dalam setahun. untuk pertama kali, strategi dukungan reasuransi sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada ojk paling lambat tanggal januari dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengubah strategi dukungan reasuransi, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menyampaikan perubahan dimaksud kepada ojk beserta alasannya dalam waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak perubahan strategi dukungan reasuransi dimaksud. strategi dukungan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit harus memuat: kebijakan reasuransi secara komprehensif dengan memperhitungkan manfaat diversifikasi dan kelayakan pihak reasuransi (counterpart), sistem yang sehat dalam melakukan pemilihan dan pemantauan program reasuransi, cc. ringkasan proses pembentukan retensi sendiri dan monitoring retensi sendiri, dan penanggung jawab pelaksana program reasuransi dan pengendaliannya. dalam mengembangkan strategi dukungan reasuransi, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah harus memperhatikan faktor faktor sebagai berikut: profil risiko dari risiko yang ditanggung, kecukupan modal dan akses terhadap penambahan modal, cc. volatilitas klaim masa lalu dan atau klaim yang diperkirakan, tingkat profitabilitas masing masing lini usaha, ukuran retensi yang sesuai dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, penggunaan program reasuransi proporsional dan nonproporsional, kondisi lingkungan, khususnya untuk daerah yang rawan bencana: kapasitas reasuransi otomatis, optimalisasi kualitas, penggunaan, dan biaya reasuransi, dampak bila reasuradur dalam negeri dengan porsi reasuransi otomatis mengalami kebangkrutan, peringkat reasuradur dalam negeri, dan il. kondisi pasar reasuransi. bagian kedua dukungan reasuransi untuk risiko sederhana,dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri dengan batasan yang disetujui ojk. bagian ketiga reasuransi otomatis perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib mempunyai dukungan reasuransi otomatisukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam wajib diperoleh untuk setiap produk asuransi yang dipasarkan, termasuk dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks). dalam hal perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah telah membentuk cadangan atas risiko bencana (catastrophic risks) maka perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah dikecualikan dari kewajiban memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks) sebagaimana dimaksud pada dalam hal perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah mempunyai dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks), besar minimum retensi sendiri ditentukan dengan asumsi kejadian risiko bencana (catastrophic risks) berulang setiap (dua ratus lima puluh) tahun sekali. dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks) sebagaimana dimaksud pada wajib ditempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sesuai dengan besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks). ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks) sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk |
tambahan lembaran negara r.i dukungan. retensidalam undang undang nomor tahun tentang perasuransian mengatur bahwatuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan. salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan keuangan adalah penerapan mitigasi risiko. penerapan mitigasi risiko dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu dengan cara menetapkan retensi sendiri ber dan menerapkan strategi program reasuransi agar memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi liabilitascukup jelas. yang dimaksud dengan setiap risiko yang dikelola adalah setiap risiko baik yang memperoleh dukungan reasuransi otomatis maupun dukungan reasuransi fakultatif. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.antara lain dapat dinilai dari uang pertanggungan dan atau objek pertanggungan. risiko sederhana ini pada umumnya terdapat pada. namun demikian dimungkinkan terdapat risiko sederhana pada lini usaha selain lini usaha sebagaimana dimaksud atas, seperti risiko tanggung jawab hukum pada lini usahacukup jelas.teknis dalam ketentuan ini antara lain berupa hasil underwriting yang buruk. yang dimaksud dengan jangka waktu paling lambat (satu) tahun yaitu (satu) tahun sejak tanggal surat penolakan dari reasuradur dalam negeri. yang dimaksudkan dengan pengecualian dalam ketentuan ini adalah pengecualian dalam hal tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis baik yang diperoleh dari reasuradur dalam negeri maupun luar negeri. yang dimaksud dengan bukti penyebab tidak diperoleh dukungan reasuransi otomatis dalam ketentuan ini dapat berupa surat penolakan dari reasuradur dalam negeri dan luar negeri atas dukungan reasuransi otomatis. sedangkan yang dimaksud dengan bukti tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis dalam ketentuan ini dapat berupa surat pernyataan bahwa risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri, yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan aktuaris perusahaan.bahan program dukungan reasuransi antara lain: perubahan reasuransi fakultatif menjadi reasuransi otomatis, atau sebaliknya, dan perubahan reasuransi nonproporsional menjadi reasuransi proporsional, atau sebalilenggaraan kegiatan pelayanan dan penyelesaian klaim dengan baik antara lain kejelasan proses, transparansi, dan kecepatan pelayanan dan penyelesaian klaimalam proses untuk mengembalikan izin usaha dalam ketentuan ini yaitu perusahaan telah mengajukan permohonan pengembalian izin usaha kepada ojk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sampai masa perjanjian berakhir dalam ketentuan ini yaitu tanggal berakhirnya perjanjian dukungan reasuransi otomatis dengan reasuradur luar negeri. huruf yang dimaksud dengan pertanggungan baru (new business) dalam ketentuan ini yaitu pertanggungan baru (new business) dari produk asuransi yang telah memiliki dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur luar negeri. cukup jelas. cukup jelas. |
mid lembaran negara republik indonesia ) keuangan ojk. lembaga keuangan. dana pensiun. perubahan. pendirian. pengescontoh formulir nomor kan anan anang anna ana nana akan lampiran perihal permohonan pengesahan kepada perubahan peraturan dana yth. kepala eksekutif pensiun dari dana pensiun pengawas perasuransian, lembaga keuangan dana pensiun, lembaga pembiayaan, danrubahan peraturan dana pensiun dari dana pensiun lembaga keuangan, dengan menyampaikan hal sebagai berikut: dana pensiun nama alamat nomor telepon nomor fax website email il. pendiri nama alamat nomor telepon nomor fax website email ilzin usaha asuransi jiwa atau bank umum dari ojk ditetapkan jakarta pada tanggal ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, musiman hadadsingkat dalam (satu) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan, dinyatakan sehat oleh ojk, dan cc. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan dana pensiun lembaga keuangan.ojk:atau dokumen yang akan digunakan dalam rangka kepesertaan dana pensiun lembaga keuangan:singkatojk:: dan fotokopiizyang dianggap benar adalah peraturan dana pensiun yang disimpan ojk. bab ketentuan penutup pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, ketentu0o5contoh formulir nomor kankaannanag anna anakan lampiran perihal permohonan pengesahan kepada pembentukan dana yth. kepala eksekutif pensiun lembaga pengawas perasuransian, keuangan: llinmanbasrfaih eta dan teman yara siaran sendi canda rekomendasi tertulis dari instansi pengawas yang menunjukkan bahwa pemadam fotokopi keputusan pendiri tentang penunjukan pelaksana tugas ootntam tanda meminta trakea tara famafotokopi tanda bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan jaatomcm amat pseantoribarafadan aan meta formulir formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam rangka aaa struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas yang terkait kama aan memesan |
kios bana tambahan lembaran negara r.i pensiun. perubahan. pendirian. pengesyaitu peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tanggal februarimenjadidevisa. aset bank umumntuk mendorong pertumbuhan sektor perumahanusaha mikro, usaha kecil, dan yang diberikan kepada semua golongan debiturcukup jelas(lima puluh) debitur terbesar bank yaitu (lima puluh) debitur terbesar bank secara individukriteria usaha mikro, usaha kecil, dan ataucukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
ding lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penambahan modal perusahaan terbuka. memesan efek terlebih dahulbagi pemegang saham minoritas, khususnya terkait dengan penambahan modal yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, perlu diatur ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaeberapa ketentuanempat) angka, yakni angka angka angka dan angka sehingga berbunyi sebagai berikut: (la), ib), (lc), (1d), (le), dan (1f) sehingga berbunyi sebagai berikut:jika terdapat penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang. (la) perusahaan terbuka yang melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib mengumumkan informasi tentang penambahan modal tersebutsedikit memuat: alasan dan tujuan penambahan modal, perkiraan periode pelaksanaan, jika periode pelaksanaan sudah direncanakan, rencana penggunaan dana hasil penambahan modal, jika telah dapat ditentukan, risiko atau dampak penambahan modalyang paling sedikit, jika terdapat performa saham, dan keterangan mengenai calon pemodal, jika terdapat calon pemodal termasuk ada atau tidak adanya hubungan afiliasi dengan perusahaan terbuka. (1b) dalam hal penambahan modal perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf(1c) dalam hal pemodal yang melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf adalah pihak terafiliasi(1d: kewarganegaraan, pemilik manfaat, jika terdapatle1f) dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf: syarat dan kondisi restrukturisasi utang, cc. harga saham pada saat pelaksanaan penambahan modal: dan penjelasan ataspada (la), (1b), (1c), (1d), (le), dan (1f)dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: informasi sebagaimana dimaksud dalam(la) sampai dengan (1f)bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab sehingga berbunyi sebagai berikut: bab pengumuman dan pemberitahuan antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufita jasa keuangan mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang meliputi informasi: pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, rencana penggunaan dana, dan atau informasi lain yang relevan, paling lambat (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tersebutantara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal penambahan modal perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf memenuhi kriteria penawaran umum, perusahaan terbuka tidapenambahan modal perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam hurufyang mengandung benturan kepentingan, perusahaan terbuka hanyketentuan sebagaimana diatumeta. program kepemilikan saham perusahaan terbuka yangpengendali perusahaan terbukaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:lakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka: perbaikan posisi keuangan, selain perbaikan posisi keuangan, cc. penerbitan saham bonus yang: merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan atauantara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam perusahaan terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rups. kuorum kehadiran dan keputusan rups untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam hurufmewakili lebih dari (lima puluh persen) sahamsaham utama, atau pengendali yang hadir dalam rups, kecuali diatur lain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam hurufpada saat rups yang menyetujui penambahan modal tersebutsebagaimana dimaksud dalam hurufdimaksud: dan penambahan modal perusahaan terbukdalam rangka program kepemilikan saham dimaksud. perhitungan (sepuluh persen) dariwajib didasarkan pada perhitungan yang mengakibatkan ilusi yang lebih kecil pada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas. apabila pada saat perusahaan terbuka melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada huruf masih terdapat pelaksanaanimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal perusahaan terbuksebagaimana dimaksud pada huruf yang belum dilaksanakan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf:antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: harga saham pada pelaksanaan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jika perusahaan terbuka bermaksud melakukan penambahan modal dengan memberikan metaketentuan diubah dan antara dan disisipkan (enam) yakni |
next tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. penambahan modal perusahaan terbuka. memesan efek terlebih dahulubahwa ketentuan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu telah diaturnamun terdapat pengecualian yang diatur dengansehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor minoritas sebagai akibat tindakan perusahaan terbuka melakukan penambahan modal baik dengan memberikan meta maupun yang dikecualikan dari kewajiban memberikan meta perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ketentuan penyelenggaraan rups terutama ketentuan mengenai penyelenggaraan rups dalam rangka penambahan modal yang bertujuan untuk selain perbaikan posisi keuangan termasuk program kepemilikan saham. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan efek bersifat ekuitas lainnya antara lain efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham.contoh nilai tertentu yang telah ditetapkan antara lain(la) cukup jelas. (1b) cukup jelas. (1c) cukup jelas. (1d) cukup jelas. (le(1f) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain,cukup jelas.cc.|s| lelelalala rel (zls dala le) lal al all f:e8s po all lalui lalu s.t hobi ale s2? alias ara lalu iai pre ega inul th: aini sebisa fee ala anin ' h parit bip sesi elo dal 2i3 nun tedgsrda bengkok ain asha hap pen pep a33 iee pire pel hebat ie, eca erp diri pera fee pte en: sip bir, engga petaka aga nun nun perr 3gb, pe3 die iga per fan ikan ani eee, sifat beri, feri, bet pipih kib3tg sai a58 ses ii, ses ari te2 e'g sae bps feb kppip ge3i iri bea 8g bakal sesi e20 28x p . s26333a nan un:maa can eeee psa peka nan serai 252i going besi pzo efek e8$e9g ini image jasa dada? 25gera ega fse2 as, puas meat pia re8 epi f3s org lais lpo yakeyakahon bebebe ttl ae: tg: rin uni ddebme bip pig besar ga" s.e f235 des ez$ fib! see reel nabi5 tebak: bebas ape ni eit sii3ap a13 wrp ti: ha rae na: mann te) rerramnporp tetes dana etepenaa pennnenyeny gas aan sikep rgb hati tbk reses gear gia tenaga belief sera esp baba haa be. $gg5 ina ros ng. ses a53 og8 nama beber see os, seri esai segi se3 aig ifa eo5 eef tini pan aug orang ray bsn sense ole eni dial ieee ieee ope pose ben see sia ina bra sek isi petai ngarot #p 3p3 ipa hh: lee bag a25 esp3 gabe bag dep sp1g asi ping fer ikut aoa ee3 tawas hun han 'sz es3 ppp ree3o t203 jig fe3g 28g pie3 ie. fei bag esp sgp 207p e333 atp ten jan sg. bot o2re " $&c.:ii: |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. pihak utama. lembaga jasa keuanganlembaga jasa keuangan, penanganan berbagai permasalahan lembaga jasa keuangan memerlukan penyesuaian prosedur penilaian kembali terhadap pihak yang memiliki dan mengelola lembaga jasa keuangan, bahwa penilaian kembali yang merupakan bagian dari pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan diperlukan untuk menjaga agar lembaga jasa keuangan senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, cc. bahwa terdapat kebutuhan akan percepatan proses penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan, khususnya terkait pihak yang memiliki dan mengelola lembaga jasa keuangan, yang juga memerlukan upaya antisipatif sehingga perlu penyesuaian terhadap cakupan, kriteria, tata cara, dan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali sebagaimana diaturtindakan baik secara langsung atausolvabilitas dan atau likuiditasselain huruf sampai dengan huruf yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan huruf diubah dan ketentuan ditambahkan (dua) huruf yakni huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:otoritas jasa keuangan dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam dengan pertimbangan tertentu. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian tanggapan dari pihak utama kurang dari (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam dan dengan pertimbangan tertentu. ketentuan huruf diubah dan ketentuan ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:ihak utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus diperlakukan sebagai pihak terkait ljk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jangka waktu perlakuan pihak utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagai pihak terkait ljk sebagaimana dimaksud pada sesuaiperaturan otoritas jasa keuangan ini. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dengan berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini diberlakukan terhadap proses penilaian kembali yang sedang dilaksanakan terhadap pihak utama berdasarkanpihak yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama atau pihak utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulusakukan sebagai pihak terkait ljk sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan jangka waktu pelarangan terhadap pihak utama berakhir. peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkbeberapa ketentuanketentuan angka ditambahkan (dua) huruf yakni huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagkut:, termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,, dan permodalan nasional madani persero):ketentuan huruf diubah dan penjelasan angka huruf diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi sehingga berbunyi sebagai berikut:'ketentuan diubah dan penjelasan huruf dan huruf diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi sehingga berbunyi sebagai berikut:yang meliputi: |
tambahan lembaran negara r.i keuangan. penilaiumum pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal industri jasa keuangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi, berpotensi menyebabkan peningkatan risiko yang dihadapi ljk dan dapat menimbulkan permasalahan pada ljk. sebagai bagian dari pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, penilaian kembali terhadap pihak utama ljkuntuk memperkuat pengaturan penilaian kembali terhadap pihak utama, penanganan permasalahan pada ljk perlu direspon dengan upaya dan langkah antisipatif melalui identifikasi cakupan kriteria pelanggaran pihak utama yang menimbulkan permasalahan pada ljk yang diikuti dengan penyesuaian pengenaan jangka waktu larangan sebagai konsekuensi hasil akhir penilaian kembali bagi pihak utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus, serta percepatan proses penanganan permasalahan khususnya terhadap pihak yang memiliki dan mengelola ljk mengingat permasalahan ljk dapat berpotensi membahayakan kelangsungan usaha ljk dan atau mengancam stabilitas sistem keuangandengan demikian, ljk dapat berkontribusi secara optimal dan prudent dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomiantara lain penyesuaian terhadap pengaturan mengenai cakupan penilaian kembali termasuk konsekuensi dari hasil akhir penilaian kembali serta penyesuaian tata cara penilaian kembali. ii. demi angka cukup jelas. angka huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angkadalam huruf angka huruf angka huruf huruf huruf huruf huruf dan atau huruf butir iii cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas., dan atau pejabat lain yang setara, termasuk kepala bagian dan manajer serta pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internangka pegawai ljk yaitu setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian ljk, pegawai honorer, dan atau pegawai alih daya (outsourcing) yang bekerja pada ljk bersangkutan. angka merugikan atau mengurangi keuntungan ljk yaitu merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan. angka prinsip pengelolaan ljk yang baik sektor perbankan antara lain mengacu pada ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai tata kelola bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. prinsip pengelolaan ljk yang baik sektor pasar modal antara lain mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola perusahaan efek. prinsip pengelolaan ljk yang baik sektor jasa keuangan non bank antara lain mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola perusahaan perasuransian, tata kelola perusahaan pembiayaan atau ketentuan mengenai tata kelola pmv. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf menyebabkan ljk mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha ljk atau dapat membahayakan industri keuangan, antara lain sektor perbankan yaitu: memanfaatkan bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usaha, dan atau melanggar ketentuan dan atau komitmen kepada otoritas jasa keuangan atau pemerintah, yang menyebabkan bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambil alih pemerintah atau lembaga penjamin simpanan, dibekukan kegiatan usaha, dan atau dicabut izin usahanya. huruf yang dimaksud dengan melakukan dan atau tidak melakukan tindakan tertentu antara lain tindakan dalam rangka perbaikan dan atau penyehatan ljk. huruf kredit dan atau pembiayaan macet yaitu: kredit dan atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi mengenai data debitur, dan atau kredit dan atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh ljk dalam sistem informasi mengenai data debitur atau yang sudah dilaporkan oleh ljk dalam sistem informasi mengenai data debitur namun belum digolongkan macet, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan otoritas jasa keuangan kredit dan atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset. huruf pemegang saham yaitu pemegang saham yang mengendalikan perusahaan baik ljk maupun non ljk, serta termasuk pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham pada perusahaan perasuransian. huruf solvabilitas bagi: bank, perusahaan efek, penasihat investasi yaitu permodalan, dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan yaitu kecukupan pendanaan, atauyaitu ekuitas minimumljk dan atau pihak utama dalam penanganan permasalahan ljk, dan atau tindak lanjut penanganan permasalahan ljk sehubungan dengan pelanggaran ketentuan otoritas lain oleh ljk. otoritas lain antara lain bank indonesia atau lembaga penjamin simpanan. angka upaya dari pihak utama yaitu upaya dari salah satu atau beberapa pihak utama yaitu pihak utama pengendali, pihak utama pengurus, dan atau pihak utama pejabat pada ljk, dan atau pihak lain. pihak lain antara lain calon pihak utama ljk yang akan melakukan upaya penanganan permasalahan ljk. huruf ketentuan peraturan perundang undangan antara lain utamanya ketentuan sektor jasa keuangan atau ketentuan luar sektor jasa keuangan namun berdampak pada sektor jasa keuangpihak utama pengurus, sesuai uraian tugas yang ada pada ljk yang bersangkutan.interpretasikan visi dan misi ljkhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. angka pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan ljk berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha ljk dan atau mengancam stabilitas sistem keuangan. pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi dimana otoritas jasa keuangan perlu memperoleh tanggapan segera dari pihak yang dilakukan penilaian kembali sehubungan dengan kebutuhan percepatan penanganan permasalahan ljk, dimana jangka waktu permintaan tanggapan dari pihak utama dinyatakan otoritas jasa keuangan pada saat: permintaan klarifikasi bukti, data, dan atau informasi kepada pihak utama yang dinilai kembali, dan atau penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada pihak utama yang dinilai kembali. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf industri jasa keuangan yaitu: industri perbankan, industri pasar modal, dan industri keuangan non bank. cukup jelas. pihak terkaitdengan diperlakukan sebagai pihak terkait maka terhadap pihak utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus berlaku antara lain ketentuan mengenai penyediaan dana oleh ljk kepada pihak terkait yangcukup jelas. angka huruf cukup jelas. huruf angka huruf cukup jelas. huruf butir yang dimaksud dengan secara berulang antara lain melakukan tindakan setelah dikenakan konsekuensi atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, baik dikarenakan tindakan yang sama maupun tindakan yang berbeda dalam huruf angka huruf angka huruf huruf huruf huruf huruf dan atau huruf butir iii cukup jelas. angka huruf cukup jelas. huruf butir cukup jelas |
mid ngembangan pasar modal berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pedoman prinsip syariah pasar modal bagi pelaku sektorerapan prinsip syariah pasar modalrinsipkegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal mencakup antara lain: perjudian dan permainan yang tergolong judi:: dan memproduksi,ii dzatihi:kudarat. transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal mencakup antara lain: perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan atau permintaan palsu: perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan atau jasa, cc. perdagang:: dan transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (ghararjefek memenuhi prinsip syariah pasar modal sehingga menjadi efek syariah apabila: kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usaha dari pihak yang menerbitkan efek, akad, cara pengelolaan, dan kekayaan reksa dana, cc. akad, cara pengelolaan, dan aset keuangan yang membentuk portofolio efek beracun aset yang diterbitkan kontrak investasi kolektif efek beracun aset: akad, cara pengelolaan, dan kekayaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: akad dan portofolionya yang berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah, akad, cara pengelolaan, dan atau aset yang mendasari sukuk, atau akad, cara pengelolaan, dan atau aset yang mendasari efek lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. akad akad sebagaimana dimaksud pada yang digunakan dalam penerbitan efek wajib mengacu padadan atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. bab pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal meliputi: pihak yang: pihak tersebut memiliki unit usaha syariah: merupakan manajer investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah: merupakan kustodian dari investasi syariah: sebagian aktifitas operasional usaha pihak tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariah pasar modal: dan atau memberikan jasa syariah lainnya. cc. ketentuan lebih lanjut mengenai jasa syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf angka diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. setiap pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal wajib mematuhi prinsip syariahlain sektor pasar modalnyatakan dalam anggaran dasar atau dokumen sejenis bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah pasar modal: dan mempunyai dewan pengawas syariahmpunyaimempunyai dewan pengawas syariah atau paling sedikit (satu) direkturdewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terdiri dari (satu) anggota atau lebih yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham, mekanisme lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, atau ditunjuk oleh direksi. anggota dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada wajib merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai izin asam dari otoritas jasa keuangan. bab iii pelaporan setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan laporan yang disusun oleh dewan pengawas syariah kepada otoritas jasa keuangan terkait pemenuhan prinsip syariah pasar modal. setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan terkait pemenuhan prinsip syariah pasar modal yang disusun oleh:dewan pengawas syariah, direktur,laporan terkait pemenuhan prinsip syariah pasar modal sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan. dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kewajiban menyampaikan lebih dari (satu) laporan sebagaimana dimaksud pada jatuh waktu kewajiban penyampaian laporan mengikuti kewajiban penyampaian laporan yang paling akhir. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat hasil revi atas pemenuhan prinsip syariah pasar modal. bab ketentuan lain lain otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pemeriksaan atas pemenuhan prinsip syariah pasar modal yang dilakukan oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan syariahtentang penerbitan efek syariah,. ojk. pasar modalasar yang penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan sehingga regulasi tersebut menjadi regulasi yang dapat diterima pasar (market friendly). dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya penyempurnaagar sesuai dengan kebutuhan industri pasar modal syariah, praktik yang berlaku umum, dan standar internasional.erbitan efek syariah, yang mengatur antara lain penerapan prinsip syariah pasar modal dalam kegiatan syariah pasar modal dan atau kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan usaha yang dilakukan, serta produk atau jasa yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. beberapa pokok penyempurnaan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini antara lain meliputi jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, kewajiban bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah pasar modal, dan laporan pemenuhan prinsip syariah pasar modal. ii. demi cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh jasa keuangan pribadi antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga. huruf yang dimaksud dengan garam adalah ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan. contoh jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (garam) antara lain asuransi konvensional dan transaksi derivatif (forward, futures, swap) atau opsi yang mengandung spekulasi. yang dimaksud dengan maisie adalah setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya. huruf angka contoh barang atau jasa haram catnya (haram li dzatihi) antara lain minuman keras, hewan yang diharamkan secara syariah, dan produk turunannya. angka contoh barang atau jasa haram bukan karena catnya (haram li ghairihi) antara lain daging dari binatang yang halal secara syariah namun disembelih tanpa membaca basmalah. angka contoh barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat kudarat antara lain rokok, media dan atau penyedia jasa yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi. huruf contoh perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu (nasi) antara lain: transaksi efek yang diawali pergerakan harga cenderung naik (trend),level tertinggi yang diinginkannya. setelah harga efek, melakukan transaksi sebagai inisiator jual efek dengan volume yang signifikan (pump and dump). transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga cenderung naik (trend)mencapai level tertinggi yang diinginkannya yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih lebihkan, menyesatkan (misleading). setelah harga melakukan serangkaian transaksi sebagai inisiator jual efek dengan volume yang signifikan (hype and dump). permintaan atau penawaran palsu (creating fake demand supply), yaitu adanya (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai harga terbaik (best price) maka order tersebut dihilangkan (deleted) atau diganti (amended) baik dari jumlah dan atau harganya diturunkan secara berulang kali. hal ini dilakukan untuk memberi kesan adanya permintaan atau penawaran yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual. huruf cukup jelas. huruf contoh perdagangan atas barang yang belum dimiliki adalah perdagangan efek syariah yang belum dimiliki (bai' al ma'dum short selling). pengertian barang mencakup pula efek syariah. huruf yang dimaksud dengan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang tentang pasar modal. yang dimaksud dengan orang dalam adalah orang dalam sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang tentang pasar modal. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penimbunan (tikar) adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menembusnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. tindakan tindakan yang termasuk dalam kategori penimbunan (tikar) antara lain: polling interest, yaitu aktivitas transaksi atas suatu efek yang terkesan likuid (liquid), baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok anggota bursa efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba tiba melonjak secara drastis. tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan acuan (benchmark). covering, yaitu pola transaksi yang dimaksudkan untuk menciptakan penawaran (supply) semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan penjualan saham namun belum memiliki saham yang dijual short selling). kemudian ada upaya pembelian yang menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku penjualan saham namun belum memiliki saham yang dijual (short selling) mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian harga yang lebih mahal. huruf yang dimaksud dengan suap (risalah) adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathin dan menjadikan yang bathin sebagai sesuatu yang benar. huruf yang dimaksud dengan penipuan (gadis) adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah olah objek akad tersebut tidak cacat. tindakan yang tergolong penipuan (gadis) antara lain: melakukan transaksi lebih dahulu atas dasar adanya informasi bahwa seseorang akan melakukan transaksi dalam volume besar (front running). informasi menyesatkan (misleading information), yaitu. yang dimaksud dengan menyembunyikan kecacatan (ghisysy) adalah penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecamatannya. tindakan tindakan yang termasuk dalam kategori upaya memaparkan keunggulan atau keistimewaan dan menyembunyikan kecacatan (ghisysy) antara lain: pembentukan harga penutupan (marking the close), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan diakhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan. transaksi dari sekelompok pelaku dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar sehingga memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan (alternate trade). tindakan tindakan yang termasuk dalam kategori upaya mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (tahrir) antara lain: perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan dalam rangka membentuk harga dengan memberi kesan seolah olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar dan untuk aktif diperdagangkan (wash sale). transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya dalam rangka membentuk harga atau kepentingan lainnya baik dalam maupun luar bursa (pre arrange trade). huruf cukup jelas. huruf akad mencakup baik akad syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini maupun akad lainnya. huruf yang dimaksud dengan aset keuangan adalah kumpulan tagihan piutang. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan portofolio adalah kumpulan piutang yang terdiri dari piutang piutang yang timbul dari pembiayaan pemilikan rumah termasuk agunan jaminan beserta hak tanggungan yang melekatyang dimaksud dengan kumpulan piutang atas adalah kumpulan aset keuangansedangkan yang dimaksud dengan aset keuangan sebagaimana tersebut atashuruf pemenuhan seluruh atau sebagian unsur kesyariahan atas akad, aset, dan atau cara pengelolaan yang mendasari sukuk dalam huruf ini tergantung dari akad sukuk. sebagai contoh untuk sukuk dengan akad mudharabah, unsur akad, aset, dan cara pengelolaan aset yang mendasari sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh pihak yang adalah perusahaan yang menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip namun memiliki unit usaha syariah adalah perusahaan konvensional yang memiliki unit usahmelakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah adalah manajer investasi yang mengelola reksa dansebagian aktifitas operasional usaha pihak tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariah adalah perusahaan efek yang memberikan jasa online trading antara lain emiten yang menerbitkan sukuk atau perusahaan efek yang memberikan jasa penjaminan emisi sukuk. cukup jelas. cukup jelas.yang dimaksud dengan memiliki pengetahuan yang memadai bidang keuangan syariah antara lain mengetahui hal hal yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. cukup jelas. cukup jelas. laporan terkait pemenuhan prinsip syariah pasar modal yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian: laporan tahunan diperuntukan antara lain bagi emiten atau perusahaan publik. laporan keuangan tahunan diperuntukan antara lain bagi manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah. sebagai contoh, emiten mempunyai kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan paling lambat maret dan kewajiban penyampaian laporan tahunan paling lambat april jatuh waktu kewajiban penyampaian laporan pemenuhan prinsip syariah pasar modal adalah aprildalam rangka penawaran umum sukuk. cukup jelas. cukup jelas. |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. dana pensiun. pengurus. dewan pengawasyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun yang berhasil guna dan berdaya guna, persyaratan orang yang dapat ditunjuk sebagai pengurus dan dewan pengawas dana pensiun pemberi kerja perlu diperjelas: bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dana pensiun lembaga keuangan kepada publik perlu menetapkan persyaratan bagi orang yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana tugas pengurus dana pensiun lembagengurus adalah pengurus dana pensiun pemberi kerja. dewan pengawas adalah dewan pengawaunjukan dan persyaratan pengurus dan pelaksana tugas pengurus dalam rangka pengelolaan dana pensiun, pendiri dana pensiun lembaga keuangan harus menunjuk pelaksana tugas pengurus. penunjukan pelaksana tugas pengurus sebagaimana dimaksud pada dan menggantikannya harus dilaporkan kepada ojk paling lambat (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya penunjukan atau penggantian dimaksud.: tidak pernah melakukan tindakan tercela industri dana pensiun atau jasa keuangan lainnya:harus dipenuhi pengurus dana pensiun pemberi kerja paling lama (enam) bulan sejak tanggal pengesahan ojk atas pendirian dana pensiun pemberi kerja. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengetahuan bidang dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf serta tata cara pembunuhannya bagi pengurus dan pelaksana tugas pengurus diatur dengan surat edaran ojk. selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam orang yang ditunjuk sebagai pengurus atau pelaksana tugas pengurus harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan ojk mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan. pengurus dan pelaksana tugas pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau anggota direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain. orang yang dapat ditunjuk sebagai dewan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, ketentuandana pensiun. pengurus. dewan pengawas.yaitu keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kmk. tanggal desemberanggal februari tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan republik indonesiamenjadilanjut. penetapan stapermasalahan yang timbul dalam bank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap bank sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi menjadi pengawasan intensif, bahwaperlu penyempurnaan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasual bank selain bank sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank selain bank sistemik, menempatkan pengelola statutes, dan atau tindakan pengawasan lain. bank selain bank sistemi, menyampaikan realisasi rencana tindak (action plan), cc. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap, dan melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal hal tertentu yang ditetapkan oleh ojk. dalam hal bank selain bank sistemikselain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padalain bank sistemik. bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruftindak (action plan)bank selain bank sistemik disertai jangka waktu penyelesaian. rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada dievaluasi oleh ojk paling lama (lima) hari kerja sejak rencana tindak (action plan) diterima secara lengkap. dalam hal rencana tindak (action plan) yang disampaikan ditolak oleh ojk, bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana tindak (action plan) paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.sebagaimana dimaksud dalam kepada ojkperbaikan permodalan (capital restoration plan) sebagaimana dimaksud pada harus menggambarkan kemampuan bank selain bank sistemik untuk mencapai dan memelihara rasio komm yang ditetapkan oleh ojk dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) bank selain bank sistemik dinilai oleh ojk paling lama (lima) hari kerja sejak rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) diterima secara lengkap. dalam hal rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ditolak, bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan. bank selain bank sistemik wajib menyampaikan kepada ojk realisasi rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau realisasi rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan)(action plan) dan atau realisasi rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: permasalahan bank selain bank sistemik, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh bank selain bank sistemik, dan waktu pelaksanaan perbaikan. bank selain bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank selainelainelain bank sistemik. bagian ketiga bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus bank selain bank sistemik ditetapkan oleh ojk dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis oleh ojk. selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada penetapan status dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh ojk kepada lps. pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada memuat penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khususoleh bank selain bank sistemik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam bank selainlarang bank selain bank sistemik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan ojk kecuali untuk sertifikat bank indonesia, sertifikat bank indonesia syariah, sertifikat deposito bank indonesia, surat berharga bank indonesia valuta asing, giro pada bank indonesia, tagihan antar bank, dan atau surat berharga negara, melarang bank selain bank sistemik mengubah kepemilikan bagi: pemegang saham yang memiliki saham bank selain bank sistemik sebesar (sepuluh persen) atau lebih, dan atau psp termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank selain bank sistemik dalam struktur kelompok usaha bank selain bank sistemik, kecuali telah memperoleh persetujuan ojk, dan atau cc. memerintahkan bank selain bank sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank selain bank sistemik kurang dari (sepuluh persen) kepada ojk. selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan ojk berwenang memerintahkan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku. bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada ojkset produktif terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas, cc. peringkat komposit tingkat kesehatan bank selain bank sistemik yang terkini, informasi dan dokumen mengenai: daftar terkini simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal, daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban bank selain bank sistemik kepada pihak terkait, dan informasi lain yang diperlukan ojk, laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari bank selain bank sistemik selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan, laporan struktur terkini kelompok usaha terkait bank selain bank sistemik, termasuk badan hukum pemegang saham bank selain bank sistemik sampai dengan ultimate shareholdersjk. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada ojk paling lama (tiga) hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus. ojk membatasi kegiatan usaha tertentu bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus paling lama (satu) bulan dalam periode pengawasan khusus, apabila: ojk menilai kondisi bank selain bank sistemi, dewan pengawas syariah dan atau psp. pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada diberitahukan oleh ojk kepada bank selain bank sistemik dan lps. bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh ojk pada situs ojk. pengumuman bank selain bank sistemik dalam pengawasan khususbank selain bank sistemik dan atau larangan yang diperintahkan oleh ojk sebagaimana dimaksud dalam dan bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam diumumkan oleh ojk pada situs ojk. bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam wajib dan perintah yang ditetapkan ojk sebagaimana dimaksud dalam dan pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari ojk sebagaimana dimaksud dalam bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh ojk tidak dapat disematkan, apabila: jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam belum terlampaui namun kondisi bank selain bank sistemik menurun sehingga: rasio komm sama dengan atau kurang dari 4y6 (empat persen) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi (delapan persen)elain bank sistemik kurang darielain bank sistemik. dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai bank selain bank sistemik yang tidak dapat disematkan, ojk memberitahukan secara tertulis kepada: bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disematkan, dan lps untuk memperoleh keputusan terhadap penyelesaian bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam huruf bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam yang diselamatkan oleh lps, tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh ojk. bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam yang diselamatkan oleh lps, dikecualikan dari penetapan sebagai bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif atau bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. dalam hal lps memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank selain bank sistemik, ojk melakukan pencabutan izin usaha bank selain bank sistemik setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari lps. bab iii bank sistemik bagian kesatuistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, bank sistemik wajib: menerapkan rencana aksi (recovery plan) untuk permasalahan keuangan, dan atau menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada ojk untuk permasalahan selain permasalahan keuanganyang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum ataubagian kedua bank sistemik dalam pengawasan intensif bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalamistemik. bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif, wajib: menerapkan rencana aksi (recovery plan) untuk mengatasi permasalahan keuangan, dan atau menyampaikan rencana tindak (action plan) untuk mengatasi selain permasalahan keuangan.sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada juga wajib menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak (action plan) dan laporan realisasi rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada huruf wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menerapkan rencana aksi (recovery plan) dan rencana tindak (action plan), wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh ojk sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, ojk memberitahukan penetapan bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada lps. dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada penilaian aset dan atau kewajiban (due diligence) bank sistemik dalam pengawasan intensif dilakukan oleh lps setelah berkoordinasi dengan ojk. bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisiistemik yang bersangkutan. pemberitahuan penetapan sebagai bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada karena permasalahan solvabilitas disampaikan juga kepada lps. bagian ketiga bank sistemik dalam pengawasan khusus bank sistemik ditetapkan oleh ojk dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi (recovery plan) untuk mengatasi permasalahan keuangan. penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh ojk kepada bank sistemik yang bersangkutan. pemberitahuan kepada bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusussanakan oleh bank sistemik. selain pemberitahuan kepada bank sistemik sebagaimana dimaksud pada penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh ojk kepada lps. dalam hal bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ojk meminta lps untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank sistemik dalam pengawasan khusus. dalam rangka peningkatan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada lps dapat melakukan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, setelah berkoordinasi dengan ojk.dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam dan bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan, data atau informasi kepada ojk sebagaimana dimaksud dalam ojk meminta penyelenggaraan rapat komite stabilitas sistem keuangan ssk) dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khususmemenuhi kriteria: jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam belum terlampaui namun: rasio komm sama dengan atau lebih dari 4y6 (empat persen) namun kurang dari 8y o (delapan persen) dan ojk menilai bank sistemik sudah tidak dapat disematkanistemik kurang dari (delapan persen):istemik. ojk meminta penyelenggaraan rapat ssk untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistemik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam diputuskan oleh ssk diserahkan kepada lps untuk dilakukan penanganan berdasarkanojk memberitahukan kepada bank sistemik mengenai keputusan ssk tersebut. bab ketentuan lain lain penyampaian laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan ojk ini disampaikan kepada ojk dengan alamat: departemen pengawasan bank, departemen pengawasan perbankan syariah atau kantor regional ojk jakarta, bagi bank yang berkantor pusat wilayah daerah khusus ibukota jakarta, atau kantor regional atau kantor ojk setempat, bagi bank yang berkantor pusat luar wilayah daerah khusus ibukota jakartasebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, berupa: teguran tertulis, dan atau pemberhentian anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris bank. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, jangka waktu bagi bank yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan intensif dan jangka waktu bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus tetap mengacu pada jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh ojk. bab vii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ojk ini: peraturan bank indonesia nomor pbi tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawastapan status dan tindak lanjut pengawasanpenerima adalah bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asalgiro wajib minimum yang selanjutnya disingkat gwm adalah. status pengawasan bank ditetapkan oleh ojk. status pengawasan bankbank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh ojk dalam hal bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. bankmemenuhi satu atau lebih kriteria: rasio kewajiban penyediaan modal minimum komm) sama dengan atau lebih besar dari (delapan persen) namun kurang dari rasio komm sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank, rasio modal inti (tier kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh ojk, cc. rasio gwm dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk gwm dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank, namun berdasarkan penilaian ojk bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar, rasio kredit bermasalah secara neto non performing loan npl net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto non performing financing npf net) lebih dari 5y0 (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaanbank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh ojk untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan ojk. jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang oleh ojk paling banyak (satu) kali dan paling lama (satu) tahun hanya untuk bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:5y6 (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan, dan penyelesaiannya bersifat komplekscc.perpanjangan jangka waktu bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf disertai peningkatan tindakan pengawasan. bank ditetapkan oleh ojk dalam pengawasan khusus dalam hal bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada dalam hal memenuhi satu atau lebih kriteria: rasio komm kurang dari 8y6, dan berdasarkan penilaian ojk: bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar, atau bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat. bank ditetapkan oleh ojk dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada untuk jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ojk. bab bank selain bank sistemik bagian kesatu bank selainelain bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada ojkelainbagian kedua bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif bank selain bank sistemik ditetapkan oleh ojk dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam bank selainelaielainintensif wajib melaksananghapusbukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank selain bank sistemik dengan modal bank selain bank sistemikewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait: tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap, tidak melakukan atau menunda distribusi laba: memperkuat atau menambah modal bank selain bank sistemik termasuk melalui setoran modal: tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh ojk, membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru, tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan atau penyediaan dana baru, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank dan atau pihak lain, j .bank selain bank sistemik, tidak melakukan transaksi antar bank: melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan bank lain, mengganti direksi dan atau dewan komisaris bank selain bank sistemik, menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank selain bank sistemik kepada pihak lain, |
sma tambahan lembaran negara r.i lanjut. penetapan stadan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. penanganan terhadap permasalahan bank dilakukan bukan hanya pada saat bank ditetapkan dalam pengawasan intensif namun sejak saat bank dalam pengawasan normal memiliki permasalahan signifikan dan berpotensi ditetapkan menjadi bank dalam pengawasan intensif. hal tersebut merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan bank sedini mungkin sehingga tidak akan mengganggu kelangsungan usaha bank dan stabilitas sistem keuangan.komite stabilitas sistem keuangan ssk) dibentuksetiap anggota ssk,oleh karena itu diperlukan penyempurnaan mekanisme tindak lanjut penanganan permasalahan bank sistemik (systematically important bank) melalui perubahan peraturan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum bankbank yang dinilaidengan tujuan untuk mengembalikan kondisi bankatau intensif dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi bank. penambahan modal bank selain bank sistemik dapat dilakukan baik oleh pemegang saham bank selain bank sistemik maupun dari investor barukewajiban penyediaan modal minimum bank umum, ketentuan ojk yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, dan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai giro wajib minimum. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan memiliki adalah: pemegang saham yang secara sendiri atau bersama sama dengan pemegang saham terkait lain, pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain yang menyebabkan pemegang saham tersebut, ataupunyai saham bank selain bank sistemik sebesar (sepuluh persen) atau lebih. termasuk pemegang saham yang secara bersama sama dengan pemegang saham terkait lain sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pemegang saham yang mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham lain dalam bentuk hubungan kepemilikan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, dan atau melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan bank selain bank sistemik (acting concert)memuat orang perseorangan dan atau badan hukum pemegang saham bank selain bank sistemik sampai denganojk mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. cukup jelas. tindakan membatasi kegiatan usaha tertentu dimaksudkan antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, memberikan perlindungan kepada nasabah,undang undang mengenai perbankan atau undang undang mengenai perbankan syariah. huruf yang dimaksud dengan kondisi bank semakin memburuk yaitu: rasio komm bank selain bank sistemiselain bank sistemik menurun dengan cepat dan tidak dapat diselesaikan sesuaipilihan bentuk penyelamatan oleh lps dilakukan dengan mengacu padaseperti penyertaan modal sementara, pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank penerima, atau pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank perantara. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan adalah bank sistemipenerapan rencana aksi (recovery plan) mengacu kepada ketentuan ojk mengenai rencana aksi (recovery plan) bagi bank sistemik. huruf yang dimaksud dengan permasalahan selain permasalahan keuangan adalah permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf penerapan rencana aksi (recovery plan) untuk mengatasi permasalahan terkait kesulitan keuangan bertujuan agar bank sistemik dalam status pengawasan intensif dapat kembali menjadi bank sistemik dalam status pengawasan normal. huruf rencana tindak (action plan) memuat langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang tidak terkait dengan kesulitan keuangan dan bertujuan agar bank sistemik dalam status pengawasan intensif dapat kembali dalam pengawasan normalcukup jelas. cukup jelas. persiapan penanganan permasalahan solvabilitas antara lain berupa pelaksanaan penilaian aset dan atau kewajiban bank sistemik (due diligence). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penambahan modal bank sistemik dapat dilakukan oleh pemegang saham bank sistemik atau dari investor baru. cukup jelas. cukup jelas. huruf angka bank sistemik dinilai sudah tidak dapat disematkan apabila penerapan rencana aksi (recovery plan) selama jangka waktu bank sistemik dalam pengawasan khusus sudah tidak memungkinkan lagi untuk meningkatkan rasio komm menjadi paling sedikit sesuai profil risikokewajiban bank untuk memiliki rasio komm sesuai dengan profil risiko bank mengacu padaperhitungan rasio modal inti (tiermodal inti (tiermenjadi capital equivalence maintained assets tema). huruf yang dimaksud dengan gwm dalam rupiah adalah gwm primer bagi bank umum dan gwm dalam rupiah bagi bank umum syariah. ketentuan mengenai gwm dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai giro wajib minimum.,huruf yang dimaksud dengan kredit bermasalah npl) atau pembiayaan bermasalah (npf) adalah kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macetdan ketentuan ojk mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. formula perhitungan rasio kredit bermasalah secara neto npl net) adalah: kredit bermasalah cadangan kerugian penurunan nilai cken) kredit bermasalah total kredit formula perhitungan rasio pembiayaan bermasalah secara neto npf net) adalah: pembiayaan bermasalah cken pembiayaan bermasalah total pembiayaan (action plan). huruf yang dimaksud dengan penyelesaian bersifat kompleks antara lain penyelesaian kredit bermasalah npl) atau pembiayaan bermasalah (npf) untuk kredit sindikasi atau pembiayaan sindikasi dan atau kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi secara menyeluruh yang mencakup kegiatan usaha dari hulu sampai dengan hilir.ank dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan rasio komm adalah rasioyang dimaksud dengan rasio gwm dalam rupiah adalah rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai giro wajib minimum. angka:angka yang dimaksud dengan bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk adalah apabila kecenderungan dari rasio gwm bank semakin menurun. cukup jelas. yang dimaksud dengan bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan adalah banrencana tindak (action plan) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank selain bank sistemiktindakan pengawasan yang diperintahkan oleh ojk disesuaikan dengan permasalahan bank selain bank sistemik. huruf cukup jelas. huruf bagi bank selain bank sistemik umum konvensional, yang dimaksud dengan remunerasi adalah remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ojk mengenai tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum. bagi bank selain bank sistemik umum syariah, yang dimaksud denganewan pengawas syariahhuruf cukup jelasyang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain pencairan dana, pemberian fasilitas penyediaan dana seperti kredit atau pembiayaanyang dimaksud dengan pihak lain adalah orang perseorangan atau badan hukum tertentu yang bukan pihak terkaitsurat utang, sekuritisasi aset, dan kerjasama pemasaranadalah usahabank selain bank sistemik dapat dilakukan sebagian atau seluruh anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. huruf cukup jelas. huruf cukup jelaketentuan ojk yang mengatur mengenai tata cara penetapan pengelola statutes padontoh tindakan lainnya antara lain mengisikan rencana bisnis (business plan). rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) dapat merupakan bagian dari rencana tindak (action plan)penawaran. bukannawaran yang bukan merupakan penawaran umumyang bukan merupakan penawaran umum, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai penawaran yang bukan merupakyang bukan merupakyang bukan merupakanadalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, tersurat, atau tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentefek adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari penawaran efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulpenawaran secara keseluruhan adalah jumlah uang dan nilai jasa, kekayaan, surat utang, kompensasi utang, atau imbalan lain yang akan diterima oleh pihak yang menawarkan sehubungan dengan penawaran efek. media masabab penawaran efek setiap penawaran efek yang menggunakan media massa dianggap sebagai suatu penawaran kepada lebih dari (seratus) pihak. suatu penawaran efek bukan merupakan suatu penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai pasar modal, jika nilai penawaran secara keseluruhan kurang dari rp1. (satu miliar rupiah)kun keuangan ojk. perusahaan publik. emiten. tahunanahunoleh emiten atau perusahaan publik dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, perlu menyempurnakan peraturan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dengan menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang laporan tahunantahunini. direksi: bagi emiten atau perusahaan publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksilaksanakan pengurudewan komisaris: bagi emiten atau perusahaan publikperaturan otoritas jasa keuangan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan mulai tahun kecuali ketentuan dan dan mulai berlaku untuk laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada tahuorgan yang melakukan pengawarapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat rups: bagi emiten atau perusahaan publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah rups:ketentuan peraturan perundang undangan dan atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. bab penyusunan, bentuk, dan isi laporan tahunan direksi wajib menyusun laporan tahunan. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada wajib ditelaah oleh dewan komisaris. laporan tahunan harus dicetak dan dijilid. laporan tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik. laporan tahunan wajib paling sedikit memuat: ikhtisar data keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan direksi, laporan dewan komisaris, profil emiten atau perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola emiten atau perusahaan publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik: laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan. laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa indonesia dan bahasa asing. laporan tahunan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada paling sedikit menggunakan bahasa inggris. laporan tahunantahunan yang menggunakanlaporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam wajib disusun sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan tahunan diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. bab penyampaian laporan tahunanakhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian laporan tahunan berakhir sebagaimana dimaksud pada laporan tahunan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham. dalam hal emiten atau perusahaan publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam periode setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud padatanggal pemanggilan rups tahunan (jika ada). laporan tahunan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dapat tidak mengikuti ketentuan bentuk dan isi laporan tahunan. kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi emiten yang hanya menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk yangtahunan. bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat pada bursa efek indonesia dan bursa efek negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut: batas waktu penyampaian laporan tahunan wajib sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyampaian laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan dan otoritas pasar modal negara lain dilakukan pada tanggal yang sama, dan laporan tahunan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dan otoritas pasar modal negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan dalam bentuk: dokumen cetak paling sedikit (dua) eksemplar, (satu) antaranya dalam bentuk asli, dan salinan dokumen elektronik. laporan tahunantahunanlaporan tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dalam bentuk asli. laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud pada huruf wajib ditandatangani secara langsung oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris. salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik otoritas jasa keuangan. dalam hal laporan tahunan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik disampaikan secara terpisah, penghitungan ketepatan waktu penyampaian laporan tahunan didasarkan pada laporan tahunan yang lebih dahulu diterima oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal penyajian laporan tahunan dalam bahasa indonesia dan bahasa asing disajikan dalam buku yang terpisah, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan dimaksud kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyampaian laporan tahunan yang disajikan dalam buku terpisah sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada tanggal yang sama. dalam hal emiten atau perusahaan publik menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, emiten atau perusahaan publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada otoritas jasa keuangan, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli. dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam dan jatuh pada hari libur, laporan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. dalam hal emiten atau perusahaan publik menyampaikan laporan tahunanlaporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam bab ketersediaan laporan tahunan laporan tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan rups tahunan. laporan tahunan wajib dimuat dalam situs web emiten atau perusahaan publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan. laporan tahunan yang dimuat dalam situs web sebagaimana dimaksud pada wajib tersedia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang situs web emiten atau perusahaan publik. bab pertanggungjawaban atas laporan tahunan direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan. laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menjabat pada saat penyampaiansebagaimana dimaksud padadan tidak memberikan alasan secara tertulis, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lain yang menandatangani laporan tahunan wajib menyertakan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan. tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam dibubuhkan pada pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunketentutahunan pada tanggal januari |
tambahan lembaran negara r.i real estupaya pengembangan infrastruktur pasar modal syariah adalah dengan melakukan diversifikasi produk investasi berbasis syariah pasar modal. diversifikasi produk investasi berbasis syariah pasar modal dapat dilakukan dengan cara menciptakan produk baru atau dengan menerapkan prinsip syariah pada produk investasi konvensional. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan salah satu produk investasi konvensional yang potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu produk investasi berbasis syariah, mengingat dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan produk investasi yang berkaitan langsung dengan sektor riil, dan memiliki potensi kontribusi yang besar bagi pertumbuhan industri pasar modal. dengan adanya produk dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, dapat memperkaya alternatif investasi bagi investor, khususnya bagi investor yang akan berinvestasi pada produk syariah pasar modal, untuk memilih alternatif investasi berbasis syariah. memberikan acuan kepada manajer investasi dan bank kustodian dalam penerbitan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang mencakup ketentuan kesyariahan pada penerbitan tersebut. adapun beberapa pokok pengaturan terkait kesyariahan dalam peraturan otoritas jasa keuangan dimaksud antara lain meliputi: akad, cara pengelolaan, dan aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat dan atau kas dan setara kas tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. ii. demi. huruf cukup jelas. huruf dalam hal bank kustodian merupakan kantor cabang bank asing, direksi atau pejabat penanggung jawab adalah pimpinan tertinggi pada kantor cabang bank asing tersebut. huruf cukup jelas. huruf contoh penanganan pengaduan pemegang unit penyertaan antara lain mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh: total pendapatan dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif mencakup pendapatan dari aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan atau kas dan setara kas sebesar rp2. dengan rincian: pendapatan sewa yang berasal dari pengelolaan aset real estat sebesar rp1. pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset yang berkaitan dengan real estat sebesar rp500. dan pendapatan yang berasal dari pengelolaan kas dan setara kas sebesar rp500. penghitungan adalah: rp2. ,00x10 rp200. huruf contoh batasan luas are: total luas area yang digunakan oleh dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif .000m? maka penghitungan batasan luas area yang digunakan olehadalah10.000m? .000m2dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektifderivatifmbangkan pasar modal melalui penyediaan produk investasi berupa kontrak derivatif efek, perlu untuk memperluas sarana perdagangan serta meningkatkan pengawasan atas perdagangan kontrak derivatif efek, bahwa untuk memberikan landasan hukum atas pengembangan, perdagangan, dan pengawasan kontrak derivatif efek sebagai produk investasi dan sarana lindung nilai, perlu mengganti peraturan mengenai kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efetrak derivatifderivatifontrak derivatif efek adalah suatu kontrak yang memberikan atau menimbulkan hak dan atau kewajiban bagi para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan waktufek atau pengguna jasa ppa yang dapat melakukan transaksi kontrak derivatif efek, menyampaikan setiap pesanan nasabah melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh bursa efek atau ppa, menyediakan rekening khusus untuk perdagangan kontrak derivatif efek, melakukan edukasi dan sosialisasi atas setiap produk kontrak derivatif efek, dan memperoleh pernyataan tertulis dari nasabah yang menyatakan nasabah telah memahami setiap risiko yang akan diperolehnya. anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa yang melakukan transaksi short selling atas underlying perdagangan kontrak derivatif efek wajib merupakan anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa yang melakukan transaksi kontrak derivatif efek yang menjadi liquidity provider. harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan bursa efek atau ppa atau ppa. bab pengumuman bursa efek atau ppa yang akan menyelenggarakan perdagangan kontrak derivatif efek wajib menerbitkan informasi tertulis atas jenis kontrak derivatif efek dan mengumumkan paling sedikit dalam media elektronik berbahasa indonesia dan situs web bursa efek atau ppa paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum transaksi kontrak derivatif efek dimulai. informasi tertulis atas jenis kontrak derivatif efek sebagaimana dimaksud pada wajib memuat: spesifikasi kontrak derivatif efek yang akan diperdagangkan, gambaran umum underlying, cc. risiko dan manfaat kontrak derivatif efek, mekanisme transaksi bagi investor, dan anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa yang dapat melakukan transaksi kontrak derivatif efek. bab vii kewajiban lanjutan bursa efek atau ppa, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam hal penyelesaian kontrak derivatif efek dilaksanakan dengan penyerahan efek wajib menetapkan parameter tertentu dan melakukan kajian kelayakan kembali atas setiap underlying yang diperdagangkan paling sedikit (satu) kali dalam (dua belas) bulan dan melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (satu) bulan berikutursa efek dan lembaga kliring dan penjaminan harus menyesuaikan peraturan terkait kontrak derivatif efek paling lambat (satu) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku. peraturan bursa efek dan lembaga kliring dan penjaminan yang mengatur terkait kontrak derivatif efek sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, tetap berlaku sampai dengan terdapat penyesuai, beserta peraturan nomor irieikliring adalah anggota bursa efek atau pihak lainunderlying adalah efek, indeks efek, sekumpulan efek, atau indeks sekumpulan efek yang menjadi dasar transaksi kontrak derivatif efek. posisi terbuka adalah posisi kontrak derivatif efek baik jual maupun beli yang belum diselesaikan. likuidasi kontrak adalah penutupan posisi terbuka anggota kliring oleh lembaga kliring dan penjaminan. transaksi saling hapus adalah transaksi yang dilakukan oleh anggota kliring untuk menyelesaikan kontrak derivatif efek dengan posisi berlawanan, baik itu jual maupun beli atas kontrak derivatif efek yang sambab perdagangan atas kontrak derivatif efek pihak yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan kontrak derivatif efek wajib merupakan bursa efek dan atau ppa yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. pihak yang menyelenggarakan kegiatan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efekenjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek bursa efekbursa. penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek ppa dapat dilakukan jika. dalam hal sebagaimana dimaksud pada penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek ppappa. dalam hal penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek dilaksanakan dengan penyerahan efek maka: penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek wajib melibatkan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan, tata cara penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek tunduk pada peraturan lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang berlaku untuk penyelesaian transaksi atas underlying efek, dan cc. jumlah keseluruhan efek dalam kontrak derivatif efek yang ditransaksikan maksimal berjumlah sama dengan jumlah underlying. bab iii tata cara persetujuan kontrak derivatif efek bagian kesatu persyaratan kontrak setiap kontrak derivatif efek yang akan diperdagangkan bursa efek atau ppa wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. & setiap kontrak derivatif efek yang akan diperdagangkan bursa efek atau ppa, wajib didukung dengan: kajian atas kontrak derivatif efek dan underlying dari kontrak derivatif efek, ketersediaan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring, serta penjaminan dan penyelesaian atas kontrak derivatif efek, dukungan anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa:ketersediaan pengaturan bursa efek dan ppa atas kontrak derivatif efek. dalam hal underlying suatu kontrak derivatif efek berupa efek bersifat utang dan sukuk, bursa efek dan ppa wajib menggunakan harga pasar wajar efek dan atau indeks efek yang diterbitkan oleh lembaga penilaian harga efek. bagian kedua tata cara permohonan persetujuan atas kontrak derivatif efek permohonan persetujuan kontrak derivatif efek diajukan kepada otoritas jasa keuangan secara bersama sama oleh: bursa efek atau ppa, dan lembaga kliring dan penjaminan. dalam hal penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek dilaksanakan dengan penyerahan efek, permohonan sebagaimana dimaksud dalam diajukan juga bersama lembaga penyimpanan dan penyelesaian. permohonan persetujuan kontrak derivatif efek sebagaimana dimaksud dalam wajib disertai dengan dokumen sebagai berikut: kajian paling sedikit mencakup: latar belakang dan tujuan kontrak derivatif efek, dasar pemilihan underlying: spesifikasi kontrak derivatif efek paling sedikit memuat: jenis dan periode kontrak derivatif efek, agunan yang dibutuhkan, penentuan penghitungan nilai kontrak derivatif efek dan angka pengganda, dan penentuan penghitungan harga penyelesaian, sistem perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian, pengawasan dan manajemen risiko atas kontrak derivatif efek: dan penerapan produk serupa negara lain, bukti yang menyatakan kesiapan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas kontrak derivatif efek, bukti dukungan anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa, buktipengaturan atas kontrak derivatif efek. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan kontrak derivatif efek sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benardan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan kontrak derivatif efekjangka waktu penelaahan atas permohonan persetujuan kontrak derivatif efek sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak tanggal otoritas jasa keuangan menerima perubahan atau tambahan informasi tersebut. bab peraturan bursa efek, ppa, dan lembaga kliring dan penjaminan bursa efek atau ppa yang menyelenggarakan perdagangan kontrak derivatif efek wajib mengatur paling sedikit: persyaratan ataskanisme transaksi kontrak derivatif efek, ketentuan umum kliring, penjaminan, dan penyelesaian kontrak derivatif efek, pengawasan atas perdagangan kontrak derivatif efek wajib mengikuti informasi mengenai underlying, tindakan yang diambil atas perdagangan kontrak derivatif efek apabila perdagangan underlying dihentikan: tindakan yang diambil terhadap posisi terbuka dalam hal terjadi hal yang mengakibatkan bursa efek atau ppa dan lembaga kliring dan penjaminan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sanksi yang dikenakan terhadap anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa yang dapat melakukan transaksi kontrak derivatif efek, dan persyaratan sebagai liquidity provider bagi anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa yang dapat melakukan transaksi kontrak derivatif efek. dalam pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek, lembaga kliring dan penjaminan wajib mengatur paling sedikit: mekanisme kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek, agunan dan dana jaminan yang diperlukan, ketentuan bahwa setiap agunan yang diserahkan oleh anggota kliring wajib dikuasai oleh lembaga kliring dan penjaminan, mekanisme perhitungan risiko dan penggunaan agunan anggota kliring untuk melakukan transaksi kontrak derivatif efek, kewajiban lembaga kliring dan penjaminan menyampaikan pemberitahuan kepada anggota kliring dan bursa efek atau ppa jika terdapat kontrak derivatif efek pada anggota kliring yang kerugiannya telah mencapai: (lima puluh persen) dari total jumlah agunan anggota kliring. kewajiban lembaga kliring dan penjaminan melakukan likuidasi kontrak anggota kliring apabila anggota kliring mengalami kerugian yang telah mencapai: (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari jumlah agunan, dan kewajiban anggota kliring yang dapat melakukan transaksi kontrak derivatif efek yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu melaksanakan fungsinya dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan transaksi saling hapus atau mengalihkan semua posisi terbuka kepada anggota kliring lain yang dapat melakukan transaksi kontrak derivatif efek pada hari perdagangan yang sama. bab transaksi kontrak derivatif efek oleh anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa anggota bursa efek atau pengguna jasa ppa yang melakukan transaksi kontrak derivatif efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek bagi nasabah, menyampaikan pemberitahuan kepada nasabahnya jika terdapatlima puluh persen) dari jumlah kekayaanlakukan transaksi saling hapus jikatujuh puluh lima persen) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikatakan kepada anggota bursa |
sma tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. efek. syariah. kriteria |
keuangan. ojk. perusahaan terbuka. hak. penambahan modperusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, perlu menyempurnakan peraturan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu denganmetaprogram kepemilikan saham perusahaan terbukabab persyaratan penambahan modal tanpa meta perusahaan terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan meta kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan sektor pasar modal yang mengatur mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan terbuka.ambahan modal perusahaan terbukayang mengatur mengenai rencana dan penyelenggaraan rups perusahaan terbuka dan anggaran dasar perusahaan terbuka. penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan meta untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalamtersebut pada saat rups yang menyetujui penambahan modal tanpa memberikan metaperusahaan terbuka tanpa memberikan meta selain untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan paling banyak (sepuluh persen) dariperusahaan terbuka tanpa memberikan metatanpa memberikan meta dimaksud: d. apabila pada saat perusahaan terbuka melakukan penambahan modal tanpa memberikan metasebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan paling banyak 10y6imaksud, dikurangi jumlah penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan mettanpa memberikan metadilaksanakan. penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan meta untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: terkait langsung dengan kebutuhan perusahaan terbuk. bab iii keterbukaan informasi perusahaan terbuka yang menambah modal tanpa memberikan meta kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam wajib mengumumkan informasi tentang penambahan modal tanpa memberikan metakurang memuat: alasan dan tujuan penambahan modal tanpa memberikan meta, perkiraan periode pelaksanaan (jika ada), rencana penggunaan dana hasil penambahan modal tanpa memberikan meta (jika telah dapat ditentukan) tanpa memberikan meta, risiko atau dampak penambahan modal tanpa memberikan metatanpa memberikan meta yang paling kurang (jika ada), dan keterangan mengenai calon pemodal (jika ada) termasuk ada atau tidak adanya hubungan afiliasi dengan perusahaan terbuka. dalam hal penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan metadalam hal pemodal yang melakukan penambahan modal tanpa meta adalah pihak terafiliasitanpa meta, kewarganegaraan, pemilik manfaat (jika ada)dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam, syarat dan kondisi restrukturisasi utang, cc. harga saham pada saat pelaksanaan penambahan modal, dan penjelasan atas akundalam dansebagaimana dimaksud dalam dandanpelaksanaan penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan metajangka waktu antara tanggal penilaian yang diterbitkan penilai atas penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud dalam dan atassebagaimana dimaksud dalam dengan pelaksanaan penambahan modal tidak lebih dari (enam) bulan. penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan metapengumuman dan pemberitahuan pelaksanaan penambahan modalhasil pelaksanaan penambahan modal, yang meliputi informasi antara lain: pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana, paling lambat (dua) hari kerja setelahbab ketentuan lain lain dalam hal penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan metatanpa meta merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, perusahaan terbuka disamping wajib memenuhi peraturan otoritas jasa keuangan ini jugbab vii ketentuan sanksi bab vii. |
mid lembaran negara republik indonesiadalam huruf diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko:cc.':: assessment) tingkat kesehatan bank sewaktu waktu apabila diperlukan. hasil penilaian sendiri (selfassessmenf, risiko pasar, cc. risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik::cc. |
mid lembaran negara republik indonesia:s ter:::s ter: b.:,s ters ter::: cc. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya: langkah langkah strategis yang akan dilakukan setelah periode pelaporan:s ter |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. bursa efekbursa efek, peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturapembuatan peraturan bursa efek bagian kesatu persyaratan penyusunan peraturan bursa efek peraturan atau perubahan peraturan bursa efek dibuat dengan memperhatikan pendapat dari anggota bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta pihak yang berkepentingan lainnya. peraturan atau perubahan peraturan bursa efekbursa efekcc. pendapat anggota bursa efekbursa efekubahan peraturan bursa efekbursa efek dan ketentuan internal bursa efek penafsiran atas peraturan bursa efekbursa efek yang menyangkut bidang kepegawaian bursa efek, penggunaan tanda pengenal dan standar prosedur operasi kegiatan bursa efek berlaku pada saat diajukan kepada otoritas jasa keuangan. pemberitahuan oleh bursa efek kepada otoritas jasa keuangan mengenai penafsiran atas peraturan bursa efek dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan internal bursa efekbursa efek atau peraturan internalbursa efekmohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan bursa efek nomor katakan kanannya . lampiran perihal permohonan kepada persetujuan yth. kepala eksekutif pengawas peraturan atau pasar modal perubahan peraturan bursa efek dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan bursa efek .pt. bursa efek ., (nama lengkap) direktur utama anggota direksi pemberitahuan atas penafsiran peraturan bursa efek atau peraturan kegiatan internal bursa efek nomor banana lampiran perihal pemberitahuan atas kepada penafsiran peraturan yth. kepala eksekutif pengawas bursa efek atau pasar modal peraturan kegiatan internal bursa efek. dengan ini diberitahukan bahwa direksi bursa efek .kasih. bursa efek. (nama lengkap) direktur utama anggota direksitransparanbpr wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan, laporan keuangan haruskantorkeuangan publikasi bulan maret ditempelkan pada papan pengumuman atau media lain, dan kantor kas.atau media lain yang mudah dibaca oleh publik pada salah satu kantor bpr untuk posisi akhir bulanapabilapabila diumumkan setelah tanggal mei cukup jelas. cukup jelas. contoh: laporan keuangan publikasi posisi akhircukup jelas. cukup jelas. penyampaian rekaman data laporan keuangan publikasi secara luring (offline) dilakukan dengan cara antara lain seperti mengirimkan flashdisk, compact discpelaporan otoritas jasa keuangandaring (online)apabila disampaikan setelah tanggal juni cukup jelas, dan ataubulanatau pengumucukup jelas. cukup jelas. |
kun keuangan ojk. dana pensiun. manfaat. iu:a. bahwa dalam menumbuhkembangkan penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purwakarta, perlu penyesuaian iuran dan manfaat pensiun bagi peserta program pensiun, bahwa dalam pembaruan penyelenggaraan program pensiun dan mengimbangi manfaat yang telah berkembang pada sistem ketenagakerjaan, perlu dibuka manfaat lain untuk menambah manfaat bagi peserta programuruuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan olehdanbesar manfaat pensiun dipercepat bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia paling singkat (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal atau karena cacat, paling tinggi sama dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam pdp. jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan dalam rangka: pembayaran sekaligus karena peserta meninggal dunia lebih dari (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, atau pengalihan hak peserta dprk atau dpl lain bagi peserta yang berhenti bekerja lebih dari (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal,s terakhir, kecuali proyeksi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun, tingkat pengunduran diri, dan tingkat cacat. jumlah manfaat pensiun yang dapat dibayarkan dalam rangka pengalihan hak peserta dari dprk atau dpl lain dari peserta yang berhenti bekerja kurang dari (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal adalah sebesar nilai sekarang dari perhitungan manfaat pensiun pada pdp.pdp dari dprk yang menyelenggarakan ppm dapat menetapkan perbedaan besarnya faktor penghargaan dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan, dan tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam dan peserta dprk yang menyelenggarakan ppm: kurang dari atau sama dengan rp1. (satu juta enam ratus ribu rupiah), atau atas rp10. (sepuluh juta rupiah), manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sekaligusyang dihitung dengan menggunakan: rumus bulanan atas rp10. (sepuluh0. (sepuluh juta rupiah), atau rumus sekaligus atas rp1. (satu miliar lima ratusmbayaran manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus bulanan yang atas rp10. (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan yang menggunakan rumus sekaligus untuk yang atas rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf angkuku dari pencatatan manfaat pensiun sesuai dengan rumus pdp. peserta yang mengikuti dprk yang menyelenggarakan ppmhak pembayaran pensiun ditunda bagi peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada dapat dibayarkanilai sekarang dari hak atas pensiun ditunda dari peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud padakaligus pada saat karyawan berhenti bekerja. dalam hal peserta dprk yang menyelenggarakan ppmpmdalam halpm harus memuat dalam pdp terkait iuran dan manfaat pensiun paling sedikit hal hal sebagai berikut: rumus yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam termasuk faktor yang mempengaruhi perhitungannya, batasan masa kerja dan komponen penghasilan dasar pensiun yang digunakan dalam rumus untuk menghitung manfaat pensiundan besaran iuran pemberi kerja dan peserta dan besaran iuran pemberi kerja dalam hal peserta tidak turut mengatur. pdp dari dprk yang menyelenggarakan ppm yang mempunyai mitra pendiri dengan sistem pembebanan ditanggung oleh masing masing pemberi kerja (non cost sharing), dapat mengatur: rumus manfaat pensiun yang berbeda untuk masing masing pemberi kerja, dan besar iuran peserta yang berbeda untuk masing masing pemberi kerja. pdp dapat memuat ketentuan pilihan bagi peserta untuk mendanai masa kerja selama cuti luar tanggungan pemberi kerja, baik iuran normal pemberi kerja maupun iuran peserta. bab dana pensiun pemberi kerja program pensiun iuran pasti bagian kesatu iuran pensiun bentuk iuran untuk dprk yang menyelenggarakan pdip dapat berdasarkan: iuran yang ditetapkan (money purchase plan), dan atau keuntungan (profit sharing plan). bentuk iuran sebagaimana dimaksud pada dapat ditambahkan dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan). iuran pada dprk yang menyelenggarakan pdip berdasarkan iuran yang ditetapkan (money purchase plan)turu:turun pemberi kerja pada dprk yang menyelenggarakan pdip berdasarkan keuntungan (profit sharing plan) sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa persentase dari keuntungan pemberi kerja. rumus besarnya iuran sebagaimana dimaksud padapersentase sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan persetujuan pemberi kerja melalui rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum selain perseroan terbatas. turun pemberi kerja pada dprk yang menyelenggarakan pdip berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) sebagaimana dimaksud dalam yakni sejumlah saham biasa atau saham preferen. saham sebagaimana dimaksud pada berupa saham perusahaan dari pemberi kerja. jumlah saham sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham. dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada adalah perusahaan terbuka, penyelenggaraan pdip berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. pdp dari dprk yang menyelenggarakan pdipdalam hal peserta dari dprk yang menyelenggarakan pdip berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas pensiun ditunda maka akumulasi iuran pemberi kerja yang telah dibayarkan kepada dprk yang menyelenggarakan pdipdua manfaat pensiun manfaat pensiun peserta pada dprk yang menyelenggarakan pdip berdasarkan iuran yang ditetapkan (money purchase plan) dan atau keuntungan (profit sharing plan) sebagaimana dimaksud dalam adalah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari dprk dan dpl lain serta hasil pengembangannya. manfaat pensiumanfaat pensiunadalah total persentase tertentu dari jumlah kepemilikan saham pemberi kerja yang diberikan kepada pesertark yang menyelenggarakan pdipdapat menjual kepemilikan sahamnya. dalam hal peserta menjual kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada dan selanjutnya menawarkan saham tersebut kepada pemberi kerja maka pemberi kerja harus membeli kembali saham tersebut berdasarkan nilai wajar saham perusahaan. peserta pada dprk yang menyelenggarakan pdippeserta yang berhenti bekerja yang berhak atas pensiun ditunda sebagaimana dimaksud pada dapat memperoleh manfaat pensiujumlah akumulasi iuran peserta dan iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangannya dari peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada serta pengalihan dana dari dprk dan dpl laincara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja. dalam hal peserta dprk yang menyelenggarakan pdipdipalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh dprk yang menyelenggarakan pdip bersangkutan atau ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam: entitas yang dipilihrk paling banyakmanfaat pensiudip harus memuat dalam pdp terkait iuran dan manfaat pensiun paling sedikit hal hal sebagai berikut: besaraniuran pesertahak peserta untuk menentukan pilihan bentuk units, keharusan pemberi kerja membeli kembali saham berdasarkan nilai wajar, dalam hal terdapat tambahan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan), dan cara pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian entitas pada perusahaan asuransi. pdp dari dprk yang menyelenggarakan pdiprk yang menyelenggarakan pdip. dprk yang menyelenggarakan pdiprk yang menyelenggarakan pdip harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan manfaat pensiun yang jatuh tempo. bab dana pensiun lembaga keuangan bagian kesatu turun pensiun turun pada dpl terdiri atas: iuran pemberi kerja dan iuran peserta, iuran pemberi kerja, atau iuran peserta. turun pada dpl sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: nominal:dp dari dpl dapat menpemberi kerja yang sebelum mengikutsertakan karyawannya pada dplpl untuk dan atas nama peserta. dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada mendirikan dprk yang menyelenggarakan pdip dan bermaksud untuk mengalihkan dana yang sudah terhimpun dpl maka dpl harus mengalihkan dana yang sudah terhimpun dimaksud. pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada dan harus dibayarkan secara sekaligus dan dinikmati peserta pada saat pensiun. bagian kedua manfaat pensiun manfaat pensiun peserta pada dpl berupa dana yang terdiri daripl. perhitungan hasil pengembangalpldpl dapat mengatur penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh peserta setiap saat dengan ketentuan: dana yang ditarik tidak melebihi jumlah iuran peserta sebelum dilakukan penarikan, dana yang dapat ditarik hanya dana yang berasal dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh peserta, tidak termasuk iuran pemberi kerja dan hasil pengembangan dari iuran pemberi kerja dan iuran peserta: dan dana yang dialihkan dari dprk tidak dapat ditarik oleh peserta. pengurus dari dpl atas permintaan peserta pada saat pensiun, membeli entitas seumur hidup dari perusahaan asuransi yang dipilihnya, dengan syarat:entitas yang dipilihnyall dapat membayarkan manfaat pensiun secara berkala kepada peserta dan pihak yang berhjumlah akumulasi iuran dan hasil pengembanga dari peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan rp100. (seratus juta rupiah), manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.l harus memuat dalam pdp terkait iuran dan manfaat pensiun paling sedikit hal hal sebagai berikut:cc. tata cara pembayaran manfaat pensiun, hak peserta untuk menentukan pilihan bentuk units, penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh peserta, dan cara pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian entitas pada perusahaan asuransi. pdp sebagaimana dimaksud pada hurufl. dpll harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan manfaat pensiun yang jatuh tempo. bab manfaat lain. jenis manfaat lain yang dapat diberikan kepada pesertaa pesangon, dan atau dana manfaat tambahan. jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan: pada saat peserta masih aktif bekerja, dan atau setelah peserta pensiun. dana pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. bagian kesatu pembayaran kepada peserta jenis manfaat lain yang dapat dibayarkan kepada peserta pada saat peserta masih aktif bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf atau dana manfaat tambahan. jenis manfaat lain yang dapat dibayarkan kepada peserta setelah peserta pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: dana ibadah keagamaan, dana santunan kematian, cc. dana santunan kesehatan, dana pesangon, dan atau dana manfaat tambahan. bagian kedua penyelenggaraan jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf hanya dapat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti program pensiun pada dprk atau dpl yang bersangkutan. jenis manfaat lain berupa dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat diberikapembayaran jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dapat diambil setelah masa pembayaran iuran paling singkat (lima) tahun dan paling banyak (seratus persen) dari dana yang terhimpun. pembayaran jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dilakukan pada saat peserta mengalami cacat, meninggal dunia, atau sakit. dana santunan cacat sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan secara sekaligus kepada peserta. dana santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan secara sekaligus kepada pihak yang berhak pada saat peserta aktif atau peserta pensiun meninggal dunia. dalam hal peserta membayar iuran jenis manfaat lain berupa dana santunan cacat dan dana santunan kematian hingga saat peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat maka peserta berhak atas pengembalian iuran beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional. dalam hal dprk dan dpl menyelenggarakan jenis manfaat lain berupa dana santunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf bila terdapat kekurangan pendanaan maka kekurangan beban pendanaan tersebut ditanggung oleh pemberi kerja atau ditanggung oleh peserta bagi pekerja mandiri. dana santunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi atau mengelola iuran tersebut secara swakelola. pembayaran dana santunan kesehatan yang dilakukan setelah peserta pensiun dapat dilakukan dengan ketentuan: secara sekaligus, atau secara berkala, pengurus dprk dan dpl membayarkan manfaat kesehatan kepada peserta atau berupa premi atau iuran imbalan kesehatan kepada perusahaan asuransi. turun atas dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya berasal dari iuran pemberi kerja. tata cara penyelenggaraan dana pesangon untuk dprk dan dpl wajib dilakukan sebagai berikut: pemberi kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada dprk atau dpl, daftar karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon beserta perubahan perubahannya, dprk atau dpl harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi dprk atau dpl, pemberi kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon dprk atau dpl dengan mengisi formulir pendaftaran program pensiun, dan pembayaran dana pesangon dilakukan berdasarkan perintah pemberi kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada peserta yang namanya tercatat dalam administrasi dprk atau dpl dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama peserta yang bersangkutan pada saat pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau perjanjian kerja bersama antara pemberi kerja dan karyawan.kewajiban pemberi kerja untuk membiayai manfaat lainbagian ketiga pendanaansumber dana bagi dprk dan dpl yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada pesertapersentase sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat diperhitungkan paling banyak (sepuluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun. bab ketentuan lain lainkalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran manfaat pensiun maka dprk dan dpl wajibmanfaat pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi (dua puluh lima) tahun. pdp dapat memuat ketentuan bahwa dalam hal anak mengalami cacat sebelum melampaui batas usiapada dalam hal dprk dan dpl dibubarkan, pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun. dalam hal peserta merupakan peserta dari dprkakumulasi manfaat pensiun yangbab dana pensiun pemberi kerja program pensiun manfaat pasti bagian kesatu turun pensiun iuran pada dprk yang menyelenggarakan ppm terdiri atas: iuran pemberi kerja dan iuran peserta, atau iuran pemberi kerja.saldo manfaat pensiunbab vii sanksi administratif dprk dan dpltoritas jasa keuanganprk dan dpl sanksi tersebut,pengurus, dan atau pelaksana tugas pengurus, dan atau cc. pemberibab viii ketentuan peralihan ketentuan terkait pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam dan hanya berlaku bagi peserta yang pensiun setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. terhadap peserta yang pensiun setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan namun belum dilakukan penyesuaian pdp maka pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. dprk dan dpl harus melakukan penyesuaian pdp terhadap ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dalam pdp paling lambat (satu) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. ketentuan penyelenggaraan jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai berlaku pada tanggal desember dprk dan dpl yang telah menyelenggarakan manfaat lain sebagaimana dimaksud dalam harus menyesuaikan pdp dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paling lambatiuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun,uran yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja pada dprk yang menyelenggarakan ppm dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuaria. bagian kedua manfaat pensiun besar manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan: rumus bulanan: atau rumus sekaligus. manfaat pensiun yang dihitung menggunakan rumus bulananpersentasepersentase. manfaat pensiun yang dihitung menggunakan rumus sekaligusbilangan desimalbilangan desimalhasil pengembangan asetnya ditetapkan (cash balance plan merupakan akumulasi penjumlahan dari perkalian: faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase, penghasilan dasar pensiun bulan terakhir, dan akumulasi perkalian tingkat hasil pengembangan dengan rate tertentu. turun peserta dalam (satu) tahun untuk dprk yang menyelenggarakan ppm yang menggunakan rumus bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling banyakdprk yang menyelenggarakan ppm yang menggunakan rumus sekaligus sebagaimana dimaksud dalam huruf paling banyak (tiga persen) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali penghasilan dasar pensiun per tahun.pada tidak berlaku apabila: peserta telah menerima pembayaran atas haknya secara sekaligus yaitu paling sedikit sebesar himpunan perannya sendiri, ditambah bunga yang layak dalam hal peserta berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari (tiga) tahun, atau peserta telah mengalihkan haknya atas pensiun ditunda dprk atau dpl lain, kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan dprk yang bersangkutan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak diterimanya pembayaran atau pengalihan hak tersebut. dalam hal peserta pindah bekerja dan terjadi pengalihan dana dari dprk lama kepada dprk baru maka masa kerja yang diakui dalam ppm tidak boleh melebihi jumlah dari masa kerja pada dprk baru dan masa kerja pada dprk lama. dalam hal peserta meninggal dunia atau cacat sebelum pensiun maka masa kerja maksimum yang diakui sebagaimana dimaksud pada dapat memperhitungkan masa kerj: terdapat dana yang dialihkan dari dprk yang lama dprk yang baru,padadari manfaat pensiun menurut rumus manfaat pensiun yang diterapkan dprkprk yang baru. dalam hal pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada lebih pendek dari masa kerja yang sesungguhnya pada pemberi kerja yang lamaapabila: pemberi kerja baru memenuhi kekurangan dana yang terjadi, dan pengakuan masa kerja pada pemberi kerja yang lama tidak boleh melebihi masa kerja yang sesungguhnya. dalam hal dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud padajumlahnya ditentukan sedemikian rupa sehingga kewajiban yang timbulpada huruf dan atau masa kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan apabila terdapat: perjanjian tertulis antara peserta dan pemberi kerja yang baru yang memuat persetujuan para pihak mengenai pengalihan dana dan kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja pada pemberi kerja yang lama,eserta pada pemberi kerja yang lama. dalam menghitung manfaat pensiun, untuk bagian masa kerja yang kurang dari (satu) tahun diperhitungkan dengan cara: prolata, atau pembulatan atas. pembebanan pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pembulatan atas sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi beban yang harus dibayar oleh pemberi kerja. |
sen tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pembiayaan transaksi efek. perusahaan efek. nasabah. transaksi short selling. perusahaii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan mempunyai cukup sumber pembiayaan antara lain memiliki kbd yang cukup sesuai dipersyaratkan bursa efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf tingginya tingkat risiko investasi nasabah disebabkan perubahan harga efek yang dapat mengakibatkan: jaminan pembiayaan nasabah berkurang atau habis, atau jaminan pembiayaan nasabah menjadi lebih kecil daripada kewajiban nasabah kepada perusahaan efek. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan permintaan perusahaan efek antara lain permintaan pemenuhan jaminan atas transaksi margin dan atau transaksi short selpada saat perdagangan dibuka sesisejak nilai pembiayaan telah mencapaipada saat perdagangan dibuka sesisejak. cukup jelas. cukup jelas. pihak lain antara lain perusahaan asuransi dan dana pensiu yaitu dilakukan dengan menambah asset atau menempatkan order beli sejak (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar efek dalam posisi shortnyesuaikan pembukuan perusahaan efek terkait pembiayaan margin. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
tambahan lembaran negara r.iumum proses penyampaian, dan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan meta serta pengajuan aksi korporasi yang meliputi pernyataan penggabungan usaha, pernyataan peleburan usaha, pernyataan penawaran tender sukarela, dan penawaran tender wajib masih dilakukan secara manual dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk naskah tercetak dan salinan elektronik. proses yang selama ini berjalan masih dapat ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memanfaatkan sistem informasi yang berbasis internet yaitu melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan. pihak pendaftar melakukan pengajuan pernyataan pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik dengan cara mengunggah seluruh dokumen persyaratan pengajuan pernyataan pendaftaran atau aksi korporasi melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan dan tidak lagi diwajibkan menyampaikan dokumen dalam bentuk naskah tercetak dan salinan elektronik. dengan penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan, diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, memberikan transparansi bagi pihak untuk dapat mengikuti proses pendaftaran yang sedang dalam proses, dan memberikan akses kepada publik dengan tersedianya prospektus secara elektronik. dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut atas dan dalam rangka memberikan kemudahan bagi pihak yang akan menyampaikan pernyataan pendaftaran atau mengajukan aksi korporasi, maka otoritas jasa keuangan perlu menetapkan peraturan mengenai penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. dokumen yang wajib disimpan oleh pihak sebagaimana dimaksud meliputi antara lain: seluruh dokumen pernyataan pendaftaran, dokumen pengajuan aksi korporasi, serta dokumen pendukungnya, dan prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian pernyataan pendaftaran bagi masyarakat atau calon pembepernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi termasuk penyampaian tambahan informasi dan atau dokumen yang tidak dapat disampaikan secara elektronik. yang dimaksud dengan menyampaikan secara manual yaitu menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi dalam bentuk dokumen elektronik yang dilakukan dengan cara antara lain: diserahkan langsung kantor otoritas jasa keuangan, atau dikirim melalui surat elektronik. tanda bukti penyampaian yang diserahkan langsung kantor otoritas jasa keuangan berupa surat tanda terima dari otoritas jasa keuangan. tanda bukti penyampaian yang dikirim melalui surat elektronik berupa pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan melalui suratmetil nama muhammad hafidz tap tempat, tanggal lahir jakarta, september aas pekerjaan pekerja pt. danapersadaraya motor bagus industry alamat jalan tata uni blok nomor2, kelurahan dijunjung, kecamatan sukaraja, kabupaten bogor sebagai nee ewewewe pemohon nama wahidin tempat, tanggal lahir tonase, aprilono nnn n0en nan ena nen kurweee pem ii: nama sholihin tempat, tanggal lahir bekasi, aprilmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kecamatan cikarang barat, kabupaten bekasi sebagai n 00n0n0n5050 . pemohon iii: nama hewan tempat, tanggal lahir jakarta, desember1973 pekerjaan pekerja pt. goodyear indonesia, tbk. alamat jalan pembangunan nomor rt. rw. kota bogor sebagai n2 nnn0 0n200 n0n n2nn un pemohon iv, nama suara tempat, tanggal lahir bogor, mei pekerjaan pekerja pt. indictment tunggal perkasa, tbk. alamat perum cuci garden k9, klapanunggal, kabupaten bogor sebagai n 2n n0n000000n0n00n aan nuniskandar zulkarnaen, s.h., m.h., haryanto s.h., ahmad zeli alfa, s.h., wind sakti s.h., l.lm., dan imam ghazali, s.h., m.h.,adalah advokat dan asisten advokat, yang beralamat jalan tebet barat dalam vii nomor tebet,, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid dan sidang mediasi atau konsiliasi mediator atau konsiliator hari menjadwalkan sidang mediasi hari sidang mediasi atau konsiliasi hari atau konsiliasi. hari sidang mediasi atau konsiliasi huruf dan huruf mediator atau konsiliator mediator atau konsiliator hari menerbitkan anjuran. hari menerbitkan anjuran. mediator atau konsiliator menerbitkan risalah mediasi hari atau konsiliasi. dan penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan hari hubungan industrial melalui hari hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi. mediasi atau konsiliasi. dengan mempertimbangkan fakta tersebut diatas, meskipun yang para pemohon uraikan merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum. akan tetapi, apabila ditelaah sesungguhnya waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi, tidaklah cukup bagi pegawai mediator atau konsiliator hanya dengan waktu (tiga puluh) hari kerja, untuk menggelar sidang mediasi atau konsiliasi, membuat anjuran dan risalah mediasi atau konsiliasi. serta, apabila yang diuji adalah mengenai lamanya waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, belum tentu bagi pegawai mediator atau konsiliator untuk dapat tepat waktu dalam menerbitkan anjuran dan risalah. sehingga dengan demikian, yang paling tepat adalah dengan menyampaikan anjuran pegawai mediator atau konsiliator dalam sidang mediasi setelah mendengar keterangan para pihak atau salah satu pihak, yang apabila ditolak oleh salah satu pihak atau tanpa kehadiran salah satu pihak, maka pegawai mediator atau konsiliator menuliskan anjuran yang telah sampaikan pada saat sidang mediasi atau konsiliasi dalam risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi. berdasarkan kewenangan mahkamah konstitusi, tidaklah tepat bagi mahkamah untuk membuat norma baru dalam putusan pengujian sebuah undang undang. akan tetapi sangat dimungkinkan bagi mahkamah, untuk memberikan makna penafsiran dalam putusan perkara pengujian undang undadany, maka telahyang isinya para pemohon kutipgar ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialjelis hakim mahkamah konstitusi, untuk menyatakan:merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui medsebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi"merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godnyelesaian perselisihan hubungan industriidentitas para pemohon bukti fotokopi berkas panggilan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bogor bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bukti fotokopi berkas anjuran dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten boelvetanat@mahkamahkonsituapemohon iii, dan pemohon adalah para pekerja yang masih terdaftar perusahaan dan masih belum mengalami sengketa hubungan industrial sedangkan pemohon saat ini sedang mengalami sengketa hubungan industrialdan huruf phi.buruh dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya terkait dengan penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god konsiliasi yang hanya dapat dilakukan apabila dilampirkan bukti bukti bahwa telah dilakukan (selanjutnya sebut phi),dalam huruf dan huruf selain itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi atau konsiliasi. hal demikian terlihatesember,sehingga prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah dalam phi yang merupakan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud bagi para pelaku hubungan industrial, yaitu termasuk diantaranya pekerja (invasi para pemohon), menjadi melanggar. oleh karena itu, menurut para pemohon, guotelah merugikan hak konstitusional para pemohonfrasa anjuran dalam huruf dan huruf phi yang menyatakan sebagai berikut: hurufhurufterhadap uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tidak ad sehinggabahwa agar ketentuan huruf dan huruf phihkamah untuk menyatakan guo .ol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.iperselisihan hubungan industrial timbul karena adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja phk) dan perselisihan antar serikat buruh (vide pahit, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan perundingan bipartita dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat mendaftarkan perselisihan tersebut kepada pejabat pada kantor instansi yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan kabupaten kota (dinas tenaga kerja setempat) serta dapat mengarahkan para pihak dan menawarkan apakah perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau melalui arbitrase (vide phi: bahwa apabila dalam mediasi ataupun konsiliasi tercapai kesepakatan, maka para pihak membuat perjanjian kerja yang selanjutnya didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial setempat (vide pahit. dalam hal perundingan mediasi ataupun konsiliasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator ataupun konsiliator diwajibkan mengeluarkan anjuran tertulis (vide huruf dan huruf pahit dan apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran tersebut, maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak yang lain melalui gugatan pengadilan hubungan industrial phi) setempat. selain itu, dalam setiap penanganan perkara pengadilan harus dengan tetap menjunjung prinsip merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan guna memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku hubungan industrial, bahwa dalam hal gugatan diajukan pengadilan hubungan industrial, menurut ketentuan phi, apabila gugatan tidak dihampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat, bahwa penyelesaian perkara hubungan industrial harus terlebih dahulu melalui jalan mediasi atau konsiliasi oleh karena ketentuan ini bersifat imperative (wajib) sehingga penggugat harus memperoleh bukti (risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi) sebelum mengajukan gugatan pengadilan hubungan industrial, bahwa dalam phi tidak ada pengaturan mengenai kewenangan mediator maupun konsiliator menerbitkan risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi dan waktu penerbitannya, makaara pemohon sebagaimana dijamin dalam uud .6j bahwa dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan para pemohon dalam bukti dan bukti antara penerbitan anjuran tertulis dan risalah penyelesaian mediasi sangat memperlambat proses penyelesaian perkara, padahal juncto undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman memerintahkan agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan , bahwa oleh karena kewenangan penerbitan serta tenggang waktu tidak ditentukan dalam phi, maka perlu ditinjau lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan anjuran tertulis dan apa yang dimaksud dengan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi dihubungkan dengan utilitas penyelesaian sengketa pengadilan hubungan industrial, bahwa anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan pengadilan hubungan industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan pengadilan hubungan industrial, oleh karena itu menurut mahkamah petit permohonan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god mei ei dengan nomor puu xiipara pemohon yang memohonkan pemaknaan huruf phi setelah frasa anjuran tertulis ditambahkan frasa sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi dan pemaknaan huruf phi, sehingga setelah frasa anjuran tertulis ditambahkan frasa sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi dipandang beralasan. namun, oleh karena format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsiliasi tidak diatur dalam undang undang guo maka mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai format dan substansi risalah dimaksud, bahwa menurut mahkamah format dan substansi yang dapat digunakan sebagai pedoman guna merumuskan format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsiliasi dimaksud adalah ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartita yang terdapat dalam phi yang menyatakan,, risalah perundingan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: nama lengkap dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan: pokok masalah atau alasan perselisihan: pendapat para pihak: kesimpulan atau hasil perundingan, dan tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan . dengan demikian, menurut mahkamah, format dan substansi risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi sekurang kurangnya memuat (a) nama lengkap dan alamat para pihak, (b) tanggal dan tempat mediasi atau konsiliasi: (c) pokok masalah atau alasan perselisihan: (d) pendapat para pihak, (e) anjuran tertulis, dan (f) kesimpulan hasil mediasi atau kesimpulan hasil konsiliasi, dan apabila anjuran tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak kedua pihak maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan phi dengan melampirkan risalah tersebut: bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada paragraf atas maka anjuran tertulis adalah bagian dari substansi risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. oleh karena itu, frasa sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi sebagaimana disebutkan dalam petit permohonan para pemohon secara teknis penerapannya kurang tepat dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god yang paling tepat adalah frasa dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi . dengan demikian, huruf dan huruf phi rujukannya dimaknai menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putussantohani dhani merdeka barat jakarta tel fax email elhuruf dan huruf pphdalam ketentuan mahkamah konstitusi, yang isinya para pemohon kutipnegara . bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang, maka mahkamah konstitusi telah menetapkan kualifikasi pihak yang dapat menjadi pemohon,elvetanat@mahkamahkonsitua godmenganggap hak konstitusional yang diberikan ketentuan uud dirugikan dengan berlakunya frasa anjuran pada huruf dan huruf phi, yang bunyinya para pemohon kutip sebagai berikut:pemohon dan adalah perorangan warga negara indonesia (bukti ,bukti p 5a, bukti p 5b, danbukti p 5cj yang masih terdaftar sebagai pekerja, dan tidak mengalami sengketa hubungan industrial tempat bekerjanya. kecuali pemohon5 (bukti p 5dj kini sedang mengalami sengketa hubungan industrial pengadilan hubungan industrial phi). sebagai pekerja, maka pemohon dan sangat berpotensi mengalami penyelesaian sengketa hubungan industrial. dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, maka para pemohon harus menyelesaikan perselisihannya melalui musyawarah (bipartita), mediasi atau konsiliasi atau arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial, sebagaimana yang dimaksud dalam dan phi. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi, hanya dapat dilakukan apabila dilampirkan bukti bukti telah dilakukannya,. huruf dan huruf serta, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi atau konsiliasi, bukti p 6j|. hal demikian terlihat,sehingga, prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial cepat, tepat, adil dan murah dalam phi, yang merupakan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan uud bagi para pelaku hubungan industrial, yaitu termasuk diantaranya pekerja (invasi para pemohon) menjadi melanggar.okumsebagai para pemohon dalam permohonan pengujian frasa anjuran pada merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god huruf dan huruf phi, terhadap uud iii. alasan alasan permohonan para pemohon bahwa pada tanggal januari pemerintah cphi, videbukti p 1j, yang jugadiasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan hubungan industrial. bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, telah diperkenalkan sebelum phi, yaitu olehrbitrase dan aps, bukti bahwa dalam arbitrase dan aps, penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam ketentuan dan yang penunjukan penyelesaian melalui mediasi disepakati oleh para pihak yeng bersengketa dan bersifat suka rela, sebelum diselesaikan oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. bahwa prinsip dasar dari alternatif penyelesaian sengketa adalah bersifat kerelaan serta win win solution, dan bukan sebagai kewajiban serta zero sum game. dalam phi, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dan konsiliasi yang merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, diatur bersifat wajib. sehingga secara langsung, justru membunuh sifat kerelaan dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, karena peluang untuk mencari jalan tengah menjadi hilang. bahwa pemberian wadah dan pengaturan secara khusus alternatif penyelesaian sengketa dalam phi, justru tidak akan memberikan proses penyelesaian damai, malah bersifat sebagaimana layaknya sidang pengadilan biasa dengan diatasnya hukum acara dalam mediasi dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god konsiliasi, yang akan menimbulkan praktek zero sum game. selain itu, phi ini juga tidak membuka kemungkinan adanya alternatif penyelesaian sengketa non permanen yang mempunyai kekuatan eksekusi. mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam phi, sebenarnya hanyalah pembaruan dari peraturan yang lama, dan bukannya memperkenalkan mekanisme baru, yang lebih mudah dan cepat dalam proses penyelesaiannya, sesuai semangat dalam asas yang tertuang pada konsiderans phi itu sendiri. tidak adanya mekanisme baru sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam phi, terlihat dari sulitnya untuk menemukan perbedaan prinsip (selain perbedaan teknis) antara mekanisme penyelesaian perselisihan melalui perantaraan sebagai proses tripartit, dengan mekanisme mediasi dan konsiliasi. perbedaan teknisnya adalah, jika anjuran perantaraan oleh pegawai perantara pada dinas tenaga kerja ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak yang berselisih, maka dinas tenaga kerja yang melimpahkan penyelesaian perselisihan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah p4d) atau pusat p4p). sedangkan anjuran mediasi dari pegawai mediator pada dinas tenaga kerja, yang ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak yang berselisih, maka salah satu pihak yang menolak atau para pihak dapat mengajukan gugatan pengadilan hubungan industrial phi) dengan melampirkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. perbedaan teknis tersebut, memberikan gambaran mengenai syarat untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan sebelum berlakunya phi, adalah hanya anjuran perantaraan oleh pegawai perantara. dan setelah berlakunya phi, maka syarat untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan phi, adalah risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. bahwa konsep alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi yang diatur dalam phi, faktanya tidak menimbulkan mediasi yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk dapat berunding. karena pegawai mediator menjadi figur sentral, yang diberikan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kewenangan untuk membuat anjuran yang seolah olah (gusi) putusan (vonis) hakim, dan terkesan hanya menjadi tiket untuk mengajukan gugatan phi. padahal pada ranah hukum, mediasi tidak mengenal anjuran. bahwa didalam phi, yang diantaranya mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial phi), tidak mengakui keberadaan anjuran mediasi dan konsiliasi. hal tersebut diatur dalam ketentuan phi, yang para pemohon kutip isinya sebagai berikut:gugat. ketentuan diatas secara jelas, tegas dan terang benderang, phi secara khusus mengatur ketentuan syarat formil pengajuan gugatan yang harus dilengkapi dengan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi konsiliasi. karena, dengan tidak dilampirinya risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dalam pengajuan surat gugatan pengadilan hubungan industrial, berakibat hakim phi menjatuhkan amar putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). bahwa seharusnya phi menegaskan pemberian kewenangan kepada pihak yang diinginkannya dalam rangka melaksanakan undang undang, tetapi phi justru tidak mengatur mengenai, yang merupakan syarat formil untuk mengajukan surat gugatan pengadilan hubungan industrial. bahwa phi, memberikan kewenangan mediator atau konsiliator hanya untuk menerbitkan anjuran, sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf phi, yang bunyinya para pemohon kutip:merdeka barat jakarta telp fax email [email protected] tataran praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka apabila para pihak yaitu pekerja dengan pengusaha tidak berhasil mencapai kata sepakat dalam musyawarah yang ditengahi oleh mediator atau konsiliator, maka mediator atau konsiliator akan menerbitkan anjuran tertulis, yang secara teori dalam phi dikeluarkan dalam waktu selambat lambatnya (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi atau konsiliasi pertama, sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf phi. setelah dikeluarkan anjuran mediator atau konsiliator, para pihak diharuskan memberi jawaban tertulis yang isinya menerima atau menolak anjuran dalam waktu paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak dikeluarkannya anjuran. dan bagi para pihak yang tidak memberikan jawaban terhadap anjuran mediator atau konsiliator, maka dianggap menolak anjuran, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf dan huruf, serta huruf dan huruf phi. setelah para pihak atau salah satu pihak memberikan jawaban tertulis terhadap anjuran mediasi atau konsiliasi, maka pegawai mediator atau konsiliator akan menerbitkan risalah mediasi atau konsiliasi, yang kewenangan penerbitan serta tenggang waktunya tidak ditentukan dalam phi. bahwa terlepas dari uraian para pemohon tersebut diatas, berikut para pemohon sampaikan hal hal dibawah ini: phi) mamata energi mira dan sidang pemeriksaan hari kelengkapan berkas hari kelengkapan berkas s5: atau konsiliasi. merdeka barat jakarta tel fax email damian agama queens pekerjaan konsultan hukum alamat jalan ratu dibalas nomor kelurahan tanjung senang, kecamatan tanjung senang, kota bandar lampung, provinsi lampung sebagai ll. pemohon nama rangga sujud widigda pekerjaan konsultan hukum alamat jalan merpati blok rw kelurahan bintaro, kecamatan pesanggrahan, kota jakarta selatan, dki jakarta sebagai 250n0n0 lae lae lau eee aan pemohon il: nama anbar jadi pekerjaan mahasiswa alamat jalan empu berada nomor harjamukti, manggis, kota depok, provinsi jawa barat sebagai 0n0n20n ln. pemohon iii: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id nama luthfi saputra pekerjaan konsultan hukum alamat jalan bendi kav. kelurahan kebayoran lama utara, kecamatan kebayoran lama, kota jakarta selatan, dki jakarta sebagai ml. pemohon iv, para pemohon memilih domisili hukumnya jalan kencana permai nomor pondok indah, jakarta selatan, front pembela islam, pimpinan pusat muhammadiyah, tim advokasi untuk kebhinekaan, dan majelis ulama indonesia, mendengar dan membaca: mendengar dan membaca keterangan ahli para pemohon dan pihak terkait tim advokasi untuk kebhinekaan, serta saksi para pemohon, memeriksa bukti bukti para pemohon dan pihak terkait tim advokasi untuk kebhinekaan: membaca kesimpulan para pemohon, presiden, dan pihak terkait tim advokasi untuk kebhinekaajuli merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dan uud akibat berlakunya nomor kendatipun demikian, sebagai orang dewasa, perkawinan adalah salah satu hal yang mungkin saja terjadi dan dialami oleh para pemohon, sehingga: penghakiman oleh negara melalui aparaturnya mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan, perkawinan yang akan dilangsungkan menjadi perkawinan yang tidak sah, ketidakjelasan mengenai sah atau tidaknya perkawinan karena hal ini digantungkan pada hukum masing masing agama dan kepercayaan yang ternyata pun satu sama lainnya berbeda, dan perlakuan yang berbeda akibat digantungkannya keabsahan perkawinan pada agama dan kepercayaan, sangat berpotensi untuk dialami oleh para pemohon ketika suatu hari hendak melangsungkan perkawinan, khususnya perkawinan beda agama dan kepercayaan. kemungkinan ini menjadi semakin besar dengan mempertimbangkan (dua) fakta berikut: indonesia adalah negara yang sangat plural beragam suku, bangsa, agama, dan kepercayaan ada dalamnya, dan selain dari (enam) agama dan kepercayaan mayoritas indonesia, yaitu islam, kristen, katolik, buddha, hindu dan konghucu, indonesia masih memiliki lebih dari (tiga ratus) agama dan kepercayaan lainnya yang tersebar. persebaran agama dan kepercayaan ini terjadi secara merata seluruh indonesia dalam artian, tiap wilayah pasti ada setidaknya (dua) agama dan kepercayaan. pluralitas agama dan kepercayaan yang disikapi dengan kedewasaan masyarakat menyebabkan terjadinya interaksi secara damai, termasuk melalui perkawinan, antar pemeluk agama dan kepercayaan seluruh indonesia. mobilitas penduduk indonesia yang sangat tinggi. kendati tidak ada data pasti mengenai jumlah penduduk yang bergerak dari satu wilayah baik provinsi maupun kabupaten kota wilayah lain dalam negeri, namun secara faktual dapat dilihat merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id syarat wanita ahlul kitab yang disebut dalam surat kaidah yang dijadikan oleh mereka yang membolehkan perkawinan tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat ikhsan, yang artinya wanita ahlul kitab tersebut haruslah wanita baik baik yang menjaga kehormatan, bukan pezina, hal ini semua termaktub dalam surat kaidah dengan bunyi sebagai berikut, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik baik, makanan, orang orang yang diberi alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan antara wanita wanita yang beriman dan wanita wanita yang menjaga kehormatan antara orang orang yang diberi alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik gundik. barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum hukum islam, maka haruslah ramalannya, dan hari kiamat termasuk orang orang yang merugi. bahwa terkait dengan pengujian undang undang guo terkait dengni artinya hukum positif kita tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama, meskipun pengantin laki laki beragama islam. oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara islam, yaitu kantor urusan agama dan yang dapat dilakukan hanyalah mencatatkan perkawinan tersebut catatan sipil, sebagaimana penduduk nonmuslim lainnya. mencatatkan perkawinan mereka sana bahwa norma guo tidak mencerminkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan atau hak konstitusional warga negara sebagaimana didalilkan oleh pemohon karena menurut islam berkenaan dengan syarat tersebut, merupakan syarat yang merupakan hak allah, sehingga permasalahan syarat seagama dalam perkawinan menurut islam adalah sebagaimana yang ditentukan dan dijelaskan sebelumnya, apabila perkawinan tidak berdasarkan agama dan kepercayaannya itu maka hal tersebut bertentangan dengan alinea keempat pembukaan undang undang dasar yang menyatakan,dan seterusnya. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idpengujian undang undang guo berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan atas. menimbang bahwa, pihak terkait, tim advokasi untuk kebhinekaankepaniteraan tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: para pihak terkait adalah organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap permasalahan hak asasi manusia, toleransi, dan juga perdamaian. perkawinan beda agama merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga para pihak terkait sangat concern terhadap permasalahan perkawinan agama. undang undang perkawinan nomor tahun secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan antar agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan antar agama, sedangkan sisi lain pada kenyataannya terdapat warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama yang berbeda agama atau keyakinan. bahwa akibat tidak adanya pengaturan perkawinan antaragama tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda dan mengakibatkan sebagai berikut: ada kantor catatan sipil atau kcs yang tidak mau melaksanakan atau mencatat perkawinan antar penganut agama yang berbeda karena berpendapat akan melanggar ketentuan undang undang perkawinan dan karena itu menolak permohonan pihak pihak yang ingin melangsungkan perkawinan mereka kcs. ada kcs yang masih melangsungkan atau mencatat perkawinan antar agama berdasarkan khr, staatsblad nomor yang belum secara tegas dicabut. ada kcs yang baru mau melangsungkan perkawinan atau mencatat perkawinan antar agama setelah pihak yang bersangkutan dengan akta notaris menundukkan diri secara suka rela kepada hukum yang diberlakukan untuk perkawinan kristen. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum tersebut disadari oleh ketua mahkamah agung dengan mengirimkan surat ketua nomor kma tentang perkawinan campuran yang ditujukan kepada menteri agama dan menteri dalam negeri. pada pokoknya surat tersebut ditujukan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi adanya perkawinan dilakukan secara liar dan atau diam diam, serta menjamin adanya kepastian hukum maka diharapkan. mahkamah agung dalam putusannya nomor k pdt kembali menyatakan dan menegaskan bahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinan tidak mengatur perkawinan antaragama sehingga terdapat kekosongan hukum. akibat kekosongan hukum tersebut mengakibatkan penyelundupan penutupan nilai nilai sosial, agama, maupun hukum hukum positif. bahwa menurut putusan mahkamah agung guo, permohonan kasasi tersebut diajukan oleh andy von gani bermaksud melangsungkan perkawinan antaragama kantor catatan sipil kcs) dengan adrianus petrus hendrik melawan, akan tetapi kcs menolaknya dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. melalui putusan mahkamah agung tersebut, mahkamah agung memerintahkan kcs untuk memasukkan pernikahan dan mencatat perkawinan dari pemohon dan calon pasangannya karena masa depan akan banyak permasalahan hukum terkait perkawinan antar agama. bahwa kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum tersebut walaupun telah diisi oleh putusan mahkamah agung tetap menyebabkan perkawinan antaragama tidak ada kepastian hukumnya. bahwa dan undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan adminduk) sebagaimana yang telah diubah dengan undang undang nomor tahun yang pada intinya menyatakan, penetapan pengadilan dapat dijadikan dasar untuk pencatatan dan pengesahan perkawinan jika akta perkawinan tidak ada . ini berarti perkawinan antaragama dapat disahkan melalui penetapan pengadilan dan kcs tidak boleh menolak pencatatan perkawinan antaragama tersebut. sementara undang undang nomor tahun tentang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama tersebut, sehingga sampai saat ini tidak ada kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id undang undang perkawinan bertentangan dengan hak untuk membentuk keluarga. undang undang dasar menegasjaminan hak tersebut mencakup pula segala hak yang terkait dengan permasalahan turunan yang menjadi terwujudnya sebuah keluarga, seperti aspek administrasi pencatatan dan legalitas dari setiap perkawinan. sebagaimana ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang menjelaskan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pasangan tersebut menyerahkan sepenuhnya perkawinan pada para calon suami dan istri, sehingga dalam konteks perkawinan beda agama, negara hanya berkewajiban menjamin kedua belah pihak mendapatkan loyalitasnya secara hukum atau mencatatkan secara resmi sebagai perkawinan perkawinan yang lainnya. melalui undang undang tahun dan undang undang tahun indonesia telah meratifikasi konvensi hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga konvensi hak sipil dan politik. kedua konvensi tersebut secara jelas menyebutkan, negara harus mengambil langkah langkah untuk menjamin terpenuhinya hak berkeluarga termasuk pula jaminan atas hak hak anak . pada praktiknya ketidakpastian hukum perkawinan beda agama menyebabkan tidak dapat dicatat kcs dan kantor urusan agama justru menimbulkan akibat buruk terhadap anak. putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii mahkamah konstitusi menetapkan: pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.putusan tersebut pada dasarnya menegaskan tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi siapapun termasuk pasangan nikah antaragama merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi status perkawinan dan segala akibat hukum yang muncul dari perkawinan tersebut, termasuk anak. putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dalam fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan tanggung jawab negara serta harus dilakukan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan. pencatatan tersebut menjadi bukti yang kuat menjamin hak hak setiap orang dalam perkawinan, termasuk pula seluruh akibat hukum yang muncul dari perkawinan tersebut. berdasarkan hal tersebut atas, kami memohon kepada mahkamah konstitusi: mengabulkan uji materiil terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tentang perkawinan yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya. menyatakan undang undang perkawinan nomor taun tentang perkawinan bertentangan dengan dan 28bidak mempunyai kekuatan hukumpihak terkait, tim advokasi untuk kebhinekaan, mengajukan surat tertulis yang diberi tanda bukti pt sampai bukti pt sebagai berikut: bukti pt 1la: fotokopi anggaran dasar perkumpulan hrw kelompok kerja koalisi ngo untuk advokasi internasional hak asasi manusia): bukti pt 1b: fotokopi anggaran dasar yayasan konferensi indonesia merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id untuk agama dan perdamaian indonesian conference for peace and religion), bukti pt 1c: fotokopi anggaran dasar indonesian legal resource centre irc) mitra pembaharuan pendidikan hukum mp2h) indonesia, bukti pt fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma iv tentang perkawinan campuran, bukti pt fotokopi putusan mahkamah agung nomor pdt bukti pt fotokopi dan undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan. selain itu, pihak terkait tim advokasi untuk kebhinekaan mengajukan seorang ahli bernama suhani, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah tanggal desember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: hak untuk membentuk keluarga tidak boleh melanggar hak memeluk agama dan kepercayaan. menyebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah , danyaitu . dua dari dua konstitusi tersebut menjadi dasar hak untuk membentuk keluarga setiap warga negara yang pada bersamaan tidak boleh melanggar hak memeluk agama dan kepercayaan mereka. sehingga tidak berlebihan bila kita menarik kesimpulan bahwa konstitusi republik indonesia melindungi calon pasangan suami isteri yang ingin menikah dengan pasangan yang berbeda agama dan ingin tetap bertahan pada agama dan keyakinannya masing masing. negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhinya. dalam menerjemahkan nomor tahun tentang perkawinan kedalam administrasi pencatatan perkawinan, semua kantor merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id urusan agama kua) menolak pencatatan perkawinan umat muslim dengan umat non muslim, sedangkan kantor kependudukan dan catatan sipil kpps) juga banyak menolak pencatatan perkawinan antara calon suami isteri yang berbeda agama. alhasil tidak sedikit kemudian salah satu pihak dari calon pasangan suami isteri yang berbeda agama kemudian melakukan konversi atau pindah agama, baik atas inisiatifnya sendiri atau pun atas petunjuk dari pegawai pencatat perkawinan, supaya perkawinannya dapat dicatatkan. jadi perpindahan agama dalam perkawinan beda agama memang terjadi, tetapi faktor utamanya lebih karena adanya pemaksaan administrasi pencatatan perkawinan yang mewajibkan adanya persamaan agama dari calon suami isteri, bukan karena perkawinan antar agama itu sendiri sebagaimana banyak asumsi orang selama ini. dalam penelusuran penelitian kami kua beberapa kabupaten menunjukkan kua menyediakan formulir surat pernyataan "atau" berita acara perpindahan agama , antara lain, digunakan sebagai bagian dari perlengkapan dokumen administrasi pencatatan perkawinan, terutama apabila ktp atau dokumen kependudukan lain dari calon pasangan suami isteri masih menunjukkan isian agama yang berbeda. dalam dokumen keterangan ahli ini, kami melampirkan contoh contoh seperti kasus iap , seorang pemudi beragama hindu yang pindah agama islam karena ingin menikah dengan yang beragama islam sebuah kua tahun demikian juga sebuah kpps, ag , seorang laki laki beragama islam menulis surat pernyataan pindah agama kristen karena ingin mencatatkan perkawinannya pada tahun dengan gs , seorang perempuan beragama kristen. kami juga melampirkan dokumen kasus kasus sejenis lainnya, termasuk kasus islam buddha bahkan kristen katolik. kasus yang disebut terakhir, ironisnya ayc (perempuan, kristen) harus menulis surat pernyataan pindah agama katolik karena akan menikah dengan jaya (laki laki, katolik) pada tahun satu hal yang patut dicatat adalah, tekanan secara administrative untuk menyatakan perpindahan agama dalam proses pencatatan perkawinan tidak hanya terjadi pada pemeluk suatu agama tertentu (misalnya islam), namun praktik seperti ini lazim berlaku semua agama, tidak terkecuali agama kristen merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id dan katolik yang menurut peraturan yang berlaku surat edaran departemen dalam negeri nomor tahun tentang petunjuk pengisian kolom agama pada lampiran s.k. mendagri nomor 221a tahun dianggap sebagai agama yang berbeda. sampai sini kami menyimpulkan warga negara indonesia yang menurut peraturan perundang undangan diidentifikasi sebagai berbeda agama tidak dapat atau setidaknya sulit memenuhi kemerdekaannya untuk memeluk agama yang dijamin uud dalam hal membentuk keluarga (yang dijamin uud terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama nomor tahun tentang perkawinan. berbeda dari tafsir hukum dan praktik administrasinya, sisi lain banyak ahli hukum dan banyak hakim yang berpendapat bahwa perkawinan antar umat beragama tidak diatur secara tegas oleh nomor tahun tentang perkawinan. dengan kata lain, terdapat kekosongan hukum. oleh karena itu hukum perkawinan beda agama dapat merujuk pada ketentuan tbl nomor tentang perkawinan campuran. oleh sebab itu ikhtiar untuk mengatasi kebuntuan pencatatan perkawinan antar umat beragama telah ditempuh oleh sebagaian warga negara indonesia yang ingin menikah beda agama. misalnya permohonan avg islam) dan aph kristen) untuk menikah beda agama telah dikabulkan oleh mahkamah agung melalui putusan kasasi nomor 1400k pdt pada tahun pengadilan negeri jakarta selatan juga mengeluarkan ijin perkawinan beda agama untuk pasangan islam) dan kristen). reformasi hukum telah menegaskan semangat non diskriminatif dan keabsahan praktik pencatatan perkawinan beda agama. setelah era reformasi, sebagai bagian dari reformasi hukum negara menerbitkan nomor tahun tentang administrasi kependudukan yang memiliki semangat tidak diskriminatif (konsideran huruf d ). tersebut menggolongkan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama penjelasan huruf a ) yang ditetapkan oleh pengadilan digolongkan sebagai perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id setelah diterbitkannya nomor tahun tentang administrasi kependudukan atas, praktik penetapan perkawinan beda agama melalui pengadilan merupakan sebuah praktik yang wajar dan terjadi banyak tempat indonesia. dengan penelusuran sederhana direktori putusan mahkamah agung ri dan beberapa sumber lain kami dengan mudah menemukan (sembilan) contoh praktik penetapan perkawinan beda agama berkekuatan hukum tetap melalui pengadilan negeri surakarta, bogor, malang, dan lumajang. pada umumnya pertimbangan hakim mengabulkan penetapan perkawinan beda agama atas dasar pertimbangan sebagai berikut: adanya kekosongan hukum perkawinan beda agama dalam nomor tahun tentang perkawinan, perbedaan agama bukan termasuk larangan perkawinan dalam nomor tahun tentang perkawinan, dan hakim mengacu pada huruf nomor tahun tentang administrasi kependudukan yang telah mengatur hal itu. reformasi hukum dengan semangat tidak diskriminatif ini tidak saja menyangkut perkawinan beda agama, tapi juga perkawinan bagi penuh kepercayaan dengan tata cara penuh kepercayaan itu nomor tahun tentang administrasi kependudukan dan p.p. nomor tahun tentang pelaksanaan nomor tahun tentang administrasi kependudukan) yang sekarang telah dianggap sebagai perkawinan yang sah untuk dicatatkan. pengakuan seperti ini belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. oleh sebab itu jika teks hukum dan tafsir hukum yang berkembang dari nomor tahun tentang perkawinan berarti perkawinan beda agama itu dilarang, maka hal itu bertentangan dengan semangat dan aturan perkawinan beda agama dalam nomor tahun tentang administrasi kependudukan dan p.p. pelaksanaannya. yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, satu perspektif yang penting dikembangkan oleh negara dalam masalah perkawinan beda agama adalah bukan soal perbedaan agama itu sendiri,tetapi tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak hak warganya. suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum seperti timbulnya hubungan suami isteri, hubungan materi (harta bersama, waris, dst.), dan hubungan orang tua anak. merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold menimbang hal atas sebagai seseorang yang diminta memberikan keterangan ahli dalam uji materiil dan formil ini, kami berharap majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan uji nomor tahun tentang perkawinan yang diajukan pemohon yang dituangkan dalam petitumnya. menurut kami, rumusan alternatif dari nomor tahun tentang perkawinan yang ada sekarang adalah perkawinan yang dicatatkan adalah sah . sehingga dari itu dapat bersesuaian dengan setelahnya tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku . apabila karena pemikiran dan pertimbangan lain yang berbeda dengan kami, kemudian majelis hakim mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon uji materiil dan formil ini, kami berharap ketentuan mengenai penetapan perkawinan beda agama melalui pengadilan dan aturan pencatatan perkawinan bagi penuh kepercayaan masih tetap dapat berlaku sebagaimana perkembangan hukum yang terjadi indonesia belakangan ini. menimbang bahwa, pihak terkait, majelis ulama indonesiaberdasarkan surat tugas dewan pimpinan majelis ulama indonesia nomor st mui x1 tanggal oktober untuk dan atas nama majelis ulama indonesia memberikan keterangan dan tanggapan dalam perkara nomor puu x11 selanjutnya perkenalkan dengan ini memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam perkara guo pengujian terhadap konstitusionalitas undang undang nomor tahun tentang perkawinan tehadap undang undang dasar sebagai berikut. kedudukan hukum (legal standing) majelis ulama indonesia sebagai pihak terkait bahwa berdasarkan ketentuan yang menyatakan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud adalah mendengarkan keterangan pihak terkait junction huruf dan dan peraturan mahkamah merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id bahwa tiap wilayah menampung lebih dari (satu) suku bangsa yang berasal dari pulau yang berbeda hal mana dipengaruhi oleh program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah serta semakin banyaknya moda transportasi yang memungkinkan perpindahan penduduk dengan sangat cepat. hasil dari perpindahan penduduk ini adalah interaksi, termasuk terjadinya perkawinan, antar penduduk yang berbeda suku bangsa maupun agama dan kepercayapenyebab dari terjadinya kerugian terhadap hak konstitusional adalah keberadaan nomor initidak diikutinya hukum agama dan kepercayaan menjadikan perkawinan tidak sah, sehingga tidak ada hak dan kewajiban hukum dari perkawinan yang akan timbul. hal ini menyebabkan hak beragama yang dijamin melalui dan uud menjadi melanggar, karena dalam hak beragama ada jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya dan kepercayaannya secara bebas hal mana mencakup pula kebebasan untuk tidak menjalankan ajaran agama dan kepercayaan. sisi lain, ini, prima face, tidak jelas karena menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan, padahal ada pelbagai macam pendapat mengenai perkawinan dalam tiap agama dan kepercayaan. ketidakjelasan ini merupakan penyebab dari melanggarnya hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud pihak lain, hal ini juga menyebabkan warga negara yang satu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id konstitusi nomor pmk tentang pedoman berbicara dalam perkara pengujian undang undang . bahwa berdasarkan pedoman dasar majelis ulama indonesia, fungsi majelis ulama indonesia adalah: sebagai wadah musyawarah para ulama, zuma, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuma, dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam dan menggalang ukhuwah islamiyah, sebagai wadah yang mewakili umat islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama: sebagai pemberi fatwa kepada umat islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. bahwa samping fungsi tersebut sesuai ketentuan pedoman dasar majelis ulama indonesia adalah: memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang dapat menjadi landasan yang kuat dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas atau khatra ummah: merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah islam amar makruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang dinilai oleh allah swt, memberi peringatan, nasihat, dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak bil hikmah dan menyejukkan, merumuskan pola hubungan kecamatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah islamiyah dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi penghubung antara ulama dan umara, pemerintah, dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas atau khatra ummah yang dinilai allah swt (baldatun thayyibatun rabun diatur): merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id meningkatkan hubungan serta kerja sama antara organisasi lembaga islam dan cendekiawan muslim serta menciptakan program program bersama untuk kepentingan umat: usaha kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada angka sampai dengan angka atas, majelis ulama indonesia mui) mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak terkait dalam perkara guo. il. keterangan mui selaku pihak terkait pendahuluan majelis hakim konstitusi yang mulia,, berkebangsaan yang bebas, dan terhormat. oleh karena itulah,. frasa ini membawa konsekuensi yang sangat mendalam terhadap aspek teologis, politis, dan sosiologis yang ketiganya memiliki hubungan yang erat yaitu konsep hak asasi, konsep bernegara,ndang undang dasar selain mengenai tujuan negara juga menyatakan dasar bernegara yaituterbentuk dalam satu susunan negara republik indonesia yang berkedalaman rakyat,memahami pernyataan pembukaan undang undang dasar pada alinea keempat, maka struktur berpikir yang dibangun berbanding lurus dengan alinea ketiga pembukaan undang undang dasar yakni mendasarkan pada aspek teologis, ketuhanan dalam memperjuangkan dan membentuk bangunan negara. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id berdasarkan pandangan hukum tersebut, maka persoalan hukum bukan saja masalah antarmanusia,. dalam pandangan mui, hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan, hukum tidak berdiri sendiri melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan tuhan,emikian pula undang undang dasar menegaskan apa yang telah dikemukakan pada alinea ketiga yaitu, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. sedangkankedua rumusan dalam undang undang dasar tersebut menunjukkan dengan jelas dianutnya paham ketuhanan oleh undang undang dasar undang undang dasar menunjukkan ketuhanan menurut keyakinan kepercayaan agama masing masing. dengan perspektif hukum itulah, maka segala perundang undangan yang berlaku negara republik indonesia, wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada dalam agama yang sah indonesia, termasuk hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber dari hukum agama, antara lain dalam konteks persidangan ini, menyangkut aturan agama tentang perkawinan. sejarah ringkas undang undang perkawinan bahwa dari sudut pandang kesejarahan, perumusan undang undang nomor tahun sebetulnya telah melalui proses panjang bertahun tahun dan perdebatan yang melelahkan dalam sidang parlemen yang secara ringkas akan kami uraikan sebagai berikut. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tidak ada satu pun agama dunia ini yang tidak menganggap penting diatasnya lembaga perkawinan bagi umatnya karenanya maka setiap agama mempunyai ketentuan hukumnya sendiri tentang sahnya suatu perkawinan, hanya saja dalam pelaksanaanya ada yang konsisten mempertahankan ketentuan agamanya, dan ada pula yang permisif atau longgar terhadap ketentuan agamanya. pemerintah kolonial belanda yang sekuler melalui stb. nomor dan hoki stb. nomor memandang perkawinan hanya dalam hubungan kepercayaannya, tanpa memperhatikan hukum agama dari pihak pihak yang melaksanakan perkawinan. termasuk dalam menentukan sah tidaknya perkawinan mereka. ketentuan yang sama diatur dalam rancangan ordonansi perkawinan yang tercatat, dan lainnya, serta orang orang timur asing. rancangan ordonansi tersebut ditentang keras oleh umat islam. setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah indonesia menerbitkan undang undang nomor tahun tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang disusul dengan intruksi menteri agama nomor tahun tentang pengangkatan pegawai pencatatan nikah. undang undang tersebut tidak mengatur substansi perkawinan, akan tetapi hanya mengawasi dan mencatat pernikahan yang dilakukan menurut agama islam, serta mencatat talak dan rujuk yang dilaporkan oleh pihak pihak yang bersangkutan kepada pegawai pencatat nikah. masa pemerintahan, berdasarkan undang undang dasar sementara tahun telah dipersiapkan pula berbagai ruu tentang perkawinan. pada tahun oleh kementerian agama dipersiapkan ruu tentang pernikahan umat islam. pada tahun oleh pemerintah dibentuk panitia untuk menyusun tiga buah ruu perkawinan yaitu ruu pokok yang berlaku umum, ruu organik yang berlaku untuk masing masing golongan agama, dan ruu untuk golongan netral yang tidak termasuk salah satu golongan agama. setelah bekerja sekian lama, ruu tersebut merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id belum juga disusun. pada tahun oleh anggota parlemen nyonya kumari cs, disusun. setelah melalui perdebatan yang panjang, penyusunan ruu akhirnya mengalami kemacetan. awal pemerintahan orde baru oleh dpr gr dibahas dua ruu tentang perkawinan yaitu ruu tentang perkawinan umat islam yang diajukan oleh departemen agama pada mei dan ruu tentang pokok pokok perkawinan yang disampaikan oleh kementerian kehakiman pada september akhir masa kerja dpr gr tahun pembahasan kedua ruu tersebut mengalami kebuntuan seperti yang dialami masa sebelumnya, sebabnya tidak lain adalah tidak bisa bertemunya paham nasionalis islami yang berada departemen agama dan paham nasionalis sekuler yang berada departemen kehakiman. pada awal pertengahan kedua tahun pemerintah orde baru mengajukan satu ruu perkawinan yang kontroversial kepada dpr. reaksi langsung bermunculan terutama dari fraksi persatuan pembangunan, mereka menganggap ruu tersebut bertentangan dengan pancasila, uud tahun dan pidato presiden tanggal agustus reaksi terhadap ruu tersebut juga muncul dari umat islam luar dpr, baik dari tokoh ulama seperti prof. dr. buya hamka yang melontarkan tanggapan yang cukup keras dan organisasi pelajar islam, seperti ibnu, pii, ipm bawah koordinasi badan kontak pelajar islam bpi) yang secara tegas menolak ruu tersebut. puncaknya saat menteri agama mukti ali sedang menyampaikan jawaban terhadap ruu tersebut depan sidang dpr, pemuda pemuda islam menduduki dpr. sidang akhirnya berhenti tanpa adanya kesepakatan antara umat islam, dpr, dan pemerintah. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id untuk mencairkan kebuntuan itu, pemerintah melalui menteri agama dan menteri kehakiman melakukan lobi lobi luar sidang dengan para pimpinan fraksi. pangkopkamtib jenderal soemitro atas perintah presiden soeharto meminta jenderal sodomi untuk melobi tokoh tokoh kristen dan jenderal daryatmo untuk melobi tokoh tokoh islam. penyelesaian ruu perkawinan arah titik terang terjadi setelah ketua majelis syuro ppp kh. bisri syamsul dan ketua fraksi kh. masker bertemu presiden soeharto untuk menyampaikan pendapat pendapat ppp disertai usul usul perubahan ruu. setelah itu, dua pimpinan fraksi yaitu fraksi abri dan fraksi melakukan lobi lobi. kesepakatan yang dicapai, pertama, hukum islam dalam hukum perkawinan tidak akan kurangi atau diubah. kedua, sebagai konsekuensi poin satu, maka alat alat pelaksanaan tidak akan dikurangi atau diubah, tegasnya undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dijamin kelangsungannya. ketiga, hal hal yang bertentangan dengan agama islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang undang yang akan akan dihilangkan atau di drop. keempat, ruu ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut. perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu . tiap tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara . kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang wenangan. setelah dibahas dalam sidang paripurna dpr tanggal desember rumusan sebagaimana tercantum pada butir keempat dipertegas dengan menambahkan kata adalah setelah kata perkawinan dan tanda koma setelah kata sah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana yang dikutip oleh para pemohon uji materi dalam latar belakang pengajuan permohonan angka adalah pangkopkamtib jenderal soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan dua fraksi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang lain, yaitu fraksi karya dan fraksi pdi dengan penegasan beliau, kalau nkri mau tetap utuh, maka rumusan tersebut harus diterima. setelah ruu perkawinan disetujui secara aklamasi dan disahkan dpr dalam sidang paripurna sebagaimana tersebut atas, pada tanggal januari ruu disahkan menjadi undang undang perkawinan oleh presiden yang diundangkan pada hari itu juga. sedangkanistematika bab bab uup tidak berbeda dengan sistematika ruu kecuali penghapusan bab tentang pertunangan dan bab bagian kedua tentang pengangkatan anak. para pemohon uji materi seharusnya banyak banyak membaca buku literatur terlebih dahulu, guna memahami sejarah perumusan guo. seandainya saja para pemohon uji materi membaca terlebih dahulu sejarah panjang perumusan guo, maka mui meyakini para pemohon sebagai kaum terpelajar tentu tidak akan mengajukan permohonan yang seluruh polita permohonannya sudah menjadi bagian dari perdebatan panjang perumusan yang diuji dalam persidangan ini. negara mengatur warga negara untuk menghormati hukum agama dan kepercayaannya. pada bagian pendahuluan, mui telah mengemukakan bahwa negara republik indonesia wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada dalam agama yang sah indonesia, antara lain dalam konteks persidangan ini menyangkut aturan agama tentang perkawinan. dalam contoh lain, misalnya urusan zakat, negara mengatur bahwa zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (vide undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat). begitu juga dalam urusan wakaf, negara mengaturdan seterusnya menurut syariat (vide undang undang nomor tahun tentang wakaf). merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id seharusnya kita bersyukur tinggal dalam suatu negara yang mengakui dan menghormati keberadaan hukum agama, apalagi hukum perkawinan sebagai pembentuk keluarga yang merupakan kesatuan terkecil dalam kehidupan masyarakat, pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama itu tidak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa indonesia sebagaimana telah kami sampaikan dalam bagian pendahuluan atas. tidak sedikit negara negara lain yang tidak respect terhadap keberadaan hukum agama, bahkan tidak respect terhadap keberadaan agama itu sendiri. sangatlah disayangkan, pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama dalam bidang perkawinan itu dipandang secara negatif oleh para pemohon sebagai negara memaksa setiap warga negaranya untuk mematuhi hukum agamanya dan kepercayaannya masing masing. mui memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah, ketentuan undang undang perkawinan tidak dapat dimaknai negara memaksa warga negaranya sebagaimana didalilkan para pemohon, melainkan sejalan dengdang undang nomor tahun tentang perkawinan, merupakan produk hukum yang telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. mui menilai bahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinan merupakan produk hukum yang telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. ini terbukti sejak undang undang perkawinan disahkan pada tahun jauh sebelum para pemohon lahir, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tidak ada gejolak atau gerakan dalam masyarakat dari agama yang manapun yang menginginkan dibatalkannya guo. alangkah keliru cara pandang para pemohon yang menilai adanya penyelundupan hukum sebagai perilaku yang dikatakan sendiri oleh para pemohon menyimpang, lantas menunjukkan hilangnya kewibawaan hukumpara pemohon terlalu membesar besarkan persoalan tanpa referensi yang jelas atau didukung data statistik yang akurat tentang seberapa besar tingkat perilaku yang menyimpang itu terjadi. apabila cara pandang para pemohon ini dibenarkan (good non), maka berbagai tindakan yang menyimpang dari hukum, misalnya saja dalam kasus pembalakan liar dan penyelundupan kayu hutan atau illegal logging, atau penyelundupan hasil penangkapan ikan (illegal fishing), sama sama penyelundupan nih, yang demikian marak negeri ini, harus dinilai keliru peraturan perundang undangannya dan negara harus merevisi dengan ketentuan baru yang menghargai perbuatan menyimpang itu. sungguh cara berpikir seperti ini memiliki tingkat absurditas yang tinggi dan tidak layak dipertimbangkan. dengan uraian tersebut atas, tampaklah bahwa argumentasi para pemohon bahwa guo menyebabkan terbukanya peluang penyelundupan hukum bagi calon mempelai yang berbeda agama dan akan melangsungkan pernikahan adalah lebih merupakan ketidaktaatan calon mempelai terhadap agama yang dipeluknya dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hukum kepercayaan semata tetapi juga sebagai hukum agama. cara pandang yang diterapkan pemerintah kolonial belanda pada awal abad ke bahwa perkawinan hanya merupakan hubungan kepercayaan yang tunduk kepada hukum perdata semata tanpa memperhatikan hukum agama dari pihak pihak yang melaksanakan perkawinan, termasuk dalam menentukan sah tidaknya perkawinan telah dengan suatu kesadaran merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ditinggalkan bangsa indonesia. salah satu bentuk perkawinan yang sah menurut hukum perdata, tapi tidak sah menurut hukum agama adalah perkawinan beda agama yang kini tengah coba dipromosikan oleh para pemohon, dan kini para pemohon hadir dalam persidangan ini dengan maksud mengajak kita semua kembali pada cara pandang kolonialis belanda. keinginan para pemohon agar ada pengesahan perkawinan beda agama dengan mengesampingkan hukum agama, dibangun dengan usulan anggota parlemen ny. kumari pada tahun sebagaimana telah kami kemukakan pada bagian sejarah ringkas undang undang perkawinan atas, berupa setelah melalui. perdebatan panjang, penyusunan ruu itu akhirnya mengalami kemacetan. atau kalau kita lebih belakang lagi, keinginan para pemohon agar pengesahan perkawinan beda agama dengan mengesampingkan hukum agama, sama dengan rancangan ordonansi perkawinanme, dan lainnya, serta orang orang timur asing yang mana rancangan ordonansi tersebut pun ditentang keras oleh umat islam. dengan becermin pada sejarah lahirnya undang undang perkawinan itu, maka cara pandang para pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan undang undang nomor tahun tidak akan menyebabkan hilangnya aspek religius dalam konstelasi hukum perkawinan indonesia menjadi terlihat masih jauh dari cara berpikir yang mendalam (deep) dan tajam (sharp) sebagaimana umumnya cara pandang yang kita harapkan lahir dari generasi terpelajar seperti pemohon, melainkan justru cara pandang para pemohon tampak dangkal dan tumpul. mengapa demikian? karena para pemohon tidak paham justru pada undang undang perkawinan itulah terletak aspek religius hukum perkawinan indonesia. merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold warga negara yang lain dalam hal perkawinan, kendati hak atas persamaan hadapan hukum telah dijamin dalam dan uud ad.etidak ada satu hal pun sebagaimana disebutkan atas akan terjadi jika nomor tidak ada. dengan kata lain, dalam hal mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan guo, makabahwa berdasarkan uraian atas, terbukti bahwa para pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam mk. iv. pendahuluan bahwa indonesia merupakan negara dengan dasar ideologi pancasila. pancasila merupakan staatsfundamentalnorm indonesia, jati diri dan identitas bangsa indonesia. bahwa pancasila mengusung ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama yang berarti memberikan landasan moral agama dalam menjalankan kegiatan bernegara yang tercakup dalam empat sila lainnya. bahwa ketuhanan yang maha esa dalam pancasila merupakan jawaban dari para pendiri negara atas perdebatan yang terjadi atas usulan indonesia sebagai negara agama islam) atau negara sekuler pada era pra kemerdekaan. bahwa pancasila menawarkan suatu ideologi yang tidak merupakan 'fusi' maupun 'reparasi' antara agama dan negara. pancasila menawarkan konsep diferensiasi antara fungsi institusi agama dan negara agar masing masing bisa mengoptimalkan perannya dalam usaha pengembangan dan penyehatan kehidupan politik. bahwa dengan demikian, pancasila menghendaki agar nilai nilai ketuhanan mendasari kehidupan publik politik. negara diharapkan. melindungi dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id isu ham dalam hukum perkawinan. para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas undang undang nomor tahun dengan perspektif nilai nilai ham sebagaimana yang diatur dalam universal declaration human rights atau dunam yang pada pokoknya bahwa pembatasan perkawinan adalah hanya berdasarkan pada dua hal, yaitu: (a) dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu, dan (b) dilakukan atas dasar kesepakatan sic, dengan menolak pembatasan selain itu. benar bahwa indonesia telah mengadopsi dunam akan tetapi indonesia bukanlah penganut ham yang bebas sebebas bebasnya seperti yang diinginkan para pemohon. karena bagaimana pun realitas sosio religio kultur indonesia tidak sama dengan bangsa bangsa penganut ham bebas. dengan merujuk hanya pada dua batasan tersebut atas, maka pasti akan menimbulkan kekacauan hukum yang tak terperiksa dampaknya indonesia. pengakuan atas dunam tidak mengurangi hak negara indonesia untuk mengatur lebih lanjut agar tercapai tertib sosial yang juga sama sama merupakan hak kolektif yang dijunjung tinggi oleh nilai nilai universal ham. seandainya konstruksi berpikir para pemohon yang menurut mereka berdasarkan nilai nilai universal ham tersebut diterima apa adanya, maka justru akan menempatkan manusia pada posisi yang rendah karena tidak ada bedanya dengan makhluk lain, dalam hal ini binatang yang hanya kawin dan melanjutkan keturunan atas dasar usia kawin dan suka sama suka alias kesepakatan. mui berpandangan seharusnya kita warga negara indonesia lebih menghormati para pejuang kemerdekaan republik indonesia yang telah melahirkan pembukaan undang undang dasar sebagai alat pemersatu bangsa indonesia dan mereka yang telah susah payah mempertahankan eksistensi nkri, antara lain para anggota parlemen dan wakil pemerintah ketika membahas undang undang perkawinan yang hampir hampir menimbulkan perpecahan dalam negara republik indonesia. kita perlu menghormati pangkopkamtib jenderal soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan (dua) fraksi yang lain merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id yaitu fraksi karya dan fraksi pdi dengan penegasan beliau kalau nkri mau tetap utuh, maka rumusan harus diterima. sisi lain mui berpandangan, janganlah kita menghormati para penyusun ham universal beserta derifatifnya yang tidak kita ketahui siapa mereka dan apa agenda balik berbagai ketentuan ham universal yang tidak sedikit melabrak ketentuan agama, khususnya agama islam, justru kita harus mengkritisi setiap produk aturan ham universal yang mereka sadarkan. ill. kesimpulan bahwa undang undang nomor tahun adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar karena telah mendapatkan authoritative source yang kuat yaitu berdasarkan alinea ketiga dan alinea keempat pembukaan undang undang dasar dan dan undang undang dasar bahwa undang undang nomor tahun tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. bahwa permohonan para pemohon tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak. iv. petit berdasarkan uraian atas, maka pihak terkait memohon kepada majelis hakim yang mulia:mengikat. menimbang bahwa pengurus besar nahdlatul ulamamengingat bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka setiap agama terutama agama islam mengatur dengan rinci dan detail aturan yang wajib diikuti oleh masing masing penganutnya karena bukan saja harus bisa dipertanggungjawabkan hadapan manusia, tetapi wajib dipertanggungjawabkan hadapan allah swt. oleh karena itu, seluruh umat islam indonesia menghendaki agar semua tatanan dalam bernegara tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. dalam hal ini, kami akan menguraikan pandangan agama islam tentang masalah pernikahan beda agama. bahwa seluruh ulama menyepakati atau ada ijma atas keharuman pernikahan antara orang islam baik pria maupun wanita dengan orang orang musyrik berdasarkan firman allah alquran surat al mumtahanah falak tari'suhunya ila alkuffaari laa hanna hill tahum walau hum yahilluuna tahunan . bahwa para ulama sepakat bahwa seorang muslimah tidak boleh dinikahkan dengan nonmuslim baik dia musyrik maupun kitab atau beragama yahudi atau nasrani. juga berdasarkan alquran surat al mumtahanah walau tumsikuu bi'ishamialkawaati ri . ulama menyepakati tidak ada perbedaan pendapat ulama seluruh dunia bahwa haram bagi muslim menikahi murtadhah (orang yang keluar dari agamanya) apa pun agamanya itu karena berarti orang yang keluar dari agamanya tidak berpegang teguh pada agama yang dianut sebelumnya, seperti dikemukakan oleh ahli fikih dalam mazhab imam ahmad bin hamba ibnu gudamah dalam al murni jilid vii, halaman ulama menyepakati bahwa haram bagi muslim menikahi kitabnya, yaitu perempuan yang beragama yahudi atau nasrani yang keluar dari agamanya, lalu menjadi watsaniah atau menjadi penyembah berhala atau meyakini suatu keyakinan yang diyakini oleh para penyembah berhala seperti percaya kepada reinkarnasi, maka hukumnya sama dengan watsaniah (dengan penyembah berhala), sehingga muslim haram menikahinya meskipun mengaku sebagai kitabnya. demikian pula perempuan ateis yang tidak beragama, haram dinikahi oleh pria muslim. tentang pernikahan pria muslim merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dengan wanita yahudi atau wanita nasrani. dalam hal ini, memang ulama terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu: ada yang menyatakan boleh. ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang berdasarkan alquran surat al kaidah aoyama hill laku alththhayyibaatu katha'tamu alladziina untuk alkitab hill laku katha'aamukum hill tahum waalmuhsanaatu mina alma menaati waalmuhsanaatu mina alladziina untuk alkitab min galium idola aataytumuuhunna ujuurahunna . namun demikian, seorang pakar hukum dalam mazhab imam abu hadiah yang bernama imam al kasasi menyatakan, pernikahan muslim dengan kitabnya dimaksudkan untuk menariknya agar masuk dalam agama islam . bahwa meskipun jumhur ulama menyatakan boleh berdasarkan alquran surat al kaidah namun pakar fikih dari mazhab imam abu hadiah menyatakan, tujuan pernikahan seorang muslim dengan nonmuslim yaitu wanita yahudi atau nasrani adalah rajai islamiyah, apabila perempuan tersebut bisa diharapkan ke halamannya. namun, pendapat kedua dari yang menyatakan tentang pernikahan seorang pria muslim dengan nonmuslim yaitu perempuan yahudi atau nasrani ada yang menyatakan hukumnya makruh, menyatakan makruh hukumnya seorang muslim menikahi wanita kitabnya . antara lain, ini dikemukakan oleh umar bin al hatta yang memerintah hudzaifah untuk menceraikan istrinya yang menganut kitabnya. kemudian kedua adalah sayyidina ali bin abi thalib juga berpendapat hukumnya makruh. pendapat yang berikutnya juga diikuti oleh generasi sesudah sahabat yaitu ath bin abi rambah dari kalangan tabi'in. dirikan oleh ibnu abi syariah dalam kitab al mushannaf jilid iii, halaman an abdul malik, gala sa'alt than nikahi yahudiyat nasrani . aku bertanya kepada ath tentang menikahi perempuan beragama yahudi dan atau perempuan beragama nasrani, maka beliau tidak menyukainya dengan mengatakan, kana balika, itu memang pernah terjadi, wal muslihat kholilun yaitu ketika orang islam dalam jumlah masih amat sedikit . hukum makruh tersebut dikuatkan oleh sebagian ulama dengan beberapa alasan antara lain, lii antara tata khadabil khamir wal hindi . perempuan nonmuslim tersebut mungkin saja meminum minuman keras yang diharamkan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id oleh agama islam dan mungkin saja mengkonsumsi babi yang juga diharamkan dalam ajaran agama islam, dan anaknya pun memungkinkan untuk memakan, mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama islam. watakunubi majalis lil walad, maka seorang ibu yang demikian itu adalah teman duduk yang sangat buruk bagi keturunannya. ketiga adalah kelompok yang menyatakan hukum haram bagi pria muslim menikahi wanita kitabnya dengan alasan bahwa wanita wanita kitabnya itu termasuk dalam musyrik yang tertera dalam alquran surat albagarah walau tankihuu almusyrikaati, dan janganlah kalian laki laki muslim menikahi perempuan perempuan yang menyekutukan allah. hatta yu'minna, sehingga mereka mau beriman. wala apapun mukminatun karun min musyrikin walau a'jabatkum . menikahi seorang budak beragama islam yang beriman itu lebih baik dari menikahi perempuan musyrik meskipun menarik hatimu. terkait dengan masalah hukum pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, maka dengan ini pengurus besar nahdlatul ulama berpendapat: perempuan muslimah hanya boleh dinikahkan dengan pria yang beragama islam karena seluruh ulama menyepakati keharuman wanita muslimah dinikahkan dengan nonmuslim. demikian pula seorang pria muslim hanya boleh menikah dengan wanita beragama islam dan hukumnya haram pria muslim menikahi wanita yahudi atau wanita nasrani dengan beberapa alasan yang pertama, kecil kemungkinan untuk menarik wanita alkitabiah masuk dalam islam dan masih banyak cara lain untuk berdakwah mengajak orang lain masuk dalam agama islam. masih tersedia cukup banyak wanita muslimah dalam jumlah yang sulit ditentukan indonesia ini untuk dinikahi oleh pria muslim. bahwa perkawinan seorang muslim dengan wanita alkitabiah yaitu yahudi atau nasrani akan menimbulkan masalah yang besar dalam kehidupan berkeluarga dan akibat akibat hukum lainnya yang lebih pelik dan tidak terhindarkan, seperti persoalan keimanan, masalah anak, agama anak, halal haramnya makanan dan minuman, dan sebagainya, sehingga seorang muslim lebih utama untuk menghindari pernikahan dengan wanita nonmuslim. merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god pria muslim diharamkan menikahi wanita wanita dari para penganut agama yang bukan ahlul kitab yaitu yang bukan yang tergolong agama samawi seperti wanita wanita hindu, budha, kong cu, dan lain lain. oleh karena itu, terkait dengan pengujian undang undang nomor tahun yang berbunyisinya sudah benar, tidak perlu mendapatkan perubahan karena sudah sesuai dengan ajaran agama islam yang menjiwai undang undang tersebut, maka perkawinan beda agama dapat dinyatakan tidak bisa dilakukan secara islam dan tidak bisa dicatatkan kantor urusan agama. pengurus besar nahdlatul ulama memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk tidak mengabulkan tuntutan manapun atau apa pun dari para pemohon perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang perkawinan terhadap undang undang dasar semoga majelis hakim mahkamah konstitusi memutuskan dengan seadil adilnya dan mendengarkan aspirasi seluruh umat islam seluruh indonesia. i2. menimbang bahwa, persekutuan gereja gereja indonesia pgi)hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan dan dalam skala yang lebih besar termasuk dalam hukum perdata. hal ini diperkuat oleh prof. subjektif dalam bukunya pokok pokok dari hukum perdata yang menyatakan bahwa hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazimnya dibagi dalam empat bagian, yaitu hukum tentang diri seseorang, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum warisan. batasan terhadap masing masing bagian dari hukum perdata tersebut adalah sebagai berikut. hukum tentang diri seseorang memuat peraturan peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan. hak haknya itu dan selanjutnya tentang hal hal yang mempengaruhi. kecakapan kecakapan itu. hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan hubungan hukum merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian atau curate. hukum kekayaan mengatur perihal hubungan hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. hukum warisan mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau meninggal. dasar berlakunya hukum perdata negara kita adalahdari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hukum perdata yang berlaku saat ini tetaplah hukum perdata yang berlaku zaman hindia belanda sepanjang ketentuan ketentuannya belum dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru menurut undang undang dasar yang berlaku. hukum perdata yang berlaku pada zaman hindia belanda ditentukan oleh indische staatsregeling dan dan indische staatsregeling yang merupakan pedoman politik bagi pemerintah hindia belanda terhadap hukum indonesia pada waktu itu. menurut prof. subjektif, pokok pokok dari sebelumnya regering adalah sebagai berikut. hukum perdata dan dagang harus diletakkan dalam kitab undang undang yaitu yang dikodifikasi. hukum golongan bangsa eropa, untuk itu harus dianut perundang undangan yang berlaku negeri belanda atau asas konkordansi. untuk golongan bangsa indonesia asli dan timur asing, jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatkah peraturan peraturan untuk bangsa eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. untuk selain yang harus diindahkan aturan aturan yang berlaku kalangan mereka dari aturan aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan. orang indonesia asli dan timur asing sepanjang mereka belum ditundukkan bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa eropa, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id pendudukan mana boleh dilakukan secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja. sebelumnya, hukum untuk bangsa indonesia ditulis dalam undang undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu hukum adat. menurut h.m. jamil latief, ketentuan tersebut atas menjadi dasar bagi berlakunya berbagai macam peraturan hukum perdata termasuk hukum perkawinan. ini merupakan konsekuensi dari kebijaksanaan yang dituangkan dalam yang membagi bagi golongan penduduk indonesia pada saat itu menjadi tiga golongan yaitu golongan eropa, golongan timur asing, dan golongan bumiputra. kita memperoleh gambaran bahwa keadaan hukum perdata yang berlaku indonesia sangat bercorak ragamnya. keadaan tersebut berlaku juga bagi hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata. hal ini dapat dilihat dalam angka penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang perkawinan yang menjelaskan keadaan hukum perkawinan yang berlaku bagi indonesia saat itu sebagai berikut. bagi orang orang indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah dipesisir dalam hukum adat. bagi orang orang indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. bagi orang orang indonesia asli yang beragama kristen berlaku ordonansi kristen indonesia. bagi orang timur asing, cina, dan warga . bagi orang orang timur asing lainnya dan warga negara indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. bagi orang orang eropa dan warga negara indonesia keturunan eropa yang disamakan dengan mereka, berlaku kitab undang undang hukum perdata. pengelompokan penduduk atas golongan golongan sebagaimana diatur dalam dipandang tidak sesuai dengan cita cita negara dan bangsa indonesia yang menghendaki adanya satu kesatuan hukum nasional. demikian juga pengelompokan terhadap warga negara indonesia dalam hal perkawinan tidaklah sejalan dengan amanat undang undang dasar merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id undang undang nomor tahun mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu januari tetapi baru berlaku secara efektif pada tanggal oktober dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa undang undang tersebut merupakan undang undang perkawinan nasional, jadi berlaku untuk semua warga negara dan seluruh wilayah indonesia. undang undang tersebut berusaha untuk menampung prinsip prinsip yang. bahwa sebelum lahirnya undang undang nomor tahun tentang perkawinan, peraturan perundang undangan tentang perkawinan waktu itu tidaklah memperhatikan unsur perbedaan agama, asal usul para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga status perkawinan antara orang orang yang agamanya berbeda tidaklah menjadi soal. bahwa yang menjadi perhatian waktu itu adalah hukum masing masing pihak sesuai dengan ketentuan dan is. menurut peraturan perundang undangan tersebut, hukum agama tidak berperan dalam menentukan sah tidaknya perkawinan. jadi, perkawinan antara orang orang yang indonesia masing masing tunduk pada hukum yang berlainan dan hal ini ditampung dalam staatsblad peraturan perkawinan campuran. tetapi setelah berlakunya undang undang nomor tahun maka bw, hoki, ghr, dan peraturan peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam undang undang tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi. untuk menggantikan berbagai peraturan perundang undangan tersebut, maka ditetapkanlah undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwaselanjutnya, dalam penjelasan menyatakan bahwa dengan perumusan tersebutprof. hadirin menafsirkan bahwa bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin melanggar hukum agamanya sendiri. demikian juga bagi orang kristen dan hindu atau budha seperti yang dijumpai indonesia. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab kita suci atau dalam keyakinan keyakinan yang terbentuk dalam gereja gereja kristen atau dalam kesatuan kesatuan masyarakat yang berkepercayaan kepada ketuhanan yang maha esa, tetapi juga semua ketentuan perundang undangan, baik yang telah mendahului undang undang perkawinan nasional tersebut maupun yang akan ditetapkan kelak. bahwa suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. undang undang nomor tahun tersebut menggantungkan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing masing pemeluknya. hal ini berarti bahwa syarat syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat syarat perkawinan sebagaimana diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. dengan perkataan lain dalam undang undang tersebut berlaku asas lex specialis derogat legi generalis artinya aturan khusus yang menyampaikan aturan umum. aturan khusus adalah hukum agama dan kepercayaannya itu, sedangkan yang disebut aturan umum adalah syarat syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tersebut. berdasarkan rumusan undang undang nomor tahun tersebut, maka persekutuan gereja gereja indonesia dapat mengkritiknya sebagai berikut. bahwa rumusan tersebut telah mengabaikan realitas warga negara indonesia yang bhinneka tunggal ika dan sangat menghargai multikulturalisme. lebih dari itu, rumusan tersebut telah mengabaikan kenyataan bahwa manusia juga mempunyai rasa cinta yang bersifat universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, keturunan, golongan ataupun agama, meskipun beda agama bukanlah sesuatu yang ideal, tetapi perkawinan antara orang orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah hal yang mustahil dan bahkan sering terjadi masyarakat, apalagi era masyarakat modern ini yang semakin multikultural. oleh karena itu, rumusan harus dibaca dan diinterpretasikan dalam semangat bhinneka tunggal ika dan dalam spirit melayani situasi dan perkembangan masyarakat yang semakin plural. bahwa dari perspektif hak asasi manusia, rumusan tersebut telah melanggar ham, dimana hak warga negara untuk menikah dengan warga negara indonesia lainnya yang berbeda agama telah diabaikan. akibat merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana untuk menyuburkan nilai nilai etis dalam kehidupan publik. namun pancasila tidak menghendaki perwujudan negara agama yang merepresentasikan aspirasi kelompok keagamaan. bahwa dalam bingkai pancasila, negara tidak mendikte ataupun mewakili agama tertentu, bahkan tidak pula memberikan keistimewaan kepada salah satu agama. sebagai contoh, sekalipun islam sebagai agama mayoritas, namun setiap agama diperlakukan setara dengan tidak menjadikan islam sebagai agama negara. kepedulian pancasila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi. latif, bahwa dalam konteks pancasila yang demikian, amat menghargai dan berupaya melindungi pluralisme yang ada indonesia, terutama pluralisme akan pandangan mengenai agama dan kepercayaan. hal ini terlihat dari penyetaraan terhadap seluruh agama dan kepercayaan yang ada indonesia terlepas dari jumlah penganutnya dan menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan dari tiap warga negara. bahwa pancasila berarti juga melindungi penafsiran penafsiran individu atas masing masing agama atau kepercayaan karena pancasila tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi karena indonesia bukanlah negara agama yang memaksakan pelaksanaan suatu agama tertentu. bahwa dalam realita bangsa indonesia, terdapat pelbagai macam aliran, pandangan, atau penafsiran yang dimiliki individu dalam memandang masing masing agama dan kepercayaan. hal ini lebih lanjut membuat masyarakat tidak selalu mengikuti penafsiran mayoritas atas suatu agama dan kepercayaan termasuk penafsiran yang dikeluarkan secara resmi oleh institusi agama dan kepercayaan. hal ini bahkan selayaknya dilindungi oleh pancasila yang tidak ikut campur dalam moralitas pribadi, melainkan memiliki tempat pada moralitas publik. bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan merupakan salah satu contoh konkret mengenai penafsiran agama dan kepercayaan yang berbeda dari penafsiran mayoritas yang melihat bahwa perkawinan tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda agama dan kepercayaan. dalam konstelasi negara pancasila, hal ini seyogyanya dilindungi karena merupakan bagian dari moralitas pribadi dari tiap warga negara yang tidak dapat dipaksakan. merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id pengabaian hak hak mereka sebagai warga negara, banyak pasangan yang berbeda agama yang justru menjadi terjebak dalam pilihan yang sama sekali tidak mereka kehendaki yaitu yang tidak memiliki landasan moral dan spiritual seperti hidup bersama tanpa menikah. sinilah ironisnya, sementara berupaya menjaga kemurnian rohani pasangan yang akan menikah, interpretasi yang sempit terhadap tersebut justru berpotensi menciptakan penyimpangan moral dan spiritual karena penolakan catatan sipil terhadap pernikahan pasangan yang berbeda agama. bahwa gereja bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan gereja merupakan satu entitas yang berbeda yang berada dalam naungan negara. untuk itu, dalam hal hal tertentu, gereja harus patuh terhadap negara, tetapi kepatuhan gereja terhadap negara harus disertai sikap korektif bilamana negara pun melakukan penyimpangan maupun pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia. dalam konteks inilah interpretasi yang sempit terhadap undang undang nomor tahun justru telah melahirkan kebijakan yang diskriminatif terhadap hak warga negara yang hendak melakukan pernikahan campur atau yang berbeda agama. bahwa penerapan undang undang nomor tahun telah menyimpang dari rasa keadilan karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang atau tidak dihalangi untuk menikah. ini juga tidak adil terhadap pasangan yang secara ekonomi kurang beruntung, pasangan beda agama yang secara ekonomi baik dapat melaksanakan pernikahan mereka luar negeri, sementara pasangan agama yang secara ekonomi kurang beruntung tidak memiliki kesempatan yang sama. seharusnya lembaga catatan sipil hanya berperan secara administratif, sekadar mencatat perkawinan yang sudah disahkan oleh agama, tetapi dalam praktiknya lembaga catatan sipil justru bertindak melebihi fungsi dan perannya. artinya, lembaga tersebut telah mengintervensi keabsahan dari suatu perkawinan yang telah disahkan oleh agama. dalam banyak kasus, lembaga catatan sipil sering menolak menikahkan mereka yang hendak melakukan pernikahan beda agama dengan alasan yaitu bahwa suatu pernikahan harus disahkan secara hukum agama dan kepercayaan. pada sisi lain, lembaga catatan sipil juga menolak mencatatkan suatu pernikahan meski merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold bahwa depan perlu dibuat sebuah regulasi peraturan yang lebih realistis terhadap realitas kebhinekaan kita yang mengatur dan memfasilitasi perkawinan pasangan yang berasal dari agama yang berbeda. bahwa menurut persekutuan gereja gereja indonesia, undang undang nomor tahun sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan, sehingga sudah waktunya direvisi dan atau diganti dengan undang undang yang baru yang sifatnya lebih demokratis. i2. menimbang bahwa, perwakilan umat buddha indonesia wali)wali tidak memberikan pandangan pandangan hukum, tetapi lebih kepada hal hal yang berkaitan dengan etika moral yang berkaitan dengan perkawinan dan juga kebebasan beragama. dalam hukum agama budha, budha mengatakan sepasang manusia bisa melangsungkan pernikahan itu karena ada jodoh masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam. oleh karena itu yang merupakan landasan keyakinan dari agama budha. dalam kebebasan beragama, budha menyatakan bahwa sebetulnya agama budha itu tidak begitu saja menerima umat dari lain agama untuk ikut agama budha karena budha selalu menyarankan dalam sebuah cerita, ada seorang yang dari agama lain untuk ikut agama budha, sudah tiga kali datang kepada budha, dan budha mengatakan bahwa andaikata anda ingin mengikuti agama budha, bisa saja anda mempraktikkan darma dalam kehidupan sehari hari, tetapi anda harus tetap menyatakan anda adalah agama yang diyakini semula. budha juga menyatakan tidak menerima dana yang disumbangkan oleh anda kepada agama budha. jadi ini prinsip dasar yang ada pada agama budha. oleh karena itu pada sisi lain, tentu komunitas budha sebagai bagian dari bangsa, bagian dari negara, tentu juga mentaati hukum. dalam kaitan ini, umat budha juga patuh kepada undang undang nomor tahun dalam memberikan pelayanan keagamaan untuk hal hal yang berkaitan dengan upacara pernikahan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menimbang bahwa, konferensi waligereja indonesia kwiperan kami sebagai salah satu komunitas hidup beragama adalah menyampaikan beberapa catatan terhadap undang undang nomor tahun tentang perkawinan dan beberapa pengalaman nyata yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan perkawinan dan penerapan undang undang tersebut. kami komunitas gereja katolik indonesia, bagian dari warga negara republik indonesia, merasa bersyukur dan berbahagia menjadi warga negara indonesia dan hidup bersama dengan sesama warga negara republik indonesia yang lain, yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar kami merasa bahwa perkawinan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, termasuk kita warga negara republik indonesia. perkawinan merupakan suatu wadah dan penataan untuk meneguhkan dan mendukung keberlangsungan hidup manusia. tuhan menganugerahkan kepada manusia yang kita sebut seksualitas untuk menjamin keberlangsungan manusia melalui keturunan. seksualitas ini juga menjadikan manusia mengalami hidupnya secara dinamis dan juga mengalami rasa bahagia. dalam pemahaman ini, seksualitas perlu ditata agar tujuan utamanya dapat terus berlangsung dan terwujud, namun sekaligus dihindari kemungkinan yang tidak positif, bahkan bisa merusak karena kelemahan manusia. penataan seksualitas dalam perkawinan juga memantapkan hidup pribadi manusia dalam relasi cinta yang mendalam. dalam alam hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan undang undang dasar agama dan negara berkepentingan dalam hal perkawinan ini. agama berkepentingan dalam hal perkawinan karena sebagai komunitas yang menjadi wadah kebersamaan pribadi pribadi dalam hubungannya dengan tuhan yang diembannya, turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak tuhan untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan semakin memaknai anugerah tuhan yang luhur ini. negara juga berkepentingan karena berperan sebagai penetap merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dan penjamin hukum untuk kehidupan bersama. tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bila dalam kehidupan bermasyarakat ini negara tidak berperan dalam penataan kehidupan bersama. secara khusus dalam hal perkawinan, negara berperan untuk memberikan perlindungan, sehingga proses berketurunan yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia tidak dirusak ataupun digagalkan. negara bertanggung jawab melindungi perkawinan dan keluarga karena berkepentingan melindungi proses berketurunan dalam arti yang penuh. maksudnya, tanggung jawab menyangkut terjaminnya hidup pribadi menuju panggilan sebagai suami istri dan selanjutnya dalam peran sebagai orang tua terhadap anak. hal lain yang menjadi alasan kepentingan negara adalah mengatur dan menjaga agar seksualitas yang dianugerahkan oleh tuhan, pelaksanaannya tidak melalui kesewenang wenangan dan sikap anarkis yang dapat menimbulkan konflik, kekacauan, bahkan korban. berdasarkan pemahaman dan pertimbangan atas, dalam hal perkawinan, peran dan tanggung jawab negara perlu sungguh mengarah kepada kepentingan dan kebaikan semua warga negara sesuai dengan hak aslinya. mempersempit dan membatasi perwujudan kebutuhan setiap warga negara ini kami berpendapat bertentangan dengan tugas pokok negara dan perwujudan hak hak asasi manusianya. dalam konteks negara republik indonesia yang berdasarkan pancasila, penyempitan dan pembatasan tersebut atas berarti bisa mengikis nilai pancasila itu sendiri. sebetulnya adanya undang undang perkawinan, tanggung jawab negara sudah diupayakan. namun, undang undang perkawinan yang sekarang berlaku, khususnya ketentuan undang undang nomor tahun tentang perkawinan, mengalami cacat karena: isi dan rujukannya menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu diartikan dan dimaknai facto dengan pembatasan jumlah agama dan kepercayaannya. pembatasan ini mengakibatkan sebagian warga negara republik indonesia tidak mendapatkan pelayanan dalam perwujudan haknya sebagai warga negara karena tidak masuk dalam pembatasan yang ditetapkan tersebut. dalam situasi tersebut, kerap dijumpai bahwa prasarana tertentu dalam melaksanakan tugas negara memaksa agar warga negara tersebut merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id memilih salah satu dari yang sudah ditetapkan. dalam hal ini kami berpendapat bahwa negara melampaui kewenangannya karena memasuki ranah penyelamatan yang kami yakini sebagai hubungan pribadi dengan tuhan yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap orang. dalam pengalaman tengah masyarakat, ketentuan sering menimbulkan kesulitan untuk warga negara yang dalam kenyataan hidupnya hendak menikah dalam suatu perkawinan beda agama. kerap dijumpai mereka yang menikah beda agama dan sudah diteguhkan perkawinannya menurut agama tertentu mendapat kesulitan untuk pencatatan sipil. kerap dijumpai pula dalam perkawinan beda agama ini salah satu pihak dipaksa untuk pindah agama agar kebutuhan pencatatan sipil bisa dilayani. dalam konteks ini penting digarisbawahi bahwa menurut kami, siapa pun juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk pindah agama agar bisa menikah dengan pasangannya yang beda agama. sikap ini dapat juga membuat orang sulit mewujudkan haknya untuk menikah jika menemukan pasangannya yang beda agama. isi dan rumusan perlu diartikan bahwa dalam rangka perkawinan perlu dijunjung tinggi dua hak mendasar dari setiap pribadi, yaitu kebebasan hati nurani untuk memilih pegangan hidup atau beragama dan hak untuk menikah. tidak boleh bila dua hak ini bertemu berakibat salah satu harus dikorbankan. dalam hal perkawinan, ketentuan yang berlaku mesti memungkinkan dua hal tersebut tetap dihormati dan dibela. i2. menimbang bahwa, daripada hindu dharma indonesiaagama hindu mengajarkan empat tahapan kehidupan yang disebut catur asrama, terdiri atas: brahmacarya (masa menuntut ilmu belajar), grihastha (masa hidup berumah tangga), vanaprastha (masa mengasingkan diri dari kehidupan duniawi), dan senyawa atau bhiksuka (masa membebaskan diri dari keterikatan atau hidup mengembara). perkawinan merupakan jenjang kedua yang ditempuh setelah usai melaksanakan kewajiban masa belajar. namun, ada juga yang tidak melakukan hidup, grihastha, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id melainkan langsung memasuki jenjang atau tahapan kehidupan ketiga dan bertekad untuk hidup selibat, tanpa hubungan seksual (suka brahmacari) serta tidak berumah tangga. perkawinan menurut ajaran hindu adalah raja, yaitu sebagai salah satu bentuk kewajiban pengabdian kepada hyang widi masa tuhan yang maha kuasa). dengan demikian, perkawinan adalah masa awal memasuki grihastha asrama (kehidupan berumah tangga) dan dinyatakan sebagai dharma (kewajiban suci), sehingga lembaga tersebut harus dijaga keutuhan dan kesuciannya. orang yang hidup berumah tangga mempunyai kewajiban tertentu yang diajarkan dalam veda, antara lain: meneruskan generasi yang baik, melakukan kewajiban agama yang berkaitan dengan panca yana dan kewajiban yang berkaitan dengan fungsi sosial lainnya. oleh karena itu, menurut ajaran hindu, untuk hidup berumah tangga harus melalui proses keagamaan yang disebut viva samsara, samping proses lainnya yang bersifat administrasi dan tradisi. viva samsara adalah rangkaian kegiatan upacara perkawinan hindu yang sangat disakralkan dan dipimpin oleh pandita atau pandita lokapalasraya, setelah diketahui dan dinyatakan bahwa calon pengantin telah memenuhi ketentuan hukum agama hindu dharma) dan hukum negara. ketentuan dimaksud misalnya seperti: telah memenuhi syarat usia perkawinan, kesepakatan calon pengantin, persetujuan pihak orang tua, cara memperoleh calon istri sesuai ajaran hindu, memiliki dasar keyakinan yang sama, dan persyaratan administrasi yang diatur oleh negara. dengan berlakunya undang undang nomor tahun penerapan hukum hindu, baik yang tersurat maupun melembaga dalam adat istiadat sesungguhnya tidak ada masalah yang berarti, karena relatif sejalan. ketentuan ketentuan yang bersifat administratif tinggal menyesuaikan sebagai bentuk kewajiban dari setiap warga negara (dharma negara), karena ketentuan ketentuan penting dalam agama hindu telah terakomodasikan dalam undang undang nomor tahun tersebut. khusus tentang perkawinan beda agama, dalam agama hindu pengertiannya berbeda dengan pengertian yang secara umum dipahami dewasa ini, sehingga merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id perlu diberikan tambahan penjelasan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. konsep dasar perkawinan viva atau perkawinan hindu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu terwujudnya grihastha suksinat, keluarga yang harmonis, sejahtera, dan kekal yang selalu mendapat anugerah dari hyang widi masa. lembaga perkawinan bukan hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan seksual (rati), melainkan untuk meneruskan keturunan (praja) yang baik atau anak yang saputra, sebagai wadah pengamalan kewajiban agama dan ritual serta wadah untuk melaksanakan kewajiban fungsi sosial (dharmasampati). tujuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan undang undang nomor tahun yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. oleh karena itu, viva samsara atau grihastha asrama merupakan lembaga sakral yang terikat dengan aturan aturan atau norma tertentu, termasuk sistem dan tata cara pelaksanaan perkawinan. sistem perkawinan agama hindu mengenal beberapa sistem perkawinan, baik yang dianjurkan, yang boleh tapi tidak dianjurkan, dan yang dilarang. menurut kitab manhwa dharmasastra pada adidaya iii sloka ada (delapan) sistem perkawinan hindu. dari kedelapan sistem tersebut, empat dinyatakan sangat mulia, dua tidak dianjurkan, dan dua dilarang. delapan sistem perkawinan itu ialah: brahma viva, adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara merias mempelai wanita dengan pakaian yang indah dan megah, untuk selanjutnya diserahkan kepada mempelai pria yang ahli veda dan berbudi luhur, dengan terlebih dahulu memberikan hadiah permata kepadanya. diva viva, adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu merias mempelai wanita, kemudian diserahkan kepada mempelai pria atas jasanya melaksanakan upacara suci pada keluarga mempelai wanita. prajapatya viva, adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria setelah terlebih dahulu memberikan nasehat dan penghormatan, kemudian mengucapkan doa restu merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang berbunyi: sahobhaucaratam dharma, yang artinya: semoga kamu bersama sama melaksanakan dharma dengan lebih baik . area viva, adalah perkawinan yang dilakukan sesuai peraturan (tradisi suci) yang dilakukan oleh orang tua dari mempelai wanita, setelah menerima seekor sapi atau sepasang lembu dari mempelai pria untuk memenuhi dharma. asura viva, adalah perkawinan yang dilakukan atas keinginan pihak pria dengan cara menerima mempelai wanita, setelah mempelai pria menyerahkan maskawin sesuai kemampuannya. gandaria viva, adalah perkawinan yang dilakukan atas dasar cinta sama cinta antara seorang pria dan seorang wanita tanpa terlebih dahulu memohon persetujuan orang tua pihak wanita pelarian, ngerorod). raksasa viva, adalah perkawinan yang dilakukan secara paksa dengan cara melarikan seorang gadis tanpa persetujuan, bahkan disertai perkelahian memandang). pasca viva, adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara memperdaya menipu atau memperkosa wanita yang sedang tidur, mabuk atau kebingungan. sistem perkawinan dari nomor urut s.d. dinyatakan sangat berbahasa, bukan hanya bagi dirinya melainkan leluhur dan generasi bawahnya, sedangkan sistem perkawinan nomor urut dan dinyatakan sebagai perbuatan dosa manhwa dharmasastra selain sistem perkawinan yang diuraikan dalam kitab manu sperti tersebut, pada masyarakat hindu terutama india dikenal adanya perkawinan antaragama atau beda agama. namun, pengertian perkawinan antaragama dimaksud sifatnya terbatas, hanya bagi orang orang umat yang keyakinan agamanya boleh dikatakan serumpun. dalam buku perkawinan menurut hukum hindu gde punja. dikemukakan bahwa keyakinan yang dianggap serumpun itu ialah yang tergolong hinduism (menurut hindu marriage act), yaitu antara mereka yang beragama hindu, buddha, jana, dan sikh. pengertian hinduism itu kemudian diperluas meliputi semua sekte, seperti mazhab cambodia brahmi, wirasaiwa, ling, warszawa, sirait, aryasamaj, dan mazhab hindu ortodoks. dalam masyarakat hindu indonesia, perkawinan antaragama seperti itu tidak dikenal. setiap perkawinan pengesahannya selalu berpedoman kepada merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id susastra kitab kitab hindu, termasuk kitab utara manhwa, dan dest atau tradisi suci yang berlaku secara turun temurun. apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna susastra itu maka daripada hindu dharma indonesia sebagai majelis tertinggi umat hindu akan memutuskan dengan memerhatikan sumber sumber ajaran hindu, yang terdiri atas veda shruti (kitab suci catur veda beserta cabang cabangnya), sperti (kitab kitab dharmasastra), sila (perilaku yang dicontohkan oleh para suci), tatacara (tradisi suci tradisi veda), dan atmanastusthi (kesepakatan dan keheningan hati). dalam praktiknya sampai dewasa ini umat hindu indonesia melaksanakan perkawinan yang pengesahannya dilakukan secara agama hindu dengan ritual yang beraneka ragam sesuai tradisi etnis atau resta setempat. tata cara dan proses perkawinan yang umum diikuti, antara lain tradisi bali, jawa, india tamil, dayak, dan karo. walaupun tradisinya berbeda, namun secara prinsip tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam veda. tata cara dan proses perkawinan dalam rangka melaksanakan upacara perkawinan baik berdasarkan ketentuan kitab suci maupun adat istiadat, calon pengantin wanita dan pria harus satu agama hindu). jika belum sama, maka wajib dilaksanakan upacara sushi madani untuk bersaksi kepada hyang widi masa sebagai penganut hindu. selain itu, menurut kitab lajur veda ii. dan bhagavant gita xvii. disebutkan syarat syarat pelaksanaan upacara, sebagai berikut: sapta padi, yaitu melangkah depan tujuh langkah sebagai simbol penerimaan kedua mempelai itu. upacara ini masih kita jumpai dalam berbagai variasi sesuai dengan budaya daerahnya, misalnya: menginjak telur, melintasi tali, melempar sirih, dan sebagainya: panigrahana, yaitu upacara bergandengan tangan sebagai simbol mempertemukan kedua calon mempelai depan altar yang dibuat untuk tujuan upacara perkawinan. dalam budaya jawa dilakukan dengan menggunakan kelapa (sejenis selendang), yang masing masing ujung kainnya diletakkan pada kedua mempelai, kemudian diiringi mantra atau story. ada juga yang menggunakan sindir (selendang khusus berukuran lebar dan panjang) untuk menyelimuti kedua mempelai. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id raja homa atau agni homa, yaitu proses pemberian doa restu yang dilaksanakan oleh pandita pandita lokapalasraya dengan cara menyampaikan pula studi untuk kebahagiaan kedua mempelai. shraddha, yaitu keyakinan penuh terhadap kebenaran pelaksanaan samsara yang diajarkan dalam veda mengenai pelaksanaan yana. yana tidak akan menimbulkan energi spiritual jika tidak didasari oleh keyakinan yang mantap. keyakinan itulah yang menyebabkan semua simbol dalam sesaji menjadi bermakna dan mempunyai energi spiritual. tanpa didasari keyakinan yang mantap maka sesaji tersebut hanya sebagai pajangan biasa, lancarnya, yaitu keikhlasan dalam melupakan suatu yana: sastrawan, yaitu pelaksanaan suatu raja harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kitab suci veda. hukum yang berlaku dalam pelaksanaan yana disebut yana vidi, vaksin, yaitu adanya suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang, yang dihancurkan secara ikhlas kepada pandita pandita lokapalasraya yang memimpin upacara. mantra, yaitu lagu pujaan atau doa suci yang dilantunkan dalam pelaksanaan upacara yana viva samsara. ii. annaseva, yaitu jamuan makan sesuai kemampuan dan menerima tamu dengan ramah dalam pelaksanaan upacara yana. nasuta, sikap dalam melaksanakan upacara yana dengan menjauhkan tujuan untuk memamerkan kekayaan dan kemewahan. mengingat begitu sarannya nilai perkawinan hindu maka pengesahan perkawinan wajib dilakukan sesuai tata cara dan proses perkawinan berdasarkan susastra veda sehingga kedua mempelai bisa dipersyaratkan telah memeluk agama hindu. persyaratan tersebut juga berkaitan erat dengan pengaturan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran hindu. kewajiban suami secara umum,, dan anak anaknya, serta berkewajiban mengawinkan anaknya pada waktunya m.s.ix merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa perkawinan saat ini tidak memberikan kepastian akan perlindungan ini. kenyataannya negara acapkali memaksakan penafsiran atas suatu agama atau kepercayaan kepada calon mempelai bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan antar agama dan kepercayaan sekalipun calon mempelai memiliki keyakinan yang berbeda mengenai hal tersebut. bahwa dengan demikian konstruksi perkawinan saat ini adalah tidak sesuai dengan jiwa dari pancasila karena telah menempatkan negara masuk dalam pemaksaan atas moralitas pribadi yang seharusnya tidak boleh disentuh, dan justru harus dilindungi dalam bingkai pancasila. pokok pokok permohonan bahwa permohonan guo dibagi menjadi (dua) bagian, yaitu alasan dalam uji materiil dan alasan dalam uji formil. alasan uji material dalam permohonan guo adalahnomor merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui dan uud nrinomor, dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id, atau dalam hal tertentu urusan agama dilakukan secara bersama sama m.s. ix. menjamin hidup dengan memberi nafkah istrinya bila karena suatu urusan penting (tugas) harus meninggalkan istrinya luar daerah m.s.ix. memelihara hubungan kesuciannya dengan istri, saling setia dan saling mempercayai, sehingga terjamin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga m.s.ix..s.iii. dan 1x kewajiban istri secara umum, kewajiban istri yang paling mendasar dalam keluarga adalah: sebagai seorang istri atau wanita,.s. istri (wanita) harus pandai pandai membawa diri, mengatur, dan memelihara rumah tangga supaya baik dan ekonomis m.s. dan menjalankan tugas mulanya maka setelah mati akan mencapai surga walaupun tidak mempunyai anak m.s.v. maka dinyatakan sebagai sadari dan akan mencapai surga kelak sesudahnya mati mendampingi suaminya m.s.ix. istri berkewajiban memelihara rumah tangga m.s.ix. melahirkan keturunan (saputra)yang menyebabkan pencapaian pahala surga bagi nenek moyang dan anggota keluarga m.s.ix. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id suami istri yang dapat menjalankan kewajibannya masing masing dengan baik diharapkan memperoleh keturunan anak yang saputra, yaitu anak yang berpengetahuan, berbudi luhur, dan taat menjalankan dharma, sehingga mereka dapat mengentaskan roh leluhurnya dari neraka put. melahirkan saputra merupakan tujuan yang amat luhur dari perkawinan hindu, karena itu, perkawinan mereka harus disahkan menurut tata cara dan proses perkawinan hindu. pandita pandita lokapalasraya tidak akan berkenan mengesahkan perkawinan bila antara mereka (calon pengantin) masih memeluk agama yang berbeda. dalam kaitan ini umat hindu berpedoman pada ketentuan kitab manu sperti adidaya sloka yang berbunyi: writhasamskara jahanam prawrajyasu tisthatam, amanat tyaginam iwa nirwartetodaka kriya . air suci sakramen tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara yang telah ditentukan sehingga kelahiran mereka itu dianggap sia sia belaka, tidak pula diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran secara tidak sah, juga kepada mereka yang menjadi pertapa (tyaginam) dari golongan murtad, dan kepada mereka yang meninggal karena bunuh diri . dengan demikian, perkawinan beda agama menurut ketentuan ajaran agama hindu dinyatakan tidak dapat disahkan melalui viva samsara, sehingga bila hal ini dilakukan, maka pasangan suami istri seperti itu dianggap tidak sah dan untuk selamanya dianggap sebagai samgrhana (perbuatan zina). kemudian, sebagai konsekuensinya adalah perkawinan mereka dianggap batal dan tidak dapat dicatatkan administrasi pendudukannya pada kantor catatan sipil. penutup demikianlah pandangan hindu tentang perkawinan beda agama yang tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan susastra veda. tata cara dan proses viva samsara yang dilaksanakan selama ini adalah merupakan lembaga sakral yang diyakini akan membawa keselamatan dan kebahagian. dengan mematuhi ketentuan dharma dalam melaksanakan grihastha asrama perkawinan hindu) ini diharapkan dapat mengantarkan mereka merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id (suami istri dan putra putrinya) untuk mewujudkan grihastha suksinat, suatu kehidupan keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. menimbang bahwa, majelis tinggi agama khonghucu indonesia masakanketerangan yang disampaikan mengacu pada rujukan yang dikeluarkan oleh presidium dewan rohaniwan dan dewan pengurus majelis tinggi agama khonghucu indonesia masakan), tertanggal november mengingat: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. bila tidak terpadu langit dan bumi berlaku benda tidak akan tumbuh. upacara perkawinan besar hun) adalah pelestari generasi berlaku zaman ji kitab catatan kesusilaan xx1v: hal laki laki dan perempuan hidup berkeluarga adalah hubungan terbesar dalam hidup manusia mengi va: upacara pernikahan bermaksud akan menyatupadukan kebaikan kasih antara dua keluarga yang berlainan marga, atas mewujudkan pengabdian kepada agama dan kuil leluhur zong miao), bawah meneruskan generasi. maka seorang juni (susilawan) sangat menaruh perhatian ji kitab catatan kesusilaan xli, hun yi: menimbang: tata agama dan tata laksana upacara agama khonghucu, khususnya hukum perkawinan agama khonghucu indonesia, disahkan tangerang tanggal desember beserta penjelasannya. amanat rohani shi gao dewan rohaniwan agama khonghucu indonesia nomor depok. shi gao tanggal oktober tata aturan dewan rohaniwan agama khonghucu indonesia, khususnya tata cara dan upacara lie gwan yuan pernikahan, ditetapkan jakarta merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id tanggal juli dan direvisi dalam pertemuan para haku sushi pendeta agama khonghucu (plus) jakarta april menetapkan: pertama: bahwa perkawinan antara seorang laki laki dan perempuan adalah firman tian. perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial, politik, maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. kedua: perkawinan adalah antara laki laki dan perempuan oleh firman tian tian ming), tuhan khalid semesta alam dan telah memenuhi ketentuan tata agama dan tata laksana upacara, tata aturan dewan rohaniwan agama khonghucu indonesia serta hukum perkawinan yang telah ditetapkan majelis tinggi agama khonghucu indonesia masakan). ketiga: yuan perwakilan dilaksanakan hanya bagi kedua mempelai yang beragama khonghucu. bagi mempelai yang berbeda agama, tidak dapat dilaksanakan yuan perkawinan melainkan hanya pemberian restu sebagai pengakuan dan pemberitahuan telah dilaksanakan perkawinan. i2. menimbang bahwa pemohon, presiden, serta pihak terkait tim advokasi untuk kebhinekaandesember februari dan deskawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idmerdeka barat jakarta tel, emamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idnganggap merugikan hak konstitusional para pemohon yang ditentukan dalam dan dan dan uud dengan alasan yang pada pokoknyadan uud pembatasan dalam. sebagaimana diatur dalam uud merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold bertentangan denganpembatasan yang ditentukan melalui tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam uudmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tenggang waktu pengajuan pengujian formil i3.9j menimbang bahwa dalam putusan nomor puu vii bertanggal juni mahkamah menyatakan, .i3. menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap uud bahwa diundangkan pada tanggal januari sehingga permohonan para pemohon telah jauh melewati masa tenggat (empat puluh lima) hari setelah undang undang guo dimuat dalam lembaran negara. berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pengujian formil yang diajukan oleh para pemohonpara pihak terkait,, keterangan ahli dan saksi para pemohon, keterangan ahli pihak terkait tim advokasi untuk kebhinekaan, serta bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon dan pihak terkait tim advokasi untuk kebhinekaaokok permohonan para pemohon adalah. pengujian konstitusionalitas terhadap dan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go iduud sedangkan secara formil, alasan alasan pengujiannya adalah sebagai berikut:, nomor adalah norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang undangan:, dan alasan uji materiil28e 28e dan uud bahwa hak beragama yang dijamin dalam dan uud khususnya hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, melanggar dengan berlakunya nomor karena ini memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. bahwa indonesia, sebagai negara, mengakui dan percaya terhadap tuhan yang maha esa (vide sila pertama pancasila). kepercayaan secara nasional ini dimanifestasikan dalam uud bahwa salah satu bentuk implementasinya adalah pengakuan dan penjaminan terhadap hak beragama sebagaimana termaktub dalam dan uud bahwamerdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id dan dan uud menurut para pemohon, norma dalam membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh uud bahwa alinea keempat pembukaan uud menyatakanrdasarkan ketuhanan yang maha esa maka tindakan atau perbuatan yang dilaku: bahwa para pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga melanggar dengan adanya ketentuan menurut para pemohon, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah telah dijamin dalam uud sehingga dengan adanya para pemohon merasa ada pembatasan terhadap hak warga negara dalam melangsungkan perkawinan tersebut. menurut mahkamah,sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan uud merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go imasyarakat: bahwa para pemohon mendalilkan hak konstitusional para pemohon dirugikan karena. menurut mahkamah,,bahwa para pemohon mendalilkan hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, melanggar dengan berlakunya karena guo memberikan legitimasi kepada. negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan. ajaran agama serta merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. menurut mahkamah, dalamr2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi gsanto, wahiduddin adams, ahmad fadli semadi2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god ttd. ttd. santo materialis akbar ttd. ttd. dewa gede laguna suhartono ttd. menahan mp. sitompul alasan berbeda (concerning opinion) alasan berbeda (concerning opinion) hakim konstitusi maria farida indrawi, sebagai berikut: negara indonesia ialah negara kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan, yang dilambangkan dengan garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika. semboyan tersebut mencerminkan adanya kebhinekaan (keberagaman) negara indonesia tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan. dalam suatu negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan tersebut, tentulah masyarakat tidak dapat dipisah pisahkan atau dikota katakan berdasarkan kelompoknya tetapi mereka membaur dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga hubungan yang terjalin antara mereka seringkali berakhir dengan suatu perkawinan, perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang selalu berhubungan erat dengan berbagai aturan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pada tahun dibentuklah undang undang nomor tahun tentang perkawinan (selanjutnya disebut perkawinan), yang diharapkan dapat merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menampung berbagai prinsip dan memberikan landasan hukum bidang perkawinan yang sebelumnya berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum angka undang undang guo yang menyatakan sebagai berikut: dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:: bagi orang orang indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, bagi orang orang indonesia asli yang beragama kristen berlaku huwelijksordonn. warganegara indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka:ditinjau dari dasar hukum pembentukannya, perkawinan tersebut dibentuk antara lain berdasarkan dan uud (sebelum perubahan),rdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id perkawinan juga dibentuk berdasarkan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor iv mpr tentang garis garis besar haluan negara, yang dalam pola umum pelita kedua, khususnya bidang hukum, angka huruf yang menyatakan: peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembah. selain itu, penjelasan perkawinan angka huruf menyatakan sebagai berikut:dengan demikian, berdasarkan dan uud (sebelum perubahan) serta ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor iv mpr tentang garis garis besar haluan negara tersebut dibentuklah perkawinan sebagai upaya agar tercipta suatu kodifikasi dan unifikasi dari hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam perbedaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan, sehingga dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum: para pemohon dalam perkara ini telah mengajukan pengujian konstitusionalitaspara pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa, perkawinan telah mengakibatkan tidak sahnya perkawinan yang dilakukan luar penafsiran negara atas masing masing agama dan kepercayaannya. dengan perkataan lain, negara memaksa agar setiap warga negaranya tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut oleh negara atas merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id masing masing agama kepercayaan, oleh karena guo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan masalah kewajiban administrasi dalam perkawinan dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. dengan demikian, negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan hak meyakini kepercayaan dari warga negara, yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights) berdasarkan dan dan uud terhadap dalil para pemohon, keterangan lisan maupun tertulis dan kesimpulan dari para pihak serta saksi dan ahli yang diajukan dalam persidangan pengujian perkawinan terdapat beberapa fakta, antara lain sebagai berikut: perkawinan merupakan kodifikasi dan unifikasi dari hukum bidang perkawinan yang saat itu berlaku indonesia, dengan harapan dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum berdasarkan uud dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor iv mpr tentang garis garis besar haluan negara.dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai penafsiran, terutama terhadap pasangan calon mempelai yang berbeda agamanya. permasalahan tersebut adalah menyangkut keabsahan perkawinan yang didasarkan pada agama dan kepercayaan calon mempelai dan kewajiban administratif yang menyangkut pendapatannya (vide perkawinan). penafsiran terhadap undang undang guo untuk perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, antara lain adalah. terhadap perkawinan beda agama dan kepercayaan, berlakunya perkawinan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id penyelundupan hukum sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum warga negara terhadap hukum yang berlaku, antara lain: pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum nasional, baik dengan melaksanakan perkawinan luar negeri kemudian melakukan pendaftarannya kantor pencatatan perkawinan indonesia, ataupun dengan melaksanakan perkawinan secara adat yang biasanya tidak diikuti pendaftaran: pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama, yaitu dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan kepercayaan salah satu pihak, ataupun berpindah agama dan kepercayaannya untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudahnya kembali pada agama dan kepercayaannya semula, terhadap dalil para pemohon dan hal hal sebagaimana dimaksud dalam paragraf atas, saya berpendapat bahwa usaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam uud terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. perkawinan merupakan hubungan antara dua pribadi dalam lingkup hukum kekeluargaan yang berkaitan erat dengan norma adat, norma agama, dan norma hukum negara yang berlaku, namun norma agama merupakan salah satu norma yang tidak mudah untuk diberlakukan bagi semua orang secara sama. hak untuk melaksanakan perkawinan jelas termuat dalam uud yang menyatakan.dalam guo tentunya berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan menurut agama dan kepercayaan serta menurut hukum negara dan juga berkaitan erat dengan masalah pendaftaran dan pendapatannya: dalam suatu perkawinan terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu agama dan negara. dari kepentingan agama, perkawinan merupakan unsur yang amat penting dalam kehidupan manusia dan semua agama menempatkannya dalam naungan yang mutlak, artinya memiliki ritus dan ajaran yang harus diikuti agar perkawinan itu sah demi pencapaian potensialitasnya yang sepenuh penuhnya bagi mereka yang bersangkutan. samping itu, dari kepentingan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id negara, perkawinan merupakan ruang sosial paling inti masyarakat yang menjamin keturunan kelanjutannya, yang kalau tidak ditata akan tidak mampu menghasilkan warga manusia baru yang baik, serta mudah menimbulkan konflik. antara agama dan negara tidak seharusnya ada konflik persaingan: negara indonesia yang berdasarkan pancasila, yang masyarakatnya sangat religius adalah tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah agama dan kepercayaan yang telah diimani dan diyakininya, serta merupakan wilayah eksklusif dari seseorang (forum internux), yang saat ini tidak saja dijamin dan dilindungi oleh dan uud tetapi juga dikuatkan dalam dan uud perubahan), yang masing masing menetapkan sebagai berikut: uud setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih.ngan berlakunya dan uud yang dikuatkan dengan perubahan uud khususnya dan uud serta sesuai dengan universal declaration human rights, maka pembentukan perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara, sebagaimana dimaksud dalam paragraf huruf sampai dengan huruf perkawinan beda merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go idatas secara tegas menyatakan bahwa hak beragama merupakan bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). penjelasan mengenai yang dimaksud dengan hak beragama dapat ditemukan dalam dan uud yang masing masing adalah sebagai berikut:erdasarkan ketiga atas, maka hak beragama dapat diklasifikasikan menjadi (dua) bagian, yaitu: hak atas kebebasan beragama, dan merupakan forum internux yang merupakanagama dan kepercayaan tertentu yang diyakininya dan untuk penganutnya serta melaksanakan agamanya dan kepercayaannya dalam lingkup privat komisi nasional hak asasi manusia, hak atas kebebasan menjalankan agama. adalah forum external yang merupakan dimensi kolektif dari agama dan kepercayaan yang tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan. spiritualnya dan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id agama tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan aturan dalam dan perkawinan yang menimbulkan beberapa penafsiran. selain itu, oleh karena negara tidak mengurus kehidupan beragama masyarakat, negara tidak berhak mewajibkan masyarakat orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak memaksa orang untuk menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. perkawinan seyogyanya memberikan solusi bagi mereka yang karena suatu keterpaksaan harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, baik terhadap sah nya perkawinan tersebut maupun terhadap pendapatannya, oleh karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah: oleh karena perkawinan tersebut merupakan undang undang yang dibentuk (empat puluh satu) tahun yang lalu, sebelum berlakunya perubahan uud maka sudah selayaknya undang undang guo dapat dikaji kembali dan dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan agar menjadi undang undang yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara, berdasarkan semua pertimbangan hukum dan fakta yang terjadi selama berlakunya perkawinan tersebut atas, saya berpendapat bahwa memang benar undang undang guo telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum karena ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara. namun demikian, permohonan para pemohon agar mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa, perkawinan, adalah tidak beralasan menurut hukum: penyelesaian terhadap permasalahan perkawinan beda agama dan kepercayaannya tidak akan tercapai hanya dengan menambahkan frasa merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iddalam perkawinan. menurut saya, penambahan frasa tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran, oleh karena, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi, berdasarkan semua pertimbangan atas dan sesuai dengan putusan mahkamah guo, saya menyatakan menolak permohonan para pemohon.pertahankannya depan publik komisi nasional hak asasi manusia, bahwa negara pancasila bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama. artinya, indonesia tidak memisahkan dengan tegas antara negara dan agama, namun tidak pula menjadikan salah satu agama sebagai hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. secara sederhana, posisi negara terhadap agama dalam konteks negara pancasila adalah sebagai berikut: negara tidak boleh membentuk peraturan yang bertentangan dengan kaidah agama yang ada indonesia,,hadirin, bahwa untuk mewujudkan peran sebagaimana diuraikan atas dalam bidang perkawinan, negara melalui pemerintah dan dewan perkawinan rakyat membentuk nomor guna mengatur secara menyeluruh mengenai perkawinan bagi seluruh warga negara indonesia. sayang sekali ternyata nomor tidak berhasil memosisikan negara pada tempat yang seharusnya sebagaimana terurai atas. ad.a. negara tidak boleh membentuk peraturan yang bertentangan dengan kaidah agama yang ada indonesia kaidah ini dipatuhi dengan baik oleh negara dalam menyusun nomor terutama dengan adanya yang secara tegas mengharuskan bahwa tiap perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan dari masing masing calon mempelai. ad.b. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tak ayal, perkawinan adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama. kendatipun demikian, dalam melangsungkan perkawinan, yang dibutuhkan adalah kelengkapan keagamaan, seperti saksi maupun penghulu atau pendeta. dengan kata lain, dalam perspektif pelaksanaan ajaran agama, tidak dibutuhkan campur tangan kekuasaan negara dalam perkawinan yang dilaksanakan. peran negara dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi secara kependudukan yang diwujudkan melalui pencatatan terhadap tiap warga negara yang melangsungkan perkawinan. artinya, negara berkewajiban untuk mencatat tiap warga negara yang melangsungkan perkawinan bukan karena perkawinan membutuhkan campur tangan negara dalam konteks pelaksanaan ajaran agama, melainkan karena negara harus mengakomodir hak tiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan dan untuk memberikan perlindungan terhadap tiap warga negara yang melangsungkan perkawinan. dengan kata lain, pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. ad.c.sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perkawinan bukan merupakan bagian dari ajaran agama yang membutuhkan perantaraan kekuasaan negara untuk melaksanakannya, dan dengan demikian pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing masing warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. hanya saja, dengan adanya ketentuan nomor negara jadi diberikan porsi untuk melakukan intervensi melalui aparaturnya dalam perkawinan yang berlangsung. dengan merujuk pad(bukti maka proses agar perkawinan dapat dicatatkan adalah sebagai berikut: merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan tempat perkawinan akan dilangsungkan (vide pegawai pencatat perkawinan melakukan penelitian mengenai pemenuhan syarat perkawinan dan ada tidaknya halangan perkawinan (vide pegawai pencatat perkawinan mengumumkan mengenai rencana perkawinan yang akan dilangsungkan dalam hal syarat perkawinan telah terpenuhi (vide perkawinan dilaksanakan menurut tata cata hukum masing masing agama dan kepercayaan (vide dan pencatatan perkawinan (vide oleh karena pencatatan perkawinan pada pokoknya bukan merupakan pelaksanaan dari ajaran agama dan kepercayaan, maka pelaksanaan pencatatan perkawinan pun tidak seharusnya dicampuradukkan dengan hukum agama ataupun perkawinan. artinya, dalam proses pencatatan, pegawai pencatat perkawinan seharusnya tidak menolak warga negara manapun yang hendak mencatatkan perkawinan dengan menggunakan dalil agama dan kepercayaan, karena dengan menggunakan dalil ini, maka sebenarnya yang dilakukan oleh negara adalah mencampuradukkan urusan administratif dengan ajaran agama dan kepercayaan. hal mana merupakan bentuk pengabaian negara terhadap kewajibannya untuk melakukan pencatatan perkawinan yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak untuk menjalankan agama, dalam hal ini adalah melangsungkan perkawinan. bahwa selain berada pada posisi yang tidak tepat, negara juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak beragama dari warga negara yang melangsungkan perkawinan dengan menghakimi penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan. bahwa ketika perkawinan hendak dicatatkan, maka calon mempelai harus melaporkan keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan yang akan melakukan penelitian mengenai pemenuhan syarat perkawinan dan ada tidaknya halangan perkawinan. dalam merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go ii. latar belakang pengajuan permohonanengaturan atas berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan luar penafsiran negara atas masing masing agama dengan kepercayaannya. atau dengan kata lain, negara memaksa agar setiap warga negaranya untuk tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut negara atas masing masing agama kepercayaan. bahwa pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi orang orang yang hendak melangsungkan perkawinan indonesia, karena penerapan hukum agama dan kepercayaan sangatlah bergantung pada interpretasi baik secara individual maupun secara institusional. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hal perkawinan yang hendak dilangsungkan adalah perkawinan beda agama dan kepercayaan, maka ada (dua) kemungkinan reaksi dari pegawai pencatat perkawinan, yaitu: menolak untuk melanjutkan proses pencatatan: atau menyatakan bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan. dalam menolak maupun menerima, pegawai pencatat perkawinan harus melakukan penilaian berdasarkan pemahaman dan keyakinan yang miliki mengenai rencana perkawinan beda agama dan kepercayaanyang disampaikan kepadanya. dengan kata lain, pegawai pencatat perkawinan bertindak sebagai penentu akhir tafsir agama dan kepercayaan dari masing masing calon mempelai yang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. uraian atas menunjukkan bahwa negara tidak mengakomodir perbedaan penafsiran mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan yang hidup masyarakat. sebaliknya, negara melalui aparaturnya justru menentukan penafsiran agama dan kepercayaan mana yang benar dan mana yang salah , padahal indonesia bukanlah negara agama. bahwa dengan mendikte penafsiran agama dan kepercayaan, negara tidak hanya mengabaikan kewajibannya untuk mencatatkan perkawinan, tetapi juga melanggar hak atas kebebasan beragama karena tidak memberikan ruang bagi penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan yang berbeda beda dan hidup dalam masyarakat. bahwa peranan negara dalam perkawinan adalah untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara. tindakan yang melebihi hal ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama yang diatur dan dijamin berdasarkan dan uud oleh sebab itu, nomor harus dibacamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id itu diserahkan kepada masing masing calon mempelai. agar dapat menjamin terpenuhinya hak beragama.28b uudarena nomor menerapkan pembatasan terhadap perkawinan berdasarkan agama yang menyebabkan munculnya keluarga yang tidak diakui secara hukum. bahwaada (tiga) jenis hak yang termuat dalam atas, yaitu: hak untuk membentuk keluarga, hak untuk melanjutkan keturunan, dan cc. hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah. bahwa sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, maka hak untuk melangsungkan perkawinan wajib mengikuti standar yang berlaku secara internasional. bahwa universal declaration human rights udh ) (bukti sebagai landasan fundamental berkembangnya hukum hak asasi manusia dan sebagai dokumen hukum yang telah diikuti oleh hampir semua negara, dalam telah mengatur bahwainternational covenant economic, social and cultural rights yang sudah diratifikasi dengan undang undang nomor tahun tentang ratifikasi konvensi internasional tentang hak hak ekonomi, sosial, dan budaya (bukti dalam mengatur bahwa: the wildest possible protection and assistance should accorded the family, which the natural and fundamental group unit society, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id particularly for its establishment and while responsible for the care and education dependent children. marriage must entered into with the free consent the attending spouses. international covenant civil and political rights sebagai instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang sudah diratifikasi oleh indonesia melalu (bukti dalam dan mengatur bahwa: the right men and women many children. bahwa dengan merujuk pada ketiga instrumen hukum internasional atas, maka pembatasan terhadap perkawinan adalah: dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu, dan dilakukan atas dasar kesepakatan. pembatasan dalam bentuk lain tidaklah diakui, dan bahkan udh secara spesifik melarang adanya pembatasan yang didasarkan atas ras, kewarganegaraan, dan agama. dengan kata lain, peraturan mengenai perkawinan yang membatasi dilangsungkannya perkawinan atas dasar agama adalah hal yang bertentangan dengan konsep hak atas perkawinan yang secara internasional berlaku dan diakui oleh indonesia. bahkan, dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (bukti pembatasan terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan hanyalah kesepakatan saja. bahwa perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh nomor adalah perkawinan yang didasarkan pada hukum masing masing agama dan kepercayaan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa dengan menyerahkan keabsahan perkawinan kepada hukum masing masing agama dan kepercayaan, artinya akan muncul perkawinan perkawinan yang tidak sah karena agama dan kepercayaan. dengan kata lain, seorang individu, khususnya warga negara indonesia, menjadi tidak dapat melangsungkan perkawinan karena adanya pembatasan berdasarkan agama dan kepercayaan. artinya, pengaturan dalam nomor menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap hak warga negara indonesia untuk melangsungkan perkawinan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia berdasarkan materi pembatasan yang secara internasional telah dilarang. bahwa pembatasan atas menyebabkan kondisi sebagai berikut: perkawinan yang dilangsungkan adalah sah karena sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, dan perkawinan yang dilangsungkan adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan. dalam kondisi pertama, hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam uud menjadi terpenuhi, namun perlu disadari bahwa pembunuhannya didasarkan pada pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama. dalam kondisi kedua, jelas bahwa hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah tidak terpenuhi, karena kalaupun perkawinan terjadi, maka perkawinan yang berlangsung bukan merupakan perkawinan yang sah. lebih ironisnya, ketidakabsahan ini pun disebabkan karena adanya norma yang membatasi hak atas kebebasan beragama. bahwa hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam uud juga melanggar dengan berlakunya nomor karena dengan menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan, maka perkawinan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan perkawinan menjadi tidak sah. dengan demikian, keluarga yang terbentuk sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah pula, bahkan dianggap tidak ada. padahal, perkawinan dan keluarga semacam ini adalah sebuah kenyataan sosial bumi pertiwi. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa dengan dinyatakannya sebuah perkawinan sebagai perkawinan yang tidak sah, maka seluruh akibat hukum termasuk hak dan kewajiban hukum yang timbul dari perkawinan menjadi tidak ada. dengan kata lain, kewajiban suami terhadap istrinya tidaklah ada, kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada pula: dan tentu saja kewajiban orang tua kepada anak menjadi tidak ada monik dan nurcholish, bahwa meskipun telah ada putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tertanggal februari tentang anak luar kawin sehingga kerugian yang terjadi pada anak dapat meminimalisasi, namun kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami tetaplah tidak ada. sehingga jika sang suami memutuskan untuk menelantarkan istrinya bahkan dalam keadaan sedang hamil sekali pun, tidak ada perlindungan dari hukum yang diberikan kepada sang istri yang ditelantarkan. bahwa status sosial anak luar kawin yang dapat melekat kepada anak tidaklah bisa dihapus sebelum perkawinan beda agama dan kepercayaan yang dilakukan kedua orangtuanya dapat disahkan. kendati pun sudah disahkan, status anak luar kawin yang melekat kepada sang anak sebelumnya berpotensi untuk memunculkan rasa minder dalam diri sang anak dan menyebabkan terjadinya diskriminasi sosial yang tidak mudah dihapus meskipun pada akhirnya perkawinan orangtuanya bisa disahkan. bahwa keadaan atas, tentu saja akan sangat merugikan kedudukan perempuan dan anak anak. perlindungan terhadap mereka sirna seiring dengan tidak sahnya perkawinan yang terjadi. bahwa dengan tidak berlakunya nomor maka akan menghilangkan permasalahan keabsahan perkawinan yang digantungkan pada hukum agama dan kepercayaan. hal mana akan melindungi perempuan dan anak anak dari kerugian yang dapat muncul dengan memanfaatkan status guo. bahwa berdasarkan uraian atas, telah terbukti bahwa nomor telah menerapkan pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan pada agama, hal mana dilarang berdasarkan nilai nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal, dan oleh sebab itu menyebabkan warga negara tidak dapat memperolehberdasarkan uraian merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id ini, makagar tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga.28d uud bahwa rumusan nomor menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat multitafsir sehingga bertentangan denganalah satu hak konstitusional yang dijamin melalui ketentuan ini adalah hak atas kepastian hukum. bahwa mahkamah konstitusi telah memberikan penafsiran mengenai pemenuhan terhadap hak atas kepastian hukum melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix yaitu ketika ketentuan dalam sebuah peraturan perundang undangan tidak bersifat multitafsir dan atau tidak saling bertentangan. tidak bersifat multitafsir berarti pemaknaan terhadap suatu norma adalah tunggal. artinya, norma yang bersangkutan tidak menimbulkan pelbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. sedangkan yang dimaksud tidak saling bertentangan adalah tidak adanya norma yang bertabrakan baik dalam satu undang undang, maupun dengan norma yang ada dalam undang undang lain. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa nomor yang menyatakan bahwa perkawinan barulah dapat dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai, memberikan celah interpretasi yang amat luas. bahwa ketika warga negara hendak melangsungkan perkawinan, maka ada beberapa tahap penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan yang akan terjadi, yaitu: penafsiran yang dilakukan oleh dirinya sendiri: penafsiran yang dilakukan oleh pemuka agama, dan penafsiran yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan: dengan keadaan yang demikian ini, maka bisa saja terdapat (tiga) penafsiran yang berbeda mengenai suatu hal yang sama, yaitu boleh tidaknya perkawinan yang hendak dilangsungkan. akibatnya, muncullah sebuah pertanyaan, yaitu: penafsiran siapakah yang akan berlaku? bahwa secara umum, yang dikehendaki nomor adalah tidak adanya perkawinan luar hukum masing masing agama dan kepercayaan. artinya, semua perkawinan harus berada dalam koridor hukum masing masing agama dan kepercayaan. namun karena penafsiran terhadap nilai nilai agama dan kepercayaan merupakan ranah eksklusif tiap individu, maka penerapannya akan berbeda beda antara satu individu dengan individu lainnya. dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan menjadi sangat bergantung pada penafsiran mengenai hukum perkawinan dari masing masing individu berdasarkan agamanya dan kepercayaannya. akibatnya adalah, perkawinan dapat saja berlangsung atau tidak berlangsung atas dasar penafsiran satu orang saja. perkawinan yang hendak berlangsung dapat dicegah (vide nomor perkawinan yang hendak dilangsungkan dapat ditolak oleh pegawai pencatat perkawinan (vide nomor bahkan perkawinan yang telah berlangsung pun dapat dibatalkan (vide nomor hanya karena adanya perbedaan penafsiran. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa derajat akibat dari perbedaan penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan mengenai perkawinan amatlah berbeda: sah atau tidak sah: dapat melangsungkan perkawinan atau tidak dapat melangsungkan perkawinan. kesemua hal ini, semata mata terjadi karena rumusan nomor yang memberikan ruang interpretasi seluas luasnya bagi tiap warga negara. bahwa berdasarkan nomor ada (tiga) kemungkinan terhadap perkawinan beda agama dan kepercayaan, yaitu: merujuk pada kemungkinan atas, maka kedudukan perkawinan beda agama dan kepercayaan bahkan sangat bergantung pada penafsiran masing masing individu terhadap hukum agamanya dan kepercayaannya. dengan demikian, pemberlakuan dari norma norma yang mengatur mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan pun menjadi digantungkan pada penafsiran masing masing individu terhadap hukum agamanya dan kepercayaannya. bahwaadminduk ) (bukti menyatakan bahwa perkawinan yang sah wajib dicatatkan. sebaliknya, ketika perkawinan dilangsungkan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan sehingga perkawinannya dianggap tidak sah, maka perkawinan bahkan menjadi tidak bisa dicatatkan karena perkawinannya bahkan dianggap tidak pernah terjadi. akibat dari tidak adanya pencatatan adalah tidak ada perlindungan yang diberikan kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan sebagaimana dinyatakan oleh prof. maria farida indrawi dalam concerning opinion pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tertanggal februari dihalaman bahwa struktur pencatatan sebagaimana diuraikan atas menjadi tidak jelas dengan merujuk pada huruf dan penjelasan huruf adminduk. merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold adminduk menyatakanlanjutnya, huruf adminduk menyatakan:penjelasan huruf adminduk menyatakan: yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan. oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. ketika huruf dan penjelasan huruf adminduk dibaca bersamaan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah perkawinan yang sah sehingga dapat dicatatkan, sepanjang dilakukan dengan penetapan pengadilan. bahwa uraian berdasarkan adminduk atas ada (dua) hal yang dapat disimpulkan, yaitu: tidak ada kejelasan mengenai pencatatan perkawinan bagi warga negara yang tidak melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya, yang artinya tidak ada kejelasan mengenai perlindungan kepada mereka, dan meski sudah ada jalur hukum yang disediakan, yaitu melalui penetapan pengadilan, namun tidak ada kepastian bahwa jalur hukum tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan warga negara yang melangsungkan perkawinan tidak berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya karena pengadilan dapat saja menolak permohonan yang diajukan. bahwa permasalahan mengenai ketidakjelasan perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak hanya terjadi dalam level peraturan perundang undangan, namun juga pada tingkat implementasi, yang dapat ditemui dalam pelbagai penetapan hakim. ada hakim yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan, namun ada pula yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dilakukan. bagi hakim hakim yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan seperti dalam penetapan nomor pdt. merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id pn. ska (bukti penetapan nomor pdt. pn. ska (bukti penetapan nomor pdt. pn.mgl (bukti penetapan nomor pdt. pn. lmj (bukti penetapan nomor pdt. pn. (bukti penetapan nomor pdt. pn. mlg (bukti dan putusan nomor k pdt (bukti alasan yang secara umum digunakan adalah sebagai berikut: nomor tidak mengatur bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan merupakan suatu larangan perkawinan. ketentuan nomor tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melarang perkawinan beda agama dan kepercayaan karena ketentuan tersebut hanya berlaku terhadap perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama: dengan diajukannya permohonan dinas kependudukan dan catatan sipil, maka pemohon telah berkehendak untuk tidak melangsungkan perkawinan berdasarkan agamanya sehingga dianggap telah menghiraukan status agamanya, dan uud yang menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan uud: indonesia memiliki masyarakat yang plural sehingga perkawinan beda agama dan kepercayaan merupakan suatu peristiwa yang sangat mungkin terjadi. akan tetapi, satu satunya undang undang yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu nomor tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan sehingga terjadi kekosongan hukum sehingga perlu dilakukan suatu penemuan hukum oleh hakim. bagi hakim hakim yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak dapat dilakukan, seperti dalam penetapan nomor pat. pn. ung (bukti dan penetapan nomor pdt pn. bgr (bukti alasan yang secara umum digunakan adalah: agama adalah unsur dari perkawinan yang tidak dapat dilepaskan, dan huruf adminduk hanya mengatur mengenai kewenangan pejabat catatan sipil untuk mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id contoh paling sederhana dapat dilihat pada perkawinan beda agama dan kepercayaan. tiap agama dan kepercayaan memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan. bahkan, dalam satu agama kepercayaan saja bisa terdapat pandangan yang berbeda mengenai diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dan kepercayaan. akibatnya adalah tidak jelasnya status keabsahan perkawinan beda agama dan kepercayaan yang dijalani, apakah perkawinannya sah ataukah tidak sah. bahwa permasalahan atas menjadi semakin rumit ketika memasukkan kewajiban administratif dalam perkawinan, yaitu pencatatan (vide penjelasan umum nomor dalam formula. dalam hal perkawinan dicatatkan, maka penilaian terhadap keabsahan perkawinan terjadi (tiga) kali, yaitu: oleh institusi agama dan kepercayaan, yang secara tidak langsung juga memengaruhi penafsiran masing masing individu, oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dengan didasarkan pada perspektif masing masing pihak mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya, dan oleh pegawai pencatat perkawinan ketika melakukan penelitian mengenai syarat perkawinan. bahwa hal atas menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi mengenai keabsahan perkawinan antara institusi keagamaan dan kepercayaan dengan para pihak dan dengan pegawai pencatat perkawinan. sekali lagi hal ini dapat terjadi semata mata karena setiap pribadi memiliki kebebasan menafsirkan agamanya dan kepercayaannya komisi nasional hak asasi manusia, bahwa akibatnya adalah pelanggaran terhadap hak atas perkawinan yang sah yang diakui dalam uud bahwa lebih lanjut lagi, permasalahan mengenai keabsahan sebuah perkawinan akan berdampak pada akibat hukum dari perkawinan. hak dan kewajiban hukum dari suami istri, maupun orang tua anak baru timbul ketika perkawinan yang dilakukan adalah sah. dengan tidak jelasnya keabsahan perkawinan, maka akibat hukum yang ditimbulkan pun menjadi tidak jelas. bahwa masyarakat indonesia khususnya yang sudah. dan sedang melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id pengadilan, sedangkan mengenai syarat, larangan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan dalam nomor bahwa ketidakpastian hukum akan semakin jelas terlihat dengan mencermati penafsiran umum mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan menurut (lima) agama dan (satu) kepercayaan mayoritas indonesia sebagai berikut: agama islam perkawinan beda agama dan kepercayaan dari sudut pandang ajaran islam dibedakan sebagai berikut: perkawinan antara perempuan muslim dengan laki laki non muslim: dan perkawinan jenis ini tanpa memedulikan apakah laki lakinya adalah musyrik atau ahli kitab dilarang secara tegas melalui surat al bayaran perkawinan antara laki laki muslim dengan perempuan non muslim. perkawinan model ini dibagi dalam (dua) kriteria, yaitu: perkawinan laki laki muslim dengan perempuan musyrik, yang mana hal ini dilarang melalui surat al bayaran dan perkawinan laki laki muslim dengan perempuan ahli kitab, yang mana menurut basis jalil dalam tesisnya kajian para ahli agama, fuqaha dan kompilasi hukum islam tentang perkawinan lintas agama dan juga ichtiyanto dalam disertasinya perkawinan campuran dalam negara republik indonesia terdapat setidaknya (tiga) pandangan mengenai hal ini, yaitu: golongan pertama, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan laki laki muslim dengan perempuan ahli kitab (pengikut yahudi dan nasrani) diperbolehkan, sedang selain yahudi dan nasrani, hukumnya haram. hal ini didasarkan pada surat al kaidah (ii) golongan kedua berpendapat bahwa mengawini perempuan non muslim haram hukumnya. pendapat ini dianut oleh ibnu umar dan syi'ah imamah. dengan mendasarkan dalilnya pada surat al bayaran dan surat al mumtahanah golongan ini menjadikan kedua atas sebagai landasan merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold dari pendapatnya melarang laki laki muslim melangsungkan perkawinan dengan perempuan musyrik termasuk ahli kitab: dan (ii) golongan ketiga mencoba menyampaikan pendapat yang lebih moderat dengan berpendapat bahwa mengawini perempuan ahli kitab hukum asalnya halal, namun situasi dan kondisi menghendaki ketentuan lain, terutama dengan konteks sosial politik karena kekhawatiran dan fitnah dalam kehidupan agama suami dan anak anak. adapun alasan yang mendasari golongan ini adalah pendapat para sahabat nabi. agama kristen protestan dalam pandangan kristen protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan batiniah dan rohaniah antara seorang laki laki dan perempuan untuk membentuk sebuah lembaga perkawinan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. terhadap perkawinan beda agama dan kepercayaan, terdapat (dua) pandangan berbeda, yaitu: dilarang, dan pandangan ini didasarkan pada injil korintus dalam hal perkawinan beda agama dan kepercayaan terjadi, maka gereja bisa mengeluarkan anggota jemaatnya yang melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan itu dari gereja. diperbolehkan dengan menyediakan langkah langkah yang dapat ditempuh bagi perkawinan beda agama dan kepercayaan. pendapat ini didasari pada pandangan yang menyatakan bahwa agama kristen protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama dan kepercayaan antara penganut protestan dengan agama atau kepercayaan lain dan memberikan langkah langkah yang dapat diambil, berupa: mereka dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan secara sipil dimana kedua pihak tetap menganut agama masing masing, dan kepada mereka diadakan penggembalaan khusus: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kendatipun langkah atas telah ditempuh, pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. namun ada pula gereja yang memberkati dengan syarat yang bukan protestan membuat pernyataan bahwa bersedia ikut agama protestan (meskipun bukan berarti pindah agama). cc. agama katolik agama katolik berpandangan bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bersifat sakramen, berarti antara (dua) orang yang dibaptis, terlebih yang dibaptis atau diterima dalam gereja katolik. namun, gereja memberi adanya kemungkinan adanya perkawinan beda agama dan kepercayaan, yang menurut kanon adalah perkawinan antara (satu) orang yang telah dibaptis dalam gereja katolik dan yang tidak dibaptis (orang yang beragama selain katolik kristen termasuk aliran kepercayaan). perkawinan beda agama dan kepercayaan ini pada dasarnya dilarang, namun sesuai kanon dimungkinkan adanya dispensasi apabila dapat memenuhi syarat syarat dalam kanon yaitu: pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji jujur bahwa akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja katolik: mengenai janji janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik, dan kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan tujuan dan ciri ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorangpun dari keduanya. agama buddha menurut sangha agung indonesia sebagaimana dikutip oleh eoh perkawinan beda agama dan kepercayaan diperbolehkan, seperti yang melibatkan penganut agama buddha dan penganut non buddha. asal pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama buddha. calon mempelai yang bukan buddha tidak diharuskan untuk masuk buddha terlebih dahulu. akan tetapi, dalam upacara ritual perkawinan, kedua merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang buddha , dharma dan sangka , yang merupakan dewa dewa umat buddha. dalam pandangan biksu prajnavitra mahasthavira, sesuai dengan ajaran buddha yang universal. perkawinan adalah sebuah dharma. hal yang paling diutamakan adalah perkawinan tidak lepas dari ajaran moral. dengan demikian pemberkatan untuk kedua mempelai dilakukan. karena pemberkatan sangat diperlukan, maka yang diutamakan adalah agama kedua mempelai yang sama. namun demikian, banyak terjadi kasus perkawinan beda agama dan kepercayaan yang melibatkan penganut agama buddha. biksu prajnavira melihat hal ini sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak melanggar dharma, dan tidak menyimpang dari norma moral. jadi tidak tertutup rapat ketika masing masing keluarga sudah saling sepakat dan menyetujui. posisi biku atau biksu hanyalah memberkati. sementara yang meresmikan perkawinan tersebut adalah keluarga masing masing yang diwakilkan kepada seorang dharmaduta, yakni orang yang diangkat oleh biku atau biksu untuk meresmikan perkawinan. agama hindu dalam agama hindu, perkawinan biasa disebut pasawahan (wisata) yakni ikatan seorang laki laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama hindu weda sperti. menurut hukum agama hindu, perkawinan itu sah apabila dilakukan hadapan pendeta. bila ada salah satunya bukan beragama hindu, maka diwajibkan menjadi penganut agama hindu. sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara sudhiwadani yang mengandung pengertian menyucikan ucapan atau mengubah tatanan, baik dari sudut perilaku, ucapan, dan pikiran tentang keyakinan serta kepercayaan hadapan tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan agama hindu. adapun persyaratan untuk melakukan upacara suhdiwadhani, yaitu: pernyataan diri dari salah satu mempelai akan mengalihkan agama menjadi agama hindu, kecuali umurnya bawah (dua puluh lima) tahun, diperlukan surat pernyataan persetujuan dari orang tuanya bahwa akan mengalihkan agama menjadi agama hindu, dan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id surat keterangan dari penjuru banjar keluhan adat) atau mengusulkan kepada daripada hindu dharma indonesia atau bimas hindu setempat untuk diminta pengesahannya berupa piagam. berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan bahwa agama hindu tidak mengenaladanya perkawinan antar agama (beda agama) karena terhadap pasangan yang salah satunya tidak beragama hindu harus terlebih dahulu dilakukan upacara keagamaan mengalihkan agamanya menjadi hindu. kepercayaan konghucu dalam aliran kepercayaan konghucu tidak terdapat aturan khusus yang membolehkan atau melarang perkawinan (dua) insan yang berbeda keyakinan. sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila terjadi antara laki laki dan perempuan dewasa, tidak ada unsur paksaan, disetujui atau atas kemauan kedua belah pihak, mendapat restu kedua orang tua atau yang dituakan, diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu tidak diharuskan berpindah keyakinan terlebih dahulu. pandangan tokoh dan ahli aliran kepercayaan konghucu juga tidak melarang adanya perkawinan antara (dua) insan yang berbeda keyakinan. bahwa uraian atas menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara (satu) agama dan kepercayaan dengan agama dan kepercayaan lainnya mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan. dalam agama tertentu, bahkan tidak ada kesamaan cara pandang mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dan kepercayaan dilakukan. keadaan yang penuh dengan ketidakjelasan ini ketika dipertemukan dengan ketentuan nomor semakin menyebabkan ketidakpastian yang harus dihadapi oleh warga negara yang jalan hidupnya tertaut dengan warga negara lain yang berbeda agama dan kepercayaan. bahwa seluruh penjelasan atas telah menggambarkan betapa norma dalam nomor merupakan norma yang tidak pasti sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam uud dan oleh sebabny" merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id nomor bertentangan dengan ketentuan dalam dan 28d uud nri mengenai hak atas persamaan hadapan hukum dan 28i uud nri bahwa keberadaan nomor menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif dan tidak sama dari pegawai pencatat perkawinan kepada warga negara yang melangsungkan perkawinan, khususnya perkawinan beda agama dan kepercayaan, sehingga bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa uud menyatakan: indonesia adalah negara hukum." bahwa salah satu ciri negara hukum yang paling esensial baik oleh julius stahl maupun a.v. dicek adalah perlakuan yang sama hadapan hukum (equality before the law). bahwa persamaan hadapan hukum adalah bagaimana tiap warga negara mendapatkan perlakuan tanpa adanya disparitas antara sesama warga negara karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, suku, agama, ras, gender, dan jenis kelamin. bahwa pentingnya persamaan hadapan hukum diakui dan dituangkan secara eksplisit baik pada bab tentang warga negara dan penduduk, yaitu dalam uud maupun pada bab tentang hak asasi manusia, yaitu dalam dan uud.uuddalam konteks hak atas persamaan hadapan hukum, maka negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan hak ini dalam bentuk antara lain menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil), sehingga terciptalah sebuah jaminan tidak adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi) yang didapat oleh warga negara atas dasar adanya perbedaan status sosial, ekonomi, suku, agama, ras, gender, dan jenis kelamin. bahwa nomor ternyata tidak memenuhi hak atas persamaan hadapan hukum yang harus dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam pelaksanaannya menimbulkan pelbagai macam interpretasi oleh aparatur negara sehingga menyebabkan perbedaan perlakuan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. bahwa norma dalam nomor menghendaki agar semua perkawinan berada dalam koridor hukum masing masing agama dan kepercayaan. bahwa sehubungan dengan agama dan kepercayaan, negara telah menjamin kebebasannya melalui dan uud bahwa agama dan kepercayaan adalah bagian dari hak, pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan, dan terbuka pula ruang bagi warga negara perihal cara memandang keberadaan suatu agama dan kepercayaan serta cara untuk menafsirkan agamanya dan kepercayaannya itu. oleh karena agama dan kepercayaan didasarkan pada keyakinan pribadi, maka tidak mungkin diterapkan sebuah parameter absolut terhadapnya selain tentu karena konteks hak dan kepercayaan adalah hak dan bukan kewajiban. bahwa oleh karena penafsiran terhadap agama dan kepercayaan merupakan bagian dari hak setiap warga negara, maka dapat terjadi perbedaan mengenai penafsiran terhadap hukum suatu agama atau kepercayaan antara warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan dengan pegawai dari kantor catatan sipil atau kantor urusan agama. akibatnya adalah, warga negara yang berurusan dengan kantor catatan sipil atau kantor urusan agama untuk urusan perkawinan yang keabsahannya ditentukan oleh hukum masing merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id masing agama dan kepercayaan dapat diperlakukan secara berbeda antara satu sama lain. bahwa hal atas selain menunjukkan adanya imitasi terhadap hak warga negara untuk menafsirkan hukum agamanya dan kepercayaannya, juga telah menggambarkan adanya kemungkinan terjadinya perlakuan yang berbeda beda terhadap satu warga negara dengan warga negara lainnya yang disebabkan pada imitasi yang terjadi. bahwa imitasi terhadap hak warga negara tersebut terjadi karena keberadaan nomor yang berimplikasi pada terjadinya pembatasan pada keyakinan pribadi yang terhadapnya tidak mungkin diterapkan sebuah parameter absolut dan membuka ruang bagi pegawai kantor catatan sipil maupun kantor urusan agama untuk menggunakan parameternya masing masing yang dapat berbeda satu sama lain sehingga menyebabkan perlakuan berbeda terhadap antar warga negara. bahwa oleh karena hak persamaan hadapan hukum dan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, merupakan bagian dari hak konstitusional dan hak asasi manusia yang diakui dalam dan uud maka tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan, cast nomor dan melalui kebijakan aparaturnya, cast melalui tindakan pejabat pencatat perkawinan, merupakan tindakan yang inkonstitusional. oleh sebab itu, nomor sebagai sumber penyebab ketidaksamaan yang terjadi, haruslah diubah sehingga menjadi berbuny28j uud merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa nomor mengandung pembatasan hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia yang ada dalam uud bahwa dalam kondisi tertentu, hak hak asasi manusia yang tidak termasuk sebagai non derogable rights dapat dibatasi dan dikurangi. hal ini pun telah ditegaskan melalui. bahwa dengan merujuk pada atas, pembatasan terhadap hak dan kebebasan dapat dilakukan melalui instrumen yang memenuhi seluruh persyaratan bawah ini. tidak terpenuhinya salah satu syarat atas menyebabkan pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang dilakukan menjadi tidak sah secara hukum. bawah ini adalah penjelasan mengenai tiap syarat atas. ad.a. diatur berdasarkan undang undang tidak ada pembatasan yang bisa diberlakukan kecuali didasarkan oleh hukum nasional, yang secara formal berbentuk undang undang the sirusa principles merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id the limitation and decoration provisions the international covenant civil and political rights, e cn. paragraf the johannesburg principles national security, freedom expression and access information, freedom expression and access information, e cn. prinsip ad.b. guna menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang dimaksudkan dalam poin ini adalah. opini publik komisi nasional hak asasi manusia,yarat ini, ada beberapa unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi, yaitu: pemenuhan terhadap tuntutan yang adil yang dibicarakan dalam unsur ini adalah necessity , yang dapat ditinjau berdasarkan (dua) parameter, yaitu perlu dalam masyarakat demokratis (necessary democratic society) dan proporsional pada kebutuhan yang diinginkan (proportional the desired need) boat, dalam konteks ini, pembatasan haruslah menunjukkan bahwa sirusa principles, paragraf didasarkan pada salah (satu) alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh yang relevan dalam ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia: untuk menanggapi tekanan publik atau kebutuhan sosial, untuk mencapai sebuah tujuan yang sah, dan proporsional pada tujuan yang hendak dicapai. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id telah beradaptasi secara negatif untuk dapat menghindari pemberlakuan nomor yaitu dengan cara melakukan penyelundupan hukumpada opsi pertama, ada (dua) modus yang digunakan, yaitu: melangsungkan perkawinan luar negeri: dan melangsungkan perkawinan secara adat. pada opsi kedua, dan berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan. bahwa penyelundupan hukum, satu sisi, merupakan perilaku yang menyimpang , namun di. sisi lain, maraknya penyelundupan hukum menunjukkan hilangnya kewibawaan hukum,bahwa keseluruhan uraian atas jelas menggambarkan betapa keberadaan nomor justru membawa banyak masalah dalam konteks hukum perkawinan indonesia, dan oleh karena itu, sudah saatnya ketentuan ini diubah menjadbahwa upaya untuk mengubah ketentuan nomor tidak boleh dimaknai sebagai bentuk serangan terhadap agama atau kepercayaan tertentu, namun harus dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan dan melindungi pihak pihak yang sudah, sedang, atau akan melangsungkan perkawinan yang kebolehannya masih dapat diperdebatkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, misalnya seperti perkawinan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pertimbangan terhadap moral dalam hal ini,komunitas. tanpa itu, maka negara tidak memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral sebagai pembatas komisi nasional hak asasi manusia, pertimbangan terhadap nilai nilai agama artinya, nilai nilai dalam semua agama yang ada indonesia merupakan salah satu tolok ukur dalam pembentukan kebijakan yang berupa pembatasan terhadap hak dan kebebasan. dengan kata lain, klausul ini digunakan hanya ketika terdapat hal hal yang secara nyata bertentangan dengan nilai nilai dari semua agama indonesia. pertimbangan terhadap keamanan sirusa principles, paragraf johannesburg principles, prinsip pertimbangan terhadap ketertiban umum frasa ketertiban umummerdeka bari jakarta tel fax email sekretariat@mahkamahkonstitsi go. ketertiban umum sirusa principles, paragraf ad.d. diberlakukan dalam masyarakat yang demokratiserserikatan bangsa bangsa dan unhcr sirusa principles, paragrafbagaimana telah diuraikan sebelumnya, keberadaan ini memaksa setiap warga negara untuk mematuhi hukum agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan sehingga membatasi pelaksanaan dari hak beragama. bahwa telah pula diutarakan sebelumnya bahwa hak beragama adalah salah satu dari non derogable rights yang diakui dalam uud sehingga demi hukum pembatasan tidak dapat dilakukan. kendatipun demikian, berikut adalah pembuktian bahwa sekalipun pembatasan 'boleh' dilakukan, namun pembatasan yang terjadi tidak sah' karena bertentangan dengan ketentuan pembatasan dalam uud ad.a. diatur berdasarkan undang undang oleh karena nomor diatur dalam undang undang, maka persyaratan ini terpenuhi. ad.b. guna menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id persyaratan ini jelas tidak terpenuhi karena berbenturan antara hak beragama yang sangat fundamental ternyata malah dibatasi oleh keberadaan hak untuk melangsungkan perkawinan.unsur unsur yang secara kumulatif harus terbukti dalam syarat ini tidak terpenuhi dengan uraian sebagai berikut: pemenuhan terhadap tuntutan yang adil proporsionalitas dalam pembatasan berdasarkan nomor adalah hal yang jelas tidak terpenuhi karena hak yang secara fundamental melekat dan tak dapat dikurangi, yaitu hak beragama, justru dikekang oleh hak untuk melangsungkan perkawinan. sisi lain, tujuan yang hendak dicapai oleh ini, yaitu meningkatnya kepatuhan warga negara terhadap hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya juga tidak tercapai karena justru membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap nilai agama dan kepercayaan yang paling fundamental, yaitu murtad. pertimbangan terhadap moral secara moral pun, keberadaan nomor justru berbahaya karena menyebabkan munculnya konsep penafsiran terhadap agama dan kepercayaan yang mutlak dalam bidang perkawinan oleh aparatur negara dan masyarakat. akibatnya adalah, warga negara yang memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan menjadi terkecil. sisi lain, moral masyarakat justru terguncang dengan adanya 'tren' murtad yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat demi dapat melangsungkan perkawinan. pertimbangan terhadap nilai nilai agama sebagaimana telah diuraikan dalam (dua) poin atas, maka nilai agama justru dipertaruhkan dengan adanya nomor karena agama dan kepercayaan seolah olah dianggap sebagai penghalang dari perkawinan, sehingga salah satu opsi yang dapat diambil adalah murtad, yang tentu saja merupakan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pelanggaran terhadap nilai agama dan kepercayaan yang paling berat. sisi lain, pembatasan dalam nomor pun menjadi rancu karena tiap agama dan kepercayaan memiliki perspektifnya masing masing mengenai perkawinan, sehingga ketika terjadi persinggungan antara (satu) agama dan kepercayaan dengan agama dan kepercayaan lain, yang terjadi adalah kebingungan mengenai hukum agama dan kepercayaan mana yang harus digunakan. apakah salah satu hukum saja yang artinya 'menempatkan' (satu) agama dan kepercayaan menjadi lebih superior dibandingkan dengan agama dan kepercayaan yang lain ataukah harus mengikuti hukum kedua agama dan kepercayaan yang artinya mendoakan keberadaan tuhan sehingga bertentangan dengan konsep keesaan tuhan. pertimbangan terhadap keamanan keberadaan nomor sekilas pandang memang seolah mengakomodasi keberagaman yang ada nusantara, namun jika diteliti dan dilaksanakan, hal ini justru menimbulkan permasalahan yang jauh lebih banyak. artinya, yang dilakukan oleh ini adalah menyelesaikan masalah pluralisme dengan menciptakan masalah masalah baru dalam pluralisme padahal pluralisme merupakan fondasi bangsa indonesia. pertimbangan terhadap ketertiban umum keberadaan nomor yang membuat agama dan kepercayaan menjadi penyebab sah atau tidaknya suatu perkawinan justru merupakan ancaman terhadap ketertiban umum karena dengan adanya ketentuan ini, akan ada perkawinan yang tidak sah semata mata karena adanya perbedaan interpretasi terhadap agama dan kepercayaan. imbasnya adalah, melemahnya struktur keluarga dalam masyarakat karena tidak adanya jaminan dari hubungan suami istri dan orang tua anak dalam keluarga, padahal sudah jelas bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ad.d. diberlakukan dalam masyarakat yang demokratis secara konseptual, dengan merujuk pada ketentuan uud nri bangsa indonesia merupakan masyarakat demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga persyaratan ini jelas terpenuhi. bahwa berdasarkan uraian atas, telah jelas terbukti bahwa dari (empat) persyaratan yang secara kumulatif harus terpenuhi, yaituc, hanya (dua) syarat saja yang berhasil dipenuhi diatur berdasarkan undang undang dan diberlakukan dalam masyarakat yang demokratis sedangkan sisanya sama sekali tidak terpenuhi. dengan demikian, sudah jelas bahwa pembatasan yang dilakukan melalui nomor tidaklah memenuhi syarat syarat yang ditetapkan oleh konstitusi untuk dapat membatasi hak dan kebebasan warga negara. alasan uji formil bukankah pluralitas itu sendiri merupakan sunatullah yang tak dapat dipungkiri? siti mudah mulia bahwa indonesia adalah negara besar yang memiliki kekayaan alam dan budaya: banyak suku, banyak agama, banyak kepercayaan, dan banyak ras. dalam dimensi waktu saat ini, tingkat mobilitas masyarakat indonesia yang sangat beragam ini sangatlah tinggi sehingga menyebabkan persinggungan antara (satu) budaya dengan budaya yang lain menjadi sebuah keniscayaan. salah satu akibat dari persinggungan ini adalah percampuran kebudayaan, yang salah satunya disebabkan oleh perkawinan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa masyarakat indonesia khususnya yang hendak melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan telah beradaptasi secara negatif untuk dapat menghindari pemberlakuan yaitu dengan cara melakukan penyelundupan hukum. bahwa penyelundupan hukum tersebut merupakan suatu bentuk pengabaian atas hukum yang sudah dibuat oleh negara. ketika pengabaian" ini dilakukan, maka hukum yang seharusnya menjadi panglima negeri ini telah hilang dibawanya. padahal, sebagai negara hukum (vide uud indonesia mendasarkan segala sesuatunya berdasar atas hukum dan hukuman yang berdaulat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. dengan demikian, sudah sepantasnya hukum harus dipatuhi dan dijunjung tinggi negara ini. bahwa penyelundupan hukum dalam bidang perkawinan, khususnya perkawinan beda agama dan kepercayaan, banyak dilakukan untuk mendapatkan (dua) hal, yaitu: agar perkawinan yang dilangsungkan adalah sah: dan agar perkawinan tersebut dicatatkan. kedua hal atas menjadi penting karena merupakan jaminan terpenuhi dan terlaksananya hak hak dan kewajiban kewajiban dalam perkawinan, baik sebagai suami istri maupun orang tua anakad.a. pengenyampingan hukum nasional pada opsi ini, ada (dua) modus yang digunakan, yaitu: melangsungkan perkawinan luar negeri salah satu cara yang paling populer yang digunakan oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah melangsungkan perkawinan luar negeri. dalam perspektif pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, dengan melangsungkan perkawinan luar negeri, hukum perkawinan indonesia tidak lagi berlaku terhadap mereka. padahal, perkawinan termasuk bagian dari status personal setiap merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold orang, sehingga mana pun seseorang melangsungkan perkawinan, maka tetap terikat pada hukum perkawinan dari negara asalnya, invasi nomor (vide algemeen berlingen van wetgeving voor indonesie). hal ini dipertegas melalui nomor. yang menyatakan: perkawinan indonesia antara dua orang warganegara indonesia atau seorang warganegara indonesia dengan warga undang undang ini. kendatipun demikian, nomor menyatakan: dalam waktu (satu) tahun setelah suami istri itu kembali wilayah indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan kantor pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. dengan merujuk pada ketentuan ini, seolah olah dengan didaftarkannya perkawinan yang terjadi luar negeri, maka perkawinan tersebut secara otomatis menjadi sah. melangsungkan perkawinan secara adat salah satu metode yang juga dapat digunakan untuk menghindari pemberlakuan nomor adalah dengan melangsungkan perkawinan secara adat. dalam konteks ini, konstelasi hukum nasional mengenai perkawinan sepenuhnya diabaikan, sehingga segala keabsahan mengenai perkawinan secara tunggal ditentukan berdasarkan hukum adat. dalam cara ini, biasanya perkawinan tidaklah dicatatkan. ad.b. pengenyampingan hukum agama dalam opsi ini sundari dan sumardi, berdasarkan cara ini, yang dilakukan adalah salah satu pihak setuju untuk menggunakan hukum agama dan kepercayaan mengenai perkawinan dari calon pasangannya. dengan. demikian, pegawai merdeka bari jakarta tel fax email sekretariat@mahkamahkonstitsi go. pencatat perkawinan akan mengganggap bahwa perkawinan telah sah karena dilakukan berdasarkan hukum salah satu agama dan kepercayaan. kendatipun demikian, jika ditinjau lebih jauh, sebenarnya perkawinan dengan cara ini tidak dapat dikatakan sah, karena meskipun salah satu pihak menundukkan dirinya, namun tidak berpindah agama dan kepercayaan, sehingga sebenarnya hukum agamanya dan kepercayaannya masih mengikat dan berlaku kepadanya. dengan demikian, jika hukum agamanya dan kepercayaannya menganggap bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah tidak sah, maka perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya penunjukan diri tetaplah tidak sah. berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan monik dan nurcholish, salah satu cara yang dilakukan oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah berpindah agama sesaat agar perkawinan dilakukan dalam keadaan sama agama. dengan cara ini, ketentuan nomor menjadi terpenuhi sehingga perkawinan yang dilangsungkan pun menjadi sah, meskipun setelah perkawinan, salah satu orang kembali lagi agamanya yang semula. catatan penting dari metode ini adalah telah dipindahkannya nilai agama dan kepercayaan dengan cara berpindah pindah agama yang jelas merupakan tindakan yang salah dalam agama hanya agar negara mau mengakui perkawinan yang dilangsungkan. bahwa penyelundupan hukum adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. kendatipun demikian, banyaknya penyelundupan hukum adalah penanda nyata mengenai adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dengan hukum yang ada dalam status guo. dengan melihat pelbagai contoh atas, telah terbukti bahwa dalam keadaan saat ini, kebutuhan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan tidaklah terakomodasi. oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah perubahan untuk dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dan tentu saja dan menjamin pemenuhan hak konstitusional dari setiap warga negara indonesia. nomor adalah norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang undangan bahwa menurut d.w.p ruter, peraturan perundang undangan mengandung (tiga) unsur, yaitu indrawi, norma hukum (rechtsnorm): berlaku luar (naar buatan werken), dan bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid rime zin). sebagai norma hukum, tentu saja isinya harus mengikuti rambu rambu dari norma hukum itu sendiri, mulai dari isi dari normalnya, sifat dari normalnya, pemenuhan terhadap unsur esensialianya, dan pencapaian tujuannya. bahwa isi dari norma hukum ada (tiga), yaitu purbacaraka dan soeharto, suruhan (geboy): larangan (period): atau cc. kebolehan (momen)ada tingkatan pertama, negara melarang perkawinan untuk dilakukan luar hukum masing masing agama dan kepercayaan, termasuk dalamnya merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id perkawinan beda agama dan kepercayaan. namun pada tingkatan kedua, perkawinan beda agama dan kepercayaan menjadi hal yang diperbolehkan atau dilarang bergantung pada cara masing masing individu dalam menafsirkan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya. dengan kata lain, isi dari norma hukum yang ada dalam nomor adalah tidak jelas, karena bukan merupakan suruhan, larangan maupun kebolehan. akibatnya, muncul permasalahan dalam implementasinya. bahwa ditinjau dari sifatnya, norma hukum dibedakan menjadi (dua), yaitu norma hukum yang bersifat imperatif dan norma hukum yang bersifat fakultatif purbacaraka dan soeharto, jika dihubungkan dengan isi dari norma hukum, maka norma yang berisikan suruhan dan larangan adalah imperatif, sedangkan norma hukum yang berisikan kebolehan adalah fakultatif. bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, norma hukum dalam nomor dalam perspektif perkawinan beda agama dan kepercayaan, bercampuraduk antara suruhan, larangan dan kebolehan. oleh sebab itu, dalam kaca mata sifat norma hukum, nomor telah menyatukan (dua) sifat norma hukum yang ada, yaitu imperatif dan fakultatif. bahwa unsur esensial dari norma hukum adalah untuk membatasi atau mematok sikap tindak manusia purbacaraka dan soeharto, untuk dapat melakukannya, maka harus ada standar yang sama mengenai pelaksanaan norma hukum tersebut. norma hukum memang mengenal pengecualian terhadap penerapannya. namun pengecualian ini tidak menyebabkan standar dari norma hukum yang berlaku menjadi berbeda. bahwa nomor secara sepintas memang berlaku secara sama bagi seluruh warga negara indonesia. namun dalam penerapannya, nomor diserahkan kepada masing masing warga negara. artinya, standar pemberlakuan nomor. berbeda antar satu warga negara dengan warga negara lain. bahwa pada dasarnya, peraturan perundang undangan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada masyarakat, termasuk nomor merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold beda agama dan kepercayaan hal mana merupakan suatu kenyataan sosial yang tak dapat disangkal lagi. bahwa perubahan frasa dari nomor tidak akan menyebabkan hilangnya aspek religius dalam konstelasi hukum perkawinan indonesia karena keabsahan dari perkawinan masih harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan dari masing masing mempelai. hanya saja, hak untuk melakukan penafsiran mengenai keabsahan dari perkawinan diberikan kepada setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. bahwa warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat melakukannya tanpa perlu melakukan penyelundupan hukum dan tanpa ada kekhawatiran perkawinannya tidak dicatatkan. sisi lain, warga negara yang tidak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan pun tetap terakomodasi dengan baik kepentingannya. dengan kata lain, hak konstitusional seluruh warga negara indonesia menjadi terjamin dan terpenuhi dengan adanya keadaan baru ini. bahwa sudah saatnya negara diposisikan pada tempat yang seharusnya dalam konteks perkawinan. jangan biarkan negara melalui aparaturnya menjadi hakim mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. membiarkan negara melakukan hal ini, berarti membiarkan negara melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional dari seluruh warga negara indonesia. jangan biarkan negara pancasila ini kehilangan arahnya! ii. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa hukum positif negara republik indonesia memberikan kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap suatu undang undang yang dianggap bertentangan dengan ketentuan uud adapun peraturan perundang undangan yang mengatur kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan constitutional review yaitufax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa nomor bukannya menyelesaikan permasalahan mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan, namun justru menimbulkan permasalahan baru. nomor bukannya melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, namun justru menyerahkan kebolehannya kepada hukum masing masing agama dan kepercayaan, yang masing masing memiliki pengaturan yang berbeda, sehingga akhirnya kebolehan dari perkawinan beda agama dan kepercayaan menjadi berbeda bagi setiap orang. sederhananya, ketika masyarakat bertanya kepada pemerintah apakah perkawinan beda agama dan kepercayaan diperbolehkan. alih alih menjawab, melalui nomor pemerintah justru bertanya balik kepada masyarakat apakah perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh untuk dilakukan. bahwa seluruh uraian atas telah menunjukkan bahwa nomor tidaklah layak untuk dapat dikatakan sebagai peraturan perundang undangan karena secara nyata tidak memenuhi kriteria sebagai norma hukum karena: isinya tidak jelas antara suruhan, larangan atau kebolehan, sifatnya bercampur aduk antara imperatif dan fakultatif, unsur esensialianya tidak terpenuhi, dan tidak memenuhi tujuan pembentukan norma hukum. tidak mungkinkah negara indonesia bagi (dua) orang yang sudah saling jatuh cinta bebas menikah tanpa masing masing harus berpindah agama? sundari dan endang sumardi bahwa nomor didesain agar tiap warga negara melaksanakan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya ketika melangsungkan perkawinan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa sayangnya tujuan tersebut bagai panggang jauh dari api. alih alih tercapai, keberadaan nomor justru memaksa warga negara indonesia melakukan pelanggaran terhadap nilai nilai agama dan kepercayaan. bahwa kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah hal yang acap diperbincangkan oleh pemuka agama dan kepercayaan. artinya, salah dan benarnya masih bisa diperdebatkan. berbeda halnya dengan berpindah agama murtad. bagi tiap agama dan kepercayaan, murtad adalah tindakan yang salah, dan tidak dapat dibenarkan. tidak ada ruang perdebatan mengenai hal ini. bahwa dalam hal warga negara yang berbeda agama dan kepercayaan hendak melangsungkan perkawinan dan hendak memenuhi ketentuan dari nomor maka yang terjadi justru pelanggaran yang lebih besar terhadap nilai nilai agama dan kepercayaan, karena salah satu dari calon mempelai harus berpindah agama dan kepercayaan terlebih dahulu jika perkawinannya ingin dinyatakan sah. hal ini telah dibuktikan oleh sundari pada tahun melalui penelitian yang dilakukannya yogyakarta dengan judul penerapan hukum agama dalam masyarakat multi agama: problematika dan pemecahannya sebagaimana disitir oleh sundari dan endang sumardi dalam buku hukum yang netral bagi masyarakat plural studi pada situasi indonesia) . dengan kata lain, niat baik pemerintah, yaitu agar setiap warga negara dapat dengan teguh menjalankan hukum agamanya dan kepercayaannya masing masing, justru berbalik dan menyebabkan pelanggaran terhadap hukum agama dan kepercayaan yang paling fundamental, yaitu murtad. bahwa dalam hal ini pun, dapat dilihat betapa kehidupan moral beragama seseorang dapat dipaksa untuk dikalahkan, demi mendapatkan pengakuan secara hukum oleh negara, yaitu pencatatan perkawinan, bagaimana seseorang terpaksa pindah agama bukan karena kemantapan keyakinan terhadap agama tersebut, melainkan hanya sekedar demi sahnya perkawinan menurut hukum negara. seandainya pengaturan dalam nomor tidaknya, maka niscaya hal hal sebagaimana tersebut atas dapat terhindarkan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa dengan perubahan pemaknaan pada nomor tidak serta merta membuat semua orang akan melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan, karena bagaimanapun juga pelaksanaan perkawinan akan tetap bergantung kepada pemahaman masing masing individu terhadap apa yang dipercayainya. namun dalam hal ini, dengan adanya pemaknaan ulang pada nomor akan memberikan kesempatan terhadap warga negara yang memiliki pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan, agar tidak harus berpindah agama yang justru mencederai moral beragama dan berkepercayaan. bahwa lebih jauh lagi, adanya perpindahan agama dan kepercayaan yang disebabkan oleh perkawinan memunculkan problema lain, yaitu adanya sanksi sosial. ada keluarga yang memberikan sanksi sosial bagi anggota keluarga mereka yang melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan, misalnya melakukan penghapusan garis keturunan, tidak melahirkan hubungan kesana saudara terhadap pasangan beda agama dan kepercayaan tersebut, pengucilan, dan tidak saling pewaris harta kekayaan. selain itu, tidak jarang pula warga negara yang berpindah agama dan kepercayaan demi dapat melangsungkan perkawinan mendapat celaan dari masyarakat dan umat selamanya, terutama jika yang melakukannya adalah public figure. bahwa dengan pemaknaan ulang nomor negara justru melindungi moral beragama dan memberikan pilihan bagi warga negara untuk menjalankan secara konsekuen apa yang benar benar diyakininya. vi. perbandingan ketatanegaraan bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perkawinan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. hak atas perkawinan diakui dan diatur secara internasional dalam pelbagai perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. tak ayal bahwa penerapan hak ini dapat berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. kendatipun demikian, dengan melihat hukum perkawinan dari beberapa negara bawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa agama dan kepercayaan dari calon mempelai tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak mengakui atau tidak mencatatkan perkawinan dari warga negaranya. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id india syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah india adalah sebagai berikut: calon mempelai tidak memiliki pasangan yang masih hidup, tidak ada calon mempelai yang: tidak dapat memberikan persetujuan karena ketidakwarasan, dapat memberikan persetujuan, namun mengalami gangguan kejiwaan hingga membuatnya tidak layak memiliki pasangan atau meneruskan keturunan, terkena serangan kegilaan berulang kali: berusia dua puluh satu tahun bagi laki laki dan berusia delapan belas tahun bagi perempuan: calon mempelai tidak dalam derajat hubungan yang dilarang melakukan perkawinan perkawinan tetap dapat dilakukan ketika salah satu pihak diperbolehkan melakukan perkawinan menurut hukum adat yang berlaku baginya: ketika perkawinan dilakukan wilayah jammu dan kashmir, calon mempelai merupakan warga negara india yang berdomisili dalam wilayah mana special marriage act berlaku. agama dan kepercayaan bukan merupakan halangan bagi dilangsungkannya perkawinan india. selama seluruh syarat atas terpenuhi, maka perkawinan adalah sah. oleh sebab itu, perkawinan beda agama dan kepercayaan india dapat dilakukan. turki berikut adalah syarat perkawinan turki: perkawinan dilangsungkan antara laki laki dan perempuan: berusia setidaknya (delapan belas) tahun (mereka yang berusia setidaknya (enam belas) tahun dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan persetujuan dari walinya jika dianggap memahami makna perkawinan), bukan merupakan kerabat dekat: tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain: dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id perempuan yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan boleh melangsungkan perkawinan lagi setelah (tiga ratus) hari setelah akhir dari perkawinan yang sebelumnya. perkawinan turki harus dilakukan secara sipil hadapan pejabat yang berwenang. setelah perkawinan secara sipil dilakukan, maka perkawinan menurut agama dan kepercayaan baru dapat dilangsungkan. dalam hal ini, perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilangsungkan selama syarat perkawinan sebagaimana diuraikan atas dapat terpenuhi. singapura ada (tiga) jenis perkawinan singapura, yaitu: perkawinan perdata yang dilakukan oleh orang orang non muslim. sebelum melangsungkan perkawinan, mereka harus mendapatkan sertifikat dari pemuka pemuka agama, perkawinan sesama muslim, yang baik tata cara perkawinan dan gerainya didasarkan pada hukum islam, dan perkawinan beda agama yang sebenarnya digolongkan sebagai perkawinan perdata, termasuk bagi muslim dan non muslim. perkawinan yang sah singapura adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagai berikut: memberitahukan keinginan untuk melangsungkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang, memiliki izin perkawinan: calon mempelai berusia setidaknya (dua puluh satu) tahun: dilakukan hadapan solemnizer terdaftar, dilakukan hadapan (dua) orang saksi yang berusia setidaknya (dua puluh satu) tahun: dengan merujuk pada jenis perkawinan ketiga sebagaimana diuraikan atas. jelas bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilangsungkan singapura. kendatipun demikian, majelis agama islam singapura mengeluarkan fatwa bahwa bagi orang muslim tidak dianjurkan untuk melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan. australia untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah australia, calon mempelai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain: tidak hendak melangsungkan perkawinan dengan orang tua, kakek nenek, anak, cucu, atau saudara laki laki perempuan, berusia setidaknya (delapan belas) tahun, kecuali telah mendapatkan izin dari pengadilan bagi mereka yang berusia antara (enam belas) hingga (delapan belas) tahun: memahami arti perkawinan dan menyetujui secara sadar untuk menjadi suami istri, mengucapkan sumpah perkawinan, dan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada celebrate resmi. perkawinan australia adalah sah jika dilakukan hadapan celebrate resmi. agama dan kepercayaan tidak dijadikan dasar oleh negara untuk melarang terjadinya perkawinan. sisi lain, negara pun tidak menggunakan penafsiran hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan untuk menolak mengawinkan calon mempelai. albania menurut hukum albania, perkawinan adalah sah jika: dilakukan antara laki laki dan perempuan, berusia setidaknya (delapan belas) tahun: tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dilakukan berdasarkan kesepakatan bebas dari kedua calon mempelai: dan tidak dilakukan antara kerabat dekat. hukum albania mengizinkan dilangsungkannya perkawinan beda agama selama memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis atas. bahwa berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan sebagaimana terurai atas, jelas telah membuktikan bahwa tidak seharusnya negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, bertindak sebagai hakim yang menentukan tafsir dari agama dan kepercayaan mana yang benar dan yang salah, khususnya karena indonesia bukan merupakan negara agama maupun negara sekuler, melainkan negara pancasila. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id vii. penutup bahwa dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap nomor agar penilaian atas kepercayaan diserahkan kepada masing masing calon mempelai, maka akan menimbulkan kepastian hukum karena calon mempelailah yang nantinya akan menjadi penilai keabsahan perkawinan mereka sendiri berdasarkan agamanya dan kepercayaannya. bahwa hal ini juga berarti menghapuskan intervensi negara terhadap hak atas kebebasan beragama masing masing individual akan aliran agama dan kepercayaan yang dianutnya. artinya, calon mempelai dapat melaksanakan tafsir atas agama dan kepercayaan yang mereka anut tanpa harus mengikuti tafsir paksaan yang dilakukan negara atas masing masing agama dan kepercayaan. sisi lain, negara melalui aparaturnya tidak lagi bertindak sebagai hakim' yang menilai keabsahan proses perkawinan yang dianut oleh masing masing aliran agama dan kepercayaan sehingga tidak lagi terjadi diskriminasi dan perlakuan yang berbeda hadapan hukum. bahwa pemaknaan ulang terhadap nomor tidak akan menyebabkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan begitu saja tanpa mengindahkan etika dalam kehidupan sosial. bahwa nomor menyatakan, yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus atas dan bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang mempelai dan pihak pihak yang berkepentingan. konstruksi nomor memastikan agar calon mempelai mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari keluarga atau kerabat mereka sebelum melangsungkan perkawinan. tidak dilakukannya hal ini akan berdampak pada munculnya pencegahan perkawinan. bahwa pemaknaan ulang terhadap nomor pun tidak menyebabkan institusi keagamaan dan kepercayaan menjadi kehilangan peran dalam melakukan penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. sebaliknya, institusi agama dan kepercayaan justru dituntut untuk menjadi semakin aktif dan giat dalam memberikan pemahaman kepada pemeluk agama dan kepercayaan mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold bahwa dengan demikian, pemaknaan ulang terhadap nomor merupakan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan polemik mengenai perkawinan yang telah berpuluh puluh tahun disadari namun tak kunjung terselesaikan. hal ini pun akan sekali lagi mengembalikan posisi indonesia sebagai negara pancasila yang sejati. viii. petit berdasarkan pada hal hal yang telah dijabarkandan formil terhadapmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idamian agama queens, bukti fotokopi kartu tanda penduduk nomor atas nama rangga sujud widigda, bukti fotokopi kartu tanda penduduk nomor atas nama anbar jadi: bukti fotokopi kartu tanda penduduk nomor atas nama luthfi saputra: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak: atas nama rangga sujud widigda,ekonomi, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sosial, dan budaya,tentang administrasi kependudukan, bukti fotokopi penetapan nomor pdt. pn. ska, bukti fotokopi penetapan nomor pdt. pn. ska, bukti fotokopi penetapan nomor pdt. pn.mgl, bukti fotokopi penetapan nomor pdt. pn. lmj, bukti fotokopi penetapan nomor pdt. pn. jr, bukti fotokopi penetapan nomor pdt. pn. mlg: bukti fotokopi putusan nomor k pdt bukti fotokopi penetapan nomor pdt. pn. ung, bukti fotokopi penetapan nomor pdt. pn. bgr. selain itu, para pemohon mengajukan dua orang ahli dan dua orang saksi yang masing masing telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah tanggal oktober dan desember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon kunci tridewiyanti pertama, ahli ingin menyampaikan perspektif yang dipakai dalam paparan ini yaitu teori hukum feminis dikembangkan sebagai bentuk kesadaran, terutama kesadaran berupa gugatan dari para feminis terhadap ilmu pengetahuan sosial yang bias laki laki yang biasanya juga bias kelas, karena dibuat oleh ilmuwan laki laki dengan standar mereka sendiri dan mengabaikan keberadaan perspektif perempuan. perempuan menyadari betapa hukum telah menempatkan perempuan secara tidak adil, hukum telah menetapkan standar ganda kepada perempuan dan aki laki serta memaksakan nilai dan norma lakilaki untuk dibagi perempuan. merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsrepublik indonesia nomor tahun mk )(bukti yang mengatur hierarki peraturan perundang undanganoleh karena secara hierarkis kedudukan undang undang berada bawah uud maka ketentuan yang termuat dalam undang undang tidak boleh bertentangan dengan uud bahwa kewenangmerupakan suatu mekanisme kontrol terhadap lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam membentuk undang undang sebagai suatu produk hukum. dengan kewenangan tersebut, mahkamah konstitusi berperan sebagai merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id analisis hukum feminis bersandar pada pertanyaan perempuan kepada hukum. bagaimanakah hukum menstrukturkan atau memosisikan perempuan? bagaimana identitas dan seksualitas perempuan didefinisikan oleh hukum? apakah pengalaman dan realitas perempuan diperhitungkan ataukah diabaikan oleh hukum? perempuan yang mana? dengan demikian, dapat ditanyakan apakah hukum merugikan atau menguntungkan perempuan dan dengan cara bagaimana? ketika kita menjawab pertanyaan perempuan terhadap hukum, berarti kita sedang menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman dan nilai nilai khas perempuan, atau bagaimanakah standar hukum dan konsep hukum yang ada telah merugikan perempuan. pertanyaan feminis tersebut menggugat ciri hukum yang netral dan obyektif, karena ketika ada relasi kuasa yang timpang, maka netralitas dan objektivitas justeru akan mengorbankan mereka yang tidak memiliki kuasa. tujuan dari pertanyaan perempuan itu adalah untuk mengungkapkan ciri ciri ketiadaan netralitas dan objektivitas dari bekerjanya hukum, untuk selanjutnya dapat dihasilkan suatu rekomendasi tentang bagaimana hukum dapat dikoreksi: pertanyaan tentang perempuan yang mana? menjadi penting, karena tidak semua perempuan memiliki identitas yang tunggal dan seragam. siapakah perempuan yang menjadi korban hukum ketika perda diskriminatif diterapkan? perempuan dengan identitas tertentu. identitas adalah persoalan bagaimana seseorang distrukturkan, baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. struktur yang dilekatkan dalam diri seseorang itu bersifat ganda didasarkan pada berbagai kategori dan golongan sosial, seperti ras, etnik, agama, kelas, dan latar belakang pendidikan. identitas seseorang sebagaimana distrukturkan oleh orang lain akan sangat menentukan bagaimana diperlakukan. restrukturisasi ini berimplikasi terhadap terjadinya pembedaan, pembatasan dan pengucilan, dan itulah pengertian diskriminasi konvensi cedar, perempuan mengalami diskriminasi, bahkan kekerasan, bukan semata mata karena dia perempuan, tetapi karena persoalan identitas yang beragam yang menyebabkan dianggap sebagai orang lain , liyan , bahkan subaltern . seorang perempuan miskin berasal dari bangsa, etnik atau agama tertentu akan mengalami diskriminasi, hal mana tidak sama dengan perempuan lainnya, meskipun sama sama perempuan. penjelasan tentang identitas perempuan ini merupakan kritisi terhadap teori teori feminis yang lama yang tidak memperhatikan keragaman identitas perempuan. hal ini dimulai merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id oleh kesadaran bahwa ternyata pengalaman perempuan kulit putih tidak sama dengan perempuan kulit berwarna. mereka diperlakukan berbeda, meskipun sesama perempuan, isu kebijakan diskriminatif ini identitas kelas menjadi sangat signifikan, karena mereka yang yang merasa ada pembatasan, pengucilan dan pelecehan ham dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) perempuan dari kelas menengah atas tidak ditangkap oleh petugas razia karena mereka berada dalam kendaraan pribadi, sementara perempuan miskin berada jalan jalan umum. berbeda dengan teori teori hukum arus utama, teori hukum feminis tidak hanya berdiam menara gading, tetapi juga berupaya memperjuangkan keadilan perempuan sampai tingkat praktik. studi tekstual dilakukan sebagai langkah pertama, untuk dapat menemukan kata kata kunci dan perumusan yang sexist dan implikasinya yang merugikan perempuan. kedua, pendekatan hukum feminis memperhatikan praktik penerapan hukum, khususnya pengadilan. dengan demikian dapat diketahui bagaimana para penegak hukum memperlakukan perempuan dalam persidangan. ketiga adalah langkah advokasi untuk merevisi produk hukum agar memastikan keadilan perempuan dapat dicapai (referensi): pada masa kini paradigma yang mengatakan bahwa hakim adalah corong undang undang sudah semakin ditinggalkan banyak negara, bahkan negara dengan sistem kodifikasi atau continental sekalipun, seperti belanda. dengan demikian, karena adanya tuntutan akan keadilan yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat (global), terutama terkait prinsip prinsip hak asasi manusia, maka sistem hukum kontinental semakin mendekat dengan sistem anglo saxon. hakim memiliki kedudukan yang penting sebagai pencipta hukum (the secondary legislature) samping lembaga parlemen (the primary legislature). seberapa jauh kah hakim hakim indonesia mengikuti perkembangan wacana hukum dan keadilan global? apabila perkembangan hukum baru dan kesempatan kesempatan ini tidak digunakan, berarti telah menyia nyiakan kesempatan emas dalam rangka melakukan reformasi hukum demi kepentingan kualitas hukum kita masa depan, ahli sependapat dengan apa yang ditulis oleh sri diganti eddyono: perkawinan campuran antar agama: umum kolonial dan kekinian, merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id sejak saat masuknya kolonial indonesia berdasarkan dan ada tiga penggolongan penduduk yaitu eropa barat, timur asing dan pribumi yang masing masing memberlakukan hukum masing. timbul berbagai variasi berlakunya hukum yaitu: bagi orang orang indonesia asli beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresapi dalam hukum adat bagai orang orang indonesia asli yang beragama kirsten telah berlaku hoki huwelijk ordonansi christian idnonesiers) wilayah minahasa dan ambon bagi orang timur asing cina dan warga negara indonesia keturunan cina berlaku kitab undang undang hukum perdata dengan beberapa perubahan bagi orang timur asing lainnya dan warganegara indonesia keturuan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka bagi orang orang eropa dan warganegara indonesia eropa dan yang dipersamakan dengan meraka berlaku kitab undang undang hukum perdata bw). kalau dilihat dari kedudukan perempuan dalam perkawinan itu berbeda beda. setelah indonesia merdeka, adanya nomor tahun tentang perkawinan, merupakan kompromi terhadap agama. pada saat diajukan dalam rancangan, terjadi perdebatan antan kelompok yang ingin memisahkan peraturan agama dan peraturan negara dalam perkawinan. sementara kelompok yang berbasis islam ingin memperjuangkan penerapan hukum islam atau setidaknya hukum yang dijiwai ajaran islam. perbedaan itu menimbulkan konflik yang terus meruncing dan akhirnya menimbulkan inisiatif inisiatif berbagai pihak melakukan strategi pembangunan. akhirnya terjadi kompromi politik dan disahkankannya undang undang nomor tahun tentang perkawinan pada tanggal oktober sayangnya perkawinan tidak mengatur secara eksplisit perkawinan antar agama. ada beberapa interpretasi yang berkembang, yaitu: merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god tidak diatasnya perkawinan anta agama, dengan demikian tidak ada layanan dalam perkawinan tentang perkawinan antar agama. sepanjang institusi agama dimana calon mempelai mengijinkan perkawinan perkawinan antar agama (sebab harus didahului perkawinan agama), makan perkawinan itu dapat dilangsungkan dan kemudian dicatatkan. menguatnya bahwa perkawinan melarang perkawinan antara agama, sehingga dalam kenyataannya banyak pihak yang melakukan perkawinan antara agama sulit menemukan institusi agama yang bersedia mengawinkan pasangan tersebut. termasuk penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil. perkawinan antara agama tidak dibolehkan, interpretasi ini bersandar pada perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jikan dilakukan berdasarkan ajaran agama masing masing. kalau dilihat sejarahnya, ini dianggap sebagai kompromi yang memang tak salah jika dikatakan ada pagar yang sengaja dibuat untuk menghindari perkawinan antar agama dengan berbagai alasan tafsir agama. interpretasi ini yang sering dipakai alasannya oleh pihak pencatat perkawinan. perkawinan beda agama merupakan masalah yang tidak berkesudahan, sejak mulai ada kodifikasi sehingga berlakunya bw, negara menyatakan tegas bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi halangan perkawinan, hal ini berlanjut dengan adanya peraturan perkawinan campuran dalam stadblaad nomor hanya saja pda peraturan ini, mulai terlihat ada hambatan yang tersirat, pembatasan tersebut implisit dengan adanya persyaratan yang sangat ketat bagi perempuan akan menikah dengan golongan lain. sekalipun tidak ada pelarangan secara eksplisit terhadap pihak pihak untuk melakukan perkawinan agama, namun interpretasi agama bagi pelaksana hukum sedemikian kuat untuk menghalangi perkawinan antara agama. ada berbagai upaya masyarakat yang tetap melakukan perkawinan antar agama dengan mengusahakan dispensasi dispensasi kelompok agama, bahkan penyelundupan hukum, melakukan pindah agama hanya sebagai syarat untuk sahnya perkawinan dan kemudian kembali lagi ajaran agama masing masing. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id selanjutnya kalau dilihat dari undang undang nomor tahun tentang perkawinan seolah tidak ada permasalahan secara teks. akan tetapi dengan situasi indonesia yang menggambarkan pluralisme hukum, maka ada kemungkinan perkawinan agama berdasarkan sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon, yaitu: perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan. kemungkinan ini terjadi sangat tergantung pada penafsiran baik secara individu, kelompok atau aparat atau petugas. hal ini dibiarkan oleh negara dengan tidak memberikan kepastian hukum pada orang orang yang berbeda agama, jatuh cinta dan ingin melangsungkan perkawinan. dalam perspektif hak asasi perempuan, kondisi itu sangatlah diskriminatif dan penyebab kekerasan terhadap perempuan: negara melegalkan kekerasan terhadap perempuan atas nama agama dan moralitas negara melegalkan kekerasan terhadap perempuan atas nama agama dan moralitas seringkali tidak disadari. kalau melihat undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan, penyalahgunaan dan penodaan agama dan surat keputusan bersama tentang ahmadiyah yang dikeluarkan negara, sekalipun tidak ditujukan untuk membatasi, pada prakteknya justru menyebabkan pembatasan, yaitu berupa pengakuan terhadap agama agama besar yaitu islam, kristen, katolik, budha, hindu, kong cu. sekalipun ada pengakuan terhadap agama agama lain seperti yahudi, zoroaster yang tidak berkembang indonesia. sementara dengan skb ternyata membatasi pihak jamaah ahmadiyah untuk beribadah, serta kelompok syiah. akan memberikan pembatasan bagi perempuan yang beragama tidak sebagaimana yang diinginkan oleh kelompok mayoritas yang menuangkan pada kebijakan. hasil kajian komnas perempuan terhadap kelompok ahmadiyah dan syiah madura memperlihatkan mereka tidak dapat mempunyai kartu tanda penduduk, sehingga mereka kesulitan kalau melakukan perkawinan secara peraturan islam. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id negara melegalkan kekerasan terhadap perempuan untuk melakukan perkawinan dan berkeluarga negara secara tidak langsung melegalkan kekerasan terhadap perempuan, karena membuat warga negara termasuk perempuan sulit untuk melakukan perkawinan, padahal kita tahu bahwa tidak semua orang mudah untuk jatuh cinta dan menemukan orang yang cocok. karena perbedaan agama, orang sulit membuat keputusan untuk melakukan perkawinan atau tidak melakukan perkawinan. seharusnya negara mengakomodir keinginan seseorang yang ingin melakukan perkawinan, agar tidak melakukan hubungan bebas tanpa ikatan. karena hubungan perkawinan tanpa ikatan resmi akan berakibat negatif bagi pasangan itu sendiri, terutama bagi perempuan. uud menjamin hak setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. jaminan ini tertuang dengan jelas dalam konstitusi. pertanyaannya, apakah pasangan yang menikah beda agama dan kepercayaan dapat menikmati jaminan atas hak tersebut? jawabannya bisa iya bisa tidak. karena, ketika hak tersebut diikat dengan ketentuan perkawinan yang sah, disini terbuka penafsiran mana perkawinan yang sah atau tidak. hal ini terlihat dari perermohonannya, namun ada pula yang menolak. ini menunjukkan bahwa jaminan tersebut tidak serta merta diiringi kepastian hukum, yang pada gilirannya justru akan merugikan warga negara. ketidakpastian hukum ituketika penafsiran sahnya suatu perkawinan menjadi sangat tergantung kepada pejabat negara yang mempunyai otoritas untuk memberikan penetapan atau mencatatkan perkawinan, ketika pejabat negara tersebut mempunyai pandangan untuk menolak perkawinan beda agama, maka artinya negara melalui pejabat negara tersebut membiarkan pasangan yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama untuk mengambil keputusan yang tidak memberikan kepastian hukum. perkawinan itu kemudian dapat saja tetap dilangsungkan, namun misalnya tanpa mendapatkan pencatatan dari negara. sekalipun ini merupakan keputusan para pihak yang melangsungkan perkawinan, perlu disadari bahwa merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id tanpa adanya pencatatan perkawinan,kekerasan itu sendiri dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang apabila diproses melalui jalur pidana, umumnya mendapatkan kesulitan, karena penegak hukum biasanya akan selalu menanyakan akta perkawinan sebagai alat bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi dalam perkawinan. sayangnya ketika dilihat banyak kasus pasangan yang melakukan perkawinan catatan sipil luar negeri dan negara kemudian dengan mudah mencatatkan perkawinan catatan sipil juga. tanpa mempermasalahkan sahnya berdasarkan agama dan kepercayaannya atau tidak. negara melegalkan kekerasan terhadap anak, baik anak laki laki maupun perempuan yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak ada kepastian hukum. perkawinan yang tidak menimbulkan kepastian hukum akan menimbulkan akibat baik terhadap hubungan suami istri, harta kekayaan dan anak. hubungan perkawinan yang dapat disetujui sekalipun dengan penyelundupan hukum akan menimbulkan hubungan suami istri yang selalu dalam kepalsuan dan ketidak belasan, hal ini rentan sekali dengan perceraian atau putusnya hubungan. hubungan dengan anak demikian juga. sementara perkawinan yang tidak dilangsungkan dengan persetujuan negara tetapi para pihak tetapi melakukan perkawinan tanpa mengikuti rambu rambu peraturan atau sering diistilahkan :kumpul kebo: akan semakin menyulitkan karena hubungan suami istri yang tidak jelas karena tidak aka nada pencatatan perkawinan atau tidak mempunyai akta perkawinan. anak yang dilahirkan dari perkawinan itu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. sekalipun ada putusan yang menegaskan adanya hubungan perdata anak dengan ayahnya sepanjang dibuktikan melalui proses pengadilan, salah satu proses yang harus dilalui untuk adanya pengakuan itu adalah dengan melalui proses tes dna. padahal, biaya tes dna tidaklah murah. akibatnya ketika perempuan tidak mampu membiayai tes dna itu, maka anak tetap akan menyandang status anak luar kawin dan dalam akte kelahiran tetap tidak mendapatkan hak untuk dinisbatkan dengan pihak ayahnya. padahal akta kelahiran sangat penting untuk identitas hukum dirinya untuk keperluan pendidikan, bekerja atau keperluan lainnya. merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold kekerasan lainnya adalah berupa pengabaian negara atas hak hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, misalnya pengobatan anak hanya dengan pihak ibu dalam akta kelahiran karena tidak ada akta perkawinan. pada gilirannya, ini akan memunculkan kekerasan berikutnya, baik berupa stigma terhadap anak yang dilahirkan, maupun peluang bagi laki laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup orang orang yang menjadi tunggangannya. potensi ini jikaoleh perempuan dalam perkawinannya. oleh sebab itu penting negara memberikan perlindungan terhadap seluruh warganegaranya, bukan justru sebaliknya. perlindungan itu dilakukan dengan memastikan negara tidak melakukan pembiaran terhadap potensi kekerasan yang akan terjadi dan dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan yang menjadi dasar terjadinya kekerasan atau diskriminasi. berdasarkan penjelasan atas, maka uup seharusnya lebih diperjelas lagi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mencederai hak asasi manusia terutama hak asasi perempuan dan hak konstitusional perempuan. franz manis suseno menurut ahli undang undang perkawinan ada yang perlu diperbaiki. bahwa dalam negara pancasila, agama dan kepercayaan dijunjung tinggi, berarti perkawinan menurut agama dijunjung tinggi. perkawinan penting sekali bagi agama, perkawinan juga penting sekali bagi negara. bagi agama karena hubungan suami istri yang kemudian menjadi sel inti masyarakat yang menghasilkan keturunan yang diharapkan menghasilkan keturunan yang baik, yang kemudian menjadi warga masyarakat yang baik juga adalah sesuatu yang diyakini erat sekali hubungan dengan sang pencipta, maka bagi agama mengatur seksualitas hubungan suami istri adalah penting dan menurut ahli dalam semua agama hubungan itu diberi aturan, seperti juga dalam gereja katolik. dalam gereja katolik dibedakan antara perkawinan yang sah dan perkawinan yang merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id tidak sah. sah dalam arti perkawinan sah adalah perkawinan dimana hubungan suami istri juga hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita dianggap baik dan terpuji, dan menurut gereja katolik hanya dalam rangka perkawinan yang sah. perkawinan yang sah dalam gereja katolik (sebagai contoh) adalah perkawinan yang sesuai dengan beberapa aturan yang diberikan gereja katolik. perkawinan adalah sah kalau dilakukan sesuai dengan aturan tersebut. ada juga orang katolik yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan aturan gereja katolik. hal tersebut oleh gereja katolik tidak diakui sebagai suatu hubungan yang hadapan tuhan. jadi dari sudut agama, agama katolik jelas sekali ada aturan. oleh karena itu, kalau negara, misal indonesia, mengakui perkawinan yang sah menurut agama sebagai sah hadapan negara, itu sesuatu yang sangat tepat dan terpuji. negara sendiri berkepentingan dengan perkawinan dari beberapa sudut, salah satu sudut yang terpenting tentu saja menjamin keturunan yang baik. oleh karena itu semua masyarakat baik yang sangat tradisional maupun yang menganggap diri paling maju, negara mempunyai perundangan tentang perkawinan, mengatur hubungan seorang laki laki dan perempuan sesuai dengan undang undang yang berlaku dengan memberi perlindungan dan memberi fasilitas, misalnya dalam hal barisan, terutama juga menjamin bahwa keluarga yang terbentuk merupakan ruang sosial, dimana anak kecil menjadi keturunan bisa menjadi besar. karena berbeda dengan binatang, keturunannya tidak sesudah beberapa minggu bisa jalan sendiri, tetapi manusia tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara kultural, emosional, intelektual, religius memerlukan bimbingan, yang disebut pendidikan informal maupun formal dan kira kira berumur tahun dia dianggap berdiri sendiri. negara sangat berkepentingan agar sebuah keluarga menjadi baik. ada perbedaan antara negara dan agama. negara mengatur perkawinan supaya dalam masyarakat hubungan seksual yang resmi, hubungan kekeluargaan teratur, konflik dihindari dan menjamin pendidikan. agama dan kepercayaannya masing masing melihat supaya hubungan perkawinan sah hadapan tuhan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa wajar sekali negara mengakui langsung sah perkawinan menurut agama masing masing, tetapi lain pihak bukan tugas negara untuk memaksakan warga negara melakukan perkawinan menurut salah satu aturan agama. karena dalam negara pancasila, negara tidak mengatur agama tetapi memberi ruang perlindungan dan dorongan,menurut ahli perlu ada kemungkinan orang laki laki dan perempuan menikah sah depan negara. jadi dalam bentuk perkawinan sahkalau perkawinan menurut agama diakui, menurut ahli seharusnya ada kemungkinan untuk nikah tidak sesuai dengan agama tetapi sah dari sudut negara. saksi para pemohon ahmad nurcholish saksi adalah salah satu pelaku pernikahan beda agama. saksi menikah tanggal juni pada saat menikah saksi melakukan dua cara, yaitu secara islam paramadina. kemudian juga menikah secara konghucu atau disebut sebagai perempuan masakan majelis tinggi agama konghucu). setelah menikah saksi harus mencatatkan perkawinan tersebut catatan sipil. kenapa tidak kua? karena informasi yang diterima oleh saksi bahwa kua tidak dapat menerima pasangan beda agama. oleh karena itu, kemudian saksi kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan, tetapi dipersoalkan oleh petugas catatan sipil jakarta pusat dengan dua alasan, yaitu, pertama adalah soal konghucu. kata petugas, konghucu bukan agama yang diakui indonesia . saksi disarankan oleh salah satu komisioner komnas ham untuk pengadilan negeri. saksi diminta mengikuti sidang untuk membuktikan bahwa konghucu, agama atau bukan. kemudian yang kedua adalah soal perbedaan agamanya. untuk yang pertama saksi tidak melakukannya karena menurut saksi pengakuan soal merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id benteng untuk menjaga dan mempertahankan keadilan, juga sebagai pengawal konstitusi the guardian the constitution) guna memastikan bahwa uud dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi. bahwa oleh karena yang diujikan dalam permohonan guo adalah perkawinan yang jelas merupakan undang undang, maka mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini. ii. kedudukan hukum parakonstitusional sebagaimana dimaksud diuraikan dalam penjelasan mk, yaitu hak hak yang diatur dalam uud bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh para pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil dan formil undang undang iniara pemohon termasuk dalam klasifikasi perorangan warga negara indonesia sebagaimana terbukti melalui kartu tanda penduduk nomor atas nama pemohon (bukti kartu tanda penduduk nomor atas nama pemohon (bukti kartu tanda penduduk nomor atas nama pemohon iii (bukti dan kartu tanda penduduk nomor atas nama pemohon (bukti merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god agama bukan domain negara. karena menjadi kewenangan penganut masing masing. pada saat anak pertama akan lahir, saksi belum mendapatkan akta nikah. beberapa minggu menjelang kelahiran, saksi mengurus kembali akta perkawinan tersebut, tetap tidak bisa. kemudian, petugas catatan sipil menyarankan agar saksi mengurus surat nikah secara buddha karena dalam ktp istri tertulis buddha. karena tidak banyak pilihan, maka saksi pada saat itu mengikuti saran yang diberikan oleh petugas catatan sipil dan dibantu mengurus surat nikah buddha. setelah itu perkawinan kami bisa dicatat berdasarkan surat nikah buddha tersebut. bahwa meskipun secara agama saksi telah disahkan bahkan dengan dua cara, namun negara tidak bisa mencatat perkawinan kami. saksi pernah diminta oleh komnas ham untuk melakukan riset mengenai pernikahan beda agama. ada dua hal penting, yaitu aspek keagamaan dan aspek kebijakan atau konstitusi. pada aspek keagamaan bahwa secara umum para agamawan melarang atau tidak merekomendasikan untuk menikah beda agama. tetapi dalam sejumlah komunitas agama selalu ada para agamawan atau para rohaniwan memiliki pemahaman yang membolehkan, baik islam, kristen, hindu, buddha, konghucu, maupun penuh kepercayaan. kemudian temuan kedua bahwa secara konstitusi, ada kekosongan hukum dalam persoalan pernikahan beda agama. tetapi ada beberapa kantor catatan sipil yang menerima pasangan beda agama sepanjang mereka mendapatkan pengesahan dari agamawan, hanya saja yang dilihat adalah pengesahan secara agama, yaitu secara non islam (bukan islam). misalnya kalau ada pasangan islam dan kristen maka yang diambil atau yang diterima adalah pengesahan pernikahan secara kristen. alasannya karena kantor catatan sipil domainnya adalah mencatat pernikahan yang dilakukan luar secara islam, sedangkan yang secara islam adalah kua. ada beberapa kantor catatan sipil yang membolehkan sepanjang pasangan beda agama tersebut memiliki pengesahan secara agama, maka mereka bisa mencatatnya. tetapi ada juga kantor catatan sipil yang tidak mencatat pasangan beda agama tersebut. merdeka bari jakarta tel fax email sekretariat@mahkamahkonstitsi go. fakta lain yang ingin saksi sampaikan adalah bahwa sebagai konselor dan fasilitator, saksi telah banyak menerima calon pasangan beda agama. hampir setiap hari kantor saksi ada yang datang untuk konsultasi atau mereka konsultasi via email. kami telah berhasil membantu orang menikah. pernikahan beda agama bukan fenomena atau fakta yang hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, tetapi banyak yang ingin melakukan. penalty barito martin saksi beragama islam dan istri saksi beragama katolik. pada tanggal juli saksi bertemu seorang kawan yang mau menikahkan kami secara islam. saksi memperoleh informasi ada seorang pendeta bekasi yang dapat membantu menikahkan kami dengan menyebutkan beberapa syarat administrasi dan biaya yang harus kami berdua bayar. ada dua hal yang membuat kami keberatan secara personal, yaitu pertama, soal persyaratan yang harus penuhi adalah ada izin dari orang tua, rt, rw, dan setingkat atasnya. dia berjanji akan mengurus apa yang diperlukan oleh catatan sipil bekasi. kedua, saksi dilarang menunjukkan sertifikat catatan sipilnya kepada orang lain. saksi juga memperoleh informasi bahwa menikah beda agama bali tidak ada persyaratan apapun dari catatan sipil bahkan tidak ada biaya tambahan. kami hanya diminta membuktikan surat cerai dan disuruh membuat surat pernyataan yang isinya bahwa kami saling mencintai dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. menimbang bahwa, pada persidangan tanggal oktober presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan dan telah menyampaikan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah tanggal februari yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan para pemohon bahwa para pemohon sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya dijamin dalam merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dan dan uud berpotensi dirugikan atas pemberlakuan perkawinan. bahwa menurut para pemohon pemberlakuan perkawinan tidak hanya "menghakimi" sehingga melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah. bahwa hak konstitusional para pemohon dirugikan karena ini "memaksa"etentuan guo telah menerapkan "pembatasan" terhadap perkawinan berdasarkan agama yang menyebabkan munculnya "keluarga" yang tidak diakui secara hukum. berdasarkan hal atas, dengan mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon,, fax email: sekretariat@mahkamahkonsitusi goldasat undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusimerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan perkawinaperkawinanerdasarkan ketentuan uud yang mengamanatkan negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa". (respected), dilindungi (protectedyang secara tegas dinyatakan dalam ketentuan yang berbunyiyang berbunyimerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id oleh karena itu, menjadi jelastersebusesuai dengan landasan falsafah pancasila dan uud maka perkawinan satu pihak harus dapat. mewujudkan prinsip prinsip yang terkandung dalam pancasila dan uudperkawinan ini telah menampung dalamnya unsur unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. dalam perkawinan ditentukan prinsip prinsip atau azas azas mengenai perkawinan darisas asas atau prinsip prinsip yang tercantum dalam perkawinan antara lain adalah: tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esadalam perkawinan. selainada peristiwa peristiwa penting merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id teh lainnya, seperti pencatatan kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat surat keterangan. pencatatan itu merupakan suatu akte resmi sebagai dokumen negara. oleh karena itu, tujuan perkawinan dibentuk dengan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian diantara suami isteri khususnya. bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkdianggapmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do i" sehubungan dengan anggapan para pemohon tersebut, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa dari keseluruhan uraian para pemohon dalam permohonannya yang pada intinya mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh ketentuan uud dirugikan dengan guo perkawinan, menurut pemerintah hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan masalah keabsahan sahnya perkawinan. bahwa terhadap dalil para pemohon yang menguraikan ketentuan uud sebagai batu uji permohonan atas pengujian ketentuan guo, menurut pemerintah ketentuan uud sangat terkait erat dengan: kebebasan setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing masing, persamaan, kesederajatan setiap orang muka hukum: nilai nilai keadilan, kepastian hukum dan perlakuan yang bersifat nondiskriminatif. penghormatan dan perlindungan terhadap nilai nilai hak asasi manusia, dan, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa pemerintah tidak sependapat dengan seluruh dalil para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan perkawinan dianggap telah berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon dengan menghakimi, memaksa dan membatasi setiap warga negaranynya, oleh karena itu pemerintah berpendapat sebagai berikut: bahwa para pemohon tidak memahami, mendalami dan meresapi esensi dari suatu perkawinan yang pada intinya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria danabadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa (membentuk keluarga yang sarinah, mawaddah, warrahmah). bahwa ikatan perkawinan tidak semata mata adalah ikatan perjanjian perdata saja, yakni hubungan manusia dengan manusia tetapi juga memuat dalamnya nilai nilai religius yakni hubungan antara manusia dengan tuannya. oleh karena itu peristiwa pernikahan sangat sakral. bahwa untuk mencapai keluarga sarinah, mawaddah, warrahmah (keluarga harmonis) diperlukan syarat syarat antara lain: saling menghormati antara suami isteri, saling melengkapi kekurangan masing masing: mengembangkan kepribadian masing masing, dan membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material termasuk dalamnya adalah adanya kesamaan keyakinan (agama) antara suami isteri. bahwa menurut pemerintah ketentuan perkawinanmerdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go iddari seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah perkawinan adalah tidak dalam rangka untuk menghakimi, memaksa, membatasi serta melanggar hak asasi seseorang termasuk hak asasi para pemohon. justru ketentuan guo telah memberikan penghormatan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. selain hal hal tersebut atas, pemerintah menyampaikan bahwa kalaupun anggapan para pemohon tersebut dianggap benar adanya gua non dan permohonannya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, menurut pemerintah dapat menimbulkan hal hal sebagai berikut: dapat menimbulkan ketidakpastian hukum: dapat menimbulkan disharmoni antara keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan antar umat beragama, dan dapat menimbulkan kerawanan dan gejolak sosial dalam masyarakat indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. iv. tanggapan pemerintah atas keterangan ahli pemohon dalam persidangan tanggal desember para pemohon. telah mengajukan (dua) orang ahli yaitu franz manis suseno dan kunci tridewiyanti. terhadap keterangan ahli tersebut, pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: terhadap keterangan ahli para pemohon yaitu franz manis suseno yang pada pokoknya menyatakan: bahwa tugas negara bukan. untuk memaksakan warga negara kawin menurut salah satu aturan agama. karena dalam pancasila, negara tidak mengatur agama tetapi memberi ruang perlindungan, dorongan, tetapibahwa perlu ada kemungkinan orang laki laki dan perempuan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id lebih dari itu, para pemohon pemohon pemohon dan pemohon merupakan warga negara yang bekerja bidang hukum sementara pemohon iii merupakan mahasiswa hukum, sehingga memiliki perhatian khusus kepada konstruksi hukum dalam peraturan peraturan yang ada. merupakan hal yang wajar bagi para pemohonuntuk mengusahakan perbaikan terhadap konstruksi hukum yang tidak tepat. dalam hal ini, tujuan dari pengajuan permohonan guo adalah untuk memperbaiki konstruksi hukum perkawinan yang mendudukkan negara sebagai hakim dalam menilai hukum agama dan kepercayaan bagi tiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. sisi lain, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu tertanggal oktober dinyatakan bahwa perorangan warga negara indonesia yang merupakan pembayar pajak (tax player) dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang, baik formil maupun materiil, terhadap uud karena sesuai dengan adenium taxation without participation dan sebaliknya participation without tax. dalam hal ini, pemohon adalah tax player, sebagaimana terbukti dari nomor pokok wajib pajak atas nama pemohon (bukti bahwa merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor: puu iii tertanggal mei dan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu tertanggal september maka terhadap kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud terdapatmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menikah secara sah depan negara,seharusnya ada kemungkinan untuk nikah tidak sesuai dengan agama secara sah dari sudut negara. terhadap keterangan ahli pemohon ini, pemerintah menanggapi sebagai berikut: pemerintah setuju dengan ahli pemohon yang berpandangan bahwa dalam pancasila, negara tidak mengatur agama tetapi memberi ruang perlindungan dan dorongan. namun demikian, pemerintah tidak setuju dengan pernyataan ahli pemohon bahwa: ".". jika masing masing individu diberikan kebebasan tanpa adanya pengaturan melalui peraturan perundangan maka hal itu dapat berpotensi mengganggu tertib sosial. pemerintah juga tidak setuju dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa perlu adanya kemungkinan orang laki laki dan perempuan menikah secara sah depan negara meskipun tidak mengikuti aturan salah satu agama, pemerintah berpandangan bahw. pancasila sebagai dasar negara tidak mengandung pemahaman yang mereduksi ajaran suatu agama, bahkan dalam mukadimah uud tersirat pemahaman bahwa tujuan didirikannya negara indonesia adalah antara lain hendak mencapai terjaminnya cita cita setiap agama yang berketurunan yang maha esa indonesia untuk mencapai dan menyempurnakan aspirasi imannya dalam rangka pancasila. samping itu, uud menyebutkan bahwa negara menjamin kebebaskaren, dalam hal ini negara juga harus dapat menjamin tiap tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan menjalankan ajaran agamanya. dengan demikian pemerintah merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id memandang bahwa perkawinan yang sah harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama, dan berdasarkan itu pemerintah kemudian berkewajiban mencatatkan tiap tiap perkawinan demi, kepentingan administrasi negara. terhadap keterangan ahli pemohon yaitu kunci tridewiyanti yang pada pokoknya menyatakan: negara seharusnya mengakomodir keinginan seseorang yang ingin melakukan perkawinan agar tidak melakukan hubungan bebas tanpa ikatan karena hubungan perkawinan tanpa ikatan resmi akan berakibat negatif pada pasangan itu, terutama perempuan dan keturunannya. sesuai hak dalam uud pasangan yang menikah beda agama dan kepercayaan bisa saja tidak dapat menikmati jaminan hak tersebut karena hak tersebut diikat dengan ketentuan perkawinan yang sah. adanya pemohonnya, namun ada juga yang menolak, sehingga jaminan tersebut tidak diiringi kepastian hukum dan pada gilirannya justru menyulitkan warga negara, khususnya perempuan. ketidakpastian iniperkawinan yang tidak menimbulkan kepastian hukum akan menimbulkan akibat baik hubungan suami istri, harta kekayaan, dan anak. kekerasan lainnya berupa pengabaian negara atas hak hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, misalnya melibatkan anak hanya dengan pihak ibu dan akta kelahiran karena tidak adanya akta perkawinan. potensi inimerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstti go id oleh perempuan dalam perkawinan. berdasarkan penjelasan atas maka ahli menyatakan bahwa perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mencederai hak hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan dan hak konstitusional perempuan. terhadap keterangan ahli pemohon tersebut, pemerintah berpendapat sebagai berikut: pendapat ahli yang menyatakan bahwa undang undang perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian terhadap perempuan dalam institusi perkawinan dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta akibat akibat lainnya karena perkawinan yang tidak tercatat, pemerintah berpandangan bahwa hal itu adalah merupakan praktik diskriminasi oleh penegak hukum, bentuk kesalahan penerapan norma dalam penegakan hukum, bukan merupakan permasalahan pertentangan norma perkawinan terhadap uud dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, siapa saja yang melakukan harus diproses secara hukum, kasus kekerasan terhadap perempuan seharusnya tidak boleh dikaitkan bahwa korban atau pelakunya apakah memiliki akte perkawinan atau tidak. sedangkan pandangan ahli untuk kasus anak anak dari hasil hubungan perkawinan yang tidak dilangsungkan dengan persetujuan negara yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, menurut ahli hal itu merupakan bentuk kekerasan terhadap anak dan negara melakukan pengabaian, pemerintah berpandangan bahwa permasalahan itu telah dapat diselesaikan dengan lahirnya keputusan mahkamah konstitusi yang. menegaskan bahwa hukum dengan ayahnya dapat diakui sepanjang dibuktikan melalui proses pengadilan, dan juga dapat melalui tes dna. keputusan ini sangatlah tepat, sehingga melalui pengadilan anak tersebut kemudian dapat diakui atau tidak diakui memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. dalam pelaksanaannya jika dikatakan biaya tes dna itu mahal, maka dalam praktiknya tidak semua kasus itu harus diselesaikan melalui tes dna. dalam keputusan mahkamah konstitusi itu dinyatakan bahwa hubungan perdata itu bisa diakui "sepanjang dibuktikan melalui proses pengadilan" dalam proses merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id pengadilan, hakim tentunya akan memperhatikan bukti bukti dan kesaksian serta pandangan pihak terkait, keluarga atau saksi saksi lainnya, sehingga bisa tanpa melalui tes dna. kesimpulan pemerintah berdasarkan seluruh uraian atas, pemerintah dapat menyimpulkan bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang perkawinan sudah secara tegas dan jelas dalam mewujudkan adanya kepastian hukum, oleh karena itu menurut pemerintah terhadap ketentuan guo tidak perlu diberikan tafsir kembali oleh mahkamah konstitusi, baik melalui putusan yang bersifat conditional constitutional maupun unconditional constitutional". vi. petit dari seluruh uraian yang pemerintah sampaikan dalam keterangan dan kesimpulan presiden ini, perkenankanlahatas pengujian ketentudan kesimpulan presiden secara keseluruhan, menyatakan undang undang nomor tahun tentang perkawinan tidak bertentangan dengan dan dan uud menimbang bahwa, pihak terkait, front pembela islam fpi), telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal oktober dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima pada tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi berdasarkan ketentuan uud1945menguji undang undang nomor tahun tentang perkawini. kedudukan hukum (legal standing) pemohon pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang merasa berpotensi dirugikan hak hak konstitusionalnya atas undang undang nomor tahun tentang perkawinan. ill. norma norma yang diajukan untuk diuji norma formil undang undang nomor tahun tentang perkawinan. norma materiil norma yang diujikan, yaitu undang undang nomor tahunnorma undang undang dasar norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sahv. alasan alasan pemohon undang undang a@uo bertentangan dengan uud adanyupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui dan dan uud merdeka barat jakarta tel, ema: adanya pembatasan dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinan dan hal tersebutundang undang nomor tahun tentang perkawinanundang undang nomor tahun tentang perkawinandan pembatasan yang ditentukan melalui undang undang nomor tahun tentang perkawinan tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam uud1945, berlakunya undang undang nomor tahun tentang perkawinan menyebabkan terjadinya berbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan: undang undang nomor tahun tentang perkawinan adalah norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang undangan, keberadaan undang undang nomor tahun tentang perkawinan justru bertentangan dengan tujuannya sendiri yaitu agar tiap perkawinan didasari pada hukum masing masing agama dan kepercayaan. pendapat pihak terkait dalam pokok perkara tidak addeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id a1) menurut kamus besar bahasa indonesia, kata penghakiman adalah sebuah kata kerja yang memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan menghakimi. ia. bahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinan terkaitjustru merupakan bentuk jaminan konstitusional dari uuda. jaminan kemerdekaan dalam uud terhadap setiap warga negara republik indonesia tersebut secara universal berupa kebebasan untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama yang dipilihnya tersebut. sehingga dari ketentuan guo sangat jelas mengenai urusan ibadat secara agama bukanlah kompetensi dari negara untuk mencampuri dan mengaturnya melainkan diserahkan kepada tata cara dan norma yang berlaku dalam agama itu sendiri. la. pernikahan atau perkawinan merupakan pada hakikatnya adalah aturan yang telah ditetapkan oleh tuhan yang maha esa sebagaimana pengertian yang diberikan oleh setiap agama yaitu sebagai berikut: menurut agama katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara (dua) pribadi, seorang pria dan wanita yang saling mengikat diri atas dasar cinta kasih yang total, psikologis, biologis, sosial, ekonomis, demi penyempurnaan dan perkembangan pribadi masing masing serta demi kelangsungan umat manusia. pengertian perkawinan menurut agama protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh oleh kristus yesus. pernikahan sebagai soal agama, hukum tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak tuhan yang menciptakan pernikahan itu. dalam agama hindu bali istilah perkawinan biasa disebut pasawahan. pengertian pasawahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pasawahan berasal dari kata dasar wisata . wisata atau merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id perkawinan dalam masyarakat hindu memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting, dalam catur asrama wisata termasuk kedalam grenhastha asrama. samping itu dalam agama hindu, wisata dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia, seperti dijelaskan dalam kitab manhwa dharmasastra bahwa wisata tersebut bersifat sakral yang hukumnya wajib, dalam artian harus dilakukan oleh seseorang yang normal sebagai suatu kewajiban dalam hidupnya. agama budha mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan budha. perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama sama melaksanakan dharma vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang. dalam ajaran agama khonghucu perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia), dan melangsungkan keturunan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. ia.5j semua pengertian tersebut atas dituangkan dalamla. pada hakikatnya pernikahan atau perkawinan adalah hal yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh tuhan yang maha esa sehingga mekanisme maupun tata caranya sudah ada dengan sendirinya bersamaan dengan lahirnya agama tersebut, oleh karena itu termasuk keabsahan suatu pernikahan sangat tepat ditentukan oleh masing masing agama karena merupakan bagian dari ibadat dalam masing masing agama. la. dalam sistem yang diatur oleh tahun negara hanya fasilitator yang bersifat administratif yaitu hanya sebagai juru catat pernikahan, karena negara mengakui keberadaan agama agama yang ada indonesia, sehingga urusan prosesi dan sah atau tidak hanya perkawinan diredakan kepada masing masing agama yang diakui ada merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id indonesia. karena perkawinan bukan merupakan perikatan perdata biasa yang hanya sekedar dilandasi perjanjian antara pihak yang mengikatkan diri. perkawinan membutuhkan legalitas agama untuk menetapkan sah tida nya perkawinan. la. dengan demikian dari penjelasan diatas terlihat bahwa, apabila dihubungkan antara definisi perkawinan menurut berbagai agama atas, terlihat jelas bahwa prosesi perkawinan diserahkan kepada tata cara yang berlaku pada agama masing masing, negara tidak campur tangan dalam prosesi untuk menentukan tata cara perkawinan masing masing agama. sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa negara melakukan penghakiman dalam perkawinan adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan dalil yang tidak memahami teks undang undang. dengan kata lain, dalil pemohon tersebut dalil yang tidak didukung oleh fakta maupun teori penafsiran undang undang. la. norma materiil dalam undang undang nomor tahun secara tekstual memberikan kebebasan kepada setiap agama untuk menerapkan norma norma yang berlaku terutama dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan. hal ini sesuai dengan uud yang memberikan kebebasan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. sehingga dalam hal ini negara tidak memaksakan sesuatu apapun dalam urusan pernikahan melainkan memberikan ruang yang bebas bagi setiap agama untuk menjalankan norma serta aturan yang ada dan hidup dalam setiap agama. sudah sepatutnya bagi setiap warna negara yang telah memilih suatu agama sebagai kepercayaan untuk pedoman hidupnya way life) untuk mematuhi dan melaksanakan norma serta aturan yang berlaku pada agama yang dipeluknya. ia.10j dengan adanya undang undang nomor tahun maka keyakinan masing masing orang atau setiap warga negara dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh tuhan yang maha esa, oleh karena itu undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan dan dan uud dandan digunakan sebagai batu uji dalam permohonan guo adalah: hak beragama sebagaimana diatur dalam dan uud hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam uud hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud dan hak atas persamaan hadapan hukum dan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam danhak konstitusional para pemohon sebagaimana tersebut atas, dirugikan dengan pemberlakuan nomor yang tidak hanya menghakimi, sehingga melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sahgi para pemohon, belum ada kerugian hak konstitusional yang secara nyata terjadi meskipun telah banyak warga negara yang mengalami kerugian ini. yang ada adalah potensi kerugian terhadap hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id tidak ada pembatasan dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinan dan undang undang nomor tahun tentang perkawinan tidak bertentangan dengan 28b uud ib. sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian dan tanggapan guo bahwa maksud dan tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh tuhan yang maha esa. namun dalam menentukan keabsahan dari suatu pernikahan atau perkawinan bukanlah kompetensi dari negara dalam hal ini pemerintah. ib. perlu dipahami bahwa undang undang nomor tahun bukanlah menghalangi atau melarang hak setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (lihat: uud frase kata melalui sesudah kalimat setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan adalah proses yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum memperoleh haknya, sedangkan kata melalui sebelum kalimat perkawinan yang sah menunjukkan bahwa proses yang harus dilalui adalah sebuah lembaga perkawinan yang sah. dengan demikian setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menikah terlebih dahulu sebelum membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. ib. sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa, sah atau tida nya sebuah perkawinan ditentukan oleh masing masing agama yang diakui indonesia, bukan oleh negara, sebagaimana dipahami oleh pemohon. sepanjang agama agama yang diakui indonesia menyatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah, maka negara hanya mencatatkan saja perkawinan tersebut sistim administrasi negara. ib. apabila logika pemohon digunakan dalam kasus kongkrit, maka apabila ada dua orang yang berbeda agama melangsungkan perkawinan, maka apakah cukup hanya dengan perjanjian perdata saja perkawinan tersebut, atau harus melalui prosesi dan tata cara agama salah satu pihak yang melaksanakan perkawinan? karena apabila legalitas perkawinan hanya merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id didasarkan pada perjanjian perdata semata, hal ini bukanlah perkawinan tapi hanya berupa perjanjian kumpul kebo semata. ib. kami berkeyakinan, semua agama yang diakui indonesia pasti menyatakan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut prosesi dan tata cara agamanya. apabila ada pemuka agama yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, cukup dengan dua pihak membuat perjanjian perdata biasa, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut bukanlah pemuka agama. karena perjanjian perdata dalam perkawinan bukan bertujuan untuk membentuk keluarga, tetapi hanya mengatur aspek kebendaan dan harta dari kedua belah pihak. ib.6j dengan demikian, undang undang nomor tahun justru merupakan pelaksanaan dari uud yaitu untuk menjamin hak hak konstitusional warga negara dalam melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga. ib. dalam konteks ini justru negara menjamin bahwa apa yang telah ditetapkan oleh tuhan yang maha esa yang diyakini telah diturunkan pada setiap agama baik sebagai bentuk ibadah, yaitu perkawinan yang sah maupun untuk melanjutkan keturunan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agamanya karena jaminan tersebut merupakan sebuah perlindungan terhadap para pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. oleh karena itu undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan uud dan sudah seharusnya mahkamah menolak dalil dari pemohon. norma dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinaic. menurut pemohon ketentuan undang undang nomor tahun yang berbunyibuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tidak menjamin atas kepastian hukum yang adil sebagaimanac. kami menegaskan kembali bahwa pernikahan atau perkawinan adalah salah satu bentuk ibadat yang telah ditetapkan oleh tuhan yang maha esa sehingga untuk pengaturannya termasuk keabsahan bukan merupakan domain dari negara melainkan domain dari agama. penafsiran atau interpretasi terhadap suatu adalah hal yang wajar, namun keberagaman penafsiran dapat minimalis dengan penafsiran hukum yaitu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil dalil yang tercantum dalam undang undang sesuai dengan yang kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang undang. ic. penafsiran hukum dapat dilakukan dengan banyak metode yaitu: penafsiran secara tata bahasa gramatikal), penafsiran sistematis, penafsiran historis: penafsiran sosiologis teleologis): penafsiran autentik (resmi), penafsiran nasional, penafsiran analogis, penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif penafsiran contrary (menurut pengingkaran). dari bermacam metode penafsiran tersebut, cara penerapan metode penafsiran pertama tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang undangan harus mengerti terlebih dahulu arti kata katanya. apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik yang tafsirkan oleh pembuat undang undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis. ic. secara gramatikal normailiki ketegasan yang tercermin dalam frasa menurut hukum sebelum kalimat masing masing agamanya dan kepercayaannya itu yang memiliki penafsiran bahwa setiap perkawinan dikatakan atau dinyatakan sah jika mekanisme, tata cara, aturannya sudah sesuai dengan norma dan aturan agama islam, katolik, protestan, buddha, hindu, kong suhu) yang diyakini dan dipercaya oleh setiap warga negara sehingga tidak ada pertentangan antar norma dalam merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ic.5j selain itu, norma juga menunjukkan bahwa negara menjunjung tinggi falsafah pancasila, buktinya dapat dilihat pada norma yang berbunyi: tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini domain negara hanya pada hukum administrasi negara yaitu mencatatkan setiap perkawinan yang terjadi sebagaimana norma dan adalah norma yang saling berkaitan karena sangat jelas terlihat adanya pemisahan pengaturan (separation rule) yang dikehendaki pembuat undang undang yaitu pengaturan yang bersifat ketuhanan dibebaskan kepada setiap agama untuk mengaturnya, sedangkan yang bersifat administratif, negara secara absolut mengaturnya dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. ic.6j dengan adanya pemisahan pengaturan (separation rule) inilahwakil tuhan melainkan hanya sebagai penjaga dan pelindung kemudian ajaran suatu agamaserta tidak bertentangan dengan dan uud dan sudah seharusnya mahkamah menolak dalil dari pemohon. berlakunya undang undang nomor tahun tentang perkawinan tidak menyebabkan terjadinya berbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan id. bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tanggapan ini mengenai adanya pemisahan pengaturan (separation rule) dalam norma dan merupakan suatumerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god wakil tuhan melainkan hanya sebagai penjaga dan pelindung kemurnian ajaran suatu agama. id. berdasarkan argumentasi tersebut, maka jika terjadi pernikahan atau perkawinan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh tuhan yang maha esa negara dapat melakukan tindakan tindakan sebagai penjaga dan pelindung kemurnian suatu agama. justru jika tidak adanya penyelundupan hukum akan banyak terjadi salah satunya adanya pernikahan beda agama yang diajukan oleh pemohon sebagai pintu masuk kebebasan yang menghancurkan nilai nilai dan kemurnian suatu agama. jika mahkamah membenarkan tindakan dari pemohon maka bukan hal yang mustahil pada hari lain akan ada permohonan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis kelamin. id. jika menggunakan penalaran yang sehat maka pernikahan beda agama secara mutlak akan menyebabkan perselisihan antara agama agama yang diakui indonesia mengingat setiap agama memiliki norma dan aturan mengenai pernikahan atau perkawinan yang berbeda beda. perbedaan inilah corak dari bhinneka tunggal ika. bahwa pancasila memiliki corak universal, terutama sila dan sila serta corak nasional indonesia terutama sila iii, iv, dan sila yaitu ketuhanan yang maha esa haruslah dijadikan landasan ideal, dengan demikian segala hal yang bersifat aturan tuhan adalah domain agama dan negara harus melindungi dan menjamin itu. id. berdasarkan dan uud dinyatakan setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya menurut keyakinan dan kepercayaannya itu, sedangkan uud memiliki redaksional tiap tiap penduduk menjamin hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya menurut keyakinan dan kepercayaannya itu. hak tersebut melekat pada setiap (satu) orang.engan demikian terdapat (dua) orang yang berlainan jenis dan memiliki hak yang sama sebagaimana dan serta uud merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id id. dalam pernikahan beda agama terdapat aturan dan norma agama yang berbeda, oleh sebab itu untuk menjamin kebebasan untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadahnya sangatlah tepat jika (dua) orang yang akan melakukan pernikahan memilih (satu) agama yang dianutnya bukan atas dasar perjanjian antara (dua) orang tersebut. justru dengan logika tafsir ngawur yang diajukan pemohon tanpa mengikuti agama salah satu pihak berarti pelaksanaan jaminan itu hanya berdasarkan perjanjian kedua belah pihak, dengan demikian sifatnya hanya perjanjian kepercayaan dan pelaksanaan tata cara secara agama dikesampingkan. akibatnya kebebasan sebagaimana dan serta uud bergantung pada akta perjanjian yang indonesia sendiri tidak mengenal perjanjian pernikahan bersifat kepercayaan belaka. id. karena negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa bukan berdasarkan perjanjian yang maha kuasa, maka menggantungkan suatu hak yang mutlak ada sejak manusia dilahirkan kepada perjanjian pernikahan bersifat kepercayaan tidak menjamin hak tersebut akan terlindungi justru beresiko terjadinya penyelundupan hukum oleh para pihak yang melakukan perjanjiannyelundupan hukum bidang hukum perkawinan dan sudah seharusnya mahkamah menolak dalil dari pemohon. undang undang nomor tahun tentang perkawinan adalah norma yang telah memenuhi standar sebagai peraturan perundang undangan ie. ketentuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. oleh karena itu setiap undang undang yang berlaku indonesia haruslah bersumberkan pancasila dan mutlak harus berdasarkan uud sebagaimana undang undang nomor tahun 2011yang menyebutkanerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ie. melalui tinjauan historis dalam konsiderans undang undang perkawinan dinyatakan . histori terbitnya undang undang perkawinan dilatarbelakangi oleh cita cita untuk pembinaan hukum nasional, dalam arti dengan keberagaman suku dan agama yang ada dan diakui indonesia maka sangat perlu unifikasi hukum terkait perkawinan namun tidak lepas dari falsafah pancasila yang berdasarkan universalitas ketuhanan sehingga untuk keabsahan suatu perkawinan sesuai dengan sifat dan aturan tuhan maka tetap berada pada agama masing masing. hal ini sesuai dengan ketentuan yang berbunyi: negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa oleh sebab itu segala aturan yang berdasarkan atau berasal dari tuhan. negara dilarang membuat aturan tandingan karena negara hanya memiliki fungsi agar aturan ketuhanan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. ie. secara filosofis tujuan adalah meletakkan aturan dan norma agama berdasarkan ketuhanan atas aturan negara dan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk beribadat sesuai dengan agamanya. selain itu agar tidak terjadi pertentangan mengenai keabsahan perkawinan mengingat setiap agama memiliki norma dan aturan yang berbeda mengenai perkawinan, oleh karenanya jika (dua) orang yang berbeda jenis kelamin ingin melangsungkan perkawinan maka haruslah memilih salah satu agama untuk pengesahannya demi menjaga dan mengantisipasi terjadi pertentangan dan perselisihan antara umat beragama (baca: sila iii pancasila). ie.4j dengan teks itu keyakinan masing masing orang, namun jika tidak ada itu maka pernikahan cukup dengan perjanjian perdata biasa dan itu tidak dikenal indonesia sehingga dapat dikualifisir pernikahan versi pemohon adalah kumpul kebo. oleh karena itu jika kita mengikuti pola fikir pemohon yang super ngawur maka bukan hanya norma agama yang ditabrak melainkan tata cara atau adat istiadat pernikahan setiap suku suku indonesia menjadi tidak berarti. oleh karena ituvi. konklusi bahwa perkawinan atau pernikahan adalah salah satu bentuk dari ibadah (sakral) dalam setiap agama yang berasal dari ketetapan tuhan yang maha esa yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan melanjutkan keturunan. oleh karena negara indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka sangatlah tepat mengenai keabsahan pernikahan atau perkawinan berada pada aturan dan norma agama asing masing dan negara hanya memiliki fungsi menjamin dan melindungi pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat tersebut dengan melakukan registrasi atau pencatatan pernikahan. pernikahan atau perkawinan baik dari sisi pandang setiap agama maupun hukum positif indonesia adalah antara (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. bahwa analogi pemohon yang menyatakan bertentangan dengan dan serta uud adalah analogi yang ngawur, ngaco, sembrono dan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan ilmu. maksud dari dan serta uud adalah melindungi hak setiap orang menjalankan dan memeluk agama. sedangkan pernikahan beda agama secara nyata terdapat (dua) agama yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dan saling berhadapan. kita ambil contoh: ada seorang pria yang beragama katolik ingin menikah dengan wanita yang beragama hindu padahal masing masing orang meyakini agamanya asing, pertanyaan besarnya adalah mau menikah dengan cara apa? apa dengan cara katolik atau dengan cara hindu atau bahkan dengan cara agama lainnya? norma dalam dan serta uud adalah negara melindungi hak setiap orang perorangan dalam arti jamak sedangkan dalam arti tunggal hanya (satu) orang saja. dalam pernikahan beda agama terdapat (dua) orang yang saling berhadapan dan keduanya harus dilindungi haknya jika terjadi hal hal yang menyebabkan harusnya perkawinan dan akibat hukum yang muncul karena harusnya perkawinan. kekeliruan pemohon sangat fatal dalam menafsirkan bahwa undang undang perkawinan tidak menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ibadat (vide dan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id serta uud karena perkawinan sangat jelas antara (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. oleh sebab itu unsur perkawinan undang undang perkawinan) tidaklah dapat ditautkan melanggar hak setiap orang dan serta uud karena memiliki kuantitas yang berbeda. kecuali pemohon menafsirkan perkawinan hanya dilakukan oleh (orang) sehingga unsur setiap orang masih memungkinkan berpotensi dilanggar oleh namun bukanlah perkawinan jika dilakukan oleh satu orang melainkan perbuatan masturbasi dan nani. permohonan pemohon justru merusak ketetapan dan aturan yang bersifat ketuhanan yang maha esa berdasarkan pancasila. ibadat adalah perwujudan dari keyakinan dan kepercayaan terhadap suatu agama oleh sebab itu tidak seharusnya hanya didasarkan pada perjanjian berdasarkan hukum perdata barat yang memiliki risiko besar terjadinya penyelewengan, pelanggaran, serta penyelundupan hukum yang berakibat pada rusaknya lembaga pernikahan indonesia dan hancurnya tatanan norma dan aturan ketuhanan yang murni dalam setiap agama. bahkan negara yang paling sekuler sekalipun seperti amerika serikat pernikahan tetap dilakukan gereja dengan norma dan aturan gereja dan negara hanya mencatatkan secara administrasi. oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian yang telah pihak terkait sampaikan atas, maka pihak terkait memohonkan kepada mahkamah untuk menetapkan dan memutuskan hal hal sebagai berikut ini: dalam pokok perkarakonstitusional. atau: jika mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex ego bono) i2.5j menimbang bahwa, pihak terkait, pimpinan pusat muhammadiyahpada tanggal oktober yang pada, pokoknya menerangkan sebagai bagi merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id bahwa telah dinyatakan melalui keputusan muktamar tarih tahun malang jawa timur yang kesimpulan para ulama sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan selain laki laki muslim. ulama juga sepakat bahwa laki laki muslim haram menikah dengan wanita musyrik seperti budha, hindu, khong cu, dan lainnya. sebagaimana dinyatakan melalui surat bayaran dan janganlah kamu menikahi wanita wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang orang musyrik dengan wanita wanita mukmin sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak neraka, sedang allah mengajak surga dan ampunan dengan izinnya, dan allah menerangkan nya, perintah perintah nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. bahwa yang kemudian diperselisihkan para ulama ialah bolehkah laki laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, yaitu yahudi dan nasrani, katolik atau protestan? ada yang mengatakan boleh dengan berlandaskan kepada firman allah dalam surat kaidah adapula yang mengatakan tidak boleh, namun demikian muhammadiyah telah mentarjihkan atau menguatkan pendapat yang mengatakan, tidak boleh dengan beberapa alasan, antara lain: ahlul kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahlul kitab yang ada pada waktu jaman nabi muhammad, saw. semua ahlul kitab jaman sekarang sudah jelas jelas musyrik atau menyekutukan allah dengan mengatakan bahwa unair itu anak allah menurut yahudi dan isa itu anak allah menurut nasrani. pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sarinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya perkawinan. insya allah umat islam tidak kekurangan wanita muslimah, bahkan kualitasnya jumlah kaum wanita muslimah lebih banyak dari kaum laki lakinya. selain upaya sad syariah atau mencegah kerusakan untuk menjaga keimanan calon suami, istri, dan anak anak yang akan dilahirkan, bahkan sekalipun seorang laki laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. menurut sebagian ulama, sebagaimana kami katakan. namun dalam kasus yang saudara sebutkan atas, kami tetap tidak menganjurkan perkawinan tersebut karenaerry tensil tempat tanggal lahir makassar, januari alamat jalan kemiri nomor kelurahan kanji, kecamatan palu barat, sulawesi tengah dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor ya ft mk v bertanggal mei memberikan kuasa kepada dr. friedrich yunani, s.h., ll.m, andi kurniawan, s.h., ys. parsiholan marpaung, s.h., h.m. yasin mansyur, s.h., sandy kurniawan singarimbun, s.h., m.h., bagus satrio, s.h., ir. sjahrir nasution, s.h., m.h., kuliah andika, s.h., m.h., riki martin, s.h., rizki masakan, s.h., dan putri dian mayasari, s.h., para advokat yang berkantor pada kantor advokat yunani and associates yang beralamat yunani center jalan melawan raya nomor blokpemohon mengajukan permohonan uji materiil undang undang (judicial review)ga negara republik indonesia selanjutnya disebut kurap (vide(vide bukti adapun norma kurap dandakwaan.dakwasebagaimana diatur dalam tersebut, putusan demikian adalah batal demi hukum ,iapun juga. pemohon adalah warga negara yang taat dan patuh pada hukum, pemohonputusan itu batal demi hukum olehundang undang, bahwa pemohon sangat keberatan dengan dalih dan alasan jaksa penuntut umum adalah mewakili negara sehingga siapapun yang ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum adalah dalam kapasitas sebagai wakil negara, sehingga nama jaksa penuntut umum menjadi tidak penting dan tidak perlu dipermasalahkan", namun perlu kita bersama bahwa sebagaimanbahwa sebagaimana uud nri adalah negara hukum, berbicara soal pemidanaan dan menjalankan pidana dalam konteks keadilan janganlah dilihat dari satu sisi, tapi harus dilihat juga sisi prediktabilitasnya yaitu kepastian hukum untuk pencari keadilan dalam hal ini terpidana yang selama ini telah melegalisasi tindakan aparat hukum dengan melaksanakan putusan yang cacat hukum menurut undang undang yang dinyatakan batal demi hukum, hal demikian tidak boleh dibiarkan berlarut larut dengan alasan mengedepankan keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum, bangsa kita ini telah sepakat menyatakan putusan yang bertentangan dengan huruf kurap sebagaimana kurap adalah batal demi hukum, yang dikristenkan dalam suatu produk legislatif yang mutasi mutans mewakili seluruh komponen bangsa, maka tiada satupun komponen bangsa ini dapat menentang dan mengesampingkan huruf apalagi menyatakan huruf adalah tidak penting karena materil pokok pidana telah terbukti dan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga huruf bisa dikesampingkan dan boleh menabrak rambu undang undang, oleh karenanya pendapat demikian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan aparat penegak hukum lainnya, baik facto maupun jure telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah perbuatan inkonstitusional bertentangan dengan dan uud dan harus dinyatakan tidak sah dan mencegahnya terulang kembali perbuatan inkonstitusionalurap sebagai pijakan dalam hukum acara pidana haruslah mencerminkan penjaminan daripada hak hak sebagaimana yang digariskan dan disebutkan oleh uud namun pada faktanya penjaminan daripada hak hak yang telah digariskan oleh uud tersebut, senjatanya tidak dapat dimanifestasikan sejalan dengan uud pemohon yang telah didakwa pengadilan negeri palu dengan register perkara nomor pid. pn.pl tanggal agustus (vide bukti setelah melalui proses pemeriksaan yang adil dan fair, pengadilan negeri palu menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa yaitu pemohon dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak). namun jaksa penuntut umum dengan sengaja berdalih bahwa putusan bebas (vriispraak) terhadap pemohon bukanlah putusan yang bebas murni , suatu hal yang sama sekali tidak dikenal didalam kurap, dan telah nekat dengan cara sengaja melanggar kurap, yang intiundang undang telah dengan tegas melarang adanya upaya banding maupun kasasi atas putusan bebas, jaksa penuntut umum tetap nekat mengajukan kasasi mahkamah agung ri, dan lebih ironis lagi mahkamah agung juga tidak menghiraukan kurap dengan menerima upaya kasasi jaksa penuntut umum dan membatalkan putusan pengadilan negeri palu dalam perkara nomor k pid tertanggal juli (vide bukti dengan menyatakan terdakwa yaitu pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dibawakan, putusan bebas dalam pengertian bebas murni yang telah diputuskan oleh judex active tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, tidak perlu diragukan lagi bahwa jaksa penuntut umum maupun mahkamah agung telah melakukan perbuatan inkonstitusionallam amar putusan tersebut juga tidak dicantumkan nama jaksa penuntut umum sebagaimana huruf dan putusan nomor k pid tanggal juli adalah batal demi hukum: bahwa pemohon telah mencoba menempuh jalur dengan mengajukan upaya hukum luar bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali tercatat dengan nomor pk pid tanggal september (vide bukti yang kamarnya menolak permohonan peninjauan kembali dan menyatakan putusan yang diajukan peninjauan kembali tetap berlaku, pemohon simak amar putusan tersebut, yang faktanya juga tidak mencantumkan nama jaksa penuntut umum, sebagaimana huruf dan putusan nomor pk pid tanggal september adalah batal demi hukum: bahwa dalil hukum yang sering digunakan jaksa penuntut umum dalam memajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama dengan,: bahwa hal tersebut atas tidaklah dibenarkan tindakan jaksa penutup umum yang mengacu pada tambahan pedoman pelaksanaan kurap, tambahan pedoman pelaksanaan kurap bukan merupakan undang undang dan tidak dapat digunakan sebagai acuan mengesampingkan undang undang, padahal sudah sangatlah jelas kedudukan undang undang nomor tahun kurap) lebih tinggi daripada tambahan pedoman pelaksanaan kurap hal tersebut mengacu pada undang undang nomor tahun tentang pembentukelaskan pada perihalcc.. peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota oleh karenanya baik facto maupun jure jaksa penuntut umum telah melakukan perbuatan inkonstitusional bertentangan dengan dan uud bahwa pemohon kemudian membaca dengan seksama putusan kasasi mahkamah agung dan putusan penjualan kembali, baik pada putusan pada tingkat kasasi mahkamah agung maupun tingkat peninjauan kembali mahkamah agung dalam dictum putusannya tidak pernah mencantumkan sebagaimana ketentuan dalam huruf j7? nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) menjelaskan bahwa sebuah putusan pemidanaan harus memuat hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera , (dalam hal ini tidak mencantumkan nama penuntut umum) dan pada kurap sangat jelas disebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana huruf kurap tersebut, maka putusan batal demi hukum. undang undang telah memberikan kesempatan kepada negara untuk mengadili pemohon dan memberikan putusan sebagaimana amanat ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, menyadari putusan tersebut adalah batal demi hukum maka pemohon mengira pemohon telah mendapatkan rahmat dan karunia dari tuhan yme, dengan putusan yang batal demi hukum itu, bahwa pemohon mengira dengan bermodal hak hak konstitusional pemohonmaka terhadap pemohon demi kepastian hukum yang adil yang menjamin adanya due process law' tidak akan dieksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum tersebut. selanjutnyamemiliki hak hak konstitusional, tidak ditakuti takuti untuk melakukan segala kegiatan yang merupakan hak pemohon sebagai warga negara, jika memang ada kesalahan maupun kelalaian dari majelis hakim yang membuat putusan tersebut, maka seharusnya negara dengan kebesaran hatinya juga harus rela untuk menerima dan mengakui kesalahan dan kelalaiannya itu, bukan justru dengan seenaknya mencari pembenaran sendiri dan menafsirkan hukum secara serampangan sesuai dengan keinginannya secara sepihak yang pada akhirnya justru menabrak hak hak konstitusional bagi pemohon, karena faktanya jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri palu yang merupakan jaksa eksekutor tetap berupaya mencari cari pemohon untuk bisa mengeksekusi pemohon secara melawan hukum dan tanpa lagi mempertimbangkan hak konstitusi pemohon,pemohon beranggapan, putusan pemidanaan terhadap pemohon yang tidak memuat ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam huruf kitab undang undang hukum acara pidana kurap) dan ketentuan tersebut haruslah dimaknai secara utuh dan secara tidak parsial (sepotong potong), juga harus dipahami bahwa setiap putusan pemidanaan yang ditentukan pada tersebut bukan hanya berlaku pada tingkat pengadilan tingkat pertama yakni pada pengadilan negeri palu, tetapi juga harus dimaknai setiap putusan pemidanaan dalam tingkat apapun harus dimaknai secara keseluruhan mutlak harus memuat ketentuan huruf ) secara utuh sepanjang tidak ada ketentuan yang memuat bahwa putusan pemidanaan tersebut hanya dikhususkan untuk putusan pemidanaan pada tingkat pertama saja yakni, hanya pada pengadilan negeri palu s atas, lagi lagi pemohon sangat dirugikan dengan adanya penafsiran secara sepihak dari kejaksaan agung republik indonesia cg. kejaksaan negeri palu, melalui jaksa eksekutifnya dengan serampangan dan melawan hukum menafsirkan semaunya dan tetap berupaya melakukan eksekusi terhadap diri pemohon dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dan hak hak kemerdekaan yang merupakan hak konstitusional dari pemohon, dengan alasan bahwa pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf kurap tentang putusan pemidanaan hanya dimaknai berlaku sebatas putusan pada pengadilan pada tingkat pertama atau kedua bukan terhadap putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali dari mahkamah agung ri, namun facto bahwa putusan pengadilan negeri tersebut telah dibatalkan oleh putusan mahkamah agung, bagaimana mau mengeksekusi suatu putusan yang telah dibatalkan oleh peradilan lebih tinggi? dengan demikian makin terungkap bahwasebab musabab hilangnya hak hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh dan uud adalah dikarenakan norma huruf dan mengandung multi tafsir, pemohon menafsirkan harusnya, baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung, tidak dapat ditafsirkan maupun dianalogikan secara membabi buta, sembarangan dan melawan hukum, karena pada hakikatnya dalam hukum dikenal asas lex stricta, dimana dilarang penggunaan analogi terhadap undang undang, tetapi kejaksaan selaku eksekutor dengan dalih kurap yang tetap hendak mengeksekusi secara jelas telah menggunakan tafsiran dan analogi yang justru merugikan hak hak konstitusional daripadjaksaan selaku eksekutor menurut undang undang memang benar telah memiliki kewenangan untuk mengeksekusi setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana kurap, akan tetapi, apakah dibenarkan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang secara hukum telah batal demi hukum,, namun eksekusi putusan haruslah atas dasar perintah majelis hakim yang memutuskan perkara, maka apa dasar jaksa mau mengeksekusi yang putusannya telah batal demi hukum? hanya berdasarkan defenisi jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan? polisi adalah orang yang diberi wewenang oleh undang undang bisa menangkap orang, apakah setiap polisi diperbolehkan langsung menangkap siapapun dan dimana saja yang dia mau hanya karena defenisi polisi adalah orang yang diberi wewenang menangkap orang? tidak mungkin, polisi baru bisa menangkap orang bilamana menemui orang sedang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, atau polisi menangkap orang atas perintah atau tugas dari atasannya yang diberi wewenang oleh undang undang mengeluarkan surat perintah penangkapan, bukan berarti tentang tentang dia polisi, dia boleh menangkap siapa saja yang mau, demikian pula dengan jaksa, meskipun didefinisikan sebagai eksekutor putusan pengadilan, tidak berarti jaksa boleh mengeksekusi putusan pengadilan yang batal demi hukum, oleh hukum putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau never existed, dengan demikian makin terungkapdengan menabrak dan uud bahwa terhadap huruf kurap memang banyak menimbulkan multi tafsir dan problem tersendiri dalam memaknai suatu putusan pemidanaan.huruf dan tentang kurap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan meskipun ketentuan tersebut telah dengan tegas dinyatakan sebagai putusan yang batal demi hukum, tetapi jaksa penuntut umum sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan dengan sengaja menciptakan multi tafsir antara pendapat hukum para jaksa eksekutor dan pendapat hukum para terpidana dalam melaksanakan eksekusi terhadap para terpidana, yang factory para terpidana selalu tersudut dan dipaksa harus tunduk terhadap kehendak inkonstitusional jaksa penuntut umum, guna mencegah kebimbangan para pakar hukum dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat pada umumnya: bahwa terhadap permasalahan tersebut atas, permohonan ini jangan hanya. dibatasi pada persoalan terkait dengan penerapan hukum belaka akan tetapi juga pemberlakuan sebuah norma yang menyebabkan hak hak konstitusional warga negara pemohon) sangat dirugikan dengan pemberlakuan undang undang tersebut, sehingga sangat memungkinkan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan pemohon karena merupakan bagian dari kategori constitutional complaint warga negara yang merupakan salah satu kewenangan daripada mahkamah konstitusidalam dan uud secara nyata, konkret dan aktual telah terjadi karena norma huruf kurap versusdapat diakhiri, sehingga hak hak konstitusional pemohon tidak lagi dirugikan,'.pada adanya norma undang undang yang bersifat multitafsir sehingga telah merugikan hak hak konstitusi warga negara dalam hal ini pemohon:lasan sebagaimana yang telah disebutkan sebagai. pemohondanyangyang dijadikan sebagai bahan uji materil adalah terhadap uud uud dan uud yang dijadikan sebagai batu ujianterkait dengan itu, perlu diperhatikang: dan kejelasan rumusan ,hubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf dan kurap maka kerugian konstitusional pemohon telah nyata nyata secara aktual dan spesifik telah terjadi, kerugian hak hak konstitusional pemohon dan pengingkaran terhadap ketentuan sepatutnya dapat dihilangkan dan tentunya dengan harapan tidak terjadinya kembali hal serupa dimasa masa yang akan datang terhadap siapapun warga negara republik indonesia, yang nantinya juga dapat merugikan hak hak konstitusional daripada warga negara tersebut, bahwa selain dari pada pelanggaran terhadap hukum positif yang terdapat dalam putusan kasasi dan putusan mahkamah agung dimana mahkamah agung tidak mengindahkan amanat huruf kurap tersebut, dengan tidak dimasukkannya secara lengkap sebagaimana amanat huruf kurap maka jelas menimbulkan kerugian yang diderita oleh pemohon dalam hal ini pemohon mau tidak mau telah dipaksa untuk menjalani eksekusi oleh pihak kejaksaan negeri palu, sedangkan bila semua pihak tunduk pada hukum positif, maka bila berpedoman kepada ketentuan kurap maka hak hak konstitusional pemohon baik berupa hak untuk tidak diperlakukan semena mena maupun pengekangan kemerdekaan tidak perlu terjadi dan patut untuk dijunjung tinggi, karena telah terjadi kebatilan hukum yang membuat putusan tersebut menjadi tidak memiliki nilai kekuatan eksekusi non executable, bahwa tentunya kerugian yang diderita terdakwa adalah sangat tidak terhingga berupa kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum, kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas hukum positif yang berlaku negeri ini dan secara nyata terhadap pemohon telah dibatasi ruang geraknya, tidak dapat menampilkan diri didepan umum, tidak dapat berkumpul dengan keluarga, tidak dapat mencari nafkah bagi keluarganya sementara pemohon adalah tulang punggung keluarga yang mengakibatkan istri anak pemohon terlantar dan tidak dapat hidup layak sebagaimana insan warga negara indonesia yang mempunyai hak konstitusi dan lain lain kerugian yang bersifat nyata sebagaimana hak hak konstitusionalpula adanya beberapa kasus tindak pidana yang amar putusannya juga tidak mencantumkan nama jaksa penuntut umum namun jaksa penuntut umum tetap melaksanakan tanpa menghiraukan lagi huruf dan kurap, antara lain: putusan kasasi nomor pid. sus tanggal november terhadap terdakwa drs. suseno dadi, s.h., m.h., yang kamarnya: menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta selatan dan permohonan kasasi dari pemohon kasasi il terdakwa: drs. suseno dadi, s.h., m.h., tersebut, demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari kamis, tanggal november oleh dr.: prof. dr. abdul latif, s.h., hum: leopold luhut hutagalung, s.h.,mh., m.s. summer, s.h dan sri murwahyauni, s.h., mh., hakim hakim hoc tipikor danhakim hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh dulhusin, s. (vide bukti putusan peninjauan kembali nomor pk pid.sus tanggal september yang amar putusannya: menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: terdakwa parline riduansyah bin muhamad syah dan tersebut, demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari jumat tanggal september oleh idno sastrohardjono, sh., sc, ketua pembinaan mahkamah agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis: muhammad taufik, sh., dan difotolucas prabowo, sh., hum, panitera penggandak dihadiri oleh pemohon peninjauan kembali terdakwa dan jaksa penuntut umum (vide bukti permasalahan hukumnya bilamana dalam putusan pemidanaanyang sangat dan amat merugikan hak konstitusi terdakwa, faktanya terdakwa tetap dieksekusi secara paksa oleh jaksa penuntut umum tanpa lagi menghiraukan huruf dan kurap, sedangkan sifat perintah atau imperative dari ketentuan huruf kurap, juga ditandai dengan adanya ""dengan kata lain jaksa pelaksana putusan tidak berwenang menjalankan putusan yang batal demi hukum, bahwa,nyakarennuntut um. negara hukum dan keadilan,multi tafsir itu juga menghilangkan adanya due process law'zi. argumen bahwa norma pada huruf dan kurap secara materiil bertentangan dengan 28d 28g uud bahwa ketentuan pada huruf kurap telah menegaskan bahwa putusan pemidanaan haruslah memuat hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera , dalam penjelasannya pun telah menyatakan ketentuan tersebut atas secara jelas . dan apabila amar putusan pemidanaan tidak memuat atau salah mencantumkan aspek aspek yuridis tersebut maka sesuai dengan ketentuan nya ditegaskan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum , rumusan norma dalam huruf dan kurap ini mengandung ketidakjelasan dan mengimplikasikan adanya multi tafsir atas bunyi pada tersebut, bertentangan dengan uud bahwa ketentuan kurap diawali dengan kata kata surat putusan pemidanaan memuat . sebagaimana diatur dalam kurap,nyatakan bahwa kurap tidaklah membedakan format putusan pengadilan menurut tingkatannya. dengan. kata lain,hanyademi keadilan berdasarkan, jadi oleh kurap adalah bersifat "imperative dan mandatorypadahuruf menimbulkan banyak tafsir yang berbeda, pencantuman hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera juga dapat dimaknai secara keseluruhan, atau sering juga dimaknai secara parsial. apakah putusan pemidanaan yang mencantumkan hari dan tanggal putusan namun tanpa mencantumkan siapa nama penuntut umum, nama hakim dan panitera ataupun sebaliknya juga dapat dimaknai bahwa pencantuman yang demikian tersebut jika merujuk ketentuan pada nya adalah batal demi hukum. kenyataan ini secara jelas telah menggambarkan bahwa huruf memiliki pengertian yang ambiguitas dan membingungkan sehingga menimbulkan banyak multi tafsir yang beraneka ragadanya ketidakpastian hukum, terkait dengan kepastian hukum dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bilamana terjadi putusan yang tidak mencantumkan tanggal penjatuhan putusan? maka sudah barang tentu tidak ada kepastian hukum sejak kapan putusan tersebut mulai berlaku secara hukum untuk dijalankan dieksekusi? oleh karena putusan tersebut tidak dengan jelas mencantumkan tanggal kapan putusan tersebut dijatuhkan, atau dapat dibayangkan bilamana dalam suatu putusan tidak mencantumkan nama hakim yang memutus perkara? apakah tidak akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum? oleh karena dalam putusan tersebut tidak ada tercantum pejabat negara bidang yudikatif atau hakim mana yang bertanggung jawab atas putusan tersebut? demikian pula sama permasalahan hukumnya bilamana dalam putusan pemidanaan (termasuk dalam hal ini putusan kasasi serta putusan dari mahkamah agung ri)bahwa sesuai dengan ketentuan kurap yang merupakan hukum positif telah memerintahkan setiap putusan pemidanaan memuat aspek yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf dan dan dengan demikian maka aspek aspek yuridis yang termuat pada kurap huruf ip, bersifat imperatif dan kumulatif artinya tidak boleh satupun dari aspek aspek atau unsur itu salah dan lalai memuat atau dicantumkan dalam putusan pemidanaan, yang mana aspek aspek tersebut diuraikan sebagai berikut: hari dan tanggal putusan nama penuntut umum nama hakim yang memutunitera bahwa tidak boleh dikalahkan atau keliru suatu putusan pemidanaan memuat mencantumkan keempat unsur tersebut dan tidak boleh satupun dari aspek aspek atau unsur itu salah dan lalai dimuat dicantumkan dalam suatu putusan pemidanaan. oleh karena itu dalam sebuah putusan pemidanaan harus dan wajib mencantumkan: hari dan tanggal putusan: nama jaksa penuntut umum: nama hakim atau majelis yang memutuskan perkara, dan nama panitera: dengan demikianidalam kurap huruf cc, dan mengakibatkan: putusan batal demi hukum (van rechtwege niet, iso jure null and void): bahwa selain itu, terhadap putusan yang mengakibatkan batal demi hukum juga telah melahirkan ketidakjelasan terlebih lagi jika dikaitkan dengan implikasinya terhadap kurap, yakni apakah jaksa sebagai eksekutor dapat diperkenankan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang secara nyata telah batal demi hukum atau apakah jaksa selaku eksekutor demi perintah undang undang diharuskan melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun terhadap hal tersebut putusan telah batal demi hukum: bahwa pemohon menilaialam kurap huruf a,b,c, d,e, dan dapat diartikan putusan guo sejak semula batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau ab into null and void : sehingga setiap putusan pemidanaan yang sejak semula batal demi hukum dan tidak mempuyai kekuatan hukum (ab into null and void), maka oleh hukum dianggap tidak pernah ada (never existed) dan dengan demikian putusan yang bersangkutan tidak mempunyai daya eksekusi (executoriale yachkurap yang termasuk dalam norma tentang putusan pengadilan, didalam urutan kodifikasi penempatannya masuk kedalam bagian bab xvi tentang pemeriksaan disidang pengadilan , sehingga menjadi nyata bahwa terhadap ketentuan tentang putusan pengadilan dalam kurap tidak mengenal dan tidak akan pernah membedakan format atau bentuk putusan pengadilan berdasarkan pada tingkatannya. putusan pengadilan pada tingkat pertama yakni pada pengadilan negeri tidak akan berbeda formatnya dengan putusan pada tingkat pengadilan tinggi maupun pada mahkamah agung, kalaupun berbeda, pastilah ada ketentuan yang mengharuskan secara jelas putusan dari pengadilan pada tingkat yang kesatu setingkat yang lain yakni mahkamah agung memiliki format atau bentuk yang berbeda dan tersendiri dengan lainnya: bahwa terhadap putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, kedua (banding), mahkamah agung maupun terhadap putusan peninjauan kembali khususnya terkait putusan pemidanaan, pada faktanya pun juga tidak pernah menunjukkan perbedaan format, sebagai contoh dalam hal pencantuman arah arah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" sebagai kepala dari putusan daripada pengadilan, kesemua putusan dengan berbagai tingkatan pengadilan juga tetap mencantumkan kata kata arah arah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan format yang sama persis yakni tetap mencantumkan kata kata arah arah tersebut. hal ini sebagai bukti bahwa majelis hakim pada pengadilan diberbagai tingkatannya sesungguhnya sudah sangat menyadari bahwa terhadap putusan pemidanaan yang dibuatnya dimanapun tingkatannya harus memiliki format dan bentuk baku yang sama yakni harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap), bahwa terhadap putusan pengadilan diberbagai tingkatannya yang tetap mencantumkan dengan format yang sama pada poin disebut atas, lain halnya dengan format pencantuman sebagaimana yang diatur didalam ketentuan pada huruf kurap dalam setiap putusan pemidanaan yang sering mendapatcantumkannya ketentuan mengenai hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera pada putusan pada tingkat kedua dan tingkat mahkamah agung, bahwa pencantuman huruf dengan frasa hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera telah jelas menyebabkan adanya multi tafsir yang berbeda. berikut ini pemohon mengutip putusan dalam tingkat kasasi mahkamah agung terkait dengan perkara pemohon dalam perkara nomor k pid tertanggal juli dengan terdakwa ferry tensil yang berkaitan dengan ketentuan huruf ?: demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari selasa tanggal juli oleh, mansur kartayasa, s.h., m.h., dan imam haryadi, s.h., hakim hakim agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh ketua majelis beserta hakim hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh dulhusin sh., panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi: jaksa penuntut umum dan terdakwa demikian pula terhadap putusan peninjauan kembali dalam upaya hukum terakhir yang diajukan pemohon, dalam perkara nomor pk pid tertanggal september dengan terdakwa ferry tensil yang berkaitan dengan ketentuan huruf ?, berikut kutipannya: demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari kamis, tanggal september oleh dr. artid allstar s.h., llm., ketua muda mahkamah agung republik indonesia yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, dr. sofyan sitompul s.h., m.h., dan drs. dulu mahmudi, s.h., m.h., hakim hakim agungdengan dihadiri hakim hakim anggota tersebut, dibantu oleh amin syarifudin, s.h., m.h.,anti dengan tidak dihadiri oleh pemohon dan memohon peninjauan kembali bahwa dalam dua putusan tersebut atas, khususnya putusan mahkamah agung nomor k pid tertanggal juli dengan terdakwa ferry tensil yang digunakan sebagai dasar eksekusi oleh jaksa eksekutor pada kejaksaan negeri palu tidak memenuhi ketentuan huruf y . dalam unsur pada huruf terhadap unsur nama penuntut umum dalam putusan pemidanaan, bisa dan dapat diartikan apakah cukup hanya dengan mencantumkan adanya frasa jaksa penuntut umum jika penuntut umum yang bersangkutan tidak hadir, atau apakah secara jelas juga mengharuskan bahwa pencantuman dalam putusan pemidanaan harus mencakup siapa nama dari penuntut umum yang bersangkutan, dalam arti kata lain, putusan pemidanaan haruslah juga memuat secara jelas (eksplisit) siapa nama penuntut umum yang dimaksud. sebagaimana ketentuan kurap huruf p, yang memerintahkan secara tegas setiap putusan pemidanaan harus memuat aspek aspek: hari dan tanggal putusan: nama penuntut umum: nama hakim yang memutuskan perkara, nama panitera, dengan demikian pemohon telah sangat dirugikan hak konstitusinya sebagaimana dan uud bahwa norma kurap dengan tegas menyatakan putusan pemidanaan memuat hal hal sebagaimana yang disebut dalam huruf sampai dengan sementara memuat ketentuan tidak terpenuhinya ketentuan pada huruf dan mengakibatkan batal demi hukum, sementara penjelasan pada nya menjelaskan bahwaputusan batal demi hukum. jika terjadi kekhilafan ataupun salah ketik dalam putusan pemidanaan pada huruf dan dapatlah dikatakan wajar untuk dimaafkan dan tidak menyebabkan putusan batal demi. hukum, akan tetapi jika tidak mencantumkan poin poin sebagaimana yang dicantumkan putusan pemidanaan sebagaimana yang teryoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan asas kepastian hukum (vide bukti mahkamah konstitusi berwenang untuk,dan kurap terhadap dan dan uudbahwa uud telah menjelaskan secara jelanjutnya bunyi huruf undang undang nomor tahun. yaituyang kemudian dipertegas kembali dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang jugserta didalam ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang dinyatakan bahwa dalam halndang undang dasar sebagaimana ketentuan yang tersebut atas, mahkamah konstitusi juga berwenang atasmaka, putusan dapat dinyatakan batal demi hukum. dengan demikian, maka cukup menjadi jelas bahwa jika putusan pengadilan pada semua tingkatannya, yang tidak mencantumkan apa yang disebut dalam huruf yakni mencantumkan hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. ketentuan ini berlaku disemua tingkatan baik pada tingkat pengadilan pertama, kedua maupun pada tahap kasasi mahkamah agung, keharusan yang berpendapat bahwa keharusan untuk mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan berlaku khusus bagi pengadilan pada tingkat pertama saja, dan tidak berlaku pada tingkat mahkamah agung dan putusan peninjauan kembali dengan alasan bahwa putusan pada tingkat mahkamah agung adalah putusan yang bersifat final dan telah berkekuatan hukum tetap, pandangan seperti ini tentunya tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan tafsir yang metatable, yang nantinya justru merugikan hak hak konstitusional bagi terdakwa sebagaimana dan uud bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, oleh karena rumusan tersebut haruslah memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta: bahwa sebagaimana uraian atas, maka jelaslah bahwa huruf bertentangan dengan uud dan merugikan hak hak konstitusional pemohon sebagaimana yang disebutkan pada uudaupun. selain itu ketentuan huruf tentang kitab undang undang hukum acara pidana tidak dapat memenuhi asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan dan dengan demikian selain bertentangan dengan uud sebagaimana pemohon uraikan diatas, pengingkaran terhadap huruf kurap juga bertentangan dengan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan khususnya huruf dan dimana serta pengingkaran terhadap huruf kurap ini juga tidak memenuhi asas sebagaimana disebut pada yang menyatakan materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan asas yang antara lain asas pengayoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan asas kepastian hukum: bahwa bahkan mengenai ketentuan pencantuman huruf sebagaimana yang dimaksud didalam huruf dan sudah dan telah dipertegas dengan adanya putusan judicial review mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal november yang termaklumat dalam amar putusan poin sebagai berikut undang undang nomor tahun tentangengkapnya menjadi tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum bahwa bertitik tolak dari bunyi amar tersebut, secara eksplisit atau dengan tegas dan jelas jikalau suatu putusan pemidanaan tidak dimuat atau tidak dipenuhi ketentuan huruf kurap, tidak mengakibatkan putusan tersebut batal demi. hukum, sedangkan apabila suatu putusan pemidanaat tidak memenuhi ketentuan dalam huruf b,c, dan kurap, mengakibatkan putusan batal demi hukum, bahwa hukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip kejelasan (lex certa) dimana bila penegakan hukum pidana dilakukan dengan secara sewenang wenang maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia, dengan demikian untuk menghindari terjadinya ketidak pastikan hukum yang berujung pada pelanggaran atas hak asasi manusia maka prinsip kejelasan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak termasuk juga dalam hal ini oleh negara melalui lembaga perwakilannya dari tingkat pengadilan negeri hingga mahkamah agung ri. bahwadijunjungnomor tahun pada nomor tahun telah disebutkan secara rinci hal hal yang harus termuat dalam surat keputusan,kemudian sebagai konsekuensinya bila beberapa persyaratan dalam tidak dimuat, maka dapat menyebabkan putusan menajdi batal demi hukum (vide nomor tahun1981 bahwa tidak dapat dikesampingkan efektivitas peradilan pidana terletak dan bergantung pada (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu: adanya undang undang yang baik, pelaksanaan yangti, dan pemidanaan yang layak dan seragam, sehingga adalah hal yang wajar bilamana konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kurap menegaskan bahwa tidak dicantumkannya ketentuan huruf dapat menyebabkan putusan batal demi hukum, konsekuensi ini adalah demi mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap kepastian hukum bagi terdakwa terpidana terkait putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun terhadap putusan hakim mahkamah agung dengan putusan kasasi dan atau peninjauan kembali nya, sehingga persyaratan yang diatur pada huruf undang undang nomor tahun bersifat mutlak harus ada: bahwa oleh karena putusan lembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan sampai dengan mahkamah agung merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa peradilan. sehingga tidak dapat ditolerir segala keteledoran atau ketidak permata dari hakim atau majelis pada semua tingkatan penyelenggara negara bidang yudikatif sehingga harus diminimalisir dengan tidak diberi ruang toleransi atas kekeliruan tersebut meskipun dengan alasan sifat manusia yang penuh khilau dan tidak luput dari kesalahan, dan bila terus menurut diberi ruang toleransi atas ketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan termasuk mahkamah agung sebagai produk lembaga yudikatif maka akan membuka terjadinya kesewenang wenangan dan penyimpangan oleh hakim, dimana ketelitian atas penulisan dan pemuatan putusan hukum sangat dibutuhkan demi menciptakan peradilan yang terpercaya dan berwibawa, dan dengan demikian sekali lagi bahwa penyimpangan terhadap tidak dicantumkan nama penuntut umum dalam surat putusan sebagaimana yang diamanatkan dalam huruf undang undang nomor tahun adalah melanggar asas kepastian hukum dan bertentangan dengan uud serta uud dan oleh karenanya mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum: bahwrepublik indonesia tahunyakni menghilangkan asas due process law'. pemohon telah dengan terang dan jelas mengemukakan argumentasi bahwa huruf dan undang undang nomor tahun tentang hukum. acara pidana adalah bertentangan dengan dannyatakan bahwa huruf dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana itu adalah sesuai atau konstitusional terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahunpemohonhari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera dalam huruf undang undang nomor tahun tentang kitab undang undetentuan tersebut ditafsirkan dan dimaknai tidak bersifat imperative dan mandatory pada semua putusan pemidanaan dan dalam semua tingkatan pengadilan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) atau ketentuan tersebut hanya diberlakukan pada tingkat pengadilan negerijtingkat pertama bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahundemikian permohonan pemohonya ft mk v bertanggal mei bukti fotokopi huruf dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, bukti fotokopi dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopinomor pid.b pn.pl, bertanggal agustus bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor pid bertanggal juli bukti fotokopi putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pid bertanggal september bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. sus bertanggal november bukti fotokopi putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pid.susitudakw hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera: tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. terhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud yaitu:kurapsecara formil sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan khususnya pada nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang sebagai pijakan ujiannya adalah undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, bahwa dalam undang undang nomor tahunnri bahwa dalam nomor tahun tentang mahkamah konstitusiyang telah menjadi terpidana sebagaimana putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pid bertanggal september dan putusan kasasi mahkamah agung nomor k pid berhal hal yang harus disebutkan berdasarkan ketentuan huruf kurap. baik putusan kasasi maupun putusan peninjauan kembali tidak mencantumkan nama jaksa penuntut umum, sehingga berdasarkan kurap dengan tidak dicantumkannya ketentuan huruf kurap tersebut maka putusan menjadi batal demi hukum: bahwayang hendak melaksanakan eksekusi terhadap pemohon, namun demikian dalam praktiknya jaksa masih berupaya mengeksekusi terhadap pemohon yang mengakibatkan pemohon tidak dapat menampilkan diri hadapan umum, tidak dapat mencari nafkah, tidak dapat berkumpul dengan sanak keluarga, tidak dapat beraktivitas sebagai hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. oleh karenanya, menurut pemohon, huruf dan kurap menimbulkan multi tafsir yang inkonstitusional dan bertentangan dengan uud yang menyatakan,serta yivide uud dan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dani3.8j menimbang bahwa dengan mendasarkan pada dan dikaitkan dengan putusan sebelumnya, serta dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, menurut mahkamah, pemohonaktukonstitusionalitas huruf dan kurap terhadap dan uudpermohonan pemohonpada pokoknya mendalilkan huruf dan kurap bersifat multitafsir. menurut pemohon, seharusnya norma guo, baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung, akan tetapi norma guo sering hanya berlaku pada pengadilan tingkat pertama sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dialami oleh pemohon: i3.:. .baskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut:.,.?. i3 menimbang bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan nomor puu x bertanggal november tersebut, rumusan undang undangrujukannya jelas, tegas, tidakdengan putusan nomor puu x bertanggal november mahkamah telah pula memberikan makna bahwa huruf kurapkurap mengakibatkan putusan batal demi hukum. sama halnya dengan kasus guo, dalam praktik kadang kadang surat putusan pemidanaan pengadilan lalai untuk mencantumkan syarat yang disebutkan dalam huruf sehingga berdasarkan ketentuan tersebut putusan menjadi batal demi hukum. menurut mahkamah, ketentuan tersebut dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, apakah memang adil jika karena adanya kekeliruan administratif seseorang yang secara substantif seharusnya dipidana menjadi bebas. jika permohonan pemohon yang memohon dengan tidak dicantumkannya syarat formal yang ditentukan dalam huruf kurap dalam surat putusan pemidanaan mutlak berlaku dan putusan menjadi batal demi hukum sehingga seseorang yang seharusnya dipidana menjadi bebas maka akan menimbulkan ketidakadilan. oleh karena itu, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. untuk menghindari keraguan. dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam penerapguo, mahkamah harus memberikan penafsiran sendiri terhadap tersebut sebagaimana yang akandan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurapuhammad alim pada hari senin, tanggal dua puluh enamnomor tahun tentangmohon dalam hal ini, memohon untuk dapat dilakukan uji materil atas huruf dan kurap terhadap dan uud dan uud sehingga adalah sangat beralasan hukum, majelis hakim mahkamah konstitusi, sebagaimanaahwaanwar usmananggota anggota, ttd. ttd. anwar usmanpemohon dalam pengujian undang undang adalah pihak (warga negara indonesiapada juncto huruf nomor tahun menyebutkan perorangan warga negara indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) , yang dalam penjelasannya atas tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa pengertian kerugian konstitusional telah dibatasi dan diberi pengertian secara kumulatif sebagaimana juga telah tertuang dalam yurisprudensi tetap mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu iii juncto putusan nomor puu vterdakwa sebagaimana dalam putusan mahkamah agung nomor pk pid tanggal september juncto putusan kasasi mahkamah agung nomor k pid nomor tahun yang menyatakan surat putusan pemidanaan memuat . namun baik putusan kasasi maupun putusan tidak mencantumkan nama jaksa penuntut umum, berdasarkan nomor tidak dicantumkan ketentuan huruf tersebut menjadi putusan batal demi hukum,jaksa masih berupaya mengeksekusi terhadap pemohon, yanghuruf p.dan telah terjadi multi tafsir yang inkonstitusional bertentangan dengan yang menyatakan"due process law',(vide uud daniatasnomor tahun yang dimohonkan pengujian, ynomor yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo,ndang undang dasar: bahwa pada"ik prakti negara melalui proses penegakan hukum yang benar, adil, bebas dan jauh dari tekanan serta menjaminang) daberoine indonesia element terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama kokok haryanto alamat jalan raya tengguli km. demak kudus ds. tengguli kecamatan wonosalam, kabupaten demak pekerjaan dokter, pensiunan pegawai negeri sipil dinkes kepala puskesmas) kabupaten demakua kali diperbaiki terakhiryang selanjutnya disebut uud mengenai kekuasaan kehakiman: uud dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (yang seterusnya. : iln seterusnya. badan hukum publik atau privat, dan seterusnya.: bahwaukyang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap uud ,.dan seterusnya. dan karena berdasarkan uud bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi dilakukan lembaga tinggi peradilan yaitu mahkamah agung dan mahkamah konstitusi seharusnyalah mahkamah konstitusi dapat berperan sebagai alternatif absolut yang lebih baik bagi para pencari keadilan yang menemui jalan buntu peradilan peradilan tingkat bawahnya mahkamah agung serta berwenang menetapkan hukum dan menjatuhkan amar putusan yang lebih spesifik sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru yang membingungkan serta menempatkan para pencari keadilan tersebut pada status guo atau memaksanya menempuh jalan panjang, berliku penuh hambatan dan menapaki dari bawah lagi. atau, suspend. menunggu pengadilan tuhan, diakhiri nanti, bahwa pengalaman pemohon melewati koridor hukum yang telah tersedia yaitu yang memang menjadi domain perkaranya namun banyak menemui tentangan dan hambatan, dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip equality before the law seperti yang dikehendaki uud masih jauh untuk bisa terealisir, ini sekaligus mengindikasikan bahwa keadilan bisa dengan mudah dibeli terutama oleh pihak pihak yang dengan mudah bisa meraup dana triliunan rupiah dan menjadikan dirinya the untouchable terhadap hukum. zaman keemasan dimana mereka seperti ada diatas angin karena tidak tersentuh hukum harus segera diakhiri karena tidak sesuai lagi dengan alam demokrasi serta jiwa dan semangat uud kita: bahwa adalah sangat ironis bahwa kelebihan dana berasal dari excessive profit (laba yang sangat berlebihan) yang diraih para entitas korporasi asing, yang sebagiannya didapat dengan cara cara ilegal seperti yang pemohon alami, justru digunakan secara tidak terpuji untuk membungkam suara suara keadilan rakyat, yang dalam hal ini adalah para konsumen mereka sendiri, bahwa adalah lebih dari sekadar untuk mendapatkan interest pribadi jika pemohon berjuang untuk mendapatkan keadilan sampai salah satu lembaga tinggi kehakiman, yaitu mahkamah konstitusi ini. antara misi dari pada lembaga pemohon, lembaga tumbuh kembang jadi kaya sulaiman's school adalah ikut berusaha mencegah pemiskinan bangsa akibat aksi aksi korporasi yang curang, seperti menyalahgunakan posisi dominan, penipuan dan konspirasi untuk memanipulasi pasar atau mengerjai, konsumen. kami tidak anti produsen atau provider, bahkan kami membutuhkan mereka, tetapi mereka tidak boleh seenaknya dan harus mengetahui bahwa konsumen bukanlah ayam pedaging mereka yang sewaktu waktu bisa digosok, kami punya hak asasi manusia, bahwa adalah tidak adil dan tidak bijaksana membiarkan konsumen yang sebagian besarnya adalah rakyat kelas menengah, menjadi bulan bulanan dan ayam potong pengusaha industri seperti tergugat. bidang otomotif adalah lebih dari sekedar hajat hidup orang banyak, merupakan otot dan tulang penggerak mobilitas pemerintahan. dan sesuai uud cabang cabang produksinya seharusnya dikuasai oleh negara. tetapi dalam kenyataannya, peran ini telah diambil alih oleh negara lain, secara kongsi keroyokan, yang satu sebagai principal merk, pen supply fisik, dan yang lain menjadi penyedia layanan jasa dan bertindak layaknya broker. data data fundamental tergugat (misal revenue dan net profit, bukti p.p secara konsisten menunjukkan kenaikan rata rata 30fs tahun. pemasangan targetnya tentu saja lebih besar dari angka itu. dalam persaingan hebat sekarang, ini akan mendorong para petugas bengkel salesman mereka untuk berbuat curang dan melakukan fraud, kalau tidak ingin di phk. gabungan keuntungan yang diambil agen dan principal negara) ini akan terlihat sebagai exclusive profit depan kita. devisa ini ditransfer dibawa pulang untuk memakmurkan negara masing masing dan menyejahterakan rakyatnya. jarang diantara kita yang sempat memperhatikan atau menyadari hal ini, karena ini adalah internal bleeding, occult bleeding (pendarahan yang tidak terlihat), sementara perhatian kita teralihkan oleh buaian kenikmatan produk mereka. kita tidak dapat apa apa, selain pajak yang tidak seberapa, dan c.s.r. yang memang keharusan, tetapi mereka jalankan sebagai telah berbuat baik dan lebih. kita hanya tahu bahwa kita tidak pernah beranjak dari usaha menurunkan angka kemiskinan, sementara kita tutup lubang gali lubang atau bahasa perannya financing, utang negara kita terus saja membengkak, demikian juga deficit perdagangan kita. alih teknologi juga tidak ada, kita harus mencari dan menguasainya sendiri. kita bisa membuat senjata, kapal dan pesawat terbang dengan tehnologi dan presisi tinggi, bahkan raksasa industri dunia seperti boeing pun memesan spare part pada kita. sangat aneh, kalau uji emisi mobil saja tidak lulus, search kunjungan duta besar jepang bengkel kiat esemka. oleh karena itu, untuk menebus dosa ini, selain pemerintah wajib mengubah posisi ini, misalnya dengan mengembangkan mobnas elektrik yang diproteksi, juga harus memberikan perlindungan konsumen yang memadai dengan memperkuat hak hak konsumen antara lain dengan memfasilitasi aplikasi ini lapangan, misalnya dengan meng grade jaksa, pembuktian terbalik dan sebagainya penguatan perlindungan konsumen (khususnya otomotif) mutlak diperlukan sebagai imbangan kenyataan begitu sulitnya mengembangkan mobnas. posisi pemerintah sudah terlanjur begitu terjepit dari segala penjuru. ini tergambar dari kejadian beberapa hari yang lalu saat menteri bumn kita, dengan bersemangat mengkampanyekan dan memamerkan mobil elektrik kebanggaannya, sebagai produk anak bangsa. sikapnya yang heroic dan terlalu berapi api seraya membangun banggakan kepiawaian anak anak bangsa yang akan direbutnya dan ambisinya untuk segera memproduksi secara masal telah mengintimidasi banyak pihak, maka jadilah santet dan dihentikan mak kolese , mobilnya mogok tempat angker!? ini bukan kejadian biasa. selain kemauan keras dan kepiawaian, perlu kesabaran dan kewanitaan yang luar biasa untuk merubah posisi itu. dituntut pula terobosan maksimal mahkamah konstitusi sebagai perangkat lunak engineering untuk membantu membalikkan keadaan: bahwa usaha keras pemohon untuk mengaplikasikan dengan menggunakan pintu masuk undang undang tersebut yang kemudian banyak mengalami halangan, resistensi, intrik dan perlawanan didasari keyakinan akan kegunaan dan mutunya yang bagus, isinya yang lengkap serta komprehensif dan menjembatani yurisdiksi perdata dan pidana. ini akan menjaga hubungan antara pengusaha produsen provider dengan konsumen klien dalam harmoni dan keadilan, bisa menjadi rambu rambu yang mencegah keserakahan, kecurangan, fraud, serta eksploitasi dan pemiskinan yang pada gilirannya juga akan memelihara dan bahkan meningkatkan kemakmuran serta menjaga integritas bangsa. patut disayangkan, hasil kerja legislatif yang cukup bagus ini, yang pembuatannya banyak memakan waktu, tenaga dan biaya ini, belum pernah terdengar dimanfaatkan masyarakat: bahwa sebagaimana kekuasaan yang cenderung korup, bisnis dan korporasi pun cenderung serakah. ini tergambar dari judul sebuah buku its not the big that eat the small . its the fast that eat the slow bukanlah yang besar memakan kecil tapi cepat lah yang mencaplok yang lamban. dan, time money. oleh karena itu tidak mengherankan kalau sampai terjadi gerakan occupy the wall street yang kemudian diikuti jutaan orang pelbagai kota seantero jagad untuk memprotes kerakusan mereka yang memicu krisis utang global inilah yang akan mengerem mengontrol kemerahan itu, dan ini diperlukan sebagaimana undang undang pasar modal dan undang undang perbankan industri keuangan. untuk melindungi masyarakat (terutama kelas menengah bawah) dalam kerangka mekanisme pasar demi menjaga harmoni untuk mencapai kemakmuran, pemerintah perlu mengkampanyekan dan memfasilitasi aplikasinya jalur hukum (bukti p.p. butir dan butir bahwa pada tanggal mei yang lalu telah diadakan pertemuan komite asean untuk perlindungan konsumen. dalam pertemuan tersebut telah ditekankan perlunya negara negara asean memperkuat perlindungan konsumen dalam rangka menghadapi integrasi asean tahun (bukti p.p. butir bahwa dalam kerangka mekanisme pasar (bebas) masyarakat dihadapkan langsung pada korporasi korporasi besar dan peran negara terbukti melucuti oleh kepentingan politik ekonomi regional dan global, oleh kolusi, korupsi, suap serta klik system. masyarakat menjadi tidak terlindungi dan lebih rentan. perlindungan masyarakat perlu diperkuat antara lain melalui peningkatan peran (bukti p.p. bahwa telah terbukti integrasi (politik) dan ekonomi keuangan bahkan pertahananpun tidak mampu mencegah krisis apalagi mendatangkan kemakmuran bagi rakyat banyak. bahkan mungkin malah sebaliknya, yunani dalam kerangka euro contohnya. sama pula dalam integrasi asean, telah seringkali kelihatan nafsu expansion, invasif, imperialist kapitalistik, seperti perlakuan tki kita yang tidak manusiawi sampai dengan aneksasi dan akuisisi kebudayaan oleh kedua tetangga dekat kita, sesama asean, malaysia, dan singapura. begitu pulalah, apa yang dilakukan pengendali grup bisnis tergugat pemohon, yang berasal dari singapore, yang telah menggurita dan mencengkeram pelbagai bidang dan cabang kehidupan. mereka tidak menghormati kita, dan bukan pula teman, apalagi saudara mereka bahkan berkontribusi besar dalam pemiskinan rakyat dengan antara lain melindungi para koruptor kita dan menampung hasilnya untuk memakmurkan negaranya. tidak ada imbal balik yang setara, tidak ada peluang reciprocal yang imbang atas kebaikan hati kita maka tamu adalah tamu bukan majikan, tetaplah nation state adalah rumah perlindungan yang paling baik bagi rakyat dan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi kita. dan adalah tugas mahkamah konstitusi untuk membangun pondasinya yang kuat dan memeliharanya: bahwa walaupun sudah ada lsm yang membela dan melindungi konsumen, keberadaan mereka terbukti tidaklah cukup untuk benar benar melindungi dan membela kepentingan dan keselamatan konsumen, karena apa apa yang mereka lakukan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. lah jawabnya: bahwa walaupun jalan panjang, berliku, dan berduri serta menanjak lewat koridor hukum yang semestinya, telah ditempuh pemohon (antara lain melalui perundingan langsung, melaporkan polda, meminta bantuan lki, meminta bantuan lbh dan melakukan gugatan serta melaporkan adanya praktik praktik kartel dan konspirasi kppu), untuk mendapatkan keadilan demi memperoleh kembali hak asasi manusia yang dilanggar serta hak konstitusionalnya yang merampas akibat keserakahan, kecurangan, fraud, kejahatan kriminal (perusakan), dan keputusan hakim yang tendensius dan tidak adil, keberhasilan belum juga meraih, sekalipun dasar dasar hukum serta alat alat bukti cukup kuat, dan bahkan, ada pengakuan. diperlukan tindakan bijaksana dari mahkamah konstitusi melalui sentuhan ringan dan terobosannya, bahwa pemohon menggunakan sebagai port d'entre (pintu masuk) dan berturut turut dan sebagai dasar hukum gugatan yang relevan demak adalah tepat dan patut diapresiasi dan difasilitasi oleh mahkamah konstitusi karena juga bermaksud mendidik dan mencerahkan masyarakat serta mengandung unsur unsur pembelaan negara, pro bono publico demi mencegah lebarnya jurang kaya miskin dan dilakukan dalam rangka membangun dan menyejahterakan bangsa: bahwa pada hakikatnya permohonan judicial review ini adalah permohonan uji materi dan sj fertil kenapa sampai ini applicable dan dihindari majelis hakim demak, karena pada kenyataannya justru ini mendukung gugatan pemohon terhadap tergugat, hanya saja, pemohon tidak menemukan koridor hukumnya namun ada sedikit celah dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk frasa dan hal hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada keberadaan aturan hukum undang undang ini (yaitu hir dan merupakan dualisme yurisdiksi yang menimbulkan kontroversi kontradiksi yang menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melahirkan ketidakadilan. oleh karena itu, salah satunya, yaitu harus dimenangkan karena secara historis pembentukannya konstitusional, begitu juga dari segi materi muatan, walau hir peninggalan kolonial sich secara moral tidak bertentangan dengan jiwa uud namun dari segi kedekatan relevansi kompetensi dan semangat zaman lah yang lebih kuat: bahwa berdasarkan apa apa yang telah pemohon uraikan atas terkait dengan hak hak dan kewajiban konstitusionalnya dan sehubungan dengan kebuntuan koridor hukum yang ditemui pemohon yang kemudian membawanya mahkamah konstitusi ini, kami tentu berharap dan sangat menginginkan bahwa pemohon akan mendapatkan kepastian hukum dan juga tentunya ketetapan hukum dan keputusan yang mengikat. pemohon, sebagai pencari keadilan yang kebetulan awam ini menganggap mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan high end atau last yudisial resort, samping, tentunya mahkamah agung tidaklah elok dan pasti akan mengurangi wibawa mahkamah konstitusi jika sehabis dari mahkamah konstitusi pemohon masih meminta minta keadilan lagi jalur peradilan bawah mahkamah agung dengan kemungkinan, nantinya, sampai mahkamah agung pula, bahwa pemohon mengharapkan sebuah terobosan mahkamah konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum spesifik sesuai gugatan pemohon dengan pegangnar benar final and binding berdasardan yaiturealisasinya akan semakin mudah dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal oktober yang menyatakan bahwa (2a) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga memberi ruang lebih luas dan longgar bagi amar putusan dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang undang yang mintakat uji materinya. iv. petit menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan hir dan tentang tempat dilakukannya gugatan perdata bukan merupakan produk hukum nasional yang konstitusional serta kontradiksi dengan yang konstitusional dan yang sesuai dengan materi pokok gugatan pemohon yaitu gugatan konsumen terhadap pengusaha pemberi jasa layanan, menyatakan hir dan tentang tempat gugatan perdata tersebumenyatakan penggunaan dengan nya yang terkait dan dan undang undang nomor tahun tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai dasar hukum pemohon untuk melakukan gugatannya dalam perkara yang mendasari dilakukannya permohonan judicial review ini, yaitu perkara yang telah diputus oleh demak dengan putusan nomor pdt. pn. dmk adalah sah konstitusional serta final dan berkekuatan hukum mengikat, mengabulkan gugatan pemohon terhadap tergugat dan tergugat ii, terkait yang tersebut nomor atas, serta: memerintahkan tergugat dan tergugat memberi ganti rugi materiil masing masing rp. (empat ratus juta rupiah) kepada penggugat pemohon, memerintahkan tergugat dan tergugat memberi ganti rugi materiil rp. (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng (yang pembobotannya ditetapkan majelis hakim) kepada pemohon selaku penggugat perkara: mengenakan pidana denda rp. (lima miliar rupiah) kepada tergugat dan rp. (dua miliar rupiah) kepada tergugat ii: menyatakan dan memerintahkan bahwa putusan butir 6a, 6b, dan dapat segera berlaku dieksekusikokok haryanto dan stok xena perkara ae, mobil operasional sulaiman's school, grow rich institute: bukti fotokopi sertifikat merk grow rich institute, sulaiman's school desa ways, bukti fotokopi putusan pengadilan negeri demak nomor pdt. pn. dmk, bukti fotokopi daftar alat bukti penggugat perkara nomor pdt. pn. dmk untuk sidang gugatan perdata pengadilan negeri demak, bukti fotokopi inavoice kwitansi dari tertanggal november dan dari tertanggal januari bukti fotokopi surat komplain klaim tertanggal januari dari penggugat kepada dan ii: bukti fotokopi surat pembaca harian kompas tertanggal maret dari menanggapi dicurangi asli), bukti fotokopi surat kuasa lembaga bantuan hukum perjuangan: bukti fotokopi surat jawaban somasi astra internasional), bukti fotokopi laporan portofolio saham dari termegah securities tbk dan tabungan bca tahun atas nama kokok haryanto, bukti fotokopi laporan rekening nasabah dan laporan portofolio termegah securities tbk atas nama kokok haryanto, bukti fotokopi teks isi wawancara rekaman tanggal januari bengkel tergugat oleh penggugat, bukti fotokopi bukti bukti fakta persidangan (bukti pendaftaran: surat gugatan, jawaban konvensi gugatan rekonpensi dan il, jawaban atas gugatan rekonpensi, publik, akta pembuktian, dan kesimpulan gugatan: bukti fotokopi permohonan ralat replika kepada majelis hakim pengadilan negeri demak, bukti fotokopi surat keterangan dokter ahli bedah, bukti fotokopi kumpulan berita dan brosur tentang sulaiman's school, bukti fotokopi sertifikat sekolah pasar modal atas nama kokok haryanto dari bursa efek indonesia: bukti fotokopi surat undangan klarifikasi laporan dan surat kelengkapan laporan dari sekretariat komisi pengawas persaingan usaha republik indonesia, bukti fotokopi company profile dan fundamental laporan keuangan astra international tbk: bukti p foto foto: mobil xena plat nomor ae: saksi syamsul arif yang ikut acara keluarga dan beberapa kali mengisi radiator melihat bahwa pendingin mesin masih berfungsi dengan baik: aktivitas lembaga tumbuh kembang jadi kaya sulaiman's school, kantor sementara merangkap perpustakaan lembaga tumbuh kembang jadi kaya, bukti kliping koran kompas, bukti p laporan serah terima kendaraan dari astra internationalheroine indonesia element (selanjutnya disebut hirsebagai perorangan warga negara indonesia berdasarkan bukti ktp, sekaligus, badan hukum publik atau privat (setidaknya dalam proses kearah itu) berdasar bukti bukti: kepemilikan sertifikat merk sulaiman's school", grow rich institute. (bukti p.p. bukti bukti partisipasi membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan yang ditunjukkan oleh motto dan tag line (antara lain act personally, think nationally lembaga tumbuh kembang jadi kaya, bimbingan remaja luar sekolah, dan sebagainya) yang menempel badan mobil yang menjadi sebab pokok perkara dari permohonan pengujian ini (bukti p.p. brosur brosur dan kegiatan kegiatan yang telah dilakukan (seperti terlihat dalam bukti p.p. dan bukti p.p. bukti bukti berita yang pernah dimuat harian suara merdeka tanggal juli september dan desember (bukti p.p.sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf dan huruf terkait dengan pelanggaran hak asasi pemohon yang dilakukan para tergugat dan menjadi pokok sengketa awal dalam perkara ini serta ketidakadilan dan diskriminasi yang dirasakan oleh pemohon serta ketidakpastian hukum akibat amar putusan hakim pengadilan negeri demak putusan nomor pdt. pn. dmk, bukti p.p. yang telah mengadili perkara ini dengan menggunakan dasar hukum h.i.r. dan sebelumnya, bahwa ada beberapa dalam uud merupakan ham atauhirir yang menyatakan, tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut kepada ketua pengadilan negeri tempat diam tergugat, atau jika tempat dirinya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggalnya yang sebenarnya : dan hir yang menyatakan, jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang panggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan elemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama , bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut yang menyatakan,, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum: pengadilan negeri demak menolak gugatan perdata pemohon yang mendasarkan pada dengan menggunakan dasar hukum dan hir yang bukan merupakan produk hukum nasional. oleh karena itu, pengujian hir secara formil dan materiil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan uud pemohon menilai pengujianl sebagaimana dimaksud pada permohonan judicial review perkara guo adalah permohonan pengujian materil karena dihindari oleh pengadilan negeri demak. menurut pemohon, penggunaan sebagai pembanding dalam pengujian hir relevan dengan gugatan pemohon sebagai konsumen terhadap pengusaha pemberi jasa. oleh karena itu, lebih relevan karena secara historis pembentukannya konstitusional: pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memutus sesuai dengan gugatan pemohon berdasarkserta uud yang menjamin kemudahan dan kesempatan yang sama guna mencapai keadilan dan uud yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia: i3. menimbang bahwa selanjutnya dalam petit permohona9j menimbang bahwa dalil dalam polita dan petit tersebut atas, menurut mahkamah tidak jelas atau kabur. satu sisi pemohon mengajukan permohonan pengujian dan hir karena dinilai bertentangan dengan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, namun sisi lain, pemohon mengajukan permohonan pengujian yang menurut pemohon dihindari oleh pengadilan negeri demak. samping itu, polita permohonan pemohon bertentangan satu sama lain, karena satu sisi pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas dan hir dengan mendalilkan bahwa guo bertentangan dengan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. akan tetapi, sisi laini3. menimbang bahwa selain itu, menurut mahkamah antara polita dan petit permohonan pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. satu sisinamun sisi laijelas atau kaburanwar usman ttd. ttd. muhammad alim hartono ttd. ttd. akil mochtar hamdan zelda panitera pengganti, ttd. dewi nurul safitridan seterusnya.bahwa pada hakikatnya, sebenarnya lembaga tumbuh kembang jadi kaya yang didirikan oleh pemohon ini punya tim atau kelompok (yang awalnya terdiri dari orang dan dibantu oleh seorang sekretaris) hanya saja karena mereka sibuk bekerja dan punya pekerjaan sosial sendiri, tidak bisa terus mendampingi kami untuk berjuang dan menuntut keadilan. ada juga terbersih keraguan, terlihat keengganan dan sedikit rasa takut wajah, sikap dan kata kata mereka, menghadapi tergugat. mereka mengira ada kekuatan pemerintah belakang tergugat. anggota tim lembaga adalah: il. dr. kokok haryanto th), direktur merangkap manager pembekalan, adalah juga mentor kepemimpinan bisnis dan investasi, il. hermanto b.a, s.e. th), beralamat jalan mahesa mukti nomor kelurahan pegunungan tengah, semarang, adalah mentor bisnis melek hitungan financial @quotient) (bukti p.p. butir ii. aris kurniawan psi. th), beralamat jalan grenade selatan nomor rt rw kelurahan pedalangan, kecamatan banyumanik, koda semarang, sarjana psikologi, artis, wiraswastawan entertainment, adalah mentor kecerdasan emosional dan spiritual serta sales dan marketing saat bergabung masih (aktivis) mahasiswa, sekarang ketua asosiasi musik) nasyid jateng dua kali ikut mendampingi pemohon saat perundingan menuntut ganti rugi , , kantor tergugat. (tidak ada bukti photo), iv. rien yuniarti s.s. beralamat jalan cijeungjing nomor desa kertamulya, kecamatan padalarang, bandung. berperan sebagai sekretaris, yang kemudian digantikan oleh seri. nicki arwiyati shading amd, beralamat nomor dukuh sambung desa mengobati, kecamatan kedu, kabupaten temanggung (bukti p.p. butir pemohon, sesuai dengan ikrar perjuangan yang diciptakannya sendiri act personally, think health nationally tanpa pendampingan harus berani dan konsisten memperjuangkan pulihnya hak hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi mensejahterakan masyarakat dan memperoleh rehabilitasi. keberadaan tim kelompok ini meneguhkan hak konstitusional pemohon yaitudengan kontribusi perjuangan serta pengabdian ini, pemohon berdasarkan uud lebih pantas dan berhak mendapatkan perlindungan (hukum) diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan seterusnya. bahwa pemohon dan kelompoknya telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia akibat keserakahan dan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh para tergugat pemohon, yaitu: tergugat daihatsu) astra international, jalan majapahit nomor semarang, dan tergugat il: karya pirang utama, jalan akbp kusumadya nomor kudus: jenis kejahatan tersebut berupa perbuatan pidana pengrusakan mobil yang dilakukan dengan sengaja, beberapa kali, baik oleh masing masing tergugat, maupun secara konspirasi, pengurangan, dan fraud (penipuan), untuk menaikkan pendapatan dan laba. sedangkan mobil yang dirusak adalah property pemohon yang menjadi satu satunya alat transportasi yang dipakai oleh keluarga besar dan lembaga yang didirikan oleh pemohon bernama grow rich institute, sulaiman school yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan lewat pemberdayaan dan pengarahan generasi muda, sebagai wahana berjuang mengabdi untuk berkontribusi mencerdaskan, menyejahterakan dan membangun rakyat, bangsa dan negara. pemohon sebagai pribadi dan keluarga besarnya serta kelompok dan lembaganya telah mengalami kerugian baik materiil maupun materiil yang cukup besar, bahwa selain hak asasi manusia pemohon sesuai yaitu haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, juga hak asasi manusia pemohon sesuai yaitutelah dilanggar oleh para tergugat. tergugat yang terdiri dari individu individu telah melalaikan kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia orang lain sesuai dengan bahkan lebih dari pada itu, badan mobil yang dirusak tergugat, jelas jelas tertulis dengan huruf besar simbol perjuangan yang mengajak memberi kontribusi bagi kejayaan bangsa dan pembelaan negara menjadi terpecahkan. dan, karena tergugat adalah agen dan korporasi asing bisa disebut ini sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa dan negara indonesia. ini sabotase! selayaknya dihukum berat dan didenda besar, bahwa pemohon telah memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan (hukum) diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda dan seterusnya., sesuai dengan baik kepolisian, pengadilan negeri bahkan kppu tidak mendapatkan respon yang memadai. padahal seharusnya sesuai dengru mahkamah konstitusi kami mendapatkan sambutan dan pelayanan jauh lebih baik. semoga untuk seterusnya dan begitu juga hasilnya, memuaskan kami semua, pencari keadilan, bahwa perkara ini telah diajukan sebagai gugatan perdata pelanggaran undang undang nomor tahun tentang pelindungan konsumen pengadilan negeri demak dan telah diputus dengan putusan nomor pdt. pn. dmk tertanggal mei keputusan ini dirasakan pemohon sebagai tendensius berpihak, diskriminatif, dan tidak adil karena mengabaikan sama sekali yang dijadikan dasar gugatan dan penuntutan oleh pemohon. majelis hakim justru menolak gugatan tersebut memakai dan yang tidak relevan dengan kasusnya dan bukan merupakan produk hukum konstitusional. dengan putusan yang tidak adil ini, kesempatan pemohon dan kelompok serta lembaganya untuk mendapatkan ganti rugi guna merehabilitasi diri menjadi hilang, bahwa dipakainya h.i.r. yang menyatakan gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut kepada ketua p.n. daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat dirinya, tempat tinggal sebetulnya", dan, apabila tergugat lebih dari seorang, menurut ketentuan hir, gugatan diajukan kepada ketua p.n. tempat tinggal salah seorang dari tergugat sebagai dasar untuk mengadili dan menjatuhkan amar putusan (halaman dan putusan p.n. demak nomor pdt. g pn. dmk tanggal mei bukti p.p. sebagai berikut: tidak berwenang mengadili, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, adalah kontradiksi dengan yang menyatakan. kondisi (dualisme yurisdiksi) ini membingungkan dan menciptakan ketidakpastian hukum serta melahirkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan pemohon dihampiri semua aspek kehidupannya. kerugian ini berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia hak konstitusional pemohon serta beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa tempat sidang adalah pengadilan negeri demak sebenarnya sudah tepat, relevan dan lebih berkeadilan karena memang sesuai dengan kehendak mengingat sini adalah tempat tinggal pemohon penggugat sebagai konsumen yang dirugikan dan apalagi lokasinya persis tengah tengah antara tempat kedua tergugat, yaitu tergugat semarang dan tergugat kudus, bahwa kenyataan perkara ini telah diadili p.n. demak lengkap dengan segala prosesnya dari awal termasuk proses mediasi dan pemeriksaan alat alat bukti serta saksi pemilihan penggunaan h.i.r. dan untuk menolak gugatan pemohon dan menyatakannya salah alamat, tidak disinggungnya sedikitpun yang jelas jelas menjadi yurisdiksi pengatur hubungan antara konsumen dan provider pemberi jasa pengusaha yang telah digunakan pemohon sebagai koridor hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkaranya: serta kenyataan bahwa salah alamat" ini tidak disampaikan diawal sidang kepada pemohon sehingga memberi kesempatan bagi pemohon untuk melakukan eksepsi, telah dengan jelas menunjukkan tendensi keberpihakan dan diskriminatif. kebijaksanaan ini telah merampas hak hak konstitusional pemohon seperti yang telah disebutkan didalam poin poin nomor atas danpada saat saat awal kejadian perkara yang mendorongnya mengajukan permohonan ini, sedang berada dalam posisi merintis usahanya untuk memberikan partisipasi dan kontribusi sesuai haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta kejayaannya, dalam suatu lembaga yang disebut grow rich institute, sulaiman's school yang bertujuan mengarahkan dan memberdayakan generasi muda. ini dilakukan pemohon untuk mengisi sisa umurnya setelah pensiun sebagai pns dengan mengorbankan segala miliknya dan memakai satu satunya mobil mpv miliknya serta keberanian, dan semangat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus. kejahatan perusakan mobil dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan para tergugat serta kebijaksanaan majelis hakim p.n. demak yang telah menggunakan h.i.r. dan guna menghindari untuk mengadili kasus tersebut telah menyandera kehidupan sosial ekonomi dan memberi beban psikologis pemohon beserta keluarga serta menimbulkan kerugian material dan material yang besar, bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum serta terulangnya pemohon untuk memperoleh keadilan serta mendapatkan ganti rugi, kesempatan untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara serta bangkit secara sosial ekonomi (melakukan rehabilitasi dan revitalisasi) menjadi berkurang dan lebih berat:.i.r. sebagai bahan rujukan hukum secara historis adalah bukan produk hukum nasional dan secara praktis empiris telah banyak tergantikan oleh produk produk hukum legislatif yang lebih date sesuai kebutuhan dan semangat zaman. maka penggunaan h.i.r. produk kolonial tersebut sebagai opsi mana suka untuk menggantikan aturan main, tatanan hukum dalam bidang bidang tertentu yang secara konstitusional sudah dibuatkan dihasilkan khusus sebagai yurisdiksi baku seperti halnya yang mengatur hubungan pergaulan antara pengusaha pemberi jasa atau provider dengan konsumen ini adalah tendensius, membingungkan dan menciptakan ketidakpastian hukum dan jelas inkonstitusional. oleh sebab itu adalah kurang tepat jika sidang ini disebut sebagai uji materiil ataupun formil karena h.i.r. sebagai rujukan tatanan hukum pembentukannya tidak berdasar uud sebagai sumber dari segala sumber hukum indonesia. pemohon menganggap sebagai uji formalil sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut: bahwa penggunaan sebagai bahan pertimbangan hukum atau pembanding dalam uji ini adalah merupakan keniscayaan karena memang relevan dengan underlying case (perkara yang mendasari) dimohonkannya judicial review ini yaitu gugatan konsumen terhadap pengusaha pemberi jasa, dan ini dibenarkan dimungkinkan dengan telah dinyatakannya tidak punya kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal oktober putusan nomor puu ix terlebih h.i.r. pada hakekatnya bukan produk legislatif yang konstitusional, sehingga sebenarnya praktis tidak memerlukan uji materi ataupun formal untuk bisa dinyatakan sebagai tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tempat perannya telah digantikan oleh undang undang yang konstitusional: bahwa karena kebuntuan jalur koridor hukum yang ditemui pemohon dalam usaha untuk memperoleh keadilan baik karena benturan dengan oknum oknum mafia hukum, resistensi dari para penegak hukum itu sendiri maupun handicap materiil baik berupa pemaksaan penerapan ataupun manipulasi dianulir yang menyebabkan tidak dapat digunakannya yang komprehensif dan cukup bagus ini sebagaimana mestinya, seharusnyalah diberi jalan yang lapang untuk uji formil kenapa ini applicable dan dibuatkan terobosan peraturan baru mahkamah konstitusi yang dapat mengakomodir amar putusannya, bahwa karena kewenangan mahkamah konstitusi sesuai uud mk berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhirpulau buru, desember pekerjaan pensiun pns warga negara indonesia alamat jalan pedati nomor kp. melayu klinik fatahillah), jakarta timur selanjutnya disebut sebagai . .tanpa tanggal,september dengan registrasi perkara nomor puu 1x yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: dasar permohonan kewenangan mahkamah konstitusi undang undang dasar yang telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menyatakan bahwa:ber,oleh karena permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas yang mengandung kesamaan dengan permohonan yang telah diputus dalam putusan mahkamah nomor puu vii tanggal februari putusan mahkamah nomor puu ix tanggal agustus yang kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah nomor puu ix tanggal november yaitu mengenai kewenangan mahkamah, maka untuk mempertimbangkan permohonan guo, mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pertimbangan hukum dalam ketiga putusan tersebut yang antara laiuud yang berarti mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi uud secara konstitusionali3.5j menimbang bahwa pertimbangan hukum tersebut atas mutasi mutans berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan guo, maka mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan guo: i3. menimbangahmad fadli semadi hartono ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. eddy purwanto kedudukan hukum (bukti tentang mahkamah konstitusi terhadap dan undang undang dasar pemohon dirugikan dengan keputusan nomor puu ix yang menerangkan bahwa, halaman (bukti dari pertimbangan hukum konklusi mahkamah konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan guo. sedangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii halaman (bukti dalam putusan nomor puu vii tanggal maret telah menentukan syarat mengenai ketentuan huruf undang undang yaitu: kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang yaitu dirinya sebagai mantan terpidana. sedangkan putusan nomor puu vii halaman (bukti dipenuhi syarat syarat: il.. apalagi kami telah izinkan oleh pengadilan negeri kelas ambon (bukti dan kapolda provinsi maluku (bukti karena kami dipidana (dua) tahun undang undang dengan nomor tahun huruf (buktisedangkan kami dipidana (dua) tahun tanpa ancaman. undang undang tipikor yang berbunyi sebagai berikut: dipidana paling singkat (satu) tahun dan paling lama (dua puluh) tahun tanpa ancaman apalagi kami dihukum karena melakukan pertolongan dan perdamaian karena mengulang obat obatan untuk menolong pasien pasien tanpa bayar waktu kerusuhan ambon maluku dimana berlaku undang undang darurat sipil dari tahun sampai tahun apalagi kpud buru selatan melanggar undang undang pemilu nomor tahun dan (bukti dan tanpa mengindahkan bawaslu (bukti bukti bukti p dan bukti dan tanpa mengindahkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun (bukti dan dengan tanpa rekomendasi ikatan dokter indonesia idi) (bukti yang lebih hebat lagi surat mahkamah konstitusi nomor pan mk ix tanggal september (bukti keputusan perkara nomor puu vii yang menurut mahkamah konstitusi sudah jelas. mengapa mahkamah konstitusi mengubahnya dari dikecualikan menjadi kejujuran, apakah ini merupakan keputusan palsu mahkamah konstitusi. keputusan mahkamah konstitusi nomor puu viii (bukti pengujian undang undang kesehatan nomor tahun sangat diskriminatif terhadap keputusan nomor puu vi (bukti dan risalah (bukti dimana materinya sama mengenai masalah kesehatan daerah apalagi pada waktu itu kerusuhan dimana mana berlaku dan berlaku undang undang darurat sipil dimana mahkamah konstitusi menolak dengan alasan informal dan undang undang darurat sipil tahun tidak menegaskan berlakunya undang undang ppk undang undang tipikor) tahun apa ini mahkamah konstitusi tidak bohong. darurat sipil undang undang tipikor tahun putusan nomor puu viii mahkamah konstitusi memenangkan perawat perawat dan bidan bidan yang menjalankan tugas demi kemanusiaan yang melanggar undang undang kesehatan nomor sedangkan kami menjalankan tugas demi kemanusiaan, pengobatan cuma cuma, perdamaian dalam waktu kerusuhan dimana berlaku undang undang darurat sipil dengan mengulang obat obatan sebagai seorang ahli bidang diagnosisdan pengobatan dengan audit palsu, hakim dianggap melanggar undang undang tipikor dipenjara dua tahun apa ini bukan diskriminatif oleh mahkamah konstitusi. dan lebih bahaya lagi undang undang nomor tahun mengenai mahkamah konstitusi yang berbunyi sebagai berikut: tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (bukti ini merupakan undang undang yang sudah menyalahi alquran dan hadist dimana manusia itu lebih daripada allah dan hasilnya dengan undang undangnya nomor yaitu: tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. sedangkan pengadilan umum ada (empat tahap yaitu: pengadilan negeri pengadilan tinggi mahkamah agung peninjauan kembali. mengapa mahkamah konstitusi tidak ada peninjauan kembali pk) sedangkan mahkamah konstitusi sama dengan mahkamah agung kedudukannya. kalau sudah ada bukti bukti otentik pasti seperti apa yang kami kemukakan apalagi keputusan palsu. maka mahkamah konstitusi perlu dan wajib melakukan peninjauan kembali keputusannya seperti mahkamah agung kalau ada alat bukti baru atau palsu. dengan demikian mahkamah konstitusi sudah melanggar undang undang dasar. mengapa ir. zainuddin book diloloskan dengan keputusan nomor php.d vii1 (bukti dengan pidana penjara kuhp nomor yang diancam (sepuluh) tahun penjara (bukti perkara pidana nomor pid. pn.ab, tanggal maret (bukti dengan demikian mahkamah konstitusi sudah melanggar uud (diskriminatif) dan tidak boleh diskriminatif. mengapa perawat dan bidan dalam keputusan mahkamah konstitusi nomor puu vii melanggar undang undang nomor tahun tentang kesehatan diloloskan oleh mahkamah konstitusi sedangkan kami seorang dokter ahli dalam diagnosisdan pengobatan daerah yang sangat terpencil apalagi dilanda kerusuhan dimana berlaku undang undang darurat sipil dan diperintahkan oleh pimpinan dan tidak ada obat sama sekali harus berhutang obat obatan jakarta dengan jaminan departemen kesehatan dirjen pom) dan dibayar berdasarkan sk. bupati dan audit oleh bpk demi beribu ribu nyawa manusia demi kemanusiaan dan perdamaian dengan pengobatan cuma cuma daerah yang sangat sulit melalui laut dan ombak besar meter) laut banda. harus dipenjara (dua) tahun demi kekuasaan dan kekayaan hakim hakim termasuk hakim hakim mahkamah konstitusi karena kami dicap korupsi. bagaimana dengan mahfud dpr yang gajinya lebih dari juta bulan yang sama golongan dengan kami (golongan iv) yang hanya terima jutaan bulan atau kali lipat bahkan kami daerah sulit dan sangat terpencil. pemeriksaan pasien, pengobatan, perdamaian semuanya cuma cuma dan berhasil apa ini tidak diskriminatif. alasan pemohon pengujiumum undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusidan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya . pengujian ini kami ajukan: mengapa perawat dan bidan diloloskan dari melanggar undang undang nomor tahun tentang kesehatan. putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bahkan kami daerah sangat sulit dan terpencil dimana terjadi kerusuhan dari sampai juni apalagi kami seorang dokter ahli dalam pengobatan dan diagnosisdimana tidak ada obat harus berhutang dengan jaminan depkes dirjen pom), mahkamah konstitusi sudah melanggar uud dan pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi mahkamah konstitusi telah memutus dengan keputusan palsu nomor php viii dengan mengubah keputusannya sendiri nomor puu vi1 dari: iii. dikecualikan dan seterusnya menjadi. kejujuran dan seterusnya untuk mencegah mantan terpidana tidak boleh ikut pemilukada sedangkan keputusan mahkamah konstitusi nomor puu vii diizinkan apa ini tidak melanggar uud dan apalagi sudah disosialiskan oleh surat surat kabar dan tabloid tabloid (bukti tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor puu ix mengenai verifikasi kpud buru selatan, mengapa verifikasi kpud jayapura dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. apalagi verifikasi kpud buru selatan yang dimenangkan oleh ptun ambon kami naik banding (permohonan dan pembayaran banding) (terlampir bukti telah dicabut sendiri oleh ptun ambon (terlampir bukti karena merasa dirinya salah (ptun ambon) terhadap peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dan dan tanpa rekomendasi idi ikatan dokter indonesia) (bukti dan bukti apa tidak diskriminatif dan melanggar hukum kpud jayapura boleh dibatalkan oleh mahkamah konstitusi mengenai verifikasi mengapa kami tidak pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix verifikasi kpud buru selatan tanpa bawaslu melanggar undang undang pemilu nomor tahun dan dan (bukti mengapa mahkamah konstitusi membiarkan kpud buru selatan yang melanggar konstitusi uud yang berbunyi sebagai berikut, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. bahwa ini sudah melanggar konstitusi negara republik indonesia mengapa dibiarkan oleh mahkamah konstitusi yang melindungi konstitusi, mahkamah konstitusi dengan putusan nomor puu iv (bukti dalam keputusannya pada undang undang tipikor yang berhak audit adalah audit independen yaitu bpk berdasarkan uud dan yang berhak menyatakan kerugian negara dan perekonomian negara. jaksa dan hakim tidak berhak mengaudit berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv jika audit oleh jaksa dan hakim maka itu adalah audit palsu terhadap undang undang tipikor maka kami harus dibebaskan karena sudah audit oleh bpk dan pemda buru dimana tidak ada kerugian negara semuanya crop sesuai bupati buru dan juga membayar pajak sekitar juta tapi oleh jaksa dan hakim tidak diakui bupati dan pajak, mahkamah konstitusi dengan keputusannya nomor puu viii membela perawat dan bidan yang melanggar undang undang kesehatan nomor tahun karena demi kemanusiaan daerah terpencil sedangkan kami seorang dokter ahli bidang diagnosis dan pengobatan secara cuma cuma daerah terpencil dan sulit melalui laut laut banda) dimana terjadi lagi kerusuhan yang diberlakukan undang undang darurat sipil (baca risalah) keputusan nomor puu vi (bukti dimana tidak ada obat obatan dan diperintah atasan untuk menghilangnya dengan jaminan depkes (bukti pada kimia firma jakarta. tidak menghilang beribu ribu pasien akan mati menghilang obat bui cipinang (dua) tahun. apa ini mahkamah konstitusi adil dan tidak diskriminatif. keputusan keputusan mahkamah konstitusi terhadap kami adalah keputusan politik bukan keputusan hukum karena mahkamah konstitusi sudah diterobos oleh orang orang politik dpr) dengan gaji kali lipat dari kami sama sama golongan iv, apa ini adil orang (kami yang bekerja atau tugas) dengan taruhan nyawa dipenjara, sedangkan hanya duduk duduk gedung gedung mewah dengan gaji kali lipat yang sama golongan (iv) membela dengan membuat aturan sendiri apa ini tidak neraka melanggar surat almeida (harus adil dan bertakwa): undang undang nomor tahun sudah melanggar alquran dan hadist, tidak ada upaya hukum lain. yang tidak ada upaya hukum hanya wahyu allah, menyatakan bahwa bertentangan dengan uud dan karena tidak ada upaya hukum lain apalagi melebihi wahyu allah. dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya: keputusan mahkamah konstitusi dapat diadakan peninjauan kembali kepada majelis hakim independen karena sudah melanggar wahyu allah,ini diakui oleh jaksa dalam tuntutannya dan oleh hakim dalam putusannya (bukti dan kami seorang dokter ahli dalam bidangnya mengapa dihukum sedangkan perawat dan bidan dibebaskan oleh mahkamah konstitusi apa ini tidak diskriminatif dan melanggar hukum, uud dan hanya karena dicap koruptor, kami mohon agar kami dapat mengikuti pemilukada kabupaten buru selatan provinsi maluku sesuai uud kedaulatan berada ditangan rakyat. biarkan rakyat yang menilai kami koruptor atau pejuang pemekaran dan pembangunan. i2uu vi1 bukti fotokopi bukti tidak ada bukti fotokopi bukti tidak adannnnnnnn mann bukti tidak ada bukti nnnnnnnnnnmnnfotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viiily: tempat tanggal lahir temurun kalimantan barat), januari tahun): agama katolik: pekerjaan pensiunan swasta, kewarganegaraan indonesia, alamat pesona anggrek blok a11 nomor bekasi utara, nomor telepodudukan yang berdasarkan ketentuan undang undang mahkamah konstitusi berhak mengajukan permohonan untuk menguji bagian kedua penyidikuud rumusanrumusan kurap bagian kedua penyidik hukum acara pidanapenyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya. bahwa kurap menegasdalam ketetapan penyidik harus mengungkapkan dasar penghentian tersebut sesuai ketentuan kurap denganfakta dan bukti bukti yang meyakinkan, bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi menguji materi kurap penyidik) atas ketidakjelasannya dasar ketetapan penghentian penyidikan untuk diuji sesuaibahwa atas ketidakpastian hukum kurap, pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sesuai uud maka pemohon berhak mengajukan uji materi terhadap uud sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mk). bahwa dengan pengujian ini diharapkan tidak terjadi lagi, terutama masyarakat kecil dan yang tidak memiliki pengetahuan hukum, dan demi kewibawaan lembaga kepolisian dalam pelaksanaan tugasnyaperti terurai atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok permohonan ini. bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam uud berkaitan dengan uud bahwa uud negara indonesia adalah negara hukum . penegasan ini berarti bahwa hukum rechtstaat) bukan negara kekuasaan macht adalah jaminan jaminan hak asasi manusia. dalam uud terdapatpada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segala sesuatu dengan prinsip demokrasi (nomocrasy) dan doktrin the rule law, and not man dalam rangka 'the rule law diyakini pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy law) adalah persamaan dalam hukum dam pemerintah (equality before the law). petit bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas pemohon dengan ini memohon kiranyaawaran pt.tcp interna nomor tcp gp pms xii tanggal desember bukti fotokopi tanda terima sementara dari kas pt. tcp interna untuk pembayaran sewa periode januari sampai dengan desember bukti fotokopi surat nobulan pertemuan: bukti fotokopi laporan polisi nomor polisi spk unit tanggal februari bukti fotokopi surat sekretariat negara republik indonesia nomor setneg tanggal juli bukti fotokopi surat inspektur jenderal pengawasan daerah kepolisian daerah metro jaya nomor vi daro, tanggal juni bukti fotokopi surat sekretariat negara republik indonesia nomor setneg tanggal agustus bukti fotokopi surat perjanjian perdamaian, tanggal mei bukti fotokopi surat komisi kepolisian nasional nomor kompolnas, tanggal september bukti fotokopi surat penghentian penyidikan nomor star v retro jak bar, tanggal april bukti fotokopi surat ketetapan nomor star v retro jak bar, tanggal april bukti fotokopi surat panggilan kabid propam polda metro jaya nomor spg vi tanggal juniemohon guo adalahurappemohonkurap, dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terhadap kasus yang menurut pemohon merupakan tindak pidana, oleh penyidik kepolisian dianggap merupakan perbuatan perdata sehingga berdasarkanpenyidik kepolisian kemudian menghentikan penyidikan kasus guo, berdasarkan surat penghentian penyidikan nomor star v retro jak bar, tanggal april bahwa adanya guo oleh pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam ketentuan uud oleh karena itu, pemohon memohon mahkamah memutus dengan amar: (i) menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, (i: (iv)bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti sampai dengan buktisebagai berikut: bahwa benar pemohon memiliki hak konstitusional yangberlakunyabahwa berdasarkan penjelasan pemohon dan bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta (i) pelaporan terhadap johannes suriadjaja yang menurut pemohon merupakan perbuatan penipuan kuhp), setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga berdasarkan ketentuan kurap harus dihentikan pendidikannya: (ii) terhadap tindakan penghentian penyidikan guo, pemohon kemudian melakukan upaya upaya melalui surat kepada sekretariat negara, komisi kepolisian nasional: (iii) permasalahan pemohon adalah berkaitan dengan perbuatan perdata sesuai bukti berupa surat penawaran tcp interna nomor tcp gp pms xi1 tanggal desember bukti berupa tanda terima sementara dari kas pt. tcp interna untuk pembayaran 20x sewa periode januari sampai dengan desember bukti surat nobulan pertemuan, dan bukti berupa surat perjanjian perdamaian, tanggal mei bahwa dengan memperhatikan dalil dalil dan fakta yang terungkap persidangan, kerugian yang dialami oleh pemohon bukan kerugian konstitusionalitas yang ditimbulkan oleh norma kurap, melainkan kerugian perdata yang dapat diselesaikan oleh lembaga kekuasaan kehakiman lain, yaitu peradilan umum, bahwa norma kurap sudah tepat dan konstitusional, sebab jika dihapuskan justru akan merugikan hak konstitusional warga negara. alasannya, terhadap suatu kasus yang tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, menjadi tidak dapat dihentikan dan harus menunggu sampai adanya putusan pengadilan. padahal, terhadap kasus tersebut tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. tersebut berlaku untuk semua warga negara indonesia yang apabila kasusnya tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidik harus menghentikan pendidikannya dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya: menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang uraikan atas, mahkamah berpendapat: kerugian konstitusional pemohon tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau punengan demikian, kendatperlu dipertimbangkan) nama antonius ratumakin tak warga negara indonesia aa: pekerjaan wiraswasta alamat jalan jawa blok bsd, rt. rw. rawamekar jaya, kecamatan serpong, tangerang selatan sebagai 2n annnnnnnnnitn1. pemohon nama budi person warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat jalan asem gang roos, rt. rw. kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, jakarta selatan sebagai nii. pemohon il, nama lili haryanto warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat jalan setu sempoa, rt. rw. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid kelurahan sempoa, kecamatan ciputat timur, tangerang selatan sebagai lalat lll. pemohon iii: nama bahrulhadi nursyamsul warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat kompleks abad, rt. rw. kelurahan sempoa, kecamatan ciputat timur, tangerang selatan sebagai 5550n550500500 noe nenek nana sen pem iv: nama wife warga negara indonesia pekerjaan pengacara alamat jalan cempaka warna, nomor rt. rw. kelurahan cempaka putih, kecamatan cempaka putih, jakarta pusat sebagai 0n0 anu. . pemohon nama ahmad banana samantha warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat griya kaliasuren blok rt. rw. kelurahan kalisuren, kecamatan tajurhalang, bogor sebagai 0n0 demo pohon vi, nama harry agusjaya menhir warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat jalan anggrek bulan tm. yasmin, kota bogor sebagai nau pemohon vii, merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo saksi sesuai ketentuan lanjutannya dalamproses sebaliknya yang tidak judul ialah sistem rekapitulasi berjenjang setelah tps yang diatur dalam pilpres nomor dimana proses ini bermula dari ketentuan pada pilpres tentang sertifikat : pilpres:engan desainnya hasil perhitungan suara dari formulir plant yang merupakan dokumen otentik dalam sertifikat hasil perhitungan suara yang merupakan salinan dari formulir plant dimana kemudian sertifikat salinan tersebut menjadi dasar bagi rekapitulasi jenjang berikutnya maka selain dokumen baru tersebut kehilangan nilai keotentikan serta berkurangnya nilai pembuktiannya secara hukum, juga dalam kenyataannya seringkali menjadi ajang manipulasi berupa penggelembungan suara pada jenjang jenjang rekap seperti terbukti dalam ratusan sengketa hasil pemilu mahkamah ini. ketentuan rekap berjenjang yang tertuang dalam pilpres nomor menetapkan rekap berlangsung tingkatan untuk pilpres, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, dimana setiap jenjang tersebut mengggunakan (atau merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid menghasilkan) sertifikat baru sebagai dasar bagi rekap jenjang berikutnya, ketentuannya: pilpres mengenai rekapitulasi pada tingkat kecamatan:pilpres mengenai rekapitulasi pada tingkat kabupatenprovinsinasional:dalam ke sampai tingkatan rekap tersebut tersebut diadakan pembuatan sertifikat baru berupa perhitungan dan penyalinan ulang dari sertifikat jenjang sebelumnya, yang dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan, juga membuka peluang bagi manipulasi seperti penggelembungan suara yang disengaja, maupun human error' seperti kesalahan pencatatan, kelalaian, atau keteledoran lainnya seperti terbukti pada ratusan perkara sengketa hasil pemilu mahkamah konstitusi selama ini. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa sistem rekapitulasi berjenjang pada dalam pilpres nomor bertentangan dengan uud tentang azas penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. dan uud tentang asas anggaran yang efisien dan berkeadilanbunyi uud perekonomian nasional diselenggarakan berdasar assistem rekap berjenjang juga mencederai azas efektif dan efisien sebagaimana yang diperintahkan kedua pemilu itu sendiri. bunyi pilpres menyatakanmengambil contoh proses rekap tingkat kecamatan (mulai) dan rekap tingkat kabupaten (mulai) yang rumit, juga tidak efektif dan efisien: pilpres nomorroses rekap kecamatan dalam ketentuan ini melibatkan suatu logistik yang besar dan repot berupa buka tutup kurang lebih merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid kotak suara dari kelurahan dengan masing masing tps: melibatkan kembali panitia, saksi saksi calon, bawaslu, transportasi dan aparat keamanan: menyiapkan sidang dan kelengkapan serta logistik lainnya yang memerlukan tenaga, biaya, persiapan dan psikologis ketegangzas efektif dan efisien sebagaimana yang dimaksudkan itu sendiri. pilpres nomorproses rekap kabupaten dalam ketentuan ini sama melibatkan suatu logistik yang (lebih) besar berupa buka tutup kurang lebih kotak suara dari kecamatan: berikut pergudangan dan penamaannya, melibatkan kembali panitia, saksi saksi calon, bawaslu, tranportasi dan aparat keamanan, menyiapkan sidang dan kelengkapan beserta logistik lainnya yang memerlukan tenaga, biaya, persiapan dan psikologis ketegangan serta mungkin sudah perkelahisas efektif dan efisien sebagaimana maksud dari itu sendiri, memakan biaya sebesar milyar sampai tingkat provinsi dan nasional, dan rampung dalam kurun waktu yang lama yaitu satu bulan. bahwa sistem rekap berjenjang pilpres bertentangan dengan uud tentang perlindungan dari ancaman atau rasa takut. menyatakan: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoilanggaran atau potensi pelanggan tertuang dalam ketentuan pilpres: ini secara nyata tidak hanya mencederai hak mengajukan keberatan dari saksi saksi bahkan sudah merupakan ancaman. terselubung atau intimidasi langsung atas nama terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, atau suatu faith comply oleh negara terhadap warga yang lemah dimana negara dengan segala kekuasaannya tetap melanjutkan proses rekapitulasi tanpa menghiraukan keberatan dari saksi yang ada. bahwa sistem rekap berjenjang pilpres bertentangan dengan uud tentang memperoleh kepastian hukum. uud menyatakan: hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak atas pekerjaan dan mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan . ketidakpastian hukum terjadi karena dua hal yaitu lamanya proses rekapitulasi suara sebagai akibat dari proses rekapitulasi yang berjenjang hingga sampai tingkatan yang memakan waktu hingga hari setelah waktu pemungutan suara sesuai ketentuan dalam pilpres: bahwa lamanya proses rekap ini masih ditambah lagi dengan proses penyelesaian sengketa hasil pemilu yang memakan waktu hari setelah penetapan hasil suara. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid ini memberi ketentuan hingga hari lama waktu untuk suatu penetapan atau kepastian final sehingga memberi ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu, ditambah ketentuan lain yang tidak mengijinkan seorang calon mengajukan sendiri gugatannya dan harus melalui partai, ketidakpastian hukum semakin nyata bagi calon calon dan hal ini melanggar azas kepastian hukum yang diamanatkan uud bahwa sistem rekap berjenjang pilpres bertentangan dengan uud tentang hak memperoleh informasiistem berjenjang hingga sampai tingkatan dan teknis teknis serta dokumen yang rumit, ditambah pengawasan atau kendali yang ketat, juga kendala ruang dan waktu, serta biaya biaya yang mengikutinya, akan menjadi halangan bagi masyarakat terutama saksi dan calon calon memperoleh data dan informasi tentang perolehan suaranya sehingga menyulitkan dirinya dalam memastikan langkah langkahnya atau memperjuangkan hak haknya yang dijamin uud. bahwa secara keseluruhan kecurangan kecurangan sistemik akibat dari sistem berjenjang ini secara langsung mengurangi atau menambah suara seorang kandidat yang berarti secara kumulatif berdampak langsung pada hasil akhir yaitu menang atau kalahnya seorang kandidat dewan, partai, atau capres, sehingga sistem ini menghalangi atau menggangu terpilihnya seorang calon pemimpin presiden, anggota dewan, dan perwakilan daerah masing masing uud uud dan uud serta menghalangi atau menggangu tujuan dan azas tertinggi kedaulatan rakyat uud uud menyatakan: presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid uud menyatakan: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar bahwa empat dalam uud tersebut menyatakan kata dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum sehingga rakyat memiliki hubungan hukum (causal terbang) secara langsung dengan subjek yang dipilih, dan karenanya pula apabila terdapat sistem beserta prosesnya menghalangi atau menggangu kelancaran hak konstitusional rakyat tersebut maka secara nyata melanggar uud. alternatif sistem para pemohon berpendapat bahwa era teknologi sekarang ini adalah sudah sangat mungkin untuk menciptakan sistem yang memungkinkan rekapitulasi secara langsung dari tps pusat nasional dengan validasi data elektronik yang sangat dapat dipertanggungjawabkan tanpa harus memindahkan logistik secara fisik, dimana alternatif sistem ini memiliki keunggulan semua lini dari sistem seperti jaman batu yang digunakan saat ini. keadaan pergantian sistem mengingat norma sistem rekap berjenjang yang dimohonkan ini merupakan proses setelah pemungutan suara selesai dilakukan, maka meskipun terdapat perubahan sistem apabila mahkamah mengabulkan permohonan ini, para pemohon berkesimpulan tidak akan menghilangkan hasil pemilu yang telah dilaksanakan, malah perubahan sistem yang dimohonkan tersebut akan lebih menjamin hasilnya sesuai asas judul yang diamanatkan uud. kesimpulan bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa sistem rekapitulasi suara berjenjang undang undang pemilu presiden nomor telah melanggar uud dengan menghilangkan substansi dari pemilihan umum yaitu melanggar asas pemilu jujur dan adil, melanggar asas kepastian hukum, melanggar prinsip anggaran yang bertanggung jawab, melanggar hak memperoleh informasi, hak untuk bebas dari ancaman: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid serta secara keseluruhan telah menodai nilai demokrasi serta menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan hak tertinggi rakyat yaitu kedaulatan uud dalam memilih anggota dewan dan presiden pemimpinnya. petit berdasarkan hal hal tersebut atas, kamipengujian ini,h, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid nama syahrini warga negara indonesia pekerjaan wiraswasta alamat perumahan taman disangka, blok. nomor rt. rw. kelurahan disangka, kecamatan sawangan, kota depok sebagai nn 2n20n lalu lele. pemohon viii: nama mario purwanto warga negara indonesia pekerjaan wiraswasta alamat jalan tanah tinggi sawah, rt. rw. kelurahan tanah tinggi, kecamatan johar baru, jakarta pusat sebagai nun lan aan lan aaaa eee s pem ix, nama mirza insani warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat graha indah pam, rt. rw. kelurahan benda baru, kecamatan pulang, kota tangerang selatan sebagai ena ann nan aan mean pohon nama andreas harus warga negara indonesia pekerjaan pegawai swasta alamat komplek citra batam, rt. rw. kelurahan teluk sering, kecamatan batam, kota batam sebagai d1. pemohon xl, nama raises desemberata awan warga negara indonesia merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid.ax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigobahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah norma undang undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bahwa para pemohon mendalilkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara indonesia yang merasa dirugikan oleh norma guo. mana menurut para pemohon kerugian tersebut terjadi karena para pemohon adalah warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, khususnya dalam hal ini pemilihan umum presiden dan wakil presiden: selain itu para pemohon juga mendalilkan sebagai warga negara pembayar pajak, sehingga merasa memiliki hak konstitusional sehubungan dengan penggunaan anggaran negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam uud dan uud bahwa untuk memenuhi kualifikasi tersebut, menurut mahkamah, para pemohon harus dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu kartu tanda penduduk atau kartu lainnya yang dapat mendukung keabsahan identitas dari masing masing pemohon, kartu pemilih atau bukti. lain yang merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo membuktikan bahwa para pemohon merupakan warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kartu nomor pokok wajib pajak npp) atau bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa para pemohon adalah warga negara pembayar pajak sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, bahwaxatas.dan dengan demikian tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf dan atas. dengan demikian, paro fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigosuhartono dan menahan m.p. sitompulh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoenahan m.ppekerjaan wiraswasta alamat vila hang lebih, blok. aa4, nomor kelurahan bali permai, kecamatan batam, kota batam sebagai 5n 0n0n0n000050000005050 anne. pemohon xii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli dan surat kuasa khusus perbaikan bertanggal september memberi kuasa kepada: r.m. tito ananta kusuma, s.h, m.m., max mondo, s.h, andi faisal, s.h., m.h., achmad studi, s.h., artid martdwisaktyo, s.h., anwar sadat tanjung, s.h., allah rehullah komen, s.h., aldi persiba tahi sigalingging, s.h., tatang suyanto, s.h., dan daniel kurniartha, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum tito ananta kusuma co, beralamat jalan tout bendungan hilirlh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid kewenangan mahkamah konstitusi bahwa pemohon memohon kepada mahkamah untuk melakukan pengujian terhadap uudmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoidara pemohon bahwa undang undang mahkamah konstitusi mk) dikualifikasikan sebagai perorangan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigobahwa para pemohon adalah perorangan warga negara yang berusia tahun dan atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih (the right vote) juga memiliki hak konstitusional khususnya sebagai pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalampara pemohon juga warga negara indonesia yang pembayar pajak. maka, hak konstitusional pemohon sebagai. pemohon juga memiliki hak konstitusional sehubungan dengan anggaran negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalampara pemohon terdiri dari berbagai macam bidang pekerjaan, ada yang aktif bidang pendidikan sebagai dosen, ada yang aktif dalam pekerjaan sosial, ada yang sebagai karyawan. bahwa dengan diberlakukannya dimana sistem rekapitulasi secara berjenjang sangat dirasakan tidak tercapainya asas jujur dan adil, tidak efektif dan tidak efisien. bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, pemilih dalam pemilu, yang juga aktif dalam gerakan sosial dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menegakkan hak hak warga negara merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid indonesia menuju indonesia yang berdaulat adil dan makmur, serta tercapainya keadilan sosial, indonesia yang bersih, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu. fakta hukum bahwa pada tanggal november pemerintah telah mengeluarkan dan mengesahkan rancangan undang undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam lembaran negara republik indonesia nomor tahun bahwa pemerintah melalui keppres nomor tahun tentang sistem ktp elektronik yang awalnya dimaksudkan pemerintah sebagai sarana pendukung pemilihan tidak jadi diterapkan sehingga pelaksanaan pemilu tetap menggunakan sistem manual termasuk sistem rekap berjenjang yang dipersoalkan ini. bahwa mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu xi telah menetapkan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada akan dilaksanakan secara serentak dimana ketentuan ini berkaitan dengan sistem rekap yang dimohonkan ini. bahwa mahkamah konstitusi telah menerima dan memutuskan ratusan perkara sengketa hasil pemilu terutama berkaitan dengan rekapitulasi yang dimohonkan ini. bahwa isi undang undang guo pada pada pemilu presiden melalui tingkatan rekap dimulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga rekap nasional. bahwa mengenai rekapitulasi berjenjang yang tertuang dalam undang undang guo, yaitu merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan sehingga tidak dapat dipisahkan dimana keseluruhan sistem tersebut memproduksi persoalan atau menjadi sebab problematika yang merugikan pemilih dan para kontestan sebagaimana yang dipersoalkan dalam permohonan guo. bahwa tendanya asas judul dan asas asas pemilu lainnya oleh sistem rekapitulasi berjenjang tersebut secara spesifik terjadi dalam hal: pencurian dan penggelembungan suara yang terjadi selama proses merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid rekap setiap jenjang rekap hingga sampai tingkatan. penggelembungan suara tersebut melibatkan politik uang antara calon atau kontestan dengan penyelenggara semua tingkatan. rekayasa suara telah menimbulkan ratusan sengketa hasil pemilu pengadilan dan acap kali memicu perkelahian antar warga pendukung. tidak tercapainya dokumen otentik hasil dari perhitungan pertama tps sebagai dasar rekap berjenjang, digantikan dengan dokumen salinan berupa sertifikat hasil perhitungan suara , dimana hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hal pembuktian. penyalinan dokumen kedalam sertifikat baru pada setiap tingkatan ikut memproduksi rekayasa secara berjenjang hingga sampai kali yang terjadi dengan berbagai modus dari salah catat oleh panitia hingga kesengajaan. proses berjenjang sampai tingkatan melibatkan logistik dan kepanitiaan yang besar sehingga banyak menghabiskan tenaga, waktu dan biaya yang besar yang tak lain merupakan pemborosan hadapan banyak alternatif cara yang lebih mutakhir dan efisien. proses rekap berjenjang yang memakan waktu hingga sebulan merupakan waktu menunggu yang terlalu lama yang membawa kerawanan dalam masyarakat terutama berpengaruh negatif pada lingkungan bisnis. politik uang akibat adanya peluang dalam rekap berjenjang menggeser kedaulatan dari pemilih ketangan pemodal yang berinvestasi politik dengan mengongkosi dan memenangkan pemimpin pemimpin yang kelak menguntungkan investasinya. bahwa dari fakta fakta dan potensi kecurangan dari sistem rekap berjenjang yang diuraikan atas secara keseluruhan menghilangkan substansi dari pemilihan itu sendiri yaitu asas jujur dan adil, kemudian kerumitan pada proses teknisnya mengakibatkan ketidakpastian hukum, melahirkan autisme yang berakibat berkurangnya partisipasi warga, memicu ketegangan dan konflik konflik dalam masyarakat, menyebabkan pemborosan anggaran, lahirnya politik uang, yang pada akhirnya bermuara pada terulangnya aspirasi rakyat untuk memperoleh wakil dan pemimpin merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid terbaiknya, juga secara langsung menodai nilai nilai demokrasi itu sendiri, menimbulkan kerawanan sosial serta membuka celah bagi campur tangannya praktek politik jahat yang mengontrol alih kepemimpinan dan kekuasaan republik. pada awal dan akhirnya, masyarakatlah yang selalu menjadi korban dari sistem yang buruk itu. iv. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwa ketentuan ketentuan dalam sistem rekapitulasi berjenjang pada dalam pilpres nomor bertentangan dengan asas judul dalamuntuk menilik suatu proses apakah judul atau tidak dapat dilihat dari dua perbandingan berikut pada butir dan butir proses rekapitulasi yang judul ialah proses tps sesuai pilpres nomor dan (dengan bunyi ketentuan yang sama sehingga dikutip salah satunya): pilpres:proses ini menghasilkan sebuah dokumen otentik hasil perhitungan suara tps yang disebut sebagai formulir plant dimana karena berasal atau dihasilkan dari sumber pertama yang original maka secara hukum merupakan rujukan tertinggi dalam membuktikan yang tidak dapat diganggu gugat, apalagi secara proses pembuatan dokumen tersebut disaksikan secara terbuka oleh masyarakat dan saksi saksi resmi partai serta pengawas pemilu, juga dalam prosesnya langsung dapat mengakomodasi pembetulan oleh saksi merdeka barat jakarta te, fax email |
jenih. pekerjaan karyawan pt. bukit muria jaya advokat alamat jalan dirasa pusaka, rt. rw nomor dirasa barat, kecamatan karawang barat, kabupaten karawang, jawa barat sebagai 00n200n pemohon nama didik kurniawan alamat kampung jingga, kelurahan serang, kecamatan cikarang selatan, kabupaten bekasi sebagai . pemohon inovember dannomor tahun yang memohonkan pengujierdasarkan uraian diatas tentang masalah hukum angka sampai dengan angka dan sesuai ketentuan uud juncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiemohon, atas substansi undang undang nomor tahun yang bertentangan terhadap uudil ini wajib mengikuti ketentuan seperti dijabarkan berikut ini. bahwa, dalam polita tersebut atas pemohon dalam hal menjalankanundang undang nomor tahun tentang advokat), tetapi dalam menjalankan profesinya untuk mewujudkan cita cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, menghadapi kendala atas berlakunya undang undang nomor tahun (vide yang harus menafsirkan pada kaidah kaidah hukum yang berkenaan dengan hal hal yang konkrit. dalam hal putusan perselisihan yang tertera dalam undang undang nomor tahun tidak mengandung kaidah hukuman, apa bila putusan hakim itu tidak menyatakan keputusannya tidak dilaksanakan, maka yang dikenakan hukuman harus membayarkan sejumlah uang, jadi tersebut berpotensi dilanggar oleh salah satu pihak yang dikalahkan. sehingga waktu penyelesaian menjadi tidak jelas. bahwa, dalam polita pemohon dalam menjalankan profesinya, berusaha untuk melakukan penyelesaiannya dengan musyawarah berkali kali datang sepihak perusahaan pt. sangan dinasindo, namun sesampainya disana, sering diperlakukan seperti debt collector (penagih hutang), berbagai alasan untuk tidak membayar apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah agung dan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. sehingga advokat yang berstatus sebagai penegak hukum sangatlah direndahkan derajat martabseorang penegak hukum. ini semua atas diberlakukannya undang undang nomor tahun yang dalam proses penyelesaiannya menggunakan h.i.r yang seharusnya sudah tidak layak lagi untuk digunakan dengan keadaan sekarang, yang hanya mengingatkan kepada putusan untuk melakukan perbuatan saja, tidak menentukan apa yang harus dilakukan dalam kalau orang tidak mau memenuhi keputusan untuk membiarkan sesuatu perbuatan (natale). sesungguhnya ini tidak lagi mencukupi kebutuhan dalam praktik orang sudah menggunakan akal untuk menghindari daya paksa. jadi hukum acara yang digunakan oleh undang undang nomor tahun sudah tidak layak lagi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang berpotensi akan muncul dampak akibat dari sulitnya dilakukan eksekusi, yang tanpa disadari berpeluang, berpengaruh terhadap kehidupan sosial terutama pihak pemohon atau buruh pada umumnya. bahwa, karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak pemohon bisa mempengaruhi kehidupan psikologis, ekonomi, finansial, itu semua bisa minimalis bila dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan itu dengan cepat haknya bisa diterima oleh pihak pemohon ii, akan tetapi dalam pelaksanaan undang undang nomor tahun kaidah hukum yang bersifat deklarator itu, tidak memberikan jaminan penyelesaian dengan cepat haknya bisa diterima oleh pemohon ii, lain halnya dalam h.i.r menerapkan penetapan bahwa barang yang dimintakan disita berwujud (suatu benda) jadi kaidah hukumnya hal yang konkrit dan yang berselisih tidak akan berpotensi besar, perubahan kehidupan sosialnya. bahwa, berdasarkan dan undang undang nomor tahun ada dua jenis hukum acara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat dan diajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya para pihak serta menggunakan hukum acara perdata bahwa, salah satu persoalan yang kerap terjadi setelah keluarnya putusan pengadilan adalah bagaimana melaksanakan putusan pengadilan phi, masalah ini muncul karena adakalanya satu pihak (pihak perusahaan) tidak puas terhadap putusan pengadilan, sehingga sekalipun seluruh upaya hukum telah selesai dilakukan dan pihak tersebut dinyatakan sebagai pihak yang perhatian mahkamah konstitusi republik indonesia merdeka barat jakarta jo110, tap. fax ekttarat mahkamah nga salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman kalah (perusahaan), mereka tetap tidak bersedia memenuhi isi putusan dengan suka rela. bahwa., sehingga salah satu pihak akan memenuhi isi putusan dengan suka relajaminanmenuntut dikerjakan kembali, sehingga tidak dilakukan sita jaminan eksekusi, sehingga sulit untuk dilakukan eksekusi. bahwa, keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak pihak berselisih saja (interpres) pengaruh ini dalam undang undang dikenal sebagai "het gelar van gewijsde" adalah syarat utama buat putusan pengadilan, yaitu harus ada pihak pihak yang bersengketa. berlainan dengan keputusan pengadilan yang sesungguhnya, maka keputusan atau tindakan hukum dari hakim petugas dalam jurisdiction voluntary, pada prinsipnya tidak terbatas kekuatannya pada orang yang berselisih saja (kalau ada perselisihan) akan tetapi berlaku terhadap siapapun juga (era omnes). bahwa, putusan pengadilan phi hanya berdasarkan pertimbangan hukum, bukan pertimbangan keadilan undang undang nomor tahun juga tanpa melihat pertimbangan efek sosialgc: diunduh dari lamanajukan untuk uji materipekerja buruh: mengabulkan permohonan dari para pemohon, menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang penyelesaian hubungan industrial phi) bertentangan terhadap undang undang dasar menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang penyelesaian hubungan industrial phi)nomor ln hrd bmj x atas nama agus, bertanggal oktober dan kartu tanda penduduk atas nama agus: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama didik kurniawan: bukti fotokopi amar putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri kls bandung, nomor phi pn.bdg, tanggal juni bukti fotokopi salinan putusan mahkamah agung tanggal agustus nomor k pdt.sus bukti fotokopi surat kesepakatan antara direktur pt. sangan dinasindo dengan agus, sh.: bukti fotokopi beberapa dalamrtimbangan hukum i3.karyawan pt. bukit muria jaya warga negara indonesia, yang kemudian memilih berkarir bidang penegakan hukum untuk mendampingi pemohon sebagai advokat. adapun pemohon adalah karyawan swasta warga negara indonesia, yang terkena pemutusan hubungan kerja phk) namun sulit memperoleh haknya meskipun sudah melalui proses yang panjang selama dua tahun dan sudah ada putusan mahkamah agung yang berkekuatan hukum tetap, sehingga hal tersebut berpengaruh kepada kehidupan sosial pemohon ii: i3. menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan dengan berlakunya yang menyatakan: . yang menurut para pemohonemohon yang berprofesi sebagai advokat yang bertugas sebagai penegak hukum menjadi merendahkan derajat dan profesinya, karenaohon telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak bijak sehingga sangat menyakitkan bagi pemohon dan setiap buruh yang bekerja perusahaan swasta dan tidak berdaya bila berhadapan dengan pihak perusahaan. i3.9, mahkamah berpendapat para pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya sehingga para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: i3.101j menimbang bahwa para pemohon mengajukan pengujian materiil yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sangat parsial dan krusial serta berimplikasi melemahkan dan melanggar hak konstitusional para pemohon khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan persamaan kedudukan hadapan hukum dan pemerintahan. hal tersebut dapat dilihat dalam penundaan eksekusi putusan yang telah dikeluarkan pengadilan hubungan industrial phi), jika pihak perusahaan tidak bersedia melaksanakan isi putusan dikarenakan tidak adanya sanksi pidana dalam bagi pihak perusahaan, maka seringkali pihak perusahaan dengan berbagai alasan mengulur waktu atau menunda pelaksanaan putusan yang telah dikeluarkan oleh phi: i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mempelajari permohonan para pemohon dan memeriksa bukti para pemohoni3.bahwa terhadap permasalahan hukum utama sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, dihadapkan dengan norma uud yang dijadikan dasar pengujian oleh para pemohon, menurut mahkamah tidak terdapat pertentangan konstitusionalitas atas pemberlakuan norma dengan uud karena justru apabila norma dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta tidak adanya perlakuan yang sama hadapan hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa phi, mengingat bahwa tersebutlah yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa: i3. bahwa dalil para pemohon mengenai ketiadaan sanksi bagi perusahaan yang tidak mau atau menunda pelaksanaan putusan phi, serta ketiadaan tata cara eksekusi pada dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal tersebut bukanlah kewenangan mahkamah untuk memutuskannya, karena hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang undang. mahkamah dalam mengadili permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang undang hanya berwenang untuk menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan uud dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikaenam: bahwa status dari pemohon adalah warga negara indonesia, seorang karyawan swasta pt. bukit muria jaya dengan jabatan terendah yang pernah sebagai pengurus serikat pekerja selama empat periode sejak tahun sampai dengan yang memilih berkarier dibidang penegak hukum, yang telah mendampingi pihak pemohon dengan menggunakan profesi advokat. sehingga beban yang ditanggung pemohon ada dua yaitu mengenai penyelesaian perselisihannya dengan pt. sangan dinasindo dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan undang undang dan beban terhadap kehidupan sosial pemohon yang tidak dapat dihindari lagi. dengan proses penyelesaian yang cukup panjang dan merasa profesi yang mulia itu mendapat perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang penegak hukum oleh pihak pt. sangan dinasindo bekasi yang pimpin oleh seorang warga negara korea, hingga dapat merugikan bukan saja pihak pemohon dan pemohon juga kerugian akan dialami oleh pihak yang lain, khususnya karyawan yang masih bekerja perusahaan tersebut dan advokat yang mendampingi pihak buruh, bila berbicara dan bersinggungan dengan perselisihan perburuhan perusahaan swasta. juga halnya pemohon pun adalah karyawan swasta yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan perundang undangan ketenagakerjaan, bila dalam perjalanan dunia kerja mengalami masalah yang sama dengan pemohon berpotensi akan dirugikan, bila undang undang nomor tahun masih tetap digunakan dalam setiap perselisihan perburuhan. bahwa status pemohon adalah seorang warga negara indonesia, seorang karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja phk) yang pernah mengalami kesulitan untuk memperoleh haknya dan hak tersebut menjadi harapan untuk kehidupan pasca phk, walaupun sudah melalui proses panjang selama dua tahun dan menggunakan jasa advokat, hingga putusan mahkamah agung walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perjalanan penyelesaian perselisihannya banyak yang dirugikan dialami oleh pemohon ii, terutama kehidupan sosialnya sangatlah berpengaruh selama proses penyelesaiannya sangatlah panjang hingga sampai tahun lebih, oleh karena itu, maka menurut hukum acara mahkamah konstitusi juncto huruf juncto dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,pandang telah dirugikan, yaitu: bahwa, merupakan hak konstitusional dari para pemohon, menurut ketentuan uud setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". bahwa, hak konstitusional para pemohon yang diberi oleh uud bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kematian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, bahwa undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya perlakuan yang sama muka hukum (equality under the law) maupun persamaan hak dimuka hukum (equality before the law) sehingga sangat sulit bagi pemohon guna memperoleh supremasi hukum: bahwa, substansi undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial,ratio legis) dalam penafsirannya, sehingga menghambat penegakan hak konstitusional dan setiap manusia yang bersinggungan dengan perselisihan hubungan industrial, dan sangat bertentangan terhadap uud karena yang dimaksud dengan hak kedaulatan hukum, bahwa, hak konstitusional dari para pemohon dan para buruh indonesia pada umumnya, karena sangat bertentangan dengan pendalaman pemahaman terhadap uud sebagai hukum dasaremohon yang dilindungdengan tidak berfungsinya sebagaimana wibawa hukum ditegakkan dalam undang undang nomor tahun karena pada replikanya hak konstitusional pemohon telah terdiskriminatif dengan perlakuan yang tidak adil dan bijak sehingga sangat menyakitkan bagi setiap buruh yang bekerja perusahaan swasta menjadi tidak berdaya bila berhadapan dengan perselisihan hubungan industrial dengan pihak perusahaan yang mempunyai segalanya, sehingga dalam perlakuan undang undang nomor tahun menjadi tidak ada kepastian hukum dan jaminan hukum yang jelas. bahwa, tentang kepastian dan jaminan hukum bagi kepentingan pihak pemohon khususnya dan para advokat indonesia pada umumnya, yang pada tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum menjadi merendahkan derajat martabat profesi penegak hukum, sehingga ingin mewujudkan cita cita hukum menjadi tidak terwujud, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan undang undang dasar negara indonesia pada bagian iii. pokok pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari undang undang dasar negara indonesia, pokok pokok pikiran ini mewujudkan cita cita hukum", bahwa eksistensi undang undang nomor tahun, sehingga terminologi dan fungsionalitas untuk sita eksekusi menjadi telematika tersendiri dan dengan sengaja tidak menghormati prinsip prinsip dasar negara hukum, sehingga tidak bisa memberikan jaminan hukum. materi undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial nomor tahun yang dimohon uji materiil (judicial review) oleh pemohon. materi yang muatan tentang yang termaktub dalam undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi) yang dipandang sangat parsialitas, dan krusial, serta berimplikasi melemahkan hak konstitusional serta melanggar hak konstitusional pemohon terutamlam hal ini adalah sebagai berikut: bab penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubindustrialhak konstitusional dari pemohon yang dirugikan berdasar pada dan dalam uud bahwa mengenai hak hak konstitusional para pemohon khususnya dan para pekerja buruh pada umumnya yang dirugikan disaat berselisih pengadilan phi dengan para pemegang modal perusahaan, yang dirugikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam uud yakni menyangkut ketentuan yang diatur dalam serta yang diuraikanpenjelasan tentang undang undang dasar negara indonesia umum undang undang dasar menciptakan pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam nya pokok pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari undang undang dasar negara indonesia undang undang dasar) maupun hukum yang tidak tertulis, undang undang dasar menciptakan pokok pokok pikiran ini dalam nya". dalam pertimbangan para pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratertanggal oktober dan registrasi dengan nomor puu x1 yang selanjutnya telah dilakukan perbaikan dan diterima kepaniteraan mahkamah konstitusbahwa, pemohon adalah warga negara indonesia yang tidak bercita cita sebagai karyawan perusahaan swasta dengan jabatan yang terendah dan pernah menjadi ketua serikat pekerja sampai empat periode kepengurusan, hingga memilih untuk berkarier menjadi penegak hukum yaitu profesi advokat dengan konsekuensi yang ada, juga dengan penuh perjuangan dan pengorbanan yang cukup berat antara lain yakni materi, waktu dan pikiran saat menjalankan tugas sebagai karyawan swasta juga menjalankan profesi advokat (bukti bahwa, pemohon dalam melaksanakan profesinya sebagai advokat mendampingi pemohon secara cuma cuma undang undang nomor tahun tentang advokat), bahkan pemohon dalam menjalankan profesinya dibarengi dengan suasana kebatinan dari undang undang dasar negara indonesia, dalam pokok pokok pikiran ini pemohon berkeinginan untuk mewujudkan cita cita hukum yang berkeadilan yang bisa diterima oleh semua pihak, mengingat kondisi undang undang hukum acara perburuhan yang penyelesaiannya memakan waktu yang sangat panjang walaupun undang undang mengatur selama hari waktu penyelesaian tetapi faktanya melebihi waktu yang ditentukan, sementara itu untuk biaya yang harus dikeluarkan lumayan tidak kecil, sementara biaya sangatlah terbatas, sehingga dari mulai proses bipartita, mediasi, pengadilan phi sampai dengan mahkamah agung, biaya seluruhnya ditanggung oleh pihak pemohon bahwa, pemohon adalah karyawan pt. sangan dinasindo yang tanpa ada kesalahan phk, hanya karena gara gara menentang kebijakan perusahaan mengganti status karyawan menjadi pekerja outsourcing (bukti bahwa, pemohon pada saat berselisih dengan pihak perusahaan pt. sangan dinasindo yang dalam penyelesaiannya mengalami kesulitan untuk melakukan pembelaan tentang haknya, maka pemohon meminta bantuan kepada pihak pemohon yang berprofesi sebagai advokat juga sebagai mantan ketua serikat pekerja agar bisa diupayakan penyelesaian dan memperjuangkan hak, dalam amar putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri kls bandung nomor phi pn.bdg tertanggal juni adalah sebagai berikut: (bukti mengadili mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat tidak sah: memerintahkan kepada tergugat agar mempekerjakan kembali penggugat: menolak gugatan selain dan selebihnya: membebankan biaya perkara sebesar rp. (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada negara bahwa, dalam amar putusan mahkamah agung tanggal agustus nomor k pdt.sus adalah sebagai berikut: (bukti mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi pt.sangan dinasindo tersebut: membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri bandung nomor phi. bdg. tanggal juli mengadili sendiri: menyatakan putus hubungan kerja oleh pengusaha pt. sangan dinasindo terhadap pekerja sar. didik kurniawan dilakukan akhir bulan desember dengan memberikan hak hak pekerja berupabesar (satu) kali ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dan hak hak lainnya dengan rincian sebagai berikut: uang pesangon: rp. rp. uang penghargaan masa kerja rp. rp. uang pergantian perumahan dan pengobatan serta perawatan rp. rp. rp. upah bulan november dan desember rp. rp. sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur rp. rp. jumlah rprbilang: tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen: bahwa, dalam penyelesaian dari tingkat mediasi disnaker bekasi sampai pembatalan penetapan eksekusi nomor eks put phi pn. bdg tertanggal oktober dan ditanda tangani oleh ketua pengadilan hubungan industrial hingga sampai dengan putusan mahkamah agung tertanggal agustus serta menindaklanjuti putusan mahkamah agung pemohon berusaha terus, untuk menyelesaikan sampai tuntas, mengingat tanggung jawab seorang advokat dalam menjalankan profesinya nomor tahun tentang advokat) dengan segala upaya ditempuh dari mulai melakukan aanmaning melalui pengadilan hubungan industrial bandung sampai para pihak panggil oleh ketua pengadilan hubungan industrial bandung, melakukan mengirim surat teguran melalui kedubes korea selatan, hingga berkali kali pertemuan dan komunikasi via telepon dengan pihak personalia pt. sangan dinasindo jababeka bekasi, hingga pemohon akan melakukan somasi mempailitkan pt. sangan dinasindo bekasi, itu dilakukan selama beberapa bulan dan memerlukan financial yang tidak kecil, hingga sampai putusan mahkamah agung dijalankan, sampailah dibuatkan kesepakatan antara pt. sangan dinasindo dengan atas dasar kebijakan pihak pemohon yang akan bayarkan dengan cara mencuci selama tiga bulan yaitu bulan mei sampai dengan bulan juli (bukti bahwa, dalam perjalanan penyelesaian yang cukup menguras tenaga dan pikiran merupakan kerugian besar pihak pemohon apa lagi pemohon adalah karyawan perusahaan swasta yang dalam perjalanan penyelesaian telah mengeluarkan dana lebih dan sering menggunakan hak cuti hingga sampai beberapa hari meninggalkan rutinitas pekerjaan sehari hari yang tiada hasil apa apa. bahwa, dalam perjalanan penyelesaian yang cukup panjang dan penuh dengan harapan bisa diselesaikan, pemohon juga mengalami kerugian, terutama dalam hal keuangan yang diantaranya, kebutuhan sehari hari karena dalam proses phk, pemohon belum memperoleh pekerjaan dan penghasilan, hingga pada suatu waktu dalam perjalanannya motor scorpio dengan nomor polisi fxw atas nama didik @kurniawan yang digunakan alat satu satunya untuk menyambung hidup ditarik oleh dealer motor, karena menunggak cicilan melebihi batas waktu toleransi. bahwa, para pemohon merasa bahwa hak hak konstitusional yang berikan oleh uud yang secara aktual dan faktual sangat jelas dan terang telagikan oleh akibat melakukannya undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. bahwa,.tidak menuntut sejumlah uang kompensasi, sehingga tidak dimohon dilakukan sita jaminan. bahwa, penafsiran hukum yang didalam undang undang nomor tahun yang berbunyi "", sehingga potensi untuk memperpanjang waktu eksekusi sangatlah besar, sehingga kebutuhan ekonomi pemohon lambat laun, terhambat oleh lamanya proses eksekusi perkara yang dialami pemohon (bukti bahwa, suatu perbedaan yang nampak, ialah pelaksanaan eksekusi dalam proses phk yang sangat panjang mempunyai dampak yang sangat serius terhadap kehidupan pemohon selanjutnya, sehingga hukum acara ketenagakerjaan ini tidak dapat digunakan dalam hal proses ph |
rebagai 5n0 52020200n0nn ll. pemohon pasar minggu jakarta selatan sebagai 50n0 02000200n0nn ll. pemohon ii, aliansi petani indonesia api), dalam hal ini diwakili oleh: nama muhammad nur uddin pekerja kecamatan mataraman, jakarta timur sebagai . pemohon iiotto iskandardinata jakarta sebagai en. pemohon ivbogor sebagai .ooooooo nm. pemohon ikatan petani pengendalian hama terpadu indonesia ipphti), dalam hal ini diwakili oleh: nama suprapto jabatan koordinator umum ipphti alamat jalan godaan km. kandungan margoluwih, segan, sleman, yogyakarta sebagai pemohon vi, serikat petani kelapa sawit seks), dalam hal ini diwakili oleh: nama mansuetus also hantu jabatan sekretaris jenderal seks alamat perumahan bogor baru blok nomor bogor, jawa barat sebagai pemohon viibogor, jawa barat sebagai pemohon viii:didampingi oleh pemohon yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan. aliansi petani indonesia api) anggaran dasar pemohon iperencanaan budidaya tanaman merupakan praktik diskriminasi terhadap petani dan warga negara, yang dijamin uud undang undang guo saling bertentangan antar yaitu dan serta potensial melanggar hak hidup petani yang membudidayakan tanaman sesuai dengan kebutuhannya,danik praktik budidaya yang telah berlangsung secara turun temurun, undang undang guo membedakan antara pemulia tanaman dengan petani.bagian iii secara khusus menuliskan tentang hak petani, dan yang meletakkan dasar dasar terhadap petani pemulia tanaman sedangkan undang undang guo telah membatasi hak hak petani pemulia tanaman sehingga,yangdalam kenyataannya hanya perusahaan yang dapat mendapatkan izin(enam) orang saksi dan tiga orang ahli yang memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal desember tanggal januari dan tanggal februari yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: saksi joharipin: yang penting ditekankan adalah pemahaman agar dapat.:dapatksi: salim hariadhi,, saksi gatot sronoaksi setiyarmanundang undang guo telah menyebabkan terberatnya petani karena undang undang guo tidak berpihak pada petani, tapi justru berpihak pada para pengusaha,. saksi imam sutrisnoketerangan ahli para pemohon sebagai berikut: ahli dr. dwi andreas santoso: pemuliaan tanaman oleh petani kecil sudah memenuhi semua persyaratan ilmiah yang diajarkan perguruan perguruan tinggi dan dilakukan oleh lembaga lembaga penelitianyaitu kali lipat dari lebih tinggi dibanding yang dilakukan gabungan peneliti maupun perusahaan,: undang undang pertanian perlu mengadopsi hak petani,: adopsi kedaulatan petani atas benih akan menyelamatkan masa depan pertanian dan pangan. ahli prof. dr. ir. edhi hartono, sc::,:sedangka,ahli francis xavier wahana undang undang nomor tahun tentang sistem. petani kecil sebagai individu representasi keluarga petani telah didiskriminasikan, dan pemerintah hanya terbatas membina. petani kecil dilanggar secara sistematik oleh undang undang nomor tahun atas hak aslinya:: bukan untuk bisnis yang utama, sehinggasistemdengan mendukung dan melindungi petani kecil bertahan sempit, yang dalam statistiki312)desember dadapu,tahunbahwa ketentuan dan,iii melakukan advokasi kepada para petani yang dikriminalisasikan akibat undang undang guo. hal ini dibuktikan dengan anggota pemohon iii yang vonis bersalah melakukan tindak pidana pada pengadilan negeri kediri. dengan diberlakukannya undang undang guo maka akan banyak anggota pemohon iii yang kriminalisasi dan kehilangan hak atas benih.rmuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi: ibrahim nascar nilai jual beras padi pandang wangi membaik kembali, terbitnya surat keputusan menteri tentangbawah pengawasan balai sertifikasi benih dengan bimbingan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh para peneliti atau para pemulia: saksi: alis namun sidik. sampai rp. per kwintal, bahwawintal dengan hasil penjualan kurang lebih rp. sampai rp. bahwa dengan lahan yang sempit tersebut, saksi menganggap bahwa hasil panenn. saksi wahidin, keterangan ahli pemerintah sebagai berikut: ahli prof. dr. ir. sopirindonesia sebenarnya sekarang eksportir benih bukan importir benih. bila tidak ada pelepasan yang dirugikan adalah petani pengguna varietas danimportir benih karena dapat mengedarkan dengan sembarangan varietas varietas yang tidak unggul: bahwa ahli sampaikan, bahwa plasma nutfah atau sumber daya genetikbahwa pemanfaatan sumber daya genetik. ahli ir. udin nugrahaetapi harus dilakukan verifikasi agar betul betul terbukti, undang undang guo: ahli: sumber daya buatan dan sebagainya. lain sisi, perkembangan penduduk selalu meningkatkan,, tidak bertentangan dengan dalam uudpembangunan ekonomi sektor pertanian khususnya dan pembangunan nasional umumnya,,ketentuan dan undang undang sbt sama sekali tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:9g. melestarikan lingkungan hidup. bahwa berdasarkan ad art atas, pemohon telah melakukan advokasi kepada (dua puluh tujuh) desa sampinganpemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasik terlebih lagi jaringan pemohon yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.pendapat mahkamah i3emerintahsepanjang frasa perorangan , dan sepanjang frasa varietas hasil pemuliaan serta huruf dan huruf huruf dan huruf yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa menentukan: untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah: a.i3. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas atas, karena guo dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam maka mahkamah memandang perlu mengutip tersebut yang menyatakan:cc. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja . i3. menimbang bahwa sebagai negara yang pemerintahnya harualinea keempat pembukaan uud pemerintah harus merencanakan pembangunan bidang pertanian pada umumnya dan pengembangan budidaya tanaman pada khususnya. tugas dan mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional, serta menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat adalah tugas pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi. dengan demikian menurut mahkamah, yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon menyatakan:terhadap pengujian konstitusionalitas guo, menurut mahkamah, kebebasan yang dimiliki oleh petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya bukanlah kebebasan mutlak. artinya sebagai warga negara, petani juga dibebani kewajiban untuk berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan budidaya tanaman. bahkan hak asasi manusia pu(vide uud 1945j): sebagai salah satu wujud tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat pada umumnya dan kesejahteraan petani pada khususnya, guo menentukan bahwa apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam guo tidak dapat terwujud karena ketentuan pemerintaherdasarkan guo, hal tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. berdasarkan pertimbangan atas menurut mahkamah undang undang guo tidak bertentangan dengan uud dengan demikian permohonan para pemohon tentang pengujian konstitusionalitas undang undang guo tidak beralasan menurut hukum: i3.: i3. menimbang bahwa dan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para pemoho: i3. menimbang bahwa huruf dan huruf huruf dan huruf menentumenurut mahkamah, baik huruf dan huruf keduanya merujuk pada dan demikian pula huruf dan huruf juga merujuk pada dan yang kedua ketentuan tersebut sebagaimana dipertimbangkan atas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan keharusan ada izin tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk komunitasnya sendiri. adapun terhadap ketentuan dan undang undang guo, mahkamah telah mempertimbangkan bahwa khusus terhadap, tidak diharuskan adanya pelepasan oleh pemerintah dan pengedaran untuk komunitasnya sendiri dapat dilakukan tanpa adanya pelepasan oleh pemerintah. dengan demikian, karena telah berubahnya makna dan undang undang guo sebagaimana dipertimbangkan atas, maka ketentuan pidana dalam guo yang merujuk dan menjadi berubah maknanya sesuai pertimbangan atas: i3.kecuali untuk perorangan petani kecikecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negrief hid ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. hani dhani ikatan petani pengendalian hama terpadu indonesia ipphti) dan anggaran dasar pemohon vii dalam akte pendirian perkumpulan ipphti nomor tanggal maret menyebutkan bahwa maksud perkumpulan dalam upaya memberdayakan peran dan fungsi petani dengan berprinsip pengendalian hama terpadu diantaranya: kelestarian lingkungan ekosistem) mewujudkan kondisi budidaya perilaku, pengambilan keputusan) yang sehat petani ahli pengendalian hama terpadu petani sebagai subjek) tujuan perkumpulan: memperjuangkan dan melindungi hak hak petani meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi petani meningkatkan kualitas sumberberdasarkan ad art organisasi tersebut, pemohon vii melakukan advokasi kepada para petani yang dikriminalisasikan akibat undang undang guo mengancam keragaman benih tanaman yang memungkinkan meledaknya beberapa hama penyakit. membuat petani semakin ketergantungan atas benih. panahnya suatu varietas akibat diatasnya pilihan mengembangkan varietas. gagal panen akibat serangan hama pada suatu varietas. mengancam kesejahteraan petani. hilangnya varietas unggul lokal yang dikembangkan petani karena tidak melindunginya dalam bentuk perundang undangan yang berlaku. aset produksi petani menjadi terbatasi diantaranya penguasaan atas benih. ketakutan petani membudidayakan benih lokal yang dikembangkan petani. kehilangan hak petani atas beniholeh pemohon yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan. serikat petani kelapa sawit seks) bahwa pemohon vii,perkumpulani akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang merupakan basis pengorganisir pemohon viii yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan: nannannnununuunnnnn kegiata, bahwa selanjutnya dalam anggaran dasar pemohon mempunyai tujuan sebagai berikut untuk mencapai tujuan tersebut, spi melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikutaliansi gerakan reforma agraria agra) bahwa pemohon tercatat dalam akta pendirian organisasi massa pada kantor notaris tri haryanto, s.h. dengan nomor akta tertanggal september bahwa pada akta tersebut tercantum tujuan dari organisasi sebagai berikut: tujuan umum adalah mendorong terwujudnya struktur kepemilikan sumber sumber agraria yang berpihak kepada petani. tujuan khusus adalah memperjuangkan hak hak sosial ekonomi dan hak hak demokratis dari kaum tani indonesia, nelayan, dan suku bangsa minoritas (masyarakat adat) memperjuangkan jaminan perbaikan taraf hidup atau kesejahteraan kaum tani, nelayan, dan suku bangsa minoritas (kaum adat). sementara pada akta pendiriannya, usaha usaha yang dilakukan pemohon adalah: meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota dan kaum tani pada umumnya. mengembangkan potensi anggota dan kaum tani dalam berbagai aspek kehidupan melakukan keteladanan dalam perjuangan sosial ekonomi kaum tani dan rakyat indonesia pada umumnya. bahwa dari tujuan dan usaha yang tercantum dalam akta pendiriannya, terlihat jelas bahwa tujuan dari pendirian organisasi massa pemohon ini memperjuangkan akan hak hak petani. bahwa pemulia tanaman adalah satu kesatuan dari aktivitas keberanian dari anggota pemohon undang undang guo berpotensi besar melanggar hak hak petani anggota pemohon menghambat tujuan dan usaha pemohon dalam meningkatkan kualitas petani anggotanya.pemohon perorangan adalah warga negara yang berprofesi sebagai petani pemulia benih, karena undang undang ini hak hak konstitusionalnya dirugikan dengan cara didiskriminasikan, dikriminalisasikan, dan difitnah, kunto bahwa pemohon adalah petani pemulia tanaman yang menjadi korban kriminalisasi sejak undang undang guo diberlakukan. kardinal bahwa pemohon adalah petani pemulia tanaman yang menjadi korban diskriminasi sejak undang undang guo diberlakukan. fakta hukum bahwa sewaktu undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman disahkan, pemerintahan orde baru sedang gencar melaksanakan revolusi hijau, yaitu intensifikasi pertanian melalui pupuk kimiawi dan benih hasil industri yang meminggirkan pertanian ramah lingkungan yang menjamin keseimbangan ekosistem. bahwa sewaktu undang undang nomor tahun disahkan, rezim militer orde baru mempergunakan konsep massa mengambang (floating mass) yang pada intinya melarang aktivitas politik pedesaan secara represi dan korporatisme negara (asas tunggal dan organisasi massa tunggal yang dikontrol negara) sehingga dalam menyusun perencanaan pertanian dan pembahasan ruu tidak mengakomodir kepentingan rakyat tani pedesaan. bahwa undang undang nomor tahun telah dipergunakan untuk mengkriminalkan petani pemulia tanaman jawa timur dan mendiskriminasikan petani pemulia tanaman jawa barat dan berpotensi terjadi kriminalisasi dan diskriminalisasi terhadap petani pemulia tanaman beberapa wilayah indonesia. bahwa petani melakukan pemuliaan tanaman termasuk mengeluarkannya sudah dilakukan petani secara turun temurun hingga kini dan tidak menimbulkan problem ekologi maupun hukum. problem hukum justru terjadi sejak lahirnya undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman. bahwa pemuliaan tanaman telah dilakukan para petani sejak ribuan tahun yang lalu. seluruh keanekaragaman varietas tanaman dimuka bumi ini diciptakan dan dilestarikan oleh petani. bahwa para petani telah melakukan proses pemuliaan tanaman dengan prosesnya antara lain pengumpulan, penyimpanan, pengilangan, seleksi, perbanyakan dan penyebaran benih serta mempertahankan kemurnian jenis dan menghasilkan jenis varietas baru yang lebih baik seperti yang dibuat oleh petani indramayu yaitu jenis padi galur bondong, galur gading surya yang tahan terhadap wereng coklat. bahwa ribuan varietas padi lokal telah lenyap dari ladang petani. ini dampak dari pemaksaan kepada petani untuk menanam padi varietas unggul nasional dan hibrida. padahal indonesia kaya akan ribuan plasma nutfah padi local seperti kapoor dari madura, anak daro dari sumatera barat, rojolele, menaik wangi, dan lain lain yang berpotensi untuk dikembangkan. bahwa ratusan varietas jagung lokal jagung kretek madura, jagung metro lampung, jagung pulut sulawesi selatan, jagung kodok indramayu, dll) telah terancam hilang digantikan dengan jagung produksi perusahaan. sampai saat ini produksi benih jagung perusahaan menguasai pasaran. bahwa semakin tingginya kerusakan lingkungan pertanian (iklim, serangga, air, tanah) dan terjadinya degradasi lingkungan pertanian serta meningkatnya tekanan biotik maupun abiotik yang disebabkan oleh semakin maraknya benih benih perusahaan yang legitimasi oleh undang undang guo. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwa huruf huruf huruf dan huruf dihubungkan dengan undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman bertentangan dengan dan serta uudpemohon ix, aliansi gerakan reforma agraria agra), dalam hal ini diwakili oleh: nama rahmat jabatan sekretaris jenderal agra alamat jalan kentang kentang nomor rt. rw. kelurahan jati, jakarta sebagai pemohon nama kunto pekerjaan petani pemulia tanaman alamat jalan susilowangi, rt rw desa toyoresmi kecamatan ngasem kabupaten kediri jawa timur sebagai . pemohon xi, nama kardinal pekerjaan petani alamat segera kidul, desa segera kidul kecamatan juntinyuat, kabupaten indramayu, jawa barat sebagai pemohon xii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal september september september september dan september memberikan kuasa kepada decline situmorang, s.h.: b.p. beni dirty sinaga, s.h.: rando tambunan, s.h.: ridwan darmawan, s.h.: taufigul muji, s.h.: henry david oliver sitorus, s.h.: raditya utomo, s.h.: janes sihaloho, s.h.: zaitun umam, s.h. m.h.: anton febrian, s.h.: priadi, s.h.: arif suherman, s.h.: dona fusion, hi.: machi hartanto, s.h., m.h.: dan numar koto sitorus., s.h. advokat dan pembela hak hak konstitusional yang tergabung dalam tim advokasi jaringan bahwa dalam undang undang guo pada menyatakan sebagai berikut.selanjutnya perihal yang terkandung dalam tersebut diatas, diberi aturan selanjutnya dalam undang undang guo yang me)bahwa terhadap terdapat beberapa permasalahan konstitusional yang akan kami uraikan sebagai berikut: huruf huruf dan huruf dihubungkan dengan bertentangan dengan undang undang dasar bahwa huruf huruf dan huruf memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyusun budidaya tanaman sesuai dengan tahapan pembangunan nasional. melakukan penetapan wilayah pengembangan budidaya tanaman. mengatur produksi budidaya tanaman tertentu. bahwajika dihubungkan dengan undang undang guo, kewenangan pemerintah tersebut berbenturan dengan hak hak petani. hal ini mengakibatkan petani tidak dapat berkreasi dalam budidaya tanaman berdasarkan kebutuhannya. bahwa petani dalam melakukan budidaya tanaman berdasarkan kebutuhan hidupnya, keseimbangan ekologi, dan perkiraan musim (pranoto bongso), yang telah berlangsung secara turun temurun. kewenangan pemerintah dalam mengatur budidaya tanaman yang tidak mengikutsertakan petani dalam perencanaannya, telah menetapkan sistem budi daya tanaman tersendiri, dimana petani diwajibkan untuk mengikutinya. apabila tidak diikuti oleh petani, maka petani akan intimidasi dan diskriminasi. misalnya dituduh budidaya tanamannya berpotensi untuk mengundang hama dan tidak diberi bantuan. contohnya ini terjadi kabupaten indramayu provinsi jawa barat. padahal seringkali penggunaan benih yang berasal dari pemerintah atau perusahaan yang dianjurkan oleh pemerintah serta pola budi daya tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah justru mengundang hama, merusak keseimbangan ekologi, haus akan sumber air, haus akan pestisida dan berbagai bahan kimia lainnya, serta hilangnya benih benih lokal. bahwa bagi petani, budidaya tanaman adalah persoalan hidup dan kehidupan, yang mana hal tersebut dilindungi oleh konstitusi republik indonesia sesuaimodel dan tipe petani indonesia adalah petani kecil yang subsisten, yaitu mereka bercocok tanam yang hanya cukup untuk makan bagi dirinya dan keluarganya. artinya, para petani ini memiliki kerentanan secara ekonomi, politik, dan iklim. kerentanan secara ekonomi, politik, dan iklim yang diderita petani dan ditambah pula dengan sistem budidaya tanaman yang dipaksakan dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan petani, keseimbangan ekologis, dan peran serta aktif petani dalam perencanaannya mengakibatkan kerusakan pertanian yang membawa kehancuran kehidupan petani seperti kerawanan pangan, dililit hutang, dan tambah miskin. dengan demikian sistem budidaya tanaman yang dipaksakan oleh pemerintah kepada petani sebagaimana termaktub dalam huruf huruf dan huruf undang undang guo bertentangan dengan uud bahwa huruf huruf dan huruf jika dihubungkan dengan undang undang guo. sehingga mengakibatkan ketidak pastikan hukum antara hak dan kewajiban petani. yang mana jaminan kepastian hukum yang adil merupakan hak konstitusional sebagai mana telah diaturetapan wilayah dan pengaturan produksi oleh pemerintah yang kemudian menjadikan kewajiban petani mengakibatkan petani tidak bisa menentukan jenis dan pola budidaya tanaman tanahnya sendiri, yang merupakan hak milik pribadi yang dijamin perlindungannya oleh uud sebagai mana dinyatakauruf bertentangan dengan 28c 28f, serta dan undang undang dasar bahwa yang terjadi selama ini, petani tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengaturan produksi, serta penetapan wilayah. yang ada hanyalah forum sosialisasi yang berisi himbauan pemerintah, dibahwa selama ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dibiayai oleh negara dan pengusaha serta perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tidak didasarkan kepada kebutuhan petani, tidak melibatkan petani secara aktif dan partisipatif, serta mengabaikan ketangguhan ekosistem. pemerintah hanya mengejar kepentingan angka produksi yang tinggi, sehingga mengabaikan tujuan tujuan lain bidang kelestarian lingkungan, ketangguhan ekosistem, dan kesejahteraan petani. bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam kasus daerah. indramayu seorang petani bernama pak kardinal,, yang mana hal tesebut dituduhkan telah bertentangan dengan program pemerintah yang mengharuskan penggunaan benih bersertifikat atau benih yang diproduksi perusahaan benih. bahwa dalam undang undang guo dengan tidak dipenuhi dan melindunginya hak petani untuk berpartisipasi, namun yang ada hanya diatur menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat adalah tipikal khas otoritarianisme orde baru, yaitu bukan partisipasi rakyat yang diberikan, tetapi menciptakan kondisi adalah bahwa petani harus dibina , sebuah istilah khas aparat keamanan dalam mengarahkan aspirasi rakyat untuk berpikir dan bertindak sesuai kerangka yang telah ditentukan rezim penguasa . bahwa bagi petani, bercocok tanam atau membudidayakan tanaman adalah kehidupan dan menghidupkannya, maka adalah tindakan yang salah ketika pemerintah kemudian menyusun rencana budidaya tanaman tanpa melibatkan petani. ketiadaan partisipasi petani dalam perencanaan mengakibatkan kehidupan dan penghidupan petani tidak ditentukan oleh diri petani itu sendiri, sehingga petani semakin miskin karena ketergantungan petani terhadap benih yang berasal dari perusahaan. petani juga semakin kehilangan pengetahuannya terhadap alam sehingga kesulitan untuk membaca perkiraan musim tanam, dan pada waktu timbul hama dan penyakit tanaman yang baru sudah tidak dikenali lagi oleh petani. hal ini menunjukkan pelanggaran partisipasi petani sama dengan pelanggaran terhadap hak hidup petani, yang merupakan pelanggaran terhadapdalam forum perencanaan yang difasilitasi negara, petani tidak dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait dalam rangka upaya menciptakan budidaya tanaman yang lebih maju yang berdampak pada pengembangan petani, oleh karena tidak terpenuhinya hak atas informasi mengakibatkan pelanggaran ham sebagaimanadan uud menyatakan: hak menguasai negara hmn), tidak berarti negara memiliki secara perdata, hmn bersumber dari kedaulatan rakyat atas kekayaan alam. oleh karenanya kemudian mahkamah konstitusi menyatakan bahwa salah satu tolak ukur dari kekayaan alam untuk sebesar besar kemakmuran adalah tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. oleh karena tidak melibatkan rakyat tani dalam perencanaan adalah pelanggaran terhadap uudtidak ada peran rakyat dalam perencanaan berdampak: pembengkakan hak masyarakat: berpotensi pelanggaran hak publik kemudian hari: perlakuan yang membedakan, mengabaikan hak hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif. selain melanggar uud dengan dibatasi dan dijalaninya petani dalam tahapan rencana pembangunan nasional terhadap budidaya tanaman, berarti menghalangi petani dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan dalam partisipasinya untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, yang merupakan pelanggartidak melibatkannya rakyat tani dalam perencanaan budidaya tanaman merupakan praktek diskriminasi terhadap petani dan warga negara, yang mana perlindungan terhadap diskriminasi diatur dalam undang undang dasaril. undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman bertentangan dengan dan uudhwa undang undang guo saling bertentangan antar yaitu dan pertentangan itu ditunjukan dengan petani punya kebebasan tapi kebebasan tersebut dibatasi oleh bahkan lebih tepat dihalangi karena rencana pemerintah tersebut tidak melibatkan masyarakat dan tidak ada mekanisme pengajuan keberatan, sehingga potensial melanggar hak hidup rakyat tani yang berbudaya tanaman sesuai dengan kebutuhannya. hal tersebut juga satu sisi berpotensitetapi sisi lain jugaek praktek budidaya yang telah berlangsung secara turun temurun. bahwa konstitusi republik indonesia telah menjamin hak hidup, jaminan atas kepastian hukum, perlindungan atas kepemilikan pribadi, dan penghormatan terhadap identitas budaya, sebagaimana diatur dalam dan uudiii. bahwa undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman sepanjang kata perorangan bertentangan dengan dan serta dan undang undang dasar bahwa undang undang guo menyatakan:bahwa undang undang guo membedakan antara pemulia tanaman dengan petani. padahalidentitas pemulia tanaman menyatu dengan identitas sebagai petani. ketidak kenalan undang undang guo terhadap petani pemulia tanaman mengakibatkan petani pemulia tanaman harus dapat ijin untuk pencarian, pengumpulan plasma nutfah dan mengedarkan benih.plasma nutfah secara situ (di lingkungan aslinya)rtanian merupakan pelanggaran atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya yang dilindungi oleh setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya hak atas perolehan pengetahuan yang dilindungi ole, yang mana perlindungan atas tradisi tersebut diaturdilindungi olehuddapemerintah seharusnya mengatur upaya perlindungan dan pemenuhan hak hak petani pemulia tanaman, dan melakukan pembatasan terhadap perseorangan selain petani, dan badan hukum selain koperasi petani dan serikat petani dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah. karena pemuliaan tanaman merupakan bagian dari hak hak petani. bahwa semakin lemahnya perlindungan petani terhadap pemulia tanaman telah mengakibatkan pertanian semakin tergantung pada industri benih. tidak hanya indonesia bahkan se asia tenggara dan seluruh dunia, benih benih lokal hasil pemulihan petani yang berlangsung secara turun temurun semakin hilang digantikan oleh benih benih baru hasil dari perusahaan benih, hal ini berdampak pada pengikisan sumberdaya genetik. menurut fao (food and agriculture organization) dikutip dalam itpgrfa lebih dari dari keragaman tanaman global telah punah tanpa dapat diperbaiki pada abad penyebab utama yang berkontribusi dari erosi genetika termasuk sebagai berikut penggantian varietas lokal yang telah beradaptasi dengan varietas yang lebih seragam dan lebih tinggi produksinya: pergeseran dari sistem tradisional sistem produksi yang intensif, benih menjadi eksternal input dalam pertanian, konsentrasi dalam industri benih global: perdagangan dalam pasar pertanian, persyaratan keseragaman dalam industri pangan dan homogenisasi dalam budaya pangan. bahwa indonesia telah mengesahkan itpgrfa international treaty plant genetic resources for food and agriculture), melalu. bahwa tanaman tanaman pertanian secara esensi merupakan 'kreasi manusia (man made), dibuat oleh petani lebih dari berabad lamanya. dan banyak tanaman tidak dapat bertahan tanpa intervensi manusia. sumberdaya genetik merupakan dasar pembangun dari pemuliaan tanaman. petani dan petani pemulia menyeleksi dan memuliakan tanaman untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan dan menghilangkan sifat yang tidak diinginkan. petani pemulia harus melakukan penyeleksian banyak varietas untuk mendapatkan varietas baru. bahwa bagian iii dalam itpgrfa secara khusus menuliskan tentang hak petani. para pihak mengakui kontribusi yang sangat besar yang telah dan akan terus diberikan oleh masyarakat lokal dan asli serta petani semua bagian dunia, khususnya mereka yang ada pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman, untuk memungkinkan konservasi dan pengembangan sumber daya genetik tanaman yang menjadi basis produksi pangan dan pertanian seluruh dunia. para pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan hak petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap pihak harus, apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan peradangan undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong hak petani, termasuk: perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian: hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian: dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. ketentuan dalam ini tidak boleh ditafsirkan membatasi hak petani untuk menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih bahan perbanyakan hasil tanaman sendiri. bahwameletakan dasar dasar terhadap petani pemulia tanaman dan undang undang guo yang telah membatasi hak hak petani pemulia tanaman telah petani pemulia tanaman, berdomisili hukum jalan mampang prapatan nomor tegal parang, mampang prapatan, jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai .indengar keterangan saksi dan ahli para pemohon serta pemerintah: memeriksa bukti bukti para pemohon,pendahuluanperusahaan industri benih baik nasional maupun internasional. selain itu. bahwa undang undang dasaryang dalam pertimbangannya mahkamah berpendapat: "pemberian buktibahwa mempersatukan antara petani dengan peneliti yang dibiayai oleh negara dan perusahaan adalah tindakan memperlakukan hal yang sama terhadap pihak yang kekuatannya berbeda yang membawa dampak pada diskriminasi secara tidak langsung karena kemampuan yang berbeda antara petani dengan peneliti yang dibiayai oleh negara dan perusahaan. bahwa pelindungan terhadap praktik terhadap diskriminasi telah diatur dalam undang undang dasarbahwa dan undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman sejauh frasa varietas hasil pemuliaan , bertentangan dengan dan dan undang undang dasar undang undang guobahwa undang undang guo menyatakan:bahwa terhadap frasa introduksi dari luar negeri adalah impor benih sebagaimana disebut dalam undang undang guo yang menurut para pemohon sangat tepat untuk dilakukan pembatasan. bahwa undang undang guo menyatakan setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul bahwa dalam frasa setiap orang terdapat komunitas petani yang telah melakukan pemuliaan tanaman secara turun temurun sebelum negara ini ada, dan dalam frasa badan hukum terdapat perusahaan perusahan yang melakukan privatisasi dan komersialisasi atas benih. bahwa dan sejauh frasa varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah sebelum diedarkan, bertentangan dengan dan dan undang undang dasar bahwa proses pemuliaan tanaman terdapat pada bab ketentuan umum, dalam undang undang guo menyatak: bahwa varietas sebagaimana terdapat pada bab ketentuan umum, dalam undang undang guo menyatakan: bahwa frasa varietas hasil pemuliaan tanaman merujuk pada undang undang guo hasil darirangkaian kegiatan pemuliaan tanaman untuk menghasikan varietas hasil pemuliaan dan mengeluarkannya yang dilakukan oleh petani telah dilakukan secara turun temurun dan merupakan bagian integral dari kegiatan petani itu sendiri. bahwa menyimpan dan mengedarkan benih varietas hasil pemuliaan oleh petani adalah bagian dari upaya petani mengembangkan pengetahuannya guna meningkatkan taraf kehidupannya salah satu bentuk kegotongroyongan wujud dari sifat kolektif dan komunal pedesaan dan menjaga keseimbangan ekologis. bahwa dalam praktiketentuan perundangundangan yang mengatur terkait perbenihan sebagai turunan dari undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman adalahbahwa ketentuan mengenai adanya keharusan pemenuhan ketentuan ketentuan pembatasan dalam hal hal teknis introduksi dari luar negeri sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun guo, termasuk juga dalam hal ketentuan ketentuan teknis mengenai pengaturan sebelum varietas hasil pemulihan diedarkan juga telah diatur. hal tersebut juga diatur lebih teknis lagi dalam beberapa peraturan menteri pertanian yakndalam ketiga ketentuan tersebut, tidak ditemukan adanya pembedaan atau ketentuan khusus mengenai pengecualian bagi para pemulia tanaman petani kecil, yang ada adalah penyeragaman antara perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dalam hal pemenuhan perijinan untuk melakukan pemuliaan termasuk dalam hal ini adalah pengujian dan pelepasan varietas, serta sertifikasi dan pelabelan atas benih yang akan diedarkan. bahwa lebih jauh, para pemohon setelah secara cermat membacakesemuanya sangat bias pengusaha atau korporasi padat modal yang cenderung meminggirkan peran sentral petani dalam penyediaan benih unggul lokal, yang pada ujungnya adalah monopoli perusahaan benih atas perbenihan nasional kita, sehingga petani hanya dijadikan pengguna atau konsumen benih benih hasil pabrikan benih, bukan lagi sebagai produsen benih. bahwa dengan tidak adanya ketentuan khusus atas pemulia tanaman petani kecil tersebut, jelas merupakan pembatasan atas akses petani pemulia tanaman dalam mengaktualisasikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan petani untuk kepentingan pertanian dan petani itu sendiri. bahwakonstitusional petani. oleh karenanya melarang petani mengedarkan benih hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani demi kepentingan pertanian dan kedaulatan petani atas benihnya sekaligus juga kepentingan bangsa atas keanekaragaman yakni benih benih varietas lokal adalah mematikan hak hidup petani dan mempertahankan kehidupannya bahkan persoalan benih merupakan persoalan hidup matinya sebuah bangsa sehingga bertentangan dengan: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. bahwa melarang petani mengedarkan benih hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sama halnya dengan menghalangi petani mengembangkan pengetahuan demi kemajuan dirinya dan kesejahteraan umum sehingga bertentangan dengmelarang petani mengedarkan benih hasil dari pemuliaan tanaman yang dihasilkan oleh petani yang sudah berlangsung berabad abad secara turun temurun bahkan sudah menjadi kebudayaan dalam masyarakat agraris indonesia bertentangan dengbahkan dalam kenyataannya hanya perusahaan yang mendapatkan izin. bahwa pengertian hak menguasai negara atas kekayaan alam bukan berarti negara yang memiliki tetapi negara melakukan pengawasan, pengelolaan, pengaturan guna melindungi tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dalam konteks perbenihan negara harus mengatur dan mengawasi agar perusahaan benih dan penelitian benih tidak menghalangi tujuan benih untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwa petani yang merupakan sebagaian besar dari rakyat indonesia harus dilindungi haknya atas pemuliaan benih. oleh karenanya kebijakan negara melakukan komersialisasi dan privatisasi benih dan tidak memberikan perlindungan terhadap petani pemulia tanaman merupakan pelanggaran uud1945 karena terhalangi tujuan untuk sebesar besar kemakmuran rakyatbahwa huruf dan huruf dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman bertentangan undang undang dasar huruf dan huruf menyatahwa pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani adalah hak asasi petani yang telah dipraktekkan secara turun temurun semenjak pertanian itu ada. oleh karenanya melakukan pemidanaan terhadap petani pemuliaan tanaman adalah pelanggaran dari undang undang dasarikarenakan huruf dan huruf dan huruf dan huruf undang undang guo adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan undang undang guo yang menurut hemat para pemohon adalah inkonstitusional, maka untuk kepastian hukum huruf dan huruf dan huruf dan huruf harus juga bertentangan dengan uud kesimpulan bahwa berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan bahwa huruf huruf huruf dan huruf dan huruf dan huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman menimbulkan pelanggaran hak asasi petani, ketidakpastian hukum dan tidak dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyatbudidaya tanaman bukti fotokop surat ketetapan nomor pleno ii ihas xiselaku pemohon ii.ral sekjen) aliansi petani indonesia periode selaku pemohon iii. akta pernyataan keputusan berita acara rapat gabungan organ alv. berdasarkan aturan rumah tangga tentang pengangkatan dan pengesahan koordinator umum ikatan petani pengendalian hama terpadu indonesia input1), selaku pemohon vi. berdasarkan akta pendirian nomor tanggal juni tentang akta pendirian perkumpulan serikat petani kelapa sawit, selaku pemohon vii. surat keputusan rapat badan pengawas perkumpulan sawit watch bawah iv tentang pe non aktif koordinator perkumpulan sawit watch, penunjukan pejabat sementara koordinator badan pengawas perkumpulan sawit watch, selaku pemohon viii.bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp)ii, aliansi petani indonesia api) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon iv, yayasan bina desa sadajiwa bina desa) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan kkp) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon vi, ikatan petani pengendalian hama terpadu indonesia ipphti) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon vii, serikat petani kelapa sawit seks) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon viii, perkumpulan sawit watch bukti fotokopi anggaran dasar pemohon ix, serikat petani indonesia spi) bukti fotokopi anggaran dasar pemohon aliansi gerakan reforma agraria agra) bukti berita hukum online pada tanggal juli dengan judul petani bahas hak atas benih , tautan situs bahas hak atas benih bukti berita kompas online pada tanggal mei dengan judul salah. petani kok dikriminalkan , tautan situs petani. kok. dikriminalkan bukti berita republika online pada tanggal maret dengan judul duh. petani dipaksa beli produk benih dari industri, tautan situs news lingkungan duh petani dipaksa beli produk benih dari industri bukti berita online antara bali pada tanggal maret dengan judul kreativitas petani tersangka kepentingan industri", tautan situs petani tersangka kepentingan industri bukti berita hukum online pada tanggal desember dengan judul vonis petani jagung bukti hakim kurang memahami pengetahuan petani yang telah turun temurun dihilangkan dari praktik pertanian dan petani semakin tergantung pada industri pertanian tercatat pada sekitar hektar lahan padi primer ditanami padi hibridapasca revolusi hijau yang kemudian menjadi basis pembentukan hukum dan peraturan negara negara berkembang. para perancang undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman mengabaikan adanya keberagaman dan kompleksitas sistem benih lokal serta keberadaan para petani pemulia benih. bahwa undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman sengaja memisahkan antara petani dengan aktivitasnya sebagai pemulia tanaman. semangat undang undang lebih memfasilitasi industri benih untuk memonopoli perbenihan. undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman, telah mengabaikan tradisi turun temurun petani sebagai pemulia tanaman. bahkan lebih lanjut negara membuat peraturan lain yang bersifat khusus tentang hak intelektual bidang teknologi perbenihan: undang undang nomor tahun tentang perlindungan varietas tanaman pvt), yang bersemangat sama dengan undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman yaitu mendiskriminasikan petani. konstruksi hukum tentang sistem pertanian dan perbenihan indonesia berjalan paralel dengan fenomena modernisasi pertanian negara negara berkembang undang undang , tautan situs petani jagung bukti hakim kurang memahami undangundang bukti buku berjudul katalog benih petani, pendokumentasian benih hasil persilangan dan benih lokal oleh petani pemulia kabupaten indramayu, jawa barat' oleh field indonesia, tahun bukti buku yang berjudul hak petani dalam pengelolaan benih dan pemuliaan tanaman pangan dalam pertanian cetakan field indonesia, tahun bukti buku yang berjudul kolaborasi antropologi petani dalam karya etnografi, bias dewey, kisah perjuangan petani pemulia tanaman indramayu cetakan gramatika publishing, tahun selain itu, para pemohon juga telah mengajukan (enamdesember tanggal januari dan tanggal februari yang menerangkan sebagai berikut: saksi para pemohon joharipin saksi berasal dari kelompok tani karya peduli tani, desa bengkok, kecamatan kertasemaya, kabupaten indramayu, bahwa saksi adalah menyeleksi benih lokal, yang selama revolusi hijau, saksi hanya pembeli dan penanam benih pemerintah, tetapi kini saksi mau menjadi pemulia tanaman, memproduksi benih idaman. bahwa saksi berkeinginan untuk melakukan pemuliaan karena selama ini tingkat ketergantungan para petani terhadap benih benih perusahaan semakin tinggi. benih benih yang dibuat oleh perusahaan membutuhkan asupan pupuk kimia dan pestisida tinggi dan menyebabkan keanekaragaman semakin berkurang bahkan hilang untuk memilih yang benih sesuai dengan daerah lokal masing masing yang ada indonesia. selain itu, terkininya dan hilangnya benih benih lokal, dalam hal ini benih yang murni, yang belum ada yang mengontak atik, bahwa selanjutnya dari kegiatan pemuliaan ini, benih idaman petani, selama ini petani mengidap idamkan benih yang tahan terhadap hama penyakit, produksinya tinggi, rasa nasi pulen atau tergantung selera pasar dan irit terhadap pupuk dan pestisida kimia: bahwa saksi juga pernah sekolah pemuliaan lapangan pada tahun yang difasilitasi oleh yayasan dan bekerja sama dengan ikatan pengendali hama terpadu indonesia kabupaten indramayu yang kemudian melakukan sekolah lapangan satu musim tentang pemuliaan benih yang melibatkan orang peserta pada tahun bahwa tentang pemuliaan pemandu dalam rangka melakukan pemuliaan tanaman melalui sekolahan lapangan, saksi merangkul dari dinas pertanian selaku pemandu dan dua orang pemandu diambil dari petani. kemudian pada tahun ada lima kelompok tani yang tergabung dalam petani pemulia benih sekarang berkembang sekitar kelompok masing masing anggotanya yang terlibat dalam sekolah lapangan orang peserta, bahwa pada musim kedua, pada tahun saksi mengikuti pemuliaan benih sayuran sebagai tindak lanjut melakukan pemuliaan benih padi dan mengikuti sekolah lapangan satu musim. kemudian sistem tanam lokal, ini dilakukan terus menerus, termasuk pelatihan petani petani yang lain. kemudian untuk sayuran dilakukan oleh kelompok lain yang ada kecamatan silek. bahwa saksi telah menghasilkan galur padi, yang mana ini rakitan pada tahun sampai sekarang mendapatkan varietas bilangan dari varitas kerbau, varietas lokal lonjong, gading, varietas selong: bahwa menurut saksi. bahwa saksi juga mendapatkan penghargaan danamon award pada tahun karena dianggap telah melakukan pemuliaan benih yang selama ini lakukan bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. juga banyak media yang menulis, seperti media kompas dan ada yang ditayangkan melalui televisi trans media tempo, dan lain sebagainya. bahwa menurut saksi yang penting ditekankan boleh supaya atau pemahaman terlebih dahulu agar bisa: bahwa terkait dengan pengalaman mengikuti sertifikasi benih, saksi mencoba mencari terobosan dengan mengikuti proses sertifikasi benih sebagai media belajar, bukan tujuan kami yang utama. kemudian tanpa mendapatkan rekomendasi dari dinas pertanian kabupaten, kami menerobos sehingga ada yang mau memfasilitasi dari yayasan fil untuk bisa bergabung lewat kegiatan konsorsium bersama batan, ipb, bingen, dan balai besar penelitian padi sukatani, tetapi banyak kekecewaan karena kurang transparan: saksi berasal dari kelompok tani bungursari, kabupaten ciamis: bahwa oleh karena dengan hibrida atau pun bantuan dari pemerintah yang yang selalu benih diikuti dengan pestisidanya dan pupuk kimianya, maka saksi akan menjelaskan tentang dampaknya lapangan pada lahan sawah dan saksi akan memperagakan apa yang terjadi dengan tanah pada lahan sawah yang selalu diberikan pupuk kimia, bahwa menurut,bisalim hariadhi saksi adalah ketua kelompok tani karya mulia desa sumberejo, kecamatan purwosari, kabupaten pasuruan::: gatot srono saksi adalah petani dari desa kembangan, kecamatan bukateja, kabupaten purbalingga, provinsi jawa tengah: sejak zaman dahulu kala hingga zaman majapahit, demak, bintaro, pajang, mataram, kasultanan, dan kasunanan, sampai jaman kemerdekaan benih apapun desa dikelola oleh para petani desa dengan falsafah yaitu bibit, bebek, dan bobot: saksi membawa contoh bibit beras merah dengan warna merah agak jambon jaminan, yang berasal dari bibit lokal, tidak rakus pupuk dan bisa dipupuk dengan pupuk alami:etiyarman saksi beralamat desa teramati kecamatan mojolaban, kabupaten sukoharjo, provinsi jawa tengah: petani sudah siap untuk memproduksi tanaman pangan yang berkualitas,guo telah menyebabkan terberatnya petani karena guo tidak berpihak pada petani, tapi justru berpihak pada para pengusaha: pemerintah juga selalu berkiblat perusahaan sehingga berakibat munculnya benih benih yang tidak standar yang justru menjerumuskan petani, seharusnya pemerintah memfasilitasi pengadaan benih dan memberikan kesempatan kepada petani untuk pengadaan benih sendiri:, imam sutrisno pemohon bapak kuncoro sebetulnya membuat benih untuk penangkaran pakai sendiri dan juga dipakai saksi. jadi tidak untuk benih, tetapi diambil dan disita oleh petugas sebanyak ton benih jagung, timbangan, terpal dan kipas angin,ahli para pemohon dr. dwi andreas santoso terkait dengan undang undang pertanian, ada evolusi sejarah undang undang pertanian dan hanya dari undang undang pertanian yang propelan, pada tahun ada undang undang nomor tentang peraturan dasar pokok pokok agraria dan sampai sekarang diyakini undang undang tersebut yang propelan yang kemudian, undang undang tersebut menurun menjadi undang undang nomor atau undang undang setelah kita swasembada pangan, dan setelah itu kita tidak pernah lagi swasembada beras: penurunan juga terjadi pada saat mengadopsi konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman dan yang terakhir tentang undang undang hortikultura yang ternyata undang undang tersebut sebagian besar disusun oleh pihak pihak perusahaan, yang memberi banyak masukan dan sangat sedikit petani yang terlibat dalam penyusunan undang undang tersebut. undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman banyak yang menjadi concern kita bersama dan petani memang memiliki hak, dalam arti petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. kita sepakat hal tersebut adalah baik. walaupun ada embel embel nya bahwa negara berkewajiban, dalam arti negara akan merancang dan petani untuk situasi tertentu harus mengikuti rancangan atau planning yang dibikin oleh negara: pengusaha berhak memperoleh benih yang bermutu untuk mengembangkan budidaya tanaman, dan ini dalam lalu hak pemerintah sudah banyak dikemukakan mengenai hak pemerintah mengenai pencarian dan pengumpulan plasma nutfah, dan lain sebagainya,introduksi dari luar negeri, hak pemerintah untuk memberikan izin edar maupun pelepasan varietas tanaman dan yang paling penting dan menjadi pokok perhatian kita bersama mengenai larangan diedarkan jika varietas tersebut belum dilepaskan oleh pemerintah. lalu pengeluaran atau memasukkan benih tersebut wajib mendapatkan izin dan sudah barang tentu karena ada larangan berarti ada pidana baik hukuman kurungan maupun denda. fao commission genetic resources for food and agriculture menyampaikan usulan mengenai farmer's rights. farmer's rights ini apa?, yaitu the right use exchange and the case land crisis and varieties that are not registered market farm safe shift. hal tersebut merupakan hak petani terkait dengan benih karena benih adalah kehidupan: benih bidang pertanian, menentukan keberhasilan atau kegagalan usaha tani, sehingga benih ini menduduki porsi yang teramat penting dalam sistem pertanian. lalu untuk itu kalau menguasai benih, yang sudah barang tentu kita tidak berasumsi kalau kita menguasai benih kemudian menguasai kehidupan. tetapi karena benih begitu penting bidang pertanian, sehingga banyak pihak yang amat sangat tertarik untuk melakukan penguasaan benih. sebagai contoh, sekarang ini sedang banyak perusahaan berusaha memasukkan benih transgenik indonesia. berapa potensi pasar benih transgenik? potensi pasar benih jagung dan kedelai transgenik indonesia rp22 triliun per tahun, bagaimana tidak menggiurkan? sehingga banyak pihak dengan berbagai cara berusaha sejauh mungkin bagaimana mereka bisa menguasai benih, lalu bagaimana terkait dengan keanekaragaman pertanian? bahwa ada sekitar bintang pertanian seluruh dunia, dan sana tersimpan kira kira juta benih, dan ada penurunan drastis seluruh dunia terkait dengan pendanaan karena sekarang ini peralihan penguasaan benih dari institusi publik institusi swasta dan terjadi kalau dahulu kita menggunakan kira kira spesies tanaman untuk pangan dan pertanian, sekarang hanya spesies yang menyumbang pangan untuk manusia: lalu bagaimana mekanisme penguasaan benih dapat terjadi seperti yang kita rasakan sekarang ini? asal benih jelas, dari petani, dari komunitas lokal, dari penduduk asli. lalu sebagian benih ini mengalir lembaga pengumpulan bank benih internasional dan sana ada catatannya, sana ada lebih dari koleksi dan sana ada catatan ownership dan siapa yang memanfaatkan ini? perusahaan benih multinasional sudah memanfaatkan ratusan ribu benih dari bank bank benih internasional yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi benih unggul, benih hibrida, dan benih transgenik, lalu bagaimana akses petani terhadap benih yang dahulunya berasal dari mereka? bahwa perusahaan benih sekarang ini dunia mengerucut sebagian kecil perusahaan perusahaan raksasa. ada enam perusahaan benih raksasa dunia yang menguasai hampir input pertanian dan benih seluruh dunia. lalu berpihak siapakah konvensi konvensi internasional dan undang undang kita? kita tidak bisa berkilah bahwa ada keberpihakan tertentu terhadap konvensi maupun undang undang tersebut dari kenyataan yang ada. kenyataan yang ada saat ini dunia, dan hanya enam perusahaan multinasional ini menguasai pasar benih dan input pertanian seluruh dunia dan mereka menguasai benih transgenik., lalu bagaimana indonesia? indonesia hampir benih padi dikuasai oleh perusahaan nasional terutama banyak perusahaan multinasional juga sekarang ini mulai masuk indonesia untuk memproduksi benih padi. lalu pasar benih jagung hibrida ini juga dikuasai perusahaan multinasional. satu perusahaan saja, menguasai benih jagung hibrida dan benih padi hibrida sedangkan benih holtikultura juga dikuasai oleh perusahaan multinasional. satu perusahaan saja ini menguasai pangsa pasar tersebut. apakah ini bukan diakibatkan oleh konvensi konvensi internasional? apakah ini bukan diakibatkan oleh sistem undang undang kita? nanti akan kita jawab bersama: pada tahun ketika belasan petani kediri ditangkap polisi karena memilah, menyeleksi, dan mengembangkan induk, memproduksi jagung hibrida, dan mengeluarkannya kalangan petani. pada saat itu saksi sempat juga mengikuti dan pada saat itu petani tersebut dituduh mencuri benih induk dari perusahaan dan itu tidak terbukti pengadilan. selain itu petani tersebut juga dituduh melanggar undang undang nomor tahun dan sehingga menurut ahli, guo adalah kriminalisasi petani, dan hal tersebut sudah banyak dikemukakan juga oleh berbagai kalangan, data seluruh dunia juta varietas tanaman produksi oleh farmer, oleh petani kecil, bukan oleh perguruan tinggi, bukan oleh lembaga pemerintah, bukan oleh perusahaan. perusahaan sampai pada saat ini mengembangkan hanya kira kira varietas tanaman, lembaga lembaga internasional dan pemerintah saat ini hanya mengembangkan varietas, petani kecil mengembangkan juta varietas tanaman seluruh dunia. jadi bagaimana pentingnya peranan petani kecil, pemerintahan, juga sudah melakukan seleksi beberapa sampai jadi dalam bentuk yang sudah amat sangat stabil, tetapi karena tidak memiliki kemampuan untuk mengedarkan karena benturan undang undang, karena untuk mengedarkan memerlukan dana kira kira rp500.. petani juga berhasil menghasilkan varietas bondong perkawinan antara kebo dan gonggong yang memiliki potensi hasil sampai ton per hektare, lalu beberapa petani anggota ab2ti juga mengembangkan jagung hibrida dengan potensi hasil ton per hektare dan pada tingkat petani sampai ton per hektare yang lebih tinggi dibanding benih benih komersial yang sekarang beredar. selain itu ada juga petani pemulia kedelai yang kebetulan bulan lalu bertemu juga yang mengembangkan varietas varietas lokal kedelai merubuhkan yang potensi hasilnya sampai ton per hektare. pemuliaan tanaman oleh petani kecil ini sudah memenuhi semua persyaratan ilmiah yang ada yang diajarkan perguruan perguruan tinggi yang dilakukan oleh lembaga lembaga penelitian, yang dilakukan olehini kali lipat dari lebih tinggi dibanding yang dilakukan gabungan peneliti maupun perusahaan. undang undang pertanian perlu mengadopsi hak petani.angan kita dan yang terakhir ahli ingin mengutip salah satu hasil assessment yang dilakukan oleh sekitar ilmuan seluruh dunia, bawah tujuh badan dunia, yang salah satu kesimpulannya adalah traditional and look knowledge constitute and extensive realism accumulated practical knowledge and knowledge generating capacity that that switch enable and development goals food and agriculture rich. prof. dr. ir. edhi hartono, sc. bahwa undang undang tahun diundangkan atau dibuat ketika keterlibatan masyarakat terutama masyarakat petani itu sedikit sekali. pendekatan semacam ini tentu menyebabkan adanya kepentingan stakeholder yaitu petani tidak terakomodasi karena keterlibatannya minimal atau bahkan tidak ada, kedua, petani sebagaimana jenis usaha atau pemilik lahan, atau pengolah media bercocok tanam, merupakan pemangku kepentingan yang terbesar dan terpenting dalam suatu usaha tani atau suatu budi daya tanaman. sehingga sangat wajar jika dalam menyusun peraturan, hukum, undang undang yang menyangkut sistem budi daya tanaman petani harus didengar pendapat dan suaranya. merekalah yang nantinya berkepentingan langsung dengan hukum yang mengatur sistem usaha tersebut. maka pengalaman, penerapan pengalaman, penerapan kebutuhan, dan keinginannya harus terakomodasi oleh peraturan yang ada, bahwa pemberdayaan petani yang menuju tekad mensejahterakan petani melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan kecerdasan sebetulnya telah diterapkan dalam pembukaan undang undang dasar dengan frasa mencerdaskan kehidupan bangsa. peningkatan kecerdasan, kesadaran, dan penempatan peran petani dalam masyarakat menuju sejahtera terjadi antara lain, bahkan juga karena adanya program pemerintah sendiri yakni diimplementasikannya alpha sekolah lapang pengelolaan hama terpadu) sebagai cara penerapan program pht yang dalam undangundang yang sama bahkan disebut sebagai satu satunya cara pengelolaan hama yang diakui oleh pemerintah. alpha adalah bentuk pendidikan dan penyuluhan petani yang mengajarkan petani berpikir, menganalisis, menarik kesimpulan, dan menyatakan pendapat. petani menyadari perannya dan petani diajak untuk memberdayakan diri, sehingga peran pemerintah selanjutnya adalah fasilitator aktivitas profesional petani. apakah hasil yang meningkatan kecerdasan petani sebagai anak bangsa melalui program pemerintah sendiri ini akan dinaikan? atau bahkan akan ditolak karena kemudian menghasilkan sikap kritis mereka terhadap undang undang yang kurang menjamin pemberdayaan petani. yang menyediakan bibit dan benih sejak dahulu merupakan bagian yang selalu ada dalam mengelola suatu usaha tani. dengan sangat piawai ahli atas desakan perusahaan trans nasional, sama sama memposisikan petani kecil tidak sebagai subjek pemuliaan tanaman. sementara itu, ruang ruang ekonomi terbuka lebar bagi investor dan perusahaan benih, meraup peluang pasar. padahal persen penduduk indonesia bekerja sebagai petani. undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan varietas tanaman telah mempersempit dan menghalangi kesempatan bagi petani untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman. sehingga penerapan undang undang ini berpotensi menjadi penghalang bagi akses masyarakat khususnya petani dalam pemenuhan terhadap hak atas pangan, hak atas pekerjaan, hak atas pengetahuan, dan hak untuk hidup yang layak. bahwa diantara undang undang terkait perbenihan, undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman perlu didahulukan pengajuan uji materialnya mahkamah konstitusi karena undang undang ini telah dipergunakan mengkrimalkan, mendiskriminasikan, dan memfitnah para petani pemulia benihndreas telah menyampaikan apa yang dilakukan petani selama ini sehubungan dengan itu. praktik ini merupakan bagian yang penting dari pekerjaan petani pada awal masa tanam dan petani yang telah berpengalaman paham benar bahwa benih dan bibit seperti apa yang akan mereka butuhkan yang cocok dan sesuai dengan kondisi lahan, iklim, dan musim, untuk wilayah hamparan masing masing. jadi mereka tahu apa yang mereka kehendakilah. tingkat pendidikan petani juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya upaya pendidikan indonesia dan inilah yang harus didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. selama ini, pemerintah melalui berbagai instalasinya selalu mengatakan bahwa kearifan lokal (local wisdom) dan sains petani (farmers knowledge) harus dilestarikan, sehingga teknologi tepat guna yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat. ini berarti, secara nyata harus dilakukan apresiasi terhadap apa yang telah dihasilkan petani dan terhadap apa yang telah dilakukan petani, terlebih jika mereka memang menunjang kesejahteraannya sendiri.... bahwaadapu.francis xavier wahana undang undang nomor tahun tentang, petani kecil sebagai individu representasi keluarga petani telah didiskriminasikan, seraya pemerintah hanya terbatas membina. tiga. petani kecil dilanggar secara sistematik oleh undang undang nomor tahun atas hak aslinya. empat. undang undang nomor tahun harus dibatalkan: aransemennya adalah pada halaman usulan rumusan pengganti dan yaitu setiap orang, badan hukum atau . dan badan hukum, kecuali petani kecil bertahan sempituntuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan atau dalam rangka ikut serta mendukung program kedaulatan dan ketahanan pangan nasional tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam jadi cross breeding yang dilakukan petani kecil itu adalah situ sifatnya. ekosistemnya, sawahnya, dan ditingkatkan pada tangkainya sawahnya juga, hingga tidak mengenal namanya benih bina, alat pemuliaan laboraturium mana membutuhkan pelepasan atau waktu pelepasan,, sehingga kediri, kediri, indramayu, indramayu, hingga ikut serta membantu program kedaulatan dan ketahanan pangan, maupun ekologi nasional. itu tujuan mereka, bukan untuk bisnis yang utama, karena niat baik, tulus, dan luhur dari para petani kecil bertahan sempit adalah, petani kecil bertahan sempit itulah harusnya yang menjadi penguasa benih dan penangkap benih sejak nenek moyang dan zaman yang amat lamajumlah para petani kecil bertahan sempit ini tidak kecil, apalagi perannya dalam menyukseskan swasembada pangan, namun dalam undang undang sengaja diperkecil. sensus pertanian sepuluh tahunan, harusnya akan ada lagi, kalau tidak sibuk berpolitik. adalah petani garam yang penguasaan tanahnya kurang dari hektare per kepala keluarga dan yang tanpa tanah. itulah sebetulnya para pembudidaya yang asli, persentase ini sudah berlipat ganda selama tahun dan kalau kita hitung diprediksikan, selama tahun itu berlipat dua, maka ini harusnya sudah menjadi juta, kalau tidak pergi keluar pertanian karena terpaksa. petani garam inilah praktisi pertanian, budidaya tanaman yang adalah ahli agriculture bukan agribusiness. jadi, ahli budaya cocok tanaman. kalau mereka hilang, budayanya juga hilang, bangsa ini kehilangan identitasnya, lahan yang mereka kuasai menciut, otomatis dalam diagram karena memang datanya dari statistik sensus pertanian baru sampai belum ada, belum diadakan, maka jumlah petani garam bisa diduga akan naik juga, pada tahun sampai ini data yang tersedia sampai saat ini, terdapat keluarga petani kecil menderita pelanggaran hak asasi manusia terkait konflik agraria atas lahan seluas hektare indonesia. maka mendesak perlindungan, menegakkan keadilan, dan pembelaan petani kecil oleh negara, dengan mendukung dan melindungi petani kecil bertahan sempit yang istilahnya juga ditulis dalam undang undang nomor tahun yang dalam statistik itusyukur sekarang pemerintahan yang sekarang itu mencanangkan reformasi agraria walaupun belum tuntas atau tidak akan ,melalui reforma agraria lafarge diteguhkan pemerintah mereka dipinjam atau bahkan diberi tanah tanah negara eks perkebunan dan kehutanan yang selama ini disembunyikan sebagai objek reforma agraria dalam rupa bahwa blitar selatan maupun blitar utara, telah terjadi dan mereka diberi sertifikat atas eks perkebunan resmi negara. berarti ini program pemerintah supaya mereka juga ikut berdaya guna dalam membudidayakan tanaman, termasuk penangkaran benih ala petani situdesemberistem budi daya tanaman. bahwa pengaturan sistem budi daya tanaman merupakan bagian integrasi bidang pertanian pada hakikatnya adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modaloleh karena itu, sistem budi daya tanaman akan dikembangkan dengan berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan. selain itu, pengembangan budi daya tanaman diarahkan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup,, pemerintah menyusun rencana pengembangan budi daya tanaman, mengatur produksi budi daya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional, dan menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat dengan tetap memperhatikan masyarakat. lebih lanjut, melalui pengaturan tersebut memposisikan petani sangat sentral dan strategis untuk keseluruhan sistem budi daya tanaman. posisi sentral dan strategis dimaksud,, terutama masyarakat petani. untuk mengembangkan sistem budi daya tanaman, hanya dapat dicapai secara optimal apabila dalam pelaksanaannya digunakan teknologi tepat, yakni sesuai dengan daya dukung sumber daya alam indonesia yang beriklim tropis. oleh karena itu, upaya untuk menemukan dan menciptakan teknologi budi daya tanaman secara tepat melalui penelitian, terutama dunia usaha untuk ikut berperan serta dalam penelitian dan pengembangan budi bahwa peran serta masyarakat termasuk petani penanaman modal, promosi komoditas, serta prakiraan cuaca, dan iklim yang mendukung pengembangan budi daya tanaman. sistem perbenihan tanaman. seperti diketahui, benih merupakan sarana produksi utama dalam budi daya tanaman,, melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemanfaatan plasma nutfah, baik dalam maupun luar habitatnya,, atau varietas tepat mutu, tepat jumlah, tempat, waktu, tepat lokasi, daya tanaman, baik ditinjau dari kepentingan individual petani atau pengguna benih,, dan badan hukumbahwa terhadap ketentuan huruf huruf huruf dan huruf dan huruf dan huruf huruf ddalam sistem budidaya tanaman diperlukan suatu rencana dalam pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan rencana pembangunan nasional. samping hal tersebut, pemerintah juga perlu menetapkan wilayah, mengatur produksi budidaya tanaman berdasarkan kepentingan nasional dengan melibatkan peran serta masyarakat. petani memiliki dan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan usaha budayanya. samping itu pemerintah mengupayakan agar petani memperoleh jaminan penghasilan tertentu. kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. varitas hasil pemulihan atau introduksi yang akan diedarkan harus terlebih dahulu dilepas oleh menteri pertanian, serta dalam produksi benihnya melalui proses sertifikasi. atas dasar hal hal tersebut atas, dapat disimpulkan sebagai berikutmelarang petanipetani yang dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan, pemerintah memberikan kompensasi sesuai kemampuan. dalam mencari dan mengumpulkan plasma nutfah, pemerintah membolehkan bagi setiap orang atau badan hukum dalam memanfaatkan, melestarikan, dan mengamankan plasma nutfah sebagai kekayaan alam yang sangat berharga untuk kemajuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan syarat melalui mekanisme perizinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah memastikan bahwa varitas yang akan diedarkan benar benar memiliki keunggulan dan mutu benih agar petani tidak dirugikan. undang undang guo mengakomodir kepentingan perorangan dan badan hukum, sehingga selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab secara hukum. untuk itu terhadap subjek hukum yang melanggar ketentuan dan dan sudah semestinya diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam huruf huruf, huruf dan huruf undang undang guo. hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. selain hal hal tersebut atas, pemerintah juga menyampaikan hal hal sebagai berikut, terhadap ketentuan huruf huruf huruf dan huruf undang undang sistem budidaya tanaman, pemerintah menjelaskan sebagai berikut.sedangka..dan bahwa ketentuan dan yanghuruf (a)nomor tahun tentang.yang mengadili, dan memutus permohonanhuruf huruf dan huruf sepanjang kata perorangan, dan huruf dan hurufbrahim nascar kesaksian saksi terkait selaku petani budidaya dan penangkap benih padi bersertifikat, baik varietas padi unggul lokal maupun unggul nasional. varietas padi unggul lokal setiap daerah rata rata memiliki keistimewaan atau keunggulan tersendiri, seperti cianjur varietas padi unggul lokal pandan wangi, garut varietas padi sarinah, sumedang varietas gerbang, kemudian yogyakarta rojo lele, demikian pula daerah daerah lainnya indonesia, keberadaan varietas varietas padi unggul lokal tiap daerah ini harus dilestarikan melalui surat keputusan menteri pertanian tentang pelepasan varietas berdasarkan undang undang atau peraturan yang berlaku. kecamatan warungkondang kabupaten cianjur merupakan salah satu daerah tempat tumbuh produktif varietas padi unggul lokal padi pandawangi, dan padi pandanwangi hanya tumbuh produktif tujuh kecamatan, kecamatan lainnya wilayah kabupaten cianjur adalah kecamatan cianjur, cibeber, cugenang, cipaku, gerbong, dan campaka. padi pandanwangi termasuk golongan padi dulu merupakan varietas padi unggul lokal yang mempunyai keistimewaan karena rasa nasibnya enak, pulen, gurih, dan beraroma khas wangi pandan. produktivitas cukup tinggi antara sampai dengan ton per hektar, dengan keistimewaannya itu menjadi terkenal seluruh indonesia bahkan sampai mancanegara, sehingga nilai jual beras padi pandanwangi sangat murni, sangat mahal. saat ini sampai dengan per kilogram dengan kualitas giling biasa bukan giling untuk beras kepala,., (suara tidak terdengar jelas) nilai jual beras padi pandang wangi membaik kembali. terbitnya surat keputusan menteri tentang personal personlebih kurang musim. bawah pengawasan balai sertifikasi benih bps dengan bimbingan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh para peneliti atau para pemulia sebagai tindak lanjut dari surat keputusan menteri tentang pelepasan varietas pandan wangi, departemen pertanian untuk tetap menjaga kemurnian beras padi pandan wangi yang memiliki nilai nilai jual cukup tinggi menguntungkan petani dan menjadi kebanggaan masyarakat cianjur, bahkan kebanggaan sebagai aset nasional melalui lembaga penelitian dan pemberdayaan masyarakat ppm), institut pertanian bogor ipb), bekerja sama dengan hati kabupaten cianjur. pada saat kebetulan saksi sebagai ketua dpc khi kabupaten cianjur melakukan bimbingan dan pembinaan kepada para petani padi pandan wangi yang tergantung dalam gapoktan padi pandan wangi kecamatan warungkondang, cianjur. bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lppm ipb ini mengawal mulai dari pengadaan benih pandan wangi bersertifikat, teknologi penanaman pasca pages, sampai kepada sertifikasi beras dan pengepakan. langkah ini membuahkan hasil yang sangat berarti. kemurnian padi beras pandan wangi dapat dipertahankan dengan nilai jual yang memadai. kondisi ini sebagai bukti surat keputusan menteri pertanian tentang pelepasan varietas unggul lokal, pandan wangi berdampak menguntungkan petani. petani merasa dilindungi dan saat ini saya asosiasi padi pandan wangi tengah membangun kemitraan dengan sebuah perusahaan jakarta, yaitu agro media yang telah membentuk sub perusahaan cianjur, sepeda yang ditugaskan untuk bermitra kerja dengan asosiasi pandan wangi cianjur. ketertarikan pt. agro media ini karena kepercayaan konsumen terhadap kemurnian beras padi pandan wangi secara bertahap terbangun kembali. oleh karena itu dengan adanya pelepasan varietas tersebut, kami memperoleh varietas yang murni sehingga benih padi pandan wangi yang ditanam petani varietasnya murni dan mutunya terjamin. disertifikasi oleh pps petani sangat diuntungkan dengan menanam benih padi pandan wangi bersertifikat karena terjamin kualitasnya sehingga harga jual beras tinggi karena beras padi pandan wangi asli bukan campuran. alis namun sidik saksi menjadi petani adalah pilihan hidup yang merupakan warisan leluhur yang mulia. hasil panen yang saksi peroleh tidak dihabiskan untuk dimakan, tetapi dijual kepada para pedagang untuk dibeli oleh masyarakat umum perkotaan, bahkan mungkin sampai jakarta. mungkin juga dari sekian para hadirin yang ada sini, ada yang memakan beras saksi,pegangan400. sampai rp425. per kuintal.uintal dengan hasil penjualan kurang lebih rp7. sampai rp8. dengan lahan yang sempit tersebut, saksi menganggap bahwa hasil panen sa, saksi dapat mengerti tentang budi daya tanaman yang baik, seperti penggunaan pupuk berimbang, dan penggunaan bibit benih varietas unggul, bahkan dengan berkelompok saksi dapat memperoleh pupuk: wahidin saksi adalah seorang petani padi yang merupakan warisan dari orang tua saksi tercinta yang dahulunya juga seorang petani. lahan sawah saksi seluas kurang lebih hektare. semasa bapak saksi masih bertani, saksi masih ingat menurut cerita bapak saksi bahwa dulu sebelum ada padi ir, masih menanam varietas lokal yang ada sekitarnya. rasa nasibnya enak, dan pulen, tetapi hasil panennya rendah, sekitar tiga sampai empat ton per hektare, dan umur pertanaman lama antara lima bulan sampai enam bulan. umur tanaman yang panjang seringkali terserang hama, hama tikus, belalang, under, dan seringkali tidak panen. tetapi sekarang pemerintah sangat peduli kepada petani dengan adanya benih padi hasil penelitian seperti diserang dan impar yang benih benihnya berlabel, bersertifikat dari bps: hasil panen padi saksi saat ini sangat bagus, rata rata ton sampai dengan ton per hektare karena saksi menggunakan benih padi dari varietas unggul, berlabel, bersertifikat.. dalam satu tahun, biasanya saksi tanam padi dua kali atau padi sekali dan jagung sekali, tergantung musimnya. ahli pemerintah prof. dr. ir. sopir sesuai dengan pembukaan undang undang dasar pangan itu adalah hak asasi paling dasar, sehingga pemerintah wajib menyediakan pangan secara cukup dan adil. cukup kenapa? agar negara memiliki kedaulatan atas pangan dalam menyediakan pangan bagi rakyat indonesia. yang kedua, adil. agar rakyat indonesia mendapatkan harga yang terjangkau dan tentunya menguntungkan bagi petani yang menanamnya. lanjut. dan ini juga menjadi concern dunia. karena berdasarkan perhitungan yang diperoleh, pada tahun diperkirakan daerah asia timur dan tenggara, mana itu adalah sumber pangan beras yang ada dunia, itu akan kekurangan pangan sebesar ton. artinya, daerah kita asia tenggara dan timur kemungkinan kurang menjadi sangat besar. jadi, seandainya kita punya uang pun, belum tentu kita bisa membeli karena barangnya tidak ada, apabila kondisi business usual, diperkirakan pada tahun kita akan kekurangan pangan sebanyak ton beras. tantangan pangan depan apa? pertama adalah tentunya peningkatan populasi. yang kedua adalah peningkatan persaingan lahan, baik untuk bioenergi maupun kegiatan nonpertanian dan yang lain tiba tiba ada muncul akhir akhir ini adalah dampak anomali cuaca. seperti kita lihat sekarang banjir sebelumnya kering, suhu, hama, dan penyakit, indonesia itu sekarang mengalami kekurangan lahan, indonesia itu lahan per kapita pada tahun hanya meter persegi per orang per kapita untuk sawah. bandingkan dengan amerika yang mencapai meter persegi. dengan luas ini kita sangat rentan terhadap kecukupan pangan. potensi ketergantungan impor sangat tinggi. sehingga, kita mengalami darurat pertanian dan salah satu persoalan besar bangsa masa depan adalah menjamin ketersediaan pangan bagi yang cukup bagi perut seluruh warga. indonesia juga terdampak cuaca ekstrim global, lahan sawit pun mengancam padi, sehingga tanpa adanya kebijakan pangan yang akurat akan terjadi kerentanan penyediaan pangan, kerawanan pangan akan menyebabkan kekacauan sosial yang membahayakan negara kesatuan republik indonesia. diperkirakan pada tahun hanya tinggal meter persegi per kapita, jauh lebih rendah lagi dan sangat rawan. oleh karena itu, mempertahankan kecukupan pangan tidak dapat lagi melalui perluasan lahan. bentang bumi terbatas, tidak bisa ditambahkan, tetapi harus melalui kebijakan yang sangat terukur. pertama, meningkatkan produktivitas. dengan pengembangan tekhnologi dan salah satunya varietas unggul, per wilayah yang tepat untuk meningkatkan produksi. lalu yang kedua adalah kebijakan yang akurat melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang tegas oleh karena sekarang sudah terjadi kelandaian produktivitas, maka kebijakan dengan menjadi opsi yang prioritas. undang undang sbt ini merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi petani. ini adalah manfaat per wilayah, makanya luar negeri petani petani justru menghadapi kekurangan pangan depan, meminta banyak peraturan, bukan mengurangi peraturan. dulu indonesia adalah importir beras terbesar dunia. dengan adanya pancausaha tani indonesia dapat mencapai swasembada pada tahun karena indonesia sudah pada level menurut teori kesejajaran saja mana sudah mengeluarkan benih bersertifikat. jadi dibayangkan kalau kita sekarang sudah pakai level dan dapat bertahan, dan depan itu adalah lahan makin sedikit, apakah kita harus turun level? seharusnya untuk aman pangan, kita harus naik level level yang lebih besar dan kita bicara langsung kepada mutu benih. komponen penting pancausaha tani yang diterapkan untuk mencapai swasembada pangan adalah pengolahan tanah, benih bermutu, pemupukan irigasi, dan pengendalian hama terpadu. apa yang disebut benih bermutu? benih bermutu ditujukan untuk menjamin produksi tinggi, mutu produknya sesuai dengan standar, dan pendapatan petani penanam meningkat. mutu benih terdiri dari mutu genetik, varietasnya harus unggul, seragam secara genetik, kedua mutu fisik, bebas dari kotoran, biji gulma, dan kerusakan, mutu sosiologis, daya kecambahnya harus cukup sehingga tumbuh lapangan, dan kesehatan benih. jadi dalam hal ini, sertifikasi benih itu menjamin, melindungi petani dari penipuan oleh produsen benih nakal. lalu kalau tidak ada sertifikasi, yang paling dirugikan siapa? yang paling dirugikan adalah petani petani pengguna benih dan ini merupakan bagian sangat terbesar dari seluruh petani yang ada indonesia. dan karena peraturan ini tidak diskriminatif, maka kalau tidak ada sertifikasi benih, yang dirugikan siapa? bukan hanya petani petani kecil yang membuat benih, tetapi justru diuntungkan adalah perusahaan dan importir produsen yang nakal karena tidak lagi perlu memperhatikan sertifikasi ini. ini contohnya, situ dituliskan sertifikasi, ini diproduksi oleh kelompok tani. cikini cianjur. situ jenis tanamannya padi sawah, varietasnya inari. bisa dibayangkan kalau isinya disebut inari tetapi dalamnya bukan inari, itu tentunya akan sangat merugikan petani. kadar airnya tinggi, berarti nanti tidak tumbuh kalau ditanam petani. lalu kalau misalnya daya tumbuhnya rendah juga rugi, kalau penyakitnya ada akan merugikan petani. sehingga dalam hal ini, sertifikasi mencegah pemalsuan isi benih, mencampurnya benih dengan varietas lain atau kotoran, benih berpenyakit atau daya tumbuhnya rendah sehingga petani pengguna benih tidak dirugikan. apabila memakai benih jagung yang tidak bersertifikat dan terinfeksi oleh bule, baru beberapa hari harus dicabutdan oleh karena itu china, justru yang tadinya bebas mulai tahun ini justru mengimplematiskan penggunaan benih bersertifikat lebih ketat. varietas unggul dan pemulihan tanaman. mengatakan, setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemulihan tanaman untuk menemukan varietas unggul. jadi tidak ada halangan buat petani untuk melakukan pengembangan varietas, sama sekali tidak ada sini. apa fungsi pemulihan? pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietas yang sudah ada untuk menghasilkan jenis dan atau veritas baru yang lebih baik. jadi tujuannya veritas baru yang lebih baik, kalau tidak baik untuk apa? nah, didukung . dilakukan oleh siapa saja? bisa lembaga penelitian, pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan swasta, perseorangan dalam hal ini juga petani: indonesia, padi varietas unggulan mencapai produktivitas padi kita cukup tinggi, sama dengan produktivitas rata rata dunia. lalu jagung ini lebih tinggi penggunaannya, rata rata produktivitas negara kita jauh lebih tinggi dibandingkan rata rata dunia. sementara kedelai yang varietas unggulan lebih rendah maka produktivitas rata rata kedelai indonesia lebih rendah dari produktivitas rata rata dunia. varietas unggul diperoleh melalui pemuliaan baik oleh peneliti formal maupun peneliti petani. menurut ahli pemohon terdahulu yang saya baca laju pemuliaan petani seharusnya dengan laju yang sangat tinggi varietas yang ditanam petani harusnya yang dihasilkan oleh petani tetapi ternyata kenyataannya ternyata yang ditanam oleh petani sebagian besar adalah varietas varietas yang dikembangkan oleh pemulia pemulia formal. ini tentunya karena dianggap varietas hasil pemulia formal dianggap lebih baik oleh petani: membuat varietas itu sangat lama, ketika sampai itu bukan varietas dalam hal pemulihan tanaman baru kita sebut galur. setelah itu butuh waktu sangat panjang sampai f9. setelah masih perlu lagi untuk dimurnikan, baru kita lakukan pelepasan. pelepasan tujuannya apa, pelepasan tujuannya adalah membuktikan bahwa janji yang diberikan oleh seorang pemulia atau penghasil varietas itu betul. kalau tidak betul maka yang dirugikan nanti petani pengguna.kita sebenarnya sekarang eksportir benih bukan importir benih. sekali lagi saya sampaikan kita adalah ekspor benih terutama untuk hortikultura dan bila tidak ada pelepasan siapa yang dirugikan adalah petani pengguna varietas dan siapaparaimportir benih karena dapat mengedarkan dengan sembarangan varietas varietas yang tidak unggul.: apabila dikatakan potensinya ton per hektare. siapa yang membuktikan kalau itu betul ton per hektare kalau tidak ada pelepasan. misalnya dijanjikan bahwa tahan terhadap penyakit bulai atau hawar daun. siapa yang bisa menjamin bahwa itu betul kalau tidak dilakukan pengujian melalui pelepasan. jadi pemerintah sudah mengembangkan melepas varietas. varietas padi dengan bantuan bps dan ini tidak membebani petani. selanjutnya untuk varietas yang lain ada dan biaya untuk pengujian pelepasan ditanggung oleh pemerintah tidak membebani petani seperti tadi disampaikan oleh saksi. plasma nutfah atau sumber daya genetik.apa yang disebut sumber daya genetik. sumber daya genetik adalah untuk pangan dan pertanian adalah semua materi genetik yang berasal dari tumbuhan yang memiliki manfaat nyata atau potensi bagi pangan dan pertanian. sumber daya genetik itu dibagi yaitu varietas lokal dan kerabat liar, lalu varietas tanaman yang sudah beredar, dan yang ketiga adalah varietas tanaman yang dilindungi. jadi yang dimiliki oleh masyarakat lokal itu adalah varietas lokal dan kerabat liar dan sekali lagi bukan individu petani sini tetapi masyarakat komunitas yang ada situ bukan individu petani tetapi sedangkan untuk varietas varietas yang dilindungi tentunya itu hasil pemuliaan yang panjang seperti tadi ahli sampaikan itu tidak boleh sembarangan digunakan, dalam hal terkait dengan undang undang dasar pemanfaatan sumber daya genetik sesuai: yang kedua adalah, perlu mekanisme penggunaan bersama, dengan menghargai pembagian keuntungan yang adil dan yang ketiga, yang sekarang menjadi masalah adalah, pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. dapat dibayangkan, seandainya petani dibebaskan begitu saja, tidak ada izin, banyak sekali agen agen dari luar negeri, berpura pura jadi warga indonesia sekarang, mengumpulkan plasma nutfah dan dapat dibawa pulang negaranya masing masing. tetapi kalau ada izin, akan dapat dikontrol oleh pemerintah. dalam hal ini, ahli juga ingin sedikit membahas mengenai farmer rights. farmer rights yang ada pada naskah fao, ternyata agak sedikit berbeda dengan farmer rights yang disajikan oleh ahli terdahulu. yang ahli bacakan, farmer rights right rising from the past, present, and future contribution farmers, concerning, improving, and making available plant genetic resource particularly those the centers origin. jadi, hak petani adalah hak yang muncul dari adanya kontribusi petani masa lalu, sekarang, dan mendatang, dalam hal pelestarian, perbaikan, dan menjadikannya tersedia sumber daya genetik, khususnya yang terdapat pusat keanekaragaman, jadi, untuk padi, karena pusat keanekaragamannya ada indonesia, maka petani indonesia punya hak tetapi untuk jagung, dimana pusat kerajaannya tidak indonesia, maka ini kita akan sulit untuk mengatakan itu karena pusat keanekaragaman jagung pulau andes, daerah amerika tengah. ahli pemohon mengatakan, farmer rights the right use exchange and the case line races varietas they are not registered market warship sheet. ternyata setelah saya baca dokumen resminya, itu ada perubahan kalimat, yang betul adalah, farmer rights the right use exchange and the case line races varietas they are long registered. ini arti yang sangat berbeda. artinya apa? bahwa kalau they are not registered, ada sesuatu yang tidak terdaftar. jadi, galur galur yang belum dikembangkan, yang milik seorang pemulia, karena belum didaftar, jadi boleh diperjual belikan. menurut ahli sebenarnya, farmer rights tidak diperbolehkan adalah varietas varietas yang sudah terdaftar dan habis masa pendaftarannya. ini adalah perbedaan yang sangat mendasar dan yang kedua adalahahli pemohon mengatakan linerisis adalah galur. dalam terminologi pemuliaan, galur itu adalah lines, varietas yang belum jadi, yang tadi saya katakan baru f5. sementara, yang disebut sini adalah linerisis dalam undang undang nomor tahun artinya adalah ras temurun yang memang ada daerah tersebut. sehingga ini juga dapat menimbulkan salah arti. lalu, berikutnya lagi adalah, petani boleh menggunakan dan mempertukarkan. jadi, undang undang nomor ini, tidak ada larangan petani untuk menggunakan benih yang dibuat sendiri, atau mempertukarkan dengan petani tetangganya, selama memang tidak saling merugikan dan ada perjanjiannya. yang tidak diperbolehkan adalah memperjualbelikan, karena kalau memperjualbelikan apa pun, kalau tidak dilindungi, pengguna akan dirugikan. jadi, kalaupun nanti pembuat benih tidak terkena oleh undang undang nomor akan terkena oleh undang undang konsumen, dan dalam hal ini, ahli sampaikan bahwa justru undang undang nomor itu melindungi petani dari tuntutan konsumen yang barangkali nanti melakukan kesalahan dalam melakukan penggunaan benih. ir. udin nugraha ahli ingin menyampaikan relevansi undang undang nomor tahun dengan masalah pertanian saat ini. ahli sebagai sensor dari komite akreditasi nasional, dengan nomor register lp1046, tahun penduduk bumi mencapai miliar dan terus bertambah. satu dari tujuh bayi yang dilahirkan itu kelaparan, atau miliar orang pergi tidur dengan perut lapar. bagaimana kasus negeri kita? jumlah penduduk tahun sekitar lebih dari konsumsi beras sangat tinggi yaitu per orang per tahun lebih. total kebutuhan ton beras atau ton gabah kering giling. luas tanam sekitar hektare, produktivitas ton per hektare, total produksi juta ton gabahyang diperoleh melalui perencanaan kita yang baik: tantangan yang dihadapi dalam pertanian adalah permintaan terhadap beras dan produk pertanian lainnya terus bertambah. produktivitas varietas mengalami kelandaian pada level ton per hektare. ini gejala global, tidak hanya indonesia. sumber daya pertanian makin berkurang karena ada degradasi lingkungan. kemudian, kompetensi dari sektor lain, mengakibatkan terjadinya konversi lahan, fragmentasi lahan, masalah air, dan ketersediaan tenaga kerja. opsi pembangunan pertanian hanya satu, tingkatkan produksi, lestarikan lingkungan untuk menuju sejahtera berkelanjutan, artinya ada peran inovasi, science, dan teknologi, untuk meningkatkan produktivitas menembus tahun per hektare. perlu ada fasilitasi research, pembinaan, dan penyuluhan dan juga partisipasi masyarakat dalam hal ini mencakup petani, swasta, konsumen dalam plasma nutfah pemuliaan dan produksi berkelanjutan: ketersediaan pangan merupakan urusan hidup dan mati, jadi kita jangan berpikir bagaimana nanti, tapi dirancang nanti bagaimana? ini artinya perlu perencanaan, perlu inovasi, hadapan kita ada dua jalan innovation die? dahulu langit tidak terlihat terhalang rimbunnya daun, kini hanya langit yang terlihat karena daun rimbun telah hilang. artinya erosi mengancam, banjir, akumulasi gas rumah kaca co?, pemanasan global dampak dari gas rumah kaca, kekeringan, eksplorasi hama, dan perubahan iklim atau musim tanam. eksistensi atmosfer co? bertahan tahun sedangkan metan hanya tahun, kontribusi terhadap efek rumah kaca co? tiga kali lipat dari kontribusi metan. produksi melandai sejak tahun kemudian luas panen cenderung menurun. produktivitas melandai, ini tantangan bagaimana supaya cukup pangan. ini fakta tahun yang lalu yang dalam waktu tahun teknologi ternyata memberikan dampak meningkatkan produksi padi tiga kali lipat. tetapi, perlu waktu tahun. bagaimana sumber daya gambar atas, lahan yang kering retak retak tidak banyak vegetasi diubah menjadi produktif, itu perlu teknologi. arsitektur tanaman padi sudah diubah dimodifikasi, malamnya panjang, gabah per malamnya banyak jadi butir per malai yang dahulunya hanya belum ada lapangan karena masih mengalami masalah. kehampaan dari hibrida padi masih tetapi bukan masalah, karena tantangan sink nya sudah ada tinggal bagaimana distribusi similar dari daun gabah efektif. indonesia ranking dengan produktivitas ton per hektare. jauh atas thailand padahal thailand pasti kita sering dengar mengekspor segalanya indonesia padahal beras kita lebih tinggi hasilnya, lebih murah produksinya, sinergi stakeholder pertanian, pemerintah petani swasta konsumen perlu bahu membahu melaksanakan perannya masing masing untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. siapa yang melakukan fasilitasi dalam pendidikan, dalam research, kemudian siapa yang sebagai pelaku produksi, tentu sini petani, pelaku inovasi, petani juga terlibat dalam kemuliaan terwujudnya dalam keseharian plasma nutfah situ dan lingkungan. kemudian swasta, inovasi teknologi melalui investasi yang besar misalnya bio teknologi, produksi teknologi, misalnya varietas benih secara berkelanjutan karena sini apa profitabilitas dalam bisnis merupakan mesin penggerak dalam sistembility, konsumen jangan lupa perannya memberikan umpan balik dan sebagai mungkin atau enabled keberlanjutan. tidak mungkin produksi beras berkelanjutan kalau tidak ada konsumen yang membelinya dengan harga yang menguntungkan: ini gambaran perkembangan dari modifikasi arsitektur tanaman padi, dahulu yang paling kiri varietas lokal tinggi, umurnya dalam, anaknya sedikit, kemudian digeser kanan, anakan banyak, pendek, hasilnya tinggi jelas meningkat. yang depan, anakan sedikit anakan beruntun, tapi semuanya produktif, malamnya panjang, akarnya dalam, batangnya kokoh untuk menopang hasil yang tinggi. ini contoh orang lain yang sudah menanam padi seperti ini, daunnya itu seperti ijuk kejur tetapi memberikan hasil tinggi. selain hasil ternyata fungsi fungsi lain dari beras juga kita masukkan dengan bio fortifikasi kita bisa memperkaya beras menjadi banyak mengandung vitamin untuk mengobati, mengatasi rabun buta. ini mulai dari tahun an dan diharapkan tersedia tahun tahun lebih, bayangkan dari mulai sentuhan pertama sampai beras tersedia untuk petani, dari mulai tabung reaksi, sampai bakul penuh nasi tahun lebih, fasilitas dari pemerintah dalam teknik budaya sekarang ini bisa, petani sudah punya hp, bagaimana dengan bermodalkan petani tahu teknologi apa, pemupukan apa, kapan, bagaimana yang harus dilakukan untuk menyuburkan tanahnya, itu fasilitas dari pemerintah dengan interaktif voice response. ini gambaran depan rice, bagaimana sifat potensi dari jagung dipindahkan padi, sehingga hasilnya lebih tinggi, penggunaan airnya lebih hemat, penggunaan pupuk urea lebih hemat. tujuannya adalah bagaimana anak cucu kita supaya ketika makan, seniornya penuh, piringan penuh dengan makanan yang bergizi. perhatian dunia terhadap beras, makanan pokok dari miliar penduduk bumi, dibentuk the rice consortium. mereka memanfaatkan sinergi otak dan sumber daya dari empat benua, bagaimana pemerintah, swasta, dan profesional bersinergi, berkolaborasi untuk mencapai tujuan hasil padi yang tinggi memenuhi kebutuhan manusia. kesimpulan: bahwa kebutuhan makin meningkat, sumber daya pertanian makin terbatas, untuk meningkatkan produksi seraya menjaga kelestarian lingkungan dunia tidak hanya indonesia memerlukan inovasi teknologi dan tentu memerlukan perencanaan. dalam contoh kasus padi, inovasi memerlukan investasi yang luar biasa besar yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja, baik pemerintah, petani, atau serta bahkan oleh satu, dua negara secara terisolir. sinergi antara komponen stakeholder pertanian perlu dioptimalkan untuk mewujudkan harapan semua pihak, petani, swasta, dan pemerintah perlu mendapatkan ruang gerak untuk melaksanakan tugasnya masing masing dengan baik. apa relevansinya dengan undang undang nomor dan regulasi terkait lainnya? undang undang tersebut merupakan pengaturan untuk fasilitasi peningkatan produksi tanaman, perlindungan konsumen, dan pelestarian lingkungan melalui sinergi stakeholder pertanian. ahli ingin mencoba meninjau beberapa keluhan yang dilakukan oleh pemohon, tentang mengatur bagaimana peran pemerintah dalam pengaturan perencanaan dalam produksi dengan memperhatikan kepentingan nasional. dalam caption ini ahli fokus pada peran pemerintah dengan memperhatikan kepentingan nasional karena kalau keterlibatan petani dan pelaksanaan pengaturan budi daya oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan nasional masih sangat diperlukan mengapa menyelamatkan kepentingan nasional, termasuk kepentingan petani, hal ini selaras dengan jiwa undang undang dasar untuk menyelamatkan produksi padi nasional dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan kadang kadang pilihan obat terbaik adalah teknologi yang tidak disukai oleh konsumen, contoh berbagai varietas dari varietas satu dan dua, nasi pulen sangat disukai harus diganti menjadi r36 yang pera, banyak butir mengatur, beras pecah, harganya lebih rendah, tidak disukai tetapi itu penting. akhirnya fakta membuktikan bahwa nasi pera yang mengenyangkan lebih menyelematkan bangsa dari kelaparan daripada nasi pulen yang tidak ada karena tanamannya hancur oleh hama. ini merupakan bukti manfaat dari pengaturan pemerintah untuk kepentingan nasional. sekarang mengenai keterlibatan petani. keluhan dari pemohon kebebasan petani dihalangi karena tidak dilibatkan dalam perencanaan, ini terkait dengan pengaturan dalam negeri ini ada forum yang namanya musyawarah rencana pembangunan, dari mulai tingkat desa sampai tingkat nasional. untuk tingkat nasional baru berakhir kira kira dua atau tiga minggu yang lalu. pemerintah bersama petani menyusun secara lokasi dan calon petani prioritas pembinaan, petani menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok, pemerintah mengarahkan teknologi yang tepat, varietas, teknik budidaya, teknik fase panen untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.bahwaapi harus dilakukan verifikasi agar betul betul terbukti: undang undang nomor, lalu cara apa yang dapat diterapkan untuk menjaga agar tidak terjadi pemanfaatan secara tidak adil, bila evaluasi mutu varietas dalam proses pelepasan dianggap menghambat kreasi petani., sumber daya buatan dan sebagainya. lain sisi, perkembangan penduduk selalu meningkat. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian, khususnya pangan dihambat oleh adanya konversi. konversi berdasarkan dan kabupaten kota yaitu sekitar juta hektare dari juta hektar lahan yang tersedia dan fragmentasi lahan pertanian karena masalah pewarisan dan tidak adanya faktor penarik dari sektor pertanian terhadap tenaga kerja yang ada sektor pertanian, sehingga rata rata para petani hanya menguasai hektare per kepala keluarga, pertumbuhan produktivitas pertanian mendekati leveling off artinya mendatar sehingga sulit untuk dinaikkan, kecuali apabila ada intervensi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pencetakan sawah baru hektare per tahun. perencanaan pengembangan budi tanaman dilaksanakan dengan kombinasi pendekatan button dan top down. pendekatan button dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah yang selain diikuti oleh unsur pemerintah juga melibatkan masyarakat, termasuk petani dengan perencanaan terintegrasi dengan penetapan wilayah pengembangan budidaya tanaman dari daerah sampai dengan tingkat nasional. menurut ahli, tidak berdentang dengan dalam uud mengenai penetapan wilayah pengembangan budidaya tanaman terhadap wilayah yang lahannya memilik, seperti klasifikasi dan kemampuan tanah, iklim atau cuaca, vegetasi, dan sebagainya. data data setiap wilayah diolah sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui jenis tanaman yang cocok untuk dikembangkan diwilayah yang bersangkutan. data yang diketahui potensi wilayah budidaya tanaman seluruh indonesia. hal ini dipadukan dengan aspek sosial ekonomi, sosial budaya, prasarana, dan aspek lain. kemudian, ditetapkanlah wilayah pengembangan budidaya tanaman. pendapat ahli, sehubungan dengan undang undang sbt, memahami ketentuan tidak dapat secara leterlijkmelainkan harus menggunakan penafsiran yang sesuai dengan sistem yang dianut oleh undang undang yang bersangkutan yaitu, menghubungkannya dengan ketentuan lain dari undang undang yang bersangkutan, antara lain yaitu tujuan sbt, upaya pemerintah untuk tujuan sbt, bahkan kalau perlu dengan ketentuan undang undang yang lain. sehingga kedua dari merupakan keseimbangan antara kepentingan individu atau hak petani dengan penghormatan kepada kepentingan nasional atau kewajiban setiap warga negara. hal ini juga apabila dicermati sesuai dengan uudpendapat ahlidanarpembangunan ekonomi sektor pertanian khususnya dan pembangunan nasional umumnya. plasma nutfah yang terdapat pada bumi dan air indonesia sebagai kekayaan bangsa indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. oleh karena itu, dilarang. negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur, pertama, peruntukan dan penggunaan plasma nutfah. kedua, hubungan hukum antara orang orang dengan plasma nutfah dan ketiga, hubungan hukum antara orang orang dengan perbuatan hukum orang orang yang berkaitan dengan plasma nutfah, untuk mencegah kemungkinan musnah dan bahaya terhadap kelestarian plasma nutfah, maka pada prinsipnya pencarian dan pengumpulan plasma nutfah merupakan tugas dan kewajiban pemerintah tanpa menutup kemungkinan peran serta masyarakat. perorangan atau badan hukum dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah berdasarkan izin dari pemerintah. kegiatan mana menurut undang undang hanya dilakukan untuk keperluan pemuliaan tanaman. izin yang disertai dengan berbagai persyaratan merupakan alat kontrol agar kegiatan tersebut tidak disalahgunakan, sehingga menyebabkan musnahnya atau membahayakan pelestarian plasma nutfah. samping dilakukan oleh orang perorangan, badan hukum, pencarian pengumpulan plasma nutfah dapat pula dilakukan dalam rangka kerja sama penelitian dengan pihak asing. dasarnya yaitu,dan international treaty plant genetic resources for food and agriculture yang diratifikasi dengan undang undang nomor tahun pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan bukan oleh pemerintah harus didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh menteri. hal serupa juga diatur dalam undang undang nomor tahun mengenai perlindungan varietas tanaman, undang undang nomor tahun mengenai perikanan, dan juncto undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan. dengan demikian, tidak masuk akal rasanya jika tadi dikatakan bahwa undang undang sbt sepanjang kata perorangan bertentangan dengan dalam uud pendapat ahli.bila benih dari varietas yang belum dilepas ditanam oleh petani, dan petani mengalami kerugian, siapa yang menjamin mengganti kerugian? bagaimana jika budayanya berskala luas dengan biaya meminjam bank? bagaimana pula jika yang ditanam tanaman tahunan yang baru menghasilkan setelah berumur tahun? berapa kerugian yang mungkin diderita oleh petani?menurut hemat ahli, ketentuan dan undang undang sbt sama sekali tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar pendapat ahli sehubungan dengan huruf dan huruf dan huruf dan huruf pertanyaannya dalam hal ini adalah pentaskan perbuatan mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin, yaitu dalam undang undang sbt dan mengedarkan hasil pemuliaan atau hasil instruksi yang belum dilepas yang diatur dalam udang undang sbt dipidana sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf dan huruf dan huruf undang undang sbt, mengapa? plasma nutfah sebagai karunia tuhan yang maha esa kepada bangsa indonesia yang keanekaragaman tinggi atau disebut mega diversity merupakan kekayaan yang tidak ternilai. baru sedikit yang sudah diketahui kegunaannya, sebagian besar masih bersifat potensial. harus dimanfaatkan dan dilestarikan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.untuk menjamin keunggulan suatu varietas baru hasil pemuliaan dan varietas hasil instruksi, sesuai dengan deskripsi yang dinyatakan oleh produsennya, varietas baru hasil pemuliaan atau hasil instruksi sebelum diedarkan harus diuji dan dilepas oleh menteri. ketentuan huruf dan huruf merupakan antisipasi untuk mencegah orang atau badan hukum berbuat sesuatu yang berpotensi mengganggu kelestarian plasma nutfah sebagai kekayaan bangsa indonesia. izin bagi mereka dalam melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah merupakan alat kontrol agar tidak terjadi gangguan terhadap kelestarian plasma nutfah. huruf dan huruf merupakan antisipasi agar orang atau badan hukum tidak mengedarkan varietas baru hasil pemuliaan atau hasil instruksi yang belum dilepas. pelepasan dimaksudkan untuk menjamin bahwa varietas tersebut memiliki keunggulan sebagaimana dideskripsikan oleh produsennya. jadi, pelepasan bertujuan melindungi petani yang membeli dan memberdayakan benih dari varietas tersebut, sekaligus juga melindungi produsennya dari kemungkinan pemalsuan benih oleh pihak lain. terkait saudara konon yang menyatakan dirinya sebagai petani pemuliaan tanaman yang menjadi korban kriminalisasi undang undang guo. lain pihak para pemohon menyatakan hak dan kewenangan konstitusional dirugikan oleh yaitu pencarian dan pengumpulan plasma nutfah harus dilakukan izin dan larangan mengedarkan varietas sebelum pelepasan, sehingga dipidana huruf dan huruf padahal berdasarkan putusan pengadilan tinggi negeri kediri nomor pid.sus pn. kediri tanggal mei yang bersangkutan dinyatakan secara terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan benih yang tidak sesuai sehingga dikenai sanksi pidana dalam huruf jadi, antara pernyataannya dan faktanya berbeda siniundang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman atasbahwamanfaat, lestari, dan berkelanjutan. bahwa terutama masyarakat petani. bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang guo sistem budidaya tanaman bertujuan: dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem budidaya pertanian, sesuai dengan ketentuan undang undang guo. bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang guo untuk mencapai tujuan sistem budidaya tanaman sebagaimana dimaksud undang undang guo pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat. bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah dalam wilayah pengembangan budidaya tanaman, mengatur produksi budidaya tanaman, dan menyusun rencana pengembangan budidaya hendaknya yang menjadi utama adalah kepentingan dan peran serta masyarakat. sehingga pembangunan bukanlah menjadi tujuan utama atau satu satunya tujuan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat (dikutip dari pernyataan umbu memang kuda fkp) dalam risalah rapat pembahasan ruu sistem budidaya tanaman, februari bahwa sesuai dengan ketentuan dan undang undang guo petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya sekaligus juga berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi tanaman. bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang guo apabila kebebasan untuk menepengaturan mengenai perencanaan bukanlah sesuatu yang birokratik, erotisme, tetapi perencanaan yang berorientasi kerakyatan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, yang dilakukan baik melalui lembaga legislatif maupun organisasi masyarakat tani atau nelayan (dikutip dari pernyataan imam charmed dalam pendapat mini fkp dalam rapat pembahasan ruu sistem budi daya tanaman, tanggal marettahunperencanaan budidaya tanaman dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari sistem budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo, sehingga partisipasi aktif petani merupakan syarat mutlak dalam penyusunan perencanaan budidaya tanaman oleh pemerintah sebagaimana penjelasan huruf undang undang guo yaitu menciptakan kondisi yang menunjang perserta masyarakat. bahwa dalam penjelasan undang undang guo. bahwa mengingat jumlah petani indonesia sangat banyak, maka selama ini dalam perencanaan budidaya tanaman tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh petani secara langsung, melainkan dengan sistem perwakilan (asosiasi, dewan, lembaga, atau sejenisnya) dengan tanpa membatasi maupun mendiskriminasi apabila ada petani perorangan yang ingin terlibat. walaupun begitu pemerintah dituntut untuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo. bahwa undang undang guo secara substansi tidaklah mengabaikan peran serta masyarakat, hal ini dapat dilihat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dengan diatur secara khusus dalam bab vii tentang pembinaan dan peran serta masyarakat, yang didalamnya pemerintah mendorong dan mengarahkan peran serta organisasi profesi, penelitian, pemberian penghargaan terhadap penemu teknologi, penemu jenis baru dan atau varietas unggul, penghargaan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan budi daya tanaman, dan pemberian pelayanan informasi. bahwa dengan demikian menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat tidaklah dapat diartikan bahwa kewenangan atau tugas pemerintah tersebut berbenturan dengan hak hak petani, karena hal tersebut berarti, selain itu dalam melakukan perencanaan budidaya tanaman pemerintah dituntut untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. bahwa menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat diatur dalam huruf undang undang guo tidak bertentangan dengan serta dan uud bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus serasi, selaras, dan seimbang baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. hanya saja hak tersebut tidak lah bersifat tak terbatas atau mutlak, karena sesuai dengan pancasila hak warga negara dibatasi oleh kewajibannya kepada rakyat, bangsa, dan negara. prinsip tersebut merupakan prinsip monodualistis yang merupakan dasar hak dan kewajiban petani dalam sistem budidaya tanaman (dikutip dari pernyataan syarif said karier, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat terhadap ruu sistem budidaya tanaman, tanggal maretsesistem budidaya tanam pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan. farmer initiatives for ecological livelihoods and democracy field) bahwa pemohon( bahwa terjadinya globalisasi ekonomi dunia akan berpengaruh kepada semakin besarnya saling ketergantungan antarnegara. dengan demikian akan semakin ketat persaingan, khususnya produk produk pertanian pasar dunia. sehingga dalam mengembangkan komoditas tanaman tertentu harus menitikberatkan kepada keunggulan komparatif. pengembangan budidaya tanaman memerlukan teknologi tinggi yang meliputi aspek produksi maupun pengolahan hasil termasuk bioteknologi. teknologi yang dikembangkan haruslah teknologi yang tepat guna agar mampu memanfaatkan lahan lahan kering, lahan pasang surut, lahan salinitas tinggi, rawa, maupun dataran tinggi tanpa membahayakan kelestariannya. teknologi tersebut juga harus berimbang antar komoditas agar fleksibel untuk setiap agro ekosistem. bahwa teknologi tepat guna tersebut diperlukan dalam menciptakan benih bermutu yang dalam undang undang guo dikenal dengan pemuliaan tanaman. benih varietas hasil pemuliaan tersebut sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah untuk ditetapkan menjadiuudetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.5jfebruari dan kesimpulan pemerintah yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari dandan serta huruf huruf huruf dan hurufadan hukum privat dan perseorangan warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya dan serta huruf huruf huruf dan huruf dengan berlakunya undang undang guo para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkanuntuuntukntukuud secara konkrit kerugian tersebut terjadi karena adanya ketentuan dalam telah dipergunakan untuk mengkriminalisasi dan mendiskriminasi petani pemulia tanaman beberapa wilayah indonesia. padahal, pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak menimbulkan problem ekologi maupun hukum. adanya problem hukum justru terjadi sejak lahirnya undang undang guo. selain itu, menurut para pemohon proses pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani justru bertujuan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan juga menghasilkan jenis varietas baru yang lebih baik. adanya undang undang guo telah menyebabkan ribuan varietas padi lokal telah lenyap dari ladang petani karena adanya pemaksaan kepada petani untuk menanam padi varietas unggul nasional dan hibrida. hal lain yang juga akan terjadi adalah hilangnya ratusan varietas jagung lokal yang digantikan dengan jagung produksi perusahaan. terlebih lagi, dengan maraknya penggunaan benih benih perusahaan yang legitimasi oleh undang undang guo telah menyebabkan semakin tingginya kerusakan lingkungan pertanian dan terjadinya degradasi lingkungan pertanian serta meningkatnya tekanan biotik maupun abiotikserta huruf huruf huruf dan huruf terhadap uud yang masing masing menyatakan:huruf dan hurufhuruf dan hurufterhadapara pemohon mengajukan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:hal ini mengakibatkan petani tidak bisa berkreasi dalam budidaya tanaman berdasarkan kebutuhannya. selain itu, apabila huruf huruf dan huruf dihubungkan dengan undang undang guo telah, sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum antara hak dan kewajiban petani, petani tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengaturan produksi dan penetapan wilayah. yang ada hanyalah forum sosialisasi yang berisi himbauan pemerintah, yang ini terlihat dalam kasus indramayu dimana seorang petani dimana hal tersebut bertentangan dengan undang undang guo yang mengharuskan penggunaan benih bersertifikat atau benih yang diproduksi perusahaan benih. tidak melibatkannya petani dalam |
sp), mensmoh. riyadi setyarto, tempat tanggal lahir: madiun, november pekerjaan swasta, perdagangan barang dan jasa: alamat jalan haryono nomor pasar jumat, kelurahan pondok pinang, jakarta selatan: nama rasa a.w:, tempat tanggal lahir: jakarta, maret pekerjaan buruh, alamat rw kelurahan barunya cilincing, jakarta utara, selanjutnya disebut sebagai para pemohon: i1tertulishari senin tanggal desember dan diperbaiki pada hari senin tanggal februari dengan registrasi nomor puu ixyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan uud adalah lebih tinggi dibandingkan dengan undang undang danatas,:hubungannya dengan permohonan ini para pemohon menegaskan bahwa para pemohon memiliki hak hak konstitusional yang dalam uud diatur yaitu: bahwa para pemohon mempunyai hak seperti tercantum dalam uud yaitu, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ,: pencurian ikan atau hasil bumi termasuk kayu secarabisafakta fakta yang mengakibatkan kerugian konstitusional tersebut terjadi atau meningkat setelah tahun dan berhubungan erat dengan aspek pertahanan negara, bahwa guo yang berlaku sejak oktober menyebabkan ketidakjelasan sistem organisasi pertahanan negara: bahwa ketidakjelasan sistem organisasi pertahanan negara itu juga dibuktikan dengan permohonan pengunduran diri panglima tni pada masa itu ketika rancangan undang undang tentang tentara nasional indonesia ini akan disahkan menjadi undang undang:atas telah dirugikan dengan berlakunya dan yang mana telah memberi peluang dan kesempatan lebih besar kepada negara asing dan warga negara asing dan atau menjadikan mereka lebih berani untuk: melanggar wilayah dan mencoba menguasai sebagian wilayah indonesia serta sumber sumber kekayaan alam yang terkandung dalamnya, mana ada hak rakyat indonesia termasuk para pemohon untuk mendapatkan manfaatnya atau kemakmuran darinya, melanggar wilayah kedaulatan republik indonesia untuk mencuri hasil bumi termasuk ikan wilayah republik indonesia, mana hasil bumi termasuk ikan tersebut adalah sumber penghidupan para pemohon: menyelundupkan bahan peledak perbatasan dalam jumlah besar yang mengancam warga negara indonesia yang kita tidak tahu kapan dan mana akan meledak: dan pelanggaran wilayah, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan bahan peledak tersebut jelas melanggar hak konstitusional sebagai rakyat, warga negara, dan bangsa indonesia, dan pelanggaran wilayah dan pencurian itu sudah berlangsung dan masih berlangsung sampai saat ini: selain itu, sejak berlakunya undang undang ini tahun muncul ancaman nyata secara militer, yaitu penggunaan kapal perang dari pihak lain muncul seperti ambalan tahun yang sama sama kita ketahui, serta, bulan agustus yang jelas melanggar hak konstitusional rakyat, warga negara, dan bangsa indonesia termasuk para pemohon: bahwa jika permohonan uji materiil inientara nasional indonesia akan langsung bawah presiden dalam segala hal, seperti tercantum dalam uud dan tentang pertahanan negara dijabarkan dalam undang undang nomor tahun tentang pertahanan negara, maka ini akan menyebabkanl. alasan permohonan norma norma konstitusi bahwa bertentangan dengan norma norma dalam uud sebagai berikut: uud yang menyata"uudadapun bunyi sebagai berikutbahwa kemudian bagian penjelasan menjelaskan,bahwa dengan demikian jelaslah bahwa guo bertentangan dengan norma dan uud bahkan dalam penjelasan paragraf ke menyatakan:maka makin jelaslah pertentangan terhadap norma norma uud bahwa bertentangan dengan alur penalaran atau analogi yang menempatkan kepolisian negara republik indonesia langsung bawah presiden padahal kedudukan kepolisian negara republik indonesia dalam undang undang nomor tahun mengambil yang sama dengan kedudukan tni yaitu dari uud serta mengandung muatan kesetaraan kedudukan seperti termuat dan dan mengandung makna kata dan kalimat yang sama, hanya berbeda fungsi mana kepolisian bidang keamanan dan tentara nasional indonesia bidang pertahanan: bahwa kemudian, jika ditinjau semua lembaga negara, yang diatur uud dengan mengingat pentingnya dan fungsinya, tidak ada yang kedudukannya setingkat direktorat jenderal suatu departemen atau kementerian. lembaga negara yang diatur keberadaannya uud yaitu, majelis permusyawaratan rakyat, presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, kementerian, komisi pemilihan umum, bank indonesia, badan pemeriksa keuangan, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, komisi yudisial, dan kepolisian negara republik indonesia, maka menjadi suatu hal yang sangat aneh bila tentara nasional indonesia kedudukannya bawah suatu kementerian atau departemen, sehingga sangat jelaslah pertentangan dengan uud bahwa jika ditinjau perjalanan negara republik indonesia sejak tahun sampai dengan tahun maka tidak pernah terjadi kedudukan organisasi tentara tidak bawah presiden: bahwajika kita tinjau pembukaan uud tertera dengan jelas dan tegas pentingnya tugas pemerintah negara indonesia yaitu, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia , sehingga apa yang tertera dan uud adalah sesuatu yang sangat penting dan vital, bahkan dalam pancasila yang merupakan dasar negara dan tercantum dalam pembukaan uud menyebutkan persatuan indonesia poin ketiga, yang mana persatuan indonesia ini memerlukan pertahanan dan keamanan bagi bangsa dan negara untuk tetap utuh dan bersatu. pado cahyono dan hamid attamimi, seperti dikutip oleh prof. dr. jimmy asshidigie, s.h., ma., menyebut pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai sumber hukum tertinggi: bahwa jika ditinjau dari semangat reformasi maka reformasi negara untuk militer sudah terwujud dengan pemisahan tentara nasional indonesia dan polisi, untuk kewenangan bidang pertahanan dan keamanan, yang dikukuhkan dengan tap mpr tahun dan tap mpr vii tahun dan adanya undang undang pertahanan dan undang undang kepolisian negara, serta pencantuman tentang hak asasi manusia uud yang mana uud adalah dasar dari segala tindakan tentara nasional indonesia, bahwa jika ditinjau dari tuduhan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ham), maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan kedaulatan bangsa dan negara, terlebih apa yang menjadi tuduhan pelanggaran ham tersebut terjadi sebelum dibuatnya tentang ham dalam uud dan itu dilakukan oleh oknum: bahwa dengan demikian jelaslah bahwa adalah tidak sesuai dengan uud serta kondisi bangsa dan negara indonesia, apalagi wilayah negara republik indonesia terdiri dari banyak pulau, dikelilingi lautan, dengan luas teritorial lebih juta kilometer persegi dengan kekayaan alamnya serta diapit oleh dua benua dan dua samudera luas: dengan demikian jelas pula bahwa tentang tugas dan kewajiban panglima, yang berbunyi:adalah tidak sesuai dengan dan uud bahwa dengan demikian jelas, bahwa yaitu: keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh departemen pertahanan : bertentangan dengan dan uud bahwa dengan demikian jelas, bahwa yaitu:: adalah bertentangan dengan dan uud bahwa dengan demikian jelas bahwa yaitu:": adalah bertentangan dengan dan uud bahwa ada suatu hal yang harus diingat bahwa persetujuan dpr untuk rancangan ketika itu dilakukan beberapa jam sebelum para anggota dpr periode komisioner, mana banyak terjadi pergantian anggota dpr dan komposisi fraksi berubah total, dan disahkan oleh presiden megawati, hari sabtu tanggal oktober dan tanggal oktober dilantik presiden baru secara resmi,constitution dan the final interpreter the constitution. oleh karena itu berdasarkan uraian atas, majelis hakim mahkamah konstitusi diharapkan menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materiil ini:uji materiil ini, menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia bertentangan dengan uud menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:bukti sebagai berikut: bukti fotokopi ktp atas nama ir. moh. riyadi setyarto: bukti fotokopi ktp atas nama rasa, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia, bukti fotokopi kliping koran kompas, tanggal desember berjudul ton bahan peledak diselundupkan: bukti fotokopi kliping koran kompas, tanggal november berjudul industri perikanan menurun: bukti fotokopi kliping koran kompas, tanggal oktober berjudul ikan indonesia yang dicuri rp. triliun: bukti fotokopi kliping koran kompas, tanggal april berjudul kapal asing curi ikan, bukti fotokopi data volume dan nilai produksi perikanan, bukti fotokopi data jumlah nelayan kapal: bukti fotokopi data regulasi definisi iuu fishing, bukti fotokopi data tanggal desember bukti fotokopi data tanggal september terbitan pt. jawa pos national network, bukti fotokopi data tanggal oktober terbitan pt. jawa pos national network, bukti fotokopi data tanggal oktober i2. menimbang bahwa pada persidangan perbaikan permohonan tanggal maret para pemohon tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan para pemohon mengajukan surat keterangan sakit dan tidak dapat hadir bertanggal maret yang dihampiri dengan surat keterangan sakit dari dokterangka yang menyatakanyang menyatakan, keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh departemen pertahanan , yang menyatakan, , yang menyatakan, , yang menyatakan,, yang menyatakan, ng selanjutnya disebut,bahwa para pemohon mendalilkan undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut menyebabkan ketidakjelasan sistem organisasi pertahanan negara yang seharusnya organisasi tentara nasional indonesia langsung bawah presidebahwa para pendahulu kita sejak proklamasi kemerdekaan agustus menyatakan pembukaan uud aline , sehingga terwujudnya negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur adalah hak kita semua sebagai rakyat indonesia, termasuk juga para pemohon, bahwa para pemohon mempunyai hak yang timbul dari kewajiban pemerintah negara indonesia seperti tercantum pembukaan uud alinea melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. , yaitu mendapatkan perlindungan secara bersama sama sebagai satu kesatuan kosmologis semua makhluk hidup dan benda mati maupun secara sendiri sendiri, sehingga benda benda purbakala juga dilindungi, apalagi wilayah, tanah, udara, dan air yang melekat keberadaanya dengan bangsa indonesia serta apa saja yang berada dalamnya wajib dilindungi, sehingga pelanggaran wilayah, pencurian kekayaan alam ataupun pengambilalihan suatu wilayah tanah atau air oleh pihak asing berarti juga melanggar hak rakyat indonesia, penyataan pembukaan uud tersebut juga berarti setiap rakyat indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah negara republik indonesia, bahwa rakyat indonesia, termasuk para pemohon, mempunyai hak kedaulatan negara indonesia seperti tercantum uud yaituuud yaitupara pemohon mempunyai hak rasa aman seperti tercantuangka angka dan angkaswasta perdagangan barang dan jasa serta buruh menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya angka angka dan angka dan i3. menimbang bahwa samping pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana disebut atas, pemohon juga wajib menguraikan dengan jelas tentang hak konstitusionalitasganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh dan uud sebagaimana dikutip dalam paragraf dirugikan dengan berlakunya angka angka dan angka dan i3. menimbang bahwa menurut para pemohon, guo yang berlaku tanggal oktober menyebabkan ketidakjelasan sistem organisasi pertahanan negara. dengan adanya muncul ancaman nyata secara militer penggunaan kapal perang dari pihak lain ambalan tahun pencurian ikan, hasil bumi, termasuk kayu secara besar besaran yang dilakukan pihak asing, bulan agustus tahun yang melanggar hak konstitusionalitas rakyat, warga negara dan bangsa indonesia termasuk para pemohon. apabila permohonan guoni akan langsung bawah presiden sebagaimana tercantum dalam uud sehingga3. menimbang bahwa terhadap alasan parayang dialami oleh pemohon, baik secara aktual atau potensial sebagai akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian. untuk menilai adanya kerugian pemohon akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian dapat diukur, antara lain, apabila permohonan pengujian undang undang, sampiharus pula bersifat spesifikoleh pemohon terhadap berlakunya suatu undang undang guo: i3. menimbang bahwa uud menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara : dan uudl ini berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. dalam undang undang yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon pada pokoknya mengatur soal hubungan antara tni dan kementerian pertahanan yang menurut para pemohon tidak berfungsi secara efektif dalam upaya membela dan mempertahankan negara, sehingga terjadi ancaman terhadap kedaulatan wilayah negara dan kekayaan yang ada dalamnya yang merugikan para pemohon sebagai warga negara. berdasarkan uraian tersebut, mahkamah berpendapat bahwa para pemohon secara tidak langsung berpotensi dirugikan hak hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta pertahanan dan keamanan negara, sehingga para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), bahwa yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, pada pokoknya mengatur tata organisasi tentara nasional indonesia yang merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari pembentuk undang undang dalam hal ini adalah dpr bersama sama dengan presiden. pengaturan tersebut meletakkan manajemen tentang dukungan administrasi pertahanan kepada kementerian pertahanan yang juga merupakan unit organisasi yang secara langsung membantu pelaksanaan tugas tugas presiden. dengan demikian, dalil para pemohon bahwa tni harus berada langsung bawah presiden tidak benar dan tidak pula mengurangi efektivitas peran dan fungsi substansinya hanya karena kementerian pertahanan mengurus soal soal dukungan administrasi terhadap tni. adapun mengenai efektivitas peran dan fungsi substansinya tetap berada bawah komando presiden secara berjenjang menurut susunan organisasi. bahkan panglima tertinggi dalam pengerahan tni untuk operasi tempur langsung dipegang oleh presiden. lebih dari itu penetapan panglima tni harus dengan pertimbangan dpr dan pernyataan perang harus dengan persetujuan dpr: i3. menimbang bahwa keberadaan kementerian pertahanan merupakan kementerian yang secara eksplisit disebutkan dalam uud (vide yang secara konstitusional ada kaitannya dengan keberadaan tni sebagaimana diatur dalam uud karena kedua unit organisasi pemerintahan tersebut sama sama mempunyai tugas pokok bidang pertahanan, utamanya kedaulatan negara. oleh sebab itu, pengaturan hubungan organisatoris antara kedua unit organisasi pemerintahan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang dapat ditetapkan oleh pembentuk undang undang sebagaimana telah dipertimbangkan atas: i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan bahwa terjadinya pelanggaran kedaulatan atas wilayah republik indonesia berupa antara lain, pencurian ikan, pencurian kayu, pencurian sumber daya alam lainnya, pendudukan pulau pulau terluar oleh negara asing disebabkan oleh berlakunya angka angka angka dan menurut mahkamah, dalil para pemohon tersebut tidak tepat karena hal tersebut tidak ada hubungan kualitasnya, namun hanya bersifat co accident saja, tidak ada bukti, dan hanya berdasarkan asumsi para pemohon belaka. dengan demikian maka dalil para pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat tanggal empat bulan mei tahun dua ribu sebelasjuga,hingga ,bahwa para pemohon mempunyai hak seperti tercantum uud yaitu, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya :, pencurian ikan atau hasil bumidapatdari penjelasan nomor atas jelaslah ada sembilan hak konstitusional dalam uud yang memuat hak hak konstitusional pemohon yang melanggar oleh berlakunya guo, bahwa sesuai yurisprudensi mahkamah konstitusi sesuai putusan perkara nomor puu iii dan nomor puu v tentang kerugian hak konstitusional: dari penjelasannya sebelumnya, huruf dan huruf sudah terpenuhi: bahwa berikut: adanya fakta yang sudah diketahui bersama bahwa pada bulan februari kapal militer negara asing memasuki wilayah laut republik indonesia ambalan dan terjadi insiden dengan kapal tni dan peristiwa penangkapan pegawai dinas kelautan dan perikanan wilayah laut republik indonesia kepulauan riau oleh kapal bersenjata negara asing pada agustus bahwa klaim negara asing terhadap ambalan sejak tahun itu sampai sekarang belum dicabut, sehingga ini merupakan ancaman nyata, bahwa daerah ambalan terdapat cadangan migas blok ambalan yang bernilai triliunan rupiah: bahwa daerah laut kepulauan riau mana terjadi peristiwa penangkapan pegawai dinas kelautan dan perikanan tersebut terdapat kekayaan laut yang sangat besar, bahwa peristiwa ambalan serta klaim negara asing itu sampai sekarang dan peristiwa laut kepulauan riau tersebut menimbulkan kerugian bagi para pemohon yaitu: kerugian karena tidak mendapatkan negara yang bersatu dan berdaulat, sesuai alinea pembukaan uud yaitu,negara yang adil dan makmur masih memerlukan proses tetapi negara yang bersatu dan berdaulat harus sudah terwujud sejak merdeka, kerugian sebagai bangsa indonesia yang melanggar perbatasannya atau terancam keutuhan wilayahnya. hak konstitusional tersebut diberikan oleh alinea pembukaan uud: cc. kerugian para pemohon yang mempunyai hak kedaulatan sebagai rakyat indonesia negara indonesia seperti tercantum dalam uud yaitu,dalam uud yaitukerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa ambalan serta klaim negara asing itu sampai sekarang dan peristiwa laut kepulauan riau serta pelanggaran wilayah yang menyertainy, bahwa peristiwa ambalan tahun serta klaim negara asing itu sejak tahun sampai sekarang dan peristiwa laut kepulauan riau tahun adalah terjadi sejak undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia berlaku, dan belum pernah terjadi ancaman terhadap pertahanan negara seperti itu pada tahun tahun sebelumnya sejak indonesia merdeka, kerugian konstitusional lainnya adalah kerugian akibat fakta masuknya kapal dari wilayah negara lain yang membawa bahan peledak sebanyak ton yang setara secara ilegal untuk dikirim suatu kota sulawesi, dan kapal itu tertangkap laut dalam pelayaran oleh petugas bea cukai dalam suatu operasi, desember seperti diberitakan media massa. hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kapal kapal pembawa bahan peledak lain yang lolos dari penangkapan: bahwa adanya kapal yang mengangkut bahan peledak dalam jumlah sangat besar secara ilegal dari wilayah negara lain kemudian masuk wilayah indonesia dan dikirim suatu kota, menyebabkan kerugian konstitusional sebagai berikut: menurunnya rasa aman bagi warga negara indonesia termasuk para pemohon, padahal uud menyebutkarena bahan peledak itu dengan berat ton dapat diledakkan mana saja sampai lokasi oleh orang yang tak bertanggung jawab. sebagai contoh, ledakan kedua marriott, kuningan, jakarta, cukup dengan sampai dengan bahan peledak. hak rasa aman para pemohon jelas dirugikan: hak untuk mendapatkan perlindungan seperti tercantum alinea pembukaan uud yaitu,terancam: bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh masuknya kapal kapal pengangkut bahan peledak secara ilegal indonesi. hal ini terjadi setelah berlakunya undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia (selanjutnya disebut bahwa kerugian konstitusional tersebut atas adalah spesifik dan sesuai dengan yurisprudensi mahkamah konstitusi sesuai putusan perkara nomor puu dan nomor puu v tentang kerugian hak konstitusional, serta sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dengan pemohon moh. soleh yang mana kerugian moh. soleh adalah juga dirasakan oleh warga negara indonesia yang lain atau para caleg yang lain, meskipun mereka tidak memberi kuasa kepada moh. soleh untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi: bahwa kerugian konstitusional tersebut berhubungan dengan karena penjelasan huruf disebutkan, ancaman keamanan laut atau udara yuri:ikan laut oleh orang asing atau nelayan asing yang menurut food and agriculture organization, selanjutnya disebut fao sebuah organisasi resmi dari united nations atau biasa disebut pbb, mana negara indonesia menjadi anggota, menyebut bahwa pencurian ikan ikan laut indonesia, mencapai triliun per tahun. data fao ini dimuat majalah resmi capture fisheries terbitan kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia, volume nomor tahun bahwa pencurian ikan dan hasil laut oleh nelayan asing terjadi dalam jumah yang besar wilayah laut republik indonesia zona ekonomi eksklusif maupun dalam batas laut mil dari garis pantai seperti diungkap oleh bibit waluyo, gubernur jawa tengah, yang dimuat media massa capture fisheries terbitan kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia, bahwa pencurian ikan yang besar besaran oleh nelayan asing itu yang melibatkan penggunaan pukat harimau, bom ikan, serta kapal berukuran medium dan raksasa menjadi salah satu penyebab turunnya prosentase kenaikan produksi ikan tangkap nasional, yaitu sejak kenaikan hanya dibanding tahun sebelumnya o. padahal jumlah kapal secara nasional naik jumlah penduduk indonesia naik per tahun, hal ini juga menjadikan turunnya pendapatan setiap kapal serta harga ikan rata rata menjadi naik: bahwa dari fakta atas menjadikan kerugian bagi nelayan, buruh nelayan, para buruh serabutan sektor perikanan laut, warga yang tinggal kawasan pesisir yang siklus ekonominya berhubungan dengan hasil laut, para pedagang dan hasil laut, pengusaha yang berhubungan dengan hasil laut, pengusaha yang berhubungan dengan kapal dan kelengkapannya, serta masyarakat konsumen ikan laut, termasuk para pemohon: bahwa kerugian atas adalah kerugian yang spesifik karena tindakan yang spesifik pula, yaitu pencurian ikan laut yang meningkat yang merupakan akibat dari penerapan guo, yang memberi peluang dan kesempatan lebih besar kepada orang asing atau negara asing untuk melanggar wilayah republik indonesia karena organisasi pertahanan negara yang berubah sejak tahunkayu yang meningkat untuk dikirim luar negeri melewati perbatasan secara sembunyi sembunyi maupun terang terangan tetapi tanpa izin yang dilakukan oleh orang asing: bahwa kerugian pencurian kayu dan pengiriman kayu luar negeri tanpa izin tersebut berupa kurangnya pasokan kayu dalam negeri, tidak stabilnya pasokan dan cenderung turun, serta harga kayu yang meningkat. hal ini menyebabkan banyak pedagang dan pengusaha kecil kayu gulung tikar: bahwa kerugian konstitusional akibat pencurian kayu yang meningkat tersebut diderita oleh pedagang kayu dalam negeri, pengusaha kayu dalam negeri, pengguna kayu untuk keperluan pembangunan rumah atau renovasi, serta pemilik rumah atau bangunan yang menggunakan kayu, termasuk para pemohon, bahwa kerugian konstitusional akibat berbagi pencurian ikan, hasil laut, serta kayu tersebut melanggar hak konstitusional yang dimiliki para pemohon yaitu:pa: |
aadr. drs. badan muttagien, s.h., hum.kamis tanggal februari dengan registrasi perkara nomor puu viii perihal pengujian penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, dan penjelasan serta undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman,nomor timaret perihal pencabutan permohonan. adapun dasar dan alasan penarikan adalah mengingat undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman masih sangat baru dan belum operasional serta belum bersosialisasi secara luas tengah masyarakatpuu viii perihal, dan dihadiri olehmardaani masing, s.h. pekerjaan bupati kabupaten tanah bumbu alamat jalan dharma praja nomor kelurahan gunung tinggi, kecamatan batu licin, kabupaten tanah bumbu, provinsi kalimantan selatan yang semuanya adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam tim pembela konstitusi untuk listrik yang berkedudukan hukum jalan pengadilan utara nomor rt. rw.o7,salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman mendengar keterangan saksi pemohon dan pemerintah, mendengar keterangan ahli pemohon dan pemerintah, memeriksa bukti bukti pemohon dan pemerintahdengan ini mengajukan perbaikan permohonan pengujian dterhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud bukti dengan alasan alasan. pemerintah daerah,pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung dalam bumi dan air wilayah hukum pertambangan indonesia adalah hak milik bangsa indonesia (mineral right). bangsa indonesia sebagai pemilik bahan galian tersebut memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurrhadap pokok permohonan ketenagalistrikan mengatur jenis usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atadistribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik memiliki wilayah usaha sebagai karakteristiknya. seluruh dunia atau industri penyediaan tenaga listrik, hampir semua usaha distribusi dan penjualan memiliki wilayah usaha. ketenagalistrikan juga mengatur bahwa satu wilayah usaha dilaksanakan oleh satu badan usaha. seluruh wilayah indonesia menjadi wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. namun demikian, pemberian wilayah usaha tersebut tidak menutup badan usaha lain untuk mendapatkan wilayah usaha. badan usaha penyediaan tenaga listrik, baik bumn, bumi, swasta dan koperasi, dapat memperoleh wilayah usaha atau mengalihkan wilayah usaha untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik. dalil pemohon yang menyatadan undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan adalah tidak tepat, karena pemohon memaknai secara keliru nilai nilai filosofis pemberlakuan ketenagalistrikan secara umum, khususnya terhadap pemberlakuan ketentuan dan ketenagalistrikan. ketenagalistrikan mengatur bahwa pemerintah daerah dapatdaerah ketenagalistrikan) atau dengan mengundang badan usaha swasta, koperasi, dan swadauntuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik ketenagalistrikan). untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien, bermutu, dan aman, atau untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik suatu wilayah, pemerintah daerah dapat melakukan hal hal sebagai berikut: membangun infrastruktur ketenagalistrikan. pemerintah daerah dapat membangun pembangkit tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk dihibahkan dipinjampakaikan dioperasikan oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik yang ada wilayah tersebut. pemerintah daerah juga dapat dan pembangunan listrik pedesaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ketenagalistrikan. kegiatan tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah melalui dinas dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang ketenagalistrikan, tanpa harus membentuk bumi atau mendapatkan wilayah usaha sesuai dengan ketentuan dan ketenagalistrikan. berusaha bidang pembangkitan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik. pemerintah daerah membentuk bumi untuk melaksanakan: usaha pembangkitan tenaga listrik yang menjual tenaga listriknya kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik yang telah ada wilayah tersebut, atau usaha transmisi tenaga listrik yang menyewakan jaringan transmisi tenaga listrik kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik yang telah ada wilayah tersebut. kedua jenis usaha tersebut tidak memerlukan wilayah usaha, tetapi memerlukan izin usaha dari pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah kabupaten kota. izin usaha dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota dalam hal badan usaha penyediaan tenaga listrikwilayah tersebut mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dari pemerintah kabupaten kota. saat ini terdapat beberapa perusahaan pembangkitan tenaga listrik milik pemerintah yang telah beroperasi indonesia. beberapa contoh, antara lain: pembangkit listrik palembang jaya bumi kota palembang: ditetapkan dengan peraturan daerah kota palembang nomor tahun (bukti pemerintah i): dan izin usaha penyediaan tenaga listrik nomor djl tanggal maret (bukti pemerintah ii). tirta lemah nipah bumi provinsi jawa barat, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun (bukti pemerintah iii): dan izin usaha penyediaan tenaga listrik nomor tanggal agustus (bukti pemerintah iv). jabar rewind geothermal dimiliki oleh jasa sarana (milik pemda jawa barat) (bukti pemerintah dan rekayasa industri (milik putri, pemerintah dan pupuk kaltim), dan izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara nomor tanggal september (bukti pemerintah vi). berusaha bidang distribusi tenaga listrik. pemerintah daerah membentuk bumi untuk melaksanakan usaha distribusi tenaga listrik yang mendistribusikan tenaga listrikdistribusiberusaha bidang penjualan tenaga listrik. pemerintah daerah membentuk bumi untuk melaksanakan usaha penjualan tenagabadan usaha penjualanmengundang partisipasi swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. pemerintah daerah dapat mengundang partisipasi swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik daerahnya. banyak badan usaha yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah telah mendapatkan wilayah usaha dan izin usaha untuk melaksanakan usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi, tenaga listrik, dan atau penjualan tenaga listrik. contoh beberapa wilayah usaha yang telah diberikan kepada badan usaha, antara lain: wilayah usaha jaringan power berdasarkan keputusan menteri esdm nomor (bukti pemerintah vii): wilayah usaha krakatau daya listrik berdasarkan keputusan menteri esdm nomor (bukti pemerintah viii): wilayah usaha pelayanan listrik nasional batam berdasarkan keputusan menteri esdm nomor (bukti pemerintah ix): wilayah usaha tatajabar sejahtera berdasarkan keputusan menteri esdm nomor (bukti pemerintah x):wilayah usaha makmur sejahtera wisata berdasarkan keputusan menteri esdm nomor djl. (bukti pemerintah xi): berdasarkan penjelasan atas, menurut pemerintah kekhawatiran pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan dan penerapan ketenagalistrikan khususnya dutamanya menurut pemohon hal demikian adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut pemerintah pada hakekatnya pemohon baik selaku kepala daerah dengan menggunakan apbd maupun menggandeng bermitra dengan swasta, koperasi, dan lain lain, bisa mengusahakan penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan sampai dengan penjualan wilayahnya tanpa diartikan hanya dilakukan oleh satu badan usaha pada satu wilayah usaha wilayah pemohon. dengan perkataan lain wilayah pemohon kabupaten tanah bumbu) dapat saja terdapat beberapa badan usaha dalam beberapa wilayah usaha sepanjang tidak tumpang tindih (contoh sebagaimana dilakukan oleh pemerintah kota batam). ill. terhadap keterangan ahli dan saksi terhadap keterangan ahli dari pemohon achmad zidane, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pt. pln persero) telah gagal dalam tugasnya menyediakan tenaga listrik yang cukup dan memadai bagi rakyat republik indonesia, pemerintah tidak sependapat dengan pendapat ahli tersebut karena tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi semata. pada kenyataannya pemerintah melalui bumn (pt. pln persero)| telah berupaya sekuat tenaga untuk dapat mengaliri listrik seluruh pelosok indonesia, namun demikian upaya tersebut tidak secara serta merta dapat dipenuhi, dengan mengingat berbagai kendala yang dihadapterangan ahli dari pemohon rizki nizam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hingga saat ini pengaturan mengenai ketenagalistrikan masih belum memberikan ruang yang memadai kepada daerah dalam konteks otonomi sehingga mengakibatkan daerah daerah yang kaya sumber daya alam tetap mengalami krisis listrik. pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli tersebut karena pada kenyataannya pemerintah daerah dengan menggunakan apbd maupun menggandeng atau bermitra dengan badan usaha swasta, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat bisa mengusahakan usaha ketenagalistrikan mulai dari pembangkitan sampai dengan penjualan wilayah usahanya tanpa diartikan bahwa dalam suatu wilayah administratif hanya boleh satu wilayah usaha dan satu badan usaha. terhadap keterangan para saksi dari pemohon, menurut pemerintah, apa yang dialami oleh para saksi sebagaimana disampaikan dalam persidangan pleno mahkamah konstitusi sangat terkait erat dengan keindahan kegalauan dan keprihatinan para saksi yang sampai saat ini daerahnya desanya belum menikmati aliran listrik dari perusahaan listrik negara pln). terhadap kegalauan dan keprihatinan tersebut semestinya menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk mengupayakan pengusahaan tenaga listrik selain oleh pln (apakah bekerja sama dengan perusahaan pertambangan yang ada daerahnya menggandeng perusahaan swasta lainnya), misalnya membangun listrik tenaga surya tenaga air (mikro hidro). bahwa guna memperkuat argumentasi pemerintah atas keterangan ahli dan saksi tersebut atas, pemerintah dalam persidangan menghadirkan (satu) orang ahli yaitu dr. ir. toemiran, eng dan (satu) orang saksi ir. badan kurniadipura yang pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut: keterangan ahli dr. ir. toemiran, eng bahwa dalam ketenagalistrikan tidak ada atau ketentuan yang akan menghambat bagi pihak pihak yang akan memberi aliran tenaga listrik untuk suatu kawasan, terlebih kawasan daerah tertinggaldan pemerintah daerah telah diberikan amanah oleh ketenagalistrikan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya agar masyarakat yang tidak mampu atau yang tinggal daerah tertinggal agar mendapatkan akses terhadap energi. pemerintah daerah juga telah diberikan ruang yang lebih luas melalui hak hak pengaturan, hak pembuatan rencana umum energi daerah red) yang berdayung kepada rencana umum energi nasional run), dan juga penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah rukh) yang berdayung kepada (run). bahwa pemerintah daerah diberikan hak untuk mempersiapkan rukh sehingga proyeksi kebutuhan sumber daya energi dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan juga kendala kendala yang menghalangi proses penyiapan infrastruktur ketenagalistrikan dapat segera percetakan dan dibuat dalam satu dokumen yang menjadi pegangan bagi pemerintah daerah sehingga apabila ada keterbatasan pemerintah daerah dalam melaksanaahwa apabila dalam suatu wilayah yang diinginkan untuk segera dialiri listrik, lain pihak pemerintah pusat dan pln persero) belum mampu untuk membangun infrastruktur dan sarananya karena keterbatasan anggaran, maka pemerintah daerah melaluiketerangan saksi ir. badan kurniadipura bahwa saksi adalah direktur utama pelayanan listrik nasional batam yang menjelaskan bahwa batam terdapat lebih dari satu penyedia tenaga listrik yang masing masing memiliki wilayah usahanya sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah c.g. menteri esdm. sehingga dalam suatu wilayah administratif kabupaten kota bisa tersedilebih dari satu wilayah usaha dengan satu penyedia tenaga listrik sebagaimana direkomendasikan oleh pemerintah daerah setempat. kota batam terdapat lima badan usaha dan lima wilayah usaha yang masing masing melaksanakan fungsinya dengan baik dan tidak saling tumpang tindih. iv. kesimpulan berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, pemerintah dapat menyimpulkan sebagai berikut: pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), karena sebagaimana terbukti dalam seluruh uraian persidangan pleno mahkamah konstitusi, pemohon pada dasarnya sama sekali tidak dirugikan, dikurangi atau setidak tidaknya terhalang halangi untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dijamin oleh ketenagalistrikan. dengan perkataan lain anggapan pemohon tersebut hanya didasarkan pada asumsi belaka dan kurang komprehensif dalam memahami ketenagalistrikan. bahwa pada dasarnya dalam satu wilayah administratif provinsi, kabupaten kota bisa terdapat beberapa badan usaha pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, ketentuan yang menyatakan bahwa satu badan usaha dalam satu wilayah usaha penyediaan ketenagalistrikan adalah untuk mencegah tumpang tindih wilayah usaha sehingga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat dan juga untuk mencegah terjadinya kekacauan sistem dalam proses penyediaan tenaga listrik. bahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan mengatur bahwmaksud dan tujuan permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas yang selengkapnya didanta memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik baiknya untuk kemakmuran rakyat. hal ini berarti negara melalui pemerintahan termasuk dalamnya pemerintahan daerah diberikan hak penguasaan (authority right) atas kekayaan alam milik bangsa indonesia, agar dapat dipergunakan untuk sebesar besar bagi kemakmuran rakyat. ii. bahwa ketentuan ketenagalistrikan mengatur norma norma kewenangan penyediaan jenis usaha tenaga listrikcc.ii. bahwa pengaturan dan pengurusan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, salah satunya tercermin dalam kewenangan pemerintah menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum yang meliputi, selain dapat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui badan usaha milik negara, juga dapat dilakukan pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serketenagalistrikbupati. kabupaten tanah bumbu yang dipilih secara demokratis (vide uud dan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten tanah bumbu: bahwa pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara guo dengan mendasarkan padabahwa pemohon juga mendalilkanbertanggal agustus yaitu bupati kabupaten kampar, putusan nomor puu ii bertanggal april yaitu gubernur provinsi sulawesi selatan: dan terakhir putusan nomor puu x berdan ketenagalistrikan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan hukum publik untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang undang guo: bahwa pemohon mendalilkan memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uud khususnyaemohon hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut atas telah dirugikan oleh berlakunyaagalistrikan karena sebanyak masyarakat pemohon belum menikmati listrik.bahwa, menurut pemohon, kerugian konstitusional tersebutakan menerima manfaat atas siaran televisi, radio, sambungan jaringan telepon, dan internet, bahkan jam kerja yang semula hanya delapan jam sehari, oleh karena pasokan energi listrik yang cukup,denganlamaemohon pada pokoknya mendalilmeskipun badan usaha tunggalada akhirnya tidak terwujud, meskipun (vide ketenagalistrikan|, walaukekayaan alamketenagalistrikan adalah konstitusional, i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan ahli yang diajukan pemohondedi rohani yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan hari kamis, april dan keterangan ahli yang diajukan presiden yaitu dr. ir. toemiran, eng yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari kamis, april keterangan para ahli selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, bahwa mahkamah telah mendengar pula keterangan bawah sumpah para saksi yang diajukan oleh pemohon pada persidangan hari kamis, april yaitu said, sukarno, thamrin remaja, juri, dan kapsul, serta telah pula mendengar keterangan saksi bawah sumpah yang diajukan presiden yaitu ir. badan kurniadipura yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari kamis, april keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perki3. menimbang bahwa mahkamah telah membaca dan memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon dan presiden serta kesimpulan tertulis yang diajukan oleh pemohon dan presiden.emohon, keterangan presiden, keterangan tertulis dpr, keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh pemohon dan presiden, dan bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan presiden, serta kesimpulan tertulisdesember yang kamarnya menolak permohonanmikian pula peraturan mahkamah konstitusi nomor tentang pedoman berbicara dalamemohon dalam perkara nomor puu vii tersebut mengajukan dasar pengujian yaitu uud sedangkan pemohon dalam perkara guo mengajukan dasar pengujian yaitu dan uud serta memiliki pokok permohonan yang berbeda dengan pemohon perkaramohon perkaraemohon berdasarkan dan uud i3 menimbang bahwa mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan mahkamah dalam perkaradan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum untuk permohonan guo, sebagai berikut:'holding company i3.16j menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal hal sebagai berikut: usaha: monopoli penyediaan tenaga listrik, kini terjadi bukan hanya pada tingkat pengelolaan dan distribusi, tetapi juga terjadi pada tingkatan perencanaan dan perijinan, sehingga.swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat sebagaimana yang dimaksud ketentuan ketenagalistrikan, ii.,sebagaimana yang dimaksud ketenagalistrikan, meskipuyang pada akhirnya tidak terwujudnya: sekalipun, sebagaimana yang dimaksud ketentuan ketenagalistrikan, meskiberdasarkan dalil pemohon atas, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah: apakah kedua dalam ketenagalistrikan menghambat pemohon sebagai bupati tanahyaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan tentang hak atas hidup sejahtera bahwa tenaga listrik merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting dalam masyarakat modern. sejalan dengan hal tersebut ketenagalistrikan mengkategorikannya sebagai produk yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. oleh karena itu, ketenagalistrikan dikuasai oleh negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. dengan demikian secara konstitusional ketenagalistrikan berlaku dan uud yang masing masiuasaan negara tersebut, khususnya terkait dengan ketenagalistrikan telah ditafsirkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu tersebut atas yang mempertimbangkan antara lain bahwadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat' (vide dan uud menguasai merupakan pengertian dalam konsepsi hukum publik terkait dengan kedaulatan rakyat dalam perspektif ekonomi maupun politik. uud menginstruksikan bahwa ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan mengikatkan diri sebagai bangsa membentuk negara, rakyat memberikan kekuasaan (mandat) kepada negara terhadap produenting bagi negara dan sumber daya alam untuk mengadakan: (i) kebijakan (beleid), (ii) pengurusan (bestuursdaad), (iii) pengaturan (regelensdaad), dan (iv) pengelolaan (beheersdaad) bagi sebesar besar kemakmuran rakyat: bahwa penguasaan merupakan instrumen negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. keduanya merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. artinya, rakyat memberikan kekuasaan kepada negara, supaya dengan kekuasaan itu dipergunakan oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. dengan demikian, dalam perspektif hubungan konstitusional, maka kekuasaan merupakan amanah yang dalam implementasinya menjadi kewajiban konstitusional negara dan kemakmuran merupakan hak konstitusional rakyat. bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas pemohon adalah mengenai dan ketenagalistrikan yang menyatakand: bahwa kedua tersebut, menurut pemohon, bertentangan dengan uud sepanjang dimaknai, . dasar pengujian konstitusionalitasnya adalah dan uud tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,, dan hak atas hidup sejahtera. alasan permohonan tersebut pada pokoknya adalah bahwa kedua dalam ketenagalistrikan yang memberikan batasan usaha penyediaan tenaga listrik secara tunggal hanya oleh bumn atau pln, padahal tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik, menghalangi pemohon sebagai bupati tanbahwa tersebut mengatur tentang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. mengatur pembatasan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam (satu) wilayah usaha hanya oleh (satu) badan usaha. mengatur bahwa pembatasan wilayah usaha dimaksud berlaku pula untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bagi usaha yang hanya meliputi distribusi dan atau penjualan. kedua ketentuan tersebut merupakan bagian dari keseluruhan norma yang mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan sendiri yang diatur dalam dan ketenagalistrikan: bahwa terdiri atas yang masing masing mengatur bahwa (i) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi: pembangkitan tenaga listrik: transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik: dan atau penjualan tenaga listrik: (ii) usaha tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi, (iii) usaha tersebut dilakukan oleh (satu) badan usaha dalam (satu) wilayah usaha: (iv) pembatasan wilayah usaha berlaku pula untuk usaha yang hanya meliputi distribusi dan atau penjualan: (v) pengaturan wilayah usaha dimaksud ditetapkan pemerintah. terdiri atas yang masing masing mengatur, bahwa (i) pelaksana usaha tersebut adala(ii) bumn diberikan prioritas pertama untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum: (iii) untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan listrik pemerintah atau(iv) bila tak ada, pemerintah wajib menugasi bumn untuk itu: bahwa, menurut mahkamah, ketenagalistrikan memang menentukan satu badan usaha hanya dapat melakukan usaha dalam satu wilayah usaha. demikian pula ketenagalistrikan menentukan pembatasan dimaksud berlaku untuk usaha yang hanya meliputi distribusijualan. akan tetapi, wilayah usaha dimaksud tidak sama dengan wilayah administrasi pemerintahan, melainkan wilayah yang ditetapkan ole (vide angka ketenagalistrikan|, sehingga bisa saja dalam satu wilayah administrasi pemerintahan terdapat lebih dari satu wilayah usaha yang pada setiap wilayah administrasi pemerintahan tersebut terdapat pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang berbeda, baik bumn, bumi, badan usaha swasta, maupun koperasi. berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan pembagian wilayah usaha, seperti berdasarkan kategori peruntukan produk tenaga listrik dan kategori konsumennya. atas dasar ketentuan terakhir ini pemerintah daerah dapat melakukan pembagian wilayah usaha berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik wilayah administrasi pemerintahannya. atau sebaliknya, manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan hanya terdapat satu badan usaha penyediaan tenaga listrik, pln misalnya, dan dengan hanya satu badan usaha tersebut tidak atau belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana idealnya, maka berlaku ketentuan dan ketenagalistrikan yang menyatakan dbahwa berdasarkan dan ketenagalistrikan tersebut maka pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing masingsecara terintegrasi dengan badan usaha yang sudah ada. manakala tidak strik, maka berdasarkan pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud dan hanya mengenai wilayah usaha yang tidak terkait sama sekali dengan wilayah administrasi pemerintahan, sehingga manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan sudah terdapat wilayah usaha masih dapat dibentuk wilayah usaha lain selain yang sudah ada. dengan demikian, tidak ada pembatasan secara mutlak untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum, sehingga tidak dapat dimaknai menghambat atau bahkan menghalangi tugas pemohon menyejahterakan warganya terkait dengan pengadaan ketenagalistrikan sebagaimana didalilkan pemohon. atau dengan perkataan lain, pemohon sebagai bupati tidak terhalang melaksanakan kewajibannya untuk mengundang investor, bumi, badan hukum swasta, atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat wilayah administrasi pemerintahannya sebagai salah satu kewajiban konstitusionalnya, karena ketenagalistrikan sesungguhnya telah membuka peluang yang seluas luasnya untuk itu, sehingga manakala dalam praktiknya hal tersebut tidak atau belum berhasil, hal itu jelas bukan karena faktor normatif dalam dan ketenagalistrikan. atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud dalam dan ketenagalistrikan tidak dapat dikatakan sebagai menghambat atau menghalangi tugas bupati untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pengadaan ketenagalistrikan dan ketentuan tersebut tidak pula dapat dimaknai sebagai monopoli usaha ketenagalistrikan. terhadap permohonan guo seorang hakim konstitusi, yaitu akil mochtar, memiliki pendapat berbeda yang pada pokoknya menyatakan bahwa tersebut menghambat bupati untuk melaksanakan kewajibannya, dan oleh karena itu hakim konstitusi tersebut berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum: i3hmad fadli semadi, anwar usman, hamdan zelda, muhammad alim, arief hid, hartono, dan maria farida indrawia, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanpresiden yang mewakili, tanpa dihadirikayaan alam, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan dan ketenagalistrikan: bahwa provinsi kalimantan selatan dan kalimantan timur mempunyai cadangan batubara terbesar kedua dan ketiga indonesia. sepanjang tahun pemakaian batubara domestik yang dihasilkan oleh dua provinsi tersebut mencapai juta ton, dan y4 nya dipakai oleh perusahaan listrik negara untuk menerangi indonesia: namun, menjadi ironis ketika kedua provinsi ini sering mengalami pemadaman listrik selama jam setiap harinya, yang berdampak langsung kepada masyarakat umum, yaitu selain penerangan juga termasuk rusaknya peralatan elektronik, yang digunakan untuk berbagai aktifitas rumah tangga seperti memasak, menyeterika, mencuci, dan termasuk tertundanya berbagai kegiatan kantor pelayanan publik, seperti rumah sakit (bukti dampak langsung yang diderita masyarakat umum atas pemadaman yang dilakukan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat, bukan hanya persoalan hak setiap konsumen atas ganti rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf ketenagalistrikan, tetapi menjadi kerugian konstitusional setiap warga negara yang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya: selain itu, dari desa provinsi kalimantan selatan, terdapat desa yang belum teraliri listrik, dan yang paling ironis adalah pemadaman listrik hampir setiap hari kabupaten tanah bumbu yang merupakan penghasil batubara terbesar kalimantan selatan, mana berdiri perusahaan perusahaan besar bidang pertambangan batubara yang mengantongi izin dari pemerintah pusat (d.h pkp2b), serta terdapat puluhan perusahaan tambang batubara lainnya yang mengantongi izidaerah (d.h izin kuasa pertambangan kp), yang bila diakumulasikan jumlah produksinya lebih dari juta metrik ton per tahun, bahwa,cukup memadai untuk menyediakan layanan bidang ketenagalistrikan secara keseluruhan, akibat masih terhambat oleh ketentuan dalam dan guo, bahwa protes warga masyarakat, tersebut telah berlangsung bertahun tahun dan tidak menemukan solusinya oleh badan usaha milik negara yang menjadi satu satunya penyedia usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum daerah pemohon: bahwa tidak sungguh sesungguhnya badan usaha tunggal milik pemerintah pusat yang menyediakan tenaga listrik untuk memenuhi hak publik dalam halserta kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merupakan akibat dari tindakan pemerintah pusat yang melakukan penjualan luar negeri atas batubara yang dihasilkan oleh provinsi kalimantan selatan dan sisanya digunakan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat untuk memenuhi konsumsi energi listrik jawa, sumatera, nusa tenggara, dan kalimantan: ii. bahwa uud telah mengatur hak tiap tiap warga n ketenagalistrikan telah membatasi hak setiap warga , sebagaimana yang dimaksud dan uud bahwa mahkamah konstitusi telah pernah memeriksa dan memutus pengujian ketentuan dan ketenagalistrikan, dalam perkara nomor puu vii dengan menggunakan batu uji uud yang pada intinya pemohon perkara nomor puu vii keberatan terhadap pengaturan pengelolaan tenaga listrik secara terpisah bundling, dan atau dapat terintegrasi: monopoli penyediaan tenaga listrik, kini terjadi bukan hanya pada tingkat pengelolaan dan pendistribusian, tetapi juga terjadi pada tingkatan perencanaan dan perijinan. sehingga,sedangkan, bagi suatu wilayah yang minim sumber daya alam nya, persoalan kecukupan tenaga listrik bisa ditangani secara maksimal oleh badan usaha milik pemerintah pusat, dengan kekhususan pengalokasian anggaran pendapatan belanja negara apbn), yang selama ini juga turut dibelanjakan untuk anggaran penyediaan tenaga listrik suatu wilayah yang pada replikanya mempunyai kekayaan sumber daya alam berlimpah. senjatanya, masih ada pembangkit tenaga listrik indonesia menggunakan bahan bakar minyak bbm) yang menghabiskan biaya operasional sebesar , kwh, dan dijual masyarakat sebesar rp. ., kwh, sedangkan jika sumber energi listrik menggunakan bahan bakar batu bara hanya menghabiskan biaya operasional sebesar rp. , kwh. sehingga, kerugian badan usaha milik pemerintah pusat yang pada tahun anggaran sebesar triliun, adalah salah satunya akibat dari kekeliruan dalam memilih bahan bakar dan mahalnya pemeliharaan pembangkit, terpenuhinya pasokan tetapikarena bukunya pasokan energi listrik, maka jam kerja dapat menjadi jari, yang akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat menjadi makmur dan sejahtera, oleh karenanya, badan usaha milik pemerintah pusat tetap dapat terintegrasi dengan baik bersama badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, dalam hal penyediaan tenaga listrik seluruh pelosok wilayah negara republik indonesia, dengan tetap mempertahankan pengaturan harga jual listrik yang merupakan kewenangan pemerintah pemerintah daerah, sebagai perwujudan dari dan uud bahwa dan ketenagalistrikan yang normalnya hanya memberikan kewenangan kepada badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, hanya untuk melakukan distribusi tenaga listrik dan atau penjualan tenaga listrik, apabila sudah ada (satu) badan usaha penyediaan tenaga listrik dalam (satu) wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, walaupun badan usaha penyedia tenaga listriktelah dalam menjamin ketersediaan pasokan energi listrik yang cukup dengan kualitas yang baik dan harga jual listrik yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pemerintah daerah untuk menetapkannya, sesuai dengan ketentuan huruf dan huruf ketenagalistrikan yang bersifat regulated: bahwamaka pengaturan pembatasan usaha penyedia tenaga listrik, sebagaimana yang dimaksud dan ketenagalistrikan, sepanjang dimaknai memberikan batasan atasketentuan dan ketenagalistrikan haruslah dinyatakan bertentangan dengan dan uud serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.tidak dapatapabila badan usaha tunggal milik pemerintah pusat tidak menjamin ketersediaan tenaga listrengan harga jual listrik yang ditetapkan oleh pemerintah pemerintah daerahkarena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi dalam ketenagalistrikan, makketenagalistrikan guo terhadap uud ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon l1.tau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. pemohon, dalam persidangan hari kamis, april menambahkan keterangan sebagai berikut: perusahaan perusahaan tambang kabupaten tanah bumbu memang memiliki csr (corporate social responsibility) yang kebanyakan diwujudkan untuk membangun sekolah dan jalan. untuk kelistrikan, dulu pernah dibantu oleh pemerintah pusat berupa listrik tenaga matahari, namun tidak bertahan lama. hanya tiga bulan dan kemudian masyarakat tidak mampu menanggung biaya perawatannya karena cost nya mahal sehingga pemerintah daerah tidak meneruskan program tersebut. seandainya program tenaga surya tersebut berhasil, mungkin pemerintah daerah pun menganggarkan perawatannya, pemohon telah melakukan pembicaraan dengan perusahaan besar atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b) yang ingin berinvestasi untuk pltu, namun terbentur aturan yang dimohonkan pengujian ini. untuk investasi pltu, jika megawatt saja, megawatt nya rp. miliar, sehingga butuh dana rp. miliar. jika hanya diberi waktu (sembilan) tahun dan tidak ada kepastian kepanjangannya, menurut pemohon, semua pengusaha pasti tidak mau berinvestasi. kepastian aturan berinvestasi itulah yang dibutuhkan, serta kemudahan perizinannya: mengapa dibikin judul krisis listrik dari lumbung energi ? karena pemohon memiliki banyak batubara, namun tidak ada satu pun pltu kabupaten tanah bumbu, justru memakai tenaga bahan bakar solar maupun bensin, yang mana, untuk mendapatkan solar bensin kabupaten tanah bumbu harus antri sepanjang sampai dengan km, jika berbicara mengenai subsidi batubara, hitungan investasinya, hanya butuh rp. per kilowatt. jika memakai solar, butuh rp. itu artinya pemborosan pemerintahika batubara dikirim dari tambang pelabuhan, membutuhkan dana dollar. dari stockpile pelabuhan naik tongkang membutuhkan dollar. dari pelabuhan tanah bumbu dikirim jawa, butuh dana dollar. dari pelabuhan surabaya masuk pltu, butuh dollar. total membutuhkan dollar untuk biaya transportasi saja. jika batubara yang luar dari kabupaten tanah bumbu adalah sebesar rp. maka biaya transportasinya menjadi rp. miliar. jika yang keluar sebesar rp. setiap bulannya membutuhkan biaya rp. triliun untuk biaya transportasinya saja, pemohon pernah bertanya langsung kepada dahlan iskan berapa biaya membangun pltu 2x100. dia menjawab, rp. miliar. pemohon berkesimpulan, jika setiap bulan keluar dana rp. tanah bumbu, berarti setiap bulan pemohon bisa membangun (lima) buah pltu. mengapa mengeluarkan biaya rp. triliun untuk transportasi jawa? mengapa tidak membikin pltu nya kalimantan? biayanya mungkin mahal pertamanya, tapi pada akhirnya menjadi murah energi kabupaten tanah bumbu: benar bahwa tabalong, kalimantan selatan, juga sudah pembangkit listrik non pln, namun, yang dimaksud oleh pemohon bahwa kabupaten tanah bumbu masih ada sebagian desa yang belum dialiri listrik. yang menjadi titik berat pemohon bahwa wilayahnya menjadi sumber daya batubara, seharusnya diutamakan atau diprioritaskan untuk dibangun pltu. pln tidak ada perencanaan untuk membangun pltu tanah bumbu. pemohon juga belum menerima rencana pembangunan tersebut, padahal pemerintah daerah siap membantu apabila pln bersedia membangun pltu kabupaten tanah bumbu: pemohon selaku bupati menyatakan sedang mempersiapkan proposal supaya wilayah kabupaten tanah bumbu menjadi bagian dari perencanaan arsip tentang listrik, yang menjadi masalah, menurut pemohon, adalah aturannya. serangkaian proses distribusi atau transportasi yang disampaikan oleh pemohon atas ujung ujungnya nanti pltu juga. artinya, jika berbicara bisnis, mestinya pengusaha tambyang besar jika membangun pltu kabupaten tanah bumbu, untungnya mestinya lebih besar daripada mengirim batubara keluar tanah bumbu, yang mengetahui data kebutuhan listrik untuk kalimantan selatan mestinya pihak pln lebih tahu, yang diketahui oleh pemohon adalah masih ada desa wilayah pemohon yang belum dialiri listrik. selain itu, wilayah pemohon masih sering mengalami listrik padam. pltu masih memakai solar, sementara wilayah pemohon merupakan penghasil batubara. oleh karenanya, mengapa tidak dibangun pltu wilayah pemohon? pemohon sudah pernah berbicara dengan pihak rutin dan bib. mereka menginginkan adanya kepastian jangka waktu investasi dan menurut mereka jangka waktu (sembilan) tahun dinilai kurang menguntungkan, jika pihak pemda akan mendirikan sendiri, menurut pemohon, izinnya repot. bukan pemda yang mengeluarkan izin jika pemda akan membangun pembangkit sendirifebruari dan tanggal april sebagai berikut: bukti fotokopi pmk tanggal juni bukti fotokopi kliping koran, bukti p 9a fotokopi surat kepala desa maju mulyo, kecamatan mantel, kabupaten tanah bumbu, nomor kd.mjm pr mtw i. perihal menindaklanjuti permohonan pln, bertanggal januari fotokopi surat kepala desa karya bhakti, kecamatan mantel, kabupaten tanah bumbu, nomor pr.kbt mtw iv. perihal permohonan pemasangan jaringan listrik pln), bertanggal april fotokopi proposal permohonan pemasangan jaringan listrik masuk desa pln) yang diajukan oleh pemerintah desa karya bhakti, kecamatan mantel, kabupaten tanah bumbu: fotokopi berita acara musyawarah pembangunan desa tahun anggaran yang dibuat desa karya bhakti, bertanggal januari fotokopi daftar hadir rapat desa, bpd, dan tokoh masyarakat desa karya bhakti: fotokopi peta desa karya bhaktdaftar calon pelanggan pln desa karya bhakti, bertanggal april bukti p 9b fotokopi berita acara pemerintah desa maju mulyo, kecamatan mantel, kabupaten tanah bumbu, bertanggal juli fotokopi surat pernyataan atas nama sukarno selaku kepala desa maju mulyo, kecamatan mantel.mtw perihal permohonan pemasangan jaringan listrik plperihal permohonaiv perihal mohon bantuan pemasangan jaringan instalasi listrik pln), bertanggal april fotokopi surat kepala desa maju mulyo, kecamatan mantel, kabupaten tanah bumbu, nomor pr mcjm.mtw vi. perihal menindaklanjuti, bertanggal juli fotokopi daftar calon pelanggan pln desa maju mulyo, kecamatan mantel, kabupaten tanah bumbu, fotokopi daftar hadir. selain itu, pemohon mengajukan (dua) orang ahli(satu) orang ahli yaitu dedi rohani yang menyerahkan keterangan tertulisterima dalamrifginizamy karsayuda ahli akan menyampaikan pandangan ahli dalam kapasitas sebagai akademisi bidang hukum tata negara untuk melihat persoalan ketenagalistrikan yang masih belum memberi ruang yang memadai kepada daerah dalam konteks otonomi. akibatnya, tak sedikit daerah yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan energi listrik, saat ini masih berjuang keluar dari belenggu krisis energi listrik itu sendiri: daerah daerah itu seolah mengalami "krisis listrik lumbung energi". masalahnya bukan sekedar soal ikhtiar dan inisiatif pemerintah daerah setempat untuk keluar dari belenggu itu, melainkan ada pada regulasi yang masih mengekang ikhtiar tersebut untuk menyelesaikan krisis pada level daerah: regulasi ketenagalistrikan yang masih amat sentralistik itu, nyatanya berpangkal pada ketentuan dalam nomor tahun tentang ketenagalistrikan listrik), khususnya pada dan guo sebagaimana dimohonkan pemohon: jika kita melihat ketentuan dalam listrik, maka sekilas akan kita lihat adanya ruang yang cukup luas bagi daerah untuk turut serta mengurus urusan ketenagalistrikan dimaksud, ketentuan itu terlihat dari rumusan dalam guo sebagai berikut: pertama: ketentuan dalam listrik yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan menganut asas, antaranya: otonomi daerah. kedua: ketentuan dalam guo yang menyatakanga: dalam konteks pengelolaan kewenangan, ketenagalistrikan membagi kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. kewenangan pemerintah provinsiprovinsi dan menetapkan izin usaha dan izin operasional penyedia ketenagalistrikan yang wilayah usahanya lintas kabupaten kota dalam provinsi dimaksud. sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten kotakabupaten kota dan menetapkan izin usaha dan izin operasional penyedia ketenagalistrikan yang wilayah usahanya kabupaten kota dimaksud, keempat: penglihatan daerah dalam urusan ketenagalistrikan tergambar pula dalam ketentuan guo yang menyatakan bahwa, usaha penyedia ketenagalistrikan untuk kepentingan umujika bersandar pada empat ketentuan dalam listrik atas, maka seharusnya peran daerah dalam urusan ketenagalistrikan tidak perlu dipermasalahkan. akan tetapi, fakta memperlihatkan bahwa krisis energi listrik banyak tempat indonesia, tak terkecuali daerah daerah yang kaya akan sda yang dapat menghasilkan listrik, terus terjadi: kejadian teraktual terjadi kota tarakan, kalimantan timur. kota penghasil minyak dan batubara ini memanas pada permulaan maret lalu. akibat krisis listrik ini, konflik sosial terjadi sana. masyarakat yang sehari hari disuguhi pemadaman listrik dalam waktu yang panjang meluapkan protesnya kepada pt. pln persero) dan walikota setempat. ujung dari demonstrasi itu, kantor walikota dibakar massa: terbatasnya ruang pemerintah daerah dan badan usaha lain luar bumn bidang ketenagalistrikan dalam hal ini pt. pln persero) dalam penyediaan usaha ketenagalistrikan indonesia, khususnya daerah berpangkal pada adatuan dalam dan ketenagalistrikan guo sebagaimana dimohonkan. ketentuan dalam dan dimaksud mealam kenyataannya, hampir seluruh wilayah usaha ketenagalistrikan tanah air telah ada badan usaha penyedia tenaga listriknya, dalam hal ini adalah pt. pln persero) yang berstatus bumn, termasuk wilayah kabupaten tanah bumbu, kalimantan selatan, tempat domisili pemohon: keberadaan pt. pln persero) tersebut menjadikan terbatasnya ruang bagi badan usaha lain, termasuk bumi untuk turut serta menjadi penyedia usaha ketenagalistrikan satu wilayah usaha ketenagalistrikan yang sama, kendati wilayah usaha ketenagalistrikan itu, kapasitas, daya, jaringan distribusi yang dimiliki oleh pt. pln persero) amat minim, yang mengakibatkan minimnya pelayanan untuk kepentingan umum, sebagai alat ukur, ratio elektrifikasi kabupaten tanah bumbu baru sekitar yang berarti jumlah kepala keluarga yang teraliri listrik baru sebesar dari jumlah kepala keluarga yang ada kabupaten itu. sementara kabupaten itu terdapat kekayaan sda berupa batubara yang berlimpah sebagai salah satu sumber energi pembangkit listrik yang murah dibanding solar, energi yang digunakan lebih pembangkit listrik kalimantan selatan melalui pembangkit listrik tenaga diesel pld) oleh pt. pln persero): ikhtiar pemerintah daerah yang berefleksi dari kehendak bupati tanah bumbu untuk turut serta mengurai masalah ketenagalistrikan kabupatennya, dengan cara membangun sendiri pembangkit listrik tenaga uap pltu) batubara melalui nya, terhalang oleh berbagai regulasi yang menyulitkan akibat masih aksinya "rezim monopolistik" penyediaan ketenagalistrikan yang dilakukan oleh pt. pln persero): rezim monopolistik itu terlihat mulai dari perencanaan yang mesti dimasukkan dalam rencana umum pengembangan ketenagalistrikan rute) yang dalam penyusunannya menjadi wilayah absolut pt. pln persero) dan pemerintah pusat, tanpa melibatkan daerah, kendati dalam listrik, daerah diberi ruang untuk menyusun rute daerah, namun hal itu tak pernah terjadi: ciri rezim monopolistik itu pula terlihat dari pola perizinan yang diberlakukan. keberadaan pt. pln persero) sebagai bumn dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan mengharuskan perizinan yang berkaitan dengannya mesti dilakukan oleh pemerintah pusat pada wilayah mana hampir seluruh wilayah usaha ketenagalistrikan sudah ada pt. pln persero) sebagai badan usaha penyediaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka seluruh proses perizinan mesti dilakukan secara terpusat sebagaimana amanah listrik guo, pemda yang dalam listrik diberikan ruang untuk menerbitkan izin usaha penyedia ketenagalistrikan tak pernah dapat menggunakan kewenangannya dimaksud, karena badan usaha penyedia usaha tenaga listrik yang beroperasi luar pt. pln persero) yang merupakan bumn itu tak mendapat ruang yang memadai. ini semua terjadi lantaran adanya ketentuan dalam dan listrik guo sebagaimana dimohonkan pemohon: dengan menggunakan konstruksi yuridis demikian, keberadaan pemda sebagai salah satu pilar penting dalam urusan ketenagalistrikan sebagaimana kehendak listrik itu sendiri tak pernah tercapai. hal itu pula yang dapat menjelaskan, mengapa daerah yang kaya akan sda sekalipun, kelangkaan listrik terus terjadi: asas otonomi dalam ketenagalistrikan yang menjadi salah satu asas penyelengaraan urusan ketenagalistrikan sebagaimana amanah dimaksud, dilanggar oleh ketentuguo. asas otonomi daerah jelas merupakan amanah konstitusi pada yang hendak memberikan ruang seluas luasnya kepada daerah untuk berprakarsa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri: ketentuan tentang otonomi seluas luasnya yang kita anut dalam dan uud dimaksudkan agar daerah secara mandiri untukketentuan dalam dan listrik guo jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi dimaksud, karena dengannya kewenangan daerah menjadi terkebiri dan semakin jauh dari pelaksanaan asas otonomi yang seluas luasnya itu, pemberlakuan dan listrik juga menjadikan pemerintah daerah tak dapat berfungsi sebagai salah satu regulator dalam urusan ketenagalistrikan. regulator dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat semata dan bahkan pt. pln persero). keberadaan pt. pln persero) sebagai badan usaha satu satunya berbagai wilayah usaha ketenagalistrikan tanah air, menghalangi kewenangan pemerintah daerah sebagai regulator, sekaligus mengaburkan kedudukan hukum pemda dalam urusan ketenagalistrikan, pt. pln persero) yang dalam konstruksi listrik ditempatkan sebagai salah satu penyelenggara usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dengan keberadaan dan guo sebagaimana dimohonkan pemohon, menjelma menjadi regulator, bukan hanya sebagai pelaksana. fungsi regulator yang diemban pt. pln persero) terkait dengan seluruh permohonan izin penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan mesti disampaikan kepada bumn ini, karena keberadaannya sebagai badan usaha yang telah eksis suatu wilayah usaha ketenagalistrikan: dengan kedudukan hukum yang sedemikian, pt. pln persero) berkedudukan sangat kuat untuk menentukan badan usaha apa saja yanglakunya undang undang, yaitu: (a) perorangan wni.tanah bumbutanah bumbu:layak untuk bekerjasama dengannya suatu wilayah usaha ketenagalistrikan, termasuk menentukan pola kerjasama, jenis teknologi pembangkit listrik, dan lain sebagainya, tak heran, dengan logika demikan, sekali lagi, kalimantan selatan yang kaya akan batubara, justru dibangun pembangkit listrik disel dengan bahan bakar solar yang biaya operasionalnya empat kali lipat lebih tinggi dibanding pembangkit berbahan bakar batu bara, dengan menggunakan bahan bakar solar, biaya operasional pembangkit listrik per kwh sebesar rp. sementara dengan batubara biaya yang dibutuhkan per kwh sebesar rp. , . pada saat ini, biaya listrik per kwh yang dibebankan masyarakat adalah rp. sebagaimana tarif dasar listrik yang ditetapkan pemerintah. abstraksi ini menggambarkan pilihan kebijakan yang dilakukan pt. pln persero) amat tidak logis dan berakibat pada semakin beratnya beban subsidi listrik yang ditanggung apbn. lebih jauh, hal ini mengundang kecurigaan telah terjadi praktek korupsi dalam usaha ketenagalistrikan kita selama ini. kebijakan kelistrikan kita juga memperlihatkan arogansi pusat yang tak memperhatikan keunggulan dan spesifikasi daerah: berdasarkan uraian atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan listrik nyata nyata bersifat inkonstitusional. hal ini dikarenakan dengan keberadaan guo, asas otonomi daerah sebagaimana amanah konstitusi yang juga menjadi asas dalam guo mencederai. daerah yang semestinya dapat turut serta memberdayakan segala potensi yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan urusan ketenagalistrikan, justru terhalang oleh ketentuan guo: selain asas otonomi yang mencederai, pemberlakuan dan dalam guo juga nyata nyata bertentangan dengan dan uud sebagaimana didalilkan olehmasih belum dibuka lebarnya pintu alternatif penyedia ketenagalistrikan dan mempertahankan rezim monopolistik yang dilakukan oleh pt. pln persero), maka kehidupan masyarakat indonesia yang layak, sejahtera, dan berkualitas guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin akan sulit terwujud: akhir keterangan ahli ini, izinkan ahli mengingatkan kita bersama, bahwa monopoli dalam berbagai urusan terkait hajat hidup orang banyak yang pernah dikelola dan dilakukan oleh beberapa bumn negara kita, hari ini telah diakhiri. dalam urusan penerbangan misalnya, jika dahulu hanya ada garuda indonesia dan merpati nusantara, saat ini berbagai maskapai penerbangan diberi ruang. hasilnya, semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati penerbangan dengan mudah dan murah: dalam bidang telekomunikasi. negara kita cukup lama bertahan dengan bumn nya bernama pt. telkom. saat itu sarana komunikasi amat terbatas, khususnya melalui komunikasi telepon kabel. dengan diberinya ruang bagi penyedia sarana komunikasi lain, maka hari ini mulai dari tukang becak sampai dengan pimpinan dapat memiliki handphone dan mempermudah komunikasi antara kita, dalam hal usaha penyedia tenaga listrik, tidak salahnya, negara juga memberikan ruang yang cukup bagi penyedia usaha ketenagalistrikan alternatif luar pt. pln persero). negara dalam hal ini pemerintah dan pemda berperan sebagai regulator, sementara pt. pln kita kembalikan kepada khotbahnya sebagai salah satu penyelenggara, samping bumi, swasta, maupun koperasi. peran pemda sebagai regulator tentu terbatas pada wilayah administratifnya. kendati demikian, pemda dapat ikut serta mengikhtiarkan penyelesaian kelistrikan, setidaknya daerahnya masing masing,dalam urusan ketenagalistrikan. semoga yang ahpaikan mengandung nilai kebenaran dan bermanfaat bagi bangunan indonesia yang majemuk dan berkelakuan hari ini dan masa yang akan datanglistrik menegaskan bahwa prinsip usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terintegrasi. prinsip terintegrasi seharusnya dapat terwujud jika tidak hanya satu badan usaha yang bisa masuk level tersebut. dalam konteks teknologi, perlu didiskusikan apakah memungkinkan, misalnya, ada dua pembangkit tenaga listrik yang menjadi domain pemerintah daerah dan pt. pln, untuk mencukupi kebutuhan dalam satu wilayah usaha ketenagalistrikan, contoh, dalam satu kabupaten atau dua kabupaten, yang kemudian pendistribusian transmisinya tetap menggunakan yang ada sekarang. namun, permasalahannya adalah pemerintah daerah dengan segala kekayaan sumber daya alamnya, dengan apbd nya, dengan potensi investasinya yang ingin bergerak level itu, harus masuk dalam satu rezim mana perizinannya sangat sentralistik, bahkan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian esdm, tapi juga harus masuk dalam wilayah pt. pln, yang dalam kontruksi undang undang itu harusnya sebagai penyelenggara, bukan sebagai regulator. jadi, dari kacamata hukum tata negara, terdapat kekacauan posisi hukum pt. pln dan posisi hukum pemerintah daerah yang bertukar, padahal kehendak dari listrik itu pemerintah daerah menjadi salah satu regulator samping pemerintah pusat, pemerintah daerah boleh membangun pembangkitan tenaga listrik, tetapi kemudian perihal perizinan, harga, dan jenis teknologi, diatur sedemikian rupa oleh pt. pln sebagai pelaksana. kabupaten tanah bumbu yang kaya akan sumber daya alam batu bara dipaksa menggunakan diesel yang harganya lebih tinggi dan kemudian batu bara nya tidak digunakan untuk pembangkit listrik daerah tersebut. menurut ahli, sebagai orang daerah, hal ini tidak rasional dalam pengambilan kebijchmad djiddan sawan allah telah melengkapi manusia dengan akal untuk dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh allah sebagai khalifah bumi. tanpa akal manusia sangat tidak mungkin mengelola bumi agar bisa menghidupi seluruh makhluk ciptaan nya. mungkinkah thomas edison bisa menemukan listrik tanpa akalnya yang terangsang melihat cahaya yang ditimbulkan oleh kilat petir? mungkinkah para pemikir lainnya dapat membuat kabel untuk menyalurkan energi listrik atau memanfaatkan air terjun untuk menggerakan generator yang menghasilkan energi listrik bila manusia tidak dilengkapi akal? kesimpulan manusia harus mampu memberdayakan akal karunia allah ciptakan teknologi untuk kemudahan ber hablummin allah hablumminannaas: saat ini energi listrik merupakan tulang punggung perekonomian dan kehidupan manusia manapun dunia ini. tanpa energi listrik, manusia abad ke tidak mampu berbuat apa apa. namun, kenyataannya negara republik indonesia yang telah berusia tahun ini masih menyisakan rakyatnya belum menikmati energi listrik. mari kita telisik mana kesalahannya, saat indonesia dijajah oleh para pengusaha swasta belanda, berdatangan pengusaha bidang sektor kelistrikan membangun perusahaan listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan bangsa belanda yang bermukim indonesia dan untuk dinikmati pula oleh rakyat yang dibawahnya. membangun pembangkit listrik tenaga air plta), pembangkit listrik tenaga gas plt), dan pembangkit tenaga diesel pld), lengkap dengan jaring transmisi dan jaring distribusinya. para pengusaha listrik swasta belanda tidak mungkin menanamkan investasi indonesia tidak mengharapkan keuntungan. tarif listriknya pasti tarif bisnis, walaupun mendapat bantuan berupa kemudahan memperoleh lahan bahkan mungkin gratis tanpa ganti rugi kepada rakyat. dan yang perlu dihormati serta diteladani, walaupun kepada rakyat yang dibawahnya, perusahaan listrik swasta belanda sangat memperhatikan dan memberi layanan keselamatan dari bahaya listrik. misalnya, dibuat rambu rambu peringatan dalam tiga bahasa: bahaslanda, bahasa indonesia, dan bahasa jawa. tiang listrik jaring tegangan atas diberi ranjau panjat. tukang listrik dididik cara memasang instalasi yang benar. sebelum dioperasikan setiap instalasi listrik milik konsumennya dilakukan pemeriksaan dengan mengukur nilai tahanan solusinya dan persyaratan standar lainnya, saat tentara belanda kalah perang melawan tentara nippon jepang) tentara belanda berniat membumihanguskan beberapa instalasi vital, demikian pula pada saat tentara nippon kalah perang melawan tentara sekutu dengan tujuan agar kota jayakarta (sekarang jakarta) gelap gulita. untungnya, pemuda listrik berhasil mengkoordinir pemuda betawi, pemuda tangerang, dan pemuda sukabumi mencegah upaya buruk dengan menjaga instalasi yang dianggap vital pltu gi gambir, plta brug kricak, transmisi). info tentang rencana bumi hangus diperoleh dengan mudah. apalagi perwira jepang yang mengawasi operasional perusahaan listrik dan gas swasta belanda indecisa jalan tojo sawah selatan jakarta rumah koordinator pemuda listrik m.a. sawan), sebulan setelah soekarno hatta memproklamirkan kemerdekaan republik indonesia, koordinator pemuda listrik minta ijin kepada presiden bung karno yang kebetulan teman seperjuangan untuk mengambil alih operasional seluruh perusahaan listrik dan gas swasta belanda gem, geo, anime, dll.). setelah pengambilalihan operasional tahap pertama seluruh jawa madura, pemerintah republik indonesia menetapkan terbentuknya jawatan listrik dan gas pada oktober bawah naungan kementerian pekerjaan umum. koordinator pemuda listrik diangkat menjadi kepala jawatan listrik dan gas. sejarahwan mencatat aset awal jawatan listrik dan gas adalah aset milik perusahaan listrik dan gas yang dibeli dengan uang rakyat tahun dan dibantu oleh sultan jogjakarta yaitu sri hamengku buwono ix. kini jawatan listrik dan gas telah berubah nama menjadi pt. pln persero) dan pt. pgn tbk, konsumen listrik sejak masa penjajahan sampai dengan tahun an menikmati tarif listrik bisnis yang dibuat dengan formula perusahaan listrik swasta belanda. rasanya konsumen listrik tidak pernah mengeluh kejahatmenyadari kemampuan negara untuk membangun infrastruktur kelistrikan diperlukan padat modal, hingga tidak pernah ada demonstrasi, situasi berubah total saat partai komunis indonesia pki) yang berkuasa kala itu menguasai pln setelah direhabilitir oleh bung karno pada ditunjuklah agar tarif listrik disubsidi dengan alasan energi listrik merupakan kebutuhan pokok rakyat indonesia uud padahal waktu itu, rakyat indonesia baru yang menikmati energi listrik pln. tujuannya dengan tarif listrik disubsidi pasti akan menyedot apbn, karena memproduksi energi listrik diperlukan padat modal. tujuan pokok lainnya agar pemerintah tidak mampu meningkatkan kehidupan rakyat indonesia melalui pendidikan dan kesehatan yang terjangkau semua lapisan rakyat. tetapi anehnya kebutuhan rakyat paling pokok pendidikan dan kesehatan tidak pernah diperjuangkan: model dan gaya pki menguras apbn diteruskan dan dinikmati segelintir kelompok, ditiru oleh rezim orde baru. tarif industri diturunkan lebih murah dari tarif rumah tangga. demikian pula hotel tempatnya orang mencari kesenangan dan berapa pun tanpa menawar langsung dibayar, tarif hotel disamakan dengan tarif industri lebih murah dari tarif rumah tangga. upaya menguras apbn melalui subsidi listrik. pln diwajibkan membeli energi listrik dari paiton energy sen kwh, sementara harga internasional bawah sen kwh. saya melayangkan surat protes himbauan kepada presiden bill clinton dan sempat diintimidasi oleh staff kedutaan usa untuk menghentikan mengirim surat. saya kirim lagi surat pengaduan tentang intimidasi dari kedutaan usa. alhamdulillah, tidak lama kemudian dilakukan negosiasi antara pln dengan paiton energy menjadi sen kwh. bila dihitung berapa besar uang negara yang bisa diselamatkan, pasti mencapai triliunan rupiah: sejarah telah mencatat subsidi listrik dinikmati oleh kelompok rakyat menengah atas mampu juta jiwa), sementara lebih dari juta jiwa rakyat indonesia berebut sisa subsidi. ironisnya rakyat indonesia belum menjadi konsumen pln tidak mendapat menikmati subsidi listrik. ada yang lebih mendasar, akibat kebijakan subsidi listrik konsumen yang tergolong mampu difasilitkmati barang haram. subsidi identik dengan infak shodagoh yang jelas haram untuk orang mampu: tahun an, pemerintah mendapat bantuan dari amerika dan cekoslowakia berupa grand" mesin diesel untuk menunjang proyek elektrifikasi. namun, sesudahnya pln terjajah harus membeli suku cadang mesin diesel tersebut selagi masih dioperasikan. saat ini pln memiliki unit pld yang menguras bbm dan pembelian suku cadang. selain itu, pln sengaja dibuat mandul untuk kepentingan pasar teknologi negara industri. salah satu bukti lainnya adalah bantuan dari bank dunia berupa fasilitas laboratorium listrik lmk) hanya bersifat untuk meneliti produk teknologi yang akan dimanfaatkan oleh pln. tidak berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan litbang) yang meneliti penyebab gangguan aliran listrik. kini sejak telah diresmikan pln litbang memperbaharui fungsi lmk. mudah mudahan terbentuknya pusat litbang pln dapat segera membantu operasional pln yang telah meninggalkan fungsi teknik. pln lebih mengutamakan mengembangkan pemasaran padahal pln masih berstatus disubsidi oleh apbn dan bersifat monopoli, pln pun melupakan layanan keselamatan dari bahaya listrik seperti yang dicontohkan oleh penjajah gem, geo, anime) untuk melindungi konsumen dari bahaya listrik. pln sama sekali tidak peduli tentang kondisi dan kualitas instalasi listrik konsumennya. pln telah melakukan wanprestasi, masyarakat telah membayar biaya penyambungan bp) untuk menjadi konsumen. yang dilaksanakan pln hanya memasang saluran rumah sr) dan kwh meter. tanah kavling masih belum ada bangunan langsung dipasang dan kwh meter, karena telah membayar bp. banyak juga sr# kwh meter titip dibangunkan tetangga karena sedang dibangun: sejarah pun mencatat bahwa aset awal jawatan listrik dan gas yang kini bernama pt. pln persero) dibeli dari aset milik perusahaan swasta belanda dengan uang rakyat, tetapi rakyat (pemilik pln) yang mencari kehidupan pln diperlakukan sebagai tenaga kerja rodi tanpa harapan masa depan. seharusnya, para direksi pln dan dewan komisaris mempunyai moral untuk membantu tugatanggung jawab pemerintah sesuai yang diatur yaitu mensejahterakan rakyat indonesia, sisi lain, pln berfungsi sebagai perekat persatuan dengan mempersatukan seluruh bangsa indonesia. tidak ada jaringan dan komunikasi yang telah menyatu dari gunung sampai pantai atau pulau pulau seperti yang dilakukan oleh pln. mana saja ada tiang listrik pln. tetapi, pln terkendala tidak mampu membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh rakyat karena masih menjual produksi listriknya di. bawah biaya produksi. akibatnya, pln tidak mampu membangun pusat pembangkit listrik dan jaringan distribusinya. selain itu kebijakan pemerintah belum mendukung operasional pln. sumber energi yang dimiliki bumi indonesia belum difokuskan berpihak untuk mendukung pln, diekspor dengan dalih untuk mendapatkan pasokan devisa dari ekspor hasil eksplorasi minyak, batu bara, dan gas. ironisnya pula pln wajib membeli lebih mahal dari harga ekspor. dibangun pltu dengan menggunakan bahan bakar bbm dan gas. investasi pasti mahal, dan kini ternyata pln masih kesulitan mendapatkan gas: kita diwajibkan oleh semua agama, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. besok harus lebih baik dari hari ini. mari kita hijrah meninggalkan keburukan dengan membangun dan memberdayakan pln warisan para pejuang listrik, milik rakyat indonesia, agar mampu melaksanakan amarahnya yang telah diberikan oleh negara yaitu memberikan kebutuhan energi listrik masyarakat manapun berada dan layanan keselamatan dari bahaya listrik seperti yang dicontohkan oleh penjajah belanda, sebagai wujud nyata melestarikan dan hasil pengorbanan para pejuang kemerdekaan, bahwa rakyat manapun berada wajib menerima dan menikmati energi listrik, apakah pengelolaannya dilakukan oleh pln atau oleh pihak manapun selagi pln tidak mampu menjangkau dan melayani dengan baik. rakyat wajib mendapat jaminan hidup yang layak walau menjadi mitra kerja sekalipun dengan pln. selain itu, saya prihatin dengan keberadaan unit pld yang tersebar kepulauan indonesia, yang menyebabkan subsidi listrik membengkak karena mengguan bakar bbm. sudah merupakan kewajiban setiap warga negara terlebih para pemegang amanah rakyat amanah tuhan untuk mencarikan solusi mengganti pld dengan pembangkit berbahan bakar gas. pengangkutan dan atau mobilisasi gas sangat mudah bila diciptakan tangki gas apung. alternatif lainnya adalah mengharuskan pembangunan pembangkit mulut tambang serta pengeboran panas bumi, gas alam dibiayai apbn adalah solusi yang paling tepatjika satu daerah atau wilayah usaha sudah ada instalasi listrik milik satu badan, sangat tidak mungkin jika ada tiang tiang distribusi listrik lainnya dari swasta yang lain berada sana, itu akan kacau. sangat diperbolehkan, secara logika, bahwa bila ada daerah yang tidak mampu dijangkau oleh pln, seyogianya pemerintah daerah lah yang melakukan upaya, apakah itu dengan tender, untuk dicarikan harga yang paling menguntungkan. ini merupakan kewenangan pemerintah daerah, dedi rohani izinkan saya menyampaikan pandangan saya dalam kapasitas saya sebagai akademisi bidang energi, untuk melihat persoalan kewenangan dan potensi daerah dalam penyediaan energi listrik, terutama dikaitkan dengan keterbatasan pln sebagai pemegang kuasa penyediaan energi listrik indonesia. seperti yang kita pahami bersama, kebutuhan energi listrik pada suatu daerah berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk daerah tersebut. ketersediaan energi listrik yang memadai pada suatu daerah akan mendorong perekonomian daerah yang pada akhirnya juga akan makin meningkatkan konsumsi energi listrik. oleh karena energi listrik berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, maka ketenagalistrikan harus dipandangfrastruktur dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat sekaligus mendukung layanan publik yang lebih baik. untuk itu, perlu payung undang undang dan kerjasama para pihak supaya ketersediaan energi listrik bagi masyarakat secara berkesinambungan, berkualitas, dan berkeadilan dapat terjaga. ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan listrik memicu krisis energi listrik berbagai daerah. krisis listrik yang terjadi pada beberapa daerah yang tingkat konsumsi energi listriknya tinggi disebabkan karena lonjakan peningkatan permintaan yang tidak diiringi dengan antisipasi penyediaan pembangkit yang cukup memadai. sementara pada daerah lain, krisis terjadi karena memang ketersediaan pembangkit yang minim atau karena tidak optimalnya pembangkit listrik yang dimiliki pln. perlu upaya yang bersungguh sungguh dari berbagai pihak untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang merupakan kebutuhan primer masyarakat. salah satu peluang yang bisa dilakukan untuk menanggulangi krisis energi listrik adalah keterlibatan daerah (terutama untuk daerah yang belum terlayani dengan baik kebutuhan energi listriknya dan mempunyai cadangan energi murah untuk menghasilkan listrik) sebagai penyedia energi listrik. beberapa hal yang mendukung peranan daerah dalam upaya penyelesaian krisis kelistrikan antara lain: dukungan undang undang terkait kelistrikan penyediaan energi, khususnya energi listrik menjadi kewajiban negara yang kewenangan dan tanggung jawabnya berada pada badan usaha milik negara (dalam hal ini pln) sebagai lembaga pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. walaupun demikian, negara sebetulnya telah memberikan peluang kepada daerah, badan atau lembaga untuk mengusahakan penyediaan energi listrik bagi kepentingan umum sebagai pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang diatur oleh undang undang dan peraturan bawahnya. antara undang undang dan peraturan yang terkait adalselain itu,tanggal agustus yaitu bupati kabupaten kampar, nomor puu ii tanggal april yaitu gubernur provinsi sulawesi selatan, dan terakhir nomor puu x dan ketenagalistrikan mempunyai legal standing sebagai badan hukum publik untuk menjadi pemohon dalam pengujian guo sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf mahkamah konstitusi dan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud yaitu pemohon adalah kepala daerahhun tentang ketenagalistrikan menyatakan: penyediaan energiini mengisyaratkan bahwa penyediaan listrik bukan monopoli pln saja sebagai wakil pemerintah, terutama untuk daerah yang belum terjangkau kelistrikan pln atau daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik secara memadai. pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah ataupun swasta berhak untuk melakukan usaha usaha penyediaan energi listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan atau penjualan energi listrik sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang energi menyatakanraturan pemerintah nomor tahun tentang penyediaan dan pemanfaatan energi listrik yang selanjutnya diubah menjadi peraturan pemerintah nomor tahun khususnya dan yang mengatur tentang badan usaha milik negara sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan koperasi atau swasta sebagai pemegang izin usaha ketenagalistrikan serta pengaturan jaringan dan harga jual listrik. untuk mengejawantahkan aturan tersebut atas, menteri esdm mengeluarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional run) yang menjadi acuan para pihak dalam penyediaan energi listrik. dalam run terdapat beberapa poin penting, antara lain: kebijakan pemanfaatan energi primer setempat untuk pembangkit energi listrik dapat berasal dari energi fosil (batubara lignit batubara mulut tambang, gas marginal) maupun non fosil (air, panas bumi, biomassa, dan lain lain). pemanfaatan energi primer setempat tersebut memprioritasfaatan energi baru dan terbarukan dengan tetap memperhatikan aspek teknis, ekonomi, dan keselamatan lingkungan. sementara itu, pemanfaatan bahan bakar minyak bbm) diminimalkan dan dibatasi penggunaannya, kecuali untuk menjaga keandalan sistem, dan mengatasi daerah krisis penyediaan energi listrik jangka pendek atau daerah daerah yang tidak memiliki sumber daya alam lain. dari pernyataan ini jelas bahwa pemanfaatan bbm sebagai sumber energi untuk kelistrikan harus diminimalkan, karena selain biaya produksinya mahal, bbm masih sangat diperlukan untuk peralatan yang belum dapat menggunakan sumber energi lain selain bbm. pemenuhan kebutuhan energi listrik berbagai wilayah daerah belum terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dibutuhkan konsumen. hal ini disebabkan permintaan listrik yang tinggi tetapi tidak dapat diimbangi dengan penyediaan energi listrik yang memadai. terdapat ketidakseimbangan permintaan dan pasokan energi listrik berbagai daerah indonesia. sebagai gambaran, dengan pertumbuhan kebutuhan energi listrik rata rata sebesar per tahun, kebutuhan energi listrik untuk jawa bali pada tahun sebesar sementara seluruh wilayah indonesia kecuali jawa bali sebesar wh. nampak ada kesenjangan yang besar antara jawa bali dengan wilayah wilayah lain yang notabene dengan luas wilayah yang jauh lebih besar. dalam kaitan wawasan keutuhan negara kesatuan republik indonesia, kenyataan ini sungguh merupakan permasalahan serius. dalam kaitan pembangkitan energi listrik, run memberikan peluang bagi daerah (sesuai amanat undang undang) untuk membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit listrik yang selanjutnya dijual kepada pln melalui skim ipp independent power producer) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi secara terintegrasi yang energi listriknya dijual langsung kepada konsumen melalui skim ppu private power utility). dalam kaitan distribusi, run mengatujaringan distribusi terintegrasi, jaringan distribusi terisolasi adalah salah satu yang bisa menjadi pilihan. undang undang yang mengatur tentang ketenagalistrikan sejatinya merupakan aturan yang dapat mengejawantahkan keinginan semua pihak tentang ketersediaan energi listrik, baik sebagai prasarana untuk kelancaran perekonomian, maupun untuk memenuhi keperluan energi dasar secara nasional maupun sektoral tiap daerah. pada kenyataannya beberapa pihak merasakan ada ketidakjelasan, ketidakadilan dan mispersepsi dalam menerjemahkan undang undang. sebagai contoh, undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan menyatakan tentang pemanfaatan energi primer (minyak, gas, batubara dan mineral, tenaga air, panas bumi, biomassa, dll.), mengatur pengoptimalan pemanfaatan sesuai dengan kebijaksanaan energi nasional untuk menjamin penyediaan energi nasional yang berkelanjutan dengan penekanan pada pengutamaan energi baru dan terbarukan ada catatan pada bahwa pemanfaatan energi primer diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional. permasalahannya adalah jika cadangan sumber energi primer yang ada daerah tidak atau belum dapat dimanfaatkan semuanya untuk kepentingan energi nasional, mengapa tidak diberikan kewenangan kepada daerah (sesuai undang undang yang sebetulnya mengatur demikian) untuk mengelola sumber energi melimpah yang ada untuk mencukupi kebutuhan energi listrik daerah tersebut (yang sebetulnya mendukung penyediaan energi nasional juga), sebagaimana kasus kabupaten tanah bumbu, kalimantan selatan, yang diajukan pemohon yang mempunyai cadangan batubara yang cukup besar, akan tetapi ketersediaan energi listriknya dari pln sangat terbatas dengan pasokan yang tidak lancar. lebih ironis lagi, pasokan listrik yang ada kebanyakan berasal dari bbm yang biaya produksinya jauh lebih tinggi. selain itu, keberatan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan dan undang undang nomor tahun adalah karenadalam hal ini pln) keliru dalam menerjemahkan bunyi tersebut. menurut hemat saya, permasalahan pada dan timbul karena ketidakjelasan pendefinisianpengertian dari kata terintegrasi adalah usaha penyediaan listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan (seperti diatur pada dan pengertian dapat artinya boleh dilakukan atau tidak. jadi, bunyi yang menyebutkan, harus diterjemahkan dan terkait usaha penyediaan listrik yang terintegrasi yang memang selama ini telah dilakukan oleh (satu) badan usaha yaitu pln. sementara itu, menyebutkan pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksudpenjualan tenaga listrik. berdasarkan bunyi dan sebetulnya tidak ada klausul bahwa perusahaan yang dibentuk oleh daerah bumi) tidak berwenang untuk mengusahakan penyediaan energi listrik dalam hal pembangkitan saja dan atau transmisi listrik. jika dikaitkan dengan itu terkait dengan pembatasan wilayah untuk pengusahaan terintegrasi yang juga berlaku untuk usaha penyediaan listrik yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan atau penjualan tenaga listrik saja. daerah (menurut hemat saya) boleh mengusahakan penyediaan listrik minimal dalam hal pembangkitan energi listrik (yang menjadi permasalahan utama dalam penyediaan energi listrik). usaha transmisi dan distribusi dapat menggunakan infrastruktur yang dimiliki pln. pada kenyataannya, pemda setempat tidak dapat berbuat banyak untuk menyediakan energi listrik untuk daerahnya berdasarkan potensi energi batubara yang melimpah daerah tersebut. menurut hemat saya, pln sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan tidak boleh menafsirkan kuasanya melebihi kewenangan yang diatur undang undang. bagaimanapun, kepentingan masyarakat daerah harus menjadioritas pertimbangan pengadaan listrik yang memadai baik dari segi kualitas, kontinuitas, dan kuantitasnya. untuk alasan dan kondisi ini pula, maka apa yang menjadi tuntutan pemohon terkait nomor tahun diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia. peningkatan kewenangan daerah sebagai dampak otonomi daerah seiring pemberlakuan nomor tahun (yang selanjutnya diubah menjadi nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka terjadi pendelegasian wewenang pemerintah pusat pemerintah daerah melalui otonomi daerah yang makin diperluas, termasuk menyangkut pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber daya energi huruf aj). beberapa dalam nomor tahun ini juga mengatur tentang kebolehan pemerintah daerah untuk memiliki badan usaha milik daerah dan tentang bagi hasil dari sumber daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat undang undang otonomi daerah mengisyaratkan tentang desentralisasi dalam berbagai bidang. khusus untuk bidang energi, setidaknya lipi (melalui deputi bidang jasa ilmiah lipi harian tempo, september mengusulkan supaya daerah diberikan kewenangan untuk menghasilkan dan mengkonsumsi energi listriknya sendiri sesuai potensi yang ada daerah tersebut. desentralisasi bidang energi ini pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah dalam bidang energi dan secara tidak langsung akan mengurangi beban subsidi pln yang semakin bertambah setiap tahun. pada bagian lain, usulan desentralisasi energi juga disampaikan oleh prof. dr. ir. syair abdul yang pada intinya kebijakan desentralisasi ketenagalistrikan dipandang perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian energi daerah. samping itu dapat memenuhi keadilan masyarakat untuk memperoleh akses listrik. perencanaan penyediaan listrik dengan prioritas sumber energi lokal akan lebih ekonomis karena tidak membutuhkan biaya transportasi distribusi (rata rata dari segi ekonomi, desentralisasi ketenagalistrikan akan memudahkan sinergi antara kebutuhan persediaan dan permintaan daerah tersebut dan diharapkan mendoroimbulnya sentra sentra perekonomian baru pedesaan. hal lain yang patut mendapat perhatian adalah kenyataan bahwa pln belum mampu menyediakan energi listrik secara memadai terutama bagi penduduk luar jawa sehingga menyebabkan terjadinya krisis energi listrik daerah. ketersediaan sumber energi daerah dan keterbatasan pln pemenuhan kebutuhan energi listrik indonesia saat ini ditopang oleh berbagai sumber energi. menurut data handbook energy economic statistic indonesia yang dikeluarkan kementerian esdm, penyuplai energi untuk pengadaan listrik indonesia untuk tahun dari pembangkit kepunyaan pln berasal dari bahan bakar minyak wh), gas bumi wh), energi air wh), batubara wh) dan energi panas bumi wh). dari data pasokan energi untuk listrik, terlihat betapa dominannya peran energi fosil dalam pengadaan energi listrik indonesia. walaupun peran bbm makin kecil dibanding tahun tahun sebelumnya, akan tetapi masih cukup besar dibandingkan sumber energi baru terbarukan yang merupakan sumber energi yang diharapkan memegang peranan lebih besar pada masa yang akan datang. menurut program kebijakan energi nasional, peranan migas akan makin diturunkan sementara batubara (karena cadangannya masih sangat besar) diproyeksikan lebih dari pada tahun yang menarik adalah adanya impor listrik dari malaysia sejak tahun dan terus meningkat tiap tahunnya (walau pln mengatakan bahwa kerjasama pembelian listrik ini baru akan berjalan tahun listrik yang diimpor dari malaysia digunakan untuk membantu kelistrikan kalimantan. tentu ini sebuah ironi, betapa kalimantan yang kaya akan sumber energi batubara harus mengimpor energi listrik dari malaysia karena besarnya ongkos produksi listrik yang dipaksakan menggunakan bbm yang ongkos produksinya jauh lebih besar dari batubara. ternyata, indonesia yang merupakan negara dengan sumber daya energi yang beragam dan potensi cadangan yang besar masih dihadapkan pada keterbatasan sumber energi terpakai (dalam hal ini listrik)total pembangkit yang dimiliki oleh pln (menurut data statistik pln tahun jumlah pembangkit terbanyak berada wilayah maluku unit dengan kapasitas terpasang mw) diikuti wilayah sulut, sulteng, dan gorontalo kaltim kalbar dan kalsel serta kalteng dari data tersebut terlihat bahwa jumlah pembangkit terbanyak justru berada wilayah yang sering mengalami krisis energi listrik. permasalahannya, jenis pembangkit yang tersedia kebanyakan adalah pld yang menggunakan bbm sebagai sumber energi dan tingkat optimalisasinya yang rendah. jika ditinjau dari harga energi, perbedaan harga satuan bahan bakar untuk bbm sekitar rp. sementara harga satuan energi batubara kalimantan sekitar dan sumatera sekitar rp. kg. biaya operasi pembangkit untuk pltu (dengan bahan bakar batubara) adalah rp. wh, sementara biaya untuk pld (dengan bahan bakar bm) adalah rp. dan untuk plt rp. wh. pada sisi produk, pln menjual listrik masyarakat sekitar rp. wh. berdasarkan data ini, maka sangat penting untuk mengoptimalkan sumber energi murah (dalam hal ini energi batubara) yang dimiliki oleh daerah daerah luar pulau jawa (terutama sumatera dan kalimantan), yang dengannya pln masih bisa untung dan negara tidak dibebani subsidi yang demikian besar yang meningkat setiap tahunnya karena penggunaan bbm sebagai sumber energi untuk listrik. rasanya lebih bijaksana jika subsidi untuk listrik dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan untuk peningkatan sdm masyarakat. keterbatasan pln dalam melayani kebutuhan listrik masyarakat salah satunya dapat dilihat dari daftar tunggu pelanggan. menurut data statistik sumatera selatan (dengan cadangan energi batubara terbesar indonesia) mempunyai daftar tunggu paling tinggi yaitu sebanyak pemohon, diikuti bengkulu pemohon, lampung pemohon, kalimantan timur dengan pemohon, tapi yang digugurkan pemohon (padahal kalimantan timur merupakan daerah penghasil batubara terbanyak kedua indonesia) dan kalimantan selatan dengan pemohon. daftar tunggmohon menunjukkan bahwa daerah pemohon sudah ada jaringan kelistrikan. apa lagi begitu banyak keluarga yang belum bisa berharap teraliri listrik karena daerahnya belum tersentuh jaringan kelistrikan pln. data lain dari statistik pln menunjukkan jumlah gangguan transmisi terbanyak ada daerah kalimantan dan jumlah gangguan distribusi terbanyak terjadi sumatera barat. data statistik pln juga mencantumkan rasio elektrifikasi rata rata seluruh indonesia sebesar dari juta rumah tangga, artinya masih atas keluarga indonesia yang belum menikmati energi listrik. kisaran elektrifikasi daerah luar pulau jawa tentu banyak yang kurang dari dari sisi bauran energi, untuk tahun batubara merupakan kontributor tertinggi diikuti bbm gas alam air dan panas bumi kontribusi sumber energi air dan panas bumi dari tahun tahun tidak bertambah secara signifikan, padahal potensi yang tersedia sangat besar. antara kendala pln adalah kapasitas terpasang yang tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan, pertambahan jumlah pelanggan baru dan kebutuhan per pelanggan yang terus meningkat, tingkat kebocoran yang masih tinggi (20y6 30x) dan efisiensi pln yang tidak belum optimal. menurut beberapa kajian, kapasitas pembangkit pln yang terpakai saat ini hanya sekitar dan berdasarkan data yang ada, angka total kehilangan realisasi tahun sebesar lebih besar dari angka yang dapat diterima (sekitar ya). terkait dengan krisis energi listrik dan dikaitkan pula dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik tdl) secara berkala, perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang juga sebagai penutup uraian dan pandangan saya. krisis energi listrik beberapa daerah dapat dicari solusinya dengan memperhatikan beberapa hal yang telah saya jelaskan bagian atas tulisan ini. keinginan daerah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dengan kemampuan sendiri harus dipandang sebagai langkah positif untuk mengatasi krisis energi daerah dan secara umum membantu pln merealisarogram kelistrikan nasional. keterlibatan daerah dalam penyediaan energi listrik diatur dan dibenarkan oleh undang undang dan ini harus dipahami bersama. untuk itu, dalam kaitan ini, pln harus memberikan jalan seluas luasnya pada daerah untuk mengusahakan listrik bagi daerah masing masing. kewenangan pln sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan jangan menjadi alat untuk mengekang keinginan daerah yang mampu (dari segi sdm dan sda) dan perlu mengusahakan penyediaan energi listrik. jumlah kebutuhan energi saat ini pada tiap daerah dan proyeksi kebutuhan listrik depan dibandingkan dengan jumlah pembangkit dan proyeksi penambahan kapasitas depan harus menjadi tolok ukur kemampuan pln yang harus terus dievaluasi dan berbatas waktu. jangan sampai terjadi, daerah menunggu suplai energi dari pln tanpa ada kepastian waktu dan jumlah pasokan. ada kepentingan masyarakat luas yang harus menjadi acuan dan perhatian. jika landasan kewenangan pln berdasarkan nomor tahun yang dipertegas dalam nomor tahun itu harus dipahami sebagai usaha penyediaan listrik terintegrasi. kenaikan tdl sepanjang untuk mengurangi beban subsidi negara patut dihargai, dengan harapan subsidi dapat dialihkan untuk hal hal lain yang tidak kalah pentingnya. akan tetapi, hal ini seharusnya dimulai atau diiringi dengan evaluasi yang jernih, jujur, dan komprehensif mengenai permasalahan dan kendala yang dihadapi. jangan sampai karena kesalahan pln dalam perencanaan, penyimpangan dalam pelaksanaan, dan kegagalan dalam mengevaluasi program, menyebabkan masyarakat yang jadi korban. rasanya kita sepakat bahwa kepentingan masyarakat banyak harus menjadi prioritas. keinginan dan harapan pemohon untuk mengkaji nomor tahun juga mohon dipandang sebagai keinginan untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam penyediaan energi listrik yang murah yang akan mengurangi subsidi dan pada akhirnya menghindari kenaikan tdl yang memberatkan masyarakat. ketika isu kenaikan tdl dikemukakan, banyak pihak yang menyorotikanisme dan cara pandang yang perlu diluruskan dari sisi pemegang kewenangan. selain tidak optimalnya pembangkit yang ada, kurangnya upaya untuk melakukan diversifikasi energi, kesulitan daerah untuk mengusahakan listrik, serta beberapa program dalam run yang mengalami penjadwalan ulang selayaknya menjadi bahan kajian. yang pasti, dengan kemampuan pln yang tidak belum optimal dan banyaknya kebocoran, laba operasi pln untuk tahun berdasarkan data statistik pln adalah lebih dari triliun rupiahpadasaid saksi selaku kepala desa danau indah, kecamatan batu licin, kabupaten tanah bumbu: sejak tinggal desa danau indah pada saksi dan seluruh warga belum pernah merasakan listrik, hanya memakai genset. itu pun jika ada minyaknya bisa dipakai. padahal, jarak antara kota dengan desa saksi cuma kilometer, saksi merasa kasihan kepada warga karena pernah terjadi anak anak belajar memakai lampu biasa yang kemudian lampu tersebut rebah dan membakar buku anak anak tersebut, membuat anak anak tersebut menangis karena buku buku tersebut merupakan bahan ujian mereka, saksi pernah mengadukan ketiadaan listrik ini kepada bupati, jarak antara desa saksi dengan lokasi tambang batubara jauh, tapi dengan pembangkit listrik berjarak kilometer: hanya sebagian warga saja yang punya genset, kantor kelurahan belum tersambung pln. banyak warga yang mengurus surat kantor kelurahan menjadi terhambat, sukardan bagian dari pemerintahan daerah kabupaten tanah bumbudan, pemohon jugaselain itujuga diberikan hak untuk memperjuangkan hak dan hak masyarakatnya secara kolektif, dengan memperjuangkan atas terang yang melekat pada listrik, sebagaimana yang dimaksud dalamselaku kepala desa maju mulyo, kecamatan mantel, kabupaten tanah bumbu: saksi warga transmigrasi mulai tahun saksi tinggal kalimantan saat masih berumur tahun. pada saksi menjabat kepala desa. pada saksi sudah mengajukan proposal proposal sampai berapa kali sebagai upaya mendapatkan listrik untuk desa saksi. namun sampai saat ini tidak kunjung datang: saksi pernah mengikuti pertemuan bappeda bersama desa lainnya se kabupaten tanah bumbu. ternyata dari desa ini, belum ada teraliri listrik: saksi pernah sampaikan kepada ketua ranting syamsul apakah proposalnya disetujui untuk memasukkan listrik desa dan mendapat jawaban bahwa oleh karena dayanya tidak mampu, maka tidak bisa. saksi kemudian menyimpulkan bahwa pln tidak sanggup menyediakan listrik: pemerintahan desa tempat saksi sejak sudah ada fasilitas komputer. saksi melayani masyarakat hanya memakai genset. untuk penyediaan bahan bakarnya menggunakan eceran rp. per liter, sehingga anggaran desa yang disiapkan oleh bupati kadang kadang membengkak karena untuk melayani surat lembar harus mencari bensin mana mana. hal ini sangat penting ketika bupati pemprograman berobat gratis dengan syarat harus ada surat keterangan miskin dari desa. untuk membuat surat tersebut, sering kali terkendala tidak adanya listrik, kadang kadang harus menunggu sampai satu hari satu malam, padahal ini menyangkut nyawa, saksi kesulitan untuk meningkatkan sdm masyarakat setempat karena masyarakat tidak mengenal komputer. sudah lima kali komputer kantor desa tersebut cpu nya error karena memakai genset. saat genset kehabisan bensin, gas nya naik dan voltasenya tinggi sehingga terbakar: menurut saksi, pln ternyata tidak sanggup menyediakan dayanya atau listriknya, oleh karenanya, saksi mempertanyakan, mengapa perusahaan swasta atau pun pemerintah daerah tidak bisa membangun pembangkit listrik? alasannya apaka saksi dihadirkan mahkamah sebagai saksi dan nanti ternyata harapan saksi tidak terwujud, saksi akan mencoba mengoordinasikan seluruh masyarakat desa yang belum teraliri listrik dan mengadakan suatu gerakan untuk mewujudkan cita cita teraliri listrik: saksi sudah berulang kali mengajukan permohonan kepada pln: desa saksi bersebelahan dengan daerah pertambangan batubara lac liang anggang cemerlang) yang juga memakai tenaga diesel. warga sebenarnya pernah meminta bantuan dialiri listrik dan siap membayar namun tidak terealisasi: pada saksi pernah mengajukan proposal dinas pertambangan dan energi tanah bumbu untuk pengadaan energi listrik, sebenarnya saksi pernah ditawari tenaga surya. saksi pernah melihat desa manunggal, program tenaga surya, namun kapasitasnya hanya tenaga listrik dc, bukan ac. untuk mengubah ac, harus dengan alat semacam adaptor, itu pun tidak mampu untuk menyalakan televisi, wilayah saksi juga belum ada jaringan listrik, thamrin remaja saksi selaku kepala desa jombang, kecamatan satui, kabupaten tanah bumbu, kalimantan selatan, desa saksi terletak kaki gunung seratus. luas wilayah desa sebesar km? dan mempunyai penduduk sebanyak atau jiwa: jarak dari ibukota kecamatan desa saksi sejauh km. jarak desa saksi ibukota kabupaten sekitar km. desa saksi, sampai saat memberikan keterangan persidangan ini belum dialiri listrik. sedangkan, jarak jalan provinsi desa saksi cuma sekitar km, mana jalan provinsi tersebut sudah ada jaringan listrik: sudah tahun lebih, masyarakat desa saksi tidak merasakan nikmatnya listrik. padahal, daerah saksi merupakan lumbung batu bara, saksi sudah berusaha untuk mengajukan masuknya listrik desa saksi melalui proposal ataupun mengusulkan melalui musrenbang des, dan kabupaten. namun, hingga saat memberikan keterangan persidangan ini, masyarakat desa saksi belum mendapatkan fasilitas penerangan dari listrik tersebut: juri saksi selaku kepala desa sumber arum, kecamatan satui, kabupaten tanah bumbu, saksi menerangkan bahwa desa saksi tidak teraliri listrik: saksi sudah mengajukan proposal pln pada namun tidak ada kepastian, desa saksi penerangan menggunakan genset. jarak desa saksi ini jauh dari jalan aspal itu sekitar km, ibukota kecamatan berjarak km. jika antri minyak pom bensin, ada peraturan kalimantan selatan tidak boleh pakai berikan atau pakai teng. dari desa akan menukar memakai teng, dilarang. kadang kadang jerikennya diambil oleh aparat, kapsul saksi selaku kepala desa pertolongan, kecamatan kusan hilir, kabupaten tanah bumbu. jarak antara desa saksi kecamatan adalah dan pld pembangkit tenaga listrik berjarak tempuh kurang lebih km. desa saksi sudah teraliri listrik sekitar dari jumlah yang ada dan jumlah desa saksi kurang lebih kk. namun sering terjadi pemadaman listrik desa saksi, saksi berharap pln dapat menambah daya listrik desa saksi: saksi telah melapor kepala pln dan dikatakan bahwa daya listrik tidak mampu, menimbang bahwa untuk menanggapi dalil dalil permohonan pemohon, pemerintah atau yang mewakili telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari selasa, maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pokok permohoahwa menurut pemohon ketentuan ketenagalistrikan dianggap merugikan hak dan kewenangan konstitusional pemohon karena ketentuhal ini: bahwa menurut pemohon ketentuan ketenagalistrikan telah menyebabkan tidak terwujudnyadan: singkatnya menurut pemohon ketentuan dan ketenagalistrikan bertentangan dengan dan uud ii. tentangpemerintah melalui ketuaii. penjelasan pemerintah terhadap permohonan pemohon: sesuai dengan prinsip otonomi daerah. pemerintah atau pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik, bahwa ketenagalistrikan nomor tahun adalah dalam rangka menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi nomor puu yang berpedoman bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang, terhadap permohonan pemohon, yang pada pokoknya menurut pemohon dan ketenagalistrikan. dan swadaya masyarakat. terhadap anggapan pemohon tersebut pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa menurut pemerintah ketentuan dan ketenagalistrikan, harus dipahami secara komprehensif, yaitu dengan memahami pula ketentuan dan ketenagalistrikan yang selengkapnya menyatakan: ketenagalistrikanmaksud dari ketentuan ketenagalistrikan adalah: penggolongan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi (empat) jenis usaha, dan memberi kebebasan kepada pelaku usaha untuk berusaha pada satu jenis usaha (terpisah) dan lebih dari satu jenis usaha (terintegrasi), mana ketentuan tersebut dirumuskan dengan penggunaan kata "dan atau" dalam tersebut: terkait dengan wilayah usaha, masing masing jenis usaha tersebut memiliki karakteristik usaha sebagai berikut: pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik yang hanya menjual kepada badan usaha transmisi dan distribusi saja sehingga tidak memerlukantransmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dalam jumlah besar dari pembangkitan sistem distribusi, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem, atau konsumen yang tersambung dengan transmisi tegangan tinggi saja sehingga tidak diperlukan penetapan wilayah usaha. jenis usaha ini dapat dilakukan oleh bumn, bumi, swasta atau koperasi: distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan atau dari sistem transmisi konsumen. terhadap usaha distribusi tenaga listrik diperlukan wilayah usaha tertentu karena melayani konsumen pengguna akhir (end user) dalam jumlah banyak sehingga agar tidak terjadi tumpang tindih jaringan dan tumpang tindih usaha, perluusaha penjualan tenaga listrik merupakan kegiatan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir pada kawasan tertentu, misal pusat perbelanjaan, apartemen, dil. usaha penjualan ini karena berada pada kawasan tertentu, sehingga agar tidak terjadi tumpang tindih jaringan dan tumpang tindih usaha perlu jugausaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan pada satu jenis usaha (terpisah) dan lebih dari satu jenis usaha (terintegrasi). yang dimaksud dengan terintegrasi adalah jenis usaha meliputi: usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan oleh satu badan usaha, usaha pembangkitan, transmisi, dan penjualan oleh satu badan usaha, usaha pembangkitan, distribusi, dan penjualan oleh satu badan usaha. kemudian listrik mengatur bahwauatu wilayah usaha mana hal ini dimaksudkan agar penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi memiliki wilayah usaha mana dalam hal ini wilayah usaha tersebut melekat pada jenis usaha distribusi dan usaha penjualan., selanjutnya dalam listrik diperjelas bahwa hanya ada dua jenis usaha yang memiliki wilayah usaha yaitu distribusi tenaga listrik dan atau penjualan tenaga listrik sedangkan untuk kegiatan pembangkitan tenaga listrik dan usaha transmisi tenaga listrik tidak memiliki wilayah usaha, bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, negara wajib menyediakan tenaga listrik untuk seluru. untuk itulah pemerintah menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik seluruh wilayah indonesia. sehubungan dengan keterbatasan pendanaan badan usaha milik negara, masih terdapat beberapa wilayah yang belum mendapatkan akses tenaga listrik. untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah melakukan beberapa upaya pendanaan apbn antara lain melalui: pembangunan plus, putih, dan pembangkit energi terbarukan lainnya, pembangunan jaringan listrik perdesaan. apabila ternyata tenaga listrik yang dipasok oleh badan usaha milik negara tersebut ternyata tidak mencukupi, maka baik pemerintah ataupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikansamping itu dalam rangka penyediaan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan tertentu, pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta dan koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi: pemerintah atau pemerintah daerah. untuk mendapatkan ijin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, badan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi tersebut terlebih dahulu harus memperoleh penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dari pemerintah. apabila ditafsirkan secara contrary untuk wilayah yang jelas dan nyata belum mendapatkan pasokan tenaga listrik dari badan usaha milik negara, maka dapat diberikan kesempatan kepada badan usaha baru untuk menyediakan tenaga listrik terintegrasi yang izinnya diberikan oleh pemerintah daerah, dengan syarat harus terlebih dahulu memperoleh penetapan wilayah usaha dari pemerintbukti, terdapat beberapa wilayah usaha yang telah ditetapkan dan diberikan kepada badan usaha lain luar badan usaha milik negara yang bergerak bidang ketenagalistrikan sebagai berikut: wilayah usaha pt. cikarang listinfo bekasi, jawa barat: wilayah usaha pt. jaringan power balikpapan, kalimantan timur, wilayah usaha pt. bekasi power bekasi, jawa barat, wilayah usaha pt. krakatau daya listrik cilegon, banten, wilayah usaha pt. pelayanan listrik nasional batam batam, kep. riau: wilayah usaha pt. tatajabar sejahtera karawang, jawa barat, wilayah usaha pt. makmur sejahtera wisata tabalong, kalimantan selatan, untuk berperan serta dalam penyediaan tenaga listrik:oleh karenanya sehubungan dengan anggapan pemohon dalam permohonannya yang menyatakan dan listrik telah menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adkonstitusional pemohon berdasarkan dan serta dan uud telah dirugikan oleh keberadaan dan ketenagalistrikan, yang mengatur pengecualian dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak untuk jenis usaha pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik apabila sudah dilakukan oleh (satu) badan usaha dalam (satu) wilayah usaha, karena sebanyak masyarakat pemohon belum menikmati listrikkerugian konstitusional pemohon yang telah terurai atasbukan hanya menerimmaka karena pasokan energi listrik yang cukup, jam kerjauntuk memenuhi ketentuan mahkamah konstitusi juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tanggal juni (bukti dan agar permohonan ini menjadi tidak bis idem, mengingat mahkamah konstitusi telah pernah memutus pengujian ketentuan dan ketenagalistrikan, dalam perkara nomor puu vii dengan batu uji dan dalil permohonan, yaitu: uudyaitudalam pemberian keterangannya persidangan hari selasa, maret hari kamis, april dan hari kamis, april presiden melalui direktur jenderal ketenagalistrikan kementerian esdm, jerman sudiro, menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: pengadaan pembangkit tenaga listrik bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan cara lelang. siapa yang paling murah, itu yang akan diterima untuk masuk sistem. jika sudah ada perusahaan yang membangun pembangkit tenaga listrik, tentuharapkan bahwa produksi listriknya harus dibeli oleh pembeli yang menguasai daerah setempat. jika perusahaannya adalah perusahaan listrik pln, maka perusahaan listrik lah yang wajib membeli. siapapun juga, selama dia bisa menawarkan pembangkit listrik dengan harga yang termurah, harusnya harus bisa diterima oleh pln: sesuai undang undang, jika kepala daerah melihat bahwa daerahnya ada yang belum beristri, lalu katakanlah ada badan usaha lain, apakah itu bumi, koperasi, atau swasta, bisa melistriki daerah tersebut, maka pemerintah setuju saja. izin ada tangan pemda. tinggal disetujui saja, problem utama selama ini adalah swasta itu hanya mau membikin pembangkit, lalu minta dijamin pembeliannya oleh pln, padahal dalam hal ini harus diseimbangkan antara demand dan supply karena listrik tidak bisa disimpan. sekali dia dibangun, maka biasanya investor minta jaminan pengembalian. katakanlah dibangun mw, lalu hanya bisa disatukan mw, maka kelebihan itu harus dijamin pembeliannya oleh pln. jika hal ini dilakukan tanpa ada perencanaan, maka yang terjadi adalah subsidi akan meledak besar sekali, pemerintah berusaha menganggarkan jaringan listrik pedesaan. dengan cara seperti ini, maka selama dua tahun ini, kita sudah bisa menyambung sambungan baru setiap tahun. target tahun ini, diharapkan terdapat antara sampai denga juta sambungan rumah baru. sampai akhir tahun kemarin, masih terdapat juta rumah tangga yang belum beristri. pemerintah terus berusaha dengan menganggarkan melalui dipa. namun, seandainya, katakanlah, pemda mau mengusulkan suatu usaha penyediaan tenaga listrik dan daerah itu belum beristri, silakan saja. hanya saja, yang terjadi seperti pulau batam, semua listriknya disediakan oleh swasta. artinya, harga ditetapkan oleh pemda bersama sama dengan dprd. jika ada subsidi yang diperlukan, maka itu tanggung jawab pemda sesuai dengan undang undang, oleh karena pln, sesuai peraturan, harus melistriki daerah daerah yang bellistriki atau belum ada badan usaha lain, maka pln sepenuhnya harus melistriki, tetapi kemampuannya terbatas sehingga yang dilakukan adalah mengejar dengan menambah setiap tahun tambahan sekitar juta pelanggan baru, sehingga secara gradual mendekati tahun sudah tinggal sedikit lagi jumlah yang harus dilistriki. jadi, setiap tahun pemerintah memang menganggarkan. semua perencanaan dimasukkan dari daerah, tetapi, kemudian tentu pemerintah memiliki kemampuan terbatas dalam pendanaan, sesuai undang undang, pemerintah membuat apa yang disebut dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional run) mengenai supply demand. pemerintah daerah membuat rukh. atas dasar rukh dan run ini, pln menjabarkan dalam bentuk rencana umum penyedia tenaga listrik rute) yang disahkan oleh menteri. rencana tersebut kita akan melihat bahwa untuk pemakaian bbm yang mahal, harus turun setiap tahun, sedangkan kapasitas pemakai juga harus naik. contohnya, pada akhir, kapasitas pembangkit baru mw. akhir tahun kemarin sudah mw. demikian juga dengan pemakaian bbm, jika pada sebesar sudah turun menjadi atau dalam bentuk volume tadinya juta kilometer untuk seluruh indonesia, berhasil kita turunkan menjadi juta kilometer. tahun ini ditargetkan menjadi atau dalam bentuk volume menjadi sekitar juta kilometer. tentunya penurunan ini tidak bisa di stop sekaligus. jika tidak, langsung pemadaman. jadi, pendekatan untuk daerah daerah yang perlu segera dilistriki, maka solar masih dipakai sebagai interim. tetapi pada saat bersamaan, baik pembangkit pltu maupun pembangkit non bbm lainnya, terus dipacu yang tentu perlu waktu, karena untuk membangun pembangkit pltu perlu tahun. untuk membangun plta sekitar tahun. jumlah bbm yang digunakan tiap tahun secara volume harus turun. diharapkan dengan cara seperti ini banyak rumah tangga yang tadinya belum mendapat aliran listrik akan mendapat aliran listrik, lalu pemakaian bbm turun, kapasitas pembangkit naik terus. tentu ada permasalahan waktu karena menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan dari pemerintah. sebaliknya, jika ada pihak swasta bersedia membikin pembangkit, transmisi, dipersilakan yang penting jika meminta dijamin oleh pemerintah maupjamin pembeliannya, harus dilihat dari supply dan demand nya. sebaliknya, untuk yang distribusi dan termasuk juga retail nya (penjualan), harus punya wilayah usaha karena kalau satu wilayah ada dua perusahaan distribusi, secara nasional, tidak efisien dalam pembangunan jaringan. jadi, dalam satu wilayah, terdapat satu perusahaan saja yang mengurusi distribusi. namun, jika pembangkit, siapa pun juga bisa. katakanlah ada suatu perusahaan swasta bisa menyiapkan pembangkitan, jika dia bisa membikin distribusinya, dia minta wilayah usahanya, pemerintah tinggal memberikan saja. yang menjadi masalah adalah pihak swasta membikin pembangkit, lalu meminta jaminan pembelian dari perusahaan pln yang ujung ujungnya pemerintah. inilah yang menjadi masalah karena harus bergerak sesuai dengan rute yang ada. seandainya dari rencana itu ada pendanaan lebih, dapat dipercepat rencananya, sesuai ketenagalistrikan yang baru, maka berapa pun juga cost yang dibutuhkan oleh pln, itu yang diterjemahkan dalam bentuk bpp. lalu selisih dari perbedaan tarif yang ditentukan oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan dpr tersebut disubsidi oleh pemerintah, berapa pun juga, berdasarkan audit bpk. jadi jika ada permintaan, tinggal dipasok saja, disuplai saja, karena semuanya disubsidi oleh pemerintah. keuntungan pln dari mana? yaitu dari margin yang diberikan pemerintah. jadi, berapa pun juga listrik yang mau dijual pln, jika ada selisih harga, disubsidi oleh pemerintah semuanya. jadi sebenarnya tidak ada masalah bahwa pln tidak mau menyambung listrik yang konsumtif tadi karena itu disubsidi semuanya oleh pemerintah: sesuai undang undang nomor tahun dalam satu daerah bisa terjadi beberapa perusahaan, yang penting masing masing memiliki satu wilayah usaha sehingga tidak boleh bertumpuk karena dalam sistem kelistrikan, jalur distribusi untuk satu lokasi harus ada satu perusahaan, tidak boleh lebih. jika tidak, secara nasional, efisiensi tidak tercapai. jadi, dalam satu wilayah pemerintahan daerah dimungkinkan ada beberapa wilayah usaha, yang penting wilayah usahanya tidak bertumpuk, selain itu, dari kementerian hukum dan hak asasi manusia, muslimin abdrut menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: terhadap para saksi dari pemohon, jangan sampai nantinya, seolah olah, setelah sidang atau jika permohonannya dikabulkan, maka dengan segera akan ada aliran listrik daerah para saksi. daerah muslimin abdi sendiri, brebes, jawa tengah, juga baru menikmati listrik pln antara sampai tahun ini. dahulu pernah ada listrik bersubsidi bertenaga mikrohidro yaitu dengan menggunakan kincir air. hal ini bisa dilakukan pula untuk kabupaten tanah bumbu, dan itu baik. selain itu, masih banyak desa yang nasibnya sama seperti desa para saksi: menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pemerintah telah mengajukan bukti bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti pemerintah l sampai dengan bukti pemerintah yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april sebagai berikut: bukti pemerintah l fotokopi, bukti pemerintah ll fotokopi keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor djl. tentang izin usaha penyediaan tenaga listrik pembangkit listrik palembang jaya, bukti pemerintah lll fotokopi peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang pt. tirta lemah nipahtirta lemah nipah: bukti pemerintah fotokopi peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang pendirian jrana jawa baratjabar rewind geothermal: bukti pemerintah vii fotokopi keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tentang penetapan daerah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum karangan power, bukti pemerintah viiikrakatau daya listrik: bukti pemerintahpelayanan listrik nasional batam, bukti pemerintah fotokopi keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tentang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik tatajabar sejahtera, bukti pemerintah fotokopi keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor djl. tentang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik makmur sejahtera wisata. untuk mendukung keterangannya, pemerintah mengajukan (satu) orang saksi yaitu ir. badan kurniadipura dan (satu) orang ahli yaitu dr. ir. toemiran, easing masing bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan hari kamis, april yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi ir. badan kurniadipura saksi adalah direktur utama pelayanan listrik nasional batam pnb): batam terdapat lima wilayah usaha. selain pnb, ada empat perusahaan lainnya, yaitu tunas energi, panil utilitas sentosa, pembangunan kota batam, dan batamindo investment cakrawala, yang kesemuanya memiliki izin usaha ketenagalistrikan:, pnb memiliki izin usaha nomor intl disperindagesd im!1ll yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan izin wilayah usaha nomor yang dikeluarkan oleh kementerian esdm, dalam hal ini direktur jenderal kelistrikan: pnb mempunyai wilayah usaha batam, tepatnya pulau rembang galang dengan kapasitas megawatt, sejak tahun pembangunan kota batam memiliki kapasitas megawatt, sejak november batamindo investment cakrawala berlokasi muka kuning memiliki kapasitas megawatt, sejak tahun panil utilitas sentosa berlokasi muka kuning memiliki kapasitas megawatt, sejak juli tunas energi batam center memiliki kapasitas megawatt: ada persyaratan izin usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha. sebelum meminta wilayah usaha, harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah, yaitu dari walikota. persyaratan administrasi harus dipenuhi pemerintah daerah, dan wilayah usaha, dan peta lokasi. harus pula membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik rute) untuk mendapatkan rekomendasi wilayah usaha, yang selanjutnya dimohonkan kepada pemerintah. pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah terkait ketenagalistrikan: perihal tarif ditentukan oleh pemerintah daerah yang batam dikeluarkan dalam bentuk peraturan walikota, wilayah dari kelima perusahaan tersebut telah terkapling untuk masing masing, baik untuk distribusi jaringan dan penjualpula bumi yang mengusahakan distribusi jaringan dan penjualan tenaga listrik, namun saksi tidak tahu berapa persen bumi tersebut memiliki sahamnya: adapun izin yang diminta adalah terintegrasi, pnb dulunya merupakan pln, tapi sekarang kami sudah bernama bright, pnb dan ini subsidiary memang dari pln, tapi pure tidak disubsidi oleh pemerintah. jadi, mengusahakan sendiri dan tarif ditetapkan oleh pemerintah daerah: penetapan tarif antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya adalah berbeda karena segmentasinya berbeda, ada yang untuk masyarakat kecil, industri, dan bisnis, tempat saksi digabungkan keduanya yaitu komoditi dan infrastruktur. jadi, batam harga sebagai infrastruktur diberlakukan kepada rakyat kecil dengan disubsidi dan untuk yang besar dengan harga yang keekonomian sehingga terjadilah cross subsidi antara yang besar dengan yang kecil. satu tahun sekali melakukan cross subsidi rp. miliar untuk rakyat kecil dan itu di regulated oleh pemerintah daerah karena yang menentukan tarif adalah pemerintah daerah. ahli dr. ir. toemiran, eng. pendahuluan energi listrik dewasa ini telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan modern. energi listrik saat ini telah dibutuhkan untuk memenuhi semua aspek kehidupan manusia. energi listrik keberadaannya telah memudahkan manusia beraktifitas dan telah banyak membantu memudahkan manusia mencapai tujuannya. secara umum energi listrik telah dipergunakan mulai memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, yaitu untuk penerangan sampai dipergunakan untuk memberi dukungan bagi nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, seperti dipergunakan untuk proses industri, administrasi perkantoran, untuk keperluan gedung bertingkat, perhotelan, tranportasi yang lebih efisien dan nyaman (train kota, kereta api). kebutuhan akan energi listrik juga terus meningkat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara dan juga pengaruh pertumbuhan penduduk. perhatian konsitusi republik indonesia. mereka bra $lanata tap, ema rektorat gma nama ong sig panen pa, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman negara negara yang telah maju perekonomiannya, telah mengkonsumsi energi listrik rata rata atas kwh per kapita, sementara negara negara yang masih kategori berkembang mengkonsumsi energi listrik masih lebih kecil dari kwh per capita. indonesia sendiri pada tahun masih mengkonsumsi energi listrik rata rata sekitar kwh kapita. bila energi listrik tidak tersedia suatu kawasan atau wilayah, maka pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru melalui tumbuhnya industri industri kreatif akan terhambat, demikian juga peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kawasan itu menjadi tertinggal. oleh karena itu penyediaan energi listrik untuk masyarakat yang belum memperoleh akses menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengupayakannya. indonesia dalam upaya mempercepat akses listrik bagi semua masyarakatnya telah membuat berbagai perundang undangan dan peraturan peraturan pendukung pelaksanaannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan (meliputi pembangkit, transmisi daya listrik dan saluran distribusi) agar secara keseluruhan masyarakat bisa mendapatkan akses listrik. perundang undangan yang terkait, antaranya undang undang nomor tahun undang undang ketenagalistrikan), undang undang nomor tahun undang undang energi). berdasarkan undang undang tersebut pemerintah daerah juga telah diberi wewenang untuk ikut mempercepat upaya masyarakat mendapatkan akses listrik, yang pada gilirannya ketersediaan listrik akan mensejahterakan masyarakat. ii. infrastruktur sistem kelistrikan infrastruktur kelistrikan terdiri dari pembangkitan tenaga listrik, saluran transmisi tenaga listrik dan saluran distribusi tenaga listrik. pembangkit tenaga listrik berfungsi mengubah sumber daya energi primer dari unsur fosil (batubara, minyak dan gas) menjadi energi listrik, atau mengubah sumber daya air, panas bumi dan nuklir menjadi energi listrik. energi listrik yang telah dibangkitkan dari sumber pembangkit tersebut kemudian disalurkan melalui saluran transmisi tenaga listrik dan dikirimkan pusat pusat beban. saluran transmisi tenaga listrik panjangnya mencapai ratusan kilometer dan bahkan ada yang ribuan kilometer yang menghubungkan satu propinsi dengan propinsi lainnya dan bahkan menghubungkan antar negara, seperti halnya eropaluran distribusi adalah terminal yang menerima daya dari saluran transmisi melalui gardu induk (subsection) dan mendistribusikannya kepada konsumen. saluran distribusi inilah yang menjangkau hampir semua tingkatan konsumen, rumah tangga, industri, perkantoran, hotel dan untuk penerangan publik. untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, pembangkit listrik tidak terpusat suatu kawasan, tetapi dapat dibangkitkan berbagai tempat dengan berbagai pertimbangan menyangkut ekonomis, teknis, operasi dan lingkungan. energi listrik yag dibangkitkan dari pembangkit pembangkit yang terdistribusi tersebut pool melalui gardu induk dikirimkan berbagai daerah pusat beban melalui jaringan transmisi tegangan tinggi ataupun jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi. penyiapan pembangkit sesuai dengan kapasitas daya yang harus dibangkitkan untuk memenuhi kebutuhan suatu wilayah, maka proyeksi kebutuhan energi yang mempertimbangkan pertumbuhan harus menjadi acuan perencanaannya. dalam sistem kelistrikan nasional dewasa ini, tidak semua pembangkit listrik yang dikelola oleh pln persero) adalah milik pln persero) itu sendiri, tetapi karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pln, swasta telah diberi ruang memiliki pembangkit dan menjual energinya kepada pln dalam bentuk ipp independent power producer). selain swasta berpartisipasi penyediaan pembangkit listrik dalam bentuk ipp, swasta juga telah diberi ruang untuk menyediakan tenaga listrik secara terintegrasi, seperti cikarang listinfo, batam, dan beberapa tempat lainnya. untuk kebutuhan internal perusahaan, usaha tersebut juga diberikan, misalnya kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan wilayah industrinya atau untuk keperluan sendiri. usaha penyediaan ini dimiliki oleh perusahaan minyak, seperti chevron, pertamina pengolahan, badak ngl, freeport indonesia, dan lain lain. melihat sifat aliran energi listrik yang harus melalui kabel penghantar, bisnis kelistrikan tidak dapat dipersamakan dengan bisnis telekomunikasi atau bisnis penerbangan. untuk pembangkit bisa diintegrasikan dengan berbagai pembangkit dari perusahaan yang berbeda, tetapi untuk transmisi tidak dapat dilakukan integrasi apalagi sistem distribusi pada suatu wilayah yang sama. oleh karena itu bila muncul usaha yang terintegrasi, maka wilayah usaha harus terpisah, dan tidak bisa disatukan. okok permohonan pokok permohonan keberatan terhadap pengaturan keberatan terhadap pengaturan pengelolaan tenaga listrik secara pembatasan usaha penyediaan terpisah bundling, dan atau tenaga listrik oleh badan usaha dapat terintegrasi baik oleh milik daerah, badan usaha badan usaha milik daerah, badan swasta, koperasi, dan swadaya usaha swasta, koperasi, dan masyarakat, yang tidak termasuk swadaya masyarakat, karena usaha pembangkit tenaga listrik dipastikan akan terjadinya dan transmisi tenaga listrik, restrukturisasi pt. pln persero) karena telah ada (satu) badan dan anak perusahaan pt. pln usaha tunggal milik pemerintah persero) yang berpotensi akan pusat (satu) wilayah usaha, terjadinya penggabungan, walaupun suatu wilayah peleburan, tertentu dapat menyediakan penggantian perubahan sumber energi alternatif dan kepemilikan, dan bahkan mampu membuat pembangkit pembubaran suatu unit anak serta transmisi listrik sendiri yang perusahaan pt. pln persero), harga jual listrik tetap menjadi sehingga dapat berakibat terjadi kewenangan phk pemutusan hubungan pemerintah pemerintah daerah kerja) terhadap karyawan pln (regulated), meskipun wilayah secara besar besaran. hal. usaha badan usaha tunggal milik putusan mahkamah konstitusi pemerintah pusat tersebut telah nomor puu viimembatasi hak setiap warga. oleh karenanya, menurut pemohon, batu uji dan dalil permohonan guo berbeda dengan batu uji dan dalil permohonan dalam perkara nomor puu vii sehingga mahkamah konstitusi dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan guo:ll. alasan alasan permohonan pengujian undangsaha yang bersifat terintegrasi disatukan, akan terjadi tumpang tindih saluran yang akan menyebabkan saluran tidak aman dan sangat membahayakan pada manusia dan kehandalan sistem distribusi itu sendiri. iii. kondisi kelistrikan nasional negara indonesia yang memiliki jumlah penduduk hampir juta, saat ini hanya baru disuplai oleh pembangkit listrik berkapasitas sekitar mw) yang dikelola oleh pln persero). rata rata listrik per kapita nasional baru mencapai kira kira kwh kapita. bila hal ini kita merefleksikan dengan ketersediaan pembangkit listrik beberapa negara, seperti china telah memiliki pembangkit dengan kapasitas lebih dari untuk milyar penduduk, jepang memiliki untuk juta penduduk dan malaysia memiliki kira kira untuk juta penduduk, sementara singapura dengan juta penduduknya telah memiliki pembangkit listrik sebesar gw. dilihat dari listrik per kapita, indonesia berada urutan enam asean setelah brunei kwh kapita), singapura kwh kapita, malaysia kwh kapita), thailand kwh kapita, vietnam (di atas kwh kapita) dan indonesia kwh kapita). konsumsi energi listrik per kapita nasional untuk setiap wilayah juga tidak sama, ada yang sudah baik, tetapi ada yang masih tertinggal. selain konsumsi energi listrik per kapita yang masih rendah dan diharapkan akan terus meningkat, ratio elektrifikasi nasional juga baru mencapai sekitar y6, artinya masih keluarga indonesia belum tersambung dengan jaringan listrik, yang artinya sekitar juta warga indonesia belum menikmati listrik. untuk mendorong tercapainya elektrifikasi mencapai bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan dana investasi yang besar untuk membangun pembangkit pembangkit baru, membangun jaringan transmisi daya listrik baru dan membangun jaringan distribusi yang menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang tinggal pelosok pelosok desa. untuk implementasi tersebut sangat diperlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah mengimplementasikan amanah, terutama implementasiundang undang nomor tahun tentang energi, telah memberikan amanat semua masyarakat bisa mendapatkan akses energi. energi listrik yang merupakan bagian energi dengan sendirinya menjadi kewajiban bagi pemerintah baik pusat dan daerah dengan kewenangannya masing masing wajib mengupayakan agar semua masyarakat bisa mendapatkan akses energi tidak terkecuali energi listrik. undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, secara jelas telah membagi tugas dan fungsi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. untuk mendukung pertumbuhan penduduk dan perekonomian nasional yang menuju indonesia menjadi negara maju, diproyeksikan bahwa pada tahun indonesia harus telah memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas keseluruhan berkisar mw) dengan asumsi listrik per kapita nasional mencapai kwh kapita. pada tahun kapasitas pembangkit listrik yang diperlukan diproyeksikan mencapai sampai mw) untuk memenuhi konsumsi energi listrik mencapai kira kira kwh kapita. untuk mencapai itu semua diperlukan rata rata pembangunan pembangkit baru berkisar antara sampai per tahunnya. untuk menyalurkan daya yang besar yang setiap tahunnya akan dibangun, juga diperlukan pembangunan saluran saluran transmisi dan distribusi serta pembangunan gardu gardu induk. selain persoalan investasi, persoalan pembebasan lahan untuk pembangkit, pembebasan lahan untuk saluran transmisi, dengan kondisi saat ini bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan. peran pemerintah daerah tentu sangat berperan strategis dan penting. tanpa adanya dukungan pemerintah daerah untuk mendukung pembebasan lahan, upaya percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional akan banyak terkendala. iv. manfaat ketersediaan energi listrik energi listrik selain manfaatnya untuk penerangan, keberadaannya sangat bermanfaat untuk menjadi penggerak perekonomian. dengan keberadaan listrik yang cukup suatu wilayah kawasan, maka diharapkan wilayah kawasan itu akan tumbuh berbagai industri pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja. keberadaan industri dan pabrik akan menghasilkan produk produk jadi yang bernilai tambah, dan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui multiplier effect yang berdampak positif. pemerintbaik pemerintah pusat dan daerah juga akan mendapatkan nilai tambah berupa pajak dan penciptaan lapangan kerja. bila produk produk industri tersebut berkualitas, maka bisa dijadikan komoditas ekspor yang akan menghasilkan devisa dan meningkatkan kekayaan negara. sebaliknya bila infrastruktur listrik tidak tersedia, atau tersedia dengan sangat terbatas, maka kemunculan industri kawasan tersebut akan sangat sulit, harapan listrik menjadi penggerak perekonomian tidak akan terjadi dan hanya sebatas untuk penerangan. berdasarkan sejarah perkembangan industri kelistrikan, pada awalnya listrik merupakan infrastruktur yang dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. sejarah perjalanan kelistrikan indonesia juga mengalami hal yang sama. listrik dipersiapkan oleh pemerintah melalui badan usahanya yang saat ini dikenal dengan pln persero). negara negara lain, pada awalnya listrik juga merupakan infrastruktur yang operasinya masih disubsidi oleh negara. cara subsidi yang diberikan juga bermacam macam, ada subsidi bahan bakar dan ada subsidi dalam bentuk tarif. subsidi dalam bentuk tarif, artinya harga yang dibayar konsumen masih bawah biaya pokok produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan listrik. perkembangan selanjutnya setelah ketersediaan energi listrik bisa menjadi penggerak perekonomian dan mampu mendukung transformasi nilai tambah, sehingga income per kapita menjadi tinggi, perlahan lahan industri kelistrikan berubah dan bergeser dari infrastruktur menjadi komoditas. pada kondisi kemampuan bayar masyarakatnya telah tinggi, seperti ditunjukkan oleh banyak negara, maka struktur tarif berubah dari subsidi menjadi tidak disubsidi. struktur tarif yang tidak disubsidi harus bisa menutup biaya pokok produksi perusahaan listrik ditambah margin keuntungan yang proporsional. margin keuntungan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kualitas mutu listrik dan menjamin tingkat kehandalan suplai listrik. selain itu adanya margin keuntungan akan memberi ruang perusahaan listrik melakukan investasi baru dan menambah pelanggan baru. indonesia sampai saat ini hampir semua konsumen masih menerima subsidi listrik dalam bentuk tarif listrik yang lebih murah dari biaya pokok produksi listrik nasional. oleh karenanya kelistrikan indonesia belum dikategorikan sebagai komoditarena itu untuk kondisi nasional dewasa ini, baik pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya harus mempercepat keberadaan infrastruktur listrik semua wilayah indonesia. keberadaan infrastruktur listrik akan sangat membantu, selain untuk pemerataan keadilan bagi semua warga, ketersediaannya akan sangat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. secara konseptual, setiap pemerintah daerah mestinya dapat mengambil langkah langkah tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik agar ratio elektrifikasi dapat ditingkatkan, melalui dukungan apbn apbd untuk pembangunan jaringan distribusi. sebagai contoh konkrit peran pemda antaranya pemda diy, setiap tahunnya menyisihkan apbd nya untuk menambah jaringan distribusi baru yang menjangkau desa desa terpencil. jaringan ini kemudian dihibahkan pln (persero) untuk pengelolaannya guna menyalurkan energi listrik yang dikelola pln persero). keterbatasan dana pln (persero) untuk membangun jaringan distribusi tadi sebagian ditanggung oleh pemda. sebagai hasilnya percepatan melistriki daerah daerah yang tertinggal yogyakarta dapat dicapai lebih cepat. peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah energi listrik yang juga bagian dari energi yang berupa gas, minyak, batubara, sesuai diperuntukan harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia, baik golongan masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu. energi listrik adalah merupakan hasil konversi dari gas, batubara, minyak atau sumber daya energi lainnya menjadi energi listrik. undang undang nomor tahun tentang energi, pada bab tentang azas dan tujuan, huruf tujuan pengelolaan energi adalahtentang harga energi, menjelaskan bahwa: pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. pada bab pengelolaan energi,gar penyiapan kebutuhan energi suatu daerah dapat terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan diproyeksikan, maka pemerintah daerah sesuai diwajibkan menyusun rencana umum energi daerah red) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan peraturan daerah. selain itu pemerintah daerah juga memiliki kewenangan seperti dicantumkan pada bab vi, terkait dengan penyediaan energi listrik, undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan telah mengatur dan memberikan ruang yang luas kepada bumn, bumi, koperasi, dan perusahaan swasta berpartisipasi guna mendukung dan mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional. pemberian ruang kepada bumn, bumi, koperasi dan swasta, ruang pengaturan tidak lagi didominasi oleh pemerintah pusat, tetapi ruang pemerintah daerah telah mendapatkan porsi, agar peran daerah bisa lebih optimal untuk mempercepat pengadaan infrastruktur kelistrikan daerahnya masing masing. dengan demikian pimpinan daergubernur bupati walikota) sesuai peran dan kewenangannya dapat menggunakan peran tersebut secara maksimal, agar kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, yang tadinya belum mendapatkan akses listrik dapat segera terpenuhi. peran pemda dalam penyediaan tenaga listrik daerah seperti diatur undang undang nomor tahun telah diatur dalam nya, antaranya: mengenai pengusahaan pada d: pembangunan listrik pedesaan. bab tentang kewenangan pengelolaan, menjabarkan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerusaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten kota: penetapan izin operasi. guna dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional untuk jangka panjang, sesuai amanah undang undang tahun maka pada bab vi, tentang rencana umum ketenagalistrikan, pada rencana umum kenemengenai usaha ketenagalistrikan, diatur pada bab vii, sampai dengan yang telah menjadi keberatan pihak penggugat, secara jelas menjabarntuk keperluan daerah tertutup atau kepentingan sendiri, undang undang ketenagalistrikan juga telah memberikan ruang seperti tertuang pada dan menjelaskan tentang:memperhatikan yang terkait tentang penyediaan ketenagalistrikan, secara jelas tersebut telah menunjukkan besarnya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat melistriki daerah daerah yang masih tertinggal atau tidak mampu. upaya tersebut akan lebih komprehensif bila pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah bersinergi mulai membuat rencana umum baik sektor energi maupun sektor ketenagalistrikan. dengan adanya perencanaan kelistrikan daerah yang mengacu kepada rencana umum ketenagalistrikan nasional, pemerintah daerah dengan kewenangannya dapat membuat perencanaan strategis jangka panjang sehingga ada master plan tahapan tahapan untuk melistriki daerahnya, mempersiapkan secara komprehensif kebutuhan energi listriknya, mempersiapkan sumber daya energi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung jaminan pasokan listrik daerahnya. vi. pandangan terhadap objek yang menjadi tuntperhatikan terhadap pendapat sebelumnya dan tuntutan terhadap keinginan pembatalan undang undang nomor tahun kami memandang berdasarkan pandangan kami yang telah diuraikan, dan dengan mencoba memahami undang undang yang terkait, yaitu undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun kami berpendapat bahwa tidak ada atau ketentuan yang akan menghambat untuk melistriki suatu kawasan apalagi untuk melistriki daerah daerah yang masih tertinggal. pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diberi amanah oleh kedua undang undang tersebut untuk memanfaatkan berbagai resources (sumber daya) guna mempercepat memberikan akses kepada masyarakat yanng tidak mampu, daerah tertinggal agar mendapatkan akses energi. pemerintah daerah telah diberi ruang yang lebih luas, melalui hak hak pengaturan, hak pembuatan rencana umum energi daerah red) yang berdayung kepada run dan penyusunan rencana kelistrikan daerah yang berdayung kepada run. alangkah bijak bila pemda sesegera mungkin mempersiapkan rukh sehingga proyeksi kebutuhan, baik menyangkut sumber daya energi, ketersediaan sumber daya energi, pembangunan infrastruktur kelistrikan bisa dibuat dalam satu dokumen yang menjadi pegangan bagi pemda. dengan adanya rukh, kendala pembangunan penyiapan infrastruktur kelistrikan dapat segera percetakan. bila ada keterbatasan pemerintah daerah untuk melakuerdasarkan pemahaman kami, bila dalam wilayah yang diinginkan untuk segera mendapatkan listrik, sementara pemerintah pusat dan pln (persero) belum mampu untuk membangun infrastruktur dan sarananya karena keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tentunya denganwilayah usaha distribusi, tumpang tindih wilayah bukanlah akan menghasilkan bisnis yang sehat, tetapi kekacauan sistem dapat saja terjadi. sampai saat ini sepengetahuan kami dalam bisnis kelistrikan distribusi, wilayah distribusi setiap wilayah usaha dimiliki oleh satu badan usahl. bahwa pada tanggal september pemerintah mengundang. pembangunan yang berkelanjutan: bahwa kebodohan dan ketertutupan merupakan simbol dari sebuah kegelapan yang harus diperangi, sebab merupakan bagian dari hak asasi manusia. ketersediaan penerangan sebagai jalan bagi hadirnya denyut kehidupan, pendidikan dan ekonomi manusia menempati posisi yang asasi, sama seperti publik menuntut pendidikan yang mencerdaskan, pekerjaan yang menjamin hak hidup dan lain sebagainya. oleh karenanya, ketika listrik padam yang berulang ulang terjadi, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan pelanggaran atas hak publik untuk menikmati penerangan: bahwa sudah menjadi kewajiban negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagai perwujudan jaminan pemerintah atas ketersediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ketenagalistrikan, seiring dengan tanggung jawab negara meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata melalui pemenuhan hak publik dalam bidang energi listrik,dan uud yang menyatakan, negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik.ila untuk mempercepat kelistrikan pada daerah daerah tertinggal, berdasarkan sejarah tumbuhnya industri kelistrikan, pada tahap awal subsidi negara apakah itu dari pemerintah pusat ataukah dari daerah tetap harus dilakukan pada tahap awal. tidak mungkin masyarakat yang masih terpencil dan tertinggal, bila diupayakan untuk segera dilistriki harus menanggung semua pembiayaan dalam bentuk tarif tenaga listrik yang mahal. penutup semoga penjelasan kami yang singkat ini ada manfaatnya dan harapan kami seyogianya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat lebih berkonsentrasi mempercepat usaha pemerataan akses energi listrik untuk semua lapisan masyarakat daripada melakukan judicial review perundang undangan yang menurut pandangan kami sudah cukup jelas memberi ruang pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk berpartisipasi mendukung upaya penyediaan tenaga listrik. selain keterangan yang dibacakan dalam persidangan atas, ahli juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: kondisi indonesia sekarang ini baru punya kira kira gigawatt. tahun menurut skenario yang dibahas, sepengetahuan ahli, indonesia harus sudah bisa membangun kira kita gigawatt. tahun jika ingin setara dengan negara negara maju, harus bisa membangun kira kira gigawatt. pemerintah pusat tidak bisa jalan sendiri, pasti harus sinergi dengan pemerintah daerah untuk saling mendukung. jika hal ini tidak terjadi, akan terjadi perlambatan atau hambatan, yang akan rugi adalah masyarakat. indonesia akan jauh tertinggal jika infrastruktur ini tidak bisa dipercepat. industri tidak akan tumbuh kuat. ekonomi tidak akan tumbuh kuat. maka tidak akan ada keandalan untuk memberi tambah dan memberikan devisa bagi kepentingan nasional, jika listrik menjadi komoditas, maka berdasarkan teori ekonomi berlaku mekanisme pasar. artinya biaya produksi harus kembali, harus ada profit untuk pengembangan investasi yang lain. listrik indonesia belum menjadi komoditas karemasih bertanggung jawab untuk memberi subsidi. jika listrik sudah menjadi komoditas, pemerintah tidak perlu memberi subsidi karena pada dasarnya energi itu habis. bahan bakar gas dikonversi menghasilkan listrik. ketika gas habis, harus dibeli. tetapi ternyata harga biaya pokok produksi yang sekarang dibebankan kepada pln untuk mengelola kelistrikan nasional masih disubsidi, artinya faktanya biaya pokok itu mahal, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menambah biaya itu. itulah mengapa dikatakan listrik belum menjadi komoditi masyarakat: perihal hambatan, ahli berpendapat, berdasarkan kondisi sekarang, untuk membangun infrastruktur listrik bukan biaya yang murah. gigawatt atau mungkin sekurang kurangnya butuh rp. triliun untuk satu pembangkit. jika ingin mengejar ketertinggalan seluruh pembangkit, mungkin sekurang kurangnya untuk pembangkitan saja rp. triliun, mungkin sudah lebih dari itu. belum biaya transmisi, belum biaya distribusi. dari mana uang itu? tentu tidak bisa sesaat diadakan. harus dilakukan pembangunan secara bertahap. regulasi dibuka bahwa kita bisa membangun tapi tidak mungkin bisa dilaksanakan. harus dilakukan secara bertahap karena dana apbn harus diatur. ahli termasuk orang yang kurang setuju jika subsidi terlalu banyak. negara mensubsidi lebih dari rp. triliun untuk bahan bakar minyak dan listrik. seharusnya subsidi dikurangi dan alihkan untuk pembangunan infrastruktur listrik, kemudian daerah itu tumbuh listrik, muncul industri, bisa tercipta lapangan kerja, kendala utama adalah aspek finansial. regulasi yang dibikin pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mungkin menghambat untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi jika keuangannya tidak ada, harus dilakukan secara bertahap. bertahap dalam arti dibuat suatu planning, mau tidak mau akan ada pilihan. mana pilihan yang bisa dipercepat pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari situ akan ada revenue. harapannya, tarif listrik bisa naik. kemudian, pemerintah punya dana lagi apakah apbn atau apbd untuk menambah investasi daerah lain, peluang swasta sudah dibuka, sehingga tidak semua pembangkit berkapasitas gigawatt semuanya milik pln, tetapi ada independent power producer ipp). ahihat kendala pembangunan pembangkit listrik adalah finansial. ada yang sulit yaitu pembebasan lahan. ahli sering sounding luar perihal pembebasan lahan untuk transmisi, untuk pembangkit, yang mau tidak mau harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. namun, setelah sering beberapa kali aktif, banyak pemerintah daerah tidak begitu peduli untuk memberi dukungan pembebasan lahan. inilah hambatan yang luar biasa yang harus dilakukan sehingga jika pemerintah daerah satu daerah mempunyai rencana umum energi daerah, mempunyai rencana umum kelistrikan daerah, dia bisa membuat planning. perusahaan perusahaan listrik seperti pln, pertamina, menjadi partner untuk mengisi bagaimana perusahaan ini siap sesuai proyeksi daerah untuk membantu infrastruktur penyiapan sesuai proyeksi. pemerintah daerah tidak bisa lagi menjadi follower, harus menjadi leader. undang undang sudah mengamanatkan demikian, untuk listrik nasional yang dikelola pemerintah, itu masih disubsidi, tapi untuk perusahaan perusahaan yang sifatnya tertutup pemakaian sendiri karena tidak mempengaruhi masyarakat umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan itu adalah pilihan mereka, harga diatur oleh mereka sendiri. ahli tidak sependapat jika pemerintah harus memberi subsidi kepada perusahan swasta. ketika swasta membangun swasta daerah setempat, masyarakatnya yang memang secara eksklusif menginginkan itu, itu adalah choice. ruang itu tetap dibuka karena jika semua diberi subsidi oleh pemerintah, semua akan minta subsidi kepada negara, negara tidak akan mampu membayar, untuk harga subsidi langsung, secara makro semua subsidi diperlakukan rata. artinya bahwa pemerintah memberi subsidi, misal tahun berdasarkan audit bpk, sampai rp. triliun untuk pembangkit berbagai sumberhari rabu, april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: kedudukan hukum legal standing)ng, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamgujian ketenagalistriklandasan pembentukan ketenagalistrikan telah mempertimbangkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yaitu: dasar itu usaha penyediaan listrik dikuasai oleh negara. dengan demikian, negara memiliki mekanisme untuk mengatur, membina, dan mengawasi sektor ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan melalui bumn bumi guna dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. dasar yuridis penyusunan ketenagalistrikan dilandasi oleh uud yang berbunyi,serta memperhatikan amanah putusan mahkamah konstitusi nomor puu tertanggal desember yang telah mengamanatkan agar negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrketenagalistrikan, penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik terdapat dalam bab tentang penguasaan dan pengusahaan yang diatur dalam dan ketenagalistrikan. dalam ketenagalistrikan telah diatur bahwa pada prinsipnyselanjutnya dalam ketenagalistrikan mengatur mengenai pengusahaan tenaga listrik yang menyatakan bahwamudian dalam menyatakan bahwalandasan sosiologis bahwa tenaga listrik mempunyai fungsi sosial.. bahwahal ini sejalan dengan pengaturan yang terdapat dalam ketenagalistrikan yang menyatakanhwa terkait dengan yang diuji materiil, dpr berpendapat pemahaman terhadap dan ketenagalistrikan tidak bisa diartikan secara parsial per namun harus dilihat secara keseluruhan hubungannya dengan yang mengatur sebelum dan setelahnya. hal tersebut dapat terlihat dari pembahasan guo yang dibicarakan dalam rapat hanja tanggal februari yang pada pokoknya dikemukakan bahwa '". harus dibaca bersama dengan .", yaituguasai badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. bahwa dan apabila dibaca secara komprehensif dengan ketenagalistrikan mengandung pengertian bahwa badan usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umumhal ini dapat diartikan bahwa keberadaan badan usaha milik daerah, badan milik swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berada daerah itu, memiliki kewenangan yang sama juga dengan keberadaan badan usaha milik negara yang melakukan usah suatu daerah. namun demikian, tetap saja keberadaan badan usaha milik negara memiliki prioritas utama dalam usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana hal ini diatur dalam undang undang ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa dan juga telah sejalan dengan amanah putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu i tertanggal desember yangbahwa walaupun berdasarkan bumn memegang prioritas utama dalam pengusahaan tenaga listriksebagaimana diatur dalam pasai undang undang ketenagalistrikan. hal ini menunjukkan usaha penyediaan tenaga listrik juga diberikan kepada pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah atau koperasi. bahwahal ini didasarkan atas beberapa hal, yaitu: dan undang undang ketenagalistrikan sudah memenuhi unsur pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam usaha pengusahaan tenaga listrik. hal ini juga telah sejalan dengan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puvii pada halaman yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, ketenagalistrikan telah lebih rinci dan lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana ditentukan dalam dan ketenagalistrikan. hal tersebut menurut mahkamah konstitusi telah sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan oleh uud tahusudah memberikan ruang yang cukup bagi pihak swasta untuk melakukan pengusahaan tenaga listrik dalam hal untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik: datelah memberikan prioritas utama kepada badan usaha milik negara untuk melakukan penyediaan dan pengusahaan tenaga listrik, karenahwa berdasarkan uraian uraian atas dpr berpendapatdemikian keterangan dpr disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi ketua majelis hakim konstitusi yang mulia dalam mengambil putusan sebagai berikut: menyatakan keterangan dpr diterima untuk seluruhnya: menyatakan ketentuan dan ketenagalistrikanertentangan dengan ketentuan dan serta dan uud tahun menyatakan ketentuan dan ketenagalistrikan dan ketenagalistrikan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan pada hari kamis, tanggal april yang pada pokoknyapersidangan, bahwa berdasarkanebut berwenang memeriksa permohonan pengujian undang undang republik indonesia nomor tahun tentang ketenagalistrikan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia. ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa dengan merujuk pada dan dan uud serta putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal agustus putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii tanggal april dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal november maka pemohon selaku kepala daerah sebagai badan hukum publik, berpendapat telah terbukti, dan juga terbukti bahwa pemohon dan masyarakat pemohon merupakan pihakiliki kerugian konstitusional atas akibat hukum dari pengecualian penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak untuk jenis usaha pembangkit dan transmisi tenaga listrik, apabila sudah dilakukan oleh (satu) badan usaha dalam (satu) wilayah usaha yang ditetapkan oleh satu satunya badan usaha milik negara yang menyediakan tenaga listrik yaitu pt. perusahaan listrik negara pln) persero, sehingga pemohon tidak dapat membuat badan usaha pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan dan dijual langsung kepada masyarakat pemohon, ill. terbukti dalil permohonan pemohon bahwa dan ketenagalistrikanuud telah mengatur hak tiap tiap warga(ita itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang , sebagai pelaksanaan dari ketentuan dan uud presiden pada tanggal oktober mengesahkan pemda (bukti dan bukti yang pada ketentuan pemda menyata, musisi: moneter dan fiskal nasional: dan agama. menurut mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x tanggal november halaman dan menyatakan: .ahwa terbukti pada tanggal september pemerintah mengundang,hwa terbukti, dengan diberlakukannya norma pada dan ketenagalistrikan, berbagai kewenangan yang diberikan oleh guo terhadap pemerintah daerah dalam urusan ketenagalistrikan, seperti menetapkan izin usaha dan izin operasional bagi usaha penyedia tenaga listrik wilayahnya sebagaimana ketentuan ketenagalistrikan tidak dapat dilaksanakan, karena hampir seluruh wilayah usaha ketenagalistrikan telah eksis satu badan usaha penyedia tenaga listrik dalam hal ini adalah suatu badan usaha milik negara. keberadaannya menghalangi secara yuridis alternatif penyediaan tenaga listrik lain luar bumn dimaksud, seperti bumi, koperasi, badan usaha swasta maupun perseorangan sebagaimana diatur dalam ketenagalistrikan. bahwa terbukti, badan usaha milik negara yang bertugas menyediakan tenaga listrik seluruh pelosok negeri telah tidak mampu memenuhi hak dasar seluruh rakyat, dan tidak sungguh sungguh menyediakan tenaga listrik untuk memenuhi hak setiap orang atasserta kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutanahli pemohon, dedi rohani (hal. yang diperkuat oleh ahli pemerintah, toemiran, ada sebanyak y69 (dua puluh tujuh keseratus) keluarga indonesia atau sebanyak hampir juta rakyat indonesia yang belum terhubung dengan aliran listrik, sehingga satu satunya badan usaha milik negara yaitu pt. pln persero) telah gagal dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar setiap rakyat yang didapat dari energi listrik. bahkan menurut ahli pemohon, rifginizamy karsayuda (hal. rasio elektrifikasi daerah pemohon baru sebesar dengan terpenuhinya, tetapi juga karena bukunya pasokan energi listrik maka jam kerja dapat menjadi jam sehari, yang akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. sehingga menurut ahli pemohon, dedi rohani (hal. sejalan dengan amanat dan uud melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat yang terkandung dalam bumi indonesia, khususnya kabupaten tanah bumbu, provinsi kalimantan selatan, yang kini terdapat pembangkit dari pembangkit tenaga listrik tenaga diesel yang menggunakan bahan bakar minyak bbm), padahal kabupaten tanah bumbu mempunyai sumber daya alam berupa batu bara yang menurut ahli pemohon, rifginizamy karsayuda (hal. biaya produksinya lebih murah dari harga jual saat ini. dengan demikian, pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pt. pln persero) berakibat pada semakin beratnya beban subsidi listrik yang ditanggung oleh apbkan menurut ahli pemohon tersebut, cara pengelolaan kelistrikan demikian mengindikasikan pengelolaan ketenagalistrikan yang korupsi bahwa terbukti dalam dan ketenagalistrikan, terdapat pembatasan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang hanya dapat dilakukan oleh (satu) badan usaha dalam (satu) wilayah usaha, meliputi distribusi dan penjualan tenaga listrik saja. pemerintah dalam keterangannya halaman telah menguatkan dalil permohonan pemohon, bahwa, . dengan demikian, daerah pemohon kabupaten tanah bumbu) yang telah ditetapkan sebagai wilayah usaha pt. pln persero), walaupun hingga kini hampir separuh wilayahnya belum terhubung dengan aliran listrik sebagaimana kesaksian said kepala desa danau indah, batu licin, kabupaten tanah bumbu), maka baik badan usaha milik daerah, swasta, maupun koperasi daerah itu tidak dapat membentuk badan usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha pembangkit tetapi hanya untuk distribusi dan atau penjualan tenaga listrik saja. adapun menurut pemerintah, ada (tujuh) perusahaan pembangkit tenaga listrik swasta luar badan usaha milik negara, namun seluruhnya termasuk pt. pembangunan kota batam diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan industri kabel, muka kuning, dan batam center yang bukan untuk kepentingan umum (kecuali pt. pln batam untuk mencukupi listrik kebutuhan rumah tangga). sedangkan mengenai adanya peraturan daerah kota batam nomor tahun tentang ketenagalistrikan, baru ditetapkan pada tanggal maret yang senjatanya dibuat setelah pemohon mempermasalahkan keberadaan dan ketenagalistrikbukti, pemerintah dalam memperkuat argumentasinya, bahwa pemerintah daerah dapat secara aktif dan mandiri menerbitkan izin usaha penyediaan listrik daerahnya, tidak mampu secara meyakinkan memperlihatkan bukti bahwa telah ada pemerintah daerah yang telah menerbitkan izin dimaksud guna menanggulangi dan atau menangani urusan kelistrikan daerahnya. bukti yang diajukan pemerintah, sekali lagi semata mata soal keberadaan (tujuh) perusahaan swasta yang menjadi penyedia listrik luar pt. pln yang dalam operasionalnya bukan diharapkan untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan sendiri dalam hal ini kawasan industri daerah tertentu. bahwa terbukti, ketentuan dan ketenagalistrikan merugikan pemohon, karenaberwenang menerbitkan izin untuk membuat pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan langsung masyarakat, tetapi hanya berwenang mengeluarkan izin penjualan dan penyewaan jaringan tenaga listrik, sebagaimana yang dimaksud ketenagalistrikan juncto tahun yang diperkuat oleh keterangan tertulis saksi badan kurniadipura (hal. protes warga masyarakat pemohon, telah berlangsung bertahun tahun daerah pemohon dan juga daerah daerah lain yang memiliki sumber energi yang berlimpah sebagai bahan pembangkit tenaga listrik. kejadian kota tarakan, kalimantan timur, yang berakibat pada kerusuhan dan pembakaran kantor walikota setempat pada awal maret lalu, adalah bukti betapa akibat dari persoalan belum tersedianya listrik lumbung lumbung energi ini sangat serius. bahkan dalam persidangan pada tanggal april ketua mahkamah konstitusi, akil mochtar, menyatakan hal serupa terjadi tanah kelahirautussibau, kapuas hulu, kal bar. tempat itu menurut ketua mk, telah puluhan tahun tidak tercukupi pasokan listriknya, dan pt. pln persero) tidak kunjung menemukan solusi atas persoalan demikian. sementara alternatif penyedia usaha kelistrikan luar pt. pln yang menjadi satu satunya penyedia usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum daerah pemohon dan daerah lain tersebut belum diberi ruang yang cukup, termasuk ruang bagi pemda untuk turut serta mengurus urusan ketenagalistrikan dari usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik langsung masyarakat. bahwa, keberadaan dan ketenagalistrikan menurut ahli pemohon, rifginizamy karsayuda (hal. melabrak asas otonomi daerah yang menjadi asas dan dasar penyelenggaraan urusan ketenagalistrikan sebagaimana ditegaskan dalam juncto ketenagalistrikan guo. dengan tidak diperkenalkannya badan usaha lain satu wilayah usaha ketenagalistrikan, yang hampir seluruh indonesia telah eksis suatu bumn sana, maka kehendak untuk menghadirkan otonomi dalam urusan ini sebagai jalan mengurai urusan kelistrikan tanah air tak pernah terwujud. otonomi daerah dimaksudkan agar daerah secara mandiri dapatbahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan guo, mahkamah konstitusi memang telah lemah memeriksa dan memutus pengujian ketentuan muatan materi dan ketenagalistrikan dengan batu uji uud dalam perkara nomor puu vii tanggal desember namun, pemohon dalam perkara guo menggunakan batu uji yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, yaituingga permohonan guo pemohon tidaklah dapat dinyatakan sebagai permohonan bis idem. bahwa oleh karenanya, pemohon telah dapat membuktikan akan adanya kerugian konstitusional pemohon, sehingga diperlukan penafsiran khusus dan ketenagalistrikanbertentangan dengan uud dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. oleh sebab itu, mahkamah harus menyatakan konstitusional bersyarat, sehingga ketentuan ketenagalistrikandan ketentuan ketenagalistrikanv. petit berdasarkan uraian tersebut, pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia untuk memberikpemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan pada hari jumat, tanggal april yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: i. terhadaptetap pada pendapatnya bahwa tidak terdapat dan atau telah terjadi kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon atas berlakunya ketenagalistrikan, karena berdasarkan seluruh keterangan dalam persidangan telah nyata bahwa keinginan pemohon sebagai kepala daerah tidak dirugikan, berkurang atau setidak tidaknya terhalang halangi untuk mengusahpenyediaan tenaga listrik daerahnya, dengan perkataan lain hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tidak dirugikan dengan pemberlakuan ketenagalistrikan. terbukti pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam ketenagalistrikan, dan hal ini dapat dan atau telah dilakukan pada daerah daerah lainnya., untuk berperan serta dalam penyediaan tenaga listrik.dan adalah tepat jik alamat tegalsari rt rw muncar, banyuwangi, jawa timur nama prof. dr. abdul halim soebahar, alamat jalan kertanegara iv jember, jawa timur nama dr. abd. khalid syafaat, alamat blok agung rt rw tegalsari, banyuwangi, jawa timur nama ahmad nur romawi, s.e., m.m., ph. alamat universitas tujuh belas agustus banyuwangi nama dr. hadi purnomo, alamat sma darussalam jember jawa timur nama dra. amanah, hum alamat jalan kertanegara iv jember, jawa timur nama dra. sumilatun, m.m alamat tegalsari, rt rw muncar, banyuwangi, jawa timur nama sanusi affandi, s.h., m.h. alamat kalibaru wetan rt rw kalibaru banyuwangi, jawa timur nama imam mawardi alamat tegalsari, rt rw muncar, banyuwangi, jawa timur nama jaelani alamat tegalsari, rt rw muncar, banyuwangi, jawa timur nama imam profil alamat tegalsari, rt rw muncar, banyuwangi, jawa timur dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberi kuasa kepada father hadir usman yang beralamat tegalsari rt rw muncar, banyuwangi, jawa timur untukterpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak dan terwujudnya kesejahteraan sosial dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta pelayanan sosial yang lainnya baik yang bersifat kebutuhan material, spiritual dan sosial, dan dapat mengembangkan diri untuk hidup layak sebagai manusia yang bermartabat, bahwa belum dapat menjamin hak hak seluruh warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial atau sangat potensial dapat menghilangkan hak hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan sosial sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup layak, seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial lainya: bahwa seorang pekerja tidak akan memperoleh jaminan sosial, apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial, atau sudah didaftarkan tetapi pemberi kerja tidak membayarkan perannya kepada bpjs, maka pekerja juga tidak akan memperoleh jaminan sosial: bahwa anak keempat keatas bagi seorang pegawai negeri dan penerima upah juga berpotensi tidak memperoleh jaminan sosial, manakala orangtuanya tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial bpjs, karena dalam hanya ditetapkan bahwa orang tua dapat mengikutsertakan anak keempat dan seterusnya, untuk didaftarkan dan dibayarkan perannya lihat tidak diwajibkan): bahwa guru honorer, guru tidak tetap, dan pegawai tidak tetap yang bekerja lembaga penyelenggara negara, serta aparatur pemerintahan desa tidak akan memperoleh jaminan sosial, atau setidaknya akan berkuranghak haknya, karena mereka bukan berstatus sebagai pegawai negeri. yang akan didaftarkan dan dibayarkan perannya oleh pemerintah: sebab butir menetapkan bahwa pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan umum atau badan badan lainnya,gtt, ptt, guru honorer, tenaga kontrak dan aparatur pemerintahan desa bukan termasuk pegawai negeri, walaupun yang mengangkat atau yang memberi bertugas adalah lembaga penyelenggara negara dan memperoleh gaji dari apbd apbn dengan nominal yang rata rata masih kecil sekali, mereka tidak akan memperoleh jaminan sosial karena pemerintah hanya mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi pekerja yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri, bahwa sistem asuransi sosial, pengertiannya menurut adalah dalam pengertian iuran wajib atau tabungan wajib seperti yang tercantum dalam butir asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dari iuran yang: adalah sangat tidak selaras (bertentangan) dengan konstitusi, sebab walaupun konstitusi tidak menegaskan sistem jaminan apa yang akan dianut dipilih, tetapi dalam uud sudah dengan tegas mengamanatkan jenis jaminan sosial mana yang harus dapat diperoleh oleh setiap warga negara dan harus bersifat menyeluruh serta dapat diperoleh manfaatnya oleh seluruh warga negara, bahwa dengan sistem yang berbasis pembayaran pajak, akan lebih efektif dan lebih efisien serta dapat menyeluruh, mana semua orang baik yang kena pajak (kaya) maupun yang tidak kena pajak (miskin tidak mampu) secara otomatis berhak atas jaminan sosial, tidak perlu lagi diklasifikasikan kaya atau miskin yang kriterianya akan sangat sulit dilaksanakan dengan pasti dan dapat merendahkan derajat dan martabat manusia, bahwa sistem asuransi jasa raharja yang berbasis pajak dapat diambil sebagai contoh, dengan menarik sekian persen dari jumlah pajak kepada wajib pajak, maka secara otomatis seluruh warga negara indonesia menjadi anggota dan tanggungan dari pt. jasa raharja, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka setiap orang yang membayar pajak atau tidak membayar pajak atau tidak memiliki kendaraan akan memperoleh santunan menurut jenis dan kriteria yang telah ditetapkan: bahwa telah terbukti dan tidak bisa disangkal lagi, sistem jaminan sosial yang berbasis penarikan pajak akan lebih efektif dan efisien serta otomatis dapat mengklasifikasikan mana yang termasuk orang orang lemah dan tidak mampu yang perlu dipelihara dan diberdayakan, dan sekaligus dapat terjangkau dan menjangkau seluruh rakyat: bahwa tidak perlu adanya kekhawatiran yang berlebihan dan tidak rasional, kalau dana pajak dipakai untuk jaminan sosial maka negara akan bangkrut, sebab dana sosial diambil dari pajak, asalkan dengan prinsip dapat disesuaikan dengan standar kebutuhan besaran dana, efisiensi proyek dan menekan korupsi, pencabutan (pengurangan) subsidi bbm, listrik yang tidak tepat sasaran dan sebagainya dan dari sumber sumber lainya, sesuai dengan kemampuan negara. kesejahteraan sini jangan disamakan dengan kesejahteraan negara negara lain yang cenderung hidup termewah menahan, tetapi tetap dalam prinsip kesederhanaan yang sehat dan berkualitas, bahwa guo pada intinya menetapkan bahwa sistem jaminan sosial nasional terdiri darbahwa jaminan jaminan tersebut para pemohon anggap belum sepenuhnya merealisasikan dan melaksanakan serta memenuhi jaminan sosial setiap warga negara indonesia secara luas dan menyeluruh sesuai dengan hak hak jaminan sosial warga negara yang diatur dalam konstitusi sebagaimana yang telah para pemohon uraikan dasar hukum: bahwa sistem jaminan sosial yang dianut dalam undang undang guo hanyalah tex over atau konsep over dari sistem asuransi sosial yang telah ada, baik indonesia maupun berbagai negara yang melaksanakan asuransi sosial, mana hanya peserta yang mendaftar atau didaftarkan dan membayar atau dibayarkan sajalah yang berhak memperoleh manfaat dari jenis jaminan sosial tertentu yang diikuti, sedangkan warga negara yang tidak ikut, tidak membayar atau tidak dibayarkan tidak berhak memperoleh jaminan sosial, fakir miskin dan orang orang tidak mampu hanya akan memperoleh jaminan kesehatan saja, sebab pemerintah hanya mendaftarkan fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu pada program jaminan kesehatan saja, walaupun miskin dan tidak mampu kalau tidak terdata dan tidak didaftarkan atau tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan (misal, askeskin, jamkesmas, jamkesda, jampersal dan sejenisnya) mereka tidak akan mendapatkan jaminan kesehatan, padahal pelayanan dan jaminan kesehatan adalah merupakan hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi, bahwa sistem jaminan sosial yang diatur dalam undang undang guo belum dapat dinikmati dan diikuti oleh setiap orang, misalnya pensiun hanya bagi pegawai pekerja yang menerima upah saja, sedangkan yang lain tidak terkahir. pegawai yang menerima upah banyak yang tidak memperoleh jaminan sosial misalkan anggota dprd, pegawai honorer dan pegawai tidak tetap, perangkat desa mulai kepala desa, kepala dusun dan aparaturnya yang sejatinya merupakan pegawai pemerintahan dan memperoleh gaji dari apbn apbd, ada yang gajinya masih bawah umr umk, namun mereka tidak memperoleh jaminan sosial sama sekali bahkan untuk jaminan kesehatan dan pensiun saja mereka tidak mendapat, para guru dan dosen swasta, ustadz, kiyai, pastur, pendeta, pedanda dan sebagainya yang dengan gaji kecil bahkan tidak pernah menerima gaji, meskipun berjasa besar untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka menyiapkan generasi muda calon penerus perjuangan bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti luhur beriman dan bertakwa, mandiri dan bertanggung jawab, mereka juga tidak mendapat jaminan sosial karena tidak membayar atau dibayarkan, bahwa sistem jaminan sosial yang menganut sistem asuransi sosial atau tabungan wajib, akan sulit terealisasi untuk dapat menjangkau dan terjangkau oleh seluruh rakyat indonesia, sebab tidak akan ada mekanisme pendaftaran, penarikan dan pengumpulan iuran yang aplikatif dan dapat dilaksanakan dengan mudah dan menyeluruh. sistem iuran hanya akan menguntungkan pihak pihak pengelola asuransi saja, tetapi sulit dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat: bahwa seharusnya karena jaminan sosial adalah merupakan hak asasi bagi setiap warga negara, maka semua warga negara indonesia secara otomatis harus terdaftar sebagai peserta dan penerima serta dapat memperoleh jaminan sosial tanpa harus mendaftarkan diri, tetapi pemerintahan yang berkewajiban mendata dan mendaftar serta menanggung jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia: bahwa banyak kelompok warga negara indonesia yang memberi konstribusi besar terhadap pemasukan devisa negara dan mengharumkan nama baik negara dengan berbagai prestasi nasional seperti para atlet dan olahragawan yang berprestasi dan dikenai pajak tinggi, para artis yang membayar pajak cukup tinggi, para tki dan tkw sebagai sumber devisa negara yang cukup signifikan, mereka juga tidak memperoleh jaminan sosial yang pasti apabila tidak membayar lagi, walaupun sudah dikenai pajak tinggi: bahwa para pekerja yang bekerja sebagai tenaga kerja kontrak, buruh bangunan, pelayan toko, pedagang, pedagang kaki lima, petani, nelayan, buruh tani, pemulung, buruh perkebunan, pembantu rumah tangga dan sebagainya yang merupakan soko guru perekonomian rakyat yang mandiri dan tidak pernah membebani keuangan negara dan pemasok kebutuhan pokok rakyat, mereka tidak mendapatkan jaminan sosial, walaupun sudah membayar pajak sesuai dengan kelayakannya, bahwa sudah berumur (tujuh) tahun, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan sama sekali, bahkan peraturan turunan dan badan penyelenggara jaminan sosial nasional belum dapat bekerja maksimal, jadi sudah kadaluwarsa dan terbengkalai serta melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam undang undang tersebut. undang undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (diundangkan tanggal oktober semua ketentuan yang mengatur mengenai badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud pada (jamsostek, aspen, sabri dan akses) : bahwa sampai detik ini belum dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, bahkan amanat untuk membentuk badan penyelenggara jaminan sosial selambat lambatnya (lima) tahun sejak diundangkanpun masih baru disahkan dan belum dapat dioperasionalkan, padahal mahkamah konstitusi sudah membatalkan dan undang ini terkait dengan jamsostek, aspen, sabri dan akses pada tanggal agustus bahwa yang ada dalam para pemohon anggap bertentangan dengan uud karena belum dapat menjamin setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial serta masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh, sebab yang berhak mendapatkan jaminan sosial hanyalah warga negara yang mendaftar atau didaftar dan yang membayar atau dibayarkan, yang berhak mendapatkan pensiun hanya pekerja yang mendapatkan upah dan jaminan kecelakaan hanya pada sektor kecelakaan kerja saja yang mendapatkan jaminan, sedangkan kecelakaan lalu lintas yang tidak terkait dengan pekerjaan atau bagi yang tidak bekerja disektor formal tidak memperoleh jaminan sosial dari program jaminan kecelakaan kerja menurut ini, (mendapat dari asuransi jasa raharja), demikian juga kecelakaan akibat musibah bencana alam, kecelakaan kerja informal (seperti pemanjat kelapa jatuh, nelayan tenggelam, tersengat listrik dan sebagainya) tidak memperoleh jaminan sosial yang dijamin oleh undang undang, bahwa tersebut juga tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap orang untuk memperoleh jaminan sosial. persyaratan mendaftar dan atau didaftarkan serta kewajiban membayar atau dibayarkan, tidak akan mampu menjangkau seluruh warga negara indonesia dan tidak akan menjamin hak seseorang untuk mendapatkan jaminan sosial, apalagi kalau sifatnya suka rela sesuai dengan program jaminan sosial yang akan diikuti sebagaimana sistem asuransi professional yang selama ini berkembang masyarakat: bahwa seharusnya pemerintahan yang secara otomatis harus mendaftarkan dan membayarkan iuran tanggungan warga negara untuk jaminan sosial tidak dibebankan kepada pemberi kerja yang sudah membantu dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sebab negara terutama pemerintahan yang berkewajiban menjamin dan memenuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia: bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara agar memperoleh kepastian mendapat jaminan sosial, maka keanggotaan peserta jaminan sosial tidak harus dengan mendaftarkan diri badan penyelenggara jaminan sosial, tetapi setiap warga negara secara otomatis berhak menjadi peserta dan memperoleh jaminan sosial, warga negara juga tidak perlu diwajibkan untuk membayar iuran kepada penyelenggara jaminan sosial, tetapi pemerintahan yang harus menanggung biaya jaminan sosial kepada seluruh rakyat indonesia melalui apbn apbd, adapun sumber dana dapat diperoleh dari pembayaran pajak bagi wajib pajak dan dari hasil sumber daya alam yang diperoleh oleh negara atau sumber sumber devisa negara dan sebagainya, sebab uud menetapkan bahwa bumi: bahwa uud memang tidak mengatur apakah jaminan sosial harus memakai sistem asuransi sosial (tabungan wajib atau iuran) atau melalui pembayaran pajak bagi yang memenuhi ketentuan kena pajak, tetapi yang jelas jaminan sosial harus didapatkan oleh setiap warga negara dan sistem jaminan sosial harus bersifat menyeluruh dan dapat menjangkau dan menjamin serta memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh jaminan sosial. sistem pendaftaran dan asuransi atau iuran sudah jelas tidak dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh warga negara. berikut bukti bukti yang memperkuat dugaan bahwa sistem asuransi sosial tidak dapat menjangkau dan tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga negara indonesia, serta dapat merugikan atau potensial merugikan hak hak konstitusional para pemohon antara lain sebagai berikut: fakir miskin dan orang orang tidak mampu hanya memperoleh jaminan kesehatan saja tidak memperoleh jaminan sosial yang lain, fakir miskin dan orang orang tidak mampu yang tidak terdaftar atau tidak berdensitas miskin, tidak mempunyai kartu akses dan sejenisnya tidak berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan haknya: fakir miskin yang masuk rumah sakit dan terlambat menunjukkan identitas miskin (masuk tanpa membawa identitas miskin) walaupun dapat menunjukkan atau mendapatkan kartu makin dan sebagainya, tetap dikenakan biaya, sebab identitas miskin baru ditunjukkan setelah proses medis dijalankan: pembawa kartu miskin mendapat layanan yang berbeda, atau setidaknya mendapat layanan minimal saja, kartu miskin mengurangi harkat dan martabat seseorang, atau setidaknya pembawa kartu miskin merasa minder serta rendah diri, balita, pelajar dan mahasiswa secara otomatis belum terdaftar dan belum mendapatkan jaminan kesehatan, kecelakaan dan sebagainya, guru dan dosen swasta, kiyai, ustadz, pastur, pendeta, pedanda dan sebagainya belum mendapatkan jaminan sosial: banyak profesi profesi yang tidak memperoleh jaminan sosial seperti: perangkat desa, buruh kontrak, buruh tani, kuli bangunan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, tenaga kerja indonesia atau tenaga kerja wanita tki tkw), pedagang kaki lima, pelayan toko, seniman, atlet olahragawan, artis, budayawan, pengrajin dan wiraswasta dan sebagainya tidak terdaftar dan tidak mendapatkan jaminan social, kemungkinan terdapatnya dana tidak bertuan pt. jamsostek karena mayoritas pekerja tidak memahami hak haknya dan sistem pendaftaran dan perannya hanya memakai sistem target berapa yang didaftarkan dan yang harus dibayarkan, pengemis dan gelandangan masih banyak berkeliaran, menunjukkan bahwa keseriusan untuk memberdayakan fakir miskin dan anak anak terlantar tidak optimal: kuli bangunan, panjat kelapa, nelayan dan sebagainya yang kecelakaan kerja akan terlunta lunta tanpa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja: korban akibat bencana alam dan akibat musibah yang lainnya tidak mendapatkan santunan menurut fakir miskin orang orang tidak mampu belum mendapatkan jaminan hidup yang layak (mendapatkan bantuan blt, raskin dan sebagainya sifatnya politis dan berkala saja): manusia lanjut usia, jompo dan tidak mampu bekerja lagi tidak mendapat jaminan sosial yang pantas dan memadai: jaminan sosial dengan memakai sistem asuransi dalam pengertian iuran suka rela hanya bagus dalam tataran konsep tetapi sulit untuk direalisasikan, terbukti sudah berumur (tujuh) lebih tetapi belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya secara menyeluruh: bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut, para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk berkenan menyatakan bahwa para pemohon memenuhi syarat berkedudukan hukum (legal standing), sehingga para pemohon berhak mengajukan permohonan hak uji materiil atas terhadap uud pokok permasalahan perkara yang dimohonkan pendahuluan bahwa tahun sudah indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat, tetapi kenyataannya kita harus mengakui bahwa belum semua cita cita dan tujuan luhur didirikannya negara republik indonesia dapat terwujud dan terealisasikan secara maksimal terutama bidang peningkatan pendidikan dan kesejahteraan atau taraf hidup rakyat indonesia, masih banyak rakyat miskin yang hidup bawah taraf hidup yang layak sebagai manusia yang bermartabat, bahwa pembukaan uud dengan tegas dan jelas menggariskan dan mengamanatkan tujuan dan cita cita luhur yang harus dilaksanakan seiring dan sejalan dengan dibentuknya negara dan pemerintahan indonesia (bukan sekedar cita cita dan tujuan dalam tanda petik sebagai angan angan atau wacana belaka) tetapi harus diartikan sebagai amanat yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah dengan membentuk peraturan dan perundang undangan dan tindakan nyata tanpa harus menunda nunda untuk melaksanakan dan merealisasikannya, setidaknya ada (tujuh) amanat pokok yang harus dilaksanakan oleh negara terutama oleh pemerintah yang diamanatkan dalam pembukaan uud alania ke yaitu: melindungi segenap bangsa (rakyat) indonesia, melindungi seluruh tumpah darah (wilayah) indonesia: mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia atas dasar keadilan, perdamaian abadi dan keadilan sosial: membentuk negara republik indonesia yang berkekuatan rakyat dan demokratis berdasarkan pancasila dan undang undang dasar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. bahwa dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang merupakan tujuan dan cita cita luhur dari dibentuknya negara kesejahteraan welfare state) uud dan aransemennya telahfakir miskin dan anak anakbahwa untuk mewujudkan masyarakat dalam tatanan yang berkeadilan dan hidup dalam kemakmuran, sejahtera lahir dan batin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat dan bermartabat, maka tiga pilar utamanya harus diperhatikan, ditingkatkan dan segera direalisasikan yaitu meliputi kesejahteraan dan pemerataan, pendidikan dan ketrampilan serta keadilan dan kedaulatan, bahwa dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut maka jaminan sosial yang sudah diamanatkan dalam uud yang sudah dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, maka seharusnya tidak boleh tidak setiap warga negara indonesia harus mendapatkan jaminan sosial yang pantas dan memadai yang merupakan hak asasi seluruh warga negara republik indonesia, negara terutama pemerintah harus bertanggung jawab atas penegakan dan pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana tercantum dalam uud bahwa sesungguhnya pemerintah republik indonesia telah mengesahkan yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian, yang berbentuk jaminan asuransi sosial, mana yang bisa mendapatkan manfaat dari jaminan asuransi sosial tersebut adalah mereka yang mendaftarkan diri sebagai anggota atau didaftarkan pihak lain dan mereka yang membayar iuran atau dibayarkan oleh pihak lain sesuai dengan nominal yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu, massal: minimal dalam jangka waktu tahun bekerja dan membayar iuran rutin seseorang baru dapat menerima dana pensiun, bahwa untuk fakir miskin dan anak anak terlantar hanya mendapat jaminan kesehatan saja itupun bagi mereka yang sudah mendapatkan kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin, kartu keluarga miskin atau sejenisnya, bagi yang tidak mendapatkan kartu tersebut jangan berharap mendapat layanan jaminan kesehatan, bahwa untuk jenis jaminan sosial yang lain bagi fakir miskin, belum mengamanatkan kepada pemerintah untuk memenuhinya, bahwa seharusnya negara terutama pemerintah harus bertanggung jawab atas terpeliharanya kesejahteraan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak anak terlantar agar mereka segera dapat berkembang dan mandiri sebagai manusia yang bermartabat,, dan huruf undang undangpara pemohon mengajukan hak uji materiil undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional (selanjutnya disebut pada frasa "secara bertahap dan penjelasannya serta butir pada frasa dan frasa sesuai dengan program jaminan sosial yang dikuti ,, pada frasa iuran , pada frasa iuran , pada frasa iuran dan pada frasa iuran kerja , bahwa bagi warga negara yang sejatinya masih tergolong fakir miskin tetapi tidak mendapatkan tanda kartu miskin atau merasa kaya karena tidak mau kemiskinan diri, tidak mau dianggap miskin karena menyangkut harga diri dan dapat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, maka mereka sudah pasti tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan bagi mereka yang merasa miskin atau mengaku miskin kemudian sakit dan berobat kerumah sakit lalu mengurus kartu miskin, maka walaupun mereka mendapatkan kartu miskin tetap tidak akan dilayani karena masuk rumah sakitnya sebelum terdaftar sebagai keluarga miskin, bahwa hanya menjamin warga negara indonesia yang membayar iuran atau dibayarkan perannya oleh pihak lain, maka secara otomatis pihak pihak yang tidak bisa membayar atau tidak dibayarkan perannya tidak akan mendapat manfaat dari sistem jaminan sosial, bahwa masih banyak kejadian yang menimpa pelajar dan mahasiswa atau siapapun yang menderita sakit keras atau kecelakaan daerah mana mereka menuntut ilmu, penanganan medisnya pasti akan terlambat dan terhambat oleh aturan administrasi dan urusan siapa yang harus menanggung biaya, padahal hak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak untuk hidup adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut atau diabaikan atas dasar apapun: bahwa banyak pihak yang sewaktu masih sukses, tenar dan jaya dikenai pajak penghasilan yang cukup besar antara sampai dari pendapatannya, misalkan para artis dan atlet professional dan olahragawan, pihak pihak yang bergerak bidang jasa dan lain lain yang berpenghasilan besar apabila karena jatuh atau sudah meredup maka mereka juga tidak akan mendapat hak jaminan sosial, bahwa sekitar kita masih banyak para pengemis, gelandangan, anak anak yatim piatu, orang orang jompo yang depan mata dapat kita saksikan sebagai pemandangan biasa biasa saja dan jarang sekali antara kita tersentuh dan terkutuk hatinya untuk menolong dan mengantarkannya atau sekedar berempati kepada mereka: bahwa kehidupan mereka masih sangat tidak layak dan tidak bermartabat sebagai kemanusiaan (baik sandang, pangan dan papan serta kesehatannya sangat memprihatinkan): bahwa negara terutama pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas nasib mereka, sebetulnya pemerintah sudah mengucurkan bantuan baik yang berupa bantuan raskin (beras untuk rakyat miskin) atau blt (bantuan langsung tunai) per orang miskin, namun bantuan tersebut sifatnya hanya berkala (kala ada kala tidak) dan bernuansa politik (menjelang pemilu biasanya blt dikucurkan) serta masih berupa kebijakan yang belum mempuyai dasar hukum yang pasti: bahwa masih sering terjadi penggusuran tanpa solusi yang benar dan tepat terhadap bangunan dan hunian yang dianggap liar dan tidak layak, padahal setiap warga negara berhak atas tempat tingal dan fasilitas umum yang layak bagi kemanusiaan, bahwa nasib pegawai honorer dan pegawai tidak tetap dan aparatur desa, mulai kepala desa kepala dusun,dan seluruh aparaturnya selain sekretaris desa, mayoritas masih digaji atara rp. sampai satu jutaan rupiah saja, mereka bekerja keras lingkungan pemerintah pusat dan daerah yang merupakan ujung tombak aparatur pemerintah, meskipun dengan gaji yang rendah, mereka sama sekali tidak memperoleh jaminan sosial, terutama untuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, sebab pemerintah tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial atas nama mereka, padahal mereka digaji dari uang negara apbn dan apbd) walaupun jumlahnya tidak seberapa, dan sebagian dari aparat desa ada yang dapat mengerjakan tanah milik desa untuk diambil manfaatnya (tanah bengkok) bagi desa desa yang masih mempunyai tanah milik desa: bahwa sistem jaminan sosial tersebut akan banyak membawa korban bagi mayoritas rakyat indonesia yang mayoritas bekerja sektor informal, petani, nelayan, buruh tani, buruh sektor informal, tki, tkw, wiraswasta kecil, budayawan, seniman yang berpenghasilan pas pasan dan lain sebagainya yang tidak mungkin mampu membayar iuran atau tidak mungkin dibayarkan perannya oleh pihak lain, maka secara otomatis mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari sistem jaminan sosial tersebut, padahal jasa mereka sangat besar untuk mensubsidi kebutuhan pokok rakyat indonesia dan menopang sistem perekonomian indonesia, misalkan seorang petani tanam padi, panen dijual dengan harga per kilogram, padahal harga pasar dunia kalau gagal panen kerugian ditanggung sendiri, tki, tkw merupakan sumber devisa negara, nelayan sebagai pemasok protein dan sebagainya: bahwa guru dan dosen swasta, ustadz, kyai, pastur, pendeta, pedanda dan profesi profesi pendidik dan pengajar lain yang berperan aktif dan berjasa besar untuk meningkatkan kecerdasan rakyat (mendidik masyarakat sesuai dengan kapasitas dan peran serta masing masing) yang mayoritas berdedikasi tinggi dan mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk dunia pendidikan dan tidak menomori satukan gaji, walaupun gaji kecil dan tidak mencukupi kebutuhan sehari hari, mereka tetap ikhlas mengabdi, tetapi pengabdian mereka tidak akan menjamin untuk mendapat jaminan sosial, sebab mayoritas mereka tidak memungkinkan dapat membayar iuran asuransi jaminan sosial tersebut, terutama bagi mereka yang mengajar jenjang pendidikan dasar dan tempat tempat pendidikan lainnya yang tanpa memungut biaya yang layak, padahal uud telah menjamin hak hak mereka untuk mendapatkan jaminan sosial, demikian juga dengan undang undang sisdiknas juga telah menetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak atas jaminan sosial yang pantas dan memadai (terutama jaminan kesehatan dan hari tua), undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, dan penjelasannya: bahwa sangat dosa besar apabila pemerintah tidak memenuhi jaminan sosial bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang telah berperan aktif untuk mewujudkan pendidikan indonesia, bahwa mengamanatkan kepada pemberi kerja untuk memotong gaji pekerja untuk dibayarkan atau membayarkan iuran pegawai badan penyelenggara jaminan sosial, untuk menjamin agar setiap pekerja dapat memperoleh dan dapat manfaat dari sistem jaminan sosial nasional: bahwa hanya perusahaan besar dan perusahaan yang mampu dan dapat memberi gaji besar atau setidaknya layak sajalah yang mampu dan memungkinkan untuk memotong dan membayarkan iuran jaminan sosial bagi para pekerjanya, sedangkan perusahaan kecil dengan gaji bawah atau sama dengan umr akan sulit melaksanakannya, bahwa dengan gambaran tersebut para pemohon berkeyakinan akan sangat sedikitlah rakyat indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari sistem jaminan sosial yang diatur dalam bahwa dengan alasan dan latar belakang tersebutlah para pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil atas terhadap uud bahwa depan para pemohon berharap semua warga negara indonesia dapat mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah tanpa harus direpotkan untuk mendaftar dan membayar iuran serta administrasi yang berbelit belit, bahwa sumber dana jaminan sosial dapat dihimpun dari sumbangan wajib pajak bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak (tidak harus bersusah payah menghimpun iuran) dan pendapatan negara yang lain: bahwa depan pemerintah harus bertanggung jawab atas jaminan sosial melalui kementerian sosial, atau badan penyelenggara baru yang ditunjuk. bahwa untuk tahap awal dana masyarakat yang terhimpun asuransi sosial bentukan pemerintah dapat dipakai seluruhnya untuk modal awal jaminan social: dasar hukum bahwa salah satu tujuan utama dibentuk dan didirikannya negara indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (sebagai negara kesejahteraan welfare state welvaatstate) sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud alania keserta perwakilan : bahwa agar dapat memastikan setiap warganegara dapat hidup sejahtera lahir dan bathin maka uud mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosialyang tercantum dalamuntuk menjamin terpenuhinya jaminan sosial bagi seluruh warga negara, uud mewajibkan kepada negara untuk menghormati (to respect) melindungi (to protect) dan menjamin pemenuhan (to fulfil) setiap hak hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana tercantum dalambahwa jaminan sosial harus dapat diperoleh dan dinikmati oleh seluruh warga negara republik indonesia secara adil dan merata, proporsional dan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum uudyang terkait dengan jaminan sosial menurut uud antara lain terdapat dalam sebagai berikut: tiap tiap oranghidup sejahtera lahirfakir miskin dan anak anak yangmenurut pemahaman para pemohon setidaknya ada hal yang terkait dengan jaminan social yang diamanatkan oleh konstitusi uud selain hak memperoleh pendidikan yaitu: jaminan sosial untuk hidup layak sebagai manusia yang bermartabat, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dapat terdiri dari: jaminan hidup sehari hari bagi fakir miskin, anak anak terlantar, gelandangan pengemis, yatim piatu, orang jompo dan para pekerja yang belum menghasilkan dan lain lain. jaminan kecelakaan baik kecelakaan fisik maupun mental dan karena bencana alam, kerugian kerja, dan lain lain: jaminan pensiun dan jaminan hari tua. jaminan pensiun bagi pekerja sektor formal, pns dan lain lain. jaminan hari tua bagi yang bekerja sektor informal, tki tkw, buruh bangunan, pegawai guru dosen non pns, ulama, ustad, pastur, perangkat desa dan sebagainya. jaminan kematian jaminan untuk berkeluarga, jaminan untuk berusaha dan memperoleh pekerjaan. jaminan untuk memperoleh upah dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta memperoleh manfaat dari keuntungan perusahaan, jaminan dapat bertempat tinggal yang layak seluruh indonesia, jaminan pelayanan kesehatan yang layak, jaminan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup sehat, baik, layak dan memadai, meliputi: fasilitas pendidikan, fasilitas sarana transportasi, fasilitas sarana komunikasi, fasilitas pengairan dan air bersih: fasilitas energi, bbm, listrik dan lain lain: fasilitas olah raga dan rekreasi: fasilitas lingkungan hidup yang baik dan sehat: rumah sakit dan panti asuhan weda dan lain lain. jaminan pemeliharaan dan pemberdayaan bagi fakir miskin dan anak anak terlantar, masyarakat yang lemah dan tidak mampu dan lain lain. bahwa semua warga negara indonesia seharusnya memperoleh jaminan sosial dari negara terutama dari pemerintah yang penyedia anggarannya dialokasikan melalui apbn apbd dengan sumber dana utamanya dapat diperoleh dari perusahaan dan pajak seluruh warga negara indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak dan sumber dana lainnya, bahwa pada dasarnya bangsa indonesia adalah bangsa yang mempunyai etos kerja yang keras dan tidak pernah menyerah oleh keadaan alam maupun musim, mereka tetap kerja dan kerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa pernah menengadahkan tangan untuk meminta minta, dalam keadaan darurat apapun yang dapat dimakan asalkan tidak membahayakan kesehatan, mereka konsumsi untuk menyambung hidup demi menapak hari esok, bahwa akibat kurangnya pendidikan dan keahlian sajalah banyak yang sulit untuk berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan, sebagai mantan warga negara yang terjajah dan tertindas yang belum sempat bangun seratus persen dan kini secara ekonomi dan politik sudah terjajah oleh dominasi kekuatan politik dan ekonomi global, maka sudah selayaknyalah mulai detik ini amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum harus dapat direalisasikan dengan peningkatan pendidikan dan taraf hidup warga negara indonesia yang antara lain dengan penegakan dan pemenuhan jaminan sosial bagi warga negara republik indonesia bahwauntuk hidup layak sebagai manusia yang bermartabat, maka: setidaknya bagi fakir miskin dan anak anak terlantar, harus memperoleh bahan pangan untuk hidup layak, demikian juga untuk para buruh dan pekerja yang belum berpenghasilan dan memperoleh pendapatan juga berhak untuk memperoleh bantuan pangan, misal petani didaerah transmigran selama tanamannya belum panen, berhak mendapatkan bantuan pangan bahan pangan pokok, (selama ini ada program raskin dan blt tetapi sifatnya masih insidental dan bernuansa politis). pengangguran sehat yang tidak mau bekerja atau tidak mau berusaha mencari pekerjaan, tidak layak memperoleh bantuan pangan sebab pengangguran bukan budaya asli indonesia tetapi akibat mental konsumerisme dengan gaya hidup termewah mewah dan malas kerja. untuk korban phk perlu mendapatkan bantuan sementara sampai eksis lagi. bagi warga negara yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai tetap sektor formal dan sudah tidak mampu bekerja lagi baik karena alasan kesehatan maupun usia lanjut yang sudah tidak produktif atau tidak mampu bekerja lagi, berhak atas jaminan pensiun dari pemerintah (setiap bulan selama bekerja mereka dikenakan wajib membayar pajak penghasilan dan lain lain): untuk mereka yang sudah usia lanjut yang bekerja luar pns dan pegawai formal, seperti pedagang, petani, nelayan, wira swasta, biro biro jasa yang termasuk golongan wajib pajak, guru dan dosen swasta yang dikenakan ppn pph atau yang berpenghasilan kecil yang tidak pernah mampu membayar pajak, apabila sudah tidak mampu bekerja lagi karena sudah lanjut usia, terutama bagi yang terlantar atau tidak berpenghasilan lagi, harus mendapatkan jaminan hari tua agar tetap dapat hidup layak sebagai manusia yang bermartabat, bagi warga negara yang sudah meninggal dunia masih mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kematian, setidaknya untuk mengurus pemakaman dan tempat makam (dapat dimakamkan secara layak dan bermartabat) karena tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kopling makam akan mahal harganya, atau areal makam menjadi jauh dari tempat pemukiman dan sebagainya: bahwa jaminan untuk melangsungkan keturunan dan membentuk suatu keluarga adalah merupakan hak dasar yang harus diatur dan dilindungi serta dijamin oleh negara terutama oleh pemerintah dengan berbagai aturan yang dapat melindungi dan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk tuhan yang paling mulia dan menjadi khalifah muka bumi, bahwa bagi setiap warga negara indonesia yang mengalami kecelakaan dan terkena musibah (bencana alam) serta mengalami kegagalan bekerja atau berusaha, harus memperoleh jaminan sosial yang pantas dan memadai, baik mengalami kecelakaan saat bekerja, saat jalan raya atau mana saja, sama sama mempunyai hak untuk mendapat jaminan sosial, bagi yang mengalami musibah atau bencana alam berhak mendapat jaminan sosial sesuai dengan jenis dan tingkat musibah dan bencana yang menimpa warga negara demikian juga untuk warga negara yang mengalami kebangkrutan berusaha atau gagal panen bagi para petani dan sebagainya harus mendapatkan bantuan sosial yang memadai terutama bantuan modal yang memungkinkan mereka untuk berusaha dan bekerja lagi, sebab pengusaha merupakan sumber dan pemasok dana apbn, petani sebagai pahlawan yang mensubsidi pangan dan gizi warga negara indonesia, demikian juga sektor sektor yang lain juga sangat berjasa sesuai dengan jasa dan konstribusi masing masing, maka apabila terjadi kecelakaan, musibah bencana dan kegagalan mereka harus memperoleh jaminan sosial, bahwa bagi warga negara yang bekerja sektor perusahaan formal dan informal (bekerja untuk membantu orang lain) harus ada jaminan untuk mendapatkan upah gaji yang layak (sesuai dengan standart kebutuhan hidup sejahtera), serta harus mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, apabila perusahaan maju pesat dan memperoleh keuntungan besar, maka para pekerja harus dapat memperoleh manfaat dan turut menikmati kemajuan dan keuntungan perusahaan tersebut. selama ini mayoritas buruh (pegawai) hanya digaji sesuai dengan umr upah minimum regional kabupaten) bahkan masih banyak yang digaji bawah umr tersebut, apabila perusahaan mendapatkan hasil besar, maka yang menjadi kaya raya (konglomerat) hanyalah segelintir penguasanya saja, sedangkan para buruh masih tetap melarat: bahwa hal tersebut tidak akan terjadi apabila sistem jaminan sosial pada frasa kerja dan frasa pekerja dan frasa atau menderita penyakit akibat kerja , , pada frasa ", pada frasa "atau tabungan wajib , pada frasa "masa pensiun atau meninggal dunia , pada frasa "peserta yang telah membayar iuran , pada frasa sekaligus pensiun, quran penjelasan pada frasa sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela terhadap uud maka para pemohon berpendapat bahwa mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan guo, kedudukan hukum legal standing) para pemohon bahwa berdasarkan yang telah disahkan pada tanggal agustuselah disahkan pada tanggal julpenjelasannya:: lembaga negara. bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangan putusan perkara nomor puu iii dan putusan putusan yang lainundang undang dimaksud yaitu: mencakup masalah ini dan ditegakkan sesuai dengan amanat konstitusi. bahwa setiap warga negara indonesia berhak atas tempat tinggal seluruh indonesia, pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk bertempat tinggal untuk membangun suatu rumah tangga dan mengembangkan keturunannya, baik yang bersifat nomaden maupun sudah menetap, masyarakat indonesia sudah sejak zaman dahulu mampu mandiri membangun tempat tinggal sesuai dengan budaya, adat, kebutuhan dan kemampuannya, bahwa hak untuk bertempat tinggal adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, namun era modern ini hak untuk bertempat tinggal mulai banyak mengalami hambatan dan masalah, terutama kota kota besar karena derasnya arus organisasi, sehingga sering terjadi penertiban dan penggusuran terhadap tempat tinggal yang dianggap tak berizin dan menyalahi blue print tata ruang kota, penggusuran yang tanpa solusi yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, apapun alasannya tidak boleh terjadi sebab itu menyalahi konstitusi. bangunan liar biasanya terjadi karena adanya budaya pembiaran atau terjadi karena kolusi dengan pihak pihak aparat yang tidak bertanggung jawab, kalaupun terpaksa terjadi penertiban harus ada solusi yang beradab agar setiap warga negara mendapatkan haknya untuk dapat bertempat tinggal wilayah areal yang ditentukan, jangan hanya digusur tetapi tidak memberi solusi dan ganti rugi. solusinya bisa melalui program transmigrasi, rumah susun yang terjangkau atau sekedar barak barak kecil yang layak dan terjangkau oleh keuangan dan dekat dengan tempat kerja (tempat mencari nafkah mereka): organisasi merupakan realitas sosial yang tidak mungkin dicegah era globalisasi, mana perputaran roda perekonomian masih terpusat kota kota besar, yang berdampak besar terhadap sektor penyediaan lahan dan tempat tinggal bagi para korban. pemerintah setempat tidak boleh mengusir para korban sebab mereka berhak untuk bertempat tinggal seluruh wilayah indonesia. pemerintah harus menjamin hak setiap warga negara untuk dapat bertempat tinggal dan bagi mereka yang tidak memiliki atau tidak mampu untuk membeli tanah, maka mereka harus diupayakan untuk dapat tempat tinggal yang layak, dengan berbagai kebijakan yang adil dan tidak merugikan pihak lain atau ditempatkan tanah tanah milik negara baik dengan sistem sewa, hak guna pakai atau hibah (hak pemilikan tanah). sebagai negara kesejahteraan sudah selayaknya semua warga negara harus mendapatkan hak untuk bertempat tinggal sehingga tidak ada lagi warga negara yang gelandangan dan terlantar tanpa tempat tinggal yang layak, bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan, bahkan mulai masih janin dalam kandungan sampai meninggal dunia, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang status sosial, usia dan asal usulnya, mulai dari yang balita sampai yang tua, dari yang miskin sampai yang kaya, perangkat desa sampai pejabat negara, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru dan dosen dan sebagainya, bahwa telah menjamin hak fakir miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan berbagai syarat administrasi yang berbelit dan sulit serta tidak konsisten, misalkan harus dapat menunjukkan kartu makin keluarga miskin) lalu berubah dengan kartu askeskin asuransi kesehatan keluarga miskin), lalu ada lagi kartu jamkesmas jaminan kesehatan masyarakat miskin), jamkesda jaminan kesehatan daerah) dan sebagainya: bagi fakir miskin yang tidak mempunyai kartu kartu tanda tanda makin, askeskin, jamkesmas, jamkesda dan sebagainya tidak akan memperoleh layanan kesehatan dan harus tetap membayar, walaupun mereka mendapat kartu tersebut apabila mengurusnya paska masuk rumah sakit, tetap saja tidak akan mendapatkan layanan kesehatan, bagi warga negara yang lain, dapat memperoleh jaminan kesehatan apabila mendaftarkan atau didaftarkan dan membayar atau dibayarkan, bahwa seharusnya pelayanan kesehatan yang standart harus dapat diberikan kepada setiap warga negara apapun statusnya dengan tanpa harus memperhatikan kaya atau miskin dan membayar atau tidak membayar, tetapi harus diberikan kepada setiap orang dengan anggaran dari apbn apbd yang dihimpun melalui pajak dan sebagainya: bahwa uud telah menjamin hak setiap orang (warga negara indonesia) untuk memperoleh jaminan adanya fasilitas pelayanan umum dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara terutama pemerintah bertanggung jawab dan mengupayakan terpenuhinya hak hak warga negara untuk memperoleh fasilitas umum dan lingkungan hidup yang sehat, baik berupa fasilitas sarana pendidikan, sarana komunikasi dan transportasi, fasilitas pengairan dan air bersih, fasilitas sumber daya energi dan mineral, listrik maupun bbm dan lain lain, fasilitas sarana olah raga dan rekreasi, fasilitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan memperhatikan ekosistem dan menjamin kelestarian alamnya, serta tersedianya sarana rumah sakit, panti asuhan panti perda dan sebagainya: bahwa fakir miskin, anak anak terlantar dan masyarakat yang lemah dan tidak mampu berhak atas jaminan pemeliharaan dan pemberdayaan dari negara terutama oleh pemerintah, agar mereka dapat eksis dan mandiri sehingga dapat mementaskan dari kemiskinan dan dapat menumbuhkan kemampuan dan kemandirian bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu, bahwa pemeliharaan dan pemberdayaan harus diartikan dalam wacana progresif, bukan sekedar menampung, memberi makan dan merawat orang orang miskin, lemah dan tidak mampu, tetapi harus dioptimalkan dalam pengertian pemberdayaan, pelatihan dan pemberian skill yang optimal agar mereka mampu mandiri: bahwa jenis jenis program jaminan sosial yang diatur dalam adalah meliputi beberapa program yang tercantum dalam yang menyatakan jenisdan jaminan kematian bahwa dalam tersebut diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, warga negara yang berhak mendapatkan jaminan sosial adalah setiap warga negara republik indonesia yang mendaftarkan atau didaftarkan dan membayar atau dibayarkan perannya sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, berarti yang tidak mendaftar atau didaftarkan dan tidak membayar atau tidak dibayarkan dalam program jaminan sosial, tidak akan memperoleh manfaat dari sistem jaminan sosial nasional sebagaimana yang diatur dalam hal tersebut para pemohon anggap bertentangan dengan uud yang mengamanat: hanya menjamin bahwa setiap orang dapat mengikuti program jaminan sosial yang diinginkan dengan sistem asuransi sosial atau tabungan wajib, frasa "setiap orang berhak atas jaminan sosial tidak boleh diartikan atau disalahartikan dengan frasa "setiap orang dapat mengikuti program jaminan sosial yang diinginkan . frasa "berhak atas jaminan sosial harus diartikan sebagai hak asasi atau hak dasar, jadi setiap orang (warga negara) tanpa kecuali harus mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan negara terutama pemerintah harus menjamin dan memenuhi hak hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial, tanpa harus mendaftar dan membayar terlebih dahulu: sedangkan frasa "dapat mengikuti, mendaftarkan atau didaftarkan dan membayar atau dibayarkan program jaminan sosial mempunyai arti yang tidak dibangun dan serati atau penafsiran dengan frase "berhak atas jaminan sosial tetapi mempunyai arti yang lebih sempit dan membutuhkan partisipasi aktif dari setiap orang untuk memilih program jaminan sosial yang akan diikuti dan adanya keharusan bagi sesorang untuk aktif mendaftar dan membayar secara rutin dan berkala atas setiap program yang akan diikuti, sedangkan yang tidak mendaftar dan membayar (didaftarkan atau dibayarkan) tidak akan memperoleh jaminan sosial, hal ini para pemohon anggap bertentangan dengan amanat konstitusi, karena tidak dapat menjamin setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan amanat konstitusi, walaupun dalam konstitusi tidak disebutkan sistem apa yang harus dianut, tetapi sudah dengan tegas dan uud mengamanatkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sesuai dengan amanat konstitusi: untuk itu para pemohon berharap agar mahkamah konstitusi berkenan menguji yang para pemohon anggap terdapat dan frasa dalam berapa yang bertentangan dengan uud dengan dalil, alasan alasan dan dasar hukum sebagai berikut: norma yang dimohonkan bahwa para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menguji dan frasa frasa yang ada dalam dalam agar tidak bertentangan dengan norma norma yang ada dalam uud dengan harapan program jaminan sosial dapat bersifat menyeluruh dan terpadu serta semua warga negara indonesia berhak mendapatkan manfaat dari program jaminan sosial secara menyeluruh dengan proses yang mudah, efektif, efisien, tidak ditunda tunda serta tidak memberatkan, sumber dana utamanya dengan menarik pajak dari wajib pajak dan sumber sumber dana lainnya. pemilihan sistem asuransi sosial yang dipilih oleh pembuat kebijakan konstitusional, sepanjang dalam pengertian sebagai sistem penjaminan bantuan sosial yang menyeluruh dan terpadu bagi seluruh rakyat indonesia: yang telah diundangkan jakarta pada tanggal oktober dan telah tercantum pada lembar negara republik indonesia tahun nomor bahwa dan penjelasannya, serta menyatakan, pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran (fakir miskin dan orang orang tidak mampu) kepada badan penyelenggara jaminan sosial , penjelasan frasa "secara bertahap dalam ketentuan ini dimaksudkan seperti diawali dengan program jaminan kesehatan . bahwa frasa "secara bertahap para pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat di? dengan demikian fakir miskin dan orang orang tidak mampu hanya akan memperoleh jaminan kesehatan saja. pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada (iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang orang tidak mampu) dibayar oleh pemerintah untuk program jaminan kesehatan . bahwa tersebut, para pemohon anggap inkonstitusional sepanjang dapat diartikan pemerintah hanya menanggung iuran untuk fakir miskin dan orang orang tidak mampu pada program jaminan kesehatan saja, sehingga potensial menyebabkan berkurangnya hak untuk memperoleh jaminan sosial yang lainnya, manakala pemerintah hanya membayarkan iuran bagi fakir miskin dan orang orang tidak mampu untuk jaminan kesehatan saja, bahwa frasa kata "secara bertahap dan pada tahap pertama dalam guo, merujuk pada penjelasan adalah dapat para pemohon simpulkan bahwa pemerintah secara bertahap akan mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu, adapun tahapan pertama yang akan diikuti adalah program jaminan kesehatan. sedangkan untuk tahap kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya program apa yang akan diikuti dan diprioritaskan untuk fakir miskin dan orang orang tidak mampu, belum ada kepastian hukumnya, kapan mereka akan didaftarkan dan dibayarkan perannya oleh pemerintah untuk jaminan kecelakaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian dan sebagainya?: bahwa guo para pemohon anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi fakir miskin dan orang orang tidak mampu untuk dapat menikmati dan mendapatkan jaminan sosial yang utuh yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian, serta jaminan jaminan sosial yang lain menurut ketentuan yang ada dalam konstitusi, bahwa frasa "secara bertahap pada dan penjelasannya serta frasa "pada tahap pertama para pemohon anggap bertentangan dengan uud terutama dengan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukumfakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negarakonstitusi kita sudah dengan tegas mengamanat: negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan: negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, bahwa dengan dicantumkannya frasa "secara bertahap dan frase "pada tahap pertama dalam guo dapat membentuk norma hukum bahwa pemerintah hanya berkewajiban menjamin jaminan kesehatan masyarakat miskin saja dengan mengabaikan hak hak asasi warga miskin yang terkait dengan jaminan sosial yang lain, dengan berdalih bahwa secara bertahap apabila keuangan negara dan hal hal lain yang dijadikan alibi sudah memungkinkan, pemerintah akan melaksanakan dan memenuhi jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu, sampai kapan? sinilah letak dan terjadinya ketidak pastikan hukumnya, bahwa dalam memang hanya mencantumkan kewajiban pemerintah untuk membayar iuran bantuan untuk fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu, pada jaminan kesehatan saja yang terdapat dalam sebagai berikut peserta jaminan sosial adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau perannya dibayarkan oleh pemerintah : sedangkan dalam selanjutnya yang mengatur tentang jaminan pensiun, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan jaminan kematian, sama sekali tidak mencantumkan kewajiban pemerintah untuk membayarkan iuran dari fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu: dengan demikian sampai kapanpun pemerintah tidak akan mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi mereka jika tidak ada dasar hukum yang kewajibannya, berarti sampai kapanpun, kemungkinan besar fakir miskin hanya akan mendapatkan jaminan kesehatan saja dan tidak akan memperoleh jaminan sosial lainnya yang menjadi haknya dan telah dijamin dalam konstitusi, bahwa frasa secara bertahap dan frasa pada tahap pertama sudah sangat jelas dapat menafikan, mengurangi, merusak dan menghapuskan hak hak asasi fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan amanat konstitusi, dan seakan akan kewajiban pemerintah hanya menjamin kesehatan orang orang miskin dan tidak mampu, sedangkan jaminan sosial yang lain terabaikan, ada kemungkinan sampai kapanpun tidak akan diperhatikan: bahwa undang undang nomor tahun tentang hak hak asasi manusia menyataka. : bahwa jaminan sosial adalah merupakan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi dan diatur dalam undang undang yang harus dapat diperoleh oleh setiap warga negara, terutama bagi fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu, siapapun dengan alasan apapun tidak dibenarkan untuk mengurangi, merusak dan menghapuskan jaminan sosial bagi setiap warga negara dan negara terutama pemerintah berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang orang tidak mampu, tanpa harus ditunda lagi: bahwa para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan frasa "secara bertahap pada dan penjelasannya serta frasa "pada tahap pertama dan dan dinyatakan bertentangan dengan uud serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tersebut akan berbunyi: (pengganti):, penjelasan dibatalkan otomatis: dibatalkan, sehingga berlaku mutlak lurah program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah : bahwa dengan dibatalkannya frasa "secara bertahap pada dan penjelasannya serta guo maka berimplementasi terhadap adanya kepastian hukum yang jelas bahwa fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu akan memperoleh jaminan sosial yang utuh, baik berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan pension, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan sosial lain yang diamanatkan oleh konstitusi dan pemerintah berkewajiban untuk mendaftarkan dan menjamin pembiayaan jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang orang tidak mampu melalui apbn tanpa harus ditunda tunda lagi dengan berbagai alasan yang tidak jelas, adapun nominal dari jaminan sosial dapat disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan negara: bahwaiuran , pada frasa :"kerja", pada frasa kerja dan frasa "pekerja dan frasa atau menderita penyakit akibat kerja :: pada frasa "kerja , pada frasa "kerja: pada frasa iuran dan frasa kerja , pada frasa quran dan frasa adanya hak konstitusional yang diberikan oleh undang undang dasar republik indonesia, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan(khusus)bukti bukti terlampir, para pemohon beranggapan dapat dikualifikasikan sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia, atau termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan mk, berarti mempunyai hak untuk mengajukan uji materiil atas undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional bahwa para pemohon beranggapan mempunyai hak konstitusional yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan umum dan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan hak hak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup sejahtera sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang undang dasar republik indonesia alania ke menyatakan: kemudian daripada itu untuk membentuk . dan untuk memajukan kesejahteraan umum . serta dengan mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat indonesia . bahwa undang undang dasar republik indonesia sudah dengan jelas dan tegas mengatur hak hak konstitusional warga negara terkait dengan jaminan sosial, kesehatan, kesejahteraan dan lain lain yang tercantum dalam sebagai berikut: fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negarapada frasa "sekaligus, pensiun,iuran , penjelasan pada frasa "sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela , menyatakan: buti, bahwa frase pengumpulan dana dan frase pesertamaka tersebut pemohon anggap inkonstitusional dan bertentangan dengan dan uud yang menyata . bahwa sebagai pengganti dari frasa yang dihilangkan dalam tersebut para pemohon mengusulkan pengganti dengan penambahan frasa yang berbunyi sebagai berikut: butir (pengganti): asuransi sosial adalah suatu mekanisme penjaminan, bantuan, perlindungan sosial,sosial ekonomi yang menimpa setiap warga negara indonesia dan atau keluarganya: butirbahwa frasa negeri dalam kata pegawai negeri pada atasseperti: guru honorer, guru tidak tetap,pegawai tidak tetap,aparatur pemerintahan desa dan sebagainya, tersebut para pemohon anggap inkonstitusional sebab dapat merugikan hak hak warga negara untuk memperoleh jaminan sosial dan bersifat diskriminatif terhadap pegawai yang belum berstatus sebagai pegawai negeri dan tidak dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum, hal ini pemohon anggap bertentangan dengan dan uud yang pada intinya menetapkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, pemerintah berkewajiban memenuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat, setiap orang berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. bahwa tersebut juga perlu mendapat penambahan frasa komersial untuk memastikan bahwa setiap orang atau yayasan yang orientasinya bergerak bidang sosial atau pendidikan dan lain lain. yang non profit tidak harus dikenai kewajiban untuk menarik pajak atau menambahkan pajak untuk pekerjanya karena kegiatannya memang bersifat sosial dan tidak memungut biaya berarti dan tidak mengutamakan profit dari kegiatannya, bahwa agar butir tersebut konstitusional pemohon mengusulkan pengganti dengan pengurangan dan penambahan frasa yang berbunyi lengkap sebagai berikut: butir (pengganti): pemberi kerja adalah orang seorang, pengusaha , bahwa dengan pengganti tersebut secara otomatis pemerintah penyelenggara negara berkewajiban menanggung jaminan sosial bagi seluruh pegawai baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun yang belum tidak berstatus pegawai negeri mulai aparatur pemerintahan desa sampai aparatur penyelenggara negara tingkat pusat, bahwa dengan perubahan tersebut maka perorangan atau yayasan yang bergerak bidang sosial dan pendidikan yang non profit tidak harus dikenai kewajiban untuk membayar pajak program jaminan sosial dari pekerjanya. butir: bahwa frasa kerja dalam kecelakaan kerja dan frasalam tersebut pemohon anggap bertentangan dengan uuddisehingga apabila seseorang mengalami kecelakaan luar lingkungan kerja, tidak akan memperoleh jaminan kecelakaan menurut tersebut, dengan menghilangkan frasa yang ada dalam tersebut dan menambahkan beberapa frasa yang para pemohon anggap penting maka hak hak konstitusional para pemohon dapat terpenuhi. untuk itu para pemohon mengajukan alternatif sebagai penggantinya yang berbunyi sebagai berikut: butir (pengganti): kecelakaan adalah kecelakaan yang terjadi dalam pengertian yang lebih luas baik yang terjadi di: kepesertaan dan iuran bahwa para pemohon beranggapan kepesertaan sebagai anggota atau penerima jaminan sosial adalah mutlak untuk seluruh warga negara indonesia tanpa kecuali baik yang bekerja lingkungan formal maupun informal, baik yang mampu maupun tidak mampu, semua harus terdaftar secara otomatis sebagai peserta jaminan sosial dan pemerintahan yang berkewajiban untuk mendata, mengidentifikasi dan mendaftar seluruh warga negara indonesia sebagai peserta, pemerintah juga berhak untuk menugaskan pemberi kerja agar mendaftarkan pekerjanya secara serentak tanpa melalui penahanan yang tidak jelas batas waktunya, karena era teknologi informasi yang serba line ini proses pendaftaran sangat mudah tidak perlu bertahap lagi, bahwa pendaftaran pekerja sebagai anggota program jaminan sosial harus menyeluruh dan terpadu tidak boleh memilih sebagian program yang diikuti saja tetapi harus seluruh program yang diwajibkan menurut peraturan dan perundang undangan demi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dari pekerjabahwa frasa secara bertahap dan frasa sesuai dengan jaminan sosial yang diikutira pemohon anggap inkonstitusional dan bertentangan dengan uud dan 28h yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dan berhak mendapatkan jaminan sosial (secara utuh, menyeluruh dan terpadu) sebab apabila pemberi kerja menunda nunda untuk mendaftarkan pekerjanya dan hanya memilih jaminan sosial tertentu saja yang akan diikuti, maka hak para pekerja untuk memperoleh jaminan sosial akan terabaikan atau setidak tidaknya potensial mengurangi hak hak para pekerja karena para pekerja hanya akan memperoleh jaminan sosial yang dipilih dan ditentukan oleh pemberi kerja saja, untuk itu para pemohon mengajukan alternatif dengan pengurangan dan penambahan frasa dalam tersebut agar dapat menjamin hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial secara utuh, terpadu dan menyeluruh yang berbunyi sebagai berikut: huruf dan huruf (pengganti) menyatakan:dan:bahwa frasa peserta wajib membayar iuran, frasa wajib memungut iuran dan menambahkan iuran serta iuran yang terdapat dalam ataspara pemohon anggap inkonstitusional sepanjang apabila iuran sifatnya sukarela. para pemohon anggap konstitusional manakala pajak sifatnya wajib dan dapat ditarik paksa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. dengan pembayaran pajak berarti sumber dana program jaminan sosial dapat terpenuhi secara pasti sesuai dengan besarnya dana yang diperlukan. bahwa pemerintah berhak menentukan besarnya pajak untuk program jaminan sosial apabila sistem pembayaran pajak konvensional dan pendapatan negara yang lain tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program jaminan sosial dengan prinsip tidak memberatkan kepada rakyat dan dapat terjangkau oleh seluruh rakyat indonesia dengan menanggung beban pajak bagi orang orang yang lemah dan tidak mampu. bahwa sepanjang iuran untuk jaminan sosial diartikan sebagai pembayaran premi sukarela para pemohon anggap bertentangan dengan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, sebab apabila iuran sifatnya hanya sukarela dan dapat diartikan bahwa setiap orang pemberi kerja boleh membayar iuran atau tidak membayarkan iuran yang menjadi kewajibannya maka hak warga negara untuk mendapat manfaat dari sistem jaminan sosial nasional tidak akan terpenuhi atau setidaknya potensial dapat mengurangi hak hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial, sebab yang berhak mendapatkan jaminan sosial menurut hanyalah mereka yang membayar iuran atau dibayarkan perannya oleh pihak lain. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dari setiap warga negara indonesia maka frasa iuran harus diganti dengan frasa pajak. untuk itu para pemohon mengajukan pengganti dengan penambahan dan pengurangan frasa atau penambahan frasa yang para pemohon anggap lebih tepat dan dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat indonesia untuk memperoleh jaminan sosial secara utuh, terpadu dan menyeluruh, yang berbunyi sebagai berikut: huruf dan huruf dan (pengganti) la.1b.jaminan kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam uud pada dan maka seharusnya setiap warga negara indonesia tanpa kecuali dan tanpa syarat apapun harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai dan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, layak dan memadai. bahwa menetapkan: (l)bahwa frasa yang telah membayar iuran atau perannya telah dibayar pemerintah para pemohon anggap inkonstitusionalpelayanan kesehatan dan pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan memadai. bahwa tersebut dapat menghilangkan atau setidaknya potensial mengurangi hak hak konstitusional para pemohon apabila tidak membayar iuran jaminan kesehatan atau perannya tidak dibayarkan oleh pihak lain. untuk itu para pemohon mengajukan pengganti dengan penambahan dan pengurangan frasa sebagai berikut: (pengganti)bahwa tersebut atas para pemohon anggap inkonstitusionalhal tersebut para pemohon anggap bertentangan dengan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, sebab apabila tidak didaftarkan atau tidak diikutsertakan maka dapat menghilangkan hak anggota keluarga untuk mendapatkan jaminan sosial. untuk itu tersebut para pemohon mohon dibatalkan, sebab subtansi dari tersebut sudah termaktub dalam yang menyatakan anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan bahwa frasa paling lama (enam) bulan sejak dan frasa setelah (enam) bulan perannya para pemohon anggap inkonstitusional dan bertentangan dengan yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. dengan berlakunya tersebut dapat mengancam atau menghilangkan hak warga negara yang phk untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. untuk itu para pemohon mengajukan pengganti dengan penambahan, pengurangan dan penggantian frasa yang berbunyi sebagai berikut: dan (pengganti)bahwa sepanjang frasa iuran dapat diartikan sebagai sumbangan sukarela, pemohon anggap inkonstitusional dan sebab apabila frasa iuran diartikan sebagai sumbangan sukarela, maka apabila tidak dilakukan akan menghilangkan hak hak warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan. bahwa dalam rangka mengupayakan adanya kepastian hukum dan terpenuhinya dana untuk program jaminan kesehatan, maka frasa iuran yang terdapat dalam dan mohon diganti dengan kata pajak . untuk itu para pemohon mengajukan pengganti dengan mengganti frasa iuran dengan frasa pajak, sehingga berbunyi sebagai berikut: dan (pengganti)bahwa tersebut, maka tersebut para pemohon anggap inkonstitusional dan bertentangan dengan dan 28h sebab apabila anggota keluarga keenam, ketujuh dan seterusnya tidak diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan maka mereka tidak memperoleh jaminan kepastian hukum untuk memperoleh jaminan kesehatan. untuk itu para pemohon memohon kepada mahkamah untuk membatalkan tersebut. jaminan kecelakaan bahwa frasa kerja dalam kecelakaan kerja mohon dihilangkan, sebab dengan dihilangkannya frasa kerja, ruang lingkup jaminan kecelakaan dapat lebih luas dan menyeluruh terhadap berbagai jenis kecelakaan, baik akibat kecelakaan kerja maupun karena musibah bencana alam, konflik sosial, atau bentuk bentuk kecelakaan lainnya yang menimpa warga negara indonesia. bahwa para pemohon pernah menangani kasus kecelakaan yang menimpa seseorang luar jam kerja yang tertimpa pohon roboh jalan raya, saat mengendarai kendaraan bermotor, ternyata tidak mendapat jaminan sosial dari jamsostek dengan dalih terjadi luar jam kerja, dan juga tidak mendapatkan santunan dari jasa raharja karena kecelakaannya bukan akibat bermartabat . abentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang . hak untuk hidup .adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapusetiap orang bebas .memiliki pekerjaanh, memilpemohon menganggap mempunyai hak konstitusional terkait dengan jaminan sosial yang telah diatur dengan undang undang dasar republik yang meliputi hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak untuk berkeluarga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup sebagai manusia yang bermartabat, hak untuk bekerja, memilih pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak, hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan, hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dan baik, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta sebagainya: bahwa untuk fakir miskin dan anak anak terlantar (orang orang tidak mampu pemohon nomor urut mempunyai hak untuk dipelihara oleh lalu lintas melainkan karena musibah tertimpa pohon roboh. untuk itu para pemohon memohon agar program jaminan kecelakaan diformulasikan dalam bentuk baru yang lebih luas dan meliputi berbagai jenis dan bentuk kecelakaan secara menyeluruhbahwa frasa "kerja dalam kecelakaan kerja pemohon anggap inkonstitusional, karena mengabaikan jenis jenis kecelakaan dan musibah yang lain yang menimpa pada warga negara indonesia, padahal hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kesehatan dan hak untuk memperoleh manfaat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. frasa tersebut bertentangan dengan dan uud yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan d. bahwa apabila terjadi kecelakaan atau musibah dalam bentuk apapun, maka yang harus kita selamatkan pertama kali adalah nyawa hak untuk hidup kemudian hak untuk memperoleh perawatan kesehatan dan hak untuk memperoleh jaminan uang tunai dari program asuransi kesehatan atau kecelakaan, apabila mengalami cacat total permanent. bahwa untuk mengupayakan agar program jaminan kecelakaan dapat mencakup seluruh dan berbagai aspek dan jenis kecelakaan yang menimpa kepada setiap orang, maka pemohon mengajukan pengganti dengan mengurangi dan menambah frasa yang berbunyi sebagai berikut: dan (pengganti)kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran.bahwa frasa kerja dalam kecelakaan kerja dan frasa iuran dalam membayar iuran dan besarnya iuran pada dan tersebut para pemohon anggap inkonstitusionalpara pemohon anggap inkonstitusionalhal tersebut pemohon anggap bertentangan dengan dan uud yang menetapkan bahwa setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum, setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan setiap orang berhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat, sebab apabila frasa kerja dan iuran tetap dicantumkan maka hak seseorang untuk memperoleh jaminan perlindungan kepastian hukum untuk memperoleh jaminan kesehatan dan memperoleh manfaat yang berupa uang tunai yang terjadi luar kecelakaan kerja akan terabaikan atau tidak akan didapatkan. untuk itu para pemohon mengajukan pengganti dengan pengurangan dan penambahan frasa pada tersebut sehingga berbunyi lengkap sebagai berikut: (pengganti) . dan (pengganti)(pengganti)(pengganti)bahwa para pemohon sangat berkepentingan untuk menyempurnakan yang terkait dengan jaminan hari tua dengan maksud agar setiap warga negara yang bekerja sektor informal, bekerja sektor formal yang non profit dan mereka yang tergolong dalam fakir miskin dan orang orang tidak mampu, pada saat memasuki usia lanjut atau ketika mengalami cacat total yang permanen, mereka mendapatkan jaminan yang pasti setiap bulan yang berupa uang tunai untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial yang layak sebagai manusia yang bermartabat sedangkan yang berstatus sebagai pegawai negeri dan bekerja sektor formal komersial (bukan yang non profit) mendapatkan jaminan pensiunbahwa frasa "tabungan wajibkelangsungan hidup dan hidup sejahtera lahir bathin serta berhak atas pemenuhan hak untuk memperoleh jaminan sosial terutama jaminan hari tua. untuk itu pemohon mengajukan pengganti dengan mengurangi frasa tabungan wajib diganti dengan frasa bantuan sosial, sehingga berbunyi sebagai berikut: (pengganti)frasa "pensiun atau meninggal dunia dalam ini para pemohon anggap tidak tepat untuk dicantumkan dalam ini, sebab jaminan pensiun sudah diatur dalam program jaminan pensiun bagi yang bekerja disektor formal dan berstatus sebagai pegawai negeri, sedangkan untuk yang meninggal dunia sudah diatur dalam program jaminan kematian. bahwa frasa "pensiun dan meninggal dunia para pemohon anggap inkonstitusionalhal tersebut para pemohon anggap, sebab tersebut belum menjamin atauyang berupa uang tunai yang didapat setiap bulan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidupnya pada saat memasuki usia lanjut. untuk itu para pemohon mengusulkan pengganti yang berbunyi sebagai berikut: (pengganti)peserta yang telah membayar iuran. bahwa frasa "peserta yang telah membayar iuran para pemohon anggap inkonstitusionalhal tersebut para pemohon anggap bertentangan dengan dan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, pemenuhan, penegakan dan penjaminan hak untuk memperoleh jaminan sosial dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif, karena tersebut tidak menjamin pemenuhan hak untuk memperoleh jaminan hari tua dan bersifat diskriminatif terhadap orang orang yang bekerja disektor informal, formal non profit dan orang orang yang tidak mampu, sebab mereka tidak akan memperoleh jaminan hari tua apabila tidak membayar iuran atau tidak menabung. untuk itu para pemohon mengajukan pengganti sebagai berikut: (pengganti)(l)bahwa frase "sekaligus, pensiun, meninggal dunia, dan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya , para pemohon anggap inkonstitusionalhal tersebut para pemohon anggap bertentangan dengan dan uud yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya serta berhak untuk hidup sejahtera lahir bathin. sebab apabila jaminan hari tua diberikan sekaligus pada saat seseorang memasuki usia pensiun atau meninggal dunia maka dapat mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi warga negara yang memasuki usia lanjut. seharusnya diberikan setiap bulan pada saat memasuki usia lanjut sepanjang hidupnya. untuk itu para pemohon mengusulkan pengganti dengan pengurangan dan penambahan frasa sehingga berbunyi sebagai berikut: dan (pengganti) manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan pada saat peserta memasuki usibahwa tersebut para pemohon anggap inkonstitusionalhal tersebut pemohon anggap bertentangan denganuntuk itu para pemohon memohon tersebut dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan uudahwa atas tidak perlu dicantumkan lagi, karena penerima upah sudah memperoleh jaminan pensiun, kalau dicantumkan berarti diskriminatif pada yang tidak menerima upah. hal tersebut para pemohon anggap bertentangan dengan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. untuk itu ini harus dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan uudfrasa iuran seharusnya diganti dengan frasa pajak, sebab frasa iuran pemohon anggap inkonstitusionalmendapatkan kepastian hukum dan berhak mendapatkan jaminan sosial, sebab apabila seseorang tidak membayar iuran mereka tidak mendapat kepastian untuk memperoleh jaminan sosial terutama jaminan hari tua. untuk para pemohon mengusulkan pengganti dengan mengganti frasa iuran dengan frasa pajak, sehingga berbunyi sebagai berikut (pengganti)penjelasan pada keterangan prinsip kepesertaan bersifat wajib terdapat frasa "sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela frasa tersebut para pemohon anggap inkonstitusional. hal tersebut para pemohon anggap bertentangan denga dan yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. bahwa dengan penghapusan frasa "sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela , maka setiap warga negara indonesia wajib menjadi anggota program jaminan sosial dan berhak memperoleh manfaat dari program jaminan sosial secara menyeluruh dan program jaminan sosial dapat mencakup seluruh rakyat indonesia serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. untuk itu frasa tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan uud petit berdasarkan seluruh uraian, alasan alasan dan daily dalil yang sudah berdasarkan hukum serta telah didukung oleh alat alat bukti tersebut, para."negara dan diberdayakan sesuai dengan martabat kemanusiaan: bahwa pemohon menganggap hak hak konstitusional tersebut atas dirugikan oleh berlakunya bahwa pemohon fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu sangat dirugikan oleh berlakunya penjelasan pada frase "secara bertahap dan yang menetapkan bahwa pendaftaran fakir miskin dan orang orang tidak mampu sebagai penerima bantuan dan iuran penerima bantuan dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama akan didaftarkan pada program jaminan kesehatan saja, sedangkan untuk jenis program jaminan sosial yang lain belum ada kepastian hukumnya kapan akan diperoleh (khususnya untuk program jaminan kecelakaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian), bahwa jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional pemohon (fakir miskin dan orang orang tidak mampu) dengan berlakunya yang secara logis dapat diperkirakan kerugian hak konstitusional para pemohon, dan tidak akan terjadi jika permohonan pemohon dikabulkan sebab dengan dikabulkannya permohonan para pemohon secara otomatis fakir miskin dan orang orang tidak mampu akan memperoleh seluruh jenis jaminan sosial yang ada dalam tanpa harus melalui proses penahanan yang tidak jelas kepastian hukumnya, padahal uudfakir miskin danahwa semestinya fakir miskin dan orang orang tidak mampu dipelihara oleh negara termasuk hak untuk memperoleh jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan, sebab kalau guo tidak dibatalkan maka pemohon nomor, sepanjang apabila iuran sifatnya sukarela,. pada frasa bertentangan dengan uud dan menyatakan pengganti yang para pemohon ajukan tidak bertentangan dengan uudsepanjang apabila iuran sifatnya sukarela,atas berarti berakhir pula keanggotaannya sebagai peserta jaminan kesehatan. pada frasa ",tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan pengganti yang para pemohon ajukan dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum mengikat: adapun bunyi lengkap dari penggantinya adalah sebagai berikut: butir asuransi sosial adalah suatu mekanisme penjaminan, bantuan, perlindungan sosialyang menimpa setiap warga negara indonesia dan atau keluarganya. butir pemberi kerja adalah orang seorang, pengusaha,. butir kecelakaan adalah kecelakaan yang terjadi dalam pengertian yang lebih luas baik yang terjadi . kepesertaan dan lurah huruf dan huruf. huruf dan huruf dan (la)(1b)dandanemerintah jaminan kecelakaan dan. dandandan manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan pada saat peserta memasuki usiaatau, memohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan amanat konstitusi, apabila mahkamah mempunyai pendapat dan putusan lain yang lebih arif dan bijaksana. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya. tidak akan memperoleh jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan sebagai perwujudan dari jaminan pemeliharaan terhadap fakir miskin dan orang orang yang tidak mampu yang telah diamanatkan oleh konstitusi, bahwa apabila pemohon meminta haknya untuk jaminan kecelakaan dan hari tua, pemerintah bpjs dapat beralasan akan dipenuhi secara bertahap, sehingga hak hak fakir miskin dan orang orang tidak mampu tidak akan terpenuhi untuk memperoleh jaminan sosial secara utuh dan menyeluruh, bahwa pemohon beranggapan dengan dibatalkan guo maka hak fakir miskin dan orang orang tidak mampu akan segera terpenuhi hak haknya tanpa harus menunggu penahanan, sebab uud sudah dengan tegas menetap denganbahwa para pemohon (selain fakir miskin dan orang orang tidak mampu pemohon nomor urut sampai nomor urut beranggapan bahwa berlakunya pada frasa "secara bertahap dan penjelasannya : penjelasan pada frasa sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela :"menambahkan iuran pada frasa "quran :identitas para pemohon berupa ktp, kartu keluarga, surat keputusan dewan pimpinan majelis ulama indonesia provinsi jawa timur kep mui jtm x1 tentang pengukuhan pengurus dewan pimpinan majelis ulama indonesia kabupaten jember masa khidmat tanggal november dan laporannya, kutipan akta notaris mengenai pendirian yayasan tawa, tanggal juli surat keputusan departemen hukum dan ham mengenai pengesahan pendirian yayasan tawa bondowoso, tanggal desember surat keputusan nomor yds sk.i. tertanggal maret surat surat keterangan, surat keputusan ketua yayasan pendidikan islam harus seolah nomor ypi.ds n ix tentang pengangkatan kepala sekolah smu unggulan harus seolah tegal besar jember, tanggal agustus rekapitulasi honorarium dosen pai) bulan april fakultas agama islam universitas islam jember semester pagi) tahun tanggal april surat tugas, surat surat keterangan aktif melaksanakan tugas, dan keputusan gubernur jawa timur nomor tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyuwangi, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional,frasa dalam butir butir butir penjelasan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan sertsehingga berdasarkan para pemohondan frasa dalam yaitu:secara bertahap , dan frasa sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti :q:: pada frasa paling lama enam bulan sejak , frasa setelah enam bulan dan frasa perannya : dan frasa iuran :pada frasa kerja adalah seorang yang telah membayar iuran : pada frasa kerja dan frasa kerja serta frasa pekerja yang ) dan pada frasa kerja , pada frasa iuran dan frasa kerja , dan pada frasa iuran ::::menurut para pemohon dan frasa dalam undang undang guo menyebabkan paraberdasarkan dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat terdapat kerugian para pemohon dangajukan pengujian konstitusionalitas atas frasa dalam yaitu: frasa pengumpulan dana dan frasa peserta yang termuat dalam butir undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan jaminan sosial tidak dapat menjangkau kepada seluruh warga negara, frasa negeri yang termuat dalam butir undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan penyelenggara negara hanya menjamin jaminan sosial bagi pegawai negeri saja dan mengabaikan pegawai honorer, pegawai tidak tetap, dan aparatur desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri, frasa kerja dan frasa dalam hubungan kerja, termasukyang termuat dalam butir undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan yang mendapat jaminan kecelakaan adalah hanya pada kecelakaan kerja saja, sedangkan kecelakaan lainnya yang tidak diakibatkan oleh kecelakaan kerja tidak mendapatkan jaminan kecelakaan: frasa secara bertahap dan frasa sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan pemberi kerja menunda nundajaminan sosial yang akan diikutinya, frasa secara bertahap yang termuat dalam dan penjelasan serta frasa pada tahap pertama yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan serta dan uud sepanjang diartikan pemerintah hanya mendaftarkan dan membayarkan iuran fakir miskin yang tidak mampu untuk jaminan kesehatan saja, sedangkan program jaminan sosial lainnya tidak ditentukan kapan pemerintah akan mendaftarkan dan membayarkan perannya, frasa peserta wajib membayar iuran yang termuat dalam frasa wajib memungut iuran dan frasa menambahkan iuran yang termuat dalam dan frasa iuran yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan uud sepanjang diartikan iuran tersebut bersifat sukarela yaitu tidak ada kewajiban kepada setiap orang pemberi kerja untuk membayar iuran. oleh karena itu menurut para pemohon frasa iuran dalam undang undang guo harus diganti dengan frasa pajak yang diwajibkan kepada pemberi kerja: frasa yang telah membayar iuran atau perannya dibayar oleh pemerintah yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan hanyalah mereka yang membayar atau perannya dibayarkan oleh pemerintah: undang undang guo bertentangan dengan uud sepanjang diartikan tidak ada kewajiban untu: frasa paling lama (enam) bulan sejak yang termuat dalam dan frasa setelah (enam) bulan , serta frasa perannya yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan uud sepanjang diartikan peserta jaminan kesehatan hanya berlaku paling lama enam bulan bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja, frasa iuran yang termuat dalam dan undang undang guo bertentangan dengan uud sepanjang diartikan sumbangan sukarela, karena hal tersebut akan menghilangkan hak hak warga negara indonesia untuk mendapatkan jaminan kesehatan: undang undang guo bertentangan dengan uud sepanjang diartikan anggota keluarga dari pekerja yang dijamin untuk mendapatkan jaminan kesehatan hanya berjumlah lima orang, sedangkan anggota keluarga yang keenam, ketujuh dan seterusnya tidak ada kepastian hukum untuk mendapatkan jaminan kesehatan: frasa kerja yang termuat dalam frasa kerja , frasa pekerja dan frasa atau menderita penyakit yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan dan serta uud karena mengabaikan jenis jenis kecelakaan dan musibah lain yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja: frasa kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran yang termuat dalam frasa kerja yang termuat dalam frasa kerja dan frasa pekerja yang termuat dalam frasa kerja yang termuat dalam dan frasa iuran dan frasa kerja yang termuat dalam dan serta frasa quran yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang frasa kerja dalam undang undang guo diartikan mereka yang memperoleh jaminan kesehatan maupun manfaat uang tunai adalah mereka yang mengalami kecelakaan kerja saja, dan frasa iuran dalam undang undang guo bertentangan dengan uud sepanjang iuran tersebut diartikan hanya bersifat sukarela, frasa atau tabungan wajib yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan sebagai bentuk tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh peserta dan dapat diambil pada saat orang sudah memasuki usia lanjut, frasa pensiun dan frasa atau meninggal dunia yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan uud sepanjang diartikan. frasa demikianguna menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan dalam memasuki usia lanjut, frasa peserta yang telah membayar iuran yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud karena tidak menjamin pemenuhan hak untuk memperoleh jaminan hari tua dan bersifat diskriminasi terhadap orang orang yang bekerja sektor informal, formal non profit dan orang orang tidak mampu, frasa sekaligus , frasa pensiun, meninggal dunia yang termuat dalam dan frasa seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan peserta hanya akan mendapat jaminan hari tua dari seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya pada saat memasuki pensiun atau meninggal dunia: undang undang guo bertentangan dengan uud sepanjang diartikan orang orang yangjaminan hari tua belum mencapai masa sepuluh tahun sejak undang undang ini diberlakukan, bertentangan dengan uud karena diskriminasi dengan penerima upah yang sudah jaminan pensiunan, frasa iuran yang termuat dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan jaminan hari tua tersebut hanya diperuntukkan kepada mereka yang telah membayar iuran: frasa sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela yang termuat dalam penjelasan undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang diartikan pekerja informal, seperti guru dan dosen swasta, kyai, ustad tidak secara otomatis mendapatkan jaminan sosial, para pemohon memohon kepada mahkamah supaya rumusan dan frasa dalam undang undang guo diubah sesuai rumusan yang telah dibuat oleh para pemohon. adapun rumusan dan frasa yang diajukan oleh para pemohon selengkapnya dapat dibaca dalampada frasa "setelah enam bulan dan frasa perannya',": pada frasa "kerja , pada frasa "kerja dan frasa pekerja dan frasa "atau menderita penyakit akibat kerja : pada frasa "kerja adalah seorang yang telah membayar iuran : pada frasa kerja , pada frasa "kerja dan frasa "pekerja yang , pada frasa kerja , pada frasa kerja : pada frasa iuran dan frasa kerja , pada frasa quran dan frasa 'pada frasa "sekaligus, pensiun,pada frasa iuran . undang undang guo, dapat merugikan hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh jaminan sosial yaitu berupa kerugian tidak akan memperoleh jaminan sosial yang terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, karena untuk memperoleh jaminan sosial seseorang harus mendaftarkan didaftarkan dan harus membayar atau dibayarkan perannya, serta dengan berlakunya guo para pemohon juga tidak akan memperoleh jaminan jaminan sosial yang lain yang sudah diamanatkan oleh konstitusi seperti jaminan untuk hidup layak, jaminan bertempat tinggal, jaminan memperoleh fasilitas umum yang layak dan baik dan sebagainya: bahwa para pemohon beranggapan akibat berlakunya guo dapat mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional dan apabila guo dibatalkan dan permohonan para pemohon dikabulkan, para pemohon berkeyakinan (secara logis) akan memperoleh jaminan sosial sesuai dengandalam permohonan guo sebagian besar mengajukan pengujian frasa dalam sebagaimana diuraikan atas. para pemohon dalam permohonan pengujian frasa dalam undang undang guo tidak menguraikan dengan jelas alasan pertunangannya dengan uud tetapi hanya menguraikan alasan supaya frasa dalam undang undang guo yang dimohonkan pengujian dimaknai sesuai keinginan para pemohon. ketidakjelasan permohonan para pemohon tersebut antara lain terletak pada rumusan pengganti yang diajukan oleh para pemohon. dalam hal ini para pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas atas frasa dalam undang undang guo, tetapi dalam alasan permohonan dan petitumnya para pemohon memohon agar mahkamah membuat rumusan pengganti sebagaimana yang dirumuskan oleh para pemohon. mahkamah menilai antara frasa yang dimohonkan pengujian dan dalil dalil permohonannya tidak berkaitan dan tidak logis antara polita dan petit. jika suatu permohonan pengujian konstitusionalitas atas frasa tertentu maka para pemohon seharusnya hanya memohon untuk membatalkan frasa yang dimohonkan pengujian tersebut. frasa atau norma hukum lain yang termuat dalam yang tidak dimohonkan pengujian oleh para pemohon harus tetap dinyatakan konstitusional dan berlaku. mahkamah dalam pengujian undang undang terhadap uud tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan norma dalam suatu undang undang karena perumusan suatu undang undang merupakan kewenangan pembentuk undang undang. berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah menilai permohonan para pemohon tidak memenuhi ketentuan dan mk,, sehingga permohonan para pemohon adalah kabur (obscura) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima: i3 menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan atas, seandainyapun para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya karena untuk memperolehsosial lainnya seseorang harus mendaftarkan didaftarkan, harus membayar atau dibayarkan perannya (vide permohonan para pemohon halaman mahkamah berpendapat ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut telah dinilai dan diputus oleh mahkamah antara lain dalam putusan nomor puu viii bertanggal november dan puu ix bertanggal agustumuhammad alim, dan akil mochtaruhammad alimkil mochtar panitera pengganti, ttd. suwardi amanat konstitusi: bahwa para pemohon sangat berkepentingan untuk dapat dilaksanakannya ketentuan yang ada dalam konstitusi terkait dengan jaminan social agar para pemohon dan seluruh warga negara republik indonesia memperoleh jaminan sosial sesuai dengan amanat konstitusi: bahwa belum menjamin hak hak konstitusional warga negara dan belum sesuai (bertentangan) dengan konstitusi uud karena belum menjamin hak hak setiap orang terkait dengan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam pembukaan uud alinea ke serta dan dan dan yang telah uraikan atas, bahwa undang undang guo penjabaran juga belum mencerminkan kesesuaian dengan pengertian jaminan sosial dalam undang undang guo yang menyatakan: butir: penjelasannya: kebutuhan dasar adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. menurut undang undang nomor tahun tentang fakir miskin butir yang lainnya, pengertian kesejahteraan sosial, menurut undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial pada butirbahwa dari pengertian tentang jaminan sosial dalam ini terkandung keharusan: menjamin seluruh rakyat indonesia untuk,t. astra seraya finance yang diwakili oleh hendra sugiarto. pekerjaan wakil presiden direktur pt. astra seraya finance. alamat jl. fatmawati nomor jakarta selatan. dalam hal ini memberi kuasa kepada: bahru ilmi yaku, s.h. adri fadly, s.h. dhabi sumatra, s.h. kesemuanya adalah advokat advokat yang tergabung dalam palembang international law office: bahru ilmi yaku partners: beralamat jl. diponegoro baru nomor palembang, telp faks untuk selanjutnya disebut sebagai . pemohon dari pemohon: telah membaca keterangan tertulis ahli dari pemohon, telah memeriksa dengan seksama alat buktinovember yang diterima dan tercatat kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia (selanjutnya disebut kepaniteraan mahkamah) tanggal november dengan registrasi perkara nomor puu iii dan telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari jum'at tanggal november dan pada hari jum'at tanggal januari nona sebagai pemberi jaminan didunia kepada pemohon sampai seluruh utang nasabah konsumen kepada pemohon lunas untuk seluruhnya. dalam hal ini barang guo berupabagai pemilik barang jaminan, menurut uud pemohon memiliki hak konstitusiontermaktubbagaimana termaktubbagaimana termaktub dalam uud menurut undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum butir tentang jaminan didunia, pengertian istilah orang diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi . dengan demikian, hak konstitusional pemohon yang dirumuskan dalam permohonan ini dan dirasakan oleh pemohonnyakibatpemohon telah menderita kerugian aktual, yaitu tiga unit mobil hak milik pemohon berupa toyota new dyna truck dirampas atau diambil alih secara sewenang wenang oleh pihak kejaksaan cg. kejaksaan negeri mengerti kabupaten muaro jambi dan kejaksaan tinggi jambi, provinsi jambi, dengan rincian sebagai berikuttuntutan jaksa kejaksaan negeri mengerti dalam perkara pidana nomor pid. pn.sg t). (p perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia nomor tanggal oktoberperjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia nomor tanggal oktobersyamsuddin. tuntutan jaksa kejaksaan negeri mengerti dalam dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt). (p memori banding perkara pidana nomor pid. pn.sgt). (p putusan perkara perdata nomor pat. plw pn.sg t). jaminan didunia selain itu, mengingat wilayah operasional pemohon mencakup hampir seluruh provinsi indonesia, maka pemohon masih menanggung kerugian potensial karena masih adbaik oleh kejaksaan maupun oleh pihak kepolisianjuga telah merugikan hak konstitusional pt. swadharma bhakti seraya finance yang juga merupakan perusahaan pembiayaan (financing) seperti pemohon. dua unit mobil hak milik pt. swadharma bhakti seraya finance telah dirampas atau diambil alih secara sewenang wenang oleh pihak kejaksaan dengan rincian sebagai berikut: satu unit mobil truk toyota new dyna, kabupaten muaro jambi, provinsi jambi, sebagaitanggal november antara pt. swadharma bhakti seraya finance dengan konsumennya yang bernama ardiansyah. putusan mengerti dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt)antara pt. swadharma bhakti seraya finance dengan konsumennya yang bernama ujang effendi ahmad. tuntutan jaksa kejar mengerti dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt)secara umum telah merugikan hak hak konstitusional perusahaan pembiayaan (financing)telah pula merugikan proses penegakan hukum karena telah muncul perbedaan penafsiran atas norma undang undang nomor tahun tentang kehutanan khususnya antar lembaga penegak hukum cast kejaksaan cg. kejaksaan negeri mengerti kabupaten muaro jambi dengan pengadilan negeri mengerti, kabupaten muaro jambi. salah satu bentuk perbedaan penafsiran atas norma undang undang nomor tahun tentang kehutanan khususnya guo telah muncul dua putusan pengadilan negeri mengerti yang kamarnya saling bertentangan yaitu putusan dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt dengan putusan perkara perdata nomor pdt. iw pn.sgt. adanya dua putusan pengadilan yang kamarnya saling bertentangan guo telah menghilangkan atau merugikan hak konstitusional pemohon dalam hal ini hak akan kepastian hukum yang adil yang termaktub dalam uud selain itu, norma undang undang nomor tahun tentang kehutanan khususnya guo telah pula memunculkan arahan yang keliru dari ketua mahkamah agung, bagi manan, yang memerintahkan agar jajaran pengadilan tinggi jambi merampas seluruh barang bukti yang terkait illegal logging untuk negara tanpa memandang siapa pemiliknya atau apakah pemilik bersalah atau tidak. secara yuridis, arahan ketua mahkamah agung tersebut jelas keliru, selanjutnya bagi pemohon telah membawa dampak kerugian berupa perampasan mobil mobil hak milik pemohon secara sewenang wenang oleh kejaksaan cast kejaksaan negeri mengerti dan kejaksaan tinggi jambi. bahwa dengan terjadinya perampasan atau pengambilalihan secara sewenang wenang atas tiga unit mobil hak milik pemohon, dua unit mobil hak milik pt. swadharma bhakti seraya finance, dan potensi kerugian pemohon karenmaka secara faktual dan potensial telah terjadi kerugian konstitusional pemohooleh karena itu, pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnyadalam hal ini, hak konstitusional pemohon yangterjadinya tindakan perampasan atau pengambilalihan sewenang wenang atas tiga unit mobil hak milik pemohon, telah dirasakan pemohon sebagai pelanggaran berat atas hak konstitusional pemohondanya pelanggaran berat terhadap hak hak konstitusional pemohon guo tentu saja telah menerbitkan kewajiban hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas terhadap uud mahkamah konstitusi. il. tentang pokok perkara bahwa dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri) dalam sidang paripurna pada tanggal september telah mengesahkan rancangan undang undang kehutanan rusuk) menjadi undang undang kehutanan uuk) sebagai pengganti nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kehutanan. kemudian, pada september undang undang kehutanan disahkan oleh presiden republik indonesia baharuddin jusuf habibie menjadi nomor tahun tentang kehutanan yang diundangkan oleh pemerintah cg. presiden dalam lembaran negara tahun nomor sedangkan penjelasan kehutanan nomor guo dimuat dalam tambahan lembaran negara nomor kehutanan nomor tahun kemudian diubah melalui nomor tahun tentang peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) nomor tahun nomor tahun disahkan oleh presiden megawati soekarnoputri tanggal agustus selanjutnya pada tanggal yang sama diundangkan dalam lembaran negara republik indonesia lari) tahun nomor dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara r.i nomor sedangkan perpu nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun ditetapkan oleh presiden megawati soekarnoputri tanggal maret dan pada tanggal yang sama diundangkan dalam lari tahun nomor penjelasan perpu nomor tahun guo diumumkan dalam tenri nomor nomor tahun tentang kehutanan berikut penjelasannya) bahwa kehutanan nomor tahun bab xiv ketentuan pidanaahwa perumusan norma pidana dalam guo bersifat kategoris, tidak bersifat hipotetis. karena norma guo dirumuskan secara kategoris, maka norma yang muncul adalah norma tunggal yang bersifat luas, fleksibel, vague (kabur) serta memberikan beberapa peluang penafsiran (multitafsir) serta tidak mensyaratkan adanya dingen terbang antara kondisi dengan konsekuensi seperti yang disyaratkan oleh ggemann sebagai dasar pemberlakuan suatu norma hukum. dengan demikian, norma guo tidak dapat diberlakukan sebagai hukum. karena tidak adanya dingen terbang antara kondisi dengan konsekuensi seperti yang disyaratkan oleh ggemann, maka proses penerapannya membawa implikasi hukum sangat jauh serta tak terukur. akibatnya, norma guo tidak memberikan kepastian hukum yang limitation sebagaimana dituntut uud bahwa norma pidana kehutanan nomor tahun guo menjadi bertentangan secara nyata dengan uud disebabkan, rumusan ketentuan kehutanan nomor tahun guo tidak memenuhi syarat perumusan norma tindak pidana yang menurut doktrin hukum pidana harus dirumuskan secara hipotetis, bersifat rigid, definitif, dan tertutup serta memuat causal terbang antara proposisi mayor dengan proposisi minor (atau antara sebab dengan akibatnya). salah satu fakta hukum (bukti empiris) yang membuktikan bahwa kehutanan nomor tahun guo bersifat multitafsir adalah telah munculnya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan yaitu putusan pengadilan negeri pn) mengerti muaro jambi nomor pid. pn.sgt dengan putusan pengadilan negeri pn) mengerti muaro jambi nomor pat. iw pn.sgt. bahwa sifat multi tafsir rumusan kehutanan nomor tahun guo dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa kehutanan nomor tahun guocara anatomis, kehutanan nomor tahun guo memiliki unsur unsur sebagai berikut: semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran. dari unsur ini, secara nyata dapat diketahui adanya ambiguitas yang menghilangkan norma kepastian hukum. menurut ilmu hukum pidana kejahatan (misdrijf) dan pelanggaran (overriding) tidak dapat ditinggalkan secara bersama sama, menjadi satu unsur ataseharusnya, unsur ini berbunyi: semua hasil hutan dari hasil kejahatan atau pelanggaran .. rumusan unsur ini pun mengandung kata dan atau sebagai penghubung dua unsur feat sehingga membuka beberapa penafsiran interpretasi berikut: dari rumusan kata dan atau sebagai penghubung dua unsur feat akan muncul penafsiran pertama hasil hutan dan alat alat termasuk alat angkatnya harus dirampas untuk negara. menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil dalil sebagai berikut: il. kewenangan mahkamah konstitusi perubahan ketiga uud jo. nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut uudiundangkan tanggal september melalui lembaran negara republik indonesia tahun nomor selanjutnyundang undang nomor tahun diundangkan tanggal agustus melalui lembaran negara republik indonesia tahun nomor tanggal agustus sediundangkan melalui lembaran negara republik indonesia tahun nomor tanggal maret dengan demikian, mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan uji konstitusionalitas nomor tahun tentang kehutanan terhadap uud sesuai isi bunyi pertimbangan dari rumusan kata dan atau sebagai penghubung dua unsur feat akan muncul penafsiran kedua, hasil hutan saja yang dirampas untuk negara, sedangkan alat alat termasuk alat angkatnya tidak dirampas untuk negara. dari rumusan kata dan atau muncul penafsiran ketiga, alat alat termasuk alat angkatnya yang dirampas untuk negara, hasil hutan tidak dirampas untuk negara. dari rumusan kata dan atau muncul penafsiran keempat, karena diikuti kata termasuk maka muncul penafsiran keempat yaitu: alat angkatnya saja yang dirampas untuk negara, hasil hutan atau alat alat lainnya tidak dirampas untuk negara. demikian halnya untuk rumusan kata dan atau yang kedua yang mengubungkan feat kejahatan (misdrij) dengan pelanggaran (overriding), juga akan menimbulkan (paling tidak) tiga tafsiran:pertama alat alat termasuk alat angkatnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (misdrijf) dan pelanggaran (overriding)dua alat alat termasuk alat angkatnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (misdarijf) sajatiga alat alat termasuk alat angkatnya yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran (overriding) saja dirampas untuk negara . menurut doktrin hukum pidana kejahatan (misdrijf) dan pelanggaran (overriding) tidak mungkin secara bersama sama menjadi satmenurut jan remmelink, adanya pembedaan kejahatan (misdrijf) dan pelanggaran (overriding) memang didasarkan pada adanya perbedaan prinsip dan kualitas antara keduanya jan remmelink, jan remmelink, dst.) agar rumusan norma kehutanan nomor tahun guo tidak ambigu, vague (kabur), serta fleksibel yang menyebabkannya bersifat multitafsir sehingga tidak mengandung norma kepastian hukum vide uud seharusnya tidak memuat kata dan atau. bahwa selain bersifat multitafsir, kehutanan nomor tahun guo juga bersifat terbuka: hal ini menjadi jelas bila kita menelaah secara komprehensif rumusan unsur kedusifat terbuka, artinya tidak menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana (kader) tertentu. akibatnya, kehutanan nomor tahun guo tidak memperhatikan siapa subyek pemilik alat alat atau pemilik alat angkut. akibatnya, kehutanan nomor tahun guo tidak mensyaratkan atau mempersoalkan apakah pemilik alat alat atau alat angkut itu bersalah atau tidak. tidak pula mensyaratkan apakah harus ada causal terbang (causalitet terbang) atau dingen terbang antara kesalahan kader dengan perampasan harta hak milik. oleh karenanya, muncul tuntutan jaksa sebagai organ eksekutif dan juga putusan pengadilan merugikan pemohon, yaitu: tuntutan jaksa kejar mengerti kabupaten muaro jambi, provinsi jambi (dalam perkara terdakwa ariyanto bin saki dkk.) dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt.: yang secara sewenang wenang telah menuntut agar dua unit mobil toyota dyna rino hak milik pemohon dirampas untuk negara, yaituselanjutnya, muncul putusan pn. mengerti nomor pid. pn.sgt tanggal april yang menyatakan dua unit mobil toyota dyna rino hak milik pemohon guo dirampas untuk negara. demikian halnya dengan tuntutan jaksa kejaksaan negeri mengerti sebagai organ eksekutif dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt. yang menuntut agar satu unit mobil truk toyota new dyna, warna merah, nomor polisi hak milik pemohoneksekutif dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt, yang menuntut agar satu unit mobil truk toyota new dyna, warna merah, nomorpemerintah dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt yang menuntut agar satu unit mobil truk toyota new dyna warna merah, nomor dalam perkara pidanaoleh untuk negara. dalam hal ini, muncul persoalan yuridis: apa dasar hukum yang sahih yang membenarkan jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri mengerti kabupaten muaro jambi, propinsi jambi menuntut agar tiga unit mobil toyota dyna rino hak milik pemohon guo dirampas untuk negara? karena, dalam perkara ini, pemohon sama sekali bukan merupakan justiabelen. pemohon sama sekali tidak terlibat dalam perkara, baik sebagai saksi apalagi tersangka. pemohon tidak mengetahui adanya tindak pidana yang dibawakan kepada para terdakwa kader. pemohon tidak dipanggil atau diberi kesempatan untuk membela kepentingannya atas tiga unit mobil yang menjadi hak miliknya guo. bahkan, pemohon baru mengetahui adanya tindak pidana atau perkara guo setelah adanya putusan pengadilan guo yang berkekuatan tetap (in yacht van gewijsde) yang menyatakan mobil mobil hak milik pemohon guo dirampas untuk negara atau dituntut oleh jaksa agar dirampas. apakah tidak ada perlindungan hukum dalam hal ini uud terhadap harta hak milik pemohon? apakah kejaksaan sebagai organ eksekutif negara boleh melakukan perampasan atau pengambilalihan hak milik pemohon secara sewenang wenang tanpa ada kesalahan apa pun yang dilakukan pemohon? kedua persoalan inilah yang akan ditelaah secara konstitusional oleh pemohon selanjutnya. tentang perlindungan atas hak milik dalam hukum untuk melukiskan esensi hak milik, black's law dictionary memberi pengertian hak milik sebagai berikut: that which peculiar proper any person, that which belongs exclusively one. the strict legal sense, aggregate rights which are guaranteed and protected the government. kata person tersebut, kendati secara umum diartikan sebagai seseorang (human being), tetapi dapat pula suatu organisasi atau kumpulan orang (labor organizations, partnerships, associations, corporations, legal representatives, trustees, trustees bankruptcy, receivers). mengingat hak milik tidak hanya menyangkut orang, ., bahwa hak milik adalah hubungan antara subjek dan benda, yang memberikan kepada subjek untuk mendayagunakan dan atau mempertahankan benda tersebut dari tuntutan pihak lain. dari darmodiharjo dan shidarta, dari darmodiharjo dan shidarta, dst.) selanjutnya, menurut dari darmodiharjo dan shidarta pengertian hak milik berangkat dari pengertian istilah hak yang terkait dengan keadilan dan hak asasi manusia. dengan mengutip rasjid, menurut dari darmodiharjo dan shidarta hak milik adalah hubungan seseorang dengan suatu benda yang membentuk hak pemilikan terhadap benda tersebut. hak ini merupakan hak hak rem yang merupakan kepentingan yang dilindungi terhadap dunia pada umumnya, sehingganya meletakkan kewajiban kepada setiap orang termasuk negara untuk menghormati eksistensinya . penjelasan dari darmodiharjo dan shidarta atas, didukung oleh kartini mulyadi dan gunawan wijaya yang menjelaskan: dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut. kartini mulyadi dan gunawan wijaya dst) dalam tataran normatif, hukum indonesia mengatur hak milik dalam kuh perdata (yang merupakan terjemahan atas burgelijke webbook belanda) buku tentang kebendaan yang berbunyi, atas undang undang dan dengan pembayaran ganti rugi. selanjutnya, kuh perdata berbunyi: tiap tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan kepadanya. dengan mengacu kepada ketentuan kuh perdata guo, ny. sri soedewi masjchoen sofyan menjelaskan bahwa hak milik sebagai bagian hak kebendaan memiliki dua karakter (sifat dasar): merupakan hak mutlak, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, bersifat zaaksgevolg atau droit suit yaitu mengikuti benda dimanapun dan dalam tangan siapapun juga barang itu berada sri soedewi masjchoen sofyan, selanjutnya, sri soedewi masjchoen sofyan menjelaskan: hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak hak kebendaan lainnya. karenanya yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas bebasnya. hak milik merupakan droit inviolable sacre , yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat. sri soedewi masjchoen sofyan, kuh perdata sebagai kitab hukum yang termodifikasi sampai saat ini masih merupakan hukum positif indonesia, kendati kedudukannya telah berubah dari webbook menjadi handbook berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor tahun tanggal agustus namun, dalam praktik mahkamah konstitusi, kuh perdata tetap menjadi acuan dalam membuat pertimbangan hukum. dalam perkembangannya, konsep hak milik dalam kuh perdata buku guo kemudian diadopsi pokok agraria nomor tahun yang sampai sekarang merupakan hukum positif indonesia. dengan demikian, norma hak milik menjadi hukum positif yang berlaku indonesia. menurut soetandyo wignjosubroto kuh perdata indonesia berasal dari code civil napoleon yang berlaku belanda tahun selanjutnya, belanda menyusun burgerlijke webbook kuh perdata) sendiri yang mengadopsi konsep konsep hak yang terkandung dalam code napoleon yang mulai berlaku belanda tahun selanjutnya, berdasarkan asas konkordansi concordance begins) burgerliike webbook diberlakukan indonesia pada april dengan cara diundangkan dalam staatblaad stb) nomor soetandyo signo.subroto dst.) secara historis, konsep hak milik yang ada dalam burgerlijke webbook merupakan copy paste dari konsep hak milik yang ada dalam code civil napoleon. dalam sejarah tata hukum dunia, konsep konsep hukum yang ada dalam code civil napoleon sangat mempengaruhi pemikiran dan konsep hukum dunia, termasuk indonesia. selain dalam hukum perdata, perlindungan terhadap hak milik juga diatur dalam hukum indonesia. kenyataan itu akan diuraikan bawah ini. sebagaimana sudah dijelaskan bahwa konsep hak milik yang diberlakukan indonesia berakar dari konsep hak milik yang dirumuskan dalam code civil napoleon. codes napoleon sebagai bentuk kitab undang undang yang termodifikasi sebetulnya terdiri atas tiga buku, yaitu code civil, code commerce, dan code penal sebagai ketentuan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi. code penal berlaku belanda tahun selanjutnya, belanda menyusun ketentuan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi sendiri yang dinamakan webbook van strafrecht wvs), yang isinya juga mengadopsi konsep konsep hak yang terkandung dalam codes napoleon yang mulai berlaku belanda tahun menurut jan remmelink, hukum pidana kerap menginkorporasikan norma norma dari bidang hukum lain. salibnya, pengertian pengertian dalam hukum kepercayaan akan diambil alih apa adanya tanpa perubahan, jan remmelink, maknanya, hukum pidana mengakui dan melindungi hak milik, sebagaimana hukum perdata melindungi hak milik yang telah diuraikan muka. sebagai materialistis perlindungan hukum pidana terhadap hak milik, memasukkan masalah vermogendelicten kejahatan atau pelanggaran mengenai kekayaan orang) sebagai perbuatan dilarang menurut webbook van strafrecht. berdasarkan asas konkordansi concordance begins) webbook van strafrecht belanda diberlakukan hindia belanda dan menjadimenjadi ketentuan hukum pidana indonesia vide nomor tahun tanggal februari dan namanya berubah menjadi kitab undang undang hukum pidana kuhp), sampai sekarang kuhp merupakan norma hukum pidana positif indonesia. sebagaimana ketentuan dalam code penal napoleon, yang kemudian resepsi dalam webbook van strafrecht belanda, lalu di receptor dalam kuhp, maka hukum pidana positif indonesia yang termodifikasi dalam kuhp juga memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan yang merupakan hak milik pribadi atau badan hukum. hal ini dapat dilihat dalam ketentuan kuhp buku tentang kejahatan atau pelanggaran mengenai kekayaan orang vermogendelicten). sedangkan dalam tataran norma hukum universal, eksistensi hak milik telah diakui secara tegas sehingganya menjadi ketentuan deklarasi universal tentang hak asasi manusia dunam) tanggal desember yang berbunyi: deklarasi universal: setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama sama. tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan semena mena. instrumen international pokok hak hak asasi manusia, peter baer al: iso jure haruslah dipahami bahwa tata hukum dunia telah memberi pengakuan sekaligus perlindungan yang pasti terhadap hak milik. secara nasional, norma pengakuan dan perlindungan atas hak milik telah masuk, sehingganya menjadi normaertolak dari uraian atas yang secara yuridis telah mengkristal dalam ketentuan dunam dan ketentuan uud dan maka pengakuan dan perlindungan atas hak milik merupakan kewajiban asasi negara, serta menjadi suatu keniscayaan dalam tata hukum indonesia. mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu iii yang berbunyi:. il. pemohon dan kepentinganguo, pleno hakim mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu iii tanggal mei tentang perlindungan atas hak milik pemohon sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas) bahwa benar dalam permohonan uji konstitusionalitas ini, pemohon adalah sebuah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas pt). sedangkan pengujian kehutanan nomor tahun bab xiv ketentuan pidana mengacu kepada ketentuan uud dan tentang hak asasi manusia. dengan demikian, pertanyaan yuridisnya adalah apakah hak asasi manusia juga melindungi hak milik pemohon sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas pt)? dalam masalah ini, nomor tahun tentang perseroan terbatas pt) butir menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. dalam hal ini, menurut gatot pramono, perseroan terbatas adalah suatu kumpulan orang orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha . selanjutnya, teori kekayaan bersama dari rudolf von hering seorang sarjana jerman, yang kemudian diikuti oleh marcel panil perancis) dan molengraaff serta star busana, brandenburg, paul scrollen dan apeldoorn belanda) menjelaskan, badan hukum adalah kumpulan orang. kepentingan badan hukum adalah kepentingan orang yang menjadi anggotanya. badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. pada hakikatnya, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban manusia yang menjadi anggotanya secara bersama sama. harta kekayaan badan hukum adalah milik bersama seluruh anggotanya. oleh karena badan hukum adalah kumpulan manusia, bukan organisme tersendiri, maka badan hukum juga dilindungi oleh ketentuan hak asasi manusia, baik yang bersifat universal, maupun yang dirumuskan secara spesifik dalam uud sampai dengan 28j sebagai konstitusi indonesia. sifat menindas kehutanan nomor tahun bahwa terjadinya perampasan sewenang wenang atas tiga unit mobil hak milik pemohon, secara yuridis memang dimungkinkan oleh ketentuan kehutanan nomor tahun guo yang memiliki sifat menindas atau sewenang wenang. bila diteliti secara seksama, ketentuan kehutanan nomor tahun guo bersifat elitis, artinya ketentuan guo lebih merupakan visi politik atau keinginan pemerintah sehingganya ketentuan kehutanan nomor tahun guo bersifat positivis instrumentalis. artinya, ketentuan guo memang sengaja dibuat sebagai instrumen hukum yang melegalkan tindakan pemerintah untuk merampas hak milik pemohon secara sewenang wenang. akibatnya, ketentuan kehutanan nomor tahun guo menafikan kepentingan pemohon dan kepentingan rakyat secara keseluruhan, yang secara konstitusional menabrak ketentuan uud yang memberi perlindungan terhadap kepentingan rakyat lewat konsepsi hak asasi manusia ham). tentang syarat pemidanaan dan perampasan terhadap hak milik dengan mengutip sudarto, hamzah batrik menguraikan asas pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk pengenaan pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (schulz), dan adanya unsur melawan hukum (wederechtelijk). dengan demikian, ada syarat yang harus dipenuhi agar pelaku dapat dijatuhkan pidana, yaitu: adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau keadaan: adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemain hamzah batrik, hamzah batrik, dst.) pendapat hamzah batrik atas didukung oleh sholehuddin, yang mengatakan: pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, "tiada pidana tanpa kesalahan': geen staf zonder schulz) sholehuddin, sholehuddin, dst.) selanjutnya, jan remmelink menguraikan bahwa syarat untuk menghukum seseorang sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan adalah: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. dari sini muncul syarat umum untuk menjatuhkan pidana: perbuatan bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), adanya kesalahan (schulz), dan adanya kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana (toerekeningsvatbaar head). jan remmelink, nyatanya, faktual, keempat syarat pemidanaan guo tidak terpenuhi, ketika kejaksaan negeri mengerti provinsi tinggi jambi menuntut agar tiga buah mobil hak milik pemohon dirampas untuk negara. sebab, pemohon tidak dipanggil menjadi saksi, tidak dipanggil menjadi terdakwa, tidak pernah dipanggil untuk diberi kesempatan membela kepentingannya, dan tidak ada diberitahu, sejak perkara mulai dididik sampai perkara pidana nomor pid. pn.sgt diputus. selanjutnya, tentang syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warga negara, kuhp mengaturnya dalam buku tentang ketentuan umum yang meliputi beberapa yang memuat beberapa norma, yaitu: perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan tentang asas legalitas. secara historis lahirnya asas legalitas dalam kuhp guo merupakan upaya manusia beradab untuk mendapatkan norma kepastian hukum yang dimulai pada abad xviii. norma kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesewenang wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk warga negara. secara yuridis, norma kepastian hukum guo telah memperoleh pengakuan sejak dicantumkan sebagai ketentuan declaration des droit 'homme citizen tahun yang lengkapnya berbunyi: nul peut etre pun gu'en vert d'une loi italie promugee anteurement lit legalemen appliguee yang artinya: tidak seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatannya itu sendiri . menurut oc. klinis et. al. dicantumkannya norma kepastian hukum dalam declaration des droit berkat prakarsa lafayette yang telah mendapat ilham dari ketentuan ketentuan yang terdapat dalam bagian kedelapan sampai kesepuluh bill rights dari virginia tahun dalam bill rights dinyatakan bahwa tidak seorang pun akan dapat dituntut atau akan dapat ditahan kecuali dalam peristiwa peristiwa dan sesuai dengan cara cara yang telah diatur dengan undang undang . klinis et. al.) norma yang menjamin warga negara tidak boleh dituntut secara sewenang wenang oleh penguasa (pemerintah) sebenarnya berasal dari habis corpus act" tahun yang sebenarnya bersumber dari ketentuan magna charta tahun norma ini kemudian masuk menjadi norma code penal tahun yang kemudian secara copy paste masuk menjadi ketentuan kuhp dari uraian depan, sesungguhnya telah tergambar jelas bahwa norma kepastian hukum sebagai materialistis asas legalitas memang sangat fundamental sebagai pilar hukum pidana. untuk itu, indonesia memasukkan asas ini menjadi ketentuan uud dari uraian atas, dapat dirumuskan bahwa syarat pertama perampasan atas hak milik warga negara hanya boleh dilakukan atas ketentuan undang undang yang bersifat pasti. perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan kuhp butir (b): perampasan atas harta hak milik pribadi merupakan pidana tambahan dari pidana pokok. kuhp tentang hukuman hukuman menetapkan ada dua jenis pidana yang dapat jatuhkan dalam sistem pemidanaan indonesia, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. kuhp hukuman hukuman ialah: hukuman hukuman pokok: 1e. hukuman mati: 2e. hukuman penjara, 3e. hukuman kurungan: 4e. hukuman denda. hukuman tambahan: 1e. pencabutan beberapa hak yang tertentu, 2e. perampasan barang yang tertentu, 3e. pengumuman keputusan hakim soesilo, soesilo, dst.) terhadap adanya kategorisasi hukuman pokok dan hukuman tambahan guo, soesilo menjelaskan: undang undang membedakan dua macam hukuman: hukuman pokok dan hukuman tambahan. bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, cumulative lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. hukuman tambahan gunanya menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian. soesilo, dari uraian atas, dapat dirumuskan syarat kedua untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik pribadi warga negara adalah: pemiliknya adalah pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pokok. perampasan atas harta hak milik semata mata merupakan tambahan atas hukum pokok yang telah dijatuhkan terhadap pemilik harta yang telah terbukti melakukan tindak pidana. selanjutnya, kuhp secara tegas menetapkan: barang kepunyaan terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas. dari rumusan kuhp guo, dapat dirumuskan syarat keempat untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik pribadi warga negara adalah harus terbukanya adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kesalahan pemilik harta yang dirampas dengan hukuman perampasan harta hak miliknya. artinya, norma pidana yang menetapkan adanya hukuman tambahan berupa perampasan harta hak milik harus dirumuskan secara tegas (rigid dan limitation) dan tertutup, yang memuat syarat adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) antara tindak pidana yang dilakukan pemilik harta dengan harta hak miliknya yang dirampas untuk negara. causal terbang itu fungsinya menjelaskan: hubungan hukum antara pelaku tindak pidana dengan harta yang akan dirampas. causal terbang ini bersifat mutlak agar terpenuhi syarat hanya harta pelaku tindak pidana yang boleh dirampas untuk negara. sebab, tidak boleh terjadi perampasan atas harta hak milik pelaku tindak pidana yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. hubungan harta pelaku tindak pidana dengan harta hak miliknya yang akan dirampas untuk negara. dari ketentuan kuhp guo didapat syarat keempat dan kelima untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi, yaitu: barang yang dirampas haruslah hak milik terhukum . harta hak milik pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya . dari uraian atas, dapat disimpulkan ada lima syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warga negara, yaitu: perampasan atas harta hak milik harus didasarkan pada ketentuan undang undang yang pasti. perampasan tidak boleh dilakukan secara sewenang wenang. hanya harta hak milik pelaku tindak pidana yang boleh dirampas. perampasan merupakan pidana tambahan dari pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. harus dibuktikan adanya causal terbang antara harta yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemiliknya. bahwa tindakan perampasan atau pengambilalihan tiga unit mobil hak milik pemohon dilakukan tanpa memenuhi tiga syarat pemidanaan dan lima syarat perampasan terhadap harta hak milik guo. oleh karena itu, perampasan atas tiga unit mobil hak milik pemohon guo merupakan tindakan sewenang wenang oleh kejaksaan sebagai organ pemerintah: yang merugikan hak hak konstitusional pemohon, yaitumuncul tindakan perampasan sewenang wenang atas (tiga) unit mobil hak milik pemohon guo, disebabkan kehutanan nomor tahun guo bersifat terbuka, artinya tidak menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana (kader) tertentu. rumusan yang bersifat terbuka guo termaktub dalam unsur,unsur dan atau alat alat termasuk alat angkatnya dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ini merupakan unsur yang bersifat terbuka, artinya tidak merujuk subyek pelaku tindak pidana, dan juga tidak mensyaratkan adanya causal terbang antara alat angkut dengan pelaku tindak pidana. akibatnya, semua alat angkut yang terkait dengan tindak pidana yang dimaksud kehutanan nomor tahun tanpa memperhatikan siapa pemiliknya secara membabi buta dirampas untuk negara. seharusnya, unsur guo dirumuskan sehingganya berbunyi sebagai berikut, atau alat alat termasuk alat angkatnya yang merupakan hak milik pelaku yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ini. oleh karena itu, pemohon menganggap bunyi rumusan kehutanan nomor tahun bab xiv ketentuan pidana sepanjang menyangkut unsur keduanyberikut penjelasannya,elah melanggar atau merugikan hak hak konstitusional pemohon, serta bertentangan dengan uud dan sehingganya haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam permohonan ini. iv. petit berdasarkan seluruh argumentasi muka, maka petit yang pemohon ajukan dalam permohonankehutanan nomor tahun berikut penjelasannya bertentangan dengan uud menyatakan ketentuan kehutanan nomor tahun sepanjang frasetidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam permohonan ini. menyatakan penjelasan kehutanan nomor tahuntelah diberi tanda sampai sebagai berikut: bukti p o1 surat kuasa khusus tanggal oktober bukti fotokopi akta notaris sejati mochtar, s.h. nomor bukti fotokopi akta notaris benny cristiano, s.h. nomor tanggal maret bukti fotokopi akta notaris rukmasanti hardjasatya, s.h. nomor tanggal juli berikut pengesahannya. bukti fotokopi akta notaris rukmasanti hardjasatya, s.h.: nomor tanggal juli yang disahkan oleh menteri kehakiman tanggal juli nomor c2 .ht. .th. bukti fotokopi akta notaris gde kertayasa, s.h.: nomor tanggal desember yang disahkan menteri kehakiman januari nomor c2 .ht. .th bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia. menegaskan limaak akan atau lagi terjadi. bahwa pemohon pt. astra seraya finance) adalah badan hukum privat yang berkedudukan jakarta. pt. astra seraya finance dahulu bernama pt. raharja seraya yang berdiri tahun dengan akta notaris rukmasanti hardjasatya, s.h. nomor tanggal juli yang disahkan oleh menteri kehakiman dengan keputusan nomor c2 474hto1.01th1983 yang diumumkan dalam tambahan berita negara r.i. nomor tanggal februari akta notaris rukmasanti hardjasatya, s.h. nomor tanggal juli berikut pengesahannya). kemudian, pt. raharja seraya berubah menjadi pt. raharja seraya finance, yang mana perubahan guo berdasarkan akta notaris rukmasanti hardjasatya, s.h., nomor tanggal juli yang kemudian disahkan oleh menteri kehakiman tanggal juli nomor c2 .ht. .th. (p akta notaris rukmasanti hardjasatya, s.h.: nomor tanggal juli yang kemudian disahkan oleh menteri kehakiman tanggal juli nomor c2 .ht. .th. bukti fotokopi syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia butiperjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia nomor tanggal oktober bukti fotokopi perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia nomor tanggal oktobememori banding perkara pidana nomor pid. pn.sgt. bukti fotokopi putusan perkara perdata nomor pat. plw pn.sgt. bukti fotokopi putusan pn. mengerti dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt. bukti fotokopi tuntutan jaksa kejar mengerti dalam perkara pidana nomor pid. pn.sgt. bukti fotokopi nomor tahun tentang kehutanan berikut penjelasannya. bukti fotokopi buku karangan jan remmelink, dst. bukti fotokopi buku karangan dari darmodiharjo dan shidarta, dst. bukti fotokopi buku karangan kartini mulyadi dan gunawan wijaya dst bukti fotokopi buku karangan sri soedewi masjchoen sofyan, dst. bukti fotokopi buku karangan soetandyo wignjosubroto dst. bukti fotokopi buku instrumen international pokok hak hak asasi manusia, peter baer al: bukti fotokopi buku karangan hamzah batrik, dst. bukti fotokopi buku karangan sholehuddin, dst. bukti fotokopi buku karangan klinis al. bukti fotokopi buku karangan soesilo, dst. bukti fotokopi akta notaris benny cristiano nomor tanggal agustusall lama lan all nanah ann arun nla menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari telah didengar keterangan pemerintah, dpr dan ahli dari pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut : keterangan lisan m.s. kaban menteri kehutanan bahwa: bahwa perkembangan tindak kejahatan kehutanan menjadi kejahatan yang terorganisasi organized crime), bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemberantasan illegal logging, menhub vii tentanginstruksi presiden nomor tahuni, penyelenggaraan operasi wanabahari, penyelenggaraan operasi waralaba, operasi hutan lestari ii: bahwa yang dimohonkan pengujian oleh pemohon telah pernah diajukan oleh dewan pimpinan pusat persatuan pengusaha pelayaran rakyat dpp pela) dalam perkara nomor puu bahwa pemerintah berpendapat bahwa adanya kerugian konstitusional pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, keterangan tertulis pemerintah dengan pokok pokok sebagai berikut pendahuluan keterangan pemerintah terhadapkhususnya dan penjelasannya, disampaikan seperti dibawah initembi ay nya. karenadisamping memiliki manfaat ekonomi dalam menopang pem bangunan nasional, juga memberikan manfaat yang besar bagi ke langsung dan keseimbangan hubungan antara mahkluk tuhan yang maha esa yang ada iki kawasan hutan yang cukup luas,egal dan peredarannya (ilan tah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan ter hadap hutan. selain itu masyarakat juga diharapkan ikut bergertu hutan telah tertuang dalam rumahan atas undang undang nomor tahun tentang ke hutan menjadi undang undang telah diatur secara rinci men geru lesbian sengketa kehutanan, tentang pengawasan sampai den gan ketentuan ketentuan pidana. dengan demikiging indonesia penyelundupan kayu ilegal illegal logging). perkembangan tindak kejahatan kehutanan menjadi kejahatan yang terorganisasi organized crime),. kayu yang sebagian besar menggunakan transportasi baik darat maupun laut. dari hasil investigasi lapangan dan kasus kasus yang sudah terjadi menunjukkan bahwa dalam pengangkutan kayu ini terdapat penyimpangan penggunaan dokumen antara lain kayu yang dilengkapi dengan dokumen susah asli tetapi palsu, volume kayu yang diangkut melebihi volume yang ada dalam surat keterangan sahnya hasil hutan susah), dokumen susah menyusul bahkan tanpa dilengkapi dengan dokumen susah. hasil operasi intelijen menyatakan bahwa penyelundupan kayu luar negeri masih terjadi. penyelundupan kayu luar negeri dilakukan baik darat dengan menggunakan berbagai alat angkut termasuk truck, daerah perbatasan kalimantan maupun perairan laut dengan menggunakan kapal dan tongkang yang volume dan frekuensinya sangat besar. penyelundupan hasil hutan ilegal tersebut sebagian besar diangkut dengan truck kemudian dipindahkan dan diangkut melalui perairan laut seperti riau yang diselundupkan malaysia, maupun kapal kapal yang bertunas besar antara lain papua dan kalimantan yang tujuannya adalah china, vietnam dan lain lain. kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan dalam rangka pemberantasan illegal logging: nomor menhub vii tanggal november tentang (lima) kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam program kabinet pembangunan nasional kabinet in indonesia bersatu. pemberantasan pencurian kayu hutan negara dan perdagangan kayu ilegal illegal logging), meru pakan prioritas pertama dalam kebijakan tersebut. instruksi presiden nomor tahun tentang pemeran taman penebangan kayu secara idiperintahkan kepada menteri termasuk didalamnya menteri perhubungan)eran taman penebangan kayu secara ilegal kawasan hutan ddisamping itu juga memerintahkan untuk penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pem berantakan penebangan kayu secara ilegal kawasan hutan dan peredarannya seluruh wilayah negara kesatu republik indonesia nkri)khusus untuk menteri perhubungan, antara lain instruksi ikan untuk menindak tegas perusahaan pengangkutan dan pelayaran yang mengangkut kayu ilegal (illegal logging) dengan mencabut izin usahanomor: tni alrang garap gal, peralatan pembalakan (seperti chainsaw dan dozen), pengangkutan (seperti kapal, truck dan rel kereta api). adanya operasi hutan lestari ii. operasi hutan lestari yang digelar seluruh indonesia mulai maret telah membuahkan hasil yang cukup gemilang, beberapa daerah operasi ini dapat menekan pencurian dan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (illegal logging). jika diukur dengan perolehan, maka khusus untuk papua, operasi hutan lestari ohk) ini telah memasukkan kas negara sebesar rp. miliar. bukti bahwa alat angkut (termasuk truk), sebagai alat angkut kayu secara ilegal dan peredarannya (illegal logging) dari beberapa hasil operasi yang dilakukan oleh departemen kehutanan,maupun upaya penegakan hukum dibidang kehutanan, telah banyak kasus baik yang telah diputus oleh pengadilan maupun yang sedang dalam proses pengadilan, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan illegal logging menggunakan truk truk dalam melakukan tindak kejahatan tersebut, antara sebagai berikut: operasi waralaba iii kalimantan timur, telah di ungkap kasus kejahatan tindak pidana illegal logging, dengan jumlah tersangka orang, dan barang bukti disita antara lain truk sebanyak unit. operasi waralaba yang dilaksanakan oleh departemen ke hutan tahun taman nasional gunung palung kalbar telah diungkap kasus, dan dalam hal ini juga telah ditahan orang dengan alat bukti antara lain (lima) buah truck logging. operasi gabungan bisa propinsi riau telah berhasil melakukan tangkapan yang terdiri kasus pengangkutan kayu, kasus penebangan liar, dan kasus penambangan pasir, dari operasi tersebut telah disita barang bukti antara lain truk yang pada saat itu sedang membawa kayu ilegal se banyak dan telah dilelang dengan uang peng ganti sebesar rp. operasi yang dilakukan oleh btn bukit barisan selatan an tara lain telah diungkap kasus illegal logging daerah sangsi bengkunat pada tanggal juni dengan alat bukti unit truk, batang kayu olahan jenis krueng. penangkapan pelaku illegal logging daerah pekon sukamara pada tanggal mei dengan alat bukti unit truk, dan batang kayu jenis krueng. juga daerah pekon dengan tersangka su cipta bin suparno tanggal mei dengan alat bukti unit truk, batang kayu olahan jenis minyak, juga daerah pekon dengan tersangka engkol pada tanggal mei dengan alat bukti buah unit truk dan batang kayu olahan minyak, tersangka herman bin hamid dengan alat bukti buah truk, dan batang kayu olahan jenis minyak, tersangka asep tanggal maret dengan alat bukti buah unit truk dan kayu meranti. operasi yang dilakukan oleh btn bukit tigapuluh, provinsi riau antara lain telah menangkap tersangka pelaku illegal logging an. antoni statuta dan toto yastomianto dengan alat lalu, diubah lagi menjadi pt. astra seraya finance, melalui akta notaris gde kertayasa, s.h. nomor tanggal desember yang kemudian disahkan oleh menteri kehakiman tanggal januari nomor c2 .ht. .th' (p akta notaris gde kertayasa, s.h.: nomor tanggal desember yang kemudian disahkan menteri kehakiman tanggal januari nomor c2 .ht. .th. bahwa sesuai anggaran dasar pt. astra seraya finance pemohon) yang tertuang dalam akta notaris benny cristiano, s.h. tanggal maret nomor tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha , maksud dan tujuan pemohon sebagai perseroan yang merupakan badan hukum privat ialah: maksud dan tujuan perseroan ialah: mendirikan dan menjalankan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang bidang usaha sebagai berikut: sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang barang modal bagi penyewa dengan atau tanpa hak opsi untuk membeli barang barang tersebut, atau dengan membeli harta milik penyewa untuk kemudian disewa gunakan kembali, anjak piutang yang dilakukan dalam bentuk: pembelian atau pengalihan piutang tagihan jangka pendek dari transaksi usaha dalam maupun luar negeri: pengelolaan penjualan dengan kredit dan pengurusan tagihan dari suatu perusahaan klien, kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk pengeluaran kartu kredit yang dapat digunakan oleh pemegang kartu kredit tersebut untuk pembayaran barang barang dan jasa jasa: pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang barang dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen. bukti berupa unit mobil truk, dengan kayu olahan kompas keping m3at p bagai akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan penyu demo beserta penjelasannya. sebagaimana disampaikan oleh pemohon bahwa dengan pemberlakuan besertaaka hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan, karena empat unit mobil (truck) toyota new dyna yang digunakan sebagai alat angkut kayu yang diperoleh secara ilegal (illegal logging) telah dirampas oleh pihak kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi jambi, propinsi jambi.yang diderita pemohon dan berlakunya undang undang ago. pemerintah beranggapan bahwa hal hal yang disampaikan oleh pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas satu undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa kerugian kerugian yang didalilkan pemohon adalah sepenuhnya merupakan perkara perdata antara pemohon dengan pemakai truck (pelaku kejahatan illegal logging) yang harus diselesaikan oleh para pihak itu sendiri, sehingga apa yang terjadi dan segala akibat dari perjanjian perdata yang dilakukan oleh pelaku kejahatan illegal logging, sudah seharusnya diselesaikan secara perdata antara pemohon (pemilik) dengan penyewa (pelaku kejahatan), dengan demikian kerugian yang didalilkan pemohon tidak ada hubungan hukum dengan diberlakukan undang undang guo. terhadap pemeriksaan, penangkapan dan penahanan truk milik pemohon yang digunakan sebagai alat angkut kayu hasil kejahatan illegal logging oleh petugas kepolisian dan kejaksaan sebagai barang bukti dan atau dirampas untuk negara, merupakan tindakan aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan kitab undang undang hukum acara pidana kurap), karena itu pemerintah berpendapat hal tersebut tidak terkait dengan konstitusionalitas pemberlakuan satu undang undang. lebih lanjut apabila pemohon merasa telah terdapat kerugian dan atau ketidak adilan karena pelaksanaan penegakan hukum lapangan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum polisi, polisi kehutanan dan kejaksaan, dan pengadilan), maka pemohon dapat melakukan upaya hukum, antara lain mengadukan oknum penegak hukum tersebut kepada instansi vertikal yang lebih tinggi, atau melakukan upaya hukum (pra peradilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali) atas putusan pengadilan tersebut. dari uraian tersebut diatas pemerintah berpendapat bahwa terhadap argumen argumen yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan pengujian undang undang guo tidak ada tidak berkaitan dengan konstitusionalitas atas pemberlakuan satu undang undangitu kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan pengujian undang undangill. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan undang undang nomor tahun tentang pen i sebagai berikut bahwkhusus nya dan penjelasannya, pernah diajukan oleh dewan pimpinan pusat persatuan pengusaha pelayaran rakyat dpp pela), seperti terdaftar pada registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 bertanggal mei terhadap permohonan pengujian tersebut telah, gal september dengan putusan: menyatakan pemohon nan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tuago yang diajukan olehago yang dia bukan terdahulu, sesuai registrasi kepaniteraan mahkamah kon status nomor puu ii1 bertanggal mei (vide peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tentang pedoman berbicara dalam perkara penyu jian undang undang). atas hal hal tersebut diatas, pemerintah berpendapat pemohon nan pengujian undang undang ago tidak dapat diajukan kembali (ne bis idem), namun apabila majelis hakim mahkamah konsep fusi berpendapat lain, berikut disampaikan keterangan pemeran tah selengkapnya sebagai berikut sehubungan dengan anggapan pemohon yang menyatakanyang menyatakan: yang berbunyi: ". penjelasan sepanjang menyangkut kata "yang termasuk alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, uboat, perahu layar, helikopter, dan lain lain" bertentangan dengwenang wenang oleh siapapu, kehutanan menjadi undang undang, adalah dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum terhadap penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (illegal logging), juga terhadap setiap alat angkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana bidang kehutanan tersebut tanpa kecuali termasuk alat angkut milik pemohon (berupa truk toyota dynabawah inisehingga ketentuan kurap tersebut atas sejalan dengan ketentuan dan pence lawannya undang undang nomor tahu ganti undang undang nomor tahun tentang perupa han atas undang undang nomor tahun tentang ke hutan menjadi undang undang,sebagaimana dimaksud dalam tertentu ini dirampas untuk negara. sehingga, untuk negara terhadap alat angkut berupa truck truck milik pemohon, yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana penebangan kayu secara ile gal dan peredarannya (illegal logging), sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.au jud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan angka kurap dang hukum pidana kuhp), yakni mencabut dari hak ketemu lakukan dengan tanpa kecuali, termasuk truck truck yang dig akan untuk mengangkut kayu yang diduga sebagai hasil curian atau hasil penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (il legal logging), sampai pada tindakan perampasan untuk negara. dengan demikian pemerintah berpendapat bahwa tindakan penyidik menyita truk milik pemohon (yang tergabung dalam pe perusahaan pt. astra seraya finance) yang digunakan sebagai alat angkut hasil penebangan kayu secara ilegal dan peredaran nya (illegal logging) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dimaksud dan penjelasan un dang undang nomor tahun tentang kehutana dang undang nomor tahun tentang perubahan atas un dang undang nomor tahun tentang kehutanan menjadi undang undang, dan ketentuan ketentuan perundangan lain nya. selain itu, sanksi yang diatur dalam ketentuan sangat berkaitan erat dengan ketentuan yang diatur dalamenyatakan setiap orang dilarang dbi.i c.dstge. ost terhadap ketentuan atas, dapat dilakukan dengan minggu akan alat angkut sebagai sarana penunjang kegiatan dapat dikenakan ancaman pidana. dalam rangka menjaga kelestarian bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagai perseroan sesuai bunyi anggaran dasar guo telah disahkan oleh menteri kehakiman republik indonesia dengan keputusan nomor c2 .ht. .th. tanggal april yang kemudian dimuat dalam tambahan berita negara republik indonesia tenri) tanggal november pemohon adalah perusahaan yang bergerak sektor pembiayaan (financing). bahwa sebagai perusahaan pembiayaan (financing), pemohon menjalankan usahanya sesuai ketentuan kuh perdata (terutama) tentang perjanjian jo. kuh perdata, tentang jaminan didunia, kuh perdata yang kemudian untuk jaminan didunia diatur secara tersendiri dalam undang undang nomor tahun bahwa dalam memeriksa dan mengadili permohonan uji konstitusionalitas, majelis hakim mahkamah konstitusi juga menjadikan kuh perdata sebagai dasar pertimbangan hukumnya. hal ini terbukti dari pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 dalam pengujian nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional sisdiknas). oleh karena pemohon merupakan perusahaan pembiayaan (financing) yang salah satu jenis penjaminan yang diberikannya kepada nasabahnya adalah jaminan didunia (sebagai bentuk khusus dari lembaga jaminan pada umumnya), maka perjanjian pembiayaan yang dibuat pemohon dengan nasabahnya atau konsumen customer) merupakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia yang tunduk kepada undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia. bahwa menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia tentang ketentuan umumhutan, maka pemerintah mengatur proses perdagangan hasil hutan dengan ketentuan pidana agar dapat memonitor peredaran hasil hutan. kata "membeli atau menjual" dapat memberikan pengertian bahwa objek barang yaitu hasil hutan bisa berpindah tempat dengan menggunakan alat angkut sesuai dengan kondisi barang itu berada. apabila hasil hutan yang mengunakan alat angkut tersebut dipergunakan bertentangan dengan aturan yang berlaku maka terjadi suatu pelanggaran dan atau kejahatan dibidang kehutanan. juga sangat berkaitan dengan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kehutanan, menyatakan setiap orang dilarang aa. bd. c.dsthk. ost dalam penjelasan tersebut menyatakansusah)". dari uraian tersebut diatas,engujian undang undang guo tidak dapat diajukan kembali (ne bis idem)guangkndang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan bahw dan tetap berlaku seluruh wilayah negara kesatuan ri: anggota dpr berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari yaitu yang diwakili materialis akbar, dan drs lukman hakim syarifudin memberikan keterangan lisan sebagai berikut materialis akbar, s.h bahwa pembatasan yang ada dalam undang undang nomor tahun adalah dalam rangka realisasi dari dan undang undang dasar negara tahun bahwa dpr berpendapat tidak terdapat pertentangan antara undang undang nomor tahun dengan undang undang dasar negara tahun drs. lukman hakim syarifudin bahwa undang undang nomor tahun yang kemudian diubah menjadi undang undang nomor tahun tidak menggunakan kata dapat tetapi langsung bahwa siapapun pihak pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan atau pelanggaran dan mereka yang terlibat dalam pengadaan alat alat termasuk alat angkut itu dirampas oleh negara, ahli pemohon dr. febrian, s.h., m.s. dan abdullah irfan, s.h., s.u. telah memberikan keterangan lisan dan tertulis sebagai berikut keterangan lisan: dr. febrian, s.h., m.s.: bahwa undang undang nomor tahun menurut pendapat ahli masuk dalam kategori norma kabur, karena ada beberapa catatan baik frase kata maupun substansinya yang seyogyanya tidak memberikan suatu batasan terhadap perilaku apa yang seyogyanya dikerjakan. kata dan atau menggabungkan dengan kata kejahatan dan pelanggaran dalam ilmu perundang undangan kejahatan dan pelanggaran biasanya tidak tergabung dalam satu kalimat bahwa undang undang nomor tahun berhubung karena kategori kabur sehingga norma itu tidak tepat digunakan. abdullah irfan, s.h., s.u.: bahwa yang menyata, sebagaimana yang dimaksud dalam ini dirampas untuk negara, bahwa mengangkut alat menimbulkan dua tafsiran. pertama alat alat termasuk alat angkut haruslah merupakan milik pelaku kejahatan atau pelanggaran undang undang dalam hal ini undang undang nomor tahun kedua tidak mempermasalahkan apakah alat tersebut milik pelaku atau bukan. tafsiran kedua menimbulkan ketidakadilan, melanggar rasa keadilan masyarakat karena suatu alat yang ada tangan pelaku dapat saja bukan milik pelaku, bahwa hak kepemilikan yang ada kaitannya dengan undang undang nomor tahun sebagaimana yang menjadi objek dalam permohonan pemohon, menurut ahli bertentangan secara konstitusional' keterangan tertulis ahli abdullah irfan, s.h., s.u. dengan pokok pokok sebagai berikut ketentuan undang undang nomor tahun yang telah diubah melalui undang undang nomor tahun menentumenyangkut alat, termasuk alat angkut dari ketentuan ini dapat menimbulkan (dua) tafsiran tafsiran pertama alat alat, termasuk alat angkut haruslah merupakan milik pelaku kejahatan atau pelanggaran ini. tafsiran yang sedemikian ini diperoleh bila dikaitkan dengan ketentuan huruf ini yang menyatakan setiap orang dilarang nata st, s.dari ketentuan huruf ini dapat ditafsirkan bahwa yang dapat dirampas tersebut haruslah milik pelaku. rasio pendapat bahwa alat tersebut memang dipergunakan untuk mempermudah tindak pidana yang dia lakukan dan majalah kalau dirampas untuk negara. perampasan tersebut diharapkan akan memberi efek jera dari pelaku. namun demikian, undang undang kehutanan tadi tidak secara tegas menyebutkan bahwa harus milik pelaku. dan karena tidak disebutkan dengan tegas, akan merupakan potensi untuk disalahgunakan. tafsiran kedua: tidak mempermasalahkan apakah alat tersebut merupakan milik pelaku atau bukan. sebagai unsur dari ini hanyalah berupa adanya ben yang fungsinya sebagai alat untuk terjadinya tindak pidana tersebut. tafsiran kedua ini menimbulkan ketidakadilan (melanggar rasa keadilan masyarakat) karena suatu alat yang ada ditangan pelaku dapat saja bukan milik pelaku, alat tersebut berada ditangan pelaku tindak pidana bukan dalam rang melakukan tindak pidana tersebut, atau tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan. pandangan yang sedemikian ini didasarkan pada suatu konsep ketentuan hukum bahwa dalam pengalihan penguasaan benda, pemilik tidak harus menelusuri tujuan pihak kedua untuk menguasai benda tersebut. oleh karena itu, pemilik yang mengalihkan penguasaan bendanya untuk dikuasai diman dapatkan pihak lain pihak kedua haruslah dilindungi mendapat perlindungan, dan tidak dapat dirampas atas perbuatan pidana pihak yang menguasai benda tersebut. pranata hukum tentang kepemilikan sebagai berikut: oleh karena permasalahan yang akan diperiksa dalam perkara ini sebe nanya menyangkut aspek rasa keadilan dan aspek kepastian hukum, maka dirasakan perlu untuk mengemukakan pandangan mr. l.j. van apel door dalam buku pengantar ilmu hukum, terj. ontario radio, penerbit noordhof wolff mengemukakan suatu aturan dikatakan sebagai suatu ketentuan hukum apabila ketentuan itu merupakan refleksi dari nilai nilai yang hidup dan pendapat umum tentang kebenaran keadilan. pada van apeldoorn juga mengemukakan bahwa suatu aturan itu dikatakan sebagai suatu ketentuan hukum bila ketentuan hukum itu memenuhi kesadaran hukum perasaan hukum masyarakat banyak. menyangkut pranata hukum kepemilikan dapat dikemukakan beberapa pandangan ilmuan sebagai berikut n.e. saluran et al dalam buku mula hukum mengemukakan dengan sifat kedaulatan penuh pada hak milik, orang pada prinsipnya boleh menentukan sendiri apa yang akan diperbuatnya dengan uang atau barangnya tersebut. pada buku tersebut juga dikemukakan hak kebendaan absolut adalah hak milik. hak milik ini tidak dapat dipertahankan terhadap siapapun. dengan demikian, setiap orang tidak boleh mengganggu hak kepemilikan seseorang. e.b. machperson dalam buku pemikiran terj. woekirsari dan hartono) mengemukakan pendapat jean bodi, jean bodi mengemukakan bahwa konsep milik pribadi merupakan suatu penghargaan penghargaan terhadap eksistensi pribadi kodrati manusia. machperson sendiri mengemukakan bahwa hak milik pribadi harus diakui dan dilindungi. pembatasan penggunaan hak milik pribadi hanyalah boleh dilakukan kalau membahayakan kehidupan pribadi orang lain. kemudian pada buku tersebut machperson mengemukakan pula bahwa adanya pranata kepemilikan terletak pada tujuannya untuk melindungi martabat manusiawi dari manusia. pengakuan terhadap pranata milik dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia secara wajar. hak untuk mempertahankan hidup adalah hak asasi. dengan demikian (kesimpulan abdullah aran) hak milik adalah bagian dari hak asasi. cc. jhon locke. dalam buku macpherson atas, dikutip pendapat jhon locke yang mengemukakan bahwa milik adalah merupakan suatu hak kodrati. dengan demikian, untuk mempertahankan kodrat manusia maka muncullah pranata kepemilikan. jean rossa pada buku macpherson tersebut dikutip pula pendapat jean rossa. pendapat jean rossa sebagai berikut setelah orang pertama memagari sepetak tanah serta menyatakan sikapnya dengan mengatakan "ini adalah milik saya", dan orang lain begitu saja mengakui mempercayainya, maka orang tersebut adalah pendiri sejati masyarakat beradab. sekali milik diakui maka sejak itu muncul konsep keadilan. milik itu sebagai merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap manusia sebagai makhluk pekerja. jhon stuart mill dalam buku macpherson diatas disebutkan bahwa orang se cara wajar diberikan kekuasaan untuk menggunakan miliknya. dari pandangan diatas, yang ingin saya katakan bahwa menurut konsep hukum hak milik pribadi itu memang ada dan memang seharusnya mendapat perlindungan oleh hukum itu sendiri. dengan demikian tiada ada alasan yang dapat diterima adanya ketentuan hukum yang menghilangkan hak milik pribadi sepanjang tidak ada argumentasi seperti diuraikan diatas. perlindungan hak milik ini sejalan dengan ketentuan dan undang undang dasar undang undang dasar amandemen). selain dari itu, dapat pula ditemukan ketentuan kuh perdata yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa untuk berbuat bebas dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalaman dengankan ketentuan dengan pembayaran ganti rugi (terj. subjektif dan citra soedibyo). dari ketentuan kuh perdata ini memang disebutkan bah hak milik itu dibatasi oleh uu, hak orang lain dan kepentingan umum namun demikian ketentuan ini tidak memberi petunjuk dapat dijadikan alasan untuk merampas hak milik seseorang. oleh karena itu tidaklah adil kalau ada ketentuan hukum yang berisi norma yang berupa kebolehan hak pemerintah untuk merampas hak milik orang lain sepanjang pemiliknya beritikad baik. selain dari itu ingin pula dikemukakan disini ketentuan kuh perdata yang menyatakan bahwa setiap hak milik harus bebas adanya (terj.: subjektif dan citra soedibyo). dengan ketentuan ini diperoleh petunjuk bahwa setiap orang dalam kedudukan nya sebagai pemilik dapat melakukan perbuatan hukum terhadap miliknya (termasuk juga melakukan pinjam pakai seperti dalam per janjikan didunia). atas perjanjian itu tidak ada alasan untuk mengi langkan kewenangannya sebagai pemilik seperti dalam kasus yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini. kesimpulan kehutanan sebagaimana yang menjadi objek dalam permohonan pemohon bertentangan dengan dan undang undang dasar negara tahun menimbang bahwa pada tanggal pebruari melalui kepaniter aan mahkamah, dpr telah menyerahkan keterangan tertulis sebagai berikut: pokok materi permohonan dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa, berlakunya khususnya yang mengatur men geraiikut penjelasannya telah merugikan hak konstitusi signal pemohon. tiga unit mobil hak milik pemohon dirampas atau di ambil alih secara sewenang wenang oleh pihak kejaksaan negeri sangat kabupaten muaro jambi. pemohon sebagai pemilik tiga unit mobil tersebut sama sekali tidak terlibat dalam perkara kejahatan dan atau pelanggaran sesuai ago baik sebagai saksi apalagi terbang ka. pemohon juga tidak dipanggil atau diberi kesempatan untuk mem bela kepentingannya atas tiga unit mobil yang menjadi hak miliknya. bahwa dengan terjadinya perampasan atau pengambilalihan hak milik pemohon berdasarkan undang undang republik in indonesia nomor tahun tentang peraturan pemerintah enggan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang ke hutan bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indon sia tahun berdasarkan argumentasi tersebut permohonan pemohon sebagai berikut menyatakan ketentusepanjang frase yang berbunyi: "emak sud dalam ini." tidak memiliki kekuatan hukum mengikat se jak dibacakan putusan dalam permohonan ini. menyatakan penjelas" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam permohonan ini. keterangan terhadap permohonan yang disampaikan sebagai berikut: bahwa sampai undang undang dasar negara republik indonesia tahun materi muatannya mengenai hak hak yang dimiliki setiap orang. undang undang dasar negaraiayaan. benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidiayaundang undang nomor tahun sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia tentang ketentuan umum guo yang berbunyi: republik indonesia tahun merupakan satu kunci dalam konstitusi yang membatasi hak hak yang dimiliki setiap orang yang ditetapkan dengan suatu undang undang hal tersebut sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunmbatasan hak asasi padahutanan merupakan realisasi undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan demikian dpr berpendapat tidak ada pertentangdengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunemohon adalah mengenai pengujian secara materiil beserta penjelasannya,selanjutnya disebut kehutanan): menimbang bahwa kehutanan dan penjelasannya memang merupakan salah satu dan yang pernah dimohonkan pengujian dalam perkara nomor puu iii tetapi putusan mahkamah atas perkara dimaksud dalam kamarnya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena pohonnya tidak memiliki legal standing, sehingga belum sampai memasuki substansi permohonan mengenai konstitusional tidaknya dan dimaksud. dengan demikian, dirinya kembali dan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan uuk yang berbunynimbang bahwa oleh karena itu mahkamah menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon untuk menguji konstitusionalitas materi muatan kehutanan beserta penjelasannya terhadap uud il. kedudukan hukum uu iadalah pt. astra seraya finance yang diwakili oleh wakil presiden direkturnya, hendra sugiarto, yang berdasarkan alat alat bukti tertulis yang diajukan bukti yang telah disahkan dalam persidangan mahkamah, memenuhi syarat sebagai badan hukum privat dan oleh karena itu pemohon mempunyai kapasitas sebagai badan hukum privat untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud sebagaimana dimaksud huruf uuk: menimbang bahwa meskipun pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan, tetapi masih harus dibuktikan apakah pemohon sebagai badan hukum memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh uud dan apakah hak konstitusional yang dihasilkannya dirugikan oleh berlakunya kehutanan beserta penjelasannyanya uud dan hak untuk mempunyai hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang wenang oleh siapa pun uud indonesia,( setiap orang . ,, ketentuan hak hak asasi tersebut dapat diberlakukan pula terhadap badan hukum (legal person, rechtspersoon). menimbang bahwa pemohon sebagai perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya memberikan jasa penjaminan kepada konsumennya yang salah satu antaranya adalah dalam bentuk jaminan didunia, sehingga hubungan hukum, dalam hal ini perjanjian, antara pemohon dan konsumennya terikat oleh ketentuan undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia (selanjutnya disebut didunia), menimbang bahwa menurut angka didunia, yang dimaksud deng, maka hak kepercayaan berupa hak milik atas benda yang dijadikan didunia telah beralih tangan penerima didunia, dalam hal ini adalah pemohon. menimbang bahwa hak kepemilikan pemohon atas benda barang yang dijadikan didunia, dalam hal ini (tiga) unit mobil truk toyota new dyna, telah dikuatkan dengan perjanjian didunia antara pemohon sebagai penerima didunia dan pemilik barang sebagai pemberi didunia bukti dan dan putusan pengadilan negeri mengerti dalam perkara perdata nomor pdt. iw pn. sgt bukti menimbang bahwa hak konstitusional pemohon sebagai penerima didunia yang berupa hak milik atas barang yang dijadikan didunia telah dianggap dirugikan oleh berlakunya dan diterapkannya kehutanan, khususnya dan penjelasannya yang berakibat barang barang dimaksud dirampas untuk negara, yang berarti telah jelas ada hubungan kausal antara hak konstitusional pemohon dan berlakunya kehutanan, serta telah nyata pula bahwa kerugian hak konstitusional pemohon bersifat spesifik dan aktual yang apabila permohonan dikabulkan diyakini kerugian tersebut tidak akan terjadi, menimbang bahwa dengan uraian tersebut atas, menurut mahkamah dalil pemohon sepanjang mengenai kedudukan hukum (legal standing) cukup beralasan, sehingga mahkamah menyatakan pemohon memiliki legal standingperlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonannya, yaitu untuk membuktikan konstitusional tidaknya kehutanan beserta penjelasannya: ill. pokok permohonan menimbang bahwa dalam pokok permohonannya pemohon telah mendalilkan konstitusionalitas kehutanan yang berbunyi semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan ataubeserta penjelasannya layar, helikopter, dan lain lain . menurut pemohon, ketentuan tersebut telah memungkinkan terjadinya perampasan hak milik secara sewenang wenang, meskipun barang atau alat angkut yang dirampas tersebut bukan milik pelaku kejahatan dan atau pelanggaran yang dimaksud, melainkan milik pihak ketiga yang beritikad baik yang seharusnya dilindungi, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti tulis atau surat bukti s.d. dan keterangan ahli dr. febrian, s.h., m.s., dan abdullah aran, s.h., s.u. yang intinya memperkuat dalil dalil pemohon, keterangan ahli dari pemohon dimaksud selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai duduk perkara, menimbang bahwa pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada intinya menolak dalil dalil pemohon. demikian pula dewan perwakilan rakyat dpr) dalam keterangan tertulisnya yang pada intinya juga menolak dalil dalil pemohon: menimbang bahwa menurut mahkamah, rumusan kehutanan memang berbeda jika dibandingkan dengan rumusan kitab undang undang hukum pidana kuhp) yang secara eksplisit menyatakan dapat dirampas , atau dengan rumusan dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika yang dalam menyatakan, dalam jangka waktu (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama . perumusan kehutanan yang berbeda dengan kedua ketentuan atas memang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya multiinterpretasi dalam penerapannya, namun tidak berarti bahwa materi muatan dan guo serta merta inkonstitusional, karena: hak milik menurut uud bukanlah merupakan ham yang bersifat absolut, tetapi dalam pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembuat asan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud sema ta mata untuk antara lain kepentingan keamanan dan ketertiban umum divide uud ketentuan kehutanan adalah untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya keamanan kekayaan negara dan lingkungan hidup dari kejahatan pembalakan liar (illegal logging) yang saat ini sudah sangat merajalela yang secara tidak langsung juga mengganggu dan bahkan membahayakan hak asasi orang lain atau masyarakat umum, merugikan negara, membahayakan ekosistem, dan kelangsungan kehidupan, hak kepemilikan pemohon yang diperoleh melalui perjanjian didunia masih tetap terlindungi oleh berbagai ketentuan dalam didunia dan juga dalam praktik penerapan hukum oleh pengadilan negeri mengerti dalam perkara perdata nomor pdt. iw pn. sgt yang mengabulkan perlawanan (verzet) pemohon atas perampasan hak kepemilikannya atas barang yang dirampas oleh kejaksaan bukti terjadinya perampasan barang barang (truk) yang merupakan hak kepemilikan pemohon dalam perkara pidana mengerti adalah persoalan penerapan hukum sebagaimana juga terungkap dalam per hidangan, sehingga bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang terkandung dalam kehutanan be serta penjelasannya, berdasarkan kuhp, ketentuan dalam kuhp mengenai perampasan barang berlaku pula terhadap perbuatan pidana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang undangan lain luar kuhp kecuali undang undang tersebut menentukan lain. den gan demikian, dalam menerapkan kehutanan beserta penjelasannya haruslah tetap merujuk pada ketan tuan dalam kuhp, menimbang bahwa samping pertimbangan pertimbangan tersebut atas, dapat ditambahkan pula bahwa, meskipun hak milik dilindungi dalam hukum internasional, sebagaimana juga dilindungi dalam uud tetapi mahkamah memandang perlu untuk secara khusus mempertimbangkan jenis hak milik yang timbul dari satu perjanjian penyerahan dan penerimaan hak milik secara didunia yang merupakan jaminan atas perjanjian pembiayaan antara kreditor dengan debitur, sebagaimana ditemukan dalam permohonan pemohon guo. hak milik merupakan penghargaan terhadap eksistensi kodrati manusia, yang dalam hal hal tertentu dapat pula diberlakukan terhadap badan hukum (rechtspersoon). samping hak milik demikian, dikenal pula hak milik yang dikonstruksikan oleh undang undang, seperti yang terdapat dalam konsep didunia. undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia menentukan dalam nya sebagai berikut: angka didunia adalah pengalihanangkamenimbang bahwa dengan demikian, hak milik yang lahir karena perjanjian didunia sesungguhnya hanyalah merupakan ikutan (aksesori) dari perjanjian pokok. pada dasarnya perjanjian didunia merupakan jaminan terhadap perjanjian pembiayaan, mana kreditor menyediakan pembiayaan atas transaksi debitur dengan pihak ketiga. untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur tersebut kepada kreditor, dikonstruksikan bahwa objek didunia tersebut baru akan beralih kepemilikannya pada saat debitur melunasi kewajiban terakhirnya. dengan demikian, setiap kegagalan debitur untuk melunasi kewajibannya dapat diatasi dengan mengambil kembali objek perjanjian yang masih merupakan hak milik dari kreditor serta memberi hak kepada kreditor untuk menjualnya dan mengambil sendiri pelunasan kewajiban debitur. kreditor wajib mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada debitur apabila masih ada. guo justru melarang penerima didunia untuk melaksanakan haknya sebagai pemilik untuk memiliki sendiri benda yang menjadi objek jaminan didunia apabila debitur cidera janji. menimbang bahwa dengan konstruksi yang demikian, hak milik yang didalilkan oleh pemohon atas objek didunia tidaklah sama dengan hak milik yang didasarkan pada hubungan inheren antara pemegang hak milik dengan objek hak milik, sehingga perlindungan hukum terhadapnya tidak dapat diperlakukan secara sama pula. lebih lebih jika hal itu dihadapkan pada kepentingan umum yang lebih besar. objek didunia yang merupakan benda bergerak berada dalam penguasaan penuh pemberi didunia, termasuk dalam mengendalikan penggunaannya untuk perbuatan yang menurut hukum atau melawan hukum, dengan memperhitungkan setiap risiko yang dapat diantisipasi sebelumnya. tanggung jawab yang timbul dari perbuatan pidana, cast illegal logging, yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang merupakan objek didunia tidak dapat dikecualikan (exoneration) hanya karena adanya perjanjian pembiayaan yang menginstruksikan hak milik ada pada kreditor. meskipun kreditor pemohon) tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan debitur, penguasaan debitur atas alat angkut yang menjadi objek jaminan didunia memberikan juga risiko terhadap alat angkut yang digunakan atas tunggangannya. perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian didunia. sedangkan, hak tagih kreditor yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek didunia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh kehutanan: menimbang, dari uraian atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta merta bertentangan dengan uud perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process law, terlebih lagi terhadap hak milik yangdemikian, hak milik atas benda (benda) yang dijadikan secara didunia antara pemohon dengan konsumen (nasabahnya) menjadi hak milik pemohon, sedangkan fisik benda benda yang dijadikan oleh nasabah konsumen kepada pemohon tetap berada dalam kekuasaan nasabah konsumen untuk didayagunakan agar memberi manfaat. syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia butir bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia tentang ketentuan umum guo kemudian resepsi, sehingga menjadi ketentuan syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia yang dibuat sehingga mengikat sebagai hukum bagi pemohon dengan konsumen nasabahnya. ketentuan undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia tentang guo resepsi menjadi ketentuan syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia butir yang berbunyi: untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban debitur (konsumen nasabah) kepada kreditor pemohon), baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau perjanjian terkait lainnya yang dibuat antara debitur dan kreditor. maka debitur menjadikan barang secara didunia kepada kreditor sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain: debitur tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitur memenuhi semua kewajibannya kepada kreditor sesuai dengan isi perjanjian ini, lahir karena konstruksi hukum (legal construction), cast hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan didunia. namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process law atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (ter moeder trout, good faith) tetap harus dilindungi. oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat bahwa kehutanan beserta penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan uud dengan demikian, permohonan pemohon harus ditolakpendapat berbeda dissenting opinion) terhadap putusan ini, (dua) orang hakim konstitusi, yaitu prof. dr. lica marzuki, s.h., dan dr. harjo s.h., m.c.l. mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion) mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon, sebagai berikut: hakim konstitusi prof. dr. lica marzuki, s.h. terlepas bahwa pemohon adalah subjek hukum privat rechtspersoon namun tatkala memohonkan pengujian terhadap suatu aturan hukum formal (het formel wet artikel), seperti halnya dengan undang undang nomor tahun tentang kehutanan beserta penjelasannya, yang dipandang bertentangan dengan uud maka perlu terlebih dahulu dipertanyakan sejauhmana pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana dimaksud dalam mk. juridische vraagstuk: apakah hak konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya aturan hukum formal (het formel wet artikel) itu? undang undang nomor tahun beserta penjelasannya, sebagaimanabunyi sebagai berikutpenjelasan daripadanya, berbunyiaturan hukum formal (het formel wet artikel) dimaksud menetapkan bahwasanya semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat alat (termasuk alat angkutan) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara. tersebut secara mutasi mutans bersesuaian dengan kuhp, dapat dirampas wws: voorwerpen, den veroordeelde toebehoorende door middle van misdrijf verkregen waarmede misdrijf opzettelijk gepleegd, kuncen worden verbeurd verklaard). aturan hukum formal (het formel wet artikel) menegakkan aturan hukum materil (het materiel recht), termasuk menegakkan serta melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dijamin konstitusi. hukum formal (het formel wet artikel) dibuat guna menegakkan dan melindungi hak asasi (basic right). namun, dalam menjalankan hak asasi, seseorang atau badan hukum tidak boleh melanggar cast hukum dan undang undang. penggunaan hak asasi tidak boleh melanggar hak asasi dan kebebasan orang lain. uud menetappada itu, menurut article the universal declaration human rights diny morality, public order and the general welfare democratic society. menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alat angkut, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran memang seharusnya dirampas (worden verbeurd verklaard) untuk negara. pada umumnya, semua negara memberlakukan aturan hukum formal (het formel wet artikel) sedemikian dalam penanganan perkara perkara pidana. tatkala suatu perampasan atau penyitaan barang dipandang melawan hukum atau tidak sah maka hal perampasan atau penyitaan dimaksud dapat diajukan kepada hakim praperadilan atau menempuh upaya lain sesuai due process law. lagi pula, tidaklah onrechtmatig, apalagi melanggar konstitusi tatkala pengaturan hal perbuatan kejahatan (misdrijf) digabungkan dengan perbuatan pelanggaran (overtreeding) dalam suatu hukum formal (het formel wet artikel), seperti halnya dengan undang undang nomor tahun kuhp mengatur hal penggabungan perbuatan pelanggaran dan perbuatan kejahatan dalam kaitan meerdaadse samenloop menurut dan kuhp. oleh karena aturan aturan hukum formal (het formel recht) dibuat guna menegakkan dan mempertahankan aturan aturan hukum materil (het materiel recht), termasuk konstitusi maka tidak beralasan kiranya hal permohonan pengujian yang diajukan pemohon terhadap undang undang nomor tahun tentang kehutanan dan penjelasannya. pemohon tidak ternyata dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya aturan hukum formal (het formel recht artikel) tersebut. mahkamah seyogianya menyatakan tidak menerima (niet ontvankelijk verklaard) permohonan pemohon. hakim konstitusi dr. hartono, s.h., m.c.l. pemohon astra seraya finance ternyata telah didirikan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pendirian perseroan terbatas, oleh karenanya kualifikasi pemohon sebagai badan hukum privat sebagaimana dimaksud oleh uuk telah terpenuhi. pemohon mendalilkan hak konstitusional yang berdasarkan dan uud yang menyangkut perlindungan atas harta benda" dan hak milik pribadi telah dirugikan. meskipun tersebut termasuk dalam bab mengenai hak asasi manusia, sehingga dalam ketentuan tersebut digunakan kata setiap orang , namun tersebut dapat diterapkan kepada badan hukum karena memang perlindungan tersebut ditujukan untuk melindungi hak milik atas harta benda dimana hak tersebut tidak hanya dapat dimiliki oleh natural person" tetapi juga legal person". untuk dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pemohon hal yang penting dan menentukan adalah apakah memang pemohon sebagai pemilik dari (tiga) unit mobil yang (dua) unit telah dinyatakan dirampas oleh negara atas dasar putusan pengadilan negeri mengerti no: pd. pn.sgt, tanggal april dan satu unit atas dasar tuntutan kejaksaan negeri mengerti dalam perkara pidana pid. pn sgt agar dirampas untuk negara. pemohon mendalilkan bahwa mobil mobil tersebut menjadi milik pemohon berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia antara pemohon dengan konsumen bernama juli ardiansyah dan febriansah. perjanjian pemohon dengan para konsumen tersebut didasarkan atas undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia yang berbunyi. dengan adanya ketentuan tersebut atas apakah memang secara tuntas kepemilikan (tiga) unit mobil sebagaimana tersebut atas telah berpindah kepada pemohon. dalam didunia dinyatadengan adanya perampasan terhadap mobil mobil guo yang terjadi adalah beralihnya penguasaan mobil tersebut dari debitur kepada negara sedangkan mobil mobil tersebut menjadi objek didunia yang merupakan perjanjian ikutan. sesuai dengan asas hukum suatu perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan akan secara otomatis mengakhiri perjanjian pokok. dengan tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ikutan yaitu didunia, karena objek perjanjian telah dirampas untuk negara, apakah perjanjian pokok yang sebenarnya yaitu perjanjian hutang piutang, hal mana dibuktikan dengan penggunaan istilah debitur dan kreditor, menjadi berakhir. apabila perjanjian pokok belum berakhir berarti pemohon sebagai kreditor masih berhak untuk mendapatkan pembayaran dari debitur tentunya akan menjadi janggal kalau pemohon menyatakan dirinya sebagai pemilik dari (tiga) unit mobil tersebut atas. oleh karenanya, untuk memastikan secara hukum apakah pemohon sebagai pemilik mobil mobil tersebut harus ditentukan dahulu hubungan hukum antara pemohon dengan debitur dalam hal ini adalah pihak pihak yang dengannya pemohon membuat perjanjian pembiayaan. dalam permohonan, pemohon tidak menjelaskan status hubungannya dengan debitur yang dengan debitur tersebut perjanjian didunia dibuat. kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh pemohon, namun harus ditentukan secara hukum, yaitu apakah pihak debitur masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar utangnya. seandainya pun debitur tidak mengakui lagi adanya kewajiban membayar hutang tersebut, sudahlah pemohon menyelesaikan perselisihan tersebut pengadilan, karena dalam salah satu syarat perjanjian yang diajukan pemohon kepada debitur bukti tercantum dalam angka klausul, yang berbunyi sebagai berikut: bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara kreditor dan debitur sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak dapat menghasilkan keputusan yang diterima, maka kreditor dan debitur setuju untuk menyelesaikan pengadilan negeri jakarta selatan tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan tuntutan tempat lain apabila jalan penyelesaian pengadilan sebagaimana disebutkan dalam klausul tersebut atas telah ditempuh tentu akan jelas hubungan antara kreditor dan debitur yaitu apakah telah terputus ataukah belum terputus. seandainya hubungan tersebut belum putus tentunya akan sangat tidak tepat pernyataan pemohon bahwa mobil mobil sebagaimana disebutkan atas adalah sebagai milik pemohon. dengan belum jelasnya status kepemilikan pemohon terhadap mobil mobil tersebut, karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara pemohon dengan debitur, saya berpendapat bahwa adanya kepentingan pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun tentang kehutanan,belum dapat dibuktikan, dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyataka mukti fadjar, s.h., m.s., prof. h.a.s. jayabaya, s.h, ll.m., dr. hartono s.h., m.c.l., maruarar siahaan, s.haie, s.h. anggota anggota, ttd. ttd. prof. dr. lica marzuki, s.h. dr. hartono, s.h., m.c.l. ttd. ttd. prof. h.a.s. jayabaya, s.h, ll.m. maruarar siahaan, s.h. ttd. ttd. prof. h.a. mukti fadjar, s.h., m.s. achmad roestandi, s.h. ttd. ttd. dewa gede laguna, s.h., m.h. soedarsono, s.h. panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan, s.h. copy faktur pembelian dan buku pemilik kendaraan bermotor bpk ) atas barang disimpan oleh kreditor dan untuk dipergunakan mana dan bilamana perlu. debitur dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam copy faktur pembelian atau bpk tersebut atas selama seluruh hutang debitur kepada kreditor belum dibayar lunas. debitur berkewajiban untuk mengambil dan dengan ini kreditor akan mengembalikan copy faktur pembelian dan bpk atas barang kepada debitur setelah seluruh kewajiban debitur menurut perjanjian ini dipenuhi oleh debitur: debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjadikan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga dengan jalan apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor, debitur berkewajiban memelihara dan mengurus barang sebaik baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri, dan bila terdapat bagian barang yang diganti atau ditambah, maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam penjaminan barang secara didunia kepada kreditor. yang dimaksud barang dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia butir adalahsuai undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia tentang ketentuan umum guo, yang juga sesuai isi ketentuan perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia yang dibuat sehingganya mengikat sebagai hukum bagi pemohon dan konsumen nasabahnya vide ketentuan isi syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan didunia butir guo, maka sebagai penerima jaminan didunia, menurut hukum pemohon adalah pemilik atas barang yang dijadikan oleh nasabah konsumenyang diajukan oleh: asosiasi advokat konstitusi aak), dalam hal ini diwakili oleh nama bahru ilmi yaku, sh, pekerjaan ketua asosiasi advokat konstitusi aak). alamat jalan diponegoro baru palembang telp. faks hand phone email: bahru@ palembang. nama dhabi sumatra, pekerjaan sekretaris asosiasi advokat konstitusi aak) alamat jalan diponegoro baru palembang telp. faks hand phone email: bahru@palembang. selanjutnya disebut sebagai .para pemohon, telah membacasaksi dan ahli dari pemerintah: telah mendengarkan keterangan pemerintah, telah membaca keterangan tertulis pemerintah: telah membaca keterangan tertulis ahli dari pemerintah,jum'at tanggal november dengan registrasi perkara nomor: puu serta perbaikan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin tanggal desemberkewenangan mahkamah konstitusi.ahkamahpemasyarakatan disahkan tanggal desember oleh presiden ri: hm. soeharto, selanjutnya diundangkan tanggal desember dengan demikian, mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan uji konstitusionalitas undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan terhadap uud il. pemohon dan kepentingan pemohon bahwa,remisi, dan kepmen hukum dan ham nomor: hn.o2. tahun tentang remisi tambahan telah memberikan wewenang otonomi kepada menhukham untuk melakukan interpretasi mandiri dan melakukan politisasi remisi. akibatnya, wewenang remisi menjadi sumber ketidakadilan bagi narapidana. secara faktual, telah ada narapidana tertentu seperti tommy soeharto yang menerima remisi terus menerus, sebaliknya ada narapidana seperti abu bakar bashir yang tidak diberikan remisi oleh menhukham. wewenang subjektif menhukham dalam soal remisi menjadi persoalan dalam proses penegakan hukum dan keadilan indonesia. bahwa, secara konstitusional, undang undang dasar tahun tidak memberi wewenang kepada presiden untuk memberi remisi (pengurangan masa pidana) kepada narapidana yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan yang merupakan kekuasaan kehakiman. dengan demikian, munculnya wewenang eksekutif untuk memberikan remisi kepada napi sesuai ketentuan undang undang nomor tahun khususnya butir dan guo merupakan pengingkaran terhadap undang undang dasar tahun iso jure bertentangan dengan undang undang dasar tahun sesuai undang undang dasar tahun dan:ketentuanjelas bersifat kontra konstitusional, karena bertentangan dengan undang undang dasar tahun jo. dan sehubungan dengan itu, dengan hormat, pemohon mohon perkenan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia menyatakan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan bertentangan dengan undang undang dasar tahun khususnya ketentuan butir dan berikut penjelasannya, yang lengkapnyaiv. petit berdasarkan seluruh argumentasi muka, maka petit yang kami ajukan dalam permohonan uji konstitusionalitasuji konstitusionalitasasyarakatan butir berikut penjelasannya dan bertentangan dengan uud menyatakansurat tulisan yang dilampirkan dalam surat permohonannya. bukti tersebut oleh pemohon telah dibubuhi materai dengan cukup dan diberi tanda bukti s d bukti yaitu berupa: bukti foto copy akta pendirian asosiasi advokat konstitusi: bukti foto copy undang undang nomor tahun tentang advokat serta penjelasannya: bukti foto copy undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan serta penjelasannya, bukti foto copy keputusan presiden nomor tahun tentang remisi. bukti foto copy buku pada bab satu atap kekuasaan kehakiman , halaman bukti foto copy buku gugatan aji: perluasan hak gugat organisasi legal standing) oleh mas achmad santosa,pebruari pihak pemerintah yang diwakili oleh menteri hukum dan ham disamping mengajukan keterangan secara lisan telah pula menyampaikan keterangan secara tertulis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember sebagai berikut umum latar belakang pemikiran pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak b.menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri ciri preventif, kuratif, rehabilitasi, dan edukatif. meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal menandainya masih berasal dari masa hindia belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri ketentaraan. oleh karena itu, praktek pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan berhak mendapatkanpemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjaatas hal hal tersebut diatas, maka diperlukan peraturan perundang undangan yanghingga kedepan sistem ketentaraan dapat berubah wajah menjadi sistem pembinaan jasmani dan rohani bagi warga binaan yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. dasar hukum pengurangan masa pidana remisi). ketentuan tentang pengurangan masa pidana (remisi) sebelum indonesia merdeka (pada masa pemerintahan hindia belanda) yanguvernementsbesluit, tanggal juli nomor bijblad pada staatsblad nomor dan tanggal januari tentang perubahan goupemberian remisi) setelah kemerdekaan republik indonesia, yang diatur dalam: undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan lembaran negara republik indonesia tahun nomor keputusan presiden republik indonesia serikat ris) nomornomornomor. tahun tentang pengurangan masa menjalani pidana remisi). keputusan presiden nomor tahun tentang pengurangan masa pidana remisi). keputusan presiden republik indonesia nomorpemberian remisi) oleh presiden dan dilaksanakan oleh menteri kehakiman (sekarang disebut menteri hukum dan hak asasi manusia). dasar pemikiran pengurangan masa pidana pemberian remisi). pengurangan masa pidana (pemberian remisi) yang diberikan pemerintah (oleh presiden dan dilaksanakan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia) kepada para narapidana, pada dasarnya telah sesuai dengan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila (sila ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan sosial) dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pada masa lalu sistem pemenjaraan" lebih bernuansa pada aspek "penjelasan dan balas dendam" semata, konsep dasar filosofis rehabilitasi dan reintegrasi sosremisipengurangan masa pidana (pemberian remisi)lapas) seluruh indonesia, antara lain sebagai berikut populasi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan lapas)diperbandingan pelaksanaan remisi berbagai negara. canada negara canada pemberian remisi dilakukan berdasarkan: @been's printer act r.s.p.e.i cap. dan prisons and reformatories act undang undang @queens printer nomor r.s.p.e.i. cap. dan undang undang ketentaraan dan reformasi). undang undang negara federal canada memberikan secara otomatis pengurangan masa pidana sebanyak satu pertiga dari masa pidananya. sebagai contoh: seorang narapidana yang mendapatkan pidana (sembilan puluh) hari penjara, secara otomatis mendapatkan pengurangan masa pidana maksimum (tiga puluh) hari. narapidana tidak diberikan pengurangan pidana remisi apabila tidak mampu atau menolak untuk aktif berpartisipasi dalam program pembinaan dan atau program kegiatan kerja: melanggar kebijakan nol pelanggaran (violet the zero tolerance policy) terhadap petugas pemasyarakatan, atau tidak mampu memenuhi standar dalam berperilaku positif. afrika selatan dalam merespon permasalahan overcrowding (kelebihan muat) dan kurangnya anggaran, departemen pelayanan pemasyarakatan telah beberapa kali memberikan remisi khusus (special remission) kepada narapidana (tidak termasuk pelaku dengan kategori kejahatan serius). dalam kurun waktu maret dan juni remisi tersebut diberikan kepada orang narapidana. selain remisi tersebut diberikan juga remisi yang disebut sebagai goodwill and busting remission" yang juga diberikan pada bulan desember april juli dan januari undang undang pemasyarakatan nomor tahun afrika selatan diubah pada tahun untuk merancang kembali kebijakan kebijakan menyangkut pengurangan pidana maupun pelepasan narapidana. kebijakan tersebut adalah memberikan pengurangan pidana sebesar remisi. maharashtra negara bagian india) pemberian remisi negara maharashtra hanya diberikan kepada narapidana yang menjalani pidana lama. jenis remisi negara ini antara lain a.remisi biasa (ordinary remission): b.remisi tahunan karena berkelakuan baik (annual good conduct): c.remisi khusus (special remission), d.remisi donor darah (book donation): e.remisi karena pekerjaan perlindungan lingkungan hidup (conservancy work): f.remisi untuk pelatihan fisik (physical training). sebagai tambahan remisi negara bagian diberikan oleh pemerintah dalam rangka memperingati kegembiraan rakyat (rejoicing public). irlandia irlandia, seseorang yang dipidana tidak harus menjalani sepenuhnya masa pidana, misalkan seseorang mendapatkan pidana penjara (delapan) tahun maka dia akan bebas setelah menjalani (enam) tahun. dengan kata lain (dua) tahun sisanya diampuni (emitted). berdasarkan undang undang narapidana irlandia prison rules dan diubah dengan prison rules) mempunyai hak untuk mendapatkan remisi sebesar (satu perempat) dari masa pidananya. namun begitu, sebagian dari pengurangan pidana (remisi) tersebut dapat ditiadakan tergantung dari perilaku yang bersangkutan selama didalam penjara. thailand remisi thailand diberikan berdasarkan undang undang penitentiary tahun dan peraturan pemerintah, penjelasan guo, pemohon: asosiasi advokat konstitusi aak) adalah kumpulan advokat indonesia yang bernaung dalam satu asosiasi yang mendambakan realisasinya cita cita konstitusional republik indonesia sesuai isi undang undang dasar tahun aak yang dideklarasikan pada tanggal desember yang kemudian direalisasikan dengan akta notaris elmadiantini, sh. nomor tanggal februari akta pendirian asosiasi advokat konstitusi). bahwa, aak berasaskan nilai nilai konstitusional republik indonesia, memiliki visi untuk merealisasikan cita cita konstitusional republik indonesia sesuai isi undang undang dasar tahun dan merealisasikan penegakan hukum dan hak asasi manusia secara integral dalam arti remisi diberikan kepada narapidana dengan klasifikasi berkelakuan baik, sangat baik dan terbaik (good, very good and excellent class). pada klasifikasi baik, narapidana akan mendapatkan pengurangan pidana hari tiap bulannya. klasifikasi sangat baik akan mendapatkan hari tiap bulannya dan pada klasifikasi terbaik narapidana akan mendapatkan hari tiap bulannya. apabila seorang narapidana ditugaskan untuk bekerja luar selama hari, masa pidana mereka juga akan dikurangi sebesar hari, ditambahkan dengan remisi bulanannya. bagi para praktisi pemasyarakatan thailand remisi harus tetap diberikan karena merupakan salah satu hak dari narapidana. narapidana yang berkelakuan baik harus mendapatkan kesempatan bebas sebelum waktunya. dari pemberian remisi tersebut narapidana akan terinspirasi serta terdorong untuk berkelakuan baik dan tidak akan melanggar aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. pemberian remisi juga merupakan solusi masalah over kapasitas yang sedang terjadi thailand. hampir lebih dari (enam puluh enam) tahun, undang undang ketentaraan nomor b.e. tahun telah tiga kali dimodifikasi yaitu pada tahun dimana sistem penghargaan perilaku baik good time allowance) atau remisi dikenalkan untuk mengurangi masalah overcrowding. kedua pada tahun dan ketiga pada tahun singapura dasar hukum pemberian remisi singapura adalah prosedur hukum pidana (criminal procedure code). narapidana yang menjalani pidana lebih dari (satu) bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiga dan yang kurang dari pidana tersebut (satu) bulan tidak mendapatkannya. remisi juga tidak diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melanggar peraturan dalam penjara, sedang dirawat rumah sakit yang disebabkan perbuatannya sendiri, narapidana yang ditangkap kembali setelah melarikan diri. .d@queensland australia) dasar hukum pemberian remisi @queensland adalah undang undang pemasyarakatan tahun collective services act pada mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan remisi adalah seorang narapidana mendapatkan remisi apabila masa pidana penjaranya bulan atau lebih, seorang narapidana tidak berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani pidana, mereka tidak keluar untuk bekerja mencari pekerjaan, pidana rumah, sedang melaksanakan pidana bersyarat, pidana percobaan. pemberian remisi dilakukan oleh kepala lapas chief executive) kepada narapidana sebanyak satu pertiga dari masa pidananya dengan kondisi bahwa: napi yang dituju bukan merupakan narapidana yang dapat membahayakan masyarakat (lihat the prisoner's discharge does not pose unacceptable risk the community): dan napi tersebut berperilaku baik dan rajin bekerja: dan hal ini yang diatur dalam undang undang. tasmania australia) dasar hukum pemberian remisi negara bagian tasmania adalah peraturan pemasyarakatan tahun nomor correction regulation nomor remisi tidak diberikan kepada narapidana yang (l) terbukti melarikan diri atau mencoba melarikan diri selama masa pidananya atau mencoba melarikan diri), dan dipidana penjara selama (tiga) bulan atau kurang kepala penjara tidak boleh memberikan remisi kepada narapidana apabila remisi tersebut dapat mengurangi total masa pidanpemasyarakatanasyarakadvokat pengacara dalam menjalankan tugas profesinya untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang advokatpemasyarakatanago. bahwa pelaksanaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara konsisten dan konsekuen adalah menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara maupun warga negara indonesia tanpa kecuali, termasuk pemohon itu sendiri. begitu pula penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa campur tangan (intervensi) pihak manapun, telah menjadi tekad pemerintah untuk melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen, sehingga menurut anggapanmasyarakatasyarakaasyarakatan. iii. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan. sehubungan dengan anggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan: butir (i) beserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, yang menyatakan butir (i) yang berbunyi narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi): penjelasannya menyatakyang berbunyi':""pidana juga sangat besar sangat terbuka (termasuk pemohon itu sendiri), sehingga setiap orang berpotensi dirugikan apabila pengurangan masa pidana (pemberian remisi) dihilangkan. bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi) pengurangan masa pidana (pemberian remisi) merupakan norma yang universal yang dilaksanakan beberapa negara, walaupun menggunakan sistem dan pola yang berbeda beda (vide penjelasan umum huruf halaman diatas). bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi)ini menunjukkan bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi) sudah merupakan kebiasaan yang terpelihara dalam penyelenggaraan kenegaraan (konvensi ketatanegaraan) negara republik indonesia. bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi)integrasi sosial (vide dan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan)s pemberian remisi)"k asasi manusia dan kitab undang undang hukum pidana). bahwa kekuasaan kehakiman (judicative power) dilakukan oleh mahkamah agung dan seluruh badan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang mempunyai tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa perkara (perdata, pidana, tata usaha negara dan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar) yang diajukan kepada masing masing lingkungan peradilan, disamping kewenangan kewenangan lain yang diberikan oleh undang undang undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman). bahwapidana memperoleh masa pidana (hukuman) yang telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde), dan sejak itu narapidana menjadi tanggung jawab pemerintah (executive power) untuk dibina lembaga pemasyarakatan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan). bahwa pengurangan masa pidana (pemberian remisi) tidak merubah substansi (strafmaat) putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde). hal tersebut dibuktikan bahwa walaupun seorang narapidana yang dihukum selama (lima) tahun penjara, dan karena yang bersangkutan mendapat pengurangan masa pidana (pemberian remisi) hanya menjalani hukuman selama (empat) tahun, maka didalam buku register perkara pengadilan negeri tetap tercatat (lima) tahun penjara. dari uraian tersebut diatas, maka ketentuan butir (i) beserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang pemasyaraka: menerima keterangan pemerintah tertulis maupun lisan secara keseluruhan, menyatakan: butir (i) beserta penjelasannya, dan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan butir beserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatandalil dalilnya, pemerintah juga mengajukan (satu) orang ahli yaitu prof. dr. andi hamzah, dan (satu) orang saksi yaitu gion bin saran pada persidangan tanggal pebruari telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli prof. dr. andi hamzah, sh.( ahli hukum pidana) dasar: permintaan direktur jenderal pemasyarakatan departemen hukum dan hak asasi manusia untuk menelaah dan memberikan pendapat hukum sehubunganmohonkan oleh bahru ilmi yakub s.h. dan dhabi sumatra, s.h. yang dalam hal ini bertindak sebagai ketua dan sekretaris asosiasi advokat konstitusi aak) yang beralamat jl. diponegoro baru nomor palembang. kerangka pemikiran: masalah yang dikemukakan disini tidak lain daripada "batas wewenang peradilan pidana" dan "pembinaan narapidana oleh pemerintah (eksekutif)" . untuk itu perlu dikemukakan pendapat pakar hukum pidana dan acara pidana yang terkenal van bemmelen yang mengemukakan bahwa acara pidana itu terdiri atas tujuh tahap yang secara berturut turut mencari kebenaran, mencari pembuat (tindak pidana): menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya, mengumpul bahan bahan bukti untuk diajukan pengadilan: pengambilan putusan oleh hakim: upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut, dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi): dengan tahap terakhir, pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) yang dilakukan oleh jaksa, maka berakhirlah proses acara pidana itu. sampai disitulah wilayah acara pidana, dan selanjutnya pembinaan narapidana berada dalam wilayah pemerintah eksekutif) yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan yang berada bawah naungan departemen hukum dan hak asasi manusia. dalam rangka pembinaan narapidana berupa proses perubahan "orang jahat" menjadi "warga masyarakat biasa" ada beberapa ketentuan yang mengatur lamanya narapidana berada dalam lembaga pemasyarakatan (penjara) seperti: pelepasan bersyarat yang diatur dalam kuhp dalam sistem pelepasan bersyarat ini berarti narapidana tidak menjalani sepenuhnya pidana yang telah diputuskan oleh hakim. misalnya, hakim menjatuhkan pidana tahun penjara, berarti dari tahun adalah tahun. setelah narapidana menjalani pidana penjara tahun, maka pemerintah yang membina narapidana itu dapat melepaskannya dengan syarat terpidana tidak melakukan kejahatan lagi dalam jangka waktu yang ditentukan itu. ini berarti praktis terpidana menjadi pidana kurang daripada yang telah diputuskan oleh hakim. banyak hal yang kadang lepas dari pikiran kita, bahwa sesungguhnya orang yang dijatuhi pidana penjara itu kehilangan banyak hal, seperti hak istri untuk minta cerai jika suaminya dijatuhi pidana lima tahun penjara atau lebih. jadi, terpidana kehilangan hak untuk rumahtangga, terpidana tidak dapat memilih dan dipilih, terpidana tidak berhak mendapat surat keterangan berkelakuan baik, terpidana tidak dapat menjadi pegawai negeri atau pejabat selama menjalani pidana penjara. semuanya ini tidak seluas luasnya, serta memiliki misi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan ham. ringkasnya, aak berkepentingan agar undang undang dasar tahun dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. bahwa,tahun berikut penjelasannya). bahwa, dengan demikian, secara ringkas hak konstitusional pemohon dalam permohonan uji konstitusionalitas ini adalah hak agar undang undang dasar tahun dilaksanakan konsisten dan konsekuen dalam hal ini adalah hak agar kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum, serta keadilan sebagaimana termaktub dalam undang undang dasar tahun dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. bahwa, hak konstitusional pemohon yang dirasakan oleh pemohon telah dirugikan karena berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan adalah: hak agarpat diwujudkan sesuai uud dapat diwujudkan secara konsisten dan konsekuen berlakunyaberbunyi: narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). tercantum dalam putusan hakim. oleh karena itu, sesudah perang dunia ii, para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana eropa berpendapat, pidana penjara itu tidak mencapai maksudnya, yaitu mengurangi kejahatan dalam masyarakat. terlebih pidana penjara singkat (enam bulan bawah), lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya (too short for rehabilitation and too long for corruption). untuk menghindari segi buruk pidana penjara ini, maka dicari alternatif lain, seperti pidana kerja sosial (community service order), denda harian (day fine), yaitu denda yang dibayar terpidana sebagai pengganti pidana penjara enam bulan bawah tergantung pada pendapatan terpidana dalam satu hari dan pidana pengawasan (control). beberapa negara eropa sekarang termasuk portugal, sudah diperkenalkan sistem penjara (pemasyarakatan) week end detention, yang artinya narapidana berada penjara hanya pada hari sabtu dan minggu, sehingga mereka dapat bekerja sebagai warga masyarakat biasa, yang beberapa haknya yang hilang yang lewat dari pikiran seperti tersebut muka, praktis dapat diraih kembali. semuanya ini diatur oleh pemerintah eksekutif) bukan lagi dilakukan oleh hakim. pemberian remisi, yang pada umumnya dikenal oleh negara beradab, antara lain nederland dari mana kuhp indonesia bersumber, tidak merupakan koreksi terhadap putusan hakim, karena data yang tersimpan dalam arsip pengadilan tetap tercantum pidana penjara yang telah diputuskan oleh hakim. jadi, dalam pengenaan aturan residivis, penerapan aturan gabungan delik (samenloop confusus) tetap bertumpu pada pidana yang telah diputuskan oleh hakim bukan pada lamanya narapidana benar benar berada dalam lembaga pemasyarakatan (penjara). pendapat tidak ada kaitan antara ketentuan remisi yang berada wilayah pemerintah eksekutif) dan " menurut undang undang dasar tahun seperti telah dikemukakan oleh pakar hukum pidana dan hukum acara pidana yang sangat terkenal j.m van bemmelen, acara pidana berakhir pada eksekusi oleh jaksa. jadi, eksekusi terhadap pidana penjara oleh jaksa merupakan serah terima terpidana dari kekuasaan yudikatif kepada eksekutif. jika alasan pemohon dilanjutkan secara konsekuen, maka jelas kuhp juga harus dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar tahun karena dalam kuhp tercantum yang mengatur tentang pelepasan bersyarat, yang penerapannya sepenuhnya berada tangan pemerintah eksekutif) yaitu direktorat jenderal pemasyarakatan departemen hukum dandwet) yang mengatur juga tentang kekuashak asasi manusia. sama dengan kuhp indonesia, dan seterusnya. kuhp nederland juga mengatur tentang pelepasan bersyarat (invrijheidsstelling), yang penerapannya dilakukan oleh menteri kehakiman ministerio van justice). namun demikian, tidak ada orang iseng nederland yang mengajukan gugatan bahwa peraturan tentang pelepasan bersyarat yang diatur dalam kuhp yang jelas mengurangi secara nyata lamanya terpidana berada dalam penjara dibanding yang diputuskan oleh hakimwet) yang mengatur juga tentang kekuasasaksi gion bin saran bahwa saksi adalah mantan narapidana, bahwa saksi diputus oleh pengadilan negeri dan mahkamah agung tahun, setelah mengajukan grasi menjadi tahun dan menjalani hukuman tahun bulan hari, bahwa dalam perhitungan hari lembaga pemasyarakatan hanya (tiga puluh) hari bulan, bahwa bagi narapidana dengan.para pemohon adalah permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan (selanjutnya disebut pemasyarakatan), khususnya butir dan serta penjelasannya yang berkaitan dengan pengurangan masa pidana (remisi) yang menurut anggapan para pemohon bertentangan dengan uud dengan demikian, berdasarkan uud dan uuk sebagaimana ditentukan dalam uuk, serta hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang oleh para pemohon,tersebut atas, dalam menilai ada tidaknya kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara guo, mahkamah akan memberlakukan syarat syarat kerugian konstitusional, sebagaimana telah menjadi yurisprudensi mahkamah, yang harus dipenuhi oleh para pemohonnyapemoholaku kumpulan advokat indonesia yang bernaung dalam asosiasi advokat konstitusi aak), sehingga dapat dipandang sebagai perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. dengan demikian memenuhi ketentuan uuk beserta penjelasannya. yang harus dipertimbangkan selanjutnya, dalam kualifikasinya seperti itu, apakah benar anggapan para pemohon bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya yang diuji. dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan: bahwa para pemohon mempunyai hak konstitusional yang mengalir dari ketentuan dan uud yang berkaitanbahwa hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya pemasyarakatan, khususnya butir dan berikut penjelasannya. menimbang bahwa untuk menilai dalil dalil para pemohon, mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu ketentuan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut: dutir dan pemasyarakatan berbunyi: butir narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) . penjelasannya. penjelasannya cukup jelas. bahwa ketentuan yang tercantum dalam dan uud menurut pendapat mahkamah mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu mahkamah agung, beserta badan badan peradilan yang berada bawahnya, dan mahkamah konstitusi. itu tidak mengatur secara langsung hak konstitusional seseorang termasuk hak konstitusional para pemohon. dengan kata lain, dan uud tidak mengatur ketentuan mengenai hak konstitusional yang dapat ditafsirkan sebagai hak konstitusional para pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan. sementara itu yang diatur oleh butir dan pemasyarakatan tidak mencakup seluruh warga negara, tetapi khusus mengatur kepentingan narapidana. dalam keterangannya persidangan, saksi gion bin saran, sebagai mantan narapidana menyatakan bahwa bagi narapidanadalam persidangan para pemohon tidak ternyata tergolong narapidana dan tidak ternyata pula mewakili kepentingan narapidana, oleh karena itu tidak terdapat kerugian konstitusional pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial. kalaupun para pemohon mendalilkan bahwa organisasi aak memiliki visi untuk melaksanakan penegakan hukum dan ham secara integral dalam arti seluas luasnya dan berkepentingan agar uud dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, mahkamah menilai bahwa visi tersebut bersifat terlalu umum, tidak spesifik. visi aak tersebut tidak dapat dijadikan jalan masuk (entry point) untuk membangun konstruksi hukum sehingga para pemohon seolah olah mempunyai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial dengan berlakunya butir dan pemasyarakatan, sebagaimana dimaksud oleh uuk. menimbang, terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa butir dan pemasyarakatan bertentangan dengan uud karena, menurut pemohon,terhadap dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa kewenangan untuk mengurangi hukuman (remisi) dapat diberikan kepada cabang kekuasaan eksekutif. karena, pengurangan hukuman telah lama dikenal dalam sistem pemenjaraan, terlebih lagi dalam sistem pemasyarakatan, yang keduanya sama sama terkait dengan lingkup tanggung jawab pemegang kekuasaan pemerintahan negara. selain itu, prof. dr. andi hamzah, s.h. selaku ahli dalam persidangan, dengan merujuk pada pendapat van bemmelen, menyatakan bahwa ruang lingkup acara pidana mencakup (tujuh) tahap, yaitu: mencari kebenaran, mencari pembuat (tindak pidana), menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya, mengumpulkan bahan bahan bukti untuk diajukan pengadilan, pengambilan putusan oleh hakim: upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut: dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). dengan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, menurut ahli dimaksud, maka berakhirlah proses (due process) acara pidana. selanjutnya, pembinaan narapidana tidak lagi berada dalam ranah kekuasaan kehakiman (yudikatif), tetapi beralih dalam ranah kekuasaan eksekutif, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan yang berada bawah departemen hukum dan ham. remisi diberikan kepada narapidana yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah menjalani pidana yang dijatuhkan untuk periode tertentu, serta harus dipenuhi syarat syarat tertentu oleh narapidana yang bersangkutan. menimbang, terlepas dari pendapat ahli tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional para pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial yang dirugikan, yang timbul dari hubungan sebab akibat (causal terbang) berlakunya butir dan pemasyarakatan, sehinggitupermohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankeljk verklaara: achmad roestandi, s.h., prof. jayabaya, s.h, ll.m., maruarar siahaan, s.h., prof. mukti fadjar, s.h., m.s., dr. hartono s.h., m.c.leddy purwanto, ll.m. maruarar siahaan,s.h ttd. ttd. prof.h.a. mukti fadjar, s.h.,ms. soedarsono, s.h. ttd. ttd. dr. hartono, s.h., mcl. dewa gede laguna, s.h., mh. panitera pengganti, ttd. eddy purwanto, s.h. sedangkan penjelasannya, yangahun huruf berikut penjelasannya), telah merugisebab, ketentuan guo menjadi entry point bagi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman dalam bentuk merubah substansi putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (eintracht van gewijsde). akibat pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan khususnya butir dan berikut penjelasannya guo, ribuan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang sudah berkekuatan tetap (eintracht van gewijsde) telah dirubah strafmaatnya oleh menteri hukum dan ham secara sepihak. terjadinya perubahan strafmaat putusan pengadilan dalam perkara perkara pidana guo yang dilakukan secara sepihak oleh menteri hukum dan ham sebagai pembantu presiden merupakan kerugian aktual bagi kepentingan konstitusional pemohon yang memperjuangkan terciptanyl. tentang pokok perkara bahwa dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri) telah menyetujui ruu pemasyarakatan: yang selanjutnya disahkan oleh presiden ri: hm. soeharto menjadi undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan pada tanggal desember selanjutnya diundangkan tanggal desember bahwa, undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan memuat norma butir yang berbunyi: narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). selanjutnyasedangkan menentubahwa, ketentuan undang undang nomor tahun khususnya butir dan guobahwa, dengan mengacu ketentuan undang undang nomor tahun khususnya butir dan guo, pada tanggal desember presiden ri, abdurrahman wahid mengeluarkan keputusan presiden keppres) nomor tahun tentang remisi yang keppres guo menentukankeppres tahun bahwa, ketentuan dan keppres nomor tahun tentang remisi guo merupakan intervensi kekuasaan eksekutifarena pemberian remisi telah merubah substansi atau strafmaat putusan pengadilan dalam perkara pidana secara sepihak oleh kekuasaan eksekutif, kendati secara hukum putusan guo telah memiliki kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde). dalam hal ini, bentuk intervensi menteri hukum dan ham adalah munculnya wewenang menteri hukum dan ham untuk merubah strafmaat putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (eintracht van gewijsde). padahal, pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan yudisial yang terpisah dari eksekutif kekuasaan pemerintahan bawah presiden. jenis dan besaran pengurangan masa pidana bagi narapidana secara rinci diatur dalam keppres nomor tahun tentenurut undang undang dasar, undang undang dasar tahun menetapkonsep yuridis kekuasaan kehakiman yang merdeka secara konstitusional meliputi: larangan terhadap upaya campur tangan (intervensi) pihak lain luar kekuasaan kehakiman (termasuk eksekutif) kecuali campur tangan itu dibolehkan undang undang dasar tahun dalam hal ini, undang undang dasar tahun dan secara limititatif menetapkan wewenang intervensi eksekutif terhadap urusan peradilan hanya menyangkut grasi, rehabilitasi, amnesti, serta abolisi. wewenang ini disebut wewenang pseudo yudisial." dalam bentuk aturan hukum, konsepsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dituangkan dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. menurutdalam penjelasan guo dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertiantahun untuk mengonfirmasi ketentuan guo, undang undang nomor tahun mengancam setiap orang yang dengan sengaja mengintervensi kekuasaan kehakiman dengan ancaman pidana tahun pembentukan kekuasaan kehakiman satu atap (one roof system'. munculnya ide one roof system menurut montesguieu untuk mencegah munculnya kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang wenang. montesguieu berpendapat setiap percampuran satu tangan antara legislatif, eksekutif, dan yudisial dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang wenang. untuk mencegah kesewenang wenangan, badan (alat kelengkapan) organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain. yang satu independen terhadap yang lain. implikasi yuridis pembentukan kekuasaan kehakiman satu atap adalah adanya borders (tapalbatas) terhadap wewenang cabang kekuasaan, oleh karena itu, hanya organ organ kekuasaan kehakiman sajalah yang berhak melakukan tindakan tindakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. secara ontario, tindakan organ eksekutif dalam proses penegakan hukum dan keadilan merupakan intervensi yang dilarang oleh konstitusi. bagi manan, sistem peradilan berwibawa, halaman tentang konstitusionalitas pemberian remisi oleh pemerintah cg. menteri hukum dan ham. bahwa, praktik pemberian remisi oleh pemerintah eksekutif) cg. menteri kehakiman merupakan kebijakan (fries ermessen) yang konstitusionalitas dinilai dari undang undang dasar tahun konstitusionalitas itu dapat dinilai dari beberapa aspek berikut: aspek pengaturan dari aspek pengaturan, undang undang dasar tahun secara tegas tidak memberikan wewenang memberikan remisi kepada presiden eksekutif), sedangkan menurut undang undang dasar tahun menteri hukum dan ham menhukham) adalah pembantu presiden. dengan demikian, tindakan pemberian remisi kepada narapidana yang dilakukan oleh menhukham tidak memiliki dasar konstitusional, dengan kata lain merupakan kebijakan yang inkonstitusional. aspek bentuk aturan hukum (wet materiel zin) bentuk aturan hukum yang mengatur adanya remisi hanyaselanjutnya, undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan menentukan: ketentuan mengenai syarat syarat dan tata cara pelaksanaan remisi diatur dengan peraturan pemerintah . bahwa, betul telah lahir peraturan pemerintah nomor tahun tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan napi) sebagai realisasi perintah undang undang nomor tahun guo. namun, nomor tahun ternyata masih mendelegasikan pengaturan mengenai remisi kepada bentuk aturan hukum keputusan presiden keppres). untuk itu, lahirlah keppres nomor tahun selanjutnya diubah dengan keppres nomor tahun kemudian, keppres memberi delegasi lebih lanjut kepada keputusan menteri hukum dan ham nomor hn. tahun tentang pelaksanaan keputusan presiden nomor tahun tentang remisi, yang kemudian diinterpretasikan lagi oleh menhukham dengan kepmen hukum dan ham nomor hn.o2. tahun tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana. secara konstitusional, eksistensi keppres nomor: tahun keppres nomor tahun keputusan menteri hukum dan ham nomor: hn. tahun tentang pelaksanaan keputusan presiden nomor tahun tentang remisi, dan kepmen hukum dan ham nomor: hn. tahun tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana adalah tidak sah atau inkonstitusional. sebab, undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan hanya mendelegasikan wewenang pengaturan remisi kepada peraturan pemerintah pp). undang undang nomor tahun tidak memberikan wewenang pengaturan lebih lanjut kepada bentuk aturan hukum yang lain, yaitu keppres dan kepmen. dengan demikian, pengaturan remisi lebih lanjut oleh keppres dan kepmen hukum dan ham telah melanggar azas delegates non protest delegasi secara kategori bentuk aturan hukum, kepmen merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang tidak termasuk dalam bentuk aturan hukum sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun yang hanya mengenal uud uu perpu, peraturan pemerintah pp), peraturan presiden, dan peraturan daerah perda). sebagai beleidsrege! kepmen guo tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang undang apalagi undang undang dasar tahun dalam kenyataannya, kepmen tentang remisi guo telah menyimpang ketentuan undang undang dasar tahun sebab, kepmen guo telah memberikan wewenang kepada menhukham untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. sebagai beleidsregel, kepmen nomor: hn.o2. tahun tentang pelaksanaan keputusan presiden nomor tahun tentangngurus besar pgri, yang dalam hal ini diwakili oleh ketua pgri h.m. rusli yunus, alamat jl. tanah abang iii jakarta pusat. telepon dan fax. selanjutnya disebut pemohon pengurus ikatan sarjana pendidikan indonesia ispi) yang dalam hal ini diwakili oleh ketuanya prof. dr. soedijarto, ms. ma., warga negara indonesia beralamat paten raya blok jakarta selatan selanjutnya disebut pemohon ii: yayasan nurani dunia, yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya, imam budi darmawan prasodjo, warga negara indonesia beralamat jl. proklamasi jakarta pusat, selanjutnya disebut pemohon iii: arif pribadi prasodjo, dalam jabatannya sebagai koordinator pembangunan masyarakat yayasan nurani dunia, warga negara indonesia, beralamat jl. proklamasi jakarta pusat, selanjutnya disebut pemohon iv: nama drs. eng rosliana tempat tgl lahir ciamis, agama islam pekerjaan guru kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. pajajaran cicero seruni, serang banten. nama muhammad sibromulisi, pd. tempat tgl lahir serang, agama islam pekerjaan pegawai negeri kewarganegaraan indonesia alamat lengkap komp. kejaksaan rt. rw. kel. cipari, kec. serang, serang banten. nama drs. aang juanda tempat tgl lahir majalengka, agama islam pekerjaan pegawai negeri kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. mawar viii h3 rt. rw. kel. panggang jaya, kec. periuk kota, tangerang banten. nama lahir hermawan, sh. tempat tgl lahir jakarta, agama islam pekerjaan guru dosen kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. cerah rt. rw. kel. cerah, kecamatan bandung kulon bandung. nama drs. edi permadi, mm. pd. tempat tgl lahir tasikmalaya, agama islam pekerjaan pegawai negeri kewarganegaraan indonesia alamat lengkap kp. sukamulya rt. rw. desa cimanuk, kec. cileungsi bandung. nama drs. intro tempat tgl lahir sleman, agama islam pekerjaan guru kewarganegaraan indonesiambaca keterangan tertulisahli dari pemohon dan ahli dari pemerintahtanggal desember jam wib dan telah registrasi pada hari selasa tanggal desember jam wib dengan nomor puu iii yang kemudian telah diperbaiki dan telah diterima kepaniteraan mahkamah pada hari jumat, tanggal januari menguraikan hal hal sebagai berikut: latar belakang pemikiran pengajuan permohonanndang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebutpersenbuktiukti. dari apbd. gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam apbn. dalamsektor pendidikan mendapatkan alokasi dana sebesar miliar dikurangi alokasi gaji dosen sehingga jumlahnya menjadi miliar atau ekuivalen dari jumlah keseluruhan apbn tahun miliar.walaupun pembuat undang undang republik indonesia nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahuundang undang dasar atas.sebagaimana dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusimengenai kedudukan hukum (legal standing). bahwa para pemohon adalah dua organisasi yang mempunyai anggaran dasar bertujuan yang sama, meskipun keduanya memiliki status yang berbeda akan tetapi keduanya bergerak dibidang pendidikan dan sangat konsisten terhadap pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuanrumah tangga art), yang keberadaannya telah diakui oleh instansi yang berwenang dalam hal inidimuka dan diluar pengadilan. bukti maka oleh karenanya pgri adalah sebuah badan hukum. bahwa pgri dalam pengajuan permohonan pengujian undang undang republik indonesia nomor tahun tentang apbn tahun terhadap undang undang dasar tahunh. mohauktisikatan sarjana pendidikan indonesia ispi). adalah sebuah perkumpulan dari para pendidik dan pakar pendidikan didirikan pada tanggal mei yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan mutu pendidikan, menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna, berdaya guna, melalui pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan untuk kemajuan dan kepentingan bangsa dan negara. bahwa berdasarkan keputusan rapat pengurus pusat ispi pada tanggal desember telah diputuskan ispi akan mengajukan permohonan pengajukehadapan mahkamah konstitusi. yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat pemberian wewenang nomor pp ispi k tanggal desember kepada ketua umum ispi, prof. dr.h. soedijarto, ma. buktibahwa pemohon adalah merupakan persekutuan profesi, kesatuan profesi, perkumpulan dari orang orang yang tergabung dalam suatu wadah yang diberi nama ispi, berdasar pada anggaran dasar bab iii dan ispi bertujuan 28c dan sehingga berhak mengajukan permohonan pengujian undang undang guo. oleh karenanya kedudukan hukum ispibahwa pgri dan ispi, meskipun keduanya berbeda dalam status hukumnya, namun dari kedua anggaran dasar yang dimilikinya, keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang sama. bahwa berdasar dan uud dihubungkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kedua pemohon tersebut sama sama memiliki hak wewenang konstitusional yang sama yaitu berhak menyumbangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta berhak menyelenggarakan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan. bahwa dengan demikian kedua pemohon guo memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud undang undang mahkamah konstitusi. bahwa ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia menetapyasan nurani dunia adalah sebuah yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya, diantaranya mendirikan, menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas pendidikan baik formal maupun non formal. dengan demikian yayasan ini pun memperjuangkan kepentingan umum didalam dunia pendidikan, sejalan dengan ketentuan konstitusi tersebut maka sehingga kedudukannya yayasan ini sesuai denganpemohon sampai dengan pemohon adalah pemohon perorangan yang mempunyai hak dan kewenangan konstitusional yang sama, sebagaimana dimaksud dalamdarta yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ., uud yang menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya . hak dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut kemudian dijabarkan didalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, yang menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu . dengan demikian berdasarkan alasan tersebut para pemohon sampai dengan mempunyai kualitas sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional. bahwa oleh sebabmengenai hak dan atau kerugian konstitusional yang dirugikan secara factual. bahwa para pemohon adalah organisasi profesi guru dan dosen yang berkepentingan dan terkait serta bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan. hal mana tersurat diantaranyaerlukan biaya yang cukup besar, yang dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud adalah merupakan tanggung jawab negara, yang dalam pelaksanaannya adalah oleh pemerintah bahwa negara pemerintah) harus menyediakan anggaran yang cukup dan wajar, agar pendidikan yang diselenggarakan para guru dapat mencapai hasil yang optimalyang berbunyiberdasar amanat yang tercantum dalam tersebut, negara dalam hal ini pemerintah dalam strategi menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara harus terlebih dahulu memenuhi amanat uud dengan terlebih dahulu menetapkan anggaran pendidikan sebesar bahwa akan tetapi dalam menetapkan undang undang nomor tahun negara pemerintah) hanya mengalokasikan anggaran sebesar (delapan koma satu proses) dari keseluruhan apbn tahun bahwa keadaan yang demikian secara formal jelas bahwa undang undang nomor tahun tentang apbn bertentangan dengan uud sedangkan secara material, strategi penyusunan anggaran dalam apbnh uud bahwa dari keadaan yang demikian pgri dan ispi beserta seluruh pemohon lainnya yang mempunyai tujuan dan komitmen melaksanakan amanat dan dan uudterbang) sebagaimana fakta yang akan pemohon kemukakan dibawah nanti. alamat lengkap keadilan rt. rw. kel. sinduadi, kec. mati sleman. nama drs. skenario tempat tgl lahir pati, agama islam pekerjaan guru pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jatimulyo baru rt. rw. kel. kricak, kec. tegalrejo yogyakarta. nama drs. rustopo, sh. tempat tgl lahir brebes, agama pekerjaan dosen kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. menoreh utara xii rt. rw. semarang. nama dra. sri ducati tempat tgl lahir magelang, maret agama islam pekerjaan dosen kewarganegaraan indonesia alamat lengkap wologito utara rt. rw. kel. kembangarum, kec. semarang barat, semarang. nama drs. matadjit, mm. tempat tgl lahir gresik, agama islam pekerjaan pensiunan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap keraton iii rt. rw. kel. keraton, kec. karangpilang surabaya. nama drs. ikhwan semadi tempat tgl lahir trenggalek, oktober agama islam pekerjaan pegawai negeri sipil kewarganegaraan indonesia bahwa fakta belum adanya anggaran belanja yang memadai bagi pelaksanaan pendidikan nasional terbukti dengan undang undang dasar mengharuskan untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan sekurang kurang (dua puluh proses) dari apbn maupun apbd, sebagaimana diamanatkan dalam uud yang bunyinyundang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun sektor pendidikan hanya mendapatkan alokasi dana sebesar (delapan koma satu proses) dari jumlah keseluruhan apbn tahun bahwa karena undang undang dasar telah dilanggar oleh undang undang yang sedang diuji sehingga berakibat pula secara langsung kepada terganggunya pelaksanaan maksud, tujuan dan fungsi para pemohon untuk, tidak bisa tercapai secara maksimal, dan secara faktual pendidikan indonesia tertinggal. bahwaundang undang nomor: tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang tidak sinkron atau sejalan pikiran dari amanat undang undang dasar dengan demikian menjadikan pendidikan negeri kita tertinggal sebagaimana cita cita dan fakta sebagai berikut peningkatan sumber daya manusia sdm) sesuatu bangsa:. syarat utama kemajuan dibidang ekonomi atau peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut.undang undang dasar pembukaan: tujuan kemerdekaan mencerdaskan kehidupan bangsa. uud lamay6. karenanya uud yang baru secara kuantitatif disebut dari abn, untuk merangsang pemerintah memberi perhatian yang lebih besar kepada pendidikan. pendidikan indonesia dibandingkan dengan negara asean atau asia timur tertinggal dalam jumlah partisipasi murid dalam sistim sekolah pendidikan dasar tahun pendidikan) belum selesai mutu sangat tertinggal lama belajar rata rata indonesia sekitar tahun sajaiv. ciri ciri pendidikan dasar yang ideallulusan slip dan lulusan smu, dan sekitar 4y9cum): siswa sesuai umur didisekolah, termasuk yang di: idealnya: apm apk dibawah dibawah yo, slip: apm apk 5y6, idealnya: apm apk dibawah dibawah yo, catatan: beberapa data diatas adalah perkiraan, tetapi besarannya mendekati kenyataan). vi. untuk menuntaskan pendidikan dasar diperlukan sekolah dasar: kelompok umur sebanyak juta anak prasarana bangunan): memperbaiki lebih dari ruang yang rusak berat menyediakan guru: bagi yang masih kurang guru, dan baru. diperkirakan perlu tenaga pengajar menyediakan buku dan alat peraga, bagi hampir semua sd, sekitar menyempurnakan sistim pengawasan dan evaluasi menyesuaikan kurikulum pada keadaan lokal menyediakan dana penyelenggaraan yang wajar dan cukup memperkuat dinas dinas pendidikan wilayah sekolah lanjutan tingkat pertama: kelompok umur sebanyak juta anak. prasarana: memperbaiki bangunan yang rusak berat membangun gedung baru sampai pelosok pelosok untuk menampung tiga juta siswa tidak mempunyai sekolah, diperlukan sekitar gedung slip baru menyediakan guru bagi slip baru. diperkirakan perlu tenaga pengajar melatih para guru yang sudah ada menyediakan buku dan alat peraga, bagi slip, yang jumlahnya nantinya sekitar buah menyempurnakan sistim pengawasan dan evaluasi menyediakan dana penyelenggaraan yang wajar dan cukup memperkuat dinas pendidikan wilayahii. kewenangan mahkamah konstitusiahwa akan tetapi, dengan sedemikian agennya pengujian undang undang nomor tahun ini, serta akan menimbulkan kesulitan yang cukup besar, seandainya permohonan pengujian undang undang ini dikabulkan, sementara undang undang nomor tahun sudah terlanjur jalankan, maka dengan wewenang yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi yang tertuang dalam undang undang mahkamah konstitusi, yang bunyinyaka adalah bijaksana bilamana pelaksanaan berlakunya undang undang nomor tahun ditunda dihentikan sementara sampai ada putusanil. dalam penghentian sementara (provisional handling menetapkan pelaksanaan berlakunya undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dihentikan untuk sementara (provisional handling) ditunda terlebih dahulu sampai ada putusan dari mahkamah konstitusi. ilnetapkan bahwa ketentuan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara harus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar dari jumlah anggaran belanja dan pendapatan negara kemudian hari sebagaimana ditetapkan dalam uud menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, parasurat kuasa khusus bertanggal desember dari pemberi kuasa ketua pengurus besar pgri, h.m. rusli yunus kepada taruna, sh., dan mustahil sh., mh: bukti surat kuasa khusus bertanggal desember dari pemberi kuasa ketua pengurus ispi, prof. dr. soedijarto, ma., kepada taruna, sh., dan mustahil sh., mh, buktukti undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, bukti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pgri: bukti akte pengakuan dari departemen kehakiman mengenai anggaran dasar pgri, bukti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ispi: bukti susunan dan personalia pengurus besar pgri masa bakti xix, bukti surat pemberian wewenang nomor um pb xix tanggal desember bukti surat pemberian wewenang nomor pp ispi k tanggal desemberetis mulyani, setis mulyani, sh:umum yayasan nurani dunia, imam bukuasa koordinator pembangunan masyarakat yayasan nurani dunia, arif pribapara pemohon angka sampai dengan angka kepada taruna, sh., mustahil, sh., mh., dr. andi muhammad amrun, sh., dan etis mulyani, sh: bukti akta perubahan tanggal april dan anggaran dasar yayasan nurani dunia, menimbang bahwa pada persidangan tanggal pebruarsebagai perwujudan dari amanat konstitusi yang digariskan dalamntang keuangan negararancangan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) antara pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr)dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. dalam ketentuan ketiga undang undang tersebut atas, telahdan tata cara dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. bahwabumipertialamat lengkap angkut asli utara fl nama tjk istri mas ningguwathini tempat tgl lahir denpasar, agama hindu pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap wr. suparman i!1i kec. denpasar timur, denpasar bali. nama drs. wetan aryasuda pd. tempat tgl lahir karang asem, agama hindu pekerjaan dosen kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. bisma kec. denpasar timur, denpasar bali. nama drs. arsyad tempat tgl lahir bima, agama islam pekerjaan guru pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. brantas rt. rw. kel. tanjung karang, kec. sampingan, mataram ntb. nama muhammad yuki pd. tempat tgl lahir engkol, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap engkol desa engkol, kec. pujut kab. lombok tengah. nama drs. oct ouwpoly tempat tgl lahir alor, agama kristen pekerjaan dosen kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. untung senapati rt. rw. kel. karoten, kec. bobo, kupang ntt. meningkatkan kesejahteraan rakyat. selain:hal ini ditandai alokasi anggaran pendidikan pada tahun hampir (dua puluh) persen dari apbn. selain itu pemerintah telah pula memahami putusan mahkamah konstitusi republik indonesia(sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 dan puu iii yang akan dijadikan sebagai dasar rujukan bagi pelaksanaan anggaran pendidikan tahun dan tahun tahun berikutnya selanjutnyri,elagengurus ikatan sarjana pendidikan indonesia (disingkat ispi)gri dan ispi tidak dapat mengklaim dirinya sebagai pihak yang secara eksklusif berkepentingan dan bertanggung jawabtriliun dikurangi alokasi gaji dosen sehingga berjumlah menjadi rp. triliun yang ekuivalen dengan dari keseluruhan jumlah apbn tahun anggaran sebesar rp. triliun. pada kenyataannya.sar perhitungan para pemohon memenuhi undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan undang undang nomor tahun adalah dua hal yang berbeda. ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunmentara nomor tahun meberatan para pemohon adalah ditetapkannya anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran sebesar rp. triliun yang setelah dikurangi alokasi gaji dosen menjadi rp. triliun atau hanya darieberatan para pemohon ini ternyata tidak didasarkan pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai acuan, melainkan didasarkan pada undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional.anggaran pendidikan dalampada dasarnya merupakan pelaksanaan amanat undang undang dasar negara republik indonesiaeluruh anggaran pendidikan pada tahun anggaran ini mencapai kurang lebih rp. tabel) tabel alokasi anggaran pendidikan dalam apbn dan apbn anggaran pendidikan pada kementerian land alokasi alokasi anggaran rp) anggaran rp) departemen pertahanan kepolisian leben departemen perindustrian departemen esdm 14i departemen dalam negeri depkes dan kementerian land lainnya jumlah anggaran pendidikan dalam dana perimbangan anggaran anggaran tidak untuk pendidikan gaji guru dalam dau |. lo. )x704cx90 ybx rp. juta den )x7046x9076x rp. .200juta jpngoaran pendidikan dalam dau diluar gaji guru ta. (konservatif anggaran pendidikan dalam dau diluar gaji guru (konservatif jumlah total anggaran pendidikan dalam apbn (ab apbn prosentase |. dari perhitungan atas, tampak bahwa pada tahuntantang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dibatalkanmaka anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara secara nominal maupun prosentase justru lebih kecil dari tahunri, pada persidangan bertanggal pebruarhari rabu, tanggal pebruari yang menguraikan sebagai berikut: mengenai pokok materi permohonan dalam permohonannya, pemohon menyatakan: dalam penghentian sementara penghentian sementara ditunda terlebih dahulu berlakunyasampai ada putusan mahkamah konstitusirepublik indonesia tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) tahun anggaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menetapkan ketentuan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) harus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar dari jumlah anggaran dan pendapatan negara kemudian hari sebagaimana ditetapkbahwa dalam alinea keempat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,, perlu ada pemikiran yang komprehensif bagaimana agar semua tujuan tersebut dapat dicapai secara terencana dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan anggaran yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnyalam proses amandemen undang undang dasar telah terjadi perdebatan yang cukup panjang mengenai bunyiyang tepat antara kata wajib atau harus , hingga akhirnya ditentukan kata memprioritaskan ,kesungguhan memenuhi amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengenai anggaran pendidikan sebagaimana tertuang dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah buktikan dengan anggaran pusat untuk pendidikan yang meningkat jumlah persentasenya sejak tahun sampai dengan tahun hal ini sesuai dengan simulasi pencapaian anggaran pendidikan hasil kesepakatan dengan komisi dpr periode tanggal mei dan diperbaharui dengan komisi dpr tanggal juli serta pembicaraan dengan panitia anggaran dpr dengan perkiraan prosentase sebagai berikut tabel dalam trilyun komponen belanja negara la. belanja pusat |b. belanja daerah anggaran pusat untuk pendidikan (di luar gaji pendidikan kedinasan aaa proporsi anggaran pusat untuk pendidikan terhadap total belanja pusat tabel (dalam trilyun rupiah) tahun belanja belanja anggaran total total anggaran negara pemerintah pendidikan anggaran angg. pend. apbn" pusat apbn depag pendidikan thd blj. pem pusat meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja daerah apbn p apbn (sinkronisasi hanja dan hanja note: anggaran pendidikan tidak termasuk anggaran gaji dan anggaran pendidikan kedinasan. sumber: laporan panitia anggaran dpr tentang perkembangan pembicaraan tingkat pembahasan ruu tentang apbn tahun anggaran tanggal oktober bahwa semangat pemerintah dan dpr ri dalam memenuhi amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun juga telah ditunjukkan nama octavianus putyrulan tempat terlahir sumba barat, agama kristen pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. kian lelaki, rt. rw. kel. bakunase kec. bobo, kupang nama jusuf hasan tempat tgl lahir makian, agama islam pekerjaan guru kewarganegaraan indonesia alamat lengkap kel. games, rt. rw. kel. games kec. ternate selatan, prov. maluku utara. nama drs. gusrizal tempat tgl lahir daerah, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. mahoni rt. rw. kel. sdm. timur, kec. marjawan damai, pekanbaru nama drs. mukhlis tempat tgl lahir kampar, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jin. tongkol tangerang barat, rt. rw. kel. tangerang barat, kec. bukit raya pekanbaru riau. nama ffi herman tempat tgl lahir batang hari agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia dengan memasukkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai konsidejuga dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dengan bunyi rumusan yaitunegara republik indonesia untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dari apbn, dan undang undang republik indonesia nomor tahun samping itu pemerintah telah pula memahami putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 tentanganggal oktober dan putusan nomor puu tentang pengujian undang undang republik indonesia nomor tahun tentang apbn tahun anggaran terhadap undang undang dasarbahwa dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan dengan jelas materi yang dimohonkan, baik dan atau bagidianggap bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun hal ini bertentangan dengan huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang.b.bahwa usulan pemohon tentang penghentian semekan menimbulkan kevakuman hukum dan mengakibatkan terhentinya roda pemerintahan, karena undang undang tersebut tidak hanya mengatur tentang alokasi anggaran untuk bidang pendidikan semata, namun juga mengatur alokasi anggaran untuk bidang bidang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. dengan demikian, dpr berpendapat bahwa tidak ada pertentangan aundang undang dasar negara republik indonesia tahun menimbang bahwa komisi dpr ri, pada persidangan tanggal pebruari telah memberi keterangan tertulis yang dibacakan persidangan, sebagai berikut: komitmen komisi dpr dalam pencapaian dana pendidikan dari apbn pada rapat kerja komisi dpr dengan menteri pendidikan nasional tanggal agustus terdapat beberapa keputusan penting yang terkait dengan pencapaian dana pendidikan dari apbn adalah sebagai berikut: alokasi anggaran pendidikan sebesar rp. triliun dalam apbn yang diajukan oleh presiden kepada dpr pada tangal agustus masih jauh dari kesepakatan juli antara pemerintah (yang diwakili oleh menteri) dan dpr (yang diwakili komisi dpr ri). merujuk pada amanat uud' untuk mengalokasikan anggaran pendidikan paling kurang dari apbn apbd yang akan dipenuhi secara bertahap, kesepakatan tersebut menyatakan akan mencapai anggaran pendidikan pada tahun sebesar dari anggaran belanja pusat triliun) atau sebesar triliun (termasuk anggaran pendidikan yang dikelola oleh departemen agama). komisi dpr sepakat untuk segera, melalui pimpinan dpr ri, mengirimkan surat kepada presiden guna meminta ketegasan sikap (konsistensi) dalam merealisasikan "kesepakatan juli tersebut diatas, dan mendesak presiden agar segera mengajukan revisi terhadap apbn yang telah diajukan, untuk memenuhi jumlah anggaran pendidikan sesuai dengan kesepakatan. laporan singkat dan surat pimpinan dpr terlampir) pada tanggal oktober mahkamah konstitusi mk) telah memutuskan perkara gugatan terhadap keabsahan penjelasan sisdiknas yang pada intinya menyatakan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan sebesar minimal dari apbn dan apbd dapat dilakukan secara bertahap'.dan dalam keputusan perkara puu tersebut pada intinya menyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga frasa tentang "dapat dilakukan secara bertahap" harus dihapus dari penjelasan sistem pendidikan nasional. dalam pengesahan ruu apbn menjadi apbn pada sidang paripurna dpr tanggal oktober berkaitan dengan alokasi anggaran pendidikan yang belum mencapai apbn, beberapa anggota komisi dpr dan anggota dpr telah menyampaikan minderheids notes, (terlampir) sebagai berikut sekalipun dpr dan pemerintah telah berusaha optimal, namun berdasar keputusan mahkamah konstitusi oktober maka dengan tidak terpenuhinya anggaran pendidikan minimal dalam apbn berarti belum memenuhi amanat uud negara republik indonesia tahun tidak terpenuhinya kesepakatan juli antara dpr (yang diwakili oleh komisi dan pemerintah yang diwakili oleh menteri menko kesra, mendikan, menag, menteri ppn ketua bappenas, menkeu, mendagri dan menpan), untuk secara bertahap mencapai anggaran pendidikan dari apbn menunjukan lemahnya kemauan politik dpr dan pemerintah dalam mewujudkan amanat uud negara republik indonesia tahun mengingatkan dpr dan pemerintah untuk segera mewujudkan kesepakatan juli melalui apbnpberdasarkan komitmen semua elemen bangsa. proses pembahasan apbn sektor pendidikan pembahasan apbn mengenai anggaran pendidikan nasional (yang dikelola oleh depdiknas), sebagaimana pembahasan tahun tahun sebelumnya didahului penetapan pagu indikatif sementara dan rkp rencana kerja dan program) depdiknas tahun dari kaki depdiknas tahun sebesar triliun maupun pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah, belum mencerminkan adanya kesungguhan pemerintah untuk mewujudkan kesepakatan juli dimana ditetapkan bahwa untuk tahun anggaran pendidikan disepakati sebesar dari total anggaran belanja pusat tahun sebesar triliun. berarti, untuk tahun anggaran seharusnya anggaran pendidikan mencapai kurang lebih triliun. namun dalam penetapan apbn dana anggaran pendidikan yang ditetapkan triliun yaitu anggaran depdiknas triliun (setelah dikurangi gaji pegawai pusat) dan departemen agama triliun (masih termasuk gaji guru). dilihat dari apbn maka anggaran pendidikan baru berkisar dan belum mencapai sebagaimana kesepakatan juli melihat realitas ini, komisi dpr ri berusaha untuk mengkaji kembali dan mencari peluang untuk memenuhi anggaran pendidikan tahun dan diwujudkan secara efisien dan efektif. antara lain, dengan membuat struktur anggaran pendidikan yakni untuk anggaran yang langsung menyentuh kepentingan pendidikan dan untuk anggaran aparatur. cara yang lain adalah berjuang untuk meningkatkan anggaran tambahan sektor pendidikan melalui pembahasan apbn p tahun secara politis, dpr bersungguh sungguh untuk mendorong dan mewujudkan anggaran pendidikan sebagaimana yang diamanahkan uud dan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional sisdiknas). dengan lahirnya undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan dana untuk: pendidikan kualifikasi akademik sarjana atau diploma pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk sertifikasi profesi pendidik tunjangan profesi guru tunjangan fungsional tunjangan subsidi fungsional tunjangan khusus bagi guru daerah khusus dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas sangat besar)pendanaan anggaran pendidikankomisi dpr merupakan salah satu kelengkapan dpr selain beberapa komisi yang lain, sehingga dalam realisasi komitmen undang undang dasar masih memerlukan proses demokrasi dan komunikasi politik dalam pengambilan keputusan dengan komisi komisi lingkungan dpr ri, serta dari pihak pemerintah. menimbang bahwa para pemohon dalam persidangan tanggal pebruari telah memberi keterangan tambahan, yang menguraikan sebagai berikut:ndang undang dasarpemohon masih belum hilang rasa terkejutnya sampai hari ini, karena pemerintah melalui menteri pendidikan nasional dan menteri keuangan merasa telah menyediakan anggaran hampir mencapai persen dari apbn, yaitu persen dari apbn. perlu juga kita semua memperhatikan pendapat wakil ketua komisi dpr ri yang membidangi pendidikan kompas, bahwa pernyataan menteri keuangan bahwa pada apbn anggaran pendidikan mencapai dari apbn, potensial menimbulkan kebohongan publik. dalam penjelasannya dihadapan mahkamah konstitusi, pada tahun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam apbn sebesar rp. trilyun, atau sebesar dari total belanja dalam apbn yang sebesar rp. trilyun. menurut keterangan tersebut, ini menunjukkan bahwaterlepas dari niat baik pemerintah dan dpr untuk secara konsisten meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahun, dalam kasus ini ada tiga pelanggaran yang mendasar dalam pengambilan kesimpulan tersebut, yaitu pelanggaran substansial, legal, dan intrinsik. .a:dengan menggunakan konvensi tersebut, maka anggaran pendidikan yang dialokasikan tingkat pemerintah pusat bukannya rp. trilyun tetapi hanya sekitar rp. trilyun. .b. pelanggaran legal kesimpulan pemerintah tersebut secara legal juga bertentangan dengan uud dan undang undang nomor tentang sistem pendidikan nasional. dalamndang undang. .cndang undang dasarndang undang dasarndang undang dasarndang undang dasar diperlukan danadan departemen agama maka pemerintah merasa hampir memenuhi ketentuan undang undang dasar padahal alokasi anggaran tersebut baru mencapai persen dari apbn, atau masih jauh dari perintah konstitusi sekurang kurangnya persen dari apbn. alamat lengkap komp. teluk indah rt. rw.o1, kel. sulu, kec. pura, jambi nama drs. letfariasmi tempat tgl lahir solok, agama islam pekerjaan guru kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. mandalika rt. rw. ii, kel. kampung baru, kec. lubuk balung, padang nama drs. maznitos tempat tgl lahir solok, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. tanjung indah blok rt. rw. kel. kp. lapak, kec. nanggala, padang sumatera barat nama drs. ade niscaya, sh. pd. tempat tgl lahir ciamis, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. purnawirawan blk. ,rt. rw. kel. gunung terang, kec. tanjung karang barat, bandar lampung nama ali imron. sc. tempat tgl lahir lampung, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap bahagia iii blk.h. lk.ii, rt. rw. kel. gunung terang, kec. tanjung karang barat bandar lampung nama lillahi tempat tgl lahir tanjung pura,ndang undang dasarundang undang nomoreundang undang nomor tahun menafsirkan ketentuan undang undang dasaroleh karena itu, jika menteri keuangan dan menteri pendidikan nasional berpendapat bahwa alokasi anggaran sekurang kurangnya dari apbn termasuk pendidikan dalam kedinasan, maka pendapat ini sangat mengkhawatirkan karena nantinya masalah sekolah rusak, masalah anak anak tidak tuntas mengikuti wajib belajar dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi profesional akan kurang dan bahkan tidak mendapat perhatian. sulit membayangkan (kalau benar) bahwa anggaran pendidikan yang dikelola departemen keuangan saja mencapai triliun sebagaimana disampaikan menteri keuangan depan sidang kedua mahkamah konstitusi tertanggal februariseilyo.ndang undang dasar, ispi, yayasan nurani duniandang undang dasar yang diikuti dengan kelahiran undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun dan undang undang nomor tahunndang undang dasar yang kemudian ditafsirkan pemerintah dan dpr dalam undang undangil. kedudukan hukum para pemohon (legal standing)selain itu,antara lain, yaitu: dalam putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pdt. pn. jkt. pst., putusan pengadilan negeri mojokerto nomor pra pid pn. mkt., dan putusan pengadilan negeri kelas palembang nomor pat. pn.p ig, putusan dalam perkara inti indorayon utama iiu) pada tahun perkara nomor pdt. pn. jkt. pst), mana majelis hakim yang memeriksa perkara tersebutyang mana keputusan tersebut kemudian diadopsi dalam undang undang nomor tahun maupun dalam praktek peradilan kasus kasus lingkungan hidup selanjutnya, dalam putusan sela majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, dalam perkara sengketa tata usaha negara nomor g.tun ptun jkt., pada tanggal agustus , dalam putusan sela majelis hakim pengadilan negeri banda aceh, dalam perkara perdata nomor pdt. pn. bna, mana putusan itu mengakui walhi untuk mewakili kepentingan umum publik,: dalam perkara perkara pelanggaran hak asasi manusia, putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pdt. pn. jkt. pst (kasus sampit), mengakui hak gugat organisasi yang bergerak bidang penegakan hak asasi manusia ham), seperti kontras, ylbhi, elsa, api dan phi untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan penegakan dan pembelaan ham indonesia, dalam perkara perkara pemberantasan korupsi, pengadilan mengakui hak lsm yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, seperti api dan icw: dalam perkara permohonan pengujian undang undang hadapan mahkamah konstitusi republik indonesia mkri), majelis hakim mengakui doktrin organization standing (legal standing) terhadap ylbhi, api, dan phi untuk membela kepentingan publik dari pelanggaran hak hak konstitusional warga negarndang undang tahun undang undangterdiri dari (empat) kelompok, yaitu: pengurus besar persatuan guru republik indonesia pgri): pengurus ikatan sarjana pendidikan indonesia ispi), cc. yayasan nurani dunia: perorangan yang terdiri dari (satu) orang bukan guru pns pegawai negeri sipil), dan orang memiliki pekerjaan guru atau pensiunan tenaga pendidikan. bahwa pgri beranggotakan sekitar juta guru dankikatan sarjana pendidikan indonesia ispi) yang didirikan tahun adalah sebuah perkumpulan dari para pendidik dan pakar pendidikan dan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan mutu pendidikan.kelahiran yayasan nurani dunia berawal dari meletusnya konflik sosial ambon pada tahun banyak penduduk terpaksa mengungsi pulau buton, sulawesi tenggara. keadaan ini memicu sejumlah akademisi dan wartawan untuk bersama sama berangkat pulau buton pada tanggal maret melihat secara langsung kondisi para pengungsi. kunjungan ini menjadi langkah awal bagi lahirnya nurani dunia, sebuah lembaga yang memiliki perhatian kepada korban bencana alam dan musibah sosial. yayasan nurani dunia merupakan lembaga nonprofit yang menyelenggarakan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam dan sosial secara cepat, tepat dan terencana dengan berlandaskan prinsip non partisan, jujur, transparan, independen dan profesional agar kehidupan korban bencana dapat pulih kembali. program pembangunan gedung sekolah dan pengadaan fasilitas pendidikan yang hancur akibat konflik horizontal dan bencana alam serta pembangunan gedung sekolah sekolah dasar sejumlah tempat tersebar indonesia merupakan bagian dari aktivitas yayasan nurani dunia. kelompok pemohon yang terdiri dari perseorangan guru dan pensiunan tenaga pendidikan juga merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya dalam perjuangan memperbaiki mutu pendidikan negara ini. kelompok pemohon ini terlibat dan merasakan langsung kegiatan belajar mengajar sehari hari, sehingga memahami dan menyadari pentingnya implementasi amanat undang undang dasarndang undang dasarndang undang dasarndang undang dasar jaminan konstitusional undang undang dasarndang undang dasarguru dan pensiunan tenaga pendidik yang masuk sebagai pemohon dalam permohonan ini juga memiliki basis hukum untuk bertindak atau tegal standingrseorangan guru dan pensiunan tenaga pendidik serta organisasi profesi guru pgri dan ispi jugaii. kerugian konstitusional il. dalam undang undang nomor tahudalam penjelasan undang undang nomor tahun dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusionalnya adalah hak hak yang diatur dalam undang undang dasar dengan segenap uraian tentang kedudukan hukum tersebut atas bagian dalam keterangan tambahan ini, maka segenap landasan hukum dalam peraturan perundang undangan yang telah disebutkan memberikan pijakan bagi hak dan kewenangan konstitusional para pemohon dalam permohonan ini. ii. bahwa para pemohon sebagai organisasi profesi pgri dan ispi) dan organisasi kemasyarakatan yayasan nurani dunia) serta kelompok perseorangan guru dan pensiunan tenaga pendidikan dalam permohonan ini memilki komitmen untuk melaksanakan amanat dan dan undang undang dasar dalam undang undang dasar dikdang undang dasar dikatakan: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. segenap cita cita dan amanat konstitusi sebagaimana disebutkan dalam dan undang undang dasar harus diperjuangkan secara kolektif yang juga mendapatkan jaminan konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam undang undang dasar permohonan pengujian undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar dilakukan merupakan perjuangan kolektif para pemohon sebagaimana dinyatakan dalam undang undang dasar guna memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan demi terselenggaranya hak pendidikan yang merupakan hak konstitusional warga negara. peningkatan mutu pendidikan sangat jelas terkait dengan alokasi anggaran pendidikan, yang secara gamblang diamanatkan dalam undang undang dasar yaitalokasi anggaran pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun masih jauh kurang dari amanat konstitusi tersebut, yaitu hanya persen dari anggaran belanja dan pendidikan negara apbn) sebagaimana para pemohon telah uraikan dalam permohonannya. penetapan alokasi anggaran hanya sebesar persen dari apbn tersebut jelas telah agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. pukat gg. bilal rt. rw. kel. bantan timur, kec. medan tambang, medan nama abd. latif tempat tgl lahir medan, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. pukat gg. bilal lk. xv, kel. bantan timur kec. medan tambang, medan nama airin rasul tempat tgl lahir bengkulu sel, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap mangga rt. rw. kel. lingkar timur, kec. gading cempaka, kota. bengkulu. nama joni, pd. tempat tgl lahir kembang seri, agama islam pekerjaan guru pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. cimanuk rt. rw. kel. padang harapan, kec. gading cempaka kota. bengkulu nama drs. syarwani ahmad, mm. tempat tgl lahir o.k.u. mengulas, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. yani ir. alilin kel. tangga takut kec. seberang ulu ii, palembang bertentangan dengan konstitusi, karena undang undang dasar secara tegas dan jelas memerintahkan agar untuk anggaran pendidikan dialokasikan sekurang kurangnya persen dari apbn. para penyusun amandemen undang undang dasar sangat sadar bahwa hanya dengan alokasi anggaran pendidikan sekurang kurangnya persen dari apbn barulah pendidikan dapat diselenggarakan secara baik dan bermutu. tidak dialokasikannya anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar akan mengakibatkan akan terasnya merosot mutu pendidikan dan berkelanjutan buruknya prasarana dan sarana pendidikan seluruh negeri. keterpurukannya pendidikan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional pemohon, yaitu tidak tercapainya dengan optimal pelaksanaan peran sebagian pemohon sebagai tenaga pendidik. keterpurukan pendidikan akan melahirkan siswa siswa yang tidak sulit mencapai prestasi pendidikan yang baik. dalam hal terjadi keterpurukan mutu anak didik juga akan mengakibatkan merosotnya profesionalitas para guru. para guru akan dianggap tidak berhasil menjalankan fungsinya untuk mengembangkan pendidikan. upaya memberikan alokasi pendidikan dari dana apbn tahun yang lebih besar dari apbn tahun sesungguhnya pernah hampir berhasil, yaitu ketika pemerintah dan dpr bersepakat bulan juni untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap. kesepakatan peningkatan anggaran secara bertahap tersebut diformulasikan sebagai berikut bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk tahun anggaran sebesar persen dari apbn dan pada tahun mencapai persen dari apbn. kesepakatan alokasi anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengelolaannya berada bawah tanggung jawab departemen pendidikan nasional, yang memiliki landasan yuridis undang undang nomor tahun yang merupakan tafsir resmi pemerintah dan dpr tentang ketentuan undang undang dasar berangkat dari keterangan pemerintah sebagaimana disampaikan oleh menteri pendidikan nasional hadapan sidang mahkamah konstitusi tertanggal februari bahwa anggaran departemen pendidikan nasional dan departemen agama sudah mencapai dari apbn, maka berarti masih kurang dari apbn untuk memenuhi ketentuan mana pemerintah sesungguhnya dapat memenuhi kewajiban konstitusional alokasi anggaran pendidikan minimal dari apbn dalam apbn tahun anggaran dan apbn tahun anggaran masing masing ditambahkan dari apbn dari besaran anggaran pendidikan sebesar dari apbn dalam apbn dua tahun anggaran berturut turut tersebut. menutup keterangan tambahan ini, perkenalkan para pemohon memohon kembali kepada mahkamah konstitusi agarmerintahkan pemerintah untuk melakukan revisi undang undang nomor tahun dengan menjadikan putusan mahkamah konstitusi terkait dengan pengujian undang undang nomor tahun sebagai bagian dari pertimbangan undang undang nomor tahun sekiranya majelis hakim konstitusi berpendapat dan mempertimbangkan faktor keuangan negara dalam pemenuhan kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal dari apbn, mohon kiranya majelis hakim konstitusi memutuskan memerintahkan pemerintah untuk memenuhi kewajiban konstitusional alokasi anggaran pendidikan minimal o0 dari apbn dengan cara menambahkan alokasi anggaran yang telah diadakan dalam apbn dalam alokasi anggaran pendidikan masing masing sebesar dari apbn untuk apbn tahun anggaran dan apbn tahun anggaran menimbang bahwa selanjutnya pemohon h.m rusli yunus, pada persidangan hari rabu, tanggal pebruari telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: permohonan para pemohon adalah untuk menyatakan apbn tidak memenuhi tuntutan konstitusi, adalah didorong sebagai suatu kewajiban seorang warga negara yang ingin menegakkan reformasi, dan juga sebagai fihak yang ikut terlibat didalam masalah yang disengketakan, yaitu pendidikan yang sedang terpuruk. bahwa permohonan para pemohon dapat menimbulkan salah faham sudah sadari sebelumnya, karena para pemohon sudah diingatkan oleh beberapa fihak, bahwa usaha tersebut akan dilihat oleh sebahagian orang dari kacamata politik praktis dan akan dianggap sebagai gerakan politik. tetapi para pemohon yakin bahwa niat yang tulus ikhlas akan bisa mengalahkan praduga dan prasangka negatif dari kebanyakan orang. para pemohon prihatin dituduh tidak berhak mengajukan permohonan dimaksud karena tidak mempunyai legal standing, meskipun dimata uud semua warga negara adalah sama, dan sebagai salah satu stakeholder pendidikan ikut dirugikan jika amanat konstitusi tidak ditepati. para pemohon berada tengah tengah proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, dan juga kami merasa terpanggil mewakili antara lain juta anak umur yang tidak bisa sekolah, dan juta anak umur slip yang tidak bisa sekolah karena tidak ada gedung maupun gurunya, karena pendidikan dasar indonesia tidak kunjung selesai. para pemohon mendapat berbagai desakan untuk menarik kembali permohonan, karena dianggap mengurangi kinerja pemerintah, dan merupakan tindakan menentang pemerintah. sedangkan tidak ada sedikit iapun untuk melawan pemerintah. malahan niat para pemohon tulus untuk ikut membantu pemerintah menyelesaikan soal pendidikan ini. para pemohon sadar bahwa keputusan yang harus diambil sangatlah berat, ibaratnya makan buah simalakama: disetujui akan menimbulkan masalah besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sekiranya permohonan pengujian ini tidak diterima akan menimbulkan kenyataan bahwa reformasi ditunda dan juga akan menimbulkan preseden jangka panjang yang merugikan citra konstitusi. memperhatikan beberapa alasan yang dikemukakan antara lain oleh pemerintah yang mengkhawatirkan terhentinya roda pemerintahan jika dipakai anggaran tahun yang lalu, dan juga pendapat para anggota dpr dimana penyesuaian anggaran dapat dilakukan melalui anggaran tambahan atau revisi, maka kiranya adalah bijaksana sekiranya hanya sebahagian dari apbn yang dinyatakan tidak mengikat, dan mahkamah konstitusi dalam keputusannya menganjurkan dimungkinkan adanya anggaran tambahan atau revisi. menurut menteri diknas bahwa anggaran pendidikan diknas dan depag adalah dari apbn, berarti masih kurang jika amanat konstitusi akan diselesaikan dalam tahun, maka tahun ini anggaran pendidikan seharusnya ditambah (yaitu setengah dari dan menjadi total yo. selanjutnya apbn akan menjadi tepat (karena ditambah dengan demikian pemerintahan dapat terus berjalan dan pemerintah dan dpr menambah secara anggaran tambahan atau revisi, dan didalam dua tahun amanat konstitusi untuk penyediaan anggaran pendidikan sekurangnya akan tercapai. apapun keputusan mahkamah konstitusi para pemohon akan menerima dengan lapang hati dan hati terbuka. sekiranya tidak disetujui, maka para pemohonpun menerimanya meskipun dengan hati yang pedih, karena para pemohon sadar bahwa perjuangan reformasi belumlah selesai. menimbang bahwa pada persidangan hari rabu, tanggal pebruari telah dengar keterangan ahli dari para pemohon, dan ahli dari pemerintah, bernama dr. ibrahim musa ahli manajemen pendidikan), dan prof. dr. arifin soeria armada, sh., ahli hukum anggaran negara), yang masing masing telah memberi keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: ahli dr. ibrahim musa ahli manajemen pendidikan) bahwa pengertian anggaran dalam pandangan akademik adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan lain yang dikategorikan sebagai pendidikan kedinasan hanyalah merupakan pelengkap: bahwa menurut ahli, undang undang dasar seharusnya lebih banyak mengacu kepada upaya pemberdayaan warga negara indonesia yang sesuai dengan human development index, bahwa kesulitan pemerintah menghitung anggaran pendidikan disebabkan pemerintah mengacu kepada undang undang dasar yang seharusnya pemerintah mengacu kepada undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, sebagai pelaksanaan dari undang undang dasar bahwa alasan mengapa gaji guru dan pendidikan kedinasan dikeluarkan dari undang undang nomor tahun adalah sebagai berikut: berdasarkan informasi dari kabupaten, gaji guru sudah memonopoli sampai anggaran pendidikan, sehingga untuk operasional biaya pendidikan hanya sekitar pendidikan kedinasan bukan merupakan target untuk pendidikan bangsa, yang merupakan target pendidikan adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, pendidikan kedinasan hanya untuk orang orang usia lanjut, yang biayanya ditanggung oleh departemen dan bukan ditanggung oleh anggaran pendidikan dimaksud, bahwa terdapat perbedaan pandangan yang telah dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah mengacu kepada undang undang dasar yang seharusnya menurut ahli adalah, mengacu kepada yang lebih operasional yaitu undang undang sisdiknas, bahwa pengertian sektor pendidikan adalah dalam artian akademik pendidikan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang tidak sama dengan fungsi anggaran: bahwa anggaran departemen pendidikan nasional tidak sama dengan anggaran sektor pendidikan, karena anggaran pendidikan nasional jika dilihat dari tugas dan fungsi, seharusnya menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan undang undang nomor tahun bahwa pendidikan yang dibiayai oleh apbn adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan yang ada pada masing masing departemen dapat dikategorikan sebagai training, service education, atau pendidikan kedinasan, bahwa pengertian pendidikan menurut butir undang undang nomor tahun ditujukan untuk peserta didik, yang dalam teori psikologi perkembangan, peserta didik adalah dari pendidikan pra sekolah sampai dengan pendidikan tinggi, ahli prof. dr. arifin soeria armada, sh., ahli hukum anggaran negara) bahwa undang undang apbn harus dinilai dari sudut filosofi, fungsi dan sifat hukumnya, sebagai berikut: sudut filosofi: menurut crane staff filosofi apbn adalah kedaulatan, yang berarti tangan rakyat dalam hal ini dpr sebagai wakil rakyat, terlibat dalam menetapkan dan menyetujui apbn yang diajukan pemerintah, sehingga menurut ahli tidak mungkin dpr akan merugikan masyarakat, sudut fungsi dari sisi hukum tata negara: apbn mempunyai fungsi otorisasi, fungsi pemilihan, dan fungsi teknis, fungsi otorisasi adalah rakyat melalui dpr memberikan pertimbangan pertimbangan kepada pemerintah mengenai keuangan negara mencukupi atau tidak: fungsi pemilihan adalah memilih prioritas yang dapat dilaksanakan atau tidak, fungsi teknis adalah fungsi dimana anggaran menjadi dasar dalam melaksanakan anggaran secara tertib dan bertujuan dengan memperhitungkan pertanggungjawaban pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan apbn, yang disebut juga fungsi mikro ekonomis, serta landasan bagi kebijakan dpr dalam menetapkan anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan penerimaan negara, yang disebut juga fungsi makro ekonomis, sudut sifat hukum: undang undang apbn adalah undang undang dalam arti formil, yaitu undang undang yang tidak bersifat mengikat umum, yang hanya mengikat pemerintah dan tidak mengikat masyarakat: bahwa undang undang apbn dapat diuji dan tidak dikecualikan secara hierarki, namun karena undang undang apbn tersebut merupakan undang undang dalam arti formil, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat masyarakat umum, oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan, berbeda dengan undang undang lain, yang memiliki arti formil dan materiil, dan undang undang tentang apbn dalam pelaksanaannya dilakukan secara khusus, dalam artian undang undang apbn diajukan oleh presiden dengan disertai nota keuangan yang mencerminkan rumusan rumusan, serta hasil hasil yang sudah dilakukan pemerintah kepada dpr, meskipun secara hierarki sama, bahwa menurut ahli undang undang dasar adalah bersifat fakultatif, bahwa anggaran pendidikan sekurang kurangnya harus disesuaikan dengan penerimaan negara, bahwa fungsi pendidikan tidak hanya pendidikan formal tetapi juga termasuk pendidikan informal, oleh karenanya anggaran pendidikan mencakup pendidikan formal dan informal: bahwa undang undang apbn berisi mengenai penerimaan negara, pengeluaran negara, serta saldo, sehingga yang lebih diutamakan dari undang undang apbn adalah fungsi otorisasi yang mengikat pemerintah: menimbang bahwa pemerintah telah menyerahkan tambahan keterangan tertulis, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, tanggal pebruari yang menguraikan, sebagai berikut: sesuai dengan definisi dalam tahun padadari definisi pada tersebut, untuk mendapatkan rasio angka atas, maka menggunakan angka pembilang dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan serta menggunakan angka penyebut apbn pada sektor pendidikan . dalam struktur apbn, angka pembilang dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dihitung dari angka anggaran yang terkait dengan pendidikan pada semua kementerian lembaga setelah dikurangi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan pada semua kementerian lembaga , yang jumlahnya dalam apbn p sekitar triliun dan dalam apbn sekitar triliun. sedangkan angka penyebut apbn pada sektor pendidikan dihitung dari angka anggaran yang terkait dengan pendidikan pada semua kementerian lembaga , yang jumlahnya dalam apbn p sekitar rp37, triliun dan dalam apbn sebesar triliun. dari angka pembilang dan penyebut tersebut maka rasio anggaran pendidikan (sesuai dengan definisi dalam tahun dalam apbn p mencapai dan dalam apbn mencapai seperti tercantum pada alternatif pada tabel berikut. dengan mengacu pada definisi anggaran pendidikan yang tertuang secara jelas dalam tahun maka dari struktur apbn terlihat bahwa rasio anggaran pendidikan dalam apbn mencapai hal ini untuk menambah informasi bila struktur apbn dikaitkan dengan definisi anggaran pendidikan dalam tahun walaupun dalam persidangan mahkamah konstitusi yang menjadi pengujian adalah antara tahun tentang apbn terhadap uud alternatif rasio anggaran pendidikan tangan jammnmatanitomaantaman oomaanwuk fomsipendatanisaona peremanpuat dat nas jang ewsmemememetamiat dat belanja negara (manage essen aja belanja pemerintah pusat jemnamansreewomeaa das jan belanja kementerian&lembaga aan nan dalam dana perimbangan belanja negara ditambah anggaran yang terkait dengan pendidikan dalam dana perimbangan belanja negara as& lembaga seperti penjelasan yang telah disampaikan pemerintah pada sidang mahkamah konstitusi tanggal februari angka anggaran pendidikan bila mengacu kepada definisi dalam uud yang meny, maka dalam struktur apbn paling tidak terdapat (delapan) alternatif pendekatan angka rasio anggaran pendidikan (alternatif s.d. sedangkan bila mengacu pada definisi anggaran pendidikan dalam tahun maka rasio anggaran pendidikan dalam tabel atas terlihat pada alternatif dari alternatif rasio s.d. maka yang dinilai paling sesuai dengan definisi anggaran pendidikan dalam uud adalah alternatif (rasio anggaran yang terkait dengan pendidikan pada semua kementerian lembaga belanja kementerian lembaga) dan alternatif (rasio anggaran yang terkait dengan pendidikan pada semua kementerian lembaga ditambah anggaran yang terkait dengan pendidikan dalam dana perimbangan belanja negara). dalam struktur apbn, alternatif merupakan rasio anggaran pendidikan yang dilihat dari pendekatan keseluruhan anggaran kementerian lembaga, sedangkan alternatifpada alternatif rasio anggaran pendidikan dalam tahun mencapai yo, yang berarti telah melampaui prioritas anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam uud namun bila dilihat dari alternatif maka rasio anggaran pendidikan dalam tahun sekitar yang berarti belum sepenuhnya mencapai prioritas anggaran pendidikan sebesar yo. namun perlu dimaklumi bahwa apa yang tersurat dalam uud mengenai pencapaian anggaran pendidikan sebesar menjadi prioritas negara, bukan menjadi keharusan , karena disadari bahwa amandemen uud yang terkait dengan anggaran pendidikan sulit untuk dilaksanakan dalam jangka pendek. dalam hal ini perlu dilihat secara luas dan mendalam oleh seluruh kalangan, bahwa sesuai amanat uud pemerintah selain harus melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan juga harus menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terhadap warga negara, serta berkewajibanada setiap warga negara, menyediakan tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. selanjutnya, pemerintah berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar, mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, serta mengelola cabang cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya untuk dipergunakan sebesar besar kemakmuran rakyat. oleh karena itu, pemerintah selain harus memperhatikan pembangunan bidang pendidikan yang dalam uud ditekankan anggarannya secara kuantitatif, juga harus memperhatikan keseimbangan pembangunan bidang lainnya yang juga diamanatkan dalam uud untuk dilaksanakan oleh pemerintah. guna melaksanakan keseluruhan amanat uud tersebut, pemerintah menyusun agenda pembangunan nasional jangka menengah yang diarahkan untuk mewujudkan indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. dari ketiga agenda pembangunan tersebut kemudian disusunlah prioritas pembangunan nasional dalam jangka menengah, yang diantaranya untuk mencapai beberapa sasaran pokok antara lain sebagai berikut, menurunnya jumlah penduduk miskin serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga: meningkatnya kualitas manusia indonesia secara menyeluruh melalui (l)) peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, (ii) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, (iii) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, (iv) terkenalnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas. berkurangnya kesenjangan antar wilayah melalui (i) pembangunan pedesaan dengan mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan, dan (ii) pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dengan memacu pembangunan wilayah wilayah strategis serta tertinggal dan terpencil dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam mencapai tujuan bernegara dan melaksanakan amanat uud pemerintah yang berjalan saat ini telah menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. samping itu, perlu tetap dijaga keseimbangan pencapaian antara semua bidang untuk mencapai amanat pemerintah negara dalam pembukaan uudnama drs. mandat hum. tempat tgl lahir jakarta, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. putar blok rt. rw. kel. sako, kec. sako, palembang nama drs. muhammad marwan. tempat terlahir banjarmasin, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. banjarmasin komp. dpr rt. rw. kel. belitung selatan, kec. banjarmasin barat banjarmasin nama drs. arifin tempat tgl lahir harian, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. cempaka putih rt rw. kel. kebun bunga, kec. banjarmasin timur banjarmasin nama drs. musyrik, mm. tempat tgl lahir tenggarong, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jlk.h. wahid hasyim rt. kel. sempat kec. samarinda utara, kalimantan timur. nama sutomo aris wijayanto. pd. tempat tgl lahir sragen, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. seandainya rasio anggaran pendidikan dinaikkan dalam jangka pendek menjadi maka bila dilihat dari dua alternatif rasio dan yang dinilai pemerintah paling sejalan dengan definisi anggaran pendidikan dalam uud dari alternatif terlihat bahwa anggaran pendidikan dalam tahun telah melampaui namun bila dilihat dari alternatif maka rasio anggaran pendidikan dalam tahun baru mencapai dari pendekatan alternatif tersebut, bila anggaran pendidikan harus dipaksakan meningkat menjadi dalam jangka pendek, maka harus mempertimbangkan dan dapat menimbulkan beberapa konsekuensi berikut. pertama, harus ada kepastian terlebih dahulu sumber dana untuk menambah anggaran pendidikan tersebut, karena dengan kondisi keuangan negara yang sangat ketat dan terencana tidaklah mudah untuk memaksakan tambahan pendapatan negara dalam jangka pendek, sisi lain ada beban beban belanja negara yang tidak dapat ditunda atau dialihkan, seperti pembayaran utang dan subsidi. kedua, bila peningkatan anggaran pendidikan tersebut dapat diwujudkan tentunya akan dapat berguna bagi kementerian dan lembaga, khususnya departemen pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan indonesia, walaupun tentunya tambahan dana tersebut alumninya dapat digunakan secara efektif dan efisien bila sebelumnya telah dipersiapkan dan direncanakan secara matang program programnya. ketiga, bila anggaran pendidikan dipaksakan naik secara mendadak maka akan mengganggu perencanaan dan keseimbangan pembangunan secara keseluruhan yang tentunya juga mengacu kepada amanat uud karena dapat menghambat pencapaian prioritas prioritas nasional yang lain, seperti menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. dengan kata lain, walaupun perbaikan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas nasional, namun pencapaian prioritas tersebut tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan kehidupan negara terganggu bila tidak ada ketertiban, keamanan dan penegakan hukum dalam negeri, jumlah rakyat miskin dan tingkat pengangguran semakin bertambah, pertumbuhan ekonomi (yang menjadi salah satu faktor utama untuk menambah pendapatan negara) tidak terwujud, serta kesejahteraan rakyat semakin berkurang. dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwasecara keseluruhan dan pelaksanaan tugas kenegaraan yang telah diamanatkan dalam uud mengenai tulisan media massa yang memuat bahwa ada dana pemerintah sekitar triliun yang menganggur bank indonesia, dapat dijelaskan bahwa dari hasil pengecekan ulang departemen keuangan, posisi kas pemerintah yang ada bank indonesia per tanggal februari hanya sekitar triliun, bukan sebesar triliun seperti yang ditulis media massa. adapun dana pemerintah pada posisi awal februari tersebut sebagian besar adalah dana cash flow pemerintah secara rutin (harian) untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang telah ditetapkan dalam apbn seperti untuk pembayaran gaji, pengeluaran pengeluaran pembangunan, subsidi, serta belanja untuk daerah. sebagian kecil dana kas pemerintah tersebut merupakan dana cadangan pemerintah untuk mengantisipasi pengeluaran pengeluaran yang bersifat wajib dan atau mendesak pada saat sumber sumber penerimaan negara belum diterima, khususnya pada awal tahun anggaran. dengan demikian, dana pemerintah bank indonesia tersebut tidak tepat dikatakan menganggur. selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam uud terkait dengan apbn telah diatur secara spesifik bahwa apabila dpr tidak menyetujui rancangan apbn yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan apbn tahun yang lalu . namun dalam sistem perundangan undangan indonesia tidak ada diatur, apa yang harus dilakukan oleh negara bila sampai mahkamah konstitusi membatalkan tentang apbn. sisi lain, sesuai dengan tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa keputusan mahkamah konstitusi ditetapkan dalam (tiga) bentuk (a) permohonan pemohon tidak dapat diterima, (b) permohonan pemohon ditolak, atau (c) permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ataupun sebahagian. dari ketentuan perundangan yang berlaku tersebut, pemerintah melihat bahwa bila mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon maka akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kelangsungan pemerintahan. seandainya, sejak hari keputusan mahkamah konstitusi menetapkan untuk membatalkan tahun tentang apbn maka yang pertama akan terjadi adalah adanya krisis konstitusi dimana pemerintah tidak mempunyai payung hukum untuk menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan karena sangat terkait dengan apbn yang kedua adalah tentunya pemerintah tidak dapat mengeluarkan dana dana apbn, baik untuk gaji semua aparatur pemerintahan, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, kegiatan operasional pelayanan pemerintahan, maupun pelaksanaan pembangunan. keadaan ini bila dibiarkan terjadi akan mempunyai dampak yang sangat mendalam, baik dalam negeri maupun dalam hubungan dengan dunia internasional. sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas dan anggaran pendidikan telah menjadi komitmen nasional, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat. dari penjelasan tersebut atas, pemerintah mengharapkan mahkamah konstitusi dapat memutuskan secara arif dan bijaksana untuk menolak permohonan pemohon. diharapkan keputusan mahkamah konstitusi tersebut dapat menjadikan pijakan bersama kepada semua pihak untuk membangun dunia pendidikan nasional menjadi lebih baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam uud menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah dengar keterangan dari para pemohon, pemerintah dan komisi dpr, yang pada intinya adalah terdapat kesamaan cara menghitung anggaran pendidikan yaitu anggaran untuk departemen pendidikan nasional dikurangi gaji guru dosen dan sehingga didapat persentase sebesar menimbang bahwa baik para pemohon, pemerintah serta komisi dpr ri,yang isinya ditunjuk dalam berita acara persidangan, menimbang bahwa dprkedua, apakah paraelum menentukan berwenang tidaknya mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan para pemohon guo, mahkamah akan mempertimbangkan keterangan ahli dari pemerintah, prof. dr. arifin suryaatmaja s.h., yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: sifat hukum yang khusus dari satu apbn (het rechtskarakter van begrotingswet) yang ditetapkan setiap tahun, tidak dapat dipersamakan dengan undang undang biasa, dan sejauh mana hal itu dijadikan dasar hukum untuk menguji konstitusionalitas satu undang undang apbn, apbn adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara, yang ditetapkan setiap tahun dengan undang undang, yang merupakan wujud kedaulatan sesuai dengan bunyi uud mana persetujuan apbn ditetapkan dpr karena hanya dpr lah yang mempunyai hak budget : apbn dalam pengertian sosial ekonomi, menitikberatkan pada masalah aspek politik ekonomi, sedang dari sudut yuridis normatif apbn adalah dalam bentuk otorisasi, berdasar mandat dari rakyat termasuk pemohon, apbn yang disetujui dpr sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat termasuk pemohon dalam bentuk otorisasi anggaran, dpr tidak mungkin akan memilih (keuzefunctie van bergotong) merugikan masyarakat, karena apa yang diperhitungkan sudah memperhitungkan kepentingan rakyat keseluruhan maupun kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, apbn tidak memenuhi syarat yang dapat dikategorikan sebagai undang undang dalam arti materiil, karena tidak bersifat mengikat umum termasuk pemohon, dan hanya mengikat pemerintah dan aparat penerima otorisasi anggaran, sehingga tidak dapat diuji karena apbn hanya memuat jumlah jumlah penerimaan dan pengeluaran serta saldo lebih atau saldo kurang, dan tidak mengandung materi muatan yang bersifat mengatur, menimbang bahwa terlepas dari telah diperiksa dan diutusnya perkara permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang apbn tahun dalam putusan mahkamah nomor puu iii tanggal oktober mahkamah akan mempertimbangkan keterangan ahli tersebut berkenaan dengan kewenangannya, terhadap mana mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa uud maupun uuk tidak membedakan jenis undang undang yang merupakan wewenang mahkamah untuk mengujinya,: li. bahwa hierarki perundang undangan menempatkan uud sebagai hukum dasar atau hukum yang tertinggi, dengan mana berarti setiap undang undang yang dibawahnya, harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan uud iii. bahwa meskipun angka angka apbn adalah lampiran dari apbn, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga harus dibaca dalam satu kesatuan dengan apbn, yang dengan demikian harus dipahami sebagai undang undang yang menjadi kewenangan mahkamah untuk mengujinya, iv. bahwa tugas dan wewenang untuk menjaga konstitusi (the guardian the constitution) memberi kewenangan kepada mahkamah untuk menguji dengan memeriksa dan kemudian memutus, apakah apbn tersebut telah sesuai dengan hukum tertinggi yaitu uud menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut atas, maka permohonan para pemohon adalah mengenai pengujian secara materiil undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) tahun anggaran terhadap uud yang merupakan salah satu wewenang dari mahkamah, sehingga oleh karenanya mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan guo, kedudukan hukum legal standing) para pemohon menimbang bahwa dalam kualifikasi sebagai perorangan atau kumpulan perorangan, persatuan guru republik indonesia pgri) dengan anggotanya tersebar seluruh indonesia sebagai pemohon h.m. rusli yunus, adalah bertindak mewakili pgri yang merupakan organisasi para guru seluruh indonesia, bahwa uud menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan . sementara pada dari yang sama menyatakan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya . dengan demikian, menurut uud satu pihak, pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara, dan pihak lain, merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak dimaksud, terlebih lagi karena negara mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. sesuai dengan ketentuan uud pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang undang, bahwa undang undang sebagaimana dimaksud uud atas pada saat ini telah dibentuk yaisdiknas). menurut sisdiknas, guru adalah pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa dengan demikian telah jelas jika guru adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan anggaran pendidikan merupakan salah satuanggaran pendidikan yang memadai maka peningkatan pendidikan akan sulit dilaksanakan: bahwa, berdasarkan uraian atas, telah nyata terdapat kepentingan langsung guru terhadap anggaran pendidikan dalam hubungan dengan bekerjanya sistem pendidikan nasional sebagaimana dimaksud oleh uud bahwa pgri, sebagai organisasi guru seluruh indonesia merupakan perkumpulan berbadan hukum (rechtspersoonlijke vereniging) berdasarkan penetapan menteri kehakiman bertanggal september nomor j.a. sehingga sebagaimana dimaksud oleh penjelasan uuk dipandang memiliki kedudukan hukum (legal standing). dalam anggaran dasar pgri, dikatakan pgri bertujuan untuk, antara lain, berperanberperanserta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional, bahwa selanjutnya dalam anggaran dasar pgri dinyatakan bahwa pgri diberi wewenang untuk, antara lain, mewakili pgri dalam dan luar pengadilan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi pgri: bahwa pemohon h.m. rusli yunus, adalah ketua pgri yang berdasarkan keputusan rapat pengurus besar pgri tanggal desember diberi wewenang untuk mewakili pgri mengajukan permohonan pengujian apbn terhadap uud hadapan mahkamah (vide bukti bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, maka pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan guo: menimbang bahwa pemohon ii, ispi, adalah organisasi profesi yang anggotanya terdiri atas warga negara yang memiliki profesi bidang pendidikan. dalam anggaran dasarnya dinyatakan bahwa ispi bertujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional, terarah, berhasil guna dan berdaya guna. oleh karena itu, anggota ispi memiliki kepentingan akan terselenggaranya pendidikan yang baik indonesia yang dipandang sudah tertinggal, menimbang bahwa ketentuan uud mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar yang wajib dibiayai oleh pemerintah, dan menentukan pula bahwa pendidikan diprioritaskan untuk memperoleh anggaran sekurang kurangnya (dua puluh persen) dari apbn untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tersebut. kedua hal tersebut telah menentukan adanya hak konstitusional pemohon untuk memperoleh jaminan diterapkannya uud dalam wajib belajar dan alokasi anggaran belanja dan pendapatan negara. hal dimaksud menurut pemohon tidak dipatuhi dalam apbn, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah menilai ketentuan uuk dan yurisprudensi mahkamah tentang kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan mahkamah telah dipenuhi, sehingga oleh karenanya mahkamah berpendapat bahwa pemohon ii, ispi, sebagai kumpulan perorangan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian apbn sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo, menimbang bahwa pemohon iii, imam budi darmawan prasodjo, yang bertindak mewakili yayasan nurani dunia yaitu yayasan yang berbadan hukum yang telah didaftarkan pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal mei yaitu sebelum berlaku efektif undang undang nomor tahun tentang yayasan. walaupun dalam anggaran dasar yayasan dimaksud ditentukan antara lain bahwa yayasan melaksanakan kegiatan mendirikan, menyelenggarakan, dan menyediakan fasilitas pendidikan baik formal maupun informal, namun tidak cukup keterangan untuk menilai kerugian konstitusionalnya, sehingga mahkamah tidak dapat menentukan kualifikasinya menurut uuk. oleh karena itu, mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum (legal standing) pemohon iii: menimbang bahwa pemohon iv, arif pribadi prasodjo, yang mendalilkan dirinya sebagai koordinator yayasan nurani dunia, sebagaimana halnya pemohon iii, juga tidak menyertakan bukti bukti yang menunjukkan kualifikasi yang bersangkutan maupun organisasi yang diwakilinya serta hak hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya apbn, sebagaimana dimaksud uuk. oleh karenanya, kedudukan hukum (legal standing) pemohon juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut: menimbang bahwa pemohon adalah sekelompok orang yang terdiri atas guru, dosen, dan pensiunan guru, maka pertimbangan sebagaimana diuraikan untuk pemohon secara mutasi mutans juga berlaku terhadap pemohon menimbang bahwa oleh karena sebagian pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka mahkamah harus mempertimbangkan pokok permohonan pemohon pemohon ii, dan pemohon lebih lanjut, tentang permohonan provisi sela) menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok perkara, para pemohon telah mengajukan permohonan putusan provisi agar mahkamah menjatuhkan putusan penghentian sementara berlakunya apbn dan kemudian diajukan kembali secara tersendiri berturut turut dengan surat bertanggal desember dan januari dengan maksud untuk menghindari "kesulitan penganggaran seandainya permohonan pengujian apbn dikabulkan, dengan alasan: bahwa pada saat perkara guo diperiksa mahkamah, diperkirakan anggaran baru terserap (lima persen) dari seluruh anggaran: bahwa pemeriksaan perkara guo diperkirakan memerlukan waktu hari atau dua bulan, sementara pemerintah dan dpr memiliki cukup aparat expert guna menyusun apbn yang baru sebagai revisi apbn lama yang bertentangan dengan uud menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut mahkamah memberi pendapat, sebagaimana juga telah diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal februari bahwa putusan provisi (sela) dalam perkara permohonan pengujian undang undang tidak diatur dalam uuk, juga tidak dikenal dalam hukum acara perkara pengujian undang undang terhadap uud substansi uuk juga secara tegas tidak memperkenankan hal yang demikian. undang undang guo, jika seandainya hal demikian dikabulkan dalam putusan provisi (sela) oleh mahkamah, maka putusan yang demikian sesungguhnya merupakan pokok atau substansi permohonan, padahal putusan provisi yang menyangkut tindakan tindakan sementara yang diambil oleh mahkamah tidak boleh menyangkut pokok perkara, meskipun harus berhubungan dengan pokok perkara: menimbang bahwa dengan alasan alasan pertimbangan yang demikian, mahkamah menolak permohonan provisi para pemohon sebagaimana telah dinyatakan dalam persidangan tanggal februari pokok perkara menimbang bahwa karena mahkamah telah pernah memeriksa dan memutus perkara permohonan pengujian apbn yaitu perkara nomor puu 1i1 maka pokok pokok pertimbangan dalam putusan tersebut dipandang menjadi bahan rujukan yang dipertimbangkan dalam memutus perkara ini: menimbang bahwa masalah pokok yang sekarang harus dipertimbangkan oleh mahkamah dalam perkara ini, apakah apbn bertentangan dengan uud karena anggaran pendidikan, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, tidak memenuhi alokasi sekurang kurangnya (duapuluh persen) dari apbn serta apbd sebagaimana ditetapkan oleh uud masalah pokok mana akan dilihat dalam (dua) bagian, yaitu: apakah alokasi anggaran pendidikan dalam apbn memenuhi ketentuan uud atau tidak: apakah tidak dipenuhinya alokasi (duapuluh persen) anggaran pendidikan tersebut menyebabkan apbn bertentangan dengan uud terhadap (dua) hal tersebut mahkamah memberi pendapat sebagai berikut: alokasi anggaran dalam apbn alamat lengkap jl. juanda salak rt. kel. air hitam kec. samarinda ulu, samarinda nama aumur rahman, pd. tempat tgl lahir pontianak, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap gang asuhan, rt. rw. kel. saigon, kec. pontianak timur, pontianak nama husna asmara, dr. tempat tgl lahir nanga serawai, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap komp. untan. jl. silat rt. rw. kel. bangka belitung, kec. pontianak selatan pontianak nama drs. massacre tempat tgl lahir soppeng, agama islam pekerjaan pengawas sekolah diknas kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. perintis kemerdekaan komp. bersolo permai blok makassar sulawesi selatan nama drs. lukman mallawa, pd. tempat tgl lahir soppeng, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap perumahan makin baji blok. kota makassar nama drs. laude paris balik tempat tgl lahir muna, agama islam pekerjaan pensiunan guru kewarganegaraan indonesia menimbang bahwa terlepas dari beberapa alternatif yang diajukan pemerintah dalam menghitung besaran anggaran pendidikan dalam apbn, pada persidangan tanggal maret dpr (dalam hal ini komisi untuk kedua kalinya telah memberi keterangan, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh wakil pemerintah pada hari khususnya dalam cara menghitung persentase anggaran pendidikan, adalah dengan cara menjumlahkan anggaran pada mata anggaran untuk departemen pendidikan nasional dikurangi gaji guru dosen dan mata, sehingga telah diperoleh angka (sembilan koma satu persen), menimbang bahwa dalam persidangan yang sama, komisi dpr juga menyatakan bahwa cara penghitungan anggaran pendidikan sebagaimana tersebut atas dimaksudkan sebagai penafsiran dpr dalam memahami ketentuan yang tertuang dalam uud penafsiran demikian juga telah menjadi pendirian pemerintah sebagaimana terungkap dalam persidangan mahkamah pada tanggal maret hal demikian dapat dipahami sebagai itikad baik pemerintah dan dpr, sehingga mahkamah menjadikannya sebagai patokan dalam menilai alokasi anggaran pendidikan dalam apbn berdasarkan uud tanpa menutup kemungkinan penafsiran yang berkembang masa yang akan datang: menimbang bahwa dengan demikian dana anggaran pendidikan dalam apbn dengan rumusan atas, yaitu jumlah dana pendidikan dikurangi gaji guru dan dana pendidikan kedinasan, ditambah anggaran pendidikan pada departemen agama dikurangi gaji guru, berbanding anggaran belanja pusat yaitu apbn dikurangi anggaran belanja daerah dau dak dbh), adalah sebesar (sembilan koma satu persen), sehingga oleh karenanya apbn hanya mengalokasikan anggaran pendidikan bawah angka minimal yang disebut dalam uud hal tersebut sesuai dengan penjelasan tertulis dan lisan menteri keuangan bertanggal maret persidangan, serta komisi dpr ri, yang telah bersesuaian dengan keterangan para pemohon: apakah apbn bertentangan dengan uud menimbang bahwa, meskipun mahkamah sependapat dengan pemerintah dan dpr tentang keterbatasan yang dialami indonesia sehubungan dengan kondisi ekonomi secara nasional dalam hubungannya dengan ekonomi secara global, prima face, telah ternyata perintah konstitusi khususnya uud tidak dijalankan dalam apbn, walaupun telah mengalami kenaikan dari apbn dengan alasan yang telah dikemukakan secara rasional tentang belum dapatnya dipenuhi perintah uud pertanyaan pokok sekarang ialah: apakah dengan demikian apbn bertentangan dengan uud mahkamah berpendapat bahwa ketentuan undang undang untuk disebut bertentangan dengan uud tidak selalu harus dilihat bertentangan atau conflict dalam posisi diametral dengan undang undang dasar, melainkan dapat juga terjadi karena ketentuan tersebut tidak konsisten (inconsistent) atau tidak sesuai (non confirming, unvereinbar) dengan undang undang dasar sebagai hukum tertinggi, cast dalam perkara guo. karena, jumlah konkrit persentase anggaran pendidikan yang disebut uud merupakan salah satu ukuran konstitusionalitas apbn, maka telah terbukti sebagaimana diuraikan atas bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam apbn tersebut tidak sesuai (non confirming, unvereinbar) dengan amanat uud sehingga oleh karenanya alokasi anggaran pendidikan sebesar (sembilan koma satu persen) dalam apbn tersebut, bertentangan dengan uud (inkonstitusional): menimbang bahwa sebelum menetapkan akibat hukum lebih jauh tentang hal yang demikian, mahkamah akan mempertimbangkan keadaan keadaan yang meliputi penyusunan apbn tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh pemerintah, dpr, maupun ahli, yang meliputi hal hal berikut ini:yang berfluktuasi, serta perkembangan harga minyak bumi pasar internasional yang masih tetap tinggi: untuk menjaga stabilitas ekonomi makrorasio utang terhadap produk domestik bruto (pdb) dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), kewajiban pemerintah dalam pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sangat besar sehingga harus pula diperhitungkan dalam pengambilan keputusan penyusunan anggaran belanja negara. meskipun mahkamah dapat memahami keadaan keadaan dimaksud, tetapi mahkamah tetap harus menjamin dilaksanakannya amanat uud tentang anggaran pendidikan yang harus diprioritaskan sekurang kurangnya (duapuluh persen) dari apbn. apalagi,kecuali karena keadaan darurat, seperti menyebabkan terjadinya kekacauan pemerintahan (governmental disaster) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan putusan nomor puu iii tanggal oktober menimbang bahwa dengan merujuk kembali pada putusan mahkamah terdahulu, yang juga dijadikan bagian pertimbangan dalam putusan perkara ini, pertimbangan dimaksud perlu diulang kembali untuk menegaskan pendirian mahkamahdengan demikian . menimbang bahwa oleh karena dengan penegasan uraian pertimbangan atas, mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan, maka lebih jauh mahkamah juga akan memperhatikan bagian pertimbangan mahkamah dalam putusan terdahulu, tentang beberapa akibat hukum yang harus diperhitungkan, yang antara lain menyatakan, yang sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. akibatnya,:menjadi sebesar (duapuluh persen) dengan cara mengurangiitu, secara administratif, pengelolaan hal tersebut sangat sulit, dan waktu yang sangat sulit untuk diperhitungkan, menimbang bahwa dengan tetap memperhatikan keadaan yang diuraikan dalam pertimbangan putusan mahkamah nomor puu iii akan tetapi mengingat kondisi yang disebut dalam putusan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang berbeda mana permohonan diajukan dan diperiksa pada masa akhir tahun anggaran, sedang cast dalam perkara ini, permohonan diajukan dan diperiksa pada masa awal tahun anggaran, maka berbeda dengan perkara terdahulu, masih terdapat peluang besar bagi pemerintah dan dpr untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara lebih signifikan dengan cara relokasi anggaran melalui apbn (apbn perubahan) yang lebih mencerminkan kesungguhan pemerintah dan dpr untuk memenuhi ketentuan uud yang secara tegas diperintahkan untuk diprioritaskan, menimbang bahwa lagi pula mahkamah telah menyatakan bahwa meskipun apbn bertentangan dengan uud akan tetapi permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena apabila dikabulkan, akibatnya dapat lebih buruk mengingat akan berlaku anggaran pendidikan tahun sebelumnya yang justru lebih kecil dari anggaran pendidikan tahun yang berjalan, menimbang bahwa untuk perkara ini, alasan tentang kerugian yang timbul akibat anggaran pendidikan sebelumnya yang lebih kecil, masih tetap relevan. akan tetapi, pertimbangan demikian tidak dapat dijadikan alasan pembesar (rechtsvaardigingsgrond). upaya untuk sekadar menaikkan anggaran pendidikan yang semata mata didasari oleh maksud untuk menghindar dari kemungkinan dikabulkannya dari permohonan sejenis kemudian hari, harus dipandang tidak sesuai dengan semangat uud (the spirit the constitution). karena, dengan adanya putusan mahkamah nomor puu iii pemerintah dan dpr sudah seharusnya mengetahui dengan persis bahwa anggaran pendidikan yang kurang dari (duapuluh persen) bertentangan dengan uud menimbang dengan demikian, mahkamah berpendapat permohonan para pemohon ii, dan cukup beralasan. akan tetapi, untuk meniadakan dampak negatif optimal mungkin terhadap pelaksanaan apbn mahkamah hanya dapat mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan bahwa apbn, sepanjang mengenai anggaran pendidikan dalam apbn sebesar (sembilan koma satu persen) dari apbn sebagai batas tertinggi, adalah bertentangan dengan uud untuk menghindari kemacetan dan kekacauan dalam penyelenggarmenimbang bahwa selama anggaran pendidikan belum mencapai persentase (dua:ii, dan cukup beralasan sepanjang menyangkut jumlah persentase anggaran pendidikan dalam apbn sebagai batas tertinggi, karena bertentangan dengan uud sehingga permohonan para pemohon ii, dan harus dikabulkan sebagian. sedangkan para pemohon iii dan iv, oleh karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang cukup, permohonan para pemohon iii dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), mengingat danolak permohonan provisi para pemohon, menyatakan permohonan para pemohon iii dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), mengabulkan permohonan para pemohon ii, dan untuk sebagiii, dan untuk selebihnya. dalam putusan mahkamah atas, (dua) orang hakim konstitusi mempunyai alasan berbeda (concerning opinions) dan (dua) orang hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions) sebagai berikut: alasan berbeda concerning opinion): hakim konstitusi dewa gede laguna, s.h., m.h. dan soedarsono, s.h. bahwa meskipun sependapat dengan kesimpulan mayoritas hakim yang mengabulkan untuk sebagian permohonan guo, namun kami memiliki alasan yang berbeda dalam pertimbangan untuk tiba pada kesimpulan demikian yang disebabkan oleh perbedaan dalam cara menilai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dan perbedaan dalam menentukan komponen yang termasuk dalam pengertian anggaran pendidikan, beserta cara perhitungannya, ketika hendak diuji konstitusionalitasnya terhadap uud bahwa terhadap permohonan guo, kami berpendapat, penentuan kedudukan hukum (legal standing) pemohon adalah berkait langsung dengan substansi atau pokok permohonan, khususnya dalam menilai ada tidaknya kerugian hak konstitusional para pemohon. hal itu dikarenakan bahwa, sesuai dengan ketentuan mk, untuk dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang undang, suatu pihak harus: pertama, menjelaskan kualifikasinya, dan kedua, menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialami dalam kualifikasi tersebut. oleh karena permohonan guo adalah berkenaan dengan anggaran pendidikan, yang dalam konteks uud adalah berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagai sebuah sistem, mana dalamnya guru dan dosen merupakan bagian integral, maka dalam permohonan guo, mereka yang berkualifikasi guru atau dosenlah yang memiliki kualifikasi untuk bertindak selaku pemohon. adapun perihal kerugian hak konstitusional dari mereka yang memenuhi kualifikasi dimaksud baru dapat ditentukan atau diketahui setelah mempertimbangkan pokok permohonan. hal tersebut dikarenakan, dalam permohonan guo, dalil kerugian hak hak konstitusional dari mereka yang memiliki kualifikasi tersebut oleh pemohon sendiri dikaitkan langsung dengan anggaran pendidikan dalam apbn hal itu sesuai pula dengan pendirian kami. sementara itu, cara penghitungan anggaran pendidikan dalam apbn dimaksud justru merupakan bagian dari pertimbangan terhadap pokok permohonan guo. sehingga dengan demikian, kedudukan hukum (legal standing) pemohon pun baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan pokok permohonan,maka, prima face,(serta dari apbd), dan (b) prioritas dimaksud haruslah sekurang kurangnya dari apbn (serta dari apbd), bahwa pada persidangan tanggal maret dpr (dalam hal ini komisi untuk kedua kalinya telah memberikan keterangan, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh wakil pemerintah pada, khususnya dalam hal cara menghitung persentase anggaran pendidikan, adalah dengan menjumlahkan anggaran pada mata anggaran untuk departemen pendidikan nasional (dikurangi gaji guru dosen) dan mata anggaran untuk departemen agama (dikurangi gaji guru), setelah dikurangi dengan anggaran untuk pendidikan kedinasan, lalu dibagi dengan anggaran belanja pusat abp), sehingga diperoleh angka sekitar o, sebagaimana telah pula diuraikan pada pertimbangan hukum putusan mahkamah ini, bahwa, dalam persidangan yang sama pula, komisi dpr juga menyatakan bahwa cara penghitungan anggaran pendidikan sebagaimana diuraikan atas juga dikatakan sebagai tafsir resmi dpr dalam memahami maksud ketentuan yang tertuangterlepas dari benar tidaknya penafsiran demikian dan terlepas pula dari maksud baik yang melandasi penafsiran tersebut, apabila terjadi keragu raguan perihal konstitusionalitas penafsiran demikian, baik menyangkut cara maupun hasilnya, maka pada gilirannya mahkamahlah yang berwenang memutuskan penafsiran yang konstitusional dengan cara mengujinya berdasarkan maksud uud bahwa berdasarkan keterangan pemerintah dan dpr dalam persidangan, keterangan tertulis pemerintah dan keterangan tertulis dpr, dan bukti bukti berupa dokumen tertulis lain yang disampaikan dalam persidangan dan atau yang melengkapi keterangan pihak pihak dalam persidangan ternyata bahwa telah terjadi perubahan dalam sistem pengalokasian anggaran dalam apbn. sebagai akibat dari perubahan dimaksud, perincian alokasi anggaranpada apbselanjutnya, jumlah angka (anggaran) yang diperoleh berdasarkan interpretasi itulah yang akan diperbandingkan dengan jumlah seluruh rencana pengeluaran negara tahun guna menemukan persentase anggaran pendidikan pada apbn bahwa dari perspektif sejarah perumusan uud khususnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan kedinasan memang dikecualikan dari pengertian pendidikan dalam uud sehingga dengan demikian, anggaran pendidikan kedinasan juga harus dikecualikan dari pengertian anggaran pendidikan dalam apbn. sementara itu, tidak terdapat catatan yang menunjukkan dikembalikannya anggaran untuk gaji guru dari pengertian anggaran pendidikan. oleh karena itu, sekalipun sisdiknas ternyata telah mengeluarkan anggaran untuk gaji guru (dan anggaran pendidikan kedinasan) dari perhitungan dana pendidikan, namun secara konstitusional yang dijadikan acuan dalam menilai konstitusionalitas anggaran pendidikan dalam apbn tahun haruslah uud selain itu, apabila anggaran untuk gaji guru dikecualikan atau dikeluarkan dari penghitungan anggaran pendidikan dalam apbn, cast apbn maka cara penghitungan demikian mengakibatkan guru harus dianggap tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian apbn yang berkait dengan anggaran pendidikan, yang konsekuensi selanjutnya adalah bahwa pemohon dalam permohonan guo, cast pemohon dan sebagian dari pemohon harus dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) alamat lengkap bunga tanjung kendari, rt. rw. kel. watu watu, kec. kendari barat, sultra nama dr. enos taruh, pd. tempat tgl lahir kalangan taulan, agama protestan pekerjaan dosen kewarganegaraan indonesia alamat lengkap sudirman kel. limba ii, kec. kota selatan gorontalo nama drs. bertahan lake, ed. tempat tgl lahir kendari, agama kristen pekerjaan pensiunan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. suprapto lorong terima rt. rw. kel. punggolaka, kec. madonna, kendari sulawesi tenggara nama drs. hamzah achmad, pd. tempat tgl lahir gorontalo, agama islam pekerjaan pns kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jl. hid, rt. rw. kel. heledulen, kec. kota selatan, gorontalo pemohon nomor sampai dengan pemohon nomor selanjutnya disebut pemohon masing masing berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember januari dan januari memberikan kuasa kepada taruna, sh., mustahil, sh. mh., dr. andi muhammad amrun, sh. mh., dan etis mulyani, sh. semuanya advokat pengacara, yang memilih domisili hukum sekretariat pengurus besar persatuan guru republik indonesia (selanjutnya disebut pgri) jl. tanah abang iii jakarta pusat. telepon dan bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama. untuk selanjutnya disebut . para pemohon, untuk mengajukan permohonan pengujian apbn kesimpulan demikian jelas bertentangan dengan hakikat pendidikan mana guru atau dosen merupakan unsur melekat dalamnya. bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan atas, maka cara penghitungan anggaran pendidikan dalam apbn yang dapat dinilai sesuai dengan jalan pikiran pada saat uud disusun adalah cara penghitungan mana anggaran pada seluruh fungsi pendidikan (dikurangi anggaran untuk pendidikan kedinasan) ditambah dengan anggaran untuk gaji pendidik dibagi jumlah seluruh anggaran belanja negara, dengan catatan pendidik dalam hubungan ini adalah hanya mencakup pengertian guru dan dosen, bukan pendidik yang mencakup keseluruhan pengertian pendidik menurut angka sisdiknas. bahwa, dengan mengikuti cara perhitungan demikian, menurut pemerintah dalam keterangannya pada persidangan tanggal februari ternyata didapatkan angka yo. terlepas dari cara perhitungannya, yang menurut kami telah sesuai dengan maksud uud hasil berupa persentase sebesar tersebut masih dapat dipersoalkan. hal itu dikarenakan komponen gaji pendidik yang dimasukkan sebagai bagian dari ruang lingkup anggaran pendidikan dalam keterangan pemerintah tersebut belum terang benar apakah pengertian pendidik dimaksud hanya dalam arti guru dan dosen ataukah termasuk pula tutor, instruktur dan lain lain yang menurut angka sisdiknas juga termasuk dalam pengertian pendidik. namun, seandainya pun hasil perhitungan sebesar tersebut benar (yang berarti pengertian gaji pendidik yang dimasukkan dalam perhitungan anggaran pendidikan hanya diartikan sebagai gaji guru dan dosen), perhitungan demikian tetap masih berada bawah persentase yang diamanatkan oleh uud yaitu sekurang kurangnya dari apbn serta apbd, sehingga tetap pula harus dinilai tidak sesuai dengan uud bahwa pemohon mendalilkan, apbn dalam laporannya hanya mengalokasikan dana sebesar miliar dikurangi alokasi gaji dosen sehingga jumlahnya menjadi atau ekuivalen dari jumlah keseluruhan apbn tahun sebesar miliar, mana pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara pemohon menghitung hingga sampai pada perhitungan demikian, sebab alat bukti yang ditunjuk oleh pemohon dalam permohonannya, yaitu bukti (vide perbaikan permohonan ternyata sama sekali bukan alat bukti yang menjelaskan cara penghitungan dimaksud karena bukti tersebut ternyata berupa fotokopi buku undang undang dasar republik indonesia tahun dan susunan kabinet indonesia bersatu tahun (vide bukti namun, terlepas dari kurang jelasnya pemohon dalam menerangkan perolehan angka anggaran pendidikan sebesar atas, telah nyata bahwa dengan cara penghitungan anggaran pendidikan yang menurut kami sesuai dengan maksud uud pun para pemohon, cast yang memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan guo, telah dirugikan oleh berlakunya apbn, cast bagian dari undang undang guo yang memuat jumlah anggaran untuk bidang pendidikan sebagaimana telah diuraikan atas. bahwa, meskipun berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas telah nyata bahwa anggaran pendidikan pada apbn belum memenuhi amanat uud dan dengan demikian telah pula merugikan para pemohon yang memenuhi kualifikasi sebagaimana telah diuraikan atas, tidaklah berarti bahwa seluruh ketentuan dalam apbn bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. demikian pula, tidaklah berarti bahwa anggaran pendidikan sebagaimana termuat dalam apbn tahun (dalam pengertian yang sesuai dengan cara penghitungan sebagaimana telah diuraikan atas yaitu yang menghasilkan persentase sebesar dari apbn) harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya melainkan bahwa yang harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah apabila jumlah tersebut dinyatakan final sebagai anggaran pendidikan untuk tahun artinya, melalui mekanisme pembahasan apbn p (apbn perubahan), presiden bersama dpr berkewajiban untuk menambah jumlah anggaran pendidikan tahun sebagaimana yang tertera dalam lampiran apbn yang merupakan bagian tak terpisahkan dari undang undang guo. pendapat berbeda dissenting opinion): hakim konstitusi achmad roestandi, s.h. saya sangat sependapat dengan para pemohon bahwa anggaran pendidikan dalam apbn harus terus ditingkatkan, karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia, namun demikian, sebagaimana telah diungkapkan dalam dissenting opinion saya dalam putusan perkara nomor puu iii saya menganggap bahwa anggaran pendidikan yang belum mencapai 20y6 (duapuluh persen) dari apbn serta apbd tidak serta merta berarti bertentangan dengan uud tetapi harus dimaknai sebagai ketertinggalan yang secara bertahap harus terus ditingkatkan dalam apbn berikutnya, sehingga pada gilirannya angka (duapuluh persen) akan tercapai. peningkatan anggaran pendidikan secara bertahap itu telah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan dpr, dan persentase sebesar (duapuluh persen) harus tercapai dalam apbn tahun disadari, materi muatan uud bersifat normatif, tetapi adalah tidak realistik (tidak membumi) jika ketentuan normatif itu diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi objektif pendapatan negara, bertolak dari ketentuan normatif yang dikaitkan dengan kondisi objektif pendapatan negara itu, saya berpendapat bahwa walaupun anggaran pendidikan belum mencapai angka (duapuluh persen) dari apbn, hal itu tidak berarti bertentangan dengan uud sepanjang persentase anggaran pendidikan pada tahun berjalan lebih tinggi daripada persentase anggaran pendidikan dalam apbn tahun sebelumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut: tujuan nasional sebagaimana tercantumdalam rumusan tersebut tersirat bahwa walaupun berdasarkan uud pendidikan harus diprioritaskan, tetapi sudah barang tentu tidak boleh mengabaikan perwujudan tujuan nasional secara keseluruhan. hal itu mengandung makna bahwa pendapatan negara yang sangat terbatas harus dibagi secara proporsional guna mendukung semua kegiatan untuk mewujudkan keempat tujuan nasional. sementara itu sebagian dari pendapatan negara yang terbatas itu harus ditayangkan pula untuk memenuhi hal hal yang tidak boleh dihindari seperti pemenuhan berbagai subsidi dan pembayaran hutang luar negeri beserta bunganya: keterbatasan pendapatan negara itu dipahami baik oleh pemerintah, maupun dpr, bahkan oleh para pemohon sendiri. semua pihak berpendapat bahwa persentase (duapuluh persen) tidak mungkin dicapai dalam apbn sebagaimana terungkap dalam persidangan mahkamah, ketua pgri dapat memahami dan mentoleransi persentase anggaran pendidikan sebesar (empatbelas koma satu persen) dalam apbn dan baru dalam apbn harus dicapai persentase sebesar (duapuluh persen): dalam menghitung persentase anggaran pendidikan terhadap apbn, masih belum terdapat keseragaman dalam menentukan angka pembilang dan menyebutnya. pemerintah telah mengemukakan (sembilan) alternatif (kemungkinan) dalam menentukan persentase anggaran pendidikan terhadap apbn. terlepas dari alternatif manapun yang akan dianut, tetapi adalah sesuatu hal yang pasti, bahwa dalam setiap alternatif itu, persentase anggaran pendidikan dalam apbn selalu lebih tinggi (meningkat) dibandingkan dengan persentase yang terdapat dalam apbn hal ini berarti anggaran pendidikan bergerak atas menuju angka (duapuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh uud berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat bahwa apbn termasuk jumlah anggaran pendidikan, tidak bertentangan dengan uud sehingga dengan berpegang secara taat asas pada ketentuan uuk yang berbunyi, maka permohonan para pemohon harus ditolak: hakim konstitusi prof. h.a.s. jayabaya, s.h, ll.m. bahwa para pemohon mendalilkan, karena bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa sepanjang hal yang berkaitan dengan kerugian pemohon,ahkamah dalam putusan perkara nomor puu iii dan perkara nomor puu iii berpendapat bahwayang bersifatcc.ngetahui apakah para pemohon telah mengalami kerugian hak konstitusional sebagai akibat diundangkannya apbn, maka perlu lebih dahulu dijawab (dua) persoalan hukum (legal issues): apakah apbn dapat dijadikan objek permohonan sebagaimana undang undang yang dimaksud oleh uuk, mengingat: apakah sifat khusus dari materi muatan dari undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara dikualifikasikan berbeda dengan undang undang lainnya. bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama atas yang berkaitan dengan, perlu kita memperhatikan pendapat beberapa ahli hukum terkemuka, antara lain, b.f. bellefroid dalam bukunya inleiding tot rechtswetenschap nederland , l.j. van apeldoorn dalam bukunya pengantar ilmu hukum" terjemahan dari inleiding tot studie van het nederlandse recht , yang membedakan antara undang undang dalam arti formil dan undang undang dalam arti materiil (wet formel zin dan wet materiel zin): pada intinya undang undang dalam arti formil adalah keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang undang karena bentuknya ditetapkan oleh organ pembentukannya sesuai dengan undang undang dasar, sedangkan undang undang dalam arti materiil ialah suatu keputusan pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang undang karena keputusan pemerintah tersebut mengikat secara umum, sehubungan dengan dua pengertian undang undang atas dan dalam kaitannya dengan penetapan anggaran belanja negara (bergotong) prof. bus berpendapat bahwa penetapan anggaran belanja adalah tindakan pemerintah. anggaran belanja hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, kecuali jika undang undang dasar menentukan lain dan pada dirinya sendiri anggaran belanja tidak termasuk dalam ketentuan yang mengikat rakyat (burgers bindende berlingen): sehubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan dengan undang undang, i.c. van der lies dalam bukunya handbook wetgeving menyatakan bahwa menurut grondwet belanda, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan undang undang (hal ini sama seperti diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun anggaran pendapatan dan belanja negara, itu suatu undang undang. akan tetapi, kenyataan bahwa suatu mata anggaran tertentu tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tidak mempunyai pengaruh yang sama seperti pengaruh tercantumnya suatu dalam suatu undang undang jenis lainnya (heeft chter niet hetzelfde gevolg als dat van een artikel een ander sport wet). berdasarkan sifatnya, undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara itu semata mata suatu undang undang pemberian kuasa. bahwa undang undang itu semata mata suatu pemberian kuasa kepada menteri, berarti menteri pun tidak dapat menggunakan ketiadaan suatu mata anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai suatu dalih untuk melepaskan diri dari kewajiban keuangannya: selanjutnya van der lies menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu secara formal adalah suatu undang undang tetapi dilihat dari sifatnya yang tidak mengikat menteri maupun masyarakat, bahwa untuk mengetahui adanya sifat khusus dari materi muatan suatu undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara haruslah dikaitkan dengan undang undang tentang keuangan negara. anggaran merupakan instrumen alokasi faktor faktor produksi. sebagai bagian dari keuangan negara, anggaran merupakan aspek yang paling kompleks dalam kebijakan ekonomi keuangan (financial economic policy). oleh sebab itu, penyusunan anggaran negara harus juga memperhatikan dasar dasar dan faktor faktor perekonomian nasional secara menyeluruh, bahwa undang undang nomor tahun tentang keuangan negara menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negaranggaran pendapatan dan belanja negara zin). walaupun undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara sama dengan undang undang lainnya, namun karena undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki sifat khusus (het karakter van wetsbegroting) dari sudut materiil undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara tidak mengikat masyarakat umum, dengan memperhatikan kedua alasan atas, dapat disimpulkan bahwa undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara dalam hal ini undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran termasuk undang undang yang tidak mengikat masyarakat umum, sehingga pemohon tidak mempunyai legal standing sekaligus tidak dirugikan hak konstitusionalnya menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. oleh karenanya mahkamah seharusnya menyatakan permohonan para pemohon dinyatakamaret, prof. abdul mukti fadjar, s.h., m.s., achmad roestandi, s.h., dr. hartono, s.h., mcara pemohon dan atau kuasa pemohon, pemerintah, dan dewan perwakilan rakyat republik indonesialembaran negara republik indonesia keuangan.2019 covid yang masih berlanjutsecara global maupun domestik, risiko likuiditas, dan pada gilirannyafungsi intermedia, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonominasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.berlaku sampai dengan tanggal maret ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam: surat keputusan direksi bank indonesia nomor31 kep dir tentang penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum1lpenilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor seok. tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum madonna lalu tes 2e5i pso 328o pes aga sesahsesl otl sila iii tss ben gag anna sisi se1 ha #jho feri gus sid fila sai jga afi, fatal kills alif hita sesi gata dahi es58 be9it gita tn. see ta: ter jauh aanggyiyii sirip ses 3p3a3 sada pra pp, las sea p. ts) r1! pola tani nae holi dah ipa hui tema em: ta! iii pop bia dan kas: kena hadapi men gii nn: gor bisa dis si3 l83 hn: ep333 doh gila tip ba, telaga mai epi ehi anta para. hari le) pen mid man kar ini rina dapil hunib ketentuan umumditambahkan1 (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap: debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease covid tan etu. dan maa jean dinamai kaa nma nan bell pelek di. rda (ana nan itktitthilik esp rbotobbb elit tit willie ennnnn mana ina lai inn pipa i8e . sisi resi ig, pong tha3 pri pai tn: darat it'agi 3s3 onigiri dijaga jaa ben ena a$3asuh gaga ti, gaji ter ann a33 oid dian wiata suiniupuni pibageingpasagi baja sania egi sisi pang data anal jaga gaji pisa asa, 933i dada jangan daa bodo termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, dan buk, bus, atau sebagai dampak penyebaran coronavirus disease covidhuruf meliputi kebijakan: penetapan kualitas aset, dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. bank dalam menerapkan kebijakanpenerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada paling sedikit:)yangmelakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease (covid )dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai peraturan otoritas jasa keuangan ini, membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai peraturan otoritas jasa keuangan ini, mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan atau anthem, dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank. kebijakanbagi buk, bus, atau uus sebagai dampak penyebaran coronavirus disease (covid sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan. buk, bus, atau dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada harus memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. ketentuan diubah dan ditambahkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. kredit bagi buk atau pembiayaan bagi bus atau uus yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bankmekanisme persetujuan restrukturisasi coronavirus disease covidbank harus melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease covid untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya peraturan otoritas jasa keuangan ini. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap2019maupun peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal bank telah menilai bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease covid tidak dapat bertahan, bank melakukan: penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kualitas aset, dan pembentukan cadangan. mekanisme penilaiancoronavirus disease covid sebagaimana dimaksud dalam hurufikuiditas dan permodalan antara dan disisipkan (empat) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: buk yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha bank umum kegiatan usaha dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratiodari (seratus persen) menjadi 85y6 (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal maret penyampaian rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio maupun kertas kerja dan laporan net stable funding ratiooleh buk yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha bank umum kegiatan usaha dan bank asing secara bulanan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan hanya berlaku dalam hal net stable funding ratiokurang dari (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal maret buk yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha bank umum kegiatan usaha4, dan bank asing dengan liquidity coverage ratio dan atau net stable funding ratiokurang dari (seratus persen) pada tanggal maret harus menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan liquidity coverage ratio dan rantaunet stable funding ratiomenjadi paling rendah (seratus persen). rencana tindak sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara luring kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada tanggal april buk atau bus dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun danpersetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam buk, bus, atau uus dapatmenetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal maret berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan maret buk atau bus yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha dan bank umum kegiatan usaha dapat tidak memenuhi capital conservation buffer sebesar (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko. ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lainnya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga atau margin bagi hasil ujrah: laporan stimulus kredit atau pembiayaan restrukturisasi: dan laporan rekapitulasi stimulus kredit atau pembiayaan restrukturisasi. format laporan sebagaimana dimaksud pada (l)laporkankredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam dalam sistem layanan informasi keuangan dengan menambahkan keterangan covid ketentuan dan diubahdan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf secara triwulanan sejak posisi akhir bulan desember sampai dengan posisiakhir bulan maret bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara bulanan sejak posisi akhir bulan november sampai dengan posisi akhir bulan maret laporan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikansecara luring kepada otoritas jasa keuangan |
tambahan lembaran negara r.ijk telah menerbitkan kebijakan countercyclical yang berlaku sejak maretdan risiko likuiditas bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan bank. oleh karena itu, diperlukankebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatifantara lain pengaturan mengenai perpanjangan periode stimulus, mekanisme penilaian terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan oleh bank, sertakebijakan terkait likuiditas dan permodalan bank. ii. demi angka hurufdengan tiongkok atau angka cukup jelas. cukup jelas. penyampaian laporanangka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. negara lain yang telah terdampak coronavirus disease covid huruf cukup jelashuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan cadangan" adalah: bagi buk, bus, dan uus, cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan, bagi bpruntuk debitur buk yang dinilai mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi tetap dapat digolongkan sebagaidebitur yang tidak mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan stage dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai. untuk debitur bus dan uus yang dinilai mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi tetap dapat digolongkan sebagai debitur dengan pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan uji ketahanan antara lain berupapenerapan stress testing dalam berbagai skenario atau reviewkinerja dan kelayakan debitur. uji ketahanan tersebut ditujukan untuk menilai pengaruh penurunan kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi terhadap likuiditas dan permodalan, antara lincah ratio, liquidity coverage ratio,net stable funding ratio, dan atau rasio kewajiban penyediaan modal minimum terkait dengan besaran pembentukan tambahan cadangan. cukup jelas. cukup jelas. angkakredit atau pembiayaan yang: direstrukturisasi kembali: atau mengalami penurunan kualitas menjadi selain lancar, setelah masa berlaku peraturan otoritas jasa keuangan ini berakhir diperhitungkan sebagai aset berkualitas rendah sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau ketentuontoh penyesuaian mekanisme persetujuan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasiantara lain: anggota direksi dapat memberikan izin prinsip,cukup jelas. angka bank memastikan bahwa kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi diberikan hanya untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease covid dan diperkirakan akan tetap bertahan dari dampak coronavirus disease (covid penilaian terhadap debitur antara lain terkait potensi pertumbuhan usaha debiturdan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai skema restrukturisasi. penilaian terhadap debitur dimaksud dapat dilakukan secara individu atau kolektif. penilaian secara kolektif dapat dilakukan denganmempertimbangkan antara lain kesamaan karakteristik dan risiko debitur. bank dapat mulai melakukan penilaian kemampuanjak peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. selanjutnya untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease covid yang direstrukturisasi sesuai peraturan otoritas jasa keuangan ini, bank melakukan penilaian pada saat akan melakukan restrukturisasi. hasil penilaian bank terhadap debitur akan berdampak terhadap tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. contoh debitur wanita memiliki kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus pada posisi akhir bulan juni debitur wanita mengajukan restrukturisasi dan telah disetujui pada tanggal agustus sehingga sejak posisi akhir bulan agustus kredit memiliki kualitas lancar. dalam hal berdasarkan hasil penilaian bank pada bulan desember 2020atas debitur wanita: dapat bertahan dari dampak penyebaran coronavirus disease covid maka tetap berkualitas lancar selamamulai januari penilaian kualitas kredit sesuai dengan ontoh debitur minati mengajukan restrukturisasi dan telah disetujui pada bulan januari dalam hal berdasarkan hasil penilaian bank atas debitur minati: dapat bertahan dari dampak penyebaran coronavirus disease covid maka kredit berkualitas lancar sejak dilakukan restrukturisasi hingga akhirrestrukturisasi diperlakukan sebagaimana restrukturisasi biasa (tanpa stimulus) dan penilaian kualitas kredit sesuai denganukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan: bank umum kegiatan usaha dan bank umum kegiatan usahadan bank asing sesuai denganpenyampaian rencana tindakuuk. cukup jelas. setelahmasa berlaku peraturan otoritas jasa keuangan ini berakhir, penilaian kualitas agunan yang diambil alihkan diperoleh sampai dengan tanggal maret kembali dilakukan berdasarkanperiode kepemilikan oleh buk, bus, atau uus sejak agunan yang diambil alihdiperoleh tanpa memperhitungkan periode relaksasi. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pelaporan dalam sistem layanan informasi keuangan dengan menambahkan keterangan covid19 berlaku sampai kredit atau pembiayaan lunas atau direstrukturisasi kembali setelah masa berlaku peraturan otoritas jasa keuangan ini berakhir. |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. reksa dana. kontrak investasi kolektif. bursarlu mengganti peraturetentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: dealer partisipan adalah anggota bursa efek yang menandatangani perjanjian denganmelakukan penjualan atau pembelian unit penyertaan reksa dana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang unit penyertaan reksa dana dimaksud. sponsor adalah pihak yang menandatangani perjanjian dengan manajer investasi pengelola reksa dana berbentuk keputusan ketua badan pengawas pasar modalontrak investasi kolektif yang unit pengerjaannya diperdagangkan bursa efek untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan atau efek dalam rangkamemuat ketentuan sebagai berikut: penitipan kolektif atas unit penyertaan, proseduraling sedikit meliputi: jenis efek yang menjadi dasar pembentukan reksa dana dimaksud, dan jumlah minimal unit penyertaan yang akan dicatatkan bursa efek. cc. tata caradan bahwa penjualan kembali dimaksud hanya diperbolehkan bagi sponsor dan dealer partisipan, pembelian kembali (pelunasan) oleh manajer investasi dari sponsor dan dealer partisipan per hari bursa paling banyak (sepuluh persen) dari tot: kebijakan investasi wajib mengacu pada atau peraturan otoritas jasa keuangan tentang reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: komposisi portofolio efek yang membentyang likuid: dan tingkat likuiditas efek yang menjad, nama bursa efek dimana unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif akan dicatatkan, kewajiban manajer investasi untuk mengumumkan bursa efek dan melaporkan kepada otoritas jasa keuangan nilai aktiva bersih setiap hari setelah penutupan perdagangan bursa efek sebagai indikasi harga unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang dicatatkan bursa efek, kewajiban manajer investasi untuk mengumumkan bursa efek komposisi portofolio setiap hari setelah penutupan perdagangan bursa efek, kewajiban manajer investasi untuk mengumumkan bursa efek jumlah setiap ada perubahan, dan mekanisme rapat umum pemegang unit penyertaan reksa dana yang unit pengerjaannya diperdagangkan bursa efek (jika ada). bab iii dealer partisipan dan sponsor manajer investasi wajib membuat kontrak dengan dealer partisipan dalam rangka mewujudkan likuiditas pasarealer partisipan wajib mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perdagangan yang likuid atasmenciptakan likuiditas pasar, dealer partisipan diperkenankan untuk membeli dan menjuketentuan: dealer partisipan wajib secara berkala atau terus menerus menyampaikan penawaran jual atau penawaran beli unit penyertaan dimaksud pada sistem perdagangan yang disediakan oleh bursa efek: dan dealer partisipan mampu dan bersedia terealisasi transaksi dalam jumlah sesuai dengan komitmen sebagaimana tertuang dalam kontrak investasi kolektif. dalam hal terdapat perubahan jumlah dealer partisipan, manajer investasi wajib mengumumkannya bursa efek. manajer investasi wajib membuat kontrak dengan sponsor jika dalammelibatkan sponsor, yang paling sedikit memuat: jumlah minimum setoran efek atau uang oleh sponsor yang akan dibelikan efek yang membentuk portofolio efek reksa dana dimaksud, dan jangka waktu kesanggupan sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.hanya dapat dilakukan oleh sponsor dan dealer partisipasi dengan ketentuan: jika pembayarannya dengan efek daraka: dasar penghitungan nilai efek tersebut adalah nilai pasar wajar, dan apabila efek dimaksud tidak ada, maka pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, dengan ketentuan nilainya dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih. jika pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, maka nilainya dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih: manajer investasi wajib mengumumkan permohonan penjualan kembali oleh dealer partisipan dan sponsor bursa efek dimana unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif diperdagangkan pada hari yang sama dengan permohonan penjualan kembali dimaksud. bab rapat umum pemegang unit penyertaan dalam hal kontrak investasi kolektif reksa dana yang unit pengerjaannya diperdagangkan bursa efek memuat ketentuan mengenai rapat umum pemegang unit penyertaan, maka ketentuan rapat umum pemegang unit penyertaan paling sedikit memuat: rapat umum pemegang unit penyertaan dapat diselenggarakan atas usulan (satu) pemegang unit penyertaan reksa dana dimaksud atau lebih yang bersama sama mewakili (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang beredar: pemberitahuan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang unit penyertaan:dandan kuorum kehadiran dan keputusan rapat umum pemegang unit penyertaan.otoritas jasa keuangan paling lambat (tujuh) hari sebelum pemberitahuan. dalam hal agenda rapat umum pemegang unit penyertaan adalah penggantian manajer investasi atau bank kustodian, maka unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan bursa efek yang dimiliki oleh manajer investasi, bank kustodian, dan atau pihak terafiliasinya tidak mempunyai hak suara. manajer investasi wajib: menyampaikan hasil rapat umum pemegang unit penyertaan paling lambat (dua) hari kerja setelah rapat umum pemegang unit penyertaan tersebut diselenggarakan kepada otoritas jasa keuangan, dan mengumumkan hasil rapat umum pemegang unit penyertaan kepada masyarakat melalui paling sedikit (satu) surat kabar berbahasa indonesia yang berperedaran nasional dan bursa efek. informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf angka dan angka serta wajib pula diumumkan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu paling sedikit: website manajer investasi, dan website atau media penyebaran informasi elektronik yang disediakan oleh bursa efek dimana unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif diperdagangkan. babdapat melakukanmanajer investasi wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan dengan memenuhi ketentuan:: menyampaikan dokumen perjanjian pendahuluan pencatatan antara manajer investasi dengan bursa efek dimanaakan diperdagangkan, dan menyampaikan dokumen perjanjian antara manajer investasi dengan sponsor dan antara manajer investasi dengan dealer partisipan. pernyataan pendaftarbagaimana dimaksud dalam huruf telah menjadi efektif.serta memuat: informasi sebagaimana dimaksud dalam pokok pokok perjanjian antara manajer investasi dengan dealer partisipan dan nama nama dealer partisipan: dan pokok pokok perjanjian antara manajer investasi dengan sponsor dan nama nama sponsor (jika ada perjanjian dimaksud). bablaksanakan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak efektifnya pernyataan pendaftaran.telah pencatatan awal wajib dicatatkan paling lambat (satu) hari kerja sejak diterbitkannya unit penyertaan dimaksud |
kios bana tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. reksa dana. kontrak investasi kolektif. bursasebagai laporannya menjadiii. demiangka cukup jelas. angkameiodal. perlindungan.dana perlindungan pemodal, peraturan mengenaiini untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. faktor risiko adalah salah satu unsur dalam penentuan besaran iuran keanggotaan tahunan bank kustodian untuk dana perlindungan pemodal yang merupakan jumlah nilai risiko dikalikan dengan bobot risiko.dengan berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, dana perlindungan pemodal yang dibentuk berdasarkan peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor vi.a. tentang dana perlindungan pemodal, lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor kep bl dinyatakan tetap ada dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodalurun keanggotaan bank kustodian untuk dana perlindungan pemodalentukan dana perlindungan pemodal dana perlindungan pemodal dibentuk dan berasal dari sumber sebagai berikut: kontribusi dana awal dari bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, yang terdiri atas iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan, dana perlindungan pemodal, dan sumber lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab iii iuran keanggotaan dana perlindungan pemodal pelaksanaan iuran keanggotaan dana perlindungan pemodal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: bagi perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah: quran keanggotaan awal sebesar rp100. (seratus juta rupiah) untuk masing masing perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan iuran keanggotaan tahunan sebesar (satu per seratus ribu) dari rata rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. bagi bank kustodian: quran keanggotaan awal sebesar rp100. (seratus juta rupiah) untuk masing masing bank kustodian, dan iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikalikan dengan (satu per seratus ribu) dari rata rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada bank kustodian. perubahan atas besaran iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan sebagaimana dimaksud pada untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. bab pengelolaan dana perlindungan pemodal dana perlindungan pemodal bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dana perlindungan pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal. dana perlindungan pemodal diwakili baik dalam maupun luar pengadilan oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal. harta kekayaan dari dana perlindungan pemodal tidak dapat dipinjamkan atau dijadikan. harta kekayaan dari dana perlindungan pemodal hanya dapat diinvestasikan pada surat berharga negara dan atau deposito pada bank yang dimiliki pemerintah republik indonesia. investasi dana perlindungan pemodal dalam bentuk selain sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan otoritas jasa keuangan. hasil investasi dana perlindungan pemodal setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan dalam dana perlindungan pemodal. penyelenggara dana perlindungan pemodal berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi dana perlindungan pemodal sebesar (sepuluh persen) dari pendapatan bersih hasil investasi. otoritas jasa keuangan dapat menentukan batasan lain atas imbalan sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan kebutuhan dana perlindungan pemodal dan kondisi keuangan penyelenggara dana perlindungan pemodal. dalam hal otoritas jasa keuangan memutuskan penyelenggara dana perlindungan pemodal tidak sanggup untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal, penyelenggaraan dan pengelolaan dana perlindungan pemodal dilakukan oleh otoritas jasa keuangan, baik dengan atau tanpa menunjuk pihak lain. dalam kondisi tertentu selain sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, otoritas jasa keuangan dapat mengambil alih dan menetapkan penggunaan dana perlindungan pemodal. ketentuan mengenai kondisi tertentu dan penggunaan dana perlindungan pemodal sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab keanggotaan dana perlindungan pemodal kustodian wajib menjadi anggota dana perlindungan pemodal. kustodian sebagaimana dimaksud dalam adalah perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian. anggota dana perlindungan pemodal wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: membayar penuh dan tepat waktu iuran keanggotaan sejumlah nilai yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan, memisahkan rekening efek pada kustodian untuk setiap pemodal dan dengan rekening efek milik kustodian, cc. memisahkan rekening dana pada bank untuk setiap pemodal dan dengan rekening dana milik kustodimemiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. bab ruang lingkup perlindungan dana perlindungan pemodal aset pemodal berupa efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek yang mendapat perlindungan dana perlindungan pemodal adalah efek dalam penitipan kolektif pada kustodian yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. aset pemodal berupa dana yang mendapat perlindungan dana perlindungan pemodal adalah dana yang dititipkan pada kustodian yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing masing pemodal. pemodal yang asetnya mendapat perlindungan dana perlindungan pemodal adalah pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian, dibukakan sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh kustodian, dan cc. memiliki nomor tunggal identitas pemodal dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian. dana perlindungan pemodal digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi pemodal yang memenuhi (satu) atau lebih kriteria berikut: pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang, pemodal merupakan pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat satu tingkat bawah anggota direksi kustodian, dan atau pemodal merupakan afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bab vii ganti rugi oleh dana perlindungan pemodal bagian kesatu pembayaran ganti rugi pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: otoritas jasa keuangan telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa: terdapat kehilangan aset pemodal, kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang, dan bagi kustodian berupa perantara pedagang efek yang mengadministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh otoritas jasa keuangan, atau bagi bank kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian dan dipertimbangkan persetujuan bank umum sebagai kustodian dicabut oleh otoritas jasa keuangan, dan pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggaraketentuan mengenai tata cara dan kriteria pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap kustodian yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai tata cara penentuan nilai aset pemodal yang hilang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang. bagian kedua subrogasi dana perlindungan pemodal menggantikan kedudukan pemodal yang mendapatkan ganti rugi atas hilangnya aset pemodal dari dana perlindungan pemodal terhadap kustodian karena subrogasi. hak dana perlindungan pemodal karena subrogasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar ganti rugi yang telah diberikan dana perlindungan pemodal kepada pemodal beserta biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pembayaran ganti rugi dan pengembalian dana dimaksud. penggantian kedudukan pemodal oleh dana perlindungan pemodal sebagaimana dimaksud pada tidak menghilangkan hak pemodal untuk menuntut kustodian atas hilangnya aset pemodal yang tidak diganti oleh dana perlindungan pemodal. dalam melaksanakan hak subrogasi sebagaimana dimaksud pada dana perlindungan pemodal diwakili oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal. pelaksanaan hak subrogasi oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal dilaksanakan sesuai dengan tata carabagian ketiga kewajiban anggota dana perlindungan pemodal karena subrogasi kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh dana perlindungan pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. pengembalian dana oleh kustodian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat (enam puluh) hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal |
nang tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pemodal. perlindungan.entang dana perlindungan pemodal beserta peraturan peraturan nomor vi.a. yang merupakan laporannya, menjadi peraturan otoritas jasa keuangan tentangberlakuomor tunggal identitas pemodal disebut juga dengan sebutmaksitumbuhan ekonomi, bank perkreditan rakyat perlu meningkatkan pembiayaan kepada sektor produktif, terutama membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa dalam upaya meningkatkan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah serta melindungi kepentingan masyarakat, bank perkreditan rakyatediaan dana, cc. bahwa penerapan prinsip kehati hatian dalam penyediaan dana perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran portofolio penyediaan dana yang diberikan agar risiko penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentumengenai batas maksimum pemberian kredit bank pengcc. untuk penampakan bpk yang disebabkan oleh hal hal sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat (dua belas) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal sisa jangka waktu penyediaan dana sampai dengan jatuh tempo lebih pendek dari pada target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada target waktu penyelesaian paling lambat sampai dengan penyediaan dana jatuh tempo. target waktu penyelesaian pelanggaran bpk dan atau penampakan bpk atas penempatan dana antar bank yang tidak memiliki jatuh tempo berupa tabungan pada bpr lain, paling lambat (satu) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan dapat meminta bpr melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan apabila menurut penilaian otoritas jasa keuangan langkah langkah dan atau target waktu penyelesaian tidak mungkin tercapai. bpr wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran bpk dan atau penampakan bpk disertai dengan bukti pendukung. laporan pelaksanaan rencana tindaempat belas) hari sejak realisasi rencana tindak. dalam hal jangka waktu (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, bpr wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak pada hari kerja sebelumnya. bab vii pengecualian ketentuan bpk dikecualikan untuk: penempatan dana antar bank pada bank umum, termasuk bank umum yang memenuhi kriteria pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam bagian penyediaan dana yang dijamin oleh: agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau tabungan bpr, emas dan atau logam mulia, dan atau sertifikatatau penjualan yang tidak dapat dibatalkan dari pemilik agunan untuk keuntungan bpr penerima agunan, termasuk pencairan atau penjualediaan dana, dan untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan angka disimpan atau ditatausahakan pada bpr yang bersangkutan, bagian penyediaaturan perundang undanganbat (tujuh) hari kerja sejak klaim diajukan, termasuk pencairan sebagian, dan mempunyai jangka waktu penjaminan paling singkat sama dengan jangka waktu penyediaan dana, dan bagian penempatan dana antar bank pada bpr lain sepanjang memenuhi persyaratan: terdapat kesepakatan antara bpr yang menempatkan dana dengan bpr lain yang menerima penempatan dana antar bank, dalam rangka menanggulangi kesulitan likuiditas bpr, dan bagian penempatan dana antar bank dimaksud: merupakan simpanan, iuran, atau porsi dana yang wajib ditempatkan oleh bpr pada bpr lain sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka atau berasal dari simpanan, iuran, atau porsi dana dari masing masing bpr yang ditujukan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas masing masing bpr. penyediaan dana bpr berupa kreditpeminjamdengan pola kemitraan, perusahaan inti merupakan pihak tidak terkait dengan bprantara bprcc. menghargai otonomi lembaga partisipan, mempromosikan tabungan dan mengaitkan tabungan dengan kredit, mengenakan tingkat bunga pasar, mengembangkan dan menerima agunan alternatif, dan terdapat bantuan teknis atau pendampingan untuk membina kelompok. kredit kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pegawai bprpr yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam bab viii tata cara penyampaian laporan bpk dan koreksi laporan bpk bpr wajib menyusun dan menyampaikan laporan bpk setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktukepada bank indonesialaporan bpk sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan dana kepada pihak tidak terkait yang melanggar dan melampaui bpk, dan seluruh penyediaan dana kepada pihak terkait. bpr bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan bpk yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal terdapat kekeliruan dan atau kesalahan atas laporan bpk yang telah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, bpr wajib menyampaikan koreksi atas laporan bpk secara daring (online) dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kewajiban penyampaian laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk secara daring (online) sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan dalam hal: bprpk dan atau koreksi laporan bpk secara daring (online), bpr baru beroperasi, dengan batas waktu paling lambat (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional, bpr mengalami gangguan teknis,memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf huruf atau huruf setelah menyampaikan surat pemberitahuan disertai penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf atau huruf terlebih dahuluwajib menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk secara daring (online) setelah kegiatan operasional kembali berjalan secara normal. bpr yang tidak dapat menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk secara daring (online) sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan secara luring (offline),otoritas jasa keuangan. dalam hal penyampaian melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan belum dapat dilakukan, bpr menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk dengan tembusan kepada otoritas jasa keuangan. laporan bpk wajib disampaikan oleh bpr kepada otoritas jasa keuanganjatuh pada hari libur, bpr yang menyampaikan laporan bpk secara luring (offline) wajib menyampaikan laporan bpk pada hari kerja sebelumnya. bpr dinyatakan telah menyampaikan laporan bpk pada tanggal diterimanya laporan bpk oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal bpr menyampaikan laporan bpk sebagaimana dimaksud dalam dan bpr dinyatakan telah menyampaikan laporan bpk pada tanggal diterimanya laporan bpk oleh bank indonesia. dalam hal terdapat kekeliruan dan atau kesalahan atas laporan bpk yang telah disampaikan, bpr wajib menyampaikan koreksi atas laporan bpk dimaksud kepada otoritas jasa keuangan secara daring (online)sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, bpr yang menyampaikan koreksi laporan bpk secara luring (offline) wajib menyampaikan laporan bpk pada hari kerja sebelumnyabpr menyampaikan koreksi laporan bpk sebagaimana dimaksud pada dan. bpr dinyatakan telah menyampaikan koreksi laporan bpk pada tanggal koreksi laporan bpk diterima oleh otoritas jasa keuangan atau olehlaporan bpk apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam bpr belum menyampaikan laporan bpk. bpr dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan bpklaporan bpk dan atau koreksi laporan bpk apabila sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan bpr belum menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpkpada tetap wajib menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk. otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan bpk oleh bpr. bpr wajib melakukan koreksi yang ditetapkan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam laporan bpk kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal terdapat koreksi otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada bpr wajib menyampaikan koreksi laporan bpk kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh otoritas jasa keuangan atau sejak tanggal exit meeting. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, bpr wajib menyampaikan koreksi atas laporan bpk pada hari kerja sebelumnya. bpr dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan bpk sebagaimana dimaksud dalamkoreksi laporan bpk sebagaimana dimaksud dalam dalam hal sampai dengan (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh otoritas jasa keuangan atau sejak tanggal exit meeting, bpr belum menyampaikan koreksi laporan bpk. bpr yang dinyatakan tidak menyampaikan koreksi laporan bpk sebagaimana dimaksud pada tetap wajib menyampaikan koreksi laporan bpk. bab keadaan kahar (force majeure) bpr yang mengalami keadaan kahar (force majeure) selama paling singkatebagaimana dimaksud dalam dan bpr yang mengalami keadaan kahar kurang dariampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dan bpr yang mengalami keadaan kahar, menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis dengan disertai penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami dengan disertai penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami. bpr wajib menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk sebagaimana dimaksud dalam dan setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. bab ketentuan lain ketentuan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan bpk sebagaimana dimaksud dalam serta tata cara penyampaian laporan bpk dan koreksi laporan bpk sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab sanksi bpr yang melakukan pelanggaran bpk sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan bpr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bpr. terhadap setiap kesalahan laporan bpk yang ditemukan berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan otoritas jasa keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa dendapr sesuai dengan ketentuan peraturan batas maksimum pemberian kredit yang selanjutnya disingkat bpk adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bpr. penyediaan dana adalah penanaman dana bpr dalam bentuk kredit dan atauimbalan, atau pembagian hasil keuntungan. penempatan dana antar bank adalah penanaman dana bpr pada bank lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis. modal adalah modal inti dan modal pelengkappihak terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan atau hubungan keuangan dengan bpr. pihak tidak terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan atau hubungan keuangan dengan bpr. pelanggaran bpk adalah selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal bpr dengan bpk yang diperkenankan. penampakan bpk adalah dan tidak termasuk pelanggaran bpk. perundang undangan mengenai laporan bulanan bpr dan atas kesalahan tersebut bpr telah dikenakan sanksi administratif berupa denda, bpr tidak lagi dikenakan sanksi administratif berupa denda atas jenis kesalahan yang sama tersebut pada laporan bpk. bpr yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk sebagaimana dimaksud dalam dan dandalam dan dikenakan denda sebesar rp1. (satu juta rupiah). bpr yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam serta dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, dan penurunan nilai kredit aspek manajemen dalam perhitungan tingkat kesehatan. bpr yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam serta selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham dalam daftar pihakbpr. bprtoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam setelah diberi peringatan (dua) kali oleh otoritas jasa keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa:, dan atau pembekuan kegiatan usaha tertentu. bpr yang tidak menyelesaikan pelanggaran bpk selain dikenakmaksudaprilinjam adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh penyediaan dana dari bpr berupa kreditmperhatikan prinsip kehati hatian dalam membuat perjanjian kredit antara bpr dan peminjam yang mencantumkan penyediaan dana. bpr dilarang membuat perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam dalam hal perjanjian kredit tersebut mewajibkan bpr untuk menyediakan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran bpk. bpr dilarang memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran bpk. bab dasar perhitungan bpk bpk untuk kredit dihitung berdasarkan baki debut kredit. bpk untuk penempatan dana antar bank pada bpr lain dihitung berdasarkan nominal penempatan dana antar bank. bab iii bpk kepada pihak terkait penyediaan dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling banyak (sepuluh persen) dari modal bpr. penyediaan dana dalam bentuk kreditpr. pihak terkait meliputi: pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, cc. anggota dewan komisari, dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf pejabat eksekutif, perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling sedikit (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan, bpr lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf yang kepemilikannya secara individu paling sedikit (sepuluh persen) dari modal disetor pada bpr lain tersebut, bpr lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris bpr dan rangkap jabatan pada bpr lain dimaksudbpr lain, perusahaan yang paling sedikit 50y6 (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris bpr, dan peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf penyediaan dana kepada pihak selain yang dimaksud dalam dapat dikategorikan sebagai penyediaan dana kepada pihak terkait dalam hal penyediaan dana tersebut digunakan untuk keuntungan pihak terkait. bab bpk kepada pihak tidak terkait penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada bpr lain yang merupakanpeminjamkelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak (tiga puluh persen) dari modal bpr. peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok peminjam sebagaimana dimaksud dalam dalam hal peminjam mempunyai keterkaitan dengan peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan atau hubungan keuangan, yang meliputi: perusahaan yang masing masing paling sedikit (dua puluh lima persen) modal disetornya dimiliki oleh suatu perusahaan, badan usaha atau perorangan, atau secara bersama oleh suatu keluarga, perusahaan yang salah satunya memiliki paling sedikit (dua puluh lima persen) modal disetor perusahaan lainnya, cc. perusahaan yangsuatu perusahaan merangkap jabatan sebagai anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris pada perusahaan lainnya, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam, dan perusahaan dan atau perorangan yang salah satunya bertindak sebagai penjamin kredit atas kredit yang diterima oleh perusahaan atau perorangan lainnya. bab penampakan bpk penyediaan dana oleh bpr dikategorikan sebagai penampakan bpk dalam hal terjadi, yang disebabkan oleh: penurunan modal bpr, penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan usaha, perubahan struktur kepemilikan, dan atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam, dan atau cc. perubahan ketentuan. bab penyelesaian pelanggaran dan atau penampakan bpk bprrencana tindak untuk pelanggaran bpbatas akhir penyampaian laporan bpk bulan yang bersangkutan atau (empat belas) hari sejak exit meeting untuk pelanggarakhir bulan laporan bpk bulan yang bersangkutan atau (empat belas) hari sejak exit meeting untuk penampakwajib disampaikan oleh bpr dan diterima oleh otoritas jasa keuangan paling lambat (tiga) bulan sejak berlakunya perubahan ketentuan. dalam hal batas waktu penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada dan jatuh pada hari libur, bpr wajib menyampaikan rencana tindak pada hari kerja sebelumnya. bpr wajib melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam yang memuat paling sedikit(tiga) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, untuk penampakan bpk yang disebabkan oleh hal hal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf paling lambat (enam) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, dan |
sma tambahan lembaran negara r.i maksiumum dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bpr sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bprpr atau yang dikenal dengan bpk. memperhatikan secara operasional, mengingat bpr dipengaruhi pula oleh faktor eastern, penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui bpk antara lain dalam hal disebabkan adanya penurunan modal bpr, meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan dana, bpr tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana kepada usaha mikro, kecil, dan menengahnasabah dengan pola kemitraan inti plasma dan pbk serta penyediaan dana yang dijamin oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah baik secara langsung atau melalui bumn atau bumi dan peningkatan bpk untuk kelompok pihak tidak terkait dari (dua puluh persen) menjadi (tiga puluh persen). untuk pemantauan penyediaan dana, bpr diwajibkan untuk menyampaikan laporan bpk secara berkala. sesuai kewenangannya, otoritas jasa keuangan dapat memerintahkan bpr melakukan koreksi terhadap laporan yang disampaikan dan meminta bpr untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan, serta mengenakan sanksi administratif terhadap bpr yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kewajiban pemenuhan ketentuan ini berlaku untuk setiap saat pemberian atau realisasi penyediaan dana. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan persetujuan anggota dewan komisaris adalah persetujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadapyang dimaksud dengan bumn dan bumi adalahangka yang dimaksud dengan jaminan tanpa syarat adalah jaminan yang (notification default): mensyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (good faith) oleh bpr penyedia dana, dan atau cc. mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara saling hapus buku (set off terlebih dahulu dengan kewajiban bpr penyedia dana kepada pihak penjamin. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bagian penempatan dana antar bank adalah bagian penempatan dana antar bank dalam rangka memenuhi simpanan, iuran, porsi dana, atau penempatan dana antar bank(dua puluh delapan bpr yang membuat kesepakatan untuk menempatkan dana berupa simpanan, iuran, atau porsi dana pada salah satu bpr yang ditunjuk untuk mengoordinasikan pengelolaan dana yang terhimpun. dalam kesepakatan tersebut dimuat antara lain: jumlah simpanan, iuran, atau porsi dana yang wajib ditempatkan oleh bpr pada bpr lain yang ditunjuk, misalnya rp25. (dua puluh lima juta rupiah) setiap bpr, dan atau jumlah maksimal dana atau pinjaman likuiditas yang dapat ditempatkan oleh bpr yang ditunjuk kepada salah satu dari (dua puluh delapan) bpr tersebut, misalnya (sepuluh) kali dari jumlah simpanan, iuran, ataupk dalam contoh tersebut adalah: masing masing penempatan dana dari (dua puluh delapan) bpr tersebut kepada bpr yang ditunjuk sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah), dan penempatan dana dari bpr yang ditunjuk kepada salah satu dari (dua puluh delapan) bpr sama yang saling menguntungkan, utuh,pr, lembaga pengembangan swadaya masyarakat psm), dan kelompok swadaya masyarakat ksm). cukup jelas. huruf yang dimaksud kelompokyang dimaksud dengan untuk peningkatan kesejahteraan antara lain ditujukan untuk biaya sekolah, biaya pengobatan atau sakit, biaya kontrak rumah, cicilan rumah, uang muka pembelian rumah, biaya pernikahan, dan pembelian kendaraan bermotor. pemberian kredit kepada pihak pihak tersebut atas dikategorikan sebagai penyediaan dana kepada pihak tidak terkaittidak dapat menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk secara daring (online)cukup jelas.bukti penerimaan untuk laporan bpk yang disampaikan secara daring (online) adalah berupa soft copy yang dapat diunduh (download) secara daring (online). bukti penerimaan untukatau berupa tanggal stempel pos dalam hal dikirimkan melalui pos kepada otoritas jasa keuangan ataucukup jelas. koreksiontoh: koreksi laporan bpk untuk data bulan mei disampaikan secara luring (offline) paling lambat tanggal mei (hari jumat) untuk penyampaian secara langsung kepada otoritas jasa keuangan maupun untuk penyampaian melalui pos, mengingat tanggal mei jatuh pada hari sabtu. cukup jelas. bukti penerimaan untuk koreksi laporan bpk yang disampaikan secara daring (online) adalah berupa softcopy yang dapat diunduh secara daring (online). bukti penerimaan untuk koreksikepada otoritas jasa keuangan atau tanggal stempel pos dalam hal dikirimkan melalui pos. cukup jelas. cukup jelas. contoh: bpr dinyatakan tidak menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk untuk data bulan juni apabila laporan dimaksud belum diterima otoritas jasa keuangan sampai dengan tanggal juli cukup jelas. yang dimaksud dengan pelaksanaan ketentuan bpk antara lain terkait denganbpk dilakukan untuk posisi penelitian dan atau pemeriksaan oleh otoritas jasa keuangan berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan otoritas jasa keuangan atas laporan bpk yang telah disampaikan oleh bpr pelaporyusun dan atau menyampaikan laporan bpk dan atau koreksi laporan bpk secara daring (online) dan luring (offline)cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan jenis kesalahan adalah nominal yang dilaporkan meliputi jumlah kredit yang diberikan dan nilai agunan. jenis kesalahan dihitung setiapbpk atau penampakan bpk yang tidak dilaporkan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pembekuan kegiatan usaha tertentu antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dnya. huruf yang dimaksud dengan pejabat eksekutif adalah pejabat eksekutif sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kelembagaan bpr. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bpr lain termasuk pulbpr mempunyai (dua) orang direktur dan (dua) orang komisaris. kedua komisaris bpr tersebut menjabat sebagai komisaris pada bprpr memenuhi paling sedikit sebesar (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris bpr maka bpr tersebut merupakan pihak terkait dari bpr sehingga penyediaan dana bpr kepada bpr paling tinggi sebesar (sepuluh persen)mempunyai (dua) orang direktur dan (dua) orang komisaris. salah satu komisaris bprkriteria mayoritas sebesar (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris maka tersebut merupakan pihak terkait dari bpr sehingga penyediaan dana bpr kepada paling tinggi sebesar 10y6cukup jelas. yang dimaksud dengan penempatan dana antar bank pada bpr lain adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan, deposito, dan kreditri, dan anak kandung tiri angkat, suami dan istri, suami dan anak kandung tiri angkat, atau istri dan anak kandung tiri angkat. contoh:oleh (satu) orang atau (satu) perusahaansecara bersama oleh dan yang merupakan suami, istri, dan anak kandung tiri angkataling rendah sebesar (dua puluh lima persen) dimiliki oleh suami dan anak pertama, saham perusahaan paling rendah sebesar 25x (dua puluh lima persen) dimiliki oleh istri dan anak kedua. dalam halhuruf contoh: perusahaan memiliki 25x (dua puluh lima persen) saham perusahaan sedangkan perusahaan memiliki (dua puluh lima persen) saham perusahaan dalam hal perusahaan perusahaan dan perusahaan menjadi peminjam bpr, perusahaan dan perusahaan digolongkan sebagai (satu) kelompok peminjam. sementara perusahaan dan perusahaan digolongkan sebagai (satu) kelompok peminjam yang lain. huruf pertimbangan kriteria mayoritas (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. dalam hal perusahaan tersebut berbentuk badan hukum koperasi, untuk menentukan mayoritas adalah jumlah keseluruhan dari pengurus, pengawas, dan pengelola yang diangkat oleh pengurus dari koperasi dimaksudatau badan usaha yang menerima bantuan, antara lain keputusan untuk melakukan pembagian dividen dan atau alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang,huruf cukup jelas. huruf penggabungan usaha, peleburan usaha, atau pengambilalihan usaha bpr dengan bpr lain atau perusahaan peminjam dengan perusahaan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pengambilalihan usaha bagi bpr atau perusahaan peminjampeminjam dan atau bpr. yang dimaksud dengan perubahan kepengurusan adalah perubahan kepengurusan perusahaan peminjam dan atau bpr. yang dimaksud dengan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam adalah: peminjam pihak tidak terkait menjadi peminjam pihak terkait, dan atau peminjam perorangan menjadi kelompok peminjampeminjam bpr dan atau perubahan ketentuan lainnya yang menyebabkan terjadinya penampakan bpk. cukup jelas. yang dimaksud dengan exit meeting adalah pertemuan akhir antara pengurus bpr dengan otoritas jasa keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan. untuk penampakan bpk yang disebabkan oleh penggabungan usaha, peleburan usaha, atau pengambilalihan usaha, jangka waktu, atau pengambilalihan usaha oleh instansi yang berwenanglangkah untuk penyelesaian pelanggaran bpk dan atau penampakan bpk antara lain meliputi: pelunasan seluruh atau sebagian kredit yang melanggar dan atau melampaui bpk, dan atau penambahan modal disetor. cukup jelas. contoh: pada tanggal april bpr memberikan kreditpr dengan jangka waktu (dua belas) bulan. pada tanggal mei modal bpr turun karena mengalami kerugian sehingga persentase kredit kepada debitur menjadi (dua puluh lima persen) dari modal bpr atau melampaui bpk yang ditetapkan sebesar 5y6 (limaenam) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. pada tanggal april bpr menempatkan deposito bulan (jatuh tempo pada tanggal julideposito bpr bpr menjadi melampaui bpk yang ditetapkan sebesar 10y6sampai dengan jatuh tempo deposito yaitu tanggal juli contoh: pada tanggal april bpr menempatkan tabungantabungan bpr bpr menjadi melampaui bpk yang ditetapkan sebesarsatu) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. cukup jelas. yang dimaksud dengan bukti pendukung antara lain bukti setoran modal dan bukti pembayaran atau pelunasan kredit. yang dimaksud dengan realisasi rencana tindak adalah tahapan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran bpk dan atau penampakan bpkhurufdeposito dan tabungan yang ditempatkan pada bpr yang sama. angka nilai agunan yang |
sea lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. utang. sukuk. pemeringkatringkatan efek bersifat utang dan atau sukuringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuingkat efek bersifat utang dan atau sukuk adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh emiten berkaitan dengan efek bersifat utang dan atau sukuk. peringkat tahunan adalah peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek dalam rangka kaji ulangtiap tahuklasifikasi efek bersifat utang dan atau sukuk adalah pengklasifikasian berdasarkan waktu penerbitan dan seriaturan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku untuk kewajiban pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk yang jatuh temponya lebih dari (satu) tahun, termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham, yang diterbitkan emiten melalui penawaran umum. bab pemeringkatan dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk emiten yang akan menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk melalui penawaran umum harus: memperolehdari perusahaan pemeringkat efek, dan memuat peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk dan tanggal penerbitan peringkat dalam kontrak perwaliamanatan dan prospektus.sebagaimana dimaksud pada huruf harus memuat informasi paling sedikit: keunggulan atau kelebihan emiten dan efek bersifat utang dan atau sukuk serta kaitannya dengan kemampuan emiten untuk memenuhi kewajiban atas efek bersifat utang dan atau sukuk, kelemahan emiten dan efek bersifat utang dan atau sukuk serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, cc. simbol peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk yang mencerminkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf masa berlaku peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk yaitu (satu) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan, dan prospek. dalam hal peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk sebagaimana dimaksud pada huruf diperoleh lebih dari (satu) perusahaan pemeringkat efek, masing masing peringkat tersebut wajib dimuat dalam kontrak perwaliamanatan dan prospektus. jangka waktu antara tanggal hasil pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk paling lama (enam) bulan. bab iii pemeringkatan tahunan emiten wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klasifikasi efek bersifat utang dan atau sukuk kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhirperingkat efek bersifat utang dan atau sukuk diperoleh lebih dari (satu) perusahaan pemeringkat efek pada saat penawaran umum, emiten dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban emiten yang terkait dengan efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam kontrak perwaliamanatan. dalam hal peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir. pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit: peringkat tahunan yang diperoleh, dan penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat. dalam hal peringkat tahunandan bab pemeringkatan karena terdapat fakta material atau kejadian penting dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat yang berbeda dengan sebelumnya karena adanya fakta material atau kejadian penting, emiten wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya. pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit: peringkat yang berbeda dengan sebelumnya, dan penjelasan singkat mengenai faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya. dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalamperingkat yang berbeda dengan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam berlaku sampai dengan akhir periode peringkat tahunan. bab pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk dalam penawaran umum berkelanjutan emiten yang menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk melalui wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk yang mencakup keseluruhan nilai pub efek bersifat utang dan atau sukuk yang direncanakan. peringkat tahunan dan peringkat yang dikeluarwajib mencakup keseluruhan nilai pub efek bersifat utang dan atau sukuk sepanjang: periode pub efek bersifat utang dan atau sukuk masih berlaku: dan emiten tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk. bab pemeringkatan ulang dalam hal emiten menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk selain sebagaimana dimaksud dalam dan emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulangdalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam merupakan peringkat yang berbeda dari peringkat sebelumnya, emiten wajibbab vii emiten yang tidak lagi memiliki peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk dalam hal emiten tidak lagi memiliki peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk, emiten wajib: menyampaikan informasiterjadinya hal dimaksud, dan memperoleh peringkat paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak emiten tidak lagi memiliki peringkat. emiten wajib menyampaikan peringkat yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud dalam hurufpengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit informasi sebagaimana dimaksud dalam bab viii media pengumuman pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bagi emiten yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: situs web emiten, dan situs web bursa efek. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bagi emiten yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: situs web emitenbukti pengumuman pada surat kabarerkait peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab ketentuan lain lain seluruh kewajiban dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini berlakuemiten memperoleh peringkat default, kewajiban pemeringkatan atas efek bersifat utang dan atau sukuk tidak berlaku sampai terdapat perkembangan yang menunjukkan kemampuan emiten untuk menyelesaikan kewajiban efek bersifat utang dan atau |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. utang. sukuk. pemeringkatyaitumeringkatan efek bersifat utang dan atau sukurospek dimaksud dikenal juga dengan sebutan outlopub efek bersifat utang dan atau sukuk senilai rp1 triliunnamun sebelum pub efek bersifat utang dan atau sukuk dilakukan, emiten berada dalam kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran efek bersifat utang dan atau sukuk tahap berikutnyaefek bersifat utang dan atau sukuk yang sudah diterbitkan. contoh: abc telah menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk abc pada saat abc berencana menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk abc ii, dalam hal perusahaan pemeringkat efek dalam melakukan pemeringkatan atas efek bersifat utang dan atau sukuk abc sekaligus juga melakukan pemeringkatan ulang atas efek bersifat utang dan atau sukuk abc maka hasil pemeringkatan ulang efek bersifat utang dan atau sukuk abc tersebut wajib disampaikancukup jelas. contoh kejadian yang menyebabkan emiten tidak lagi memiliki peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk antara lain peringkat ditarik olehpernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
ojk. lembaga penjaminandinamis sesuai dengan perkembangan, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai perizinan dan kelembagaan lembaga penjaminan, bahwa untuk menciptakan peraturan yang dinamis dan komprehensif bidang perizinan dan kelembagaan lembaga penjaminan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian, perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai perizinan dan kelembagaan lembaga penjaminan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf danberdasarkanpersetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain. direksi lembaga penjaminan dilarang merangkap jabatan pada lembaga penjaminan atau badan usaha lain. dewan komisaris lembaga penjaminan dilarangab unit usaha syariah perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang dapat melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit usaha syariah. perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang yang membentuk unit usaha syariah dalam anggaran dasarnya wajib memuat ketentuan mengenai maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan usaha penjaminan atau usaha penjaminan ulang termasuk menjalankan sebagian usaha penjaminan atau penjaminan ulang berdasarkan prinsip syariah. pembentukan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada wajib terlebih dahulu mendapat izin dari otoritas jasa keuangan. untuk mendapat izin pembentukan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang harus memenuhi persyaratan: melakukan perubahan anggaran dasar yang menyatakan maksud dan tujuan perusahaan menjalankan usaha penjaminan atau usaha penjaminan ulang termasuk usaha dengan prinsip syariah, memiliki dewan pengawas syariah yang telah mendapat rekomendasi dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dengan ketentuan: diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota,memiliki calon pimpinan unit usaha syariah dengan memenuhi ketentuan: mempunyai pengalaman bidang manajerial paling kurang (satu) tahun, mempunyai pengetahuan bidang penjaminan syariah dan atau ekonomi syariah: menyampaikan surat pernyatadan. menyisihkan modal kerja untuk pembentukan unit usaha syariah yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, sebesar: rpl0. (sepuluh miliar rupiah) untuk unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan, atau rp20. (dua puluh miliar rupiah) untuk unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan ulang, modal kerja dimaksud harus telah disetor penuh pada bank umum syariahnit usaha syariah. memiliki sistem akuntansi dan sistempengelolaan data yangmemenuhi fungsi pengendalian intern yang terpisah bagi unit usaha syariah, untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang harus mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan: dokumen bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dokumen pendukung lainnya meliputi uraian tugas dan wewenang pimpinan unit syariah dalam kegiatan penjaminan atau penjaminan ulang, penetapan imbal jasa penjaminan, penetapan besarnya komisi, dan penyelesaian klaim, neraca pembukaan, yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya, data bagi calon pimpinan unit syariah meliputi: (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, fotokopi tanda pengenal berupa ktp atau paspor yangmasih berlaku, daftar riw hidup, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf angka persetujuan atau penolakan atas permohonan izin unit usaha syariah diberikan paling lambat (empat puluh limaunit usaha syariahlaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudpada wajib disampaikan oleh direksiiii peraturan otoritas jasa keuangan ini. apabilasetelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada unit usaha syariah belum melakukan kegiatan usaha, otoritas jasa keuangan mencabut izin unit usaha syariah yang telah dikeluarkan. perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulangnit usaha syariahnit usaha syariahcc. mengalihkan portofolio penjaminan syariah perusahaan penjaminan syariah atau unit usaha syariah lainnya: dan menyelesaikan kewajiban yang dimiliki. permohonan pencabutan izin unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan: asli keputusan izin pembukaan unit usaha syariah, alasan penutupan, dan bukti pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pencabutan izin unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam batas waktu paling lambat (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. babmiliki paling sedikit (satu) orangewan syariah nasional majelis ulama indonesia. dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada dilarang: : dan rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah pada lebih dari (dua) badan usaha lain.embaga penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga penjaminan. cc.dewan pengawas syariah wajibdan modal direksi wajib melaporkan setiap perubahan pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan modal kepada otoritas jasa keuanglaporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan sesuai dengan format lampiran iv, lampiran atau lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini serta wajib dihampiri dengan: bukti perubahan sebagaimana dimaksud padaokumen data direksi dan atau dewan komisaris dan atau data pemegang saham dan atau dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf dan atau huruf dan atau fotokopi bukti tambahan modal dalam bentuk deposito berjangka atas nama lembaga penjaminanproses pelaporan perubahan modal. bagian kedua perubahan nama direksi wajib melaporkan perubahan nama lembaga penjaminan secara tertulis kepada otoritas jasa keuangan paling lama (lima belas) hari setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang, dengan menggunakan format dalam lampiran vii peraturan otoritas jasa keuangan ini dan harus dihampiri dokumen: risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau penetapan dari instansi yang berwenang mengenai perubahan nama lembaga penjaminan, bukti perubahan nama yang telah disahkan oleh instansi yang berwenangnama lembaga penjaminan dengan keputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan mengenai perubahan nama lembaga penjaminan. bagian ketiga perubahan bentuk badan hukum direksi wajib melaporkan perubahan bentuk badan hukum lembaga penjaminan secara tertulis kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari sejak diperolehnya surat persetujuan perubahan bentuk badan hukum dari instansi berwenang sesuai dengan format dalam lampiran viii peraturan otoritas jasa keuangan ini dan dihampiri dokumen: risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai perubahan bentuk badan hukum lembaga penjaminabentuk badan hukum lembaga penjaminan dengan keputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan mengenai perubahan bentuk badan hukum lembaga penjaminan. bab vii penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bagian kesatu penggabungan dan peleburan perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang dan membubarkan perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang dengan cara mendirikan satu perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang baru dan membubarkan perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang yang melakukan peleburan. perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulangperusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulangharus mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan format dalam lampiranencana penyelesaian hak dan kewajiban dari perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulangan akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan tidak mengurangi hak penerima jaminan atau terjamin,dan laporan keuangan performa dari perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulangan menerima penggabungan atau hasil peleburan dan memenuhi ketentuan tingkat gearing ratio yang diperkenankan. hak dan kewajiban yang timbul dari semua obyek penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulangsetelah melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang baru hasil penggabungan atau peleburan. perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang hasil penggabungan,perubahannggabungnggabungan. perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang hasil peleburan, wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburleburleburan. laporan kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dan harus disampaikanggaran disadari instansi yang berwenang atau sejak tanggal ditetapkannya peraturan pemerintah.nggabungan setelah mendapatkan laporan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud padaleburan dan menerbitkan izin usaha perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang hasil peleburan setelah mendapatkan laporan hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada kantor pusat dan kantor cabang dari perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang yang menggabungnggabungan. salah satu kantor pusatpusat perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang hasil peleburan. kantor pusat dan kantor cabangleburan. perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah dapat melakukan penggabungtetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah dan membubarkan perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah dapat melakukan peleburmendirikan satu perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah baru dan membubarkan perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah yang melakukan peleburan. perusahaan penjaminan syariah dan perusahaan penjaminan ulang syariahketentuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam dan mutasi mutans berlaku bagi perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah yang akan melakukan penggabungan atau peleburan. bagian kedua pengambilalihan pengambilalihan dapat dilakukan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham lembaga penjaminan lain sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap lembaga penjaminan tersebut. pelaksanaan pengambilalihan terhadap lembaga penjaminanidak mengakibatkan berkurangnya hak penerima jaminan atau hak lembaga penjaminan, pelaksanaan pengambilalihan wajib memenuhi ketentuan gearing ratio usaha produktif dan total gearing ratio: dandireksi: bagi lembaga penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah direksilembaga penjaminlembaga penjaminancc. pelaksanaan pengambilalihan harus tetap memenuhi ketentuan mengenai pembatasan atas investasi. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii kantor cabang dan kantor cabang dengan otoritas kesyariahan bagian kesatu kantor cabang lembaga penjaminan dapat membuka kantor cabang wilayah negara republik indonesia sesuai lingkup wilayah operasionalnya. untuk dapat membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud pada lembaga penjaminadalam lampiran xii peraturan otoritas jasa keuangan ini dan harus dihampiri dengan: bukti penguasaan gedung kantor, dan cc.atas permohonan pembukaan kantor cabang, otoritas jasa keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf pelaksanaan pembukaan kantor cabang dilakukan paling lambat (enam puluh) hari setelah tanggal dikeluarkan izin otoritas jasa keuangan. laporan pelaksanaan pembukaan kantor cabang wajib disampaikan oleh direksi lembaga penjaminan kepada otoritas jasa keuanganyang dihampiri dengan fotokopi sertifikat penjaminan atau perjanjian kerja sama paling lambat (lima belas) hari sejak tanggal pembukaan sesuai dengan format dalam lampiran xiii peraturan otoritas jasa keuangan ini. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada lembaga penjaminan tidak melaksanakan pembukaan kantor cabang, otoritas jasa keuangan membatalkan izin pembukaan kantor cabang yang telah ditetapkan. kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kewenangan antara lain: memutuskan penutupan perjanjian penjaminan, menandatangani sertifikat penjaminan: dan cc. menetapkan untuk membayar atau menolak klaim. penutupan kantor cabang lembaga penjaminan wajib mendapat izin dari otoritas jasa keuangan. permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan format dalam lampiran xiv peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan disertai: alasan penutupan, dan surat pernyataan dari direksilembaga penjaminan. persetujuan atau penolakan penutupan kantorpelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat izin penutupan, dilaksanakan paling lambat (dua puluh) hari setelah tanggal diterimanya izin penutupan dari otoritas jasa keuangan. pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh lembaga penjaminan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari setelah tanggal penutupan. bagian kedua penugasan kantor cabang dengan otoritas kesyariahan perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan cara. perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang yang sebagaimana dimaksud pada wajib melapor kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari sebelum pelaksanaan penugasan otoritas kesyariahan (sharia authority channing). kepala kantor cabang konvensional yang diberikan otoritas kesyariahan (sharia authority channing) sebagaimana dimaksud pada wajib mempunyai pengetahuan bidang penjaminan syariah dan atau ekonomi syariah. bab perubahan alamat kantor lembaga penjaminan perubahan alamat kantor wajib dilaporkan secara tertulis oleh direksi kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari setelah tanggal pelaksanaan perubahan sesuai dengan format dalam lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini. perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah lingkup provinsi, hanya dapat dilakukan dalam provinsi yang sama. bab pencabutan izin usaha pencabutan izin usaha lembaga penjaminanan: bubar, dikenakan sanksi administratif pencabutan izin usaha, tidak lagi menjadi lembaga penjaminan, bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau peleburan, atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam lembaga penjaminan bubar karena: keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota: jangka waktu berdirinya perusahaaan lembaga penjaminan bubar karena keputusan rapat umum pemegang sahambat (lima belas) hari setelah rapat umum pemegang saham dilaksanakan. dalam hal lembaga penjaminan bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintahditerimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau diterimanya keputusan pemerintah. laporan sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan: putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: atau keputusan pemerintah. lembaga penjaminan yang melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi lembaga penjaminan harus melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari sejak diterimanya persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang. laporan sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan dokumen: risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota: dan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang atau peraturan pemerintah bagi lembaga penjaminan yang berbentuk badan hukum perusahaan umum. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha lembaga penjaminan. pencabutan izin usaha lembaga penjaminan sebagaimana dimaksud dalam wajib diikuti dengan pembubaran badan hukum. bab sanksi administratif lembaga penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan dalam dan peraturan otoritas jasa keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan, pembekuan kegiatan usaha:lembaga penjaminanyang menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan otoritas jasa keuangan inii ketentuan peralihan izin usaha lembaga penjaminmakaterhadap permohonan dimaksud berlaku ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. ketentuan mengenai permodalan bagi lembaga penjaminan sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan bagi lembaga penjaminan yang izin usahanya masih berlaku pada saatiiagi lembaga penjaminadalah bagian dari organ lembaga penjaminan yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha yang dilaksanakan lembaga penjaminan agar sesuai dengan prinsip syariahusaha, permodalan, dan bentuk badan hukum bagian kesatu izin usaha lembaga penjaminan hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha dari otoritas jasa keuangan. permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh direksi kepada otoritas jasa keuangansesuai dengan format dalam lampiran peraturan otoritas jasapaling sedikit memuat: nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional, kegiatan usaha sebagai perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan ulang, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan penjaminan ulangewan pengawas syariah bagi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. data direksi dan dewan komisaridireksi dan dewan komisaris akan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada otoritas jasa keuangan, surat pernyataan bahwa: direksi lembaga penjaminan tidak melakukan rangkap jabatan pada lembaga penjaminan atau badan usaha lain: atau dewan komisaris lembaga penjaminan tidak melakukan . bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari otoritas jasa keuangan. data pemegang saham atau anggota: dalam hal pemegang sahamtindak pidana pencucian uang, dalam hal pemegang saham adalahsebagaimana dimaksud dalam huruf angka angka dan angka bagi pemegang saham dan direksi badan hukum tersebut, dan surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang. lembaga penjaminan. dokumen persyaratan dewan pengawas syariah, bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, meliputi: surat rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia: dan bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari otoritas jasa keuangan,: sistem dan prosedur kerja lembaga penjaminan:lembaga penjaminan melakukan kegiatan operasional. keterangan mengenai pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki pengalaman di, pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan bidang penjaminan atau lembaga keuangan bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang, dan pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan bidang penjaminan atau penjaminan syariah bagi perusahaan penjaminan syariah dan perusahaan penjaminan ulang syariah. fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modaldalam bentuk deposito berjangka atas nama lembaga penjaminan yang bersangkutan pada: salah satu bank umumindonesia bagi perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah. buktikesiapan operasional antara lain berupa: daftar aset tetap dan inventaris:lembaga penjaminan, dan nomor pokok wajib pajak npp). persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lama (empat puluh lima) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam diterima secara lengkaplahlembaga penjaminembaga penjaminanperaturan otoritas jasa keuangan ini. apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada lembaga penjaminanembaga penjamindiakhiri dengan kata syariah, bagi perusahaan penjaminan syariah: atau penjaminan ulang atau jaminan ulang serta diakhiri dengan kata syariah, bagi perusahaan penjaminan ulang syariah. bagian kedua permodalan modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal lembaga penjaminan ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau provinsi. jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal. jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal perusahaan penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang syariah ditetapkan paling sedikit rp200. (dua ratus miliar rupiah). bagian ketiga bentuk badan hukum bentuk badan hukum lembaga penjaminan adalah: perusahaan umum, perseroan terbatas, atau koperasi. lembaga penjaminan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh: warga negara indonesia, badan hukum indonesia, badan usaha asing, pemerintah pusat, dan atau pemerintah daerah. badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat memiliki saham pada lembaga penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas. total kepemilikan asing pada lembaga penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyaksebesar (empat puluh sembilan per seratus) dari modal disetor. perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah yang berbentuk badan hukum koperasi hanya dapat dimiliki oleh gabungan perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah yang berbentuk badan hukum koperasi. bab iii kepemilikan dan kepenguru san bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum indonesia, jumlah penyertaan modal pada lembaga penjamina: dan perusahaan umum, atau penjumlahan dari setoran pokok, sertifikat modal,pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris lembaga penjaminan paling kurang harus memenuhi persyaratsetoran modal bagi pemegang saham: tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham perorangan: tidak berasal dari tindak pidana pencucian uang bagi pemegang saham badan hukum., salah satu direksi lembaga penjaminan harus memiliki pengalaman operasional bidang penjaminan, perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling sedikit (dua) tahun tingkat manajerial, salah satu direksi harus memiliki pengalaman operasional bidang lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah bagi perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah: dan. dalam hal pemegang saham lembaga penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada kecuali huruf dan huruf berlaku bagi pemegang saham dan direksi dari perseroan terbatas tersebut. dalam hal pemegang saham lembaga penjaminan berbentuk badan hukum koperasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada kecuali huruf dan huruf berlaku bagi pengurus koperasi tersebut. |
Subsets and Splits